LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NOMOR : TANGGAL :
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN A. WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA No
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
1 1. a.
2 3 Informasi tentang Profil Badan Visi dan Misi Kepala Badan
b.
Pejabat Yang Menguasai Informasi
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi
Waktu Pembuatan Informasi
Format Informasi Yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan
4
5
6
7
Sekretaris
2013
Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy
Selama berlaku
Website BKP
5 tahun
Website BKP
Selama berlaku
Website BKP
Selama berlaku
Website BKP
Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy
Selama berlaku
Website BKP
Selama berlaku
Website BKP
Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy
2 tahun
Website BKP
2 tahun
Website BKP
2 tahun
Website BKP
2 tahun
Website BKP
2 tahun
Website BKP
Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy
1 tahun
Website BKP
1 tahun
Website BKP
1 tahun
Website BKP
Soft copy dan Hard copy
1 tahun
Website BKP
Rencana Strategis
Kepala Badan
Sekretaris
2013
c.
Struktur Organisasi dan Profil BKP
Kepala Badan
2008
d.
Sumber Daya Manusia yang dimiliki (Jumlah, komposisi, kompetensi pegawai) Tugas, wewenang, fungsi
Kepala Badan
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian
e.
f.
2. a.
b.
Tentatif
Kepala Badan
Kasubbag 2008 Umum dan Kepegawaian Informasi tentang Kepala Kasubbag Tentatif Kedudukan atau Domisili Badan Umum dan beserta alamat lengkap Kepegawaian Ringkasan Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Nama Program dan Kepala Sekretaris Setiap awal Kegiatan Badan tahun Penanggung jawab dan Pelaksana Program
Kepala Badan
Sekretaris
Setiap awal tahun
c.
Target dan Capaian Program dan Kegiatan
Kepala Badan
Kasubbag Program
Setiap awal tahun
d.
Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kepala Badan
Kasubbag Program
Setiap awal tahun
e.
Nilai Anggaran
Kepala Badan
Kasubbag Program
Setiap awal tahun
f.
Agenda penting Badan Ketahanan Pangan - Rencana Rakor, dll pada SKPD pada th. berjalan
Kepala Badan
Kasubid pengampu
Setiap kegiatan
- Rencana pelaksanaan Diklat dll.
Kepala Badan
Kasubid pengampu
Setiap kegiatan
- Agenda penting lainnya
Kepala Badan
Kasubid pengampu
Setiap kegiatan
3. a.
Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Ringkasan Informasi Kepala Kasubbag Tahunan Kinerja Badan Program
Jenis Media Yang Memuat Informasi 8
No
1 b.
4.
5.
6.
1)
2)
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
Pejabat Yang Menguasai Informasi
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi
Waktu Pembuatan Informasi
Format Informasi Yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan
2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Laporan Layanan Informasi Publik
3 Kepala Badan
4 Kasubbag Program
5 Tahunan
7 1 tahun
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tahunan
6 Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy
Kepala Badan
Informasi Peraturan, keputusan, dan atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh Badan Ketahanan Pangan Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Rencana Pengadaan Barang dan Jasa
Kepala Badan
Kepala Badan
Kasubbag Program
Setiap awal tahun
Pengumuman proses pengadaan
Kepala Badan
KPA
Tiap proses pengadaan
Penanggung Jawab Pembuatan
Waktu Dan Tempat Pembuatan
Format Informas i Yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan
5 Setiap ada perubahan Setiap awal periode
6 Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Hard copy
7 2 tahun setelah perubahan 5 tahun
Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy
Setiap kegiatan
Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy
Jenis Media Yang Memuat Informasi 8 Website BKP
1 tahun setelah ditetapkan
Website BKP
1 tahun setelah ditetapkan
Website BKP
2 tahun
Website BKP
2 tahun
Website BKP
B. WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT No
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
1
Pejabat Yang Menguasai Informasi
2 Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian Rencana Strategis
3 Kepala Badan Kepala Badan
4 Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kasubbag Program
c.
Rencana Kerja Tahunan Badan
Kepala Badan
Kasubbag Program
Setiap awal periode
d.
Pidato Sambutan Kepala Badan dalam kesempatan Neraca Bahan Makanan (NBM)
Kepala Badan
Staf PPID
Setelah dibaca
Kepala Badan
Kabid Ketersediaan
Setiap ada perubahan
f.
Pola Pangan Harapan (PPH)
Kepala Badan
Kabid KPP
Setiap ada perubahan
g.
Peta Rawan Pangan
Kepala Badan
Kabid Ketersediaan
Setiap ada perubahan
h.
Informasi pasokan, harga dan akses pangan Informasi produk PSAT tersertifikasi dan terdaftar Cadangan pangan pemerintah provinsi
Kepala Badan
Kabid Distribusi
Setiap ada perubahan
Kepala Badan
Kabid Keamanan
Setiap ada perubahan
Kepala Badan
Ka BPCP
Setiap ada perubahan
a.
b.
e.
i.
j
Jenis Media Yang Memuat Informasi 8 Website BKP Website BKP
2 tahun
Website BKP
Selama berlaku
Website BKP
Selama berlaku
Website BKP
Selama berlaku
Website BKP
Selama berlaku
Website BKP
Selama berlaku
Website BKP
Selama berlaku
Website BKP
Selama berlaku
Website BKP
II.
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
NO
KONTEN INFORMASI
1 1
2 Biodata elektronik PNS (database)
DASAR HUKUM
3 -UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H.
ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 4 Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
BATAS WAKTU PENGECUALIAN 5 Tidak Terbatas
Melanggar HAM
-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 2
Dokumen/ Berkas/Arsip PNS
-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H.
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
Tidak Terbatas
4
5
Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin
-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H.
Mengungkap data pribadi PNS
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Melanggar HAM
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 3
KONSEKUENSI AKIBAT JIKA MANFAAT JIKA INFO DIBUKA INFO DITUTUP 6 7 Melindungi data Mengungkap pribadi PNS yang data pribadi bersifat rahasia PNS
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
Tidak Terbatas
Mengungkap data pribadi PNS
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Melanggar HAM
-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h
Identitas PNS -UUD Negara RI yang Tahun 1945 Pasal 28 mengajukan izin A s.d 28 H. perceraian/ perkawinan -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
Daftar nilai DP-3 -UUD Negara RI PNS Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H.
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
Tidak Terbatas
Mengungkap data pribadi PNS
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Melanggar HAM
Tidak Terbatas
Mengungkap data pribadi PNS
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Melanggar HAM
-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf -PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6 6
Data rekam medis PNS
-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H.
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
Tidak Terbatas
Untuk melindungi Keamanan dan Melanggar HAM kenyamanan PNS
-Permenkes RI no. 269/MENKES/PER/ III/2008 tentang Rekam Medis (pasal 10) Data usulan pengangkatan PNS dalam
-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Dapat merugikan PNS
-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h
7
Mengungkap data pribadi PNS
Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam
Terbatas sampai dengan pelantikan
Mengganggu, menghambat dan merugikan
Menjaga kondusifitas, keamanan dan
NO
1
KONTEN INFORMASI 2 jabatan struktural
DASAR HUKUM
3 A s.d 28 H.
ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 4 pembinaan PNS
BATAS WAKTU PENGECUALIAN
Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa
Tidak terbatas
Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.
Melindungi kerahasiaan dokumen
Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa
Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai
Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (informasi apabila terbuka akan menimbulkan penilaian tidak objektif)
Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat.
Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai.
Muncul persaingan usaha yang tidak sehat
Dapat menjaga obyektivitas penilaian
5
-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i
KONSEKUENSI AKIBAT JIKA MANFAAT JIKA INFO DIBUKA INFO DITUTUP 6 7 proses kepastian hukum. penyusunan kebijakan karena . adanya pengungkapan secara prematur
-PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dlm Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000. 8
Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia
-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i -UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan
9
Harga Perkiraan - UU No. 14 Tahun Sendiri (HPS) 2008 Pasal 17 huruf I dan huruf j -Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya
10
Dokumen Penawaran Kontrak
UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11
Lokasi Server
UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik/ITE (pasal 30-37)
Menjamin /melindungi kerahasiaan data
Tidak Terbatas
Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data
Melindungi/ mengamankan perangkat serta data
12
Internet UU No 11 Tahun Protocol/ IP 2008 tentang Address Private Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)
Menjamin /melindungi kerahasiaan data
Tidak Terbatas
Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses
Menjaga/melindu ngi hak akses
13
Bandwidth Management
Menjamin kestabilan bandwidth
Tidak Terbatas
Penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan
Mengatur kestabilan panggunaan bandwidth
UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/
NO
KONTEN INFORMASI
1
2
DASAR HUKUM
3 ITE (Pasal 30)
ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 4
BATAS WAKTU PENGECUALIAN 5
KONSEKUENSI AKIBAT JIKA MANFAAT JIKA INFO DIBUKA INFO DITUTUP 6 7
14
Kode akses elektronik
UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)
Menjamin keamanan jaringan komputer
Tidak Terbatas
Penyalahgunaan oleh pihak lain
Menjaga keamanan jaringan komputer
15
Sistem Keamanan Elektronik
UU No 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf J UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Menjamin keamanan jaringan
Tidak Terbatas
Penyalahgunaan oleh pihak lain
Menjaga keamanan jaringan komputer
16
Sistem Managemen Database
UU No 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf J UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Menjamin keamanan database
Tidak Terbatas
Penyalahgunaan oleh pihak lain
Menjaga keamanan database
10
Laporan Hasil UU No. 14 Tahun Pemeriksaan 2008 tentang KIP Reguler, Pasal 17 huruf i,
LHP jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan LHP.
Tak terbatas
Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
Laporan Hasil PP No. 60 Tahun Pemeriksaan 2008 tentang Sistem Kasus, Pengendalian Intern Pemerintah Laporan Hasil Pemeriksaan PP No. 79 Tahun Khusus, 2005 tentang Pedoman Pembinaan Review dan Pengawasan Laporan Penyelenggaraan Keuangan, Pemerintahan Daerah. Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/20 08 tentang Kode etik Pengawasan Intern Pemerintah Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/20 08 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a.
LHP belum bersifat final.
III. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI KHUSUS NO
KONTEN INFORMASI
1 1
2 Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)
DASAR HUKUM
3 -UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b,
ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 4 Melindungi kompetensi
BATAS WAKTU PENGECUALIAN 5 Tidak Terbatas
KONSEKUENSI AKIBAT JIKA MANFAAT JIKA INFO DIBUKA INFO DITUTUP 6 7 Dapat Melindungi disalahgunakan kompetensi pihak tertentu kelembagaan setifikasi
-PP no. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten
2
Hasil uji -UU No. 14 tahun Laboratorium 2008 pasal 17 huruf tentang b, Keamanan Pangan Produk - PP no. 38 Tahun Segar 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten
Melindungi informasi yang diperoleh
Sampai ada keputusan resmi
Dapat disalahgunakan pihak tertentu
Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh
3.
Hasil Uji Mutu Pangan di Produsen
Melindungi ketentraman masyarakat
Sampai ada keputusan resmi
Menimbulkan keresahan di masyarakat
Melindungi ketentraman masyarakat
-UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b, -UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen -UU nomor 69 Tahun 1999 tentang iklan dan pelabelan -UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
SRI SULARSIH
