1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : TANGGAL :
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
No.
1 1. a.
b.
c.
d.
e.
f. 2. a.
b. c.
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
Pejabat Yang Menguasai Informasi
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi
Waktu Pembuatan Informasi
Format Informasi Yang Tersedia
2 3 4 5 6 Informasi tentang Profil Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya dan Pimpinan OPD Pembuatan Soft copy KA. Sub. Bag 2013 dan Visi dan Misi Kepala Dinas dan Hard Program Perubahan copy 2017 Pembuatan Soft copy KA. Sub. Bag 2013 dan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas dan Hard Program Perubahan copy 2017 KA. Sub. Bag Soft copy Struktur Organisasi dan Sekretaris Setiap ada Umum dan dan Hard Profil OPD Selaku PPID perubahan Kepegawaian copy KA. Sub. Bag Soft copy Sekretaris Setiap ada Sumber Daya Manusia Umum dan dan Hard Selaku PPID perubahan Kepegawaian copy Informasi tentang KA. Sub. Bag Soft copy Kedudukan atau Domisili Sekretaris Setiap ada Umum dan dan Hard OPD beserta alamat Selaku PPID perubahan Kepegawaian copy lengkap LHKPN Pejabat yang Sekretaris Sekretaris Setiap ada Soft copy sudah diverifikasi Selaku PPID Selaku PPID perubahan Informasi tentang Kegiatan dan Kinerja Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Informasi Program Dan Kegiatan Yang Sedang Berjalan Soft copy - Nama Program dan KA. Sub. Bag Sekretaris Setiap awal dan Hard Kegiatan Program Selaku PPID tahun copy Soft copy - Penanggung jawab dan KA. Sub. Bag Sekretaris Setiap awal dan Hard Pelaksana Program Program Selaku PPID tahun copy Soft copy - Target dan Capaian KA. Sub. Bag Sekretaris Setiap awal dan Hard Program dan Kegiatan Program Selaku PPID tahun copy Soft copy - Jadwal Pelaksanaan KA. Sub. Bag Sekretaris Setiap awal dan Hard Program dan Kegiatan Program Selaku PPID tahun copy - Anggaran Program dan Soft copy KA. Sub. Bag Sekretaris Setiap awal Kegiatatan yang meliputi dan Hard Program Selaku PPID tahun sumber dan jumlah copy Kerangka Acuan Kerja KA. Sub. Bag Sekretaris 2016 Soft copy (KAK/TOR) TA. 2017 Program Selaku PPID Agenda penting OPD KA. Sub. Bag Soft copy - Rencana Rakor, dll pada Sekretaris Setiap Umum dan dan Hard SKPD pada th. Berjalan Selaku PPID kegiatan Kepegawaian copy KA. Sub. Bag Soft copy Sekretaris Setiap - Agenda penting lainnya Umum dan dan Hard Selaku PPID kegiatan Kepegawaian copy
Jangka Waktu Penyimpan an 7
Jenis Media Yang Memuat Informasi 8
Selama berlaku
Website
Selama berlaku
Website
Selama berlaku
Website
Selama berlaku
Website
Selama berlaku
Website
Selama berlaku
Website
1 tahun
Website
1 tahun
Website
1 tahun
Website
1 tahun
Website
1 tahun
Website
1 tahun
Website
1 tahun
Website
1 tahun
Website
2
No.
1 3.
a.
b. 4. a.
b.
c.
d. 5. a.
b.
c.
d. 6. a.
b.
c.
d. 7. a.
b.
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
Pejabat Yang Menguasai Informasi
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi
Waktu Pembuatan Informasi
Format Informasi Yang Tersedia
2 3 4 5 6 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Ringkasan informasi kinerja berisi progres Soft copy KA. Sub. Bag Sekretaris target dan realisasi Tahunan dan Hard Program Selaku PPID pelaksanaan kegiatan copy setian bulan tahun 2017 Laporan Akuntabilitas Soft copy KA. Sub. Bag Kinerja Instansi Kepala Dinas Tahunan dan Hard Program Pemerintah (LAKIP) copy Ringkasan Laporan Keuangan Soft copy Rencana dan Laporan KA. Sub. Bag Kepala Dinas 2016 dan Hard Realisasi Anggaran Keuangan copy Soft copy KA. Sub. Bag Neraca Kepala Dinas 2016 dan Hard Keuangan copy Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Soft copy KA. Sub. Bag Keuangan yang disusun Kepala Dinas 2016 dan Hard Keuangan sesuai standar akuntansi copy yang berlaku KA. Sub. Bag Soft copy Sekretaris Daftar Aset dan Investasi Umum dan 2016 dan Hard Selaku PPID Kepegawaian copy Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Soft copy Jumlah Permohonan Sekretaris PPID 2017 dan Hard Informasi Publik Selaku PPID copy Waktu yang diperlukan Soft copy dalam memenuhi setiap Sekretaris PPID 2017 dan Hard permohonan Informasi Selaku PPID copy Publik Jumlah Permohonan Soft copy Informasi Publik yang Sekretaris PPID 2017 dan Hard dikabulkan maupun yang Selaku PPID copy ditolak Alasan Penolakan Soft copy Sekretaris Permohonan Informasi PPID 2017 dan Hard Selaku PPID Publik copy Informasi Mengenai Hak Memperoleh Informasi di OPD Soft copy Tata cara memperoleh Sekretaris PPID 2017 dan Hard informasi publik Selaku PPID copy Tata cara mengajukan Soft copy keberatan atas Sekretaris PPID 2017 dan Hard permohonan informasi Selaku PPID copy publik Tata cara atas tidak ditanggapi/tidak puas Soft copy Sekretaris jawaban keberatan PPID 2017 dan Hard Selaku PPID terhadap permohonan copy informasi publik Soft copy Form permohonan dan Sekretaris PPID 2017 dan Hard keberatan Selaku PPID copy Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan atau Pelanggaran di OPD Soft copy Alur/Skema Pengaduan Sekretaris PPID 2017 dan Hard (Tata Cara) Selaku PPID copy Soft copy Form/Lembar Isian Sekretaris PPID 2017 dan Hard Pengaduan Selaku PPID copy
7
Jenis Media Yang Memuat Informasi 8
1 tahun
Website
1 tahun
Website
1 tahun
Website
1 tahun
Website
1 tahun
Website
1 tahun
Website
1 tahun
Website
1 tahun
Website
1 tahun
Website
1 tahun
Website
Selama berlaku
Website
Selama berlaku
Website
Selama berlaku
Website
Selama berlaku
Website
Selama berlaku
Website
Selama berlaku
Website
Jangka Waktu Penyimpan an
3
No.
1
c.
d.
8.
9.
Ringkasan Isi Informasi (Perihal) 2 Kontak Pengaduan ke Pejabat yang berwenang menerima pengaduan dan penyalahgunaan wewenang Hasil penanganan pengaduan Informasi Peraturan, keputusan, dan atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
Jenis Media Yang Memuat Informasi 8
Pejabat Yang Menguasai Informasi
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi
Waktu Pembuatan Informasi
Format Informasi Yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpan an
3
4
5
6
7
PPID
Sekretaris Selaku PPID
2017
Soft copy dan Hard copy
Selama berlaku
Website
PPID
Sekretaris Selaku PPID
2017
Soft copy dan Hard copy
Selama berlaku
Website
Sekretaris Selaku PPID
Kepala Dinas
Setiap ada perubahan
Soft copy dan Hard copy
Selama berlaku
Website
KA. Sub. Bag Program
Sekretaris Selaku PPID
2017
Soft copy dan Hard copy
1 tahun
Website
B. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT Penanggung Jawab Pembuatan Informasi
Waktu Pembuata n Informasi
Format Informasi Yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpa nan
6 Soft copy dan Hard copy
7
Jenis Media Yang Memuat Informasi 8
1 tahun
Website
5 tahun
Website
Selama berlaku
Website
Selama berlaku
Website
Selama berlaku
Website
Selama berlaku
Website
Selama berlaku
Website
Selama berlaku
Website
No.
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
Pejabat Yang Menguasai Informasi
1
2
3
4
5
Sekretaris
Sekretaris Selaku PPID
2017
KA. Sub. Bag Program
Kepala Dinas
Pembuatan 2013 dan Perubahan 2017
1.
Daftar Informasi Publik (2017)
2.
Rencana Strategis (2013 s/d 2018)
3.
SOP Layanan Informasi
Sekretaris
Sekretaris Selaku PPID
2017
4.
SOP Laboratorium Pengujian
KA. Seksi Pengujian
KA. Balai BPP
2017
5.
SOP Sewa Alat Berat
KA. Seksi Peralatan
KA. Balai BPP
2017
6.
Peta Jaringan Jalan Provinsi Prov. Jateng
KA. Seksi Perencanaan
Kabid Ranbangwas
2016
7.
Informasi Jalan dan Jembatan
KA. Seksi Perencanaan
Kabid Ranbangwas
2017
8.
Daftar Sewa Alat Berat
KA. Seksi Peralatan
KA. Balai BPP
2017
Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy
4 C. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA
No.
1
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
Pejabat Yang Menguasai Informasi
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi
Waktu Pembuatan Informasi
2 Informasi kerusakan jalan dan jembatan akibat longsor dan banjir
3 KA. Sub. Bag Program
4
5
Kabid Ranbangwas
2017
Format Informasi Yang Tersedia 6 Soft copy dan Hard copy
7
Jenis Media Yang Memuat Informasi 8
1 tahun
Website
Jangka Waktu Penyimpanan
II. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
NO.
KONTEN INFORMASI
DASAR HUKUM
ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BATAS WAKTU PENGECUALIAN
KONSEKUENSI MANFAAT AKIBAT JIKA JIKA INFO INFO DIBUKA DITUTUP 6 7 Melindungi data • Mengungkap pribadi PNS data pribadi yang bersifat PNS • Melanggar HAM rahasia
1 1.
2 Biodata PNS (database)
3 - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h
4 Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
5 TidakTerbatas
2.
Dokumen/ Berkas/Arsip PNS
- UUD Negara RI Tahun 1945Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
TidakTerbatas
• Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3.
Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin
- UUD Negara RI Tahun 1945Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
TidakTerbatas
• Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4.
Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan
- UUD Negara RI Tahun 1945Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
TidakTerbatas
• Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5.
Daftar nilai DP-3 PNS
- UUD Negara RI Tahun 1945Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf - PP No. 10 Tahun 1979 tentangPenilaianPel aksanaanPekerjaan PNS Pasal 6
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
TidakTerbatas
• Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6.
Data rekam medis PNS
- UUD Negara RI Tahun 1945Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Permenkes RI no. 269/MENKES/PER/ III/2008 tentang
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
TidakTerbatas
• Mengungkap • Melindungi data pribadi data pribadi PNS PNS yang bersifatrahasi • Dapat a merugikan PNS • Melanggar HAM • Untuk melindungi Keamanan dan
5
NO.
KONTEN INFORMASI
DASAR HUKUM
1
2
3 Rekam Medis (pasal 10)
ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BATAS WAKTU PENGECUALIAN
4
5
7.
Data usulan - UUD Negara RI pengangkatan Tahun 1945 Pasal PNS dalam 28 A s.d 28 H. jabatan struktural - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dlm Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000.
Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS
8.
Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan
9.
HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
10.
Dokumen Penawaran Kontrak
KONSEKUENSI MANFAAT AKIBAT JIKA JIKA INFO INFO DIBUKA DITUTUP 6 7 kenyamanan PNS
Terbatas sampai dengan pelantikan
Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.
Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa
Tidak terbatas
Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.
Melindungi kerahasiaan dokumen
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya
Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat.
Selama proses pengadaan barang/ Jasa
Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (Informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak obyektif)
Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i danhuruf j Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat.
Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai.
Muncul persaingan usaha yang tidak sehat
Dapat menjaga obyektivitas penilaian
Sampai selesainya proses pembebasan tanah
Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur
Mencegah spekulan tanah
Rencana Pembelian Tanah dan Properti
UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 4
Merugikan ketahanan ekonomi nasional
12.
Lokasi Server
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30-37)
Melindungi kerahasiaan Database
Tak Terbatas
Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data
Melindungi/men gamankan perangkat serta data
13.
Internet Protocol/ IP Address Private
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Melindungi hak akses
Tak Terbatas
Penerobosan/pe nyalahgunaan hak akses
Menjaga/ melindungi hak akses
11.
6 ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BATAS WAKTU PENGECUALIAN
3 Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)
4
5
NO.
KONTEN INFORMASI
DASAR HUKUM
1
2
KONSEKUENSI MANFAAT AKIBAT JIKA JIKA INFO INFO DIBUKA DITUTUP 6 7
14.
Bandwith Managament
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)
Melindungi kestabilan bandwidth
Tak Terbatas
Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan
Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
15.
Kode Akses Elektronik
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)
Melindungi kerahasiaan Database
Tak Terbatas
Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain
Menjaga keamanan jaringan komputer
16.
Sistem Keamanan Elektronik
- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf J; - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Melindungi kerahasiaan Database
Tak Terbatas
Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain
Menjaga keamanan jaringan komputer
17.
Sistem Managemen Database
- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf J; - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Melindungi kerahasiaan Database
Tak Terbatas
Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain
Menjaga keamanan jaringan komputer
Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
▪ Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, ▪ Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus, ▪ Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, ▪ Review Laporan Keuangan,
UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i, PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/ 2008 tentang Kode etik Pengawasan Intern Pemerintah Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/ 2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007
LHP jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan LHP.
Tak terbatas
7
NO.
KONTEN INFORMASI
DASAR HUKUM
1
2
3 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a.
18.
Hasil Laboratorium Pengujian
- SNI ISO/IEC17025: 2008 Bagian 4.1.5.
ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BATAS WAKTU PENGECUALIAN
4
5
Melindungi informasi dan hak pelanggan/ pemohon uji
Tak Terbatas
KONSEKUENSI MANFAAT AKIBAT JIKA JIKA INFO INFO DIBUKA DITUTUP 6 7
- Mengungkap - Melindungi informasi informasi pribadi pribadi pelanggan/pem pelanggan/pem ohon uji ohon - Melanggar hak - Melindungi hak kepemilikan kepemilikan pelanggan/pem pelanggan - Melindungi ohon uji hasil uji dari - Penyalahgunaa penyalahgunaa n hasil n pengujian oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawaw
Kepala Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Ir. Bambang Nugroho K, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580108 198603 1 013
