( RANCANGAN ) RENCANA STRATEGIS RENSTRA

( RANCANGAN ) RENCANA STRATEGIS “ RENSTRA “

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014 – 2019

OLEH :

BPMPKB KOTA PADANG 2014 - 2019

PEMERINTAH KOTA PADANG

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Telp. 0751-7055317 Padang KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG NOMOR

TAHUN 2014

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG 2014-2019

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG

Menimbang

:

a.

bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun;

b.

bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rensta-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang;

c.

bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

File : RENSTRA BPMPKB 2014-2919

i

Mengingat

:

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rensta-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Tahun 2014-2019;

1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor ....);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210,


ii

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada mayarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;


iii

Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

:

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

18.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);

19.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

20.

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01).

21.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019; MEMUTUSKAN : Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Tahun 2014-2019 Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan


iv

KETIGA

:

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Tahun 2014-2019 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang.

KEEMPAT

:

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang pada tanggal

November 2014

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG

MUJI SUSILAWATI


v

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG TAHUN 2014-2019 Pada hari selasa tanggal dua puluh lima sampai dengan hari kamis tanggal dua puluh tujuh bulan November tahun 2014 bertempat di Hotel Diniya Suaso, Jalan Asahan Komplek GOR H. Agus Salim Padang telah diselenggarakan verifikasi Rencana Strategis SKPD yang dihadiri oleh unsur SKPD dan Tim Verifikasi Renstra SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini. Verifikasi dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut : 1. Memastikan rancangan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan RPJMD Kota Padang Tahun 20142019. 2. Untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan terhadap Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.

2.

3.

Program / Kegiatan yang tercantum dalam Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan Program dalam RPJMD Kota Padang 2014-2019; Indikator kinerja dan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan indikator kinerja dan target kinerja dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019. Sistematika penyusunan Renstra SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Padang, tanggal

Novemberr 2014

Yang Menerima Hasil Verifikasi, KEPALA BPMPKB KOTA PADANG

KETUA TIM VERIFIKASI BIDANG SOSIAL BUDAYA

(MUJI SUSILAWATI) Pembina Utama Muda NIP : 19611013 198101 2 001

( ……………………………………………….)

Mengetahui, KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG

(Ir. H. HERVAN BAHAR, MM) Pembina Utama Muda / Nip. 19581218 199108 1 001


vi

KATA PENGANTAR Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya, telah berhasil disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Tahun 2014 – 2019 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran) serta Rencana Kinerja Tahunan. Renstra ini disusun berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan 28 PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Diktum Kedua Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Renstra ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau disebut juga Renstra Kota Padang Tahun 2014 – 2019 dalam Urusan Pemerintahan Umum. Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman, acuan atau rujukan yang wajib dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural, fungsional dan karyawan/non struktural/fungsional dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat ,Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang. Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh Karyawan/i. khususnya Tim Penyusun serta pihak-pihak terkait ‘stakeholders’ yang telah memberikan masukan, baik secara langsung pada saat dialog maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media atas terwujudnya Renstra ini. Selanjutnya sangat disadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta lingkungan strategis relatif cepat perkembangannya, oleh karena itu maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Artinya sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan Iptek dan lingkungan strategis dimaksud.


vii

Mudah-mudahan dengan adanya Renstra ini sebagai pedoman, acuan atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam memberikan dukungan administrasi Padang,

November 2014

KEPALA BPMPKB KOTA PADANG MUJI SUSILAWATI, SH, MM


viii

DAFTAR ISI Halaman KEPUTUSAN KEPALA BPMPKB TENTANG PENETAPAN RENSTRA SKPD........... i TAHUN 2014 – 2019 BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RENSTRA BPMPKB........................................ vi KATA PENGANTAR.................................................................................................... vii DAFTAR ISI................................................................................................................. ix DAFTAR TABEL........................................................................................................... x BAB.

I

PENDAHULUAN..................................................................................... 1.1. Latar Belakang.............................................................................. 1.2. Landasan Hukum........................................................................... 1.3. Maksud dan Tujuan........................................................................ 1.4. Sistematika Penulisan....................................................................

1 1 5 8 8

BAB

II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD............................................. 2.1. Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD................... 2.2. Sumber Daya SKPD.......................................................... 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.................................................. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD...

10 10 12 16 26

BAB

III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD................................................................ 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih............................................................. 3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi/Kabupaten...... 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis....................................................................... 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....................................................

35 35 39 44

45

BAB

IV

VISI,MISI,TUJUAN,DAN SASARAN,STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD................................................................. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD..................... 4.3. Strategi dan Kebijakan............................................................

47 47 49 50

BAB

V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

60

BAB

VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD...............................................................

73

BAB

VII

PENUTUP

77


ix

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1

Klasifikasi

Tingkat

Pendidikan

Pegawai

Badan

Pemberdayaan

13

Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Tabel 2.2

Klasifikasi Tingkat Pangkat /Golongan Pegawai Badan Pemberdayaan

13

Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana kota padang Tabel 2.3

Klasifikasi Tingkat Jabatan Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat,

14

Perempuan dan Keluarga Berencana kota padang Tabel 2.4

Aset Yang Dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

14

Keluarga Berencana kota padang Tabel 2.5

Hasil Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan

16

dan Keluarga Berencana kota padang Tabel 2.6

Cakupan laporan Hasil Pelayanan KB Tahun 2013

24

Tabel 2.7

Cakupan Laporan Pengendalian lapangan Program KB

24

Tabel 2.8

Realisasi Pencapaian Peserta KB Baru Menurut Metoda Kontrasepsi

25

Tahun 2013 Tabel 2.9

Realisasi Pencapaian Peserta KB Baru Menurut Metoda Kontrasepsi

26

Tahun 2013 per Kecamatan Tabel 2.10

Tantangan Pelayanan SKPD Yang Mempengaruhi Terhadap SKPD

27

Tabel 2.11

Peluang Pelayanan SKPD

28

Tabel 2.12

Indikator Untuk SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga

28

Sejahtera Tabel 2.13

Profil SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

30

Tabel 2.14

Indikator SPM Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak

31

Korban Kekerasan Tabel 2.15

Profil SPM Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak

32

Korban Kekerasan Tabel 3.1

Matrik SWOT

42

Tabel 4.1

Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

51

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

54

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

67

Pendanaan Indikatif SKPD BPMPKB Kota Padang Tabel 5.2

Rencana Program, Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok

72

Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD BPMPKB Kota Padang Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD BPMPKB


75

x

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG

NOMOR :

TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG TAHUN 2014 – 2019

Disusun oleh :

BPMPKB KOTA PADANG 2014


xi

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Hakekat pembangunan Nasional meliputi pembangunan manusia seluruhnya masyarakat Indonesia, maka fungsi pembangunan daerah adalah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional secara utuh dan terpadu. Oleh karena itu, perlu adanya hubungan yang serasi dan selaras antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah yang senantiasa terpelihara, dikembangkan, ditingkatkan dan dimantapkan atas dasar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seyogyanya, pembangunan di daerah kota Padang pada kurun waktu Tahun 20092014 pada satu sisi telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai bidang pembangunan. Namun dari berbagai evaluasi yang telah dilakukan , pada sisi lainnya harus diakui , masih terdapat masalah penting dan mendasar yang harus segera diatasi, dan berbagai permasalahan lainnya yang berkembang

seiring

dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan tersebut. Berbagai masalah yang mendasar tersebut antara lain; relatif tingginya persentase dan besar jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, rendahnya

tingkat

kesejahteraan

masyarakat,

terdapat

kecendrungan

memburuknya distribusi pendapatan,masih rendahnya daya beli masyarakat, kebutuhan akan hak-hak dasar manusia yang belum sepenuhnya dapat terpenuhi secara merata dan adil, kondisi infrastruktur yang belum memadai, kondisi produk barang dan jasa yang tingkat produktivitasnya masih rendah. Pada sisi lain permasalahan yang berkembangn adalah tingkat kebutuhan akan pelayanan yang selalu meningkat, globlalisasi dengan berbagai dampak ikutannya, perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat, pengelolaan sumberdaya alam. Berdasarkan pada realitas tersebut, tantangan yang menghadang dalam kurun waktu ke depan, tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi perlu didukung dengan penanggulangan kemiskinan, yang diringi dengan pemerataan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.

FILE : RENSTRA BPMPKB 2014 - 2019

1

Usaha penanganannya akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan baik pendekatan sektoral maupun kewilayahannya serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) di kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Dalam kerangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi segenap potensi di kota Padang , dibutuhkan sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di kota Padang provinsi sumatera Barat dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJMD)

kota

padang

merupakan dokumen perencanaan manajerial komprehensif sebagai penerncanaan taktis strategis daerah, yang mana penyusunannya merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah. Pembangunan daerah merupakan pencerminan aspirasi rakyat dengan mengembangkan kehidupan masyarakat maju yang maniri unuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang terus menerus dan merata. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptnya pertumbuhan dan pengembangan potensi daerah serta menimbang dan mengingat perlunya penyusunan program yang lebih fokus, terarah dan bertahap sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang- Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; dan Peraturan Daerah

Nomor........ tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun .......

maka pemerintah daerah kota Padang

menyusun agenda pembangunan

yaitu Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJPMD) sesuai dengan Visi- Misi dan Kebijakan Walikota dan WakilWalikota kota Padang masa bhakti 2014-2019.Untuk mendukung keselarasan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, maka SKPD yang merupakan pelaku dan pelaksana

pembangunan diberbagai sektor menyusun Rencana Strategis


2

( Renstra ) SKPD yang selaras dengan RPJMD dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Sebagai dokumen perencanaan jangka menegah, Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang Tahun 2014-2019 ini ,mempunyai Visi dan Misi, Strategi dan prioritas program pembangunn dalam penyusunannya dilakukn secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan

dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Badan

Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana kota padang dilakukan melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mencakup: a. Persiapan penyusunan Renstra; b. Penyusunan rancangan awal Renstra; c. Penyusunan rancangan akhir Renstra; d. Perumusan Rancangan Akhir Renstra; e. Penetapan Keputusan tentang Renstra; Perumusan isi atau substansi Renstra sangat menentukan kualitas dokumen yang dihasilkan.Tersusunnya Renstra untuk mengarahkan penyusunan rancangan Kerja Tahunan (RENJA) SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana di kota Padang selama 5 (lima) tahun yang disusun menggunakan pendekatan proses partisipasif tahapan penyusunan RENSTRA SKPD, juga dilakukan melalui proses rapat interen SKPD dalam perumusannya serta melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan SKPD. Kemudian berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 69 tahun 2009 tentang Tekhnis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditegaskan bahwa Visi, Misi dan Program pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah (Pasal 3


3

dan penjabarannya pada Lampiran Romawi I angka 7). Selanjutnya kebijakan yang relevan dalam hal ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik dan rancangan awal RPJMD ini memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah (Pasal 11 ayat 2, 12 ayat 1 dan 15 ayat 2). Inilah yang menjadi dasar pelaksanaan penyusunan Rancangan Rencana Strategis disingkat Renstra Badan pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Tahun 2014-2019. Sehubungan hal di atas, maka penyusunan rancangan Renstra BPMPKB kota Padang Tahun 2014-2019 ini merujuk kepada Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2014-2019 yang telah terpilih dan dilantik, yaitu : “ Mewujudkan kota Padang menjadi kota Pendidikan, Perdagangan dan pariwisata yang sejahtera, religius, dan berbudaya “. Untuk mewujudkan Visi di atas, maka telah ditetapkan 6 ( enam ) misi,yakni: 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing; 2. Menjadikan kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera; 3. Menjadikan kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan; 4. Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

dan

pengembangan

ekonomi

kerakyatan; 5. Menciptakan kota Padang yang aman,berih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal,serta; 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,bersih dan melayani Dimana salah satu Misinya berkaitan atau relevan secara eksplisit dengan urusan kesejahteraan. Misi dimaksud adalah Misi Keempat, yaitu “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan serta misi keenam Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani“. Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi di atas serta sesuai ketentuan Pasal 33

Undang-undang

Nomor

25

Tahun 2004

tentang

Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat


4

Daerah

berkewajiban menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah

sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Di samping itu, dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga ditegaskan tentang kewajiban Pejabat Pemerintah (sampai tingkat Eselon II) untuk menyusun/mempunyai Renstra tentang programprogram utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Ketentuan–ketentuan inilah yang mendasari dan melatarbelakangi perlunya Kepala BPMPKB menyusun Rancangan Renstra BPMPKB Tahun 2014–2019. Dalam proses penyusunan Rancangan Renstra dimaksud di samping telah melibatkan para Pejabat Struktural dan karyawan/i. dilingkungan BPMPKB, juga telah memperhatikan masukan dari peluang

untuk

pihak–pihak yang berkepentingan perubahan/penyusuaian

“stakeholders” dan memberi

seperlunya

sesuai

dengan

tuntutan

lingkungan strategis. 1.2. Landasan Hukum Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat ,Perempuan dan keluarga Berencana tahun 2014-2015 ini mempuanyai landasan hukum sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Trhadap wanita (Convention on the Elimintion of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


5

5. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428 ) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-

Undang

Perkembangan

Republik

Indonesia

Kependudukan

dan

Nomor

52

Pembangunan

tahun

2009

Keluarga

tentang Sejahtera

( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan lembaran Negara Nomor 3475 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propivinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47370); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


6

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587 ); 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan 15. Instruksi

Presiden

Republik

Indonesia

Nomor

9

Tahun

1998

tentang

Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara; 16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. 18. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi

Penanguulangan

kemiskinan

Nomor

25

/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberbayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 20. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/ 6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 04); 22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Derah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor ....); 23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Padang Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);


7

24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor .....

Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor ...... ); 1.3. Maksud dan Tujuan Adapun maksud, tujuan dan manfaat penyusunan Rancangan Renstra BPMPKB Padang Tahun 2010–2014 sebagai berikut: a. Maksud Mendeskripsikan rancangan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang berisikan kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja BPMPKB Kota Padang Tahun 2010-2014. b. Tujuan Sebagai salah satu bahan masukan dalam penyusunan RPJMD Kota Padang dan sekaligus sebagai pedoman, acuan atau rujukan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan karyawan/i. dilingkungan BPMPKB Kota Padang. 1.4.Sistematika Penulisan Keseluruhan materi Rancangan Renstra ini disusun dan termuat dalam lima Bab dengan sistimatika penulisan sebagai berikut : BAB. I

PENDAHULUAN Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum,maksud dan tujuan, dan manfaat, serta sistematika Penulisan Renstra.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BPMPKB Dalam Bab ini dijelaskan gambaran umum BPMPKB Kota Padang berupa penataan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, sumber daya SKPD,

Kinerja

Pelayanan

SKPD

dan

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan SKPD serta bentuk pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat .


8

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dalam Bab ini dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai masukan dari

serta pihak-pihak yang berkepentingan

“stakeholders”. Sera Telaah terhadap Visi dan Misi, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. BAB IV. VISI,MISI, TUJUAN DAN SASARAN ,STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD Dalam Bab ini disajikan Rancangan Renstra BPMPKB Kota Padang Tahun 2010–2014 yang berisikan: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan serta Iindikasi Program dan Kegiatan beserta Matrik Renstra dan Matrik Rencana Kerja Tahunan. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI. PENUTUP Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, fungsional dan karyawan/i di lingkungan BPMPKB serta stakholders lainnya sesuai tuntutan perubahan kebijakan, lingkungan strategis dan/atau kemajuan iptek.


9

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BPMPKB KOTA PADANG 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Jika ditinjau dari aspek historis proses pembentukan, perkembangan dan kedudukannya, maka diketahui bahwa keberadaan Badan Pemberdayaan Masyarakat ,Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang atau BPMPKB pada awalnya adalah penggabungan dari SKPD BKBPP dengan BPMPK kota padanga tahun 2012. Pada tahun 2013 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41

tahun

2007

tentang

Organisasi

Perangkat

Daerah

Organisasi

dan

ditindaklanjuti dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah, Inspektorat

dan

Badan

Pembangunan

Daerah

kota

Padang.

Kemudian

ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2012 tentang pejabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Badan

Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Keluarga Berencana pada tanggal 28 Desember 2012. Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPMPKB Kota Padang

KEPALA Sekretaris

Kasubag Umum Kabid Data dan Kabid Ket. Eko. Kabid Penang. Masyarakat Kemiskinan Informasi

Subid Pengum. Dan Olah Data

Subid Pening Eko. Masy.

Subid Advokasi Subid Pening. KIE Olah SDA/TTG

Subid Perenc. Anal. Prog.

Kabid PM, Lemb. Adat

Kasubag Keuangan Kabid PP/PA

Subid P. Lemb. Subid Pemb. Part. Masy. Peran A. Perm

Kasubag Kepegawaian n Kabid KB/KS

Subid Yan. KB/KS

Subid Prog.& Subid PM, Adat Subid Perl. Subid Peng Kel. Peng. Kemisk. & Lemb. Khd Peremp.& Anak Kecil Berkualita


10

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah,Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Padang ditegaskan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Keluarga Berencana

mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Perumusan kebijakan tekhnis sesuai dengan lingkup tugasnya; b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang terdiri dari : a) Kepala Badan; b) Sekretariat, terdiri dari: 1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Kepegawaian. c) Bidang Data dan Informasi; yang membawahi : 1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; 2) Sub Bidang Advokasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi. d) Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat yang membawahi : 1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Mayarakat; 2) Sub Bidang Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya alam dan Tekhnologi Tepat Guna. e) Bidang Penanggulangan Kemiskinan yang membawahi : 1) Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Program;


11

2)

SubBidang Koordinasi dan Pengembangan Jaringan

Penganggulangan

Kemiskinan. f) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan,Partisipasi Adat, dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari:

1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat; 2) Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Buda Masyarakat. g).

Bidang

Pengarusutamaan

Geder,

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak, terdiri dari : 1) Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Peran aktif Perempuan; 2) Sub Bidang Advokasi,Fasilitasi,perlindungan Perempuan dan Anak; h) Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera terdiri dari: 1). Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Keehatan Reproduksi; 2). Sub Bidang Penguatan Keluarga Kecil Berkualitas 2.2.

Sumber Daya SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana. Sumberdaya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam

mendukung pelaksanaan pembangunan di kot Padang provinsi Sumatera Barat . Tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat, akan terjadi ketimpanganketimpangan dan ketidak seimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah kedepan. Untuk itu badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Berencana setiap tahunnya telah terus menerus melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur maupun sumber daya sarana dan prasarana pendukung pelayanan aparatur, guna mewujudkan pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam membantu Walikota selaku Kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat,perempuan dan keluarga berencana dengan didukung pendukung.

sumber daya aparatur dan dukungan kapasitas asset/modal

Adapun

sumberdaya

aparatur

dan

sumberdaya

asset

Badan

Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 sebagai berikut:


12

2.2.1. Kondisi Sumber Daya Aparatur. Jumlah personil Aparatur Sipil Negara pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang pada tahun 2014 sebanyak 102 (seratus dua) orang yang terdiri dari : Tabel

2.1 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang Provinsi Sumatera Barat

No

Jenis Pendidikan

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1

S3

1 orang

-

1 orang

2.

S2

2

4

6 orang

3.

S1

17

31

48 orang

4.

D3

2

7

9 orang

5.

SLTA

13

23

36 orang

Jumlah

35

65

100 Orang

Tabel

2.2 Klasifikasi Tingkat Pangkat/ Golongan Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Golongan

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1.

IV/c

1 Orang

-

1 Orang

2.

IV/b

1 Orang

3 Orang

4 orang

3.

IV/a

2 Orang

6 Orang

8 Orang

4.

III/d

16 Orang

33 Orang

49 Orang

5.

III/c

5 Orang

4 Orang

9 Orang

6.

III/b

1 Orang

12 Orang

13 Orang

7.

III/a

3 Orang

2 Orang

5 Orang

8.

II/d

-

3 Orang

3 Orang

9.

II/c

1 Orang

-

1 Orang

10.

II/b

3 Orang

1 Orang

4 Orang

No


13

11.

II/a

2 Orang

-

2 Orang

12.

Tenaga Kontrak

2 Orang

2 Orang

4 orang

13.

Jumlah

36 Orang

66 Orang

101 Orang

Tabel

2.3 Klasifikasi Tingkat Jabatan Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

No

Jabatan

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

Eselon II

1 Orang

-

1 Orang

Eselon III

1 Orang

6 Orang

7 Orang

Eselon IV

14 Orang

22 Orang

36 Orang

Penyuluh KB

4 Orang

17 Orang

21 Orang

Staf

11 Orang

21 orang

32 Orang

Tenaga Kontrak

2 Orang

2 Orang

4 Orang

33 Orang

68 Orang

101 Orang

B. Asset Yang Dikelola Asset yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014, dengan rincian asset sebagai berikut : Tabel No 1. 2 3 4 5 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

2.4 Aset yang dikelola BPMPKB Kota Padang Asset Yang Dikelola Gedung kantor Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang Kendaraan Bermotor Khusus Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rak buku/TV/kembang Mesin Ketik Manual Standar Rak buku Filing Besi/Metal Brand Kas Papan Visuil Papan Pengumuman Papan Nama Instansi White Board Mesin Absensi Sisik Jari


Jumlah Asset 12 1 2 64 1 14 4 1 2 1 1 29 4 1 14

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Alat Pemotong Kertas Lemari Kayu Rak Buku lemari Meja Rapat Kursi Raat Kursi Tamu Kursi Eselon III Sofa Mesin Penghisap Debu (Vacum Cleaner) Lemari Es AC Split Kipas Angin Exhause Fan Televisi Sound System Tiang Bendera Tangga Lipat Alumunium Alat Pemadam Portable PC.Unit/Komputer PC Laptop Note Book Printer Scaner Digitizer Modem Internet Meja Kerja Meja ½ Biro Meja Rapat Kursi Eselon II Lemari Buku untuk perpustakaan Proyektor + Attachment HandyCam Camera Electronic Faxmile Wireless Amplifer Obgyn Bed Trolly Automatic Dispenser Dispenser Gambar Tokoh-tokokh Nasional Bangunan Gedung Kantor Permanen Jaringan Listrik Buku Perpustakaan


1 8 5 12 264 6 40 2 1 3 18 10 13 3 1 1 1 1 96 15 15 93 1 1 111 24 27 4 1 12 1 1 7 1 13 1 1 4 1 1 18 6

15

2.3. Kinerja SKPD Berdasarkan

gambaran

kinerja

dimana

secara

garis

besarnya,hasil

pencapaian (outcome) bidang pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana berdasarkan target sasaran Rencana Strategis SKPD

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana kota Padang Provinsi Sumatera Barat tahun 2013, karena Badan ini baru terbentuk pada tahun 2013 yang sebelumnya adalah penggabungan dari SKPD BKBPP dan BPMPK kota Padang ,sehingga capaian kinerja pelayanan SKPD BPMPKB yang berdasarkan target Rencana Strategis adalah sebagai berikut: Tabel

2.5 Hasil Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Menurut Bidang.

a. Bidang Data dan Informasi

No

1

Program/kegiatan

Capaian

Kinerja

Kegiatan

Realisasi Kegiatan/Angga

%

ran

Program Keluarga Berencana a.Kegiatan Pelayanan KIE. b.Seminar ttg Kependudukan dan KB

2.

Indikator

a.Terwujud a. 5 radio a. 67.709.000 nya KIE swasta,1medi terpadu a televisi, 6 dan bh umbulbaik umbul dan b. 11.869.500 4)b.Terlaksa 438 lembar nanya sticker Semina b. 50 orang r ttg Kepend udukan dan KB

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa a.Bimtek Profil a.Terciptan Kelurahan. a. 71 kelurahan. ya data b.Pembuatan Data b. 13 kelurahan profil Dinding yang Monografi akurat. KelurahanBimbin b.Terciptan gan


a.861.708.500

100 %

100%

90 %

b.30.000.000 16

ya data dinding mongrafi yang akurat 3.

4.

Program Data dan Informasi a.Siduga,Pengump a.Terhimp ulan Data unnya ,penyusunan dan data Perencanaan perencan b.Pendayaan aan Keluarga 2013 KB,Kelua rga Pra Sejahter a I,KS I b.Terlaksa nanya pendataa n keluarga Program Peningkatan Kapasitas Aparatur a.Bimtek a.Terlaksa Pembuatan nanya Laporan Bagi Bimtek PPKBD dan Sub Pembuat PPKBD. an b.Pelatihan Wibsite Laporan Bagi UPT dan bagi Ka. UPT PPKBD dan Sub PPKBD. b.Terlaksa nanya Pelatihan Wibsite

100%

a.11 kecamatan, 12 bulan b. 187.000 KK

a..33.815.000 b. 188.945.000

a. 220 PPKBD a. 31.800.000 dan Sub b. 25.289.000 PPKBD b. 66 orang

100% 90%

a.100 % b.100 %

b. Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat

No I

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Capaian Kegiatan

Relisasi Kegiatan/Angga ran

%

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan


17

Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyediaan Sarana Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas)

II

1

2

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Sosialisasi TTG dan Gelar/Pameran TTG Tingkat Nasional

Pendampingan Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Kelurahan (SPMN)

perlaksana n peningkata n ekonomi masyaraka t melalui Penguatan Kelembag aan Badan Pengelola Penyedia Air Minum (BPSPAM) berbasis masyaraka t

Terselenggara nya Penguatan 161,783,050 Kelembagaan BP-SPAM melalui Pelatihan dan Workshops.

Pelaksana an Sosialisasi TTG dan Gelar/Pam eran Tk. Nasional dan Masyaraka t dalam Pemanfaat an TTG Pelaksana an Sosialisasi dan Tersediany a

Tersedianya alat TTG yang dapat digunakan oleh masyarakat

POSYANT EK di Kecamata n Pelaksana an pendukung kegiatan Sarjana Pemberda


100%

112,003,650

100%

Terlaksananya Sosialisasi dan Pembentukan POSYANTEK

Terwujudnya Sarjana Pemberdayaa n Masyarakat Nagari/ Kelurahan

234,256,000 100%

18

3

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Peningkatan Wawasan dan Evaluasi Kegiatan.

yaan Masyaraka t Nagari/Kel urahan (SPMN Pelaksana an Pembinaa n dan Pelatihan Pengelola Usaha Ekonomi Masyaraka t (UEM SP) di Kota Padang

yang mandiri dan berkualitas

Terwujudnya Usaha 87,113,950 Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam (UEM SP) yang mandiri dan UEM SP Unggulan di Kota Padang

100%

c. Bidang Penggulangan Kemiskinan. No

Program/Kegiatan

1

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/ Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPM-MP

2

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan/ Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Lembaga Ekonomi Mikro Kelurahan

Realisasi Kegiatan/Angga ran

Indikator Kinerja

Capaian Kegiatan

Terselengg aranya Program PNPM-MP di Kota Padang

11 Kecamatan, 104 Kelurahan dan 104 LKM/BKM PNPM-MP Kelurahan

457.000.000,-

100 %

Terselengg aranya Pengemba ngan Lembaga Ekonomi Mikro Kelurahan

11 Kecamata, 104 Kelurahan Lembaga Keuangan Mikro Berbasis KJKSBMT Kelurahan.

4.222.000.000,-

100 %


%

19

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/ Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

Terlaksana nya Program PLPBK di Kota Padang

LKM/BKM PNPM-MP Kelurahan Sasaran Program.

224.400.000,-

100 %

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat. No

Program/Kegiatan

1

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/ Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga

2

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/ „- Koordinasi antar instansi dan lembaga kemasyarakatan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui P2WKSS

Indikator Kinerja

„Terlaksananya Program peningkatan keberdayaan masy. Kelurahan „- Terciptanya pembangunan yang partisipatif melalui TP. PKK Kelurahan

„Terlaksananya koordinasi antar SKPD dalam rangka peningkatan pengetahuan warga sasaran


Capaian Kegiatan SK. TP. PKK TK. Kota, Kecamatan dan Kelurahan

Realisasi Kegiatan/Ang % garan 2.829.235.785 100 %

„- Data warga sasaran.

125.000.000,- 100 %

„- Status kesehatan,

750.000.000,- 100 %

20

„- Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan fisik anak sekolah dasar „- Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pokjanal „- Penunjang bulan bhakti gotong royong

„- Pembinaan kelembagaan masyarakat se Kota Padang „- Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kader-kader PAUD terintegrasi „- Perberdayaan Adat dan Budaya

3

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/ „- Peningkatan kapasitas aparatur kelurahan melalui lomba kelurahan

P2WKSS. „- Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan fisik dan status gizi anak. „Terlaksananya pelayanan dasar masyarakat melalui Posyandu. „Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. „- Terciptanya pembangunan yang partisipatif melalui LPM „- Terciptanya media belajar bagi anak usia dini. „Mengembangk an adat dan budaya minangdalam kehidupan sehari-hari

„Terlaksananya koordinasi antar SKPD dan lembaga kemasyarakat an desa.


absensi, prestasi belajar anak. „- Data Posyandu dan cakupannya . „- Rencana pembangun an kelurahan jangka menengah pada masingmasing kelurahan.

750.000.000,- 100 %

330.000.000,- 100 %

418.000.000,- 100 % 515.000.000,- 100 % 180.000.000,- 100 %

„- SK LPM TK. Kota, Kecamatan dan Kelurahan. „-Jumlah kader PAUD di Kota Padang. „- Jumlah sanggar/gro up kesenian adat dan budaya

„- Profil kelurahan

250.000.000,- 100 %

100 %

21

„- Pembinaan kelembagaan dan administrasi lembaga kemasyarakat RT/RW

„- Terciptanya pembangunan yang partisipatif melalui lembaga RT/RW. „-

„- Jumlah RT/RW se Kota Padang dan dana operasional RT/RW.

18.014.000.0 00,-

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 1

Program/kegiatan Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan a. Perspektif Data berbasis Gender dan PA.

Indikator Kinerja

Capaian Kegiatan

a.Terlaksa nanya pemanfa atan data 5)berbasis Gender

a.Sosialisasi, 100 buku

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan a.Peningkatan a.Terlaksana a.Seminar ,100 Kapasitas nya orang. Organisasi kegiatan Wanita. organisasi wanita. b.Pembinaan b.Terlaksana b.Sosialisasi,50 KRR nya anak kegiatan KRR c..Revitalisasi c.Terlaksana c.Penilaian,66 GSI nya ibu revitalisasi /kecamatan d.Lomba dan d.Pembinaan dan d.Terlaksana acara peningkatan nya puncak,4 kualitas Hidup kegiatan macam Perempuan pembinaan lomba


Realisasi Kegiatan/Ang garan

%

a.19.371.000

100 %

a.27.980.000

100 %

b.30.000.000

100 %

c.50.000.000

100 %

d.132.385.500 100 %

22

e.Pembinaan dan pelatihan perempuan di bidang politik bimbingan 3.

e.Terlaksa e.Seminar ,100 nanya orang kegiatan forum dialog

Program Peningkatan Kesejahteran dan perlindungan Perempuan dan anak a.Peningkatan a.Terlaksanan Kreatifitas Anak ya kegiatan kreatifitas anak b.Pengembanganb.Terlaksanan Kota Layak ya kegiatan anak pengemban gan kota layak anak c.pelatihan c.Terlaksanan peningkatan ya kegiatan produktifitas pelatihan ekonomi perempuan keluarga binaan P2WKSS d.Peningkatan d.Terlaksanan kapasitas ya kegiatan P2TP2A P2TP2A e.Pembinaan e.Terlaksanan Lansia ya pembinaan lansia f.Seminar Peran f.Terlaksanany perempuan a kegiatan pembinaan g.Peningkatan g.Terlaksanan Kapasitas ya Forum anak kegiatan forum anak


a.Lomba,250 anak

e.11.708.000

100%

202.736.000 100%

b.Sosialisasi dan pengadaan

64.370.000

c.Pelatihan,80 orang

35.038.400

d.Sosialisasi,1 00 orang

40.706.250

e.Seminar,20 0 orang

f.Seminar,150 orang g.Pembinaan, 60 orang

43.750.500

23

f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tabel

No 1. 2. 3. 4. 5.

Tabel

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2.6 Cakupan Laporan Hasil Pelayanan KB Tahun 2013.

Yang Ada

Uraian Kecamatan KKB Pemerintah KKB Swasta Dokter Praktek Swasta Bidan Praktek Swasta

11 84 7 50 266

Bulan November 2013 11 75 7 22 170

Bulan Desember 2013 11 75 7 22 183

Cakupan Laporan Bulan ini (%) 100,00 89,29 100,00 44,00 68,80

2.7 Cakupan Laporan Pengendalian Lapangan Program KB

Uraian Kecamatan Kelurahan PPKBD SUB PPKBD Kelp.Keg.BKB Kelp.Keg.BKR Kelp.Keg.BKL Kelp.Keg.UPPKS

Yang Ada

Bulan November 2013

Bulan Desember 2013

11 104 197 709 136 23 33 196

11 104 197 709 134 23 33 186

11 104 197 709 134 23 33 193

Cakupan Laporan Bulan ini (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 96,40 100,00 100,00 98,47

A.Program Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi. 1. Peserta KB Baru. a. Pencapaian peserta KB Baru Total Pencapaian peserta KB baru kota Padang bulan Desember tahun 2013 sebanyak 2,139 peserta atau 9,87 % dari PPM tahun 2013 sebanyak 21.678 akseptor.Dibandingkan dengan pencapaian bulan November 2013 sebanyak 2200 peserta,maka pencapaian peserta KB Baru bulan Desember 2013 ini mengalami kenaikan 61 peserta,dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:


24

Tabel

No

2.8 Realisasi Pencapaian Peserta KB Baru Menurut Metoda Kontrasepsi tahun 2013

MIX KONTRASEPSI

1

IUD

2

PPM PB TAHUN 2013

REALISASI

% MIX

% REALISASI PPM

TOTAL PB

1.806

2.304

127,57

10,63

MOW

125

521

416,80

2,40

3

MOP

65

46

70,77

0,21

4

KONDOM

1,979

2.282

115,31

10,53

5

IMPLANT

1.259

1.273

101,11

5,87

6

SUNTIKAN

9.433

12.968

137,47

59,82

7

PIL

7.011

5.986

85,38

27,61

JUMLAH

21.678

25.280

117,08

Program keluarga Berencana sangat mempunyai arti yang penting dalam rangka salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, karena kondisi terkait dengan kependudukan di Indonesia saat ini baik menyangkut jumlah maupun persebarannya merupakan tantangan berat yang harus diselesaikan dan diatasi bagi tercapainya keberhasilan pembangunan Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan dan perlu terus menerus dilakukan oleh pemerintah bersama-sama seluruh lapisan masyarakat adalah dengan cara melakukan pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kuaatas penduduk tersebut. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi dari bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial yang telah dilakukan adalah: a. Pencapaian peserta KB Baru total sampai dengan bulan Desember 2013 sebanyak 25.280 atau 117.08 % sudah melebihi dari PPM 2013, diharapkan yang akan datang masing-masing Kecamatan dapat

untuk tahun

memperhatikan target yang

harus dicapai setiap bulannya.


25

b. Pencapaian peserta KB Baru Wanita ( Selain Peserta Pria) Pencapaian peserta KB Baru Wanita s/d bulan Desember 2013 adalah 23.052 peserta 117,41 % dari PPM PB Wanita Tahun 2013 sebesar 634 peserta. c. Pembinaan Pasangan Usia Subur (PUS), Pencapaian peserta KB Aktif, dan PUS bukan peserta KB di Kota Padang Tahun 2013 seperti tabel berikut : Tabel

No

2.9 Realisasi Pencapaian Peserta KB Baru Menurut Metoda Kontrasepsi tahun 2013 Per Kecamatan Kecamatan

Peserta KB PUS

Aktif

Bukan Peserta KB

% PA/PUS

1

Padang Selatan

8.523

5.846

2.677

68,59

2

Padang Timur

13.380

9.053

4.327

67,66

3

Padang Barat

7.016

5.061

1.955

72,14

4

Padang Utara

8.562

6.763

1.799

78,99

5

Koto Tangah

25.380

19.158

6.222

75,48

6

Nanggalo

9.952

7.391

2.561

74,27

7

Kuranji

20.583

15.634

4.949

75,96

8

Pauh

9.257

6.469

2.788

69,88

9

Lubuk Kilangan

10.369

7.347

3.022

70,86

10

Lubuk Begalung

17.491

12.707

4.784

72,65

11

Bungus

4.328

3.176

1.152

73,38

JUMLAH

134.841

98.605

36.236

73,13

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD. SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluaarga Berencana kota Padang Provinsi dalam

pelayanan

pemberdayaan

Sumatera Barat mempunyai urusan wajib masyarakat

perempuan

dan

keluarga

berencana. Dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan pengembangan pelayanan ada beberapa faktor-faktor mempengaruhi yaitu;


26

Tabel 1.

2. 10

Tantangan Pelayanan SKPD Yang Mempengaruhi Pelayanan SKPD

Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait program yang responsife gender;

2.

Belum optimalnya koordinasi SKPD Kabupaten / kota dalam pelaksanaa program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

3.

Sumber daya aparatur SKPD yang masih rendah dalam memahami gender dan masih bias gender;

4.

Sumber daya manusia perempuan yang rendah dalam mengakses di bidang pendidikan, kesehatan, sosial,budaya,ekonomi,politik,hukum dan ekonomi;

5.

Belum optimalnya peran dan fungsi advokasi dalam pendampingan penanganan kasus keerasan perempuan dan anak;

6.

Belum optimalnya peran dan fungsi advokasi kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelayanan KB.

7.

Belum optimalnya pembentukan kelembagaan P2TP2A di Kabupaten/kota;

8.

Belum terbentuknya rumah aman bagi korban kekerasan,trafficking

9.

Belum optimalnya ketersedian data terpilah;

10.

Belum optimalnya penganggaran yang responsif gender;

11.

Belum adanya lembaga pemasyarakatan khusus anak ;

12.

Belum adanya dukungan pembiayaan pemerintah pusat baik APBN maupun dana dekosentrasi;

13.

Adanya tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak;

14.

Adanya tuntutan masyarakat terhadap produk hukum


27

Tabel 2. 11 1.

Peluang Pelayanan SKPD.

Adanya komitmen kepala daerah untuk mendukung program yang responsif gender;

2.

Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak lembagalembaga pemerhati perempuan dan anak;

3.

Telah terbentuknya lembaga P2TP2A yang berfungsi sebagai wadah pengaduan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat kota;

4.

Telah terbentuknya sekretariat sahabat anak sebagai wadah pengaduan anak korban kekerasan yang bebas pulsa; Telah terbentuknya tempat-tempat pelayanan publik bagi perempuan dan anak;.

Dalam melakukan kegiatan pelayanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dimiliki antara lain :

2.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidan Keluarag Berencana.

Tabel

2. 12

Indikator untuk SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Indikator

Nilai

3

4

Batas Waktu Penca paian (Tahun ) 5

100

2014

Standar Pelayanan Minimal No

1 A

Jenis Pelayanan Dasar

2 Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga

1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)


Satuan Kerja / Lembaga Penanggun g Jawab 6 SKPD-KB

28

Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS

2. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%) 3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need) 5%

100

2014

SKPD-KB

100

2014

SKPD-KB

4. Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB) berKB (70%)

100

2014

SKPD-KB

5. Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)

100

2014

SKPD-KB

6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan

100

2014

SKPD-KB

7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan

100

2014

SKPD-KB

B

Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi

8. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun

100

2014

SKPD-KB

C

Penyediaan Informasi Data Mikro

9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun

100

2014

SKPD-KB


29

Tabel

2. 13

Profil SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Jenis No Pelayanan Dasar 1 2 A Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS

Tahun (Nilai) Indikator SPM 3 1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%) 2. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%) 3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5% 4. Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB) ber-KB (70%) 5. Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%) 6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan 7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan

B

C

Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi

8. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun

Penyediaan Informasi Data Mikro

9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun


2011

2012

2013

4

5

6

10

10

9

112

112

113

550

548

537

87

90

93

77

83

84

135

44

38

189

189

189

100

100

100

100

48

24

30

2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Tabel

2. 14

Indikator SPM Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Batas Waktu Penca paian Nilai (Tahun ) 100% 2014

Standar Pelayanan Minimal No

Jenis Pelayanan Indikator

I

II

III

IV

Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

1.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu 2.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS 3.Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu 4.Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 5.Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak


Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab Badan / Unit PP

100%

2014

Dinas Kesehatan

75%

2014

Instansi Sosial

75%

2014

Kantor Agama

80%

2014

Polri, Kejaksaan, Pengadilan

31

V

6.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Pemulangan dan 7.Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Pemulangan Bagi Bagi Perempuan Perempuan dan Anak dan Anak Korban Korban Kekerasan Kekerasan 8.Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Tabel

No I

II

2. 15

2014

Badan / Unit PP

50%

2014

Kemenlu, Kemenakertrans , BNP2TKI

100%

2014

Instansi Sosial

Profil SPM Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun (%)

Jenis Pelayanan Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

50%

Indikator

2011

2012

2013

1.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu

5.80

25.30

47.95

1.a. Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat

55.56

55.56

55.56

18.2

23.8

20.0

0.0

0.0

100.0

2.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS 2a. Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)


32

III

Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

2b. Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan

7.4

7.4

7.4

2c. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

5.9

5.8

25.3

47.9

0.0

0.0

9.1

#DIV/0 !

#DIV/0!

65.7

#DIV/0 !

#DIV/0!

#DIV/ 0!

#DIV/0 !

#DIV/0!

39.1

#DIV/0 !

#DIV/0!

13.0

2d. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit 3.Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu 3a. Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih 4.Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 4a. Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani

IV

Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

5.Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasuskasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

5a. Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian


33

5b. Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta

100.0

100.0

100.0

5c. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA

100.0

100.0

100.0

5d. Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender

33.3

33.3

33.3

5e. Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

#DIV/0 !

#DIV/0!

#DIV/ 0!

5f. Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menanggani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak

#DIV/0 !

#DIV/0!

#DIV/ 0!

6.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

31.9

25.3

31.5

#DIV/0 !

#DIV/0!

#DIV/ 0!

0.0

0.0

0.0

8.Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

#DIV/0 !

#DIV/0!

#DIV/ 0!

8a. Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial

9.1

9.1

9.1

6.a Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak V

Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

7.Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan


34

BAB . III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD BPMPKB. Perencanaan

pelayanan

SKPD

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang tahun 2014-2019 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dai kondisi riil capaian layanan capaian pelayanan tahun sebelumnya.Lima tahun pertama Rencana Strategi (RENSTRA) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.

Potensi

permasalahan

pelayanan di daerah ini pada umumnya timbul karena dari kekuatan yang ada belum diyagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, pluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan , tiap-tiap permasalahan yang diidentfikasi faktor-faktornpenentu keberhasilannya dimasa datang.Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kerja dan faktor-faktor lainnya yang mempunyai daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalah pelayanan SKPD dalam pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bahagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau belum mencapai target dalam RPJMD tahun 2009-2014. Permasalahan yang akan diuraikan adalah untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal, yag menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis


35

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang, yaitu; 1. Metoda interaksi antara faktor Strengths dengan faktor Opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang. 2. Mehoda interaksi antara faktor Strengths dengan faktor Threaths dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman. 3. Metoda interaksi antara faktor Weaknesses dengan faktor Opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. 4. Metoda nteraksi antara faktor Weaknesses dengan faktor Threaths dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

A. Urusan Pemberdayaan Perempuan

1

Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan lakik-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki- laki juga berbeda dengan perempuan.

2

Dalam mengambil keputusn dan pembuatan kebijakan masih terjadi netral gender dan terjadi kesenjangan gender di bergabai bidang kehidupan

3

Masih ditemukannya peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak.

4

Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan.

5

Partisipasi angkatan kerja perempuan yang belum optimal

6

Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan gender.

7

Belum optimalnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam merumuskan masalah masalah gender yang ada.

8

Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas


36

hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan. 9

Masih rendahnya partisipasi perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial,budaya,politik dan hukum.

10

Masih rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempun di bidang ketenagakerjaan yaitu di legislatif, eksekuif dan kelembagaan swasta. .

B. Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak. 1

Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta KDRT.

2

Masih tingginya kasus perdagangan perempuan dan anak (trafficking)

3

Masih tingginya kasus tenaga kerja dibawah umur

4

Peraturan

perundang-undangan

yang

ada

sebagaian

juga

belum

dilaksanakan secara konsekwen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi kebutuhan tumbuh kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan 5

Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, KDRT dan kasus racffiking serta penanganan kasus kasus permasalahan anak.

C. Urusan Pelayanan Keluarga Berencana ( KB ) 1

Proyeksi jumlah penduduk kota Padang Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan.

2

Menurut hasil SDKI tahun 2007 Pus yang tidak ingin anak dan PUS yang ingin anak menunda kehamilannya sampai lebih dari dua tahun, tetapi tidak memakai kontrasepsi( unmet need ) masih cukup tinggi yaitu 9,1 persen tingkat nasional dan tingkat kota Padang sebesar .....persen.

3

Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja masih rendah.


37

4

Pendidikan kesehatan reproduksi remaja jalur sekolah juga belum sepenuhnya berhasil.

5

Pusat lembaga advokasi atau konseling hak-hak kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat in masih terbatas jangkauannya dan belum memenuhi kebutuhan remaja.

6

Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta aktif KB.

7

Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi pria untuk menjadi peserta KB.

8

Rata-rata jumlah anak dalam keluarga yang masih tinggi (diatas 2)

9

Masih rendahnya pasangan usia subur yang menjadi akseptor

10

Belum optimalnya upaya peningkatan pertisipasi kesehatan primer dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi.

11

Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap progran keluarga berencana.

12

Jumlah keluarga dalam kategori pra sejahtera dan sejahtera I masih tinggi

13

Masih kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak.

14

Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata

15

Petugas Keluarga Berencana masih kurang

16

Pemberdayaan ekonomi keluarga khususnya kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) belum optimal.

17

Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (BKB,BKL,BKR,PKPL) belum optimal

D. Urusan Pemberdayaan Masyarakat.


38

1

Peran dan fungsi kelembagaan belum optimal.

2

Peran serta masyarakat dalam pembangunan belum optimal

3

Pelayanan pemerintahan kelurahan atau terbawah kepada masyarakat belum optimal.

4

Kemampuan keuangan pemerintahan kelurahan dalam pembangunan masih terbatas

5

Pengelolaan administrasi pemerintahan kelurahan kurang tertib.

E. Urusan Penanggulangan Kemiskinan 1

Lemahnya koordinasi instansi pemerintah pusat dan daerah, kemiskinan antara instansi pemerintah pusat dan daerah.

2

Lemahnya integrasi program pada tahap perencanaan, sinkronsasi program pada tahap pelaksanaan dan sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha,masyarakat madani)

3

Hasil kajian pengentasan kemiskinan belum digunakan secara sinergi

F. Urusan Ekonomi Kemasyarakatan. 1. Tekhnologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal. 3. 2. Telaahan Visi,Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah kota Padang Nomor......................tahun 2014 tentang RPJMD kota Padang telah menjadi Visi dan Misi Pemerintah Daerah kota Padang Tahun 2014- 2019 adalah : “ Mewujudkan Kota Padang sebagai kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religus, dan Berbudaya”. Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu:

1. Kekuatan


39

1

Dukungan pimpinan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga kota Padang dan komitmen bersama seluruh aparatur.

2

Loyalitas aparatur untuk mencapai terwujudnya visi dan misi BPMPKB

3

Kreatifitas aparatur dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya

4

Alokasi anggaran yang sudah memadai

2. Kelemahan 1.

Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur belum memadai.

2.

Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang.

3.

Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan program pada masing=masing bidang

4.

Mekanisme dan pola kerja setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien.

5.

Sarana dan prasarana serta lingkungan kerja yang tidak memadai.

3. Peluang 1.

Dukungan Kepala daerah dan DPRD kota Padang terhadap programprogram pembangunan daerah dibidang pemebrdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga berencana.

2.

Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak lembagalembaga pemerhati perempuan dan anak..

3.

Telah terbentuknya kelembagaan P2TP2A yang berfungsi sebagai wadah

4. Ancaman


40

1.

Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait program responsif gender.

2.

Belum

optimalnya

koordinasi

SKPD

dalam

pelaksanaan

program

pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. 3.

Sumberdaya manusia

perempuan yang masih rendah dalam mengakses

dibidang pendidikan,kesehatan,sosial,budaya, ekonomi,politik,hukum dan ekonomi. 4.

Belum optimalnya fungsi produk hukum yang berpihak pada perempuan dan anak.

5.

Belum optimalnya peran kelembagaan pemerhati perempuan.

6.

Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak dan korban trafficking.

7.

Adanya tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak.

8.

Adanya tuntutan masyarakat terhadap produk hukum perlindungan anak dan perempuan

9.

Adanya tuntutan masyarakat terhadap program-program yang berpihak pada peningkatan ekonomi perempuan.

10

Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan

.

pemberdayaan perempuan dan KB di daerah sehingga sistem pengendalian montoring dan evaluasi belum berjalan maksimal

11

Ketersediaan data terpilah dan informasi yang belum akurat di kota Padang

.

Berdasarkan identifikasi kekuatan,kelemahan,peluang dan ancaman di atas, selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk matriks SWOT sebagai berikut:

Tabel

3. 1

Matrik SWOT.


41

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

KEKUATAN ( S ) 1.Dukungan pimpinan BPMPKB kota Padang dan komitmen bersama seluruh aparatur. 2.Kuantitas aparatur yang memadai. 3.Loyalitas aparatur untuk mencpai visi dan misi SKPD. 4.Kreativitas aparatur untuk mengemban tugas dan tanggungjawabnya. 5.Sarana dan Prasarana serta lingkungan kerja yang memadai. 6.Alokasi anggaran yang memadai

PELUANG ( O )

STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG ( S+O )


KELEMAHAN ( W ) 1.Kualitas aparatur yang memadai. 2.Keahlian dan ilmu aparatur belum variatif sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang. 3.Sistem dan informasi BPMPKB belum memadai. 4.Belum optimalnya koordinasi SKPD BPMPKB dan instansi terkait sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal. 5.Ketersediaan data terpilah dan informasi yang belum akurat. 6.Mekanisme dan pola kerja setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien. 7.Kurangnya fasilitas kerja STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG ( W+O )

42

1.Dukungan Kepala 1.Meningkatkan 1.Meningkatkan Daerah dan DPRD kota pengendalian,monitoring kompentensi dan Padang dalam dan evaluasi. profesionalisme aparat melaksanakan program 2.Memanfaatkan BPMPKBdan peran pembangunan dibidang kreativitas dan loyalitas masyarakat dalam pemberdayaan. aparatur untuk menjalin pembangunan. 2.Peluang dengan kerjasama dan jejaring 2.Meningkatkan berbagai pihak dan dengan lembaga terkait ketersediaan data lembaga pemerhati dan pemerhati perempuan. terpilah dan informasi anak. 3.Tingkatkan motivasi yang akurat. 3.Tingginya animo perempuan dalam KB 3.Usulkan anggaran masyarakat ikut ber KB. dan PUG sesuai dengan 4.Mudahnya masyarakat kebutuhan untuk memperoleh informasi meningkatkan fasilitas tentang KB. kerja. 5.Adanya dukungan dana alokasi khusus (DAK) dibidang KB setiap tahun dari pusat. 6.Adanya payung hukum kesetaraan dan keadilan gender. 7.Adanya kewenangan pemerintah daerah dibidang KB dan PP sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2007. ANCAM AN/TANTANGAN (T)

1.Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan pembangunan pemebrdayaan masyarakat perempuan dan KB. 2.Terbentuknya kelembagaan P2TP2A yang berfungsi sebagai wadah pengaduan dan penanganan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan di tingkat kota. 3.Terbentuknya sekretariat telepon anak sebagai

STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (S+.T ) 1.Meningkatkan koordinasi,integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak. 2.Meningkatkan capacity building kelembagaan pemberdayaan perempuan,perlindungan anak serta pelayanan KB


STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH/MENGATA SI ANCAMAN ( W+T ) 1.Meningkatkan koordinasi antar SKPD di Provinsi,Kab/kota dalam pelaksanaan pembangunandi daerah. 2.Membangun sistem data terpilah dan informasi pemberdayaan perempuan dan KB yang transparan,akuntabel dan aksesibel.

43

wadah pengaduan anak korban kekerasan yang berfungsi untuk pelayanan publik. 4.Tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak. 5.Tuntutan masyarakat terhadap produk hukum perlindungan anak dan perempuan dan anak. 6.Tuntutan masyarakat terhadap programprogram yang berpihak pada perempuan dan anak. 7.Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan KB. 3.3 .Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga dan Rensra Propinsi/kabupaten/Kota. Dalam

pencapaian

sasaran

SKPD

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pencapaian target pelayanan adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia ( SDM ) yang memahami gender, belum optimalnya penanganan kasus KDRT,tracffiking dan kekerasan lainnya belum optimalnya jumlah kebijakan yang responsif gender dan anak, pemahaman masyarakat terhadap KB dan kesehatan reproduksi masih belum optimal. Adapun yang menjadi pendorong dalam pencapaian pelayanan adalah adanya program-program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan manajemen dan peningkatan pemahaman dan kualitas hidup perempuan dan gender, peningkatan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak,peningkatan kebijakan yang responsif gender dan anak,melalui pelatihan,sosialisasi,pembinaan melalui pemberian bantuan modal usaha, advokasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi perempuan.


44

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Isu-isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) teakhir,serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengindentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikemukakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas ( daerah/masyarakat ) di masa datang.suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluan untuk meningkatkan keejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu-isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi ,misi dan program SKPD serta RENSTRA sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menegah (RPJMD) 2014-2019. Mengacu alternatif strategis sebagaimana tercantum pada kuadran keempat kuadran diatas,maka dapat dirangkumkan rumusan strategi sebagai berikut: 1. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan. 2. Memanfaatkan kreatifitas dan loyalitas aparatur untuk menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga-lembaga terkait pemerhati perempuann 3. Meningkatkan kompentensi dan profesionalisme aparat pelayanan. 4. Meningkatkan ketersediaan data terpilah dan informasi yang akurat. 5. Meningkatkan koordinansi integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan perempuan. 6. Meningkatkan capacity building kelembagan pemberdayaan perempuan,perlindungan perempuan dan anak serta layanan KB. 7. Meningkatkan koordinasi antar SKPD di tingkat kota dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.


45

8. Membangun sistem data terpilah dan infomasi pemberdayaan perempuan dan KB yang transparan, akuntabel dan aksesibel.


46

BAB. IV VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ,PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA. 4.1. Visi dan Misi a. Visi. Visi adalah cara pandang ke depan suatu organisasi akan dibawa kemana agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran masa depan yang diiginkan oleh organisasi. Berdasarkan penetapan visi ,merupakan bagian dari perencanaan strategis, dalam menentukan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Seiring

dengan

memperhatikan potensi

perkembangan

pembangunan

kota

Padang

serta

dan permasalahan pemberdayaan masyarakat dalam 5

( lima) tahun kedepan ( 2014-2019), maka Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat ,Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang atau yang disingkat BPMPKB kota Padang Tahun 2014-2019 adalah: “Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kesejahteraan Yang Didukung Oleh Keluarga Kecil Bahagia” Badan Pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana pada Bab ini menguraikan dengan rinci berbagai aspek yang membentuk konsensus dan komitmen mengenai Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga

Berencana

Kota

Padang.

Penyusunan

Renstra

SKPD

Badan

Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Tahun 2014-2019 tidak lepas dari dokumen RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019. Mekanismenya dalam bentuk kajian implikasi Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih terhadap Tupoksi SKPD melalui: a.

Penilaian keterkaitan visi, misi dan program dalam Renstra SKPD periode lalu.

b.

Identifikasi program Kepala daerah terpilih terhadap capaian kinerja program SKPD periode lalu.

c.

Kesimpulan dampak visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih :  Identifikasi perubahan program dan kegiatan SKPD


47

 Bentuk upaya menjaga kelanjutan capaian kinerja yang sudah baik dan rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana pada periode lalu  Hasil telaahan program dan kegiatan yang memerlukan kerjasama dengan SKPD lain atau pihak ketiga. b. Misi Sedangkan Misi yang ingin dicapai untuk mewujudkan Visi diatas adalah: 1. Menciptakan kemandirian dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. 2. Menciptakan kelembagaan profesional untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat. 3. Mengentaskan kemiskinan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif. 4. Menciptakan

Teknologi

Tepat

Guna

berdasarkan

kearifan lokal

yang

berwawasan lingkungan. 5. Menciptakan Pengarusutamaan Gender untuk kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. 6. Menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap akseptor KB. 8. Menyediakan data dan informasi berskala mikro dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat. 9. Menciptakan koordinasi yang efektif antar stakeholder dalam melayani pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.


48

IV.2. Tujuan dan Sasaran SKPD Jangka Menengah 1.2.1.Tujuan. Dari visi dan misi yang telah dirumuskan sebagai penjabaran dari visi maka tujuan yang akan dicapai adalah meningkatnya kemandirian masyarakat dengan peningkatan pemberdayaan dan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengaturan kelahiran terutama pasangan usia subur (PUS) untuk menggunakan alat

kontrasepsi

serta

memberdayaan

kaum

perempuan

dalam

rangka

peningkatan produktifitas ekonomi keluarganya sehingga terciptanya keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah : 1. Terwujudnya pelaksanaan pelayanan/kontrasepsi gratis kepada pasangan usia subur keluarga Pra Sejahtera dan KS I 2. Tercapainya

peningkatan

jumlah

pasangan

usia

subur

memakai

alat

kontrasepsi terutama kontasepsi yang efektif 3. Terbentuknya kelompok pusat informasi konselling kesehatan repruduksi remaja (PIK KRR) di sekolah 4. Terwujudnya peningkatan wawasan dan pengawasan kader BKB dalam pengelolaan kegiatan KBK yang terintegrasi dengan Pusyandu dan Paud 5. Tercapainya peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota UPPKS dengan adanya bimbingan kewirausahaan

berupa materi permodalan dan

pengelolaan usaha kemitraan 6. Terdapatnya data keluarga yang dinamis untuk evaluasi dan laporan peserta KB baru 7. Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan dan perlindungan anak di Kota Padang 8. Terwujudnya Ranperda perlindungan anak


49

9. Terwujudnya

koordinasi

lintas

SKPD

dalam

rangka

meningkatkan

pemberdayaan masyarakat. 1.2.2.Sasaran. Adapun sasaran untuk mencapai tujuan

yang telah disepakati dan ditetapkan

yang akan dicapai dalam 5 ( lima ) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Terlaksananya pengaturan kelahiran 2. Terlaksananya penundaan usia perkawinan 3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga 4. Terlaksananya pendataan keluarga 5. Meningkatnya kualitas SDM perempuan dan peran perempuan 6. Meningkatnya perlindungan terhadap hak anak 7. Terdapatnya penanganan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ( traficking) . 8. Terlaksananya koordinasi antar SKPD dengan instasi terkait menai hal penangulangan kemiskinan,pemberdayaan masyarakat,keluarga berencana ,pemberdayaan perempuan,pengolahan data tentang keluarga berencana baik kelahiran dan sebagainya. IV.3. Strategi. Dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Berencana kota Padang memiliki beberapa strategi dalam pelaksanaan tugas harus dapat mengukur kinerjanya

dengan mempertimbangkan 4 ( empat ) yaitu peluang, hambatan,

tantangan , ancaman untuk pelaksanaan program yang akan datang.Berdasarkan analisis terhadap keempat faktor tersebut dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Keluarga Berencana


50

kota Padang , dirumuskanlah strategi yang akan dapat mendukung pencapaian tujuan dan strategi dengan penekanan pada: Tabel

4. 1

Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1 .Peningkatan koordinasi dan kemitraan 1. Pembuatan peraturan walikota SKPD dengan instansi terkait. 2. Peningkatan penerapan kualitas hidup 2.Pemenuhan hak-hak perempuan dan perempuan. anak melalui peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak, termasuk pengembangan anak usia dini. 3. Peningkatan partisipasi dan peran 3.Peningkatan kualitas sumberdaya serta gender dalam pelaksanaan perempuan dan anak di bidang pembangunan. pembangunan terhadap pendidikan,kesehatan,ekonomi,politik, hukum, sosial,budaya dan lingkungan hidup. 4.Peningkatan perlindungan kualitas 4.Peningkatan kesetaraan dan partisipasi penanganan perlindungan perempuan dan anak. 5.Peningkatan revitalisasi KB dalam 5. Revitalisasi Keluarga Berencana dan mewujudkan keejahteraan rakyat. mendorong terwujudnya keluarga berkualitas. 6.Peningkatan ketersediaan data terilah 6.Mewujudkan pemahaman perempuan dan informasi pengembangan kebijakan terhahadap kesehatan reproduksi dan pemberdayaan gender dan keluarga penanggulangan penyakit meular AID berencana daerah HIV. 7.Peningkatan pemahaman kesehatan 7.Pemberdayaan keluarga dalam reproduksi perempuan. mewujudkan ketahanan keluarga dengan menurunkan kelaurga sejahtera dan Keluarga sejahtera I 8.Peningkatan pemberdayaan keluarga 8.Tersedianya data terpilah dan dan ketahanan keluarga menuju kelembagaan gender. keluarga sejahtera

Sebagai berikut: a)

Melaksanakan pengaturan kelahiran.


51

b)

Melaksanakan penundaan usia perkawinan.

c)

Meningkatkan ketahanan keluarga.

d)

Meningkatkan kesejahteraan keluarga.

e)

Meningkatkan ketersediaan pencapaian pendataan keluarga.

f)

Meningkatkan kualitas kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang.

g)

Meningkatkan peran perempuan sebagai pengambilan kebijakan dalam mewujudkan KKG

h)

Meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi perempuan

i)

Meningkatkan

komitmen

dan

kemampuan

semua

lembaga

yang

memperjuangkan KKG j)

Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat

IV.4. Kebijakan Sesuai arah kebijakan Umum Pembangunan Daerah Pembangunan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk : a. Menyediakan pelayanan/kontrasepsi gratis kepada seluruh PUS keluarga Pra Sejahtera dan KS I b. Meningkatkan

pengetahuan

PUS

tentang

jebis

dan

efektifitas

alat

kontrasepsi melalui konseling KB c. Meningkatkan penyuluhan, KIE, Advokasi. d. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi propesi, dll. e. Meningkatkan keterampilan koordinasi dengan petugas pelayanan medis f.

Meningkatkan kualitas saranan pelayanan kontrasepsi


52

g. Memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja, HIV/AIDs, PMS, NARKOBA kepada remaja h. Memfasilitasi terbentuknya kelompok pusat informasi konselling kesehatan reproduksi remaja i.

Melatih tenaga pengelola dan konselor sebaya untuk masing-masing kelompok PIK KRR

j.

Meningkatkan kualitas kelompok PIK KRR

k. Meningkatkan kuantitas dan kualitas BKB, BK, BKL dan BLK. l.

Meningkatkan

kesadaran

keluarga

yang

mempunyai

balita

tentang

pengasuhan tumbuh kembang optimal m. Meningkatkan kesadaran keluarga yang punya remaja tentang kesehatan reproduksi remaja n. Meningkatkan kesadaran keluarga yang punya lansia agar produktif di usia lanjut o. Menurunkan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) p. Mendekatkan akses informasi dan sumber daya ekonomi pada kelompok UPPKS q. Meningkatkan kemandirian kelompok UPPKS r.

Meningkatkan kualitas hidup peran perempuan terutama di bidang pendidikan kesehatan dan ekonomi

s. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik dan publik t.

Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak terutama bidang pendidikan dan kesehatan

u. Meningkatkan pemahaman anti kekerasan terhadap perempuan dan anak


53

v. Menyempurnakan perangkat hukum yang lebih lengkap dalam melindungi perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi w. Meningkatkan peran kelembagaan koordinasi dan jaringan PUG dan anak dalam perencanaan pembangunan di Kota Padang Untuk mengetahui tujuan dan sasaran strategi SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat ,Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang tahun 2014-2019 sebagaimana pada : Tabel

4. 2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

: “Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kesejahteraan Yang Didukung Oleh Keluarga Kecil Bahagia” MISI I : Menciptakan kemandirian dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. VISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1.Berperan aktifnya LPM sebagai payung lembaga kemasyarakatan di kelurahan 2.Tersedianya pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat di kelurahan

Terciptanya Meningkatkan Pembinaan pembangunan yang partisipasi kelembagaan partisipatif melalui LPM masyarakat masyarakat se dalam kota Padang pembangunan di kelurahan Terlaksananya pelayanan Meningkatkan Peningkatan dasar kesehatan bagi peran aktif kader pemberdayaan masyarakat melalui posyandu dalam masyarakat posyandu melakukan melalui pokjanal pelayanan kesehatan 3.Terdapatnya Mengembangkan adat - Mengembangkan Peningkatan wadah adat dan dan budaya minang adat dan budaya pemberdayaan budaya dalam kehidupan sehari minang dalam budaya minang Minangkabau hari (Group/Sanggar adat kehidupan sehari- dalam dan budaya) hari kehidupan - Melakukan sehari hari pembinaan terhadap group/sanggar adat dan budaya anak nagari 4.Terdapatnya Terlaksananya koordinasi Meningkatkan Peningkatan partisipasi antar SKPD dan kapasitas kapasitas seluruh elemen Lembaga Lembaga aparatur aparatur


54

masyarakat kemasyarakatan di kelurahan melalui kelurahan kelurahan kelurahan lomba kelurahan MISI II: Menciptakan kelembagaan profesional untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat. 1.Terwujudnya Pemerintah Meningkatnya Peningkatan pembangunan kecamatan,kelurahan,dan koordinasi dan koordinasi dan bagi masyarakat lembaga keswadayaan kemitraan SKPD kemitraan SKPD miskin melalui masyarakat kelurahan dengan instansi dengan instansi proses tridaya terkait. terkait. yang mandiri 2.Terwujudnya Pemerintah Peningkatan Peningkatan peningkatan kecamatan,kelurahan,dan koordinasi dan koordinasi dan akses bagi lembaga keuangan mikro kemitraan SKPD kemitraan SKPD masyarakat kelurahan yang berbadan dengan instansi dengan instansi miskin untuk hukum terkait. terkait. usaha mikro 3.Terwujudnya LKM/BKM PNPM-MP Meningkatnya Peningkatan tatanan pada kelurahan yang koordinasi dan koordinasi dan kehidupan sudah Mandiri dan kemitraan SKPD kemitraan SKPD masyarakat memiliki Rumah tangga dengan instansi dengan instansi miskin Sasaran tertinggi sesuai terkait. terkait. data BPS MISI III: Mengentaskan kemiskinan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif. 1.Terwujudnya Terlaksananya Meningkatnya Peningkatan program MDGs peningkatan ekonomi kelembagaan BP- kelembagaan dalam Air masyarakat melalui SPAM yang lebih BP-SPAM yang Minum dan penguatan kelembagaan profesional lebih profesional Penyehetan badan pengelola Lingkungan Penyedia Air Minum (BPSPAM) berbasis masyarakat 2.Tersedianya Terlaksananya Meningkatnya Peningkatan kelembagaan pembinaan dan pelatihan pembinaan dan Usaha Ekonomi pengelola usaha Ekonomi pelatihan Masyarakat Masyarakat (UEM-SP) di pengelola usaha Simpan Pinjam kota Padang Ekonomi (UEM-SP) Masyarakat (UEM-SP) di kota Padang MISI

IV : Menciptakan Teknologi Tepat Guna berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan. 1.Tersebarluaskan Terlaksananya sosialisasi Meningkatnya Peningkatan informasi profil TTG dan gelar atau pengetahuan pengetahuan TTG kepada pameran Tk.nasional dan masyarakat masyarakat masyarakat pemanfaantaan TTG dalam dengan TTG pengguna TTG meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif


55

2.Tersedianya Terlaksananya sosialisasi Meningkatnya Peningkatan sarana dan tersedinya posyantek pengetahuan pengetahuan konsultasi bagi di kecamatan masyarakatan masyaratak masyarakat mengenai TTG tentang TTG dan pengguna alat dan posyantek posyantek TTG MISI V: Menciptakan Pengarusutamaan Gender untuk kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. 1.Terwujudnya Terlaksananya kegiatan Meningkatkan Peningkatan Kota Padang pengembangan kota pengembangan pengembangan sebagai kota layak anak dengan kota layak anak kota layak anak Layak anak rintisan kelurahan ramah sebagai rintisan sebagai rintisan anak kelurahan ramah kelurahan ramah anak anak 2.Terwujudnya Terlaksananya kegiatan Meningkatnya Peningkatan kualitas hidup pembinaan dan peran kualitas hidup perempuan di peningkatan kualitas pereumpuan perempuan di kota Padang hidup perempuan untuk kota Padang meningkatkan kualitas hidup dalam masyarakat 3.Terlaksananya Terlaksananya Meningkatnya Penigkatan kegiatan peningkatan kreatifitas peningkatan kreatifitas anak peningkatan anak se kota Padang kreatifitas anak se kota Padang kreatifitas se kota Padang MISI VI : Menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga 1. Tersedianya institusi masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 2. Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak dan kaum perempuan

Terciptanya peningkatan Berkurangnya Peningkatan kualitas hidup kekerasan dalam peran kaum masayarakat di rumah rumah tangga perempuan tangga terhadap anak dalam dan perempuan lingkungan keluarga

Terciptanya lingkungan Berkurannya keluarga yang harmonis angka kekerasan bahagia dan sejahtera terhadap anak dan kaum perempuan

Peningkatan kualitas hidup kum perempuan di Kota Padang

Misi VII : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap akseptor KB


56

1.Tersedianya Tersedianya Alokon Meningkatnya Peningkatan penyediaan alat untuk masyarakat penyediaan alat penyediaan alat kontrasepsi kontrasepsi bagi kontrasepsi bagi untuk msyarakat masyarakat. masyarakat 2.Tercapainya Terlayaninya pelayanan Meningkatnya Peningkatan penurunan TFR rutin masyarakat untuk pelayanan untuk pelayanan bagi dan menjadi peserta KB masyarakat masyarakat pengendalian menjadi peserta untuk menjadi jumlah KB peserta KB. penduduk untuk pembangunan 3.Tercapainya Terlaksananya revitalisasi Meningkatnya Peningkatan program BKB Terintegrasi sosialisasi BKB sosialisasi BKB layanan holistik Posyandu PAUD Holistik Holistik pada anak usia dini melalui bina keluarga Balita (BKB) 4.Terwujudnya Terlaksananya Meningkatnya Peningkatan partisipasi pembinaan dan pembinaan dan pembinaan dan masyarakat pembentukan kelompok pembentukan pembeentukan khususnya pria KB Pria kelompok KB Pria kelompok KB dalam ber KB Pria untuk menekan laju pertumbuhan Misi VIII : Menyediakan data dan informasi berskala mikro dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat 1.Tersedianya Terlaksananya program Meningkatnya Peningkatan data dan peran serta masyarakat ketersediaan data termotivasinya informasi dalam pelayan KB dan KB PUS menajdi tentang kesehatan reproduksi peserta KB keluarga berencana melalui media luar ruang 2.Terwujudnya Terlaksananya sosialisasi Meningkatnya Peningkatan sosialisasi Grand Design informasi tentang pemahaman Grand Design Kependudukan kependudukan masyarakat Kependudukan tentang kependudukan 3.Tersedianya Terlaksananaya Meningkatnya Peningkatan data yang pendataan keluarga KS I ketersediaan data ketersediaan akurat ttg KS KS I dan KS. data KS I dan keluarga Pra KS. sejahtera KS I Misi IX : Menciptakan koordinasi yang efektif antar stakeholder dalam melayani pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.


57

1.Terwujudnya Tata kepemerintahan dan pelayanan publik yang baik dalam program kemiskinan

Terlaksananya wadah pelayanan pengaduan masyarakat terkait program kemiskinan di bidang pemberdayaan

Meningkatnya pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat program kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui unit pengaduan 2.Terwujudnya Terselenggaranya Meningkatnya kesiapsiagaan program PRPBK di kota perencanaan dan masyarakat Padang pembangunan miskin dengan mitigasi sebagai mitigasi upaya bencana bersifat pengurangan lokal resiko bencana bagi rumah tangga

Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat melalui unit pengaduan

Peningkatan perencanaan dan pembangunan mitigasi sebagai upaya pengurangan resiko bencana bagi rumah tangga

dan selanjutnya: 1. Terwujudnya pelaksanaan pelayanan/kontrasepsi gratis kepada pasangan usia subur keluarga Pra Sejahtera dan KS I 2. Tercapainya

peningkatan

jumlah

pasangan

usia

subur

memakai

alat

kontrasepsi terutama kontasepsi yang efektif 3. Terbentuknya kelompok pusat informasi konselling kesehatan repruduksi remaja (PIK KRR) di sekolah 4. Terwujudnya peningkatan wawasan dan pengawasan kader BKB dalam pengelolaan kegiatan KBK yang terintegrasi dengan Pusyandu dan Paud 5. Tercapainya peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota UPPKS dengan adanya bimbingan kewirausahaan

berupa materi permodalan dan

pengelolaan usaha kemitraan


58

6. Terdapatnya data keluarga yang dinamis untuk evaluasi dan laporan peserta KB baru 7. Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan dan perlindungan anak di Kota Padang 8. Terwujudnya Ranperda perlindungan anak


59

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program. Dengan telah terpilihnya kepala Daerah dan Wakil kepala daerah periode 2014-2019 dalam mewujudkn visi dan misinya , maka sebagai tindak lanjut yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun kedepan visi dan misi tersebut telah dijabarkan kedalam program prioritas daerah yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat

sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

khususnya perempuan dan anak yang telah dituangkan dalam RPJMD kota Padang tahun 2014-2019. Oleh karena itu, dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat ,Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2014-2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Padang tahun 2014-2019 dengan berpedoman pada Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2010 tentang Peyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004,terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanan sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu : 1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2. Menjamin terciptanya integrasi,sinkronisasi dan sinergi antar daerah ,antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanan dan anggaran; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien,efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya secara optimal dan akuntabel dalam membangun daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi,misi,tujuan,sasaran,arah dan kebijakan,


60

untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dari tahun ke tahun maka langkah operasionalnya adalah dengan menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang sesuai dan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku

dengan

memperhatikan

tugas

pokok

fungsi

(tupoksi)

Badan

Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang. 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Rencana Strategis badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana , terdapat 16 (enam belas) program

maka jumlah

program pada Badan Pemberdayaan Masyrakat ,perempuan dan Keluarga Berencana

kota

Padang

tahun

2014-2019

yang

secara

substansinya

menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, adapun program dan kegiatan sebagi berikut,yaitu: No

Program dan Kegiatan

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1.Penyediaan Jasa surat menyurat 2.Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik 3.Penyediaan

Jasa

pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas

/Operasional. 4.Penyediaan Alat Tulis Kantor. 5.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.Penyediaan Komponen Instalasi dan Perlengkapan Kantor 7.penyediaan Bahan Bacaan dan perundang-undangan 8.Penyediaan Makan dan Minuman 9.Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 10.Penyediaan Alat Kebersihan 11.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor; Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1.Pengadaan Meubelair 2.Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor 3.Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


61

4.Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 5.pemeliharaan Rutin Berkala alat Listrik, air dan Telepon 3.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur; Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1.Bimbingan Taknis pembuatan laporan Bagi PPKBD dan Sub PPKBD 2.Penataan

Administrasi

dan

Penilaian Angka

Kredit

Petugas

KB

Fungsional. 4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan; Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1.Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

5.

Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan: Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1.Penunjang PNPM Mandiri perkotaan kota Padang 2.Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembenahan Sanitasi di Lingkungan Masyarakat ( PAMSIMAS) 3.Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

6.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1. Sosialisasi TTG dan gelar/pameran TTG Kota 2.Pendukung

Program

Sarjana

Pemberdayaan

Masyarakat

Nagari/kelurahan (SPMN). 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Peningkatan Wawasan dan Evaluasi

Kegiatan

(UEM-SP).Penunjang

penumbuhan

Lembaga

Keuangan Mikro KJKS BMT Kelurahan. 7.

Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun

Desa,terdiri dari : Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1. Koordinasi Antar Instansi Dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. 2. Peningkatan Pemberdayaan masyarakat Melalui Ketahanan Fisik anak Sekolah


62

3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokjanal 4. Penunjang Bulan Bhakti Gotong Royong 5. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Se kota Padang. 6. Peningkatan Pemberdayaan masyarakat Melalui Kader-Kader PAUD Terintegrasi 7. Pemberdayaan Adat dan Budaya 8. Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Penataan Lingkungan Pemukiman berbasis Komunitas (PLPBK). 9. Unit Pengaduan Masyarakat kegiatan pemberdayaan Masyarakat 10.Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Penanggulangan Resiko Bencana berbasis Komunitas ( PRB-PK) 11.Penguatan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 8

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan Melalui Lomba Kelurahan 2. Monitoring dan Bimbingan Teknis Profil Kelurahan Bagi Aparatur Kecamatan. 3. Penunjang Kelembagaan RT/RW. 4. Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW.

9.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan ; Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1. Perspektif Data Berbasis Gender dan Perlindungan Anak.

10. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1.Peningkatan Kapasitas Organisasi Wanita 2.Peningkatan KRR 3.Revitalisasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI). 4.Pemninaan,Penilaian Lomba-Lomba Peringatan hari kartini 5.Pembinaan dan pelatihan Bagi perempuan di Bidang Politik


63

11. Program Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1.Peningkatan Kreatifitas Anak. 2.Pengembangan Kota Layak Anak. 3.Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi perempuan Keluarga Binaan P2WKSS. 4.Sosialisasi P2TP2A dan Penanganan Kasus

Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak. 5.Pembinaan Produktifitas Lansia yang Mandiri dalam rangka peringatan Hari Lansia 6.Seminar Peran Perempuan Dalam Peningkatan Kualitas Hidup 7.Peningkatan kapasitas Forum Anak 12. Program Keluarga Berencana; Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1.Pelayanan KB Bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I 2.Pengadaan Alat Kontrasepsi Susuk KB/Implan dan Obat Side Efek 3.Peringatan Hari Keluarga 4.Pelayanan KIE KB 13. Program Pelayanan Kontrasepsi ; Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1.Pelayanan KB Kes Bhakti IBI 2.Pelayanan KB Kes PKK 3.Pelayanan KB Melalui KB TNI Manunggal KB Kes 14

Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri; Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1.Pemberdayaan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) 2.Jambore Terpadu Kader IMP 3.pemberdayaan Kelompok UPPKS 4.pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Anggota kelompok UUPKs 5.Pembinaan Operasional Lini lapangan 6.Sosialisasi dan Pembinaan PPKS (Pusat Pemberdayaan Kesejahteraan


64

Keluarga) 7. Pertemuan medis Teknis 8. Seminar Kependudukan dan KB. 15. Program Penyiapan Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga ; Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1. Revitalisasi BKB Terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD 2. Revitalisasi PPKBD dan sub PPKBD 16. Program Data dan Informasi ; Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1.Siduga,Pengumpulan Data serta Penyusunan dan Perencanaan. 2.Pendataan Keluarga

5.2. Indikator Kinerja Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan

sebagai

alat

kegiatan

pemantauan

dan

evaluasi,

baik

kinerja

input,output,outcames,benefit dan impacts sesuai dengan sasaran rencana.Selain itu indikator kinerja juga berfungsi ; 1. Sebagai dasar untuk menilai tingkst kinerja dalam tahap perencanaan( ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). 2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditujukan Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap program dan kegiatan.Terkait dengan program, ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai yaitu: 1. Indikator Masukan (Inputs) : adalah : suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan

keluaran

baik

berupa

dana,

sumberdaya

alam,

sumberdaya manusia, teknologi dan informasi. 2. Indikator Keluaran (Outputs):


65

adalah : suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik. 3. Indikator Hasil (Outcomes) : adalah : suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. 4. Indikator Manfaat (Benefit); adalah : sesuatu yang terkait dari tujuan akhir pelaksanaan kegiatan. 5. Indikator Dampak (Impacts): adalah :

pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang dalam mendukung pencapaian visi,misi, tujuan,sasaran, arah dan strategi pembangunan sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel.5. 1. terlampir.


66


67


68


69


70

5.3. Kelompok Sasaran. Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat ,Perempuan dan keluarga sumberdaya manusia di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat ,Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang . Rencana program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana pada tabel 5. 2. terlampir


71

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instnsi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan kelurga Berencana kota Padang untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misis SKPD, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari segi pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak serta keluarga yang berkualitas. Prestasi Badan Pemberdayaan Masyarakat ,Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang

untuk lima tahun kedepan dapat digambarkan dan

ditetapkan secara kuantitatif dan kualitatif yang mencerminkan gambaran indikator kinerja program (outcomes/hasil)

yang menggambarkan berfungsinya keluaran

kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Dengan adanya penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau tingkat keberhasilan Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana , harus ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa aspek baik itu kondisi riil saat ini serta memperhatikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan yang mempengaruhi kinerja

badan

perencanaan daerah ke depan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) badan perencanaan itu sendiri, karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan.Oleh karena itu untuk menetapkan indikator kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Padang tahun 2014-2019. Kebijakan Umum Anggaran yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Padang tahun 2014-2019, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang ada 6 (enam) misi ,yaitu antara lain:


73

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman dan berdaya saing. Menetapkan sasarannya adalah:....... 2. Menjadikan kota Padang sebagai Pusat Perdagangan Wilayah Barat Sumatera. Menetapkan sasarannya adalah :...... 3. Menjadikan kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. Menetapkan sasarannya adalah:..... 4. Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

dan

pengembangan

ekonomi

kerakyatan. Menetapkan sasarannya adalah: 1. Meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. 2. Berkurangnya tingkat kemiskinan. 3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. 4. Meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan usaha 5. Meningkatnya kekutan ekonomi kerakyatan 5. Menciptakan kota Padang yang aman,bersih,tertib,bersahabat dan menghargai kearifan lokal. Menetapkan sasarannya adalah:..... 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,bersih dan melayani Menetapkan sasarannya adalah:..........

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat ,perempuan dan keluarga Berencana kota Padang yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator untuk lima tahun kedepan 2014-2019 dapat diuraikan sebagai berkut:


74

Tabel

No

1 1

2

3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

6. 1

Indikator Kinerja SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga berencana.

Indikator

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Kinerja Tahunan (%)

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2 Tercapaianya Jumlah administrasi pelayanan telah dilaksanakan (%) Tercapainya Jumlah sarana dan prasarana kerja yang dapat dioperasionalkan (%) Tercapainya disiplin aparatur Tercapainya kapasitas sumber daya aparatur Tercapainya pengembangan sisitem pelaporan Tercapainya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Tebentuknya lembaga perekonomian masyarakat

3 55

4 60

5 65

6 70

7 75

8 80

9 75

35

40

45

50

55

60

55

45

50

55

60

65

70

65

45

50

55

60

65

70

65

35

40

45

50

55

60

55

45

50

55

60

65

70

65

35

40

45

50

55

60

55

Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Terjadinya peningkatan partisipsi syarakat dalam membangun desa Terjadinya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Tercapainya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Tercapainya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak

45

50

55

60

65

70

65

45

50

55

60

65

70

65

35

40

45

50

55

60

55

35

40

45

50

55

60

55

45

50

55

60

65

70

65


75

13 14 15

Tercapainya program berencana100 Tercapaianya pelayanan kontrasepsi Tercapainya pelayanan

35

40

45

50

55

60

55

35

40

45

50

55

60

55

45

50

55

60

65

70

65

45

50

55

60

65

70

65

45

50

55

60

65

70

65

KB/KR 16

17

Tercapainya penyiapan tenaga pendamping kelompok bina Keluarga Tercapainya peningkatan pengelolaan keuangan daerah


76

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis ( RENSTRA ) SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2014-2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kota Padang tahun 2014-2019 yang memuat penjabaran target capaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program SKPD dalam mendukung Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keterkaitan pembangunan dan untuk mengisi kekosongan antara Rencana pembangunan kota Padang tahun 2014 yaitu rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014 sebagai pedoman bagi penyusunan

RPJMD tahun 2014-2019 serta RKPD Provinsi Sumatera

Barat,maka RPJMD kota padang dan rencana strategis kota Padang dapat menjadi pedoman dan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya pada program-program yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan serta untuk kepentingan masyarakat sampai dengan tersusunnya RPJMD dan RENSTRA SKPD tahun 2014-2019. Dengan tersusunnya

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD tahun 2014-

2019 ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat ,Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang telah memiliki pedoman dan acuan untuk mengarahkan kemana organisasi akan dibaea dan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melaui penetapan kebijakan,program kerja ,kegiatan yang akan dilaksananakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dasar dalam pengambilan langkah dan keputusan yang akan ditempuh organisasi secara terencana,terkoordinasi dan harmonis. Penyusunan rencana strategis ini diupayakan semaksimalnya ,tetapi tidak tertutup kemungkinan masih banyak kekurangankekurangan; Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu penyusunan rencana strategis ini dan tetap mengharapkan


77

masukan serta saran yang sifatnya membangun serta kerjasamanya di masa yang akan datang demi penyempurnaan dan revisi RENSTRA ini. Demikian rencana strategis ini (RENSTRA) SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Keluarga Berencana kota Padang tahun 2014-2019 disusun sebagai tindak lanjut kebijakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Padang Tahun 2014-2019 dan disampaikan untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya.

Padang,

November 2014

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA.

MUJI SUSILAWATI, SH, MM


78

TABEL 5. 1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD BPMPKB KOTA PADANG

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

(1)

(2)

Indikator Kinerja Program (outcome)

(3)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Tahun 2014

1

Urusan Wajib

1

11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1

11

1

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Terpenuhinya data berbasis gender pada 54 SKPD

10 SKPD

10 SKPD

19.37

1

11

2

Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan perempuan sebanyak 700 orang

100 orang

100 orang

436.75

1

11

3

Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan

Meningkatnya kesejahteraan perempuan sebanyak

1

11

4

Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

Meningkatkan kreatifitas anak sebanyak 320 anak

Tahun 2015

1,131.12


675.00

250 orang

250 orang

Tahun 2016

1,148.91

20 SKPD

123.22

Tahun 2017

1,264.00

30 SKPD

135.00

1,390.00

40 SKPD

-

Kondisi Kinerja pada Tahun 2019

Tahun 2018

149.00

1,530.00

50 SKPD

-

164.00

54 SKPD

-

SKPD Penanggung Jawab

(17)

1,682.00

BPMPKB

180.00

BPMPKB

-

BPMPKB

120 orang

597.13

140 orang

657.00

160 orang

722.00

180 orang

795.00

200 orang

874.00

BPMPKB

270 orang

428.56

290 orang

472.00

300 orang

519.00

320 orang

571.00

320 orang

628.00

BPMPKB

67

1

Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

2,484.49

2,234.77

Program Keluarga Berencana

Meningkatkan kesertaan berKB CU 72,21

71.2

1

12

2

Program Kesehatan Reproduksi remaja

Meningkatnya Promosi Kespro Remaja 70

- 50 orang dan 54 PIK RM

1

12

3

Program pelayanan kontrasepsi

Penurunan TFR menjadi 2,5

2.7

2.7

132.45

- 100 orang dan 60 PIK RM 2.6

1

12

4

Peningkatan peran serta masyarakat menjadi 50

20

20

475.52

30

1

12

5

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Peningkatan wawasan Bina Keluarga menjadi 600 kader

500 Kader

100 Kader

91.43

200 Kader

77.72

300 Kader

237.00

400 Kader

260.00

500 Kader

286.00

1

12

6

Program data informasi

Tersedianya data mikro keluarga sebanyak 202000 KK

187000 KK

1900 00 KK

222.76

1930 00 KK

189.34

1970 00 KK

345.00

2000 00 KK

380.00

2020 00 KK

418.00

1

22

42.43

-

448.12

17,297.89

71.5

-100 orang dan6 0 PIK RM 2.6

30

3,326.00

297

240.00

1,133.00

16,657.0 0

71.6


40

4,258.00

6,872.00

1

20,150.16

71.5

6,408.00

12


1,562.33

5,281.00

1

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

71.3

2,992.38

327

264.00

1,246.00

18,316.0 0

71.8


40

7,561.00

4,507.00

72.21

4,959.00

BPMPKB

359

- 100 orang dan 65 PIK RM 2.5

395

BPMPKB

319.00

BPMPKB

1,508.00

BPMPKB

600 Kader

315.00

BPMPKB

20200 0 KK

460.00

BPMPKB

290.00

1,371.00

20,055.0 0

50

22,080.0 0

68

1

22

1

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

1

22

2

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1

22

3

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa **

1

22

4

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terciptanya masyarakat/kel ompok masyarakat yang berdaya dalam pembangunan pada 104 Kelurahan Terbentuknya dan terkelolanya lembaga ekonomi di 104 Kelurahan Meningkatnya partisipasi masyarakat/kel ompok masyarakat dalam pembangunan pada 104 Kelurahan Meningkatnya pengetahuan dan pengetahuan aparatur pemerintahan kelurahan dalam pembangunan pada 104 kelurahan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 %

104 Kelurah an

104 Kelur ahan

1,062.66

104 Kelur ahan

1,256

104 Kelur ahan

1,255.83

104 Kelur ahan

1,355.83

104 Kelur ahan

1,405.83

104 Kelura han

1,455.83

BPMPKB

104 Kelurah an

104 Kelur ahan

513.28

104 Kelur ahan

296

104 Kelur ahan

296.00

104 Kelur ahan

296.00

104 Kelur ahan

326.00

104 Kelura han

326.00

BPMPKB

104 Kelurah an

104 Kelur ahan

2,410.28

104 Kelur ahan

5,510

104 Kelur ahan

4,760.06

104 Kelur ahan

6,203.83

104 Kelur ahan

7,770.15

104 Kelura han

9,647.83

BPMPKB

104 Kelurah an

104 Kelur ahan

8,330.00

104 Kelur ahan

8,539

104 Kelur ahan

8,538.66

104 Kelur ahan

104 Kelur ahan

8,538.66

104 Kelura han

8,538.66

BPMPKB

100%

100 %

1,240.73

797.1353

836.99

878.84

922.78

968.92

Meningkatnya sarana dan prasarana aerkantoran 100 %

100%

100 %

1,856.87

789.705

829.19

870.65

914.18

959.89


8,538.66

69

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya motivasi aparatur 100 %

100%

100 %

52.00

0

27.64

57.33

60.20

63.21

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur 100 %

100%

100 %

71.00

34

35.70

37.49

39.36

41.33

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 % Meningkatnya lembaga ekonomi pedesaan 100 %

100%

100 %

10.00

8.5

8.93

9.37

9.84

10.33

100%

100 %

4,529.75

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Meningkatnya lembaga ekonomi pedesaan 100 %

100%

100 %

73.60


0

68

0

-

68.00

0

-

68.00

0

-

68.00

0

-

68.00

Dinas Kop & UMKM

Bag, Perekonomian

70


71

Tabel 5. 2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN PRIORITAS, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD BPMPKB KOTA PADANG

Program dan Kegiatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program keserasian kebijakan peningktan kualitas Anak dan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Keluarga Berencana Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB KR Mandiri Program Pelayanan Kontrasepsi Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kegiatan Bina Keluarga Program Data dan Informasi


Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1,108,080,305

1,305,930,000

1,451,828,000

1,635,904,850

1,837,178,000

1,568,896,000

1,762,383,050

1,915,759,075

2,076,757,700

2,251,066,100

77,000,000

87,000,000

60,000,000

66,000,000

70,000,000

11,500,000

13,500,000

15,000,000

16,500,000

18,000,000

2,092,694,000

2,199,463,400

2,394,409,740

2,578,850,714

2,804,235,785

548,270,000

619,947,000

725,406,700

810,562,370

840,068,607

20,630,774,750

25,725,856,450

28,511,362,095

31,367,778,305

34,357,196,135

9,930,774,750

13,955,856,450

15,564,362,095

17,126,078,305

18,691,326,135

50,000,000

55,000,000

60,500,000

73,205,000

80,525,500

457,980,000

528,000,000

580,800,000

638,880,000

702,768,000

852,500,000

937,750,000

1,031,525,000

1,134,677,500

1,248,155,250

253,838,200

279,222,020

307,144,222

337,858,644

371,644,509

1,625,644,750

1,788,209,225

1,967,030,148

2,163,733,162

2,380,106,478

863,255,150

949,580,665

1,044,538,732

1,148,992,605

1,263,891,865

123,671,250

136,038,375

149,642,213

164,606,434

181,067,077

312,185,900

343,404,490

377,744,939

415,519,433

457,071,376

40,507,065,055

50,687,141,125

56,157,052,959

61,755,905,022

67,554,300,817

Lokasi 12

72


73

( RANCANGAN ) RENCANA STRATEGIS RENSTRA

Recommend Documents