BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU PEKANBARU 2016

IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu

pada Rencana

Strategis Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014-2018, Badan Ketahanan Pangan Pangan Provinsi Riaumelaksanakan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui penyusunan Rencana Strategis tahun 2014-2018, Penyusunan Rencana Kerja 2015 serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015. Untuk mewujudkan kinerja yang diharapkan, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015 sebagai berikut :

1. Tercapainya Efektifitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan. 2. Tercapainya Ketersediaan Pangan Utama. 3. Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat. 4. Tercapainya Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah. 5. Tercapainya Penanganan Daerah Rawan Pangan. 6. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat . 7. Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pangan

i

Sasaran

Realisasi Pencapaian

1. Tercapainya Efektifitas Koordianasi -

Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan

Jumlah

Regulasi

0 (nihil)

dan

Kebijakan Ketahanan Pangan 1 Regulasi 2. Tercapainya Ketersediaan Pangan Utama

Jumlah

Ketersediaan

-

Jumlah Ketersediaan Pangan

Pangan Utama (Beras) 785.000

Utama

Ton

853.173 Ton. -

(beras)

sebesar

PersentaseCapaian Ketersediaan Pangan Utama (beras) sebesar 108,68%

3. Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan

Pemerintah

dan

-

Jumlah Penguatan Cadangan Pangan 70,17 %

Masyarakat Persentase Penguatan Cadangan Pangan 60% -

Persentase

Capaian

Penguatan Cadangan Pangan sebesar 116,95 %.

4. Tercapainya Informasi,

Pasokan,

Ketersediaan Harga

dan

Jumlah

Ketersediaan

Informasi

pasokan harga dan akses pangan

Akses Pangan Strategis di Daerah

91,11 %.

Persentase Ketersediaan Informasi -

PersentaseCapaian Ketersediaan ii

Informasi

Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah 100 %

Pangan

Penanganan

harga

dan

akses pangan sebesar 91,11 %

5. Tercapainya Penanganan Daerah Rawan

pasokan

-

0 (nihil)

-

Jumlah

Persentase

Daerah

Rawan

Pangan 60% 6. Meningkatnya Kualitas Konsumsi

Capaian

Konsumsi

Pangan Masyarakat Jumlah Skor

Energi Penduduk Riau Tahun

Pola

2015

Pangan

Harapan

(PPH),

sebesar

Jumlah Konsumsi Energi, Jumlah

2.083Kkal/Kap/Hr, dan Protein

Konsumsi

sebesar 53 Gr/Kap/Hr

Protein

81,

2.150

kal/Kap/Hari, 54 Gram/Kap/Hari

-

Jumlah Capaian Skor PPH Rill 81,5

7. Tercapainya

Pembinaan

dan

Pengawasan Pangan Persentase Pengawasan

dan

-

Jumlah

Pembinaan

Pengawasan

Pembinaan

Keamanan Pangan 95%.

Pembinaan

dan

Pangan Keamanan

dan Pangan

82,32 %. -

PersentaseCapaian dan

Pengawasan

Pembinaan

Pembinaan Pangan

Keamanan

dan

Pangan

sebesar 86,32 %

iii

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kinerja sasaran diperoleh

capaian

kinerja sasaran sebesar 77,63 %, dapat

dikategorikan Cukup Baik. Sasaran tersebut

dicapai

melalui

pelaksanaan

Program dan Kegiatan yang dianggap relevan. Hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan yang bersumber dari APBD didapat angka capaian sebesar79,06 %dengan kategori Cukup Baik, kategori tersebut disebabkan lambatnya pengesahan anggaran perubahan dan adanya kegiatan yangdilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Dalam pelaksanaan

program

dan

kegiatan Tahun 2015, Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Riau memperoleh dana anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Riausebagai berikut : JUMLAH ANGGARAN BELANJA KEGIATAN APBD BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015 NO.

JENIS BELANJA

JUMLAH ANGGARAN

1.

BELANJA LANGSUNG

Rp16.170.332.800,00,-

2.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Rp. 9.809.511.071,31,-

JUMLAH

Rp. 26.076.010.249,00,-

dan berhasil direalisasikan sampai tanggal 31 bulan Desember Tahun 2015, untuk Belanja Langsung realisasi keuangan sebesar Rp.11.882.405.160,00,- atau 73,48%dan

Belanja

Tidak

langsung

realisasi

keuangansebesar

Ketahanan

Pangan

Rp.9.145.632.241,00,-atau 93,23%. Permasalahan

yang

dihadapi

Badan

Provinsi

Riauadalah sebagai berikut :

iv

1. Kegiatan

Pengembangan

Pangan

Lokal

danKegiatan

Pengelolaan

Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan, belum semua Kab/kota mengirimkan usulan kelompoknya. 2. Kegiatan

Pengembangan

dan

Pemberdayaan

Cadangan

Pangan

Masyarakat, bantuan sosial diusulkan pada anggaran APBD Murni tahun anggaran 2015 tetapi tidak terealisasi, kemudian diusulkan lagi pada anggaran APBD perubahan dengan nomor surat 414.24/BKP-KDP/243 tanggal 21 Juli 2015. APBD perubahan baru disyahkan pada tanggal 15 Desember 2015, sementara pengajuan dana LS terakhir tanggal 21 Desember 2015, sempitnya rentang waktu untuk proses pencairan dana maka dinas/badan yang menangani ketahanan pangan tidak memberi rekomendasi pengusulan pencairan dana kelompok di Kab/kota, mengingat Padatnya waktu dalam proses seleksi awal ini. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak bisa dilaksanakan hal ini menjadi permasalahan bagi Kab/kota karena kelompok akan mempertanyakan masalah realisasi bantuan sosial yang diusulkan oleh kelompok tersebut. 3. Kegiatan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) mengalami hambatan karena pengaruh bencana asap yang mengakibatkan anak-anak sekolah terpaksa diliburkan untuk mengantisipasi ISPA berdasarkan instruksi Wali Kota Pekanbaru, sehingga kegiatan ini baru bisa dilaksanakan pada 3 (tiga) minggu sebelum berakhirnya tahun anggaran 2015, sehingga waktunya tidak cukup.

v

4. Kegiatan Analisis Situasi Pangan Penduduk tidak bisa dilaksanakan karena dananya disetujui 3 (tiga) minggu sebelum tahun anggaran 2015 berakhir sehingga waktu untuk melaksanakan kegiatan tidak mencukupi. 5. Belum semua Kabupaten/Kota mengirimkan peserta penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN)/ikut serta dalam penghargaan APN, waktu penyusunan kegiatan 2015, Juklak Penghargaan APN tahun 2015 belum keluar, jadi digunakan Juklak APN 2014, di Juklak APN 2014 kategori Pembina untuk Bupati/Walikota penilaiannya dilakukan oleh Provinsi dan Pusat. Ternyata untuk tahun 2015 (di dalam Juklak 2015) hanya

dilakukan

oleh

Pusat

(berdasarkan

produksi

penilaiannya

Padi,

Jagung,

Kedele/pajale) Untuk mengatasi masalah tersebutBadan Ketahanan Pangan Provinsi Riau memberikan solusi diantaranya : 1. Agar kegiatan yang akan datang lebihmeningkatkan koordinasi dengan Badan/Dinas/Instansi

Kabupaten/Kota

tentang

tata

cara

pengusulan

kelompok. 2. Perlu koordinasi yang lebih intensif dengan Sekretariat Daerah cq. Bagian Keuangan untuk pencairan bantuan sosial yang diusulkan oleh Instansi Teknis pada akhir tahun anggaran agar kedepan hal ini tidak terjadi lagi. 3. Agar dilakukan perencanaan yang lebih matang sehingga kegiatan tersebut tidak perlu lagi dimasukkan kedalam APBD Perubahan, dan lebih

vi

meningkatkan koordinasi antar instansi terkait guna mengantisipasi bencana asap tahunan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan. 4. Perlu koordinasi yang lebih intensif dengan Kab/Kota dalam mengusulkan nama-nama kelompok untuk kegiatan yang akan datang. 5. Perlu disosialisasikan lagi ke Kab/Kota mengenai penghargaan APN dan kedepan Kab/Kota dapat ikut serta dalam penghargaan APN. Diharapkan penerbitan Pedoman Umum (Pedum) dan Juklak APN dari Pusat dapat dilakukan lebih awal. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riautelah melakukan berbagai langkah strategis baik berupa koordinasi horizontal dan vertikal maupun konsolidasi dengan berbagai stakeholder yang ada, sehingga berbagai kendala dan hambatan yang muncul, dapat dieliminir dan diantisipasi sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, dalam penyusunan LAKIP ini, dirasakan masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan adanya masukan dan kritik bagi perbaikan di masa yang akan datang.

Pekanbaru,

Februari 2016

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU,

Ir. DARMANSYAH Pembina Utama Muda NIP. 19590207 198503 1 009

vii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rakhmat dan hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 sebagaimana diamanatkan Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah selesai disusun. Dengan tersusunnya laporan ini, yang secara umum berpedoman pada sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP)

diharapkan

berbagai

kebijaksanaan dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing bagian. Dan sebagai pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

berdasarkan

239/IX/6/8/2003

Keputusan

Tentang

Kepala

Perbaikan

Administrasi

Pedoman

Negara

Penyusunan

Nomor

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99. Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi diri khususnya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna

bagi perencanaan dan

peningkatan kinerja masing-masing bagian. Pada kesempatan ini

pula

kami sampaikan ucapkan terima kasih kepada

seluruh anggota Tim Penyusun yang telah memberikan sumbang pikiran dan tenaga sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

viii

Kritik dan Saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dan semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan. Pekanbaru,

Februari 2016

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU,

Ir. DARMANSYAH Pembina Utama Muda NIP. 19590207 198503 1 009

ix

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2015

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

i

KATA PENGANTAR

viii

DAFTAR ISI

x

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

: PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

1

1.2. Landasan Hukum

3

1.3. Tujuan

5

1.4. Gambaran Umum Badan Ketahanan Pangan

5

1.5. Sistematika Laporan

10

: PERENCANAAN KINERJA

12

2.1. Visi

12

2.2. Misi

13

2.3. Tujuan

13

2.4. Program/Kegiatan

14

2.5. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja

18

: AKUNTABILITAS KINERJA

21

3.1. Pengukuran Kinerja

21

3.2. EvaluasiKinerja

24

3.3. Penghargaan

83

3.4. Akuntabilitas Keuangan

89

3.5. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan

93

: PENUTUP

100

4.1. Kesimpulan

100

4.2. Saran

101

x


LAMPIRAN– LAMPIRAN - Lampiran 1

: TabelPerjanjianKinerja Tahun 2015

- Lampiran 2

: Tabel Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015

- Lampiran 2

: Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2015

xi


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Upaya

mewujudkan

merupakantanggungjawab amanat

UU

merupakan

pemantapan pemerintah

dengan

No.18Tahun2012yang

kebutuhan

ketahanan masyarakat

menyatakan

dasarmanusia

yang

pangan sesuai

bahwaPangan

paling

utama

dan

pemenuhannya merupakan bagian dari hakasasi manusia yang dijamindi dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Negara berkewajiban mewujudkanketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yangcukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang,

baik

pada

tingkat

nasionalmaupun

daerah

hingga

perseorangan secara merata di seluruh wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu denganmemanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Pemerintahberkewajiban

menyelenggarakanpengaturan,

pembinaan, pengendalian dan pengamanan ketersediaan pangan yang cukup dalam hal : jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sedangkan masyarakat mempunyai peran serta dalam penyelenggaraan produksi, perdagangan, distribusi dan cadangan pangan masyarakat, serta pencegahan maupun penanggulangan dicerminkan

masalah

pada

definisi

pangan.Pemenuhan ketahanan

hak

pangan

atas

yaitu

:

pangan “kondisi

terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yangcukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya

1


masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. Definisi ketahanan pangan inisecara luas, diartikan bahwa : (1) terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, yang diartikan dengan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia, (2) terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama, (3) terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, yang diartikan bahwa pangan harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air, (4) terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, yang diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Dalam konteks pelaksanaan good governance dan menRiaukan visi Pemerintah Provinsi Riau untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung pencapaian visi Riauuntuk tahun 2014-2018 yaitu “Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja serta Pemantapan Aparatur”..khususnya yang menyangkut “mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh”, maka pelaksanaan program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau diharapkan akan berkontribusi terhadap pencapaian indikator makro ekonomi Riau. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riausebagaimana diamanatkan Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan atas tugas pokok dan fungsiBadan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, RenstraBadan Ketahanan Pangan 2


Provinsi Riau, Renstra Provinsi Riau, kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketahanan pangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816), serta kebijakan Pemerintah Pusat di bidang ketahanan pangan dari

Departemen

Pertanian

maupun

Badan

Ketahanan

Pangan

Departemen Pertanian yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). Penyusunan laporan ini secara umum berpedoman pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diharapkan berbagai kebijaksanaan dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing bagian. Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi diri khususnya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna bagi perencanaan dan peningkatan kinerja masing-masing bagian.

1.2.Landasan Hukum Dasar hukum untuk penyusunanLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau berikut adalah

peraturan

perundang-undangan

yang

melatarbelakangi

penyusunan LAKIP Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau :

3


1. Undang Nomor 17 Tahun 2003Tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Surat

Keputusan

MENPAN

Nomor:

KEP-135/M.PAN/2004

tentangPedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan

MENPAN

Nomor

9

Tahun

2007

tentang

Indikator

KinerjaUtama 9. Peraturan MENPAN Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 10. Peraturan MENPAN Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Organisasi; 11. Peraturan MENPAN Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; 12. Peraturan

MENPAN

Nomor

29

Tahun

2010

tentangPedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. 13. Permentan Minimal

No. (SPM)

65/OT.140/12/2010 Bidang

Tentang

Ketahanan

StandarPelayanan

Pangan

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota. 14. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan 4


Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56); 16. Keputusan

Kepala

Lembaga

Administrasi

Negara

Nomor

239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99. 17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Uraian TugasBadan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

1.3.Tujuan Tujuan

disusunnya

laporan

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah tahun 2015 adalah sebagai berikut. 1.

Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja program/ kegiatan dan sasaran.

2.

Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Menilai keberhasilanorganisasi. 4. Sebagai pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

1.4. Gambaran Umum Badan Ketahanan Pangan a. Tugas Pokok dan fungsi Tugas

pokok

Badan

Ketahanan

Pangan

Provinsi

Riau

berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor17 Tahun 2009. Adapun Tugas Pokok

Badan

Ketahanan

Pangan

Provinsi

Riau

adalah

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang

ketahanan

pangan

dan

dapat

ditugaskan

untuk

5


melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741), serta konsekuensi

sebagai

penggerak

Ketahanan

Pangan

daerah

mendorong ditatanya struktur organisasi yang melahirkan Badan Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkanPeraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, diserahi wewenang, tugas dan tangung jawab menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi serta tugas pembantuan dibidang ketahanan pangan di daerah. Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang

dalam pelaksanaan

tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau

melalui

Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Tugas Pokok

Fungsi

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan

daerah

bidang ketahanan pangan dan dapat

ditugaskan

melaksanakan

untuk

penyelenggraan

1. Perumusan teknis

kebijakan di

bidang

ketahanan pangan; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan

wewenang yang dilimpahkan oleh

pelayanan

umum

di

pemerintah kepada Gubernur.

bidang ketahanan pangan; 6


3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan bidang

tugas

di

ketersediaan

pangan, distribusi pangan, konsumsi

dan

penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota; 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

bidang

ketahanan pangan; 5. Pelaksanaan kesekretariatan badan; 6. Pelaksanaan yang

tugas

diberikan

lain oleh

Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau mempunyai fungsi : 1. Merumuskan kebijaksanaan 2. Pengambilan keputusan 3. Perencanaan 4. Pengorganisasian 5. Pelayanan umum dan teknis 6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan 7. Pengawasan 8. Pemantauan dan evaluasi 7


9. Pelaksanaan 10. Pembiayaan 2. Jumlah Pegawai, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan Tabel 1 :Tingkat pendidikan Pegawai BKP sampai dengan 31 Desember 2015 Nomor

Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai (Orang)

1

S2

12

2

S1

33

3

DIPLOMA

2

4

SMA

31

5

SMP

0

6

SD

1

JUMLAH

79

Tabel 2 : Pangkat dan golongan pegawai BKP sampai dengan 31 Desember 2015

Nomor

Pangkat

Golongan

Jumlah (Orang)

1.

Pembina Utama Muda

IV/c

1

2.

Pembina TK. I

IV/b

5

3.

Pembina

IV/a

6

4.

Penata TK. I

III/d

18

5.

Penata

III/c

10

6.

Penata Muda TK. I

III/b

24

7.

Penata Muda

III/a

7

8


8.

Pengatur TK. I

II/d

1

9.

Pengatur

II/c

6

10.

Pengatur Muda TK. I

II/b

0

11.

Pengatur Muda

II/a

1

JUMLAH

79

Tabel 3 : Jabatan Struktural dan Fungsional pegawai BKP sampai 31 Desember 2015

Nomor

Jabatan Esselon

Jumlah Orang

1

II a

1

2

III a

5

3

IV a

11

JUMLAH

17

Struktur Organisasi : Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 adalah sebagai berikut :

9


Bagan 1: Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

1.5. Sistematika Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau(LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau disusun dengan sistematika : IKHTISAR EKSEKUTIF KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Tujuan 1.4. Gambaran Umum Badan Ketahanan Pangan 1.5. Sistematika Laporan 10


BAB II

: RENCANA STRATEGIS 2.1. Visi 2.2. Misi 2.3. Tujuan 2.4. Program/Kegiatan 2.2. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja

BAB III

: AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja 3.2. Evaluasi Kinerja 3.3. Penghargaan 3.4. Akuntabilitas Keuangan 3.5. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan

BAB IV

: PENUTUP 4.1. Kesimpulan 4.2. Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN : - Lampiran 1 -

- Lampiran 2 - Lampiran 2

: Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 : Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2015

11


BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2014-2018. Selanjutnya, kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2015 dituangkan dalam dokumen Renja Tahun 2015. Pada dasarnya, perencanaan strategis merupakan tipe perencanaan yang timbul akibat kegagalan perencanaan rasional-komprehensif yang gagal mengatasi permasalahan secara menyeluruh.

Selain itu pemegang policy

dalam perencanaan strategik tidak dimonopoli oleh para teknokrat saja, melainkan harus adanya konsensus bersama antara stakeholders sesuai sistem

yang

berlaku.

Terkait

dengan

permasalahan

tersebut,

maka

pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan renstra adalah melalui proses teknis-rasional dan proses politis. Pernyataan visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sepenuhnya mengacu pada pernyataan visi Riau Pembangunan 2020, yaitu sebagai: “Terwujudnya Ketahanan Pangan yang mantap dalam menciptakan masyarakat yang berkwalitas tahun 2020“ Badan

Ketahanan

Pangan

Provinsi

Riau

mendukung

peran

Pemerintahan Provinsi Riau itu melalui implementasi core area Badan Ketahanan Pangan, yaitu: “ mewujudkan kondisi ketahanan pangan penduduk Riau sampai pada tingkat rumah tangga sebagai sasaran mikro baik kecukupan kuantum maupun kwalitas pangan dengan memperhatikan aspek 3B ( Beragam, Bergizi, Berimbang ), jaminan mutu dan kemanan pangan serta terjangkau akan daya beli masyarakat ”.

12


2.2. Misi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau berkeinginan menjadi katalisator pembaharuan sistem ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis. Untuk

mewujudkan

visi

tersebut,

Badan

Ketahanan

Pangan

menetapkan misi sebagai berikut:

Meningkatkan keseimbangan system ketahanan pangan dalam

VISI BADAN KETAHANAN PANGAN

mewujudkan ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Meningkatkan koordinasi lintas pelaku dan wilayah dalam memantapkan sistim ketahanan pangan wilayah sebagai bagian dari ketahahan pangan Nasional.

Mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam upaya menciptakan kondisi ketahanan pangan ditingkat rumah tangga (mikro). Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat dan kelembagaan ketahanan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah.

Mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Strategis dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.

2.3. Tujuan Adapun tujuan strategis dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

13


1. Meningkatkan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

dan

kualitas sarana

prasarana perkantoran 2. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan 3. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di seluruh rumah tangga. 4. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana. 5. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat 6. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan. 7. Meningkatkan

kapasitas

sumber

daya

manusia

dalam

mendukung

pembangunan ketahanan pangan 8. Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman

2.4. Pogram/Kegiatan Program yang akan dilaksanakan dalam hubungannya dengan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI : Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKP Prov. Riau PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR : Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR : Kegiatan dalam upaya peningkatan disiplin Aparatur.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur.

14


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN: Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan . PROGRAM

PENINGKATAN

KETAHANAN

PANGAN

PERTANIAN/

PERKEBUNAN: 1.

Peningkatan Kapasitan dan Operasional Pengembangan Kelembagaan DKP.

2.

Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau

3.

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan

4.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan

5.

Analisa Ketersediaan Pangan Wilayah

6.

Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau

7.

Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat

8.

Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat seProvinsi Riau.

9.

Penguatan Jaringan Distribusi dan Ketersediaan Pangan.

10. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok 11. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 12. Pengembangan Desa Mandiri Pangan 13. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam. 14. Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional 15. Analisa Situasi Konsumsi Pangan Penduduk 16. Pengelolaan

Pemanfaatan

Pekarangan/Peran

Perempuan

dalam

Ketahanan Pangan 17. Pengembangan Pangan Lokal . 18. Sertifikasi Pangan Segar (Buah dan Sayur) 19. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 1. Penyusunan Statistik Pangan 2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan 3. Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan

15


Tahun Anggaran 2015 Badan Ketahanan Pangan Melaksanakan 7 (tujuh) program dan 45

kegiatan,

5 (lima ) program dengan 23 kegiatan

merupakan program yang ada di setiap SKPD sedangkan 2 (dua) program dengan 22 kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan

sebagai

kegiatan

pembangunan

yaitu

Program

peningkatan

ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan kegiatan sebanyak 19 (sembilan belas) kegiatan dengan anggaran berjumlah Rp. 11.278.634.800,serta Program Pengembangan Data/Informasi dengan 3 (tiga) kegiatan berjumlah Rp. 1.611.255.000,-

Tabel Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2015 sebelum dan setelah perubahan sebagai berikut : No. I 1 2

Nama Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Sebelum Perubahan 1.296.002.000,00 55.000.000,00

Setelah Perubahan

1.557.602.000,00 55.000.000,00

3

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor

260.000.000,00 210.350.000,00

4

Penyediaan alat tulis kantor

150.000.000,00

210.350.000,00 150.000.000,00

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

125.000.000,00

125.000.000,00

6

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

7

8

Penyediaan makanan dan minuman

9

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

II 10

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

11

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

12

Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

260.000.000,00

75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00

25.000.000,00

54.000.000,00

54.400.000,00

345.650.000,00 602.852..000,00

1.263.000.000,00

1.316.200.000,00

433.000.000,00 50.000.000,00

433.000.000,00 63.000.000,00

175.000.000,00

198.000.000,00

16

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2015 13

Pengadaan Mebeleur

185.000.000,00

14

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

175.000.000,00

185.000.000,00 175.000.000,00 15

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

16

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

60.000.000,00 80.000.000,00

III 17 18

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pegadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

185.000.000,00

182.000.000,00

180.000.000,00 100.000.000,00

180.000.000,00 100.000.000,00

50.000.000,00 IV 19

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

35.000.000,00 35.000.000,00

V

20 21 22 23

VIII 24 25

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

230.000.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan Rencana Kerja SKPD

25.000.000,00

Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Program Pengembangan Data/Informasi Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan

50.000.000,00 41.706.000,00 41.706.000,00 214.935.000,00

55.000.000,00 52.120.000,00

100.000.000,00 50.000.000,00

24.160.000,00

100.000.000,00 38.655.000,00

1.300.000.000,00

1.611.255.000,00

1.200.000.000,00 -

1.381.535.000,00 79.720.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

11.057.101.000,00

11.278.634.800,00

400.000.000,00

336.027.000,00

26

Penyusunan Statistik Pangan

VII

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

27

Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok

28

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

1.634..000.000,00

1.594.827.000,00

29


1.800.000.000,00

1.799.575.000,00

30

Pengembangan dan Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se Provinsi Riau

455.000.000,00 416.062.800,00

17


Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau

-

500.000.000,00

32 Analisa Ketersediaan Pangan Wilayah

200.000.000,00

170.325.100,00

33

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Ketahanan Pangan

150.000.000,00

150.000.000,00

34

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan

300.000.000,00

292.700.000,00

35


400.000.000,00

394.270.000,00

36

Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

500.000.000,00

37

484.660.000,00 300.000.000,00

Penguatan Jaringan Distribusi dan Ketersediaan Pangan

209.359.900,00

38

Peningkatan Kapasitas dan Operasional Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan

700.000.000,00

700.000.000,00

39

Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam

500.000.000,00

478.469.000,00

40

Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional Pengembangan Pangan Lokal Analisis Situasi Konsumsi Pangan Beragam

465.120.000,00

465.120.000,00

450.000.000,00

450.000.000,00

990.287.000,00

1.063.587.000,00

43

Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan Pengembangan pangan Lokal

912.694.000,00

912.694.000,00

44

Sertifikasi Pangan Segar (Buah dan Sayur)

300.000.000,00

300.600.000,00

45

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Jumlah

600.000.000,00

560.958.000,00

15.331.101.000,00

16.170.332.800,00

41 42

2.5. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Seperti yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, terdapat 7 (tujuh) sasaran yang ingin dicapai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau. Uraian sasarandengan indikator dan target tahun 2015 ini yaitu : 1.

Tercapainya Efektifitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan.

Jumlah

Regulasi

dan

Kebijakan

Ketahanan

Pangan

1

Regulasi 2. Tercapainya Ketersediaan Pangan Utama, Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras) 785,000 Ton.

18


3. Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat, Persentase Penguatan Cadangan Pangan 60 %. 4. Tercapainya Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah, Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan di Daerah 100 %. 5.

Tercapainya Penanganan Daerah Rawan Pangan, Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 60 %.

6.

Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat, Jumlah Skor PPH 81, Jumlah Konsumsi Energi 2.150 Kkal/Kap/Hari, Jumlah Konsumsi Pangan 54 Gram/Kap/Hari

7.

Tercapainya

Pembinaan

dan

Pengawasan

Pangan,

Persentase

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 95 %.

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Tercapainya Efektifitas Koordianasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan

Jumlah Regulasi dan Kebijakan Ketahanan Pangan

2

Tercapainya Ketersediaan Pangan Utama

Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras)

785.000 Ton

3

Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat

Persentase Penguatan Cadangan Pangan

60%

4

Tercapainya Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah

Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

100%

1 Regulasi

19


5

Tercapainya Penanganan Daerah Rawan Pangan

Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan

60%

6

Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat

Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Jumlah Konsumsi Energi, Jumlah Konsumsi Protein

81, 2.150 Kkal/Kap/Hari, 54 Gram/Kap/Hari

7

Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pangan

Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

95%

20


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan ditetapkan

dalam rangka

sesuai dengan sasaran mewujudkan visi dan

Pengukuran tersebut merupakan

hasil suatu

dan tujuan yang

telah

misi instansi pemerintah.

penilaian yang sistematik dan

didasarkan pada kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil. Penilaian ini merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dan hasil terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. 3.1. Pengukuran Kinerja Kerangka pengukuran kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang

digunakan sebagai instrumen acuan telah

ditetapkan

dalam

perencanaan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam format Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan format Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Rumusan yang digunakan untuk mengetahui presentase tingkat capaian digunakan 2 (dua) rumusan yaitu :  Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumusan :

Realisasi Persentase Pencapaian

=

x

100%

Rencana Tingkat Capaian Rencana 

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat pencapaian,maka digunakan rumus :

21


Persentase

Realisasi-(Realisasi-Rencana)

Pencapaian Rencana

=

x

Tingkat

100%

Rencana

Capaian

Penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil penghitungan dengan skala sebagai berikut : 

Lebih dari 100 %

: Sangat Baik



100% > nilai > 80 %

: Baik



80 % > nilai > 50 %

: Cukup



50% > Nilai

: Kurang

Sasaran

Badan

Ketahanan

Pangan

Provinsi

Riau

Tahun

Anggaran2015 dapat dilihat capaian kinerjanya pada uraian berikut : Berdasarkan

Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

Badan

Ketahanan

PanganProvinsi Riau sesuai dengan RPJMD 2014-2019, Pengukuran kinerjaadalah dasar yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalanpelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telahditetapkan

dalam

rangka

mewujudkan

visi

dan

misi

instansi

pemerintahyaitu : (a). Tercapainya Efektivitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan, (b). Tersedianya pangan Utama beras, (c). Penguatan Cadangan Pangan, (d) Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah, (e) Penanganan Daerah Rawan Pangan, (f)Peningkatan Konsumsi Pangan Penduduk sesuai Pola Pangan Harapan yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan(PPH), (g) Pembinaan dan Pengawasan Pangan.

3.2.1 Tercapainya Efektifitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Indikator kinerja adalah : Jumlah regulasi dan Kebijakan Ketahanan Pangan (1 Regulasi) Capaian: 0 regulasi. 3.2.2 Tercapainya Ketersediaan Pangan UtamaIndikator Kinerja Ketersediaan Pangan Utama adalah Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras : 785.000

Ton).Indikator

Kinerja

Ketersediaan

pangan

utama

diukur

22


berdasarkan ketersediaan beras di Provinsi Riau, Provinsi riau

ketersediaan beras di

dapat dilihat dari sisi produksi wilayah provinsi Riau

dan

pasokan/impor dari daerah lain ke Provinsi Riau. Ketersediaan beras berasal dari produksi beras dan pasokan beras dari impor dari luar daerah (Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, sumatera Selatan, Jambi dan antar pulau. Total ketersediaan pangan pada tahun 2015 adalah 853.173 Ton, meningkat 8,68 persen dari yang ditargetkan pada tahun 2015 (785.000 Ton). Kalau dilihat potensi produksi padi dari data tahun 2010 – 2015 terlihat cenderung menurun,

pada tahun 2014 kekurangan produksi

kebutuhan konsumsi beras provinsi Riau

beras dari

adalah 62.20 persen, untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk 47,8 persen di datangkan dari luar provinsi Riau, dimana 39 persen kebutuhan pasokan disuplay oleh provinsi Sumatera Utara, 25 persen Provinsi Sumatera Barat, 25 persen Provinsi Sumatera Selatan, 25 persen pasokan antar pulau.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian ketersediaan beras tersebut adalah: a. Membangun kerjasama distribusi beras antara gapaktan/lumbung pangan antar provinsi pemasok dan antar kabupaten dalam upaya membangun stabilitas pasokan; b. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, BMPD, Kepolisian dalam rangka pengamanan jalur distribusi pangan sehingga kelancaran distribusi dan pasokan pangan dapat terjaga sepanjang waktu; c. Penguatan ketersediaan pangan di lumbung pangan dan gapoktan; sehingga gabah dan beras tersedia selalu di lumbung pangan dan penggilingan dalam rangka pengamanan ketersediaan pangan pada saat paceklik; d. Peningkatan produksi melalui peningkatan produksi secara intensifikasi dan ekstensifikasi melalui kegiatan Pajale (Dinas Pertanian dan Peternakan); Peningkatan produksi sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan beras dari daerah lain; Kondisi ketersediaan beras tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 1.

23


Tabel 1. Kebutuhan, Produksi, Pasokan dan Ketersediaan Beras Tahun 2010 - 2014

Ctt : Sumber data BPS Provinsi Riau, Tahun 2015 adalah angka ramalan, data diolah BKP

3.2.3. Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat Target Indikator kinerja Persentase Penguatan Cadangan Pangan (60%) Cadangan pangan Pemerintah Provinsi Riau pengadaannya bersumberkan dana APBD Provinsi Riau Tahun 2013 dengan volume : 111,5 ton beras, pada tahun 2015 dialokasikan cadangan pangan 184,783 ton, total Pengadaan sampai tahun 2015 adalah 296,283 ton persentase realisasi pengadaan adalah 148,142 persen, realisasi stok opmane pada akhir tahun 2015 adalah 125,92 persen.

Tabel 2. Realisasi Pengadaan, Penyaluran dan Sisa Stok Beras Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2015

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013, Tujuannyanya antara lain :

24


a. Meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah; b. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaaan darurat dan paceklik berkepanjangan serta antisipasi kerawanan pangan pasca bencana dan kerawanan pangan spesifik lokasi; c. Instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar domestik maupun internasional; dan d. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Sasaran dari pendistribusian cadangan pangan pemerintah adalah sebagi berikut : a. Kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat; b. Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25 % dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama dua bulan berturut-turut; c. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana, kerawanan pangan spesifik lokasi maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan (gagal panen/puso);

Pada akhir Desember 2015 telah didistribusikan beras cadangan pangan pemerintah provinsi Riau 21.230 kg untuk korban banjir Kabupaten Rokan Hulu dan 23.430 kg untuk petani yang mengalami gagal panen/ puso di kabupaten Kuantan Singingi.

25


3.2.4. Tercapainya ketersediaan informasi, pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah.

Aspek distribusi pangan dapat digambarkan sebagai

suatu proses yang dinamis tentang bagaimana pangan itu disalurkan kepada konsumen/rumah tangga dari waktu ke waktu. Untuk memperoleh informasi tentang aspek distribusi pangan ini dibutuhkan informasi dasar yang terkait dengan harga, pasokan dan akses pangan. Gejolak harga pangan dapat menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan yang mungkin disebabkan kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah dapat menjadi indikator adanya gangguan-gangguan pada proses distribusi seperti kurang baiknya sarana transportasi, adanya dampak iklim seperti banjir, gelombang tinggi dan sebagainya. Sementara itu, akses pangan dapat menjadi indikator tentang berhasil atau tidaknya proses distribusi pangan yang dapat menggambarkan apakah pangan telah didistribusikan dengan merata dan terjangkau oleh masyarakat secara fisik dan ekonomi. Gangguan pada pasokan, harga dan akses pangan perlu

segera

mendapat respon kebijakan dari pemerintah, karena dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat dan dapat mengakibatkan terganggunya kondisi sosial politik nasional. Oleh karena itu diperlukan suatu Sistem Deteksi Dini (Early Warning System) tentang kondisi pasokan, harga, dan akses pangan dari seluruh pelosok tanah air, yang cepat (up to date) dan akurat, agar dapat segera dilakukan antisipasi dan respon terhadap kemungkinan terjadinya gejolak. 

TUJUAN : a. Mengembangkan basis data pasokan, harga dan akses pangan yang mudah diakses; b. Menyediakan data/informasi yang cepat dan akurat tentang pasokan, harga dan akses pangan sebagai bahan deteksi dini untuk mengantisipasi terjadinya gangguan distribusi pangan; c. Menyediakan hasil analisis tentang pasokan, harga dan akses pangan secara periodik sebagai bahan perumusan kebijakan.

26




SASARAN Sasaran yang hendak dicapai oleh kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan data dan informasi harga, pasokan dan akses pangan untuk perumusan kebijakan distribusi pangan pokok secara cepat dan tepat.



PEMANTAUAN Pemantauan harga pangan dilakukan di 12 kab/kota provinsi Riau, masing-masing kab/kota melaporkan harga pangan setiap minggu. Pemantauan Pasokan pangan dilakukan di 5 (lima) jembatan timbang di provinsi Riau.

Pemantauan pasokan tahun 2015 mengalami kendala,

karena pemantauan pasokan pangan hanya bisa dilaksanakan di satu jembatan timbang, yaitu di Jembatan Timbang Logas Kabupaten Kuantan Singingi.

Sedangkan

empat

jembatan

timbang

yang

lain

tidak

beroprerasional. 

INDIKATOR KINERJA Target Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan di daerah sebesar 100%. Indikator kinerja Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan tahun 2015 belum mencapai 100%, hal ini disebabkan oleh terganggunya informasi pasokan pangan, akibat tidak semua jembatan timbang Dinas perhubungan beroperasi. Indikator Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan di daerah sebesar 91,11%. Untuk lebih jelas dapat dilihat di daftar tabel dibawah ini.

I. Nilai Capaian Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan, dan Akses Pangan Tahun 2015 I J

1 = Harga T

1. Komoditas

R

2 = Pasokan %

T

R

3 = Akses %

T

R

%

9

9

100

9

9

100

9

9

100

2. Lokasi

12

12

100

5

1

20

12

12

100

3. Waktu (Minggu)

52

52

100

52

52

100

2

2

100

Ki Nilai Capaian Ketersediaan

100

73,333333

100

91,11

Kegiatan yang mendukung, yaitu : -

Pemantauan Harga, Pasokan dan Akses Pangan

-

Laporan Harga Pangan Pokok

27


28


3.2.5. Tercapainya Penanganan Daerah Rawan Pangan, 0 (nihil) Keterangan: Kegiatan PDRP pada Tahun Anggaran 2015 tidak ada.

29


3.2.6. Meningkatnya Konsumsi Pangan Penduduk sesuai Pola Pangan Harapan 1) Meningkatkan kwalitas konsumsi pangan masyarakat 2) Indikator kinerja. - PPH = 81 - Konsunsi Energi 2.150/kal/kap/hari. - Konsumsi Protein 54 gram/kap/hari. 3) Realisasi - PPH 81.5 - Konsumsi Energi 2.083/kal/kap/hari - Konsumsi Protein 53 gram/kap/hari 4) Hasil - PPH = Pada skor PPH antara target dan realisasi terdapat peningkatkan sebesar 0.5. Dalam pemahaman konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman, masyarakat sudah mengatur pola makan yang sesuai petunjuk B2SA. - Konsumsi Energi = Antara target dan realisasi tidak tercapai sebesar 67. Dari hasil analisis penggunaan kelompok bahan pangan di masyarakat belum seimbang karna masih terbiasa dengan kelompok bahan pangan tertentu seperti, padi-padian, minyak dan lemak, kacang-kacangan, gula dan sangat rendah mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah. - Komsumsi Protein = Di masyarakat dalam mengkonsumsi protein hewani dan nabati, sayur-sayuran dan buah belum seimbang namun dari kecukupan protein 30amper sempurna.

3.2.7 Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Target :

95 %

Realisasi : 82 %

Pengawasan keamanan pangan dilakukan di pasar tradisional di 12 Kabupaten Kota dan dilakukan secara berkala setiap 4 (empat ) bulan. Pada saat pengawasan dilakukan pengambilan sampel pangan segar (buah dan sayur) kemudian dikirim ke

laboratorium pestisida untuk uji residu pestisida. Dari hasil laboratorium

sebanyak 100 sampel pangan segar ternyata 19 sampel pangan segar (buah dan sayur) mengandung residu pestisida. Diantara pangan segar yang terdeteksi Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

30


mengandung residu pestisida antara lain Mentimun , tomat, kol, daun bawang, cabe keriting, kangkung darat, bayam, bawang merah, jeruk, kentang dan kacang panjang. Dari tanya jawab dengan pedagang, pada umumnya pangan segar yang dijual di pasar tradisional berasal dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara, sedangkan bayam dan kangkung darat berasal dari daerah setempat. Penggunaan pestisida sulit dihindari untuk tanaman sayur-sayuran hal ini karena tanaman tersebut sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman, untuk itu perlu ditingkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan pestisida yang sesuai dengan anjuran sehingga pada saat panen pangan segar tidak mengandung residu pestisida. Untuk pangan segar yang berasal dari daerah lain, dilakukan koordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan daerah asal pangan segar. Kegiatan lain yang dilakukan adalah pemberian sertifikat prima 3 kepada pelaku usaha (petani) yang memproduksi buah dan sayur yang tidak mengandung residu pestisida. Tahun 2015 dilakukan sertifikasi prima 3 untuk 19 orang petani dengan rincian Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 5 orang komoditi jeruk, Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 5 orang dengan komoditi jeruk dan Kabupaten Kampar sebanyak 9 orang dengan komoditi manggis dan jeruk.

Tabel hasil uji residu pestisida tahun 2015 Komoditi Jumlah sampel Jumlah terdeteksi % terdeteksi % tak terdeteksi

Buah Sayur

20

3 60

13

15 22

85 78

Capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator dapatdiilustrasikan sebagaimana ditampilkan pada tabel pengukurankinerjastrategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2015 dibawah ini :

Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

31

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2015 No.

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

1 1.

2 Tercapainya Efektivitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan

3

4

Rencana Tingkat Capaian (Target) 5


Regulasi

2.

3.

4.

5.

6

7



Tercapainya Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah Tercapainya penanganan Daerah Rawan Pangan

Tercapainya Konsumsi Pangan Penduduk sesuai Pola Pangan Harapan


Jumlah Ketersediaan Pangan utama (Beras)


Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan Daerah Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah Skor Pola pangan harapan, Jumlah Konsumsi Energi, Jumlah Konsumsi Pangan Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Realisa si

Prosentase Tingkat Capaian

6

7

1

0

0

Ton

785.000

853.173

108.68

%

60

70.17

%

100

91,11

91,11

%

60

0

0

Kkal/Kap/ hari Gram/Kap/ hari

81 2.150 54

81,5 2.083 53

100,62 96,88 98,15

%

95

82

86,32

JUMLAH

116,95

77,63

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengukuran pencapaian kinerja sasaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi RiauTahun 2015 adalah 77,63%. Untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan,pencapaian kinerja 22 (dua puluh dua) kegiatan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiRiau pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :


32

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2015 NO. 1

KEGIATAN Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan BKP

Persentase Capaian Input

Persentase Capaian Output

Persentase Capaian Outcome

Ratarata

56,48

100.00

100.00

66.67

81,05

100.00

100.00

66.67

65,22

100.00

100.00

66.67


68,43

100.00

100.00

66.67


93,92

100.00

100.00

66.67

Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau

93,89

100.00

100.00

66.67

70,32

56.67

56.67

37.78

63,76

100.00

100.00

66.67

82.31

100.00

100.00

94.10

87.75

100.00

100.00

95.92

56.47

100.00

100.00

85.49


86.36

94.17

100.00

93.51


81.17

100.00

100.00

93.72

Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional

69.49

100.00

100.00

89.83

Analisa Situasi Konsumsi Pangan Penduduk

74.16

100.00

100.00

91.39

Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dan Ketahanan Pangan

72.17

100.00

100.00

90.72

17

Pengembangan Pangan Lokal

59.13

91.67

91.67

80.82

18

Sertifikasi Pangan (Buah dan Sayur)

71.13

75.00

75.00

73.71

19

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

78.47

100.00

100.00

92.82

63.15

100.00

100.00

87.72

63.68

100.00

100.00

87.89

2 3

4 5 6 7

8

9 10 11

12 13 14 15 16

20 21

Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan

Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat seProvinsi Riau Penguatan Jaringan Distribusi dan Ketersidiaan Pangan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Penyusunan Statistik Pangan Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan


33


Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan JUMLAH

31.68

100.00

100.00

77.23

69.79

96.25

96.52

79.06

Keterangan : Makin besar angka persentase hasil penilaian, makin baik kinerja pelaksanaan kegiatan tersebut.

Tabel di atas menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi RiauTahun2015 adalah 79,06 %.Dengan catatan bahwa untuk kegiatankegiatan dalam program pilihan penilaian “Persen Capaian Outcome” adalah angka capaian outcome harapan, sedangkan kegiatan-kegiatan dalam program wajib penilaiannya adalah output kegiatan langsung dirasakan manfaatnya. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat tujuan dan sasaran yang ditargetkan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi RiauTahun 2015. Berikut ini adalah rincian sasaran, indikator, realisasi kinerja yang

dilaksanakan

tahun

2015 : 1. Efektifitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan. Jumlah Regulasi

dan

Kebijakan

Ketahanan

Pangan

1

Regulasi tidak terealisasi pada tahun 2015. 2. Ketersediaan Pangan Utama (beras) dengan jumlah realisasi sebesar 853.173 ton, atau tingkat capaian target sebesar 108,68 %. dari jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras). 3. Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat, dengan realisasi 70,17 %, atau tingkat capaian targettahun 2015 sebesar 116, 95 %. 4. Tercapainya Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah, Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan di Daerah 91,11 %. 5. Penanganan Daerah Rawan Pangan,capaiannya 0 % tahun 2015. 6. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat, Perbaikan menu makanan rakyat yang bermutu, beragam, bergizi seimbang, aman, halal dan meningkatkan

penganekaragaman

konsumsi

pangan

sesuai

potensi

sumberdaya lokal. Indikator sasaran ini adalah Tercapainya Skor Pola Pangan Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

34


Harapan (PPH) sebesar 81 Realisasi sampai dengan tahun 2015

adalah

81,5, angka capaianya 100,62 %. Untuk konsumsi Energi Penduduk 2.083 dan konsumsi protein Penduduk 53 angka capaianya 96,88 % dan 98,15 %. Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk. 7. Pembinaan dan Pengawasan Pangan, realisasi yang terlaksana82 % atau tingkat capaian 86,32 % dari target.

3.2 EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-halyang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan persentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2015 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.Adapun hasil evaluasi kinerja dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : No.

Sasaran

Indikator Sasaran

Target 2015

Capaian 2014

Capaian 2015

1 1.

2 Tercapainya Efektivitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan

3

4

5

6

Prosentase Tingkat Capaian 7


1 Regulasi

-

-

-

785.000 Ton

-

853.173

108.68

2.

3.

4.



Tercapainya Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses

Jumlah Ketersediaan Pangan utama (Beras)

Persentase Penguatan Cadangan Pangan Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses


60%

100 %

-

60 %

70.17

91,11 %

116,95

91,11

35

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2015 Pangan Daerah

5.

6

7

Strategis

di

Tercapainya penanganan Daerah Rawan Pangan

Tercapainya Konsumsi Pangan Penduduk sesuai Pola Pangan Harapan


Pangan Daerah


60 %

-

-

-

Jumlah Skor Pola pangan harapan, Jumlah Konsumsi Energi, Jumlah Konsumsi Pangan

81 2.150 Kkal/Kap/h ari 54 Gram/Kap/ hari

79,5 1.973 52

81,5 2.083 53

100,62 96,88 98,15


95 %

80 %

82 %

86,32

3.2.1. Ketersediaan Pangan di Provinsi Riau Dalam rangka membangun kemandirian pangan, pemerintah berusaha agar pemenuhan kebutuhan pangan diutamakan dari produksi dalam negeri dan meminimalisasi ‟import‟.

Kemampuan untuk menjamin seluruh penduduk

memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman dan halal didasarkan pada optimalisasi sumberdaya domestik dengan demikian sangat penting untuk dibangun. Produksi dan produktivitas yang rendah merupakan salah satu tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Oleh karenanya upaya-upaya untuk terus meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian di wilayah Provinsi Riau dalam kerangka memperkuat ketahanan pangan wilayah maupun ketahanan pangan nasional. Issu lainnya yang mengancam peningkatan produksi pangan adalah alih fungsi lahan yang makin hari semakin meningkat, beralihnya ke sektor non pangan seperti perkebunan dan perumahan.


36


Tabel 2. Kebutuhan Pangan Provinsi Riau Tahun 2010 - 2015

Sumber Data : Angka Penduduk BPS Provinsi Riau Angka Konsumsi berdasarkan survey Konsumsi BKP Riau

Untuk melihat kebutuhan konsumsi pangan yang diperlukan oleh penduduk Riau dalam memenuhi kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 4. Pertumbuhan Kebutuhan konsumsi pangan pada umumnya bertanda positif yang mengambarkan kebutuhan

konsumsi

peningkatan

jumlah

pangan

meningkat

penduduk,

setiap

komoditas

tahunnya

yang

seiring

mengalami

dengan

penurunan

pertumbuhan adalah kedelai, hal tersebut merupakan akibat dari pembatasan kuota import kedelai. Kebutuhan beras provinsi Riau tahun 2015 adalah 666.162 ton, pertumbuhan kebutuhan beras pertahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, walaupun program diversifikasi pangan sudah di sosialisasikan di tengah masyarakat tetapi penurunan konsumsi beras masih belum signifikan, pertumbuhan kebutuhan beras dari tahun 2010 – 2015 adalah positif 3,2 persen. Pertumbuhan kebutuhan komoditas pangan dari tahun 2010-2015 rata-rata bertanda positif, Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

37


pertumbuhan kebutuhan yang bertanda negatif adalah pada komoditas kedelai, dimana dari tahun 2012sampai tahun 2014 konsumsi kedelai mengalami penurunan dari pada tahun 2010 dan 2011, sehingga berpengaruh pertumbuhan kebutuhan. Tabel 3. Produksi Komoditas Pangan Provinsi Riau Tahun 2010-2015.

Sumber Data : Angka 2010-2014 ATAP BPS Provinsi Riau , 2015 angka ramalan Tabel 3 menyajikan data mengenai produksi pangan ProvinsiRiau tahun 20102015. Perkembangan produksi pangan terutama beras di ProvinsiRiau selama lima tahun terakhir (2010-2015) terjadi penurunan produksi yaitu negatif 9,2 persen pada komoditi beras, jagung pada perode lima tahunan menunjukkan penurunan produksi negatif 8,7 persen, pertumbuhan kelompok kacang-kacangan, kacang kedelai negatif15,2 persen, kacang tanah negatif 13,0 persen, kacang hijau negatit 13,8 persen, pertumbuhan kelompok umbi-umbian komoditi ubi jalar negatif 5,2 persen, ubi kayu positif 11,6 persen dan Sagu negatid 0,3 persen. Buah-buahan pertumbuhan meningkat yaitu positif 25,8 persen sayur-sayuran meningkat yaitu positif 23,4persen, komoditi daging terjadi peningkatandan pertumbuhannya positif 13,4 persen dan telur terjadi penurunan yaitu negatif 2,9 persen. Sedangkan produksi ikan terjadi peningkatan pertumbuhan yaitu positif 12,5 persen pertahun. Tabel 4. Pasokan Komoditas Pangan Provinsi Riau Tahun 2010 - 2015


38


Sumber : Data Diolah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk Provinsi Riau diperlukan pasokan pangan dari provinsi tetangga dan perdagangan antar pulau, daerah yang memasok provinsi Riau adalah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan dan perdagangan antara pulau. Volume pasokan perkomoditi beragam sesuai dengan potensi produksi daerah pemasok dan kelancaran jalur distribusi masingmasing daerah. (Tabel 4). Gambar 1. Perkiraan/Proyeksi, Pasokan, Kebutuhan dan Ketersediaan Beras Tahun 2015.


39


Permintaan untuk konsumsi biasanya

terjadi peningkatan yang signifikan

terhadap bahan-bahan pangan dalam menghadapi hari-hari besar keagamaan seperti menghadapi bulan puasa, hari raya idul fitri. Prilaku tersebut lebih disebabkan 1) kebiasaan masyarakat untuk menjamu tamu atau saudara; 2) adanya antisipasi stok dirumah tangga karena aktifitas hari Raya Idul Fitri berakibat pada hari kedua sampai ke empat lebaran biasanya aktifitas pasar masih sepi, 3) antisipasi penyediaan pangan karena arus mudik waktu lebaran, mengakibatkan permintaan pangan di daerah tujuan mudik meningkat. Mengingat penduduk Riau 90 persen beragama islam, maka prilaku permintaan pangan mulai meningkat menjelang bulan Ramadan yang terjadi pada minggu ketiga Juni, tapi selang permintaan sudah mulai pada hari ke 7 (seminggu) sebelumnya. Permintaan ini meningkat selain keinginan amannya stok rumah tangga pada hari pertama menghadapi ibadah puasa juga di latarbelakangi oleh hampir semua daerah memiliki kebiasaaan acara petang medang/balimau dalam menghadapi bulan Ramadan, acara ini diikuti dengan acara adat dan makan-makan bersama, komoditas yang permintaannya meningkat signifikan adalah beras, cabe, komoditas peternakan adalah telur dan daging ayam. Ada prilaku permintaan komoditas telur yang harus diantisipasi, mulai memasuki bulan Ramadan industri kue sudah memulai aktifitasnya sehingga permintaan telur terus meninggkat sampai pada hari raya Idul Fitri. Prilaku permintaan komoditas lain semuanya memperlihatkan gejala peningkatan tahunan, dengan demikian harus dapat diantisipasi dengan pengamanan jalur-jalur distribusi pasokan pangan dan berupaya menambah ketersediaan pasokan di pasar. Masalah yang sering terjadi adalah terjadinya lonsor dijalur masuk provinsi Riau karena jalur darat dari provinsi tetangga ke arah Sumatera Barat merupakan jalur yang rawan lonsor, sehingga dapat menganggu pasokan pangan yang bisa menyebabkan

terjadi kekurangan supplay

yang dapat memicu kenaikan harga yang disebabkan oleh demand meningkat. Banyak faktor yang menjadi kendala peningkatan produktivitas dan produksi pangan di ProvinsiRiau dalam memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduknya. Diantaranya yang terpenting adalah: 1. Meningkatnya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim global 2. Lemahnya Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air 3. Status dan luas kepemilikan lahan sangat terbatas (< 0,5 Ha) Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

40


4. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional dan regional belum berjalan optimal 5. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani 6. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh 7. Masih rendahnya ketahanan pangan dan ketahanan energi 8. Diversifikasi pangan dengan baik belum dilaksanakan secara optimal 9. Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) 10. Kurangnya keterpaduan antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian 11. Kurang optimal kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian. 12. Tingginya alih fungsi lahan baik ke sektor perkebunan maupun sektor perumahan (perkotaan). 13. Belum ditetapkannya revisi RTRWP Provinsi Riau 2010-2030 1.

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015 KegiatanPengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat

berbasiskan kegiatan lumbung pangan dengan komoditi adalah gabah/beras dan komoditi sagu.Kegiatan ini merupakan pemberdayaan kelompok melalui pelatihan, pembinaan dan memberikan fasilitasi bantuan sosial sesuai tujuan kegiatan dan disesuaikan dengankebutuhan kelompok. a. Tujuan kegiatan adalah : 1.

Untuk menjamin gabah/beras/sagu tetap ada di lumbung/gudang/bangsal sebagai cadangan pangan kelompok;

2.

Untuk menjaga stabilitas harga pangan terutama gabah/beras pada saat terjadinya masa paceklik;

3.

Meningkatkan pengetahuan dan sikap positif kelompok sagu terhadap produkproduk pangan olahan;

4.

Meningkatkan kesadaran kelompok lumbung atau kelompok sagu dalam pengolahan pangan yang bermutu, aman dan berkualitas;

5.

Mengembangkan teknologi pangan yang tepat guna pada kelompok lumbung atau kelompok sagu;

6.

Menumbuhkembangkan pemberdayaan kelompok untuk mengoptimalkan kelembagaan lumbung pangan maupun kelompok sagu.


41


2.

Sasaran dan Penerima Manfaat Sasaran program/kegiatan adalah 10 (sepuluh) kabupaten di Provinsi Riau dan sasaran penerima manfaatpada tahun 2015 kegiatan pengembangan dan pemberdayaan cadangan pangan masyarakat dilakukan dengan memberikan dana bantuan sosial pada 67 (enam puluh tujuh) kelompok, yang dana bantuannya berada di Sekretariat Daerah Provinsi Riau yaitu : 1. 38 (tiga puluh delapan) kelompok untuk membangun gudang atau lumbung; 2. 3 (tiga) kelompok untuk membangun lantai jemur; 3. 7 (tujuh) kelompok untuk penguatan modal usaha kelompok lumbung pangan; 4. 16 (enam belas) kelompok pembuatan bangsal dan alat pengolahan sagu modifikasi lokal; 5. 2 (dua) kelompok untuk penguatan modal usaha kelompok sagu.

3.

Indikator Keberhasilan kegiatan Indikator keberhasilan kegiatan Pengembangan dan pemberdayaan cadangan pangan masyarakat dapat dilihat dari pencapaian indikator : 1. Tersedianya gabah/beras/sagu di lumbung pangan sebagai cadangan pangan minimal untuk memenuhi kebutuhan anggotanya; 2. Meningkatnya

nilai

tambah

produk

gabah/beras/sagu

yang

berada

dilumbung/bangsal dengan melakukan kegiatan jual beli gabah/beras/sagu sebagai unit pengelola cadangan pangan; 3. Meningkatnya aktivitas pembelian minimal dari produksi anggotanya oleh unit usaha pemasaran dan pengolahan; 4. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya pengelola kelompok.

4.

Strategi Kegiatan Strategi pengembangan cadangan pangan masyarakat dapat dilakukan melalui : 1. Memberikan dukungan kepada kelompok untuk memperkuat kemampuannya .dalam penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan sehingga mudah diakses dan tersedia setiap waktu secara berkelanjutan;


42


2. Memberikan dukungan kepada kelompok untuk memperkuat permodalan dalam pengembangan usaha dan berkelanjutan kelembagaan lumbung pangan; 3. Mengolah sagu menjadi bahan makanan sehingga dapat mengembangkan produk lokal yang pada akhirnya dapat

meningkatkan konsumsi sagu

sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap beras; Agar tercapainya strategi seperti tersebut diatas maka diperlukan langka-langkah sebagai berikut : 1. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, melalui pelatihan dan pembinaan; 2. Penguatan kapasitas kelembagaan cadangan pangan masyarakat melalui pemberian fasilitas bantuan untuk pembangunan gudang dan bangsal pengolahan sagu; 3. Penguatan cadangan pangan melalui tabungan swadana kelompok dan fasilitas bantuan cadangan pangan kelompok. 4. Penguatan jaringan usaha dan kemitraan.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan cadangan pangan masyarakat dapat

dilihat

pada

kegiatan

lumbung pangan

dan

pengembangan pangan alternative (sagu). Pemanfaatan dana bantuan sosial yang diusulkan pada Sekretariat Daerah digunakan untuk kegiatan-kegiatan : 1. Kelompok Lumbung Pangan, pemanfaatan bantuan sosial oleh kelompok lumbung digunakan untuk : a. Pembangunan Lumbung Pangan/Gudang Dilaksanakan pemberian bantuan yang digunakan untuk membeli bahan material pembangunan fisik lumbung pangan. b. Pembuatan Lantai Jemur Merupakan

pengembangan

kegiatan

lumbung

pangan

dari

unit

penyimpanan gabah menjadi unit penyimpanan dan pengolahan gabah, pemberian bantuan sebagian besar digunakan untuk membeli bahan material

pembangunan

lantai

jemur

dan

selebihnya

ada

untuk

pengisian/pengadaan cadangan pangan.


43


c. Penguatan Modal Usaha Lumbung Pangan Merupakan pengembangan usaha lumbung dengan memberi bantuan yang digunakan sebagai modal membeli gabah atau beras sebagai peningkatan volume cadangan pangan dan kegiatan penunjang lainnya.

2. Kelompok Sagu a. Pembangunan Bangsal dan Alat pengolahan Sagu Modifikasi Lokal Pemberian bantuan dilakukan untuk membeli material pembangunan bangsal dan alat pengolahan tual sagu yang sederhana (modifikasi lokal). b. Penguatan Modal Usaha Kelompok Sagu Pemberian bantuan dilakukan sebagai modal membeli tual sagu sebagai peningkatan volume cadangan pangan dan kegiatan penunjang lainnya.

5. Pelaksanaan Kegiatan 1. Persiapan kegiatan Persiapan Kegiatan berkaitan dengan penyusunan dasar hukum, aturan dan blanko seperti panduan kegiatan, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan, blanko identifikasi dan verifikasi, berita acara identifikasi dan verifikasi, blanko monitoring volume cadangan tingkat kelompok. 2. Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Sosial Tahun 2015 Identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan sosial Tahun 2015 dilakukan pada kelompok-kelompok Lumbung Pangan yang diusulkan oleh Badan/Dinas Yang Menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. Jumlah kelompok yang diusulkan oleh kabupaten/kota berjumlah 67 (enam puluh) kelompok terdiri dari kelompok lumbung pangan daerah konsumen (daerah yang tidak memiliki potensi penanaman padi), lumbung pangan produsen (daerah yang memiliki sumberdaya pengembangan padi) dan kelompok sagu yaitu kelompokmyang memiliki kebun sagu dan berpotensi untuk dikembangkan unit pengolahan tepung sagu. Identifikasi yang dilakukan mencakup komponen : a. Kelompok

yang diidentifikasi yaitu namanya, kepengurusan (Ketua,

Sekretaris, Bendahara) jumlah anggota berapa orang, berdiri tahun berapa, berita acara pendirian kelompok;


44


b. Potensi yang dimiliki oleh kelompok yang untuk mendukung pembangunan lumbung pangan (luas lahan sawah, jika daerah produsen, potensi kebutuhan beras perbulan didaerah konsumen; produksi padi/beras) c. Pengolahan Hasil, jika diproduksi berapa jumlah yang dikonsumsi sendiri, jumlah yang dijual, jumlah yang disimpan; d. Jenis Usaha, aktivitas kelompok apakah beli gabah, jual gabah, beli gabah jual beras, dan usaha penggilingan padi; e. Daftar aset yang dimiliki oleh kelompok untuk mendukung usaha seperti kepemilikan mesin pembajak (Traktor/Hand Traktor), alat perontok gabah, dll; f. Modal

kelompok,

berkaitan

dengan

sumber

modal,

jumlah

dan

perkembangan modal kelompok; g. Dinamika kelompok berkaitan dengan aktifitas kelompok, pertemuan rutin kelompok,

Verifikasi mencakup komponen : a. Organisasi Kelompok, berkaitan susunan kepengurusan, pengukuhan pengurus, waktu pembetukan kelompok (kelompok baru/kelompok lama), dinamika kelompok dapat digambarkan dengan aktivitas pertemuan kelompok dan administrasi dari dinamika kelompok berupa daftar hadir dan notulen pertemuan; b. Administrasi dan keuangan kelompok yang digambarkan dengan buku Kas Umum, Buku Pembantu dan Buku Pinjaman; c. Kepengurusan dan Administrasi Kelompok berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok; d. Tabungan Kelompok berkaitan dengan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dalam kelompok dalam bentuk uang maupun dalam bentuk gabah/beras; e. Jumlah cadangan pangan yang dikelola kelompok dan iron stok yang tersedia saat dilaksanakan kunjungan dilaksanakan; f. Status kepemilikikan tanah untuk gudang/lumbung/bangsal sagu/lantai jemur, jika

mengusulkan

bantuan

sosial

untuk

bangunan

lumbung/bangsal

sagu/lantai jemur, status lahan harus jelas artinya harus sudah dihibahkan kepada kelompok,surat hibah diketahui oleh camat; Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

45


g. Laporan perkembangan bansos yang telah diberikan, untuk kelompok yang sudah pernah mendapat bantuan sosial pada beberapa tahun yang lalu, harus tetap melaporkan perkembangan dananya; 3. Penganggaran Bantuan Sosial Dana Bantuan Sosial diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Provinsi Riau Tahun 2015, usulan untuk pengajuan melalui Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan

Kepada

Gubernur Riau U.p Sekretaris Daerah Provinsi Riau dengan surat Nomor : 414.24/BKP-KDP/323 tanggal 22 Juli 2014 tentang Pengusulan Bantuan Dana Hibah Program/Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA. 2015, karena dalam anggaran murni APBD tahun 2015 maka diusulkan lagi pada Anggaran APBD Perubahan tahun 2015 melalui Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nomor : 414.24/BKP-KDP/243 tanggal 1 Juli 2015

Perihal

Pengusulan

Penganggaran

Dana

Hibah/Bansos

Program/Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Anggaran APBD-P TA. 2015.

4. Proses Pencairan Dana Bantuan Sosial Proses pengajuan bantuan sosial dari calon kelompok sudah disiapkan menunggu alokasi anggaran, karena tidak teralokasi pada anggaran murni Ta. 2015 maka diusulkan melalui anggaran APBD-P TA. 2015.

Proses

pengajuan pencairan dana ke sekretariat daerah menunggu proses pengesahan APBD-P Provinsi Riau. Pengesahan APBD Perubahan TA. 2015 disyahkan dan dapat dijalankan pada tanggal 15 Desember 2015, sementara batasan waktu untuk memasukan proposal kelompok ke Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah adalah tanggal 21 Desember 2015. Melihat waktu yang demikian sempit kabupaten/kota tidak dapat mengirimkan rekomendasi pencairan dana bansos/hibah, karena khawatir nanti dana tidak dapat dicairkan oleh Sekretariat Daerah sedangkan kelompok kalau sudah direkomendasikan merasa dananya sudah pasti dapat diterima oleh kelompok. tahun

anggaran

maka

tidak

ada

kelompok

yang

Pada akhir

menerima

dana

bansos/hibah pada tahun 2015.


46


6. Pelatihan Managemen Kelompok Lumbung Pangan Pelatihan

managemen

kelompok

lumbung

pangan

dan

kelompok

sagu

dilaksanakan dalam dua angkatan. 1. Angkatan pertama (I) dilaksanakan pada tanggal 6-9 September 2015 bertempat di Hotel New Holywood jalan Kuantan Raya Nomor 120 Pekanbaru. Pesertanya

terdiri

dari

40

orang

pengurus

kelompok

(Ketua/Bendahara/Sekretaris) dari 17 kelompok lumbung pangan dan sagu pada kabupaten yang berasal dari kabupaten dari Kelompok Lumbung Pangan pada Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hulu., Materi terdiri dari : a). Kebijakan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat; Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau; b).Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat; Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; c).Pembukuan kelompok sampai tersusunnya neraca biaya keuangan kelompok, narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru; d).Dinamika kelompok (Kepemimpinan, Perencanaan partisipatif dan motivasi, narasumber dari Widyaiswara dari Diklat Kehutanan Riau. 2. Angkatankedua

(II)

dilaksanakan

pada

tanggal

16

–

19

September

2015Pelatihan dilaksanakan di Hotel New Holywood jalan Kuantan Raya Nomor 120 Pekanbaru, pesertanya terdiri dari 40 orang pengurus kelompok (Ketua/Bendahara/Sekretaris) dari 17 kelompok lumbung pangan dan sagu pada kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Meranti., Materi terdiri dari : a). Kebijakan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat; Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau; b).Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat; Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; c). Pembukuan kelompok sampai tersusunnya neraca biaya keuangan kelompok, narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru; d). Dinamika

kelompok

(Kepemimpinan,

Perencanaan

partisipatif

dan

motivasi, narasumber dari Widyaiswara dari Diklat Kehutanan Riau.


47


Pelatihan dilaksanakan dengan pola teori dan dilanjutkan dengan praktek pembukuan dan perencanaan partisipatif, sehingga diharapkan selesai pelatihan pengurus dapat : a. Menyusun neraca pembukuan kelompok tahunan, b. Pengurus dapat memberi motivasi kepada anggota untuk melaksanakan kegiatan kelompok secara bersama-sama‟ c. Kelompok dapat menjalankan aktifitas cadangan pangan kelompok secara terus menerus;

7. Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Lumbung Pangan Pembinaan dan Monitoring berkaitan dengan

dinamika kelompok, aktifitas

administrasi kegiatan, administrasi keuangan kelompok

dan penguatan

cadangan pangan kelompok, dan pertemuan kelompok. Laporan yang diperlukan dibuat oleh kelompok adalah laporan keuangan dan laporan cadangan pangan kelompok, laporan cadangan pangan kelompok memuat jumlah dan volume cadangan kelompok bulanan dalam bentuk gabah dan beras di kelompok. Pembinaan

berkaitan juga

bantuan yang pernah diberikan,

bantuan alat ataupun bantuan sosial yang pernah diterima oleh kelompok, dan pemanfaatan dan perkembangan bantuan tersebut.

3.2.2. Pengadaan Beras Cadangan Pangan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan beras untuk cadangan pangan dapat dikategorikan barang khusus sesuai dengan Pasal 38 ayat (5) huruf a) dan c) dinyatakan bahwa kriteria barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus yang dimungkinkan kan dilakukan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi barang/jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), meliputi barang/jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat komplek yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu. Hal ini juga berkenaan dengan Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

48


Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : B-2686/LKPP/D-IV.1.1/05/2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Mengacu pada ketentuan diatas dalam hal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog sudah diatur dalam Perturan Direksi Bulog RI dan/atau dari hasil identifikasi teknis penyedia yang dianggap mampu menyediakan dan mendistribusikan cadangan pangan secara tepat waktu dan mutu sampai ke pelosok wilayah rawan pangan dampak bencana/rawan pangan adalah Perum Bulog, maka proses pemilian penyedia barang/jasanya dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung. Mengingat

tidak ada mekanisme kompetisi pada proses

penunjukan langsung. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah antara Badan Ketahanan Pangan Provinsi riau dengan Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepulauan Riau nomor : 976/SPK/BKP-KDP/2015 dan PJB-640A/03010/12/2015 tanggal 15 Desember 2015; Pengadaan cadangan pangan pokok daerah, merupakan rangkaian proses pengadaan komoditas beras milik pemerintah daerah Provinsi Riau. Pelaksanaan pengadaan cadangan pangan beras melalui tahapan sebagai berikut: 1. Beras yang disediakan oleh Bulog Divre Riau harus memenuhi kriteria sesuai dengan spesifikasi sebagai berikut: a. Kualitas beras yang disediakan sebagai cadangan pangan pokok Daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14 % (empat belas persen), butir patah maksimum 20 % Kadar Menir 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95 % (sembilan puluh lima persen). b. Harga yang dikenakan sebesar Rp.8.790,-(Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) per kilogram atau disesuaikan ketentuan yang berlaku (Keputusan Direksi Bulog Nomor : , yang penyediaannya sampai di pintu Gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Riau (af Gudang Bulog). 2. Setelah pembelian dilaksanakan dilakukan Rekonsiliasi Stok antara Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau/Pejabat Penanggung Jawab

dengan Kepala

Devisi Regional Bulog Riau. Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

49


3. Perum Bulog Divre Riau melaksanakan pengadaan dan pengadministrasian cadangan pangan pokok beras, termasuk penyimpanan dan perawatan selama beras tersebut belum disalurkan. Biaya perawatan dan pemeliharaan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku masa berlaku perawatan sampai beras cadangan pangan beras habis disalurkan. 4. Bila terjadi kebijakan kenaikan harga

beras selama tahun berjalan/tahun

pengadaan akan diadakan adendum terhadap harga dan kuatum beras yang dititipkan sesuai dengan aturan yang berlaku di Perum Bulog RI. 5. Beras hasil pengadaan disimpan di gudang milik Bulog Divre Riau yang tersebar di wilayah kerja Sub Divre Bulog yaitu di Pekanbaru, Dumai, Bengkalis, Rengat, Tembilahan, Tandun dan Dalu Dalu. Keberadaan gudang sub Divre se Riau tercantum dalam lampiran.

A. PENITIPAN BERAS CADANGAN PANGAN Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah antara Badan Ketahanan Pangan Provinsi riau dengan Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepulauan Riau nomor : 976/SPK/BKP-KDP/2015 dan PJB-640A/03010/12/2015 tanggal 15 Desember 2015; Pada Perjanjian Kerjasama

tersebut berisikan aturan-aturan pelaksanaan

pengadaan beras, penyimpanan beras dan diatribusi beras cadangan pangan, Surat Perjanjian Kerjasama dijelaskan lebih rinci dengan Peraturan Pelaksanaan Kegiatan. Pada Pasal 8 ayat (3) dibunyikan bahwa Badan Ketahanan Pangan dapat mengambil secara sekaligus atau bertahap beras cadangan pangan pemerintah provinsi Riau dan menerima beras cadangan pangan di pintu gudang Bulog Divisi Regional se Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Jumlah kuantum stok Pemerintah Riau di gudang Bulug dubuktikan dengan Rekonsoliasi stok yang diadakan setiap 3 (tiga) bulan sekali antara Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri dengan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

B.

Penyaluran dan Stok Beras Cadangan Pangan Penyaluran beras cadangan pangan Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2015

dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Kabupaten/kota, kabupaten/kota yang mengajukan permohonan bantuan Cadangan Pangan adalah : Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

50


1.

Pemerintah kabupaten Rokan Hulu, permohonannya berdasarkan surat Nomor : 362/BKP3/2015/1172 tanggal 20 Nopember 2015 perihal Bantuan Banjir dan Surat Nomor 362/BKP3-KP/1241 tanggal 22 Desember 2015 perihal

perihal

Bencana Alam Banjir, berdasarkan surat tersebut maka dilakukan verifikasi oleh pelaksana ke Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan hasil verifikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten maka ditetapkan Desa yang menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau adalah : a. Desa Rambah Hilir Tengan Kecamatan Rambah Hilir

: 35 KK

b. Desa Muaro Musu Kecamatan Rambah Hilir

: 37 KK

c.

: 170 KK

Desa Rambah Hilir Timur

d. Desa Kepenuhan Hilir

:

e. Desa Kepenuhan Timur

: 239 KK

Jumlah

52 KK

: 533 KK

Dari hasil hitungan kebutuhan normatif seorang manusia adalah 300 gram beras/hari, maka rata-rata rumah tangga adalah 4 orang/KK, kebutuhan untuk sehari satu keluarga adalah 1.200 gram beras, kebutuhan untuk 30 hari adalah, maka untuk kebutuhan selama 30 hari adalah 36 kg, maka dibantu masyarakat yang terkena bencana banjir untuk kebutuhan 33 hari, bantuan selama 33 hari dianggap dapat memulihkan kekurangan cadangan pangan yang terjadi di rumah tangga yang terkena bencana banjir. Hasil perhitungan kebutuhan cadangan pangan untuk korban bencana banjir di Kabupaten Rokan Hulu adalah :


51


Bantuan diserahkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau ke Kepala Desa penerima dan diketahui oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hulu, pendistribusian

bantuan ke rumah tangga sasaran menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hulu, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Beras Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau adalah : 1. Berita Acara Nomor : 1062/BA-S/BKP-KDP/2015 tanggal 28 Desember Antara Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan Kepala Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu : 1.400 kg 2. Berita Acara Nomor : 1063/BA-S/BKP-KDP/2015 tanggal 28 Desember Antara Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan Kepala desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu : 1.480 kg 3. Berita Acara Nomor : 1064/BA-S/BKP-KDP/2015 tanggal 28 Desember Antara Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan Kepala desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu : 6.800 kg 4. Berita Acara Nomor : 1065/BA-S/BKP-KDP/2015 tanggal 28 Desember Antara Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan Kepala desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu : 2.080 kg 5. Berita Acara Nomor : 1066/BA-S/BKP-KDP/2015 tanggal 28 Desember Antara Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan Kepala desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu : 9.560 kg 2.

Pemerintah kabupaten Kuantan Singingi, permohonannya berdasarkan surat Nomor : 521/Distan-BUP/2015/12004 tanggal tanggal 1 Desember 2015 perihal Usulan Calon Penerima Bantuan CPPD Provinsi Riau Akibat Gagal Panen/Puso, berdasarkan surat tersebut maka dilakukan verifikasi oleh pelaksana ke Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan hasil verifikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten maka ditetapkan Kecamatan yang menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau adalah : a. Kecamatan Kuantan Tengah

: 241 KK

b. Kecamatan Sentajo Raya

: 337 KK

Jumlah

: 578 KK


52


Dari hasil hitungan kebutuhan normatif seorang manusia adalah 300 gram beras/hari, maka rata-rata rumah tangga adalah 4 orang/KK, kebutuhan untuk sehari satu keluarga adalah 1.200 gram beras, kebutuhan untuk 30 hari adalah, maka untuk kebutuhan selama 30 hari adalah 36 kg, maka dibantu masyarakat yang terkena gagal panen/puso untuk kebutuhan 33 hari dengan volume 40 kg per kepala keluarga, bantuan selama 33 hari dianggap dapat memulihkan ketersediaan pangan pokok di rumah tangga kelompok yang mengalami gagal panen/puso, selala 33 hari petani sudah dapat bersiap-siap untuk melakukan penanaman kembali pada lahan yang sudah gagal panen. Bantuan diserahkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras kepada : a.

Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor : 1067/BA-S/BKP-KDP/2015 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Sentajo dan Unit Pelaksana Teknis untuk Desa Pulau Komang, Pulau Kopung, Desa Muaro Sentajo

b.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah

untuk Desa Seberang Taluk Hilir, Pulau Baru, Kopah, Jaya,

Munsalo. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi. Pendistribusian bantuan ke kelompok tani

sasaran menjadi tanggung

jawab Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan

dan Dinas

Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi. Penyaluran cadangan pangan dimaksudkan untuk menyediakan pangan pokok daerah dapat dimanfaatkan olehkelompok tani yang lahannya yang terkena kerawanan pangan akibat gagal panen/ puso.


53


Hasil perhitungan kebutuhan cadangan pangan untuk korban bencana banjir di Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

Proses yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dalam Pendistribusian beras cadangan pangan : 1.

Kabupaten Rokan Hulu Badan Ketahanan Pangan mengajukan Surat Permohonan Delevery Order (DO) beras CPPD Provinsi ke Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri Surat Nomor 526/BKP-KDP/564 tanggal 23 Desember 2015, Bulog Divre Riau dan Kepri mengirimkan Faksimili Dalam Negeri Ke Kepala Kansilog Kampar Nomor F392/03010/28122015

untuk penyerahan 21.320 kg Beras untuk korban banjir

kabupaten Rokan Hulu, ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

54


Penyerahan Barang (SPPB) Nomor : 00021/12/2015/024/01/KP2 tanggal 28 Desember 2015 dari Kansilog Kampar Ke Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Beras CBPD Provinsi Riau nomor : 002/KLG/CBPD Prov. Riau/12/2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk penyerahan 21.320 Kg

2.

Kabupaten Kuantan Singingi Badan Ketahanan Pangan mengajukan Surat Permohonan Delevery Order (DO) beras CPPD Provinsi ke Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri Surat Nomor 526/BKP-KDP/565 tanggal 23 Desember 2015, Bulog Divre Riau dan Kepri menerbitkan Delevery order untuk penyerahan 23.120 kg Beras untuk kelompok tani yang gagal panen/puso di

kabupaten Rokan Hulu, ditindaklanjuti dengan

penerbitan

Penyerahan

Surat

Perintah

Barang

(SPPB)

Nomor

:

00006/12/2015/012/01/KP2 tanggal 29 Desember 2015. Sampai akhir tahun (31 Desember 2015) sudah dilaksanakan : a.

Pendistribusian beras cadangan pangan Pemerintah Provinsi Riau sejumlah 44.440 kg ke Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi;

b.

Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2015 sejumlah 184.783 Kg; Stok opname Beras Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau di Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri

per tanggal 31 Desember 2015 adalah

251.843 Kg.

3.2.3. Penyusunan NBM Cakupan jenis bahan makanan dalam tabel NBM belum lengkap bila dibandingkan dengan jenis bahan makanan

yang riil dikonsumsi. Hal ini

dikarenakan penyajian jenis bahan makanan dalam tabel didasari oleh tersedianya data produksi secara berkesinambungan. Meningkatkan kinerja aparat daerah dalam hal melakukan analisis ketersediaan pangan; a. Pengertian Neraca Bahan Makanan merupakan tabel yang memberikan gambaran tentang situasi ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk suatu wilayah (Negara/provinsi/kabupaten/kota) dalam kurun waktu tertentu. Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

55


Tabel Neraca Bahan Makanan (NBM) ini dapat digunakan untuk : a. Mengevaluasi pengadaan, penggunaan pangan, komposisi atau pola ketersediaan energi atau zat gizi lainnya. b. Bahan acuan dalam perencanaan produksi/pengadaan pangan c.

Bahan kebijakan pangan dan gizi

b. Komponen NBM Tabel Neraca Bahan Makanan

terdiri atas 19 kolom yang terbagi menjadi 3

kelompok penyajian yaitu pengadaan/penyediaan, penggunaan/pemakaian atau ketersediaan perkapita. Jumlah pengadaan harus sama dengan jumlah penggunaan. Komponen pengadaan meliputi produksi (masukan dan keluaran), perubahan stok, impor, dan ekspor. Sedangkan komponen penggunaan meliputi penggunaan untuk pakan, bibit, industri (makanan dan bukan makanan), tercecer, dan bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi. Bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi ini dijadikan dalam penghitungan ketersediaan bahan makanan perkapita (kg/tahun dan gram/hari), ketersediaan energi perkapita per hari (kkal), ketersediaan protein per kapita per hari (gram), dan ketersediaan lemak perkapita per hari (gram) a. Jenis Bahan Makanan (komoditas padi) Adalah bahan makanan yang terdiri dari jenis bahan makanan utama (asal) dan produk turunan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk. b. Produksi Produksi adalah jumlah keseluruhan masing-masing bahan makanan yang dihasilkan dari sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan) baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan. Produksi dibedakan menjadi 2 kategori sebagai berikut : a) Masukan (Input) Masukan adalah produksi masing dalam bentuk asli maupun dalam bentuk hasil olahan yang akan mengalami proses pengolahan lebih lanjut. b) Keluaran (Output) Keluaran adalah produksi hasil keseluruhan atau sebagai hasil turunan yang diperoleh dari kegiatan berproduksi, atau hasil utama yang langsung diperoleh dari kegiatan berproduksi yang belum mengalami perubahan. Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

56


Besarnya output sebagai hasil dari input sangat tergantung pada besarnya derajat ekstraksi dan factor konversi. Produksi untuk komoditas tanaman pangan mencakup hasil seluruh panen (tua/muda), baik yang berasal dari lahan sawah maupun lahan kering serta lahanlama maupun baru. Sedangkan produksi turunannya diperoleh dengan menggunakan factor konversi dan tingkat ekstraksi dari komoditas yang bersangkutan.

Produksi komoditas hortikultura adalah dalam bentuk segar mencakup hasil seluruh panen, baik yang dipanen sekaligus maupun yang dipanen berkali-kali, sehingga pengisiannya langsung dimasukkan ke kolom 3 (keluaran) kecuali untuk bawang merah dan bawang putih pengisiannya dimulai dari kolom 2. Kedua komoditas ini tidak dapat langsung dikonsumsi dalam bentuk segar (kering panen), sehingga harus melewati proses pengeringan untuk menjadi kering konsumsi. Pada komoditas peternakan, untuk produksi daging dihitung dari jumlah pemotong resmi (RPH) ditambah dengan perkiraan pemotongan tak resmi. Produksi daging (masukan) dinyatakan dalam bentuk karkas dari semua jenis ternak, sedangkan keluaran dalam bentuk daging murni. Khusus untuk jeroan dihitung dari total persentase berat karkas masing-masing jenis dan langsung dimasukkan ke kolom 3 (keluaran).

Produksi telur dihitung dari seluruh hasil, baik yang dihasilkan oleh perusahaan peternakan maupun peternakan rakyat, yang langsung dimasukkan ke kolom 3 (keluaran).

Produksi perikanan merupakan semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan atau yang diberikan kepada nelayan/petani ikan sebagai upah, ditambah dengan nilai jualnya.

Produksi minyak nabati didasarkan pada jumlah yang diolah untuk makanan, kecuali minyak sawit merupakan produksi asli. Sedangkan produksi untuk Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

57


lemak hewani didasarkan pada persentase berat karkas masing-masing jenis daging yang langsung dimasukkan ke kolom 3 (keluaran).

c. Stok dan Perubahan Stok Stok adalah jumlah bahan makanan yang disimpan/dikuasai oleh pemerintah atau swasta, seperti yang ada dipabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah tangga dan pasar/pedagang, yang dimaksudkan sebagai cadangan dan akan digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan. Data stok yang digunakan adalah data stok awal dan akhir tahun.

Perubahan stok adalah selesih antara stok akhir tahun dengan stok awal tahun. Perubahan stok ini hasilnya bias negative (-) dan bias positif (+). Negatif (-); berarti ada penurunan stok akibat pelepasan stok ke pasar. Degan demikian komoditas yang beredar dipasar bertambah. Positif

(+); berarti ada

peningkatan stok yang berasal dari komoditas yang beredar dipasar. Dengan demikian komoditas yang beredar dipasar menjadi menurun.

d. Impor Impor adalah jumlah bahan makanan baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan, yang didatangkan/dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia, dengan tujuan untuk diperdagangkan, diedarkan, atau disimpan. Untuk penghitungan NBM Regional/Provinsi, yang termasuk impor adalah : a) Bahan makanan yang didatangkan/dimasukkan dari luar wilayah Negara Republik Indonesia langsung kedalam wilayah daerah yang bersangkutan; b) Bahan makanan yang didatangkan/dimasukkan dari wilayah daerah administrasi lain kedalam wilayah daerah administrasi yang bersangkutan (perdagangan antar pulau atau antar provinsi).

e. Penyediaan Dalam Negeri Sebelum Ekspor Penyediaan dalam negeri sebelum ekspor adalah sejumlah bahan makanan yang berasal dari produksi (keluaran)dikurangi perubahan stok ditambah impor.

f. Ekspor Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

58


Ekspor adalah sejumlah bahan makanan baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan, yang dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia. Untuk penghitungan NBM Regional/Provinsi, yang termasuk ekspor adalah : a) Bahan makanan yang dikeluarkan dari suatu wilayah daerah administratif langsung lain (perdagangan antar pulau atau antar provinsi). b) Bahan makanan yang dikeluarkan dari suatu wilayah daerah administrative ke wilayah daerah administratif lain (perdagangan atar pulau atau antar provinsi)

g. Penyediaan Dalam Negeri Penyediaan dalam negeri adalah jumlah bahan makanan yang berasal dari produksi (keluaran) dikurangi perubahan stok ditambah impor dikurangi ekspor.

h. Pemakaian Dalam Negeri Pemakaian dalam negeri adalah jumlah bahan makanan yang digunakan didalam negeri/daerah untuk pakan, bibit/benih, diolah untuk industry makanan dan bukan makanan, yang tercecer dan yang tersedia untuk dikonsumsi. a) Pakan Pakan adalah sejumlah bahan makanan yang langsung diberikan kepada ternak perliharaan baik ternak besar, ternak kecil, unggas, maupun ikan. b) Bibit/Benih Bibit adalah sejumlah bahan makanan yang digunakan untuk keperluan reproduksi. c) Diolah untuk dimakan Diolah untuk makanan adalah sejumlah bahan makanan yang masih mengalami proses pengolahan lebih lanjut melalui industry makanan dan hasilnya dimanfaatkan untuk makanan manusia dalam bentuk lain. d) Diolah untuk Bukan Makanan. Diolah untuk bukan makanan adalah sejumlah bahan makanan yang masih mengalami proses pengolahan lebih lanjut dan dimanfaatkan untuk kebutuhan industry bukan untuk makanan manusia, termasuk untuk industry pakan ternak/ikan.

e) Tercecer Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

59


Tercecer adalah sejumlah bahan makanan yang hilang atau rusak sehingga tidak dapat dimakan oleh manusia, yang terjadi secara tidak sengaja sejak bahan makanan tersebut diproduksi hingga tersedaia untuk konsumen. f) Bahan Makanan Bahan makanan adalah sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk suatu Negara atau daerah, pada tingkat pedagang pengecer dalam suatu kurun waktu tertentu.

i. Ketersediaan Per Kapita Ketersediaan per kapita adalah sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu Negara/daerah dalam suatu kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natural maupun dalam bentuk unsur gizinya. Unsur gizi utama tersebut adalah sebagai berikut : a) Energi adalah sejumlah kalori hasil pembakaran karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan makanan. Energi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk kegiatan tubuh seluruhnya. b) Protein adalah suatu persenyawaan yang mengandung unsur “N”, yang sangat dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan serta penggantian jaringanjaringan yang rusak/aus c) Lemak adalah salah satu unsur zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai tempat penyimpanan energi, protein dan vitamin. d) Vitamin adalah salah satu unsur zat makanan yang diperlukan tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. e) Mineral adalah zat makanan yang diperlukan manusia agar memiliki kesehatan dan pertumbuhan yang baik. Catatan : Sampai saat ini, data yang disajikan baru mencakup ketersediaan per kapita untuk energi, protein dan lemak.

3.2.3 Pelaksanaan KegiatanAnalisa Ketersediaan Pangan Wilayah 1. Pelaksanaan Kegiatan Dalam pelaksanaan kegiatan Analisa Ketersediaan Pangan Wilayah pada Tahun Anggaran 2015 yang tertuang dalam DPA Nomor 2.01.1.21.01.16.36. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan antara lain : a. Persiapan mencakup Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

60


Pembuatan Panduan yang isinya antara lain; latar belakang, konsepsi serta pengertian dan metode penghitungan. Membuat blanko pengisian modul data masing-masing komoditi pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.

b. Pelaksanaan Pelatihan Pelaksanaan pelatihan Neraca Bahan Makanan dilaksanakan di Hotel Hollywood selama 3 hari mulai tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 . Peserta pelatihan Neraca Bahan Makanan dari 12 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, dimana masing masing kabupaten mengirimkan 4 orang petugas untuk dapat mengikuti pelatihan dimaksud. Adapun Materi dari pelaksanaan pelatihan ini antara lain :  Penyusunan Neraca Bahan Makanan. Pada dasarnya manfaat Neraca Bahan Makanan ini adalah : -

Mengetahui jumlah penyediaan pangan, penggunaan pangan dan ketersediaan pangan per kapita untuk konsumsi penduduk‟

-

Mengevaluasi pengadaan dan penggunaan pangan

-

Mengevaluasi tingkat ketersediaan pangan berdasarkan rekomendasi angka kecukupan gizi (AKG) dan komposisinya berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH).

-

Bahan acuan dalam perencanaan produksi/pengadaan pangan

-

Bahan perumusan kebijakan pangan dan gizi

 Perencanaan Ketersediaan Pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Pola Pangan Harapan (PPH). Pengertian dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi kesinambungan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

Tujuan dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

61


yang mempertimbagkan keseimbangan gizi (nutrition balace) berdasarkan cita rasa (palatability), daya cerna (digestibility), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability).

Kegunaan

dari

Pola

Pangan

Harapan

antara

lain

:

untuk

menilai/mengevaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan (jumlah dan komposisi/keragamannya), perencanaan ketersediaan dan konsumsi pangan.  Penyusunan Pragnosa Kebutuhan Pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional Tujuan adalah untuk membuat pragnosa (perkiraan), tingkat kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Pangan Pokok dan Strategis, pangan yang dikonsumsi secara teratur, sebagai pangan utama maupun pangan tertentu yang terkait dengan kepentingan sebagian besar masyarakat, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Adapun pangan pokok staregis dimaksud adalah Beras, gula pasir, minyak goreng, kacang tanah, cabe merah, bawang merah, telur, daging sapi dan daging ayam. Peran Pemerintah Daerah adalah melakukan koordinasi pemantauan dengan melibatkan instansi terkait di masing-masing daerah guna mengantisipasi ketersediaan, distribusi dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), melakukan penyusunan prognosa kebutuhan pangan menjelang HBKN menggunakan kooefisien peningkatan dan selang waktu penyediaan pangan sesuai kondisi wilayah pada komoditas strategis spesifik wilayah.  Peranan Badan Pusat Statistik dalam Perencanaan Pangan dan Gizi Peranan BPS adalah salah satu kegiatan survey statistik dasar yang mencakup tentang konsumsi pangan dan gizi, survey sosial ekonomi nasional (susenas). Salah satu publikasi dari susenas adalah konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia dan Provinsi. Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

62


Narasumber pelatihan ini berasal dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau dan dari Badan Ketahanan Pangan itu sendiri.

c. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi dan Pemantauan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah di 12 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. masing-masing kabupaten /kota dengan indikatornya sebagai berikut : a) Produksi Padi (Ton)

dan produktivitas Padi (Kw/Ha) per bulan per

kecamatan b) Produksi Serealea, kacang-kacangan dan umbi-umbian masing-masing per kecamatan dihitung dalam ton. Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi kayu Serta ubi jalar

c) Produksi Sayur-sayuran serta buah-buahan yang dihitung dalam ton, Ketiga indikator diatas datanya bersumber dari kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tanaman Pangan.

d) Populasi Ternak antara lain ternak sapi, kerbau, kambing, domba, babi termasuk ternak besar/kecil, ternak unggas antara lain ayam buras, ayam ras, serta itik.

e) Pemotongan Ternak baik itu ternak sapi, kerbau, kambing, domba, bersumber dari RPH masing-masing kabupaten

(Pemotongan resmi)

ditambah perkiraan pemotongan tak resmi.


63


f)

Produksi daging dan telur Produksi daging sapi, kerbau dinyatakan dalam bentuk karkas dari semua jenis

ternak, untuk keluaran dalam bentuk daging murni.

Produksi daging ayam buras, daging ayam ras petelur, daging ayam ras pedaging serta daging itik. Produksi telur ayam buras, ayam ras serta telur itik. Datanya bersumber dari Dinas Peternakan.

g) Produksi Perikanan ini merupakan hasil penangkapan berbagai jenis ikan kemudian dihitung dalam ton serta berapa nilai jualnya. Bersember dari Dinas Perikanan dan Kelautan.

h) Luas Tanam menghasilkan dan produksi komoditas perkebunan i) Kelapa dengan luas tanaman yang menghasikan, produksinya Sagu, dengan luas tanaman menghasilkan serta produksi sagunya Enau begitu juga dengan luas tanaman yang menghasilkan serta produksi gula. Datanya bersumber dari Dinas Perkebunan j) Data Ekspor, impor, kebutuhan bibit padi dan palawija, kebutuhan bahan baku industry, konsumsi rumah tangga bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS). k) Data perubahan stok beras bersumber dari Perum Badan Urusan Logistik (Buloq), l) Minyak sawit, dan gula pasir bersumber dari Dinas Perkebunan. Serta Data pertengahan tahun yang bersumber dari BPS.

Dari hasil perjalanan dinas dalam rangka Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan,

data yang ada di kabupaten ditinjau dari hasil diskusi

dengan

bertanggung

aparat

yang

jawab

dengan

data

tersebut

serta

dilaksanakan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait seperti Dinas Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan serta Badan Pusat Statistik didapatkan hasil sebagai berikut :


64


a. Untuk data produksi tanam pangan, serealia dan umbi-umbian masingmasing kabupaten ada sebagian terdata perkecamatan sebagian lagi terdata hanya sampai provinsi pertahun saja, begitu juga dengan data populasi ternak besar/kecil serta populasi unggas b. Data perikanan produksi masing-masing kabupaten secara global terdata, sedangkan nilai jualnya ada yang tersedia dan ada yang tidak tersedia. c. Untuk data ekspor yang disajikan dalam tabel NBM sampai saat ini belum semua mencakup ekspor dalam bentuk olahan, padahal ada beberapa jenis bahan makanan yang diekspor dalam bentuk olahan. d. Tidak tersedianya data perubahan stok untuk semua komoditas, masih underestimate-nya data industry, dan besaran konversi (bibit, pakan dan tercecer) yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

Cakupan

jenis

bahan

makanan

dalam

65tabel

belum

lengkap

bila

dibandingkan dengan cakupan jenis bahan makanan yang riil dikonsumsi. Hal ini dikarenakan penyajian jenis bahan makanan dalam 65tabel didasari oleh tersedianya data produksi secara berkesinambungan, Padahal penyediaan suatu jenis bahan makanan didalam negeri tidak selalu berasal dari produksi lokal, dapat saja berasal dari dari impor. Disamping itu kenyataannya ada jenis bahan makanan yang banyak dikonsumsi oleh penduduk, namun tidak muncul dalam tabel contoh : beberapa jenis ikan, minyak jagung dan lain-lain, sebaliknya ada bahan makanan.

3.2.4. Pelaksanaan Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) A. Ketersediaan Pangan a. Produksi (Luas Tanam, Luas Panen dan Luas Fuso) Luas tanam komoditi padi di Provinsi Riau pada tahun 2014 seluas116.448Ha, mengalami peningkatanbila dibandingkan tahun 2013 yang luasnya54.289 Ha atau 216,4 %. Dari luas tanam seluas 116.448 Ha tersebut, luas panen padi hanya106.037Ha mengalami penurunanbila dibandingkan tahun 2013 yang luasnya 12.481 Ha atau 10,5 %. Luas panen yang rendah disebabkan beberapa faktor seperti kebanjiran, musim kering, bencana asap akibat kebakaran hutan ataupun lahan dan lain-lain, sehingga akan merusak tanaman (fuso). Luas tanam Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

65


padi yang mengalami fuso pada Tahun 2014 seluas 2.845Ha, untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Keragaan Luas Tanam, Luas Panen, Fuso dan Produksi Padi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014 No.

Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kuantan Singingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan Siak Kampar Rokan Hulu Bengkalis Rokan Hilir Kepulauan Meranti Pekanbaru Dumai Jumlah

Luas Tanam 14.657 3.855 29.091 7.166 7.313 9.540 18.896 7.357 13.551 2944 12 2066 116.448

Luas Panen 10.700 3.467 25.627 9.079 7.706 8.516 18.944 7.302 10.025 2.592 16 2.063 106.037

Luas Fuso 424 375 159 19 25 207 223 143 984 282 0 4 2845

Produksi 43.125 11.176 97.775 36.765 38.292 26.570 56.830 27.441 35.920 6.955 37 4.589 385.475

Selanjutnya dari Tabel 1 di atas, dari luas panen padi seluas 106.037 Ha pada tahun 2014, menghasilkan padi sebanyak 385.475 ton GKP dan mengalami penurunan bila dibanding produksi tahun 2013 yang produksi 48.669 GKP atau 11,21 %. Daerah penghasil padi yang terluas berada di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan produksi 97.775 ton, disusul Kabupaten Rokan Hulu sebesar 56.830 ton, sedang daerah yang terparah mengalami fuso tertinggi berada di Kabupaten Rokan Hilir yang disebabkan oleh musibah kekeringan. Komoditi lain yang sebagai sumber karbohidrat

sebagai subsitusi

karbohidrat pengganti beras adalah jagung. Luas tanam jagung pada tahun 2014 seluas 13.368 Ha dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 yang luasnya 10.232 Ha, sedang luas panen Jagung pada tahun 2014 seluas

12.057

Ha

bila

dibanding

tahun

2013juga

mengalami

peningkatandimana luasnya 10.232 Ha yaitu 17,83 %. Dari luas panen seluas 12.057 Ha, menghasilkan jagung sebesar 28.651 ton mengalami


66


peningkatan hasil produksi bila dibanding tahun 2013 yang produksinya sebesar 28.052 ton yaitu 2,13 %, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2. Keragaan Luas Tanam, Luas Panen, Fuso dan Produksi Jagung di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014 No.

Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Luas Tanam 301 1.129 2.069 5.930 272 1.975 458 54 238 193 685 64 13.368

Luas Panen 288 766 1.425 6.307 210 1.757 394 36 497 84 258 35 12.057

Luas Fuso 6 50 38 9 0 0 11 0 0 11 0 2 127

Produksi 609 1.729 2.658 16.205 446 4.068 845 94 1.090 188 633 86 28.651

Selanjutnya dari tabel 2, daerah yang memiliki luas tanam jagung tertinggi berada di Kabupaten Pelalawan dengan luas 5.930 Ha dengan produksi sebesar 16.205 ton, disusul Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas tanam 2.069 Ha dengan produksi 2.658 ton, sedang yang terendah berada di Kabupaten Bengkalis dengan luas tanam seluas 54 Ha, namun produksi terendah di Kota Dumai sebesar 86 ton. Untuk komoditi ubi kayu, luas tanam pada tahun 2014 seluas 3.803Ha mengalami peningkatan 35,6 % atau 998 Ha dibandingkan dengantahun 2013seluas2.805 Ha. Sedangkan luas panen pada tahun 2014 seluas 4.038 Ha mengalami peningkatan4,4 % daritahun 2013seluas 3.863 Ha, sementara hasil produksi tahun 2013 sebesar 103.070 ton mengalami peningkatan

hasil

produksi

dibandingkan

tahun

2014yang

produksinya117.287 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Keragaan Luas Tanam, Luas Panen, Fuso dan Produksi Ubi Kayu di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014 Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

67


No.

Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Luas Tanam 435 376 172 149 301 686 373 218 258 193 497 145 3.803

Luas Panen 496 340 211 155 281 803 347 129 322 213 602 139 4.038

Luas Fuso 2 17 1 3 0 16 13 2 0 10 0 0 64

Produksi 14.027 9.210 5.819 4.247 7.317 20.877 9.895 4.217 9.015 5.659 23.158 3.846 117.287

Dari Tabel 3 daerah penghasil ubi kayu yang terbesar berada di Kota Pekanbaru total produksi sebesar 23.158 ton, disusul Kabupaten Kampar dengan produksi 20.877 ton dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan produksi sebesar 14.027 ton. Komoditi lainnya sebagai sumber penghasil karbohidrat selain ubi kayu, jagung dan beras adalah ubi jalar. Pada tahun 2014 komoditi ini mempunyai luas tanam seluas 989 Ha mengalami peningkatan47,4 % dibandingkan tahun 2013yang luasnya 671 Ha. Diiringi dengan penurunan luas panen tahun 2013dari seluas 1.028 Ha naik menjadi981 Ha pada tahun 2014. Hal ini juga berdampak pada penurunan hasil produksi dari tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu dari 424 ton menjadi 8.038 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. Tabel 4. Keragaan Luas Tanam, Luas Panen, Fuso dan Produksi Ubi Jalar di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7

Kabupaten/Kota Kuantan Singingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan Siak Kampar Rokan Hulu


Luas Tanam 46 174 92 23 47 232 133

Luas Panen 50 118 100 33 56 235 143

Luas Fuso 0 2 0 0 0 0 0

Produksi 413 968 825 278 459 1.923 1.161 68


8 9 10 11 12

Bengkalis Rokan Hilir Kepulauan Meranti Pekanbaru Dumai Jumlah

30 64 35 96 17 989

30 62 41 99 14 981

0 0 2 0 0 4

242 507 338 812 112 8.038

Selanjutnya dari tabel 4 dapat dilihat bahwa daerah penghasil ubi jalar terbesar pada tahun 2014 adalah Kabupaten Kampar dengan hasil produksi sebesar 1.923 ton, disusul Kabupaten Rokan Hulu sebesar 1.161 ton dan Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 968 ton.

b. Konsumsi Pangan Kecukupan pangan suatu wilayah ditunjukan oleh ratio Konsumsi Normatif terhadap ketersediaan netto pangan seperti beras, jagung, ubi kayu dan ubi jalar perkapita per hari.Konsumsi normatif merupakan jumlah pangan sumber karbohidrat yang dikonsumsioleh seseorang perhari untuk memperoleh energi (Kkal). Menurut pola konsumsi pangan yang lazim, hampir 50% dari total kebutuhan kalori berasal dari karbohidrat, sedangkan standar minimal kebutuhan kalori perhari perkapita adalah 2000 kilo kalori. Dengan demikian untuk mencapai 50% kebutuhan kalori, maka seseorang harus mengkonsumsi kurang lebih 300 gram karbohidrat per hari. Pangan lain selain karbohidrat yang sangat diperlukan untuk dapat beraktifitas secara baik adalah lemak dan protein serta pangan yang esensial lainnya yang diperoleh dari pangan hewani, sayuran dan buah-buahan. Dengan tidak tercukupinya unsur-unsur pangan (gizi) seperti yang diuraikan di atas, maka seseorang tidak dapat beraktifitas secara baik. Hal ini dikategorikan rawan pangan, yang diukur dari angka kecukupan gizi (AKG). AKG merupakan tingkat konsumsi zat-zat gizi esensial yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi. Jika konsumsi perkapita kurang atau lebih kecil dari 70% dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan, sekitar 70 % s.d 90% dari AKG dikategorikan rawan pangan, dan jika lebih dari 90% AKG termasuk kategori tahan pangan. Jumlah penduduk yang dikelompokkan sangat rawan pangan di Provinsi Riau sejak tahun 2009 s.d 2013, ternyata mengalami peningkatan Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

69


setiap tahunnya,sedang pada tahun 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 angka sangat rawan pangan berjumlah 1.049.196 jiwa atau 16.97% menurundari Tahun 2013 yang berjumlah 1.270.600 jiwa atau 21.43%. Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini. Tabel 5. Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Riau yang Mengalami Rawan Pangan Sangat Rawan Rawan < 70% AKG 70% - 89,99% No. Tahun Jiwa % Jiwa % 1 2009 466.242 8.74 1.361.433 25.53 2 2010 767.564 14.15 1.831.936 32.91 3 2011 988.043 17.08 1.761.184 30.45 4 2012 1.017.644 17.64 1.730.332 30.02 5 2013 1.270.600 21.43 1.786.667 30.13 6 2014 1.049.196 16,97 2.034.653 32,92 Sumber : BPS dan BKP Pusat 2015

Tahan Pangan > 70% AKG Jiwa % 3.504.636 65.72 2.947.278 52.94 3.035.440 52.47 3.014.718 52.34 2.872.462 48.44 3.097.021 50,11

Dari Tabel 5 diatas terlihat bahwa penduduk kelompok yang tahan pangan mengalami kenaikan dari 2.872.462 jiwa (48.44%) pada tahun 2013 menjadi 3.097.021 jiwa (50,11%) tahun 2014. Tabel 6. Angka Rawan Pangan Penduduk Provinsi Riau dirinci per Kabupaten/ Kota Tahun 2014

No.

Tahun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kuantan Singingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan Siak Kampar Rokan Hulu Bengkalis Rokan Hilir Kepulauan Meranti 11 Pekanbaru Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

Sangat Rawan < 70% AKG

Rawan 70% - 89,99%

Tahan Pangan > 70% AKG

Jiwa

%

Jiwa

Jiwa

57.178

18,41

104.072

33,50

149.400

48,09

82.656

20,64

137.580

34,35

180.301

45,01

61.644

8,88

179.220

25,82

29.197

7,77

82.371

%

%

453.178

65,30

21,93

264.033

70,30

93.907

21,94

140.934

32,92

193.211

45,14

188.980

24,49

298.868

38,74

283.658

36,77

85.822

15,11

160.286

28,22

321.901

56,67

75.682

14,13

176.654

32,98

283.224

52,88

76.614

12,22

231.126

36,87

319.097

50,91

46.130

25,61

57.272

31,80

76.701

42,59

181.443

17,96

373.379

36,95

455.572

45,09

70


12 Dumai Jumlah

69.945

24,98

92.891

33,18

117.146

41,84

1.049.196

16,97

2.034.653

32,92

3.097.421

50,11

Bila dirinci per Kabupaten/Kota pada tahun 2014, jumlah penduduk yang tertinggi mengalami sangat rawan pangan berada di Kepulauan Meranti sebanyak 46.130 jiwa (25.61%), disusul Kota Dumai sebanyak 69.945 jiwa (24.98%) dan Kabupaten Kampar sebanyak 188.980 jiwa (24.49%). Sedang terendah berada di Kabupaten pelalawan sebanyak 29.197 jiwa (7.77%). Untuk jelasnya dapat dilihat pada table 6. Selanjutnya dari tabel 6 di atas, bahwa jumlah penduduk yang mengalami sangat rawan berbanding lurus dengan penduduk yang tahan pangan, dimana jumlah penduduk yang tahan pangan terendah berada di Kabupaten Kampar sebesar 36.77%. Sementara jumlah penduduk sangat rawan pangan tertinggi berada di Kabupaten Pelalawan sebesar 70.30 %. Disusul Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah penduduk tahan pangan sebesar 65.30% dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar 56.67%. Konsumsi pangan penduduk Riau untuk komoditi beras sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 terus mengalami peningkatan. Hasil survey yang dilakukan oleh Provinsi Riau Tahun 2012 konsumsi pangan beras sebesar 288.8 gram/perkapita/hari dan konsumsi energi sudah mencapai 2079 kkal/kapita/hari dan di atas rata-rata nasional yang sebesar 1952 kkal/kapita/hari. Bila dirinci berdasarkan kelompok pangan, kebutuhan beras perkapita rata-rata sebesar 105.5 kg/tahun pada tahun 2013, maka kebutuhan beras penduduk Riau adalah sebesar 646.217 ton mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 yang hanya 621.377 ton atau 3.99 %. Kontribusi produksi beras daerah ini terhadap kebutuhan penduduk hanya 434.144 ton pada tahun 2013, sehingga masih kekurangan 212.073 ton. Sedangkan tahun 2012 produksi beras daerah ini sebesar 301.864 ton dibanding kebutuhannya sebesar 621.377 ton maka kekurangan 319.513 ton.

Kekurangan ini umumnya dipenuhi oleh daerah tetangga meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi dan daerah lain sehingga Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

71


distribusi pangan di daerah ini cukup berperan, sehingga ketersediaan pangan hingga tingkat pasar cukup tersedia.

c. Jumlah Penduduk Jumlah

penduduk

Provinsi

Riau

setiap

tahunnya

mengalami

peningkatan. Hal ini antara lain disebabkan adanya migrasi penduduk dari berbagai daerah mengingat pertumbuhan Provinsi Riau yang cukup pesat. Jumlah penduduk Provinsi Riau pada tahun 2013 sebanyak 6.125.283 jiwa menjadi 6.181.270 jiwa pada tahun 2014. Untuk jelasnya dapat dilihat pada sebagaimana table tersebut dibawah ini. Tabel 7. Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau dirinci per Kabupaten/Kota Tahun 2014 No.

Kabupaten/Kota

1

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kuantan Singingi

279.235

291.044

302.674

310.060

317.265

310.649

2

Indragiri Hulu

330.410

362.961

376.578

388.916

401.201

400.537

3

Indragiri Hilir

683.354

662.305

685.698

689.938

697.814

694.042

4

Pelalawan

285.813

303.021

312.738

332.075

352.207

375.601

5

Siak

332.562

377.232

390.359

405.850

421.477

428.052

6

Kampar

615.126

686.030

713.078

739.655

766.351

771.506

7

Rokan Hulu

413.056

475.011

492.006

517.577

543.857

568.009

8

Bengkalis

551.880

498.384

516.348

530.191

543.786

535.560

9

Rokan Hilir

565.558

552.433

573.211

595.695

618.355

626.836

10

Kepulauan Meranti

204.335

176.371

182.662

183.135

183.912

180.103

11

Pekanbaru

802.788

903.902

930.215

964.558

999.031

1.010.394

12

Dumai

242.417

254.337

262.976

271.522

280.027

279.982

5.306.534

5.543.031

5.738.543

5.929.172

6.125.283

6.181.270

Jumlah

Dari tabel 7 diatas, jumlah penduduk tertinggi berada di Kota Pekanbaru sebesar 1.010.394

jiwa, disusul Kabupaten Siak dengan

jumlah penduduk 771.506 jiwa dan Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah penduduk 694.042 jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Riau sejak tahun 2009 s.d tahun 2014 sebesar 3,12%. Tingkat pertumbahan yang tertinggi berada di Kabupaten Rokan Hulu dengan pertumbuhan 6,60%, disusul Kabupaten Pelalawan5,71%. Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

72


d. Cadangan Pangan Cadangan Pangan Nasional meliputi persediaan pangan diseluruh pelosok wilayah Indonesia untuk di konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat. Sedangkan Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Cadangan Pangan Masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2014yang berupa beras yaitu sebesar 259,5 ton yang terdiri dari beberapa sumber yaitu :

e.

1. Provinsi Riau

: 111,5 ton

2. Kabupaten Indragiri Hulu

: 100 ton

3. Kabupaten Indragiri Hilir

: 20 ton

4. Kabupaten Pelalawan

: 18 ton

5. Kabupaten Kep. Meranti

: 10 ton

Akses Pangan 1. Perkembangan Harga Pangan Komoditas Utama dan Strategis Harga komoditi pangan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat konsumen secara luas maupun tingkat kesejahteraan petani, mengingat sebagian besar petani di Indonesia adalah net buyer of food. Oleh karena itu perkembangan harga komoditi pangan dapat digunakan sebagai salah satu indikator parsial tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat dan petani. Peningkatan harga pangan dalam dua tahun terakhir terasa sangat memberatkan

masyarakat

khususnya

masyarakat

berpendapatan

menengah ke bawah. Dimulai dengan melonjaknya harga minyak goreng sejak dua tahun terakhir kemudian berturut-turut diikuti oleh kenaikan harga beras, telur, daging ayam, terigu dan perkembangan terakhir adalah kenaikan

harga

kedele.

„Krisis

pangan‟,

yang

ditandai

dengan

meningkatnya harga-harga pangan secara tajam dalam dua tahun terakhir bukan hanya dialami oleh masyarakat Indonesia namun juga terjadi di Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

73


negara-negara lainnya. Daya beli masyarakat secara luas mengalami tekanan, meskipun di sisi lain harga komoditas perkebunan yang juga meningkat di pasar internasional memberikan keuntungan bagi petani pekebunan Stabilitas harga adalah jika harga dinyatakan stabil apabila gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang 25 % dari kondisi normal. Sedangkan Stabilitas Pasokan pangan adalah jika pasokan pangan dinyatakan stabil apabila penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5 % - 25 %Fluktuasi harga pangan tingkat pedagang eceran di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 8 berikut.


74


Tabel 8. Rata – Rata Harga Pangan Di Provinsi Riau Tingkat Pedagang Eceran tahun 2014

NO

KOMODITAS

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JUMLAH

RATARATA

MAX

MIN

1

Beras Premim

11.644

11.727

11.699

11.853

11.802

11.840

12.005

12.017

12.147

12.188

12.326

12.536

143.784

11.982

12.536

11.644

2

Beras Medium

10.862

10.858

10.404

10.486

10.411

10.389

10.460

10.484

10.537

10.618

11.141

11.186

127.836

10.653

11.186

10.389

3

Beras Termurah

8.632

8.789

8.512

8.574

8.532

8.581

8.772

7.920

8.878

8.963

9.228

9.667

105.048

8.754

9.667

7.920

4

Jagung

5.928

5.936

6.293

6.394

6.205

6.256

6.264

6.127

6.206

6.250

6.345

6.574

74.778

6.232

6.574

5.928

5

Kedelai

9.860

9.706

10.289

10.500

10.557

10.534

10.473

10.478

10.470

10.496

10.633

10.738

124.734

10.395

10.738

9.706

6

Gula Pasir

12.371

12.028

11.888

11.558

10.996

11.258

11.449

11.189

11.226

11.085

11.153

11.182

137.383

11.449

12.371

10.996

7

Bawang Merah

25.409

21.168

15.803

19.847

23.478

19.474

22.042

24.894

21.173

20.902

19.464

19.615

253.269

21.106

25.409

15.803

8

Cabe Merah Keriting

48.174

39.667

24.988

19.724

21.205

17.964

20.962

24.046

29.876

45.826

72.769

75.364

440.565

36.714

75.364

17.964

9

Daging Ayam Ras

25.644

24.585

22.988

22.992

23.761

25.912

28.792

27.420

28.403

22.299

21.845

22.355

296.996

24.750

28.792

21.845

10

Telur Ayam Ras

17.332

17.818

17.168

16.602

16.808

20.770

19.143

19.731

20.094

19.898

18.875

18.589

222.828

18.569

20.770

16.602

11

Daging Sapi Murni

98.205

104.036

104.479

104.697

104.826

108.655

115.076

111.939

113.273

108.068

108.932

99.909

1.282.095

106.841

115.076

98.205

12

Minyak Goreng

11.764

11.759

12.281

12.273

12.216

12.261

12.432

12.064

12.378

12.348

12.314

12.306

146.396

12.200

12.432

11.759

13

Tepung Terigu

8.182

8.205

8.227

8.108

8.053

8.288

8.311

8.436

8.447

8.342

8.335

99.435

8.286

8.501

8.053


8.501

75


2. Jumlah Keluarga Prasejahtera Indikator Keluarga Sejahterapada dasarnya berangkat dari pokok pikiran yang terkandung didalam undang-undang no. 10 Tahun 1992 disertai asumsi bahwa kesejahteraan merupakan variabel komposit yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional. Karena indikator yang yang dipilih akan digunakan oleh kader di desa, yang pada umumnya tingkat pendidikannya

relatif

rendah,

untuk

mengukur

derajat

kesejahteraan para anggotanya dan sekaligus sebagai pegangan untuk melakukan melakukan intervensi, maka indikator tersebut selain harus memiliki validitas yang tinggi, juga dirancang sedemikian rupa, sehingga cukup sederhana dan secara operasional dapat di pahami dan dilakukan oleh masyarakat di desa. Atas dasar pemikiran di atas, maka indikator dan kriteria keluarga sejahtera yang ditetapkan adalah sebagai berikut : a. Keluarga Pra Sejahtera Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) Sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan.

b. Keluarga Sejahtera I Adalah

keluarga-keluarga

yang

telah

dapat

memenuhi

kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu 1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga. 2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih. Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

76


3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. 4. Bagian yang terluas darilantai rumahbukan dari tanah 5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana/petugas kesehatan. Keluarga Miskin Adalah keluarga Pra Sejahtera alasan ekonomi dan KS - I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi : a. Paling

kurang

sekali

seminggu

keluarga

makan

daging/ikan/telor. b. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru. c. Luas lantai rumah paling kurang 8 M2 untuk tiap penghuni. Keluarga Miskin yang terdapat di Provinsi Riau Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah ini.

Tabel 9. Keragaan Keluarga Miskin di Provinsi Riau tahun 2014 No

Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga

KK Pra Sejahtera

KK Sejahtera I

KK Miskin (Total)

% Miskin (r)

88.634

4.693

13.952

18.645

21

1

KUANTAN SINGINGI

2

INDRAGIRI HULU

107.890

4.794

13.410

18.204

17

3

NDRAGIRI HILIR

167.044

11.447

9.755

21.202

13

4

PELALAWAN

98.162

4.839

11.691

16.530

17

5

SIAK

101.331

3.724

16.724

20.448

20

6

KAMPAR

188.181

10.865

35.204

46.069

24

7

ROKAN HULU

142.551

13.741

16.855

30.596

21

8

BENGKALIS

133.708

6.179

13.431

19.610

15


77


160.278

6.105

51.066

57.171

36

10

ROKAN HILIR KEPULAUAN MERANTI

55.217

9.289

17.226

26.515

48

11

PEKANBARU

223.883

869

28.279

29.148

13

12

DUMAI

69.827

5.336

13.584

18.920

27

1.536.706

81.881

241.177

323.058

21

9

JUMLAH

Sumber : BKKBN Provinsi Riau Tahun 2014

f. Pemanfaatan Pangan Aspek pemanfaatan pangan dapat ditinjau dari status gizi balita yang tergambar dari banyaknya kasus gizi buruk dan gizi kurang yang terjadi. Ketahanan dan kerentanan pangan dan gizi tercantum dalam KerangkaKonsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1)

Gambar 1. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi


78


a. Status gizi Balita Status gizi balita masih memprihatinkan, hal ini ditunjukkan oleh data bahwa 1/3 jumlah kematian anak dan 11 persen dari total penyakit di seluruh dunia disebabkan oleh kekurangan gizi pada ibu dan anak. Di Indonesia menurut The Lancet Magazine (2008), dinyatakan bahwa : a.4 % bayi yang lahir setiap tahun tidak bertahan hidup lebih dari lima tahun b. Satu dari tiga anak balita mengalamigangguanpertumbuhan (stunted) dan hampir seperlima dari jumlah itu mengalami kekurangan berat badan. Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu: 1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan underweight (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis); 2. Pendek atau stunting (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan 3. Kurus atau wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi). Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

79


b. Kasus gizi Balita Kasus gizi balita meliputi kasus gizi buruk dan gizi kurang. Kasus gizi buruk merupakan masalah nasional, untuk itu perlu tindakan

segera

untuk

penanggulangannya

dan

menjadi

tanggung jawab kita bersama. Hal ini sejalan dengan keputusan menteri kesehatan RI nomor : 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan bahwa “semua anak balita gizi buruk harus mendapatkan perawatan sesuai dengan dengan standar tata laksana anak gizi buruk.” Di Provinsi Riau kasus gizi balita berdasarkan berat badan menurut umur (BB/U) Tahun 2014 dari 48.300 balita yang ditimbang 616 balita mengalami gizi buruk dan 3.173 balita mengalami gizi kurang. Gizi buruk banyak terjadi di Kabupaten Kampar yaitu 207 balita disusul oleh Kabupaten Indragiri Hilir81 dan Kabupaten Indragiri Hulu77 balita. Untuk kasus gizi kurang banyak ditemui di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 448 balita, disusul oleh Kabupaten Kampar yaitu 424 balita dan Kabupaten Rokan Hilir yaitu 418 balita. Sedangkan Total Kekurangan Energi Protein (KEP) di Provinsi Riau adalah 3.784 dengan skor 1 artinya Aman.

Dari hasil analisa dan pembahasan yang dilakukan terhadap data/informasi yang didapat dari kegiatan

Sistem Kewaspadaan

Pangan dan Gizi (SKPG), dapat diambil kesimpulan antara lain : 1. Kondisi pangan di Provinsi Riau, khususnya produksi beras pada tahun 2014 sebanyak 225.547 ton mengalami penurunan dibanding tahun 2013 yang produksinya sebanyak 254.023 ton atau sebesar 11,21 %, sedang kebutuhan beras penduduk Riau pada tahun 2014 sebanyak 652.124 ton, sehingga masih kekurangan sebesar 426.577 ton atau 65,41 %. Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

80


2. Kontribusi produksi beras Provinsi Riau terhadap kebutuhan penduduk hanya 254.023 ton pada tahun 2013, sehingga masih kekurangan 392.194 ton. Sedangkan tahun 2012 produksi beras daerah ini hanya 301.864 ton dibanding kebutuhannya sebesar 621.377 ton maka kekurangan 319.513 ton.

3.

Ketersediaan pangan (Beras, Jagung dan umbi-umbian) di Provinsi Riau tahun 2014 sebesar 310.546 ton

yang tertinggi berada di

Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 62.703 ton disusul Kabupaten Rokan Hulu sebesar 39.250 ton dan yang terendah berada di Kota Dumaiyang hanya 4.654 ton. 4.

Dari aspek ketersediaan, berdasarkan skor pertanian terdapat dua daerah (Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Pelalawan) mempunyai indeks komposit dengan skor 5 dengan warna kuning (waspada),selebihnya indeks kompositnya adalah 6 – 7 dengan warna merah.

5.

Aspek akses pangan, dilakukan dengan pendekatan

kondisi

sosial masyarakat. Jumlah keluarga miskin di Provinsi Riau tahun 2014 sebanyak 323.058 kepala keluarga, mengalami penurunan sebesar 13,37 % dibanding tahun 2013 yang jumlahnya 372.960 kepala keluarga.

Jumlah Kepala Keluarga miskin yang tertinggi

berada di Kabupaten kepulauan Meranti dengan persentase 48% dengan skor 3 disusul Kabupaten Rokan Hilir dengan persentase 36 %

dan Kabupaten

Kampar24 %,

artinya

kemampuan

keluarga tersebut dalam memenuhi pangannya tergolong prioritas 1, dan

harus dilakukan intervensi,

selanjutnya keluarga miskin

yang terendah berada di Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Indragiri Hilir masing-masing dengan persentase 13 %.


81


6.

Penderita gizi buruk dan gizi kurang di Provinsi Riau pada tahun 2014

berjumlah3.789 balita

mengalami

penurunan sebesar

52,16%, bila dibanding dengan tahun 2013 yang jumlahnya 7.921 balita begitu juga

persentase KEP mengalami penurunan relatif

kecil dimana persentase KEP pada tahun 2014 sebesar 7,84 % dibanding tahun 2013 dengan persentase KEP sebesar 8,96 % atau 12,50%.

7.

Pada tahun 2013jumlah penduduk Provinsi Riau

sebanyak

6.125.283 jiwa, mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 6.181.270 jiwa

atau 0,91 %, tidak sebanding dengan produksi

beras yang justru mengalami penurunan,, dimana pada tahun 2013 produksi beras sebanyak 254.023 ton mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi225.547 ton atau11,21 %. 8.

Berdasarkan peta Komposit situasi pangan

dan

gizi,hanya

Kabupaten Pelalawan yang dikategorikan Aman, sedangkan Kabupaten Kuantan Singingi dengan warna kuning sedang selebihnya rawan dengan warna merah,untuk peta kondisi ketersediaan pangan terdapat dua daerah dengan kondisi waspada dengan warna kuning yaitu Kabupaten Indragiri Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan dan selebihnya rawan dengan warna merah, sedang untuk peta kemiskinan, Kotamadya Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Bengkalis dengan kondisi aman dengan warna hijau selanjutnya daerah yang kondisi waspada dengan warna kuning ada enam daerah yakni Kabupaten Kuantan Singingi ,Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai dan Siak, sedangkan untuk Kepulauan Meranti kondisi rawan dengan warna merah.


82


3.3

Penghargaan Ketahanan Pangan Tabel 1. : Nama-nama Penerima Penghagaan Adhikarya Pangan Nusantara(APN) Tingkat Provinsi Riau Tahun 2015

1. Kategori Pembina Ketahanan Pangan KEPALA DESA/ LURAH NO.

KABUPATEN/KOTA

1.

Kuantan Singingi

2.

Siak

3.

Indragiri Hilir

NAMA Ir. Emril Harda Kepala Desa Seberang Taluk Kec Kuantan Tengah Amri Syarif Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Juwiyono Kepala Desa Danau Pulau Indah Kec. Kempas

HASIL EVALUASI 920

850

780

2. Pelopor Ketahanan Pangan KABUPATEN/KOTA

1.

Siak

Sukarno, Desa Bunga Raya

535

2.

Kota Pekanbaru

Purwohadi Subroto, Kec. Rumbai

515

3.

Kuantan Singingi

Refnaldi, Desa Pebaun Hulu

480


PELOPOR

HASIL EVALUASI

NO.

83


3. Pelayanan Ketahanan Pangan a. Penyuluh/ Pendamping NO.

KABUPATEN/KOTA

1.

Rokan Hilir

2.

Kep. Meranti

3.

Rokan Hulu

PENYULUH/ PENDAMPING Tomiri, PPL Kec. Rimba melintang Edi Sumantri, PPL Desa Bangsal Barat Giyono, PPL Desa Rambah Baru

HASIL EVALUASI 550 505 423

b. Pengawas /Pengendali Organisme Penganggu Tanaman NO.

KABUPATEN/KOTA

PENGENDALI OPT

HASIL EVALUASI

1.

Siak

Nurul Huda

497

2.

Pelalawan

Agus Suryanto

478

3.

Kuantan Singingi

CH. Hasrul

447

4. Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan a. Kegiatan Pengembangan Produksi Pangan NO.

KABUPATEN/KOTA

KELOMPOK

HASIL EVALUASI

1.

Indragiri Hilir

Gapoktan Maju Bersama

685

2.

Kuantan Singingi

Kelompok Tani Jaya Mukti

678

3.

Pelalawan

Kelompok Karya Lestari

597


84


b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat HASIL EVALUASI

NO.

KABUPATEN/KOTA

KELOMPOK

1.

Kota Dumai

Kelompok Bagan Keladi

495

2.

Rokan Hulu

Kelompok Lumbung Pangan Sri Manunggal

488

3.

Siak

KWT Lily Kel. Sungai Apit

405

c. Kegiatan Pengembangan Industri Pangan Olahan NO.

KABUPATEN/KOTA

KELOMPOK

HASIL EVALUASI

1.

Kuantan Singingi

Kelompok KPK Cendana

595

2.

Siak

KWT Setia Hati, Kampung Suka Mulya, Kec. Dayun

450

Kep. Meranti

Kelompok Usaha Bersama “Sagu Berkah” , Desa Banglas barat Kec. Tebing Tinggi

405

3.

5. Pemangku Ketahanan Pangan NO.

KABUPATEN/KOTA

PEMANGKU

HASIL EVALUASI

1.

Siak

H. Kademo

320

2.

Kuantan Singingi

Junaidi, desa Pulau Kijang Kuantan Hilir

260

3.

Pelalawan

Datuk Engku Raja

230


85


Penerima Penghargaan (Adhikarya Pangan Nusantara) APN tingkat Provinsi Riau Tahun 2015 akan menerima hadiah berupa Piagam, Piala dan Uang. Hadiah berupa piagam, piala ini diserahkan langsung oleh Bapak Gubernur Riau pada saat Upacara Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi Riau tahun 2014 di Halaman Kantor Gubernur Riau. Hadiah pemenang untuk Penghargaan APN tingkat Provinsi Riau tahun 2015 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BKP Provinsi Riau nomor :910/Kpts/BKP-LBG/2015 tanggal 7 Desember 2015, untuk jelasnya besaran hadiah bagi masing-masing pemenang disajikan pada tabel 4dibawah ini.

Tabel2. : Penetapan Besaran Hadiah Bagi Pemenang Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Provinsi Riau Tahun 2015 No.

KATEGORI

I.

PEMBINA KETAHANAN PANGAN

a.

KEPALA DESA TERBAIK I

TERBAIK II

TERBAIK III II.

TERBAIK II

TERBAIK III

a.

KEPALA DESA SEBERANG TALUK KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PENGHULU KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR KEC.TUALANG KABUPATEN SIAK KEPALA DESA DANAU PULAU INDAH KEC. KEMPAS KAB. INDRAGIRI HILIR

HADIAH

PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.400.000,PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.100.000,PIALA + SERTIFIKAT Rp. 1.800.000,-

PELOPOR KETAHANAN PANGAN TERBAIK I

III.

PEMENANG

PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.400.000,PIALA + PURWOHADI SUBROTO- PEKANBARU SERTIFIKAT Rp. 2.100.000,PIALA + REFNALDI - KAB. KUANTAN SINGINGI SERTIFIKAT Rp. 1.800.000,SUKARNO - KABUPATEN SIAK

PELAYANAN KETAHANAN PANGAN PENYULUH/PENDAMPING


86


TERBAIK I

TOMIRI - KAB. ROKAN HILIR

TERBAIK II

EDI SUMANTRI - KAB. KEP. MERANTI

TERBAIK III

GIYONO - KAB. ROKAN HULU

1 b.

IV. a.

b.

c.

2


3

4

PENGAWAS/PENGENDALI OPT TERBAIK I

NURUL HUDA - KAB. SIAK

TERBAIK II

H.HASRUL - KAB. KUANTAN SINGINGI

TERBAIK III

AGUS SURYANTO - KAB. PELALAWAN


PELAKU PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN KEG. PENGEMBANGAN PRODUKSI TERBAIK I

GAPOKTAN MAJU BERSAMA - KAB. INDRAGIRI HILIR

TERBAIK II

KELOMPOK TANI JAYA MUKTI - KAB. KUANTAN SINGINGI

TERBAIK III

KELOMPOK KARYA LESTARI - KAB. PELALAWAN


KEG. PEMBERDAYAAN MASY. TERBAIK I

KELOMPOK DESA MAPAN TUAH MANDIRI - KOTA DUMAI

TERBAIK II

KELOMPOK LUMBUNG PANGAN SRI MANUNGGAL - KAB. ROKAN HULU

TERBAIK III

KWT LILY - KAB. SIAK


KEG. PENGEMBANGAN INDUSTRI PANGAN OLAHAN TERBAIK I

KPK CENDANA - KAB. KUANTAN SINGINGI

TERBAIK II

KWT SETIA HATI - KAB. SIAK


PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.400.000,PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.100.000,-

87


TERBAIK III V.

PEMANGKU KETAHANAN PANGAN TERBAIK I

H. KADEMO - KAB.SIAK

TERBAIK II

JUNAIDI - KAB. KUANTAN SINGINGI

TERBAIK III

DATUK ENGKU RAJA - KAB. PELALAWAN

Tabel 3.

NO.

PIALA + SERTIFIKAT Rp. 1.800.000,-

KUB SAGU BERKAH - KAB. KEP.MERANTI


Nama dan Kategori Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara(APN) Tingkat Nasional Tahun 2015 dari Provinsi Riau. NAMA PEMENANG

ALAMAT

1

Ir. Emil Harda, MM, MBA

Kepala Desa seberang Taluk, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi.

2

Kelompok Petani Kecil (KPK) Cendana. Ketua : Sutynah

Kelurahan Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi.

3

Tomiri

Penyuluh /PPL Kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir.


KATEGORI Pembina Ketahanan Pangan/ Kepala Desa Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan Pelayanan Ketahanan Pangan

88


3.4 Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2015 Badan ketahanan pangan mendapat alokasi anggaran APBD

setelah perubahan sejumlah Rp. 26.076010.249,00,-

yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 9.905.677.449,00,-, dan Belanja Langsung Rp. 16.170.332.800,00,-, dengan jumlah program sebanyak 7 (tujuh) program sebagai berikut :

N0

Program

Anggaran Perubahan (Rp)

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.557.602.000,00

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.316.200.000,00

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

180.0000.000,00

4.

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

41.706.000,00

Sistim

214.935.000,00

Ketahanan

11.278.634.800,00

Data/Informasi/Statistik

1.611.255.000,00

Aparatur 5.

Program

Peningkatan

Pengembangan

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.

Program

Peningkatan

Pangan/Pertanian/Perkebunan 7.

Program

Pengembangan

Daerah JUMLAH

Tahun

Anggaran

16.170.332.800,00

2015

Badan

Ketahanan

Pangan

Melaksanakan 7 (tujuh) program dan 45 kegiatan, 5 (lima ) program dengan 23 kegiatan merupakan program yang ada di setiap SKPD sedangkan 3 (tiga) program dengan 22 kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan sebagai kegiatan pembangunan

yaitu


Program

peningkatan

ketahanan

pangan 89


pertanian/perkebunan dengan kegiatan sebanyak 19 (Sembilan Belas) kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp. 11.278.634.800,00,- serta Program Pengembangan Data/Informasi dengan 3 (tiga) kegiatan Rp. 1.611.255.000,00,Untuk melihat Realisasi Fisik dan keuangan dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan dari APBD dapat dilihat dibawah ini : Penyerapan Dana

Pagu (Rp) No

Program Kegiatan

Murni Rp

P

1

2 3 P 4

5 6 7 8

9

10 11 12

P 13 14

Program Pengembangan Data/Informasi Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Penyusunan Statistik Pangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.200.000.000,00

-

Target

Perubahan %

7,83

-

Rp

%

Rp

Realisasi SPJ %

Rp

%

1.381.535.000,00

8,54

1.381.535.000,00

100

879.734.731,00

63,68

79.720.000,00

0,49

79.720.000,00

100

25.258.500,00

31,68

100.000.000,00

0,65

150.000.000,00

0,93

150.000.000,00

100

94.725.700,00

63,15

55.000.000,00

0,36

55.000.000,00

0,34

55.000.000,00

100

46.650.000,00

84,82

260.000.000,00

1,7

260.000.000,00

1,61

260.000.000,00

100

156.811.341,00

60,31

210.350.000,00

1,37

210.350.000,00

1,3

210.350.000,00

100

210.350.000,00

100

150.000.000,00

0,98

150.000.000,00

0,93

150.000.000,00

100

129.573.150,00

86,38

125.000.000,00

0,82

125.000.000,00

0,77

125.000.000,00

100

93.284.050,00

74,63

75.000.000,00

0,49

75.000.000,00

0,46

75.000.000,00

100

74.725.475,00

99,63

25.000.000,00

0,16

25.000.000,00

0,15

25.000.000,00

100

25.000.000,00

100

50.000.000,00

0,33

54.400.000,00

0,34

54.400.000,00

100

45.720.000,00

84,04

345.650.000,00

2,25

602.852.000,00

3,73

602.852.000,00

100

214.430.200,00

35,57

433.000.000,00

2,82

433.000.000,00

2,68

433.000.000,00

100

380.200.000,00

87,81

50.000.000,00

0,33

63.000.000,00

0,39

63.000.000,00

100

61.957.500,00

98,35


90


15 16 17 18

19 P 20 21

P 22

P

23

24 25

26

P 27 28

29

30

31 32

33

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Pemantauan Dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok Pengembangan Desa Mandiri Pangan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintahan Daerah Riau Pengembangan Dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat Pemberdayaan Gapoktan Dalam Penyedia Pangan Masyarakat Se Provinsi Riau Analisa Ketersediaan Pangan Wilayah Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Ketahanan Pangan

175.000.000,00

1,14

198.000.000,00

1,22

198.000.000,00

100

185.000.000,00

1,21

185.000.000,00

1,14

185.000.000,00

100

175.000.000,00

1,14

175.000.000,00

1,08

175.000.000,00

100

174.200.000,00

99,54

60.000.000,00

0,39

80.000.000,00

0,49

80.000.000,00

100

66.636.950,00

83,3

185.000.000,00

1,21

182.200.000,00

1,13

182.200.000,00

100

148.072.500,00

81,27

100.000.000,00

0,65

100.000.000,00

0,62

100.000.000,00

100

92.985.585,00

92,99

50.000.000,00

0,33

50.000.000,00

0,31

50.000.000,00

100

41.450.000,00

82,9

35.000.000,00

0,23

41.706.000,00

0,26

41.706.000,00

100

5.700.000,00

13,67

55.000.000,00

0,36

52.120.000,00

0,32

52.120.000,00

100

21.750.000,00

41,73

25.000.000,00

0,16

24.160.000,00

0,15

24.160.000,00

100

8.950.000,00

37,04

100.000.000,00

0,65

100.000.000,00

0,62

100.000.000,00

100

63.706.100,00

63,71

50.000.000,00

0,33

38.655.000,00

0,24

38.655.000,00

100

32.041.700,00

82,89

400.000.000,00

2,61

336.027.000,00

2,08

336.027.000,00

100

294.847.400,00

87,75

1.634.000.000,00

10,66

1.594.827.000,00

9,86

1.594.827.000,00

100

1.377.280.600,00

86,36

1.800.000.000,00

11,74

1.799.575.000,00

11,13

1.799.575.000,00

100

1.689.626.370,00

93,89

455.000.000,00

2,97

416.062.800,00

2,57

416.062.800,00

100

292.561.200,00

70,32

-

500.000.000,00

3,09

500.000.000,00

100

318.806.200,00

63,76

200.000.000,00

1,3

170.325.100,00

1,05

170.325.100,00

100

159.968.200,00

93,92

150.000.000,00

0,98

150.000.000,00

0,93

150.000.000,00

100

102.648.600,00

68,43

-


194.744.858,00 -

91

98,36 -


34 35

36

37

38

39

40 41

42 43 44

45

Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan Akselerasi Ketahanan Pangan Di Provinsi Riau Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (SKPG) Penguatan Jaringan Distribusi Dan Ketersediaan Pangan Peningkatan Kapasitas Dan Operasional Pengembangan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi Dan Nasional Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan Dalam Ketahanan Pangan Pengembangan Pangan Lokal Sertifikasi Pangan Segar (buah Dan Sayur) Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Jumlah

300.000.000,00

1,96

292.700.000,00

1,81

292.700.000,00

100

190.891.600,00

65,22

400.000.000,00

2,61

394.270.000,00

2,44

394.270.000,00

100

319.551.550,00

81,05

500.000.000,00

3,26

484.660.000,00

3

484.660.000,00

100

273.699.700,00

56,47

300.000.000,00

1,96

209.359.900,00

1,29

209.359.900,00

100

172.324.100,00

82,31

700.000.000,00

4,57

700.000.000,00

4,33

700.000.000,00

100

395.374.800,00

56,48

500.000.000,00

3,26

478.469.000,00

2,96

478.469.000,00

100

388.363.400,00

81,17

465.120.000,00

3,03

465.120.000,00

2,88

465.120.000,00

100

323.216.900,00

69,49

450.000.000,00

2,94

450.000.000,00

2,78

450.000.000,00

100

333.739.000,00

74,16

990.287.000,00

6,46

1.063.587.000,00

6,58

1.063.587.000,00

100

767.552.900,00

72,17

912.694.000,00

5,95

912.694.000,00

5,64

912.694.000,00

100

539.692.800,00

59,13

300.000.000,00

1,96

300.000.000,00

1,86

300.000.000,00

100

213.401.500,00

71,13

600.000.000,00 15.331.101.000,00

3,91 100


560.958.000,00 16.170.332.800,00

3,47 100

560.958.000,00

100

440.200.000,00

78,47

16.170.332.800,00

100

11.882.405.160,00

73,48

92


3.5. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan Efisiensi Efisiensi merupakan suatu perhitungan yang membandingkan antara target keluaran dan merupakan perhitungan outcome). Efisiensi terjadi

realisasi keluaran. Sementara efektivitas

antara keluaran dengan apabila realisasi

hasil (output dan

masukan

ternyata lebih

kecil dari target yang ditetapkan sebelumnya sementara keluaran atau output mencapai target yang diharapkan. Rumusan yang digunakan untuk menghitung efisiensi tersebut adalah sebagai berikut

UCO Ren-(UCO Real-UCO Ren)

Efisiensi

=

x

100%

UCO Ren

Hasil perhitungan untuk kegiatan di lingkup Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riauyang bersumber dari APBD dapat

dilihat

pada

tabel berikut :


93


TABEL PERHITUNGAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KEGIATAN APBD TAHUN 2015

INPUT NO.

KEGIATAN Target

1

2

3

4

5

OUTPUT

Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan BKP Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan Analisa Ketersediaan Pangan Wilayah

Realisasi

Target

Unit Cost Output (UCO)

Realisa si

Target

Ratarata Capaia n Outco me

Efektiv itas

Realisasi

Hasil Perhit ungan

Efisie nsi

Ratarata Capaia n Output

43.52

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

700,000,000

395,374,800

3

3

233,333,333

131,791,600

143.52

394,270,000

319,551,000

15

15

26,284,667

21,303,400

118.95

292,700,000

190,891,800

1

1

292,700,000

190,891,800

134.78

34.78

100.00

100.00

100.00

150,000,000

102,648,500

1

1

150,000,000

102,648,500

131.57

31.57

100.00

100.00

100.00

170,325,100

159,968,200

3

3

56,775,033

53,322,733

106.08

6.08

100.00

100.00

100.00

18.95


94


7

8

9

10

11

12

13

Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau Penguatan Jaringan Distribusi dan Ketersidiaan Pangan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Pengembangan Desa Mandiri Pangan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam

1,799,575,000

1,689,626,370

184.783

184.783

9,738,856

9,143,841

106.11

6.11

100.00

100.00

100.00

416,062,800

292,561,200

60

34

6,934,380

8,604,741

75.91

(24.09 )

56.67

56.67

100.00

500,000,000

318,806,200

24

24

20,833,333

13,283,592

136.24

36.24

100.00

100.00

100.00

209,359,900

172,324,100

24

24

8,723,329

7,180,171

117.69

17.69

100.00

100.00

100.00

336,022,000

294,847,400

5

5

67,204,400

58,969,480

112.25

100.00

100.00

100.00

12.25

484,660,000

273,699,700

12

12

40,388,333

22,808,308

143.53

43.53

100.00

100.00

100.00

1,594,827,000

1,377,280,600

720

678

2,215,038

2,031,387

108.29

8.29

94.17

100.00

106.19

243,850,000

165,555,200

24

24

10,160,417

6,898,133

132.11

32.11

100.00

100.00

100.00


95


15

16

17

18

19

20 21

22

Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional Analisa Situasi Konsumsi Pangan Penduduk Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dan Ketahanan Pangan Pengembangan Pangan Lokal

Sertifikasi Pangan (Buah dan Sayur) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Penyusunan Statistik Pangan Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan

366,400,000

140,458,700

2

2

183,200,000

70,229,350

161.67

61.67

100.00

100.00

100.00

200,000,000

181,893,400

2

2

100,000,000

90,946,700

109.05

9.05

100.00

100.00

100.00

1,063,587,000

767,552,900

6,000

6.000

177,265

127,925

127.83

27.83

100.00

100.00

100.00

912,694,000

539,692,800

24

22

38,028,917

24,531,491

135.49

35.49

91.67

91.67

100.00

300,000,000

213,401,500

24

18

12,500,000

11,855,639

105.15

5.15

75.00

75.00

100.00

560,958,000

440,200,000

10

10

56,095,800

44,020,000

121.53

21.53

100.00

100.00

100.00

150,000,000

94,725,700

12

12

12,500,000

7,893,808

136.85

36.85

100.00

100.00

100.00

1,381,535,000

879,734,731

1

1

1,381,535,000

879,734,731

136.32

36.32

100.00

100.00

100.00

79,720,000

25,258,500

8

8

9,965,000

3,157,313

168.32

68.32

100.00

100.00

100.00

125.87

25.87

96.25

96.52

100.28

Jumlah Rata-rata Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015

96


Dari hasil perhitungan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebesar 125,87 %. Sehingga dapat dikatakan kegiatan yang

dilakukan di

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riauyang

bersumber dari APBD adalah efesien dengan angka efesiensi sebesar 25,87%.

Efektivitas Efektivitas suatu kegiatan merupakan perbandingan ouput/keluaran dengan

outcome/hasil

yang

antara

diberikan

dari

kegiatan tersebut. Rumusan yang digunakan untuk menghitung efektivitas dari suatu kegiatan adalah :

Realisasi Out Come Efektivitas

=

x

100%

Realisasi Ouput

Hasil perhitungan untuk kegiatan yang bersumber dari APBD di lingkup Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

NO. 1

2

3

KEGIATAN Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan BKP Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan


Persentase Capaian Output

Persentase Capaian Outcome

Efektivitas

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

97


4

5 6 7

8

9 10 11

12 13

14

15

16

17 18 19 20 21 22


100.00

100.00

100.00


100.00

100.00

100.00

Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau

100.00

100.00

100.00

56.67

56.67

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00


94.17

100.00

106.19


100.00

100.00

100.00


100.00

100.00

100.00

Analisa Situasi Konsumsi Pangan Penduduk

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

91.67

91.67

100.00

Sertifikasi Pangan (Buah dan Sayur)

75.00

75.00

100.00


100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan

100.00

100.00

100.00

Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan

100.00

100.00

100.00

96.25

96.52

100.28

Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat seProvinsi Riau Penguatan Jaringan Distribusi dan Ketersidiaan Pangan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dan Ketahanan Pangan Pengembangan Pangan Lokal


JUMLAH


98


Dengan demikian maka dapat dikatakan kegiatan APBD yang dilakukan di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat dikatakan efektif dengan nilai capaian sebesar 100,28%.


99


BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahdan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus merupakan laporan

pertanggungjawaban

terhadap

pelaksanaan

pembangunan

ketahanan pangan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.

Capaian 7 (tujuh) indikator dapat digambarkan sebagai berikut : 1. CapaianEfektifitas

Koordinasi

Perumusan

Kebijakan

Ketahanan

Pangan0 %. 2. CapaianKetersediaan Pangan Utama(Beras) 853.173 Ton, (108,68 %) dari target 875.000 Ton. 3. CapaianPenguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat, 70,17 % (116,95 %) dari target 60 % 4. Capaian ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan di Daerah91,11 % dari target 100 % 5. Capaian Penanganan Daerah Rawan Pangan, 0 %. 6. Capaian kualitas konsumsi pangan penduduk Riau yang ditandai Skor PPH 81,5 (100,62%) dari Target Skor PPH 81,Jumlah Konsumsi Energi 2.083 Kkal/Kap/Hari (96,88 %) dari target 2.150 Kkal/Kap/Hari, Jumlah Konsumsi Pangan 53 Gram/Kap/Hari (98,15 %) dari target 54 Gram/Kap/Hari 7. Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pangan 82 % (86,32 %) dari target 95%.


100


4.2. Saran Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif sehingga pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaansecara berkala dan berkelanjutan sehingga pembangunan ketahanan pangan dapat terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (Measurable) dan berkesinambungan (sustainability)


101

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) TAHUN 2015 Instansi

: BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA

URAIAN

1

1. Peningkatan Ketahanan Pangan

3

2

Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan DKP

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Telaksananya Rapat Pokja Ahli, Pokja Teknis dan Rakor Dewan Ketahanan Pangan Hasil

: Tersusunnya rumusan kebijakan pemantapan Ketahanan Pangan untuk Provinsi

Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi

Masukan : Jumlah Dana

Riau

Keluaran : Telaksananya Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantaa (APN) dan Hari Pangan Sedunia (HPS) Hasil

: Meningkatkan motivasi dan Kinerja Aparat/ Masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan

SATUAN

4

Rupiah

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 5

700.000.000

REALISASI

6

395.374.800

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

KET.

7

8

56,48

Jenis Rapat

3

3

100,00

Rumusan Kebijakan

1

1

100,00

Rupiah

394.270.000

319.551.550

81,05

Pemenang

15

15

100,00

Kab/Kota

12

12

100,00

Koordinasi dan


Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan

Keluaran

: Rumusan Kesepakatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

Rumusan

1

1

100,00

Hasil

: Sinkronisasi Program/Kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

Rumusan

1

1

100,00


Rupiah

292.700.000

150.000.000

190.891.800

102.648.600

65,22


Rupiah

68,43

Keluaran

: Jumlah Laporan

Laporan

1

1

100,00

Hasil

: Tingkat Capaian Pelaksanaan Kegiatan BKP BKP Provinsi Riau di Provinsi dan Kab/Kota

Laporan Kegiatan

1 18

1 18

100,00 100,00

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

2

3

4

5

PROGRAM

1

Analisa Ketersediaan


Rupiah

170.325.100

REALISASI

6

159.968.200


KET.

7

8

93,92

Pangan Wilayah



Pemberdayaan Gapok tan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau

Keluaran : Tersusunnya Neraca Bahan Makanan, Prognosa Ketersediaan dan Prognosa HKBN

Dokumen

3

3

100,00

Hasil

Dokumen

3

3

100,00

: Neraca Bahan Makanan, Prognosa Ketersediaan Pangan Bulanan dan Prognosa Ketersediaan Menghadapi HBKN


Rupiah

1.799.575.000

1.689.626.370

93,89

Keluaran

: Cadangan pangan Pemerintah

Ton Beras

184,783

184,783

100,00

Hasil

: Tersedianya Cadangan Pangan sebagai Cadangan Pangan Wilayah menghadapi bencana alam dan sosial, gejolak harga dan darurat

Ton Beras

184,783

184,783

100,00

416.062.800

292.561.200


Rupiah

70,32

Keluaran : Meningkatnya Volume Cadangan Pangan Masyarakat dalam bentuk gabah/beras di lumbung pangan desa

Lumbung Pangan

60

34

56,67

Hasil

Lumbung Pangan

60

34

56,67

: Lumbung Pangan Desa


Rupiah

500.000.000

318.806.200

63,76

Keluaran

: Berkembangnya Gapoktan menjadi Lembaga distribusi pangan pokok Provinsi Riau sebagai antisipasi terjadinya hambatan distribusi pangan pokok

Gapoktan

24

24

100,00

Hasil

: Distribusi Pangan Pokok di Provinsi Riau lancar, Petani penghasil Gabah/beras mendapat harga yang layak sehingga penghasilan petani meningkat

Gapoktan

24

24

100,00

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


2

3

4

5

PROGRAM

1

Penguatan Jaringan Distribusi dan ketersediaan Pangan

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok



6

7

8

Rupiah

Keluaran

: Terbangunnya Jaringan Distribusi Ketersediaan Pangan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota

Provinsi

5

5

100,00

Hasil

: Tersedianya Pangan yang cukup bagi Masyarakat Provinsi Riau

Kab/Kota

12

12

100,00

Keluaran

: Terbangunnya Jaringan Informasi Harga PanganPokok di Provinsi Riau

Hasil

: Terumuskannya Kebijakan Mengantisipasi Kenaikan Harga Pangan

Masukan : Jumlah Dana Keluaran

: Meningkatnya pengetahuan aparat dalam pengertian dan pembuatan Peta SKPG Kab/Kota

Hasil

: Pembuatan Laporan SKPG yang menggambarkan kerawanan bulanan dan tahunan Provinsi Riau


Rupiah

336.022.000

172.324.100

KET.



209.359.900

REALISASI


294.847.400

82,31

87,75

Kab/Kota

12

12

100,00

Pasar tempat diambilnya data harga pangan Kab/Kota

12

12

100,00

Rupiah

484.660.000

273.699.700

56,47

aparat desa

720

678

94,17

Kab/Kota

12

12

100,00

Rupiah

1.594.827.000

1.377.280.600

86,36

Keluaran

: Kelompok Tani

Kelompok

24

24

100,00

Hasil

: Meningkatnya aktifitas usaha pengelolaan pangan menuju kemiskinan pangan

Kelompok

24

24

100,00

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


2

3

4

5

PROGRAM

1

Gerakan Penganekaragaman Masukan : Jumlah Dana

Rupiah

478.469.000

REALISASI

6

388.363.400


KET.

7

8

81,17

Konsumsi Pangan Beragam Keluaran

: Terlaksananya gerakan diversifikasi pangan lokal

Hasil

: Meningkatnya kinerja P2KP sesuai Pola Pangan Harapan bersumberdaya lokal di Masyarakat

Lomba Cipta Menu B2SA Masukan : Jumlah Dana Tingkat Provinsi dan Nasional

Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk

Pengelolaan Peman faatan Pekarangan/ Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan

Keluaran

: Terlaksananya Pemahaman Pangan B2SA bagi Masyarakat

Hasil

: Terwujudnya Pemahaman Pangan B2SA bagi Masyarakat


: Terlaksananya Survey Konsumsi Pangan

Hasil

: Tersedianya Buku dan Data Survey


: 1. Jumlah bantuan yang disalurkan 2. Jumlah Lokakarya

Hasil

: Tingkat pencapaian pemahaman pemanfaatan lahan pekarangan

Kali

2

2

100,00

Orang

1.000

1.000

100,00

Rupiah

465.120.000

323.216.900

69,49

Kali

2

2

100,00

%

100

100

100,00

Rupiah

450.000.000

KK

6000

Buku

25

Rupiah

1.063.587.000

333.739.900

74,16

6.000,00

100,00

25

100,00

767.552.900

72,17

Kelompok

24

22

91,67

%

100

91,67

91,67

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


2

3

4

5

PROGRAM

1




2 Program Pengembangan Sistem Informasi


Rupiah

912.694.000

REALISASI

6


KET.

7

8

539.692.800

59,13

Keluaran


Kelompok

24

18

75,00

Hasil


Kelompok

24

18

75,00

213.401.500

71,13


: Terlaksananya Sertifikasi pangan segar

Hasil

: Berkurangnya pangan segar yang mengandung residu pestisida


Rupiah

300.000.000

pelaku usaha

10

10

100,00

Kab/Kota

12

12

100,00

Rupiah

560.958.000

440.200.000

78,47

Keluaran

: Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar

Provinsi Riau

12

12

100,00

Hasil

: Tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi

Provinsi Riau

12

12

100,00

Penyusunan Statistik Pangan Masukan : Jumlah Dana

Keluaran

: Jumlah Buku Statistik Ketahanan Pangan

Hasil

: Persenase terealisasinya Data Statistik Pangan yang mencakup Aspek ketersediaan Distribusi dan Konsumsi

Rp

150.000.000

94.725.700

63,15

Buku

1

1

100,00

%

100

100

100,00

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


2

3

4

5

PROGRAM

1




Rupiah

1.381.535.000

REALISASI

6


KET.

7

8

879.734.731

63,68

Keluaran

: Terlaksananya pameran agribisnis dan hasil produksi pangan lokal Cadangan Pangan Wilayah

Event

8

7

87,50

Hasil

: 1. Tergalinya potensi pangan lokal 2. Meningkatnya pendapatan pelaku usaha pangan lokal

Event

8

7

87,50

25.258.500

31,68


Rupiah

79.720.000

Keluaran

: Tim Pengelola Website dan Tenaga Ahli

Orang

9

9

100,00

Hasil

: Persentase penyebara data informasi ketahanan pangan secara elektronik bagi publik

%

100

100

100,00

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


2

3

4

5

PROGRAM

1

REALISASI

6


KET.

7

8

1

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2015 Instansi

: BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU Sasaran

Kegiatan Rencana

Uraian

1 1. Tercapainya Evektivitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan

Indikator

2 Jumlah Regulasi dan Kebijakan Ketahanan Pangan

Rencana Tingkat Capaian (Target) 3 1 Regulasi

Tingkat

Program Uraian

Indikator Kinerja

Ket

Satuan Capaian

4 Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

5 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan DKP


6 Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Telaksananya Rapat Pokja Ahli, Pokja Teknis dan Rakor Dewan Ketahanan Pangan

Jenis Rapat

3

Hasil

: Tersusunnya rumusan kebijakan pemantapan Ketahanan Pangan untuk Provinsi

Rumusan Kebijakan

1

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Telaksananya Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantaa (APN) dan Hari Pangan Sedunia (HPS)

Hasil

: Meningkatkan motivasi dan Kinerja Aparat/ Masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan

Koordinasi dan Masukan Sinkronisasi Perencana-an Pembangunan Ketahanan Pangan Keluaran


(Target) 8 700.000.000

7 Rupiah

: Jumlah Dana

Rupiah

394.270.000

Pemenang

15

Kab/Kota

12

Rupiah

292.700.000

: Rumusan Kesepatakan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

Rumusan

1

Hasil

: Sinkronisasi Program/Kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

Rumusan

1

Masukan

: Jumlah Dana

Rupiah

Keluaran

: jJumlah Laporan

Laporan

1

Hasil

: Tingkat Capaian Pelaksanaan Kegiatan BKP BKP Provinsi Riau di Provinsi dan Kab/Kota

Laporan Kegiatan

1 18

150.000.000

9

2

Sasaran

Kegiatan Rencana

Uraian

1

Indikator

2


Tingkat

Program Uraian

4

5




Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras)

Ket

Satuan Capaian

Pengembangan Data dan Informasi

2. Tercapainya Ketersediaan Pangan Utama

Indikator Kinerja

875.000 Ton Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan


6

7

Rp

(Target) 8

Masukan

: Jumlah Dana

150.000.000

Keluaran

: Jumlah Buku Statistik Ketahanan Pangan

Hasil

: Persenase terrealisasinya Data Statistik Pangan yang mencakup Aspek ketersediaan Distribusi dan Konsumsi

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terlaksananya pameran agribisnis dan hasil produksi pangan lokal Cadangan Pangan Wilayah

Event

8

Hasil

: 1. Tergalinya potensi pangan lokal 2. Meningkatnya pendapatan pelaku usaha pangan lokal

Event

8

Masukan

: Jumlah Dana

Rupiah

Keluaran

: Tim Pengelola Website dan Tenaga Ahli

Orang

9

Hasil

: Persentase penyebara data informasi ketahanan pangan secara elektronik bagi publik

%

100

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Tersusunnya Neraca Bahan Makanan, Prognosa Ketersediaan dan Prognosa HKBN

Dokumen

3

Hasil

: Neraca Bahan Makanan, Prognosa Ketersediaan Pangan Bulanan dan Prognosa Ketersediaan Menghadapi HBKN

Dokumen

3

Buku

1

%

100

Rupiah

Rupiah

1.381.535.000

79.720.000

170.325.100

9

3

Sasaran

Kegiatan Rencana

Uraian

1

3. Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat

Indikator

2



60%

Tingkat

Program Uraian

4

Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

5


Pemberdayaan Gapok tan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau

Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

100%

Ket

Satuan Capaian


4. Tercapainya Ketersedidiaan Informasi, Pasokan Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah

Indikator Kinerja


Penguatan Jaringan Distribusi dan ketersediaan Pangan

6

7

Rupiah

(Target) 8

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Cadangan pangan Pemerintah

Ton Beras

184,783

Hasil

: Tersedianya Cadangan Pangan sebagai Cadangan Pangan Wilayah menghadapi bencana alam dan sosial, gejolak harga dan darurat

Ton Beras

184,783

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Meningkatnya Volume Cadangan Pangan Masyarakat dalam bentuk gabah/beras di lumbung pangan desa

Lumbung Pangan

60

Hasil

: Lumbung Pangan Desa

Lumbung Pangan

60

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Berkembangnya Gapoktan menjadi Lembaga distribusi pangan pokok Provinsi Riau sebagai antisipasi terjadinya hambatan distribusi pangan pokok

Gapoktan

24

Hasil

: Distribusi Pangan Pokok di Provinsi Riau lancar, Petani penghasil Gabah/beras mendapat harga yang layak sehingga penghasilan petani meningkat

Gapoktan

24

Masukan

: Jumlah Dana

Rupiah

Keluaran

: Terbangunnya Jaringan Distribusi Ketersediaan Pangan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota

Provinsi

5

Hasil

: Tersedianya Pangan yang cukup bagi Masyarakat Provinsi Riau

Kab/Kota

12

Rupiah

Rupiah

1.799.575.000

416.062.800

500.000.000

209.359.900

9

4

Sasaran

Kegiatan Rencana

Uraian

1

Indikator

2


Tingkat

Program Uraian


60%

4

5




6. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat

Jumlah Skor Pola Pangan Harapan Jumlah Konsumsi Energi, Jumlah Konsumsi Pangan

85

Ket

Satuan Capaian

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

5. Tercapainya Penanganan Daerah Rawan Pangan

Indikator Kinerja

Peningkatan Ketahanan 2.150 Kkal/ Pangan Pertanian/ Kap/Hari Perkebunan 54 Gram/ Kap/Hari

Gerakan Penganeka ragaman Konsumsi Pangan Beragam

6

7

Rupiah

(Target) 8

Masukan

: Jumlah Dana

336.022.000

Keluaran

: Terbangunnya Jaringan Informasi Harga PanganPokok di Provinsi Riau

Hasil

: Terumuskannya Kebijakan Mengantisipasi Kenaikan Harga Pangan

Masukan

: Jumlah Dana

Rupiah

Keluaran

: Meningkatnya pengetahuan aparat dalam pengertian dan pembuatan Peta SKPG Kab/Kota

aparat desa

720

Hasil

: Pembuatan Laporan SKPG yang menggambarkan kerawanan bulanan dan tahunan Provinsi Riau

Kab/Kota

12

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Kelompok Tani

Kelompok

24

Hasil

: Meningkatnya aktifitas usaha pengelolaan pangan menuju kemiskinan pangan

Kelompok

24

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terlaksananya gerakan diversifikasi pangan lokal

Hasil

: Meningkatnya kinerja P2KP sesuai Pola Pangan Harapan bersumberdaya lokal di Masyarakat

Kab/Kota

12

Pasar tempat diambilnya data harga pangan Kab/Kota

12

Rupiah

Rupiah

484.660.000

1.594.827.000

478.469.000

Kali

2

Orang

1.000

9

5

Sasaran

Kegiatan Rencana

Uraian

1

Indikator

2


Tingkat

Program Uraian

4

5

Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk

Pengelolaan Peman faatan Pekarangan/ Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan



95%

Ket

Satuan Capaian


7. Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pangan

Indikator Kinerja


6

7

Rupiah

(Target) 8

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran


Kali

24

Hasil


Kali

24

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terlaksananya Survey Konsumsi Pangan

Hasil

: Tersedianya Buku dan Data Survey

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: 1. Jumlah bantuan yang disalurkan 2. Jumlah Lokakarya

Hasil

: Tingkat pencapaian pemahaman pemanfaatan lahan pekarangan

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran


Kelompok

24

Hasil


Kelompok

24

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terlaksananya Sertifikasi pangan segar

Hasil

: Berkurangnya pangan segar yang mengandung residu pestisida

Rupiah

465.120.000

450.000.000

KK

6000

Buku

25

Rupiah

1.063.587.000

Kelompok

24

%

100

Rupiah

Rupiah

912.694.000

300.000.000

pelaku usaha

10

Kab/Kota

12

9

6

Sasaran

Kegiatan Rencana

Uraian

1

Indikator

2


Tingkat

Program Uraian

Indikator Kinerja

Ket

Satuan Capaian

4

5


6

7

Rupiah

(Target) 8

Masukan

: Jumlah Dana

560.958.000

Keluaran

: Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar

Provinsi Riau

12

Hasil

: Tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi

Provinsi Riau

12

9

BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

Recommend Documents