Badan Ekonomi Kreatif: Rancangan OTK & Rencana Strategis

Badan Ekonomi Kreatif: Rancangan OTK & Rencana Strategis Oleh Popy Rufaidah, SE., MBA., Ph.D1

Perdebatan bagaimana bentuk Badan Ekonomi Kreatif masih belum tuntas sampai dengan Pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla menetapkannya. Menelusuri kelahiran ekonomi kreatif yang diformalkan keberadaannya oleh Pemerintah Indonesia dapat dicermati dengan lahirnya Inpres No. 6 Tahun 2009 dan digabungkannya fungsi ekonomi kreatif pada suatu Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang secara resmi terbentuk pada tanggal 21 Desember 2011 berdasarkan Perpres No. 92/2011. Pengembangan Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah SBY telah terdokumentasikan pada beberapa produk seperti:  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;  Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025: Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015 yang ditetapkan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2008;  Pengembangan Industri Kreatif Menuju Visi Ekonomi Kreatif Indonesia 2025: Rencana Pengembangan 14 subsektor Industri Kreatif Indonesia Periode 2009-2015 yang ditetapkan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2008; dan  Rencana Strategis 2012-2014 Kemenparekraf.  Rencana Aksi Jangka Menengah 2015-2019 Ekonomi Kreatif: Menuju Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 2014.

Rencana strategis (renstra) pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif untuk periode 2012-2014 yang disusun Kemenparekraf menjadi referensi utama seluruh unit kerja di dalam Kemenparekraf dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2012 sampai dengan tahun 20142. Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025, dan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, telah mengamanatkan untuk 1

Ketua Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Anggota Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2011-2014. Tulisan ini ditujukan sebagai bahan tulisan untuk Buku Kumpulan Tulisan Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat Desember 2014/ 2

http://www.parekraf.go.id/asp/ringkasan.asp?c=14, dimodifikasi 1/13 – Rancangan SOTK & Rencana Strategik Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

mengikuti perkembangan lingkungan strategis global dan berbagai arah kebijakan pembangunan nasional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Untuk itu Kemenparekraf memiliki visi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan menggerakkan kepariwisataan dan ekonomi kreatif4. Pelepasan Ekonomi Kreatif dalam Organisasi Dan Tata Kelola (OTK) Kemenparekraf berdampak terhadap pelepasan tugas pokok dan fungsi bidang ekonomi kreatif. Merujuk Renstra Kemenparekraf 2012-2014, dua pernyataan misi (yaitu misi kedua dan ketiga) dapat menjadi dasar langkah Badan Ekonomi Kreatif yang akan dibentuk Pemerintah Indonesia. Dimana Misi 2 menyatakan “Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni dan budaya indonesia, serta mendorong pembangunan daerah” dan Misi 3 menyatakan “Mengembangkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkualitas”. Melalui Badan Ekonomi Kreatif yang akan dibentuk pemerintah, diprediksi fokus Pemerintah masih memiliki kesamaan dengan fokus pemerintah sebelumnya yaitu pembangunan nasional pada prioritas ekonomi kreatif yang meliputi5:  Peningkatan kontribusi Produk Domestik Bruto sektor Ekonomi Kreatif;  Peningkatan transaksi bisnis dari pameran DN/LN UKM ;  Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitasi fungsi bisnis pelaku usaha sektor ekonomi kreatif (pemasaran dan promosi, kemitraan, akses pembiayaan);  Peningkatan pengelolaan kualitas data dan informasi ekonomi kreatif;  Peningkatan jumlah brand produk ekonomi kreatif yang mampu menembus pasar nasional dan internasional;  Pengembangan klaster industri kreatif;  Peningkatan kompetensi manajerial dan inovasi serta kreativitas desain baik pada pelaku UMKM dan Koperasi;  Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM;  Penyediaan sistem insentif bagi UMKM berorientasi ekspor; dan  Penyelenggaraan event penghargaan insan kreatif dan pelaku usaha skala UMKM berprestasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan misi pertama pada Renstra tersebut, turunan misi tersebut melahirkan sejumlah tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif. Merujuk pada Renstra Kemenparekraf 2012-2014 tersebut, diharapkan Badan Ekonomi Kreatif yang terbentuk memiliki tujuan yang sejalan dalam meningkatkan kontribusi ekonomi dari industri kreatif; serta memiliki sasaran strategis yang berfokus pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif; peningkatan kualitas dan 3

Idem, dimodifikasi Idem, dimodifikasi 5 Renstra Kemenparekraf 2012-2014, dimodifikasi 4

2/13 – Rancangan SOTK & Rencana Strategik Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

kuantitas partisipasi tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif; dan peningkatan unit usaha di sektor ekonomi kreatif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut maka arah kebijakan yang dapat dilakukan oleh Badan Ekonomi kreatif adalah melanjutkan hal-hal sbb: Penguatan bidang hukum dan kekayaan intelektual, penguatan bidang cipta dan budaya, penguatan bidang pemasaran dan komersialisasi, penguatan bidang SDM dan kelembagaan, penguatan pembiayaan dan keuangan. Tentunya tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan Badan Ekonomni Kreatif dapat tercapi bila dapat melanjutkan penerapan strategi yang sudah dilaksanakan, yaitu: pertama, pengembangan pada fungsi non-keuangan yaitu pengembangan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana; penguatan koordinasi industri hulu-hilir; pengembangan konten kreatif lokal dan penguatan ketersediaan data dan informasi. Kedua, pengembangan pada fungsi keuangan yaitu pengembangan skema pembiayaan; penyelarasan pelaku usaha dengan sumber pembiayaan; peningkatan alokasi pembiayaan khusus. Sedangkan misi ketiga pada Renstra Kemenparekraf 2012-2014 dapat dilanjutkan dengan lebih memfokuskan pada pengembangan kualitas sumber daya ekonomi kreatif secara berkesinambungan. Tujuan yang perlu dicapai adalah peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM ekonomi kreatif; melalui sasaran strategis seperti peningkatan kualitas dan kuantitas kompetensi SDM berorientasi bisnis internasional dan peningkatan profesionalisme pelaku sektor ekonomi kreatif melalui peraihan sertifikasi berstandar nasional dan internasional. Untuk itu, arah kebijakan dapat difokuskan pada aspek penguatan kompetensi SDM berbasis IPTEK; peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan kompetensi SDM berstandar internasional. Seperti halnya turunan misi pertama pada Renstra Kemenparekraf 2012-2014, penetapan misi kedua melahirkan sejumlah tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif. Badan Ekonomi Kreatif yang terbentuk sebaiknya dapat melanjutkan pencapain tujuan yang belum tercapai dan memiliki penetapan tujuan yang sejalan dalam meningkatkan kontribusi ekonomi dari industri kreatif. Penetapan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan Badan Ekonomni Kreatif dapat mempertimbangkan kelanjutkan penerapan strategi sbb, yaitu: pertama, pengembangan standarisasi kompetensi SDM seluruh sektor ekonomi kreatif, peningkatan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi ekonomi kreatif; peningkatan partisipasi kewirausahaan ekonomi kreatif; peningkatkan inovasi pada proses bisnis; dan pengembangan kualitas dan kuantitas kolaborasi jejaring kreatif. Kedua, peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan kompetensi SDM secara sektoral, peningkatan peraihan internasional standardisasi operasional proses bisnis pelaku usaha, pengembangan standardisasi profesi ekonomi kreatif, pelaksanaan sertifikasi profesi tenaga kerja sektor ekonomi kreatif, peningkatan rasio partisipasi tenaga kerja dalam sektor ekonomi kreatif dan peningkatkan kapasitas teknis tenaga kerja dalam sektor ekonomi kreatif. Fokus Badan Ekonomi Kreatif yang akan bertugas pada tahun 2015 sebaiknya lebih menekankan pada empat isu strategis, yaitu penguatan payung hukum pemerintah dalam 3/13 – Rancangan SOTK & Rencana Strategik Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

peningkatan kuantitas dan kualitas perkembangan pelaku usaha ekonomi kreatif, penguatan fasilitasi aspek bisnis pelaku usaha ekonomi kreatif (seperti pada fungsi pemasaran, SDM, keuangan dan operasional), penguatan rantai nilai industri kreatif (seperti penguatan kemitraan mulai dari sisi pasokan, produksi, distribusi, dan konsumsi), dan penguatan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf) Republik Indonesia Nomor: Pm.07/Hk.001/Mpek/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Susunan Organisasi Direktorat di Kemenparekraf terdiri atas empat direktorat jenderal (Dirjen), yaitu Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata; Dirjen Pemasaran Pariwisata; Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selain itu, ada satu badan yang menangani pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Sesuai Permenparekraf tersebut, pada pasal 566 dinyatakan bahwa, fungsi badan tersebut adalah melakukan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; pelaksanaan pengembangan sumber daya di bidang pariwisata ekonomi kreatif; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya di bidang pariwisata ekonomi kreatif; dan pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Peran Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif sangat strategis, dimana badan tersebut terdiri dari tiga pusat (pasal 567), yaitu: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan; Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif; Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; dan Pusat Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Sejalan dengan nomenklatur tersebut, pembentukan Badan Ekonomi Kreatif diharapkan mampu mewadahi kebutuhan dan keinginan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kontribusi sektor ini dalam pembangunan nasional. Serta dapat melanjutkan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang lebih kurang sama bahkan dapat lebih baik dari yang telah ada saat ini. Penulis telah diundang dalam suatu focus group discussion oleh Kemenparekraf untuk memberikan masukan OTK Badan Ekonomi Kreatif. Tim Kemenparekraf melalui dua direktorat yaitu Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; telah memiliki beberapa alternatif bentuk OTK Badan Ekonomi Kreatif yang nantinya akan diusulkan kepada Pemerintah. Sejalan dengan itu, tulisan ini sebagai salah satu bentuk pemikiran yang dapat diakomodir pemerintah dalam pembentukan badan tersebut. OTK Badan Ekonomi Kreatif diusulkan terdiri dari empat deputi, satu inspektur utama, satu sekretaris utama, dan tiga


pusat. Adapun penjelasan untuk masing-masing direktorat dibawah deputi dijelaskan pada paragraf selanjutnya. Landasan pemikiran sebagai dasar usulan untuk OTK Badan Ekonomi Kreatif adalah menggunakan pendekatan fungsional, yaitu terdiri dari fungsi pengaturan, fungsi cipta dan budaya, fungsi pemasaran dan komersialisasi, fungsi SDM dan kelembagaan, dan fungsi pembiyaan & keuangan. Penamaan susunan organisasi tersebut yaitu Deputi Bidang Hukum & Hak Kekayaan Intelektual, Deputi Bidang Cipta dan Budaya, Deputi Bidang Pemasaran dan Komersialisasi, Deputi Bidang Pengembangan SDM & Kelembagaan, Deputi Bidang Pembiayaan & Keuangan. Terlampir Gambar 1. Usulan Struktur Organisasi Badan Ekononi Kreatif. Deputi Bidang Hukum & Kekayaan Intelektual membawahi Direktorat Paten, Direktorat Merek, Direktorat Hak Cipta, Direktorat Indikasi Geografis, Direktorat Advokasi. Deputi Bidang Cipta dan Budaya membawahi, pertama Direktorat Pusaka dan Situs Budaya, Direktorat Seni Rupa, Direktorat Media, Direktorat Kreasi Fungsional dan Direktorat Data dan Informasi. Deputi Bidang Pemasaran dan Komersialisasi membawahi Direktorat Distribusi dan Ritel, Direktorat Pemasaran Online & Sosial Media, Direktorat Ekspo dan Katalog, Direktorat Kemitraan dan Kerjasama Bisnis, dan Direktoral Mobile Marketing. Deputi Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan membawahi Direktorat Pelatihan dan Pengembangan SDM, Direktorat Sertifikasi dan Standarisasi, Direktorat Keorganisasian dan Kelembagaan, Direktorat Asosiasi dan Komunitas, dan Direktorat Hubungan Pendidikan. Deputi Bidang Pembiayaan dan Keuangan membawahi Direktorat Pembiayaan, Direktorat Keuangan, Direktorat Investasi, Direktorat Modal Ventura, dan Direktorat Koperasi Ekonomi Kreatif.


Gambar 1. Usulan Struktur Organisasi Badan Ekononi Kreatif

Berdasarkan usulan penulis untuk OTK Badan Ekonomi Kreatif, Sekretariat Badan terdiri dari Biro Perencanaan (Roren), Biro Keuangan (Rokeu), Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana (Ropegortala), Biro Hukum (Rohuk), dan Biro Umum (Romum). Selain itu, Kepala Badan Ekonomi Kreatif dibantu tiga Pusat, yaitu Pusat Komunikasi Publik, Pusat Penelitian dan Pusat Data dan Informasi. Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan komunikasi publik melalui publikasi dan analisis berita, pelayanan informasi publik, serta hubungan antar lembaga. Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan ekonomi kreatif. Sedangkan Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas dalam penataan dan pendistribusian data dan informasi pengembangan ekonomi kreatif. Tugas inspektur utama adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif. Inspektur Utama membawahi tiga inspektur. Merujuk Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf) Republik Indonesia Nomor: Pm.07/Hk.001/Mpek/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; telah dijelaskan dengan sangat rinci tugas pokok, fungsi dan wewenang pemangku jabatan pada OTK. Bila OTK Badan Ekonomi Kreatif dibentuk Pemerintah, dapat memperhatikan pada peraturam menteri tersebut. Untuk lebih rinci, sebagai penjelasan usulan penulis atas OTK Badan Ekonomi


Kreatif, maka beberapa sub-direktorat telah disesuaikan berdasarkan pendekatan fungsional. Namun, beberapa sub-direktorat ditambahkan untuk melengkapi usulan OTK. Usulan struktur kesekretarian untuk tingkat Deputi merujuk Permenparekraf Nomor: Pm.07/Hk.001/Mpek/2012 dan dilakukan modifikasi atas subbagian di bawah sekretariat direktorat. Setiap Deputi akan dibantu oleh Sekretariat Deputi yang terdiri dari Bagian Perencanaan (Bag.Ren); Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum (Bag.OrPegHuk); Bagian Umum (Bag.Um); Bagian Keuangan (Bag.Keu) dan Bagian Informasi (Bag.Info). Adapun penjelasannya adalah sbb:  Bagian Perencanaan terdiri atas Subbagian Rencana Program, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.  Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum terdiri atas Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; Subbagian Kepegawaian; dan Subbagian Hukum.  Bagian Umum terdiri atas Subbagian Tata Persuratan; Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan  Bagian Keuangan terdiri atas Subbagian Pelaksanaan Anggaran; Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; dan Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.  Bagian Informasi terdiri atas Subbagian Pendokumentasian Data, Subbagian Komunikasi Informasi

Deputi Bidang Hukum & Kekayaan Intelektual (Gambar 2) membawahi:  Direktorat Paten, membawahi Sub-Direktorat Fasilitasi Administrasi Perolehan Paten Produk Ekonomi Kreatif, Sub-Direktorat Sosialisasi Paten Produk Ekonomi Kreatif  Direktorat Merek, membawahi Sub-Direktorat Fasilitasi Administrasi Perdaftaran Merek Produk Ekonomi Kreatif, Sub-Direktorat Sosialisasi Merek Produk Ekonomi Kreatif  Direktorat Hak Cipta, membawahi Sub-Direktorat Fasilitasi Administrasi Perolehan Hak Cipta Produk Ekonomi Kreatif, Sub-Direktorat Sosialisasi Hak Cipta Produk Ekonomi Kreatif  Direktorat Indikasi Geografis, membawahi Sub-Direktorat Fasilitasi Administrasi Perolehan Indikasi Geografis Produk Ekonomi Kreatif, Sub-Direktorat Sosialisasi Indikasi Geografis Produk Ekonomi Kreatif  Direktorat Advokasi, membawahi Sub-Direktorat Fasilitasi Advokasi Penguatan Hukum Bisnis Ekonomi Kreatif, Sub-Direktorat Fasilitasi Advokasi Kontrak Pengembangan Bisnis Ekonomi Kreatif


Gambar. 2 Struktur Deputi Bidang Hukum & Kekayaan Intelektual

Deputi Bidang Cipta dan Budaya (Gambar. 3) membawahi:  Direktorat Pusaka dan Situs Budaya, membawahi Sub-Direktorat Industri Berbasis Pusaka dan Situs Budaya, Sub-Direktorat Budaya Tradisi  Direktorat Seni Rupa, membawahi Sub-Direktorat Seni Rupa Murni, SubDirektorat Seni Rupa Terapan, Sub-Direktorat Fotografi  Direktorat Media, membawahi Sub-Direktorat Audiovisual, Sub-Direktorat Media Baru, Sub-Direktorat Industri Perfilman, Sub-Direktorat Arsitektur & Desain  Direktorat Kreasi Fungsional, membawahi Sub-Direktorat Jasa Kreatif, SubDirektorat Penerbitan, Sub-Direktorat Pertunjukan dan Musik  Direktorat Kuliner, membawahi Sub-Direktorat Kuliner Makanan Kearifan Lokal (Indigenous Foods Culinary), Sub-Direktorat Kuliner Minuman Kearifan Lokal (Indigenous Beverages)


Gambar.3 Deputi Bidang Cipta dan Budaya


Deputi Bidang Pemasaran dan Komersialisasi (Gambar. 4) membawahi:  Direktorat Distribusi dan Ritel, membawahi Sub-Direktorat Kemitraan Distributor/Eksportir, Sub-Direktorat Kemitraan Mall/Pengecer  Direktorat Pemasaran Online & Sosial Media, membawahi Sub-Direktorat Pemasaran Online, Sub-Direktorat Penggunaan Social Networks, Web Blogs, Microblogs, Wiki  Direktorat Ekspo dan Katalog, membawahi Sub-Direktorat Ekspo, SubDirektorat Katalog Produk,  Direktorat Kemitraan Mulilateral dan Kerjasama Bisnis, membawahi SubDirektorat Penguatan Kemitraan Multilateral, Sub-Direktorat Penguatan Kerjasama Bisnis  Direktorat Mobile Marketing, membawahi Sub-Direktorat Mobile Marketing, Sub-Direktorat Pengembangan Aplikasi Pemasaran

Gambar. 4 Deputi Bidang Pemasaran dan Komersialisasi


Deputi Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan (Gambar. 5) membawahi:  Direktorat Pelatihan dan Pengembangan SDM, membawahi Sub-Direktorat Pelatihan Pelaku UMKM Ekonomi Kreatif, Sub-Direktorat Pengembangan Kompetensi Berstandar Internasional  Direktorat Sertifikasi dan Standarisasi, membawahi Sub-Direktorat Sertifikasi Profesi sektor Ekonomi Kreatif, Sub-Direktorat Standarisasi Kompetensi Pelaku UMKM Ekonomi Kreatif  Direktorat Keorganisasian dan Kelembagaan, membawahi Sub-Direktorat Keorganisasian UMKM sektor Ekonomi Kreatif, Sub-Direktorat Penguatan Kelembagaan UMKM sektor Ekonomi Kreatif  Direktorat Asosiasi dan Komunitas, membawahi Sub-Direktorat Pengembangan Asosiasi Sektor Ekonomi Kreatif, Sub-Direktorat Pengembangan Komunitas Sektor Ekonomi Kreatif  Direktorat Hubungan Pendidikan, membawahi Sub-Direktorat Hubungan Sekolah Menengah Kejuruan bidang Ekonomi Kreatif, Sub-Direktorat Hubungan Pendidikan Tinggi bidang Ekonomi Kreatif

Gambar. 5 Deputi Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan


Deputi Bidang Pembiayaan dan Keuangan (Gambar. 6) membawahi:  Direktorat Pembiayaan, membawahi Sub-Direktorat Akses Pembiayaan Bank, Sub-Direktorat Akses Pembiayaan Non-Bank  Direktorat Keuangan, membawahi Sub-Direktorat Anggaran, Sub-Direktorat Keuangan  Direktorat Investasi, membawahi Sub-Direktorat Pengembangan Investasi, Sub-Direktorat Pengembangan Usaha  Direktorat Modal Ventura, membawahi Sub-Direktorat Pengembangan Modal Ventura, Sub-Direktorat Pengembangan Pendirian Perusahaan Baru,  Direktorat Koperasi Ekonomi Kreatif, membawahi Sub-Direktorat Pengembangan Koperasi Produksi Ekonomi Kreatif, Sub-Direktorat Pengembangan Koperasi Konsumsi Ekonomi Kreatif, Sub-Direktorat Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Ekonomi Kreatif, dan SubDirektorat Pengembangan Koperasi Serba Usaha Ekonomi Kreatif.

Gambar. 6 Deputi Bidang Pembiayaan dan Keuangan Demikian rancangan usulan OTK dan Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif, diharapkan pemikiran ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif di tanah air tercinta, Indonesia.


Profil Penulis:

Popy Rufaidah, SE., MBA., Ph.D adalah Ketua Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Padjadjaran.Tahun2011 sebagai Ketua Tim, Penelitian Ekonomi Kreatif Jawa Barat, Tim Adhoc Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Jawa Barat, Bappeda Jawa Barat. Hasil penelitian tersebut melahirkan Komite Ekonomi Kreatif, Bappeda Propinsi Jawa Barat yang ditetapkan melalui SK Gubernur Jawa Barat. Komite Ekonomi Kreatif Jawa Barat beraktivitas selama periode 2012-2014. Sejak tahun 2013 dipercaya sebagai Sekjen Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia serta sebagai Chairperson Network Committee ABEST21 (the Alliance of Business Education for Scholarship Tomorrow for the 21st Century), suatu lembaga akreditasi internasional untuk sekolah manajemen dan bisnis yang berbasis di Jepang. Sejak tahun 1997, telah melakukan penelitian di bidang ekonomi, manajemen dan bisnis. Sejak tahun 2006 fokus meneliti manajemen merek, strategi, kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Konsistensi pada penelitian tersebut mengarahkan prestasi peraih hibah penelitian dari berbagai instansi pemerintah dan swasta pada bidang penelitian tersebut. Hasil penelitiannya telah dipublikasikan pada prosiding konferensi dan jurnal tingkat nasional dan internasional. Dipercaya menjadi host talkshow program “Gebyar Marketing” di Radio Pikiran Rakyat (PR FM 107,5 News Channels), suatu program yang menghadirkan pelaku usaha dari berbagai sektor baik skala lokal, nasional dan internasional. Dikenal pula sebagai penulis di berbagai media cetak nasional dan penulis buku Manajemen Strategik (dipublikasikan tahun 2013) yang digunakan pada program sarjana sampai pasca sarjana di sekolah manajemen dan bisnis ternama di Indonesia; dan organisasi pemerintah maupun swasta. Tahun 1991, meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran; tahun 1994 meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari Murray State University, Kentucky, Amerika Serikat; dan tahun 2006 meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) diraih dari University of New South Wales, Sydney, Australia.


Badan Ekonomi Kreatif: Rancangan OTK & Rencana Strategis

Recommend Documents