RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2014
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Tahun 2014-2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Renstra Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 20142019 berfungsi sebagai salah satu dokumen perencanaan penting dalam pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk kurun waktu 2014-2019. Renstra ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan serta Akuntabilitas pelaksanaan pembangunan pada umumnya serta program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada khususnya. Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pemikiran dan tenaga dalam menyusun RENSTRA ini, kami sampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih. Garut, Juni 2014 Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut,
Drs. Toni Tisna Somantri, M.Si. NIP. 19640215 199203 1 005
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................
i
DAFTAR ISI ................................................................................................................ ii
BAB
I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 1.1 LATAR BELAKANG ................................................................................ 1 1.2 LANDASAN HUKUM ............................................................................... 4 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .......................................................................... 6 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.................................................................... 6
BAB
II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN .......................................................... 9
2.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .............................. 11 2.2 SUMBER DAYA .................................................................................... 13 2.2.1 APARATUR .................................................................................... 13 2.2.2 SARANA DAN PRASARANA ...................................................... 14 2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS ................................................................................ 25 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS FUNGSI PELAYANAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN GARUT .................. 25 3.2 VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA KABUPATEN GARUT .............. 28 3.3 PROGRAM KERJA KABUPATEN GARUT ............................................ 30
3.4 ISU-ISU STRATEGIS ................................................................................. 31 BAB IV VISI, MISI, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....................... 32 4.1 VISI DAN MISI.......................................................................................... 32 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH ............................... 34 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................................................................ 36 BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................ 40
BAB VI
INDIKATOR KINERJA ............................................................................ 47
BAB VII PENUTUP .................................................................................................. 49
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana pada hakekatnya merupakan suatu upaya antisipasi terhadap kondisi, tantangan dan peluang baik yang berorientasi pada kondisi individual, keluarga, masyarakat maupun negara. Berangkat dari kepedulian terhadap kondisi tersebut, maka konsep Kependudukan dan Keluarga Berencana akan senantiasa diwarnai dengan nuansa problematika dan dinamika kependudukan yang dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Merujuk pada Undang-undang tersebut Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dengan demikian, keluarga yang akan dibangun melalui Program Keluarga Berencana Nasional adalah Keluarga Berkualitas. Konsep keluarga berkualitas harus dapat dibangun secara utuh dan tidak terpisahkan satu sama lain sebagaimana diisyaratkan pada pasal 1 ayat 10 UU Nomor 52 tahun 2009, yaitu bahwa Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berlandaskan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pola kebijakan Keluarga Berencana yang paling mendasar adalah pengendalian jumlah penduduk. Peranan perempuan dalam ber-KB selama ini
telah
menjadikan
“Pahlawan
mereka
Kependudukan”
karena
partisipasinya tersebut telah mampu menggeser struktur penduduk pada proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar. Hasil pendataan keluarga tahun 2013 menunjukkan, angka kesertaan perempuan dalam ber-KB sebesar 98,13 persen dari total peserta KB sebanyak 348.414, sedangkan peserta KB pria hanya 1,87persen. Selanjutnya keberhasilan dari segi kuantitas yang tergambarkan dalam penurunan angka kelahiran perlu terus dilanjutkan dan diimbangi dengan percepatan peningkatan kualitas keluarga. Percepatan peningkatan kualitas
1
2
keluarga semakin dirasakan urgensinya seiring dengan persaingan global dan perubahan komposisi dan struktur penduduk yang berlangsung makin cepat sebagai akibat dari keberhasilan dalam aspek kuantitas. Dengan demikian, arah dan pendekatan pembangunan keluarga perlu dikembangkan dari pendekatan yang selain pendekatan kuantitatif juga ke arah pendekatan yang lebih kualitatif, agar keluarga menjadi sumber daya manusia potensial yang produktif dan kompetitif. Terkait dengan penyiapan generasi penerus yang mempunyai kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, maka penting untuk mengetahui kondisi kualitas anak untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan. Perencanaan keluarga berencana selayaknya tidak hanya semata ditujukan untuk mengatasi jumlah anak dan mengendalikan kelahiran, tetapi lebih penting lagi yaitu merencanakan pembinaan keluarga, sehingga terwujud keluarga termasuk anak-anak yang berkualitas. Upaya ini perlu melibatkan berbagai bidang pembangunan yang dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif, sehingga menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif. Selain dari pada itu penting pula diperhatikan, bahwa pembangunan kualitas penduduk harus lebih memperhitungkan aspek hak-hak azasi manusia serta menampung keperluan dan aspirasi perempuan dan laki-laki . Gender dapat dikatakan sebagai inti dari kebijakan dan pengembangan program-program kependudukan dimana peran
perempuan dan laki-laki
harus diupayakan secara berimbang. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan
pembangunan bahwa pada
hakekatnya pembangunan ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedabedakan jenis kelamin. Namun pada kenyataannya, antara laki-laki dan perempuan masih terjadi ketimpangan, baik dalam berperan serta dalam pembangunan maupun dalam menikmati hasil pembangunan, dengan kata lain belum terjadi
kesetaraan dan keadilan gender dalam proses
pembangunan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka
dalam upaya mewujudkan
kesamaan hak perempuan dan anak dalam pembangunan, pemerintah telah memberikan perhatian terhadap isu pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3
Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antara tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud yaitu meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib Pemerintah Daerah meliputi 26 (dua puluh enam) urusan dan diantaranya adalah urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sejalan dengan itu, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 tahun 2012 , memiliki tugas pokok fungsi antara lain menyusun kebijakan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Garut. Sehubungan hal tersebut, maka dipandang perlu
disusun Rencana
Strategis sebagai pedoman dan tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Garut tahun 2014-2019.
4
1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun2008 Tentang Pornografi. 7. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 150/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelembagaan Keluarga Kecil dan Jejaring Program Keluarga Berencana;
5
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nonor 231/HK-010/B5/2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014; 17. Peraturan Bupati Garut Nomor 546 tahun 2012 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut; 18. Peraturan Bupati Garut Nomor 163 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 472 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Garut.
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014-2019 ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan jangka menengah di kabupaten Garut dengan memperhatikan aspek kondisi sosial ekonomi masyarakat, kemampuan pemerintah daerah dan kapasitas sumber daya organisasi yang dimiliki serta memperhatikan tantangan perkembangan jaman dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan melakukan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal yang ada, sehingga dapat memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunites) dan
6
tantangan/kendala (threats). Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut.
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
BAB II
GAMBARAN
PELAYANAN
BADAN
KELUARGA
BERENCANA
DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
KABUPATEN GARUT Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan KB dan Pemberdayaan
Perempuan
Kabupaten
Garut
dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan KB dan Pemberdayaan
Perempuan
Kabupaten
Garutdalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaiancapaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut ini. BAB III ISU-ISU
STRATEGIS
BERDASARKAN
TUGAS
DAN
FUNGSI Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut beserta faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemaparan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan KB
7
dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut serta penentuan isu-siu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut Tahun 2010-2014. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Menguraikan rumusan pernyataan visi dan misi Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah, rumusan strategi dan kebijakan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut dalam jangka waktu lima tahun mendatang. BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja sasaran dan pendaaan indikatif
BAB VI INDIKATOR
KINERJA
PEMBERDAYAAN
BADAN
KB
DAN
PEREMPUAN KABUPATEN GARUT
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berisi indikator kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut yang secara langsung menunjukkan kinerja yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut tahun 2014-2019 disusun dengan berpedoman kepada program-program pokok dan prioritas RPJMD 2014-2019, dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Rencana Strategis (Renstra) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut
tahun 2014-2019 disusun sebagai dokumen
perencanaan yang menjadi acuan dalam pengusulan pendanaan Badan KB Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut dan menjadi masukan untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Disamping itu Renstra merupakan rujukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga program dan kegiatan prioritas yang diusulkan selama 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan Pengusulan Anggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM). Rencana Strategis (Renstra) Badan KB Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta mengacu pada Peraturan Bupati Garut Nomor 546 tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut Kabupaten Garut, tidak hanya dalam bidang Keluarga Berencana tetapi juga mencakup program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan Badan KB Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut
dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan
program Kependudukan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan keluarga berkualitas di tahun 2019.
47
