RENCANA STRATEGIS DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA JL. MADUKORO BLOK AA-BB NO. TELP. (024)7608368 (HUNTING)/FAX. (024) 7608647/7613181 SEMARANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 – 2018

FEBRUARI 2017

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yang akan ditetapkan kemudian (Raperda Perubahan RPJMD Tahun 2013 – 2018). Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan – kegiatan tahunan yang masuk dalam isu – isu strategis bedasarkan skala prioritas yang ada dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun. Proses Penyusunan Renstra yaitu perumusan nilai-nilai strategis/ analisis stake holders, menentukan visi dan misi, analisis lingkungan (SWOT), menentukan isu strategis, strategis pelaksanaan program - program strategis, perumusan rencana aksi/ rencana kerja. Keterkaitan renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dengan RPJMD antara lain meningkatkan kualitas dan kapasitas serta kondisi

jalan

dan

jembatan

kewenangan

provinsi

serta

mendukung

pembangunan Jalan Tol Bawen – Solo dan Tol Brebes - Semarang guna meningkatkan daya saing, meningkatkan pelayanan air bersih, sanitasi di perkotaan maupun perdesaan, meningkatkan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi, meningkatkan pengawasan dan pelayanan informasi konstruksi. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan Renstra Tahun 2013 - 2018 secara bertahap, berkesinambungan

melakukan

berbagai

program

dan

kegiatan

untuk

mewujudkan dan mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan disemua wilayah, peningkatan pelayanan air bersih, sanitasi di perkotaan maupun perdesaan, peningkatan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi dalam

kegiatan

jasa

konstruksi,

serta

peningkatan

pengawasan

dan

pelayanan informasi konstruksi. Total panjang jalan provinsi adalah 2.404,741 Km berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 620/2/2016, tanggal 25-01-2016 tentang penetapan status ruas – ruas jalan sebagai jalan provinsi dan peranannya dalam jaringan jalan primer sebagai jalan arteri, kolektor 1, kolektor 2 dan kolektor 3 di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan panjang Rencana Strategis

2013 - 2018

1

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH jembatan provinsi 23.933,79m, termasuk menangani sebagian ruas jalan non status sepanjang 4,040 Km yaitu Jalan Komplek Wisata Borobudur dan JL. Akses Bandara A. Yani Semarang. Peningkatan kinerja jalan Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun denga. Kondisi akhir tahun 2013 dengan total panjang jalan 2.565,261 Km adalah sebegai berikut; Kondisi jalan baik sepanjang 2.224,393 Km (86.70%), Kondisi jalan sedang sepanjang 334,557 Km (13.04%), Kondisi jalan rusak sepanjang 6,671 Km (0.26%) dan Kondisi jembatan baik sepanjang 20.593,72 m (79.00%), Kondisi jembatan sedang sepanjang 5.242,28 m (20.11%), Kondisi jembatan rusak sepanjang 232,00 m (0.89%), maka sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

yang

bertanggungjawab

berdaya

tersebut

guna

dan

dituangkan

berhasil dalam

guna,

program

bersih

dan

Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan

serta

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Kebinamargaan,

disusunlah Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Peningkatan kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan kondisi akhir tahun 2013 adalah Air Minum Perkotaan 63,99%, Air minum Perdesaan 49,13% dan Sanitasi 64,50%. Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kondisi akhir tahun 2013 adalah Sertifikasi Hasil Uji 573 buah, Informasi Konstruksi 2 buah dan jumlah pelaku jasa konstruksi 585 orang. 1.2. Landasan Hukum Dalam penyusunan Restra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah: 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287); 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang – Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 4. Undang – Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Rencana Strategis

2013 - 2018

2

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH 6. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 20. Peraturan

Menteri

PAN

dan

RB

PER/20/M/PAN/11/2008

tentang

Pentunjuk Penyusunan IKU; 21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 22. Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029; 23. Perda Jateng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025; Rencana Strategis

2013 - 2018

3

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH 24. Perda Jateng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah; 25. Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan; 26. Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 27. Peraturan Daerah RPJMD Perubahan Tahun 2013 – 2018; 28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. 1.3. Maksud Dan Tujuan 1.3.1 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya disusun dengan maksud : a. Sebagai dokumen induk perencanaan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan; b. Sebagai

dokumen

pembangunan

yang

berkelanjutan

yang

bisa

dijadikan pegangan untuk memahami visi, misi, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dalam jangka menengah atau 5 (lima) tahun periode pembangunan. 1.3.2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun kedepan. 1.4.

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi

Jawa Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renstra.

BAB II

Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Bab

ini

menguraikan

tentang

peran

(tugas,

fungsi

dan

kewenangan), sumber daya yang dimiliki, capaian - capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan hambatan - hambatan utama yang perlu diatasi melalui Renstra ini. Rencana Strategis

2013 - 2018

4

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH BAB III

Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi. Bab

ini

menguraikan

tentang

identifikasi

permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan RTRW dan KLHS, penentuan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya. BAB IV

Visi,

Misi,

Tujuan,

Dan

Sasaran,

Strategi

Dan

Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran jangka menengah, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya. BAB V

Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja

perumusan

dan

rencana

pendanaan program,

indikatif

kegiatan,

sesuai

dengan

indikator

kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. BAB VI

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII

Penutup Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renstra secara keseluruhan.

Rencana Strategis

2013 - 2018

5

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH BAB II

2.1

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. 2.1.2. Tugas Pokok : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai tugas membantu

Gubernur

melaksanakan

urusan

pemerintahan

Bidang

Pekerjaan Umum sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase,

pemukiman,

bangunan

gedung,

penataan

bangunan

dan

lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 2.1.3. Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan,

pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung; b. Pengoordinasian kebijakan bidang rancang bangun dan pengawasan,

pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung; c. Pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan,

pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung; d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang

bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung; e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada

seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai

dengan tugasnya.

Rencana Strategis

2013 - 2018

6

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH 2.1.4. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Susunan Organisasi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan :

 Subbagian Program;  Subbagian Keuangan;  Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan, membawahkan :

 Seksi Rancang Bangun;  Seksi Pengawasan Teknis;  Seksi Pengelolaan Aset Kebinamargaan dan Keciptakaryaan. d. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur, membawahkan :

 Seksi Pelaksana Jalan Timur 1;  Seksi Pelaksana Jalan Timur 2;  Seksi Administrasi Teknis Timur. e. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat, membawahkan :

 Seksi Pelaksana Jalan Barat 1;  Seksi Pelaksana Jalan Barat 2;  Seksi Administrasi Teknis Barat. f. Bidang

Sarana

Prasarana

Permukiman

dan

Bangunan

Gedung,

membawahkan :  Seksi Pengembangan Air Minum;  Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan;  Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi. g. Unit Pelaksana Teknis ( UPT )

Adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya. h. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.

Rencana Strategis

2013 - 2018

7

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS

JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MADYA JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MADYA

KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

KEPALA BIDANG RANCANG BANGUN DAN PENGAWASAN

KEPALA BIDANG PELAKSANA JALAN WILAYAH TIMUR

KEPALA BIDANG PELAKSANA JALAN WILAYAH BARAT

KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA PEMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG

KEPALA SEKSI RANCANG BANGUN

KEPALA SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1

KEPALA SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM

KEPALA SEKSI PENGAWASAN TEKNIS

KEPALA SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 2

KEPALA SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 2

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI TEKNIS TIMUR

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI TEKNIS BARAT

KEPALA SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

BALAI PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA JALAN WILAYAH JALAN WILAYAH JALAN WILAYAH JALAN WILAYAH TEKNIS JALAN WILAYAH

BALAI PELAKSANA BALAI PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA TEKNIS TEKNIS JALAN WILAYAH JALAN WILAYAH JALAN WILAYAH JALAN WILAYAH

BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN

BALAI JASA KONSTRUKSI DAN INFORMASI KONSTRUKSI

SEMARANG

PATI

PURWODADI

SURAKARTA

MAGELANG

WONOSOBO

CILACAP

TEGAL

PEKALONGAN

Kepala Balai

Kepala Balai

Kepala Balai

Kepala Balai

Kepala Balai

Kepala Balai

Kepala Balai

Kepala Balai

Kepala Balai

Kepala Balai

Kepala Balai

Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian

Tata Usaha

Tata Usaha

Tata Usaha

Tata Usaha

Tata Usaha

Tata Usaha

Tata Usaha

Tata Usaha

Tata Usaha

Tata Usaha

Tata Usaha

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Jalan dan Jembatan 1

Jalan dan Jembatan 1

Jalan dan Jembatan 1

Jalan dan Jembatan 1

Jalan dan Jembatan 1

Jalan dan Jembatan 1

Jalan dan Jembatan 1

Jalan dan Jembatan 1

Jalan dan Jembatan 1

Pengujian Mutu

Jasa Konstruksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Jalan dan Jembatan 2

Jalan dan Jembatan 2

Jalan dan Jembatan 2

Jalan dan Jembatan 2

Jalan dan Jembatan 2

Jalan dan Jembatan 2

Jalan dan Jembatan 2

Jalan dan Jembatan 2

Jalan dan Jembatan 2

Peralatan dan Alat Berat

Informasi Konstruksi

Gambar 2.2 Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis 2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub

urusan

Jalan,

air

minum,

persampahan,

air

limbah,

drainase,

permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah merupakan Dinas teknis, namun demikian apabila dilihat dari sumber daya manusia akan terlihat komposisi pegawai non teknis lebih banyak dibandingkan dengan pegawai Rencana Strategis

2013 - 2018

8

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH teknis.Pada awal Januari 2017 jumlah keseluruhan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya sebanyak 972 dengan data dapat dilihat pada tabel : 2.2.1. Susunan Kepegawaian : Tabel 2.1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya status s/d Januari 2017 JUMLAH PEGAWAI Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta 1. Karya (Kantor Pusat) 2. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang 3. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta 4. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang 5. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Wonosobo 6. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap 7. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal 8. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati 9. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah 10. Pekalongan 11. Balai Pengujian dan Peralatan 12. Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi TOTAL

207 Orang 62 100 96 48 62 60 96 129

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

65 Orang 25 Orang 22 Orang 972 Orang

2.2.2. Rincian Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Tabel 2.2 Rincian Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya status s/d Januari 2017 I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3.

RINCIAN PEGAWAI Jenis Kelamin Pria Wanita Pendidikan Pasca Sarjana (S-2) Sarjana (S-1) D3 SLTA SLTP SD ESELON II III IV

Rencana Strategis

2013 - 2018

836 Orang 136 Orang 83 202 67 405 123 92

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

1 Orang 16 Orang 48 rang

9

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH 2.2.3.

Asset Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya a. Asset Peralatan Utama Tabel 2.3 Asset Peralatan Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

NO

JENIS PERALATAN

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 32 32 33 34 35

Three Wheel Roller 6-8, 10-12 Ton Dump Truck 3-5 Ton Tandem Vibration Roller 2 Ton Tandem Vibration Roller 4 Ton Baby Roller Flat Bad Truck With Crane 3-5 Ton Truck Trailer / Head Tractor Buldozer Motor Grader Wheel Loader 1,2 / 1,5 M3 Vibro Roller 8 Ton Crane On Wheel 15 Ton Tire Roller 8 - 10 Ton Crane On Truck 35 Ton Pile Hammer 2,5 Ton Cold Milling lebar 100 cm Cold Milling lebar 50 cm Mini Excavator Syndrome Road Maintenance Truck Portable Asphalt Mixing Plant ( AMP ) Generator Set Compresor Hydrolik Press / Manual Press Backhoe Loader Plat Tamper Water pump Derek crane hydrolic manual Grass Cutter Asphalt Sprayer Concrete Mixer Pick Up Sepeda Motor Roda 3

Rencana Strategis

SAAT INI ( 2013 ) KONDISI ALAT JUMLAH ALAT KANTOR BPT BAIK RUSAK PUSAT ( TDK BISA DIPAKAI ) 3 4 5 6 3 3 1 2 2 1 2 3 2 2 4 1 2 1 1 1 8 4 2 2 2 3 5 2 -

2013 - 2018

62 26 4 17 16 2 1 19 6 7

8 20 4 16 14 4 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 4 3 2 2 19 3 3 2 7

57 9 2 2 1 2 2 1 1 1 1 4 1 2 2 6 -

KETERANGAN

7 48 HIBAH APBN 3 HIBAH APBN

10

DINAS PEKERJAN UMUM BINA DINAS MARGA BINA MARGA DAN CIPTA PROVINSI KARYAJAWA PROVINSI TENGAH JAWA TENGAH DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH b. Asset Gedung dan Bangunan Kantor Tabel 2.4 Asset Gedung dan Bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

No.

Bangunan Gedung Kantor

Rumah Negara

Jumlah

Luas Lantai (M2)

Jumlah

Luas Lantai (M2)

Bangunan Gedung Bangunan Gudang Tempat Ibadah

Gedung Pos Jaga

Gedung Garasi/Pool

Kantor

350,00

Jumlah

Luas Lantai (M2)

Jumlah

Luas Lantai (M2)

-

Jumlah

Luas Lantai (M2)

-

-

-

-

Jumlah

Luas Lantai (M2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Pertemuan Jumlah

Luas Lantai (M2)

Jumlah

Luas Lantai (M2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Kantor Pusat

2

3.332,00

5

2

Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang

8

1.282,00

-

3

Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta

13

1.625,42

1

251,00

1

98,00

2

94,00

1

9,00

1

108,00

-

4

Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang

14

2.516,25

7

759,80

1

48,00

2

64,00

-

-

2

414,00

2

216,00

1

5

Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Wonosobo

12

4.877,00

1

48,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1

242,00

-

-

6

Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap

8

1.433,00

5

339,00

5

1

60,00

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal

4

939,00

-

8

Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati

7

2.685,15

2

9

Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi

13

1.405,68

10

Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pekalongan

11

11

Balai Pengujian dan Peralatan

12

Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi

-

-

-

-

-

2

64,00

-

-

-

-

-

-

176,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

1.711,87

1

80,00

-

-

-

-

1

2.716,61

1

53,00

1

205,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1.329,50

-

-

1

123,50

1

15,00

-

-

-

-

1

33,00

-

-

1

135,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rencana 2013 -- 2018 2018 Rencana Strategis Strategis 2013 11

-

595,14

292,00

-

11

200,00

1

200,00

1

140,00

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH 2.3.

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 2.3.1. Evaluasi Renstra 2008 – 2013 Berdasarkan

Surat

Keputusan

Gubernur

Jawa

Tengah

No.

620/2/2016 Tanggal 25 Januari 2016, panjang Jalan Provinsi sepanjang 2.404,741km, kondisi Jalan Provinsi tahun 2016 dalam kondisi baik 88,88%, sedang 11,12% dan rusak 0,00%. Sedangkan kondisi jembatan baik 82,7%, sedang 17,24% dan rusak 0,00%. Capaian kondisi jalan dan jembatan akhir tahun 2016 terhadap capaian kinerja tahun 2015 adalah; Kondisi jalan baik 88,27%, meningkat dari 88,88% dan kondisi jembatan baik 81,98% meningkat dari 82,76% meskipun adanya peningkatan kondisi jalan dan jembatan terus diupayakan, daya dukung Jalan provinsi masih belum optimal, mengingat masih teradanya limpahan jalan alih status jalan kab menjadi jalan provinsi yang lebarnya < 6,00 m (3,5 m - 5,0 m) sepanjang 120 km. Kegiatan-Kegiatan Strategis : Di samping pencapaian 2008-2013 yang digambarkan secara umum melalui kondisi jalan, ada beberapa kegiatan yang dinilai strategis yang dapat memperjelas pencapaian selama lima tahun sebelumnya yaitu pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) Jawa Tengah direncanakan sepanjang 212, 25 km, melalui kabupaten Wonogiri, Purworejo, Kebumen dan Cilacap, pengadaan tanah sampai dengan tahun 2013 mencapai 122,74 km. Sisa panjang yang masih harus dibebaskan sepanjang 99,51 km terdiri dari 16,13 km di Kabupaten Kebumen dan 83,38 km di Kabupaten Cilacap, diharapkan pada tahun 2014 dapat dipercepat penyelesaiannya bersama Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan. Progres Pembangunan Fisik mencapai 28,19 Km dengan rincian 6,16 Km 4 lajur dan 22,03 km 2 lajur. Program Regional Road Development Project (RRDP) loan dan Islamic Development Bank (IDB) melalui Kementrian Pekerjaan Umum yang diarahkan untuk 3 ruas yaitu Giriwoyo-Duwet (Kab.Wonogiri), Congot-Jali-Wawar (Kab. Purworejo) dan Wawar-Tambakmulyo (Kab. Kebumen) yang telah dimulai prosesnya pada tahun 2011, saat ini dalam proses pelelangan konstruksi (masa pra kontrak). Diharapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat segera menyelesaikan

pengadaan

tanah

pada

sekmen

selanjutnya

yaitu

dikabupaten Kebumen dan Cilacap, sebagai syarat untuk mengajukan dana penanganan fisik kepada Kementian Pekerjaan Umum. Rencana Strategis

2013 - 2018

12

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH Selain itu, terjadi peningkatan kondisi jalan di Jawa Tengah wilayah Timur, Tengah dan Barat sebagai upaya untuk mendukung pengembangan Kawasan

Blok Cepu, peningkatan kondisi jalan di

wilayah perbatasan, jalur akses Pantura - Pansela dan mendukung kegiatan pariwisata serta penanganan khusus daerah rawan longsor dan banjir secara terperinci sebagaimana tertera pada tabel 2.5 Target dan Realisasi.

Rencana Strategis

2013 - 2018

13

UMUM BINA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DANDINAS CIPTAPEKERJAN KARYA PROVINSI JAWAMARGA TENGAH Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

No. (1) 1 2 3 4 5

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD (2) Persentase panjang penanganan jalan dengan lebar ≥ 6,00m Persentase Panjang Jembatan dengan lebar 9m. Persentase panjang penanganan jalan sesuai standar jalan kolektor (MST ≥ 8,00 Ton) Jembatan sesuai beban Persentase

Target Target Target Indikat SPM IKK or Lainny (3) (4) (5) 66,90

Standar Bina Marga Persentase panjang jalan dalam kondisi baik

Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik Pemenuhan kebutuhan alat 7 kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium) 8 Panjang jalan yang sudah dileger Terfasilitasinya prasarana sarana 9 kebinamargaan dan pembangunan infrastruktur strategis Jumlah uji dan penyebaran informasi 10 jasa konstruksi (SHU; informasi konstruksi) a. - Sertifikasi Hasil Uji 6

- Informasi Konstruksi

b. Jumlah Pelaku Jasa Konstruksi Cakupan pelayanan air minum dan 11 sanitasi : 1) Cakupan air minum perkotaan 2) Cakupan air minum perdesaan 3) Cakupan Sanitasi

Rencana 2013 -- 2018 2018 Rencana Strategis Strategis 2013 14

1 (6)

Target Renstra OPD Tahun ke- (%) 2 3 4 (7) (8) (9)

5 (10)

1 (11)

Realisasi Capaian Tahun ke- (%) 2 3 4 (12) (13) (14)

5 (15)

1 (16)

Rasio Capaian pada Tahun ke2 3 4 (17) (18) (19)

77,87

54,14

59,00

64,84

77,46

77,87

55,24

66,46

75,55

102,03 112,64 116,52

84,27

78,92

79,72

80,85

82,30

84,27

80,22

81,43

83,00

101,65 102,15 102,66

82,30

69,60

72,20

75,33

79,63

82,30

70,69

74,80

81,21

101,57 103,60 107,81

20,89

14,10

14,42

18,28

18,88

20,89

14,10

16,36

16,95

100,00 113,45 92,72

89,60

86,92

87,56

88,88

88,92

89,60

86,92

88,27

88,88

100,00 100,81 100,00

85,80

79,72

81,24

82,76

83,61

85,80

79,72

81,98

82,76

100,00 100,91 100,00

89,84

84,26

85,66

87,05

88,28

89,84

48,56

86,72

87,05

57,63 101,24 100,00

94,60

76,00

80,60

85,20

89,80

94,60

81,87

87,68

92,39

107,72 108,78 108,44

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

400 SHU 4 Inform asi 1050 Orang

400 400 SHU SHU 4 4 Inform Inform asi asi 970 1050 Orang Orang

79,50 72,50 81,50

78,00 71,00 80,00

79,50 72,50 81,50

14

5 (20)

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH 2.3.2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Bina Marga Total panjang jalan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 29.402,682 km, terdiri dari jalan nasional sepanjang 1.518,09 km, jalan provinsi sepanjang 2.404,741 km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 25.479,851 km. Kondisi pelayanan prasarana jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 sebagai berikut : a) Aksesbilitas Indikator aksesbilitas yaitu tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. Kondisi sampai dengan tahun 2016 seluruh titik pusat kegiatan (PK) sudah terhubung baik oleh jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota. Total panjang jalan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 29.402,682 km. Untuk meningkatkan aksesbilitas khususnya di wilayah Selatan direncanakan pembangunan ruas jalan Wawar-tambakmulyo/Ruas Jalan Diponegoro Kabupaten Kebumen (Jaringan Jalan lintas Selatan/JJLS) sepanjang

38,460

km.

Panjang

eksisting

jalan

ditambah

rencana

pembangunan jalan menjadi 26.407,252 km, sehingga tingkat aksesbilitas (ratio panjang jalan eksisting dibandingkan total panjang jalan eksisting ditambah rencana pembangunan jalan) sebesar 99,85% diharapkan pada akhir tahun 2018, ruas JJLS selesai terbangun dengan Regional Road Development Programe (RRDP) sehingga indek aksesbilitas dapat terpenuhi 100%. b) Mobilitas Indikator mobilitas yaitu tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. Tingkat mobilitas jaringan jalan

dilihat

dari

rasio

antara

jumlah

total

panjang

jalan

yang

menghubungkan semua PK terhadap jumlah total penduduk dalam satuan Km/10.000 jiwa. Indeks mobilitas jawa tengah pada tahun 2016 mencapai 8,078 Km/10.000 jiwa, dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 269,26% telah memenuhi SPM pada tahun 2016 sebesar 100%. c) Keselamatan Indikator keselamatan adalah tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendaraan dengan selamat. Sampai dengan tahun 2016, ruas jalan nasional dan provinsi sepanjang 3.956,192 km, sedangkan ruas jalan yang rawan kecelakaan dan rawan longsor/banjir sepanjang 525,556 km, sehingga ruas jalan yang sudah memenuhi criteria keselamatan sepanjang 3.430,636 km, maka indek keselamatan kewenangan nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah 86,72% sudah memenuhi standar Rencana Strategis

2013 - 2018

15

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH pelayanan yang ditetapkan Kementrian Pekerjaan Umum pada tahun 2016 mencapai 60%. d) Kondisi Jalan Indikator kondisi jalan yaitu tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Sampai dengan Tahun 2016, jalan rusak di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 6.041,836 km yang terdiri dari 93,099 km jalan nasional, 7.184km jalan provinsi dan 5.941,580 km jalan kabupaten/kota, sehingga total jalan yang telah memenuhi criteria kondisi baik dan sedang sepanjang 20.326,909 km. Maka prosentase pelayanan kondisi ruas jalan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 77,08%, telah melampaui standar pelayanan yang ditetapkan Kementiran Pekerjaan Umum pada tahun 2016 sebesar 60% e) Kecepatan Indikator

kecepatan

yaitu

tersedianya

jalan

yang

menjamin

perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. Panjang jalan kewenagan provinsi yang sudah memenuhi kriteria kecepatan sepanjang

1.812,098

km

dan

belum

memenuhi

criteria

kecepatan

sepanjang 592,643 km, karena kapasitas jalan belum memadai untuk melayani arus kendaraan. Dengan kondisi tersebut maka persentase pelayanan jalan provinsi yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana sebesar 75,36% diatas Standar Pelayanan Minimum yang diterapkan Kementrian Pekerjaan Umum pada tahun 2016 sebesar 60%. hal ini dapat dilihat pada tabel 2.6 Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum.

Rencana Strategis

2013 - 2018

16

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH Tabel 2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum NO

JENIS PELAYANAN DASAR

1

2

1

Jalan

3 Jaringan

Ruas

4

STANDAR PELAYANAN MINIMAL NILAI INDIKATOR 5

NILAI CAPAIAN

6

BATAS WAKTU PENCAPAIAN 7

KETERANGAN 8

Aksesibilitas

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

100%

99,85%

2014

Dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah

Mobilitas

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.

100%

269,26%

2014

Dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah

Keselamatan

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.

60%

86,72%

2014

Dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah

Kondisi jalan

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.

60%

77,08%

2014

Dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah

Kecepatan

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.

60%

66,90%

2014

Dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah

2.3.3. Kinerja pelayanan Bidang Keciptakaryaan berdasarkan ketentuan RAD MDG‟s Tujuan ke-7 yaitu memastikan kelestarian lingkungan khususnya target 7C menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015 dan target 7D mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.

Rencana Strategis

2013 - 2018

17

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH Tabel 2.7 status capaian target 7C MDG‟s Provinsi Jawa Tengah Indikator

Acuan Dasar

Target MDG’s

(2010)

(2015)

Target 7C : menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 1

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak :

2

Perkotaan

38,00%

75,00%

Perdesaan

16,30%

52,8%

Proporsi rumah tangga dengan 57,00%

72%

akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan Tabel 2.8 Target dan Realisasi Capaian MDG‟s 7C Tahun 2008 – 2013 Tahun Indikator Capaian

2008 T 33%

2009

2010

2011

2012

2013

KET

37%

40%

62,50

63%

63,50

Tercapa

%

i

pelayana n

%

air R 35%

37%

bersih

38,70

38,90

40,60

63,99

%

%

%

%

11%

23,60

30,90

38,20

Tercapa

%

%

%

i

18%

20,30

49,30

%

%

63%

66%

perkotaa n Capaian

T 8%

9%

pelayana n

air R 8%

9%

bersih

10,40 %

pedesaan Cakupan

T 52%

pelayana n sanitasi

R 52,90 %

Rencana Strategis

55,60

57,70

%

%

54,73

57,70

58,40

60,03

64,50

%

%

%

%

%

2013 - 2018

60%

Tidak tercapai

18

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH 2.3.4. Kinerja pelayanan berdasarkan ketentuan RAD GRK (Gas Rumah Kaca) RAD-GRK merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 yang mencakup arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan. Hasil pemantauan dan evaluasi sektor pengelolaan limbah cair dan padat penurunan emisi sebesar 13.917 CO2 atau 0,77% dari target capaian tahun 2020. Penurunan emisi tersebut masih terlalu kecil karena target RAD GRK dimasukkan pembangunan TPA Regional yang baru akan dimulai untuk TPA Regional Pekalongan. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Dalam menyusun strategi digunakan metoda Analisa SWOT, merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor didalam perusahaan (S dan W). Katakata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut : 1. Analisis Faktor Internal

Analisis Infrastruktur

Faktor Jalan

Internal Provinsi

Rencana Jawa

Pencapaian

Tengah

dan

sasaran

dilakukan

dengan

mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (Strengths) dan kelemahan-kelemahan (Weaknesses). Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : a. Kekuatan (Strenght) -

Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas;

-

Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;

-

Adanya struktur organisasi Balai Pelaksana Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dari kantor induk;

Rencana Strategis

2013 - 2018

19

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH -

Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan;

-

Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program rehabilitasi/pemeliharaan, dan peningkatan/penggantian serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.

-

Adanya peningkatan cakupan pelayanan akses air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan.

-

Adanya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dari pemerintah pusat.

-

Adanya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pelestarian bangunan bersejarah.

-

Banyaknya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di Provinsi Jawa Tengah.

-

Banyaknya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan.

-

Adanya penyebarluasan informasi tentang layanan pengujian dan informasi konstruksi.

b. Kelemahan (Weakness) -

Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai;

-

Semakin banyaknya pemanfaatan lahan jalan yang tidak sesuai peruntukannya;

-

Kurangnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan jembatan;

-

Masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah perbatasan antar provinsi;

-

Masih Kurangnya bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan yang mengakibatkan stabilitas konstruksi jalan/jembatan terganggu.

-

Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan maupun perdesaan.

-

Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak di perkotaan maupun perdesaan.

-

Belum

optimalnya

pengelolaan

dan

pengawasan

bangunan

sebagaimana pedoman teknis yang berlaku. -

Belum mantapnya koordinasi dalam pelestarian bangunan lama dan pengembangannya serta pengendalian teknis arsitektur jati diri.

-

Masih perlu peningkatan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi.

-

Belum optimalnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi.

Rencana Strategis

2013 - 2018

20

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH -

Masih rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan.

-

Masih kurangnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada pelaksanaan konstruksi.

-

Masih kurangnya pelayanan informasi konstruksi.

2. Analisis Faktor Exsternal

Analisis faktor eksternal terkait penanganan jalan kewenangan Provinsi

Jawa

Tengah

untuk

mengidentifikasikan

peluang-peluang

(opportunities) dan ancaman-ancaman (threats) yang ada terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi makro yaitu sebagai berikut : a. Peluang (Opportunity) 1.

Adanya

pencanangan

Gubernur

tentang

dimulainya

tahun

infrastruktur; 2.

Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program MP3EI yang menjadikan sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan;

3.

Meningkatnya alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;

4.

Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;

5.

Adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa cold milling, rigid pavement dan beton pre-cast;

6.

Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih.

7.

Tersedianya

pedoman

teknis

pelaksanaan

pembangunan

dan

pengelolaan bangunan gedung dari pemerintah pusat. 8.

Meningkatnya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pelestarian bangunan bersejarah.

9.

Meningkatnya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di Provinsi Jawa Tengah.

10. Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi sudah dilengkapi dengan laboratorium uji yang memadai. 11. Sudah tersedia berbagai event di tingkat provinsi atau nasional sebagai media penyebarluasan informasi. b. Ancaman -

Semakin

tingginya

pertumbuhan

volume

lalu

lintas

dan

meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 Ton); -

Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;

-

Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;

Rencana Strategis

2013 - 2018

21

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH -

Masih

adanya

kejadian

bencana

alam

longsor,

ambles

yang

mengancam konstruksi jalan dan jembatan; -

Jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata didalam wilayah provinsi.

-

Kurang termanfaatkannya Instalasi Pengelolaan Air Bersih sesuai dengan kapasitas pelayanan.

-

Masih adanya ketidaksesuaian terhadap pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung.

-

Masih kurangnya koordinasi dalam pelestarian bangunan bersejarah.

-

Masih adanya pelaku jasa konstruksi yang kurang kompeten mengakibatkan kurang tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi.

-

Masih kurangnya peralatan laboratorium uji yang memadai.

-

Berkurangnya penyelenggaraan event di tingkat provinsi atau nasional sebagai media penyebarluasan informasi.

Hasil hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut : 1. Optimalkan tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun guna mendukung adanya pencanangan Gubernur tentang dimulainya tahun infrastruktur; 2. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas dengan meningkatnya alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur; 3. Manfaatkan adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program rehabilitasi/pemeliharaan, dan peningkatan/penggantian serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa cold milling, rigid pavement dan beton pre-cast; 4. Optimalkan

adanya

jalan/jembatan

oleh

kewenangan Dinas

guna

dan

komitmen

mendukung

penyelenggaraan

adanya

kebijakan

pemerintah pusat melalui program MP3EI yang menjadikan sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan; 5. Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan dengan adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan; 6. Atasi kurangnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan jembatan dengan adanya pencanangan Gubernur tentang dimulainya tahun infrastruktur;

Rencana Strategis

2013 - 2018

22

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH 7. Atasi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah perbatasan antar provinsi dengan memanfaatkan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program MP3EI yang menjadikan sektor infrastruktur sebagai faktor pengukit prioritas pembangunan; 8. Atasi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah perbatasan antar provinsi dengan memanfaatkan meningkatnya alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur; 9. Atasi semakin banyaknya pemanfaatan lahan jalan yang tidak sesuai peruntukannya dengan memanfaatkan adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan; 10.

Atasi kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia dengan adanya

teknologi penanganan konstruksi jalan berupa cold milling, rigid pavement dan beton pre-cast; 11.

Optimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk

menanggulangi semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 Ton); 12.

Optimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk

menanggulangi semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan; 13.

Optimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan

jalan/jembatan oleh Dinas guna menanggulangi masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah; 14.

Manfaatkan tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari

tahun ke tahun guna menanggulangi masih adanya kejadian bencana alam longsor, ambles yang mengancam konstruksi jalan dan jembatan; 15.

Optimalkan adanya struktur organisasi Balai Pelaksana Teknis yang

merupakan kepanjangan tangan dari kantor induk untuk mengatasi jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata di dalam wilayah provinsi; 16.

Tanggulangi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi

standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah perbatasan antar provinsi dan hindari semakin tingginya pertumbuhan

Rencana Strategis

2013 - 2018

23

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 Ton); 17.

Tanggulangi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi

standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah perbatasan

antar

provinsi

dan

hindari

semakin

berkurangnya

ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan; 18.

Atasi kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai

untuk menanggulangi jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata didalam wilayah provinsi. 19.

Manfaatkan Instalasi Pengelolaan Air Bersih sesuai dengan kapasitas

pelayanan. 20.

Optimalkan

penyesuaian

terhadap

pedoman

teknis

dalam

pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung. 21.

Atasi kurangnya koordinasi dalam pelestarian bangunan bersejarah

dan pengembangannya serta pengendalian teknis arsitektur jati diri. 22.

Atasi kurangnya pelaku jasa konstruksi yang kompeten sehingga

terciptanya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. 23.

Optimalkan penggunaan peralatan laboratorium uji untuk pengujian

mutu bahan dalam kegiatan konstruksi. 24.

Optimalkan penyelenggaraan berbagai event di tingkat provinsi atau

nasional sebagai media penyebarluasan informasi tentang layanan pengujian dan informasi konstruksi.

Rencana Strategis

2013 - 2018

24

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarakan Tugas dan Fungsi Pelayanan : Sistem jaringan jalan dan spesifikasi penyediaan parasarana jalan antara Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada beberapa koridor lintas belum sinergis, sehingga memberikan kendala pada sarana transportasi yang dipergunakan. Harus diakui bahwa belum tersinerginya Jalan Nasional dan Jalan Sub-Nasional dikarenakan adanya pemisahan tegas yang tertera dalam Undang-Undang No.38/2004 tentang Jalan yang berdasarkan pemikiran desentralisasi bidang jalan. Padahal, pada kenyataan di lapangan, seluruh jalan tanpa terkecuali merupakan bagian dari sektor transportasi, jika Jalan Nasional saja yang mantap sementara jalan daerah (Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota) tidak mantap, akhirnya biaya transportasi tetap tinggi karena ada bagian dari jalan yang rusak kondisinya. Dalam pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun sebelumnya menghasilkan berbagai kemajuan pembangunan, tetapi juga masih terdapat beberapa

kekurangan

sehingga

harus

dievaluasi

kembali.

Potensi

permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap – tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor – faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor – faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan faktor – faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan

permasalahan

pembangunan

atau

dalam

mewujudkan

keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Jalan Provinsi Jawa Tengah masih terdapat jalan dan jembatan yang kondisinya belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal diantaranya : 1. Kapasitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal yaitu : a. Lebar jalan yang kurang dari 6.00 m b. Lebar jembatan yang kurang dari 9.00 m 2. Kualitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal yaitu : a. Struktur jalan yang belum memenuhi beban standar jalan kolektor sekunder (MST 8 Ton)

Rencana Strategis

2013 - 2018

25

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH b. Struktur jembatan yang belum memenuhi beban standar Ditjen Bina Marga 3. Daerah - daerah tertentu yang berpotensi rawan longsor/ banjir yaitu : a. Daerah dengan struktur asli yang labil; b. Daerah perbukitan yang rawan terjadinya longsor; c. Daerah genangan banjir. Sedangkan bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung antara lain : 1. Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan maupun perdesaan. 2. Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak di perkotaan maupun perdesaan. 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan bangunan, sebagaimana pedoman teknis yang berlaku. 4. Belum mantapnya koordinasi dalam pelestarian bangunan lama dan pengembangannya, serta pengendalian teknis arsitektur jati diri. Balai Pengujian dan Peralatan antara lain : 1. Masih rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan. 2. Masih rendahnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada pelaksanaan konstruksi. Balai Jasa Konstruksi dan Informasi konstruksi antara lain : 1. Masih perlu peningkatan sumber daya manusia yang bersertifikat dalam kegiatan jasa konstruksi. 2. Belum efektifnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi. 3. Masih kurangnya pelayanan informasi konstruksi. 3.2.

Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa

Tengah merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Tengah. Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah pada misi ke enam dan ke tujuh yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 2. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Rencana Strategis

2013 - 2018

26

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Jawa Tengah 2013-2018, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. 1. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, “mboten korupsi mboten ngapusi”. 2. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih a. Membangun Jawa Tengah berbasis TRISAKTI Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan; b. Mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat

yang

berkeadilan,

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; c. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”; d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persataun dan kesatuan; e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak; f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang lebih berkualitas; g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 3. Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dengan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih Misi

Kepala

Daerah

yang

ke

3

(Tiga)

yaitu

Mewujudkan

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” tujuan terkait adalah menciptakan

penyelenggara

pemerintahan

daerah

yang

kompeten,

profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima, menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel. Misi Kepala Daerah yang ke 6 (Enam) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sangat terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) : Rencana Strategis

2013 - 2018

27

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH 1. Perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

rancang

bangun

dan

pengawasan, pelaksanaan jalan serta sarana prasarana pemukiman dan bangunan gedung, 2. Pengoordinasian kebijakan bidang rancang bangun dan pengawasan, pelasana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung; 3. Pelaksanaan

dan

pembinaan

administrasi

dan

kesekretariatan

kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas 4. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernir, sesuai dengan tugasnya. Sedangkan misi kepala daerah yang ke 7 (Tujuh) yaitu Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan juga sangat terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya yang ke 3 (Tiga) yaitu Pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana pemukiman dan bangunan gedung serta fungsi yang ke 4 (Empat) yaitu Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana pemukiman dan bangunan gedung. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global tersebut. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu melaksanakan Visi Pembangunan Jawa Tengah 2013-2018, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah pada periode 20132018

terwujudnya

peningkatan

pembangunan

infrastruktur

untuk

menghantarkan pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat Jawa Tengah yang Sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh „Isu Strategis‟ sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang, serta upaya peningkatan pelayanan yang Rencana Strategis

2013 - 2018

28

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang ke binamargaan kepada masyarakat dan bidang sarana dan prasarana permukiman dan bangunan gedung. 3.3. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Rencana Perumahan

Strategis

Rakyat

(Renstra)

merupakan

Kementerian

arahan

Pekerjaan

penyelenggaraan

Umum

dan

infrastruktur

pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian. Pelaksanan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat

mencapai

kinerja

yang

maksimal

dalam

rangka

meningkatkan

ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal. Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (local capacity building) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) termasuk peraturan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan,

kampanye/sosialisasi,

pertukaran

pengalaman,

dan

penyebarluasan NSPK. Dengan melaksanakan Renstra secara konsisten dan didukung

oleh

komitmen

untuk

mencapai

kinerja

penyelenggaraan

infrastruktur dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud. Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara

horizontal

yang

semakin

kuat

pada

penyelenggaraan

bidang

kebinamargaan akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaransasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan Rencana Strategis

2013 - 2018

29

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan. Sedangkan infrastruktur bidang sarana dan prasarana permukiman dan bangunan gedung antara lain pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan akses 24 jam per hari; pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode ramah liingkungan serta sesuai standar teknis; bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien. Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dengan misi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum 2010 - 2014 pada misi yang ke-3 yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan sangat terkait dengan fungsi Dinas Bina Marga yang ke-5 (Lima) yaitu tentang pelaksanaan tugas di bidang Rancang Bangun dan Pengawasan, Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur, Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat dan Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung dan misi ke 2 (Dua) yaitu perencanaan program kerja bidang jalan dan jembatan. Guna mendukung keterkaitan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya mewujudkannya dengan meningkatkan kinerja jalan dan jembatan sebagai jalan kolektor sekunder, serta meningkatkan kinerja sarana

dan

prasarana

pendukung

kebinamargaan,

dan

menciptakan

penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima; menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel. Faktor Penghambat : 1.

Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar untuk mewujudkan jalan yang mantap;

2.

Kebutuhan pembebasan lahan untuk relokasi jalan dan duplikasi jembatan semakin sulit;

3.

Tingginya pelanggaran muatan yang melebihi tonase kekuatan struktur jalan;

4.

Berkurangnya SDM yang berkualitas dan berpengalaman;

5.

Ketersedian bahan material alam semakin terbatas.

Rencana Strategis

2013 - 2018

30

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH 6.

Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Bersih diperkotaan dan perdesaan yang tidak optimal.

7.

Pengelolaan dan pengawasan bangunan tidak sesuai pedoman teknis yang berlaku.

8.

Kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pelestarian bangunan bersejarah.

9.

Rendahnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada pelaksanaan konstruksi.

10. Rendahnya

pembinaan

kegiatan

jasa

konstruksi

dan

pelayanan

informasi konstruksi. Faktor Pendorong : 1.

Dukungan Gubernur pada Misi ke - 7 tentang infrastruktur;

2.

Tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas kondisi jalan yang baik;

3.

Semakin meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah;

4.

Meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBN melalui DAK Infrastruktur;

5.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan rutin yang diswakelolakan.

6.

Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih di perkotaan dan perdesaan.

7.

Semakin

meningkatnya

kegiatan

pembangunan

dan

pelaku

jasa

konstruksi di Provinsi Jawa Tengah. 8.

Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi sudah dilengkapi dengan laboratorium uji yang memadai.

3.4. Telaah RTRW dan KLHS : 1. Telaah RTRW (Sesuai dengan Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029) : Pada Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Transportasi, Pasal 19 huruf a tentang rencana pengembangan sistem prasarana transportasi jalan dan Pasal 20 (1) tentang Rencana pengembangan sistem prasarana

transportasi

jalan,

prasarana

jalan

umum

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. Jalan arteri primer; b. Jalan kolektor primer; c. Jalan strategis nasional; d. Jalan tol. Rencana pengembangan jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a (sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR RI No. Rencana Strategis

2013 - 2018

31

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH 248/KPTS/M/2015 tentang penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri, JAP dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1). Rencana pengembangan jalan kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi ruas – ruas meliputi : a. Pejagan-Ketanggungan,

Ketanggungan-Prupuk,

Tegal-Slawi-Prupuk-

Ajibarang-Purwokerto, Purwokerto -Sokaraja, Sokaraja- Purbalingga, Randu

Dongkal-Bobotsari,

Klampok,

Purbalingga-Bobotsari,

Purbalingga-

Selokromo-Prembun,

Banjarnegara-

Mandiraja-Gombong,

Wanayasa, Magelang-Salatiga, Boyolali-Klaten, Surakarta-Sukoharjo, Sukoharjo-Wonogiri Purwodadi,

,Wonogiri-Biting,

Purwodadi-Godong,

Prembun

-Selokromo,

Surakarta-Purwodadi-Pati,

Jati-

Kudus-

Jepara, Boyolali-Blabak, Bumiayu-Randudongkal-Kebonagung-BawangSukorejo-Cangkiran-Ungaran, Weleri-Parakan, Bawang-Dieng, SlawiRandudongkal, Randudongkal-Moga; b. Gubug-Kedungjati-Salatiga; c. Sruwen-Karanggede-Gemolong; d. Perbatasan

Jawa

Barat-Wangon-Purwokerto-Banyumas-Wonosobo-

Secang; e. Semarang-Purwodadi-Blora dan Pengembangan ruas jalan Cepu-BloraRembang; f. Bandungsari-Penanggapan-Perbatasan Jawa Barat, Patimuan-SidarejaCilacap, Tawangmangu-Perbatasan Jawa Timur, Klaten-Cawas-Jentir, Sukoharjo-Watukelir,

Wonogiri-Pacitan

serta

Wonogiri-Namengan

(Perbatasan Yogyakarta); g. Bawang-Dieng; h. Kebumen-Karangsambung-Banjarnegara. Rencana pengembangan jalan stategis nasional (sesuai dengan Kepmen PU No. 567/KPTS/M/2010 tentang rencana umum jaringan jalan nasional) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi: a. Jalan di sisi pantai selatan dari Cilacap (Slarang-Ayah), Kebumen Purworejo - Perbatasan Yogyakarta; b. Wiradesa-Kalibening-Wanayasa-Batur-Dieng (Wonosobo); c. Rembang-Bulu-Blora-Cepu-Padangan (Perbatasan Jawa Timur). Rencana pengembangan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi : a. Pemantapan jalan tol Semarang Seksi A, Seksi B dan Seksi C; b. Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Solo; Rencana Strategis

2013 - 2018

32

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH c. Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Demak-Kudus-PatiPerbatasan Jawa Timur; d. Pengembangan jalan tol sepanjang Perbatasan Jawa Barat-PejaganPemalang-Batang-Semarang; e. Pengembangan jalan tol sepanjang Solo-Sragen-Perbatasan Jawa Timur; f. Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta-Solo; g. Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta-Bawen; h. Pengembangan jalan tol sepanjang Ciamis-Cilacap-Yogyakarta; i. Pengembangan jalan tol sepanjang Pejagan-Cilacap. Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mengacu pada jalan provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 620/12/2010, tanggal 02-082010 tentang penetapan status ruas – ruas jalan sebagai jalan provinsi dan peranannya dalam jaringan jalan primer sebagai jalan arteri, kolektor 1, kolektor 2 dan kolektor 3 di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan panjang jembatan provinsi 26.086 m (2.068 Buah) dan juga menangani jalan yang sudah ada yaitu sebagian ruas jalan non status sepanjang 4,040 Km yaitu pada Jalan Komplek Wisata Borobudur dan JL. Akses Bandara Semarang,

A. Yani

sehingga telah sesuai dengan Perda Jateng Nomor 6 Tahun

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029. Rencana

pengembangan

sistem

perdesaan

dilakukan

dengan

membentuk pusat – pusat pelayanan desa secara hierarki pada kawasan – kawasan perdesaan dan kawasan – kawasan selain dari yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkotaan meliputi : pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman. Rencana pengembangan sistem perkotaan sesuai UU Penataan Ruang No.26 Tahun 2007 telah ditetapkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi : a. Kota – kota dengan fungsi sebagai PKN meliputi : kawasan perkotaan kedungsepur, surakarta dan cilacap. b. Kota – kota dengan fungsi sebagai PKW meliputi : Pekalongan, Magelang, Salatiga, Wonosobo, Klaten, Boyolali, Kebumen, Cepu, Purwokerto, Tegal dan Kudus. c. Kota – kota dengan fungsi PKL meliputi : Brebes, Slawi-Adiwerna, Kajen, Pemalang, Batang, Kendal, Wiradesa, Comal, Ampel, Bumiayu, Kroya, Ketanggungan, Weleri, Boja, Kaliwungu, Sukorejo, Demak, Purwodadi, Rencana Strategis

2013 - 2018

33

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH Gubug, Godong, Juwana, Tayu, Pecangaan, Rembang, Blora, Sragen, Karanganyar, Jaten, Tawangmangu, Kartasura, Sukoharjo, Delanggu, Prambanan, Boyolali, Mungkid, Muntilan, Borobudur, Mertoyudan, Secang, Temanggung, Parakan, Banjarnegara, Klampok, Kebumen, Karanganyar

(di

Kebumen),

Gombong,

Purworejo,

Purbalingga,

Bobotsari, Majenang, Wangon, Ajibarang, Sokaraja dan Banyumas. Sistem Perwilayahan ditujukan sebagai arahan umum bagi para pelaku pembangunan di

Provinsi Jawa Tengah tentang keterkaitan fungsional

kota – kota dan hinterland yang ada di Jawa Tengah. Sehingga suatu satuan wilayah dapat dipandang sebagai suatu subsistem kota – kota dan hinterlandnya dalak kesatuan sistem kota – kota dan hinterland lingkup Jawa Tengah. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah di Provinsi Jawa Tengah meliputi sistem

jaringan

prasarana

transportasi,

sistem

jaringan

prasarana

telekomunikasi, sistem jaringan prasarana sumber daya air, sistem jaringan prasarana energi dan sistem jaringan prasarana lingkungan. 2. Telaah KLHS : Dasar Pelaksanaan KLHS Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Bab V tentang KLHS dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD. Langkah-langkah telaah KLHS yang terkait dengan Dinas Bina Marga adalah sebagaimana tabel berikut :

Rencana Strategis

2013 - 2018

34

UMUM BINA JAWA MARGATENGAH DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGADINAS DAN PEKERJAN CIPTA KARYA PROVINSI Tabel 3.1. Deskripsi Kajian Pengaruh dan Mitigasi Dampak Indikasi Program/Kegiatan Prioritas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya No

1.

Indikasi Program

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Dampak (-) Meningkatnya kegiatan alih fungsi lahan pertanian yang dapat merusak lingkungan dan mengakibatkan turunnya produksi pertanian (-) Mengurangi daerah resapan air, sehingga dapat meningkatkan run off, dan menimbulkan banjir pada tempat-tempat tertentu, (-) Mengurangi secara signifikan keanekaragaman hayati (-) Pemakaian material

Rencana 2013 -- 2018 2018 Rencana Strategis Strategis 2013 35

Rumusan Mitigasi 1. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif dengan mempertimbangkan prioritas azas manfaat dan pengembangan dinamika wilayah. 2. Intensifikasi pertanian melalui teknologi pertanian, (bibit unggul, sarana produksi pertanian dan mekanisasi), pertanian organik, pertanian hemat air. 3. pembuatan drainase (saluran air) untuk mengalirkan air agar tidak mengenangi lingkungan dan badan jalan. 4. Pemanfaatan area di sekitar lokasi pembangunan jalan dan jembatan sebagai ruang

KLHS Renstra SKPD Alternatif 1. Pembuatan  Dinas jalan dan Pekerjaan jembatan Umum Bina layang guna Marga dan memudahka Cipta Karya n akses masyarakat yang terputus. 2. Mempertaha nkan sawah lestari. 3. Pengalihan trase jalan 4. Pembanguna n terowongan.

Rekomendasi Pembangunan jalan dan jembatan harus dilakukan dengan:  Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif.  Memperhatikan kesatuan masyarakat secara sosial agar tidak terpisah.  Upaya peningkatan fungsi resapan air melalui penanaman pohon dan pembuatan drainase di koridor jalan..  Memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang (pengendalian). Catatan perbaikan:

35

No

Indikasi Program

Dampak berakibat pada perubahan bentang alam (-) Meningkatkan pencemaran lingkungan : kebisingan, polusi udara (-) Pemisahan komunitas karena penggusuran dan putusnya akses (-) Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan material (-) Menimbulkan konflik sosial

2.

Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH Rumusan KLHS Renstra Rekomendasi SKPD Mitigasi Alternatif terbuka hijau (RTH) mempertimbangkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan jalan serta area tersebut merupakan ruang milik jalan. 5. Penghijauan (turus) di sepanjang koridor jalan dengan tanaman responsif menyerap karbon , memiliki perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang rindang 6. Penggunaan material diutamakan dari lokasi penambangan yang berizin

1. Penggunaan material (-)Berpotensi diutamakan dari lokasi menimbulkan penambangan yang kerusakan berizin lingkungan akibat 2. Pemanfaatan area di penggunaan sekitar lokasi material pembangunan jalan dan (-)Berkurang atau jembatan sebagai ruang hilangnya terbuka hijau (RTH) tanaman turus

Rencana 2013 -- 2018 2018 Rencana Strategis Strategis 2013 36

Pemanfaatan kembali material jalan dengan menggunakan alat cold milling.

36

 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan harus dilakukan dengan upaya peningkatan fungsi resapan air melalui penanaman pohon dan pembuatan drainase di koridor jalan.  Upaya pemanfaatan

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH No Indikasi Program Dampak Rumusan KLHS Renstra Rekomendasi SKPD Mitigasi Alternatif mempertimbangkan kembali/daur ulang jalan keselamatan, material jalan yang ada, (-)Meningkatkan kelancaran dan seperti: aspal pencemaran kenyamanan jalan serta udara dan area tersebut kebisingan merupakan ruang milik jalan. 3. Penghijauan (turus) di sepanjang koridor jalan dengan tanaman responsif menyerap karbon , memiliki perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang rindang 1. Penggunaan material Pemanfaatan Rehabilitasi/Pemeliharaan  Dinas 3. Program (-)Berpotensi diutamakan dari lokasi kembali Jalan dan Jembatan harus Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeli menimbulkan penambangan yang material jalan dilakukan dengan upaya Umum Bina haraan Jalan dan kerusakan berizin dengan peningkatan kualitas Marga dan lingkungan akibat Jembatan 2. Pemanfaatan area di menggunakan melalui pengurangan Cipta Karya penggunaan sekitar lokasi alat cold dampak kebisingan, material pembangunan jalan dan milling. kemacetan, pencemaran, (-) Berkurang atau jembatan sebagai ruang suhu dan memperlancar hilangnya terbuka hijau (RTH) aliran air serta RTH tanaman turus mempertimbangkan jalan keselamatan, (-) Meningkatkan kelancaran dan pencemaran kenyamanan jalan serta udara dan area tersebut kebisingan merupakan ruang milik

Rencana 2013 -- 2018 2018 Rencana Strategis Strategis 2013 37

37

No

Indikasi Program

Dampak (-) Peningkatan suhu di permukiman sekitar, contoh; dari aspal ke beton

4.

Program (-) Dapat Peningkatan Kinerja menimbulkan Pengelolaan Air konflik sosial Minum dan (-) Dapat Sanitasi menimbulkan konflik antar kepentingan (misal antara untuk pertanian dan pemenuhan kebutuhan air minum) (-) Konflik antar Kab./Kota

Rencana 2013 -- 2018 2018 Rencana Strategis Strategis 2013 38

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH Rumusan KLHS Renstra Rekomendasi SKPD Mitigasi Alternatif jalan. 3. Penghijauan (turus) di sepanjang koridor jalan dengan tanaman responsif menyerap karbon, memiliki perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang rindang 1. Pengawasan kualitas Minimalisasi Untuk pengelolaan air baku  Dinas air minum penggunaan air Pekerjaan harus memperhatikan 2. Pengawasan perpipaan tana sebagai kualitas air dan pengawasan Umum Bina untuk menghindari bahan baku perpipaan serta Marga dan kebocoran (diversifikasi memperhatikan kawasan re Cipta Karya sumber air charge baku)

38

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH Upaya – upaya antisipasif dan upaya pengelolaan terhadap dampak yang mungkin timbul untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran

lingkungan

dan

mendukung

tercapainya

kelestarian

lingkungan yaitu : a. Penataan lingkungan permukiman dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. b. Minimalisasi penggunaan air tanah sebagai air baku. 3.5. Penentuan Isu - isu Strategis : Berangkat dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehiduoan social, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di provinsi jawa tengah, membuat semakin tinggi dan dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi jawa tengah secara regional dan nasional. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah jawa tengah melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut : 1) Masih

adanya

jalan

dan

jembatan

yang

kondisinya

rawan

mengalami penurunan kualitas serta ruas jalan yang berpotensi longsor; 2) Adanya

ruas

jalan

yang

kondisi

tanah

dasarnya

ekspansif

(kembang susut tinggi), berpotensi longsor, rawan banjir dan rawan kecelakaan; 3) Masih banyaknya jalan dan jembatan yang belum sesuai estándar kapasitas sebagai jalan kolektor; 4) Masih kurangnya sarana prasarana kebinamargaan, ketersediaan data kondisi dan dokumen perencanaan sertabelum optimalnya pengawasan

pelaksanaan

konstruksi

untuk

mendukung

peningkatan kualitas penanganan jalan dan jembatan; 5) Belum optimalnya cakupan pelayanan kualitas air minum dan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah; 6) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi dan belum optimalnya ketersediaan informasi jasa konstruksi.

Rencana Strategis

2013 - 2018

39

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

4.1.1. Visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. 4.1.2. Misi 6.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;

7.

Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

4.2.1 Tujuan : a. Mempertahankan kualitas jalan dan jembatan agar selalu dalam kondisi baik; b. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan; c. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan; d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung kebinamargaan; e. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi; f. Meningkatkan kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi. 4.2.2 Sasaran : a. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik; b. Meningkatnya

panjang

jalan

dan

jembatan

yang

struktur

konstruksinya sesuai strandar jalan kolektor; c. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang lebarnya sesuai strandar jalan kolektor; d. Meningkatnya

sarana

prasarana

kebinamargaan,

meningkatnya

kualitas data, perencanaan dan pengawasan untuk penanganan jalan dan jembatan;

Rencana Strategis

2013 - 2018

40

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH e. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi; f. Meningkatnya kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1) (2) 1 Mempertahankan kualitas jalan dan jembatan agar selalu dalam kondisi baik.

2

(3) (4) Meningkatnya panjang jalan 1. Persentase proporsi panjang dan jembatan dalam kondisi jalan dalam kondisi baik baik. a. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Provinsi b. Kegiatan Rehabilitasi Jalan c. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi 2. Persentase proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik a. Kegiatan Pemeliharaan jembatan b. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Provinsi Meningkatkan kualitas jalan Meningkatnya panjang jalan 1. Persentase Panjang Jembatan dan jembatan. dan jembatan yang struktur beban Standar Bina Marga konstruksinya sesuai 2. Persentase Peningkatan strandar jalan kolektor. proporsi Panjang Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8,0 Ton) a. Kegiatan Peningkatan Jalan

3

4

b. Kegiatan Penggantian Jembatan Meningkatkan kapasitas Meningkatnya panjang jalan 1. Persentase Peningkatan jalan dan jembatan. dan jembatan yang lebarnya proporsi Panjang Jalan dengan sesuai strandar jalan lebar ≥ 6,00 m kolektor. a. Kegiatan Peningkatan Jalan b. Kegiatan Penggantian Jembatan 2. Persentase Panjang Jembatan dengan lebar 9m. Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya sarana 1. Persentase Peningkatan kuantitas sarana prasarana prasarana kebinamargaan, proporsi pemenuhan peralatan pendukung kebinamargaan. meningkatnya kualitas data, penunjang pemeliharaan jalan perencanaan dan dan alat berat dan Laboratorium pengawasan untuk Kebinamargaan penanganan jalan dan 2. Persentase Peningkatan jembatan. proporsi panjang jalan yang sudah dileger

Rencana Strategis

2013 - 2018

Capaian Kinerja Target Capaian Setiap Tahun 2017 2018 (5) (6) 88,92% 89,60% 2.261,851 Km

2.255,141 Km

41,885 Km 114,900 Km

50,600 Km 121,900 Km

84,28%

85,80%

23.394,44 M

23.113,39M

514,350 M

520,400M

18,88%

20,89%

79,63%

82,30%

101,005Km

99,000Km

25,000M

300,00 M

77,46%

77,87%

236,00 Km 50,80 M

245,70 Km 120,00 M

82,30%

84,27%

88,28%

89,84%

89,80%

94,60%

41

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1) (2) (3) (4) 5 Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas dan Cakupan pelayanan air minum kapasitas pelayanan air kapasitas pelayanan air dan sanitasi : minum dan sanitasi. minum dan sanitasi. 1) Cakupan air minum perkotaan

Capaian Kinerja Target Capaian Setiap Tahun 2017 2018 (5) (6)

2) Cakupan air minum perdesaan

6

3) Cakupan Sanitasi Meningkatkan kualitas Meningkatnya kualitas 1. Meningkatnya pengelolaan kompetensi Pelaku Jasa kompetensi Pelaku Jasa jasa konstruksi Konstruksi dan Konstruksi dan a. Jumlah uji dan penyebaran ketersediaan Informasi Jasa ketersediaan Informasi Jasa informasi jasa Konstruksi. Konstruksi. konstruksi(SHU;informasi konstruksi) b. Jumlah pelaku jasa konstruksi

4.3.

78,00%

79,50%

71,00%

72,50%

80,00% 81,50% a. 400 SHU a. 400 SHU b. 4 informasi b. 4 informasi konstruksi konstruksi

c. 790 orang pelaku jasa

c. 1050 orang pelaku jasa

Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

4.3.1 Strategi : a. Melakukan penanganan jalan dan jembatan untuk mempertahankan

kondisi sesuai dengan tingkat kerusakan dan tingkat kemendesakan; b. Melakukan penanganan jalan dengan peningkatan konstruksi (rigid

pavement, perkuatan tebing jalan, pembangunan saluran drainase serta perbaikan alinyemen horizontal dan vertikal); c. Melakukan

penanganan

pelebaran

jalan

dengan

menggunakan

konstruksi beton dan Concrete Treated Base serta penanganan pelebaran jembatan satu sisi; d. Memenuhi kebutuhan alat berat untuk penanganan pemeliharaan

rutin dan kondisi darurat, meng-update data kondisi jalan dengan menggunakan

sistem

informasi,

dan

melaksanakan

pengawasan

penanganan jalan dan jembatan; e. Membangun

sistem

layanan

air

minum

dan

sanitasi

dengan

pendekatan regional; f. Melakukan sertifikasi hasil uji, peningkatan pelayanan informasi

konstruksi, dan pembinaan jasa konstruksi. 4.3.2. Kebijakan : a. Melakasanakan pemeliharaan rutin untuk jalan dalam kondisi baik; b. Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan berkala untuk jalan dengan kondisi sedang; c. Melaksanakan peningkatan struktur konstruksi jalan utamanya pada ruas jalan yang merupakan alih status dari jalan kabupaten/kota;

Rencana Strategis

2013 - 2018

42

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH d. Melaksanakan peningkatan kapasitas/pelebaran jalan pada ruas alternatif jalan nasional (sejajar pantura), akses langsung jalan nasional, penghubung pantura pansela, akses pariwisata, perbatasan antar provinsi; e. Pemenuhan jumlah alat mendasarkan kebutuhan dan karakter kondisi jalan dimasing-masing BPTJ; f. Menggunakan teknologi alat NAASRA untuk mengetahui kondisi jalan dengan parameter IRI dan SDI; g. Melakukan sinkronisasi dengan APBN serta sector sumber daya air untuk pembangunan SPAM Regional (Petanglong dan Keburejo) dan TPA Regional (Magelang) secara bertahap; h. Memenuhi

peralatan

laboratorium

dan

meningkatkan

estándar

pelayanan (ISO, KAN) untuk meningkatkan kualitas hasil uji; i. Menyediakan informasi harga satuan sesuai dengan kondisi riil dan up to date; j. Meningkatkan pembinaan pelaku jasa konstruksi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pasar konstruksi.

Rencana Strategis

2013 - 2018

43

UMUM BINA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DANDINAS CIPTAPEKERJAN KARYA PROVINSI JAWAMARGA TENGAH Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

1

Mempertahankan kualitas jalan Meningkatnya panjang jalan dan dan jembatan agar selalu dalam jembatan dalam kondisi baik. kondisi baik.

Melakukan penanganan jalan dan jembatan untuk mempertahankan kondisi sesuai dengan tingkat kerusakan dan tingkat kemendesakan.

Melakasanakan pemeliharaan rutin untuk jalan dalam kondisi baik. Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan berkala untuk jalan dengan kondisi sedang.

2

Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan.

Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang struktur konstruksinya sesuai strandar jalan kolektor.

Melakukan penanganan jalan dengan peningkatan konstruksi (rigid pavement , perkuatan tebing jalan, pembangunan saluran drainase serta perbaikan alinyemen horizontal dan vertikal).

Melaksanakan peningkatan struktur konstruksi jalan utamanya pada ruas jalan yang merupakan alih status dari jalan kabupaten/kota.

3

Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan.

Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang lebarnya sesuai strandar jalan kolektor.

Melakukan penanganan pelebaran jalan dengan menggunakan konstruksi beton dan Concrete Treated Base serta penanganan pelebaran jembatan satu sisi.

4

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung kebinamargaan.

Meningkatnya sarana prasarana kebinamargaan, meningkatnya kualitas data, perencanaan dan pengawasan untuk penanganan jalan dan jembatan.

Rencana 2013 - 2018 2018 Rencana Strategis Strategis 2013 44

Melaksanakan peningkatan kapasitas/pelebaran jalan pada ruas alternatif jalan nasional (sejajar pantura), akses langsung jalan nasional, penghubung pantura pansela, akses pariwisata, perbatasan antar provinsi. Memenuhi kebutuhan alat berat untuk Pemenuhan jumlah alat mendasarkan penanganan pemeliharaan rutin dan kondisi kebutuhan dan karakter kondisi jalan darurat, meng-update data kondisi jalan dimasing-masing BPTJ. dengan menggunakan sistem informasi, dan Menggunakan teknologi alat NAASRA untuk mengetahui kondisi jalan dengan parameter melaksanakan pengawasan penanganan IRI dan SDI. jalan dan jembatan.

44

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTAPEKERJAN KARYA PROVINSI JAWAMARGA TENGAH DINAS UMUM BINA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

No

5

6

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas dan Membangun sistem layanan air minum dan Melakukan sinkronisasi dengan APBN serta kapasitas pelayanan air minum kapasitas pelayanan air minum sanitasi dengan pendekatan regional. sector sumber daya air untuk pembangunan dan sanitasi. dan sanitasi. SPAM Regional (Petanglong dan Keburejo) dan TPA Regional (Magelang) secara bertahap. Meningkatkan kualitas Meningkatnya kualitas Melakukan sertifikasi hasil uji, peningkatan Memenuhi peralatan laboratorium dan kompetensi Pelaku Jasa kompetensi Pelaku Jasa pelayanan informasi konstruksi, dan meningkatkan estándar pelayanan (ISO, Konstruksi dan ketersediaan Konstruksi dan ketersediaan pembinaan jasa konstruksi. KAN) untuk meningkatkan kualitas hasil uji. Informasi Jasa Konstruksi. Informasi Jasa Konstruksi. Menyediakan informasi harga satuan sesuai dengan kondisi riil dan up to date . Meningkatkan pembinaan pelaku jasa konstruksi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pasar konstruksi.

Rencana 2013 -- 2018 2018 Rencana Strategis Strategis 2013 45

45

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DANDINAS CIPTAPEKERJAN KARYA PROVINSI JAWAMARGA TENGAHDAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH UMUM BINA Tabel 4.3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Target dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah 2017 – 2018

No. 1

2

3

4

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Formulasi Indikator

Mempertahankan kualitas jalan Meningkatnya panjang jalan dan Persentase proporsi panjang jalan dan jembatan agar selalu dalam jembatan dalam kondisi baik. kondisi baik kondisi baik. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan.

Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung kebinamargaan.

Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang struktur konstruksinya sesuai strandar jalan kolektor.

Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang lebarnya sesuai strandar jalan kolektor.

Meningkatnya sarana prasarana kebinamargaan, meningkatnya kualitas data, perencanaan dan pengawasan untuk penanganan jalan dan jembatan.

Rencana Strategis 2013 - 2018 Rencana Strategis 2013 - 2018 46

Panjang jalan kondisi baik dibagi panjang jalan total Persentase proporsi panjang jembatan Panjang jembatan kondisi baik kondisi baik dibagi panjang jembatan total Persentase Peningkatan proporsi Panjang Jembatan dengan beban panjang Jembatan dengan beban sesuai sesuai standar Bina Marga dibagi standar Bina Marga panjang jembatan total Persentase Peningkatan proporsi Panjang jalan kolektor (MST ≥ 8 Ton) dibagi panjang jalan total Panjang Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8,0 Ton) Persentase Peningkatan proporsi Panjang jalan lebar ≥ 6 meter dibagi panjang jalan total Panjang Jalan dengan lebar ≥ 6,00 M Persentase Peningkatan proporsi Panjang jembatan dengan lebar panjang Jembatan dengan lebar 9,00 M 9,00 M dibagi panjang jembatan total Persentase Peningkatan proporsi Jumlah alat berat dan pemenuhan peralatan/alat berat laboratorium yang tersedia dibagi penunjang pemeliharaan jalan dan kebutuhan jumlah alat berat dan jembatan dan Laboratorium laboratorium Kebinamargaan Persentase Peningkatan proporsi Panjang jalan yang sudah dileger panjang jalan yang sudah dileger dibagi panjang jalan total

46

Satuan

Target Kinerja Tahun 2017 2018

%

88,92

89,60

%

84,28

85,80

%

18,88

20,89

%

79,63

82,30

%

77,46

77,87

%

82,30

84,27

%

88,28

89,84

%

89,80

94,60

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWAMARGA TENGAH DINAS PEKERJAN UMUM BINA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

No. 5

Tujuan

Sasaran

Formulasi Indikator

Indikator Kinerja

Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas dan Persentase : kapasitas pelayanan air minum kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi. dan sanitasi. 1) Cakupan layanan air minum perkotaan

Pengumpulan data laporan evaluasi dari Kabupaten/Kota

2) Cakupan layanan air minum perdesaan 3) Cakupan layanan Sanitasi

6

Meningkatkan kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.

Meningkatnya kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.

Rencana 2013 -- 2018 2018 Rencana Strategis Strategis 2013 47

Meningkatnya pengelolaan jasa konstruksi a. Jumlah uji dan penyebaran informasi jasa konstruksi(SHU;informasi konstruksi) b. Jumlah pelaku jasa konstruksi

47

Satuan

Target Kinerja 2017 2018

% % %

78,00 71,00 80,00

79,50 72,50 81,50

SHU

400

400

informasi konstruksi

4

4

Orang

790

1050

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk mencapai visi dan misi Gubernur dengan mengacu tujuan dan sasaran RPJMD sebagai perwujudan realisasi capaian Renstra 2017-2018

dilaksanakan melalui program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Rencana Strategis

2013 - 2018

48

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah 2569,661

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Mempertahankan kualitas jalan dan jembatan agar selalu dalam kondisi baik.

Terwujudnya Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan 01 03 01 Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam dan jembatan, Pemeliharaan Berkala dan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan kondisi baik. Jembatan provinsi Jawa Tengah.

Indikator Kinerja Program (outcome)

(6)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

(7)

PROGRAM a. Persentase panjang REHABILITASI/PEMELI jalan dalam kondisi HARAAN JALAN DAN baik JEMBATAN

86,70 %

b. Persentase panjang

79,00%

jembatan dalam kondisi baik Terwujudnya Pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi sepanjang : Jalan = Jembatan =

Km M

01

03

01

0041

I. Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi 1. Kegiatan Pemeliharaan

Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi

03

01

0043

2395,492 KM 25326,23 M'

03

01

0045

01

03

01

0047

Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Pati 1 4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Pati 2

01

03

01

0049

5. Kegiatan Pemeliharaan

01

01

03

03

01

01

0051

0053

01

03

01

0057

01

03

01

078

10. Kegiatan Pemeliharaan

01

03

01

0061

11. Kegiatan Pemeliharaan

0063

12. Kegiatan Pemeliharaan

01

03

01

0066

13. Kegiatan Pemeliharaan

01

03

01

0068

14. Kegiatan Pemeliharaan

03

01

0070

186,535 Km

03

01

0072

127,300 Km

03

01

0074

107,564 Km

Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Wonosobo 2

03

01

0078

Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Cilacap 1

73,663 Km

74,470 Km

98,720 Km

7.754.410.000

145,400 Km

9.780.735.000

80,140 Km

10.572.300.000

104.023.861.000

10.643,272 Km

503.900.077.000

52.595,246 m'

Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya

Jawa Tengah

5.255.288.000

78,530 Km

3.813.650.000

132,300 Km

6.265.875.000

110,401 Km

5.186.020.000

167,680 Km

9.674.078.000

174,310 Km

8.744.450.000

7.973.160.000

172,555 Km

7.310.863.000

1.247,200 m' 12.216.765.000

205,290 Km

11.006.650.000

3.166,900 m' 4.656.735.000

102,367 Km

4.511.125.000

757,650 m' 5.997.045.000

127,075 Km

6.697.830.000

1.353,830 m' 6.105.930.000

123,955 Km

6.171.575.000

1.370,800 m' 4.810.620.000

92,084 Km

4.832.300.000

845,200 m' 4.440.820.000

68,096 Km

3.095.325.000

842,900 m' 4.044.510.000

67,542 Km

3.437.894.000

1.172,900 m' 3.837.450.000

69,960 Km

2.901.550.000

730,800 m' 5.205.045.000

85,210 Km

4.270.700.000

1.207,700 m' 7.228.350.000

146,970 Km

7.057.650.000

1.584,650 m' 4.218.090.000

81,390 Km

3.791.038.000

799,100 m'

47,51 KM 41,885 Km

Jawa Tengah

1.508,700 m'

1.090,700 m' Terlaksananya Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi

Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya

Jembatan dalam kondisi baik = 85,80%

1.906,640 m'

1.575,000 m'

18. Kegiatan Pemeliharaan

(14) Jawa Tengah

1.416,120 m'

1.191,900 m'

17. Kegiatan Pemeliharaan

(13) Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya

1.118,100 m'

751,900 m'

16. Kegiatan Pemeliharaan

II. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi

6.652.200.000

1.175,200 m'

15. Kegiatan Pemeliharaan

116,090 Km

Lokasi

758,400 m'

842,900 m'

Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Pekalongan 2

Terwujudnya Rehabilitasi Jalan Provinsi sepanjang 570,630 Km

3.937.350.000

854,300 m' 75,596 Km

2.121,805 Km

1.742.930.034.000

SKPD Penanggung Jawab

1.153,600 m'

1.379,900 m'

Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Pekalongan 1

01

5.778.450.000

1.353,830 m' 135,235 Km

386.294.875.000 Jalan dalam kondisi baik = 89,60%

22.941,190 m'

707,650 m'

Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Tegal 2

01

115.209.965.000

3.116,800 m' 116,362 Km

89,60%

85,80%

1.315,000 m'

Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Tegal 1

01

2.261,851 Km

190,035 Km

Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Cilacap 2

01

261.960.887.000

23.394,440 m'

194,260 Km

Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Wonosobo 1

01

88,92%

1.553,100 m'

Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Magelang 2

03

(12)

1.878,140 m'

Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Surakarta 2 9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Magelang 1

01

Rp

(11)

184,880 Km

8. Kegiatan Pemeliharaan

0055

Target

(10)

1.460,720 m'

Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Surakarta 1

01

Rp

(9)

122,101 Km

7. Kegiatan Pemeliharaan

03

Target

143,830 Km

Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Purwodadi 2

01

Rp (9)

1.181,100 m'

6. Kegiatan Pemeliharaan

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

(8)

772,000 m'

Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Purwodadi 1

#REF!

Target

81,480 Km

3. Kegiatan Pemeliharaan

#REF!

Tahun 2018

1.194,300 m'

2. Kegiatan Pemeliharaan

2569,661

Tahun 2017

124,280 Km

Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Semarang 2

01

#REF!

84,28%

Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Semarang 1

01

#REF!

146.750.922.000

68,996 Km

282.271.014.000

255,051 Km

637.085.651.000

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)

Program dan Kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (5) Provinsi

Indikator Kinerja Program (outcome) Terlaksananya Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (6) Provinsi

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Tahun 2017 Target (8)

(7) 619,00 M'

514,350 m'

Tahun 2018 Rp

Target

(9)

(9)

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD Rp (10)

698,000 m'

Target

Rp

(11)

(12)

2950,350 m'

SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

(13)

(14)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program (outcome)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Tahun 2017

Tahun 2018

Target (1)

(2)

01

03

01

0042

1. Kegiatan Rehabilitasi

01

03

01

0044

2. Kegiatan Rehabilitasi

01

0046

3. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Pati 1

01

03

01

0048

4. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Pati 2 5. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Purwodadi 1

01

03

01

0050

01

03

01

0052

6. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Purwodadi 2

01

03

01

0054

7. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Surakarta 1

01

03

01

0056

8. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Surakarta 2 9. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Magelang 1

01

03

01

0059

01

03

01

0060

10. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Magelang 2

01

03

01

0062

11. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Wonosobo 1

01

03

01

0065

12. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Wonosobo 2

01

03

01

0067

13. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jematan di Wilayah BPT Bina Marga Cilacap 1

01

03

01

0069

14. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jematan di Wilayah BPT Bina Marga Cilacap 2

Meningkatnya kapasitas dan struktur jalan/ Jembatan

Terwujudnya peningkatan kwalitas dan kapasitas jalan provinsi dan penggantian jembatan.

Tewujudnya Pembebasan Tanah untuk Jaringan Jalan Lintas Selatan seluas 870.244,000 M2

01

0071

03

01

0073

16. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Tegal 2

01

03

01

0075

17. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Pekalongan 1

01

03

01

0077

18. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Pekalongan 2

01

03

01

0040

19. Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah.

01 03 02

8,730 Km

PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN PENGGANTIAN JEMBATAN

0032 I.

Kegiatan Pembebasan Tanah untuk Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah

Target

(9)

(9)

21.636.650.000

10,500 m' - Km

3,470 Km

-

21.207.604.000

14.299.610.000

5.752.096.000

-

Ls

a. Persentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 m

50,44%

77,46 %

b. Persentase panjang jembatan dengan dengan lebar ≥ 9,00 m'

78,13%

c. Persentase panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8,00 Ton) d. Persentase panjang jembatan dengan beban sesuai standar Bina Marga Terlaksananya Pembebasan Tanah untuk Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah

- Km

10,000 Km

3,275 Km

3,040 Km

7,400 Km

0,080 Km

9,460 Km

12.334.315.000

5.527.500.000

8.416.875.000

20.332.155.000

5.628.000.000

13.065.000.000

24.120.000.000

2.690.515.000

15.426.750.000

28.262.690.000

34,600 m' 3.116.000.000

2,950 Km

25.552.125.000

42,100 m' 7.567.415.000

2,910 Km

16.591.545.000

53,800 m' 7.852.479.000

1,950 Km

11.562.525.000

39,000 m'

5.000.000.000

612.451.528.000

1 Ls

10.100.000.000

1.389.146.133.000 Prosentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 m = 77,87 %

82,30%

84,27%

Persentase panjang jembatan dengan dengan lebar ≥ 9,00 m' = 84,27%

67,62%

79,63%

82,30%

1.411.427.292.000 Prosentase panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8,0 Ton) = 82,30%

13,31%

18,88%

20,89%

1.411.427.292.000 Persentase panjang jembatan dengan beban sesuai standar Bina Marga = 20,89%

19.140 m2

Jawa Tengah

19.570.566.000

77,87 %

16.523 m2

Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya

8.994.750.000

5,800 m'

7,400 m' Terlaksananya Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah

- Km

9.939.000.000

63,450 m' 2,610 Km

2,650 Km

4,041 Km

23,100 m' 1,500 Km

7,150 Km

4.456.540.000

13,500 m' - Km

2,700 Km

- m'

17,500 m' 4,500 Km

21.254.243.000

30,500 m'

- m' 0,320 Km

1,800 Km

60,300 m' 8.617.448.000

21,400 m' - Km

2.050.200.000

12,000 m' 8.480.846.000

49,200 m' 1,600 Km

- Km

40,500 m' 7.472.144.000

16,000 m' 1,700 Km

(14)

62,400 m'

55,000 m' 4,050 Km

(13)

37,900 m' 8.147.500.000

51,300 m' 3,455 Km

(12)

81,900 m' 2.979.500.000

4,300 m' 2,000 Km

(11)

30.791.260.000

51,400 m' 6.361.590.000

30,900 m' 2,000 Km

(10)

Lokasi

29,000 m'

77,900 m' 1,500 Km

Rp

52,000 m' 3.864.500.000

8,000 m' 3,450 Km

Target

13,600 m'

64,900 m' 1,000 Km

9,590 Km

Rp

SKPD Penanggung Jawab

51,200 m'

- m'

15. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Tegal 1

01

01 03 02

(8)

(7)

Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Semarang 2

03

03

(6)

Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Semarang 1

01

01

Meningkatkan Kapasitas dan Struktur jalan/ jembatan, untuk meningkatkan aksesibilitas jalan dari Pantura Pansela; mendukung pengembangan kawasan pariwisata, perbatasan antar provinsi, sejajar pantura, daerah dengan struktur tanah labil (berpotensi longsor) dan kawasan pengembangan perekonomian wilayah.

(5)

(4)

(3)

Rp

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

15.064.000.000

22.423 m2

38.243.139.000 59.309,960

m2

6.052.518.639.000

24.379.000.000

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Kode

(5)

(4)

(3) Terwujudnya peningkatan kwalitas dan kapasitas jalan provinsi. sepanjang 1.014,670 Km dan penggantian jembatan sepanjang 581,200 M

01

01

01

Meningkatkan sistem perencanaan program dan anggaran; kwalitas dan kwantitas alat berat, sarana laboratorium, material jalan dan jembatan dan sistim informasi / data base.

Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran; kwalitas dan kwantitas alat berat, sarana laboratorium, material jalan dan jembatan dan sistim informasi / data base.

03

03

03

03

02

02

02

02

0053

0054

0055

0056

Terwujudnya Peningkatan sistem perencanaan 01 03 03 program dan anggaran; kwalitas dan kwantitas alat berat, sarana laboratorium, material jalan dan jembatan dan sistim informasi / data base.

Meningkatnya kualitas Terwujudnya perencanaan jalan dan jembatan dan perencanaan jembatan dan pengawasan peningkatan jalan dan penggantian pengawasan peningkatan jembatan jalan / penggantian jembatan terukur kwalitas dan kwantitasnya.

Terlaksananya Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan serta Terbebasnya sebagian lahan untuk jalan dan jembatan Provinsi Jawa Tengah

01

01

03

03

03

03

03

03

011

0002

(7)

Tahun 2017

Tahun 2018 Rp

Target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(9)

(10)

(11)

(12)

101,005 Km

597.387.528.000

215,280 Km

25,000 M

26,515 Km

-

3. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur I

-

4. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur 2

87.409.277.000

163.272.147.000

-

-

178.498.264.000

-

168.207.840.000

54,650 Km

M

100%

100%

100%

d. Terfasilitasinya pembangunan infrastruktur strategis

100%

100%

100%

21.759.591.000

Terlaksananya pembuatan leger jalan dan perhitungan lalu lintas

Meningkatnya sistem Terwujudnya Pemutakhiran Data Jembatan dan Pemutakhiran Data Jembatan pendataan struktur jalan dan pendataan struktur jalan guna mengetahui kondisi jalan dan jembatan terkini

01

03

03

0004

5. Kegiatan Pemutakhiran Data Jembatan dan pendataan struktur jalan

Terlaksananya Pemutakhiran Data Jembatan dan pendataan struktur jalan

Meningkatnya Pengadaan Alat Terwujudnya Pengadaan Alat Berat Provinsi Jawa Tengah, sebanyak = 244 unit/ buah Berat guna menunjang pekerjaan swakelola dan penanganan pasca longsor dan banjir 1. Dump Truck 3-5 Ton = 6 unit 2. Tandem Vibration Roller 2-2,5 Ton =20 unit 3. Tandem Vibration Roller 4 Ton = 13 unit 4. Baby Roller = 27 unit 5. Flat Bad Truck With Crane 3-5 Ton = 5 unit 6. Truck Trailer / Head Tractor = 1 unit 7. Wheel Loader 1,2 / 1,5 M3 = 2 unit 8. Cold Milling lebar 100 cm = 1 unit 9. Cold Milling lebar 50 cm = 3 unit 10. Mini Excavator = 9 unit 11. Portable Asphalt Mixing Plant ( AMP ) = 2 unit 12. Generator Set = 2 unit 13. Mini Asphalt Finisher (Track) = 1 14. Plat Tamper 24 unit 15. Water pump = 9 unit 16. Concrete Mixer = 27 unit 17. Grass Cutter = 90 unit 18. Las Listrik = 9 19. Concrete Cutter = 36 20. Asphal Sprayer Portabel = 36 21. Jack Hammer Elektrik/ Compresor = 37

01

6. Kegiatan Pengadaan Alat Berat Provinsi Jawa Tengah

Terlaksananya Pengadaan Alat Berat Provinsi Jawa Tengah

03

0005

380.000.000 350.000.000 670.000.000 200.000.000 1.300.000.000 750.000.000 1.500.000.000 750.000.000 100.000.000 3.500.000.000 1.560.000.000 1.050.000.000 1.000.000.000 15.000.000 250.000.000 150.000.000 16.500.000 18.000.000 350.000.000

persentase panjang jalan yang sudah dileger = 94,60%

1.842.750.000

Pengawasan Peningkatan Jalan = 61,00

Paket

Pengawasan Peningkatan Jalan = 60

Paket

Pengawasan Penggantian Jembatan = 1,00

Paket

Pengawasan Penggantian Jembatan = 5,00

Paket

FS. Pembangunan jalan akses kawasan wisata hutan penggaron/Jatengpak

Paket

Perencanaan Jembatan = 3,00

Paket

82,401 Km

Ls

Ls

1.250.000.000

115

Km

179

Pos

975.000.000

Ls

5.167.253.000

1. Truck Trailer / Head Truck = 1 unit 2. Wheel Loader J198 = 2

3,00 Unit Unit Unit

17.095.084.000

250.000.000

179 Pos

03

45.979.785.000 Persentase pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium) = 89,84%

89,84%

11.538.778.000

15.169.719

4. Kegiatan Pembuatan leger jalan dan Perhitungan lalu Lintas

361.941.347.000

65,000 M

c. Terfasilitasinya prasarana sarana kebinamargaan

0003

418.919.623.000

M

94,60%

03

327.779.126.000

74,280 Km

89,80%

03

4.638.993.506.000

M

73,46%

01 Meningkatnya Pembuatan Terwujudnya Pembuatan leger jalan sepanjang leger jalan sepanjang 607,760 607,760 Km dan Perhitungan lalu Lintas sebanyak 895 Km dan Perhitungan lalu Pos/Titik. Lintas sebanyak 895 Pos.

1.348,546 Km

242.262.898.000

56,550 Km

88,28%

Terlaksananya penyiapan program dan anggaran

(14)

260,000 M

83,33%

3. Kegiatan Penyiapan Program dan Anggaran Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah

(13)

1.302,000 M

29,800 Km

M

29,040 Km

Terlaksananya pengawasan peningkatan jalan dan jembatan

1.350.902.994.000

325,000 M

M

29,000 Km

2. Kegiatan pengawasan teknis peningkatan jalan dan penggantian jembatan provinsi.

Lokasi

202,200 M

2. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat 2

Terlaksananya perencanaan peningkatan jalan dan jembatan

SKPD Penanggung Jawab

106,981 Km

25,000 M

1. Kegiatan Perencanaan teknis peningkatan jalan dan penggantian jembatan provinsi.

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

Target

16,450 Km

a. Persentase PROGRAM pemenuhan kebutuhan PENINGKATAN SARANA alat kebinamargaan DAN PRASARANA (alat berat dan alat KEBINAMARGAAN laboratorium)

010

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

1. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat I

b. Miningkatnya persentase panjang jalan yang sudah dileger

01

Meningkatnya Penyiapan Terwujudnya Penyiapan Program dan Anggaran Program dan Anggaran Sistem Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Jaringan Jalan dan Jembatan Tengah Provinsi Jawa Tengah

(6)

II. Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan

01

Indikator Kinerja Program (outcome)

2 2 1 4 1 1 1 9 4 4 4 4 2 43

250.000.000

1.328.000.000

Ls

638,381 KM 895 Pos

1.665.000.000

Ls

18.176.295.000

1. 2. 3. 4. 5.

Jack Hammer Elektrik = 36 Concrete Cutter = 36 Asphal Sprayer Portabel = 36 Las Listrik = 9 Concreate Mixer = 18

135 Unit Unit Unit Unit buah Unit

379,000

Unit

213.235.652.000 Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya

Jawa Tengah

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Kode

(5)

(4)

(3)

Meningkatnya Pemeliharaan Terwujudnya Pemeliharaan dan Peningkatan dan Peningkatan Kompetensi Kompetensi Laboratorium dan pengadaan alat Laboratorium dan pengadaan laboratorium sebanyak : 18 Unit/ buah alat laboratorium guna menunjang pencapaian kualitas pekerjaan jalan dan jembatan

Meningkatnya Pengadaan bahan jalan dan jembatan Provinsi Jawa Tengah guna menunjang pekerjaan swakelola dan penanganan pasca longsor dan banjir

Terwujudnya Pengadaan bahan jalan dan jembatan sejumlah = 10.115 Buah/ Lembar

(6)

7. Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Kompetensi Laboratorium

1. Electric Aspal Compactor = 2 Unit 2. Compressing Digital Bean Tes (Kuat Lentur) Kapasitas 10 KN = 2 Unit 3. Soklet Ekstractor, Kapasitas 1000 gr = 2 Unit 4. Alat Sondir = 1 Unit 5. CBR on Place = 1 Unit 6. GPS = 5 Unit 7. Hammer Test Digital = 2 Unit 8. Test aspal = 1 Unit 9. Test kuat tekan digital = 1 Unit 10. Compector 6 inc = 1 Unit

Indikator Kinerja Program (outcome)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

(7)

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bminum dan sanitasi

Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi : 1.) Cakupan air minum perkotaan, 2.) Cakupan air minum Perdesaan, 3.) Cakupan sanitasi

Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan non gedung

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(9)

(10)

(11)

(12)

SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

(13)

(14)

500.000.000

FIELD CBR TEST, ELEKTRIC LABORATORY CBR TEST = 1 AUTOMATIC CBR & PROCTOR COMPACTOR = 1 HYDROMETER ANALYSIS TEST = 1

19.000.000 43.000.000

7 Unit Unit Unit Unit Unit

SPECIFIC GRAVITY & ABSORPTION OF AGREGATE TEST = 1 SOUNDNEESS TEST = 1 ABSORPTION OF FINE AGREGATE TEST = 1

20.000.000 75.000.000 57.500.000

-

24

Unit

Unit Unit Unit

157.500.000 117.000.000 46.000.000

01

03

03

0008

8. Kegiatan Pengadaan pendayagunaan bahan jalan dan jembatan Provinsi Jawa Tengah

Terlaksananya Pengadaan bahan jalan dan jembatan Provinsi Jawa Tengah

01

03

03

01

03

09

009

9. Kegiatan Perbaikan peralatan alat berat Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan Perbaikan peralatan alat berat Provinsi Jawa Tengah

PROGRAM PENINGKATAN a. Persentase Pelayanan air KINERJA PENGELOLAAN minum perkotaan AIR MINUM DAN SANITASI b. Persentase Pelayanan air minum perdesaan

1). Sarana pengelolaan air limbah komunal ; 2). Sarana Pengelolaan sampah ; 3). Pendampingan TPA Regional Jateng di 5 lokasi (Penyusunan Dokumen AMDAL TPA Regional, Penyusunan Dokumen FS TPA Regional, Perintisan Pengelolaan TPA Regional) ; 4). Studi/Kebijakan terkait Sanitasi

01

Terlaporkannya kegiatan pendampingan program pusat PAMSIMAS, sebanyak 5 Dokumen

01

03

03

1). Pendampingan Manajemen Teknia SPAM Regional 2). 01 Pendampingan Manajemen Teknis PDAM di Jawa Tengah ; 3). Pembinaan Teknis Pengelolaan SPAM Pedesaan di Jawa Tengah ; 4). Studi terkait Air Bersih

03

1). Terlaksananya pendampingan dan monev pasca pembangunan ; 2). Terlaksananya penyusunan capaian air minum dan sanitasi ; 3). Peningkatan sistem aplikasi air bersih dan sanitasi ; 4). Terselenggaranya bintek SPAM di kawasan SPAM Regional

01

03

Meningkatnya pengelolaan jasa konstruksi : a). Jumlah uji dan penyebaran informasi jasa konstruksi (SHU; Informasi Konstruksi); b). Jumlah pelaku jasa konstruksi

01

03

09

09

09

09

0001

0002

0004

0007

1. Kegiatan Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi

Terlaksananya Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi

2. Kegiatan Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS

Terlaksananya Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS

3. Kegiatan Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih

Terlaksananya Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih

4. Kegiatan Evaluasi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pemukiman

Terlaksananya Evaluasi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pemukiman

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG SERTA PEMBANGUNAN JASA KONSTRUKSI

10

a. Jumlah Sertifikasi Hasil Uji (SHU)

b. Jumlah Penyebaran Informasi Konstruksi c. Jumlah Pelaku Jasa Konstruksi

01

01

03

03

10

10

0004

0009

1. Kegiatan Peningkatan kinerja dan monev bidang cipta karya dan tata ruang 2. Kegiatan Pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi 3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik

4.142.306.000

755.360.000

1. Bronjong : 2x1x1 = 1000 Bronjong : 2x1x0,5 = 570

c. Persentase Pelayanan sanitasi

Meningkatkan kualitas bangunan

Tahun 2018

Terlaksananya Pemeliharaan dan Peningkatan Kompetensi Laboratorium

1. Dek Plang = 0,12 x 0,20 x 3 M = 350 Buah 2. Bronjong : 2x1x1 = 5.015 Lembar Bronjong : 2x1x0,5 = 2.500 Lembar 3. Concrete Sheet Pile 0,22 x 0,5 x 12 = 750 Buah 4. Armco 1,0 - 1,4 m = 1.500 Buah

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman

Tahun 2017

1.570 Lbr Lbr Lbr

57,000 Unit

2.500 Bh/ Lbr Lbr Lbr

1. Bronjong : 2x1x1 = 2000 Bronjong : 2x1x0,5 = 500

1.323.200.000

57,000

18.130.200.000

78,00%

76,50% 49,13% 64,50%

67,00%

71,00%

76,97%

80,00%

1.280.000.000

01

01

03

03

10

10

10

0010

1.500.000.000

a) 3 lks b) 35 Kab./Kota c) 35 Kab./Kota d) 2 lks

52.280.000.000

400.000.000 35 Kab./Kota

400

0011

6.453.800.000

4

0012

Terlaksananya Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelengaraan Gedung Milik Daerah

6. Kegiatan Identifikasi Bangunan dan Kawasan Bersejarah

Terlaksananya Identifikasi Bangunan dan Kawasan Bersejarah

Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya

11.606.413.000

Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya

4 1080 Org 399.563.000

-

1.825.800.000

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik

5. Kegiatan Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelengaraan Gedung Milik Daerah

130.610.200.000

500.000.000

5.152.613.000

790 Org

Terlaksananya Pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Informasi Kontruksi

Unit

58.200.000.000

a) 31 Kab./Kota 500.000.000 b) 31 Kab./Kota c) 31 Kab./Kota 15.950.200.000

Terlaksananya Peningkatan kinerja dan monev bidang cipta karya dan tata ruang

4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Kontruksi

507,000

112.480.000.000

a) Kab./Kota Magelang b) 35 Kab./Kota

1.080 Orang

1.060.000.000 Jasa Uji = 500

Pemakai ISO

Sosialisasi NSPM Bidang Uji = 100 03

1.480.350.000

63,99%

mempertahankan Sertifikasi Akreditasi =2 Pengadaan Alat uji = 3,00

01

Unit

9.855 Bh/ Lbr 450.000.000

1. Kabupaten/Kota 2. 4 kali Bintek 3. 4 kalo Pameran 4. 800 Orang Pengunjung A. 16 Lokasi B. 160 Peserta 1.067.250.000 C. 80 Peserta D. 80 Peserta E. 2 Paket

3,000

Unit

Sertifikat Alat

715.000.000

1.260.000.000

150.000.000 1 Dokumen 919.454.819.000

2.500.000.000

Pengguna Jasa

650.000.000

2.404,741

1.828.800.000

150.000.000

2.406,081

1.940.354.593.000

8.150.900.938.000

DINAS PEKERJAN UMUM BINADINAS MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI TENGAH PEKERJAN UMUM BINA MARGA JAWA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

BAB VI

INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja dibawah ini menunjukan bahwa kondisi awal tahun 2013 (kondisi jalan baik 86,54%; jembatan baik 79,00%) sebagai pijakan untuk mencapai kinerja pada akhir RPJMD tahun 2018 (kondisi jalan baik 89,60%; jembatan baik 85,80%) dengan perincian tabel tahapan pencapaian tiap tahun sebagai berikut :

Rencana Rencana Strategis Strategis 2013 2013- -2018 2018 48

49

DINAS PEKERJAN UMUM BINADINAS MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI TENGAH PEKERJAN UMUM BINA MARGA JAWA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Tabel 6.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

86,54%

88,92%

89,60%

89,60%

67,62%

79,63%

82,30%

82,30%

50,44%

77,46%

77,87%

77,87%

79,00%

83,61

85,80%

85,80%

13,31%

18,88%

20,89%

20,89%

83,33%

88,28%

89,84%

89,84%

73,46%

89,80%

94,60%

94,60%

a. Air minum perkotaan

63,99%

78,00%

79,50%

79,50%

b. Air minum perdesaan

49,13%

71,00%

72,50%

72,50%

c. Sanitasi

64,50%

80,00%

81,50%

81,50%

573 SHU

400 SHU

400 SHU

2000 SHU

2 Informasi

4 Informasi

4 Informasi

17 Informasi

585 Orang

970 Orang

1050 Orang

4230 Orang

(2)

1

Persentase proporsi panjang jalan kondisi baik

2 3

Persentase Peningkatan proporsi Panjang Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8,0 Ton) Persentase Peningkatan proporsi Panjang Jalan dengan lebar ≥ 6,00 M

4

Persentase proporsi panjang jembatan kondisi baik

5

7

Persentase Peningkatan proporsi panjang Jembatan dengan beban sesuai standar Bina Marga dengan lebar ≥ 9,00 m Persentase Peningkatan proporsi pemenuhan peralatan/alat berat penunjang pemeliharaan jalan dan jembatan dan Laboratorium Kebinamargaan Persentase Peningkatan proporsi panjang jalan yang sudah dileger

8

Persentase cakupan layanan air minum dan sanitasi :

9

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 0 (1)

6

Target Capaian Setiap Tahun

Jumlah uji dan penyebaran informasi jasa konstruksi (SHU; informasi konstruksi) a. - Sertifikasi Hasil Uji - Informasi Konstruksi b. Jumlah Pelaku Jasa Konstruksi

Rencana Strategis Strategis 2013 Rencana 2013 -- 2018 2018 50

50

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah serta dijadikan acuan dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah dan target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah lima tahun ke depan akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. Dokumen ini memiliki time frame tahun 2013-2018 sesuai dengan masa kerja Gubernur-Wakil Gubernur dan sesuai pula dengan timeframe RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018.

Dokumen Renstra ini menjadi

pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun, dan pada saat masa transisi yaitu pada tahun 2019 dokumen Renstra ini dapat dipergunakan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja 2019, dengan tetap mempehatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam RPJP-D dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM Nasional maupun dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga. Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review,

dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang

signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun terjadi perubahan atas kondisi lingkungan strategis , maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi jaringan jalan dan pemukiman yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi

terhadap

daerah/wilayah

pertumbuhan

perbatasan

Provinsi,

ekonomi

wilayah,

menumbuh

perekat

kembangkan

antar

kegiatan

pariwisata sebagai stimulan bagi upaya menciptakan iklim investasi wilayah serta perluasan akses pelayanan sosial dasar maupun pelayanan administrasi publik lainnya dalam mendukung daya saing Jawa Tengah. Demikian penyusunan dokumen ini semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin.

Rencana Strategis

2013 - 2018

51