SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PADA PENERAPAN E-GOVERNMENT TERKAIT KETAHANAN PANGAN (Studi Kasus Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur)
Oleh LEVI ELHUSNI H24051132
DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010
RINGKASAN Levi Elhusni. H24051132. Sistem Informasi Manajemen pada Penerapan eGovernment terkait Ketahanan Pangan (Studi Kasus pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur). Dibawah bimbingan Muhammad Syamsun. e-Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menganggap perlu dilakukannya kajian mengenai bagaimana arsitektur penerapan manajemen ketahanan pangan dengan e-government. Kajian tersebut sangat bermanfaat dalam pertimbangan pengambilan keputusan guna melaksanakan e-government yang maksimal terkait ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merumuskan masalah pada “Bagaimana cetak biru yang sebaiknya digunakan Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur untuk menerapkan egovernment dalam Manajemen Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur?”. Dengan menggunakan metode deskriptif dan metode Perencanaan Arsitektur Enterprise, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan cetak biru tingkat tinggi yang berbiaya efektif dan merupakan solusi berjangka panjang. Berdasarkan penelitian, arsitektur aplikasi e-government terkait ketahanan pangan yang disebut Sistem Informasi Pangan Terpadu (SIPT) sebaiknya dibuat dengan berbasis website, sehingga dapat memenuhi tiga model penyampaian informasi yaitu Government to Citizen atau Government to Customer, Government to Business, serta Government to Government. Pada analisis pengguna, disarankan terdapat empat kelompok pengguna yaitu administrator provinsi, administrator kota/kabupaten, administrator dinas terkait, dan pengguna biasa. Situasi ketersediaan pangan hingga tahun 2007 digunakan sebagai dasar perencanaan pangan dalam menetapkan sasaran ketersediaan, produksi, dan konsumsi pangan menuju ideal (skor PPH 100) sehingga tercipta ketahanan pangan. Dari segi arsitektur data dan informasi, dalam SIPT sangatlah penting ditampilkan data dan informasi terkait PPH, evaluasi skor dan komposisi PPH, proyeksi skor dan komposisi PPH, proyeksi ketersediaan pangan, proyeksi produksi pangan, dan implikasi manajerial yang dihasilkan dalam masing-masing kondisi. Arsitektur teknologi SIPT yang akan dibuat sebaiknya memperhatikan sistem operasi, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan, keamanan, manajemen data, serta dilakukan pengujian aplikasi. Adapun urutan yang disarankan untuk pembuatan SIPT adalah : (1) Membuat aplikasi untuk menampilkan Neraca Bahan Makanan, PPH, Sasaran PPH, Sasaran Ketersediaan Pangan, Sasaran Produksi Pangan, Kewaspadaan Pangan, Potensi Lahan Pertanian, dan Kebutuhan Lahan; (2) Membuat aplikasi untuk menampilkan Harga Pangan Tingkat Produsen, Harga Pangan Tingkat Konsumen, dan Sistem Distribusi Pangan; (3) Membuat aplikasi untuk menampilkan Kebijakan Pembangunan Pangan yang berisikan informasi Kebijakan Anggaran dan Kebijakan Pengadaan Pangan; (4) Membuat aplikasi untuk menampilkan Situasi Konsumsi Pangan, Sasaran Konsumsi Pangan, Katalog Pangan Lokal/Tradisional/Khas Setempat; (5) Membuat aplikasi penunjang lainnya. Sumberdaya manusia merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan SIPT selain faktor penentu sukses lainnya seperti ketersediaan dukungan dan komitmen semua pihak, serta kesiapan anggaran.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PADA PENERAPAN E-GOVERNMENT TERKAIT KETAHANAN PANGAN (Studi Kasus Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur)
SKRIPSI Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA EKONOMI pada Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
Oleh LEVI ELHUSNI H24051132
DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010
Judul
: Sistem Informasi Manajemen pada Penerapan e-Government terkait Ketahanan Pangan (Studi Kasus Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur)
Nama
: Levi Elhusni
NIM
: H24051132
Menyetujui Pembimbing,
(Dr. Ir. Muhammad Syamsun, M.Sc) NIP : 19500227 197412 1 001
Mengetahui : Ketua Departemen,
(Dr. Ir. Jono M. Munandar, M.Sc) NIP : 19610123 198601 1 002
Tanggal Lulus :
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Pekalongan pada tanggal 5 Juni 1987 dari pasangan Bapak Khalimi dan Ibu Aqliyah, sebagai anak pertama dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Petarukan Pemalang pada tahun 1999 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Pemalang pada tahun 2002. Penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Pemalang pada tahun 2005, kemudian melanjutkan studi di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk Institut Pertanian Bogor (USMI) dengan program studi mayor-minor. Penulis mengambil program studi mayorminor dengan mayor Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen, sedangkan minor yang diambil adalah Sistem Informasi pada Departemen Ilmu Komputer. Selama menjalani kuliah di IPB, penulis aktif sebagai pengurus dalam himpunan mahasiswa COM@ (Centre of Management) periode 2006/2007 dan 2007/2008. Penulis juga aktif menjadi Asisten Praktikum Penerapan Komputer tahun 2007/2008. Penulis juga pernah mengikuti pelatihan serta seminar baik yang diadakan oleh Departemen Manajemen maupun luar departemen. Pada tahun 2009, penulis mulai menekuni dunia bisnis dengan membentuk tim usaha pembuatan website dan aplikasi komputer dengan online office yang beralamat www.elangjawa.com. Penulis juga turut serta dalam pembuatan dan maintenance website Departemen Manajemen FEM IPB yang beralamat www.manajemen-ipb.ac.id. Pada awal tahun 2010, penulis bekerja di PT. Telekomunikasi Indonesia.
iii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen pada Penerapan e-Government terkait Ketahanan Pangan” yang ditulis berdasarkan hasil penelitian pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan cetak biru yang aplikatif dan dapat digunakan Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur untuk menerapkan egovernment dalam Manajemen Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar lebih bermanfaat bagi pembaca.
Bogor, 26 Agustus 2010
Penulis
iv
UCAPAN TERIMA KASIH
Penyusunan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Dr. Ir. Muhammad Syamsun, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, saran, motivasi, dan kemudahan kepada penulis. 2. Dr. Ir. Abdul Khohar, M.Sc dan Nurhadi Wijaya, S.TP, MM selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini. 3. Ibu, Bapak, dan Adik-adikku yang telah memberikan curahan kasih sayang, doa yang tulus, motivasi, dan dukungan yang menguatkan langkah perjalanan ini. 4. Seluruh Anggota CV. MWA Training and Consulting; Dr. Ir. Yayuk Farida Baliwati, MS, Dr. Ir. Afra D.N. Makalew, M.Sc, Ir. Abubakar, Ira Kusuma Widyawati, S.Gz, Marina Noor Prathivi, S.TP, Khoirul Umam, S.TP, dan Puput Noviana. 5. Seluruh staf dan karyawan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. 6. Seluruh staf pengajar dan karyawan/wati Departemen Manajemen, FEM IPB. 7. Yogi Suardiwerianto, Sutanto, Feri Tarsjiansah, dan teman-teman Kos Artayasa atas dukungan dan persaudaraannya. 8. Heni Rohaeni, teman-teman d’crew, dan teman-teman manajemen lainnya atas kebersamaan yang membuat kenangan indah dan tak terlupakan selama kuliah. 9. Seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
v
DAFTAR ISI Halaman RINGKASAN RIWAYAT HIDUP ......................................................................................
iii
KATA PENGANTAR ..................................................................................
iv
UCAPAN TERIMAKASIH .........................................................................
v
DAFTAR TABEL ........................................................................................ viii DAFTAR GAMBAR ....................................................................................
ix
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................
x
I.
PENDAHULUAN ................................................................................. 1.1. Latar Belakang ................................................................................. 1.2. Perumusan Masalah .......................................................................... 1.3. Tujuan Penelitian ............................................................................. 1.4. Manfaat Penelitian ........................................................................... 1.5. Ruang Lingkup Penelitian ................................................................
1 1 2 2 2 2
II. TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 2.1. Manajemen ....................................................................................... 2.2. Manajemen Informasi ....................................................................... 2.3. Sistem Informasi ............................................................................... 2.4. Sistem Informasi Manajemen ............................................................ 2.5. e-Government ................................................................................... 2.6. Ketahanan Pangan ............................................................................ 2.7. Arsitektur Enterprise ........................................................................ 2.8. Metodologi Perencanaan Arsitektur Enterprise .................................
4 4 4 4 5 5 6 7 7
III. METODOLOGI PENELITIAN ........................................................... 3.1. Kerangka Pemikiran ......................................................................... 3.2. Prosedur Penelitian ........................................................................... 3.3. Alat Bantu ........................................................................................ 3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................................
12 12 13 14 15
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................. 4.1. Permulaan Perencanaan .................................................................... 4.1.1. Ketahanan Pangan dan Pembangunan Nasional ...................... 4.1.2. Undang-undang dan Peraturan terkait Ketahanan Pangan ....... 4.2. Tinjauan Kondisi Enterprise Saat Ini ................................................. 4.2.1. Pemodelan Bisnis ................................................................... 4.2.2. Sistem dan Teknologi Saat Ini ................................................ 4.3. Analisis dan Perancangan Arsitektur ................................................. 4.3.1. Arsitektur Data dan Informasi ................................................. 4.3.2. Arsitektur Aplikasi ................................................................. 4.3.3. Arsitektur Teknologi .............................................................. 4.4. Rencana Implementasi ...................................................................... 4.4.1. Mengurutkan Aplikasi ............................................................
16 16 16 17 20 21 21 22 22 29 41 44 44
vi
4.4.2. Memperkirakan Sumber Daya dan Waktu ............................... 44 4.4.3. Memperkirakan Biaya dan Manfaat ........................................ 45 KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 47 A. Kesimpulan ............................................................................................. 47 B. Saran ....................................................................................................... 47 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 49 LAMPIRAN ................................................................................................. 50
vii
DAFTAR TABEL No. Halaman 1. Laju Perkembangan Ketersediaan Pangan Tahun 1999-2007 ...................... 23 2. Standar skor dan komposisi PPH (Nasional) .............................................. 24
viii
DAFTAR GAMBAR No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Halaman Tahapan Perencanaan Arsitektur Enterprise ............................................. 9 Kerangka Konsep Penelitian ................................................................... 12 Tahapan Perencanaan Kebutuhan Pangan dengan Pendekatan PPH ......... 24 Alur Informasi pada Aplikasi .................................................................. 30 Diagram Konteks SIPT ........................................................................... 33 Penjabaran Diagram Konteks .................................................................. 34 Diagram Konteks terkait Analisis Pengguna Aplikasi .............................. 35 Diagram Konteks terkait Analisis Fungsional Aplikasi Ketersediaan Pangan ................................................................. 36 Diagram Konteks terkait Analisis Fungsional Aplikasi Distribusi Pangan ...................................................................... 37 Diagram Konteks terkait Analisis Fungsional Aplikasi Harga Pangan ............................................................................ 38 Diagram Konteks terkait Analisis Fungsional Aplikasi Konsumsi Pangan ...................................................................... 39 Diagram Konteks terkait Analisis Fungsional Aplikasi Kebijakan Pangan ..................................................................... 40 Usulan Antarmuka SIPT ......................................................................... 41
ix
DAFTAR LAMPIRAN No. Halaman 1. Tampilan Website Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur ........................ 51 2. Tampilan software “Program Aplikasi Perencanaan Pangan dan Gizi” yang dikembangkan oleh Heryatno dan Baliwati ..................................... 52 3. Aplikasi SIPT ......................................................................................... 53 4. Data SIPT ............................................................................................... 62
x
I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Tugas penyelenggaraan pemerintahan salah satunya adalah memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat terkait bidang kerjanya masing-masing. Penyampaian informasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai media, baik melalui media audio visual maupun melalui media cetak. Informasi yang diberikan dapat berupa informasi umum (terkait bidang kerja), informasi hasil kerja, informasi perniagaan, maupun informasi pendidikan. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat sesunggguhnya dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. e-Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Pemerintah menyambut serius hal ini dengan mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan Telematika Nasional. Presiden menginstruksikan agar e-government juga dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kinerja pemerintah seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan sebagainya. Penerapan e-government diharapkan mampu membantu penyelenggaraan pemerintahan sehingga lebih terintegrasi, akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Fungsi e-government adalah mengurangi praktik korupsi, menambah kualitas pelayanan publik dan menyikapi adanya perubahan yang efektif sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih (Word Bank, 2002). Jumlah dan pertambahan penduduk Indonesia yang cukup besar tentu saja berdampak pada besarnya kebutuhan pangan nasional. Komitmen pemerintah untuk tidak lagi tergantung dengan negara lain dalam bidang pangan mengharuskan Indonesia mampu memproduksi sendiri seluruh kebutuhan pangan penduduknya. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 secara tegas mengatur peranan daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan di wilayahnya menjadi semakin meningkat. Untuk menyikapi semua keadaan tersebut, maka pemerintah harus mengembangkan, menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada agar tercipta manajemen ketahanan pangan yang terpadu.
2
Manajemen ketahanan pangan ini diharapkan mampu mewadahi semua stakeholder yang terkait dengan ketahanan pangan, seperti Badan Ketahanan Pangan, penyedia produk pangan dan konsumen pangan. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menganggap perlu dilakukannya kajian mengenai bagaimana arsitektur penerapan manajemen ketahanan pangan dengan e-government. Kajian tersebut sangat bermanfaat dalam pertimbangan pengambilan keputusan guna melaksanakan e-government yang maksimal terkait ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur. 1.2. Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana cetak biru yang sebaiknya digunakan Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur untuk menerapkan egovernment dalam manajemen ketahanan pangan Provinsi Jawa Timur?” 1.3. Tujuan Penelitian Mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah, maka peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menghasilkan cetak biru yang aplikatif dan dapat digunakan Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur untuk menerapkan egovernment dalam manajemen ketahanan pangan Provinsi Jawa Timur. 1.4. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur pada khususnya dan Badan Ketahanan Pangan seluruh Indonesia pada umumnya guna menerapkan manajemen e-government secara maksimal. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan seluruh teori yang pernah diajarkan baik pada Mata Kuliah Mayor Manajemen maupun Mata Kuliah Minor Ilmu Komputer. Bagi pembaca, penelitian ini diharap mampu menambah ilmu pengetahuan dan menimbulkan inspirasi baru dalam penerapan egovernment pada bidang lainnya. 1.5. Ruang Lingkup penelitian Penelitian ini difokuskan pada hal berikut : 1. Pembuatan rancangan cetak biru pada pengembangan e-government dibatasi hanya pada perancangan sistem informasi ketahanan pangan.
3
2. Penelitian ini dibatasi hanya mengacu pada Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur, baik sumber data, standar data, maupun peraturan-peraturan lain yang telah ditetapkan. 3. Pembuatan rancangan cetak biru menggunakan metodologi Perencanaan Arsitektur Enterprise.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Manajemen Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal (wikipedia). Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir dan sesuai dengan jadwal. 2.2. Manajemen Informasi Selain mengelola sumberdaya secara fisik, manajemen juga mengelola sumber daya informasi. Seorang manajer memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan terkumpul kemudian diproses menjadi informasi yang berguna. Manajer kemudian memastikan bahwa orang yang kompeten dalam organisasilah yang menerima informasi tersebut dan dapat memanfaatkannya. Jika informasi tersebut tidak lagi bermanfaat, manajer membuang informasi tersebut dan menggantikannya dengan informasi yang mutakhir dan akurat. Seluruh aktifitas tersebut disebut manajemen informasi (Husein, 2006). 2.3. Sistem Informasi Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dengan fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Selain mendukung membuat keputusan, koordinasi dan pengawasan, sistem informasi dapat membantu manajer dalam menganalisa masalah sehingga dapat menghasilkan keputusan manajerial yang tepat (Husein, 2006).
5
2.4. Sistem Informasi Manajemen Sistem informasi manajemen (SIM) adalah bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar dan sistem informasi eksekutif (wikipedia). Sistem informasi manajemen adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi (Husein, 2006) 2.5. e-Government e-Government berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu disebut juga transformational government. e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses pemerintahan yang demokratis (Wikipedia). Model penyampaian yang utama adalah Government to Citizen atau Government to Customer, Government to Business, serta Government to Government. Keuntungan yang paling diharapkan dari ketiga model penyampaian e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dalam terselenggaranya pemerintahan.
6
1. Government to Customer / Government to Citizen Model ini adalah kemampuan pemerintah akan adanya akses online atas informasi serta layanan kepada warga negara. Model ini memungkinan warga negara mengajukan pertanyaan, mendapat jawaban, mencari informasi pemerintahan ataupun mendapatkan pelayanan masyarakat secara online. 2. Government to Business Terjadi interaksi antara government to business menggunakan media internet. Sistem tender terbuka melalui mekanisme e-Government dapat berlangsung dalam model ini sehingga memusatkan kedua belah pihak untuk mendapatkan partner kerja yang terbaik. 3. Government to Government Government to government merupakan aktivitas antar departemen atau organisasi pemerintahan. Aktivitas ini dimaksudkan demi mencapai efektivitas dan efisiensi kerja seluruh bidang operasi pemerintahan. 2.6. Ketahanan Pangan Ketahanan pangan berdasarkan PP. No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Upaya mewujudkan penyediaan pangan dilakukan dengan bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Pembangunan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah
dan
masyarakat.
Pemerintah
menyelenggarakan
pengaturan,
pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup. Sedangkan masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluasluasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan seperti melaksanakan produksi, perdagangan, distribusi pangan, menyediakan cadangan pangan masyarakat, serta melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Sinergi Ketahanan pangan adalah media komunikasi instansi-instansi terkait untuk saling berkomunikasi dan bersinergi dalam penyediaan data dan informasi sumberdaya alam untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tujuan sinergi ketahanan pangan adalah untuk mengetahui masalah yang ada dan membuat langkah-langkah penyelesaian berdasarkan data dan informasi yang ada.
7
2.7. Arsitektur Enterprise Arsitektur Enterprise merupakan suatu pendekatan logis yang komprehensif dan holistic untuk merancang dan mengimplementasikan sistem dan komponen sistem secara bersama-sama yang meliputi suatu infrastruktur manajemen informasi dan teknologi informasi. Arsitektur Enterprise mengandung arti perencanaan, pengklasifikasian, pendefinisian dan rancangan koneksitas dari berbagai komponen yang diwujudkan dalam bentuk model dan gambar serta memiliki komponen utama, yaitu Arsitektur bisnis, Arsitektur informasi, Arsitektur aplikasi dan Arsitektur teknologi (Parizaeu 2002). Dalam mengembangkan manajemen sistem informasi dan komunikasi, Arsitektur Enterprise dapat dijadikan acuan atau pedoman. Hal ini dikarenakan Arsitektur Enterprise merupakan suatu cetak biru yang mampu menyediakan gambaran jelas dan komprehensif mengenai sebuah organisasi seperti visi, misi, fungsi tujuan dan sistem-sistem yang mendukung terlaksananya fungsi organisasi. Arsitektur Enterprise bukan
merancang bisnis dan
arsitekturnya, tetapi
mendefinisikan kebutuhan bisnis dan arsitekturnya. Secara umum, Arsitektur Enterprise berfungsi untuk : 1. Menjabarkan hubungan antara tujuan organisasi dan system informasi dan komunikasi 2. Mendukung pengambilan keputusan investasi 3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas operasi sekaligus upaya menekan biaya operasi. a. Mengurangi tumpang tindih sistem informasi dan komunikasi b. Memanfaatkan kembali informasi dan komponen software yang sudah ada c. Melakukan pemilihan solusi teknologi baru secara efektif 4. Meningkatkan kemampuan integrasi data antar bagian dalam organisasi 2.8. Metodologi Perencanaan Arsitektur Enterprise (PAE) Adanya organisasi yang berkembang semakin kompleks menuntut sistem informasi memiliki peran besar dalam proses manajerial. Sistem informasi sangat dibutuhkan dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun di dalam suatu organisasi.
8
Data yang disampaikan dapat dengan mudah diinterpretasi, diolah, maupun dijadikan dasar pengambilan keputusan pada setiap bagian organisasi. Misi sistem informasi adalah menyediakan data yang berkualitas kepada pihak yang tepat memperoleh data tersebut. Untuk mewujudkan misi tersebut, maka dibutuhkan suatu pendekatan modern yaitu Perencanaan Arsitektur Enterprise, selanjutnya disebut PAE. PAE merupakan suatu metode yang digunakan untuk membangun suatu Arsitektur Enterprise. Menurut Steven H. Spewak, PAE adalah suatu metode pendekatan perencanaan kualitas data yang berorientasi pada kebutuhan bisnis, serta bagaimana cara implementasi dan arsitektur
tersebut dapat dilakukan sedemikian rupa dalam usaha untuk
mendukung perputaran roda bisnis dan pencapaian isi sistem informasi dan organisasi. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam PAE, yaitu : 1. Pendefinisian PAE menetapkan bisnis dan mendefinisikan sejumlah arsitektur. PAE menetapkan dan tidak merancang sistem, basis data ataupun jaringan. Perancangan sistem merupakan tanggung jawab perancang / pembuat sistem. 2. Arsitektur Arsitektur merujuk pada arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi. Arsitektur dalam hal ini adalah suatu cetak biru, gambaran atau model. 3. Rencana Arsitektur menetapkan atau mendefinisikan apa yang dibutuhkan dan mendukung
rencana
untuk
menetapkan
segala
sesuatu
yang
akan
diimplementasikan. Langkah-langkah dalam PAE menghasilkan panduan praktis dalam membuat arsitektur, dapat dilihat pada gambar 1. Cetak biru yang dihasilkan merupakan cetak biru tingkat tinggi yang berbiaya efektif dan merupakan solusi berjangka panjang untuk keseluruhan enterprise yang akan digunakan pada proses perencanaan dan implementasi selanjutnya.
9
Permulaan Perencanaan
Pemodelan Bisnis
Arsitektur Data
Tahap 1
Tahap 2
Sistem dan Teknologi Saat ini
Arsitektur Aplikasi
Arsitektur Teknologi
Tahap 3
Rencana Penerapan
Tahap 4
Gambar 1. Tahapan Perencanaan Arsitektur Enterprise (Stewak 1992).
Menurut Spewak (1992), struktur PAE terdiri dari tujuh komponen yang dibagi dalam empat tahap, seperti terlihat pada gambar 1. Tahapan PAE yaitu : 1. Tahap permulaan perencanaan Tahap mempersiapkan dan tinjauan terhadap aturan yang berlaku dalam enterprise. 2. Tahap tinjauan kondisi enterprise saat ini Proses pembuatan arsitektur dalam pendekatan PAE diawali dengan melakukan pengamatan pada kondisi enterprise saat ini dengan tujuan untuk mengetahui dan mencatat hal-hal yang penting dan mempengaruhi bisnis. a. Pemodelan Bisnis Proses membuat model bisnis yaitu sebagai bentuk representatif yang mendefinisikan bisnis yang dilakukan enterprise. Pemodelan bisnis adalah proses identifikasi fungsi-fungsi bisnis, penetapan bisnis, pendeskripsian fungsi dan identifikasi unit organisasi untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai bisnis sebagai acuan pemodelan bisnis (Spewak 1992). Tujuan dari pemodelan bisnis ini adalah untuk menyediakan pengetahuan dasar yang
lengkap
dan
menyeluruh
sehingga
dapat
mendefinisikan arsitektur dan rencana implementasinya.
digunakan
untuk
10
b. Sistem dan Teknologi Saat Ini Proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan platform sistem dan teknologi yang digunakan oleh enterprise. Misalnya aktivitas apa saja yang dilakukan, data apa saja yang digunakan untuk mendukung fungsi bisnis dan aplikasi apa saja yang telah digunakan. 3. Tahap analisis kondisi enterprise saat ini dan perancangan arsitektur Tahap menganalisis kondisi enterprise saat ini serta pendefinisian dan identifikasi terhadap arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi dengan tujuan untuk menuju kondisi enterprise yang diinginkan di masa mendatang. Tanpa adanya arsitektur data maka tidak ada pondasi yang kuat untuk membangun arsitektur aplikasi dan teknologi (Simsion et al 2005). a. Arsitektur Data Arsitektur pertama yang diidentifikasi dan didefinisikan jenis data utama yang mendukung fungsi bisnis. Arsitektur data pertama kali dibuat dengan pertimbangan bahwa kualitas data (informasi) adalah produk yang mendasar dalam kegunaan sistem informasi (Spewak 1992). Dalam pendefinisian arsitektur data yang dilakukan adalah pendefinisian entitas bukan merancang basis data. b. Arsitektur Aplikasi Disusun suatu arsitektur aplikasi sesuai dengan definisi arsitektur data. Tujuan arsitektur ini adalah untuk menentukan jenis aplikasi yang penting dalam mendukung fungsi bisnis enterprise dan dibutuhkan untuk mengelola data yang telah dihasilkan oleh arsitektur data, bukan untuk menyusun requirement aplikasi (Simsion et al 2005). c. Arsitektur Teknologi Penyusunan
arsitektur
terakhir
adalah
penyusunan
arsitektur
teknologi. Tujuan pembuatan arsitektur ini adalah untuk mendefinisikan jenis teknologi utama yang dibutuhkan untuk menyediakan lingkungan bagi aplikasi. Arsitektur teknologi kemudian dihubungkan dengan fungsi bisnis dan aplikasi yang telah didefinisikan sebelumnya.
11
4. Tahap rencana implementasi Tahapan akhir dari PAE adalah rencana implementasi. Hal ini dilakukan setelah arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi telah ditetapkan. Dalam tahap ini akan dihasilkan suatu rencana untuk mengubah kondisi enterprise saat ini menjadi kondisi enterprise yang diinginkan.
III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Kerangka Penelitian Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka penelitian yang terlihat dalam Gambar 2.
Mulai
Studi Pustaka Pengumpulan Data
Permulaan Perencanaan
Tinjauan Kondisi Enterprise Saat Ini Pemodelan Bisnis
Sistem dan Teknologi saat ini
Analisis Kondisi Enterprise saat ini dan Perancangan Arsitektur Arsitektur Data
Arsitektur Aplikasi
Rencana Penerapan
Selesai Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian
Arsitektur Teknologi
13
3.2. Prosedur Penelitian Berdasarkan langkah-langkah penelitian, maka tahapan penelitian yang dilakukan adalah : 3.2.1. Studi Pustaka Studi mendapatkan
Pustaka
dilakukan
pemahaman
pada
awal
komprehensif
penelitian
terkait
sehingga
konsep
dan
peneliti
pentahapan
Perancangan Arsitektur Enterprise, pengetahuan dalam e-government dan manajemen ketahanan pangan, serta pembuatan cetak biru e-government terkait ketahanan pangan Provinsi Jawa Timur. 3.2.2. Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan : 1. Wawancara dengan pihak terkait ketahanan Pangan Jawa Timur 2. Presentasi dan tanya jawab yang berlangsung selama proses perancangan. 3.2.3. Permulaan Perencanaan Meliputi kegiatan identifikasi tentang aturan-aturan yang menjadi rujukan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur terkait dengan perancangan arsitektur enterprise pengembangan e-government dalam ruang lingkup manajemen ketahanan pangan. 3.2.4. Tinjauan Kondisi saat ini Tahapan yang dilakukan meliputi : 1. Pemodelan Bisnis Kegiatan yang mengidentifikasi struktur organisasi, mengidentifikasi fungsi dan pembuatan model bisnis awal 2. Pengamatan Sistem dan Teknologi Saat Ini Kegiatan yang meliputi identifikasi sistem dan teknologi yang ada, sehingga tidak terjadi pengulangan pekerjaan yang sama. 3.2.5. Analisis Kondisi Enterprise Saat Ini dan Perancangan Arsitektur Tahapan yang dilakukan meliputi : 1. Analisis terhadap kondisi enterprise saat ini sehingga dapat menghasilkan model bisnis yang diharapkan. 2. Identifikasi dan pendefinisian terhadap arsitektur dengan cara melakukan tahapan sebagai berikut :
14
a. Pembuatan Arsitektur Data Kegiatan ini meliputi perndefinisian entitas data yang terlibat dalam organisasi. Hal-hal yang dilakukan antara lain : - Membuat daftar kandidat entitas data - Membuat definisi entitas data dan merelasikan entitas data dengan fungsi bisnis b. Pembuatan Arsitektur Aplikasi Kegiatan ini meliputi pendefinisian proses bisnis yang terlibat dalam organisasi. Hal-hal yang dilakukan antara lain : - Membuat daftar kandidat aplikasi - Membuat definisi aplikasi dan merelasikan aplikasi dengan fungsi bisnis - Melakukan analisis dampak pada aplikasi yang ada saat ini c. Pembuatan Arsitektur Teknologi Kegiatan ini meliputi pendefinisian alur data dan proses yang terlibat dalam organisasi. Hal-hal yang dilakukan antara lain : - Mengidentifikasi prinsip teknologi dan platform yang akan digunakan dalam membuat sistem. - Merelasikan platform teknologi dengan fungsi bisnis dan aplikasi. 3.2.6. Rancangan Penetapan Pada tahap ini, disusun suatu rekomendari untuk rencana penerapan yang berdasarkan arsitektur yang telah dibuat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah : 1. Menentukan urutan aplikasi. 2. Memperkirakan usaha, sumberdaya dan membuat jadwal penerapan. 3. Menentukan faktor-faktor penentu kesuksesan dan membuat rekomendasi. 3.3. Alat Bantu Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori : 1. Alat bantu analisis Alat bantu yang digunakan dalam proses berlangsungnya penelitian. Alat bantu tersebut adalah metodologi Perencanaan Arsitektur Enterprise
15
2. Alat bantu deskripsi Alat bantu yang digunakan dan dibutuhkan untuk tampilan masukan dan keluaran. Alat bantu tersebut adalah : model, narasi, tabel, bagan, serta seperangkat hardware dan software komputer. 3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan dibawah kontrak kerja dengan CV. MWA Training and Consulting sebagai pihak terpilih dalam penyediaan Sistem Informasi Pangan Terpadu terkait manajemen ketahanan pangan pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Lokasi Penelitian pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Jl. Gayung Kebonsari 178 Surabaya. Kegiatan Penelitian dilakukan selama tiga bulan, terhitung mulai bulan September 2009 – November 2009.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Telah diuraikan sebelumnya bahwa pembuatan cetak biru data, aplikasi dan teknologi bagi penerapan e-government pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur terkait sistem informasi ketahanan pangan di Jawa Timur mengikuti tahapan dari Perencanaan Arsitektur Enterprise. Terdapat dua tahapan awal yang sangat penting dalam Perencanaan Arsitektur Enterprise yaitu tahapan permulaan perencanaan dan tahapan tinjauan kondisi enterprise saat ini yang akan digunakan untuk mendefinisikan arsitektur dan rencana penerapan selanjutnya. 4.1. Permulaan Perencanaan Permulaan perencanaan dilakukan agar proses pembuatan arsitektur pada tahapan selanjutnya dapat terarah dengan baik. Dalam tahapan ini dilakukan identifikasi terhadap segala hal yang menjadi rujukan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan manajerialnya. 4.1.1. Ketahanan Pangan dan Pembangunan Nasional Hak atas pangan yang cukup dan berkualitas merupakan bagian dari hak atas standar kehidupan yang layak. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pangan sesuai norma gizi merupakan prasyarat terwujudnya kualitas sumber daya manusia, yang sangat diperlukan
untuk melaksanakan pembangunan secara
berkelanjutan. Oleh karena itu, ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau, merupakan bentuk perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak pangan. Ketahanan pangan mempunyai empat dimensi yaitu ketersediaan, stabilitas, akses dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan merupakan prasyarat tercapainya pemenuhan kebutuhan pangan penduduk. Ketersediaan pangan mencakup
pangan
yang
berasal
produksi,
perdagangan
maupun
pengolahan/industri pangan baik dari tanaman, ternak maupun ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein dan lemak, vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan, kesehatan dan produktivitas penduduk. Dengan demikian pangan tidak hanya dihasilkan oleh kegiatan subsektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan tetapi juga industri
17
dan perdagangan pangan. Ketersediaan pangan tersebut diharapkan memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang antara lain ditunjukkan oleh ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/kapita/hari dan protein 57 gram/kapita/hari. Pangan yang tersedia untuk dikonsumsi juga harus beranekaragam dan bergizi seimbang, yang dicerminkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 100. Selain itu, pangan yang tersedia untuk dikonsumsi bebas dari cemaran baik fisik, kimia maupun biologi yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta aman dari kaidah agama. Aneka ragam pangan bergizi seimbang tersebut harus tersedia setiap saat di setiap lokasi penduduk. Artinya, pangan dengan mudah diperoleh oleh setiap rumah tangga baik secara fisik maupun ekonomi yaitu dalam jarak dan harga yang terjangkau setiap saat. Terkait dengan dimensi akses pangan secara fisik, maka pangan merupakan komoditas dagang. Dengan demikian, memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab agar tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat dan sekaligus berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Parameter tersebut merupakan standar pelayanan minimal yang harus difasilitasi oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan. Dengan demikian pangan dan gizi merupakan keluaran sekaligus masukan penting dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pangan dan gizi mutlak diintegrasikan dalam pembangunan, yang tercermin dalam sasaran pembangunan ketahanan pangan, yaitu: 1. Meningkatkan konsumsi pangan perkapita utk memenuhi kecukupan energi 2000 kkal/hr dan protein 52 g/hr, berbasis sumber daya lokal. 2. Mempertahankan ketersediaan energi /kapita 2200 kkal/hr dan protein 57 g/hr, berbasis sumber daya lokal. 3. Meningkatkan kualitas konsumsi dan ketersediaan pangan masyarakat dengan skor PPH 100, berbasis sumber daya lokal. 4.1.2. Undang-undang dan Peraturan terkait Ketahanan Pangan UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab mewujudkan ketahanan pangan (Bab VII Pasal 45 ayat 1).
Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan,
18
pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota dan/atau pmerintah desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi serta sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi. Komitmen tersebut dipertegas lagi oleh pemerintah yaitu “ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota”, karena terkait dengan pelayanan dasar masyarakat. Komitmen tersebut terdapat pada UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang dijabarkan dalam PP No 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dalam rangka mengimplementasikan amanat tersebut, pemerintah telah membentuk lembaga koordinasi ketahanan pangan (dalam bentuk Dewan Ketahanan Pangan) sesuai dengan Paraturan Presiden No 83 tahun 2006 dan lembaga struktural ketahanan pangan (dalam bentuk Badan atau Kantor Ketahanan Pangan) sesuai dengan PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sehubungan
dengan
itu,
Keputusan
Menteri
Pertanian
No
299/Kpts/OT.140.7/05 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian menetapkan Badan Ketahanan Pangan merupakan salah satu perangkat kerja di Departemen Pertanian. Badan Ketahanan Pangan berfungsi untuk melakukan; 1) pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan
pangan;
2)
pengkajian,
penyiapan
perumusan
kebijakan,
pengembangan, pemantauan dan pemantapan distribusi pangan; 3) pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan; 4) pelaksanaan administrasi badan.
19
Penyelenggaraan urusan wajib harus dilaporkan oleh kepala daerah dalam bentuk LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) kepada Pemerintah; LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah. Mekanisme pelaporan penyelenggaraan urusan wajib diatur oleh PP No 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan penduduk merupakan salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Prioritas tersebut diimplementasikan
dalam bentuk tata kelola pangan, oleh Badan
Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Timur.
Hal ini juga terkait dengan
fungsi BKP Provinsi Jawa Timur yaitu (1) Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan; (2) Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan distribusi
pangan;
(3)
Pengkajian,
penyiapan
perumusan
kebijakan,
pengembangan, pemantauan dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan; (4) Pelaksanaan administrasi badan. Fungsi BKP tersebut tercantum dalam Perda No 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur. Penyiapan perumusan kebijakan pembangunan pangan dan gizi didasarkan atas hasil perencanaan dan evaluasi. BAB II Pasal 2, PP No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembanguna daerah memberi arahan bahwa :
(1) Perencanaan
pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; (2)
Perencanaan pembangunan daerah dilakukan
pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan
masing-masing;
(3)
Perencanaan
pembangunan
daerah
mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan (4)
20
Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. 4.2. Tinjauan Kondisi Enterprise Saat Ini Roh penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan sama dengan roh pada pelaksanaan pembangunan pertanian, yaitu Bersih dan Peduli. Bersih berarti bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), amanah, transparan dan akuntabel. Peduli berarti memberikan fasilitasi pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan dan keberpihakan terhadap kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan (demokratis dan aspiratif). 1. Visi BKP Jawa Timur Terwujudnya ketahanan pangan dengan kelembagaan yang handal dan berbasis sumberdaya wilayah menuju masyarakat sejahtera 2. Misi BKP Jawa Timur a. Memantapkan ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga, daerah dan wilayah melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah. b. Mewujudkan aksesibilitas pangan di masyarakat melalui pengembangan distribusi pangan lintas waktu dan lintas wilayah. c. Meningkatkan konsumsi pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya dan budaya lokal yang beragam, bermutu, aman, halal dan bergizi untuk mengantisipasi kerawanan pangan didaerah dan wilayah. d. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat/petani untuk membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal, melalui pengembangan
sistem dan
usaha
agribisnis
yang berdaya
saing,
berkelanjutan dan terdesentralisasi. e. Memantapkan
kelembagaan
ketahanan
pangan,
revitalisasi
sistem
penyuluhan ketahanan pangan, fasilitasi kemitraan dan pengembangan usaha kecil di pedesaan dalam rangka penanganan kemiskinan. 3. Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
21
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, menyebutkan : a. Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah. b. Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang ketahanan pangan. c. Dalam melaksanakan tugas Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi : • Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan • Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah • Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur 4.2.1. Pemodelan Bisnis Dalam menjalankan fungsi bisnisnya, BKP Jawa Timur dipimping oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung terhadap gubernur. BKP Jawa Timur memiliki sekertariat yang berfungsi merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administasi umum, kepegawaian, pelengkapan, penyusunan program dan keuangan. BKP Jawa Timur memiliki empat bidang kerja, yaitu : 1. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan 2. Bidang Pengembangan Ketersediaan Pangan 3. Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan 4. Bidang Kewaspadaan Pangan 4.2.2. Sistem dan Teknologi Saat Ini Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur belum memiliki suatu aplikasi khusus yang menfasilitasi fungsi-fungsinya. Secara garis besar teknologi yang digunakan antara lain telepon, mesin faksimile dan e-mail. Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur sudah memiliki website yang beralamatkan www.bkpjatim.com, namun pada website tersebut belum tercermin
22
adanya perencanaan maupun fungsi nyata dari keempat bidang BKP Jawa Timur yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat maupun pelaku bisnis pangan. 4.3. Analisis dan Perancangan Arsitektur Dalam menjalankan tiga fungsi pertama, BKP Jawa Timur sudah sepantasnya jika memiliki suatu aplikasi khusus yang bersifat online, sehingga dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat maupun pelaku bisnis. Dalam penelitian ini, cetak biru yang dihasilkan selanjutnya disebut Sistem Informasi Pangan Terpadu (SIPT). 4.3.1. Arsitektur Data dan Informasi Dalam perencanaan ketahanan pangan, tentu dibutuhkan adanya data historis yang benar dan analisis data yang tepat sehingga dapat tercipta perencanaan
yang
matang
dan
kebijakan
manajerial
yang
dapat
dipertanggungjawabkan. Setelah peneliti melakukan akuisisi pengetahuan dengan tim ahli pangan (human expert), dapat diketahui bahwa pengolahan dan analisis data ketersediaan pangan dilakukan secara deskriptif
dengan menggunakan software “Program
Aplikasi Perencanaan Pangan dan Gizi” yang dikembangkan oleh Heryatno dan Baliwati pada tahun 2004/2005. Software ini dianggap tepat untuk menyediakan data dan informasi dalam SIPT yang akan dibangun. Hal ini dikarenakan sofware ini memperhatikan hal-hal seperti berikut : 1. Perencanaan Pangan berdasarkan NBM dan PPH Situasi ketersediaan pangan tahun 2007 digunakan sebagai dasar perencanaan pangan. Sebagai koreksi dalam menetapkan sasaran ketersediaan, produksi dan konsumsi pangan menuju ideal (skor PPH 100) pada tahun 2010 sampai dengan 2015 maka pola penyediaan pangan juga diperhatikan. Dengan menggunakan software yang dikembangkan oleh Heryatno dan Baliwati maka berdasarkan NBM tahun 2007 dapat ditetapkan sasaran ketersediaan, produksi dan konsumsi pangan menuju ideal (skor PPH 100) pada tahun 2010 sampai dengan 2015. Selama tahun 1999 – 2007, ketersediaan pangan Provinsi Jawa Timur relatif tetap karena laju perkembangan tingkat ketersediaan energi adalah 1,3 %
23
dengan laju skor PPH 3,2%. Dengan demikian, pola ketersediaan pangan (NBM) di Provinsi Jawa Timur relatif tetap. Tabel 1. Laju Perkembangan Ketersediaan Pangan Tahun 1999-2007 Tahun
%AKE
Skor PPH
1999
3531
73.5
2000
3932
76.4
2003
3830
79.6
2004
3622
75.6
2005
3690
74.1
2006
3943
88.5
2007
3778
87.3
Laju (%)
1.3
3.2
Proses perencanaan penyediaan pangan dengan pendekatan PPH terdiri dari lima tahap yaitu 1) Evaluasi atau penilaian %AKE dan skor PPH, 2) Proyeksi (sasaran) skor PPH, 3) proyeksi ketersediaan pangan (sasaran penyediaan pangan untuk dikonsumsi) dan produksi pangan, 4) proyeksi (sasaran) konsumsi pangan dan 5) implikasi manajerial yaitu kebijakan pengadaan, kewaspadaan pangan serta anggaran. Tahapan ini dapat terlihat pada Gambar 3. 2. Evaluasi skor dan komposisi PPH. Perencanaan pangan wilayah dengan menggunakan pendekatan PPH diawali dengan evaluasi skor PPH aktual.
Situasi ketersediaan pangan
dibandingkan dengan acuan yang terdapat pada Tabel 1.
24
Data dasar = Data ketersediaan Pangan (NBM) tahun 2007
Proyeksi skor dan komposisi PPH tahun 2010-2015
Sasaran konsumsi pangan tahun 2010-2015
Evaluasi skor & komposisi PPH 2007
Sasaran penyediaan pangan tahun 20102015
Sasaran produksi pangan tahun 2010-2015
Implikasi menejerial (kewaspadaan, pengadaan pangan dan anggaran)
Gambar 3. Tahapan Perencanaan Kebutuhan Pangan dengan Pendekatan PPH (Hardinsyah et. at. 2001) Tabel 2. Standar skor dan komposisi PPH (Nasional) Kelompok Pangan
Bobot
1.Padi-padian 2.Umbi-umbian 3.Pangan hewani 4.Minyak dan lemak 5.Buah/biji berminyak 6.Kacang-kacangan 7.Gula 8.Sayur dan buah 9.Bumbu Jumlah
0.5 0.5 2.0 0.5 0.5 2.0 0.5 5 0
Komposisi PPH Nasional Skor Ketersediaan Pangan % Max (Kal/kap/hr) 50 25 1,100 5 2.5 132 12 24 264 10 5 110 3 1 132 5 10 66 5 2.5 220 6 30 110 4 0 66 100 100 2,200
Evaluasi ketersediaan pangan dilakukan dengan menghitung kontribusi energi setiap kelompok pangan terhadap AKE yaitu sebesar 2200 kkal/kap/hr (Hardinsyah et. at. 2001).
Kemudian dihitung proyeksi hingga tahun 2015,
proyeksi tersebut dijabarkan atas :
25
a. Proyeksi skor dan komposisi PPH. Apabila evaluasi terhadap skor mutu pangan wilayah sudah dilakukan, maka pada tahap selanjutnya dilakukan penyusunan sasaran melalui proyeksi dengan interpolasi linear untuk mencapai skor dan komposisi PPH yang ideal. Skor PPH 100 diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015. b. Proyeksi Ketersediaan Pangan. Apabila target skor mutu telah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melakukan sasaran ketersediaan pangan wilayah dengan mengacu pada target skor mutu tersebut. Prinsip dasarnya adalah dengan mentransfer atau mengonversikan kontribusi energi (kkal) atau kuantitas setiap kelompok pangan (gr) sesuai dengan sasaran ke dalam bentuk komoditas pangan mulai gr/kap/hr; kg/kap/thn; maupun ton/thn. Pencapaian sasaran ketersediaan pangan akan dipantau setiap tahun dengan cara membandingkannya dengan ketersediaan pangan aktual berdasarkan NBM yang disusun pada tahun berjalan. c. Proyeksi Konsumsi Pangan. Sasaran konsumsi pangan penduduk suatu wilayah pada dasarnya adalah sasaran komposisi pangan yang secara rata-rata hendaknya dikonsumsi oleh masyarakat setempat dan secara bertahap akan mengarah pada skor PPH 100.
Sasaran konsumsi pangan dihitung dengan
memperhatikan faktor koreksi 10 % lebih sedikit dari angka kecukupan pada taraf ketersediaan yaitu 2200 kkal/kap/hr. d. Proyeksi Produksi Pangan. Proyeksi ini dilakukan dengan memperhatikan komponen penyediaan pangan yang diasumsikan tetap seperti keadaan pada tahun dasar. Pencapaian sasaran produksi pangan akan dipantau setiap tahun dengan cara membandingkannya dengan produksi pangan aktual berdasarkan NBM yang disusun pada tahun berjalan. 3. Implikasi Manajerial. Dalam konteks tata kelola pangan maka implikasi manajerial merupakan konsekuensi logis berupa dukungan kebijakan jika sasaran ketersediaan dan
26
produksi pangan diimplementasikan oleh BKP dan SKPD terkait ketahanan pangan. Implikasi tersebut antara lain mencakup : a. Kebijakan Pengadaan Pangan di Provinsi Jawa Timur. Kebijakan menjual ke wilayah lain atau ekspor dilakukan jika terdapat gap negatif antara sasaran ketersediaan pangan dan produksi pangan. Sebaliknya, kebijakan impor diambil jika gap tersebut bernilai positif. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka menjamin pemenuhan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk. b. Kewaspadaan Pangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sistem kewaspadaan pangan merupakan suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi (Badan Bimas Ketahanan Pangan, 2001). Sistem ini dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan melalui penyediaan data/informasi untuk penanganan masalah gangguan pangan yang berpeluang muncul setiap saat. Perkembangan situasi pangan dapat cenderung menjadi tidak menentu dan sulit dipastikan, baik sebagai akibat pengaruh alam maupun oleh adanya gejala instabilitas seperti krisis ekonomi, sosial dan politik maka penerapan Sistem Kewaspadaan Pangan diharapkan dapat diandalkan. Implementasi pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan adalah di daerah yang berkoordinasi dengan secara fungsional dengan pusat. Pelaksaaan ini terkait dengan beberapa perangkat hukum antara lain: (1) UU No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan, (2) UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, (3) UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (4) PP No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, (5) Keppres No 41 Tahun 2001 tentang Dewan Bimas Ketahanan Pangan, (6) Surat
Edaran
Menteri
Kesehatan
Tanggal
27
Juli
2000
No
1107/Menkes/ENII/2000 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi menjadi kewenangan propinsi dan kabupaten/kota.
27
Terdapat 3 indikator Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, yaitu (1) indikator sektor pertanian, (2) indikator kemiskinan dan (3) Indikator status gizi. Indikator pertanian dimanfaatkan untuk pengembangan SIPT di BKP Jawa Timur. Iindikator tersebut adalah PSB (Produksi Setara Beras) baik berasa maupun palawija, hasil ternak dan hasil ikan, yang dimaksudkan untuk memenuhi keperluan pangan pokok. Kewaspadaan pangan didasarkan pada penghitungan produksi setara beras (PSB) untuk tiap komoditas pada masing-masing Kabupaten/Kota. Penghitungannya mempertimbangkan jumlah penduduk, harga, serta kebutuhan konsumsi beras masing-masing kabupaten/kota. Harga yang digunakan untuk penghitungan tingkat kewaspadaan pangan tidak seragam. Hal ini tergantung pada ketersediaan data harga pada tahun terbaru antara 2006-2007. Rumus Perhitungan PSB adalah sebagai berikut: PSB Pangan Non Padi =
Produksi pangan non padi (Kg)x Harga pangan non padi (Rp/Kg) Harga Beras(Rp⁄Kg)
c. Kebijakan Anggaran. Perencanaan pangan juga dapat berimplikasi pada kebijakan anggaran. Anggaran sesuai dengan tahun dasar NBM, dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan anggaran hingga tahun 2015 dengan koreksi ketersediaan tahun aktual 2007. Kebijakan anggaran ini meliputi anggaran dana dari empat dinas yaitu Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan pangan yang terhitung dengan NBM hanya meliputi pangan yang terdapat pada kempat dinas tersebut. Rumus penghitungan kebijakan anggaran sebagai berikut: Anggaran Tahun
=
Ketersediaan Tahun x Anggaran Tahun 2007 Ketersediaan Tahun 2007
d. Kebutuhan Lahan Pertanian Pangan Kebutuhan lahan dapat diperkirakan berdasarkan sasaran produksi pangan berdasarkan NBM dengan tahun dasar 2007 dan PPH. Rasio
28
Produksi Setara dengan Beras (PSB) digunakan untuk mengkoreksi jumlah produksi pangan yang ditargetkan. Hal ini disebabkan karena potensi ketersediaan lahan pertanian pangan hanya dikategorikan menjadi lahan padi, non-padi, serta yang tidak tersedia untuk ditanami. Produksi pangan yang masih dalam satuan Ton/Tahun kemudian diterjemahkan ke dalam luasan lahan (ha) dengan koreksi produktivitas. Lahan dalam setahun tidak hanya digunakan untuk ditanami satu jenis komoditas pangan. Oleh karena itu, dalam perencanaan kebutuhan lahan juga diperlukan koreksi dari indeks pertanaman (IP). Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan lahan telah memperhitungkan penggunaan lahan yang sama untuk beberapa kali penanaman jenis pangan yang berbeda. Berikut ditampilkan rumus penentuan kebutuhan lahan berdasarkan sasaran produksi pangan NBM tahun 2007.
Kebutuhan Lahan =
Sasaran Produksi Pangan x Rasio PSB Produktivitas x IP
Perencanaan kebutuhan lahan dilakukan dengan menggunakan dua skenario. Pertama, tanpa mempertimbangkan puso (perhitungan dengan menggunakan
rumus
di
atas),
sedangkan
yang
kedua
dengan
mempertimbangkan puso. Perhitungannya sebagai berikut:
Kebutuhan Lahan =
Sasaran Produksi Pangan x Rasio PSB x Rasio Puso Produktivitas x IP
Sebagai bahan pertimbangan, apakah semua lahan yang potensial telah ditanami sesuai dengan kebutuhannya, maka terdapat monitoring dengan membandingkan luas lahan potensial dengan kebutuhan lahan berdasarkan sasaran produksi NBM. Pertimbangan tersebut berlaku untuk kedua skenario. Ketika gap bernilai positif, maka masih terdapat sisa lahan yang potensial untuk ditanami baik padi maupun nonpadi.
29
e. Situasi Distribusi Pangan Distribusi pangan yang baik dapat terlihat dari harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen. Setiap kabupaten/kota wajib mengirimkan informasi harga setiap harinya untuk monitoring harga harian komoditas pangan strategis di pasaran baik tingkat produsen maupun tingkat konsumen. Harga bulanan diketahui dengan melihat rata-rata harga harian untuk masing-masing komoditas pada masing-masing kabupaten/kota untuk kemudian dilihat tren-nya. Selain itu, sistem distribusi pangan menggambarkan perdagangan pangan antar wilayah.
Untuk menjamin ketersediaan pangan wilayah,
idealnya perdagangan pangan dapat dilakukan dari wilayah yang surplus ke wilayah defisit, yang secara rasional mempertimbangkan jarak tempuh. 4.3.2. Arsitektur Aplikasi 1. Gambaran Umum Rencana Aplikasi Kebutuhan informasi untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan Provinsi Jawa Timur harus dapat diakses secara luas oleh seluruh stakeholder menjadi acuan pembuatan Sistem Informasi Pangan Terpadu (SIPT) berdasarkan NBM, PPH dan sumberdaya wilayah. Informasi tersebut dapat diakses secara cepat dan akurat serta tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu, informasi-informasi pendukung seperti informasi harga bahan pangan juga perlu diakomodasi untuk dapat diketahui dan dijadikan acuan pengambilan kebijakan oleh instansi-instansi terkait. Harga bahan pangan ini dapat di-update setiap hari untuk mengetahui perkembangan dan tren harga yang ada di lapangan. Informasi-informasi tersebut terdapat di dalam Sistem Informasi Pangan Terpadu (SIPT). Arsitektur aplikasi SIPT yang akan dibuat sebaiknya berbasis website karena dengan media website informasi yang ada dapat dilihat oleh masyarakat secara luas dimanapun dan kapanpun, serta lebih mudah dikelola karena dapat di-update dengan mudah. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 4.
30
Internet
Administrator / user
Server SIPT
Administrator
Modem GSM Penyedia jasa SMS Gambar 4. Alur Informasi pada Aplikasi
2. Analisis Pengguna Aplikasi Demi tercapainya tiga model penyampaian informasi, yaitu Government to Citizen atau Government to Customer, Government to Business,
serta
Government to Government maka SIPT harus dianalisis terlebih dahulu dari sisi pengguna. Keamanan dari aplikasi juga harus diperhatikan, sehingga SIPT sebaiknya membagi pengguna dalam dua karakteristik yang berbeda. Karakteristik pengguna yang pertama merupakan pengguna yang menyediakan data, sedangkan karakteristik pengguna yang kedua merupakan pengguna yang hanya bisa melihat data dan tidak memiliki hak akses untuk mengelola data tersebut. Pengguna
karakteristik
pertama
biasa
disebut
dengan
istilah
“administrator”. Administrator memiliki hak akses terhadap pengelolaan apllikasi. Tingkatan pengguna yang sesuai diterapkan dalam SIPT adalah :
31
a. Administrator Provinsi Administrator Provinsi nantinya merupakan jenis pengguna yang memiliki hak tertinggi pada Sistem Informasi Pangan Terpadu (SIPT) ini. Adapun kegiatan yang nantinya dapat dilakukan oleh administrator ini, antara lain : 1). Manipulasi
Administrator
Administrator
Kabupaten,
Kabupaten,
yaitu
mengaktifkan
menambah dan
jumlah
menonaktifkan
Administrator Kabupaten, serta menghapus Administrator Kabupaten yang telah ada. 2). Manipulasi berita, yaitu menambah berita baru, mengedit berita dan menghapus berita yang telah ada. 3). Manipulasi gambar dan file download yang telah di-upload, yaitu menambah file atau gambar, mengedit dan menghapus file atau gambar milik sendiri. 4). Upload data NBM, Kebijakan dan data lain yang terkait. b. Administrator Kabupaten Administrator Kabupaten merupakan jenis pengguna yang diberi kewenangan oleh Administrator Provinsi untuk membantu dalam mengelola Sistem Informasi Pangan Terpadu (SIPT) ini. Administrator Kabupaten nantinya dapat melakukan hal-hal sebagai berikut : 1). Menulis berita, mengedit berita, akan tetapi berita tidak bisa tampil sebelum di-approve oleh administrator provinsi 2). Mengirim SMS harga pangan. c. Administrator Dinas Terkait Administrator Dinas Terkait merupakan jenis pengguna yang nantinya diberi kewenangan oleh Administrator Provinsi untuk membantu dalam mengelola Sistem Informasi Pangan Terpadu (SIPT) ini. Adapun Dinas Terkait yang dimaksud adalah Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan. Administrator Dinas Terkait nantinya berfungsi untuk : 1). Menulis berita, mengedit berita, akan tetapi berita tidak bisa tampil sebelum di-approve oleh Administrator Provinsi
32
2). Melakukan upload data terbaru dari masing-masing dinas pada menu Basis Data Pangan. Data terbaru baru bisa tampil setelah sebelumnya diapprove oleh Administrator Provinsi d. User User adalah jenis pengguna biasa yang tidak teregistrasi, user hanya bisa melihat informasi-informasi dan men-download data yang tersedia tanpa bisa mengubah data dan informasi di dalam aplikasi. 3. Analisis Fungsional Aplikasi SIPT dirancang agar dapet diakses melalui jaringan internet sehingga dapat menjangkau pengguna dengan mudah dan luas. Dalam pengembangan SIPT, diperlukan analisis-analisis dan pemodelan terhadap kebutuhan aplikasi tersebut, sehingga pada pelaksanaannya dapat menjalankan proses dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan fungsional pada SIPT terbagi menjadi dua, yaitu fungsi untuk pengelola aplikasi dan fungsi untuk pengguna non pengelola. Oleh karena itu, SIPT sebaiknya dirancang menjadi dua jenis antarmuka, antarmuka yang pertama berfungsi untuk menyediakan menu bagi administrator sedangkan antarmuka yang kedua digunakan untuk pengguna non pengelola. a. Antarmuka untuk administrator Antarmuka ini hanya boleh diakses oleh administrator provinsi, administrator kabupaten/kota dan administrator dinas terkait yang telah terdaftar. Antarmuka ini nantinya akan berfungsi untuk : Menulis Berita terkait ketahanan pangan Upload NBM Upload Target Menambah Administrator SMS Harga Pangan Upload Kebutuhan Lahan Upload Data Kebijakan Pangan Upload Data Kebijakan Anggaran Menambah Lokasi Distribusi
33
b. Antarmuka untuk umum Antarmuka ini dapat digunakan oleh setiap pengguna aplikasi, baik administrator maupun user. Antarmuka ini nantinya akan berfungsi untuk : Melihat halaman home website yang berisikan berita-berita terkait ketahanan pangan. Melihat informasi terkait Basis Data Pangan dan Ketahanan Pangan, Tentang SIPT, Kontak, Admin, Kontak Bisnis Pangan dan Web Links. Melihat menu Ketersediaan Pangan untuk mengetahui informasi Neraca Bahan Makanan, Pola Pangan Harapan, Sasaran Pola Pangan Harapan, Sasaran Ketersediaan Pangan, Sasaran Produksi Pangan, Kewaspadaan Pangan, Potensi Lahan Pertanian dan Kebutuhan Lahan yang diperoleh dari aplikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Melihat menu Distribusi Pangan untuk mengetahui informasi Harga Pangan Tingkat Produsen, Harga Pangan Tingkat Konsumen dan Sistem Distribusi Pangan Melihat menu Konsumsi Pangan untuk melihat Situasi Konsumsi Pangan, Sasaran Konsumsi Pangan, Katalog Pangan Lokal/Tradisional/ Khas Setempat Melihat menu Kebijakan Pembangunan Pangan yang berisikan informasi Kebijakan Anggaran dan Kebijakan Pengadaan Pangan 4. Usulan diagram Konteks Diagram konteks merupakan gambaran umum dari SIPT yang dibuat. Dengan adanya diagram konteks ini diharapkan cetak biru aplikasi SIPT ini dapat tergambar lebih jelas. Diagram konteksnya dapat dilihat pada Gambar 5. L o g in
Administrator O w n e r Provinsi Administrator AKab/kota D M dan IN Administrator Dinas Terkait
U S E R
V a lid a s i M a n ip u la s i In fo r m a s i
L o g in V a lid a s i
SIPT
M IL IS
M a n ip u la s i In fo r m a s i
L o g in V a lid a s i M a n ip u la s i In fo r m a s i
Gambar 5. Diagram Konteks SIPT
Usulan diagram konteks dapat dijabarkan seperti Gambar 6 berikut: SIPT (Sistem Informasi Pangan Terpadu)
ADMNISTRATOR
HOME
Berita terkait Informasi Pangan
MENU
KETERSEDIAAN PANGAN
Basis Data Pangan
NBM
Tentang SIPT
PPH
Kontak
Sasaran PPH
Admin
Sasaran Ketersediaan Sasaran Produksi
Kontak Bisnis Pangan Web Links
USER (PENGUNJUNG WEBSITE)
DISTRIBUSI
KONSUMSI
PANGAN Harga Pangan Tk. Produsen
PANGAN Situasi Konsumsi Pangan
Harga Pangan Tk. Konsumen
Sasaran Konsumsi Pangan
Sistem Distribusi Pangan
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PANGAN Kebijakan Anggaran Kebijakan Pengadaan Pangan
Pangan Tradisional/Khas
Kewaspadaan Pangan Potensi Lahan Kebutuhan Lahan
Gambar 6. Penjabaran Diagram Konteks
34
SIPT
ADMNISTRATOR
(Sistem Informasi Pangan Terpadu) HOME
USER (PENGUNJUNG WEBSITE)
Menuliskan berita
Membaca berita
Administrator dapat menuliskan berita untuk ditampilkan di halaman depan website.
User dapat membaca berita pada halaman depan website. Fitur : Download pdf Cetak Mengirim e-mail
Gambar 7. Diagram Konteks terkait Analisis Pengguna Aplikasi
35
SIPT (Sistem Informasi Pangan Terpadu) ADMNISTRATOR Ketersediaan Pangan
Menu User :
Upload NBM Upload Data Target dan Proyeksi Upload Data Kebutuhan lahan
NBM Menampilkan informasi Nilai Bahan Makanan dari 10 jenis bahan makanan. PPH Menampilkan informasi Pola Pangan Harapan berdasarkan NBM Sasaran PPH Menampilkan Sasaran PPH untuk tahun 2009-2015 Sasaran Ketersediaan Pangan Memproyeksikan sasaran ketersediaan pangan tahun 2009-2015, dapat dilihat pula gap antara sasaran dan aktual setiap tahunnya Sasaran Produksi Pangan Menginformasikan target produksi yang harus dicapai pada 2009-2015, dapat dilihat pula gap antara sasaran dan aktual setiap tahunnya Kewaspadaan Pangan Menampilkan data dan peta kewaspadaan pangan per kabupaten/kota. Tingkat kewaspadaan pada peta diidentifikasi berdasarkan warna wilayah
Administrator mengupload data tersebut setiap tahun sehingga data masuk ke dalam website.
Gambar 8. Diagram Konteks terkait Analisis Fungsional Aplikasi Ketersediaan Pangan
Menu User : Potensi Lahan Pertanian Menampilkan data tabular dan peta potensi lahan pertanian yang diklasifikasi menjadi 3 kelas: potensi lahan untuk padi, non padi dan tidak tersedia untuk ditanami Kebutuhan lahan Menampilkan besarnya lahan yang dibutuhkan untuk produksi pangan menuju angka ideal hingga tahun 2015. Ditampilkan pula gap antara potensi lahan yang tersedia dengan lahan yang dibutuhkan secara aktual untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Jawa Timur.
36
Menu Administrator :
USER (PENGUNJUNG WEBSITE)
SIPT (Sistem Informasi Pangan Terpadu) ADMNISTRATOR
Menulis Berita Menambah administrator kabupaten/kota atau administrator dinas terkait. Menambah lokasi distribusi pangan
USER (PENGUNJUNG WEBSITE)
DISTRIBUSI PANGAN
Melihat Harga Pangan User dapat melihat harga pangan dan perubahannya dalam bentuk tabular dan grafik (Periode harian dan bulanan). Melihat Peta Simulasi Distribusi Pangan User dapat melihat simulasi perjalanan pangan dari daerah yang surplus ke daerah defisit
Gambar 9. Diagram Konteks terkait Analisis Fungsional Aplikasi Distribusi Pangan
37
SIPT USER (PENGUNJUNG WEBSITE)
(Sistem Informasi Pangan Terpadu)
ADMNISTRATOR
HARGA PANGAN
Melihat harga terkini
Update Data Administrator dapat meng-update harga bahan pangan ketika harga mengalami perubahan. Apabila tidak diupdate, maka dianggap harga tidak berubah. Administrator meng-update dengan cara mengirim SMS dengan nomer HP yang telah diregistrasi sebelumnya sesuai dengan wilayah yang diwakili. Misalnya update bahan pangan ke 2 dan ke 4, dengan harga 5000 dan 6000. Maka administrator mengetikkan sms dengan format: 2 5000 4 6000
(2 spasi 5000 spasi 4 spasi 6000)
Setelah SMS dikirim ke nomer server, maka data pada website akan ter-update secara otomatis.
User dapat melihat harga terkini yang selalu di-update oleh administrator sesuai dengan kabupaten yang dipilih pada periode waktu harian dan bulanan. Melihat historical harga User dapat melihat perubahan harga dalam format tabel, time serries per hari setelah memilih kabupaten, bulan dan bahan makanan.
Gambar 10. Diagram Konteks terkait Analisis Fungsional Aplikasi Harga Pangan
38
SIPT (Sistem Informasi Pangan Terpadu) ADMNISTRATOR
KONSUMSI PANGAN
USER (PENGUNJUNG WEBSITE)
Upload Data Konsumsi Upload Data Pangan Lokal /Tradisional/Khas
Situasi Konsumsi Pangan
Administrator meng-upload data konsumsi setiap tahun sehingga data masuk ke dalam website.
Sasaran Konsumsi Pangan
Administrator sebaiknya dapat mengupload data pangan tradisional berupa gambar dan teks
User dapat melihat situasi konsumsi pangan Jawa Timur
User dapat melihat sasaran konsumsi pangan Jawa Timur hingga tahun 2015 Pangan Lokal/Tradisional/Khas User dapat melihat gambar dan info mengenai pangan lokal/tradisional /khas (makanan utama/selingan/minuman)se-Jawa Timur beserta kontak produsennya
Gambar 11. Diagram Konteks terkait Analisis Fungsional Aplikasi Konsumsi Pangan
39
SIPT
ADMNISTRATOR
Upload Data Kebijakan Anggaran Upload Data Kebijakan Pengadaan Pangan
Administrator mengupload data tersebut setiap tahun sehingga data masuk ke dalam website.
USER (PENGUNJUNG WEBSITE)
(Sistem Informasi Pangan Terpadu) KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PANGAN
Kebijakan Anggaran User dapat melihat anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan pangan di Jawa Timur berdasarkan tahun dasar anggaran 2007. Kebijakan Pengadaan Pangan User dapat melihat jenis pangan yang produksinya surplus atau defisit yang dapat dijadikan salah satu dasar penentuan kebijakan pemerintah .
Gambar 12. Diagram Konteks terkait Analisis Fungsional Aplikasi Kebijakan Pangan
40
41
5. Usulan Perancangan Antarmuka Tampilan antarmuka dari SIPT sebaiknya berupa perpaduan dari teks dan gambar. Adapun desain antarmuka SIPT dapat dilihat pada Gambar 13 berikut:
Header Main Menu search Menu admin Data dan Informasi Harga Pangan Terkini
Footer Gambar 13. Usulan Antarmuka SIPT Adapun usulan terkait pemilihan warna dan penempatan logonya adalah : 1. Logo yang ditampilkan adalah logo Provinsi Jawa Timur, karena SIPT ini berada dalam wewenang Provinsi Jawa Timur. 2. Pada header terdapat berbagai macam jenis pangan dengan background warna hijau. 4.3.3. Arsitektur Teknologi Pendefinisian dan idenfikasi yang ketiga terhadap arsitektur adalah pendefinisian dan identifikasi arsitektur teknologi. Analisis ini bertujuan untuk mendefinisikan jenis teknologi utama yang akan digunakan menjadi lingkungan pengoperasian aplikasi dan pengelolaan data.
42
Setelah peneliti melakukan studi literatur dan wawancara terhadap tim ahli (human expert) maka peneliti menyarankan agar SIPT mempertimbangkan hal-hal berikut : 1. Sistem Operasi Sistem operasi yang digunakan sebaiknya: User friendly Mendukung penggunaan perangkat keras dan aplikasi yang dibangun Mendukung jaringan Memiliki lisensi 2. Perangkat Keras Perangkat keras yang digunakan sebaiknya : Independen terhadap vendor atau brand tertentu Handal dan dalam kondisi baik Perawatan mudah Didasarkan pada kebutuhan dan tujuan dari SIPT 3. Perangkat Lunak Pembuatan SIPT harus memiliki skala prioritas Pembuatan SIPT haruslah user friendly Pembuatan SIPT harus didokumen-tasikan sehingga dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut Pembuatan SIPT harus memperhatikan kebutuhan akan kinerja, pemakai dan biaya Pembuatan SIPT sebaiknya menggunakan bahasa pemrograman yang terbaru dan lazim digunakan 4. Keamanan Akses untuk antarmuka administrator sebaiknya dilindungi dengan penggunaan kata kunci. 5. Manajemen Data Data yang terdapat pada SIPT sebaiknya dipisahkan dari aplikasi yang ada. Basis data yang digunakan juga selalu didokumentasikan agar dapat dikelola dengan baik.
43
6. Pengujian Aplikasi Jika SIPT telah dibuat, maka perlu dilakukan pengujian dengan metode tetentu sehingga diperoleh aplikasi yang handal dan berkualitas. Adapun spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang lazim digunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis website, adalah sebagai berikut : 1. Spesifikasi Perangkat Keras Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam membangun SIPT sebaiknya tidak kurang dari : a. Processor, Intel 2.53 Ghz. b. Harddisk, dengan kapasitas 200 GB. c. Memory, DDR 256 MB PC 3200. d. Monitor 14” dengan resolusi minimal 800 x 600 pixel. e. Keyboard dan mouse. 2. Spesifikasi Perangkat Lunak Spesifikasi
perangkat
lunak
yang
sebaiknya
digunakan
dalam
membangun SIPT ini adalah tidak kurang dari : a. XAMPP 1.4.14, sebagai aplikasi penyedia server lokal berupa Apache 2.0.54 dan basis data berupa MySQL 4.1.12. b. Bahasa pemrograman PHP 5.0.4, sebagai bahasa pemrograman yang dipakai. c. MySQL Administrator 1.2.12, sebagai media penyimpanan dan pengolahan data. d. Adobe Dreamweaver CS3, sebagai alat bantu pembuatan kode program dan pembuatan antarmuka. e. Notepad++, sebagai editor dalam pembuatan kode program. f. Adobe Photoshop CS3, sebagai aplikasi dalam pembuatan desain. g. Sistem Operasi Windows XP Profesional SP2. h. Content Management System Joomla 1.5.14, sebagai dasar pengembangan aplikasi berbasis website. i. Gammu SMS Server Software, sebagai penerima dan pengolah data harga pangan dari input SMS.
44
4.4. Rencana Implementasi Setelah mengidentifikasi data, aplikasi dan teknologi maka selanjutnya melakukan tahap implementasi. Implementasi merupakan proses nyata yang dilakukan untuk bergerak dari kondisi saat ini menuju kondisi mendatang yang direncanakan. Rencana implementasi perlu dibuat terlebih dahulu agar implementasi nantinya dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Tahapan dalam membuat rencana implementasi cetak biru dimulai dengan (1) Mengurutkan aplikasi; (2) Memperkirakan sumberdaya dan waktu; (3) Memperkirakan biaya dan Manfaat; dan (4) Menentukan faktor sukses 4.4.1. Mengurutkan Aplikasi Tujuan dari pengurutan aplikasi adalah untuk menentukan prioritas dan merumuskan suatu urutan dimana aplikasi harus diterapkan dengan prinsip bahwa aplikasi yang menciptakan atau menghasilkan data harus diterapkan terlebih dahulu daripada aplikasi yang menggunakan data keluaran tersebut. Adapun urutan yang disarankan untuk pembuatan SIPT adalah : 1. Membuat aplikasi untuk menampilkan Neraca Bahan Makanan, Pola Pangan Harapan, Sasaran Pola Pangan Harapan, Sasaran Ketersediaan Pangan, Sasaran Produksi Pangan, Kewaspadaan Pangan, Potensi Lahan Pertanian dan Kebutuhan Lahan 2. Membuat aplikasi untuk menampilkan Harga Pangan Tingkat Produsen, Harga Pangan Tingkat Konsumen dan Sistem Distribusi Pangan 3. Membuat aplikasi untuk menampilkan Kebijakan Pembangunan Pangan yang berisikan informasi Kebijakan Anggaran dan Kebijakan Pengadaan Pangan 4. Membuat aplikasi untuk menampilkan Situasi Konsumsi Pangan, Sasaran Konsumsi Pangan, Katalog Pangan Lokal/Tradisional/Khas Setempat 5. Membuat aplikasi penunjang lainnya. 4.4.2. Memperkirakan Sumberdaya dan Waktu Setelah aplikasi yang akan diterapkan selesai diurutkan maka selanjutnya yang dilakukan adalah memperkirakan sumberdaya yang dibutuhkan untuk membuat SIPT.
45
Sumberdaya yang dibutuhkan untuk membuat SIPT adalah perangkat keras, perangkat lunak dan manusia. Sumberdaya manusia merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pembangunan SIPT karena sumberdaya perangkat keras dan sumber daya perangkat lunak telah dijelaskan sebelumnya. Apabila SIPT ingin sukses dikembangkan maka sumberdaya manusia yang terlibat harus memiliki pengatahuan yang cukup tentang Sistem Informasi dan Ketahanan Pangan. Oleh sebab itu, sumberdaya manusia yang terlibat perlu dipilih terlebih dahulu. Pada pembuatan SIPT sebaiknya sumberdaya manusia dikelompokkan kedalam bagian-bagian sesuai tugas tertentu, pengelompokan tersebut antara lain : 1. Sumberdaya manusia yang bertugas melakukan input-output data 2. Sumberdaya manusia yang bertugas melakukan melakukan pengolahan data 3. Sumberdaya manusia yang bertugas melakukan analisis aplikasi 4. Sumberdaya manusia yang bertugas melakukan pemrograman Terkait
dengan
waktu
implementasi,
dibagi
menjadi
dua.
Yaitu
implementasi jangka pendek yaitu satu tahun dan implementasi jangka panjang diatas satu tahun. Implementasi jangka pendek yang dimaksud adalah pembuatan SIPT terkait arsitektur yang telah dijelaskan sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa SIPT akan terus dikembangkan. 4.4.3. Memperkirakan Biaya dan Manfaat Perkiraan biaya dalam rencana pembuatan SIPT terdiri dari komponen biaya berikut ini : 1. Biaya pengadaan 2. Biaya persiapan operasi 3. Biaya proyek 4. Biaya operasi dan perawatan Manfaat yang akan diperoleh dari pembuatan SIPT ini dapat berupa manfaat berwujud dan manfaat tak berwujud. Manfaat yang berwujud adalah manfaat yang berupa penghematan-penghematan atau peningkatan-peningkatan didalam BKP Jawa Timur yang dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang, sedangkan manfaat yang tidak berwujud adalah manfaat yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam satuan nilai uang.
46
4.4.4. Menentukan Faktor Sukses Langkah terakhir dari rencana implementasi adalah menentukan faktor penentu sukses tidaknya implementasi tersebut. Supaya implementasi berhasil, maka diperlukan faktor penentu sukses sebagai berikut : 1. Dukungan, keterlibatan dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam pembuatan SIPT. 2. Kesiapan sumberdaya manusia 3. Kesiapan anggaran
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN Pembuatan cetak biru data, aplikasi dan teknologi Sistem Perencanaan Pangan Terpadu (SIPT) Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Timur menghasilkan kesimpulan berikut : 1. Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur sudah memiliki website yang beralamatkan www.bkpjatim.com, namun pada website tersebut belum tercermin adanya perencanaan maupun fungsi nyata dari keempat bidang BKP Jawa Timur yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat maupun pelaku bisnis pangan. 2. Arsitektur aplikasi SIPT yang akan dibuat sebaiknya berbasis website, sehingga dapat memenuhi tiga model penyampaian informasi. 3. Arsitektur data dan informasi dalam SIPT minimal harus mencakup evaluasi skor dan komposisi PPH, proyeksi skor dan komposisi PPH, proyeksi ketersediaan pangan, proyeksi produksi pangan dan implikasi manajerial. 4. Arsitektur teknologi SIPT yang akan dibuat sebaiknya memperhatikan sistem operasi, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, keamanan, manajemen data dan dilakukan pengujian aplikasi. 5. Sumberdaya manusia menupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan SIPT selain faktor penentu sukses lainnya seperti ketersediaan dukungan dan komitmen semua pihak, serta kesiapan anggaran. 6. Perencanaan Arsitektur Enterprise memberikan panduan yang lengkap dalam membuat cetak biru pengembangan e-governance terkait data, aplikasi, maupun terknologi bagi SIPT BKP Jawa Timur.
B. SARAN Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebaiknya lebih menekankan kepada faktor penentu sukses yang terdapat dalam cetak biru ini agar hasil implementasi dapat berhasil dengan baik.
48
Dalam penelitian selanjutnya, untuk memperoleh suatu cetak biru pengembangan e-government yang selaras secara keseluruhan diperlukan kajian lebih lanjut tentang perencanaan dalam perspektif yang lebih teknis sesuai dengan bidang ilmu yang terkait.
DAFTAR PUSTAKA
Alma, B. 2007. Belajar Mudah Penelitian. Alvabeta, Bandung. Hardinsyah, et al. 2001. Pengembangan Konsumsi Pangan dengan Pendekatan Pola Pangan Harapan. PSKPG-IPB dan BBKP-Deptan. Bogor. Husein, M. Fakhri dan Amin Wibowo. 2006. Sistem Informasi Manajemen. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Parizeu, Y. 2002. Enterprise Architecture for Complex Government and The Challenge of government On-Line in Canada. Riset Master. Dalhousie University. Simsion, G.C. Witt, G.C. 2005. Data Modeling Essentials. Morgan Kaufmann. Spewak, S.H. 1992. Enterprise Architecture Planning : Developing a Blueprint for Data, Aplication and Technology. John Wiley and Sons, Inc. Umar, H. 2005. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. [Word bank]. 2002. The E-Governanment Handbook for Developing Countries.
LAMPIRAN
51
Lampiran 1. Tampilan Website Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur
52
Lampiran 2. Tampilan software “Program Aplikasi Perencanaan Pangan dan Gizi” yang dikembangkan oleh Heryatno dan Baliwati
53
Lampiran 3. Aplikasi SIPT Setelah cetak biru diimplementasikan, pada bulan Agustus 2010 dihasilkan suatu aplikasi, yaitu aplikasi Sistem Informasi Pangan Terpadu yang dapat diakses secara online dengan alamat http://116.212.100.67/sipt
1. Tampilan awal Website SIPT (Print Screen)
54
Lanjutan Lampiran 3. 2. Tampilan halaman Neraca Bahan Makanan
3. Tampilan halaman Pola Pangan Harapan
55
Lanjutan Lampiran 3. 4. Tampilan halaman Sasaran Pola Pangan Harapan
5. Tampilan halaman Sasaran Ketersediaan Pangan
56
Lanjutan Lampiran 3. 6. Tampilan halaman Sasaran Produksi Pangan
7. Tampilan halaman Tingkat Kewaspadaan Pangan
57
Lanjutan Lampiran 3. 8. Tampilan halaman Peta Kewaspadaan Pangan
9. Tampilan halaman Data Potensi Lahan Pertanian
58
Lanjutan Lampiran 3. 10. Tampilan halaman Peta Potensi Lahan Pertanian
11. Tampilan halaman Harga Pangan
59
Lanjutan Lampiran 3. 12. Tampilan halaman Kebutuhan Lahan
13. Tampilan halaman Simulasi Distribusi Bahan Pangan
60
Lanjutan Lampiran 3. 14. Tampilan halaman Kebijakan Anggaran
15. Tampilan halaman kebijakan Pengadaan Pangan
61
Lanjutan Lampiran 3. 16. Tampilan halaman Basis Data Pangan
17. Tampilan halaman “About SIPT”
62
Lampiran 4. Data SIPT 1.
Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan
2.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
3.
Kontribusi Pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE)
63
Lanjutan Lampiran 4. 4.
Rata-rata Ketersediaan Energi Menurut Kelompok Pangan
5.
Rata-rata Ketersediaan Pangan Menurut Kelompok Pangan PPH
64
Lanjutan Lampiran 4. 6.
Tingkat Kewapadaan Pangan
65
Lanjutan Lampiran 4. 7.
Potensi Lahan Pertanian
8.
Kebutuhan Lahan
