Laporan Kinerja (LKj) Tahun (LKj) PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 1

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014

(LKj)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2015

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

1

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta cara pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada Renstra Tahun 2009 – 2014. Penilaian pencapaian kinerja pada laporan ini menitikberatkan pada capaian kinerja pembangunan ketahanan pangan yang tentunya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 ini dapat memberikan gambaran secara kongkrit mengenai kinerja pembangunan ketahanan pangan di Jawa Timur.

Surabaya,

Februari 2015

Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Ir. LENA WAHYU MARWATI, MMA. PembinaTk. I NIP. 19610214 198603 2 006


2


I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Upaya mewujudkan pemantapan ketahanan pangan merupakan tanggungjawab pemerintah dengan masyarakat sesuai amanat UU No. 18 tahun 2012 yang menyatakan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia

Tahun

1945.

Negara

berkewajiban

mewujudkan

ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia

sepanjang

waktu

dengan

memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakanpengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengamanan ketersediaan pangan yang cukup dalam hal : jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, aman, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sedangkan masyarakat mempunyai peran serta dalam penyelenggaraan produksi, perdagangan, distribusi dan cadangan pangan masyarakat, serta pencegahan maupun penanggulangan masalah pangan. Pemenuhan hak atas pangan dicerminkan pada definisi ketahanan pangan yaitu : “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta

tidak

bertentangan

dengan

masyarakat,

untuk dapat

hidup sehat,

berkelanjutan”.

agama,

Definisi ketahanan pangan

keyakinan,

aktif,

dan

dan

budaya

produktif

ini secara luas,

secara

diartikan

bahwa : (1) terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, yang diartikan dengan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi


3

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia, (2) terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran

biologis,

kimia,

dan

benda

lain

yang

dapat

mengganggu,

merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama, (3) terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, yang diartikan bahwa pangan harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air, (4) terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, yang diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Pembangunan ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur harus dipandang sebagai bagian tidak terlepaskan dari wawasan ketahanan pangan nasional. Jawa Timur sebagai wilayah yang surplus pangan telah menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan Pangan nasional. Oleh karena itu pemerintah Jawa Timur harus terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program–program yang benar-benar memperkokoh ketahanan pangan

sekaligus

mampu

meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan yang berdimensi pembangunan Jawa Timur secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif manakala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Programprogram dalam rangka pembangunan ketahanan pangan harus terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measureable) dan berkesinambungan (sustainability). Dengan demikian setiap pelaksanaan program-program pembangunan dalam rangka ketahanan pangan dapat diarahkan dengan benar, dapat dipantau perkembangannya dan selanjutnya dapat dievaluasi keberhasilannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009 – 2014 dengan agenda revitalisasi pertanian

yang

dijabarkan

melalui

program


prioritas

Peningkatan

4

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Ketahanan Pangan bertujuan memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga. 1.2. Landasan hukum Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di bidang Ketahanan Pangan, sesuai Perda nomor 10 Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008, yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 107 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada : -

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

-

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

-

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

-

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

-

Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2006

Tentang

Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; -

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

-

Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

-

Peraturan MENPAN Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama;

-

Peraturan

MENPAN

Nomor

19

Tahun

2009

tentang

Pedoman

Penyusunan Indikator Kinerja Utama; -

Peraturan MENPAN Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Organisasi;


5

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 -

Peraturan

MENPAN

Nomor

13

Tahun

2010

tentang

Petunjuk

2010

tentang

Pedoman

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; -

Peraturan

MENPAN

Nomor

29

Tahun

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. -

Permentan

No.

65/OT.140/12/2010

Tentang

Standar

Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 1.3.

Tujuan Tujuan disusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2013 adalah sebagai berikut. - Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja program/kegiatan dan sasaran; - Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; - Menilai keberhasilan organisasi; - Sebagai pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

1.4.

Gambaran Umum Badan Ketahanan Pangan Tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Badan

Ketahanan

Pangan

Provinsi

Jawa Timur merupakan

unsur

pelaksana otonomi daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di bidang Ketahanan Pangan, Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2008 pasal 20 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis daerah provinsi Jawa Timur, Badan

Ketahanan

Pangan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang peningkatan ketahanan pangan serta melaksanakan ketatausahaan Badan Ketahanan Pangan propinsi Jawa Timur.


6

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Sedangkan fungsi Badan Ketahanan Pangan propinsi Jawa Timur mempunyai fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal : 1.

Penyusunan

dan

perumusan

program

serta

rencana

kegiatan

kebijaksanaan teknis dalam bidang ketahanan pangan. 2.

Pengidentifikasian

ketersediaan

dan

konsumsi

pangan

serta

pemantauan pengelolaan cadangan pangan. 3.

Pemantauan, evaluasi dan pengelolaan distribusi pangan, terutama komoditas pangan strategis, serta merumuskan kebijakan lintas kabupaten/kota.

4.

Pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas pangan strategis.

5.

Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan.

6.

Pelaksanaan penyuluhan gerakan peningkatan mutu konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan.

7.

Pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan gizi serta norma dan standar harga pangan.

8.

Pelaksanaan tugas-tugas ketata usahaan. Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

tersebut,

menurut

Peraturan Gubernur No. 107 tahun 2008 diuraikan dalam 4 bidang, yakni : 1. Sekretariat,

mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan 2. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan, mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi

kegiatan ketersediaan dan cadangan pangan, dan mempunyai fungsi pelaksanaan : (a) penyusunan rencana teknis dibidang ketersediaan dan cadangan pangan, (b) identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan, (c) koordinasi pencegahaan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai

sebab,

(d)

koordinasi,

pengembangan


dan

pengaturan

7

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 cadangan

pangan

pemerintah

dan

masyarakat,

(e)

koordinasi,

pembinaan dan pengendalian cadangan pangan masyarakat. 3. Bidang

Distribusi

dan

Akses

Pangan,

mempunyai

tugas

merencanakan melaksanakan

dan menyiapkan bahan koordinasi

kegiatan

pangan

pengembangan

akses

dan

pengendalian

harga

pangan, mempunyai fungsi pelaksanaan : (a) penyusunan rencana teknis

dibidang

distribusi

pangan,

(b)

identifikasi

infrastruktur

distribusi pangan provinsi, (c) koordinasi pengembangan infrastruktur distribusi pangan provinsi, (d) koordinasi pemantauan dan kerjasama dengan

instansi

terkait

alam

distribusi

pangan,

(e)

koordinasi

pencegahan penurunan dan peningkatan akses pangan masyarakat, (f) koordinasi pengembangan informasi dan pengendalian harga pangan, (g) fasilitasi pengembangan jaringan pasar bahan pangan wilayah. 4. Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penganekaragaman dan konsumsi pangan, mempunyai fungsi pelaksanaan

:

(a)

penyusunan

rencana

teknis

dibidang

penganekaragaman dan konsumsi pangan, (b) koordinasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penganekaragaman dan konsumsi pangan, (c) penyusunan rencana pengembangan jenis pangan alternatif dan pangan lokal berdasarkan potensi wilayah, (d) pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang

berbasis

bahan

baku

lokal,

(e)

fasilitasi

terhadap

pengembangan usaha kelembagaan penganekaragaman pangan. 5. Bidang Kewaspadaan melaksanakan

dan

Pangan, mempunyai tugas merencanakan

menyiapkan

bahan

koordinasi

pengendalian

penanggulangan kerawanan dan keamanan pangan, mempunyai fungsi pelaksanaan : (a) penyusunan rencana teknis dibidang kewaspadaan pangan, (b) koordinasi pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan provinsi, (c) perumusan rencana pengkajian dan analisis,


8

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 pengembangan, pemantauan dan pemantapan keamanan pangan, (d) koordinasi pengembangan, pemantauan dan pengendalian keamanan pangan, (e) fsilitasi terhadap pengembangan usaha kelembagaan pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Badan Ketahanan Pangan. 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Tata Usaha b. Sub Bagian Penyusunan Progam c. Sub Bagian Keuangan. 3. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan, membawahi ; a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan b. Sub Bidang Cadangan Pangan. 4. Bidang Distribusi Pangan, membawahi : a. Sub Bidang Akses Pangan b. Sub Bidang Pengendalian Harga. 5. Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan, membawahi : a. Sub Bidang Penganekaragaman Pangan b. Sub Bidang Konsumsi Pangan 6. Bidang Kewaspadaan Pangan, membawahi : a. Sub Bidang Kerawanan Pangan b. Sub Bidang Keamanan Pangan 7. UPT Badan Kelompok Jabatan Fungsional. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 10 Tahun 2008 jumlah aparat yang menduduki jabatan pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebanyak 17 orang pejabat


9

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 struktural

dan 4 orang pejabat fungsional dengan struktur organisasi

sebagaiberikut : Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN TATA USAHA

BIDANG KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN

BIDANG DISTRIBUSI PANGAN

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PENGANEKARAGAMAN & KONSUMSI PANGAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG KEWASPADAAN PANGAN

SUB BIDANG KONSUMSI PANGAN SUB BIDANG KETERSEDIAANPANG AN

SUB BIDANG AKSES PANGAN

SUB BIDANG CADANGAN PANGAN

SUB BIDANG PENGENDALIAN HARGA

SUB BIDANG PENGANEKARAGAMAN PANGAN

SUB BIDANG KERAWANAN PANGAN

SUB BIDANG KEAMANANPANGAN

UPTB


10

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 c.Kekuatan sumberdaya. Kondisi Sumberdaya Manusia BKP Provinsi Jawa Timur. Badan

Ketahanan

Pangan

Provinsi

Jawa

Timur

memiliki

pegawai/personil PNS sebanyak 124 orang, terdiri dari :  Pegawai yang bertugas di Kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebanyak 108 orang. • Petugas Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan sebanyak 16 orang. Selain pegawai/personil PNS tersebut di atas juga dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap sebanyak 12 orang Berdasarkan

Golongan/Pangkat,pegawai

Badan

Ketahanan

Pangan

Provinsi Jawa Timur terdiri dari: - Pegawai golongan IV sebanyak 32 orang atau 26,3% dari jumlah keseluruhan pegawai; - Pegawai dengan golongan III sebanyak 65 orang atau 53,3% dari jumlah pegawai; - Pegawai golongan II sebanyak 23 orang (18,8%); - Pegawai golongan I sebanyak 2 orang (1,6%). Tabel 1.

Pegawai BKP Provinsi Golongan/Pangkat Golongan/Pangkat A B

Jawa

Timur

Berdasarkan

C

D

Jumlah

IV

21

9

1

1

32

III

14

11

9

33

67

II

7

11

-

5

23

I

1

-

-

1

2

Jumlah


124

11

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Berdasarkan Tingkat Pendidikan terakhir yang berhasil diselesaikan, pegawai

Badan

Ketahanan

Pangan

Provinsi

Jawa

Timur

lebih

didominasi (40,98%) oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S-1 (Sarjana), kemudian S-2 (27,87%), SLTA (27,05%), D-3 (1,64%) danSD (0,82%). Dari komposisi ini dapat dilihat bahwa pegawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang berpendidikan S-1 cukup banyak, hal ini dimungkinkan karena banyak pegawai yang berpendidikan D-3 dan SLTA yang telah meneruskan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. - Institusi Ketahanan Pangan di 38 Kabupaten/Kota dengan rincian : Badan 14 Institusi, Kantor 19 Institusi, lain-lain (subdin, bidang) 5 institusi. - Dewan Ketahanan Pangan sebagai penyusun kebijakan ketahanan pangan di Jawa Timur. - Kelompok lumbung yang diberdayakan sebanyak 1.133 Lumbung. - Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 1.413desa. - Lembaga

pembeli

gabah/pangan

lain424

lembaga,

Lembaga

Distribusi Pangan Masyarakat yang diberdayakan sebanyak 152 Gapoktan. - Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan di 38 kab./kota.


12

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 1.5. Sistematika Laporan. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (LAKIP)Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Ikhtisar Eksekutif. Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya. b. Bab I. Pendahuluan Bagian ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, tujuan, peran strategis, kekuatan sumber daya, tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis, kekuatan sumber daya serta sistematika laporan. c. Bab II. Rencana Strategis. Bagian

ini

menguraikan

tentang

Rencana

Strategis

dan

Penetapan/Perjanjian Kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. d. Bab III. Akuntabilitas Kinerja Bagian ini menguraikan tentang visi-misi, pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Keuangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. e. Bab IV. Penutup Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.


13


II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan tahun 2014, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mengacu pada Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014, dimana didalamnya terdapat visi, misi, moto, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan yang dilaksanakan 5 tahun yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. 2.1. V I S I ”Menuju masyarakat Jawa Timur Tahan Pangan”. Pengertian yang terkandung dalam Visi ini adalah : Sasaran pembangunan ketahanan pangan adalah masyarakat Jawa Timur, sehingga masyarakat jawa timur tahan pangan artinya mampu mengakses pangan setiap saat dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman. 2.2. M I S I Dalam rangka untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi Badan Ketahanan Pangan yaitu :

“Memantapkan

dan

mengembangkan

ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, serta mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan”. 2.3. M O T T O “Panganku Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Bekualitas”.


14

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 2.4. T U J U A N Sebagai implementasi atau penjabaran dari misi Badan Ketahanan Pangan ditetapkan tujuan yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu

tertentu

dalam

pembangunan

ketahanan

pangan

serta

menggambarkan arah strategi organisasi, perbaikan-perbaikan yang akan dicapai dalam tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk lebih fokus pada program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007

tentang

pedoman

umum

penetapan

Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : Tujuan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1)

Memantapkan

dan

mengembangkan

ketersediaan,

Distribusi

dan

Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal dan; 2)

Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas sesuai dengan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan maka disusun sasaran strategis sebagai berikut :


15

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 TUJUAN

1

:

Memantapkan

dan

mengembangkan

ketersediaan,

Distribusi dan Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal. dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah : a)

Meningkatnya

ketersediaan

pangan

berbasis

kemandirian

untuk

mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal 2.400 kilo kalori/hari, dan penyediaan protein per-kapita minimal 63 gram/hari dengan Indikator Kinerja Utama yaitu :(a) % Peningkatan ketersediaan pangan (beras) dengan target 7.650.394 ton, (b) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (Beras) 200 Ton. b)

Stabilisasi harga komoditas pangan pokok pada saat panen raya minimal sama/diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dengan Coefisien Variasi (CV) ≤ 10% dari HPP, dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : 1. Ratio Harga Pembelian Gabah Kering Panen (GKP) terhadap HPP. 2. Ratio Harga Pembelian Gabah Kering Giling (GKG) terhadap HPP.

c)

Meningkatnya kualitas konsumsi dan keamanan pangan masyarakat yang diindikasikan dengan peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai kondisi ideal sebesar 95 pada tahun 2015. Dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : 1. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Hasil Susenas. 2. % Sample pangan yang aman dikonsumsi.

TUJUAN 2 :Mengantisipasi dan Penangan daerah rawan pangan. dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah : a). Terimplementasikannya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk mengantipasi kerawanan pangan, dan b). Turunnya jumlah penduduk rawan pangan menimal 1% pertahun khususnya prevalensi penduduk sangat rawan pangan. Dalam mencapai sasaran tersebut, melalui strategi pengembangan Informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Meningkatkan skses ekonomi masyarakat terhadap pangan melalui peningkatan daya beli


16

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 masyarakat, dengan Indikator Kinerja Utama : % Penurunan penduduk rawan pangan. 2.5. PROGRAM/KEGIATAN Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut maka pada tahun 2014, Badan Ketahanan Pangan didukung melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur dilaksanakan program/kegiatan prioritas sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. 5. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. 7. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 8. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). 9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. 10. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. 11. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan 12. Program Peningkatan Perkebunan/Peternakan.

Penerapan

Teknologi

Pertanian/

2.6. PENETAPAN KINERJA/PERJANJIAN KINERJA Penetapan/Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian

Kinerja

merupakan

suatu

dokumen

pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan


17

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Untuk menjamin tercapaianya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Badan Ketahanan Pangan harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian

dirumuskan

sasaran

strategis.Sasaran

Strategis

Badan

Ketahanan Pangan Tahun 2014 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2009-2014. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur memuat 6 (enam) Sasaran strategis sebagai berikut : 1. Meningkatnya mempertahankan

produksi

pangan

ketersediaan

berbasis

energi

kemandirian

perkapita

untuk

minimal

2.400

Kilokalori/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 63 gram/hari (WNPG ke X Tahun 2012). 2. Tersedianya cadangan pangan pemerintah

untuk kondisi darurat

karena bencana alam dengan cadangan minimal 3 bulan

dan

berkembangnya cadangan pangan masyarakat. 3. Stabilnya harga komoditas pangan strategis yang ditandai perbedaan harga maksimum 10 persen antara musim panen dan non panen. 4. Meningkatnya konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.200 kkal/hari dan protein sebesar 57 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan. 5. Terimplementasikannya dengan baik Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

pada setiap kabupaten/kota pada tahun untuk mengantisipasi

kerawanan pangan dan keamanan pangan. 6. Turunnya jumlah penduduk rawan pangan

minimal

1,5 persen per

tahun khususnya prevalensi penduduk sangat rawan pangan.


18

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Penetapan Kinerja merupakan dokumen untuk mewujudkan Target Kinerja pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan sumberdaya yang ada pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada tabel dibawah ini. Tabel 2. Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. VISI MISI

Menuju masyarakat Jawa Timur Tahan Pangan. Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, serta mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA 1. Memantapkan dan 1. Meningkatnya - % Peningkatan 3% Mengembangkan Ketersediaan Ketersediaan Ketersediaan, Pangan. Pangan Pokok. Distribusi dan - Jumlah 7.650.394 Ton Konsumsi berbasis Ketersediaan sumberdayalokal Pangan. - Jumlah Cadangan 120 Ton Pangan Pemerintah Provinsi 2. Stabilisasi Harga Ratio Harga Pangan Pokok. Pembelian GKP & GKG terhadap HPP - Harga GKP - Harga GKG ≥ Rp. 3.300/Kg ≥ Rp. 4.150/Kg 3. Peningkatan - Meningkatnya Skor PPH Kualitas Konsumsi kualitas 82,2 & Keamanan konsumsi Pangan pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) - % Sample Pangan yang 75 % aman dikonsumsi 2.

Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan

Penanganan Daerah Rawan Pangan

% Penurunan penduduk rawan pangan


1,50%

19


III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan RPJMD 2009-2014, Pengukuran kinerja adalah dasar yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah

yaitu : (1). Meningkatnya ketersediaan pangan berbasis kemandirian untuk mempertahankan

ketersediaan

energi

perkapita

minimal

2.400

kilo

kalori/hari, dan penyediaan protein per kapita minimal 63 gram/hari, (2). Stabilnya harga komoditas pangan pokok berkisar antara 10%–25% dari harga normal, (3). Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan masyarakat per-kapita yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH)

mencapai

kondisi

ideal

sebesar

95

pada

Tahun

2015

dan

Meningkatnya kualitas keamanan pangan segar, (4). Penanganan daerah rawan pangan. Capaian

kinerja

masing-masing

sasaran

dan

indikator

dapat

diilustrasikan sebagaimana ditampilkan pada tabel pengukuran kinerja strategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2014 dibawah ini :


20

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Tabel 3. Pengukuran Kinerja Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014 Menuju masyarakat Jawa Timur Tahan Pangan. Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, serta mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALS CAPIAN KINERJA % 1.Memantapkan 1.Meningkatnya % Peningkatan % 3% 2.15% 71,67 dan Ketersediaan Ketersediaan Mengembangk Pangan. Pangan Pokok. an Jumlah Ton 7.650.39 7.354.5 96,13 Ketersediaan, Ketersediaan 4 46 Distribusi dan Pangan Konsumsi Jumlah Cadangan Ton 120 186,93 155,78 berbasis Pangan sumberdaya Pemerintah lokal Provinsi 2. Stabilisasi Stabilisasi Harga Harga Pangan Pangan Pokok Pokok. Pada saat Panen terhadap HPP - % Harga GKP - % Harga GKG % ≥ Rp. Rp. 113,22 % 3.300/Kg 3.736 109,04 ≥ Rp. Rp. 4.150/Kg 4.525 VISI MISI

3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi & Keamanan Pangan

2. Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan

Penanganan Daerah Rawan Pangan

- Meningkatnya kualitas konsumsi pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) - % Sample pangan yang dikonsumsi

Skor

%

% Penurunan Penduduk rawan pangan

%


82,0

81,6

99,51

75

87,13

116,17

1,50

1,62

108,00

21

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 3.2. EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program

atau

kegiatan

dengan

membandingkan

prosentase

capaian

Indikator Kinerja Utama pada tahun 2014 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang. Adapun hasil evaluasi kinerja dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

TUJUAN 1 SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA % Peningkatan Ketersediaan Pangan Pokok Jumlah Ketersediaan Pangan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah

Memantapkan dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi, berbasis sumberdaya lokal. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Target Capaian/Realisasi

Konsumsi

Pangan

2014

2010

2011

2012

2013

2014

3,00 %

3,42

(6,12)

15,44

7,4

2,15

Capaia n % 71,67

7.650.394 Ton

6.957.323

6.315.925

7.291.033

7.199.536

7.354.546)*

96,13

120 Ton

-

-

-

-

186,38

155.78


22

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 3.2.1. KETERSEDIAAN PANGAN Catatan : )* = Angka Ramalan II Keberhasilan sasaran strategis ketersediaan pangan ini diukur melalui indikator kinerja yaitu jumlah ketersediaan pangan (Beras) ARAM II sebesar 7.354.546 Ton dari sasaran/target 7.650.394 Ton dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebesar 186,38 Ton dari target 120 Ton di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Ketersedian pangan pokok Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 dapat terlihat pada tabel berikut : Tabel 4.Kondisi Ketersediaan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014. No.

1.

Komoditas/Pangan Ketersediaan Beras - Konsumsi

Jagung

Kedelai

Kacang Tanah

Kacang Hijau

2014*)

7.199.536

7.354.546

3.421.560

3.339.123

3.339.123

3.424.550

3.450.594

3.535.764

2.976.801

3.951.910

3.774.986

3.903.952

4.937.497

4.811.184

5.568.307

5.096.065

5.121.143

86.195

139.444

139.444

138.108

138.997

4.851.302

4.671.739

5.428.863

4.957.958

4.82.146

263.210

296.291

296.163

301.558

305.003

367.265

467.327

467.327

402.730

405.793

(104.055)

(171.036)

(171.163)

(101.172)

(100.790)

Ketersediaan

190.416

194.164

196.514

191.495

185.186

- Konsumsi

22.486

15.075

15.075

50.964

51.352

167.931

179.089

181.439

140.531

133.834

Ketersediaan

72.590

72.990

60.701

52.427

50.661

- Konsumsi

11.243

7.538

7.538

7.664

7.722

- Surplus

61.347

65.453

53.163

44.763

42.939

Ketersediaan - Konsumsi

Ketersediaan - Konsumsi

- Surplus

5.

2013

7.291.033

- Surplus

4.

2012

6.315.925

- Surplus

3.

2011

6.957.323

- Surplus

2.

2010


23

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 No.

6.

Komoditas/Pangan

Ubi Kayu

Ketersediaan - Konsumsi - Surplus

7.

Ubi Jalar


8.

Daging


9.

Telur


10.

Susu


11.

Ikan


12.

Gula


Jumlah Penduduk

2010

2011

2012

2013

2014*)

3.515.609

3.865.556

4.070.625

3.452.350

3.178.266

989.367

550.239

550.239

417.675

420.851

2.526.242

3.315.317

3.520.386

3.304.675

2.757.415

124.171

191.440

362.367

346.015

299.313

44.971

71.606

71.606

45.983

46.332

79.199

119.833

290.761

300.033

252.980

206.565

210.771

351.433

333.082

234.015

142.409

237.432

226.873

245.240

185.329

64.156

(26.661)

124.560

87.842

48.686

242.968

269.969

301.785

323.221

275.683

228.604

271.351

271.351

229.913

173.746

14.364

(1.382)

30.435

93.308

101.937

445.188

477.190

479.224

396.995

593.250

63.709

71.606

71.843

72.806

55.020

381.479

405.584

407.381

324.190

538.230

1.079.992

1.190.742

1.257.824

1.321.928

1.386.776

631.464

674.411

679.540 707.237

502.179

629.383

577.813

561.359

626.360

647.517

1.014.273

1.047.776

1.252.788

1.232.090

335.429

384.414

385.684

392.384

395.368

678.844

663.362

867.104

839.706

832.529

37.476.011

37.687.622

37.812.200

38.363.200

38.610.200

1.227.898

*) Angka Ramalan II Sumber : Data diolah BKP Jatim


24

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi

kebutuhan

penduduk

dari

segi

kuantitas

dan

kualitas

keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber yaitu : 1) produksi dalam negeri; 2) pemasokan pangan; 3) pengelolaan cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional (kab/kota, provinsi) dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan. Berdasarkan angka sasaran data produksi pangan Jawa Timur Tahun 2014 (Aram II), kita telah mengalami surplus beras sebesar4.403.553ton; jagung surplus 6.095.325 ton; daging surplus 146.448 ton; telur surplus 29.147 ton. Situasi ketersediaan total energi untuk dikonsumsi penduduk Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 3.589 kkal/kap/hr atau 149,54% dari Angka Kecukupan Energi (AKE) 2400 kkal/kap/hr (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2012). Ketersediaan energi tahun 2014 didominasi oleh pangan

nabati

96,91%

sedangkan

pangan

hewani

3,09%.

Apabila

dibandingkan dengan AKE tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 967 kkal/kap/hr (21,22%). Ketersediaan energi penduduk Jawa Timur tahun 2011–2014 dapat digambarkan sbb :


25

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Tabel 5. Ketersediaan Energi Penduduk Jawa Timur Tahun 2011 – 2014. No. 1 2

2011

Uraian

2012

Kkal/kap/hr

Proporsi Nabati Proporsi Hewani Total

%

Kkal/kap/hr

2014

2013 %

Kkal/kap/hr

%

Kkal/kap/hr

%

4.426,85

97,06

4,397,98

96,54

3.478,00

96,91

3.478,00

96,91

134,14

2,94

3,46

3,46

111,00

3,09

111,00

3,09

4.560,98

100

4.555,75

100

3.589,00

100

3.589,00

100

protein

untuk

di

konsumsi

Demikian

juga

total

ketersediaan

penduduk Jawa Timur sebesar 99,40 gram/kap/hari atau 157,78% dari Angka Kecukupan Protein (AKP) 63 gram/kap/hr (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2012). Ketersediaan protein tahun 2013 masih didominasi oleh pangan nabati 89,34% sedangkan pangan hewani 10,62%. Apabila dibandingkan dengan AKP tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 14,23 gr/kap/hr (12,52%). Ketersediaan protein penduduk Jawa Timur tahun 2011-2014 dapat disajikan pada tabel berikut : Tabel 6.

No. 1 2

Ketersediaan Protein Penduduk Jawa Timur Tahun 2011-2014.

Uraian Proporsi Nabati Proporsi Hewani Total

2011 Gr/kap/hr %

2012 Gr/kap/hr %

2013 Gr/kap/hr %

2014 Gr/kap/hr %

118,84

88,75

113,63

86,73

88,84

89,34

88,38

88,91

15,06

11.25

17,39

13,27

10,56

10,62

10,56

10,62

133,9

100

131,02

100

99,46

100

99,40

100

Dalam rangka untuk mendukung peningkatan ketersediaan pangan dan untuk mengantisipasi kondisi terjadinya daerah rawan pangan juga perlu adanya cadangan pangan disamping juga untuk memperkuat stabilisasi harga pangan pokok khususnya komoditi beras dan jagung. Dalam upaya untuk mendukung keberhasilan sasaran strategis ketersediaan pangan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :


26

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah

provinsi dan

pemerintah

kabupaten/kota yang mencakup

pangang tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan pemerintah khususnya beras dikelola oleh perum Bulog. Untuk cadangan pangan pemerintah daerah, termasuk cadangan pemerintah desa, diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Untuk cadangan pangan masyarakat meliputi rumah tangga, pedagang, dan industri pengolahan. Penyelenggaraan penguatan cadangan pangan pemerintah dapat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat mampu memberdayakan lumbung pangan yang mandiri. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketersediaan dan cadangan pangan dioperasionalkan melalui indikator penguatan cadangan pangan. Sesuai dengan pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 13 tahun 2014 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebanyak 200 ton beras dari alokasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur pada Badan Ketahanan Pangan. Tujuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi : a. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien serta untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah; b. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; c. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga.


27

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Sedangkan sasarannya adalah : Rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami : a. Kerawanan pangan pasca bencana alam dan atau keadaan darurat; b. Gejolak harga bahan pangan pokok (beras); c. Rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana; d. Rawan pangan kronis karena kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan, Target Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Tahun 2015 sebesar 120 Ton. Tahun 2014 Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Beras) sebesar ± 186,375 Ton dari Target 120 ton yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Timur melalui Badan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Bulog Divre V Jawa Timur. Disamping itu Stok Beras per Nopember 2014 pada BULOG DIVRE JATIM sebesar 465.064 Ton, sementara kebutuhan konsusmi beras perbulan sebesar ± 280.536 Ton sehingga cukup untuk kosumsi selama 2 bulan kedepan. Memahami pentingnya cadangan pangan, pemerintah mengatur hal tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pengembangan cadangan pangan pemerintah di daerah mengacu kepada Pasal 27

ayat (3) yang menyatakan bahwa cadangan pemerintah daerah

terdiri dari cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah provinsi. Sedangkan Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa penyaluran cadangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan atau menghadapi keadaan darurat. Pengembangan

cadangan

pangan

pemerintah

provinsi

juga

didasarkan kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Standar Pelayanan Minimal tersebut mengamanatkan


28

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 bahwa pemerintah provinsi harus memiliki cadangan pangan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras. Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 1.500.000.000,Harga beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Rp. 8.047,69 per kg af gudang Bulog (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 94/PMK-02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah), sehingga realisasi sebesar 186.375 kg x Rp. 8.047,69 = Rp. 1.499.888.224,2. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, adalah merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perlu dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui pengelolaan cadangan pangan

masyarakat.

Cadangan

pangan

masyarakat

ditujukan

untuk

meningkatkan akses pangan masyarakat baik di daerah rawan pangan maupun

di

daerah

sentra

produksi

pangan.

Pola

pengembangannya

diarahkan pada pengembangan kelembagaan yang tumbuh dimasyarakat seperti lumbung pangan. Pada saat ini kegiatan lumbung pangan masih terbatas pada pembelian dan simpan pinjam gabah dan berfungsi sosial, sehingga masih belum berorientasi ekonomi.


29

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Dengan demikian lembaga lumbung pangan diharapkan dapat mendukung pengembangan cadangan pangan masyarakat yang mampu mengelola cadangan pangan untuk menghadapi kemungkinan kesulitan pangan

selain

itu

diharapkan

pula

dapat

meningkatkan

pendapatan

kelompok lumbung pangan. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan menjelaskan, bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan, dimana peran masyarakat dapat berupa: (i) melaksanakan produksi, perdagangan, distribusi dan konsumsi pangan; (ii) menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat; dan (iii) melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Selain itu masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat yang dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu keberadaan cadangan pangan masyarakat di tingkat kelompok sangat diperlukan. Pengembangan lumbung pangan masyarakat diharapkan mengantisipasi

mampu

:

(i)

kekurangan

mendekatkan bahan

pangan

akses disaat

anggotanya

terutama

menghadapi

musim

paceklik, dan (ii) mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama dan penyakit, banjir, dan lain-lain.


30

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Tujuan Pengembangan Lumbung Pangan Desa adalah : 1. Untuk meningkatkan Cadangan

Pangan

keberdayaan

Masyarakat

dan

masyarakat dalam pengelolaan pengembangan

kelembagaan

lumbung pangan secara berkelanjutan. 2. Memfasilitasi

masyarakat

dalam pengembangan cadangan pangan

masyarakat. 3. Meningkatkan volume stock cadangan pangan masyarakat di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami rawan pangan. 4. Meningkatkan sumber pendapatan bagi keluarga petani melalui usaha cadangan pangan yang berbasis lumbung pangan. 5. Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan masyarakat. 6. Meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan. Sasaran pengembangan lumbung pangan desa adalah : kelompok Lumbung Pangan pada Tahap Pengembangan sebanyak 100 kelompok di 28 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu kelompok yang telah mendapatkan bantuan hibah pembangunan fisik lumbung pangan pada tahun 2013. Pelaksanaan kegiatan pengembangan Lumbung Pangan Desa pada tahun 2014 melalui dana APBD Provinsi bantuan modal untuk pengisian lumbung pangan Rp. 20.000.000,- sebanyak 100 lumbung yang tersebar di 28 Kab dan 1 Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.000.000.000,-.


31

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Sedangkan

dari

dana

APBN

sebanyak

5

kelompok

Tahap

Pengembangan dan 60 kelompok Tahap Kemandirian berupa bantuan modal untuk pengisian lumbung pangan Rp. 20.000.000,- dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,Lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk mengantisipasi masalah pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam skala lokal dan antisipasi keterlambatan pasokan pangan dari luar. Di Jawa Timur selama tahun 2010-2014 telah dikembangkan sebanyak 705 lumbung pangan

baik dari APBD

Provinsi maupun APBN. Kegiatan

pengembangan lumbung pangan meliputi pembangunan fisik lumbung, pengisian (penyimpanan), pendistribusian serta perdagangan bahan pangan pokok yang dikelola oleh kelompok lumbung. Tabel 7. Penerima Bantuan Hibah Pembangunan Fisik Lumbung Pangan Tahun 2011 – 2014. No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15

Kab./Nama Kelompok Kab. Jombang Kab. Madiun Kab. Ngawi Kab. Ponorogo Kab. Tulungagung Kab. Blitar Kab. Lamongan Kab. Bojonegoro Kab. Pasuruan Kab. Lumajang Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Sidoarjo Kab. Gresik Kab.

2011

2012

2013

Fisik lumbung 250.000.000

Pengisian

Fisik lumbung

100.000.000

-

250.000.000 250.000.000 250.000.000

100.000.000 100.000.000 100.000.000

100.000.000 100.000.000 100.000.000

40.000.000 40.000.000 40.000.000

250.000.000

100.000.000

100.000.000

40.000.000

250.000.000 250.000.000

100.000.000 100.000.000

100.000.000 100.000.000

40.000.000 40.000.000

250.000.000

100.000.000

250.000.000

100.000.000

250.000.000

100.000.000

50.000.000

20.000.000

250.000.000

100.000.000

100.000.000

40.000.000

250.000.000

100.000.000

150.000.000

60.000.000

250.000.000

100.000.000

100.000.000

40.000.000

6

-

-

150.000.000

60.000.000

10

-

-

250.000.000

100.000.000

8

-

-

200.000.000

80.000.000

Jumlah unit lumbung 5 9 9 9 9 9 9 15 7 9 11 9


2014

32


No . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 .

Kab./Nama Kelompok

Jumlah unit lumbung

2011 Fisik lumbung

2012

2013

2014

Pengisian

Fisik lumbung

Mojokerto Kab. Tuban

10

-

-

Kab. Nganjuk

10

-

-

8

-

-

10

-

-

10

-

-

Kab. Pacitan

8

-

-

Kab. Malang

10

-

-

10

-

-

8

-

-

8

-

-

8

-

-

8

-

-

8

-

-

8

-

-

2

-

-

3.000.000.0 00

1.200.000.00 0

Kab. Kediri Kab. Trenggalek Kab. Magetan

Kab. Probolinggo Kab. Banyuwangi Kab. Jember Kab. Bangkalan Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kota Batu Jumlah

262

250.000.000

100.000.000

250.000.000

100.000.000

200.000.000

80.000.000

250.000.000

100.000.000

250.000.000

100.000.000

200.000.000

80.000.000

250.000.000

100.000.000

250.000.000

80.000.000

200.000.000

80.000.000

200.000.000

80.000.000

200.000.000

80.000.000

200.000.000

80.000.000

200.000.000

80.000.000

200.000.000

80.000.000

50.000.000

20.000.000

5.000.000.0 00

2.000.000.00 0

Tabel 8. Penerima Bantuan Lumbung Pangan dari APBN No. 1 2

3

Jml unit lumbung Th. 2009 : 17 unit Th. 2010 : 50 unit 24 unit 14 unit 12 unit

Jml. Bantuan Pengisian 2010 2011 2012 340.000.000 340.000.000 480.000.000

118 unit th. 2011 48 unit 70 unit Total : 185 unit

480.000.000 280.000.000

960.000.000 340.000.000

820.000.000

1.720.000.0 00


2013

Ket. Diisi 2 kali

280.000.000

960.000.000 1.300.000.0 00 2.540.000.0 00

Diisi 2 kali Diisi 1 kali Belum diisi Diisi 1 kali Belum diisi

33


Tabel 9. Rekapitulasi Jumlah Lumbung Pangan Provinsi Jawa Timur. JUMLAH LUMBUNG PANGAN TAHUN 2009 )*

TAHUN 2010

TAH UN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TOTAL

Bangkalan

2

1

-

-

4

4

11

2

Banyuwangi

-

-

-

-

4

4

8

3

Batu Kota

-

-

-

-

1

1

2

4

Blitar

6

5

5

5

2

2

25

5

Bojonegoro

13

1

5

5

5

5

34

6

Bondowoso

16

-

5

5

3

3

32

7

Gresik

1

2

-

-

5

5

13

8

Jember

9

4

-

-

4

4

21

9

Jombang

3

3

5

5

-

-

16

10

Kediri

7

-

-

-

4

4

15

11

Lamongan

9

-

5

5

2

2

23

12

Lumajang

5

-

5

5

2

2

19

13

Madiun

5

3

5

5

2

2

22

14

Magetan

4

-

-

-

5

5

14

15

Malang

9

3

-

-

5

5

22

16

Mojokerto

7

-

-

-

4

4

15

17

Nganjuk

2

-

-

-

5

5

12

18

Ngawi

6

-

5

5

2

2

20

19

Pacitan

6

2

-

-

4

4

16

20

Pamekasan

-

-

-

-

4

4

8

21

Pasuruan

8

3

5

5

1

1

23

22

Ponorogo

7

-

5

5

2

2

21

23

Probolinggo

4

-

-

-

5

5

14

24

Sampang

2

2

-

-

4

4

12

NO

KABUPATEN/KOTA

1


34


25

Sidoarjo

3

-

-

-

3

3

9

26

Situbondo

7

-

5

5

2

2

21

27

Sumenep

4

-

-

-

4

4

12

28

Trenggalek

4

3

-

-

5

5

17

29

Tuban

-

-

-

-

5

5

10

30

Tulunganggung

7

5

5

5

2

2

26

156

37

60

60

100

100

513

Jumlah

Keterangan : )* = Jumlah Lumbung dari Tahun 2001-2009

Disamping

pengembangan

lumbung

pangan

dliaksanakan

juga

Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat usaha pada unit distribusi/ pemasaran/pengolahan dan unit pengelolaan

cadangan

pangan

khususnya

dalam

melakukan

kegiatan

pembelian-penjualan gabah/ beras/jagung dan/atau penyediaan cadangan pangan

bagi

anggota

gapoktan

disaat

menghadapi

paceklik

yang

dilaksanakan oleh gabungan kelompok tani (gapoktan). Selama tahun 2009 – 2013 telah dibangun 148 unit gudang dan dialokasikan dana untuk cadangan pangan sebesar Rp. 3.463.478.600,- Pada akhir Desember 2013, jumlah cadangan pangan yang berada di kelompok lumbung pangan dan Gapoktan pelaksana LDPM binaan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur ±sebesar 3.085,80 ton GKG.


35

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Tabel 10. Jumlah gapoktan penerima bantuan th. 2009 - 2014 NO

KABUPATEN

1

Malang

2

Situbondo

3

Mojokerto

4

Trenggalek

5

Ngawi

6

Banyuwangi

7

Lamongan

8

Ponorogo

9

Tulungagung

2009 3 2 2 2 3

10

Lumajang

11

Blitar

12

Bondowoso

13

Jombang

14

Pasuruan

15

Magetan

16

Gresik

17

Bangkalan

18

Madiun

19

Sidoarjo

20

Nganjuk

21

Bojonegoro

22

Kediri

4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 -

2010

2011

2012

3

1

1

1

1

2

-

1

1

1

1

1

2

2

3

1

1

3

2

2

3

1

1

3

1

1

1

1

2

1

1

2

2

2

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

3 -

-

2

-

-

2

1

1

2

1

-

2

-


2013 2014 JUMLAH 1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1 -

-

1

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

-

9 5 5 5 8 8 9 11 8 9 5 8 9 9 6 6 6 8 4 9 3 3

36

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 NO

KABUPATEN

23

Probolinggo

2009

2010

2011

-

-

-

Jumlah

34

54

2012

2013 2014 JUMLAH

1

24

29

-

-

7

6

1 154

Grafik 1. Perkembangan Jumlah Lumbung Pangan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014

140

127

120 92

100 80

60

100

100 97

APBD

60

APBN

60 40 20

37

29 3

0 2010

2011

2012

2013

2014

3. Pemantapan Ketersediaan Pangan di tingkat Rumah Tangga Permasalahan pangan mengalami perkembangan yang sangat cepat dan kompleks, perkembangan lingkungan yang global, seperti global climate change, meningkatnya harga minyak dunia, telah mendorong kompetisi penggunaan hasil petanian untuk pangan (food), bahan energy (fuel) dan pakan ternak (feed) yang semakin tajam, disamping itu terjadi pengabaian terhadap good agricultural practices dan sumber pangan local (biodiversitif) dikhawatirkan akan mengancam ketahanan pangan regional maupun nasoinal. Salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor dapat dilakukan dengan pengembangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu. Sumber karbohidrat non beras dan non terigu ini


37

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 mempunyai potensi dikembangkan, untuk mengurangi ketergantungan terhadap import dengan memanfaatkan umbi-umbian. Pengembangan

umbi-umbian

diyakini

dapat

memberikan

kontribusi dalam mengatasi beberapa masalah pokok seperti : a. Potensi sumberdya lahan produktif dan sumberdaya air semakin menurun b. Konsumsi beras terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk c. Import gandum terus meningkat, yang tentunya juga akan menguras devisa Negara. Untuk

mengatasi

hal

tersebut

tentunya

kita

harus

mengembangkan kembali bahan pangan sumber karbohidrat yang sudah lama dikenal oleh masyarakat kita utamanya umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan bahan pangan sumber karbihidrat (energi) sudah lama dikenal dan merupakan bahan pangan potensial disamping biji-bijian dan kacangkacangan sebagai sumber protein. Umbi-umbian sebagai makanan pokok lambat laun terus ditinggalkan oleh masyarakat dan bergeser menjadi makanan kudapan. Pergeseran ini disebabkan umbi-umbian dianggap sebagai makanan kelas II dan keberadaannya dirasa sulit ditemukan. Umbi-umbian yang keberadaannya masih mudah didapatkan di pasar adalah ubi kayu (ketela pohon) dan ubi jalar (ketela rambat). Kedua jenis umbi-umbian ini telah banyak dibudidayakan secara intensf dengan berbagai varietas. Bahkan varietas ubi kayu yang dikenal relatif tinggi HCN nya seperti ubi kayu mukibat/karet/gajah dan sekarang dibudidayakan lagi

dikarenakan

produktivitasnya

tinggi,

namun

demikian

sangat

disayangkan ubi kayu yang dihasilkan tidak dimanfaatkan sebagai bahan pangan

namun

dimanfaatkan

sebagai bahan

baku

industri

untuk

pembuatan bioetanol. Untuk mengurangi ketergantungan konsumsi bahan pangan pada beras dan untuk meningkatkan ketersediaan umbi-umbian sebagai substitusi sumber karbohidrat yang berasal dari beras, maka Badan


38

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Ketahanan

Pangan

Provinsi

Jawa

Timur

Tahun

2014,

melakukan

terobosan melalui “Pengembangan Ketersediaan Pangan Berbasis Umbiumbian Menuju Rumah Tangga Mandiri”. Pengembangan ketersediaan pangan berbasis umbi-umbian ini akan dikembangkan pada lahan-lahan tidak termanfaatkan disekitar rumah, pekarangan, dibawah tegakan pohon, lahan-lahan kritis maupun lahan-lahan milik desa. Apabila potensi sumberdaya lahan yang ada dikelola dengan baik dan

optimal

akan

memberikan

kontribusi

yang

positif

terhadap

penyediaan pangan sumber karbohidrat di setiap rumah tangga yang pada akhirnya akan memperbaiki gizi keluarga. Tujuan utama pengembangan ketersediaan pangan berbasis umbiumbian adalah : a.

Mengurangi ketergantungan konsumsi sumber karbohidrat pada satu jenis komoditas khususnya beras.

b. Meningkatkan keberagaman bahan pangan sumber karbohidrat c.

Meningkatkan kualitas gizi keluarga.

d.

Mengembangkan usaha perdagangan dan ekonomi kreatif desa. Tahun 2014 dilaksanakan pengembangan pemantapan ketersediaan

pangan

berbasis

umbi-umbian

di

87

desa

yang

tersebar

pada

38

kabupaten/kota. Adapun pokok kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :  Penyaluran Bantuan Hibah Saprodi (Bibit dan Pupuk) sebanyak 87 paket.  Sosialisasi Pengembangan KRPL 296 orang.  Pelatihan Manajemen 129 Orang.


39

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Tabel 11.

No.

Penerima Bantuan Hibah Tahun 2014 Pengembangan Ketersediaan Pangan Berbasis Umbi-umbian Kabupaten

Kecamatan

1

Pacitan

Tulakan

2

Ponorogo

Sooko

3

Magetan

Poncol

4

Ngawi

Jogorogo

5

Trenggalek

Suruh

6

Tulungagung

Kalidawir

7

Blitar

Wlingi

8

Madiun

Pilangkenceng

9

Kediri

Mojo

10

Nganjuk

Sawahan

11

Jombang

Kudu


Desa 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Ngumbul Wonosidi Bungur Ngadirojo Sooko Jurug Plangkrongan Cileng Sombo Jogorogo Brubuh Jaten Suruh Puru Wonokerto Kalidawir Sukorejo Karangtalun Tembalang Ngadirenggo Tegalsari Kenongrejo Kedungmaron Kedungrejo Jugo Tambibendo Pamongan Margopatut Sidorejo Bareng Tapen Sidokaton Kudubanjar

40

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 12

Bojonegoro

Trucuk

13

Tuban

Plumpang

14

Lamongan

Ngimbang

15

Gresik

Kebomas

16

Bangkalan

Bangkalan

17

Sampang

Torjun

18

Pamekasan

Palengaan

19

Sumenep

Batuan

20

Sidoarjo

Krian

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Pagerwesi Sumbangtimun Kanten Kedungsuko Plandirejo Sembungrejo Girik Munungrejo Purwokerto Kembangan Kedayang Daharejo Kramat Ujung Piring Sembilangan Torjun Dulang Pangogseyan Poto'an Laok Palengaan Laok Kacok Batuan Gelugur Torbang Sidomulyo Tempel Watugolong

4. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah kawasan pengembangan aneka komoditas tanaman pekarangan, ternak (kecil dan unggas), dan ikan secara terpadu sebagai cadangan pangan hidup keluarga. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan ibu-ibu Tim Penggerak PKK mulai tingkat provinsi sampai dengan Dasa Wisma.Instansi pemerintah lebih diarahkan pada tindakan motivasi, fasilitasi, stimulasi dan stabilisasi gerakan tersebut. Kawasan Rumah Pangan Lestari (Rumah Hijau Plus-Plus)akan


41

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 memanfaatkan lahan pekarangan, lahan-lahan milik desa, kanan kiri jalan desa dan fasilitas penunjang dengan pengembangan tanaman sumber karbohidrat, protein, vitamin dan tanaman cash crop (tanaman penghasil uang seperti: pisang, pepaya, belimbing, rosella, tanaman hias), ternak dan ikan yang hasilnya dapat dikonsumsi untuk menambah gizi keluarga dan menambah pendapatan keluarga. Tahun 2014 dilaksanakan pengembangan kawasan rumah pangan lestari di 122 desa yang tersebar pada 35 kabupaten/kota. Adapun pokok kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :  Bantuan Hibah Pengembangan KRPL sebanyak 122Desa.  Pelatihan Pendamping sebanyak 210 orang.  Pelatihan Manajemen Pengembangan KRPL 606 Orang.  Sosialisasi Pengembangan KRPL 606 orang. Tabel 12.

Perkembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur JUMLAH DESA 2012 2013 2014

No.

KABUPATEN

1

KOTA SURABAYA

3

3

-

6

2

GRESIK

3

3

3

9

3

SIDOARJO

3

3

3

9

4

MOJOKERTO

3

3

3

9

5

KOTA MOJOKERTO

3

3

-

6

6

JOMBANG

3

3

3

9

7

LAMONGAN

3

3

3

9

8

TUBAN

3

3

3

9

KEDIRI KOTA KEDIRI

3

3

6

12

9 10


Jumlah

42


3

3

9

11

NGANJUK

3

3

3

9

12

BLITAR

3

3

3

9

13

KOTA BLITAR

3

3

3

9

14

TULUNGAGUNG

3

3

3

9

15

TRENGGALEK

3

3

3

9

16

MALANG

3

3

6

12

17

KOTA MALANG

3

3

3

9

18

KOTA BATU

3

3

3

9

19

BOJONEGORO

3

3

3

9

20

MADIUN

3

3

7

13

21

KOTA MADIUN

3

3

-

6

22

MAGETAN

3

3

3

9

23

NGAWI

3

3

3

9

24

PONOROGO

3

No.

KABUPATEN

3 3 JUMLAH DESA 2012 2013 2014

9 Jumlah

25

PACITAN

3

3

4

10

26

PASURUAN

3

3

3

9

27

KOTA PASURUAN

3

3

3

9

28

3

3

3

9

29

PROBOLINGGO KOTA PROBOLINGGO

3

3

3

9

30

LUMAJANG

3

3

6

12

31

BONDOWOSO

3

3

3

9


43


32

SITUBONDO

3

3

3

9

33

JEMBER

3

3

6

12

34

BANYUWANGI

3

3

3

9

35

BANGKALAN

3

3

3

9

36

SAMPANG

3

3

3

9

37

PAMEKASAN

3

3

3

9

38

SUMENEP Jumlah

3 114

3 114

3 122

9 350

5. Pengembangan Desa Pariwisata, Mandiri Pangan dan Bio Energi Kegiatan Pengembangan Desa Pariwisata, Madiri Pangan dan Bio Energi dilaksanakan dalam rangka mendorong penguatan ekonomi ditingkat pedesaan sehingga masyarakat mampu meningkatkan kemandirian pangan. Kegiatan ini difokuskan pengembangan ketersediaan pangan berbasis kacangkacangan (non kedele) yang berlokasi diKab. Sumenep, Pamekasan, Kediri, Trenggalek, Probolinggo, Pacitan, Ponorogo, Tuban, Lamongan, Jombang, Bondowoso, Magetan. Kacang-kacangan merupakan bahan sumber protein yang utama, namun demikian dari sekian banyak jenis kacang-kacangan yang ada di bumi Nusantara

ini

hanya

beberapa

jenis

kacang-kacangan

yang

banyak

dikonsumsi oleh masyarakat diantaranya kacang kedelai, kacang hijau dan kacang tanah. Kedelai merupakan bahan pangan yang kaya akan protein, lemak serta beberapa bahan gizi penting lainnya. Olahan biji kedelai ini dapat dibuat menjadi, tahu, tempe, susu kedelai, tepung kedelai, makanan ringan dan macam-macam saos penyedap (kecap, taoco, terasi dll). Di Jawa Timur konsumsi kedelai cukup besar dibandingkan dengan produksi yang ada,


44

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 sehingga untuk memenuhi kebutuhan kosumsi kedelai tersebut Jawa Timur harus mengimpor kedelai dalam jumlah yang cukup besar. Kedelai akhir-akhir ini menjadi perbincangan seru dimana-mana, baik kalangan bawah hingga para pejabat pemerintah, hal ini dipicu oleh meningkatnya harga kedelai yang significant yang menyebabkan menurunnya ketersediaan tempe dan tahu yang drastis di pasaran. Hal ini tentunya berdampak pada sebagian besar masyarakat baik produsen, distributor maupun konsumen tahu dan tempe yang tersebar sekian luasnya di Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pada umumnya sebagian besar kebutuhan akan protein masih dipenuhi dari protein nabati pada tempe dan tahu. Tempe dan tahu merupakan makanan tradisional yang telah mendunia dan nyaris tidak pernah absen dari pasaran, karena telah menjadi konsumsi sebagian besar masyarakat Jawa Timur karena rasanya enak, penuh gizi, serta harganya yang relatif murah dan terjangkau. Untuk memenuhi kebutuhan kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu tersebut, selama ini sangat tergantung terhadap kedelai import, hal ini karena kedelai lokal dinilai masih kurang baik yang juga berpegaruh pada hasil akhir dari tempe dan itu sendiri. Lantas bagaimana caranya mengurangi ketergantungan terhadap kedele

import disaat kedelai

lokal

masih

dalam proses

berproduksi?

Jawabannya adalah “tempe dan tahu non kedelai”. Oleh karena itu Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur melakukan terobosan melalui “Pengembangan

Kemandirian

Pangan

Berbasis

Kacang-kacangan

(non

kedelai)”. Pengembangan Pengembangan Kemandirian Pangan Berbasis Kacangkacangan (non kedelai) ini akan dikembangkan pada lahan-lahan tidak termanfaatkan disekitar rumah, lahan pekarangan, dibawah tegakan pohon, lahan-lahan kritis maupun lahan-lahan milik desa.


45

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan difasilitasi hibah saprodi berupa benih kacang gude/tunggak/kapri, pupuk, obat-obatan, dan dilaksanakan sosialisasi, pelatihan pendamping, dan pelatihan manajemen. Kegiatan yang dilakukan pada Pengembangan Ketersediaan Kacangkacangan (non kedelai) sebagai bahan tempe adalah : 1. Pemberdayaan masyarakat melalui ibu-ibu Tim Peggerak PKK mulai tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai dengan Desa, untuk menggalakkan penanaman kacang-kacangan non kedelai. 2. Pemberian bantuan benih kacang-kacangan, sarana produksi (benih, pupuk dan obat-obatan). 3. Pelatihan

budidaya

tanaman

kacang-kacangan

non

kedelai

dan

pengolahan hasil kacang-kacangan. 4. Pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian. Tujuan utama pengembangan kemandirian pangan berbasis

kacang-

kacangan (non kedelai) adalah : a. Menurangi ketergantungan impor kedelaisebagai sumber protein nabati. b. Meningkatkan keberagaman bahan pangan sumber protein nabati c. Meningkatkan kualitas gizi keluarga d. Mengembangkan usaha perdagangan dan ekonomi kreatif desa. Tahun

2014 dilaksanakan

pengembangan

ketersediaan

pangan

berbasis kacang-kacangan di 13 desa. Adapun pokok kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :  Penyaluran Bantuan Hibah Saprodi sebanyak 13 Paket.  Sosialisasi Pengembangan ketersediaan pangan berbasis kacang-kacangan.  Pelatihan Manajemen.


46

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 3.2.2. DISTRIBUSI PANGAN TUJUAN 1 SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA Ratio Harga Pembelian Pangan Pokok Thd HPP - GKP Terhadap HPP - GKG Terhadap HPP

Memantapkan dan Mengembangkan Ketersediaan, Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal. Stabilisasi Harga Pangan Pokok Target Capaian (%) Reals 2014 2010 2011 2012 2013 2014

≥ Rp. 3.350,≥ Rp. 4.150,-

119,2 1 118,7 0

115,28

102,76

121,00

102,99

111,2 5 109,1 8

Distribusi,

Capaian %

3.736

113,22

4.525

109,04

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu Ratio harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG) terhadap Harga Pembelian Pemerintah, di mana dalam upaya

pencapaiannya

didukung

oleh

2(dua)

program

yaitu

Program

Peningkatan Ketahanan Pangan dan Progrm Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Distribusi pangan merupakan salah satu pilar terwujudnya ketahanan pangan. Harga pangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi pasokan, distribusi, dan keterjangkauan/akses pangan oleh masyarakat. Harga pangan yang stabil disepanjang waktu, terjangkau dan merata diseluruh wilayah, mengindikasikan kondisi pasokan pangan cukup aman dan distribusi lancar. Hasil pemantauan harga gabah ditingkat petani dan harga beras ditingkat penggilingan padi selama tahun 2014 sebagaimana dijelaskan pada tabel dan grafik di bawah ini.


47

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Tabel 13. Harga Pangan Tingkat Produsen Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Harga Tingkat Produsen (Rp.) No .

Komoditas

Sat

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOV

DES

1

GKP Tk. Petani

Rp/kg

4.060

4.015

3.775

3.575

3.580

3.645

3.625

3.745

3.975

4.120

4.310

4.458

2

GKG

Rp/kg

4.705

4.730

4.570

4.395

4.405

4.460

4.490

4.475

4.515

4.675

4.885

5.134

3

Beras Medium

Rp/kg

7.720

7.580

7.545

7.320

7.170

7.300

7.340

7.385

7.395

7.505

7.730

8.097

4

Beras Premium Jagung Tk. Petani Kedele Tk. Petani

Rp/kg

8.415

8.395

8.315

8.200

8.135

8.125

8.025

8.145

8.195

8.315

8.545

8.815

Rp/kg

3.045

2.915

3.050

3.090

3.210

3.315

3.280

3.150

3.070

3.010

3.065

3.095

Rp/kg

8.345

8.315

8.190

8.180

8.130

8.020

8.190

8.150

7.940

7.475

7.505

7.688

7

Bawang Merah

Rp/kg

13.58 0 13.89 5

14.11 5 10.09 0

10.67 5

8.780

9.865

Rp/kg

13.02 0 20.35 5

18.23 0

Cabe Merah

13.75 0 20.99 0

15.40 0

8

15.86 5 19.82 5

9.575

9.340

8.625

11.21 5

18.34 0

13.05 5 36.83 5

10.36 0 50.34 4

5 6

Sumber: Laporan SMS Panel Harga Pangan

Grafik 2. Perkembangan Rata-rata Harga Gabah ditingkat Produsen Tahun 2014

Perkembangan harga rata-rata GKP selama panen raya bulan FebruariMei 2014 relatif stabil, harga rata-rata Rp. 3.736,-/kg. Kenaikan harga terjadi dibulan-bulan pacekilk dan harga tertinggi terjadi pada Desember mencapai Rp. 4.458,- per kg GKP. Sedangkan harga terendah terjadi pada bulan April mencapai Rp. 3.575,- per kg GKP. Begitu pula dengan harga GKG, harga ratarata pada saat panen raya bulan Februari-Mei berkisar Rp. 4.525,-/kg, kenaikan harga terjadi pada saat paceklik dan harga turun terjadi dibulanbulan panen raya. Harga GKG tertinggi terjadi pada bulan Desember


48

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 mencapai Rp. 5.134,- per kg GKG dan terendah pada bulan April mencapai Rp. 4.395,- per kg GKG. Gabah Kering Panen (GKP) Tren harga GKP selama tahun 2014 hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya dimana harga gabah mengalami penurunan pada saat musim panen

raya

padi

(Maret – Mei) dan secara

berlahan

akan bergerak naik hingga akhir tahun. Perkembangan harga rata-rata GKP tingkat

petani

di

Jawa Timur selama tahun 2014 dapat ditunjukkan sebagaimana pada grafik berikut. Harga GKP tingkat petani di Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2014 cenderung cukup stabil dengan nilai koefisien variasi (CV) sebesar kurang dari 10% yaitu sebesar 7,56%. Sebagaimana pada Gambar 4, bahwa harga GKP tingkat petani Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren menurun sejak awal tahun 2014 dari bulan Januari hingga mencapai harga terendah yang terjadi pada bulan April 2014 sebesar Rp. 3.575,-/kg. Namun demikian harga terendah pada bulan April tersebut masih berada di atas Harga Pembelian Pemerintah HPP. Menjelang berakhirnya panen raya padi (bulan Mei 2014), harga rata-rata GKP di tingkat petani terlihat mulai sedikit mengalami kenaikan.Memasuki bulan Juni 2014, harga rata-rata GKP di tingkat petani Provinsi Jawa Timurterus bergerak naik secara signifikan setiap bulannya hingga mencapai harga rata-rata tertinggi untuk GKP sebesarRp 4.459,-/kg pada bulan Desember 2014, yang semakin jauh dari HPP GKP sebesar Rp 3.300,-/kg (Inpres nomor 3 tahun 2012).


49

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Harga GKP tingkat petani di Jawa Timur selama tahun 2014 berfluktuatif dan cukup stabil dengan selisih harga tertinggi dan harga terendah mencapai Rp. 884,-/kg. Perkembangan harga GKP di tingkat petani sepanjang tahun 2014 mencapai rata-rata sebesar Rp. 3.907,-/kg, naik sedikit dari rata-rata harga GKP di tahun 2013 yang sebesar Rp. 3.710,-/kg. Akan tetapi, harga tersebut tentunya masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan HPP GKP yang ditetapkan yaitu Rp. 3.300,-/kg (Inpres 3 Th. 2012). Gabah Kering Giling (GKG) Tidak banyak berbeda, tren harga GKG tingkat penggilingan Provinsi Jawa Timur juga memperlihatkan kondisi yang hampir sama dengan tren harga

GKP.

Sebagai

gambaran

jelasnya,

perkembangan rata-rata

harga

GKG

penggilingan

tingkat

di

Jawa

Timur sepanjang tahun 2014 dapat ditunjukkan seperti

grafik

pada

berikut. Grafik diatas menunjukkan bahwa di awal tahun 2014, harga rata-rata GKG mengalami penurunan hingga mencapai harga terendah pada bulan April 2014 (sebesar Rp. 4.395,-/kg) dikarenakan adanya panen raya padi di daerah-daerah sentra produksi padi di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya harga GKG terus bergerak naik hingga saat Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriyah di bulan Agustus 2014 yang mencapai Rp. 4.475,-/kg. Tren kenaikan harga GKG ini masih terus berlangsung dan mencapai puncaknya pada bulan Desember 2014 sebesar Rp. 5.135,-. Perkembangan harga GKG tingkat penggilingan di Jawa Timur tahun 2013 cukup berfluktuatif dan relatif cukup stabil (CV = 4,76%) dengan selisih harga tertinggi dan terendah sebesar Rp. 740,-. Harga rata-rata GKG tingkat penggilingan dalam periode bulan Januari sampai dengan Desember 2014


50

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 selalu berada di atas HPP yang ditetapkan sebesarRp. 4.150,-/kg (Inpres 3 Th. 2012) di penggilingan, bahkan untuk harga rata-rata terendah di bulan April 2014 masih sedikit berada diatas HPP. Untuk rata-rata harga GKG di penggilingan pada tahun 2014 mencapai Rp. 4.620,- atau mengalami kenaikan sebesar 2,23% dari rata-rata harga GKG di tahun 2013 sebesar Rp. 4.517,-. Harga Beras Perkembangan harga beras tingkat penggilingan di Provinsi Jawa Timur

sepanjang

tahun

2014

relatif

stabil

meskipun ada perubahan harga

setiap

bulannya

seperti ditunjukkan pada grafik berikut. Sebagaimana terlihat pada grafik diatas, harga rata-rata beras di tingkat penggilingan pada tahun 2014 cukup stabii akan tetapi relatif lebih stabil (CV = 3,36% untuk beras medium dan CV = 2,64% untuk beras premium) bila dibandingkan dengan harga rata-rata gabah. Sepanjang tahun 2014, harga rata-rata beras baik kualitas medium maupun premium selalu berada di atas HPP. Hal tersebut dapat diartikan harga yang ditawarkan pemerintah melalui Perum Bulog belum mampu menarik minat pengusaha perberasan/ penggilingan untuk menjual hasilnya ke Bulog dan lebih memilih pasar umum yang memberikan harga lebih tinggi. Memasuki puncak panen raya padi (bulan Mei - Juni 2014) harga ratarata beras tingkat penggilingan turun drastis seiring dengan harga gabah hingga mencapai kondisi harga terendah sepanjang tahun 2014, dimana harga rata-rata beras medium Rp. 7.170,-/kg dan harga rata-rata beras premium Rp. 8.025,-/kg. Hal ini dapat disebabkan karena saat puncak panen raya, stok gabah melimpah di gudang-gudang penggilingan padi sehingga


51

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 penggilingan mulai memproses gabahnya menjadi beras dan pasokan beras di pasaran umum sangat berlebih sehingga harga turun. Selepas panen raya padi (bulan Juli 2014), harga rata-rata beras di penggilingan mulai beranjak naik dan terus berlangsung hingga bulan Desember 2014 yang mencapai harga rata-rata tertinggi di sepanjang tahun 2014, yaitu sebesar Rp. 8.099,-/kg untuk beras medium dan Rp. 8.818,-/kg untuk beras premium. Kenaikan harga rata-rata beras di penggilingan setelah panen raya tidak terlepas dari kenaikan harga gabah di tingkat petani, disamping faktor menjelang hari raya Idul Fitri 1434 H. Hal seperti sudah menjadi hal yang umum ketika menjelang hari besar keagaamaan nasional, komoditas pangan mengalami peningkatan permintaan sehingga harga-harga beranjak naik. Harga beras di tingkat penggilingan dalam periode bulan Januari sampai dengan Desember 2013 mencapai rata-rata Rp. 7.507,-/kg untuk beras medium dan Rp. 8.302,-/kg untuk beras premium. Berikut disajikan tabel harga pangan strategis ditingkat produsen. No.

Komoditas

1 2 3 4 5 6 7 8

GKP Tk. Petani GKG Beras Medium Beras Premium Jagung Tk. Petani Kedele Tk. Petani Bawang Merah Cabe Merah

CV

Rerata

MAX

7,56 3.907 4.459 4,76 4.620 5.135 3,36 7.507 8.099 2,64 8.302 8.818 3,66 3.108 3.315 ,73 8.011 8.345 1,09 3.058 18.230 66,22 19.119 50.345

MIN 3.575 4.395 7.170 8.025 2.915 7.475 8.780 8.625

Selisih MAXMIN 884 740 929 793 400 870 9.450 41.720

Sumber: Laporan SMS Panel Harga Pangan ( diolah BKP Jatim) Berdasarkan data di atas, perkembangan harga komoditas pangan pada tingkat produsen selama tahun 2014 untuk

komoditas (GKP, GKG, beras,

jagung, dan kedele) terjadi kenaikan dan penurunan harga relatif kecil CV < 10%. Sedangkan pada 2 komoditas, yaitu cabe merah dan bawang merah. mengalami gejolak harga yang ditandai dengan CV > 10%, hal ini disebabkan pada beberapa daerah di Jawa Timur sentra produksi cabai dan bawang


52

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 merah kurang stabil, sedangkan permintaan cabai dan bawang merah cukup tinggi. Dalam rangka stabilisasi harga pangan Tahun 2014 dilaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut : 3.2.2.1.

Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya. a. Dana bergulir Fluktuasi harga antar musim dalam sistem agribisnis pangan

seringkali

tidak menguntungkan bagi

petani

selaku

produsen. Petani tidak dapat menikmati harga yang layak pada saat panen raya, karena harga jualnya turun akibat melimpahnya barang dipasaran. Sedangkan pada musim paceklik, petani ikut kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya karena kepemilikan lahan pertanian yang kecil (rata-rata kurang dari 0,25 Ha) serta terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan penyimpanan hasil produksinya. Melaluikegiatan Dagulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya ini, LPG diwajibkan melakukan pembelian gabah secara langsung dari petani/kelompok tani (Poktan)/gabungan kelompok tani (Gapoktan) dengan mengacu HPP sesuai Inpres nomor 3 Tahun 2012. Sedangkan diluar panen raya padi, LPG dapat memanfaatkan dana tersebut untuk membeli bahan pangan lain (jagung dan kedele) dengan harga yang layak bagi petani sehingga petani (produsen) dapat memperoleh pendapatan usaha taninya lebih banyak.

Alokasi Kredit Dagulir Dagulir

Pembelian

Gabah/Bahan

Pangan

Lainnya

merupakan salah satu kegiatan Provinsi Jawa Timur yang bersifat komplementer (saling melengkapi) dengan kegiatan lainnya, seperti Dagulir : Sistem Tunda Jual, Lumbung Pangan, Raskin dan


53

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Pemupukan Cadangan Pangan Daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001. Pada awal pelaksanaan kegiatan ini hanya untuk pembelian

komoditas

gabah/beras,

maka

sejak

tahun

2002

komoditasnya diperluas meliputigabah/beras, jagung dan kedele. Alokasi Dagulir Pembelian Gabah/Pangan lainnya pada tahun 2013 – 2014 sebesar Rp. 26,55 Milyar yang digulirkan kepada 98 LPG tersebar di 16 Kabupaten sentra produksi (Tulungagung, Lamongan, Ngawi, Jombang, Bangkalan, Lumajang, Ponorogo, Madiun, Magetan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Malang, Sidoarjo) Kinerja LPG Penyaluran Dagulir Tahun 2013 Pembelian Pada tahun 2013 telah digulirkan dana untuk kegiatan pembelian gabah/bahan pangan lainnya sebesar Rp. 13,25 Milyar yang dialokasikan kepada 49 LPG di 7 kabupaten (Tulungagung, Lamongan, Ngawi, Jombang, Bangkalan, Lumajang, Bojonegoro). Secara umum realisasi pembelian

gabah/beras/

jagung/kedele oleh LPG tahun 2013

posisi

sampai

dengan

bulan Desember 2014 dapat

Prosentase Pembelian LPG Tahun 2012 (%) 13.9 3.7 0.4 50.9 31.0

digambarkan sebagai berikut :

1. Dari total nilai pembelian ditahun 2013, dapat dirinci pembelian oleh LPGberupa:

GKP

GKG

Beras

25.842 ton GKP; 15.740 ton GKG; 7.067 ton beras; 1.867 ton jagung dan 205 ton kedele.

2. Dilihat dari kualitas gabah yang dibeli oleh LPG, menunjukkan bahwa pembelian didominasi dalam bentuk gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG). Kondisi ini memberikan indikasi bahwa pada dasarnya kegiatan ini sudah bersentuhan


54

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 langsung dengan petani/ Poktan/Gapoktan, yang biasanya menjual produksi usaha taninya dalam bentuk gabah, baik GKP ataupun GKG. Kinerja LPG Penyaluran Dagulir Tahun 2014 Pembelian Pada tahun 2014 telah digulirkan dana sebesar Rp. 13,3 Milyar

yang

dialokasikan

kepada

49

LPG

di

11 kabupaten

(Bangkalan, Lumajang, Madiun, Magetan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Malang, Sidoarjo). Penerima Dagulir

Pembelian

Gabah/Bahan

Pangan

Lain

tahun

2014

melakukan pembelian lebih kecil dibandingkan LPG penerima Dagulir tahun 2013. Pada tahun pertama pemanfaatan Dagulir telah melakukan pembelian sebesar Rp. 73.488.150.000,- (tujuh puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah)atau berputar 5,53 kali. Secara

umum

realisasi

pembelian

gabah/beras/

jagung/kedele oleh LPG tahun 2014 posisi sampai dengan bulan Desember 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Dari nilai pembelianoleh LPG dapat dirinci

sebagai berikut:

8.168 ton GKP; 2.727 ton GKG, 779 ton beras, 178,4 ton jagung dan 155 ton kedelai.

2. Pembelian terbesar yang dilakukan

LPG

masih

dalam bentuk gabah baik GKP (49%) maupun GKG (44%), Beras (5%), Jagung dan

Kedelai

masing

1%.

menunjukkan

masingHal

ini

semakin

banyak gabah petani yang terserap oleh LPG melalui kegiatan


55

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 ini, sehingga petani tidak merasa kesulitan dalam memasarkan hasil usaha taninya. b. Hibah/bansos pada masyarakat Untuk

mendukung

pelaksanaan

gapoktan

dalam

melakukan

usahanya pada tahun 2014 telah direalisasikan bantuan penguatan modal berupa gabah/beras

sebanyak 16 paket yang disalurkan

kepada 16 gapoktan yang tersebar di 13 Kabupaten sentra produksi.

No. 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Kabupaten/ Gapoktan Ngawi Ngudi Rahayu Nganjuk Sidoayem Magetan Sumber Mulyo Trenggalek Agri Raya Jombang Plandi Ploso genuk Lumajang Bejo Makmur Yoso Adil Tulungagung Guyub rukun Blitar Marsudi Tani Malang Margo Rukun Bondowoso Darussolah Pasuruan Sumber rejeki Lamongan Pangestu Ponorogo Bekare Makmur Sri Sedono

Desa

Alamat Kecamatan

Jml Paket

Kwadungan lor

Padas

1

Kerep

Loceret

1

Sumbersawit

Sidorejo

1

Sawahan

Watulimo

1

Plandi Ploso genuk

Jombang Perak

1 1

Denok Yosowilangun Lor

Lumajang Yosowilangun

1 1

Penggirsari

Ngantru

1

Bajang

Talun

1

Karang duren

Pakisaji

1

Jambesari

Jambesari

1

Siyar

Rembang

1

Kedungkumpul

Sarirejo

1

Bekare Ngadi

Bungkal Mojo

1 1


56

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Selain

itu,

telah

direalisasikan

bantuan

hibah

alat

berupa

timbangan duduk dan mesin jahit karung sebanyak 31 paket yang disalurkan kepada 31 gapoktan yang tersebar di 23 Kabupaten sentra produksi. No. 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

Kabupaten/ Gapoktan Bangkalan Al Wahidin Rukun Maju Banyuwangi Tri Sakti Tri Tunggal Blitar Mekarsari Bojonegoro Tani Rahayu Bondowoso Al-Barokah Gresik Dapet Jombang Daditunggal Pojok kulon Kediri Manunggal Abadi Tawang Jaya Lamongan Mitra Tani II Lumajang Mitra Bakti Madiun Mojopurno Magetan Sumberurip Malang Alamsari Mojokerto Tani Makmur Tani Mulyo Nganjuk Ibu Bumi

Desa

Alamat Kecamatan

Jml Paket

Manonggal Pacentan

Klampis Tanah Merah

1 1

Suko Maju Tambakrejo

Srono Muncar

1 1

Gadungan

Gandusari

1

Kepoh

Kepoh baru

1

Jebung lor

Tlogosari

1

Dapet

Balongpanggan g

1

Daditunggal Pojok kulon

Ploso Kesamben

1 1

Tanon

Papar

1

Ketawang

Pumrwosari

1

Kedungwaras

Modo

1

Kloposawit

Candipuro

1

Mojopurno

Wungu

1

Sugihrejo

Kawedanan

1

Pamotan

Dampit

1

Kuripansari Beloh

Pacet Trowulan

1 1

Candirejo

Loceret

1


57


No. 16 17 18 19 20 21 22 23

3.2.2.2.

Kabupaten/ Gapoktan Ngawi Baroto Pasuruan Sinar Tani Ponorogo Manunggal Ngudi Makmur Probolinggo Sidorukun Sidoarjo Sejahtera Sidomakmur Situbondo Sumbermakmur Trenggalek Jaya Mulya Sido Mekar Tulungagung Dadi Mulyo

Desa

Alamat Kecamatan

Jml Paket

Kuniran

Sine

1

Kebonwaris

Pandaan

1

Karanggebang Duri

Jetis Slahung

1 1

Alas tengah

Paiton

1

Gedungrowo Pilang

Prambon Wonoayu

1 1

Langkap

Besuki

1

Suruh Jati

Suruh Karangan

1 1

Sumberdadi

Sumbergempol

1

Pengembangan Sistim Tunda Jual Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam mengembangkan sistem tunda jual sesuai dengan kondisi wilayahnya, meningkatkan posisi tawar dan nilai jual hasil pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani. a. Dana Bergulir Penyempurnaan

Dana

Bergulir

terus

dilakukan

oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai Peraturan Gubernur nomor 21 Tahun 2006 yang diganti menjadi Peraturan Gubernur nomor 52 tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 kemudian mengalami revisi menjadi Peraturan Gubernur nomor 66 Tahun 2009 pada tanggal 4 Nopember 2009. Perubahan tersebut bertujuan untuk penyempurnaan Manajemen Keuangan Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan


58

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007. Pada Tahun 2012 mengalami revisi menjadi Peraturan Gubernur nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur. Penyaluran Dana Bantuan dana bergulir pengembangan kelompok tunda jual dilaksanakan mulai tahun 2004 – 2014. Dana penguatan modal kelembagaan kelompok sistem tunda jual pada tahun 2004 sampai dengan 2005 merupakan dana pinjaman lunak tanpa adanya jaminan yang pengelolaannya dibuat secara bergulir di kelompok, perguliran dana dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sehingga dalam waktu 1 (satu) tahun kelompok yang mendapatkan dana penguatan modal wajib mengembalikan dana tersebut ke rekening Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sesuai dengan penerapan Peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2006 tentang pengelolaan dana bergulir maka pelaksanaan kegiatan pengembangan kelembagaan kelompok sistem tunda jual melalui penguatan modal ini harus mengacu pada perda tersebut dan dikategorikan dalam kegiatan sosial dengan penyaluran dana secara channeling.

PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

adalah bank pelaksana yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai pinjaman

penyalur dana

(channeling) bergulir

dan

peserta

penerima

kegiatan

pengembalian

penguatan

modal

kelembagaan sistem tunda jual. Dalam pelaksanaan kegiatan penguatan modal kelembagaan kelompok tunda jual mulai tahun 2006 telah dikenakan jasa/bunga selama 1 (satu) tahun sebesar


59

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 3% dan disetor secara bruto ke Kasda sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alokasi dana tahun 2013 Pada tahun 2013, alokasi dana yang digulirkan ke kelompok pengembangan system tunda jual sebesar Rp. 3,75 Milyar yang dialokasikan kepada

Prosentase Pembelian (%)

75 kelompok di 13 kabupaten sentra

produksi

Blitar,

Bojonegoro,

Jombang,

Kediri,

Lamongan,

Lumajang,

Madiun,

Magetan,

Malang,

29 %

13%

8%

(Bangkalan,

9%

41%

Nganjuk, Ngawi, Ponorogo).

GKP

GKS

GKG

Pembelian. Berdasarkan laporan yang masuk realisasi pembelian gabah/beras/ jagung/kedele oleh kelompok tunda jual sampai dengan

Desember

2014

sebesar

Rp.

4.013.107.550,-

dapat

digambarkan sebagai berikut : 78,1 ton GKP; 399,7 ton GKG dan 76,9 ton beras dan 126,6 ton jagung . Penjualan Total

penjualan

gabah/

beras/jagung yang dilaksanakan oleh 75 kelompok tunda jual penerima dagulir tahun 2014 senilai

Rp.

Prosentase Penjualan (%) 8% 12% 11%

30%

3.839.785.400,-

dengan rincian penjualan : 63,3 ton GKP, 87,1 ton GKS, 303,6 ton GKG, 228,1 ton Beras dan

39%

GKP

GKS

GKG

88 ton Jagung.


60

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Penjualan terbesar yang dilaksanakan oleh kelompok dalam bentuk GKG sebesar 39%, ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut hanya melakukan proses pengeringan dan penyimpanan belum melakukan proses selanjutnya yaitu mengolah dalam bentuk beras dan melakukan pengepakan. Hal ini karena terbatasnya sarana dan prasarana yang di miliki kelompok. b. Bantuan hibah/bansos kepada masyarakat. Untuk

mendukung

pelaksanaan

gapoktan

dalam

melakukan

usahanya pada tahun 2014 telah direalisasikan bantuan hibah berupa gabah/beras kepada gapoktan 4 paket yang disalurkan kepada 4 gapoktan yaitu : -

Gapoktan Sri Rejeki, Ds. Sidorejo, Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi.

-

Gapoktan Wringin Tani, Ds. Wringin Anom, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo. - Gapoktan

Karya

Tani,

Ds.

Jolotundo,

Kec.

Jetis,

Kab.

Mojokerto.Gapoktan Wahas, Ds. Wahas, Kec. Balongpanggang, Kab. Gresik. 3.2.2.3. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan. Dalam rangka perlindungan

dan

pemberdayaan

petani,

kelompok tani dan atau gabungan kelompok tani terhadap jatuhnya harga

gabah/beras

dan

jagung

pada

saat

panen

raya

dan

aksesibilitas pangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dana APBN telah melaksanakan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Melalui fasilitas penguatan modal usaha, diharapkan gapoktan bersama-sama dengan anggotanya mampu secara swadaya melakukan aktivitas berupa : membangun sarana untuk penyimpanan, mengembangkan usaha dibidang pemasaran

pangan

dan

menyediakan

pangan

minimal

bagi

kebutuhan anggotanya.


61

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Tujuan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat : a. Memberdayakan gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi/pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengelola

cadangan

mengembangkan

pangan

sarana

antara

lain

penyimpanan

dalam

(gudang)

hal

:

a)

sendiri;

b)

menyediakan cadangan pangan pokok minimal bagi anggotanya pada saat musim paceklik; c) menjaga stabilisasi harga jual gabah/beras dan jagung pada saat panen raya melalui kegiatan pembelian dan penjualan. b. Mengembangkan usaha ekonomi diwilayah melalui peningkatan usaha pembelian gabah/beras dan jagung. c. Meningkatkan

nilai

tambah

produk

melalui

kegiatan

penyimpanan, pengolahan, dan pengemasan. d. Memperluas jejaring kerjasama distribusi/pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha baik di dalam maupun di luar wilayahnya. Sasaran Penguatan LDPM tahun 2014 adalah Gapoktan yang sudah ada atau eksis, bukan bentukan baru dan memenuhi kriterian sebagai berikut : a. Berlokasi di daerah sentra produksi padi bagi gapoktan tahap penumbuhan

2014,

sementara

itu

bagi

gapoktan

tahap

pengembangan masih dimungkinkan daerah sentra produksi jagung. b. Memiliki unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengelola cadangan pangan dan c. Memiliki

lahan

sendiri

untuk

dapat

dibangun

sarana

penyimpanan (gudang). Alokasi dana Pada tahun 2014, Provinsi Jawa Timur mendapat tambahan alokasi dana senilai Rp. 3,6 Milyar untuk 42 Gapoktan dengan


62

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 rincian : 29 Gapoktan tahap pengembangan tahun 2012, 7 Gapoktan tahap pengembangan tahun 2013 dan 6 Gapoktan tahap penumbuhan. Realisasi sampai dengan Desember 2014 hanya mencapai Rp. 3 Milyar, hal ini disebabkan 8 gapoktan tahap pengembangan tahun 2012 tidak terealisasi karena 1 gapoktan tidak memenuhi persyaratan administrasi sedangkan 7 gapoktan tidak diusulkan oleh kabupaten. Alokasi Dana dan Bansos Penguatan-LDPM di Unit Usaha Gapoktan Tahun 2012 - 2014 sebesar Rp. 8,4 Milyar dengan rincian : -

Tahap

pengembangan

tahun

2012

untuk

29

gapoktan

sebesarRp. 5.925.000.000,- (dana th. 2012 Rp. 4.350.000.000,tambahan th. 2014 Rp. 1.575.000.000). -

Tahap pengembangan tahun 2013 untuk 7 gapoktan sebesarRp. 1.575.000.000,- (dana th. 2013 Rp. 1.050.000.000,- tambahan tahun 2014 Rp. 525.000.000,-).

No

1

Kabupaten 2012 Banyuwangi

2

Jombang

3 4

Tulungagung Malang

5

Situbondo

6 7 8 9

Mojokerto Trenggalek Lamongan Ponorogo

Jumlah bansos Penumbuhan Pengembangan 2014 Tri Sakti 150.000 Tri Tunggal 150.000 75.000 Daditunggal 150.000 Pojokkulon 150.000 75.000 Dadi Mulyo 150.000 75.000 Alam Sari 150.000 75.000 Sumber 150.000 75.000 Makmur Tani Mulyo 150.000 Sido Mekar 150.000 75.000 Mitra Tani 2 150.000 75.000 Manunggal 150.000 Gapoktan


Jumlah 150.000 225.000 150.000 225.000 225.000 225.000 225.000 150.000 225.000 225.000 150.000

63


10 11 12 13 14 15

Lumajang Blitar Bondowoso Magetan Gresik Bangkalan

16

Madiun

17

Sidoarjo

18 19 20 21

Ngawi Pasuruan Nganjuk Bojonegoro

22

Kediri

23

Probolinggo Jumlah

1 2

2013 Bondowoso Kediri

3

Nganjuk

4

Situbondo

5

Blitar

6

Malang

7

Trenggalek Jumlah 2014

Ngudi Makmur Mitra Bhakti Mekarsari Al Barokah Sumber Urip Dapet Rukun Maju Al-Wahidin Mojopurno Sido Makmur Sejahtera Baroto Sinar Tani Ibu Bumi Tani Rahayu Manunggal Abadi Tawang Jaya Sido Rukun

Mitra Tani Gemat Karya Makmur Pecinan Jaya Mawar Bersemi Karya Mandiri Sejahtera Tani Makmur

150.000

75.000

225.000

150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

75.000 75.000 75.000 75.000 -

225.000 225.000 225.000 225.000 150.000 150.000

150.000 150.000

75.000 -

225.000 150.000

150.000

75.000

225.000

150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

75.000 75.000 75.000 75.000

150.000 225.000 225.000 225.000 225.000

150.000

75.000

225.000

150.000 150.000 4.350.000

75.000 225.000 75.000 225.000 1.575.000 5.925.000

150.000 150.000

2014 75.000 75.000

225.000 225.000

150.000

75.000

225.000

150.000

75.000

225.000

150.000

75.000

225.000

150.000

75.000

225.000

150.000

75.000

225.000

1.050.000


525.000 1.575.000

64


Gresik

2

Nganjuk

3

Lumajang

4

Bondowoso

5 6

Ponorogo Madiun Jumlah -

Kertosono Tani Subur Makmur Gonorejo Tani Makmur Mulya Tani Kali Gunting

150.000

-

150.000

-

150.000

-

150.000

-

150.000 150.000 900.000

-

150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 900.000

Tahap penumbuhan tahun 2014 untuk 6 gapoktan sebesarRp. 900.000.000,-.

a. Perkembangan pelaksanaan penguatanLDPM Tahun 2012. 1. Pencairan dan penggunaan dana Bansos. Berdasarkan SK Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur nomor : 36/209.03/2012, tanggal 26 Maret 2012 menetapkan 29 Gapoktan Tahap Penumbuhan tahun 2012 sebagai penerima Bansos Penguatan-LDPM senilai Rp. 4.350.000.000,-. Tahun 2013 merupakan tahun kedua bagi Gapoktan PenguatanLDPM tahun penumbuhan 2012, yang berarti akan memasuki Tahap Pengembangan dan mendapatkan tambahan dana Bansos sebesar Rp. 75 juta. Akan tetapi, karena adanya kebijakan penghematan anggaran dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian PertanianRI

maka

dana

tambahan

Bansos

tersebut

ditunda

penyalurannya. Dana tambahan Bansos ke rekening Gapoktan Tahap

Pengembangan

baru

disalurkan

di

tahun

2014

yang

rencananya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.175.000.000,-, sehingga

total

dana

yang

disalurkan

ke

Gapoktan

tahap

penumbuhan tahun 2012 menjadi Rp. 6.525.000.000,-. Sampai dengan bulan Desember 2014 dari 29 Gapoktan terealisasi 21 Gapoktan, sedangkan sisanya 8 gapoktan tidak direalisasikan


65

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 karena 1 gapoktan tidak memenuhi syarat administrasi dan 7 gapoktan tidak diusulkan oleh kabupaten. Alokasi

dana

Bansos

Penguatan-LDPM

Tahap

Pengembangan tahun 2012 sebesar Rp. 4.300.000.000,- sesuai Rencana Usaha Gapoktan (RUG) penggunaanya dapat dirinci sebagai berikut :

No

Kabupaten

Gapoktan

Rencana Usaha Gapoktan Gudang

Distribusi

Cadangan

2012 1

2014 Tri Sakti

33.652

100.000

16.348

-

Tri Tunggal

33.652

100.000

16.348

75.000

Daditunggal

40.000

90.000

20.000

-

Pojokkulon

40.000

90.000

20.000

75.000

3

Tulungagung Dadi Mulyo

40.000

95.000

15.000

75.000

4

Malang

Alam Sari

35.000

95.000

20.000

75.000

5

Situbondo

Sumber Makmur

Mojokerto

Tani Mulyo

100.000 95.000

10.000 20.000

75.000

6

40.000 35.000

7

Trenggalek

Sido Mekar

40.000

89.475

20.525

75.000

8

Lamongan

Mitra Tani 2

40.000

100.000

10.000

75.000

9

Ponorogo

Manunggal

40.000

100.000

10.000

-

Ngudi Makmur

40.000

100.000

10.000

75.000

10 Lumajang

Mitra Bhakti

30.000

100.000

20.000

75.000

11 Blitar

Mekarsari

39.928

100.000

10.072

75.000

12 Bondowoso

Al Barokah

40.000

90.000

20.000

75.000

13 Magetan

Sumber Urip

40.000

100.000

10.000

75.000

14 Gresik

Dapet

50.000

80.000

20.000

-

15 Bangkalan

Rukun Maju

40.000

70.000

40.000

-

Al-Wahidin

40.000

70.000

40.000

75.000

16 Madiun

Mojopurno

40.000

100.000

10.000

-

17 Sidoarjo

Sido Makmur

30.000

100.000

20.000

75.000

Sejahtera

30.000

95.000

25.000

-

18 Ngawi

Baroto

40.000

100.950

9.050

75.000

19 Pasuruan

Sinar Tani

40.000

100.000

10.000

75.000

20 Nganjuk

Ibu Bumi

40.000

95.000

15.000

75.000

2

Banyuwangi

Pengembangan

Jombang


-

66

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 21 Bojonegoro

Tani Rahayu

40.000

100.000

10.000

75.000

22 Kediri

Manunggal Abadi

40.000

96.000

14.000

75.000

Tawang Jaya

40.000

95.000

15.000

75.000

Sido Rukun

40.000

95.000

15.000

75.000

491.343

1.575.000

23 Probolinggo Jumlah

1.117.232



2.741.425

Sebesar Rp. 1.117.232.000,- atau 25,98% dari alokasi dana Bansos digunakan untuk pembangunan/renovasi 29 gudang sarana penyimpanan (gudang) Gapoktan;



Sebesar Rp. 2.741.425.000,- atau 63,75% untuk distribusi/ pengolahan;



Sebesar Rp. 491.343.000,- atau 11,43% untuk unit usaha cadangan pangan.

Untuk

pencairan

tahap

pengembangan

tahun

2014

sebesar

Rp. 75.000.000,- kepada 21 gapoktan senilai Rp. 1.575.000.000,-, digunakan usaha distribusi/pengolahan pangan. Tabel 4 : Rencana Usaha Gapoktan (RUG) dan tambahan modal Gapoktan Tahun 2012 2. Akumulasi pembelian hingga posisi bulan Desember 2014. Pembelian gabah/beras/jagung yang sudah dilakukan oleh unit

usaha

distribusi/pengolahan

pangan

Gapoktan

Tahap

Pengembangan sampai dengan bulan September 2014 sekitar 4,64 putaran dari modal awal di unit ini. Nilai total pembelian yang sudah dilakukan

mencapai Rp. 12.725.414.000,- dimana sejumlah nilai

tersebut digunakan untuk melakukan pembelian dengan rincian sebagai berikut: 

GKP

:



GKG

:

151,4

ton

senilai Rp.

659.662.000,-



Beras

:

107,0

ton

senilai Rp.

778.129.000,-



Jagung :

380,8

ton

senilai Rp. 1.137.255.000,-

Jumlah

2.514,6 ton

senilai Rp. 10.150.398.000,-

Rp.12.725.414.000,-


67

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar disamping, prosentase pembelian terbesar Gapoktan JUMLAH PEMBELIAN OLEH GAPOKTAN TAHAP PENGEMBANGAN TH. 2012

Tahap Pengembangan tahun 2012 ini

didominasi dalam

bentuk GKP sebesar 80% dari total

pembelian

12% 3% 5%

yang

GKP GKG

dilakukan

oleh

Gapoktan.

Beras Jagung

Pembelian dalam bentuk GKP yang

cukup

menunjukkan

besar bahwa

80%

ini Gapoktan

Tahap

Pengembangan

dalam

melakukan pembelian banyak menyerap gabah milik anggota, yang biasanya dijual dalam bentuk kering panen. Pembelian dalam bentuk kering giling dan beras dilakukan pada saat gabah kering panen sudah habis. Sementara itu, pembelian dalam bentuk GKG oleh Gapoktan Tahap Pengembangan hanya sebesar 5%, beras 3%, dan jagung sebesar 13% dari total pembelian oleh di unit usaha distribusi/pengolahan pangan. 3. Akumulasi dan pemanfaatan cadangan pangan. Pengadaan yang sudah dilakukan oleh unit usaha cadangan pangan Gapoktan Tahap Pengembangan sampai dengan bulan Desember 2014 terbilang sangat kecil, karena ada beberapa Gapoktan yang masih belum memanfaatkan dana di unit usaha cadangan pangan untuk pengadaan cadangan pangan. Jumlah pembelian dalam pengembangan cadangan pangan adalah : - Gabah sebesar 129,15 ton senilai - Beras sebesar 4,43 ton senilai - Jumlah

Rp. 533.781.000,Rp. 31.218.000,-

Rp. 564.999.000,-

Dari total pembelian tersebut disalurkan kembali kepada anggota kelompok dan dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi dalam menghadapi musim paceklik, total penyaluran pada tahun


68

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 2014 berupa gabah sebesar 35,01 ton dan beras sebesar 2,64 ton. Apabila dilihat dari pembelian, total penyaluran gabah/beras sangat kecil hanya 27,82% hal ini menunjukkan bahwa anggota gapoktan kurang

memanfaatkan

cadangan

pangan

dalam

menghadapi

musim paceklik.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Gapoktan Manunggal di Desa Karang Gebang, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo

Penyaluran pada tahun 2014 berupa gabah sebesar 35,01 ton dan

beras

sebesar

2,64

ton

telah

dikembalikan

lagi

oleh

masyarakat/kelompok, jumlah pengembalian berupa gabah sebesar 19,63 ton dan beras 2,20 ton yang akan digunakan sebagai cadangan pangan. Sedangkan sisa stok yang tersisa pada gudang cadangan pangan Penguatan – LDPM berupa gabah sebesar 87,26 ton dan beras 2,75 ton. Sisa stok yang dimiliki unit usaha cadangan pangan tersebut disimpan sebagai upaya untuk mengantisipasi apabila ditemui indikasi kekurangan pangan di wilayahnya. 4. Perkembangan Modal Usaha Sampai dengan bulan Desember 2014 perkembangan modal usaha gapoktan mencapai sebesar Rp. 3.628.379.000,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 295.611.000,- (12,24%) dari modal awal sebesar

Rp. 3.232.768.000,-, melihat perkembangan modal kinerja

Penguatan – LDPM maka perlu lebih ditingkatkan sarana dan prasarana gapoktan sehingga mencapai hasil yang lebih baik dalam melakukan usaha taninya pada saat penanganan pasca panen. Sedangkan tambahan modal sebesar Rp. 1.575.000.000,- untuk 21


69

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 gapoktan

tahap

pengembangan

tahun

2012

belum

diketahui

perkembangannya karena pencairan dana dilaksanakan pada bulan September – November 2014, dimana pada bulan tersebut bukan merupakan musim panen padi sehingga tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh gapoktan terhadap tambahan dana tersebut. b. Perkembangan 2013.

pelaksanaan

Penguatan

LDPM

Tahun

a. Pencairan dan penggunaan dana Bansos. Alokasi dana Bansos Penguatan-LDPM Tahap Pengembangan tahun 2013 sebesar Rp. 1.050.000.000,- sesuai Rencana Usaha Gapoktan (RUG) penggunaanya dapat dirinci sebagai berikut : 

Sebesar Rp. 275.000.000,- atau 26,19% dari alokasi dana Bansos digunakan

untuk

pembangunan/renovasi

gudang

sarana

penyimpanan Gapoktan; 

Sebesar Rp. 666.130.000,- atau 63,44% dari alokasi dana Bansos digunakan untuk distribusi/pengolahan pangan;



Unit usaha cadangan pangan mendapat alokasi sebesar

Rp.

108.870.000,- atau 10,37% dari alokasi dana Bansos. Untuk

pencairan

tahap

pengembangan

tahun

2014

sebesar

Rp. 75.000.000,- kepada 7 gapoktan senilai Rp. 525.000.000,-, digunakan usaha distribusi/pengolahan pangan. Tabel 5 : Rencana Usaha Gapoktan (RUG) dan tambahan modal Gapoktan Tahun 2013 No

Kabupaten

Gapoktan

Rencana Usaha Gapoktan Gudang

Distribusi

Cadangan

2013

Tambahan modal 2014

1

Bondowoso

Mitra Tani

40.000

90.000

20.000

75.000

2

Kediri

Gemat

40.000

95.000

15.000

75.000

3

Nganjuk

Karya Makmur

40.000

95.000

15.000

4

Situbondo

40.000

92.500

17.500

5

Blitar

40.000

100.000

10.000

Pecinan Jaya Mawar Bersemi


75.000 75.000 75.000

70


No

Kabupaten

Rencana Usaha Gapoktan

Gapoktan

6

Malang

Karya Mandiri Sejahtera

7

Trenggalek

Tani Makmur

Jumlah

Tambahan modal

Gudang

Distribusi

Cadangan

35.000

95.000

20.000

75.000

40.000

98.630

11.370

75.000

275.000

666.130

108.870

525.000

b. Akumulasi pembelian gabah/beras/jagung hingga posisi Desember 2014. Pembelian gabah/beras/jagung yang sudah dilakukan oleh unit usaha distribusi/pengolahan pangan Gapoktan Tahap Pengembangan sampai dengan bulan Desember 2014 sekitar 5,74 kali putaran dari modal awal di unit ini. Nilai total pembelian yang sudah dilakukan mencapai

Rp.

3.850.750.000,-

dimana

sejumlah

nilai

tersebut

digunakan untuk melakukan pembelian dengan rincian sebagai berikut:  GKP : 914,29 ton senilai Rp. 3.667.363.000, Beras

:

 Jagung :

41,45 ton

3,35

Jumlah

ton

senilai Rp.

senilai Rp.

27.637.000,-

125.770.000,-

Rp. 3.850.750.000,-

Sebagaimana ditunjukkan pada grafik, prosentase pembelian terbesar Gapoktan Tahap Pengembangan tahun 2013 ini didominasi dalam bentuk GKP sebesar 96% dari total pembelian

Gapoktan.

Pembelian

JUMLAH PEMBELIAN OLEH GAPOKTAN TAHAP PENGEMBANGAN TH. 2013

dalam bentuk GKP yang cukup besar ini menunjukkan bahwa Gapoktan Tahap melakukan

Pengembangan

dalam

pembelian

banyak

menyerap gabah milik anggota, yang

0% 4% GKP GKG Beras Jagung 96%

biasanya dijual dalam bentuk kering


71

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 panen. Pembelian dalam bentuk beras dilakukan secara pada saat gabah kering panen sudah habis. Sementara itu, tidak ada pembelian dalam bentuk GKG dan pembelian jagung oleh hanya sebesar 4% dari total pembelian oleh di unit usaha distribusi/pengolahan pangan. c.

Akumulasi dan pemanfaatan cadangan pangan. Pengadaan yang sudah dilakukan oleh unit usaha cadangan

pangan

Gapoktan

Tahap

Pengembangan

sampai

dengan

bulan

Desember 2014 terbilang sangat kecil, karena ada beberapa Gapoktan yang masih belum memanfaatkan dana di unit usaha cadangan pangan untuk pengadaan cadangan pangan. Jumlah pembelian gabah dalam pengembangan cadangan pangan adalah sebesar 20,64 ton senilai Rp. 91.546.000,Dari total pembelian tersebut disalurkan kembali kepada anggota kelompok dan dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi dalam menghadapi musim paceklik, total penyaluran pada tahun 2014 berupa gabah sebesar 2,82 ton. Apabila dilihat dari pembelian, total penyaluran

gabah/beras

menunjukkan

bahwa

sangat

anggota

kecil

hanya

gapoktan

13,66%

kurang

hal

ini

memanfaatkan

cadangan pangan dalam menghadapi musim paceklik. Sedangkan sisa stok yang tersisa pada gudang cadangan pangan Penguatan – LDPM berupa gabah sebesar 17,82 ton. Sisa stok yang dimiliki unit usaha cadangan pangan tersebut disimpan sebagai upaya untuk mengantisipasi apabila ditemui indikasi kekurangan pangan di wilayahnya. d. Perkembangan modal usaha Sampai dengan bulan Desember 2014 perkembangan modal usaha gapoktan

mencapai

sebesar

Rp.

822.244.000,-

atau

mengalami

peningkatan sebesar Rp. 47.244.000,- (6,12%) dari modal awal sebesar Rp. 775.000.000,-, melihat perkembangan modal kinerja Penguatan –


72

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 LDPM maka perlu lebih ditingkatkan sarana dan prasarana gapoktan sehingga mencapai hasil yang lebih baik dalam melakukan usaha taninya pada saat penanganan pasca panen. Sedangkan tambahan modal

sebesar

Rp.

525.000.000,-

untuk

7

gapoktan

tahap

pengembangan tahun 2013 belum diketahui perkembangannya karena pencairan dana dilaksanakan pada bulan September – November 2014, dimana pada bulan tersebut bukan merupakan musim panen padi sehingga tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh gapoktan terhadap tambahan dana tersebut. c.

Perkembangan pelaksanaan Penguatan LDPM Tahun 2014.

a.

Pencairan dan penggunaan dana bansos. Alokasi dana Bansos Penguatan-LDPM Tahap Penumbuhan

tahun

2014

sebesar

Rp.

900.000.000,-

sesuai

Rencana Usaha

Gapoktan (RUG) penggunaanya dapat dirinci sebagai berikut : 

Sebesar Rp. 235.000.000,- atau 26,11% dari alokasi dana Bansos digunakan untuk pembangunan/renovasi sarana penyimpanan (gudang) Gapoktan;



Sebesar Rp. 570.000.000,- atau 63,33% dari alokasi dana Bansos digunakan untuk distribusi/pengolahan pangan;



Unit usaha cadangan pangan mendapat alokasi Rp. 95.000.000,atau 10,56% dari alokasi dana Bansos. Tabel 6 : Rencana Usaha Gapoktan (RUG) Tahun 2013

No

Kabupaten

1

2014 Gresik

2

Nganjuk

3 4 5

Lumajang Bondowoso Ponorogo

Gapoktan

Kertosono Tani Subur Makmur Gonorejo Tani Makmur Mulya Tani

Rencana Usaha Gapoktan Gudang Distribusi Cadangan 40.000

90.000

20.000

40.000

95.000

15.000

35.000 40.000 40.000

100.000 90.000 95.000

15.000 20.000 15.000


73


No 6

Kabupaten Madiun Jumlah

Gapoktan Kali Gunting

Rencana Usaha Gapoktan Gudang Distribusi Cadangan 40.000 100.000 10.000 235.000 570.000 95.000

b. Akumulasi dana bansos pada kegiatan unit usaha distribusi dan unit cadangan pangan hingga posisi bulan Desember 2014. Pencairan tahap I bulan Agustus 2014 digunakan untuk pembangunan gudang cadangan pangan sedangkan pencairan tahap II pada bulan September digunakan untuk distribusi/pemasaran dan cadangan pangan setelah tersedianya gudang cadangan pangan. Sampai dengan bulan Desember 2014 gapoktan belum memanfaatkan dananya untuk pembelian maupun penjualan karena pencairan dana bansos dilakukan pada bulan September 2014 dimana pada bulan tersebut masa panen raya sudah berakhir. 3.2.2.4. Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Kemampuan masyarakat mengakses pangan yang cukup adalah salah satu prasyarat mutlak bagi terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Salah satu tanggung jawab setiap otoritas pemerintahan, baik nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke tingkat desa adalah memfasilitasi setiap orang dan rumah tangga di wilayahnya dapat mengakses pangan yang cukup setiap hari, dan menghindarkannya dari masalah kerawanan pangan. Akses pangan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam rumah tangga secara periodik dapat memenuhi kebutuhan pangan yang cukup melalui kombinasi cadangan pangan mereka dan hasil dari rumah/pekarangan sendiri, pembelian, barter, pemberian, pinjaman dan bantuan pangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi

akses

pangan

masyarakat adalah

kemampuan

memproduksi pangan masyarakat setempat atau keswasembadaan


74

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 pangan, kondisi infrastruktur dasar seperti jalan, pasar, sarana dan prasarana transportasi darat maupun air yang dikaitkan dengan kebutuhan

untuk

berproduksi

maupun

untuk

meningkatkan

kualitas hidup. Selain itu, akses pangan masyarakat dipengaruhi pula oleh aspek ekonomi maupun aspek sosial yang dapat dirinci menjadi 7 (tujuh)

indikator

yang

menggambarkan

masyarakat terhadap pangan,

kemampuan

akses

yaitu : (1) Konsumsi normatif

terhadap ketersediaan bersih pangan pokok; (2) Persentase desa yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4; (3) Persentase desa yang tidak memiliki pasar dan jarak terdekat ke pasar > 3 km; (4) Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan;

(5)

Persentase penduduk yang bekerja < 36 jam per minggu; (6) Product Domestic Regional Bruto (PDRB) ekonomi kerakyatan per kapita; dan (7) Persentase penduduk yang tidak tamat SD. Salah satu upaya untuk mengatasi akses pangan melalui pengembangan akses pangan tingkat rumah tangga, mengingat bahwa permasalahan utama akses pangan adalah aspek ekonomi dimana daya beli masyarakat terhadap pangan masih rendah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan Pengembangan Akses Pangan di Tingkat Rumah Tangga untuk menangani akses pangan yang rendah dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Disamping itu diperlukan upaya terpadu instansi terkait berupa penguatan modal usaha secara berkelompok, dukungan infrastruktur

ekonomi

yang

tangguh

dan

memihak

kepada

kepentingan masyarakat, serta pendampingan dan bimbingan guna mendorong usaha perbaikan kedepan.


75

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Dari hasil analisis dan pemetaan akses pangan di Jawa Timur, terdapat 3 kabupaten yang dikatagorikan Prioritas 1 yaitu Kabupaten Sampang, Prioritas 2 Kabupaten Bangkalan dan Prioritas 3 Kabupaten Pamekasan, Proboliggo, Bondowoso, Sumenep dan Lamongan. Dalam rangka peningkatan akses pangan masyarakat Tahun 2014 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat di 17 Desa dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Penyaluran hibah barang komoditas pangan 17 Paket. 2. Temu teknis kelompok akses pangan 3. Workshop

dan

Pelatihanan

Peningkatan

akses

pangan

masyarakat. 3.2.3. KONSUMSI PANGAN

TUJUAN 1 SASARAN 3 INDIKATOR KINERJA Skor Pola Pangan Harapan (PPH) % Jumlah Sample yang aman dikonsumsi

Memantapkan dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal. Meningkatkan Kualitas Konsumsi & Keamanan Pangan Target Realisasi Capaia n 2014 2010 2011 2012 2013 2014 % 82,0 76,80 79,30 80,00 80,50 81,60 99,51

75 %

87,30

97,50

82,60

82,61

83,21

110,95

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu kualitas dan kuantitas konsumsi pangan semakin beragam, bergizi seimbang dan amanyang ditunjukkan dengan peningkatan SKOR PPH.


76

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 FAO-RAPA mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi gizi baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.Upaya pencapaian Skor PPH didukung oleh 6 (enam) program yaitu : Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;

Program

Pengembangan

Kawasan

Agropolitan;

Program

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan/Peternakan. Tingkat konsumsi dan kualitas pangan tahun 2014 ditunjukkan oleh keragaman konsumsi pangan penduduk yang dianalisis melalui pendekatan perhitungan Pola Pangan Harapan (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman), yang dicerminkan dengan nilai skor PPH. Skor PPH ideal adalah 100 yang diproyeksikan akan tercapai pada Tahun 2025. Skor PPH Jawa Timur Tahun 2013 mencapai 80,5 atau 99,2% dari target yang telah ditetapkan pada Tahun 2013 sebesar 81,1 dan mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2012 sebesar 80. Namun demikian apabila perhitungan dilakukan secara perwilayahan maka untuk Skor PPH wilayah perkotaan Tahun 2013 sebesar 84,6 atau mencapai 104,3% sedangkan untuk wilayah perdesaan skor PPH adalah 76,3 atau 94% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2013 sebesar 81,1. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat diperkotaan telah semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat sedangkan masyarakat perdesaan masih harus didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan lainnya yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk mengkonsumsi pangan sesuai anjuran untuk hidup sehat sesuai slogan Panganku Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Disamping itu kondisi ekonomi masyarakat


77

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 perkotaan dan perdesaan juga mempengaruhi dalam menentukan konsumsi pangan yang B2SA. Tabel ..... Skor PPH Jawa Timur Tahun 2013. No.

Uraian

Tahun 2013 Skor PPH % tase dr Target 1. Perkotaan 84,6 104,3% 2. Pedesaan 76,3 94% 3. Jawa Timur 80,5 99,2% Sumber: Susenas 2012Jawa Timur, diolah BKP Prov.Jatim, 2014. Ket : Target Skor PPH Thn 2013 = 81,1 Tabel 5. Standar Ideal PPH Nasional No

Kelompok Pangan

PPH Nas.

Konsumsi Energi KKal

Konsumsi gr/kap/hr

1. 2. 3. 4.

Bobot

Skor PPH

Padi-padian 50.0 1000 275 0.5 Umbi-umbian 6.0 120 100 0.5 Pangan Hewani 12.0 240 150 2.0 Lemak & 10.0 200 20 0.5 Minyak 5. Buah/Biji 3.0 60 10 0.5 Brminyak 6. Kacang2an 5.0 100 35 2.0 7. Gula 5.0 100 30 0.5 8. Sayur dan Buah 6.0 120 250 5.0 9. Lainnya 3.0 60 0.0 Jumlah 100 2000 Sumber : Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan BKP Deptan, 2005

25.0 2.5 24.0 5.0 1.0 10.0 2.0 30.0 0.0 100

Tabel 6a. Rata-rata Konsumsi Pangan Tingkat Rumah Tangga Penduduk Jawa Timur Tahun 2012 dan 2013 (perkapita perhari). No

Kelompok Pangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Padi-padian Umbi-umbian Pangan Hwni Lemak& Miny Buah/biji miny Kacang2an Gula

Tahun 2012 Gr/kap Energi % /hr (KKal) AKE 280,0 1121 56,1 41,0 45 2,2 80,3 133 6,7 23,8 213 10,7 6,9 38 1,9 24,9 68 3,4 22,2 80 4,0


Tahun 2013 Gr/kap Energi % /hr (KKal) AKE 283,6 1115,6 55,8 38,9 42,7 2,1 85,0 149,3 7,5 23,7 213,2 10,7 8,0 44,2 2,2 32,4 82,7 4,1 27,2 99,1 5,0

78

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 8. 9.

Sayur & Buah Lainnya Jumlah

266,4 104,4 -

103 45 1847

5,2 2,3 92,4

228,2 57,8 -

91,0 38,1 1876

4,6 1,9 93,8

Tabel 6b. Rata-rata Konsumsi Pangan Tingkat Rumah Tangga Penduduk Jawa Timur Tahun 2013 (perkapita perhari). No

Kelompok Pangan

Wilayah Perkotaan Wilayah Perdesaan Gr/kap Energi % Gr/kap Energi % /hr (KKal) AKE /hr (KKal) AKE 1. Padi-padian 269.4 1070,4 53.5 296.5 1156,6 57.8 2. Umbi-umbian 29.1 31,6 1.6 37.5 41,3 2,1 3. Pangan Hwni 95,6 177,0 8.9 74,7 123,1 6.2 4. Lemak& Miny 24.3 218,2 10,9 23.2 208,6 10.4 5. Buah/biji miny 6.9 38,3 1,9 9.0 49,6 2.5 6. Kacang2an 33.2 84,1 4.2 31.6 81,4 4.1 7. Gula 27.4 100,0 5.0 27.0 98,5 4,9 8. Sayur & Buah 241.5 97,0 4,8 216.1 85,6 4.3 9. Lainnya 63.7 38,4 1.9 52.4 37,9 1.9 Jumlah - 1854,8 92,7 - 1882,5 94,1 Sumber : Susenas 2013 Jawa Timur, diolah BKP Prop.Jatim, 2014. Ket : Angka Kecukupan Energi (AKE) =2000 KKal/Kap/Hari Dari

tabel

diatas

menunjukkan

bahwa

pola

konsumsi

pangan

penduduk di wilayah perkotaan dan perdesaan terdapat perbedaan pada beberapa kelompok pangan terutama : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani serta sayur dan buah. Apabila ditelaah lebih lanjut, maka dari segi komposisi

(keragaman)

tampak

untuk

perkotaan,

rata-rata

konsumsi

kelompok padi-padian sebesar 269,4 gram/kap/hrberarti lebih rendah dari standar ideal PPH sebesar 275 gram/kap/hr atau mencapai 97,96% sedangkan diperdesaan sebesar 296,5 gram/kap/hr atau 107,8% dari konsumsi standar PPH ideal sebesar 275 gram/kap/hari. Rata-rata konsumsi kelompok umbi-umbian diwilayah perkotaan sebesar 29,1 gram/kap/hr atau 29,1%, sedangkan diperdesaan sebesar 37,5 gram/kap/hr atau 37,5% dari konsumsi ideal yang dianjurkan sesuai komposisi PPH yaitu

sebesar 100 gram/kap/hr. Hal ini mengindikasikan

bahwa umbi-umbian masih dianggap sebagai komoditas inferior

baik

diperkotaan maupun diperdesaan, sehingga sangat diperlukan upaya-upaya


79

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 meningkatkan keberadaan umbi-umbian mulai dari budidaya sampai dengan teknologi pengolahannya

agar persediaannya cukup dan tampilannya

menarik sehingga diminati dan disukai sebagai alternatif konsumsi pangan yang mempunyai nilai sejajar dengan komoditas padi-padian. Rata-rata konsumsi kelompok pangan hewani diwilayah perkotaan sebesar 95,6 gram/kap/hr atau 63,7%, sedangkan diperdesaan sebesar 74,7 gram/kap/hr atau 49,8% dari konsumsi ideal yang dianjurkan untuk kelompok

pangan

hewani

sebesar

150

gram/kap/hari.

Hal

ini

mencerminkan bahwa konsumsi pangan penduduk baik diperkotaan maupun diperdesaan masih berada jauh dibawah

konsumsi ideal yang dianjurkan

sehingga perlu untuk ditingkatkan. Rata-rata konsumsi kelompok pangan minyak dan lemak

diwilayah

perkotaan sebesar 24,3 gram/kap/hr atau 121,5% sedangkan diperdesaan sebesar 23,2 gram/kap/hr atau 116% dari anjuran PPH ideal sebesar 20 gram/kap/hr. Rata-rata konsumsi kelompok pangan buah/biji berminyak diwilayah perkotaan sebesar 6,9 gram/kap/hr atau 69%, sedangkan diperdesaan sebesar 9,0 gram/kap/hr atau 90% dari standar konsumsi ideal yang dianjurkan untuk kelompok buah/biji berminyak sebesar 10 gram/kap/hr. Rata-rata konsumsi kelompok pangan kacang-kacangan diwilayah perkotaan sebesar 33,2 gram/kap/hr atau 94,86% sedangkan diperdesaan sebesar 31,6 gram/kap/hr atau 90,29% dari konsumsi ideal yang dianjurkan untuk kelompok kacang-kacangan sebesar 35 gram/kap/hr. Rata-rata konsumsi kelompok pangan gula diwilayah perkotaan sebesar 27,4 gram/kap/hr atau 91,33%, sedangkan diperdesaan sebesar 27,0 gram/kap/hr atau 90% dari

konsumsi ideal yang dianjurkan untuk

kelompok gula sebesar 30 gram/kap/hr. Rata-rata konsumsi kelompok pangan sayur dan buah diwilayah perkotaan sebesar 241,5 gram/kap/hr atau 96,6%, sedangkan diperdesaan sebesar 216,1 gram/kap/hr atau 86,44% dari

konsumsi ideal yang

dianjurkan untuk kelompok sayur dan buah sebesar 250 gram/kap/hr.


80

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Rata-rata jumlah konsumsi jenis bahan pangan per kapita per tahun yang diuraikan dari kelompok bahan pangan dengan pendekatan PPH untuk Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 7.

No. 1.

2.

3.

4.

5. 6.

7. 8.

Uraian Rata-Rata Jenis Konsumsi Pangan Penduduk Jawa Timur Tahun 2013 berdasarkan pendekatan PPH Kelompok Pangan

Konsumsi (Kg/Kap/Tahun) 2013

Padi-padian a. Beras b. Jagung c. Terigu Umbi-umbian a. Ubi kayu b. Ubi Jalar c. Sagu d. Kentang e. Umbi lainnya Pangan Hewani a. Daging ruminantia b. Daging unggas c. Telur d. Susu e. Ikan Minyak & Lemak a. Minyak kelapa b. Minyak Lainnya c. Margarine Buah/Biji minyak a. Kelapa b. Kemiri Kacang-kacangan a. Kedele b. Kacang tanah c. Kacang hijau d. kacang lainnya Gula a. Gula pasir b. Gula merah Sayur dan Buah a. sayur b. Buah

103,52 89,38 4,24 9,89 14,19 9,25 3,04 0,98 0,80 0,12 31,02 1,88 4,72 8,33 1,88 14,21 8,65 0,74 7,79 0,12 2,94 2,49 0,45 11,83 11,20 0,38 0,19 0,06 9,93 9,79 0,14 83,29 58,21 25,08

Sumber :Susenas 2013 Jawa Timur, diolah BKP Prov.Jatim, 2014.


81

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 a. Kelompok padi-padian terdiri dari : beras, jagung dan terigu dengan jumlah konsumsi untuk kelompok padi-padian

adalah

sebesar 103,51 Kg/Kap/Tahun.Secara

terinci urutan yang dikonsumsi penduduk adalah : beras (beras lokal, pangan olahan

tepung beras, dll)sebesar 89,38 Kg/Kap/Tahun, disusul

tepung terigu sebesar 9,89 Kg/Kap/Tahun dan jagung sebesar 4,24 Kg/Kap/Tahun. Konsumsi Kelompok Padi-padian masih didominasi oleh beras sehingga untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu bahan pangan pokok maka Jawa Timur mempunyai target penurunan konsumsi beras

sebesar

1,5%

per

tahun

penganekaragaman konsumsi pangan

dengan

mendorong

peningkatan

lokal sumber karbohidrat lainnya

seperti jagung dan umbi-umbian. b. Kelompok umbi-umbian terdiri dari : ubi kayu, ubi jalar, sagu, kentang dan umbi lainnya dengan jumlah konsumsi kelompok umbi-umbian adalah sebesar 14,19 Kg/Kap/Tahun. Pada kelompok ini jenis umbi-umbian ubi kayu/singkong menempati urutan teratas yang dikonsumsi yaitu sebesar 9,15 Kg/Kap/Tahun, disusul ubi jalar, sagu, umbi lainnya dan kentang. Secara umum konsumsi umbi-umbian masih sangat rendah yaitu baru sebesar 38,9% dari standar PPH ideal yang diharapkan. Oleh karena itu umbi-umbian sangat penting untuk dibudidayakan secara berkelanjutan dan dimasyarakatkan, mengingat umbi-umbian adalah pangan lokal yang mempunyai potensi cukup besar sebagai substitusi bahan pangan pokok sumber karbohidrat selain beras. c. Kelompok Pangan Hewaniterdiri dari : daging ruminantia, daging unggas, telur, susu dan ikan dengan total

jumlah konsumsi untuk kelompok

pangan hewani adalah sebesar 31,02 Kg/Kap/Tahun.Secara terinci urutan yang dikonsumsi masyarakat adalah : telur sebesar 8,33 Kg/Kap/Tahun, daging

unggas

sebesar

4,72

Kg/Kap/Tahun,

ikan

sebesar

14,21

Kg/Kap/Tahun dan daging ruminantia sebesar 1,88 Kg/Kap/Tahun. Secara umum untuk rata-rata konsumsi kelompok pangan hewani masih sebesar 56,6% dari standar PPH ideal.


82

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 d. Kelompok Minyak dan lemak terdiri dari : minyak kelapa, minyak lainnya dan margarin dengan total

jumlah konsumsi untuk kelompok

minyak dan lemak adalah sebesar 8,65 Kg/Kap/Tahun.Secara terinci urutan yang dikonsumsi masyarakat adalah : minyak lainnya sebesar 7,79 Kg/Kap/Tahun, minyak kelapa sebesar 0,74 Kg/Kap/Tahun dan margarin sebesar 0,12 Kg/Kap/Tahun. Secara umum untuk rata-rata konsumsi kelompok minyak dan lemak mencapai 118,5% atau melebihi standar PPH ideal. e. Kelompok Buah/Biji Berminyak terdiri dari : kelapa dan kemiri dengan total

jumlah konsumsi untuk kelompok buah/biji berminyak adalah

sebesar 2,94 Kg/Kap/Tahun.Secara terinci urutan yang dikonsumsi masyarakat adalah : kelapa sebesar 2,49 Kg/Kap/Tahun dan kemiri sebesar 0,45 Kg/Kap/Tahun. Secara umum untuk rata-rata konsumsi kelompok buah/biji berminyak sebesar 80% dari standar PPH ideal. f. Kelompok Kacang-kacangan terdiri dari : kedele, kacang tanah, kacang hijau dan kacang lainnya dengan total jumlah konsumsi untuk kelompok kacang-kacangan

adalah

sebesar

11,83Kg/Kap/Tahun.Secara

urutan yang dikonsumsi masyarakat adalah : kedele

terinci

sebesar 11,20

Kg/Kap/Tahun, kacang tanah sebesar 0,38 Kg/Kap/Tahun, kacang hijau sebesar

0,19

Kg/Kap/Tahun

dan

kacang

lainnya

sebesar

0,06

Kg/Kap/Tahun.. Secara umum untuk rata-rata konsumsi kelompok kacang-kacangan mencapai 92,57% atau hampir mendekati standar PPH ideal. g. Kelompok Gula terdiri dari : gula pasir dan gula merah dengan total jumlah

konsumsi

untuk

kelompok

gula

adalah

sebesar

9,93

Kg/Kap/Tahun.Secara terinci urutan yang dikonsumsi masyarakat adalah : gula pasir

sebesar 9,79 Kg/Kap/Tahun dan gula merah sebesar 0,14

Kg/Kap/Tahun. Secara umum untuk rata-rata konsumsi kelompok gula mencapai 90,66% dari standar PPH ideal. h. Kelompok Sayur dan Buah terdiri dari : sayuran dan buah-buahan dengan total jumlah konsumsi untuk kelompok sayur dan buah adalah


83

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 sebesar 83,29 Kg/Kap/Tahun.Secara terinci urutan yang dikonsumsi masyarakat adalah : sayuran sebesar 58,21 Kg/Kap/Tahun dan buahbuahan sebesar 25,08 Kg/Kap/Tahun. Secara umum untuk rata-rata konsumsi kelompok sayur dan buah sebesar 91,28% dari standar PPH ideal. Kualitas Konsumsi Pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH)



TUJUAN

SASARAN

INDIKATO SATU TARGE REAL CAPI R AN T S AN KINERJA % 1. 3. Meningkatk - Skor Pola Skor 82,0 81.6 99,51 Meman an Kualitas Pangan tapkan dan Konsumsi & Harapan Mengemba Keamanan (PPH) ngkan Pangan Ketersediaa n, Distribusi dan Konsumsi berbasis sumberdaya lokal Capaian skor PPH Tahun 2014 sebesar 81,6 terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya namun masih dibawah target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan penurunan konsumsi padi-padian tidak diimbangi dengan adanya kenaikan konsumsi dari kelompok pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah-buahan. Tabel 5. Skor PPH Nasional dan Provinsi Jawa Timur Th. 2014. No

Kelompok Pangan

1 2 3

Padi-padian Umbi-umbian Pangan Hewani

4

Minyak dan lemak

5

Buah/biji

Skor PPH Nasional Skor PPH Prov. Jatim Kalor Skor Kalor % Skor Skor % i PPH i AKE AKE Max 1.16 58, 1.10 55, 25 28 25,0 7 4 7 3 40 2 1 47 2,4 1,2 2,5 165 8,2 16,5 157 7,8 15,7 24,0 10, 10, 212 5 213 5,3 5,0 6 7 30 1,5 0,7 44 2,2 1,1 1,0


Skor PPH 25,0 1,2 15,7 5,0 1,0

84


6 7 8 9

berminyak Kacang-kacangan Gula Sayur dan buah Lain-lain

54 70 80 35 1.85 3

2,7 3,5 4 1,7 92, 6

5,4 1,8 20 0 75,4

83 99 92 38 1.88 1

4,2 5,0 4,6 1,9 94, 1

8,3 2,5 22,9 0

10,0 2,5 30,0 0,0 100, 0

84,7

8,3 2,5 22,9 0,0 81,6

Dalam rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan telah ada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Langkah operasional perlu dilakukan terus menerus dan berkelanjutan melalui proses internalisasi dan pengembangan industri pangan lokal meliputi kegiatan Advokasi, Kampanye, Promosi, Pendidikan non Formal, Penyuluhan, Pemanfaatan Pekarangan, Fasilitasi, Penerapan standart Mutu dengan sasaran anak-anak usia sekolah, TP-PKK, Pengusaha pangan, Kelompoktani, Kelompok Wanita, Guru dan Masyarakat luas. Tabel 6 :Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2009-2014. No.

Kelompok Bahan Pangan

Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hr) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Padian-padian

1.159,3

1.141,0

1.103,7

1.121,4

1.115,6

1.106,8

2.

Umbi-Umbian

45,1

42,6

87,0

44,9

42,7

47,3

3.

Pangan Hewani

119,3

124,7

155,4

133,2

149,3

156,9

185,2

195,5

197,6

213,1

213,2

213,4

42,9

40,9

39,2

37,5

44,2

44,2

85,4

84,0

81,1

67,8

82,7

83,2

4. 5. 6.

Minyak dan Lemak Buah/Biji Berminyak Kacang Kacangan

7.

Gula

93,8

90,5

89,6

80,1

99,1

99,2

8.

Sayuran dan Buah

84,9

83,0

82,5

103,4

91,0

91,8

9.

Lain-Lain

40,9

42,0

42,0

45,4

38,1

38,2

1.856,7

1.844,1

1.878,4

1.846,9

1.875,9

1.881,1

75,7

76,9

79,6

80,0

80,5

81,60

Total Skor PPH


85

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Dalam rangka mendukung pencapaian skor Pola Pangan Harapan tersebut dilaksanakan program/kegiatan meliputi : 1. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Mengingat tingginya laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur (0,76%), menyebabkan kompleksnya permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan

pangan.

Sementara

kapasitas

produksi

pangan

pertumbuhannya masih lambat dan stagnan yang disebabkan adanya kompetisi

dalam pemanfaatan

sumber daya lahan

dan

air serta

stagnannya pertumbuhan produktifitas lahan dan tenaga kerja pertanian. Program

Percepatan

Penganekaragaman

Pangan

kegiatan

Pengembangan pangan lokal dan tradisional merupakan salah satu intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan alternatif masyarakat Jawa Timur, mengingat konsumsi pangan penduduk Jawa Timur masih didominasi oleh kelompok pangan serealia terutama beras yang diharapkan dapat menurunkan konsumsi beras masyarakat Jawa Timur dan beralih ke umbi-umbian, mengingat potensi umbi-umbian di Jawa Timur cukup banyak dan tersebar di berbagai kabupaten/kota. Sedangkan konsumsi jagung, ubi kayu, ubi jalar dan umbi lainnya cenderung mengalami fluktuasi. Upaya untuk meningkatkan konsumsi umbi-umbian

dengan

penggunaan

teknologi

tepat

guna

dan

mensosialisasikan program diversifikasi pangan dan gizi guna masyarakat tidak bergantung pada beras dan terigu, serta untuk meningkatkan apresiasi

masyarakat

terhadap

produk

pangan

olahanguna

menumbuhkan minat dan kecintaan untuk mengkosumsi pangan lokal. Senyampang dengan kondisi diatas, maka dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan ketrampilan masyarakat dalam pengembangan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman ( B2SA) yang berbasis sumberdaya lokal, serta

menurunkan tingkat konsumsi beras penduduk dengan sasaran

seluruh masyarakat Jawa Timur,maka telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :


86

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 a.

Sosialisasi Kantin Sekolah Sehat berbasis pangan lokal se Jawa Timur, Guna meningkatkan pemahaman pentingnya berbagai jenis makanan jajanan yang terbuat dari bahan pangan lokal dan tradisional

yang

membahayakan

bebas

dari

bahan

jika

dikonsumsi,

tambahan

pangan

disamping

yang

menambah

pengetahuan/wawasan dan memberikan pembekalan peserta dalam mengelola bantuan hibah yang berupa peralatan dan bahan pangan untuk kantin sekolah. Adapun sasarannnya adalah Kepala Sekolah, Guru , Pengelola kantin sekolah dan petugas Institusi Ketahanan Pangan di 15 Kabupaten sebanyak 78 orang. Realisasi fisik tercapai 100%. b. Sosialisasi konsumsi pangan B2SA bagi Guru se Jawa Timur. Untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, kepada para pelaku pendidikan/perguruan dan petugas Ketahanan Pangan Kabupaten/kota di 38 kabupten/Kota se Jawa Timur sebanyak

131 orang.

Realisasi pelaksanaan sosialisasi

tercapai 100%. c.

Pemasyarakatan Teknologi MP-ASI, BUMIL dan BUSUI . Penyebarluasan

penganekaragaman

konsumsi

pangan

pada

masyarakat, yang Beragam Bergizi Seimbang Dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal dan mempersiapkan peserta sebagai calon penerima stimulan berupa Bantuan Hibah Peralatan dan Bahan Pangan Lokal bagi MP-ASI, BUMIL dan BUSUI.Keluarannya adalah tersalurnya bantuan hibah peralatan bagi Taman Posyandu sesuai dengan sasaran, sebanyak 75 orang terdiri dari Ketua/Kader Posyandu sebanyak 60 orang dan petugas Ketahanan Pangan Kab/Kota 15 orang. Realisasi fisik mencapai 100%. d. Pertemuan penyamaan

Apresiasi persepsi

kabupaten/kota

di

Pengembangan tentang Jawa

Karangkitri

kegiatan

Timur

,

Karangkitri

sebanyak


dalam

50

rangka

pada

orang,

20 yang

87

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 dilaksanakan tanggal 20 s/d 21 Oktober 2014 bertempat di Hotel Royal Tretes View - Prigen kabupaten Pasuruan. Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Pertemuan Apresiasi Pengembangan Karangkitri

Tahun

2014

adalah

kesamaan

persepsi

mengenai

pelaksanaan kegiatan Pengembangan karangkitri tahun 2014 di kabupaten dan kota. Realisasi fisik mencapai 100%. e.

Pelaksanaan Pekan Sarapan Nasional untuk memasyarakatkan B2SA serta

konsumsi

pangan

yang

memenuhi

standart

mutu

dan

keamanan pangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal14-20 Pebruari sebagai Pekan Sarapan Nasional (PESAN) dengan tujuan mulia untuk selalu mengingatkan dan mendorong masyarakat agar melakukan kebiasaan sarapan sehat setiap hari sebagai bagian dari upaya mewujudkan gizi seimbang. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Ketahanan

Pangan

Provinsi

Jawa

Timur

melalui

Bidang

Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan dengan dana APBD Tahun 2014 telah menyelenggarakan kegiatan Pekan Sarapan Naional pada Sekolah Dasar di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Dengan Sasaran siswa siswi SDN sebanyak 550 anak, dan terealisasi 100%. f.

Pengembangan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) berbasis sumberdaya lokal untuk Balita gizi kurang. Terealisasi 100%.

g.

Pemberian Hibah kepada Taman Posyandu @ Rp. 40 Juta/Kab di 38 Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.520.000.000,-, hibah berupa Bantuan Peralatan berupa Statur Meter, Alat Peraga, Kompor gas, Regulator Tabung, Blender dan mangkok dan Bahan Pangan berupa Gula pasir,Kacang Hijau, Susu Kental Manis, Tepung Beras Merah, Mentega, Tepung Maizena dan Agar-Agar bagi Taman Posyandu sebanyak 190 kelompok, terealisasi 187 kelompok, dan 3 kelompok mengundurkan diri yaitu 2 kelompok Taman Posyandu Jember dan 1 kelompok Taman Posyandu Kota Surabaya.


88

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 h. Pemberian Hibah kepada Kantin Sekolah Sehat, kegiatan hibah berupa bantuan peralatan dan bahan pangan bagi Kantin Sekolah sehat berbasis pangan lokal di 15 Kabupaten, yaitu : Tulungagung, Sidoarjo, Ngawi, Magetan, Sampang, Kediri, Situbondo, Probolinggo, Ponorogo,

Madiun,

Nganjuk,

Tuban,

Gresik,

Pamekasan

dan

Lumajang, di 15 Kantin sebesar Rp. 825.000.000,- masing-masing 1 kantin mendapatkan bantuan sebesar Rp. 45.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,-. Bantuan Hibah peralatan berbentuk Lemari es, kompor gas, regulator, tabung, etalase, blender, macig com, mangkok, sendok, sedangkan bahan pangan berupa Beras Cerdas, gatot instant, tiwul instant, tepung maizena, tepung mocav, agar-agar, kacang hijau, kedele, tepung tapioka. Realisasi fisik 100%. i.

Pemberian Hibah dalam rangka Pengembangan Karangkitri, dengan nilai bantuan sebesar Rp. 4.150.000.000,- @ 50 Juta Rupiah yang diarahkan ke 83 dasawisma Desa di 20 Kab/Kota, berbentuk Saprodi berupa

: Kebun Bibit Desa/Green house, pompa air dan

kelengkapannya, pupuk kandang, pupuk organik, pupuk NPK, polybag, pipa paralon dan selang air. Bantuan hibah berbentuk benih/bibit sayuran dan buah, dan tanaman toga berupa binahong hijau, brotowali, daun, encok, daun dewa, , dll

2. Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekargaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Peraturan Menteri Pertanian No : 43/Permentan/OT.140/10/2009 Penganekaragaman

Pangan

tentang

Berbasis

Gerakan

Sumber

Daya

Percepatan Lokal,

yang

selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomeor : 71 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, maka kita


89

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 harus melaksanakan percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Jawa Timur, maka melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan berbagai Instansi terkait, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

mengembangkan

bahan

pangan

pokok

non

beras

sumber

Karbohidrat yang di sandingkan dengan nasi dan berbahan baku lokal, dan

juga

perbaikan

mutu

konsumsi

pangan

masyarakat

melalui

penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok selain beras yang diimbangi dengan konsumsi pangan hewani serta sayur dan buah. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi setiap saat. Oleh karena itu, Program Ketahanan Pangan merupakan suatu sasaran prioritas utama nasional dibidang pertanian dan pangan. Penyediaan pangan yang cukup dengan kualitas gizi yang baik dan seimbang akan meningkatkan kualitas fisik dan kualitas fikir atau kecerdasan yang merupakan unsur kualitas manusia yang tangguh. Hasil pertanian termasuk bahan pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, suweg, bentul, ganyong dan sebagainya mempunyai sifat cepat membusuk. Untuk menjaga agar pada musim panen raya hasil panen tidak cepat membusuk dan harga tetap setabil, maka perlu dilakukan pengolahan

penanganan pangan

pasca

yang

panen

sangat

yang

beragam

tepat,

dengan

misalnya

teknik

perebusan,

pengukusan, pemanasan, fermentasi, pembuatan tepung, dan sebagainya tergantung dari tujuan akhir yang diinginkan sehingga dapat dibuat berbagai macam penganekaragaman pangan. Penganekaragaman pangan adalah usaha untuk menyediakan berbagai ragam produk pangan baik dalam jenis maupun bentuk. Dilain sisi, makanan tradisional yang menjadi ciri khas suatu daerah harus diperhatikan dan ditingkatkan mutunya dengan peningkatan pengemasan dan penyajiannya agar dapat bersaing dengan makan impor. Maka dari itu, pada Tahun 2014 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur


90

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 melaksanakan

kegiatan

Workshop

Pengembangan

Jaringan

Usaha

Pangan Olahan Berbahan Baku Lokal. Tujuan Meperluas jaringan para pengusaha pangan olahan berbahan baku lokal sehingga dapat memperlancar usaha mulai dari Penyedian bahan baku, proses produksi, kerja sama antar produsen sampai dengan jaringan pemasaran. Sasaran Pengusahapangan

olahan

berbahan

baku

lokal

yang

ada

di

19

Kabupaten/Kota, di Jawa Timur. Keluaran 1. Berkembangnya jaringan usaha pada 73 kelompok usaha pangan olahan di Jawa Timur. 2. Meningkatnya kelancaran proses produksi dan pemasaran produk pangan olahan. Pagu

anggaran

Pengembangan

Usaha

Pangan

Lokal

dan

Tradisionalsebesar Rp. 1.500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.447.568.225,- atau 96,50%. Penurunan konsumsi beras merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ketahanan pangan. Dengan adanya Program Percepatan Penganekaragaman Pangan, kita dapat menurunkan konsumsi beras masyarakat Jawa Timur dan beralih ke umbi-umbian. Mengingat potensi umbi-umbian di Jawa Timur cukup banyak dan tersebar di berbagai kabupaten/kota. Pada tahun 2014 konsumsi beras mengalami penurunan 1,5 kg/kap/th atau sebesar 89,0 kg/kap/th dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 89,38 kg/kap/th, dan dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 90,5 kg/kap/th sedangkan konsumsi jagung, ubi kayu, ubi jalar dan umbi


91

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 lainnya cenderung mengalami peningkatan (Data diolah oleh BKP Jatim), seperti pada tabel 1 sebagai berikut : Tabel 1 : Perubahan konsumsi kelompok pangan padi-padian dan umbi-umbian di Jawa Timur tahun 2011-2014. No. Kelompok/Komoditas 2012 2013 2014 1 Padi-padian 90,5 89,38 89,0 - Beras 3,6 4,22 4,24 - Jagung 2 Umbi-umbian 8,32 8,42 10,89 - Ubi kayu 1,2 1,54 1,89 - Ubi Jalar 0,0 0,98 1,27 - Sagu 0,03 0,03 0,04 - Kentang P 0,10 0,12 0,16 - Umbi lainnya e Sumber : Data Olahan BKP Jawa Timur. nyebab menurunnya konsumsi beras disebabkan adanya upaya-upaya untuk

meningkatkan

konsumsi

umbi-umbian

dengan

penggunaan

teknologi tepat guna dan mensosialisasikan program diversifikasi pangan dan gizi sehingga masyarakat tidak bergantung pada jenis pangan pokok beras dan terigu. Dalam rangka meningkatkan apresiasi masyarakat terutama untuk pengusaha pangan olahan (UMKM) pangan lokal, guna menumbuhkan minat dan kecintaan masyarakat untuk mengkosumsi pangan lokal dilakukan berbagai kegiatan yaitu : Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional telah disalurkan bantuan Hibah alat pengolahan pangan olahan sebanyak 60 paket dengan nilai per paket sebesar Rp. 6.000.000,-, dengan total

Rp.

360.000.000,- setelah PAK ada perubahan 33 paket dengan nilai Rp. 10.000.000,-/paket, menjadi Rp. 330.000.000.- secara keseluruhan anggaran menjadi

Rp. 690.000.000,- untuk sasaran 93 Kelompok.

Realisasi pelaksanaan bantuan hibah berupa mesin penepung, perajang ubi, mesin pemarut dan Kelompok Kabupaten

continuous sealer, telah di salurkan ke 33

Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan yaitu

Kabupaten

Probolinggo,

tradisional, di 11

Lamongan,

Sumenep,

Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Ngawi, Jombang, Tuban, Bojonegoro dan Pasuruan masing-masing kelompok mendapatkan 1 paket, senilai


92

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Rp. 9.900.000,-, total bantuan

hibah sebesar Rp. 326.700.000,-

atau

terealisasi 99 %. Dan fisik 100%, sebagaimana tabel 2 dibawah ini. Tabel 2.

NO 1

Daftar penerima bantuan hibah alat Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014.

NAMA KELOMPOK

KETUA KELOMPOK

ALAMAT

NAMA ALAT

JUMLAH

NILAI/Rp.

2

3

4

5

6

7

PENGEMBANGAN USAHA PANGAN LOKAL DANTRADISIONAL 1

KT. SUMBER MAKMUR I

SYAFI'I

2.

KT. SEJAHTERA I

JARWONO

3.

KT. SUKA MAJU

SUJONO ARDI

4.

KELOMPOK SUBUR ALAMI

MUASEH

5.

KELOMPOK MADU ASRI

UMIYATI

6.

KEL. SUMBER MANDIRI

SENIOK ISWATI

7.

KWT. IDAMAN HATI

SITI AMSARIYAH

8.

KEL. PASCA KARYA I

RISNO HAJAR

9.

KT. TUNAS MUDA

SUPARMIN

10.

KOP. SELERA RASA

HANAWI

Ds. Wedusan, Kec. Tiris, Kab. Probolinggo Ds. Pesawahan, Kec. Tiris, Kab. Probolinggo Ds. Andungsari, Kec. Tiris, Kab. Probolinggo Ds. Klagen Srampat, Kec. Maduran, Kabupaten Lamongan Ds. Maduran, Kec. Maduran, Kab. Lamongan Ds. Sukomalo, Kec. Kedungpring, Kabupaten Lamongan Ds. Kalimo'ok, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep Ds. Lanjuk, Kec. Manding, Kab. Sumenep Ds. Gedungan, Kec. Batuan, Kab. Sumenep Ds. Palengaan Laok, Kec. Palengaan, Kab.

Mesin Penepung

1 paket

Mesin Penepung

1 paket

Mesin Penepung

1 paket

Mesin Penepung

1 paket

Mesin Penepung

1 paket

Mesin Penepung

1 paket

Perajang Ubi

1 paket

Perajang Ubi

1 paket

Perajang Ubi

1 paket

Perajang Ubi

1 paket


9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

93

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Pamekasan

11.

KELOMPOK HAL HAF

ALI RIDO

12.

KEL. TERANG BULANG

NASRIFAH

13.

KT. KARYA BAKTI

ARISTIKA JULI ASTUTI

14.

KT. NGUDI RAHAYU II

SUPARNA

15.

KWT. SRI REJEKI

SUN JUNIATUN

16.

KTW. RUMPUT LAUT

Hj. RAHMAH

17.

KU. POTRE TANE

SULEHA

18.

KWT. KENANGA

MESNA

19.

KEL. MEKAR SARI

WAHYU SULISTINI

20.

KUOM. BANGKIT BERSAMA

SISWANTO

21.

KT. AMONG TANI I

SUKARYANT O

22.

KWT. SEKAR GAYAM

ERNA YULIA

23.

KWT. MAWAR

TUNIK

Desa Bendungan, Kec. Pakong, Kab.Pamekasa n Ds. Waru Barat, Kec. Waru, Kab. Pamekasan Ds. Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kab. Ngawi Ds. Kandangan, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi Ds. Jururejo, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi DS. Sepulu, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan Ds. Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan Ds. Keleyan, Kec. Socah, Kab. Bangkalan Ds. Sengon, Kec.Ngambon, Kab. Bojonegoro Ds. Kanten, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro Ds. Sumbang Timun, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro Ds. Prambon tergayang, Kec. Soko, Kab. Tuban Ds. Pakel, Kec. Montong, Kab. Tuban

Contonuo us Sealer

1 paket

Contonuo us Sealer

1 paket

Mesin Penepung

1 paket

Mesin Penepung

1 paket

Mesin Penepung

1 paket

Perajang Ubi

1 paket

Contonuo us Sealer

1 paket

Perajang Ubi

1 paket

Mesin Pemarut

1 paket

Perajang Ubi

1 Paket

Perajang Ubi

1 Paket

Perajang Ubi

1 paket

Contonuo us Sealer

1 paket


9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

94


24.

KWT. MAWAR PUTIH

DWI ROHJAYANTI

25.

KWT. ANGGREK

DAYATIN

26.

KWT. JAYA MAKMUR

IKA PURWATININ GSIH

KWT. CEMPAKA

SARIATI

27.

28.

29.

30.

31.

32. 33.

KW. SUMBER MUTIARA

Hj. SITI FATIMAH

KW. BUNGA MUTIARA

Hj. SAHRIYA

KW. MELATI

NIYAH

KWT. SRIKANDI

UMROTUL AMAROH

KWT. KUSUMA

ANIS FAHRUNNISA ,S.P.si. HALIMATUS SA'DIYAH,S.P di

KWT. BOUGENVIL

Ds. Simo, Kec. Soko, Kab. Tuban Ds. Sumberrejo, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan Ds. Karang sentul, Kec. Gondang Wetan, Kab. Pasuruan Ds. gunting, kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan Kel. Banyuanyar, Kec. Sampang, kab. Sampang Kel. Banyuanyar, Kec. Sampang, kab. Sampang Kel. Rong Tengah, Kec. Sampang, kab. Sampang Ds. Tugu Sumberejo, Kec. Peterongan, Kab. Jombang Ds. Jombok, Kec. Ngoro, Kab. Jombang Desa Janti, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang

Mesin Penepung

1 paket

Perajang Ubi

1 paket

Perajang Ubi

1 paket

Mesin Pemarut

1 paket

Perajang Ubi

1 paket

Continuou s Sealer

1 paket

Continuou s Sealer

1 paket

Mesin Penepung

1 paket

Mesin Penepung

1 paket

Perajang Ubi

1 paket

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000 9.900.000

Jumlah 326.700.000

Sebagai penunjang kegiatan Hibah tersebut diatas, dilaksanakan pula Pelatihan Peningkatan Produk Pangan Olahan berbahan baku lokal dan Workshop pengembangan jaringan usaha pangan olahan berbahan baku lokal untuk meningkatkan kemampuan pengusaha pangan olahan dalam meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

produk

olahannya

serta

memperluas jaringan usaha demi kelancaran usahanya.


95

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Permasalahan dan upaya pemecahan masalah. 1. Produk-produk pangan olahan berbahan baku lokal kurang diminati masyarakat karena belum sepenuhnya tersentuh oleh teknologi modern seperti (pengemasan, pengolahan, standarisasi produk) serta sarana promosi. 2. Lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, sosial, citra dan daya terima. 3. Belum

optimalnya

pemberian

insentif

bagi

dunia

usaha

dan

masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal. 4. Semakin gencarnya promosi produk pangan siap saji yang sebagian besar berbahan baku tepung terigu di berbagai media baik televisi, radio, koran dll yang dapat mempengaruhi gaya hidup terutama anak-anak sekolah, sehingga pangan lokal kurang dikenal dan kurang diminati anak-anak. Solusi terhadap permasalahan : 1. Pengembangan inovasi teknologi pengolahan pangan lokal yang mempunyai nilai gizi, ekonomi, sosial, citra dan daya terima sehingga dapat menarik minat masyarakat terhadap pangan lokal. 2. Pemberian bantuan modal kerja atau kredit lunak bagi dunia usaha pengembangan aneka produk olahan pangan lokal. 3. Sosialisasi pangan lokal kepada Siswa dan Guru SD/MI secara berjenjang dan berkesinambungan, bahwa masih banyak makanan pokok berasal dari bahan baku lokal selain beras. 4. Berbagai gerakan kegiatan yang perlu ditingkatkan/digalakkan di masyarakat antara lain : Gerakan Kampanye, Sosialisasi dam kegiatan Terpadu (dari hulu sampai dengan Hilir), meliputi budidaya pangan lokal, penanganan pasca panen, pengolahan pangan lokal dan lainnya yang dapat menunjang pengembangan produksi pangan lokal.


96

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 3. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan. Agropolitan merupakan konsep pembangunan wilayah berbasis pertanian yang mampu memfasilitasi perkembangan kawasan perdesaan dalam suatu hubungan desa – kota yang saling memperkuat.Kawasan Agropolitan terdiri dari Kota Pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administrasi Pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada. Di Jawa Timur, sejak 2003 hingga tahun 2014, melalui surat dukungan Gubernur telah ditetapkan lokasi pengembangan kawasan agropolitan di61 Kecamatan dari 24 Kabupaten dan 1 kota, antara lain : Kota Batu, Kab. Mojokerto, Kab. Ngawi, Kab. Banyuwangi, kab. Lumajang, Kab. Tulungagung, Kab. Bangkalan, Kab. Trenggalek, Kab. Pasuruan, kab. Pamekasan, Kab. Madiun, Kab. Ponorogo, Kab. Blitar, Kab. Pacitan, Kab Nganjuk, Kab. Probolinggo, kab. Malang, Kab. Lamongan,

Kab.

Tuban,

Kab.

Bondowoso,

Kab.

Bojonegoro,

Kab.

Jombang, Kab. Sumenep.Kab.Sampang, dan Kab.Sidoarjo. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) diarahkan untuk Pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan agribisnis, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2010 turut berperan aktif membangun kawasan agropolitan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka yang ditangani adalah urusan ketahanan pangan dengan kegiatan utama yaitu melakukan pelatihan kepada pengusaha pangan olahan dan memberikan bantuan alat pengolahan pangan kepada pengusaha/UMKM yang dianggap berhak


97

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 melalui proses identifikasi dan verifikasi. Kedua kegiatan ini diadakan selain untuk mendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA), juga dapat menunjang penganekaragaman pangan di Jawa Timur. Pelatihan

kepada

pengusaha

pangan

olahan

bertajuk

“Pengembangan Usaha Pangan Olahan di Kawasan Agropolitan” yang diadakan pada tahun 2014 ini dilaksanakan di 25 (dua puluh lima) kab/kota yang masuk dalam kawasan agropolitan dan 4 (empat) kabupaten yang pada saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari kawasan agropolitan. Untuk pelaksanaan di lapangan, kegiatan ini dibagi menjadi 4 (empat) tahap. Dengan demikian, akan lebih banyak kelompok usaha pengolahan pangan di tiap kabupaten yang berkesempatan memperoleh ilmu dan pengetahuan untuk meningkatkan usahanya sekaligus berpartisipasi dalam pengembangan agroindustri di kawasannya.

Berikut

kami

sampaikan

hasil

kegiatan

“Pelatihan

Pengembangan Usaha Pangan Olahan di Kawasan Agropolitan Tahun 2014” Tahap I. Pagu anggaran Program sebesar Rp. 1.550.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.480.015.100 atau 95,48%. Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pengembangan dan pemantapan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan lokal yang dikembangkan melalui mata rantai agrobisnis hulu, on farm (budidaya), hilir (agroindustri) dan usaha jasa pendukungnya yang kuat dan terpadu. Untuk mendukung program telah

dilaksanakan

Kegiatan

fasilitasi

Pengembangan

Agropolitan telah disalurkan alat pengolahan pangan

Kawasan

terdiri dari ; alat

penepung, s[inner, continues sealer, oven, dan perajang ubi senilai @ Rp. 7.000.000,- kepada 45 kelompok usaha pangan olahan berbahan baku lokal di kawasan Agropolitan. Jenis alat yang dihibahkan kepada kelompok tidak hanya sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan tetapi juga sesuai dengan kebutuhan kelompok.

Dengan demikian adanya

bantuan hibah alat pengolahan pangan dapat memberkan dampak posistif pada pengemnbangan kualitas dan kuantitas produkpangan


98

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 olahan

yang

dihasilkan.

Selanjutnya

sebagai

penunjang

kegiatan,

dilaksanakan pula pelatihan dan worskhop. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kelompok usaha maupun petugas kabupaten dalam menjalankan perannya. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Bentuk konkrit Kawasan Agropolitan yang berhasil Di dalam suatu kawasan agropolitan idealnya memiliki usaha berbasis agro yang bergerak dari hulu hingga hilir, artinya ada proses tanam yang dilanjut dengan proses pengolahan hingga pemasaran. Sehingga di dalamnya

memuat

peningkatan

nilai

tambah

pada

produk

hasil

pertanian. Beberapa kawasan yang memiliki nilai cukup baik dalam pengembangan kawasan agropolitan antara lain : Kab. Lumajang, Kab. Sidoarjo,

Kab.

agropolitan

Pasuruan,

tidak

dan

dipengaruhi

Kab.Jombang.Keberhasilan lamanya

tergabung

dalam

kawasan kawasan

agropolitan tetapi komitmen dalam PKA itu sendiri, termasuk dalam pelaporan kegiatan.

b) Pentingnya Uji konsumen pada usaha mikro kecil. Uji konsumen sangat diperlukan untuk mengetahui keinginan pasar terhadap produk yang baru dikembangkan.Ada kalanya selera kita berbeda dengan selera pasar.Karena sejatinya tujuan kita memproduksi produk pangan olahan adalah untuk dipasarkan.Oleh karena itu diupayakan produk tidak hanya menarik tetapi harus bisa diterima oleh pasar. Uji konsumen dapat dilakukan dengan cara sederhana, lebih mudahnya

menggunakan

rata-rata

scoring

penerimaan

konsumen

terhadap cita rasa, penampakan, tekstur. Panelis yang digunakan pun tidak perlu panelis terlatih, kecuali produk yang kita olah benar-benar mengunggulkan cita rasa tinggi seperti produk kopi.

c) Penggunaan bleng untuk membuat kerupuk puli Penggunaan bleng saat ini tidak dapat ditoleransi lagi. Bleng tidak lain adalah termasuk boraks dimanaapabila dikonsumsi secara terus menerus akan

menumpuk dalam tubuh, terlebih dengan dosis berlebihan akan


99

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 menyebabkan demam, kerusakan ginjal, hingga kematian. Sebagai pengganti

fungsi

bleng

dalam

pembuatan

kerupuk

puli

tersedia

STPP.Adapun penggunaannya juga dibatasi. Permasalahan dan upaya pemecahan masalah. - Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas produk pangan olahan kawasan agropolitan. - Kurangnya informasi pasar bagi kelompok usaha pangan lokal kawasan agropolitan . - Rendahnya modal usaha kelompok usaha pangan lokal kawasan agropolitan . Upaya Pemecahan Masalah - Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan kelompok usaha pangan olahan mulai dari ragam bahan baku dan cara penangannya, teknik pengolahan yang mengacu pada Good Manufacturing Practice. - Fasilitasi pemasaran hasil produk pangan olahan kawasan agropolitan . - Mendekatkan kelompok usaha pangan olahan kawasan agropolitan dengan perbankan. Tujuan 

Meningkatkan pengetahuan pengusaha pangan olahan dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan sekaligus menunjang percepatan penganekaragaman pangan.



Meningkatkan kualitas produk pangan olahan



Meningkatkan pemasaran produk pangan olahan

Sasaran 90 orang pengusaha pangan olahan di6 Kabupatendan 1 kota yang masuk dalam kawasan agropolitan yaitu Kab. Ngawi, Kab. Pamekasan, Kab. Probolinggo, Kab. Ponorogo, Kab. Pacitan, Kab. Trenggalek, dan kota Batu.


100

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Keluaran Berkembangnya usaha pengolahan pangan olahan baik dari segi kualitas dan kuantitas produk maupun dari segi pemasarannya. 4. Pengembangan Teknologi Pangan Olahan. Pangan lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.Hasil pertanian termasuk bahan pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, suweg, bentul, ganyong dan sebagainya mempunyai sifat cepat membusuk. Untuk menjaga agar pada musim panen raya hasil panen tidak cepat membusuk dan harga tetap stabil, maka perlu dilakukan penanganan pasca panen yang tepat, dengan teknik pengolahan pangan yang sangat beragam misalnya perebusan, pengukusan, pemanasan, fermentasi, pembuatan tepung, dan sebagainya tergantung dari tujuan akhir yang diinginkan sehingga dapat dibuat berbagai macam diversifikasi produk pangan yang pada akhirnya menunjang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Melalui proses pengolahan, bahan pangan ini tidak hanya memiliki umur yang lebih panjang, tetapi juga memiliki nilai tambah. Dengan demikian akan memberikan keuntungan lebih bagi pengusaha pengolah pangan dengan proses pengolahan yang tepat/sesuai dan menguasai pasar. Dalam upaya pengembangan usaha pangan lokal dan tradisional, Badan Ketahanan Pangan secara rutin dan berkelanjutan melaksanakan perannya dalam upaya melalui kegiatan – kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas, kuantitas dan pemasaran produk pangan olahan Jawa Timur. Kegiatan yang dimaksud diantaranya meliputi pelatihan, workshop,

pembinaan

dan

pendampingan,

serta

bantuan

alat

pengolahan. Pengusaha pangan olahan sebagai ujung tombak pengembangan produk olahan berbahan lokal di Jawa Timur diharapkan partisipasinya dalam mengembangkan penganekaragaman pangan di Jawa Timur. Oleh


101

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 karena

itu,

kegiatan

pelatihan

yang

diselenggarakan

oleh

Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur terfokus pada pengusaha pangan olahan sebagai sasarannya. Tujuan 

Mengembangkan pengetahuan pengusaha pangan olahan dalam rangka meningkatkan produksi pangan olahan baik secara kualitas dan kuantitasnya



Mendorong pengembangan usaha pangan lokal dan tradisional di Jawa Timur

Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah para Petugas Ketahan Pangan dan Pengusaha Pangan Olahan Berbahan Baku Lokal di Kab. Kediri, Kab. Magetan, Kab. Situbondo, Kab. Gresik, Kab. Jember, Kota Probolinggo, kota Kediri. Kota Pasuruan, Kota malang, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya. Keluaran Keluaran yang diharapkan yaitu meningkatnya kualitas produk olahan dan berkembangnya usaha pengolahan pangan lokal pada kelompok usaha yang berujung pada peningkatat pendapatan dan kesejahteraan kelompok usaha. Beberapa permasalahan yang dihadapi para pengusaha ini diantaranya : 1. Pemilihan proses pra-pengolahan yang tepat untuk menangani bahan baku.Detoksifikasi bahan pangan satu dengan yang lain tidaklah sama hal ini dipengaruhi oleh jenis senyawa toksik yang dikandung oleh bahan pangan. Begitu pula dengan mengatasi/mencegah reaksi browning pada bahan pangan. Seperti pada pembuatan keripik apel, penggunaan Na bisulfit akan lebih tepat. Sedangkan blansing tidaklah tepat karena akan mempengaruhi tekstur bahan baku. Berbeda


102

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 dengan pembuatan jus buah/ sari buah, proses blansing dapat dipergunakan sebagai tahap pra-pengolahan. 2. Penggunaan Bahan Tambahan Makanan(BTM) yang kurang tepat. BTM yang ditambahkan dengan maksud untuk memperlama waktu simpan harus memperhatikan karakteristik produk pangan dan penyebab kerusakan produk pangan. Misal : Penggunaan Natrium benzoat

sesuai untuk produk seperti

kerusakannya

diakibatkan

oleh

sari buah, saus tomat yang

aktivitas

bakteri,

sebaliknya

penggunaan natrium benzoat tidak sesuai untuk produk seperti roti yang pada umumnya kerusakan terjadi karena jamur. Penggunaan bleng untuk membuat kerupuk puli adalah dilarang, sebagai penggantinya tersedia STPP.Adapun penggunaannya juga dibatasi 3. Pemilihan kemasan untuk produk pangan olahan. Selain karakteristik produk, dalam mengemas produk pangan olahan, alat pengemas yang dimiliki juga perlu diperhatikan, begitu pula dengan ketahanan produk yang diinginkan. Plastik PP super misalnya, baik digunakan untuk mengemas produk seperti keripik yang membutuhkan bahan kemasan

dengan

kerapatan

partikel

yang

tinggi

agar

terjaga

kerenyahannya. Untuk melakukan sealing plastik PP tersebut tidak cukup dengan menggunakan hand sealer, paling tidak menggunakan jenis pedal sealer yang memiliki ketebalan sealing yang lebih tinggi. Di lain sisi, kemasan juga ditentukan oleh permintaan pasar/konsumen. 7. Pemberdayaan Pemuda Bidang Ketahanan Pangan. Dalam upaya peningkatan pengentasan kemiskinan, maka pemerintah secara bertahap selalu memperbaharui program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, melalui program/ kegiatan Pemberdayaan Pemuda di Bidang Ketahanan Pangan . Salah satu keberhasilan pemerintah propinsi Jawa Timur telah berhasil mengurangi angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Jatim pada September 2013 tercatat 4.865 juta orang. Pada periode yang sama,


103

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 di tahun 2012, tercatat 4.961.000 atau 13,08 persen dari total penduduk Jawa Timur.

Dengan demikian, hingga September 2013, jumlah

penduduk miskin turun 0,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari Target kinerja 600 orang Realisasi tahun pada tahun 2014 mencapai 500 orang (83,33%), sedangkan tahun 2013 mencapai 250 orang atau 50%. Kedepan diharapkan Intensitas pemuda ketahanan pangan dapat lebih jauh

mengenal dan mengoptimalkan pemanfaatan

pekarangan yang mengarah ke Kawasan Rumah Pangan Lestari, dengan kegiatan antara lain Dem farm dan Demplot dll. Realisasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda di Bidang Ketahanan Pangan terserap sebesar Rp. 880.276.700,- atau 80,03 % dari pagu sebesar Rp. 1.100.000,- dan realisasi fisik mencapai 100%.


104

Sosialisasi menu makanan tradisional

Sosialisasi menu 3B-A

Sosialisasi Pangan Lokal Bagi Siswa SD/MI

SOSIALISAS I

Sosialisasi P2KP dalam rangka pemantapan konsumsi pangan masyarakat

Promosi audio visual

PROMOSI

Promosi melalui pameran



PENDIDIKAN KONSUMSI PANGAN 3B-A

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran konsumsi pangan 3B-A berbahan lokal

Sosialisasi P2KP bagi kelompok wanita dan SD/MI

Gambar :

Pelatihan Teknologi MP-ASI

Lomba Cipta Menu Bansos untuk optimalisasi pekarangan serta pengadaan KIT dan kebun sekolah

KAMPANYE

Kampanye penganekaragaman pangan

Demo masak

Program internalisasi P2KP berbahan baku lokal melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan konsumsi pangan 3B-A, promosi, serta kampanye.

Penanganan Keamanan Pangan Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator

kinerja yaitu prosentase jumlah sample pangan yang aman dikonsumsi ditingkat pedagang pengumpul dibanding jumlah total sample pangan yang diambil dipedagang pengumpul, di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu) program yaitu ProgramPeningkatan Ketahanan Pangan. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut :

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 TUJUAN

SASARAN

INDIKATO R KINERJA

1. Memantapkan 3. Peningkat dan an Mengmbangka Kualitas n Ketersediaan, Konsumsi Distribusi dan & Konsumsi Keamana berbasis n Pangan sumberdayalok al

- % Jumlah Sample Pangan yang aman dikonsum si

SATU AN

TARGE T

%

75

REALS

CAPA IAN %

87,13

116,1 7

Tahun 2013 jumlah pengambilan sample pangan segar sebanyak 46 sample terdiri dari 35 sample sayuran dan 11 sample buah-buahan, dari sample yang diambil 38 sample (82,61) dinyatakan aman. Tahun 2014 pengambilan sample sebanyak 280 Sample terdiri dari samplepangan olahan sebanyak 227 sample dan sample pangan segar sebanyak 53 sample.Dari 227 sample pangan olahan,196sample (86,34%) dinyatakan aman untuk dikonsumsi karena tidak mengandung bahan aktiv/residu yang berbahaya.Sedangkan sample pangan segar87,92% dinyatakan aman untuk dikonsumsi dari 53 sample yang diambil terdiri dari 48 Sample sayuran dan 5 sample buah-buahan. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah Nomor

28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi

Pangan, telah diamanatkan bahwa masalah Keamanan Pangan salah satunya menjadi tanggung jawab Pemerintah, hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai regulasi yang dibuat/dikeluarkan oleh Pemerintah, namun disisi lain permasalahan keamanan pangan selalu ada & muncul di Masyarakat. Pembangunan Keamanan Pangan merupakan bagian integral Pembangunan Ketahanan Pangan yang tidak dapat terpisahkan dan penting untuk dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Hal ini karena keamanan pangan sangat dapat berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap kesehatan tubuh manusia.


2

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Dewasa ini masih banyak ditengarahi makanan jajanan/kudapan maupun olahan yang beredar/diperdagangkan di masyarakat yang kurang aman/ mengandung bahan kimia berbahaya dan bahan tambahan pangan (BTP)

melebihi

dosis

takaran,

di

lapangan

kondisinya

sangat

memprihatinkan. Pada tahun 2011-2014, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan PT. Angler Biochemlab Surabaya menguji kandungan residu pestisida, logam berat, dan mikrobia pada produk pangan segar (buah dan sayuran). Berdasarkan hasil pengujian tahun 2011 terhadap 40 sampel Pangan Segar (khususnya buah dan sayuran), terdapat 1 sampel yang dinyatakan tidak aman dari residu pestisida, sehingga pada tahun 2011, persentase pangan aman untuk produk pangan segar adalah 97,5%. Sedangkan tahun 2012, persentase produk pangan segar sebanyak 75%, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Uji laboratorium terhadap produk pangan olahan secara sampling, sebanyak 3 dari 33 sampel atau persentase aman produk pangan olahan sebanyak 90,9%. Produk pangan olahan yang tidak aman dikarenakan mengandung bahan kimia berbahaya (formalin dan rhodamin) dan bahan tambahan pangan yang melebihi dosis (Sakarin). Pada tahun 2013, persentase pangan segar yang aman meningkat lagi dari tahun sebelumnya (2012) sebanyak 82,6%. Pada Tahun 2014 prosentase sample pangan segar yang aman dikonsumsi 80% sedangkan dari sample pangan olahan 72,69% yang aman dikonsumsi. Dalam rangka peningkatan mutu dan pengawasan keamanan pangan Tahun 2014 didukung oleh anggaran sebesar Rp. 3.100.000.000,- terealisasi sebessar Rp. 2.945.574.666,- (95,02%). Oleh karena pentingnya keamanan pangan, perlu adanya jaminan mutu dan keamanan pangan. Jaminan mutu dan keamanan pangan merupakan program yang harus diwujudkan, mulai dari penyediaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, pendistribusian, sampai dengan penyajian memenuhi memenuhi standard keamanan pangan suatu produk dan

diharapkan

dengan

adanya

jaminan

tersebut,

masyarakat

berkeyakinan bahwa produk yang dikonsumsi, bermutu dan aman bagi kesehatan.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Metode yang digunakan meliputi hal sebagai berikut : a.

Penyampaian materi keamanan pangan.

b. Diskusi/pembahasan dan perumusan c.

Uji Laboratorium

d. Pembinaan/Pemantauan dan Pengawasan. e.

Menampung saran dan masukan dari Wilayah Kabupaten/ Kota. Mutu dan Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang

diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan telah dilaksanakan berbagai upaya yaitu : - Uji Laboratorium Terhadap Pangan Segar Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau dapat manjadi bahan baku pengolahan pangan. Berdasarkan hasil

uji laboratorium terhadap 53 sampel

komoditas pangan segar terdiri dari 48 sample sayuran dan 5 sample buah-buahan. Dari 53 sample pangan segar yang dilakukan uji laboratorium 74,38% diayatakan aman untuk dikonsumsi. - Uji Laboratorium terhadap Tangan Olahan Sedangkan

Pangan

Olahan

adalah

pangan

yang

sudah

mengalami pengolahan dan biasanya pada prosesnya dicampur dengan Bahan Tambahan Pangan (BPT). Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pewarna pangan (pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet). Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap 227 sampel pangan olahan (mie basah, getuk pisang, tahu pong, pentol bakso dll.) 165 sample (72,69%) dinyatakan aman untuk dikonsumsi, sedangkan 47 sample (27,31%) pangan olahan terdapat kandungan bahan tambahan makanan yang berbahaya seperti Rodhamin B, Boraks, Formalin dll.


4

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Tabel 7.Kegiatan Keamanan Pangan yang dilakukan tahun 2014 : 1. Hibah Alat Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 15 Paket 2. Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan 1.450 orang 3. Hibah Alat/Bahan Peningkatan Gizi, Mutu dan Keamanan Pangan untuk PAUD 40 Paket. 4. Uji Laboratorium Pangan Segar 5 Paket. 5. Uji Lab. Pangan Olahan/Makanan Jajanan anak sekolah 5 Paket. 6. Rapat Koordinasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan. 7. Workshop Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan Tingkat Provinsi. 8. Workshop Mitra Praja Utama (MPU) dalam rangka keamanan pangan. 9. Peningkatan

Mutu

dan

Keamanan

Pangan

melalui

kegiatan

pembuatan Tahun Nigarin. 10. Workshop Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan melalui Pangan Olahan/Jajanan Makanan anak sekolah. 3.2.4. PENANGANAN RAWAN PANGAN TUJUAN 2 SASARAN INDIKATOR KINERJA % Penurunan Penduduk Rawan Pangan

Mengantisipasi dan Penanganan Daerah Rawan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan Target Realisasi Capaian % 2014 2010 2011 2012 2013 2014 1,50

1,50

1,50

1,50

1,53

1,62

108

Keberhasilan sasaran penanganan daerah rawan pangan ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu prosentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan, di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Pada tahun 2014 berdasarkan angka jumlah penduduk rawan pangan menurut keluarga prasejahtera dan sejahtera I sejumlah 4.869.376 orang, dan penanganan jumlah penduduk rawan pangan mencapai 78.940 orang atau 1,62%. Capaian penurunan jumlah penduduk rawan pangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 1. Bantuan melalui Desa Mandiri Pangan di 34 Kab/Kota sejumlah 972 kelompok di 260 desa dengan jumlah 28.740 orang. 2. Bantuan melalui Pemberdayaan Lahan Kering di 6 Kabupaten dengan jumlah 1.014 kelompok di 99 desa dengan jumlah 30.300 orang. 3.

Bantuan melalui Penangan Daerah Rawan Pangan (PDRP) melalui

kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) pada 70 kelompok dengan jumlah 19.900 orang. 4. Dari

kegiatan

tersebut

diatas

sehingga

dapat

ditangani

jumlah

penduduk rawan pangan sebesar 78.940 orang, berdasarkan angka penduduk

Jawa

Timur

jumlah

rawan

pangan/pra-sejahtera

dan

sejahtera I Tahun 2013 sebesar 4.869.376 orang. PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standard kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Komponen penanganan daerah rawan pangan meliputi antara lain : 1). Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang menghasilkan analisis/peta situasi pangan dan gizi digunakan untuk rekomendasi bagi pengambilan keputusan dalam penanganan daerah rawan pangan. 2). Investigasi yang merupakan kegiatan peninjauan ketempat kejadian rawan pangan untuk melihat langsung dan melakukan Cross Check terhadap kejadian rawan pangan dan gizi, sekaligus mengumpulkan data dan informasi guna mengidentifikasi permasalahan, sasaran penerima manfaat. 3). Intervensi yang dilakukan adalah pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Penanganan Daerah Rawan Pangan antara lain: - Indikator Output

: tersalurkannya dana Bansos untuk bencana

- Indikator Outcome

: terlaksananya

intervensi

pencegahan dan

penanggulangan rawan pangan.


6

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 - Indikator Impact

: teratasinya kerawanan pangan.

Penanganan Daerah Rawan Pangan secara umum dapat dilakukan melalui survey/kajian per3 tahun sekali yang dinamakan FSVA (Food Security and Vuluerability Atlas) atau Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan, ada 17 indikator peta ketahanan dan kerentanan pangan antara lain : No. a.

Dimensi Kelompok Indikator Ketersediaan Pangan

Indikator 1.

Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. b. Akses Pangan dan Mata 1. Prosentase penduduk yang hidup pencaharian dibawah garis kemiskinan. 2. Prosentase desa yang tidak bisa dilalui roda 4. 3. Prosentase rumah tangga tanpa akses listrik. 4. Dependency ratio 5. Rata-rata ukuran rumah tangga. c. Pemanfaatan Pangan 6. Angka harapan hidup pada saat lahir. 7. Berat badan balita dibawah standard. 8. Angka kematian bayi 9. layanan posyandu 10. Perempuan buta huruf 11. Prosentase penduduk tanpa akses ke air bersih 12. Prosentase penduduk yang tinggal > 5 km dari Puskesmas d. Kerentanan trhdp 14.Bencana alam Kerawanan Pangan Transien 15.Penyimpangan curah hujan 16.Prosentase daerah puso 17.Deforestasi hutan Keterangan : Indikator FSVA yang digunakan Nasional Sedangkan untuk tahun 2013 kegiatan yang mendukung program Penanganan Daerah rawan Pangan (PDRP) adalah : 1. Penyaluran Bansos (pemberian beras) pada daerah rawan pangan di 16 Kabupaten. 2. Penyaluran Bansos (pemberian beras) pada daerah rawan pangan transien dan kronis 12paket. 3. Pelatihan/Workshop untuk mendukung program tersebut :

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 a.

Peningkatan Kapasitas LKD dan TPD Desa Mandiri Pangan

b. Workshop Pengembangan Usaha Kelompok Afinitas Desa mandiri Pangan c.

Rapat Koordinasi bagi Kelompok Usaha Non Pangan Olahan Desa Mandiri Pangan

d. Workshop Penanganan Daerah Rawan pangan e.

Rapat Koordinasi bagi Kelompok Usaha

Pangan Olahan Desa

Mandiri Pangan f.

Pertemuan Evaluasi Kegiatan Desa Mandiri Pangan

SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) Salah satu Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, yang sampai dengan saat ini masih dirasakan sangat penting sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana sebagian aspek-aspek Penanganan Kerawanan Pangan merupakan unsur daerah. Tugas dari Pemerintah Provinsi adalah : 1. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya ketersediaan pangan di daerah karena berbagai sebab. 2. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. 3. Peningkatan dan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat. 4. Penanganan dan pengendalian kerawanan pangan di Provinsi. Tugas dari Pemerintah Kabupaten/Kota adalah : 1. Melakukan identifikasi kelompok rawan pangan di kabupaten/kota. 2. Melakukan penanganan penyaluran untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten/kota. 3. Melakukan masalah

pencegahan

pangan

akibat

dan

pengendalian

penurunan

akses

serta

penanggulangan

pangan,

mutu,

gizi,

ketersediaan dan keamanan pangan


8

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 4. Melakukan pengumpulan dan analisis informasi Ketahanan Pangan kabupaten/kota untuk penyusunan kebijakan Ketahanan pangan Provinsi dan nasional Dari program Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( SKPG ) ini keluaran yang diharapkan adalah : -

Tersedianya informasi situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan.

-

Tersedianya informasi hasil investigasi daerah/desa yang diindikasikan rawan pangan.

-

Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan intervensi bagi penanganan kerawanan pangan dan gizi.

-

Tersedianya laporan dan rekomendasi kebijakan serta perencanaan program yang berkaitan dengan pangan dan gizi.

Data bulanan terkait kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) : Kelompok A.

Ketersediaan Pangan

B. Akses pangan

terhadap

C. Pemanfaatan Pangan

D. Spesifik Lokal

Data a. Luas Tanam b. Luas Puso c. Luas Panen d. Cadangan Pangan Harga komoditas pangan (beras, jagung, gula, minyak goreng, daging ayam, telur ) a. Angka Balita ditimbang b. Angka Balita Naik Berat Badan c. Balita yang tidak naik Berat Badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut ( 2T ) d. Angka Balita dengan Berat Badan dibawah garis merah ( BGM ) e. Kasus Gizi Buruk yang ditemukan - Jumlah Tindak Kejahatan - Jumlah KK yang menjadi TKI

Keterang an Padi, Palawija Diperta, Bulog Disperindag/BKP Dinas Kesehatan

Kepolisian Disnaker

Program Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( SKPG ) didukung kegiatan sebagai berikut : 1.

Bantuan Sosial : a.

Bantuan Sosial bahan pangan untuk masyarakat Miskin dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 b. Bantuan Sosial bahan pangan untuk masyarakat Miskin dalam rangka mendukung kegiatan Hari Pangan Sedunia. 2.

Bantuan Alat : a.

Alat Olahan Pangan : 1) Bantuan Hibah Alat Olahan Pangan untuk Tahap Pengembangan Desa Mandiri Pangan 80 Paket.

b.

Alat Non Olahan Pangan : 1) Bantuan

Hibah

Alat

Non

Olahan

Pangan

untuk

Tahap

Kemandirian Desa Mandiri Pangan 24 paket 3.

Pelatihan / Workshop : a.

Pertemuan penguatan kapasitas aparat kab dalam analisis SKPG (APBN )

b. Pelatihan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas). c.

Rapat Koordinasi Investigasi SKPG

Pengembangan Usaha pada Lahan Kering Kegiatan

Lahan

Kering

diarahkan

pada

penguatan

dan

pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui kelembagaan yang telah dibutuhkan, dengan komponen pengembangan taraf hidup secara berkelanjutan, yang terdiri dari pengembangan kelembagaan masyarakat dan gender, pengembangan usaha mikro dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat; utamanya difokuskan pada masyarakat miskin

untuk

meningkatkan

taraf

hidup

di

lahan

kering

serta

mewujudkan lingkungan yang kondusif. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat adalah : 1.

Meningkatkan kemampuan mereka melalui pengembangan lembagalembaga masyarakat berdasarkan afinitas yang merupakan wadah untuk pengembangan modal dan keuangan.

2.

Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk meningkatkan asset dan pendapatan secara berkelanjutan.

3.

Mengoptimalkan

kesempatan-kesempatan

dalam

bidang

social,

ekonomi, hokum dan lingkungan melalui kegiatan pengembangan


10

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 usaha mikro, pengembangan Infrastruktur, pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat, serta melalui peningkatan kapasitas manajemen dan ketrampilan individu maupun kelompok. Kegiatan tersebut dimulai tahun 2006 dengan pemberian bantuan peralatan olahan pangan dan pelatihan serta workshop terkait peningkatan pengetahuan Sumberdaya Manusia (SDM) kelompok usaha pada lahan kering. Sedangkan untuk mendukung kegiatan lahan kering pada tahun 2014 adalah: 1.

Pemberdayaan Kelompok usaha pangan olahan didaerah lahan kering di 24 Kelompok.

2.

Bantuan Alat Pengolahan Pangan Kelompok Usaha Pangan Lahan Kering24 Paket.

3.

Pelatihan Manajemen dan Ketrampilan Kelompok Usaha Pangan Lahan Kering.

4.

Temu Usaha Pangan di Wilayah Lahan Kering.

5.

Pertemuan Evaluasi Kelompok Usaha Pangan Lahan Kering.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN Realisasi

belanja

pembangunan

bersumber

Anggaran

Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran

2014 sebesar Rp. 79.961.449.755,00 (94,09%) realisasi fisik

sebesar 95,00% dari pagu sebesar Rp. 84.983.300.000,-, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp. 899.386.970,16. terdiri dari Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp.

884.286.970,16. dan

Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 15.100.000,- secara rinci realisasi program/kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut : NO

I

Uraian

Pagu Anggaran Setelah P.APBD

REALISASI KEUANGAN Rp.

%

PENDAPATAN DAERAH

1.171.200.000,00

899.386.970,16

76,87

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.171.200.000,00

899.386.970,16

76,87


NO

Uraian LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

003

001

1.171.200.000,00

Pendapatan dari pengembalian

-

Pendapatan dari pengembalian pembayaran gaji & Tunj.

-

899.386.970,16

% 76,87

15.100.000,00 15.100.000,00

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

1.170.000.000,00

884.286.970,16

75,58

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

1.170.000.000,00

884.286.970,16

75,58

BELANJA DAERAH

III

REALISASI KEUANGAN Rp.


84.983.300.000,00

79.961.449.755,00

94,09

BELANJA TIDAK LANGSUNG

8.951.600.000,00

8.463.477.377,00

BELANJA PEGAWAI (Gaji dan Tunjangan Pegawai)

8.951.600.000,00

8.463.477.377,00

76.031.700.000,00

71.497.972.378,00

3.100.100.000,00

2.709.032.843,00

87,39

812.000.000,00

726.444.200,00

89,46

2.288.100.000,00

2.135.881.793,00

1.102.760.000,00

1.057.538.650,00

95,90

1.102.760.000,00

1.057.538.650,00

95,90

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

259.500.000,00

252.342.400,00

97,24

Peningkatan Disiplin Aparatur

259.500.000,00

252.342.400,00

97,24

469.980.000,00

441.852.650,00

94,02

200.000.000,00

197.421.750,00

98,71

260.980.000,00

244.430.900,00

97,49

785.000.000,00

781.934.775,00

99,61

785.000.000,00

781.934.775,00

99,61

349.360.000,00

348.849.000,00

99,85

349.360.000,00

348.849.000,00

99,85

1.500.000.000,00

1.447.568.225,00

96,50

1.500.000.000,00

1.447.568.225,00

96,50

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang – undangan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional


94,55 94,55 94,04

93,35

12


NO

Uraian


Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

47.800.000.000,00

Penanganan daerah rawan pangan

5.600.000.000,00

Pengembangan Desa Pariwisata, Mandiri Pangan dan Bio Energi

1.100.000.000,00

Pengembangan lumbung pangan desa

3.000.000.000,00

Pengembangan Sistem Tunda Jual

1.750.000.000,00

Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya

3.000.000.000,00

Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ketahanan pangan Pemberdayaan Pemuda di Bidang Ketahanan Pangan Pemantapan Ketersediaan Pangan di Tingkat Rumah Tangga Pemberdayaan Kelompok Usaha Pangan Lahan Kering Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Peningkatan Pengelolaan Pasca-Panen dan Pengolahan Hasil Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Revitalisasi Penyuluhan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pangan Peningkatan Distribusi Pangan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/Peternakan Pengembangan Teknologi Pangan Olahan

1.850.000.000,00

REALISASI KEUANGAN Rp. 45.164.191.490,00

% 94,49

4.872.149.160,00

87,00

1.083.859.685,00

98,53

2.873.451.824,00 1.626.895.500,00 2.429.106.325,00

95,78 92,97 80,97

1.751.969.750,00

94,70

1.100.000.000,00

880.276.700,00

80,03

4.200.000.000,00

4.177.774.685,00

1.000.000.000,00

851.445.900,00

900.000.000,00

806.144.350,00

1.450.000.000,00

1.448.570.500,00

3.100.000.000,00

2.945.574.666,00

9.750.000.000,00

9.457.973.300,00

10.000.000.000,00

99,47 85,14

89,57 99,90 95,02 97,00

9.958.999.145,00

99,59

13.500.000.000,00

12.418.353.770,00

91,99

13.500.000.000,00

12.418.353.770,00

91,99

4.865.000.000,00

4.665.196.600,00

95,89

3.165.000.000,00

2.966.756.400,00

95,89

1.700.000.000,00

1.698.440.200,00

99,91

1.550.000.000,00

1.480.015.100,00

95,48

1.550.000.000,00

1.480.015.100,00

95,48

750.000.000,00

731.096.875,00

97,48

750.000.000,00

731.096.875,00

97,48


3.5. PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN Tingkat Nasional Pelaksanaan

pem-

bangunan pangan tahun

ketahanan

di

Jawa

2012,

2013

2014

mendapat

dari

pemerintah

dengan

dan

apresiasi pusat

diterimanya

penghargaan Pangan

Timur

Adhi

Nusantara

Karya yang

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara th. 2012 kepadaGubernur Jawa Timur Soekarwo di Istana Negara Desember 2012.

diperoleh dari berbagai macam kategori, sebagaimana tabel berikut : Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) sesuai dengan Keputusan menteri Pertanian No. 5993/Kpts/KP.450/11/2012. I. KATEGORI PEMBINA KETAHANAN PANGAN NO 1 2

NAMA

PENERIMA

Dr. H. Soekarwo H. Muhtarom, S.Sos.

Gubernur Jawa Timur Bupati Madiun, Provinsi Jawa Timur Kepala Desa Randugading, Eko Budi Santoso 3 Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Prov. Jatim II. KATEGORI PELOPOR KETAHANAN PANGAN (PENYULUH/PENDAMPING) NO NAMA KETERANGAN 1

Jumari

III. KATEGORI PELAYANAN KETAHANAN PANGAN NAMA/KELOMPOK 1

Pi'i, S.P.

2

Gapoktan Sri Makmur

KETERANGAN Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Desa Sumberwindhu, Kecamatan


14

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Berbek, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur 3 4 5

Kelompok Itik Sumber Rejeki, Ketua Hj. Musyarofah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Subur Makmur *) UD Riang

Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Prov. Jatim Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur Desa Tlogorejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2012Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. : 5992/Kpts/KP.450/11/2012 Kategori Petani, Kelompok Tani, Penyuluh, Aparat Menurut Eselon I, Lingkup Kementerian Pertanian NAMA/KELOMPOK KETERANGAN 1 KELOMPOK TANAMAN HORTIKULTURA Kategori Perorangan : Jl. Kelud No. 84, Desa Ngancar, Endro Puji Astoko, Kecamatan Ngancar. Kabupaten Champion Kediri, Provinsi Jawa Timur 2 KELOMPOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Kategori Perorangan : Desa Mojojejer, Kecamatan Mahfudon, Inseminator Mojowarno, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur Agus Sholehul Huda, S.Pt., Desa Purwosari, Kecamatan Sarjana Membangun Desa Gumukmas, Kabupaten Jember, (SMD) Provinsi Jawa Timur Kategori Kelompok : Desa Gadu Barat, Kecamatan Kelompok Anggrek Jingga Ganding, Kabupaten Sumenep, (Ayam Lokal) Provinsi Jawa Timur 3 KELOMPOK PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN GP3A Delta Sapta Tirta Desa Singogalih, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur UPJA Serasi Jaya Tani Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tahun 2013 Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. : 4908/Kpts/KP.450/11/2013. No

Nama/Kelompok

1

Dr. H. Soekarwo

2

H. Fadeli, MM.

3

Titik Sriyani, SP.

4

Supriyatno, SP. M.MA.

5

Dr. M. Muchlish Adie

6

Rohmad

7

H. Maniran

8

Slamet Yacob

9

Abdul Holik, S.Ag.

10

H. Salim

Jabatan/Alamat Gubernur Jawa Timur

Katagori Pembina Ketahanan Pangan

SH. Bupati Lamongan Prov. Pembina Jawa Timur Ketahanan Pangan Penyuluh Pertanian, Kec. Pelayan Sumber Gempol Ketahanan Pangan Tulungagung - Penyuluh Pendamping Mantri Tani Kabupaten Pelayan Kediri Ketahanan Pangan - Penyuluh Pendamping Peneliti Balai Penelitian Pelayan Aneka Kacang dan Umbi Ketahanan Pangan Malang - Peneliti Ketua Kelompok Tani Pelaku “Budi Margo Mulyo II”, Pembangunan Kec. Ambulu Jember Ketahanan Pangan - Pengembangan Produksi Ketua Kelompok Tani Pelaku “Taman Makmur” Pembangunan Ketahanan Pangan - Pengembang Produksi Ketua Gapoktan “Tani Pelaku Makmur Santosa” Desa Pembangunan Oro-oro Ombo Wetan Ketahanan Pangan Kec. Rembang Pasuruan - Pengembang Produksi Ketua Kelompok Tani Pelaku Ternak “Pancong Jaya Pembangunan Madura” Desa Waru Ketahanan Pangan Timur Kec. Waru - Pengembang Pamekasan Produksi Ketua Kelompok Tani Pelaku Ternak “Karya Tani” Pembangunan Desa Pungging Kec. Ketahanan Pangan Pungging Kab. Mojokerto - Pengembang Produksi


16


Lusiadi

12

Susanti

13

Budiono, S.Pd.

14

Sarana, S.Pd.

Ketua Kelompok Tani Pelaku Makmur, Jl. Darmo 177 Pembangunan Pamotan Kec. Dampit Ketahanan Pangan Malang - Pemberdayaan Masyarakat Ketua KWT “Sumber Pelaku Rejeki” Kabupaten Pembangunan Trenggalek Ketahanan Pangan - Pengembangan Industri dan Perakit Teknologi Pangan Ketua Gapoktan Pelaku “Harapan Makmur” Pembangunan Ketahanan Pangan - Pemberdayaan Masyarakat Desa Asmoro Bangun Pemangku Kecamatan Puncu Kab. Ketahanan Pangan Kediri

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 Disamping

itu,

dalam

Lomba Cipta Menu Tingkat Nasional

yang

diselenggarakan oleh Badan Ketahanan

Pangan

Kementrian Pertanian bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK

(TP-PKK)

Pusat

diselenggarakan peringatan

yang pada

Hari

Pangan Sedunia

(HPS)

Tingkat

Nasional Tahun 2013 di Padang,

Sumatera

Barat

pada tanggal 31 Oktober 2013 yang diikuti oleh 33 peserta wakil dari Provinsi seluruh Timur juara Kreasi

I

Indonesia,

Jawa

berhasil

menjadi

untuk

kategori

Menu

Beragam

Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal. Penerima

Penghargaan

Adhikarya Pangan Nusantara (APN)

Tahun

Berdasarkan Menteri

2014, Keputusan

Pertanian

No.

:

1289/ Kpts/ KP.450/ 12/ 2014.

Penyerah Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) 2014. Presiden RI (Joko Widodo ke Gubernur Jawa Timur (DR. H. Soekarwo) di Subang Jawa Barat.


18


No

Nama/Kelompok

1

Dr. H. Soekarwo)*

2

H. Warsubi, SH. Kepala Desa Mojokrapak, MSi. Kec. Tembelang, Kab. Jombang Drh. Eko Yuli Dokter hewan (THL) Santoso Puskeswan Selogowo, Situbondo Nadi Abdul Aziz Ketua Kelompok Sapi Potong Bangu Jaya Sumber Taman Kec. Wonoasih Probolinggo Drs. H. Kelompok Sumber Hasil, Abdurrahman Ds. Paberasan Kec. Kelamasan Kab. Sumenep. Mursih Sugeng Ketua Kelompok Tani Melatih Putih II, Kel. Bandung Rejosari, Kec. Sukun Kota Malang

3

Jabatan/Alamat Gubernur Jawa Timur

Katagori Pembina Ketahanan Pangan Pembina Ketahanan Pangan

Pelayan Ketahanan Pangan - Pengawas 4 Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pelaku Produksi 5 Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pelaku Produksi 6 Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pelaku Pemberdayaan 7 Ririn, SP. Desa Tenaru Kec. Pemangku Driyoreyo Kab. Gresik Ketahanan Pangan Keterangan : )* = Penerima Penghargaan Khusus Bagi Pembina (penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 3 (tiga) Tahun Berturut-turut. Tingkat Regional Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Kategori Petani, Kelompok Tani, Penyuluh, Aparat Menurut EselonII, LingkupBadan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2012 Tk. Provinsi Jawa Timur. No.

Penerima Penghargaan

1

Endro Puji Astoko (Champion) Ds. Ngancar Kec. Ngancar Kab. Kediri Mahfudon (Inseminator) Ds. Mojojejer Kec. Mojowarno Jombang

2

Penghargaan Kelompok Kategori Kel. Tanaman Perorangan Hortikultura Kel. Peternakan dan Perorangan Kesehatan Hewan

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 3 4 5 6

Agus Sholehul Huda (SMD) Ds. Purwosari Gumukmas Jember Kel. Anggrek Jingga (Ayam Lokal) Ds. Gadu Barat Ganding Sumenep GP3A Delta Sapta Tirta Ds. Singogalih Kec Tarik Sidoarjo UPJA Serasi Jaya Tani Ds. Kendit

Kel. Peternakan dan Kesehatan Hewan Kel. Peternakan dan Kesehatan Hewan Kelompok Prasarana dan Sarana Pertanian Kelompok Prasarana dan Sarana Pertanian

Perorangan Kelompok Perorangan Perorangan

Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2013 Tk. Provinsi Jawa Timur. A. Katagori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (Kelompok/Gabungan Yang Memproduksi Pangan. No.

Nama Kelompok

1

Kelompok Tani “Makmur”

2

Kelompok Tani “Barokah”

3

KUB Manunggal Lestari

Alamat

Keterangan

Jl. Darmo No. 177 Pamotan Dampit Malang Desa Bunbarat Kec. Rubaru Sumenep Desa Duwet Kec. Wates Kediri

Peringkat I Peringkat II Peringkat III

B. Katagori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (Kelompok/Gabungan Kelompok Pemberdayaan Dalam Pengembangan Usaha Produktif/ Kesehatan/Gizi Masyarakat. Alamat

Keterangan

No.

Nama Kelompok

1

Gabungan Kelompok “Harapan Makmur”

Desa Wates Kec. Sumbergempol Tulung Agung

Peringkat I

2

Gapoktan “Sambirejo”

Peringkat II

3

Gapoktan PLDPM

Desa Sambirejo Kec. Saradan Madiun Desa Pojokkulon Kec. Kesamben Jombang

Peringkat III

C. Katagori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (Kelompok Pengembangan Industri Pangan Olahan dan Perakitan Teknologi Pangan. No.

Nama Kelompok

1

Kelompok “Sumber Rejeki”

2

Kelompok Tani “Ambudi Makmur II” Kelompok Wanita Tani (KWT) Jaya Nata

3

Alamat Desa Tasik Madu Kec. Watulimo Kec. Menganti Trenggalek Desa Kramat Kec. Bangkalan Bangkalan Desa Tiris Kec. Tiris Probolinggo


Keterangan Peringkat I Peringkat II Peringkat III

20

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 D. Katagori Pemangku Ketahanan Pangan. No. 1

Nama Sarana, S.Pd.

Alamat Ketua Poktan Gangsar Makmur Desa Asmorobangun Kec. Puncu Kediri

Keterangan Peringkat I

Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2014 Tk. Provinsi Jawa Timur, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/595/KPTS/013/2014 tanggal 1 Oktober 2014. A. Katagori Pelopor Ketahanan Pangan No.

Nama

1

Drs. H. Joko Utomo

2

Basuki Rahmat

3

Hendro Widodo

B.

Alamat Desa Sukolilo Kec. Bancar Kab. Tuban. Desa Pekandangan Sangra Kec. Bluto Kab. Sumenep Desa Ngaglik Kec. Srengat Kab. Blitar


Katagori Pemangku Ketahanan Pangan No. 1 2 3

C.

Nama

Alamat

Ririn, SP Yasin Abdul Karim


Katagori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan No. 1 2 3

Nama Kelompok

Alamat

Kelompok Tani Sumber Hasil Gapoktan Mojo Makmur

Keterangan Peringkat I Peringkat II

Kelompok Tani Barokah IV

Peringkat III

D. Katagori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan No. 1 2 3

Nama Kelompok Kelompok Tani Sumber Hasil Gapoktan Mojo Makmur Kelompok Tani Barokah IV

Alamat



IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus merupakan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2014. Capaian5 (lima) indikator dapat digambarkan sebagai berikut : -

Ketersediaan pangan (beras) 7.832.072 Ton dari Target 7.252.008 Ton atau 108 %, Persentase peningkatan ketersediaan pangan 7,4% sedangkan ketersediaan energi mencapai 3.589 kkal/kap/hr dan ketersediaan protein 99,40 gr/kap/hr.

-

Capaian kualitas konsumsi pangan penduduk Jawa Timur yang ditandai Skor PPH 81,6 (99,27%) dari Target Skor PPH 82,20.

-

Capaian Penanganan Keamanan Pangan 116,17%.

-

Capain stabilitas rata-rata harga ditingkat petani GKP Rp. 3.727,-/Kg. (112,94%) dan harga GKG Rp. 4.531,-/Kg. (109,18%).

-

Capaian Penurunan Penduduk Rawan Pangan yang tertangani sebesar 78.940 orang (1,62%) dari target 73.041 (1,50% dari 4.869.376 orang).

4.2. Saran Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan sarana evaluasi

dan

pengendalian

yang

sangat

efektif

sehingga

pelaksanaan

pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara berkala dan berkelanjutan sehingga pembangunan ketahanan pangan dapat terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measurable) dan berkesinambungan (sustainability).


22

Laporan Kinerja (LKj) Tahun (LKj) PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 1

Recommend Documents