RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN

RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014 - 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014

PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya penyusunan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas Bina Marga dan Cipta Karya serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten

Majalengka

Tahun

2014-2018

untuk

mewujudkan

sistem

perencanaan

pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel. Demikian Renstra ini dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka Tahun 2014 - 2018 ini diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

Majalengka,

2014

Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka

AGUS TAMIM, ST, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19661109 199703 1 001

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 – 2018

i

DAFTAR ISI PENGANTAR ....................................................................................................................i DAFTAR ISI .......................................................................................................................ii BAB I

PENDAHULUAN ..............................................................................................I-1 1.1 Latar Belakang ...........................................................................................I-1 1.2 Landasan Hukum .......................................................................................I-3 1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................I-6 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................I-6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD.....................................................................II-1 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD.............................................II-1 2.2 Sumber Daya OPD.....................................................................................II-4 2.3 Kinerja Pelayanan OPD..............................................................................II-6 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD ........................II-17

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...................III-1 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD..........................................................................................III-1 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ...........................................................................................III-8 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD....................................................III-15 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....................................................................................................III-25 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....................................................................III-28

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN ..................IV-1 4.1 Visi dan Misi OPD.......................................................................................IV-1 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD ............................................IV-3 4.3 Strategi dan Kebijakan OPD.......................................................................IV-9

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ..............................V-1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD...........................................................................................VI-1

BAB VII

PENUTUP.........................................................................................................VII-1

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 – 2018

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra OPD mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana didalamnya termasuk urusan bidang Pekerjaan Umum, urusan bidang Penataan Ruang, dan urusan bidang Perumahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan untuk semua urusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah dan merupakan dokumen perencanaan Dinas Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Renstra Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 dan bersifat indikatif. Tahapan penyusunan Renstra OPD dari mulai tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan tahap penetapan dapat digambarkan dalam bagan alir sebagaimana Gambar 1.1. Rencana Strategis Tahun 2014-2018

I-1

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD

PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR

PENETAPAN

PENYUSUNAN RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator keluaran program dan PAGU per SKPD

Tidak sesuai

sesuai Verifikasi Rancangan Renstra SKPD dgn Rancangan Awal RPJMD

Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD berdasarkan hasil verifikasi Renstra-KL Renstra-KL Renstra-KL dan Renstra dan Renstra dan Renstra SKPD Prov Kabupaten/ Kabupaten/ Kota Kota

Penelaahan RTRW Penelaahan KLHS

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

PERDA ttg RPJMD

sesuai

Penetapan RenstraSKPD

Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SKPD

Tidak sesuai

Rancangan Renstra-SKPD Perumusan visi dan misi SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala Surat Pengantar SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD Kepala

Perumusan Strategi dan kebijakan

Persiapan Penyusunan Renstra-SKPD

Penyusunan Rancangan RPJMD

Perumusan Tujuan Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi Perumusan sasaran Analisis Gambaran pelayanan SKPD

SPM

kepada Bappeda

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD

RENSTRASKPD

Rancangan Akhir Renstra SKPD Rancangan Renstra-SKPD Pendahuluan Gambaran pelayanan SKPD isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pengolahan data dan informasi

Gambar 1.1 : Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renstra OPD (Permendagri 54/2010)

Penyusunan Renstra Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi OPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka (RPJMD) 2014-2018, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait. Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Gubernur dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala OPD dijabarkan dalam Renstra OPD. Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing. Gambar 1.2 dan Gambar 1.3 menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra OPD. Kepala Daerah

Kepala SKPD

Visi/Misi

Visi/Misi

Tujuan/ Sasaran

Tujuan/ Sasaran

Program Pembangunan Daerah Program Prioritas

Program/Kegiatan Prioritas

Program Penyelengaraan Urusan Pem.Daerah Program Prioritas

RPJMD

Visi/misi SKPD dibuat untuk secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala Daerah Program Pembangunan Daerah berisi program-program prioritas terpilih yang menjadi “top priority” untuk mewujudkan visi/misi Kepala Daerah (RPJMD)

RENSTRA SKPD

Gambar 1.2 : Hubungan antara RPJMD dengan Renstra OPD (Permendagri 54/2010) Rencana Strategis Tahun 2014-2018

I-2

Gambar 1.3 : Hubungan Muatan RPJMD dengan Renstra OPD (Permendagri 54/2010)

Dengan mengingat bahwa program pembangunan harus sinergis, dan terkoordinasi, RPJMD tidak bisa bisa lepas dari RPJM Nasional. Keterkaitan antara RPJM Nasional, RPJMD dan Renstra OPD bisa dilihat pada Gambar 1.4

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH RPJMD 5 Tahun

RPJM 5 Tahun

RENSTRA OPD 5 Tahun

RENJA OPD 1 Tahun

RKPD 1 Tahun

RKP 1 Tahun

Gambar 1.4 : Hubungan antara RPJMN, RPJMD, dan Renstra OPD

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPJMD sejalan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi. 1.2 LANDASAN HUKUM Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka meliputi : Rencana Strategis Tahun 2014-2018

I-3

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 5. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentralisasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); Rencana Strategis Tahun 2014-2018

I-4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

KLHS

dalam

Penyusunan

atau

Evaluasi

Rencana

Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Rencana Strategis Tahun 2014-2018

I-5

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Maksud penyusunan Renstra Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, dan bidang perumahan sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. 1.3.2 Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 disusun dengan tujuan untuk : a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2014-2018; b. Menetapkan program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2014-2018. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Rencana Strategis Tahun 2014-2018

I-6

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD 2.2 Sumber Daya OPD 2.3 Kinerja Pelayanan OPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi OPD 4.2 Tujuan dan Sasaran OPD Jangka Menengah OPD 4.3 Strategi dan Kebijakan OPD BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP LAMPIRAN – LAMPIRAN


I-7

Susunan penulisan Renstra Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 dimulai dengan latar belakang, landasan hukum serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra OPD, gambaran terkait pelayanan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka, pemaparan tentang isu strategis, kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan; visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka; strategi dan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur; serta program dan kegiatan prioritas disertai dengan pagu indikatif.


I-8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD 2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan penataan ruang, terdapat urusan yang akan dilaksanakan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk bidang Bina Marga, bidang Penataan Ruang, dan bidang Perumahan. Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007

tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi sebagaimana telah diatur sebagai berikut : a. Urusan Perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari sub bidang pembiayaan, perumahan formal, perumahan swadaya, pengembangan kawasan dan pembinaan hukum, peraturan perundang - undangan dan pertanahan, urusan wajib melekat pada urusan dalam skala provinsi; b. Urusan Penataan Ruang, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan, urusan wajib melekat pada urusan dalam skala provinsi; c. Urusan Pekerjaan Umum, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari bidang bina marga, cipta karya (perkotaan dan perdesaan, air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan) dan jasa konstruksi.

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

Tugas Pokok Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka adalah “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum meliputi Bina Marga, Tata Ruang dan Bangunan, Permukiman dan Prasarana Lingkungan, di bidang

perumahan, dan di

bidang tata ruang”. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


II - 1

a. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang pekerjaan umum meliputi bina marga, tata ruang dan bangunan, permukiman dan prasarana lingkungan, bidang perumahan dan bidang tata ruang; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum meliputi bina marga, tata ruang dan bangunan, permukiman dan prasarana lingkungan, bidang perumahan dan bidang tata ruang; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum meliputi bina marga, tata ruang dan bangunan, permukiman dan prasarana lingkungan, bidang perumahan dan bidang tata ruang; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. c. Bidang Bina Marga, membawahkan : 1. Seksi Jalan; 2. Seksi Jembatan. d. Bidang Tata Ruang dan Bangunan, membawahkan : 1. Seksi Tata Ruang; 2. Seksi Seksi Bangunan dan Jasa Konstruksi. e. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan : 1. Seksi Perumahan; 2. Seksi Permukiman dan Prasarana Lingkungan. f.

UPTD

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka sebagaimana susunan organisasi dapat dilihat sebagaimana Gambar 2.1 dibawah ini.:


II - 2

Gambar 2.1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas BMCK (Perda No. 10 Tahun 2009) Adapun Peran Dinas Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi : a. Bidang penataan ruang, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun merencanakan tata ruang skala kabupaten, serta melakukan pemanfaatan dan pengendalian

atas

rencana

tata

ruang

yang

menjadi

tugas

Pemerintah

Kabupaten Majalengka; b. Bidang kebinamargaan bertanggungjawab untuk melaksanaan pengelolaan jalan dan jembatan yang berstatus Jalan Desa, Jalan Lingkungan, Jalan Kabupaten dan Jembatan, baik yang terkait pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan dari jaringan jalan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka; c. Bidang keciptakaryaan melaksanakan tugas penyediaan infrastruktur dasar (basic infrastructure) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan ini meliputi: (1) Permukiman, (2) Air Minum, (3) Air Limbah, (4) Drainase, dan (5) Penataan Bangunan dan Lingkungan. Khusus bidang Cipta Karya, pada prinsipnya hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan

pada

bidang

ini

merupakan

tanggungjawab

pemerintah

kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang

Pemerintahan

Daerah,

dalam

upaya

pencapaian

sasaran

pembangunan serta Standar Pelayanan Minimum (SPM); Rencana Strategis Tahun 2014-2018

II - 3

d. Bidang Jasa Konstruksi, kewenangan lebih terfokus pada sub bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi; e. Bidang Perumahan, mempunyai peran untuk memfasilitasi pembiayaan perumahan, melakukan pembinaan perumahan formal dan swadaya, mengembangkan kawasan, mengembangkan kompetensi pelaku pembangunan perumahan dan peran serta masyarakat.

2.2 SUMBER DAYA OPD 2.2.1 Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka per tanggal 1 Januari 2014 ada 236 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan, Pendidikan, dan Gender sebagaimana ditunjukan dalam Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 dibawah ini : Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan Jumlah SDM

Golongan

a

b

c

d

Jumlah

IV

1

2

-

-

3

III

18

49

20

8

95

II

63

44

12

6

125

I

-

6

5

2

13

JUMLAH

82

101

37

16

236

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Golongan

Jumlah Pegawai Dengan Pendidikan S2

S1

DIV

SM

SLTA

SMP

SD

Jumlah

IV

1

2

-

-

-

-

-

3

III

5

35

-

2

53

-

-

95

II

-

-

-

3

95

11

16

125

I

-

-

-

-

-

7

6

13

JUMLAH

6

37

-

5

148

18

22

236


II - 4

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Golongan

Jumlah Pegawai Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

IV

3

-

3

III

81

14

95

II

108

17

125

I

13

-

13

JUMLAH

205

31

236

2.2.2 Aset Yang DIkelola Aset yang dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka per 1 Januari 2014 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, berupa kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset terlihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Aset Yang Dikelola Oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya No

Jenis Sarana / Prasarana

Jumlah 25.431,00 M2

1

Tanah Bangunan

2

Tanah Jalan

3

Bangunan Gedung Kantor

11 Unit

4

Mesin Gilas / Tandem Roller

15 Unit

5

Mesin Gilas / Vibration Roller

5 Unit

6

Wheel Excavator

2 Unit

7

Wheel Loader

1 Unit

8

Baby Roller

1 Unit

9

Dump Truck

1 Unit

10

Stamper Kodok

2 Unit

11

Stamper Kuda

8 Unit

4.439.348,21 M2


II - 5

No

Jenis Sarana / Prasarana

Jumlah

12

Genzet

1 Unit

13

Portable Compresor

1 Unit

14

Kendaraan Roda 4

14 Unit

15

Kendaraan Roda 3

7 Unit

16

Kendaraan Roda 2

29 Unit

17

Gerobak

36 Unit

18

Alat Ukur & Alat Bengkel

66 Unit

19

AC (Air Conditioner)

32 Unit

20

Komputer PC

64 Unit

21

Komputer Notebook

22 Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN OPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka

berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Ada 17 indikator kinerja yang diterapkan dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013, sedangkan dalam pelaksanaan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun 2009-2013 terdapat 30 Indikator Kinerja, ada indikator yang berhenti sebelum berakhirnya RPJMD 2009–2013, ada pula yang tambah, dan ada pula yag menerus, berdasarkan kebutuhan saat itu, adapun Indikator awal yang tertuang dalam RPJMD 2009–2013 seperti diperlihatkan pada Tabel 2.5, sedangkan Pencapaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sesuai indikator perubahan diperlihatkan pada Tabel 2.6.


II - 6

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Dinas BMCK yang Tertuang Dalam RPJMD Tahun 2009-2013 No

Indikator

Target

Satuan 2009

2010

2011

2012

2013

2,50

8,70

10,00

10,00

6,00

1

Pembangunan, pengembangan dan penyediaan lahan untuk jalan

Km

2

Pemeliharaan jalan kabupaten, kota dan poros desa

Km

3

Pemeliharaan jembatan

Buah

19

27

25

25

23

4

Pengadaan aspal

Drum

-

2.400

1.600

1.500

1.500

5

Pengadaan bronjong kawat

-

1.000

1.000

1.000

1.000

6

Pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium

Paket

-

1

1

1

1

7

Rumah tidak layak huni

Unit

360

360

630

630

630

8

Sarana air bersih perdesaan

Jiwa

9

Sarana air bersih perkotaan

Unit

3

7

5

4

5

10

Drainase lingkungan

Km

-

36,00

36,00

38,00

40,99

11

MCK

KK

400

800

800

1.000

1.000

12

Jalan lingkungan

Km

-

150,00 145,00 149,00 155,46

13

Jalan setapak

Km

-

106,30

15,75

15,75

15,75

14

RDTR, RTRK, dan RTBL

Paket

6

7

5

5

5

15

Pemetaan wilayah skala 1 : 1.000

Kec

-

13

13

-

-

16

Penyusunan DED dan dokumen teknis perencanaan

Paket

-

13

6

4

10

17

Bangunan pemerintah dan olahraga

Unit

4

22

6

5

3

116,76 173,68 178,31 172,60 177,70

12.000 15.410 24.650 31.890 39.130


II - 7

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013

No

Rasio Capaian Tahun ke Th. 2 Th. 3 Th. 4 (%) (%) (%) (18) (19) (20)

Target SPM

Target IKK

Target RPJMD

Th. 1

Th. 2

Th. 3

Th. 4

Th. 5

Th. 1

Th. 2

Th. 3

Th. 4

Th. 5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Th. 1 (%) (17)

Km

-

-

37,20

2,50

8,70

10,00

10,00

6,00

6,45

-

6,45

-

-

258,00

-

65,00

-

-

Km

-

-

819,05

116,77

173,68

178,31

172,60

177,70

191,73

218,81

137,99

367,55

267,32

164,20

125,98

77,39

212,95

150,44

Buah

-

-

119

19

27

25

25

23

15

26

49

97

55

78,95

96,30

196,00

388,00

239,13

Drum

-

-

7.000

-

2.400

1.600

1.500

-

-

-

1.092

960

925

-

-

68,25

64,00

61,67

3

Pembangunan, pengembangan dan penyediaan lahan untuk jalan Pemeliharaan jalan kabupaten, kota dan poros desa Pemeliharaan jembatan

4

Pengadaan aspal

2

Realisasi Capaian Tahun ke

Satuan

(1) 1

Target Renstra OPD Tahun ke

Indikator Kinerja

Th. 5 (%) (21)

Buah

-

-

4.000

-

1.000

1.000

1.000

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Paket

-

-

4

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

7

Pengadaan bronjong kawat Pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium Rumah tidak layak huni

Unit

-

-

2.610

360

360

630

630

630

382

465

939

845

350

106,11

129,17

149,05

134,13

55,56

8


Jiwa

-

-

123.080

12.000

15.410

24.650

31.890

39.130

3.000

5.500

3.000

4.500

4.550

25,00

35,69

12,17

14,11

11,63

9


Unit

-

-

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Drainase lingkungan

Km

-

-

150,99

-

36,00

36,00

38,00

40,99

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

11

MCK

KK

-

-

4.000

141

281

281

352

352

440

-

-

53

80

311,32

-

-

15,15

22,73

12

Jalan lingkungan

Km

-

-

599,46

-

-

145,75

149,00

155,46

8,80

4,47

3,85

42,70

90,35

100

100

2,64

28,66

58,12

13

Jalan setapak

Km

-

-

153,55

-

106,30

15,75

15,75

15,75

79,30

106,61

65,43

-

-

100

100,29

416,57

-

-

14


Paket

-

-

28

6

7

5

5

5

3

4

4

-

10

50,00

57,14

80,00

-

200

15


Kec

-

-

26

-

13

13

-

-

-

-

1

-

-

-

-

7,69

-

-

5 6


II - 8

No (1) 16

17 18 19

20

21

22 23 24 25

26

27

28




Indikator Kinerja

Satuan

Target SPM

Target IKK

Target RPJMD

Th. 1

Th. 2

Th. 3

Th. 4

Th. 5

Th. 1

Th. 2

Th. 3

Th. 4

Th. 5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Th. 1 (%) (17)

Paket

-

-

33

-

13

6

4

10

-

-

-

7

14

-

-

-

175,00

140,00

Unit

-

-

40

4

22

6

5

3

5

5

5

6

-

125,00

22,73

83,33

120,00

47,50

Kec

-

-

-

-

10

7

5

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Paket

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

Bulan

-

-

-

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100

100

100

100

100

Paket

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

Orang

-

-

-

-

50

50

50

50

-

50

-

-

-

-

100

-

-

-

Paket

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Orang

-

-

-

-

25

25

25

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Paket

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kec

-

-

-

-

10

20

26

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bang.

-

-

-

-

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bang

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyusunan DED dan dokumen teknis perencanaan Bangunan pemerintah dan olahraga Perda tata ruang Kelacaran dan pelayanan kegiatan pada dinas Pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan gedung kantor Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sosialisasi jasa konstruksi Pendataan jasa konstruksi Peningkatan SDM bidang jasa konstruksi Pengawasan dan pengendalian jasa konstruksi Penyusunan laporan berkala pantauan aplikasi peraturan tata ruang Penyusunan database bangunan pemerintahan Identifikasi dan penyusunan database bangunan cagar


II - 9

Th. 5 (%) (21)

No (1) 29

30




Indikator Kinerja

Satuan

Target SPM

Target IKK

Target RPJMD

Th. 1

Th. 2

Th. 3

Th. 4

Th. 5

Th. 1

Th. 2

Th. 3

Th. 4

Th. 5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Th. 1 (%) (17)

Buku

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Unit

-

-

-

-

10

10

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyusunan pedoman standar kelayakan bangunan gedung Sertifikasi bangunan laik fungsi

Majalengka, 2014 Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka

AGUS TAMIM, ST, M.Si NIP. 19661109 199703 1 001


II - 10

Th. 5 (%) (21)

Berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 76 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Majalengka sebanyak 451 ruas dengan panjang 1.222,72 Km, adapun rinciannya sebagai berikut : 1) Jalan Kabupaten sebanyak 125 ruas dengan panjang 715,60 Km; 2) Jalan Desa sebanyak 165 ruas dengan panjang 337,88 Km; 3) Jalan Perkotaan sebanyak 161 ruas dengan panjang 169,24 Km.

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 03/PRT/M/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan Sebagai Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, bahwa penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten/kota dan jalan desa dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Bupati/Walikota. Maka seiring dengan perkembangan wilayah saat ini dan dengan adanya peningkatan status jalan dari jalan desa menjadi jalan kabupaten dan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, maka Keputusan Bupati Nomor 76 Tahun 2008 perlu disesuaikan. Infrastruktur bidang Cipta Karya yang mencakup sub bidang air minum, sanitasi, drainase, pengembangan permukiman, dan penataan bangunan dan lingkungan menunjukkan pula kondisi yang beragam. Untuk sub bidang air minum, dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari Undang-Undang

Nomor

7

Tahun

2004

tentang

Sumber

Daya

Air.

Dalam

pelaksanaannya telah dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistem penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah memiliki rujukan strategis yang jelas. Secara total target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Prosentase cakupan pelayanan air minum perkotaan dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013 ditargetkan sebanyak 24 Unit sedangkan perdesaan sebanyak 123.080 Jiwa. Pada akhir tahun 2013 pelayanan air minum perkotaan baru mencapai 36,70% dan perdesaan 45,30% sehingga cakupan pelayanan air minum perpipaan di Kabupaten Majalengka baru tercapai 82,00%.


II - 12

Dalam penanganan air limbah secara nasional berdasarkan Laporan MDGs, pada tahun 2007 akses sanitasi layak nasional mencapai 69,30%. Ini berarti bahwa angka tersebut telah melampaui target Millennium Development Goals (MDGs) sebesar 65,50% pada tahun 2015. Saat ini 77,15% penduduk nasional sudah memiliki akses terhadap prasarana dan sarana sanitasi (90,50% di perkotaan dan 67,00% di perdesaan). Prosentase aksesibilitas jumlah keluarga terhadap sarana sanitasi dasar telah meningkat dari 77,50% pada tahun 2004 menjadi 81,80% pada tahun 2007 di kawasan perkotaan. Sementara untuk kawasan perdesaan, jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat dari 52,20% pada tahun 2004 menjadi 60% pada tahun 2007. Namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja, belum pada akses fasilitas sanitasi yang berkualitas dengan kriteria fasilitas tersebut masih berfungsi dengan baik, digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan sesuai dengan standar kesehatan maupun standar teknis yang telah ditetapkan. Tercatat dari data tahun 2007, banyaknya rumah tangga yang menggunakan tangki septik (praktek pembuangan tinja aman) sebesar 49,13%, yaitu 71,06% di perkotaan dan 32,47% di perdesaan. Sedangkan sisanya 50,86% rumah tangga melakukan praktik pembuangan tinja tidak aman (di kolam / sawah, sungai / danau / laut, lubang tanah, pantai / kebun) dengan prosentase di perkotaan 28,93% dan di perdesaan mencapai 67,54%. Penduduk Kabupaten Majalengka yang terlayani sanitasi layak sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 71,95% (dengan jumlah rumah tangga bersanitasi sebanyak 251.169 KK). Cakupan pelayanan air limbah terpusat yang melayani Kawasan Perkotaan sampai dengan tahun 2013 telah dapat menjangkau sebanyak 17.967 sambungan rumah (SR). Untuk penanganan bangunan gedung dan lingkungan, telah diupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi / diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan. Revitalisasi/penataan bangunan dan lingkungan dilakukan melalui tahapan penyusunan regulasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada kawasan perkotaan

yang

bertujuan

untuk

menata

sekaligus

memperkuat

eksistensi

kawasan tersebut. Selain itu, sejumlah peraturan mengenai bangunan gedung dan penataan lingkungan telah berhasil diselesaikan, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Disamping itu telah diterbitkan pula berbagai NSPK untuk bangunan gedung yang meliputi: (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Rencana Strategis Tahun 2014-2018

II - 13

29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; dan (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung. Di sisi lain sampai saat ini tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan serius. Diperkirakan sampai dengan tahun 2020, rata-rata setiap tahun terdapat 400 unit rumah yang perlu difasilitasi. Sementera itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru rata rata sekitar 5.200 unit rumah. Terdapat backlog pembangunan perumahan yang terus meningkat dari 32.000 unit rumah pada tahun 2005 menjadi sebesar 4.500 unit rumah pada akhir tahun 2008. Upaya mengatasi penurunan backlog (rumah layak huni) yang dimiliki oleh masyarakat melalui beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mengatasi masalah perumahan adalah sebagai berikut: 1) Pembangunan Rumah Sederhana Sehat; 2) Pengembangan Perumahan Swadaya. Upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mengatasi permasalahan penyediaan perumahan dilakukan melalui Pembangunan Rumah Sederhana Sehat, Pengembangan Perumahan Swadaya, dan pembangunan rumah formal melalui pengembang. Namun upaya ini berjalan lambat karena ada beberapa kendala yang dihadapi. Dalam rangka memberdayakan masyarakat dari sisi penyediaan rumah yang layak huni, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dengan pemberian bantuan stimulan. Sampai dengan Tahun 2012, jumlah prosentase rumah tidak layak huni terhadap keseluruhan jumlah rumah sebesar 2,17%. Sebagai upaya mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pemenuhan akan rumah, maka pemerintah provinsi dan pusat setiap tahun memfasilitasi dengan memberikan bantuan stimulan untuk pembangunan rumah tidak layak huni. Sementara itu, pada akhir tahun 2014 diperkirakan lebih dari separuh penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan sebagai akibat laju urbanisasi yang mencapai 4,4% per tahun dan secara terus menerus telah melahirkan dynamic phenomenon of Rencana Strategis Tahun 2014-2018

II - 14

urbanization. Proses ini berakibat pada semakin besarnya suatu kawasan perkotaan, baik dalam hal jumlah penduduk maupun besaran wilayah. Di sisi lain seiring dengan otonomi daerah (kota) yang semakin menguat membawa dampak pula pada “egoisme kedaerahan” yang semakin tinggi dan disertai kekuatan-kekuatan pasar (swasta) yang terus memperlihatkan dominasinya sehingga membawa dampak pada kecenderungan perkembangan dan pola penyebaran permukiman yang semakin sulit diantisipasi. Pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan merupakan bagian dari potensi kewilayahan dimana kawasan tersebut berada. Pengembangan kawasan agropolitan / minapolitan yang merupakan penguatan sentra-sentra produksi pertanian / perikanan yang berbasiskan kekuatan internal, akan mampu berperan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai daya kompetensi inter dan intra regional. Selama periode pelaksanaan pembangunan tahun 2009–2013 sejumlah hasil penting dalam bidang penataan ruang telah dicapai, antara lain dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), serta diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Namun demikian, kondisi pada bidang penataan ruang yang ditemui sampai saat ini masih cukup memprihatinkan, khususnya dalam pelaksanaan pemanfaatan Rencana Tata Ruang (RTR). Hal ini mengingat masih sering terjadinya pembangunan pada suatu wilayah tanpa mengikuti RTR. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Kegiatan pembangunan saat ini masih

lebih

fokus

pada

perencanaan,

sehingga

terjadi

inkonsistensi

dengan

pelaksanaan pemanfaatan ruang akibat lemahnya pengendalian dan penegakan hukum di bidang penataan ruang. Berdasarkan Status Penyusunan RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota sampai dengan Bulan Oktober 2009, saat ini dari 530 wilayah provinsi, kabupaten dan kota yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk melakukan penyesuaian RTRW-nya. Di bidang jasa konstruksi saat ini masih dihadapi permasalahan-permasalahan klasik seputar lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terlihat mutu konstruksi yang belum sesuai standar. Sementara pembinaan jasa konstruksi yang selama ini berjalan ditengarai lebih menjadi bagian dari tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan belum menjadi tanggung Rencana Strategis Tahun 2014-2018

II - 15

jawab semua pihak. Asosiasi konstruksi juga masih lebih cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan politis, sementara forum jasa konstruksi belum intens dan kurang maksimal melakukan pembinaan. Di sisi lain Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi masih menghadapi permasalahan pada proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga langsung atau tidak langsung menyebabkan tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi masih jauh dari cukup. Pasar jasa konstruksi nasional masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara supply dan demand. Oleh karena itu perlu upaya pembinaan perusahaan jasa konstruksi melalui penerapan kualifikasi atau persyaratan dalam pendirian badan usaha jasa konstruksi. Praktik-praktik KKN dalam industri konstruksi masih terlihat dalam perilaku bisnis jasa konstruksi. Kondisi ini telah membuat persaingan di industri konstruksi bukan berdasarkan kompetensi tetapi lebih mengedepankan upaya - upaya negosiasi atau lobby. Globalisasi bisnis konstruksi merupakan suatu keniscayaan. Liberalisasi perdagangan jasa konstruksi merupakan sesuatu yang telah terjadi. Indonesia sebagai negara anggota WTO akan dihadapkan pada tekanan untuk membuka pasar konstruksi domestik. Otonomi

Daerah

sebagai

instrumen

desentralisasi

akan

menjadi

pendorong

perdagangan sektor konstruksi nasional untuk berkembang akibat kebijakan penanaman modal langsung ke daerah. Adapun pada sisi manajemen, yang juga tidak kalah penting perannya dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, kondisi saat ini yang masih dirasakan adalah belum fokus dan berjalannya fungsi-fungsi manajerial secara optimal. Kondisi mencolok yang paling terasa adalah implementasi fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang dan UPTD yang menjadi kewenangan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka yang masih lemah termasuk dengan sektor pembangunan lainnya. Selain itu dimensi penyelenggaraan infrastruktur yang berkelanjutan termasuk aspek pemanfaatan teknologi dan aspek pengelolaan yang memperhitungkan risiko kegagalan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan prima bagi masyarakat juga belum cukup mendapat perhatian. Kondisi manajerial tersebut diperlemah pula oleh sistem pengendalian internal dan belum sepenuhnya aparat pelaksana patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.


II - 16

2.1 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD Selanjutnya tantangan dan peluang masing-masing bidang urusan penataan ruang, pekerjaan umum, dan perumahan diuraikan dibawah ini. 2.4.1

Tantangan dan Peluang Pembangunan Bidang Penataan Ruang Tantangan Pembangunan Bidang Penataan Ruang, meliputi :

1) Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan, khususnya terkait akan dibangunnya BIJB dan Kertajati Aero City; 2) Meningkatkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan; 3) Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku; 4) Meningkatkan

kepastian

hukum

dan

koordinasi

dalam

pengendalian

pemanfaatan ruang; 5) Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang. 2.4.2

Tantangan dan Peluang Pembangunan Bidang ke Bina Marga-an Tantangan Pembangunan Bidang ke Bina Marga-an, meliputi :

1) Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik daerah dan nasional.; 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia; 3) Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada; 4) Menjaga

keseimbangan

pembangunan

antar

wilayah

terutama

percepatan

pembangunan Kawasan BIJB dan Kawasan Kertajati Aerocity dan percepatan pembangunan Jaringan Jalan Outer Ring Road;


II - 17

5) Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet; 6) Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global; 7) Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan jalan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan; 8) Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan subbidang jalan, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya. 2.4.3

Tantangan dan Peluang Pembangunan Bidang ke Kecipta Karyaan Tantangan Pembangunan Bidang ke Kecipta Karyaan, meliputi :

1) Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi; 2) Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis; 3) Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan; 4) Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum; 5) Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum; 6) Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan; 7) Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kekumuhan dan banjir; 8) Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global; 9) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman;


II - 18

10) Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan subbidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya; 2.4.4

Tantangan dan Peluang Bidang Jasa Konstruksi Tantangan pembangunan di bidang Jasa Konstruksi, meliputi :

1) Pembinaan jasa konstruksi yang selama ini berjalan ditengarai dan dipersepsikan lebih menjadi bagian dari tugas Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka semata dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak; 2) Asosiasi konstruksi juga masih lebih cenderung mengutamakan kepentingankepentingan politis, sementara forum jasa konstruksi belum intens dan kurang maksimal melakukan pembinaan; 3) Memperkuat pasar konstruksi dan meningkatkan profesionalisme industri konstruksi, termasuk perlunya memperkuat para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah antara lain karena lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi. 4) Masih adanya mutu konstruksi yang belum sesuai standar; 5) Masih kurangnya tenaga terampil dan tenaga ahli di bidang konstruksi; 6) Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan subbidang jasa konstruksi, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya. 2.4.5

Tantangan dan Peluang Pembangunan Bidang Perumahan Tantangan pembangunan di Bidang Perumahan, meliputi :

1) Memenuhi

backlog perumahan sebagai akibat dari terjadinya penambahan

kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru; 2) Adanya pembangunan lingkungan perumahan yang sering tidak tuntas; 3) Meningkatkan

Iklim

yang

Kondusif

dalam

Pembangunan

Perumahan

dan

Permukiman; 4) Meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat,

kelembagaan

dan

para

pelaku

pembangunan perumahan dan permukiman; 5) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman; 6) Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perumahan dan permukiman melalui penerapan teknologi tepat guna dalam rangka mendorong pemanfaatan bahan dan Rencana Strategis Tahun 2014-2018

II - 19

produksi

bahan

bangunan

lokal

yang

murah

serta

konstruksi

bangunan

tahan gempa; 7) Mendorong pengembangan sarana dan prasarana permukiman untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat; 8) Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat. 2.4.6

Tantangan dan Peluang Sekretariat Tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat Dinas Bina Marga dan Cipta Karya,

diantaranya adalah : 1) Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat membutuhkan SDM yang handal; 2) Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan; 3) Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastuktur pekerjaan umum antar tingkatan pemerintahan dan antar pelaku pembangunan; 4) Penyelenggaraan good governance yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat

yang

semakin

tinggi

terhadap

transparansi

dan

akuntabilitas

pelaksanaan pembangunan; 5) Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan peran ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula lebih dominan sebagai operator regulator menjadi dominan regulator fasilitator.


II - 20

Tabel 2.8 Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD terhadap Sasaran Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L Sasaran pada Renstra OPD Provinsi (4)

No

Indikator Kinerja

Capaian Sasaran Renstra OPD

Sasaran pada Renstra K/L

(1)

(2)

(3)

1

Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan pedoman/arahan tentang penataan ruang sesuai dengan peruntukan dan fungsi ruang.

Menjaga Implementasi pembangunan agar terencana sesuai dengan penataan ruang

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN

2

Peningkatan pengawasan penyediaan dan pengelolaan gedung negara dan fasiltas umum sesuai dengan pedoman dan spesifikasi pembangunan gedung Negara

Terencana dan terawasinya penyediaan gedung negara dan fasilitas umum sesuai dengan pedoman dan spesifikasi pembangunan Gedung Negara.

Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi

3

Peningkatan kompetensi penyedia jasa konstruksi di lingkungan Kabupaten Majalengka melalui pembinaan, pendidikan legal, formal, dan pelatihan teknis di bidang ke PU-an

Meningkatnya kompetensi penyedia jasa konstruksi di lingkungan Kabupaten Majalengka melalui pembinaan, pendidikan legal, formal, dan pelatihan teknis ke PU-an

Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi

(5)


II - 21

Sasaran pada Renstra OPD Provinsi (4)

No

Indikator Kinerja


Sasaran pada Renstra K/L

(1)

(2)

(3)

4

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan dan bangunan pelengkap lainnya dalam kondisi mantap

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan dan bangunan pelengkap lainnya.

Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peni ngkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa

5

Peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan, penyediaan air bersih, MCK, drainase lingkungan, jalan perkotaan dan perdesaan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan, penyediaan air bersih, MCK, drainase lingkungan, jalan perkotaan dan perdesaan.

- Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan;

(5)

- Terlaksana penataan dan pengelolaan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman; - Terlaksana penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 655 Ha dengan jumlah penduduk terfasilitasi sebanyak 130.000 jiwa


II - 22

No

Indikator Kinerja


(1)

(2)

(3)

Sasaran pada Renstra OPD Provinsi (4)

Sasaran pada Renstra K/L (5) - Terlaksana DAK Perumahan dan Permukiman berupa fasilitasi PSU kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 320.000 unit




II - 23

Tabel 2.9 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka No

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat Ini

(1) A. 1.

(2) Sistem Perkotaan Pengembangan PKW Kadipaten a. Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala Regional

(3)

2.

Pengembangan PKL Majalengka, Kertajati, Jatiwangi, Rajagaluh, Cikijing, Talaga a. Pengembangan Pusat Perbelanjaan Kegiatan Perdagangan dan Jasa dan Jasa meliputi Warung/ Kios, Pertokoan dan Pasar.

Kegiatan Perdagangan dan Jasa meliputi Warung/ Kios, Pertokoan dan Pasar.

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4)

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD (5)

Jumlah Fasilitas disesuaikan dengan Standar dan Jumlah Penduduk.

Fasilitas Ekonomi merupakan Komponen Penting bagi Kawasan Perkotaan, karena Menyangkut Pemenuhan Kebutuhan Sehari – hari serta Mata Pencaharian Masyarakat oleh karena itu OPD diKonsentrasikan untuk Pemenuhan Fasilitas Ekonomi tersebut baik Revitalisasi ataupun Pembuatan Baru.

Fasilitas Ekonomi merupakan Komponen Penting bagi Kawasan Perkotaan, karena Menyangkut Pemenuhan Kebutuhan Sehari – hari serta Mata Pencaharian Masyarakat oleh karena itu OPD diKonsentrasikan untuk Pemenuhan Fasilitas Ekonomi tersebut baik Revitalisasi ataupun Pembuatan Baru. b. Pengembangan Kantor– Perkantoran Pemerintah Skala Pengembangan Kawasan Perkantoran Pemerintah Sarana Pemerintahan Tingkat Kabupaten untuk kantorPemerintahan Skala Kabupaten merupakan Perkantoran ditujukan untuk Menyediakan Ruang bagi Kegiatan memberikan Pelayanan kepada Masyarakatyang Kabupaten Pemerintah sampai tingkat Kepemerintahan baik Pemerintah Tingkat ditunjang dengan Sarana dan Prasarana Gedung Kecamatan. Kelurahan, Kecamatan, Kota maupun Provinsi. Kantor yang Memadai dan Representatif oleh karena itu OPD diKonsentrasikan untuk Pemenuhan Sarana Perkantoran tersebut baik Revitalisasi ataupun Pembuatan Baru. 3. Pengembangan PPK Kasokandel, Leuwimunding, Palasah, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Sindangwangi, Sukahaji, Leumahsugih, Bantarujeg, Maja, Argapura, Banjaran a. Penyediaan Fasilitas Pasar Kegiatan Perdagangan meliputi Jumlah Fasilitas Pasar Kecamatan disesuaikan Fasilitas PasarKecamatan merupakan Komponen Kecamatan Pasar Kecamatan. dengan Standar PU. Penting bagi Kawasan Perkotaan, karena Menyangkut Pemenuhan Kebutuhan Sehari – hari serta Mata Pencaharian Masyarakat oleh karena itu OPD diKonsentrasikan untuk Pemenuhan Fasilitas Pasar tersebut baik Revitalisasi ataupun Pembuatan Baru. 4. Pengembangan PPL Sindang, Malausma, Cingambul a. Penyediaan Pasar Desa Kegiatan Perdagangan meliputi Jumlah Fasilitas Pasar Desa disesuaikan dengan Fasilitas PasarDesa merupakan Komponen Penting Pasar Desa. Standar dan Jumlah Penduduk. bagi Kawasan Perkotaan, karena Menyangkut Pemenuhan Kebutuhan Sehari – hari serta Mata Pencaharian Masyarakat oleh karena itu OPD diKonsentrasikan untuk Pemenuhan Fasilitas Pasar tersebut baik Revitalisasi ataupun Pembuatan Baru.

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD (6) Kadipaten

Jumlah Fasilitas disesuaikan dengan Standar dan Jumlah Penduduk.

Majalengka, Kertajati, Jatiwangi, Rajagaluh, Cikijing, Talaga

Kasokandel, Leuwimunding, Palasah, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Sindangwangi, Sukahaji, Leumahsugih, Bantarujeg, Maja, Argapura, Banjaran Sindang, Malausma, Cingambul


II - 24

No


(1) B. 1.

(2) Jaringan Jalan Nasional Pembangunan Jalan Bebas Hambatan

2.

Pemeliharaan Jalan Arteri Primer

C. 1.

Jaringan Jalan Provinsi Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer

Struktur Ruang Saat Ini (3) Membentuk Pola Jaringan Jalan yang Terhierarki agar Pola Pergerakan yang terjadi Mengikuti Pola Jaringan Jalan dan tidak terjadi Benturan Pergerakan Lalu Lintas Lokal dengan Lalu Lintas Regional.

Jaringan Jalan Arteri Primer saat ini perlu Peningkatan Kualitas dan Fungsi Jalan yang sudah ada.

Jaringan Jalan Kolektor Primer saat ini perlu Peningkatan Kualitas dan Fungsi Jalan yang sudah ada.



Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD (6)

 Pembangunan Jaringan Jalan Alternatif dari masing – masing Pusat Layanan (Seluruh Kecamatan) menuju Pusat Layanan Utama.  Mengembangkan Jaringan Jalan Bebas Hambatan yang akan menjadi Akses bagi Kegiatan – kegiatan yang akan dikembangkan melalui Pengembangan Embrio Jalan Eksisting maupun Membentuk Jaringan Jalan Baru dengan Meminimalisir Alih Fungsi Lahan Resapan Air untuk Menjaga Keseimbangan Lingkungan.  Jalan Bebas Hambatan dapat Difungsikan dan Diarahkan untuk Melayani Kebutuhan Pergerakan Lokal maupun Kebutuhan Pergerakan Lingkup Antar Kecamatan atau Antar Kabupaten.  Mengoptimalkan Nilai Guna Lahan dengan Memberikan Akses yang Memadai bagi Setiap Zona/Guna Lahan.  Mengoptimalkan Fungsi Jalan melalui Penataan Pemanfaatan Ruang di Sepanjang Jalan khususnya pada Jalan – Jalan Lama yang membentuk Struktur Ruang.

 Perencanaan Jalan Bebas Hambatan merupakan bagian dari Upaya untuk Meningkatkan Keterkaitan Antar Pusat Kegiatan dan Kemudahan Pergerakan Antar Kawasan, Mewujudkan Pelayanan Aksesibilitas yang merata di Seluruh Kecamatan dan Terintegrasi dengan Kabupaten Majalengka.  OPD diKonsentrasikan untuk Pemenuhan Sistem Jaringan Transportasi tersebut dengan Pembangunan Jaringan Jalan.

 Cikampek – Palimanan  Cileunyi – Sumedang –Dawuan

 Pemeliharaan Jalan Arteri Primer merupakan bagian dari Upaya untuk Meningkatkan Keterkaitan Antar Pusat Kegiatan dan Kemudahan Pergerakan Antar Kawasan, Mewujudkan Pelayanan Aksesibilitas yang merata di Seluruh Kecamatan dan Terintegrasi dengan Kabupaten Majalengka.  OPD diKonsentrasikan untuk Pemenuhan Sistem Jaringan Transportasi tersebut dengan Pemeliharaan Jaringan Jalan Arteri Primer.

 Ruas Jalan Batas Majalengka atau Cirebon – Jatiwangi  Jalan Raya Jatiwangi  Ruas Jalan Jatiwangi – Kadipaten  Jalan Raya Kadipaten  Ruas Jalan Batas Majalengka atau Cageur – Cikijing  Ruas Jalan Batas Majalengka atau Cipasung – Cikijing; dan  Jalan Raya Cikijing

 Mengoptimalkan Nilai Guna Lahan dengan Memberikan Akses yang Memadai bagi Setiap Zona/Guna Lahan.  Mengoptimalkan Fungsi Jalan melalui Penataan Pemanfaatan Ruang di Sepanjang Jalan khususnya pada Jalan – Jalan Lama yang membentuk Struktur Ruang.

 Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer merupakan bagian dari Upaya untuk Meningkatkan Keterkaitan Antar Pusat Kegiatan dan Kemudahan Pergerakan Antar Kawasan, Mewujudkan Pelayanan Aksesibilitas yang merata di Seluruh Kecamatan dan Terintegrasi dengan Kabupaten Majalengka.  OPD diKonsentrasikan untuk Pemenuhan Sistem Jaringan Transportasi tersebut dengan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer.

 Jalan KH. Abdul Halim  Ruas Jalan Majalengka – Talaga  Jalan Jend. A. Yani  Jalan Cipeucang  Ruas Jalan Talaga – Cikijing  Jalan Kasturi  Ruas Jalan Majalengka – Kadipaten  Jalan KH. Abdul Halim  Jalan Raya Majalengka


II - 25

No



(1)

(2)

(3)



Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD (6)  Ruas Jalan Kadipaten – Batas Majalengka atau Indramayu  Jalan Pasar Balong  Batas Majalengka atau Cirebon – Cigasong  Talaga – Batas Majalengka atau Sumedang; dan  Jalan Jend. Sudirman

D. 1.

Jaringan Jalan Kabupaten Penetapan Fungsi Ruas Kabupaten

Jalan

Membentuk sistem jaringan jalan di wilayah kabupaten yang terintegrasi dengan sistem transportasi nasional dan tata transportasi wilayah jawa barat.

 Menetapkan sistem jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder sebagai jalan kabupaten yang melayani kebutuhan pergerakan antar pusat kegiatan lokal dan antar pusat pusat kegiatan lingkungan, serta mendukung pergerakan transportasi wilayah dan nasional.  Mengoptimalkan fungsi jaringan jalan melalui penataan pemanfaatan ruang di sepanjang jalan kabupaten.

 Penetapan Fungsi Ruas Jalan Kabupatenmerupakan bagian dari Upaya untuk Meningkatkan Keterkaitan Antar Pusat Kegiatan dan Kemudahan Pergerakan Antar Kawasan, Mewujudkan Pelayanan Aksesibilitas yang merata di Seluruh Kecamatan dan Terintegrasi dengan Kabupaten Majalengka.  OPD diKonsentrasikan untuk Pemenuhan Sistem Jaringan Transportasi tersebut dengan Penetapan Fungsi Ruas Jalan Kabupaten berdasarkan Panjang (Km), Lebar (m) dan Status Jalan.

 Jalan yang akan dibangun  Jalan yang sudah termasuk pada jalan kabupaten dan jalan perkotaan  Jalan antar desa

2.

Peningkatan Konstruksi dan Dimensi Jaringan Jalan Kabupaten

Jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder saat ini perlu peningkatan nilai struktur dan fungsi jalan yang sudah ada.

 Mengoptimalkan fungsi jaringan jalan melalui pemeliharaan, peningkatan/rehabilitasi, dan pembangunan jalan pada kondisi pelayanan yang mantap bagi pengguna jalan.  Mengoptimalkan fungsi jaringan jalan kabupaten dalam struktur ruang wilayah yang menjadi akses bagi kegiatan - kegiatan pendukung perekonomian kabupaten.

 Peningkatan nilai struktur dan fungsi Jaringan Jalan Kabupaten merupakan bagian dari Upaya untuk Memberikan Kemudahan Pergerakan Antar Kawasan, Mewujudkan Pelayanan Aksesibilitas yang merata di Seluruh Kecamatan dan Terintegrasi dengan Kabupaten Majalengka.  OPD dikonsentrasikan untuk Pemenuhan Sistem Jaringan Transportasi tersebut dengan Meningkatkan Konstruksi dan Dimensi Jaringan Jalan Kabupatendengan Jenis Konstruksi Jalan yang harus dapat Mengantisipasi Beban Lalu Lintas Jalan.

 Ruas Jalan Dawuan – Majalengka  Ruas Jalan Munjul – Leuwiseeng  Ruas Jalan Babakanjawa – Pancurendang  Ruas Jalan Munjul – Ciandeu  Ruas Jalan Majalengka – Kulur  Ruas Jalan Sindangkasih – Cibodas  Ruas Jalan Tonjong – Cikasarung  Ruas Jalan Babakanjawa – Cibatu  Ruas Jalan Tajur – Kertabasuki  Ruas Jalan Simpeureum – Ciomas  Ruas Jalan Jatiwangi – Tonjong


II - 26

No



(1)

(2)

(3)



Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD (6)  Ruas Jalan Jatiwangi – Wanasalam  Ruas Jalan Loji – Ligung  Ruas Jalan Ciborelang – Palabuan  Ruas Jalan Gandu – Panongan  Ruas Jalan Kasokandel – Baribis  Ruas Jalan Sukahaji – Pinangraja  Ruas Jalan Ciborelang – Tegalaren  Ruas Jalan Gunungsari – Sukaraja  Ruas Jalan Baturuyuk – Balida  Ruas Jalan Pos – Cipinang  Ruas Jalan Palasah – Leuwimunding  Ruas Jalan Majasuka – Bantarwaru  Ruas Jalan SP. Sindanghaji – Buniwangi  Ruas Jalan Parakan – Sindanghaji  Ruas Jalan Rajagaluh – Leuwimunding  Ruas Jalan Parapatan – Leuwimunding  Ruas Jalan Parapatan – Budur  Ruas Jalan Heuleut – Weragati  Ruas Jalan Lame – Trajaya  Ruas Jalan Bongas – Bantarwaru  Ruas Jalan Rajagaluh – Garawastu  Ruas Jalan Rajawangi – Balagedog  Ruas Jalan Rajagaluh – Payung


II - 27

No



(1)

(2)

(3)



Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD (6)  Ruas Jalan Sindangwangi – Payung  Ruas Jalan Lengkongkulon – Jeurukleueut  Ruas Jalan Patuanan – Karangasem  Ruas Jalan Lojikobong – Cidenok  Ruas Jalan Bongas – Buniwangi  Ruas Jalan Leuwilaja – Ujungberung  Ruas Jalan Singawada – Babakankareo  Ruas Jalan Sindang Pano – Babakankareo  Ruas Jalan Rajagaluh – Singawada  Ruas Jalan SP. Sindangwangi – Ujungberung  Ruas Jalan Bantaragung – Padaherang  Ruas Jalan Panjalin – Cidenok  Ruas Jalan Garawangi – Karangasem  Ruas Jalan SP. Leuwimunding – Iser  Ruas Jalan Jatitujuh – Wanasalam  Ruas Jalan Wanasalam – Bantarwaru  Ruas Jalan Bantarwaru – Ampel  Ruas Jalan Jatitujuh – Sumber  Ruas Jalan Babakan – Palasah  Ruas Jalan Bantarjati – Sukajaya  Ruas Jalan Palasah – Maodin  Ruas Jalan Biyawak – Sukamulya


II - 28

No



(1)

(2)

(3)



Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD (6)  Ruas Jalan Beusi – Beber  Ruas Jalan Leuweunghapit – Kodasari  Ruas Jalan Kertasari – Karanganyar  Ruas Jalan Leuweunghapit – Kedungkencana  Ruas Jalan Cipaku – Pilangsari  Ruas Jalan Mekarjaya – Sanyere  Ruas Jalan Kertajati – Kertasari  Ruas Jalan Maodin – Sukajaya  Ruas Jalan Maja – Sukahaji  Ruas Jalan Maja – Garawastu  Ruas Jalan Tegalsari – Cibunut  Ruas Jalan Argalingga – Argamukti  Ruas Jalan Sadasari – Haurseah  Ruas Jalan Argamukti – Sangiang  Ruas Jalan Sukasari – Palasari  Ruas Jalan Cihaur – Haurgeulis  Ruas Jalan Cicalung – SP. Sindang  Ruas Jalan Banjaran – Anggrawati  Ruas Jalan Paniis – Haurseah SP. Paniis  Ruas Jalan Leubaklarang – Anggrawati  Ruas Jalan Anggrawati – Kulur  Ruas Jalan Asromo – Mekarwangi  Ruas Jalan Maja – Pasangrahan  Ruas Jalan Salagedang – Nangewer  Ruas Jalan SP. Salagedang – Sindang


II - 29

No



(1)

(2)

(3)



Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD (6)  Ruas Jalan Cikeusik – SP. Sindang  Ruas Jalan Pajajar – Payung  Ruas Jalan Talaga – Sukamantri  Ruas Jalan Talaga – Sangiang  Ruas Jalan Talagakulon – Sangiang  Ruas Jalan Cibodas – Candana  Ruas Jalan Wates – Sangiang  Ruas Jalan Banjaran – Sarangpeuteuy  Ruas Jalan Sindangpala – Sangiang  Ruas Jalan Cikijing – Cikondang – Cisoka  Ruas Jalan Cidulang – Citaman  Ruas Jalan Kasturi – Kancana  Ruas Jalan Cipulus – Gunungmanik  Ruas Jalan Banjaransari – Argasari  Ruas Jalan Maniis – Campaga  Ruas Jalan Rawa – Maniis  Ruas Jalan Cingambul – Cikondang  Ruas Jalan Cikondang – Kondangmekar  Ruas Jalan Cingambul – Nagarakembang  Ruas Jalan Bantarujeg – Malausma  Ruas Jalan Cimuncang – Malausma  Ruas Jalan Cigaleuh – Werasari  Ruas Jalan Tembong – Jaga  Ruas Jalan Padarek – Kalapadua


II - 30

No



(1)

(2)

(3)



Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD (6)  Ruas Jalan Haurgeulis – Cikidang  Ruas Jalan Salawangi – Lampuyang  Ruas Jalan SP. Cikidang – Gununglarang  Ruas Jalan Malausma – Babakan  Ruas Jalan Malausma – Walahir  Ruas Jalan Lemahputih – Cipasung  Ruas Jalan Cipasung – Malausma  Ruas Jalan Cipasung – Haurendeng  Ruas Jalan Pasirhanja – Lemahputih  Ruas Jalan SP. Sadawangi – Kepuh  Ruas Jalan SP.Leumahputih – Cibulan  Ruas Jalan Paying – Sadarehe  Ruas Jalan Badugjaya – Cikowoan  Ruas Jalan Cibodas – Cinunuk  Ruas Jalan Badugjaya – Cikowoan  Ruas Jalan Mekaewangi – Bantarmerak  Ruas Jalan Cikowoan – Kadut  Ruas Jalan Kadut – SP. Gn. Larang Tonggoh  Ruas Jalan Gn. Larang Tonggoh – Kubangsari  Ruas Jalan Kubangsari – Bantarmerak


II - 31

No (1) 3.

Rencana Struktur Ruang (2) Pembangunan Jaringan Jalan Baru

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) Pembangunan Jaringan Jalan dari masing – masing Pusat Layanan (Seluruh Kecamatan) menuju Pusat Layanan Utama. Mengembangkan Jaringan Jalan yang akan menjadi Akses bagi Kegiatan – kegiatan yang akan dikembangkan melalui Pengembangan Embrio Jalan Eksisting maupun Membentuk Jaringan Jalan Baru dengan Meminimalisir Alih Fungsi Lahan Resapan Air untuk Menjaga Keseimbangan Lingkungan. Jaringan Jalan Baru dapat Difungsikan dan Diarahkan untuk Melayani Kebutuhan Pergerakan Lokal maupun Kebutuhan Pergerakan Lingkup Antar Kecamatan atau Antar Kabupaten. Pelebaran Jalan dengan Peningkatan Konstruksi Jalan. Perbaikan dan Peningkatan Lapisan Aus untuk Memperbaiki Kekuatan Jalan. Pembuatan Bahu Jalan disertai dengan Pengaman Konstruksi seperti Sistem Drainase. Meningkatkan Perlengkapan Jalan berupa Rambu – rambu, Pagar Pengaman dan Marka Jalan. Peningkatan dan Pelebaran Jembatan.

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD (5)  Perencanaan Jaringan Jalan merupakan bagian dari Upaya untuk Meningkatkan Keterkaitan Antar Pusat Kegiatan dan Kemudahan Pergerakan Antar Kawasan, Mewujudkan Pelayanan Aksesibilitas yang merata di Seluruh Kecamatan dan Terintegrasi dengan Kabupaten Majalengka.  OPD diKonsentrasikan untuk Pemenuhan Sistem Jaringan Transportasi tersebut dengan Pembangunan Jaringan Jalan Baru.

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD (6)  Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Majalengka  Ruas Jalan Lingkar Selatan Kota Majalengka  Ruas Jalan Lingkar Luar Kadipaten;  Ruas Jalan Cipulus – Gunungsirah  Ruas Jalan Kondangmekar – Cimenga  Ruas Jalan By Pass Majalengka – Kadiapten – Kertajati

 Pelebaran Jalan untuk Mengantisipasi Perkembangan Lalu Lintas dan Menyeragamkan Lebar Jalan yang sama.  Penyeragaman Lebar Jembatan agar tidak terjadi Hambatan Arus Lalu Lintas serta untuk Meningkatkan Keamanan Penggunaan Jembatan.

Seluruh Kecamatan

 Konservasi dan Pendayagunaan Sumberdaya Air.  Pemanfaatan Daerah Irigasi.  Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Tanah sebagai Sumber Air Baku.  Pengoptimalan Sumber Mata Air.  Peningkatan dan Pemeliharaan Kualitas Kuantitas Produksi Sumber Air Baku.  Sistem Penyediaan Air Bersih Non Perpipaan dari Pemerintah maupun dengan Swadaya Murni dari Masyarakat.

 Sistem Penyediaan Air Bersih direncanakan untuk Memenuhi Kebutuhan Air Bersih suatu daerah yang dikategorikan sebagai Perkotaantermasuk di dalamnya bagian Daerah yang dikembangkan menjadi suatu Kawasan Tertentu dengan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih Dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Setempat.

        

Struktur Ruang Saat Ini (3) Membentuk Pola Jaringan Jalan yang Terhierarki agar Pola Pergerakan yang terjadi Mengikuti Pola Jaringan Jalan dan tidak terjadi Benturan Pergerakan Lalu Lintas Lokal dengan Lalu Lintas Regional.

 



4.

E. 1.

Peningkatan Jembatan

Melihat Kondisi Jalan yang ada, maka diperlukan Peningkatan dari Ruas – ruas Jalan untuk Mengantisipasi Transportasi di Wilayah Kabupaten Majalengka agar tercapai suatu Lingkungan Jalan yang Aman, Nyaman dan Memadai.

Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Penyediaan Air Bersih Non Perpipaan Sistem Jaringan Perpipaan Pemerintah dan Swadaya Murni diarahkan melayani Kebutuhan Masyarakat dalam Kawasan Perkotaan.

    

Kecamatan Argapura Kecamatan Banjaran Kecamatan Bantarujeg Kecamatan Malausma Kecamatan Leumahsugih Kecamatan Majalengka Kecamatan Talaga Kecamatan Cingambul; dan Kecamatan Leuwimunding


II - 32

No



(1) F. 1.

(2) (3) Sistem Prasarana Pengolahan Limbah Pengembangan Septic Tank Sistem Septik Tank dikembangkan untuk Penanganan Limbah Domestik (Limbah Manusia).

G. 1.

Sistem Prasarana Jaringan Drainase Penyusunan Masterplan Drainase

Aktivitas Sosial Ekonomi dan Kondisi Topografi yang Beragam seperti Kegiatan Perdesaan, Perkotaan, Pertanian, Industri, Permukiman Membutuhkan Sistem Drainase yang Beragam. Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sistem Drainase Wilayah pada Prinsipnya harus dapat Efisien sehingga Sistem Drainase yang dikembangkan adalah Sistem Kombinasi antara Jaringan Drainase Sistem Tertutup serta Jaringan Drainase Sistem Terbuka.




 Sistem Pelayanan Septik Tank Kolektif (Sistem Off – Site) dikembangkan pada Kawasan Perkantoran, Pendidikan, Pemerintahan dan Kawasan Komersil.  Sistem Septik Tank Individu (Sistem On – Site) dikembangkan pada Kawasan Perumahan Tipe Sedang dan Tipe Besar, sedangkan untuk Perumahan Tipe Kecil digunakan Sistem Pelayanan Septik Tank Individu ataupun Kolektif dengan Memperhatikan Kesepakatan dan Kemampuan dari Masyarakat.  Sistem Tercampur (yaitu Menyatukan Air Limbah dan Air Hujan dalam Satu Saluran) dikembangkan untuk Air Limbah dari Kegiatan Non Domestik dan Kegiatan Lainnya seperti Air Buangan dari Kamar Mandi, Tempat Cuci dan Hasil Kegiatan Kantor Lainnya, sedangkan untuk menutupi Kelemahan Sistem ini dapat diatasi dengan Membuat Saluran Terbuka dari Perkerasan dengan Campuran Kedap Air.

 Sistem Pengelolaan Air Limbah Perkotaan baik Setempat maupun Terpusat direncanakan untuk Memenuhi Kebutuhan Prasarana Sanitasi suatu Daerah yang dikategorikan sebagai Perkotaan, termasuk di dalamnya Bagian Daerah yang dikembangkan menjadi suatu Kawasan Tertentu dengan Pengelolaan Air Limbah yang dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah Setempat.

Seluruh Wilayah

 Sistem Jaringan Induk Drainase di Wilayah Ciayumajakuning secara umum akan tetap mengikuti Pola atau Kerangka Sistem Alamiah yang ada, pengaLiran dilakukan secara Gravitasi mengikuti Kondisi Topografi yang memiliki Kecenderungan Kemiringan ke Arah Timur.  Jaringan Drainase Sistem Tertutup sebagian besar dikembangkan di Pusat Pemerintahan dan Perkantoran, Pusat Kegiatan Komersial, Industri serta Jalan – jalan Utama Tertentu atau Daerah yang Mempunyai Lebar Jalan yang kecil.  Jaringan Drainase Sistem Terbuka sebagian besar dikembangkan di Lingkungan Permukiman dan di Sepanjang Jaringan Jalan.  Prioritaskan Pelayanan Drainase pada Kawasan Terbangun, Kawasan Rawan Genangan dan Memerlukan Penataan atau Perbaikan agar

 Sistem Jaringan Drainase Kota bertujuan untuk Mengatasi Masalah Pembuangan Air baik untuk Pengeringan Air Hujan yang Jatuh maupun untuk Pembuangan Air Limbah yang dihasilkan dari Rumah Tangga terutama untuk Limbah Cair dan Mengatasi Masalah Pembuangan Air Hujanke Badan Sungai.

Seluruh Wilayah


II - 33

No



(1)

(2)

(3)

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) dapat berfungsi secara maksimal.  Peningkatan PeranSerta Masyarakat dalam MemeliharaPrasarana Drainase, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Saluran.  Sistem Drainase Tertutup dan Terbuka dibangun pada Sebelah Kiri dan atau Kanan Jalan dengan Arah Pengaliran disesuaikan dengan Kondisi Topografi Setempat.  Penanganan Kawasan Rawan Banjir di Kecamatan Kertajati dan Jatitujuh.






II - 34

Tabel 2.10 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1) A.

(2) Kawasan Permukiman Permukiman Perkotaan Pengembangan dan Penataan Kawasan

(3)

1.

 Kawasan Permukiman Perkotaan Tumbuh dan Berkembang pada Daerah Pusat – pusat Kota baik Pusat Kota Kabupaten maupun Pusat Kota Kecamatan.  Kawasan Permukiman Perkotaan dikembangkan dengan Pola Linier dan Mengelompok Mengikuti Jaringan Jalan Utama.

2.

Penyusunan Masterplan Pengembangan Permukiman

Kawasan Peruntukan Permukiman meliputi Permukiman Perkotaan dan Permukiman Perdesaan

3.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Masterplan Permukiman

Kawasan Perumahan dengan Kepadatan Bangunan Rendah sampai Tinggi (Rumah Susun), Tipe Rumah Mewah sampai Sederhana Kavling Besar sampai Kecil


Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD (5)


 Mengembangkan Kawasan Permukiman Vertikal pada Kawasan Perkotaan dengan Intensitas Pemanfaatan Ruang Menengah hingga Tinggi.  Kawasan Perkotaan memiliki Karakteristik Intensitas Pemanfaatan Ruang Menengah hingga Tinggi mencakup Kawasan Perkotaan yang menjadi Kota Inti PKW.  Mengendalikan Kawasan Permukiman Horizontal pada Kawasan Perkotaan dengan Intensitas Pemanfaatan Ruang Menengah termasuk Kota Mandiri dan Kota Satelit; dan  Kawasan Perkotaan yang memiliki Karakteristik Intensitas Pemanfaatan Ruang Menengah mencakup Kawasan Perkotaan selain yang berfungsi sebagai Kota Inti PKW.  Menciptakan Aktivitas Sosial Ekonomi yang Harmonis dengan Seluruh Komponen Pengembangan Wilayah seperti Aktivitas Perdagangan dan Jasa, Industri, Pertanian dan Lain – lain. Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan termasuk seluruh Kegiatan yang membentuk Sistem Permukiman yaitu Unit Rumah – rumah beserta dengan Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum dan Infrastruktur Pendukungnya Bersamaan dengan Kegiatan Jasa dan Perdagangan  Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan termasuk seluruh Kegiatan yang membentuk Sistem Permukiman yaitu Unit Rumah – rumah beserta dengan Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum dan Infrastruktur Pendukungnya Bersamaan dengan Kegiatan Jasa dan Perdagangan

OPD diKonsentrasikan untuk Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman tersebut baik Revitalisasi, Rehabilitasi ataupun Pembangunan Kawasan Permukiman Baru.

PKW, PKL, PPK

OPD diKonsentrasikan untuk Pengembangan Kawasan Permukiman baik Revitalisasi, Rehabilitasi ataupun Pembangunan Kawasan Permukiman Baru yang Mengacu pada Dokumen Penyusunan Masterplan Pengembangan Permukiman.

PKW, PKL, PPK

OPD diKonsentrasikan untuk Monev Pelaksanaan Masterplan Permukiman dengan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman yang tidak sesuai dengan Aturan yang Berlaku.

PKW, PKL, PPK


II - 35

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)

4.

Pengendalian Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Baru

5.

Penataan dan Rehabilitasi Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh

6.

Peningkatan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Kawasan Perkotaan yang memiliki Karakteristik Intensitas Pemanfaatan Ruang Menengah hingga Tinggimencakup Kawasan Perkotaan yang menjadi Kota Inti PKW. Kawasan Permukiman Perkotaan dikembangkan dengan Pola Linier dan Mengelompok Mengikuti Jaringan Jalan Utama.

Kawasan Permukiman yang Mengembangkan Sistem Sanitasi yaitu Sistem Septik Tank Individu (Sistem On – Site) dan Sistem Tercampur.

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4)  Mengendalikan Kawasan Permukiman Horizontal pada Kawasan Perkotaan dengan Intensitas Pemanfaatan Ruang Menengah termasuk Kota Mandiri dan Kota Satelit. Mengendalikan Kawasan Permukiman Horizontal pada Kawasan Perkotaan dengan Intensitas Pemanfaatan Ruang Menengah termasuk Kota Mandiri dan Kota Satelit.  Menciptakan Aktivitas Sosial Ekonomi yang Harmonis dengan Seluruh Komponen Pengembangan Wilayah seperti Aktivitas Perdagangan dan Jasa, Industri, Pertanian dan Lain – lain.  Antar Kawasan dihubungkan oleh Aksesbilitas yang baiksesuai dengan Fungsi Pelayanan Kegiatannya.  Tidak menimbulkan Dampak Negatif terhadap Kualitas Lingkungan dan Kualitas Sumberdaya Air.  Melakukan Rehabilitasi, Revitalisasi, Peremajaan dan Relokasi.  Sistem Septik Tank Individu (Sistem On – Site) dikembangkan pada Kawasan Perumahan Tipe Sedang dan Tipe Besar, sedangkan untuk Perumahan Tipe Kecil digunakan Sistem Pelayanan Septik Tank Individu ataupun Kolektif dengan Memperhatikan Kesepakatan dan Kemampuan dari Masyarakat.  Sistem Tercampur (yaitu Menyatukan Air Limbah dan Air Hujan dalam Satu Saluran) dikembangkan untuk Air Limbah dari Kegiatan Non Domestik dan Kegiatan Lainnya seperti Air Buangan dari Kamar Mandi, Tempat Cuci dan Hasil Kegiatan Kantor Lainnya, sedangkan untuk menutupi Kelemahan Sistem ini dapat diatasi dengan Membuat Saluran Terbuka dari Perkerasan dengan Campuran Kedap Air.  Melakukan Rehabilitasi, Revitalisasi, Peremajaan dan Relokasi.



OPD diKonsentrasikan dengan Pengawasan dan Pengendalian Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Baru yang tidak sesuai dengan Aturan yang Berlaku.

PKW, PKL, PPK

OPD diKonsentrasikan untuk Melakukan Penataan dan Rehabilitasi Kawasan Permukiman Kumuh dengan Menyediakan Tempat Permukiman yang Sehat dan Aman serta Memberikan Lingkungan yang sesuai untuk Pengembangan Masyarakat dengan tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

PKW, PKL, PPK

 Sistem Pengelolaan Air Limbah Perkotaan baik Setempat maupun Terpusat direncanakan untuk Memenuhi Kebutuhan Prasarana Sanitasi suatu Daerah yang dikategorikan sebagai Perkotaan, termasuk di dalamnya Bagian Daerah yang dikembangkan menjadi suatu Kawasan Tertentu dengan Pengelolaan Air Limbah yang dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah Setempat.  Tidak menimbulkan Dampak Negatif terhadap Kualitas Lingkungan dan Kualitas Sumberdaya Air.

PKW, PKL, PPK


II - 36

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) Peningkatan Prasarana dan Sarana Penunjang seperti Rumah Sakit, Sekolah hingga Perguruan Tinggi, Perdagangan dan Jasa, Pelabuhan Udara, Pelabuhan Laut, Terminal Kargo, Terminal Bus, Parkir, Jaringan Utilitas yang baik serta Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Lainnya sesuai dengan Jumlah Penduduk dan Hirarki Kota (Metropolitan, Besar, Sedang, Kecil). Menciptakan Aktivitas Sosial Ekonomi (Perdagangan dan Jasa, Industri, Pertanian dan Lain – lain) yang Harmonis dengan seluruh Komponen Pengembangan Wilayah seperti dengan aktivitas. Peningkatan Prasarana dan Sarana Penunjang seperti Rumah Sakit, Sekolah hingga Perguruan Tinggi, Perdagangan dan Jasa, Pelabuhan Udara, Pelabuhan Laut, Terminal Kargo, Terminal Bus, Parkir, Jaringan Utilitas yang baik serta Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Lainnya sesuai dengan Jumlah Penduduk dan Hirarki Kota (Metropolitan, Besar, Sedang, Kecil). Aksesbilitas yang Lengkap (Jaringan Sistem Primer, Tol Sekunder dan Lokal) dengan Sistem Pelayanan Angkutan Jalan Raya, Jalan Rel, Angkutan Udara dan Angkutan Sungai). Antar Kawasan dihubungkan oleh Aksesbilitas yang baiksesuai dengan Fungsi Pelayanan Kegiatannya.

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD (5) OPD diKonsentrasikan untuk Melakukan Penataan dan Rehabilitasi Kawasan Permukiman dengan melengkapi Prasarana Lingkungan sesuai dengan Persyaratan Pembakuan Tata Lingkungan Tempat Tinggal atau Lingkungan Hunian.

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD (6) PKW, PKL, PPK

 OPD diKonsentrasikan untukMenyiapkan dan MelengkapiPrasarana Lingkungan sesuai dengan Persyaratan Pembakuan Tata Lingkungan Tempat Tinggal atau Lingkungan Hunian dan Pelayanan Lingkungan untuk Membangun Kavling Tanah Matang.  Kecamatan yang memiliki Lahan untuk Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman : Lahan yang tersedia untuk LISIBA ± 50 Ha dan Lahan untuk KASIBA ± 100 Ha.

PKW, PKL, PPK

Potensi untuk Pengembangan Kelistrikan di Wilayah Kabupaten Majalengka masih banyak diperlukan oleh Masyarakat meskipun Pembangunan Berjalan Terus dan secara Makro Seluruh Desa di Kabupaten Majalengka telah Teraliri Listrik.

 Rencana Pengembangan Transmisi Tenaga Listrik.  Rencana Pengembangan Gardu Induk Distribusi.  Rencana Pengembangan Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi.  Rencana Pengembangan Energi Alternatif.

PPL

Sebagian Kabupaten

 Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum dengan Sumber Air dari Mata Air.

Kabupaten Majalengka merupakan Wilayah Prioritas Pelayanan Prasarana Energi Listrik.  OPD perluuntukMembentuk dan Menambah Jaringan Prasarana Listrikdi Kabupaten Majalengka.  PenyediaanEnergi Listrik di Kabupaten Majalengka diarahkan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Majalengka Wilayah Selatan dan Tengah yang selama ini relatif masih tertinggal dibandingkan Wilayah Utara. OPD diKonsentrasikan untukMeningkatkan Pengembangan Sistem Jaringan Perpipaan beserta

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1) 7.

(2) Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Cepat Tumbuh

(3) Kawasan Permukiman Perkotaan dikembangkan dengan Pola Linier dan Mengelompok Mengikuti Jaringan Jalan Utama yang ada dan didukung dengan Penempatan Fasum Fasos dalam Permukiman tersebut.





8.

Penyiapan Lahan KASIBA dan LISIBA

Penyiapan Lahan KASIBA dan LISIBA berdasarkan RTRW yang telah disahkan oleh Pemerintah dan DPRD (RTRW dan RDTRK).







9.

10.

Permukiman Perdesaan Penyediaan Sarana Listrik

Program Penyediaan Air Bersih secara Sederhana

Besar Wilayah di Majalengka untuk


PPL

II - 37

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3) Memenuhi Kebutuhan Air Bersih masih menggunakan Sistem Non Perpipaan.

   

11.

Pengembangan Jaringan Jalan Desa

Membentuk Pola Jaringan Jalan yang Terhierarki agar Pola Pergerakan yang terjadi Mengikuti Pola Jaringan Jalan dan tidak terjadi Benturan Pergerakan Lalu Lintas Desa.

 

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) Optimalisasi Waduk Jatigede berada di Kabupaten Sumedang sebagai Sumber Air Minum Alternatif. Pengembangan Sumber Distribusi Air Minum Perpipaan. Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Minum. Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Minum terhadap Wilayah Belum Terlayani. Peningkatan Kekuatan Konstruksi dan Dimensi Jalan. Fungsi Ruas Jalan Desa dapat Difungsikan dan Diarahkan untuk Melayani Kebutuhan Pergerakan Lokal.

12.

Pengembangan Sarana Angkutan Orang dan Barang untuk Menunjang Produksi Pedesaan

Hanya beberapa Wilayah yang belum Terlayani oleh Angkutan Desa.

 Penyediaan Sarana Angkutan Penumpang berupa Pengembangan Sarana Angkutan Desa.  Optimalisasi Trayek Angkutan Desa.

13.

Penyediaan Fasilitas Kesehatan

 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan.  Peningkatan Pelayanan Fasilitas Kesehatan.

B. 1.

Kawasan Peruntukan Lainnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan Jasa

Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Kesehatan lebih banyak diarahkan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Skala Kelurahan hingga Skala Lingkungan. Kegiatan Perdagangan dan Jasa meliputi Warung/ Kios, Pertokoan dan Pasar.

 Pengembangan Perdagangan dan Jasa pada Pusat Kegiatan PKW dan PKL.  Peningkatan Sistem Informasi Pasar dan Penguasaan Akses Pasar Lokal, Regional, Nasional dan Internasional apabila dikaitkan dengan Pembangunan BIJB, Jalan Tol dan Jalur Kereta Api.  Peningkatan Sistem Distribusi Penyediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat yang Efektif dan

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD (5) Sarana dan Prasarana Air Minum.


 Peningkatan Konstruksi dan Dimensi Jaringan Jalan Lingkungan merupakan bagian dari Upaya untuk Memberikan Kemudahan Pergerakan Antar Desa, Mewujudkan Pelayanan Aksesibilitas yang merata di Seluruh Desa dan Terintegrasi dengan Kecamatan.  OPD diKonsentrasikan untuk Pemenuhan Sistem Jaringan Transportasi tersebut dengan Meningkatkan Konstruksi dan Dimensi Jaringan Jalan Desadengan Jenis Konstruksi Jalan yang harus dapat Mengantisipasi Beban Lalu Lintas Jalan.  Angkutan Orang dan Barang merupakan Elemen Penting dalam Pengembangan Sistem Transportasi guna Menunjang Pola Pergerakan Penduduk dalam memenuhi Kebutuhannya dengan Peningkatan Jaringan Trayek Angkutan Penumpang dan Sarana Angkutan Penumpang. Pelayanan Fasilitas Kesehatan diharapkan dapat Meningkatkan Kualitas Hidup, Menaikkan Angka Harapan Hidup dan Menekan Angka Tingkat Kematian Masyarakatnya sehingga Mampu Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

PPL

 Fasilitas Ekonomi merupakan Komponen Penting bagi Kawasan Perkotaan, karena Menyangkut Pemenuhan Kebutuhan Sehari – hari serta Mata Pencaharian Masyarakat oleh karena itu OPD diKonsentrasikan untuk Pemenuhan Fasilitas Ekonomi tersebut baik Revitalisasi ataupun Pembuatan Baru.  Jumlah Fasilitas disesuaikan dengan Standar dan Jumlah Penduduk.

Tersebar


PPL

PPL

II - 38

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)  

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) Efisien. Peningkatan perlindungan Konsumen, Pasar Tradisional dan Kesadaran Penggunaan Produksi Dalam Negeri; dan Penguatan Akses dan Jaringan Perdagangan Ekspo. Pengembangan BIJB dengan Luas± 1.800 Ha. Pengembangan Kawasan Kertajati Aerocity dengan Luas ± 3.200 Ha.

2.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Bandara

 Penetapan Lokasi Bandar Udara berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No : 553.2/ 2271/ Dalprog Tanggal 29 Juli 2004.

 

3.

Pengembangan Keamanan

Peruntukan Kawasan Pertahanan dan Keamanan seperti Kantor, Instalasi Militer termasuk Tempat Latihan baik pada Tingkat Nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb.

 Penyediaan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Penunjang di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

C. 1.

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Penyusunan RDTR Kawasan Pedoman bagi Instansi dalam Menyusun Zonasi dan Pemberian Periijinan Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan dengan Peruntukan Ruang.

2.

Pengembangan Perdagangan dan Jasa

Pertahanan

dan

Perdagangan dan Jasa yang berkembang saat ini secara umum dapat Berlokasi pada Jalan Utamadi Kabupaten Majalengka.

 Indikasi Program terdiri dari Sektor (Sub Sektor) terkait dengan Pemanfaatan Ruang (sebagai Implikasi dari Rencana Tata Ruang yang telah disusun) beserta Lokasi Realisasi Program, Instansi Pengelola dan Sumber Dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Swasta.  Jangka waktu dari indikasi program ini adalah 20 tahun perencanaan (2011 – 2031).  Pengembangan Perdagangan dan Jasa pada Pusat Kegiatan PKW dan PKL.  Peningkatan Sistem Informasi Pasar dan Penguasaan Akses Pasar Lokal, Regional, Nasional dan Internasional apabila dikaitkan dengan Pembangunan BIJB, Jalan Tol dan Jalur



 Penyediaan Sarana Prasarana merupakan Komponen Penting bagi Kawasan Bandara, karena Menunjang Pemenuhan Kebutuhan bagi Kawasan Bandara serta Mata Pencaharian Masyarakat oleh karena itu OPD perlu untuk Pemenuhan Fasilitas Sarana Prasana tersebut baik Revitalisasi ataupun Pembuatan Baru.  Jumlah Fasilitas disesuaikan dengan Standar DPU bagi Kawasan Bandara. OPD diKonsentrasikan untuk Melakukan Penataan dan Rehabilitasi, Revitalisasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan melengkapi Prasarana Lingkungan sesuai dengan Persyaratan Pembakuan Tata Lingkungan Tempat Tinggal atau Lingkungan Hunian. Melakukan Peremajaan dan Relokasi.

Kecamatan Kertajati

 Batalyon Ifanteri 321 di Kecamatan Cigasong  Komando Distrik Militer (Kodim) 0617 di Kecamatan Majalengka  Pangkalan Udara S. Sukani di Kecamatan Ligung  Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh wilayah Kabupaten

OPD diKonsentrasikan untukMenyusun RDTR Kawasan sebagai Pedoman didalam Proses Perizinan Pembangunan dalam Rangka Pengembangan Wilayah Kabupaten Majalengka.

Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis

OPD diKonsentrasikan untukMelakukan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan Jasa yang tersebar secara merata di Kabupaten Majalengka.



II - 39

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)  

 3.

Pengembangan dan Penataan Pusat Pemerintahan Kabupaten

4.

Pengembangan Permukiman Perkotaan Berwawasan Lingkungan Pelestarian

5.

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pengembangan Kawasan Perkantoran Pemerintah ditujukan untuk Menyediakan Ruang bagi Kegiatan Kepemerintahan baik untuk Pemerintah Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota maupun Provinsi.

Sarana dan Prasarana di Kabupaten Majalengka belum tersebar secara merata di Seluruh Wilayah.

 

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) Kereta Api. Peningkatan Sistem Distribusi Penyediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat yang Efektif dan Efisien. Peningkatan Perlindungan Konsumen, Pasar Tradisional dan kesadaran Penggunaan Produksi Dalam Negeri. Penguatan Akses dan Jaringan Perdagangan Ekspor. Pengembangan Kantor – kantor Pemerintahan Skala Kabupaten. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Skala Desa.

 Mengembangkan Kawasan Permukiman Vertikal pada Kawasan Perkotaan dengan Intensitas Pemanfaatan Ruang Menengah hingga Tinggi.  Kawasan Perkotaan yang memiliki Karakteristik Intensitas Pemanfaatan Ruang Menengah hingga Tinggi mencakup Kawasan Perkotaan yang menjadi Kota Inti PKW.  Mengendalikan Kawasan Permukiman Horizontal pada Kawasan Perkotaan dengan Intensitas Pemanfaatan Ruang Menengah termasuk Kota Mandiri dan Kota Satelit.  Kawasan Perkotaan yang memiliki Karakteristik Intensitas Pemanfaatan Ruang Menengah mencakup Kawasan Perkotaan selain yang berfungsi sebagai Kota Inti PKW.  Menciptakan Aktivitas Sosial Ekonomi yang harmonis dengan Seluruh Komponen Pengembangan Wilayah seperti dengan Aktivitas Perdagangan dan Jasa, Industri, Pertanian dan lain – lain.  Peningkatan Sarana Pendidikan.  Peningkatan Sarana Kesehatan.  Peningkatan Sarana Perdagangan dan Jasa.  Peningkatan Sarana Peribadatan.



OPD diKonsentrasikan untukMelakukan Penataan dan Penyediaan Sarana Pemerintahan di Kabupaten Majalengka.


OPD diKonsentrasikan untuk Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman tersebut baik Revitalisasi, Rehabilitasi ataupun Pembangunan Kawasan Permukiman Baru.


OPD diKonsentrasikan untukMelakukan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana di Kabupaten Majalengka.



II - 40

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)          

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) Peningkatan Sarana Olah Raga. Peningkatan Sarana Pemerintahan. Peningkatan Sarana Sosial Budaya. Peningkatan Sistem Jaringan Transportasi Darat. Peningkatan Sistem Jaringan Prasarana Energi. Peningkatan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi. Peningkatan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air. Peningkatan Sistem Jaringan Prasarana Persampahan. Peningkatan Sistem Jaringan Prasarana Air Minum. Peningkatan Sistem Jaringan Prasarana Pengolahan Air Limbah.






II - 41

Tabel 2.11 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Majalengka Dinas Bina Marga dan Cipta Karya No

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS

Implikasi terhadap Pelayanan OPD

(1) 1.

(2) Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan

2.

Perkiraan mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

(4) OPD khususnya yang terkait dalam bidang Penataan Ruang diharapkan untuk fokus terhadap setiap alih fungsi lahan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk meningkat berdasarkan deret ukur sedangkan lahan meningkat berdasarkan deret hitung. OPD yang terkait dalam penanganan Lingkungan Hidup diharapkan melakukan tindakan konkrit yang signifikan untuk meminimalisir dampak dan risiko yang ditimbulkan.

3.

Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem

(3) Tingginya pengalihfungsian lahan terutama dari hutan primer, hutan sekunder dan sawah menjadi area permukiman di sejumlah Kecamatan seperti Kecamatan Bantarujeg, Talaga, Banjaran, Maja, Majalengka  Pencemaran air dari pabrik pencelupan jeans di Kecamatan Cikijing  Adanya penggilingan batu di daerah Rajagaluh yang menghasilkan endapan dan mencemari lahan pertanian warga setempat  Limbah dari pengeksploitasian minyak bumi di Sumber Jaya  Limbah pabrik tahu, oncom, dan tempe yang seringkali dibuang sembarangan ke sungai  Menurut penelitian LIPI, Majalengka merupakan wilayah terpanas di Jawa Barat.  Cerobong industri bata merah yang kurang tinggi  Banyaknya penebangan pohon  Adanya pencemaran udara yang berasal dari luar Kabupaten Majalengka  Kurangnya kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya, pembuangan sampah oleh masyarakat sebagian besar masih ke sungai  Luas lahan kritis mencapai 18.795 ha  Menurunkan produktivitas lahan padahal sebagian besar area lahan kritis merupakan perkebunan dan pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat  Program penanaman tanaman keras di

OPD khususnya yang terkait dalam bidang Penataan Ruang diharapkan untuk fokus terhadap Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesesuaian fungsi lahan.

Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD (5) Setiap program yang dirumuskan harus mengakomodir isu – isu alih fungsi lahan tertentu, seperti lahan pertanian atau lahan perumahan. Setiap program yang dirumuskan harus mengakomodir isu – isu terkait Pencemaran air, sungai dan udara.

Setiap program yang dirumuskan harus mengakomodir isu – isu mengenai produktivitas lahan.


II - 42

No

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS

Implikasi terhadap Pelayanan OPD

(1)

(2)

(3) lahan kritis berdampak kontraproduktif  Adanya ancaman terhadap Jatigede  Memiliki dampak terhadap daerah hilir (bencana)  Perubahan bentang alam di beberapa daerah karena adanya galian C  Sumber daya air merupakan kebutuhan dasar masyarakat akan tetapi ketersediaannya saat ini menjadi terbatas  Bergantung pada pasokan dari daerah lain (DAS Cimanuk)  Adanya kompetisi yang tinggi dalam hal pemanfaatan air Beberapa daerah termasuk daerah rawan longsor, seperti Kecamatan Argapura, Lemahsugih.

(4)

4.

Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

5.

Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

6.

Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

   

Terancamnya TNGC yang mengairi sekitar 27 desa Lokasi galian C yang berbatasan langsung dengan wilayah kawasan lindung Amanat RTRW untuk kawasan lindung mencapai luas 31% dari total luas Kabupaten Majalengka Amanat RTRW untuk RTH mencapai luas 30%

Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD (5)

OPD yang terkait diharapkan dapatmemenuhi Kebutuhan Air Bersih bagi masyarakat yang efesien dan efektif.

Setiap program yang dirumuskan harus mengakomodir isu – isu mengenai sistem penyediaan dan pengelolaan sumber daya air.

OPD yang terkait diharapkan dapat melakukan penanganan terhadap daerah rawan longsor yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, seperti jalur evakuasi bencana. OPD yang terkait dalam penanganan Lingkungan Hidup diharapkan melakukan tindakan konkrit yang signifikan untuk meminimalisir dampak dan risiko yang ditimbulkan.

Setiap program yang dirumuskan harus mengakomodir isu – isu terhadap perubahan iklim. Setiap program yang dirumuskan harus mengakomodir isu – isu terkait tentang Keanekaragaman Hayati.




II - 43

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Perencanaan Strategis Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan

dari

pembangunan

tahun-tahun

sebelumnya,

sehingga

dalam

merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama dan kedua Renstra Dinas Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka telah menghasilkan berbagai

kemajuan

yang

cukup

berarti

namun

masih

menyisahkan

berbagai

permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.

Potensi

permasalahan

pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan

juga

diidentifikasi

faktor-faktor

penentu

keberhasilannya

dimasa

mendatang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :


III - 1

a) Sekretariat 1) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal; 2) Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat; 3) Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan belum optimal; 4) Belum optimalnya data dan informasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5) Peran aktif Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sebagai perpanjangan tangan Bupati masih perlu ditingkatkan.

b) Perumahan 1) Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengaki-batkan alih fungsi lahan tidak terbendung; 2) Belum

maksimalnya

peran

aktif

dari

pemangku

kepentingan

dalam

penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan; 3) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

c) Tata Ruang 1) Belum sepenuhnya Rencana Detail Tata Ruang menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang; 2) Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain.

d) Bina Marga Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan kabupaten

e) Cipta Karya 1) Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak;


III - 2

2) Belum optimalnya dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar; 3) Belum

optimalnya

sarana

dan

prasarana

dasar

pendukung

masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan

aksebilitas

keterbatasan

anggaran Daerah; 4) Belum optimalnya pelayanan exsaminasi teknis bangunan gedung negara, bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, dikarenakan SDM nya yang kurang. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka seperti yang terlihat pada Tabel 3.1.


III - 3

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013 No

Aspek Kajian

(1)

(2)

Faktor yang Mempengaruhi

Capaian / Kondisi Saat Ini (Tahun 2013)

Standar yang Digunakan

(3)

Internal (Kewenangan OPD)

Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)

Permasalahan Pelayanan OPD

(4)

(5)

(6)

(7)

-

-

1

Pembangunan, pengembangan dan penyediaan lahan untuk jalan

-

-

2

Pemeliharaan jalan kabupaten, kota dan poros desa

80,47 %

-

Sesuai dengan tupoksi melaksanakan pemeliharaan kabupaten, kota dan poros desa

dapat jalan

Database diupdate

perlu

Pembiayaan kegiatan penanganan jalan lingkungan

Kesulitan penanganan terhadap lahan jalan setapak Sesuai dengan tupoksi dapat melaksanakan pemeliharaan jembatan

Penanganan dilakukan dari luar program OPD

3

Jalan lingkungan

49,49 %

-

4

Jalan setapak

56,62 %

-

5

Pemeliharaan jembatan

91,07 %

-

6


26,63 %

-

7


83,51 %

-

8


35,50 %

-

9

Drainase lingkungan

45,00 %

-

jalan

lingkungan

Kondisi pelayanan jalan dan jembatan di Kabupaten Majalengka belum seluruhnya mantap sesuai dengan SPM Jalan Kabupaten

-

Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengaki-batkan alih fungsi lahan tidak terbendung;

-

Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan;

-

Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Penanganan perbaikan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya hanya bersifat fasilitasi

Peran masyarakat lebih dominan dalam pembangunan dalam permasalahan perumahan

Kurangnya pendanaan untuk pengelolaan sarana air bersih perdesaan

Sumber mata air dan air baku belum diolah secara optimal

Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak

-

Belum optimalnya dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air limbah

Belum tersedianya drainase yang lengkap

data

jaringan


III - 4

No

Aspek Kajian

(1) 11

14

(2) Sanitasi





(3)

(4)

65,87 %

10 Dokumen

-



(5)

(6) Tidak tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan terhadap sanitasi

Belum tersedianya data yang lengkap terkait sanitasi

Permasalahan Pelayanan OPD (7) yang benar -

Belum sepenuhnya Rencana Detail Tata Ruang menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang;

-

Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain.

Proses penyusunan dan penetapan yang diamanatkan lintas stakeholder dan peran serta masyarakat secara signifikan berpengaruh terhadap prosesnya

Adanya pedoman – pedoman dan atau NSPK terkait penyusunan RDTR, RTRK, dan RTBL ataupun penetapannya yang belum disusun mempengaruhi proses yang dilaksanakan

-

Kurangnya SDM yang akan mengolah hasil pemetaan dan menerapkannya pada sistem informasi geografis

Proses pengadaan dan penyeragaman data berupa peta berupa peta data dasar pemetaan yang harus dilaksanakan dengan instansi pusat dan provider di luar negeri berpengaruh pada hasil pemetaan tersebut

Kurangnya SDM yang akan mengolah hasil pemetaan dan menerapkannya pada sistem informasi geografis

-

15


16

Penyusunan DED dan dokumen teknis perencanaan

-

Dapat melaksanakan penyusunan DED dan Dokumen teknis perencanaan

-

-

17

Bangunan pemerintah dan olahraga

-

-

-

-

18

Perda tata ruang

-

-

Diperlukan adanya singkronisasi dan koordinasi yang intesif lintas stakeholder yang terkait tupoksinya

Adanya kebijakan politis antara pimpinan eksekutif dan anggota legislatif akan mempengaruhi proses pemerdaan

Diperlukan adanya singkronisasi dan koordinasi yang intesif lintas stakeholder yang terkait tupoksinya

19

Kelacaran dan pelayanan kegiatan pada dinas

-

-

-

-

-

20

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan gedung kantor

-

-

-

-

21

Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD

-

-

1 Paket

Dapat melaksanakan kegiatan

-

-

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan gedung kantor

Sesuai dengan tupoksi dapat melaksanakan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD


III - 5

No

(1)

Aspek Kajian

(2)




(3)

(4)




(5)

(6)

(7)

22

Sosialisasi jasa konstruksi

-

PP No 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

23

Pendataan jasa konstruksi

216 Perusahaan

-

Pendataan dilakukan pengajuan IUJK

24

Peningkatan SDM bidang jasa konstruksi

-

-

Peningkatan SDM dapat dilakukan melalui pelatihan, Bimbingan Teknis dan Penyuluhan

Sertifikasi tenaga terampil dan tenaga ahli dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh LPJK

25

Pengawasan dan pengendalian jasa konstruksi

-

PP No 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara an Pembinaan Jasa Konstruksi

Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi

Pengawasan dilakukan berjenjang sesuai kewenangannya (kab/prov/pusat)

26

Penyusunan laporan berkala pantauan aplikasi peraturan tata ruang

-

-

Pembagian SDM dan pengolahan data yang sesuai dengan laporan berkala tersebut

Adanya update data dari instansi lain yang terkait tupoksinya

Pembagian SDM dan pengolahan data yang sesuai dengan laporan berkala tersebut

-

-

Dapat melakukan penyusunan database bangunan gedung pemerintahan

-

-

-

-

-

-

-

Permen PU No 29/PRT/M/ 2006

27

Penyusunan database bangunan pemerintahan

28

Identifikasi dan penyusunan database bangunan cagar

29

Penyusunan pedoman standar kelayakan bangunan gedung

Sesuai Tupoksi sosialisasi

dapat

saat

melakukan

Verifikasi

Dapat melakukan penyusunan database bangunan cagar alam Dapat menyusun pedoman standar kelayakan bangunan gedung yang memasukan ke khasan di daerah

Pembinaan Jasa konstruksi di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Jasa Konstruksi Kabupaten Penerbitan BPPTPM

IUJK

dilakukan

-

oleh

Belum berkala

dilaksanakan

sosialisasi

secara

-

Keterbatasan anggaran

-

Telah tersedia Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung yang di keluarkan oleh Kementerian PU


III - 6

No

(1)

30

Aspek Kajian

(2)

Sertifikasi bangunan laik fungsi




(3)

(4)

-

Permen PU No 25/PRT/M/ 2007




(5)

(6)

(7)

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan gedung

-

Belum adanya peraturan daerah tentang penerbitan SLF sebagai payung hukum penerbitan SLF banguna gedung




III - 7

3.1 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka tersebut. Hasil identifikasi Dinas Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

a. Visi Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat. Visi

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Majalengka

merupakan

gambaran

kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurum waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2010-2014. Visi Bupati Majalengka Tahun 2014-2018 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka yaitu “MAJALENGKA MAKMUR”, secara secara harpiah bermakna sejahtera, berkecukupan secara material dan agamis secara spriritual atau tatanan kehidupan yang rakyatnya mendapatkan kebahagian jasmani dan rohani sehubungan telah terpenuhi kebutuhannya. Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh Rencana Strategis Tahun 2014-2018

III - 8

stakeholders, serta berpedoman pada RPJMD, maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 dapat didefinisikan sebagai berikut : “Terwujudnya

Suatu

Tatanan

Masyarakat,

Pemerintahan,

dan

Pembangunan

Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul, Dan Religius” (MAKMUR). Terhadap Visi Jangka Menengah Daerah tersebut di atas, maka Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum meliputi bina marga, tata ruang dan bangunan, permukiman dan prasarana lingkungan, di bidang perumahan, dan di bidang tata ruang, yang dipersyaratkan yaitu : Tabel 3.2 Kondisi 5 Tahun Kedepan dan Peran Dinas BMCK NO

KONDISI 5 TAHUN KEDEPAN

PERAN DINAS BMCK

1

Kabupaten Majalengka yang maju dimaknai sebagai kabupaten yang berada di depan dibanding daerahdaerah lain dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, keagamaan dan berbagai sendi kehidupan lainnya.

Melalui bidang bina marga, bidang tata ruang dan bangunan, dan bidang perumahan dan permukiman diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pencapaian kondisi maju melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung dan membangkitkan minat masyarakat di berbagai bidang pembangunan.

2

Kabupaten Majalengka yang aman dimaknai sebagai kondisi daerah yang bebas dari ancaman, gangguan, ketakutan, dan konflik sosial.

Melalui 7 UPTD Wilayah Kebinamargaan dan Keciptakaryaan agar menjadi motivator terhadap masyarakat di wilayah masing-masing dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan kerukunan antar umat beragama.

3

Kabupaten Majalengka yang kondusif dimaknai sebagai situasi yang mendukung untuk berinvestasi, nyaman, disertai kualitas pelayanan aparatur yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

4

Kabupaten Majalengka yang mandiri dimaknai mampu meningkatkan kemampuan Daerah untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan tidak sepenuhnya bergantung kepada bantuan Pemerintah yang lebih atas. Rencana Strategis Tahun 2014-2018

III - 9

NO

KONDISI 5 TAHUN KEDEPAN

PERAN DINAS BMCK

5

Kabupaten Majalengka unggul dimaknai memiliki daya saing yang tinggi berfokus pada kepemilikan sumber daya alam berlimpah, sumber daya manusia berkualitas, dan inovaitif dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

6

Kabupaten Majalengka yang religious dalam arti seluruh aktivitas kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai.

b. Misi Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 6 (Enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan; 2) Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi

pada

peningkatan

kualitas

pelayanan

publik

dan

peningkatan

kesejahteraan aparatur; 3) Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat; 4) Meningkatkan daya saing daerah dengan berfocus pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; 5) Mewujudkan Desa Mandiri; 6) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai.

Dari keenam Misi Kabupaten Majalengka tersebut, misi kesatu adalah misi yang harus diemban oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Rencana Strategis Tahun 2014-2018

III - 10

Kesehatan dan Dinas lainnya yang terkait. Hal tersebut didasari pemikiran bahwa pendidikan akan mampu meningkatkan kemampuan investasi sehingga diperlukan kualitas infrastruktur yang baik dan penyediaan sarana dan prasarana perekonomian yang memadai. Kesemuanya itu memerlukan upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas yang mengacu pada standar-standar pelayanan yang telah ditetapkan. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan umum, perumahan, dan penataan ruang, berperan

agar

infrastruktur

di

Kabupaten

Majalengka

dilaksanakan

dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, dalam kondisi yang mantap melalui : o

Perwujudan

pembangunan

infrastruktur

pekerjaan

umum

pariwisata, distribusi lalu-lintas barang dan manusia,

yang

mendukung

ketahanan pangan, serta

berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan; o

Pemenuhan rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai;

o

Pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Tabel 3.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Misi ke-1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Mengembangkan dan memantapkan infrastruktur yang berkualitas, proporsional, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat

Kondisi Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik Penambahan infrastruktur jalan dan jembatan Rumah tidak layak huni Rumah yang mempunyai akses sanitasi baik


III - 11

MISI

TUJUAN

INDIKATOR SASARAN

SASARAN Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana

Tersedianya dokumen RDTR dan RTBL

c. Program Pembangunan Sebagai upaya mewujudkan pembangunan di Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, maka program-program yang menjadi prioritas Dinas Bina Marga dan Cipta Karya berdasarkan visi, misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut : Visi

:

Terwujudnya

Suatu

Tatanan

Masyarakat,

Pemerintahan,

dan

Pembangunan Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul, Dan Religius (MAKMUR)

Misi ke-1 :

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

pendidikan,

kesehatan,

infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan

a. Urusan Pekerjaan Umum 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 5. Program Sinergitas Perencanaan Daerah; 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 7. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 8. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; 9. Program Pengembangan Data / Informasi Bangunan Gedung; 10. Program

Penataan

dan

Pengawasan

Pelaksanaan

Jasa

Konstruksi; 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga;


III - 12

12. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / GorongGorong; 13. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 14. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong; 15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; 16. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; 17. Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan; 18. Program Perencanaan Bangunan Gedung; 19. Program Pembangunan Bangunan Gedung; 20. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung; 21. Program Pengendalian Bangunan Gedung.

b. Urusan Perumahan 1. Program Pengembangan Perumahan; 2. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan; 3. Program

Peningkatan

Kesiapan

dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran;

c. Urusan Penataan Ruang 1. Program Perencanaan Tata Ruang; 2. Program Pemanfaatan Ruang; 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;


III - 13

Tabel 3.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah VISI : No (1) 1

a

b

Terwujudnya Suatu Tatanan Masyarakat, Pemerintahan, dan Pembangunan Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul, Dan Religius (MAKMUR)

Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih (2) Misi Ke-1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan Urusan Pekerjaan Umum 1) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Faktor

Permasalah Pelayanan OPD (3)

Penghambat (4)

Masih cukup besar jalan kabupaten dan jalan desa yang kondisinya rusak

Terbatasnya sumber dana

Pendorong (5)

Kebutuhan masyarakat yang mendesak akan pelayanan jaringan jalan dan jembatan

2) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

-

-

Adanya program dan pendanaan yang mendukung terselenggaranya inspeksi kondisi jalan dan jembatan Adanya program dan pendanaan yang mendukung terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

4) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / GorongGorong

Belum tersedianya data jaringan drainase

- Pendanaan kegiatan - SDM yang dimiliki belum mampu

Adanya diklat terkait pembangunan, rehabilitasi,pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-Gorong

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Sumber pendanaan terbatas

Kompleksnya permasalahan dalam pembebasan lahan yang mengakibatkan terbatasnya lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan baru

Kebutuhan masyarakat yang mendesak atas ketersediaan jaringan jalan dan jembatan baru

6) Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong

Belum tersedianya data jaringan drainase

- Pendanaan kegiatan - SDM yang dimiliki belum mampu

Adanya diklat terkait pembangunan, rehabilitasi,pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-Gorong

7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 8) Urusan Perumahan 1) Program Pengembangan Perumahan

Perlu adanya peran serta masyarakat

Kurangnya peran serta masyarakat

-

Dipengaruhi oleh external OPD / Swasta

- Kurang sadarnya masyarakat - Kurangnya pendanaan

-


III - 14

No (1) c

Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih (2) Urusan Penataan Ruang 1) Program Perencanaan Tata Ruang

Faktor

Permasalah Pelayanan OPD (3) Belum sepenuhnya Rencana Detail Tata Ruang menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang;

Penghambat (4)

Pendorong (5)

Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain.

Adanya pedoman-pedoman dan atau NSPK terkait penyusunan RDTR, RTRK, dan RTBL ataupun penetapannya yang belum disusun mempengaruhi proses yang dilaksanakan

3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA OPD Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai hubungan dengan 3 kementerian yaitu : Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Dalam Negeri. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra ke tiga kementerian tersebut kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten / kota pada tahun yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut :

3.3.1

Telaahan Renstra terhadap Kementrian Pekerjaan Umum Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Republik

Indonesia

Nomor

23/PRT/M/2010

tentang

Perubahan Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014.

3.3.1.1 Kondisi Pekerjaan Umum Kondisi

yang

dikemukakan

oleh

Kementerian

Pekerjaan

Umum

yang

mempengaruhi kondisi Kabupaten Majalengka di antaranya adalah : a) Target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; b) Dalam penanganan air limbah jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat, namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja; Rencana Strategis Tahun 2014-2018

III - 15

c) Untuk penanganan bangunan gedung dan lingkungan, telah diupayakan peningkatan kapasitas

kelembagaan

pemerintah

daerah,

dan

melalui

kegiatan

sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan; d) Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan, Sementera itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru; e) Dalam pelaksanaan pemanfaatan Rencana Tata Ruang (RTR). Hal ini mengingat masih sering terjadinya pembangunan pada suatu wilayah tanpa mengikuti RTR, akibat masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum di bidang penataan ruang; f)

Implementasi kebijakan pembinaan jasa konstruksi selama 8 tahun terakhir, dalam konteks mikro (tata kelola kepemerintahan yang baik), konteks messo (usaha dan pengusahaan konstruksi), serta konteks makro (kerjasama, persaingan global dan liberalisasi jasa konstruksi) belum mencapai sasaran sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 1999. Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan seputar lemahnya penguasaan teknologi, sulitnya akses permodalan, serta masih kerap terjadi kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi, dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.

3.3.1.2 Visi Kementerian Pekerjaan Umum Pembangunan infrastrukur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang yaitu “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman

yang

Andal

untuk

Mendukung

Indonesia

Sejahtera

2025”.

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

3.3.1.3 Misi Kementerian Pekerjaan Umum Misi untuk mencapai Visi Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014, yaitu : 1) Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum


III - 16

dan

permukiman

berbasis

penataan

ruang

dalam

rangka

pembangunan

berkelanjutan; 2) Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air; 3) Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan; 4) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan; 5) Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang; 6) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman; 7) Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsipprinsip good governance; 8) Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan professional.

3.3.1.4 Tujuan Sebagai penjabaran atas visi dan misi, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode 2010-2014 adalah : 1) Meningkatkan

kualitas

perencanaan

pembangunan

infrastruktur

PU

dan

permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim); 2) Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya saing; 3) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Rencana Strategis Tahun 2014-2018

III - 17

4) Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah; 5) Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

3.3.1.5 Sasaran Sasaran strategis Kementerian PU dalam periode 2010-2014 secara keseluruhan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut : 1) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN; 2) Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor

untuk

meningkatkan

produktivitas

sektor

produksi

melalui

pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa; 3) Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi; 4) Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi

yang

mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peni ngkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa; 5) Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan

sistem

jaringan

penyediaan

air

minum

untuk

mendukung

peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem Rencana Strategis Tahun 2014-2018

III - 18

pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan; 6) Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan

stakeholders jasa konstruksi

serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.

3.3.2

Telaahan Renstra terhadap Kementrian Perumahan Rakyat Renstra Kementerian Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor: 02/Permen/M/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014.

3.3.2.1 Kondisi Perumahan Rakyat Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat yang mempengaruhi kondisi Kabupaten Majalengka di antaranya adalah : a) Keterbatasan penyediaan rumah. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan rumah tangga menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri; b) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai; c) Regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman; d) Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan telah mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan; e) Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah; f)

Pembiayaan perumahan yang berkelanjutan harus didukung oleh pasar primer dan sekunder yang sehat. Namun, saat ini kinerja pasar primer masih belum efisien karena masih ada komponen biaya tinggi dalam pembangunan perumahan khususnya dalam perijinan;


III - 19

g) Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya belum disertai dengan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun/ memperbaiki rumah.

3.3.2.2 Visi Kementerian Perumahan Rakyat Visi dari Kementerian Perumahan Rakyat adalah “Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni“. Visi tersebut memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan dan permukiman mengingat intensitas dan kompleksitas permasalahan yang harus ditangani.

3.3.2.3 Misi Kementerian Perumahan Rakyat Untuk

mewujudkan

Visi

tersebut,

maka

dirumuskan

Misi

Kementerian

Perumahan Rakyat Tahun 2010–2014 sebagai berikut : 1) Meningkatkan

iklim

yang

kondusif

dan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan

pembangunan perumahan dan permukiman; 2) Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai; 3) Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan; 4) Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perumahan dan permukiman secara optimal; 5) Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

3.3.2.4 Tujuan Sebagai penjabaran atas visi dan misi, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Perumahan Rakyat dalam periode 2010-2014 adalah : 1) Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman; 2) Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah terhadap lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman; 3) Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan tata ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur; Rencana Strategis Tahun 2014-2018

III - 20

4) Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai; 5) Mengurangi luas lingkungan permukiman kumuh; 6) Meningkatkan akses MBM termasuk MBR terhadap pembiayaan perumahan; 7) Meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan perumahan dan permukiman; 8) Meningkatkan

pemanfaatan

sumber

daya

pembangunan

perumahan

dan

permukiman; 9) Mendorong

peran

dan

peningkatan

kapasitas

pemerintah

daerah

dalam

pembangunan perumahan dan permukiman; 10) Menyelenggarakan tugas dan f ungsi Kementerian Perumahan Rakyat dalam rangka memberikan pelayanan di bidang perumahan dan permukiman.

3.3.2.5 Sasaran Sasaran strategis Kementerian Perumahan Rakyat dalam periode 2010-2014 secara keseluruhan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut : 1) Terlaksana penataan dan pengelolaan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman; 2) Terlaksana fasilitasi PSU Kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 700.000 unit; 3) Terlaksana penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 655 Ha dengan jumlah penduduk terfasilitasi sebanyak 130.000 jiwa; 4) Terlaksana pembangunan rumah susun sederhana berupa Rusunawa sebanyak 36.480 unit; 5) Terlaksana pembangunan Rumah Khusus sebanyak 5.000 unit termasuk rumah sederhana sewa dan rumah pasca bencana; 6) Terlaksana fasilitasi Pembangunan Rumah Swadaya berupa pembangunan baru sebanyak 50.000 unit; 7) Terlaksana fasilitasi Pembangunan Rumah Swadaya berupa peningkatan kualitas sebanyak 50.000 unit; 8) Terlaksana fasilitasi penyediaan PSU Perumahan Swadaya berupa bantuan stimulan PSU Swadaya sebanyak 50.000 unit; 9) Terlaksana fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi lahan dan bangunan rumah bagi MBR sebanyak 30.000 unit;


III - 21

10) Meningkatnya

pemanfaatan

sumber

daya

pembangunan

perumahan

dan

permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi maupun sumber daya dan kearifan local; 11) Terlaksana penyaluran bantuan subsidi perumahan sebanyak 1.350.000 unit; 12) Meningkatnya mobilisasi dan pemanfaatan sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan perumahan dan permukiman; 13) Terselenggara fungsi pelayanan bidang perumahan dan permukiman di tingkat pusat dan daerah (33 Provinsi); 14) Terlaksana DAK Perumahan dan Permukiman berupa fasilitasi PSU kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 320.000 unit; 15) Terlaksana kewajiban pelayanan publik (Public Service

Obligation) bidang

perumahan dan permukiman; 16) Terselenggara tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi maka disusun faktor – faktor baik yang bersifat menghambat maupun bersifat mendorong yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah di identifikasi. Identifikasi faktor – faktor tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini :


III - 22

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten

Faktor Penghambat Pendorong (4) (5) Faktor Penghambatanya yaitu Proses Pemahaman sebagian Masyarakat yang Penyusunan sampai disahkan menjadi Perda sudah mengetahui Perencanaan Tata Ruang yang melebihi Satu Tahun Anggaran berdampak dapat Membantu Proses Keterlibatan pada Posisi Data Eksisting dan Perkembangan Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Isu di Masyarakat yang Dinamis. Ruang.

(1) 1.

(2) (3) Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam setiap Penyusunan  Penyusunan RTR pada OPD Kabupaten dilaksanakan Rencana Tata Ruang (RTR) serta Penerbitan Peraturan Presiden Dua Kali untuk setiap Disusunnya Perencanaan Tata tentang RTR Pulau/Kepulauan dan Peraturan Pendukungnya Ruang. Sedangkan, Keterlibatan Masyarakat dalam berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria NSPK Bidang Rencana Detail Tata Ruang biasanya dilaksanakan Penataan Ruang sesuai Amanat RTRWN. sampai Tiga Kali.  Permasalahan dalam Keterlibatan Masyarakat tersebut yaitu sebagian besar belum memahami prinsip dari Penataan Ruang sehingga terkonsentrasi pada perbaikan Infrastruktur Fisik saja seperti Jalan dan Jembatan.

2.

Meningkatnya Ketersediaan Air Baku yang Memadai (Kuantitas,  Meningkatnya Jumlah Daerah Aliran Sungai yang Kritis  Adanya Peningkatan Alih Fungsi Lahan di Kualitas danKontinuitas) guna Pemenuhan berbagai Kebutuhan yang ditandai dengan Berkurangnya Luas Kawasan Hutan sekitar Daerah Aliran Sungai yang baik untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum guna dan Menurunnya Proporsi Ruang Terbuka Hijau di disebabkan Kurangnya Pemahaman Mendukung Target MDGs 2015 maupun Kebutuhan Pertanian Perkotaan. Masyarakat terhadap Garis Sempadan dalam Rangka Mempertahankan Swasembada Pangan serta  Meningkatnya Jumlah Penduduk Perdesaan dan Sungai. Kebutuhan Sektor–sektoruntuk Meningkatkan Produktivitas Sektor Perkotaan yang belum diimbangi dengan Kualitas  Pentingnya Garis Sempadan tersebut Produksi melalui Pembangun/Peningkatan/Rehabilitasi serta Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Infrastruktur diperuntukkan sebagai Daerah Penyangga Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Perkotaan yang Memadai. dari Limpasan Air Hujan. Waduk/Embung/Bangunan Penampung Air Lainnya serta Prasarana Penyediaan Air Baku, Jaringan Irigasi dan Jaringan Rawa.

Peningkatan Jumlah Penduduk yang dibarengi dengan Persebaran yang Merata di setiap Wilayah mendorong Pemahaman dan Penggunaan Air Baku yang Optimal.

3.

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Banjir secara Terpadu dari Hulu ke Hilir dalam Satu Wilayah dan Perlindungan Kawasan di Sepanjang Garis Pantai dari Bahaya Abrasi.

Tingginya Alih Fungsi Lahan terutama dari Kawasan Hutan dan Pertanianmenjadi Daerah Terbangun baik berupa Kawasan Industri maupun Permukiman.

Pengendalian Banjir secara Terpadu melibatkan Antar Kabupaten Kota yang dilewati Daerah Aliran Sungai sehingga seringkali Satu Daerah di Hilir sudah Menjaga sedemikian rupa dari Sisi Perencanaan maupun Pengawasan akan tetapi terkendala Perubahan Fungsi yang Signifikan di Daerah Hulu.

Adanya Garis Koordinasi dan Fasilitasi serta Pengaawasan terhadap Kualitas Pengendalian Banjir diharapkan pada Target Waktu Tertentu dapat Tercapai sesuai dengan Tujuan yang akan dicapai.

4.

Meningkatnya Efisiensi Sistem Jaringan Jalan di dalam Sistem Transportasi yang mendukung Perekonomian Nasional dan Sosial Masyarakat serta Pengembangan Wilayah melalui Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Lintas Wilayah serta Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.

Adanya Pembagian Kewenangan dalam Penanganan Jaringan Jalan seringkali menjadi Penghambat dalam Perbaikan dan Perencanaan Pengembangan Wilayah. Hal ini dikarenakan, Masyarakat hanya mengetahui bahwa Kewenangan tersebut adalah Milik Pemerintah Kabupaten.

Dalam Rangka Perbaikan dan Peningkatan Kapasitas Jalan seringkali Terhambat oleh Dinamisasi Peruntukkan Ruang di Wilayah tersebut.

Pemilik Lahan yang berbatasan dengan Jalan seringkali bersedia untuk dibebaskan demi Menunjang Peningkatan Kapasitas Jalan di Wilayah tersebut.


III - 23

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten

(1) 5.

(2) Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Permukiman melalui Pengembangan Sistem Jaringan Penyediaan Air Minum untuk Mendukung Peningkatan Tingkat Pelayanan Penduduk Perkotaan dan Penduduk Perdesaan serta Meningkatnya Pelayanan Sanitasi Sistem Terpusat dan Sistem Berbasis Masyarakat bagi Penduduk Perkotaan, Meningkatnya Sistem Pengelolaan Drainase untuk Mendukung Pengurangan Luas Genangan di Perkotaan serta Meningkatnya Sistem Pengelolaan Persampahan untuk Mendukung Peningkatan Tingkat Pelayanan Penduduk dan Meningkatnya Kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampahserta Penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Perkotaan.

(3) Meningkatnya Jumlah Penduduk Perdesaan dan Perkotaan yang belum diimbangi dengan Kualitas Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan yang memadai ditandai dengan Masih Banyaknya Kawasan Kumuh Perkotaan.

6.

Meningkatnya Kemampuan Pemerintah Daerah dan Stakeholders Jasa Konstruksi serta Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya Penguasaan Pangsa Pasar Domestik oleh Pelaku Konstruksi Nasional serta Pengurangan Jumlah dan Dampak Ekonomi, Sosial dan Lingkungan akibat Kegagalan Konstruksi/Bangunan melalui Peningkatan Sistem Pembinaan Teknis dan Usaha Jasa Konstruksi.

Masih Tingginya Ketimpangan Antar Kabupaten serta adanya Aspek Polotitis dalam Peningkatan Kemampuan dan Pemilihan Stakeholder Jasa Konstruksi dapat menjadi Hambatan dan Potensi untuk Pelaku Jasa Konstruksi.

Faktor Penghambat Pendorong (4) (5) Kurangnya Pemahaman dan Clusterisasi Adanya Sosialisasi dan Bantuan Penyuluhan Masyarakat sehingga Kualitas Lingkungan dari Lembaga Masyarakat dapat Mendorong Permukiman tidak merata di setiap Wilayah. Pemerataan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman.

Adanya Pemilihan Stakeholder Jasa Konstruksi yang tidak berdasarkan Sub Bidang Keahliannya pada Program – program Pemerintahan dapat menjadi Hambatan pada Pelaksanaan dan Pengawasannya

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Jasa Konstruksi menuju Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Konstruksi yang Berdaya Saing Tinggi sesuai SKKNI.


III - 24

3.1 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor - faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Bina

Marga

dan Cipta

Karya

dapat mengidentifikasi

arah

(geografis)

pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor pendorong dan penghambat terhadap pelayanan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sebagaimana terdapat pada Tabel 3.6 dibawah ini. Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No (1)

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD (2)

A. 1.

Sistem Perkotaan Pengembangan PKW Kadipaten a. Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional

2.

Pengembangan PKL Majalengka, Kertajati; Jatiwangi; Rajagaluh; Cikijing; Talaga a. Pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa;

b. Pengembangan kantor-kantor pemerintahan skala kabupaten 3.

Pengembangan PPK Kasokandel; Leuwimunding; Palasah; Jatitujuh; Ligung; Sumberjaya; Sindangwangi; Sukahaji; Leumahsugih; Bantarujeg; Maja; Argapura; Banjaran a.

4.

Penyediaan fasilitas pasar kecamatan

Pengembangan PPL Sindang, Malausma, Cingambul

Permasalahan Pelayanan OPD (3) STRUKTUR RUANG Koordinasi tupoksi lintas OPD yang terkait belum berjalan optimal sehingga diperlukan optimalisasi kelembagaan BKPRD Berlum tersedianya PERDA Tata Ruang tentang RDTR, RTR

Adanya beberapa lokasi kantor kecamatan yang akan berpindah -

Terdapatnya kajian secara komprehensif dan diakomodir dalam PERDA Tata Ruang -

Penghambat (4)

Faktor

Pendorong (5)

Eksisting pusat perdagangan berada pada jalur utama Bandung – Cirebon, kawasan yg ada tidak dimungkinkan untuk pengembangan -

Eksisting pusat perdagangan berada pada jalur utama Bandung - Cirebon

Eksisting pusat perdagangan berada pada jalur utama, kawasan yg ada tidak dimungkinkan untuk pengembangan Lokasi yang ada harus dikaji

Luas pelayanan pusat perbelanjaan dan jasa eksisting sudah berkembang ke kecamatan bahkan kabupaten sekitar. Ketersediaan Aset Pemda harus dimanfaatkan Perkembangan fungsi PPK sebagai penyangga cukup signifikan

Belum ada pembagian dan distribusi beban dan fungsi secara merata pada daerah penyangga Lahan dan distribusi belum tersedia -

-

Kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan sudah semakin tinggi -


III - 25

No (1)

B. 1. 2. C. 1. D. 1.

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD (2) a. Penyediaan pasar desa

Jaringan Jalan Nasional Pembangunan jalan bebas hambatan Cikampek-Palimanan; dan CileunyiSumedang-Dawuan Pemeliharaan jalan arteri primer Jaringan Jalan Provinsi Pemeliharaan jalan kolektor primer Jaringan Jalan Kabupaten Penetapan fungsi ruas jalan kabupaten

Permasalahan Pelayanan OPD (3) Terdapatnya kajian secara komprehensif dan diakomodir dalam PERDA dan PERBUP

Penghambat (4) Lahan dan distribusi belum tersedia

Faktor

Pendorong (5) Kebutuhan masyarakat di tingkat desa sudah semakin tinggi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Masih banyaknya jalan kabupaten yang tidak sesuai dengan standar peraturan jalan

-

-

Banyaknya jalan kabupaten yang melewati area permukiman padat penduduk yang sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan pelebaran

Kebutuhan masyarakat yang mendesak atas tersedianya jaringan jalan yang memadai dan sesuai standar

2.

Peningkatan konstruksi dan dimensi jaringan jalan kabupaten

3.

Pembangunan jaringan jalan baru


Terbatasnya lahan dan kompleksnya permasalahan dalam pembebasan lahan

Kebutuhan masyarakat yang mendesak atas tersedianya jaringan jalan baru

4.

Peningkatan jembatan


-

Kebutuhan masyarakat yang mendesak atas tersedianya jembatan yang memadai

E.

Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Penyediaan air bersih non perpipaan pemerintah dan swadaya murni masyarakat Sistem Prasarana Pengolahan Limbah Pengembangan septic tank Sistem Prasarana Jaringan Drainase Penyusunan masterplan drainase

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. F. 1. G. 1. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kawasan Permukiman Permukiman Perkotaan Pengembangan dan penataan kawasan Penyusunan masterplan pengembangan permukiman Monitoring dan evaluasi pelaksanaan masterplan permukiman Pengendalian pertumbuhan pembanguan perumahan baru Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh Penyiapan Lahan KASIBA dan LISIBA. Permukiman Perdesaan

POLA RUANG


III - 26

(1)

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD (2)

9.

Penyediaan sarana listrik

10.

Program penyediaan air bersih secara sederhana Pengembangan Jaringan jalan desa Pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan Penyediaan fasilitas kesehatan Kawasan Peruntukan Lainnya Penyediaan dan pengembangan sarana perdagangan jasa; Penyediaan sarana dan prasarana kawasan bandara; dan

No

11. 12. 13. B. 1. 2. 3.

Pengembangan pertahanan dan keamanan

C.

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

1.

Penyusunan RDTR Kawasan;

2.

Pengembangan perdagangan dan jasa;

3.

Pengembangan dan penataan pusat Pemerintahan kabupaten; Pengembangan permukiman perkotaan berwawasan lingkungan pelestarian

4. 5.

Penyediaan sarana dan prasarana

6.

Merealisasikan program-program pengembangan kawasan.

Faktor

Permasalahan Pelayanan OPD (3) -

Penghambat (4) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Proses legalisasi yang cukup rumit -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pendorong (5) -

Kebutuhan perijinan investasi -

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain : 1.

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

2.

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

3.

Kinerja layanan/jasa ekosistem;

4.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

5.

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

6.

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program

pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: 1.

Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan

2.

Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi Rencana Strategis Tahun 2014-2018

III - 27

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Bina Marga dan Cipta Kabupaten Majalengka yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. Telaahan KLHS beserta faktor pendorong dan penghambat terhadap pelayanan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sebagaimana terdapat pada Tabel 3.7. Tabel 3.7 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Permasalahan Pelayanan OPD (3) Jumlah penduduk meningkat berdasarkan deret ukur sedangkan lahan meningkat berdasarkan deret hitung.

Faktor Penghambat Pendorong (4) (5) Jumlah penduduk Peningkatan meningkat kebutuhan lahan yang berdasarkan deret sesuaikan dengan ukur sedangkan lahan fungsinya. meningkat berdasarkan deret hitung.

Perkiraan mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Adanya Pencemaran air, sungai dan udara yang diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat.

Adanya Pencemaran air, sungai dan udara yang diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat.

Pentingnya kesadaran masyarakat terhadap menjaga lingkungan hidup.

3.

Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesesuaian fungsi lahan.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesesuaian fungsi lahan.

Pentingnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan fungsinya.

4.

Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Terbatasnya ketersediaan sumber daya air.

Terbatasnya ketersediaan sumber daya air.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sumber daya air.

5.

Tingkat Kerentanan dan terhadap Perubahan Iklim

Adaptasi

Adanya fungsi lahan yang diakibatkan oleh aktivitas masyarakat.


Adanya rawan bencana longsor di beberapa daerah.

6.

Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati



Perlu adanya pelestarian keanekaragaman hayati.

No

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD

(1) 1.

(2) Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan

2.

Kapasitas

3.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan

selama 5 (lima) tahun terakhir,

serta

permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak Rencana Strategis Tahun 2014-2018

III - 28

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan Renstra Kementerian sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Bina Marga dan Cipta

Karya di masa lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 1)

Isu Strategis Bidang Penataan Ruang

Perlu segera menyelesaikan peraturan operasionalisasi tentang Rencana Detail Tata Ruang, yaitu Peraturan Daerah untuk peraturan yang lebih rinci;

2)

Perlunya

peningkatan

kemampuan

aparat

perencana

maupun

pelaksana

pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang

semakin

berkualitas

dalam

rangka

pengendalian

dan

pengawasan

pemanfaatan ruang yang efektif; 3)

Perlu adanya upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan


III - 29

penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

1.5.2 1)

Isu Strategis Bidang Bina Marga

Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan jalan di kawasan perbatasan dengan Kabupaten lain;

2)

Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengahtengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan;

3)

Meningkatkan

koordinasi

kelembagaan

penyelenggaraan

jalan

antara

penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan); 4)

Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat RTRW, yang meliputi pemantapan jaringan jalan di Kabupaten Majalengka.

1.5.3 1)

Isu Strategis Bidang Kecipta Karyaan

Desentralisasi ; a. Persebaran kota di Indonesia saat ini lebih banyak terpusat di Pulau Jawa; b. Di satu sisi, desentralisasi berhasil membawa pemerintah daerah dalam nuansa kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan perkotaan di masingmasing daerah; c. Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru akan membahayakan

daya

dukung

kota,

terutama

di

kota-kota

besar

dan

metropolitan. 2)

Meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan;

3)

Daya saing kota dan demokratisasi; a. Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus bersaing dengan kota-kota di dalam negeri semata; b. Bentuk persaingan pun bergeser dari comparative advantages menuju ke era competitive advantages.

4)

Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnya permukaan air laut menimbulkan bahaya banjir;

5)

Posisi Indonesia yang berada di kawasan Ring Of Fire memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan; Rencana Strategis Tahun 2014-2018

III - 30

6)

Modal Sosial; a. Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal social; b. Jika aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan.

1.5.4 1)

Isu Strategis Bidang Jasa Konstruksi

Kompetensi SDM Konstruksi Indonesia masih harus ditingkatkan untuk bisa bersaing di tingkat internasional. Perlu meningkatkan kemampuan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan agar dapat menghasilkan keluaran (lulusan) yang memiliki standar internasional;

2)

Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi menuju tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang konstruksi;

3)

Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi masih menghadapi permasalahan pada proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga langsung atau tidak langsung menyebabkan tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi masih jauh dari cukup;

4)

Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pelatihan mengacu pada kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi (kondisi prasarana dan sarana pelatihan saat ini sangat jauh tertinggal dibandingkan beberapa Negara Tetangga);

5)

Meningkatkan kualitas sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja konstruksi;

6)

Penerapan konsep Green Construction yang merupakan proses konstruksi yang menggunakan bahan bangunan yang tepat, efisien, dan ramah lingkungan di bidang pembangunan konstruksi dalam rangka merespon pemanasan global;

7)

Lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar;

8)

Praktik-praktik KKN dalam industri konstruksi nasional dan dalam perilaku bisnis jasa konstruksi masih menjadi sorotan publik sampai saat ini. Kondisi ini telah membuat persaingan di industri konstruksi belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi dan profesionalisme, tetapi lebih berdasarkan pada kemampuan negosiasi atau lobby.

9)

Pasar jasa konstruksi nasional masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara supply dan demand. Oleh karena itu perlu upaya pembinaan perusahaan jasa konstruksi melalui penerapan kualifikasi atau persyaratan dalam pendirian badan usaha jasa konstruksi;


III - 31

10) Globalisasi

bisnis

konstruksi

merupakan

suatu

keniscayaan.

Liberalisasi

perdagangan jasa konstruksi merupakan sesuatu yang akan terjadi. Indonesia sebagai negara anggota WTO akan dihadapkan pada tekanan untuk membuka pasar konstruksi domestik; 11) Otonomi daerah sebagai instrumen desentralisasi akan menjadi pendorong perdagangan sektor konstruksi nasional menjadi berkembang akibat kebijakan penanaman modal langsung ke daerah.

1.5.5 1)

Isu Strategis Bidang Perumahan

Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan belum didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai. Kualitas suatu rumah juga diukur dengan tingkat aksesibilitas terhadap prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), seperti ketersediaan air bersih, listrik dan jamban;

2)

Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah terhadap lahan. Meningkatnya harga lahan telah mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan;

3)

Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Majalengka di sektor informal dan tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kesulitan untuk mengakses kredit perumahan yang disediakan oleh perbankan, karena hanya mengandalkan dana yang bersumber dari bank dan pemerintah;

4)

Kesenjangan pelayanan untuk memperoleh pelayanan dan kesempatan berperan di bidang perumahan dan permukiman, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah.


III - 32

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI OPD 4.1.1

VISI Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin

dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat. Sehingga perubahan paradigma pembangunan yang muncul adalah lebih banyak menaruh perhatian untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, rasa ketidakterlindungi, rasa terpinggirkan dan dipinggirkan, rasa terkucil dan di kucilkan, mengatasi ketidakadilan lingkungan, baik terhadap sumberdaya alam, tata ruang, maupun permukiman. Pembangunan infrastrukur pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang diselenggarakan dalam rangka mencapai visi Pembangunan Kabupaten Majalengka yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2014-2018), yaitu “Terwujudnya Suatu Tatanan Masyarakat, Pemerintahan, dan Pembangunan Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul, Dan Religius”. Mengacu pada Visi Kementerian Pekerjaan Umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang yaitu “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”. Mengacu pada Visi Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2010 – 2014 yaitu “Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni“. Dan Mengacu pada Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu “Terwujudnya Sistem Politik yang Demokratis, Pemerintahan yang Desentralisasi, Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan, Serta Keberdayaan Masyarakat yang Parsitipatif dengan Didukung Sumber Daya Aparatur yang Profesional dalam Wadah NKRI”. Bertolak dari pemahaman di atas, serta dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

Kabupaten

Majalengka

dan

perkembangan lingkungan strategis, maka perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung, Rencana Strategis Tahun 2014-2018

IV - 1

sehingga dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Majalengka yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2014-2018), Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka pada tahun 2018, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat, adapun Visi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 yaitu : “Terwujudnya Pemenuhan Prasarana Kebinamargaan, Keciptakaryaan yang Berkelanjutan Untuk Mendukung Majalengka Makmur 2018”. Makna dari visi tersebut merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang penjabarannya meliputi : a) Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata; b) Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 jam per hari; c) Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis; d) Bangunan

gedung

yang

memenuhi

persyaratan

keselamatan,

kesehatan,

kenyamanan, dan kemudahan; e) Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; f)

Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien;

g) Pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman; h) Fasilitasi

dan

dorongan

bagi

terciptanya

iklim

yang

kondusif

di

dalam

penyelenggaraan perumahan dan permukiman; i)

Optimalisasi pendayagunaan sumber daya pendukung seperti sumber daya alam, sumber daya buatan, maupun sumber daya manusia bagi penyelenggaraan perumahan

dan

kawasan

permukiman,

dalam

kerangka

pembangunan

berkelanjutan;


IV - 2

j)

Fasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan

infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

4.1.2

MISI Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha

mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan sejalan dengan tugas dan fungsi yang ada, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, ditetapkan Misi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun 2014-2018, yaitu : 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur kebinamargaan dan keciptakaryaan berbasis penataan ruang sebagai acuan pembangunan Kabupaten Majalengka berkelanjutan; 2) Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan; 3) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan; 4) Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia serta Sarana Kebinamargaan dan Keciptakaryaan;

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun.


IV - 3

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sedang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.


IV - 4

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya

2014 (5)

Target Kinerja Sasaran 2015 2016 2017 (6) (7) (8)

2018 (9)

Tersusunnya pedoman / arahan tentang penataan ruang sesuai dengan peruntukan dan fungsi ruang

7 Dok

5 Dok

5 Dok

5 Paket

5 Paket

Tersosialisasi-kannya ruang

1 Kec

1 Kec

1 Kec

2 Kec

2 Kec

Tersusunnya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dan terkendalinya pembangunan kawasan

7 Kec

5 Kec

5 Kec

2 Kec

2 Kec

Terwujudnya arahan pembangunan serta peningkatan sesuai fungsi bangunan gedung

5 Paket

5 Paket

-

-

-

Tersusunnya arahan dalam pembangunan sesuai fungsi bangunan gedung

5 Paket

5 Paket

-

-

-

Tersedianya Sarana dan Prasarana Olah Raga yang baik

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

Tersusunnya dokumen perencanaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis

-

10 Dok

10 Dok

10 Dok

10 Dok

Terwujudnya pembangunan bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis

-

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

Terwujudnya rehabilitasi bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis

-

4 Unit

4 Unit

4 Unit

4 Unit

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

1

2

Terwujudnya ruang wilayah teratur, terarah, terkendali berkelanjutan

Terpenuhinya negara dan representatif.

yang dan

kebutuhan gedung fasilitas umum yang

Menjaga Implementasi pembangunan agar terencana sesuai dengan penataan ruang

Terencana dan terawasinya penyediaan gedung negara dan fasilitas umum sesuai dengan pedoman dan spesifikasi pembangunan Gedung Negara.

rencana

tata


IV - 5


2018 (9)

-

1 Dok

-

-

1 Dok

-

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

-

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

586,30 Km

600,60 Km

614,90 Km

629,20 Km

650,65 Km

Tersedianya jembatan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

371 Buah

375 Buah

383 Buah

389 Buah

395 Buah

-

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Prosentase ketersediaan data kondisi jalan dan jembatan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Terpeliharanya drainase dalam kondisi baik

3 Km

3 Km

3 Km

3 Km

3 Km

-

-

1 Km

2 Km

2 Km

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

-

1 Km

2 Km

4 Km

4 Km

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

3

4

Meningkatkan kualitas penyedia jasa konstruksi yang andal dan profesional dalam pelayanan kegiatan kebinamargaan dan keciptakaryaan pada dinas bina marga dan cipta karya kabupaten majalengka.

Meningkatnya kompetensi penyedia jasa konstruksi di lingkungan Kabupaten Majalengka melalui pembinaan, pendidikan legal, formal, dan pelatihan teknis ke PU-an

Tercapainya jaringan jalan kabupaten yang mantap sampai dengan 91% pada tahun 2018.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan dan bangunan pelengkap lainnya.

2014 (5)

Tersedianya pedoman bangunan gedung

/

Terwujudnya pengendalian bangunan

pengawasan

Terwujudnya pengawasan konstruksi

peraturan

penataan pelaksanaan

Tersosialisasi-kannya dan jembatan

database

dan jasa

jalan

Panjang penambahan jalan baru Penambahan jembatan baru Tersedianya saluran drainase / goronggorong baru


IV - 6

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

5

Terwujudnya keseimbangan pembangunan perumahan dan permukiman serta terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan, penyediaan air bersih, MCK, drainase lingkungan, jalan perkotaan dan perdesaan.

6

Terpenuhinya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional serta sarana kebinamargaan dan keciptakaryaan dalam pelayanan kegiatan kebinamargaan dan keciptakaryaan pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka

Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan teknis ke PU-an

2014 (5)


2018 (9)


13,50 %

10,33 %

7,15 %

3,97 %

0,00 %

Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum

372.856 KK

341.122 KK

354.388 KK

367.654 KK

379.025 KK

Tersedianya prasarana dan sarana air limbah

20 Desa

20 Desa

20 Desa

20 Desa

20 Desa

Terlaksananya program penanguulangan kemiskinan perkotaan

4 Kec

4 Kec

4 Kec

4 Kec

4 Kec

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaran infrastruktur perdesaan

303 Desa

243 Desa

203 Desa

203 Desa

180 Desa

Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Meningkatnya disiplin aparatur di ingkungan dinas BMCK

1 Paket

1 Paket

-

-

-

Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Terwujudnya sinergitas program dan kegiatan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


IV - 7

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana kebinamargaan dan keciptakaryaan

2014 (5)


2018 (9)

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

Terpeliharanya sarana dan prasara

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


IV - 8

4.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan / atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2014-2018. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana Tabel 4.2 dibawah ini.


IV - 9

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Visi

: Terwujudnya Pemenuhan Prasarana Kebinamargaan, Keciptakaryaan yang Berkelanjutan Untuk Mendukung Majalengka Makmur 2018

Misi ke- 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur kebinamargaan dan keciptakaryaan berbasis penataan ruang sebagai acuan pembangunan Kabupaten Majalengka berkelanjutan Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

1. Terwujudnya ruang wilayah yang teratur, terarah, terkendali dan berkelanjutan

1.1 Menjaga Implementasi pembangunan agar terencana sesuai dengan penataan ruang

1.1.1 Mengendalikan Pemanfaatan Ruang

1.1.1.1 Perencanaan, penataan pengendalian ruang

2. Terpenuhinya kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum yang representatif

2.1 Terencana dan terawasinya penyediaan gedung negara dan fasilitas umum sesuai dengan pedoman dan spesifikasi pembangunan Gedung Negara.

2.1.1 Peningkatan fungsi pengelolaan bangunan gedung sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.1.1.1 Perencanaan dan pengawasan penyediaan dan pengelolaan gedung negara dan fasiltas umum sesuai dengan pedoman dan spesifikasi pembangunan gedung Negara

3. Meningkatkan kualitas penyedia jasa konstruksi yang andal dan profesional dalam pelayanan kegiatan kebinamargaan dan keciptakaryaan pada dinas bina marga dan cipta karya kabupaten majalengka

3.1 Meningkatnya kompetensi penyedia jasa konstruksi di lingkungan Kabupaten Majalengka melalui pembinaan, pendidikan legal, formal, dan pelatihan teknis ke PU-an

3.1.1 Meningkatkan kualitas penyedia jasa konstruksi yang andal dan profesional dalam pelayanan kegiatan kebinamargaan dan keciptakaryaan pada dinas bina marga dan cipta karya kabupaten majalengka

3.1.1.1 Penataan dan dan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi

dan

Misi ke- 2 : Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan Tujuan 1. Tercapainya jaringan yang pada tahun 2018

jalan

kabupaten

Sasaran

Strategi

Kebijakan

1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan dan bangunan pelengkap lainnya

1.1.1 Memantapkan pembangunan sarana dan prasaran jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap lainnya yang telah ada

1.1.1.1 Pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap lainnya 1.1.1.2 Pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap lainnya


IV - 10

Misi ke- 3 : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infra struktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan Tujuan

Sasaran

Strategi

1. Terwujudnya keseimbangan pembangunan perumahan dan permukiman serta terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan.

1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan, penyediaan air bersih, MCK, drainase lingkungan, jalan perkotaan dan perdesaan

Kebijakan

1.1.1 Meningkatkan ketersediaan perumahan

1.1.1.1 Penuntasan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dan peningkatan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

1.1.2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman

1.1.2.1 Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat

Misi ke- 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta sarana kebinamargaan dan keciptakaryaan Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

1. Terpenuhinya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional serta sarana kebinamargaan dan keciptakaryaan dalam pelayanan kegiatan kebinamargaan dan keciptakaryaan pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka

1.1 Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan teknis ke PU-an

1.1.1 Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan teknis ke PU-an

1.1.1.1 Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran

1.2 Meningkatnya kualitas dan sarana kebinamargaan keciptakaryaan

1.2.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana kebinamargaan dan keciptakaryaan melalui penyediaan, pemeliharaan, serta peningkatan sarana kebinamargaan dan keciptakaryaan

1.2.1.1 Penyediaan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana kebinamargaan dan keciptakaryaan

kuantitas dan


IV - 11

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan oleh OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD. Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan di atas, maka dalam tahun 2014-2018 Dinas Bina Marga dan Cipta karya Kabupaten Majalengka akan melaksanakan 21 pogram pada urusan Pekerjaan Umum, 3 Program pada urusan Perumahan, dan 3 Program pada urusan Penataan Ruang. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 5.1.


V-1

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

(1) Terwujudnya ruang wilayah yang teratur, terarah, terkendali dan berkelanjutan

(2) Menjaga Implementasi pembangunan agar terencana sesuai dengan penataan ruang

Indikator Sasaran (3) Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan pedoman/arahan tentang penataan ruang sesuai dengan peruntukan dan fungsi ruang

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Kondisi Awal (2013)

(4)

(5)

(6)

(7)

Target (8)

Rp (9)

Target (10)

Rp (11)

Target (12)

Rp (13)

Target (14)

Rp (15)

Target (16)

Rp (17)

Target (18)

Rp (19)

Program Perencanaan Tata Ruang

Tersusunnya pedoman / arahan tentang penataan ruang sesuai dengan peruntukan dan fungsi ruang

10 Dok

7 Dok

4.313.660.000

5 Dok

2.400.000.000

5 Dok

2.640.000.000

5 Paket

2.864.000.000

5 Paket

3.000.000.000

27 Paket

15.217.660.000

37.02

Kegiatan Bantuan Teknis Perencanaan Tata Ruang

Tersusunnya arahan dalam pembangunan fisik kawasan

12 Bulan

12 Bulan

29.650.000

12 Bulan

32.615.000

12 Bulan

40.000.000

12 Bulan

54.000.000

12 Bulan

50.000.000

60 Bulan

206.265.000

37.03

Kegiatan Survey dan Pemetaan

Tersedianya data geospasial tingkat kecamatan

-

1 Paket

566.860.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

210.000.000

-

-

4 Paket

1.176.860.000

37.25

Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Tersedianya salah satu perangkat dalam pengendalian pemanfaatan ruan

9 Dok

5 Dok

2.925.150.000

1 Dok

400.000.000

-

-.

-

-.

-

-.

6 Dok

3.325.150.000

37.27

Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Tersedianya rencana operasional arahan pembangunan kawasan

1 Dok

-

-

1 Dok

550.000.000

2 Dok

1.100.000.000

2 Dok

1.200.000.000

3 Dok

1.650.000.000

8 Dok

4.500.000.000

37.28

Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang

Tersedianya rencana operasional arahan pembangunan kawasan

-

1 Dok

792.000.000

2 Dok

1.217.385.000

2 Dok

1.300.000.000

2 Dok

1.400.000.000

2 Dok

1.300.000.000

9 Dok

6.009.385.000

Program Pemanfaatan Ruang

Tersosialisasikannya rencana tata ruang

-

1 Kec

30.000.000

1 Kec

40.000.000

1 Kec

50.000.000

2 Kec

60.000.000

2 Kec

70.000.000

7 Kec

250.000.000

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang

Tersosialisasikannya kebijakan dalam pemanfaatan ruang

-

1 Kec

30.000.000

1 Kec

40.000.000

1 Kec

50.000.000

2 Kec

60.000.000

2 Kec

70.000.000

7 Kec

250.000.000

37

16

16.05

2014

2015

2016

2017

Kondisi Akhir Periode Renstra

2018


V-2

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Terpenuhinya kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum yang representatif

Terencana dan terawasinya penyediaan gedung negara dan fasilitas umum sesuai dengan pedoman dan spesifikasi pembangunan Gedung Negara

Peningkatan pengawasan penyediaan dan pengelolaan gedung negara dan fasiltas umum sesuai dengan pedoman dan spesifikasi pembangunan gedung Negara

Indikator Kinerja

(6) Tersusunnya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dan terkendalinya pembangunan kawasan

Kondisi Awal (2013)

2014

2015

2016

2017


2018

(7)

Target (8)

Rp (9)

Target (10)

Rp (11)

Target (12)

Rp (13)

Target (14)

Rp (15)

Target (16)

Rp (17)

Target (18)

Rp (19)

5 Kec

7 Kec

750.000.000

5 Kec

760.000.000

5 Kec

770.000.000

2 Kec

780.000.000

2 Kec

790.000.000

21 Kec

3.850.000.000

12 Bulan

12 Bulan

30.250.000

12 Bulan

23.435.500

12 Bulan

25.566.000

12 Bulan

27.696.500

12 Bulan

29.827.000

60 Bulan

136.775.000

39

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

39.05

Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

39.08

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tersedianya legalitas bagi rencana operasional arahan pembangunan kawasan

-

1 Paket

652.350.000

2 Paket

662.424.500

2 Paket

663.554.000

2 Paket

664.683.500

2 Paket

665.813.000

9 Paket

3.308.825.000

39.09

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Bangunan Gedung

Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah Tentang Kebijakan Peraturan Teknis Bangunan Gedung

-

1 Paket

67.400.000

1 Paket

74.140.000

1 Paket

80.880.000

1 Paket

87.620.000

1 Paket

94.360.000

5 Paket

404.400.000

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya arahan pembangunan serta peningkatan sesuai fungsi bangunan gedung

5 Paket

5 Paket

3.100.000.000

5 Paket

5.000.000.000

-

-

-

-

-

-

10 Paket

8.100.000.000

02.03

Kegiatan Pembangunan Gedung

Terbangunnya gedung

-

-

-

1 Paket

1.500.000.000

-

-

-

-

-

-

1 Paket

1.500.000.000

02.42

Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor yang representatif

-

3 Paket

2.723.692.000

2 Paket

2.000.000.000

-

-

-

-

-

-

5 Paket

4.723.692.000

02.45

Kegiatan Penataan Lingkungan Tempat Kerja

Terciptanya lingkungan tempat kerja yang representatif

-

2 Paket

321.083.000

2 Paket

1.355.000.000

-

-

-

-

-

-

4 Paket

1.676.083.000

02.51

Kegiatan Bantuan Teknis Perencanaan dan Pengawasan

Tersedianya perencanaan dan pengawasan bangunan pemerintah kesehatan dan pendidikan

12 Bulan

12 Bulan

55.225.000

12 Bulan

60.000.000

-

-

-

-

-

-

24 Bulan

115.225.000


V-3


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


Indikator Kinerja

Kondisi Awal (2013)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Target (8)

Rp (9)

Target (10)

Rp (11)

Target (12)

Rp (13)

Target (14)

Rp (15)

Target (16)

Rp (17)

Target (18)

Rp (19)

Kegiatan Pengendalian Bangunan Gedung

Adanya pengendalian dan pelaksanaan pembangunan di kabupaten majalengka

-

-

-

12 Bulan

85.000.000

-

-

-

-

-

-

12 Bulan

85.000.000

Program Pengembangan Data/Informasi Bangunan Gedung


5 Paket

5 Paket

1.000.000.000

5 Paket

1.200.000.000

-

-

-

-

-

-

10 Paket

2.200.000.000

40.06

Kegiatan Penyusunan Rencana Bangunan Gedung

Tersusunnya Rencana bangunan dan gedung

5 Paket

5 Paket

1.000.000.000

5 Paket

1.200.000.000

-

-

-

-

-

-

10 Paket

2.200.000.000

40.07

Kegiatan Penyusunan Database Bangunan Gedung

Tersusunnya database bangunan gedung

-

-

-

-

-

1 Paket

50.000.000

1 Paket

70.000.000

1 Paket

90.000.000

3 Paket

210.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Tersedianya Sarana dan Prasarana Olah Raga yang baik

-

1 Unit

1.017.400.000

1 Unit

10.000.000.000

1 Unit

15.000.000.000

1 Unit

25.000.000.000

1 Unit

30.000.000.000

5 Unit

81.017.400.000

Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga

Terbangunnya sarana olah raga

-

1 Unit

1.017.400.000

1 Unit

10.000.000.000

1 Unit

15.000.000.000

1 Unit

25.000.000.000

1 Unit

30.000.000.000

5 Unit

81.017.400.000

Program Perencanaan Bangunan Gedung


-

-

-

10 Dok

500.000.000

10 Dok

500.000.000

10 Dok

500.000.000

10 Dok

500.000.000

40 Dok

2.000.000.000

Kegiatan Penyusunan Rencana Bangunan Gedung

Tersusunnya Rencana bangunan dan gedung

-

-

-

10 Dok

440.000.000

10 Dok

440.000.000

10 Dok

440.000.000

10 Dok

440.000.000

40 Dok

1.760.000.000

Kegiatan Bantuan Teknis Perencanaan dan Pengawasan

Tersedianya perencanaan dan pengawasan bangunan pemerintah kesehatan dan pendidikan

-

-

-

12 Bulan

60.000.000

12 Bulan

60.000.000

12 Bulan

60.000.000

12 Bulan

60.000.000

48 Bulan

240.000.000

02.75

40

41

41.03

2014

2015

2016

2017


2018


V-4


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Indikator Kinerja

Kondisi Awal (2013)

2014

2015

2016

2017


2018

(7)

Target (8)

Rp (9)

Target (10)

Rp (11)

Target (12)

Rp (13)

Target (14)

Rp (15)

Target (16)

Rp (17)

Target (18)

Rp (19)

-

-

-

1 Unit

1.500.000.000

1 Unit

2.000.000.000

1 Unit

2.500.000.000

1 Unit

3.000.000.000

4 Unit

9.000.000.000

-

-

-

1 Unit

1.500.000.000

1 Unit

2.000.000.000

1 Unit

2.500.000.000

1 Unit

3.000.000.000

4 Unit

9.000.000.000

-

-

-

4 Unit

2.000.000.000

4 Unit

2.000.000.000

4 Unit

2.000.000.000

4 Unit

2.000.000.000

16 Unit

8.000.000.000

-

-

-

3 Unit

1.500.000.000

3 Unit

1.500.000.000

3 Unit

1.500.000.000

3 Unit

1.500.000.000

12 Unit

6.000.000.000

Terciptanya lingkungan tempat kerja yang representatif

-

-

-

1 Unit

500.000.000

1 Unit

500.000.000

1 Unit

500.000.000

1 Unit

500.000.000

4 Unit

2.000.000.000

Tersedianya pedoman / peraturan bangunan gedung

-

-

-

1 Dok

74.140.000

-

-

-

-

1 Dok

100.000.000

2 Dok

174.140.000

Terwujudnya pengawasan pengendalian bangunan

-

-

-

12 Bulan

30.000.000

12 Bulan

40.000.000

12 Bulan

50.000.000

12 Bulan

60.000.000

48 Bulan

180.000.000

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Bangunan Gedung


-

-

-

1 Dok

74.140.000

-

-

-

-

1 Dok

100.000.000

2 Dok

174.140.000

Kegiatan Pengendallian Bangunan Gedung

Terwujudnya pengawasan pengendalian bangunan

-

-

-

12 Bulan

30.000.000

12 Bulan

40.000.000

12 Bulan

50.000.000

12 Bulan

60.000.000

48 Bulan

180.000.000

Program Pembangunan Bangunan Gedung

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung

Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Kegiatan Penataan Lingkungan Tempat Kerja

Program Pengendalian Bangunan Gedung

(6) Terwujudnya pembangunan bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis Terwujudnya pembangunan bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis Terwujudnya rehabilitasi bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis Terwujudnya rehabilitasi bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis


V-5


Sasaran

Indikator Sasaran

(1) Meningkatkan kualitas penyedia jasa konstruksi yang andal dan profesional dalam pelayanan kegiatan kebinamargaan dan keciptakaryaan pada dinas bina marga dan cipta karya kabupaten majalengka

(2) Meningkatnya kompetensi penyedia jasa konstruksi di lingkungan Kabupaten Majalengka melalui pembinaan, pendidikan legal, formal, dan pelatihan teknis ke PUan

(3) Peningkatan kompetensi penyedia jasa konstruksi di lingkungan Kabupaten Majalengka melalui pembinaan, pendidikan legal, formal, dan pelatihan teknis di bidang ke PUan

Tercapainya jaringan jalan kabupaten yang mantap sampai dengan 91% pada tahun 2018

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan dan bangunan pelengkap lainnya

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan dan bangunan pelengkap lainnya dalam kondisi mantap

Kode


Indikator Kinerja

Kondisi Awal (2013)

(4)

(5)

(6)

(7)

……

Program Penataan dan Pengawasan Pelaksanaan Jasa Konstruksi

Terwujudnya penataan dan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi

……

Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi

2014

2015

2016

2017


2018

Target (8)

Rp (9)

Target (10)

Rp (11)

Target (12)

Rp (13)

Target (14)

Rp (15)

Target (16)

Rp (17)

Target (18)

Rp (19)

1 Paket

-

-

1 Paket

150.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

250.000.000

1 Paket

300.000.000

4 Paket

900.000.000


1 Paket

-

-

1 Paket

150.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

250.000.000

1 Paket

300.000.000

4 Paket

900.000.000

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

574,36 Km

586,30 Km

117.404.633.752

600,60 Km

131.121.017.112

614,90 Km

147.117.781.199

629,20 Km

165.066.150.504

650,65 Km

185.204.220.865

650,20 Km

745.913.803.432

Tersedianya jembatan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

366 Buah

371 Buah

12.010.000.000

375 Buah

13.368.210.900

383 Buah

14.880.021.870

389 Buah

16.661.011.687

395 Buah

18.600.186.837

395 Buah

75.519.431.294

18.01

Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Tersedianya dokumen perencanaan untuk rehabilitasi / pemeliharaan jalan

12 Bulan

12 Bulan

151.606.750

12 Bulan

169.318.967

12 Bulan

189.975.881

12 Bulan

213.152.938

12 Bulan

239.157.596

60 Bulan

963.212.131

18.02

Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

Tersedianya dokumen perencanaan untuk rehabilitasi / pemeliharaan jembatan

12 Bulan

12 Bulan

37.920.750

12 Bulan

42.209.208

12 Bulan

46.982.647

12 Bulan

52.606.000

12 Bulan

58.728.812

60 Bulan

238.447.417

18.05

Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Terawasinya kegiatan rehabilitasi pemeliharaan / jalan

12 Bulan

12 Bulan

28.057.500

12 Bulan

31.335.458

12 Bulan

35.158.384

12 Bulan

39.447.706

12 Bulan

44.260.327

60 Bulan

178.259.374

18

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan


V-6


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


Indikator Kinerja

Kondisi Awal (2013)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Target (8)

Rp (9)

Target (10)

Rp (11)

Target (12)

Rp (13)

Target (14)

Rp (15)

Target (16)

Rp (17)

Target (18)

Rp (19)

2014

2015

2016

2017


2018

18.29

Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan)

Terawasinya kegiatan rehabilitasi pemeliharaan / jembatan

12 Bulan

12 Bulan

9.250.000

12 Bulan

10.296.083

12 Bulan

11.460.466

12 Bulan

12.832.170

12 Bulan

14.325.706

60 Bulan

58.164.425

18.03

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Tersedianya jalan dan bangunan pelengkap lainnya yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

574,36 Km

586,30 Km

111.840.670.502

600,60 Km

124.907.016.036

614,90 Km

140.145.671.991

629,20 Km

157.243.443.973

650,65 Km

176.427.144.137

650,20 Km

710.563.946.639

18.11

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan

Terpeliharanya jalan

12 Bulan

12 Bulan

3.381.304.000

12 Bulan

3.776.341.746

12 Bulan

4.237.055.439

12 Bulan

4.753.976.203

12 Bulan

5.333.961.300

60 Bulan

21.482.638.688

18.04

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

Tersedianya jembatan dan bangunan pelengkap lainnya yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

366 Buah

371 Buah

10.746.457.575

375 Buah

11.961.774.462

383 Buah

13.314.531.535

389 Buah

14.908.147.814

395 Buah

16.643.307.138

395 Buah

67.574.218.525

18.12

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jembatan

Terpeliharanya jembatan

12 Bulan

12 Bulan

1.216.371.675

12 Bulan

1.353.931.148

12 Bulan

1.507.047.221

12 Bulan

1.687.425.703

12 Bulan

1.883.825.181

60 Bulan

7.648.600.927

18.08

Kegiatan Pengadaan Aspal dan Bronjong Kawat

Tersedianya aspal untuk PJBM

-

1.050 Drum

2.002.995.000

…… Drum

2.237.004.906

…… Drum

2.509.919.504

…… Drum

2.816.129.684

…… Drum

3.159.697.505

…… Drum

12.752.746.599

Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan

Tersosialisasikannya database jalan dan jembatan

-

-

-

1 Kegiatan

30.557.500

1 Kegiatan

30.557.500

1 Kegiatan

30.557.500

1 Kegiatan

30.557.500

4 Kegiatan

122..230.000

Kegiatan Sosialisasi Database Jalan dan Jembatan

Tersosialisasikannya database jalan dan jembatan

-

-

-

1 Kegiatan

30.557.500

1 Kegiatan

30.557.500

1 Kegiatan

30.557.500

1 Kegiatan

30.557.500

4 Kegiatan

122..230.000


V-7


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


Indikator Kinerja

Kondisi Awal (2013)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Target (8)

Rp (9)

Target (10)

Rp (11)

Target (12)

Rp (13)

Target (14)

Rp (15)

Target (16)

Rp (17)

Target (18)

Rp (19)

2014

2015

2016

2017


2018

20

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan


100 %

100 %

57.000.000

100 %

57.000.000

100 %

59.850.000

100 %

59.850.000

100 %

62.842.500

100 %

296.542.500

20.02

Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wilayah Majalengka

Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di wilayah UPTD Majalengka

100 %

100 %

8.160.000

100 %

8.160.000

100 %

8.550.000

100 %

8.550.000

100 %

8.977.500

100 %

42.397.500

20.03

Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wilayah Jatiwangi

Tersedianya data kondisi jalan jalan dan jembatan di wilayah UPTD Jatiwangi

100 %

100 %

8.140.000

100 %

8.140.000

100 %

8.550.000

100 %

8.550.000

100 %

8.977.500

100 %

42.357.500

20.04

Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wilayah Jatitujuh

Tersedianya data kondisi jalan jalan dan jembatan di wilayah UPTD Jatitujuh

100 %

100 %

8.140.000

100 %

8.140.000

100 %

8.550.000

100 %

8.550.000

100 %

8.977.500

100 %

42.357.500

20.05

Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wilayah Maja

Tersedianya data kondisi jalan jalan dan jembatan di wilayah UPTD Maja

100 %

100 %

8.140.000

100 %

8.140.000

100 %

8.550.000

100 %

8.550.000

100 %

8.977.500

100 %

42.357.500

20.06

Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wilayah Leuwimunding

Tersedianya data kondisi jalan jalan dan jembatan di wilayah UPTD Leuwimunding

100 %

100 %

8.140.000

100 %

8.140.000

100 %

8.550.000

100 %

8.550.000

100 %

8.977.500

100 %

42.357.500

20.07

Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wilayah Talaga

Tersedianya data kondisi jalan jalan dan jembatan di wilayah UPTD Talaga

100 %

100 %

8.140.000

100 %

8.140.000

100 %

8.550.000

100 %

8.550.000

100 %

8.977.500

100 %

42.357.500

20.08

Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wilayah Bantarujeg

Tersedianya data kondisi jalan jalan dan jembatan di wilayah UPTD Bantarujeg

100 %

100 %

8.140.000

100 %

8.140.000

100 %

8.550.000

100 %

8.550.000

100 %

8.977.500

100 %

42.357.500

……

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong


4.960,46 Km

3 Km

1.000.000.000

3 Km

1.500.000.000

3 Km

1.800.000.000

3 Km

2.000.000.000

3 Km

2.300.000.000

15 Km

8.600.000.000

……

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Rasio drainase dalam kondisi baik

4.960,46 Km

3 Km

1.000.000.000

3 Km

1.500.000.000

3 Km

1.800.000.000

3 Km

2.000.000.000

3 Km

2.300.000.000

15 Km

8.600.000.000


V-8


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


Indikator Kinerja

Kondisi Awal (2013)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Target (8)

Rp (9)

Target (10)

Rp (11)

Target (12)

Rp (13)

Target (14)

Rp (15)

Target (16)

Rp (17)

Target (18)

Panjang penambahan jalan baru

-

-

-

-

-

1 Km

1.014.000.000

2 Km

2.230.800.000

2 Km

2.453.880.000

5 Km

Penambahan jembatan baru

-

1 Buah

800.000.000

1 Buah

880.000.000

1 Buah

968.000.000

1 Buah

1.064.800.000

1 Buah

1.171.280.000

5 Buah

15

Terwujudnya keseimbangan pembangunan perumahan dan permukiman serta terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan, penyediaan air bersih, MCK, drainase lingkungan, jalan perkotaan dan perdesaan

Peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan, penyediaan air bersih, MCK, drainase lingkungan, jalan perkotaan dan perdesaan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2014

2015

2016

2017


2018

Rp (19)

5.698.680.000

4.884.080.000

15.01

Kegiatan Pembangunan Jalan


-

-

-

-

-

1 Km

1.014.000.000

2 Km

2.230.800.000

2 Km

2.453.880.000

5 Km

15.02

Kegiatan Pembangunan Jembatan


-

1 Buah

800.000.000

1 Buah

880.000.000

1 Buah

968.000.000

1 Buah

1.064.800.000

1 Buah

1.171.280.000

5 Buah

4.884.080.000

……

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Tersedianya saluran drainase / gorong-gorong baru

-

-

-

1 Km

330.000.000

2 Km

726.000.000

4 Km

1.597.200.000

4 Km

1.756.920.000

11 Km

4.410.120.000

……

Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Tersedianya saluran drainase / gorong-gorong baru

-

-

-

1 Km

330.000.000

2 Km

726.000.000

4 Km

1.597.200.000

4 Km

1.756.920.000

11 Km

4.410.120.000

Program Pengembangan Perumahan


15,10 %

13,50 %

13.000.000.000

10,33 %

13.000.000.000

7,15 %

13.000.000.000

3,97 %

13.000.000.000

0,00 %

13.000.000.000

0,00 %

65.000.000.000


15,10 %

13,50 %

13.000.000.000

10,33 %

13.000.000.000

7,15 %

13.000.000.000

3,97 %

13.000.000.000

0,00 %

13.000.000.000

0,00 %

65.000.000.000


316.524 KK

372.856 KK

3.500.000.000

341.122 KK

4.000.000.000

354.388 KK

4.500.000.000

367.654 KK

5.000.000.000

379.025 KK

5.000.000.000

379.025 KK

22.000.000.000


80 Desa

20 Desa

6.000.000.000

20 Desa

6.000.000.000

20 Desa

6.000.000.000

20 Desa

6.000.000.000

20 Desa

6.000.000.000

100 Desa

30.000.000.000

316.524 KK

372.856 KK

3.500.000.000

341.122 KK

4.000.000.000

354.388 KK

4.500.000.000

367.654 KK

5.000.000.000

379.025 KK

5.000.000.000

379.025 KK

22.000.000.000

31

31.06

Kegiatan Penunjang Perumahan Tidak Layak Huni

27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

27.14

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih / Air Minum



5.698.680.000

V-9


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


Indikator Kinerja

Kondisi Awal (2013)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Target (8)

Rp (9)

Target (10)

Rp (11)

Target (12)

Rp (13)

Target (14)

Rp (15)

Target (16)

Rp (17)

Target (18)

Rp (19)


80 Desa

20 Desa

6.000.000.000

20 Desa

6.000.000.000

20 Desa

6.000.000.000

20 Desa

6.000.000.000

20 Desa

6.000.000.000

100 Desa

30.000.000.000


4 Kec

4 Kec

620.250.000,00

4 Kec

750.000.000

4 Kec

650.000.000

4 Kec

600.000.000

4 Kec

600.000.000

4 Kec

3.220.250.000


-

4 Kec

620.250.000,00

4 Kec

750.000.000

4 Kec

650.000.000

4 Kec

600.000.000

4 Kec

600.000.000

20 Kec

3.220.250.000

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaran infrastruktur perdesaan

-

303 Desa

66.072.771.006

243 Desa

66.235.000.000

203 Desa

55.535.000.000

203 Desa

55.735.000.000

180 Desa

50.035.000.000

1.132 Desa

293.612.751.006

Terbangunnya prasarana air bersih/air minum

-

8 Paket

4.773.849.800

8 Paket

5.000.000.000

6 Paket

4.500.000.000

6 Paket

4.500.000.000

5 Paket

4.000.000.000

33 Paket

22.773.849.800

Terpeliharanya prasarana air bersih/air minum

-

14 Desa

1.007.164.750

15 Desa

1.200.000.000

12 Desa

1.000.000.000

12 Desa

1.200.000.000

10 Desa

1.000.000.000

63 Desa

5.407.164.750

30.09

Kegiatan Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Tertatanya lingkungan yang tertib

-

20 Desa

22.500.000

20 Desa

35.000.000

15 Desa

35.000.000

15 Desa

35.000.000

15 Desa

35.000.000

85 Desa

162.500.000

30.10

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Terpeliharanya jalan dan jembatan perdesaan

-

260 Desa

59.759.461.456

200 Desa

60.000.000.000

170 Desa

50.000.000.000

170 Desa

50.000.000.000

150 Desa

45.000.000.000

950 Desa

264.759.441.456

30.12

Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan

Tertatanya lingkungan permukiman penduduk perdesaan

-

1 Paket

509.795.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Paket

509.795.000

27.13

33

33.01

30

30.03

30.06

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Kegiatan Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

2014

2015

2016

2017


2018


V - 10


Sasaran

(1) Terpenuhinya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional serta sarana kebinamargaan dan keciptakaryaan dalam pelayanan kegiatan kebinamargaan dan keciptakaryaan pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka

(2) Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan teknis ke PUan

Indikator Sasaran (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan teknis ke PU-an

Kode


Indikator Kinerja

Kondisi Awal (2013)

(4)

(5)

(6)

(7)

Target (8)

Rp (9)

Target (10)

Rp (11)

Target (12)

Rp (13)

Target (14)

Rp (15)

Target (16)

Rp (17)

Target (18)

Rp (19)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD

-

100 %

3.773.161.470

100 %

3.871.000.000

100 %

3.877.000.000

100 %

3.883.000.000

100 %

3.889.000.000

100 %

19.293.161.470

01.01

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyutar

Tersedianya benda pos. perangko. materai

-

12 Bulan

5.000.000

12 Bulan

5.000.000

12 Bulan

5.000.000

12 Bulan

5.000.000

12 Bulan

5.000.000

60 Bulan

25.000.000

01.02

Kegiatan Penyediaan Jasa Komukasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran rekening listrik. telepon / internet dan air

-

12 Bulan

203.000.000

12 Bulan

205.000.000

12 Bulan

207.000.000

12 Bulan

210.000.000

12 Bulan

212.000.000

60 Bulan

1.037.000.000

01.08

Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya peralatan kebersihan kantor

-

12 Bulan

237.320.000

12 Bulan

238.000.000

12 Bulan

239.000.000

12 Bulan

240.000.000

12 Bulan

241.000.000

60 Bulan

1.195.320.000

01.09

Kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa service peralatan kerja

-

12 Bulan

75.000.000

12 Bulan

76.000.000

12 Bulan

77.000.000

12 Bulan

78.000.000

12 Bulan

79.000.000

60 Bulan

385.000.000

01.10

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

-

12 Bulan

150.000.000

12 Bulan

200.000.000

12 Bulan

200.000.000

12 Bulan

200.000.000

12 Bulan

200.000.000

60 Bulan

950.000.000

01.11

Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

-

12 Bulan

165.800.000

12 Bulan

166.000.000

12 Bulan

167.000.000

12 Bulan

167.000.000

12 Bulan

168.000.000

60 Bulan

833.800.000

01.12

Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik dan elektronik

-

12 Bulan

17.000.000

12 Bulan

18.000.000

12 Bulan

19.000.000

12 Bulan

20.000.000

12 Bulan

21.000.000

60 Bulan

95.000.000

01.13

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

-

1 Paket

184.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

5 Paket

984.000.000

01.14

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

-

1 Paket

25.000.000

1 Paket

25.000.000

1 Paket

25.000.000

1 Paket

25.000.000

1 Paket

25.000.000

5 Paket

125.000.000

01.15

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

-

12 Bulan

88.000.000

12 Bulan

90.000.000

12 Bulan

90.000.000

12 Bulan

90.000.000

12 Bulan

90.000.000

60 Bulan

448.000.000

01

2014

2015

2016

2017


2018


V - 11


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


Indikator Kinerja

Kondisi Awal (2013)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2014

2015

2016

2017


2018

Target (8)

Rp (9)

Target (10)

Rp (11)

Target (12)

Rp (13)

Target (14)

Rp (15)

Target (16)

Rp (17)

Target (18)

Rp (19)

01.17

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman

-

12 Bulan

147.990.000

12 Bulan

148.000.000

12 Bulan

148.000.000

12 Bulan

148.000.000

12 Bulan

148.000.000

60 Bulan

739.990.000

01.19

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya upah bulanan. uang lembur dan kursus singkat

-

12 Bulan

1.925.606.470

12 Bulan

1.950.000.000

12 Bulan

1.950.000.000

12 Bulan

1.950.000.000

12 Bulan

1.950.000.000

60 Bulan

9.725.606.470

01.20

Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan

Terlaksananya koordinsi dan koordinasi

-

12 Bulan

549.445.000

12 Bulan

550.000.000

12 Bulan

550.000.000

12 Bulan

550.000.000

12 Bulan

550.000.000

60 Bulan

2.749.445.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur di lingkungan dinas BMCK

-

1 Paket

70.000.000

1 Paket

70.000.000

-

-

-

-

-

-

2 Paket

140.000.000

03.05

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

-

1 Paket

70.000.000

1 Paket

70.000.000

-

-

-

-

-

-

2 Paket

140.000.000

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD

-

100 %

82.213.750

100 %

83.500.000

100 %

83.500.000

100 %

83.500.000

100 %

83.500.000

100 %

416.213.750

06.01

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi kinerja OPD

-

12 Bulan

46.338.750

12 Bulan

47.000.000

12 Bulan

47.000.000

12 Bulan

47.000.000

12 Bulan

47.000.000

60 Bulan

234.338.750

Tersedianya laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya

-

6 Bulan

16.275.000

6 Bulan

16.500.000

6 Bulan

16.500.000

6 Bulan

16.500.000

6 Bulan

16.500.000

30 Bulan

82.275.000

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

-

6 Bulan

16.275.000

6 Bulan

16.500.000

6 Bulan

16.500.000

6 Bulan

16.500.000

6 Bulan

16.500.000

30 Bulan

03

06.02

06.04

Kegiatan Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


82.275.000

V - 12


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


Indikator Kinerja

Kondisi Awal (2013)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2016

2017


2018

Target (8)

Rp (9)

Target (10)

Rp (11)

Target (12)

Rp (13)

Target (14)

Rp (15)

Target (16)

Rp (17)

Target (18)

Rp (19)

Tersedianya dokumen LAKIP OPD

-

1 Dokumen

3.325.000

1 Dokumen

3.500.000

1 Dokumen

3.500.000

1 Dokumen

3.500.000

1 Dokumen

3.500.000

5 Dokumen

17.325.000

Program Sinergitas Perencanaan Daerah

Terwujudnya sinergitas program dan kegiatan

-

100 %

46.045.250

100 %

35.600.000

100 %

35.600.000

100 %

35.600.000

100 %

35.600.000

100 %

188.445.250

12.14

Kegiatan Forum OPD

Terselenggaranya Kegiatan Forum OPD Gabungan bidang sarana prasarana

-

1 Kegiatan

5.725.000

1 Kegiatan

6.000.000

1 Kegiatan

6.000.000

1 Kegiatan

6.000.000

1 Kegiatan

6.000.000

5 Kegiatan

29.725.000

12.15

Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Tersedianya dokumen Renstra OPD

-

1 Dokumen

11.131.250

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Dokumen

11.131.250

12.16

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja OPD

Tersedianya Dokumen Renja OPD

-

4 Dokumen

8.934.000

4 Dokumen

9.000.000

4 Dokumen

9.000.000

4 Dokumen

9.000.000

4 Dokumen

9.000.000

20 Dokumen

44.934.000

12.22

Kegiatan Penyusunan RKA dan RKAP

Tersedianya Dokumen RKA dan RKA Perubahan

-

2 Dokumen

7.580.000

2 Dokumen

7.600.000

2 Dokumen

7.600.000

2 Dokumen

7.600.000

2 Dokumen

7.600.000

10 Dokumen

37.980.000

12.23

Kegiatan Penyusunan DPA dan DPPA

Tersedianya DPA, DPA Perubahan, dan DPA Perubahan Parsial

-

3 Dokumen

12.675.000

3 Dokumen

13.000.000

3 Dokumen

13.000.000

3 Dokumen

13.000.000

3 Dokumen

13.000.000

15 Dokumen

64.675.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

-

100 %

751.540.000

100 %

764.000.000

100 %

769.000.000

100 %

769.000.000

100 %

769.000.000

100 %

3.822.540.000

02.05

Kegiatan Penyediaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

-

3 Unit

345.000.000

3 Unit

345.000.000

3 Unit

345.000.000

3 Unit

345.000.000

3 Unit

345.000.000

15 Unit

1.725.000.000

02.10

Kegiatan Penyediaan Mebeulair

Tersedianya Mebeulair

-

3 Jenis

54.000.000

3 Jenis

54.000.000

3 Jenis

54.000.000

3 Jenis

54.000.000

3 Jenis

54.000.000

15 Jenis

270.000.000

02.22

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

-

12 Bulan

250.000.000

12 Bulan

250.000.000

12 Bulan

250.000.000

12 Bulan

250.000.000

12 Bulan

250.000.000

60 Bulan

1.250.000.000

02.24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional

-

12 Bulan

72.540.000

12 Bulan

75.000.000

12 Bulan

75.000.000

12 Bulan

75.000.000

12 Bulan

75.000.000

60 Bulan

372.540.000

12

Penyediaan, pemeliharaan, serta peningkatan sarana kebinamargaan dan keciptakaryaan

2015

Kegiatan Penyusunan LAKIP OPD

06.33

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana kebinamargaan dan keciptakaryaan

2014

02


V - 13


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


Indikator Kinerja

Kondisi Awal (2013)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Target (8)

Rp (9)

Target (10)

Rp (11)

Target (12)

Rp (13)

Target (14)

Rp (15)

Target (16)

Rp (17)

Target (18)

Rp (19)

12 Bulan

12 Bulan

10.000.000

12 Bulan

20.000.000

12 Bulan

25.000.000

12 Bulan

25.000.000

12 Bulan

25.000.000

60 Bulan

105.000.000

2014

2015

2016

2017


2018

02.30

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

02.73

Kegiatan Sewa Gedung Kantor

Pembayaran sewa gedung kantor

-

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

5 Tahun

100.000.000

23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

-

3 Paket

2.200.000.000

3 Paket

3.890.000.000

3 Paket

4.000.000.000

3 Paket

4.000.000.000

3 Paket

4.000.000.000

15 Paket

18.090.000.000

23.10

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat

Terpeliharanya alat berat

-

1 Paket

406.095.100

1 Paket

410.000.000

1 Paket

415.000.000

1 Paket

420.000.000

1 Paket

425.000.000

5 Paket

2.076.095.100

23.13

Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Terselenggaranya monitoring. evaluasi dan pelaporan

-

12 Bulan

179.347.500

12 Bulan

180.000.000

12 Bulan

180.000.000

12 Bulan

180.000.000

12 Bulan

180.000.000

60 Bulan

899.347.500

23.14

Kegiatan Uji Mutu Bahan

Terselenggaranya kegiatan pengujian mutu bahan

-

12 Bulan

73.772.500

12 Bulan

75.000.000

12 Bulan

75.000.000

12 Bulan

75.000.000

12 Bulan

75.000.000

60 Bulan

373.772.500

23.15

Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Whorkshop

Terselenggaranya monitoring. evaluasi dan pelaporan

-

12 Bulan

52.903.600

12 Bulan

55.000.000

12 Bulan

55.000.000

12 Bulan

55.000.000

12 Bulan

55.000.000

60 Bulan

272.903.600

23.16

Kegiatan Pengadaan Alat Berat

Tersedianya Alat Berat

-

2 Unit

1.390.000.000

2 Unit

1.390.000.000

2 Unit

1.390.000.000

2 Unit

1.390.000.000

2 Unit

1.390.000.000

10 Unit

6.950.000.000

35

Program Peningkatan Kesiapan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Terpeliharanya sarana dan prasara

12 Bulan

12 Bulan

750.000.000

12 Bulan

2.296.087.500

12 Bulan

750.000.000

12 Bulan

750.000.000

12 Bulan

750.000.000

60 Bulan

5.296.087.500

35.09

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

12 Bulan

12 Bulan

750.000.000

12 Bulan

2.296.087.500

12 Bulan

750.000.000

12 Bulan

750.000.000

12 Bulan

750.000.000

60 Bulan

5.296.087.500


V - 14

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum, perumahan, dan penataan ruang. Prestasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka 5 (lima) tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan

gambaran

capaian

indikator

kinerja

program

(outcome)

yang

mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya kedepan, baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2014 - 2018.


VI - 1

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan di buktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan 2014 – 2018 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 6.1.


VI - 2

Tabel 6.1 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No (1)

Indikator (2)

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1


-

-

-

1 Km

2 Km

2 Km

5 Km

2


-

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

5 Buah

3


4.960,46 Km

3 Km

3 Km

3 Km

3 Km

3 Km

15 Km

4

Tersedianya saluran drainase / gorong - gorong baru

-

-

1 Km

2 Km

4 Km

4 Km

11 Km

5

Tersediannya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

575,36 Km

586,30 Km

600,60 Km

614,90 Km

629,20 Km

650,65 Km

650,65 Km

6

Tersediannya jembatan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

366 Buah

371 Buah

375 Buah

383 Buah

389 Buah

395 Buah

395 Buah

7


100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

8

Tersosialisasinya database jalan dan jembatan

-

-

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

4 Kegiatan

9

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan

-

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

15 Paket

10


316.524 KK

327.856 KK

341.122 KK

354.388 KK

367.654 KK

379.025 KK

379.025 KK

11


80 Desa

20 Desa

20 Desa

20 Desa

20 Desa

20 Desa

100 Desa

12

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan

-

303 Desa

243 Desa

203 Desa

203 Desa

180 Desa

1.132 Desa

13

terwujudnya arahan pembangunan serta peningkatan sesuai Fungsi Bangunan Gedung

5 Paket

5 Paket

5 Paket

-

-

-

10 Paket

14


5 Paket

5 Paket

5 Paket

-

-

-

10 Paket


VI - 3

No

Indikator

(1)

(2)

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

4 Paket

15


16

Tersedianya sarana dan prasarana olah raga

-

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

5 Unit

17


-

-

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

40 Dokumen

18

Terwujudnya pembangunan bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis

-

-

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

4 Unit

19

Terwujudnya rehabilitasi bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis

-

-

4 Unit

4 Unit

4 Unit

4 Unit

16 Unit

20


-

-

1 Dokumen

-

-

1 Dokumen

2 Dokumen

21

Terwujudnya pengawasan dan pengendalian bangunan

-

-

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

48 Bulan

22


15,10 %

13,50 %

10,33 %

7,15 %

3,97 %

0,00 %

0,00 %

23

Terlaksananya program penangulangan kemiskinan perkotaan

4 Kecamatan

4 Kecamatan

4 Kecamatan

4 Kecamatan

4 Kecamatan

4 Kecamatan

4 Kecamatan

24

Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

60 Bulan

25

Tersusunnya pedoman / arahan tentang penataan ruang sesuai dengan peruntukan dan fungsi Ruang

10 Dokumen

7 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen

27 Dokumen

26

Tersosialisasikannya rencana tata ruang

-

1 Kecamatan

1 Kecamatan

1 Kecamatan

2 Kecamatan

2 Kecamatan

7 Kecamatan

27

Tersusunnya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dan terkendalinya pembangunan kawasan

5 Kecamatan

7 Kecamatan

5 Kecamatan

5 Kecamatan

2 Kecamatan

2 Kecamatan

21 Kecamatan


VI - 4

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan, dan penataan ruang yang dijabarkan dalam pelaksanan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya guna mencapai sasaran-sasaran Dinas. Pelaksanan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangungan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan, dan penataan ruang, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan. Dengan melaksanakan Renstra Dinas Bina Marga dan Cipta Karya secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan, dan penataan ruang dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan pemenuhan prasarana kebinamargaan, keciptakaryaan yang berkelanjutan untuk mendukung Majalengka Makmur 2018, dalam arti berkecukupan secara material, dan agamis secara spiritual, atau tatanan kehidupan yang rakyatnya mendapatkan kebahagiaan jasmani dan rohani sehubungan telah terpenuhi kebutuhannya.


AGUS TAMIM, ST, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19661109 199703 1 001


VII - 1

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN

Recommend Documents