RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (TAHUN )

RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS (TAHUN 2012 – 2017)

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan Banda

Aceh

sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota

mempunyai

tugas

pokok

membantu

Walikota

berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan leading sector penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi

Aceh

pemerintahan, pelayanan

yang

berfungsi

perdagangan

kepada

dan

masyarakat,

sebagai jasa.

pusat Untuk

Dinas

pendidikan, meningkatkan

Perhubungan

telah

menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Perhubungan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan

(Renja

SKPD)

yang

dalam

penyusunannya

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012–2017, sehingga Renstra Dinas Perhubungan

Kota

Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017. Rencana strategis SKPD disusun untuk menindaklanjuti program RPJMD ke dalam program dan kegiatan SKPD selama lima

1|93 Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2012-2017

tahun. Program dan kegiatan dalam renstra SKPD terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh

adalah dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan . Disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam

RPJMD

untuk

menjamin

terciptanya

sinergitas

dan

sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya

baik

dari

masyarakat

maupun

dunia

usaha

dalam

mengimplementasikan RPJM Daerah Kota Banda Aceh untuk kurun lima tahun ke depan. Penyusunan Rencana strategis Dinas Perhubungan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.2

Landasan Hukum Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum

dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh antara lain sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Pembentukan

Darurat Daerah

Nomor Otonom

8

Tahun

Kota-Kota

1956 Besar

tentang dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; 2.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003


Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2008

tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 13. Peraturan

Pemerintah

Pengelolaan

Keuangan

Nomor Darah

58

Tahun

(Lembaran

2005

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);. 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 16. Peraturan

Pemerintah

Pembagian

Urusan

Nomor

38

Pemerintahan

Tahun antara

2007

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor

82;

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan

dan

Penyebarluasan

Peraturan

Perundang-

undangan; 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014; 20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/

Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan •

Nomor : 28 Tahun 2010

•

Nomor : 0199/M PPN/04/2010

•

Nomor : PMK 95/PMK 07/2010

tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Dengan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh 23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 - 2029; 24. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 - 2027. 25. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. 1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Tahun 2012 - 2017 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam pelasanaan pembangunan bidang


Perhubungan dan stakeholders lainnya di dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi. Substansi Renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana APBK Banda Aceh.

Berdasarkan

Perhubungan

pertimbangan

tersebut,

Renstra

Dinas

Kota Banda Aceh disusun dengan maksud sebagai

berikut : 1.

Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program

dan

kegiatan

tahunan

secara

lintas

sumber

pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBK. 2.

Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Maupun Pemerintah Kota Banda Aceh.

3.

Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Dinas Perhubungan agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;

4.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

5.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan untuk

memahami,

menilai

arah

kebijakan,

program

dan

kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan. Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 adalah untuk :


1.

Mengimplementasikan program-program RPJMD sehingga dapat mencapai visi Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu Terwujudnya Kota Banda Aceh yang GEMILANG dalam bingkai syariah.

2.

Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar

pelayanan dapat dilakukan secara prima

melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder. 3.

Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perhubungan

1.4

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh Tahun 2012 -

2017 disusun dengan mengacu kepada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih


3.3. Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Kota Banda Aceh 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN 4.4. Visi dan Misi SKPD

SASARAN,

STRATEGI,

DAN

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan dengan fungsi sebagai berikut : a. Perumusan Kebijakan di bidang Perhubungan. b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan. c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan. d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan sesuai

dengan

lingkup tugasnya; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. Untuk

melaksanakan

fungsi

tersebut

di

atas

Dinas

Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai wewenang : a) Urusan Pemerintahan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu : 1) Penetapan rencana induk jaringan LLAJ; 2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kota; 3) Pengelolaan terminal penumpang tipe C; 4) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir; 5) Pengujian berkala kendaraan bermotor; 6) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota; 7) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota; 8) Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kota; 9) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang; 10) Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan;


11) Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan; 12) Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan; 13) Penetapan

wilayah

operasi

angkutan

orang

dengan

menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam kota; 14) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan; 15) Penerbitan

izin

penyelenggaraan

taksi

dan

angkutan

kawasan tertentu yang wilayah operasinya;dan 16) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kota. b)

Urusan Pemerintahan Bidang Pelayaran yaitu : 1) Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di kota; 2) Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kota; 3) Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha; 4) Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam kota; 5) Penerbitan

izin

usaha

penyelenggaraan

angkutan

penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha; 6) Penetapan

lintas

penyeberangan

dan

persetujuan

pengoperasian kapal dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota; 7) Penetapan

lintas

penyeberangan

dan

persetujuan

pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam kota;

10 | 9 3 Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2012-2017

8) Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; 9) Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam kota; 10) Penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal; 11) Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau; 12) Pembangunan,

penerbitan

izin

pembangunan

dan

pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; 13) Pembangunan

dan

penerbitan

izin

pembangunan

dan

pengoperasian pelabuhan sungai dan danau; 14) Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal; 15) Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal; 16) Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal; 17) Penerbitan izin pekerjaanpengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; 18) Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;dan 19) Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal. c) Urusan Pemerintahan Bidang Perkeretaapian yaitu : 1) Penetapan rencana induk perkeretaapian; 2) Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum; 3) Penetapan jaringan jalur kereta api;


4) Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api; 5) Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum; 6) Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian;dan 7) Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, merupakan suatu lembaga pemerintah kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor: 02 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi: 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2. Seksi Angkutan 3. Seksi Perlengkapan Jalan dan Alur d. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, membawahi: 1. Seksi Rancang Bangun dan Teknologi Sarana dan Prasarana 2. Seksi Pengawasan Keselamatan Pelayaran 3. Seksi Pelabuhan dan Terminal e. Bidang Perparkiran, membawahi: 1. Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi 2. Seksi Pengutipan dan Penagihan 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parkir f.

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, membawahi: 1. Seksi Audit dan Manajemen Keselamatan


2. Seksi Kemitraan dan Promosi Keselamatan 3. Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan g.

Kelompok Jabatan Fungsional

h.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Untuk Melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, adalah sebagai berikut : Kepala Dinas 1. Kepala Dinas Perhubungan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA 2. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perhubungan. Untuk

melaksanakan

tugas

Kepala

Dinas

Perhubungan

menyelenggarakan fungsi: a.

Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;

b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Dinas; c.

Penyusunan

program

dan

kebijakan

teknis

di

bidang

Perhubungan; d. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan; e.

Pembinaan teknis di bidang Perhubungan;

f.

Pengawasan dan pengendalian di bidang Perhubungan;

g.

Pembuatan rencana teknis bandar udara umum yang mengacu pada standar yang berlaku;

h. Perencanaan tata ruang bidang Perhubungan; i.

Penelitian bidang Perhubungan;

j.

Pelaksanaan kerjasama pembinaan Search And Rescue (SAR);

k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; 13 | 9 3 Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2012-2017

l.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Perhubungan;

m. Pembinaan UPTD; n. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;dan h. Pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretaris Sekretaris

mempunyai

tugas

pokok

menyelenggarakan

pelayanan administrasi umum, koordinasi penyusunan program, pembinaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan keuangan dan aset serta penataan arsip dan dokumentasi. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan ketatausahaan dinas; b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kesekretariatan; c.

Pelaksanaan Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian; e.

Pengelolaan keuangan dan aset dinas;

f.

Penataan arsip, dokumentasi dan kepustakaan;

g.

Pelaksanaan hubungan masyarakat dan urusan rumah tangga dinas;

h. Pelaksanaan pengawasan dan di bidang kesekretariatan; i.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

j

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perhubungan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi:


a.

Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas, pengembangan lalu lintas dan angkutan orang dan barang, perlengkapan jalan, alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan di Kota;

b.

Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas, pengembangan lalu lintas dan angkutan orang dan barang, perlengkapan jalan, alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c.

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas, pengembangan lalu lintas dan angkutan orang dan barang, perlengkapan jalan, alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan di Kota

sesuai dengan lingkup

tugasnya; d.

Pelaksanaan kebijakan bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas, pengembangan lalu lintas dan angkutan orang dan barang, perlengkapan jalan, alur

dan

perambuan

lalu

lintas

sungai,

danau

dan

penyeberangan di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; e.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi

dan pelaporan bidang

manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas, pengembangan lalu lintas dan angkutan orang dan barang, perlengkapan jalan, alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;dan f.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.


Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Kepala mempunyai

Bidang tugas

Sarana

tugas

dan

Prasarana

membantu

Kepala

Perhubungan Dinas

dalam

melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perhubungan dibidang Sarana dan Prasarana Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi: a.

Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian sarana dan prasarana serta pengujian sarana;

b.

Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perencanaan,

pembangunan,

pengoperasian

sarana

dan

prasarana serta pengujian sarana sesuai dengan lingkup tugasnya; c.

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian sarana dan prasarana serta pengujian sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;

d.

Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian sarana dan prasarana serta pengujian sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;

e.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi perencanaan,

pembangunan,


pengoperasian

sarana

dan

prasarana serta pengujian sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;dan f.


Bidang Perparkiran Kepala Bidang Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perhubungan dibidang Perparkiran.


Untuk melaksanakan tugas bidang perparkiran Kepala Bidang Perparkiran menyelenggarakan fungsi: a.

Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan fasilitas parkir,

pembinaan, pengadministrasian

dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir; b.

Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penetapan

lokasi

parkir,

pemeliharaan,

pengawasan,

pengelolaan fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir sesuai dengan lingkup tugasnya; c.

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir sesuai dengan lingkup tugasnya;

d.

Pelaksanaan

kebijakan

pemeliharaan, pembinaan,

bidang

pengawasan,

penetapan

lokasi

parkir,

fasilitas

parkir,

penertiban

parkir,

pengelolaan

pengadministrasian

dan

penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir sesuai dengan lingkup tugasnya; e.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi penetapan

lokasi

parkir,


pemeliharaan,

pengawasan,

pengelolaan fasilitas parkir,pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir sesuai dengan lingkup tugasnya;dan f.



Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perhubungan dibidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan menyelenggarakan fungsi: a.

Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi kompetensi….. darat, serta kompetensi sumber daya manusia dibidang audit dan

inspeksi

keselamatan

dan

pengendalian

keselamatan

transportasi darat; b.

Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan

manajemen

keselamatan,

audit,

inspeksi

dan

penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat, serta kompetensi sumber daya manusia dibidang audit dan

inspeksi

keselamatan

dan

pengendalian

keselamatan

transportasi darat sesuai dengan lingkup tugasnya; c.

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan,

promosi

dan

kemitraan

keselamatan,

pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat, serta kompetensi sumber daya manusia dibidang audit dan

inspeksi

keselamatan

dan

pengendalian

keselamatan

transportasi darat sesuai lingkup tugasnya; d.

Pelaksanaan

kebijakan

bidang

pembinaan

manajemen

keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, 18 | 9 3 Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2012-2017

promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan

umum,

angkutan

sungai

dan

penyeberangan,

pengendalian operasional transportasi darat, serta kompetensi sumber daya manusia dibidang audit dan inspeksi keselamatan dan

pengendalian

keselamatan

transportasi

darat

sesuai

dengan lingkup tugasnya; e.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi pembinaan

manajemen


keselamatan,

audit,

inspeksi

dan

penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat, serta kompetensi sumber daya manusia dibidang audit dan

inspeksi

keselamatan

dan

pengendalian

keselamatan

transportasi darat sesuai dengan lingkup tugasnya;dan f.


Bagan Sruktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terlampir pada Gambar I berikut ini:


GAMBAR I BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DSAN ASET

BIDANG PERPARKIRAN

BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN

SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

SEKSI RANCANG BANGUN DAN TEKNOLOGI SARANA DAN PRASARANA

SEKSI PENETAPAN LOKASI DAN POTENSI

SEKSI AUDIT DAN MANAJEMEN KESELAMATAN

SEKSI ANGKUTAN

SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN SARANA

SEKSI PENGUTIPAN DAN PENAGIHAN

SEKSI PENGAWASAN OPERASIONAL DAN PENINDAKAN

SEKSI PERLENGKAPAN JALAN DAN ALUR

SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PARKIR

UPTD PKB

UPTD PELABUHAN

UPTD TERMINAL


2.2. Sumber Daya SKPD Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Pangkat/Golongan JUMLAH NO

Golongan

JUMLAH

Laki-laki

Perempuan

(orang)

Ket

PNS 1

IV/c

1

-

1

2

IV/b

2

-

2

3

IV/a

1

1

2

4

III/d

14

2

16

5

III/c

5

2

7

6

III/b

4

3

7

7

III/a

6

2

8

8

II/d

4

-

4

9

II/c

20

3

23

10

II/b

17

3

20

11

II/a

2

-

2

12

I/d

-

-

-

Jumlah PNS

76

16

92

Peg. Kontrak

35

2

37

Peg. Honor

2

-

2

37

2

39

113

18

131

Non PNS 13

Jumlah Non PNS JML PNS + NON PNS

Sumber : Subbag. Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Perhubungan Banda Aceh, Tahun 2017

Kota


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah PNS dan Non PNS Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebanyak 131 orang. Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Jabatan/Eselonering No.

Jabatan

Eselonering

Jumlah orang

1

Kepala Dinas

II. b

1

2

Sekretaris

III. a

1

3

Kepala Bidang

III. b

4

4

Kasi/Kasubbag

IV. a

13

5

Kepala UPTD

IV. a

3

6

Kepala Tata Usaha (UPTD)

IV. b

3

Jumlah

30

Sumber : Subbag. Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 Tabel 2.2.3. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Tingkat Pendidikan Formal No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah orang

1

S2

9

2

S1

16

3

D IV

-

3

D III

5


4

SLTA/Sederajat

61

5

SLTP/Sederajat

1

6

SD/Sederajat

-

Jumlah

92

Sumber : Subbag. Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Perhubungan

Kota

Banda Aceh, Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 9 orang, tingkat S1 sebanyak 16 orang, tingkat DIII sebanyak 5 orang, tingkat SLTA sebanyak 61 orang, tingkat SMP sebanyak 1 orang, dan jumlah keseluruhan PNS 131 orang. Tabel 2.2.4. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Jenjang Pendidikan Struktural Tingkat Jenjang Pendidikan

No.

Struktural

Jumlah orang

1

S pamen / PIM - II

1

2

S pama / PIM - III

4

3

Adum / PIM - IV

13

jumlah

18

Sumber : Subbag. Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja SKPD adalah ketersediaan barang-barang inventaris Dinas Perhubungan Banda

Aceh

untuk

menjaga

kesinambungan

kegiatan pada Dinas Perhubungan

dan

Kota

kelancaran

Kota Banda Aceh. Pengadaan

barang-barang inventaris tersebut berasal dari dana APBK, APBA,


APBN dan juga bantuan dari pihak lain. Rincian barang-barang inventaris tersebut dapat dilihat pada daftar tabel berikut: Tabel 2.2.5. Rekapitulasi Aset Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh No 1

Uraian

Unit

Peralatan dan Mesin a. Alat-alat kantor dan

23

unit

2.626

unit

rumah tangga 2

Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung

3

Jalan,

Irigasi

dan

Jaringan 342

a. Instalasi Listrik

Jaringan

Sumber : Subbag. Umum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2016 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Dinas

Perhubungan

meliputi

Bidang

Lalu

Lintas

dan

Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, sampai dengan saat ini telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain : 1.

Uji Kelayakan Sarana Kendaraan Bermotor untuk menjamin Keselamatan Penumpang dan kendaraan pada saat beroperasi di jalan dengan melakukan KIR pengujian kenderaan bermotor untuk penertiban operasional kenderaan yang laik jalan.

2.

Menciptakan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Penumpang

di

Lingkungan Terminal dengan melakukan pelayanan publik, pengawasan dan pemeliharaan terminal Penumpang. 3.

Melakukan Pelayanan publik, pengawasan dan

pemeliharaan

pada Pelabuhan Penyeberangan. 4.

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas melalui penyediaan sarana dan prasarana rambu lalu lintas untuk mengoptimalkan fungsi komunikasi lalu lintas. 24 | 9 3

Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2012-2017

5.

Pengadaan Marka Jalan

6.

Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir dalam rangka

menjamin

keselamatan

kerja

juru

parkir

melalui

asuransi kecelakaan juru parkir. 7.

Penilaian Lokasi dan Potensi parkir

8.

Melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas serta mengoptimalkan fungsi traffic light dalam Kota Banda Aceh.

9.

Melakukan

kerjasama

dengan

Instansi

terkait

dan

lintas

sektoral.


TABEL 2.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh N O

(1)

Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi SKPD ***)

Targe t SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(2)

(3)

(4)

(5)

Target Renstra SKPD Tahun ke2007

2008

2009

Realisasi Capaian Tahun ke-

2010

2011

(6)

(7)

(8)

(9)

75%

-

-

-

75

%

75

100%

-

-

-

100

%

100

40%

-

-

-

40

%

40

60%

-

-

-

60

%

60

2007

(10)

2008

2009

Rasio Capaian pada Tahun ke2010

(14)

2011

(11)

(12)

(13)

-

-

-

0.01

%

0.01

-

-

-

92.68

%

%

-

-

-

100

%

-

-

-

56.89

2007

(15)

2008

2009

2010

2011

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

%

-

-

-

0.013

% 0.013 %

90.24

%

-

-

-

92.68

% 90.24

%

%

100

%

-

-

-

250

%

250

%

%

143.6

%

-

-

-

95

%

239

%

INDIKATOR SPM (Permenkominfo No. 22/2010 dan Permenhub No.81/2011) A 1

2

3

4

PERHUBUNGAN Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan 1.1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kab/Kota Jaringan Prasarana Angkutan Jalan 2.1. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 2.2. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Fasilitas Perlengkapan Jalan 3.1. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) pada jalan Kab/Kota. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

%

%


5

4.1. Tersedianya unit PKB bagi Kab/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kend. wajib uji. Sumber Daya Manusia (SDM)

60%

-

-

-

60

%

60

%

-

-

-

100

%

100

%

-

-

-

167

%

167

%

50%

-

-

-

50

%

50

%

-

-

-

88.89

%

66.67

%

-

-

-

178

%

133

%

5.2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang PKB pada Kab/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kend. bermotor.

100%

-

-

-

100

%

100

%

-

-

-

90

%

80

%

-

-

-

90

%

80

%

5.3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. 5.4. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

40%

-

-

-

40

%

40

%

-

-

-

0

%

50

%

-

-

-

0

%

125

%

100%

-

-

-

100

%

100

%

-

-

-

0

%

0

%

-

-

-

0

%

0

%

100%

-

-

-

100

%

100

%

-

-

-

100

%

100

%

-

-

-

100

%

100

%

5.1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.

6

7

Keselamatan 6.1 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota. Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan


8

9

7.1. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota. 7.2. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota. Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan 8.1. Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran. Jaringan Prasarana Angkutan Laut 11.1. Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam

60%

-

-

-

100

%

100

%

-

-

-

100

%

100

%

-

-

-

100

%

100

%

100%

-

-

-

100

%

100

%

-

-

-

100

%

100

%

-

-

-

100

%

100

%

60%

-

-

-

60

%

60

%

-

-

-

100

%

100

%

-

-

-

167

%

167

%

60%

-

-

-

60

%

60

%

-

-

-

100

%

100

%

-

-

-

167

%

167

%


Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. 10

Keselamatan 12.2. Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kab/Kota.

B 1

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional 1.1

1.3

media massa media online (Website) media tradisional pertunjukan rakyat

1.4

media interpersonal

1.2

2

1.5 media luar ruang Pengembangan & Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat 2.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat Kecamatan

100%

12kali /thn setiap hari 12kali /thn 12kl/ thn/ kec. 12kali /thn

50%

-

-

-

100

%

100

%

-

-

-

100

%

100

%

-

-

-

100

%

100

%

-

-

-

12

kali

12

kali

-

-

-

12

kali

12

kl

-

-

-

100

%

100

%

-

-

-

360

hari

360

hari

-

-

-

60

hari

76

hr

-

-

-

16.67

-

-

-

12

kali

12

kali

-

-

-

1

kali

0

kl

-

-

-

-

-

-

12

kali

12

kali

-

-

-

2

kali

2

kl

-

-

-

-

-

12

kali

12

kali

-

-

-

12

kali

12

kl

-

-

-

-

50

%

50

%

-

-

-

33

%

33

%

-

% 21.11

%

8

%

0

%

-

17

%

17

%

-

-

100

%

100

%

-

-

66

%

66

%

INDIKATOR KINERJA (Permendagri No.54/2010) A

PERHUBUNGAN


1

Jumlah arus penumpang angkutan umum

2

Rasio izin trayek

3 4

5 6 7 8 9 B 1 2

3

4

100%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

700 izin

0.33

%

0.32

%

0.33

%

0.31

%

0.31

%

0.28

%

0.23

%

0.17

%

0.15

%

0.14

%

84

%

71

%

51

%

48

%

46

%

95

%

95

%

95

%

95

%

95

%

87.94

%

96.43

%

88.82

%

88.09

%

99.96

%

93

%

102

%

93

%

93

%

105

%

1 Plbhn

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

4.2. Jumlah Terminal

3 Termi nal

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

Angkutan Darat

100%

-

7.37

%

4.84

%

6.34

%

-

5%

5

%

5

%

5

%

5

%

5

%

12

%

3.57

%

11.18

%

11.91

%

0.04

%

241

%

71

%

224

%

238

%

0.86

%

SOP

60

mnt

60

mnt

60

mnt

60

mnt

60

mnt

60

mnt

60

mnt

60

mnt

60

mnt

60

mnt

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

94.83

%

95.08

%

95.31

%

91.43

%

93.19

Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan laut/Udara/Terminal 4.1. Jumlah Pelabuhan laut

Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan rambu KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jumlah Jaringan Komunikasi Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk

Qanun No.3/20 04 920 unit

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

bts

46

bts

55

bts

67

bts

70

%

94.83

-

% 95.08

-

% 95.31

-

% 91.43

-

% 93.19

bts

-

-

-

-

-

60%

2.1

Rasio Warnet

-

-

-

-

-

0.22

%

0.24

%

0.29

%

0.34

%

0.31

%

-

-

-

-

-

2.2

Rasio Wartel

-

-

-

-

-

0.055

%

0.032

%

0.019

%

0.009

%

0

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

unit

3

unit

5

unit

7

unit

7

unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

unit

5

unit

4

unit

4

unit

3

unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

unit

8

unit

12

unit

14

unit

19

unit

-

-

-

-

-

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Jumlah Surat 3.1 Kabar Nasional Jumlah Surat 3.2 Kabar Lokal Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Jumlah penyiaran 4.1 Radio

%

100%

100%


5 6

Jumlah penyiaran 4.2 Televisi Website milik pemerintah daerah

-

-

-

-

-

2

unit

2

unit

100%

Pameran/expo

-

-

-

-

-

-

-

5

unit

7

unit

8

unit

-

-

-

-

-

1

web

1

web

1

web

-

-

-

-

-

1

kali

-

-

-

-

-

-

-

INDIKATOR LAINNYA A

PERHUBUNGAN

1

Jumlah potensi parkir 1.1. Jumlah lokasi parkir

150

ttk

150

titik

150

titik

150

titik

150

titik

150

titik

125

titik

150

titik

177

titik

187

titik

212

titik

83.33

%

100

%

118

%

125

%

141

%

1.2. Jumlah penambahan lokasi baru

25

ttk/thn

25

titik

25

titik

25

titik

25

titik

25

titik

50

titik

25

titik

25

titik

12

titik

25

titik

200

%

100

%

100

%

48

%

100

%

Banda Aceh, 02 Maret 2017 Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Drs. Muzakkir, M.Si Nip. 19620714 198607 1 002


Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh seperti pada tabel 2.1 di atas dibagi berdasarkan 3 indikator yaitu: indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator Permendagri dan indikator lainnya yang dirasa perlu oleh Dinas Perhubungan . Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang digunakan yaitu indikator SPM yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan (PM.81 Tahun 2011) dan indikator SPM Menteri Komunikasi dan Informatika (No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010) untuk capaian tahun 2012 sampai dengan 2017. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan

dapat

dijabarkan sebagai berikut : 1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota; Indikator

SPM

Pelayanan

angkutan

jalan

dihitung

berdasarkan Jumlah jaringan jalan kabupaten/kota yang terlayani angkutan dibagi dengan Total jaringan jalan kabupaten/kota dikali dengan 100%. Besar persentasenya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1.1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kab/kota No Uraian 1 Total jaringan jalan Kota Jaringan jalan kota yang terlayani 2 angkutan umum 3

Persentase capaian pelayanan

Tahun 2015 765,66 Km

Tahun 2016 765,66 Km

62 Km

62 Km

8.16 %

8.10 %

Sumber : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 Masih sangat rendahnya persentase pelayanan dari nilai SPM yang sudah ditetapkan disebabkan oleh sedikitnya jaringan jalan kota yang dilayani angkutan umum dibandingkan dengan total jaringan jalan Nasional/Propinsi/Kota yang ada. Hal ini disebabkan antara lain oleh keterbatasan armada dan kurangnya potensi penumpang pada rute tertentu, sehingga mengakibatkan perusahaan pengelola angkutan umum hanya mengambil rute yang


dinilai banyak potensi penumpangnya. Disamping itu, masyarakat lebih cenderung untuk menggunakan kendaraan pribadi untuk berpergian, sehingga pengelola angkutan umum banyak mengalami kerugian akibat biaya operasional yang tidak sebanding, sehingga mengurangi/menutup usahanya. 2. Tersedianya

halte

pada

setiap

Kabupaten/Kota

yang

telah

dilayani angkutan umum dalam trayek. Indikator

SPM

tersedianya

halte

dihitung

berdasarkan

Jumlah halte yang sudah ada yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dibagi Jumlah kebutuhan halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dikali dengan 100%, sehingga diperoleh data seperti pada tabel berikut: Tabel 2.1.2 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek No

Uraian

Tahun 2015

Tahun 2016

1

Jumlah halte yang sudah ada pada Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (Unit).

50 unit

87 unit

2

Jumlah kebutuhan halte pada Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (Unit).

50 unit

87 unit

3


100%

100%

Sumber : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat jalur yang dilayani trayek angkutan umum yang belum tersedia halte, seperti pada trayek Ulee kareng, Lampeunereut dan Ulee Lheue. Hal ini antara lain disebabkan karena terjadinya pengurangan halte akibat pembangunan saluran baru pada badan jalan. Dari nilai SPM yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 100% yang tercapai 100% pada tahun 2015 dan 100% pada tahun 2016.


3. Tersedianya

terminal

angkutan

penumpang

pada

setiap

Kab/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Indikator SPM pelayanan terminal angkutan penumpang dihitung berdasarkan Jumlah terminal angkutan penumpang yang sudah

ada

dibagi

dengan

Jumlah

jaringan

pelayanan

AKDP/angkutan kota dikali dengan 100%. Besarnya persentase capaian dari kinerja pelayanan terminal angkutan penumpang dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1.3 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kab/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek No

Uraian

Tahun 2014

Tahun 2015

1

Jumlah terminal angkutan penumpang yang sudah ada pada Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (Unit).

4 terminal

4 terminal

2

Jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota

4 terminal

4 terminal

3


100%

100%

Sumber : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 Jumlah terminal yang berada di Kota Banda Aceh saat ini telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan yaitu sebanyak 4 unit terminal, yaitu Terminal penumpang AKAP type A yang berada di Batoh, Terminal penumpang AKDP type B, Terminal Angkutan Kota type C dan Terminal Mobil Barang (Mobar) di Santan. Capaian ini melebihi dari target SPM yang telah ditetapkan yaitu sebesar 40%. 4. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) pada jalan Kab/Kota. Ketersediaan

fasilitas

perlengkapan

jalan

dihitung

berdasarkan Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) yang

sudah

ada

dibagi

dengan

Jumlah

kebutuhan

fasilitas

perlengkapan jalan (rambu, marka) dikali dengan 100%. Besarnya


persentase capaian kinerja pelayanan fasilitas perlengkapan jalan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1.4 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) pada jalan Kab/Kota No

Uraian

Tahun 2015

Tahun 2016

1

Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (Rambu) yang sudah ada pada jalan Kota Banda Aceh

1.948 unit

2.058 Unit

2

Jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (Rambu) pada jalan Kota B. Aceh

1.948 unit

2.058 Unit

3

Persentase capaian pelayanan fasilitas perlengkapan jalan (Rambu)

100%

100%

4

Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (Marka) yang sudah ada pada jalan Kota Banda Aceh

65.812 m

74.912 m

5

Jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (Marka) pada jalan Kota B. Aceh

65.812 m

74.912 m

6

Persentase capaian pelayanan fasilitas perlengkapan jalan (Marka)

100%

100%

7

Total persentase capaian pelayanan (Rambu, marka)

100%

100%

Sumber : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa fasilitas perlengkapan jalan bertambah dari tahun 2015 ke tahun 2016, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dalam

mempertahankan

perawatan/pemeliharaan,

kondisi peremajaan

ini dan

maka

diperlukan

pergantian

fasilitas

perlengkapan jalan secara berkesinambungan. 5. Tersedianya unit PKB bagi Kab/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.


Indikator SPM tersedianya unit PKB bagi Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan Jumlah unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang sudah ada dibagi dengan Jumlah unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang seharusnya ada dikali dengan 100%. Besarnya persentase capaian kinerja pelayanan fasilitas perlengkapan jalan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1.5 Tersedianya unit PKB bagi Kab/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kend. wajib uji No

Uraian

Tahun 2014

Tahun 2015

1

Jumlah Unit Pengujian kendaraan bermotor yang sudah ada

1 unit

1 unit

2

Jumlah Unit Pengujian kendaraan bermotor yang seharusnya ada

1 unit

1 unit

3


100%

100%

Sumber : UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang ada pada Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan

yang

dibutuhkan

yaitu

sebanyak

1

unit.

Saat

ini

pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di laksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan bermotor yang berada di bawah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. 6. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. Indikator SPM tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal dihitung berdasarkan Jumlah SDM di bidang Terminal yang sudah ada

dibagi

dengan

Jumlah

SDM

di

bidang

Terminal

yang

seharusnya ada dikali dengan 100%. Besarnya persentase capaian kinerja pelayanan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.1.6 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal No

Uraian

Tahun 2015

Tahun 2016

1

Jumlah SDM di bidang Terminal yang sudah ada

19 orang

21 orang

2

Jumlah SDM di bidang Terminal yang seharusnya ada

21 orang

21 orang

3


97%

100%

Sumber : Subbag. Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Perhubungan

Kota

Banda Aceh, Tahun 2017 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah SDM di bidang Terminal yang ada pada Kota Banda Aceh telah sesuai dengan yang seharusnya dibutuhkan, sehingga ke depan diharapkan agar kinerja pelayanan di Terminal dapat lebih ditingkatkan. 7. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang PKB pada Kabupaten/Kota

yang

telah

melakukan

pengujian

berkala

kendaraan bermotor. Indikator SPM tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang PKB pada Kab/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor dihitung berdasarkan Jumlah SDM di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dibagi dengan Jumlah SDM di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang seharusnya ada dikali

dengan

100%.

Besarnya

persentase

capaian

kinerja

pelayanan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang PKB dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.1.7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang PKB pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor No

Uraian

Tahun 2015

Tahun 2016

1

Jumlah SDM di bidang PKB yang sudah ada

8 orang

8 orang

2

Jumlah SDM di Bidang PKB yang seharusnya ada

8 orang

8 orang

3


100%

100%

Sumber : Subbag. Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah SDM di bidang PKB yang ada pada Kota Banda Aceh telah sesuai dengan yang seharusnya dibutuhkan. Sehingga ke depan diharapkan agar kinerja pelayanan di UPTD PKB dapat lebih ditingkatkan. 8. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. Indikator SPM tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang

MRLL,

Evaluasi

Andalalin,

Pengelolaan

Parkir

pada

Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan Jumlah SDM di bidang Minimum Route Leg Length (MRLL), Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir

yang

sudah

ada

dibagi

dengan

Jumlah

SDM

yang

seharusnya ada dikali 100%. Besarnya persentase capaian kinerja pelayanan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.1.8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota No

Uraian

Tahun 2015

Tahun 2016

1

Jumlah SDM di Bidang Minimum Route Leg Length (MRLL), Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir yang sudah ada

1 orang

1 orang

2

Jumlah SDM Bidang Minimum Route Leg Length (MRLL), Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir yang seharusnya ada

2 orang

2 orang

3


50%

100%

Sumber : Subbag. Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah SDM di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebesar 100%, telah sesuai dengan yang seharusnya dibutuhkan. Akan tetapi sudah melebihi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan sebesar 40%. Ke depan diharapkan agar dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 9. Tersedianya

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

yang

memiliki

kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum. Indikator SPM tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum dihitung berdasarkan Jumlah SDM yang sudah ada

yang

memiliki

kompetensi

sebagai

pengawas

kelaikan

kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum dibagi dengan Jumlah SDM yang seharusnya ada yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum yang ada dikali 100%. Besarnya persentase capaian kinerja pelayanan SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum, dapat dilihat pada tabel berikut: 39 | 9 3 Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2012-2017

Tabel 2.1.9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum No

Uraian

Tahun 2015 Tahun 2016

1

Jumlah SDM yang sudah ada yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum yang ada

0 orang

0 orang

2

Jumlah SDM yang seharusnya ada yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum yang ada

0 orang

0 orang

3


0%

0%

Sumber : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 Dari standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, maka Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh belum mampu menyediakan tenaga SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk memberikan pelatihan bagi SDM tersebut. 10. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota. Indikator

SPM

terpenuhinya

standar

keselamatan

bagi

angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan Jumlah angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota yang sudah menerapkan standar keselamatan dibagi dengan Jumlah angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota yang seharusnya menerapkan standar keselamatan dikali dengan 100%, dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.1.10 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota No

Uraian


1

Jumlah angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kota Banda Aceh yang sudah menerapkan standar keselamatan

354 unit

243 unit

2

Jumlah angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kota Banda Aceh yang seharusnya menerapkan standar keselamatan

354 unit

243 unit

3


100%

100%

Sumber : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kotpa Banda Aceh sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. 11. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota. Indikator

SPM

Tersedianya

kapal

penyeberangan

yang

beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan Jumlah kapal penyeberangan yang sudah tersedia yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota dibagi dengan Jumlah kapal penyeberangan yang seharusnya tersedia yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota dikali dengan 100%. Besarnya persentase capaian kinerja kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.1.11 Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota No

Uraian


1

Jumlah kapal penyeberangan yang sudah tersedia yang beroperasi pada lintas dalam Kota Banda Aceh pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kab/Kota

5 unit

5 unit

2

Jumlah kapal penyeberangan yang seharusnya tersedia yang beroperasi pada lintas dalam Kota Banda Aceh pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kab/Kota

7 unit

7 unit

3


71%

71%

Sumber : Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan dari ketersediaan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kota Banda Aceh pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota sebesar 100% sudah sesuai dan melebihi standar SPM yang telah ditetapkan sebesar 60%. Sejak tahun 2008–2016, perusahaan-perusahaan yang melayani penyeberangan di Pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue, yaitu KMP Tanjung Burang, KMP Simeulue, KMP BRR, KMP Pulo Rondo dan KMP Bahari Expres. 12. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam

Kabupaten/Kota

untuk

menghubungkan

daerah

tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dihitung berdasarkan Jumlah kapal penyeberangan


yang sudah tersedia yang beroperasi pada lintas dalam Kab./Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dibagi Jumlah kapal penyeberangan yang seharusnya tersedia yang beroperasi pada lintas dalam Kab/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dikali 100%. Besarnya persentase capaian

kinerja tersedianya kapal penyeberangan untuk daerah

tertinggal/terpencil dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1.12 Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil No

Uraian

Tahun 2014

Tahun 2015

1

Jumlah kapal penyeberangan yang sudah tersedia yang beroperasi pada lintas dalam Kota Banda Aceh untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kab/Kota

0 unit

0 unit

2

Jumlah kapal penyeberangan yang seharusnya tersedia yang beroperasi pada lintas dalam Kota Banda Aceh untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kab/Kota

0 unit

0 unit

3


0%

0%

Sumber : Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan dari indikator SPM yaitu tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi

pada

lintas

dalam

Kabupaten/Kota

untuk

menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil (pulau Pulo Aceh) sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.


13. Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang

memiliki

pelayanan

angkutan

penyeberangan

yang

beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran. Indikator SPM Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan dihitung berdasarkan Jumlah pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota

yang

sudah

tersedia

dibagi

dengan

Jumlah

pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang seharusnya tersedia dikali dengan 100%. Besarnya persentase capaian kinerja SPM dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1.13 Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kab/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kab/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran No

Uraian


1

Jumlah pelabuhan penyeberangan pada Kota Banda Aceh yang sudah tersedia yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran

1 unit

1 unit

2

Jumlah pelabuhan penyeberangan pada Kota Banda Aceh yang seharusnya tersedia yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran

1 unit

1 unit

3


100%

100%

Sumber : Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 Saat ini terdapat 1 (satu) buah pelabuhan penyeberangan yang melayani penyeberangan di Kota Banda Aceh yaitu Pelabuhan Ulee Lheue. Dari standar pelayanan minimal yang ditetapkan yaitu sebesar 60%, Kota Banda Aceh berhasil mendapatkan capaian kinerja sebesar 100%. 44 | 9 3 Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2012-2017

14. Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. Indikator SPM tersedianya dermaga untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan Jumlah dermaga pada Kabupaten/Kota yang sudah tersedia dibagi dengan Jumlah dermaga pada Kabupaten/Kota yang seharusnya tersedia dikali 100%. Besarnya persentase capaian kinerja SPM tersedianya dermaga dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1.14 Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kab/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kab/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan No

Uraian


1

Jumlah dermaga yang sudah ada pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kota Banda Aceh untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan

2 unit

2 unit

2

Jumlah dermaga yang seharusnya ada pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kota Banda Aceh untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan

2 unit

2 unit

3


100%

100%

Sumber : Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 Saat ini terdapat 1 (satu) buah dermaga yang melayani kapal laut di Kota Banda Aceh yaitu dermaga yang berada pada Pelabuhan Ulee Lheue. Dari standar pelayanan minimal yang ditetapkan

yaitu

sebesar

60%,

Kota

Banda

Aceh

berhasil

mendapatkan capaian kinerja sebesar 100%.


15. Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kab/Kota. Indikator

SPM

terpenuhinya

standar keselamatan

kapal

dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kab/Kota dihitung berdasarkan Jumlah kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota yang sudah memenuhi Standar Keselamatan dibagi dengan Jumlah kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota yang seharusnya

memenuhi Standar

Keselamatan dikali 100%. Besarnya persentase capaian kinerja pelayanan keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1.15 Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kab/Kota No

Uraian


1

Jumlah kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kota Banda Aceh yang sudah memenuhi Standar Keselamatan

5 unit

5 unit

2

Jumlah kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kota Banda Aceh yang seharusnya memenuhi Standar Keselamatan

3 unit

3 unit

3


71%

71%

Sumber : Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 Kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas Kota Banda Aceh bukan kapal penyeberangan yang berfungsi untuk mengangkut penumpang akan tetapi merupakan kapal penangkap ikan. Semua kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang ada telah memenuhi standar keselamatan. Sehingga diperoleh


capaian kinerja yang sama dengan nilai SPM yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

16. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum. Jumlah penumpang angkutan secara umum meningkat dari tahun 2012 – 2016, peningkatan terjadi karena masih ada kegiatan rehab rekon yang menjadi daya tarik bagi masyarakat luar untuk datang ke Banda Aceh terutama para pekerja yang terlibat langsung dengan

proses

penurunan

rehab

rekon.

penumpang

Sedangkan

pada

terminal

tahun

2011

AKAP/AKDP

terjadi karena

menurunnya aktivitas rehab rekon dan masyarakat sudah banyak memiliki

kendaraan

pribadi

untuk

berpergian.

Jumlah

arus

penumpang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1.22 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum No

Uraian

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

1

Jumlah penumpang Bis

1.007.855

799.785

1.125.428

1.190.148

2

Jumlah penumpang Kapal laut/ASDP

407.913

535.565

329.401

363.722

3

Jumlah total penumpang

1.415.768

1.335.350

1.454.829

1.553.870

Sumber : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 17. Rasio Izin Trayek Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus/mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Rasio izin trayek dihitung berdasarkan jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah penduduk. Trayek yang dilayani angkutan umum

dari

Penurunan

tahun ini

2012-2016

disebabkan

terus

mengalami

sebahagian

penurunan.

masyarakat

mulai

menggunakan kendaraan pribadi baik roda 2 (dua) maupun


kendaraan roda 4 (empat) untuk beraktivitas, dan juga disebabkan tidak dilakukan peremajaan angkutan kota, serta tidak semua trayek menjangkau daerah/kawasan pemukiman. Faktor tersebut menyebabkan

penurunan

jumlah

angkutan

kota

disebabkan

pengelola angkutan kota tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan operasionalnya. Data rasio izin trayek dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1.23 Rasio Izin Trayek No

Uraian

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

1

Izin trayek perkotaan

358

358

42

39

41

2

Izin trayek pedesaan

-

-

-

-

-

3

Jumlah izin trayek

654

114

42

39

41

4

Jumlah penduduk

234.971

234.971

249.499

249.499

249.499

5

Rasio izin trayek

0,15%

0,15%

0,16%

0,15%

0,16%

Sumber : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 18. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Uji

kir

angkutan

umum

merupakan

pengujian

setiap

angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Uji Kir Kelaikan kendaraan beroperasi dijalan dilakukan secara berkala 6 (enam bulan) sekali. Jumlah

kendaraan

angkutan

umum

yang

melakukan

uji

berdasarkan taman kendaraan dapat lihat pada tabel berikut:


Tabel 2.1.24 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2012 N Angkutan o Umum

Jmlh

Jmlh KIR

1 Mobil penumpa ng umum

572

529

2 Mobil bus

1455

3 Mobil barang

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Jmlh

Jmlh KIR

%

Jmlh

Jmlh KIR

%

Jmlh

Jmlh KIR

92

545

546

100

123

245

199

114

87

1597

110

1991

2045

103

894

1740

195

2276

5338

5736

107

6781

7587

112

3021

6174

204

4 Kereta gandenga n

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Kereta tempelan

-

-

-

-

-

-

-

7365

7862

107

9317

10178

4038

Jumlah

%

109

Tahun 2016 Jmlh

Jmlh KIR

%

76

127

66

52

1651

72

2366

1756

74

7770

5949

76

8508

6370

75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8159

202

10160

7687

11001

8192

74

%

75

Sumber : UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 19. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini memiliki 1 (satu) unit Pelabuhan penyeberangan ASDP yang terletak di pantai Ulee Lheue yang

berfungsi

melayani

transportasi

penyeberangan

dengan

aktifitas keberangkatan dari Banda Aceh ke Sabang dan Banda Aceh ke Pulo Aceh. Sedangkan jumlah terminal angkutan darat, Kota Banda Aceh memiliki 4 (empat) unit terminal dengan rincian: 1 (satu) unit terminal penumpang terpadu type A melayani trayek AKAP dan AKDP jurusan Timur-Barat-Selatan yang dibangun secara bertahap oleh satker BRR, 1 (satu) unit terminal AKDP jurusan Timur – Utara dan Tenggara yang terletak di Jalan Tgk. Imum Lueng Bata, 1 (satu) unit terminal Angkutan Kota yang terletak di Gampong Keudah dan 1 (satu) unit terminal Mobil Barang (Mobar) di Desa Santan. Untuk

melayani warga kota yang menggunakan jasa

terminal tersebut diatas secara optimal maka perlu dilakukan penambahan

sarana

dan

prasarana penunjang

lainnya

serta

pemeliharaan secara berkala.


Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1.25 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis No

Uraian

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Jumlah Pelabuhan Laut 1 - Pelabuhan 1 1 1 1 1 Penyeberangan 2 Jumlah Pelabuhan Udara Jumlah Terminal Bis - Terminal Penumpang 1 1 1 1 1 Type A 3 - Terminal Penumpang AKDP Type B 1 1 1 1 1 - Terminal Angkutan Type C 1 1 1 1 1 Sumber : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan serta Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 20. Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kepemilikan KIR angkutan umum dihitung berdasarkan jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR dibagi dengan jumlah angkutan umum. Target Dinas Perhubungan

Kota Banda

Aceh untuk kenderaan yang tidak memiliki kir sebesar 10 % dari jumlah taman kendaraan, berdasarkan data bahwa 5% jumlah kendaraan dari taman kendaraan melakukan numpang uji diluar daerah dan 5% lagi dari jumlah taman kendaraan kendaraan tersebut tidak melakukan uji dan kendaraan tersebut telah mutasi keluar daerah tanpa melapor pada daerah asal. Tabel Kepemilikan KIR angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1.26 Kepemilikan KIR Angkutan Umum No

Uraian

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

1

Taman kendaraan

7365

9317

4049

10167

11008

2

Kendaraan yang melakukan uji

7862

10178

8171

7691

8197


3

Persentase angkutan umum yang memiliki KIR

4

Kendaraan yang tidak melakukan uji

5

Persentase angkutan umum yang tidak memiliki KIR

106,74%

109,24%

201,80%

75,64%

74,46%

Sumber : UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 21. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Nomor 640/3529/2009 tanggal 17 September 2009 tentang Penetapan Prosedur Operasional Standar Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh ditetapkan dalam pelaksanaan Uji Kir kendaraan bermotor selama 60 menit. 22. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Biaya Pengujian Kendaraan bermotor dipungut berdasarkan Qanun

Kota

Banda

Aceh

Nomor

3

Tahun

2004

Tentang

Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan, Daftar Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor, terlampir pada tabel berikut :


Tabel.2.1.28


23. Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pemasangan rambu lalu lintas dihitung berdasarkan jumlah pemasangan rambu-rambu di bagi dengan jumlah rambu yang seharusnya tersedia. Persentase jumlah pemasangan rambu lalin dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1.29 Pemasangan Rambu Lalu Lintas No

Uraian

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

1

Jumlah pemasangan rambu-rambu (unit)

1468

1848

1948

2016

2058

2

Jumlah ramburambu yang seharusnya tersedia (unit)

1848

1948

2048

2116

2058

3

Persentase pemasangan rambu-rambu

79,4%

95%

95%

95%

100%

Sumber : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 Jumlah rambu lalu lintas setiap tahun terus bertambah (termasuk yang direhab) guna meningkatkan keselamatan bagi pengguna

jalan

dalam

berlalu

lintas.

Untuk

itu

diperlukan

perawatan, peremajaan dan pergantian secara berkala fasilitas perlengkapan jalan yang berada di Kota Banda Aceh. 24.

Jumlah Potensi Parkir Jumlah lokasi parkir ditargetkan awal tahun 2007 sebanyak

sebanyak 150 titik

dengan penambahan potensi lokasi baru

sebesar 25 titik, realisasi setiap tahunnya terus bertambah dengan rasio capaian tahun 2010 sebesar 83 % menjadi 125% pada tahun 2014. Masalah perparkiran terus dibenahi mengingat kondisi yang tidak

berimbang

antara

jumlah

kendaraan

dengan

fasilitas

perparkiran, karena pada umumnya tempat parkir yang digunakan 53 | 9 3 Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2012-2017

merupakan badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan pada arus jalan. Selain itu, akibat tingginya aktifitas masyarakat yang berasal dari luar Kota Banda Aceh dan tidak berimbangnya jumlah kendaraan dengan volume jalan yang tersedia, maka perlu segera diambil kebijakan lebih lanjut, seperti penertiban perparkiran pada badan jalan,

dibangun lokasi parkir kawasan dan perkantoran

pemerintah/swasta, pusat pembelanjaan,

dan tempat-tempat

pelayanan publiknya diwajibkan membangun baseman perparkiran. Tabel 2.1.36 Kondisi Perparkiran di Kota Banda Aceh Tahun 2012 s/d 2016 No.

Kegiatan

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Titik

37

19

67

13

40

1

Penambahan baru

2

Pengendalian parkir

Titik

249

268

335

348

388

3

Kontrak juru parkir

Orang

249

268

335

348

388

4

Bad nama parkir

Bad

275

295

350

370

400

5

Penertiban juru parkir

Orang

208

252

200

300

350

6

Surat parkir

surat

45

60

63

51

65

teguran

lokasi

Satuan

juru

Sumber : Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017 Permasalahan

yang

timbul

dalam

pelaksanaan

pembangunan dibidang Perhubungan diantaranya yaitu: 1) Keterbatasan lahan parkir sehingga belum tertata sepenuhnya 2) Pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi tidak sebanding dengan pembangunan/perluasan jaringan jalan sehingga dapat mengakibatkan kepadatan lalu lintas 3) Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik


Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Anggaran pada Tahun ke-

Uraian

Rasio antara Realisasi & Anggaran Thn ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

PENDAPATAN

4.375.000.000

4.875.000.000

7.125.000.000

8.150.000.000

8.715.000.000

4.774.842.440

5.586.283.710

6.120.451.385

6.863.264.060

7.520.992.790

109

115

86

84

86

19.73%

12.07%

Pendapatan Asli Daerah

4.375.000.000

4.875.000.000

7.125.000.000

8.150.000.000

8.715.000.000

4.774.842.440

5.586.283.710

6.120.451.385

6.863.264.060

7.520.992.790

109

115

86

84

86

19.73%

12.07%

- Pend. Retribusi Daerah

4.375.000.000

4.875.000.000

7.125.000.000

8.150.000.000

8.715.000.000

4.774.842.440

5.586.283.710

6.120.451.385

6.863.264.060

7.520.992.790

109

115

86

84

86

19.73%

12.07%

BELANJA DAERAH

15.403.210.325

17.862.934.675

24.085.676.510

27.330.229.072

33.941.917.920

14.516.616.616

16.818.486.350

23.344.436.417

26.988.102.523

33.534.449.024

94

94

97

99

99

21.12

23.63%

Belanja Tidak Langsung

9.830.174.605

10.021.240.705

10.123.080.797

10.299.736.209

10.172.676.340

9.054.956.318

9.256.657.358

9.882.487.180

10.157.731.354

10.155.297.352

92

92

98

99

100

0.87

2.94%

- Belanja Pegawai

9.830.174.605

10.021.240.705

10.123.080.797

10.299.736.209

10.172.676.340

9.054.956.318

9.256.657.358

9.882.487.180

10.157.731.354

10.155.297.352

92

92

98

99

100

0.87

2.94%

Belanja Langsung

5.573.035.720

7.841.693.970

13.962.595.713

17.030.492.863

23.769.241.580

5.461.660.298

7.561.828.992

13.461.949.237

16.830.371.169

23.379.151.672

98

96

96

99

98

45.08

45.10%

- Belanja Pegawai

1.132.500.000

1.596.650.000

2.552.950.000

2.772.766.000

2.014.655.000

1.115.694.869

1.535.945.714

2.261.908.125

2.724.046.000

1.973.200.000

99

96

89

98

98

20.54

19.45%

- Belanja Barang / Jasa

2.047.359.720

2.184.717.500

2.349.618.700

3.624.498.802

4.834.941.619

1.987.616.929

1.997.515.818

2.184.918.462

3.497.321.669

4.582.608.872

97

91

93

96

95

25.48

25.24%

- Belanja Modal

2.393.176.000

4.060.326.470

9.060.027.013

10.633.228.061

16.919.644.961

2.358.348.500

4.028.367.460

9.015.122.650

10.609.003.500

16.823.342.800

99

99

100

100

99

67.32

67.72%

(1)




Berdasarkan di atas,

penetapan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dari sektor Perhubungan dari tahun pertama RPJM hingga akhir tahun RPJM terus bertambah, pada tahun 2011 sebesar Rp 4.225.000.000,- dan pada akhir RPJM Tahun 2015 sebesar Rp. 7.125.000.000. Rasio realisasi anggaran pada tahun 2011 sebesar 94%, dan pada tahun 2014 mencapai 100%. Capain tersebut tidak terlepas dari kerja keras dalam menggali potensi sumber-sumber PAD dari segala sektor. Rasio antara realisasi dan anggaran pada belanja tidak langsung rata-rata mencapai 98 s/d 105 persen. Belanja tidak langsung hanya membiayai belanja gaji pegawai dan insentif lainya. Untuk Belanja Langsung rasionya rata-rata mencapai 98.5 s/d 104.75 persen. Belanja langsung teridiri dari Belanja Pegawai untuk membiayai honorarium PNS dan Non PNS, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Pertumbuhan

anggaran

sangat

tergantung

dengan

ketersedianya alokasi dana. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan

yang

mempengaruhi kinerja

pengelolaan pendanaan

pelayanan SKPD, adalah sebagai berikut: a. Pembiayaan Pembangunan telah tertapung dalam RPJM dan dijabarkan

dalam

Renstra

SKPD

untuk

pembiayaan

pembangunan 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan skala prioritas, dalam tahun berjalan sesuai dengan perkembangan situasi terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan diluar dari kegiatan yang telah disusun didalam Dokumen Rentra. b. Sistem kinerja mengikuti perkembangan teknologi namun SDM belum mengikuti perkembangan teknologi, maka menyulitkan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan. c. Pada sisi anggaran, pada umumnya hambatan yang muncul adalah kurang ketelitian dalam penentuan program dan kegiatan serta administrasi lainnya. d. Pada sisi program dan kegiatan masih terbatasnya pendapatan yang bersumber dari PAD sehingga anggaran yang tersedia

56 | 93 Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2012 2017

sangat terbatas dimana sebagian besar terserap untuk Belanja Pegawai

dan

sangat

terbatas

untuk

dialokasikan

belanja

langsung yang memuat belanja barang dan jasa serta belanja modal. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Berdasarkan

kondisi

existing,

maka

diperlukan

suatu

proyeksi kondisi yang diinginkan pada periode 5 (lima) tahun ke depan 2012 -2017. Proyeksi tersebut kemudian digunakan sebagai indikator

tujuan

dalam

merumuskan

strategi,

program,

dan

kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Adapun proyeksi kondisi 5 tahun ke depan diformulasikan sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur 2. Peningkatan kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan 3. Peningkatan kualitas Pos dan Telekomunikasi 4. Peningkatan kualitas data/informasi 5. Peningkatan kualitas pelayanan perparkiran 6. Peningkatan kerjasama pembangunan 7. Peningkatan kualitas SDM 8. Peningkatan pembangunan ekonomi Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya diterapkan analisis SWOT. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (strength dan weaknesses) dan kondisi eksternal organisasi (opportunities dan threats), maka kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang melekat

baik

pada

pemerintah

maupun

masyarakat

dapat

diidentifikasikan atas keempat aspek positif dan negatif dari organisasi

di

dalam

menentukan

strategi

yang

tepat

dalam

pencapaian visi dan misi organisasi. Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:


Kekuatan (Strenghs) 1. Tersedianya pegawai 2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas 3. Adanya kerjasama antar staf yang baik 4. Tersedianya sarana kerja yang memadai 5. Adanya komitmen pimpinan 6. Tersedianya dana penunjang Kelemahan (weaknesses) 1. Rendahnya motivasi kerja aparatur 2. Rendahnya

kemampuan

professional

aparatur

di

bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika 3. Tidak meratanya beban kerja 4. Masih

lemahnya

pelaksanaan

sistem

monitoring

pelaksanaan

sistem

dan

dan

pengendalian 5. Belum

efektifnya

mekanisme

koordinasi 6. Pejabat

struktural

belum

seluruhnya

sesuai

dengan

kompetensinya. Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut: Peluang (Opportunity) 1. Letak geografis yang strategis 2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih 3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan stake holder lainnya 5. Adanya kemajuan iptek di bidang informasi dan komunikasi


Tantangan (threat) 1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi 2. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik 3. Belum adanya ketetapan qanun RTRW yang terbaru 4. Adanya

tuntutan

perencanaan

bidang

perhubungan,

komunikasi dan informatika yang berkualitas 5. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang belum tergarap secara maksimal Pencermatan Lingkungan Strategik Pencermatan Lingkungan Stratejik adalah untuk mencermati tentang ”kekuatan” dan ”Kelemahan” internal, ” Tantangan dan Peluang” eksternal Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, masa kini dan berorientasi yang diperkirakan akan muncul di masa depan . Pencermatan Lingkungan Stratejik meliputi antara lain situasi dan kondisi awal Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh (struktur, penempatan personil, efektifitas, kegiatan), efektifitas komunikasi antar unit, sumber daya dan pemberdayaannya, serta faktor-faktor lain

yang

mendukung

terciptanya

produk

perencanaan

yang

berkualitas. Tabel 2.4.1 Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal PLI Kekuatan (Strengths)

PLE Peluang (Opportunities)

1. Tersedianya pegawai 2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas 3. Adanya kerjasama antar staf yang baik 4. Tersedianya sarana kerja yang memadai 5. Adanya komitmen pimpinan 6. Tersedianya dana penunjang

1. Letak geografis yang strategis 2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih 3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan stake holder lainnya 5. Adanya kemajuan iptek di bidang informasi dan komunikasi Tantangan (Threats)

Kelemahan (Weaknesses)


1. Rendahnya motivasi kerja aparatur 2. Rendahnya kemampuan profesional aparatur di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika 3. Tidak meratanya beban kerja 4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian 5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi 6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya.

1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi 2. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik 3. Belum adanya ketetapan qanun RTRW yang terbaru 4. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang berkualitas 5. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang belum tergarap secara maksimal.

Tabel 2.4.2 Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) No

Faktor-Faktor Internal Stratejik

Bobot

Rating

Score

Prioritas

15 10

4 4

60 40

I III

5 5

4 3

20 15

IV V

5 10

3 4

15 40

VI II

1. Rendahnya motivasi kerja aparatur 2. Rendahnya kemampuan profesional aparatur di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika 3. Tidak meratanya beban kerja 4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian 5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi 6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya.

10 15

3 3

30 45

III I

5 5

3 2

15 10

IV VI

10

4

40

II

5

3

15

V

JUMLAH

100

1. Kekuatan (Strengths) 1. Tersedianya pegawai 2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas 3. Adanya kerjasama antar staf yang baik 4. Tersedianya sarana kerja yang memadai 5. Adanya komitmen pimpinan 6. Tersedianya dana penunjang 2. Kelemahan (Weaknesses)

Keterangan : R4: Sangat menonjol, R3: Menonjol, R2: kurang menonjol dan R1: tidak menonjol.


Tabel 2.4.3 Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE) No Faktor-Faktor Internal Stratejik Bobot Rating 1. Peluang (Opportunities) 1. Letak geografis yang strategis 2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih 3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan stake holder lainnya 5. Adanya kemajuan iptek di bidang informasi dan komunikasi 2.

Score

Prioritas

5 10

3 3

15 30

IV II

15

4

60

I

10

3

30

III

10

3

30

V

5 10

4 4

20 40

IV III

5

4

20

V

10

4

40

II

15

4

60

I

Tantangan (Threats) 1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi 2. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik 3. Belum adanya ketetapan qanun RTRW yang terbaru 4.Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang berkualitas 5.Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang belum tergarap secara maksimal

JUMLAH 100 Keterangan : R4 : Sangat menonjol, R3 : Menonjol, R2. kurang menonjol dan R1 : tidak menonjol.

Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal (KAFI-KAFE)  Dari keenam pencermatan

kekuatan (Strenghtness) dalam analisis internal,

maka

yang

menjadi

kesimpulan

prioritas adalah; 1) ketersediaan personil; 2) ketersediaan dana penunjang; 3) Tugas pokok dan fungsi yang jelas, 4) Kerjasama antar staf yang baik


 Dari keenam

kelemahan

(Weaknesses) dalam analisis

pencermatan Eksternal, maka yang menjadi kesimpulan prioritas adalah; 1) kemampuan profesional aparatur di bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika masih rendah ; 2) Pelaksanaan system dan mekanisme koordinasi belum efektif; 3) Rendahnya motivasi kerja aparatur; 4) Belum meratanya beban kerja.  Dari

kelima

Peluang

(Opportunities)

dalam

analisis

pencermatan Eksternal, maka yang menjadi kesimpulan prioritas adalah; 1) Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 2) Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota; 3) Adanya dukungan dana/kegiatan dari Provinsi NAD; 4) Adanya donor dan NGO.  Dari

kelima

Tantangan

(Threats)

dalam

analisis

pencermatan Eksternal, maka yang menjadi kesimpulan prioritas adalah; 1).

Adanya

kekayaan

potensi

bidang

perhubungan,

komunikasi dan informatika yang belum tergarap secara maksimal; 2).

Adanya

tuntutan

perencanaan

bidang

perhubungan,

komunikasi dan informatika yang berkualitas; 3). Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik; 4). Tidak konsistensinya penerapan regulasi.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Berdasarkan

tugas

dan

fungsi

pelayanannya

Dinas

Perhubungan Kota Banda Aceh memiliki permasalahan antara lain: 1. Pembangunan sarana penunjang dan fasilitas perhubungan belum memadai. 2. Kurangnya prasarana dan fasilitas LLAJ. Dan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Banda Aceh yang terus menurun. 3. Masih rendahnya Kesadaran Pengguna jalan dalam mematuhi Peraturan Perundang-undangan Lalu lintas Angkutan Jalan. 4. Keterbatasan ruang

parkir dan Pertumbuhan kendaraan

bermotor yang cukup tinggi. 5. Bidang Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik belum memadai. 6. Kurangnya SDM Bidang Korespodensi (berita) dan TIK. 7. Belum Tersedia

sarana dan prasarana TIK yang terpadu dan

dokumen perencanaan yang representatif. 3.1.1. Pembangunan sarana penunjang dan fasilitas perhubungan belum memadai. Kondisi Pembangunan bidang LLAJ pada sarana terminal AKAP, AKDP dan Angkot sudah memenuhi stadar namun perlu pembangunan penunjang lainnya pada terminal AKAP dan AKDP seperti ruang Istirahat para supir dan bangunan perbengkelan. Kondisi bangunan pelabuhan penyeberangan Ulee lheu sudah sangat baik namum perlu penambahan fasilitas penunjang lainnya seperti bagunan perparkiran roda 2 untuk pengantar dan penjemput, penambahan rambu petunjuk dan penerangan dalam areal terminal pelabuhan. Bidang Pengujian Kenderaan Bermotor sampai dengan saat ini belum tersedia Balai pengujian yang representatif dan 63 | 93 Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2012 2017

peralatan pengujian yang memadai, untuk saat ini masil melakukan uji laik jalan dengan cara manual. 3.1.2. Kurangnya prasarana dan fasilitas LLAJ. Kondisi arus sering

terjadi

lalu-lintas dalam Kota Banda Aceh saat ini

kepadatan

saat jam-jam sibuk

pada titik-titik

tertentu, baik pagi, siang maupun sore hari, disamping itu juga sering terjadinya crossing pada beberapa titik u-turn dan antrian panjang pada titik persimpangan traffig light. Sarana pengaturan dan rambu-rambu lalu lintas yang ada saat ini belum memadai seperti traffic light, warning light dan fasilitas rambu lalu lintas serta fasilitas perlengkapan jalan lainnya (termasuk yang dilakukan pengecatan kembali untuk marka yang telah pudar) yang terdiri marka putus – putus, Marka lambang, marka utuh, marka chevpron, marka zebra cross, marka pita penggaduh dan marka yellow box. Jumlah Traffic Light dari tahun ke tahun tetap, namun setiap tahun terdapat titik trafic light yang dilakukan pergantian baru atau rehab. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Banda

Aceh

terus

menurun

dari

tahun

ke

tahun,

hal

ini

menyebabkan angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) semakin meningkat. 3.1.3. Masih

rendahnya

Kesadaran

Pengguna

jalan

dalam

mematuhi Peraturan Perundang-undangan Lalu lintas Angkutan Jalan Kita sadari bahwa kesadaran masyakat dalam budaya antri masih sangat rendah begitu juga dengan hal dalam mematuhi Peraturan perundangan Lalu Lintas, hampir setiap saat kita temukan

pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor

melanggar rambu lalu lintas dan parkir kendaraan pada badan jalan yang bukan diperuntukkan untuk parkir, dengan demikian angka kecelakaan lalulintas masih sangat tinggi dan kemacetan pada titiktitk tertentu serta kesemberautan lalu litas yang belum teratasi secara maksimal. 64 | 93 Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2012 2017

3.1.4. Keterbatasan ruang


bermotor yang cukup tinggi. Mengingat Kota Banda Aceh merupakan Ibukota propinsi yang juga sebagai pusat Pendidikan dan perparkiran

merupakan

permasalahan

perdagangan, masalah yang

sangat

kompleks

mengingat kondisi yang tidak berimbang antara pertumbuhan jumlah kendaraan dengan fasilitas perparkiran yang tersedia serta masyarakat kota maupun luar kota yang berkatifitas dalam kota semakin tinggi, maka perlu segera diambil kebijakan tindak lanjut, seperti penertiban perparkiran pada badan jalan, penataan parkir kawasan pada ruas jalan tertentu, dibangun lokasi parkir khusus atau

basement

pada

perkantoran

pemerintah/swasta,

pusat

pembelanjaan, dan tempat-tempat pelayanan publiknya. 3.2.

Telaah Visi, Misi dan Program Walikota/Wakil Walikota

3.2.1 Telaah Visi Visi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2018-2022 yaitu: Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah. Kota Banda Aceh yang Gemilang adalah sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas. Disamping itu masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam

penyelenggaraan

pembangunan,

inklusif,

mampu

bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Keadaan ini diharapkan melahirkan warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya, dan beradab. Lebih lanjut, masyarakat madani harus memiliki karakteristik sebagai berikut: 1

Masyarakat yang beriman dan berakhlaq

2

Persatuan dan kesatuan umat, tidak fanatis terhadap ikatanikatan kesukuan


3

Tegaknya hak-hak asasi manusia dan tidak adanya kesewenangwenangan

4

Egaliterisme, anti-feodalistik, anti-otoriterisme, ruang publik yang luas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan

5

Masyarakat yang memiliki hukum dan taat hukum, tidak barbarian, dan tegaknya supremasi hukum

6

Masyarakat

yang

kemampuan

inklusif,

untuk

toleran

bekerjasama

dalam

dalam

perbedaan,

menggapai

dan

tujuan

bersama yang dicita-citakan 7

Keadilan sosial bagi seluruh umat. Demi terwujudnya sebuah kota yang gemilang perlu didukung

oleh keberadaan dinas/lembaga/badan/kantor pemerintah yang memahami tugas dan fungsinya. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

merupakan

leading

sector

penyelenggaraan

pelayanan

transportasi serta sarana dan prasarana kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan dan perdagangan dan jasa. Untuk

meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat,

Dinas

Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan untuk mewujudkan visi walikota/Wakil Walikota Banda Aceh yang akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Strategis dan Renja SKPD. 3.2.2 Telaah Misi Telaahan Visi, Misi dan progam Walikota dan Wakil Walikota terpilih terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terdapat pada Misi ke-5 dalam RPJM Kota Banda Aceh yaitu Melanjutkan

pembangunan infrastruktur pariwisata yang

Islami.


Uraian lebih detil dalam mewujudkan misi ke-5 dapat dilihat sebagai berikut: TUJUAN Melanjutkan infrastruktur pariwisata yang Islami

SASARAN

STRATEGI

Tersedianya pembangunan infrastruktur transportasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal, akurat dan repesentatif

- Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan - Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan - Peningkatan PengelolaanTerminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan - Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor - Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan - rehabilatasi/pemeliharaan ramburambu lalu linas - Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor) - Pengadaan perlengkapan TIK - Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor - Pembangunan sarana/prasarana angkutan massal Pembangunan Gedung Media Center dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan - Pembangunan sarana/prasarana parkir diluar badan jalan

Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan terciptanya keamanan serta kenyaman bagi pengguna jalan/jasa.

- Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang - Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya - Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal/pelabuhan - Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan - Penataan Tempat-tempat Pemberhentian/perparkiran Kenderaan pada Badan Jalan - Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

ARAH KEBIJAKAN Peningkatan Pembangunan Insfrastruktur Transportasi dan TIK

Peningkatan sarana dan prasarana Transportasi dan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa.


- Pengadaan Marka Jalan - Pengadaan Pengamanan dan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum - Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan - Pengadaan pengamanan dan penertiban juru parkir - Pembangunan Traffic Light - Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardril) - Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan - Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan perparkiran

3.3

Telaah Renstra Dinas Perhubungan Banda Aceh

dan

Renstra Kota

Keterkaitan Rencana Stratejik Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dengan dokumen perencanaan lintas instansi lainnya akan sangat berhubungan mengingat semua aplikasi hasil perencanaan tersebut akan bersinggungan langsung dengan tugas pokok, peran dan fungsi perhubungan. 3.4

Telaah

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Dalam melakukan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, maka digunakan strategi yaitu: a.

Mengembangkan jaringan prasarana transportasi ke sub-sub pusat kota;

b.

Mengembangkan jaringan Jalan Arteri Primer dan Jalan Arteri Sekunder untuk meningkatkan aksesibilitas kota dari kawasan sekitar;

3.5

Penentuan Isu-Isu Strategis Dalam rangka peningkatan pembangunan Insfrastruktur

perhubungan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, 68 | 93 Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2012 2017

keamanan

dan

kenyamanan

bagi

pengguna

Perhubungan dihadapkan pada beberapa

jalan/jasa

Dinas

isu strategis sebagai

berikut : 1.

Kurangnya jumlah bangunan penunjang terminal angkutan darat dan pelabuhan penyeberangan Ulee lheue.

2.

Kurangnya prasarana dan fasilitas LLAJ.

3.

Masih rendahnya Kesadaran Pengguna jalan dalam mematuhi Peraturan Perundang-undangan Lalu lintas Angkutan Jalan.

4.

Keterbatasan ruang


bermotor yang cukup tinggi.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Perumusan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah adalah merupakan tahap penting dalam penyusunan dokumen Rentra, visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi yang akan kita inginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh dalam mencapai kinerja pembangunan Bidang Transportasi. Visi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 adalah

:

“MEMBERIKAN

LAYANAN

TRANSPOSTASI

DAN

KOMUNIKASI YANG HANDAL DAN AKURAT BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI”. Visi tersebut sesuai dengan tupoksi

Dinas

leading

sector

Perhubungan

Kota

Banda

Aceh

merupakan

penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Adapun Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia. 2. Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana angkutan darat dan penyeberangan; 3. Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh; 4. Meningkatkan

pelayanan

jasa

intra

dan/atau

antar

moda

traspostasi; 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan Stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan

misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan


tujuan strategik ini maka Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun yang menjadi tujuan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah: 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, amanah dan profesional 2. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana angkutan darat dan pelabuhan penyeberangan 3. Mewujudkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh 4. Mewujudkan kapasitas dan jaringan pelayanan angkutan Kota Banda Aceh Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas. Adapun yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik 2. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi angkutan Darat dan Pelabuhan penyeberangan 3. Peningkatan ketertiban & kenyaman berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh 4. Peningkatan kelancaran transportasi dalam Kota Banda Aceh Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada Tabel 4.1


Lampiran IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO.

TUJUAN

(1) 1

(2) Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, amanah dan profesional

2

Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana angkutan Darat dan Pelabuhan penyeberangan

3

Mewujudkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh Mewujudkan kapasitas dan jaringan pelayanan angkutan Kota Banda Aceh

4

SASARAN (3) Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik Peningkatan sarana dan prasarana transportasi angkutan darat dan Pelabuhan penyeberangan Peningkatan ketertiban & kenyaman berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh Peningkatan kelancaran transportasi dalam Kota Banda Aceh

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

INDIKATOR SASARAN

2013

2014

2015

2016

2017

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

15%

15%

15%

15%

15%

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi angkutan darat dan Pelabuhan penyeberangan

10%

10%

10%

10%

10%

Meningkatnya kesadaran pengguna jalan yang mematuhi rambu lalu lintas

10%

10%

10%

10%

10%

Terlayaninya masyarakat yang menggunakan jasa trasportasi kota

15%

15%

15%

15%

15%

(4) Tersedianya Aparatur yang berkualitas dalam pelayanan publik




4.3. Strategi dan Kebijakan Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Adapun strategi yang ditempuh yaitu : 1. Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti diklat Bidang Perhubungan, diklat kepemimpinan, dan teknis teknis lainnya 2. Membangun sarana dan prasarana transportasi angkutan Darat dan Pelabuhan penyeberangan. 3. Meningkatan jumlah fasilitas jalan guna ketertiban & kenyaman berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh. 4. Menertibkan

jalur trayek yang dilalui Angkutan kota dan

melakukan pengawasan dan pengedalian guna

peningkatan

kelancaran transportasi dalam Kota Banda Aceh. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau

petunjuk

dalam

pengembangan

ataupun

pelaksanaan

program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagi berikut: 1. Mengikutsertakan Aparatur dalam segala bentuk Bimtek teknis guna meningkatkan SDM dan pelayanan publik 2. Meningkatkan

pengelolaan

terminal

darat

dan

pelabuhan

penyeberangan. 3. Melaksanakan penataan fasilitas jalan dan rekayasa lalulintas. 4. Meningkatkan

pelayanan

angkutan,

kebijakan

bidang

transportasi, pengendalaian dan pengawasan berlalu lintas serta perparkiran.


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Perhubungan

program-program

yang

telah

ditetapkan

Dinas

untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap

tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD, meliputi : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik 1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional. 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.6. Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/

Penerangan

Bangunan Kantor 1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman 1.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.9. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang 1.10. Penyediaan

Tenaga

Pendukung

Administrasi/

Teknis

Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas 2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


2.4. Pengadaan Mebeleur 2.5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 2.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 2.7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2.8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 2.9. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeluer 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1. Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi 3.2. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya. 3.3. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan. 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.1. Bimtek

Teknis

Implementasi

Peraturan

Perundang-

undangan 5. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 5.1. Perencanaan

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan 5.2. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan 5.3. Peningkatan PengelolaanTerminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 5.4. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat. 6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 6.1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 6.2. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 6.3. Rehabilatasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas. 7. Pelayanan Angkutan 7.1. Uji

kelayakan

Sarana

Transportasi

Guna

Keselamatan

Penumpang


7.2. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 7.3. Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal 7.4. Sosialisasi/Penyuluhan

Ketertiban

Lalu

Lintas

dan

Angkutan 8. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 8.1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 8.2. Pengamanan Marka Jalan 8.3. Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir 9. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. 9.1. Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal) 10. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa 10.1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi 10.2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi 10.3. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 10.4. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 10.5. Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika. 11. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 11.1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 12. Kerjasama Informasi dengan Media Masa 12.1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 12.2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 12.3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.


Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh

terlampir dalam tabel 5.1.


TABEL 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dishub

Tujuan

-1

Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, amanah dan profesional

Sasaran

-2

Meningkatnya Sumber daya Aparatur dan Pelayanan Publik

Indikator Sasaran

Kode

-3

Tersedianya Aparatur yang berkualitas dalam pelayanan publik

Program dan Kegiatan

-4

-5

1

07

01

1

07

01

02

Indikator kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output)

-6

Target Kin

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Tahun 2013 Rp

target

Rp

target

-7

-8

-9

-10

-11

-12

19%

20%

2.566.634.200

20%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran

100%

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik

Berfungsinya sarana Komunikasi, Listrik dan SDA

12 bln

12

1.738.677.200 bln

1

07

01

06

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1

07

01

08

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembayaran jasa kebersihan kantor

12 bln

12

bln

1

07

01

10

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pembelian Alat tulis kantor

12 bln

12

bln

1

07

01

11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pembayaran barang cetakan dan penggandaan

12 bln

12

bln

1

07

01

12

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 bln

12

bln

1

07

01

17

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Pembelian makan dan minum Pegawai

11 bln

11

bln

1

07

01

18

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Pembiayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah

12 bln

12

bln

78

| 93

Tahun 2015

target

Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasional

Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2012 2017

Tahun 2014

-

442.305.000

-

-

26.819.000 51.823.200 55.725.000

9.131.000

295.724.000

175.000.000

12

bln

-

541.200.000 -

12

2.8

bln

-

12

bln

18.500.000

12

bln

12

bln

52.735.200

12

bln

12

bln

56.325.000

12

bln

12

bln

5.000.000

12

bln

11

bln

11

bln

12

bln

12

bln

295.724.000

165.000.000

47

29

25

1

1

07

07

01

01

19

Kegiatan Pelayanan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang

Pembayaran jasa Pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa

6 bln

6

bln

20

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran

Pembayaran biaya lembur pegawai/Pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

12 bln

12

bln

17.350.000

664.800.000

101

12

bln

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Gedung Media Center yang disediakan

-

-

-

3

02

05

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pembelian kendaraan dinas/operasional

-

-

-

-

02

07

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pembelian perlengkapan gedung kantor

1

07

02

1

07

1

07

02

09

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

100%

0%

6 bln

-

8 bh

29

2 pkt

-

7 unit

75

2 set

-

2 keg

4

Pembelian peralatan gedung kantor

-

-

54%

537.228.340

bh unit

260.439.540

keg

-

-

-

-

2

set

-

28

unit

44

bh unit

-

-

96

1

07

02

22

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan gedung kantor

-

-

-

-

1

07

02

24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional

| 93

68.300.000

12

124.497.700 72.200.000 -

bln

236.738.800

1

keg

5

unit

-

ltr

-

2

keg

12

bln

246.308.000 27.960

3

-

unit

-

79

-

-

Pembelian Mebeleur kantor

-

2.550.000.000

64

Kegiatan Pengadaan Mebeleur


keg

-

10

19680 ltr

1.68

0%

-

02

bln

bln

-

07

12

12

3.089.610.700

-

bln

-

1

12 bln

1.418.100.000

10

105

03

02

14.050.000

105

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

07

07

bln

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

1

10

26 -

1

1

07

07

02

02

26

27

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan peralatan gedung kantor

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 bln

07

02

29

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer

Pemeliharaan mebeluer

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

3

-

12

07

03

1

07

03

01

Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Pembelian mesin absensi elektronik

1

07

03

02

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya

Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan

-

03

03

Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah pakaian kerja lapangan pegawai yang disediakan

1

keg

-

19%

340 psg PDH

-

-

-

psg PDH

137 -

6

-

10

unit

80 Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2012 2017

| 93

31

psg (pakaian kontrak)

62

30%

psg PDH

153 331

bh (rompi) psg (pakaian parkir)


1

-

102.000.000

53.600.000

46.900.000

-

-

223.800.000

252

unit

110

-

54.800.000

bh (rompi)

230

-

65

psg PDH

134

unit

-

-

17%

129.100.000

25 -

unit

-

-

220 bh (rompi)

14.400.000

28.336

100% -

-

13.905.000

70

-

204 bh 07

unit

-

unit

112

-

1

53

bln

246 1

unit

40.050.000 -

1

unit

270

bh bh (rompi)

10

psg (pakaian parkir)

67


68.200.000

-

1

07

03

05

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari tertentu

Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu pegawai yang disediakan

-

-

4

psg

137

Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana angkutan Darat dan Pelabuhan penyeberangan

Peningkatan sarana dan prasarana transportasi angkutan darat dan Pelabuhan penyeberangan

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi angkutan darat dan Pelabuhan penyeberangan

07

15

1

07

15

01

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

-

-

-

2

Jumlah penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan yang terealisasi

-

-

-

-

Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan yang dipelihara

07

15

02

1

07

15

06

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

100%

77%

12 bln

12

1213 truk

-

1 keg

12 -

1

7

15

07

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Bertambahnya jumlah prasarana di Terminal

-

1.132 -

-

-

keg

559.020.460

ltr

1

07

16


| 93

bertambahnya umur prasarana dan fasilitas LLAJ guna peningkatan keselamatan pengguna jasa/jalan

15%

382.652.000

keg

20%

90.000.000

7

-

12 12

keg

207.000.000

50

bln

-

292.652.000

3

keg ltr

282 -

-

-

-

26

10%

keg

4

-

5

-

bln

-

1.156

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

2%

559.020.460

bln

-

831

bertambahnya jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan guna peningkatan pengelolaan terminal darat dan ASDP

1

-

468

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Kegiatan Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

-

-

27.400.000

535

1

psg (pakaian IT)

296

4%

286.424.000

4%

2

1

07

16

01

1

07

16

02

1

07

16

04

1

07

16

05

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan ramburambu lalu lintas

Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara

-

-

-

-

-

-

Jumlah prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang di pelihara

-

-

-

-

-

-

Jumlah lokasi pada terminal/pelabuhan yang dipelihara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

bln

-

-

-

20

unit

Jumlah simpang ramburambu lalu lintas yang dipelihara 2 keg

Mewujudkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh

Peningkatan ketertiban & kenyaman berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh

Meningkatnya kesadaran pengguna jalan yang mematuhi rambu lalu lintas

1

07

17

1

07

17

04

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

meningkatnya pelayanan jasa angkutan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas jalan

50%

Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Jumlah plat, STUK dan stiker TUK yang disediakan

12 bln (Honor)


| 93

-

10

keg

-

6

keg

3 207.000.000

unit

-

229.424.000

57.000.000

keg

11

3

keg

10

10

spg

-

-

-

8

-

-

-

-

42

17

15

9%

12

9%

973.900.000

bln (Honor)

1500 bh (map)

2.500

bh (map)

8000 psg (plat uji)

6.650

psg (plat uji)

4

472.500.000

spg

2

1.027.550.000

bln (Honor)

2.550

bh (map)

6.650

psg (plat uji)

122.650.000

55%

3.7

4

bln (Honor)

-

bh (map)

7.500

psg (plat uji)

33

3500 bh (Buku Uji) 200 psg (stiker samping TUK)

1

1

07

07

17

17

05

06

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal

Jumlah angkutan umum di jalan raya yang terjaring razia

1

1

07

07

17

17

10

11

Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan


| 93

1.000

bh (Buku Uji)

-

psg (stiker samping TUK)

5.200

bh (Buku Uji) psg (stiker samping TUK)

Tersedianya depo angkutan massal

terlaksananya survey

7.500

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

bln unit

-

Jumlah terminal yang dipelihara

7.500

-

-

-

20

-

-

-

12 bln (honor)

12

3 keg

7

bln (honor) keg

4 pkt

-

9 unit

-

Kegiatan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah

3.500

60

501.400.000

bh

523.400.000

bln (honor)

2

keg

psg (stiker samping TUK) keg

bln

49

1

12

-

12

bh (Buku Uji)

bln (honor)

12 3

381.500.000

keg

keg

-

-

1

-

-

-

-

unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

bln (Honor)

-

-

-

3894

org

-

-

1176

bh

-

-

-

3

kali

-

-

-

40

buku

-

-

-

10

keping

-

-

-

-

-

2.76

-

-

17

1

1

07

07

17

17

14

15

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Terpenuhinya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan kepada sekolah

Terpilihnya awak kendaraan angkutan umum yang cakap dan handal

-

-

-

54900

lbr

-

-

-

900

ktk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mewujudkan kapasitas dan jaringan pelayanan angkutan Kota Banda Aceh

Peningkatan kelancaran transportasi dalam Kota Banda Aceh

Terlayaninya masyarakat yang menggunakan jasa trasportasi kota

1

07

18

1

07

18

1

07

18

01

02

bertambahnya sarana dan prasarana perhubungan guna mengoptimalkan pelayanan publik

Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)

Jumlah fasilitas di terminal yang terbangun

Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

0%

Jumlah halte bus dan gedug terminal terpenuhi

-

-

-

-

07

19

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


| 93

bertambahnya fasilitas perlengkapan jalan guna peningkatan keselamatan pengguna jalan

70%

-

100%

12

-

1.359.023.000

-

-

1.554.750.000

bln (Honor)

-

keg

-

0%

1.554.750.000 -

15

23%

-

83.461

3

-

1

-

-

-

-

-

14.450

0%

-

-

-

-

13.741

Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

-

-

27%

3.093.329.313

16%

2.3

1

07

19

Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

01

Jumlah sarana dan prasarana Rambu-rambu Lalu Lintas yang disediakan

6 bln (Honor)

6

4 pkt

-

2 keg

6 -

14.300

1

07

19

Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

02

1 keg

1

07

19

Kegiatan Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir

04

Jumlah petugas parkir yang disediakan

1

6

keg unit

330

Panjang Marka Jalan yang disediakan

bln (Honor)

bln (Honor)

5

1.119.220.970

M (marka)

2.200

spg

keg unit

322

2

1.073.529.313

12

unit

150

M (marka)

-

spg

-

12

bln

6

bln

-

12

keg

28

keg

15

10 pkt

-

6 bh

-

72

-

-

962.943.000

90 14.470

unit M (marka)

10.000

bln (Honor)

5

bln (Honor)

-

2 keg

3

keg

1

keg

-

10

org

2

unit

-

-

-

-

237.500.000

5

M²

-

17.140 5.503.949.000

M (marka)

-

-

14.759 Jumlah

-

396.080.000

1.42

-

5

-

keg

-

12 bln (Honor) 220 org

10.177 12.224.750.213

10.3

TABEL 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dishubkominfo Kota Banda Aceh Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


| 93

96

1.782.300.000

-

unit

keg

Unit Kerja SKPD

L o

Indikator kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output)

pada Tahun Awal Perencanaan

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun 2017

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

100%

19%

1.738.677.200

20%

2.566.634.200

20%

2.847.260.602

20%

2.928.036.619

20%

100%

12.684.061. 021

Penanggung-jawab

-3 -1

Mewuju dkan sumber daya manusi a yang beriman , amanah dan profesio nal

-2

Meningk atnya Sumber daya Aparatur dan Pelayana n Publik

-4

Tersedia nya Aparatur yang berkualit as dalam pelayana n publik

-5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al

Berfungsinya sarana Komunikasi, Listrik dan SDA Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasion al

0 8

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembayaran jasa kebersihan kantor

12 bln

12

1 0

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pembelian Alat tulis kantor

12 bln

Pembayaran barang cetakan dan penggandaan

1

07

01

1

07

01

0 2

1

07

01

0 6

1

07

01

1

07

01

1

07

-6

01

1 1

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

12 bln

12

442.305.000

12

-

-

bln

26.819.000

12

12

bln

51.823.200

12 bln

12

bln

Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor

12 bln

12

-

bln

541.200.000

12

-

-

bln

18.500.000

12

bln

12

bln

52.735.200

12

bln

55.725.000

12

bln

56.325.000

12

bln

bln

9.131.000

12

bln

5.000.000

12

bln

-

bln

bln

-

1

07

01

1 2

1

07

01

1 7

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Pembelian makan dan minum Pegawai

11 bln

11

bln

295.724.000

11

bln

295.724.000

11

bln

1

07

01

1 8

Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Pembiayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah

12 bln

12

bln

175.000.000

12

bln

165.000.000

12

bln

1

07

01

1 9

Kegiatan Pelayanan Jasa Pelelangan/Pen gadaan Barang

Pembayaran jasa Pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa

6 bln

6

bln

17.350.000

10

bln

14.050.000

10

bln


| 93

12

473.004.402

19.502.000

52.735.200

56.325.000

5.020.000

295.724.000

250.000.000

13.250.000

bln

-

12

12

12

12

11

12

10

bln

bln

bln

bln

bln

bln

bln

573.567.000

12

-

-

21.502.000

12

55.364.619

2.603.452.400

bln

459.626.000

60

bln

2.489.702.4 02

-

-

bln

21.500.400

60

bln

12

bln

50.000.000

60

bln

56.325.000

12

bln

45.000.000

60

bln

5.020.000

12

bln

5.020.000

60

bln

213.408.000

11

bln

207.636.000

55

bln

1.308.216.0 00

265.000.000

12

bln

165.000.000

60

bln

1.020.000.0 00

13.250.000

10

bln

13.250.000

46

bln

-

107.823.400

262.658.219

269.700.000

29.191.000

71.150.000

-20

Dishubkomi nfo

k a s i

2 1

1

07

01

2 0

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran

Pembayaran biaya lembur pegawai/Pemba yaran jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

12 bln

12

bln

664.800.000

101

1

07

02

1

07

02

0 3

1

07

02

0 5

1

07

02

0 7

1

07

02

0 9

12

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Gedung Media Center yang disediakan

-

-

-

3

Pembelian kendaraan dinas/operasion al

-

-

-

-

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasion al Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pembelian perlengkapan gedung kantor

0%

6 bln

-

8 bh

29

2 pkt

-

7 unit

75

2 set

-

2 keg

4

Pembelian peralatan gedung kantor

-

537.228.340

bh 260.439.540 unit

keg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000.000

-

-

-

bh

-

378.739.540

2

set

-

-

-

2

set

-

-

5

keg

48

unit

44

bh

-

96

bln

82.640.000

5

keg

53

bln

28

unit

44

bh

unit

-

-

2 4

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasion al

Pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional

12

124.497.700

ltr

3

unit

keg

5

unit

8 36.200.000

-

-

72.200.000

-

-

2

keg

12

bln

bln

27.960

1

-

-

11.300.000

1

ke g

6.318

ltr

1

uni t

-

-

11

-

-

1

| 93

264.618.400

kali ke g

7

unit

50.500.000

-

-

-

30.000.000

2

keg

12

bln

17.252

ltr

bln

-

246.308.000

45.100.000

-

-

5

-

uni t

285.891.000

11 -

kali

210.577.600

2.550.000.0 00

-

unit

-

87

-

keg

139

-


2.550.000.000

68.300.000

7.125.620.0 00

4.736.641.0 40

-

Pemeliharaan gedung kantor

-

100%

-

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

354.707.600

-

2 2

-

33%

unit

02

-

374.436.000

64

07

236.738.800

12%

bln

521

29

1

unit

105

60

-

96

-

380.658.400

1.636.420.000

-

-

2

0%

bln

-

-

-

105

12

-

-

19680 ltr

1.724.600.000

-

Pembelian Mebeleur kantor

bln

bln

-

Kegiatan Pengadaan Mebeleur

12

keg

12

-

1 0

12 bln

1.681.700.000

-

02

02

bln

-

07

07

3.089.610.700

-

-

12

105

54%

1

1

1.418.100.000

105

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

bln

256.297.700

51.530

ltr

6

unit

22

kali

1

keg

72.200.000

123.940.000

1.244.133.8 00

Dishubkomi nfo

1

07

02

2 6

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

2 7

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

-

-

-

1

1

07

07

02

02

2 9

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer

Pemeliharaan peralatan gedung kantor

12 bln

-

-

1

12

bln

1

07

03

Pemeliharaan mebeluer

1

07

03

0 1

1

07

03

0 2

Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya

Meningkatnya disiplin aparatur

-

112

-

-

100%

Pembelian mesin absensi elektronik Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan

unit

unit

340 psg PDH

137

unit

-

129.100.000

-

-

psg PDH

204 bh

1

07

03

0 3

Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah pakaian kerja lapangan pegawai yang disediakan

220 bh (rompi)

6

unit

134

psg PDH

102.000.000

45

-

150.370.000

153

-

psg PDH

uni t

-

53.600.000

79.070.000

-

140.794.000

-

ps g PD H ps g se pat u

104

331

bh

-

377

-

-


12

bln 82.090.000 unit

-

-

-

psg PDH

100%

-

bh

748.734.000

6

unit

650

psg

202

psg sepatu

708

bh

252

bh (rom pi)

270

bh (rompi)

-

-

752

bh (rompi)

10

psg (paka ian parkir )

10

psg (pakai an parkir)

-

-

20

psg (pakaian parkir)

62

psg (paka ian kontr ak)

67

psg (pakai an kontra k)

312


4

psg (paka ian IT)

4

psg (pakaian IT)

46.900.000 31

keg

72.270.000

-

-

1

104.670.000

105.034.000

-


29.240.000

52.459

-

-

-

unit

325

-

20%

-

bh (rompi)

202

unit

17.345

-

138

6.700.000 33

-

14%

122

4.290.000

-

6.422

-

unit

9.155.000

unit

30%

28

-

230

-

-

-

223.800.000

4.290.000

-

12.280.000

110

17%

uni t

-

65

-

54.800.000 -

32 6.260.000

-

28.336

-

unit

13.905.000 70

-

25

-

-

19%

-

14.400.000

keg

40.050.000

246 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

53

| 93

68.200.000

-

71.300.000 80

-

ps g (pa kai an ko ntr ak)

35.760.000

32.400.000 72

-


102.000.000

364.774.000

254.560.000

Dishubkomi nfo

1

07

03

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari tertentu

Jumlah pakaian khusus dan harihari tertentu pegawai yang disediakan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

bertambahnya jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan guna peningkatan pengelolaan terminal darat dan ASDP

0 1

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

-

-

-

2

0 2

Kegiatan Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

Jumlah penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan yang terealisasi

-

-

-

-

0 6

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan yang dipelihara

0 5

-

137

psg

27.400.000

535

1

07

15

1

07

15

1

Mewuju dkan keterse diaan sarana dan prasara na angkuta n Darat dan Pelabuh an penyeb erangan

Peningka tan sarana dan prasaran a transport asi angkutan darat dan Pelabuha n penyeber angan

Tersedia nya sarana dan prasaran a transport asi angkuta n darat dan Pelabuh an penyebe rangan

1

1

07

07

7

15

15

15

0 7

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

100%

12

1213 truk

-

1 keg

12

Bertambahnya jumlah prasarana di Terminal

-

1.132

-

-

-

-

559.020.460

bln

559.020.460

1

07

16

1

07

16

0 1

bertambahnya umur prasarana dan fasilitas LLAJ guna peningkatan keselamatan pengguna jasa/jalan

Kegiatan Rehabilitasi/pem eliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara

15%

382.652.000

keg

ltr

7

-

-

292.652.000 keg

keg

509.532.800

-

bln

-

-

-

ltr

-

-

-

-

-

296

4%

-

| 93

286.424.000

-

ke g

-

215.000.000

-

76%

-

50.000.000

keg

7.411.117.4 60

-

-

1.414

ltr

-

-

-

7

-

1.507

6%

-

649.532.800

bln

keg

-

Dishubkomi nfo

-

40

262.520.000

27.400.000

8.060.650.2 60

kali

43

150.000.000

-

100%

-

bln

-

-

psg

10

-

1

22

4%

-

6.346.291.000

137

200.000.000

keg

5

bln

-

282

-

2.791

0%

-

-

-

6.346.291.000

1

-

-

553

-

10

63.154.000

-

-

12

-

-

1%

keg

207.000.000


572.686.800

3

-

-

-

404

4

26

-

-

20%

90.000.000

bln

12

-

10%

-

2%

keg

-

831

12

1.156

Program Rehabilitasi/Pem eliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

-

468

77%

12 bln

-

342.520.000

-

100%

-

1.313.464.0 00

unit alat PKB

-

Dishubkomi nfo

1

07

16

0 2

Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

1

07

16

0 4

Kegiatan Rehabilitasi/pem eliharaan terminal/pelabuh an

1

07

16

0 5

Kegiatan Rehabilitasi/pem eliharaan ramburambu lalu lintas

Jumlah prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang di pelihara

-

-

Jumlah lokasi pada terminal/pelabuh an yang dipelihara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

bln

-

20

unit

Jumlah simpang rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara

-

-

-

-

-

10

6

keg

-

1

Mewuju dkan kesela matan, keaman an dan kenyam anan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh

Peningka tan ketertiba n& kenyama n berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh

Meningk atnya kesadar an penggun a jalan yang mematu hi rambu lalu lintas

1

07

07

-

-

keg

110.000.000

132.520.000

317

ltr

-

-

-

3

-

-

-

-

-

8

spg

3

keg

10

spg

3

ke g

2

-

-

-

10

15

322

27

17

Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Jumlah plat, STUK dan stiker TUK yang disediakan

12 bln (Honor)

12

1500 bh (map)

2.500

bh (map)

8000 psg (plat uji)

3500 bh (Buku Uji)

973.900.000

9%

1.027.550.000

55%

3.770.527.000

11%

4

bln (Hon or)

4

bln (Honor )

4

2.550

bh (map )

-

bh (map)

-

6.650

psg (plat uji)

6.650

psg (plat uji)

7.500

psg (plat uji)

3.500

bh (Buku Uji)

-

bh (Buk u Uji)

7.500

bh (Buku Uji)

bln (Honor)

472.500.000


122.650.000

| 93

331.950.000 5.500

5.500

keg

-

-

9%

5.675.900.000

bln (H on or) bh (m ap) ps g (pl at uji) bh (B uk u Uji)

-

-

12

bln

10

keg

317

ltr

3

kali

12

bln

23

unit

18

keg

18

spg

10

kali

210.000.000

17

50%

kali

130.000.000

105.000.000

-

17

132.520.000

-

42 meningkatnya pelayanan jasa angkutan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas jalan

bln

-

-

57.000.000

-

12

-

unit

2

-

ke g

-

-

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

0 4

229.424.000

-

2

3

keg

-

-

207.000.000 2 keg

-

kali

604.464.000

709.000.000

423

16%

5.751.930.000

4

bln (Honor)

-

bh (map)

100%

28

17.199.807. 000

bln (Honor)

5.050

bh (map)

9.400

psg (plat uji)

35.700

psg (plat uji)

3.000

bh (Buku Uji)

19.500

bh (Buku Uji)

284.900.000

209.830.000

1.421.830.0 00

Dishubkomi nfo

1

1

07

07

17

17

0 5

0 6

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal

-

-

3

-

-

-

-

-

1

kali

1

kali

-

-

-

-

-

10

unit

10

unit

-

-

10

bln

44

bln

Jumlah angkutan umum di jalan raya yang terjaring razia

1

07

17

17

1 0

1 1

Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan


5.200

12

-

20

-

-

-

3 keg

7

Tersedianya depo angkutan massal

bln (honor)

keg

501.400.000

-

-

60

bh

-

2

bln (hono r)

keg

10

381.500.000

keg

bln (honor )

12

3

keg

ke g

2.761.000.000

-

bln

5


keg

1.802.000.000 17

unit

37

unit

-

9

keg

10

keg

bln (honor)

60

bln (honor)

12

keg

-

pkt

bln (ho nor )

-

1

-

-

-

-

-

12

180.000.000

-

unit

24.700

-

12

-


5.500

411.000.000

-

-

terlaksananya survey

bln

1

12

2

498.300.000

unit

Jumlah terminal yang dipelihara 12

12

5.500

keg

523.400.000

-

12 bln (honor)

7.500

bln

-

-

07

ps g (sti ker sa mp ing TU K)

-

9 unit

1

psg (stiker sampi ng TUK)

1.000

4 pkt

Kegiatan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah

psg (stike r samp ing TUK)

200 psg (stiker samping TUK)

203.000.000

-

-

-

-

5

-

-

unit

6

-

bln (honor)

unit bh

6

bln (honor)

5

keg

bln (Honor)

3.502.100.000

4.800.000.000 ke g

6 60

-

-

-

-

3

2

keg

-

-

-

-

-

-

-

-

2

bln (Honor )

-

-

2

-

-

-

3894

org

-

-

3.894

org

-

-

-

1176

bh

-

-

1.176

bh

-

-

3

kali

-

-

-

40

buku

-

-

-

10

-

-

-

54900

-

-

-

900

-


-

| 93

-

3

kali

-

-

40

buku

-

-

10

keping

lbr

-

-

54.900

lbr

ktk

-

-

900

ktk

keping

179.277.000

-

-

-

-

3.234.700.0 00

4.026.900.0 00

8.302.100.0 00

179.277.000

1

1

07

07

17

17

1 4

1 5

Sosialisasi/peny uluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Terpenuhinya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan kepada sekolah

Terpilihnya awak kendaraan angkutan umum yang cakap dan handal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Mewuju dkan kapasit as dan jaringan pelayan an angkuta n Kota Banda Aceh

Peningka tan kelancar an transport asi dalam Kota Banda Aceh

Terlayan inya masyara kat yang menggu nakan jasa trasporta si kota

1

07

07

07

18

18

18

0 1

0 2

bertambahnya sarana dan prasarana perhubungan guna mengoptimalkan pelayanan publik

Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)

Jumlah fasilitas di terminal yang terbangun

Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

0%

-

-

07

19

1

07

19

0 1

130

org

130

org

-

1

set

1

bh

-

-

-

6.520

lbr

6.520

kali

-

-

-

24

ktk

24

buku

-

100%

Jumlah halte bus dan gedug terminal terpenuhi

-

-

-

3

-

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

bertambahnya fasilitas perlengkapan jalan guna peningkatan keselamatan pengguna jalan

70%

Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Jumlah sarana dan prasarana Rambu-rambu Lalu Lintas yang disediakan

6 bln (Honor)

4 pkt

1.554.750.000

bln (Hon or)

-

6

bln (Honor)

-

-

6

-


0%

-

| 93

-

1.073.529.313

-

0%

2.384.203.861

3

35.000.000

-

0%

-

6 960.353.861 -

-

-

7%

7

496.315.123 -

Dishubkomi nfo

1.554.750.0 00 keg

-

-

15

4.045.723.961

bln (ho nor )

1.554.750.0 00

bln (Honor)

3

-

0%

100%

-

-

-

12

-

-

-

-

-

35.000.000

152.837

-

-

16%

-

-

-

-

bln (Honor)

24.654

-

3.093.329.313

bln (Hon or)

-

-

-

27%

1.119.220.970

-

-

-

-

16.531

1.554.750.000

keg

-

1.359.023.000

-

-

15

23%

-

83.461

12

-

1

-

-

14.450

0%

-

-

-

-

13.741

Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

-

-

3

bln (Honor)

-

2.833.130.000

bln (honor)

245.114.000

72%

13.715.410. 135

25

bln (Honor)

-

-

3.894.533.2 67

Dishubkomi nfo

2 keg

1

07

19

0 2

Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

Panjang Marka Jalan yang disediakan

6

keg

5

keg

12

keg

10

ke g

6

keg

39

keg

-

330

unit

322

unit

150

unit

196

uni t

282

unit

1.280

unit

-

14.300

2.200

M (mark a)

-

-

-

16.500

M (marka)

-

1

2

spg

-

-

-

3

spg

-

-

18

bln

17.971

keg

-

pkt

-

bh

675

unit

-

1 keg

1

07

19

0 4

Kegiatan Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir

Jumlah petugas parkir yang disediakan

spg

12

bln

6

bln

-

12

keg

28

keg

15

10 pkt

-

6 bh

-

72

-

-

12 bln (Honor)

M (marka)

2 keg

3

keg

220 org

10

org

-

2

1.782.300.000

-

unit

bln (Honor)

5

-

962.943.000

-

14.470

M (mark a)

10.000

5

bln (Hon or)

-

keg

unit

-

-

5

M (marka )

12.666

M²

-

13

3.549.408.838

20

uni t M (m ark a)

-

-

-

M (marka)

27.807

M (marka)

6

bln (Honor)

16

bln (Honor)

3

keg

-

-

2

unit

-

-

5

M²

300

bh

-

-

300

270

4.447

| 93

keg org

-

10.177

93

7 10

-

-


1.057.100.000

-

17.140 12.224.750.213

unit

3.337

-

5.503.949.000

1.530.916.000

-

14.759 Jumlah

keg

-

493

-

237.500.000

-

ke g

1.423.850.000

-

unit

1

38

-

90

396.080.000

keg

10.320.706.663

19.773.701.580

bh

9.249.417.8 38

1.690.680.0 00

64.658 12.190.410.000

60.013.517. 456

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD RPJM mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat di Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pembangunan daerah. Memperhatikan hal tesebut maka dokumen RPJM Kota Banda Aceh merupakan dokumen yang memiliki hubungan yang kuat dengan dokumen perencanaan lainnya. Dalam implementasinya, RPJM menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Strategis SKPD yang harus disusun dalam rangka memenuhi target capaian Kinerja masing-masing SKPD yang berlandaskan kepada anggaran. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 ini disusun dengan mengacu kepada RPJM Kota Banda Aceh untuk kurun waktu yang sama berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perlu dilakukan kordinasi antar lintas SKPD dalam

lingkungan

Pemerintah

Kota

Banda

Aceh

sehingga

pelaksanaan akan berjalan sesuai rencana dan terukur dan berhasil guna kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan oleh Dinas

Perhubungan

Kota

Banda

Aceh

tidak

terlepas

dari

berkoordinasi dengan Dinas terkait. Pelaksanaan koordinasi ini dilakukan melalui musrenbang, musrena dan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA). Rincian indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dengan mengacu pada RPJMD disajikan pada tabel berikut:


Lampiran 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal Priode RPJM

(1)

(2)

(3)

Target Capaian Setiap Tahun 2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Kondisi Kinerja pada akhir Priode RPJM (9)

INDIKATOR SPM (Permenkominfo No. 22/2010 dan Permenhub No.81/2011 A

PERHUBUNGAN

1

Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan 1.1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

2

3

0,01%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1%

1%

2.1. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.2. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90,73%

92%

94%

96%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

77,78%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Fasilitas Perlengkapan Jalan 3.1. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) pada jalan Kabupaten/Kota.

4

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 4.1. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

5

Sumber Daya Manusia (SDM)

5.1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. 5.2. Tersedianya Sumber Daya


Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. 5.3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. 6

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jaringan Prasarana Angkutan Laut 11.1. Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

10

100%

Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan 8.1. Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penye-berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.

9

100%

Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan 7.1. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.

8

100%

Keselamatan 6.1 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.

7

100%

Keselamatan 12.2. Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.

B

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1

Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional 1.1

media massa

39 kali/th

12kali/thn

12kali/thn

12kali/thn

12kali/thn

12kali/thn

12kali/thn

1.2

80 hari/th

setiap hari

setiap hari

setiap hari

setiap hari

setiap hari

setiap hari

1.3

media online (Website) media tradisional pertunjukan rakyat

1 kali/th

12kali/thn

12kali/thn

12kali/thn

12kali/thn

12kali/thn

12kali/thn

1.4

media interpersonal

2 kali/th

12kl/thn/kec.

12kl/thn/kec.

12kl/thn/kec.

12kl/thn/kec.

12kl/thn/kec.

12kl/thn/kec.


2

1.5 media luar ruang Pengembangan & Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat 2.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat Kecamatan

12 kali/th

33%

12kali/thn

50%

12kali/thn

50%

12kali/thn

50%

12kali/thn

50%

12kali/thn

50%




12kali/thn

50%

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (TAHUN )

Recommend Documents