LAPORAN KINERJA (LKJ) BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN KINERJA (LKJ) BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Laporan Kinerja tahun 2015 merupakan laporan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2015 – 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah provinsi Lampung menuju terwujudnya Good Govermance dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat disatu sisi dan di sisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di setiap bidang lingkup Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung. Kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Perubahan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa sasaran belum menunjukkan capaian sesuai target. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi dari peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di Badan Ketahanan Pangan Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung Kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah dalam mewujudkan Good Govermance dan Clean Government. Bandar Lampung,

Februari 2016

Kepala Badan,

Ir. KUSNARDI, M.Agr.Ec Pembina Utama Muda 19631123 198803 1 005 ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung menetapkan 1 sasaran strategis dengan 9 indikator. Selanjutnya sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) program dan 48 (Empat Puluh Delapan) kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD Tahun 2015. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan rata-rata mencapai 77,78%. Dengan demikian tugas yang diamanatkan di dalam Rencana Strategis dapat dilaksanakan dengan baik.Sehingga secara ke seluruhan tercapainya target-target pembangunan tadi menggambarkan adanya komitmen yang kuat dari unsur pimpinan maupun staf Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dalam melaksan akan tugas pokok dan fungsinya. Capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015, pada penurunan persentase jumlah penduduk miskin mencapai 0,68% hal ini berarti kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah tahun 2015 tidak mencapai target (1%), Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 70,31 belum mencapai target 87,52, Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen sudah melebihi target yaitu Rp. 4.067 dari target Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp. 3.700,-, Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen telah mencapai target, Coefisien Variabel (CV) dari hasil pemantauan telah mencapai 6% dari target CV < 10%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi telah mencapai target yaitu 84,1 dari target 84,1, konsumsi energi 2.052 kkal/kapita/hari, hal ini berarti sudah melebihi target (2.004kkal/kapita/hari) dan konsumsi protein belum mencapai target 56,4 gr/kapita/hari terealisasi 53,25 gr/kapita/hari, untuk PPH konsumsi, konsumsi energi dan konsumsi protein menggunakan angka sementara, karena angka tetap baru akan diketahui nanti sekitar bulan Mei 2016, untuk Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi mencapai 7,4% dari target 10%, dan Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji telah melebihi target 80% (dibawah ambang batas) terealisasi 91,39. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa yang akan datang. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari upaya–upaya dan langkah-langkah yang dirumuskan sebagai strategi pemecahan masalah yang selama ini ditemui. Tentunya upaya-upaya tersebut akan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan sumber daya yang dimiliki guna pencapaian kinerja yang lebih tinggi ditahun berikutnya guna mewujudkan visi Gubernur Lampung “Lampung Maju Sejahtera 2019”. iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..........................................................................................

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF .....................................................................................

iii

DAFTAR ISI .......................................................................................................

iv

DAFTAR TABEL .................................................................................................

v

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................

viii

BAB I.

PENDAHULUAN ...............................................................................

1

1.1 Latar Belakang .............................................................................

1

1.2 Maksud dan Tujuan ......................................................................

2

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi BKPD ..................................................

2

1.4 Struktur Organisasi BKPD ...........................................................

4

1.5 Isu Strategis/Permasalahan SKPD ................................................

4

BAB II. PERENCANAAN KINERJA ...............................................................

5

2.1 Rencana Strategis BKPD 2015-2019 ...........................................

5

2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015 ..................................

11

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................

15

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 .............................

16

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .........................................

19

3.3 Realisasi Anggaran Kinerja Tahun 2015 ......................................

63

3.4 Analisis Efisiensi ..........................................................................

65

BAB IV. PENUTUP ...........................................................................................

66

LAMPIRAN-LAMPIRAN

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Hubungan antara Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan ...................

6

Tabel 2.

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja ...............

7

Tabel 3.

Program Tahun 2015 untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ........................................................................................

Tabel 4.

Sasaran Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung Taun 2015......................................................................

Tabel 5.

10

Rencana Belanja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 ...................................................

Tabel 7.

10

Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 ....................................

Tabel 6.

9

11

Alokasi Anggaran Rutin Badan Ketahanan Pangan Daeerah Provinsi Lampung .........................................................................

12

Tabel 8.

Alokasi per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2015 ..........

12

Tabel 9.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provins Lampung Tahun 2015 ...........

Tabel 10.

Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 per Triwulan ...................

Tabel 11.

16

Pencapaian Kinerja Tahun 2015 di Bandingkan dengan Target Kinerjanya, Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ..

Tabel 12.

15

17

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan per Kapita Masyarakat untuk Memenuhi Kecukupan Energi dan Keamanan Pangan....................................

Tabel 13.

18

Target dan Realisasi Capaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan, Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein pada Tahun 2015 ....................................................................................

20

Tabel 14.

Skor PPH Konsumsi di Provinsi Lampung Tahun 2015 ...............

21

Tabel 15.

Perbandingan Target Nasional, Terget Renstra dan Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi ...................

Tabel 16.

Target dan Realisasi Capaian Indikator Konsumsi Energi Di Provinsi Lampung Tahun 2015 ................................................

Tabel 17.

23

Perbandingan Antara Target Nasional, Target Renstra Dan Capaian Kinerja di Provinsi Lampung...................................

Tabel 18.

22

23

Perkembangan PPH Konsumsi Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2015 ...................................................................................

24 iv

Tabel 19.

Rencana dan Realisasi Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan ..................................................................................

29

Tabel 20.

PPH Ketersediaan di Provins Lampung 2011 - 2015 ....................

29

Tabel 21.

Surplus/Minus Bahan Makanan Prov. Lampung Thn.2011-2015 .

31

Tabel 22.

Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan NBM Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013........................................................

31

Tabel 23.

Ketersediaan Energi dan Protein Menurut Sumbernya .................

34

Tabel 24.

Skor PPH Ketersediaan Provinsi Lampung Berdasarkan NBM Tahun 2015 ....................................................................................

Tabel 25.

Ketersediaan dan Konsumsi Bahan Pangan di Provinsi Lampung Tahun 2015 (Atap Tahun 2014) ....................................................

Tabel 26.

39

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2011 - 2015.........................................................................

Tabel 28.

38

Target dan Realisasi Pencapaian Sasaran Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan ..............................................................

Tabel 27.

35

40

Target Nasional, Target Renstra dan Capaian Kinerja dalam Penurunan Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015 ...................................................................................

Tabel 29.

Target dan Realisasi Capaian Indikator Harga Pangan Pokok Di Tingkat Produsen dan Konsumen .............................................

Tabel 30.

48

Kondisi Kestabilan Harga Pangan Tingkat Eceran Tahun 2015 di Provinsi Lampung ............................................................

Tabel 32.

47

Data harga Tingkat Produsen, Grosir dan Eceran di Provinsi Lampung Tahun 2015....................................................................

Tabel 31.

41

49

Pencapaian Kinerja Harga GKP di Tingkat Produsen di Bandingkan dengan Target Nasional dan Target Renstra Tahun 2011 – 2015 ........................................................................

Tabel 33.

49

Pencapaian Kinerja Harga GKP di Tingkat Produsen di Bandingkan dengan Target Nasional dan Target Renstra Tahun 2011 – 2015 ........................................................................

Tabel 34.

Target dan Realisasi Capaian Indikator Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi ..................................................

Tabel 35.

54

Pelaku Usaha dan Kebun yang sudah Teregister dan Sudah Tersertiifikasi .................................................................................

Tabel 36.

50

55

Target dan Realisasi Capaian Indikator Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji ..............................................................

57

v

Tabel 37.

Rekap Hasil Uji Cepat (Formalin, Boraks, Methyl Yellow, Pestisida dan Rhodamin B dan Uji Laboratorium Provinsi Lampung Tahun 2015....................................................................

59

Tabel 38.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran ................................................

63

Tabel 39.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..............................................

64

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Tingkat Capaian IKU BKPD Provinsi Lampung Tahun 2015 ......

Gambar 2.

Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra

16

Dan Capaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Tahun 2011 – 2015....................................................... Gambar 3.

22

Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Realisasi Kegiatan untuk Skor PPH, Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein Tahun 2015 ......................................................

24

Gambar 4.

Skor PPH Konsumsi Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 ..........

25

Gambar 5.

Perkembangan Konsumsi Energi di Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2015 ...................................................................................

Gambar 6.

25

Perkembangan Konsumsi Protein di Provinsi Lampung Taun 2012 – 2015 ..........................................................................

25

Gambar 7.

Skor PPH Ketersediaan Prov. Lampung Th. 2011–2015 ..............

30

Gambar 8.

Ketersediaan Energi di Lihat dari Sumbernya Tahun 2011 – 2015 ...................................................................................

Gambar 9.

32

Ketersediaan Protein Berdasarkan Sumbernya tahun 20112015 ...............................................................................................

32

Gambar 10. Persentase Ketersediaan Energi, Tahun 2015 ...............................

34

Gambar 11. Persentase Ketersediaan Protein, Tahun 2015...............................

34

Gambar 12. Persentase Kontribusi Kelompok Pangan Tahun 2015 .................

35

Gambar 13. Perbandingan Skor Maksimum dan Skor PPH Menurut Kelompok Pangan .........................................................................

36

Gambar 14. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015 ................................................................................... Gambar 15.

41

Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra Dan Realisasi Kinerja dalam Penurunan Penduduk Rawan Pangan ...........................................................................................

42

vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia.Selain itu, ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional suatu bangsa, dan menunjukkan eksistensi kedaulatan bangsa. Terkaitdengan hal tersebut, ketahanan pangan tidak akan dapat terwujud dengan hanyamelibatkan satu komponen bangsa, tapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa,baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama membangun ketahananpangan secara sinergi. Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-UndangNomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang merumuskan ketahanan pangansebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin daritersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata,dan terjangkau” dan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antarapemerintah dan masyarakat. Undang-undang tentang Pangan tersebut kemudiandijabarkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah untuk diimplementasikan dalamkeputusan Pimpinan Pemerintah.Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap danberkesinambungan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan: 1. Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; 2. Keterjangkauan pangan yangefektif dan efisien; serta 3. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, amandan halal. Ketiga komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga,dengan: 1. Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untukpeningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramahlingkungan; 2. Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsipangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk kesehatan; 3. Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehinggamenjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat dalamkerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 4. Memanfaatkan pasarpangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam;serta 5. Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaandalam mengakses pangan yang bersifat pokok. Upaya untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan tersebut, kemudiandijabarkan dalam berbagai kegiatan pembangunan ketahanan panganyang dilaksanakan oleh Badan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 1

Ketahanan

Pangan

Daerah

Provinsi

Lampung

(BKPD).

Guna

mengetahui

kinerjapelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tersebut selama tahun 2015, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.2

Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2015 disusunsebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Kepada Gubernur Lampung selaku Pimpinan Daerah tertinggi di Provinsi Lampung. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk : 1.Mengetahui sejauhmanakinerja Badan Ketahanan Pangan tahun 2015; 2. Memenuhi kewajiban BadanKetahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015. 1.3.

Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Tugas Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung yaitu : “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai funngsi, sebagai berikut : 1.

Perumusan kebijakan teknis pengelolaan ketahanan pangan;

2.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang Ketahanan Pangan;

5.

Pengelolaan administrative.

Pembangunan ketahanan pangan, sangat diperlukan kerjasama yang sinergisdan terarah antar institusi dan komponen masyarakat serta koordinasi program dankegiatan berbagai subsektor dan sektor. Guna mewujudkan sinergi dan harmonisasikebijakan dan program, serta memperkuat koordinasi peningkatan ketahanan panganantar sektor, antar wilayah, dan antar waktu, dibentuk Dewan Ketahanan Pangan(DKP) yang bertugas merumuskan kebijakan serta melaksanakan evaluasi danpengendalian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 tanggal 2 April tahun 2008 yang disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), dalam peraturan ini Gubernur berkedudukan sebagai ketua dan Wakil Gubernur sebagai ketua harian. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 2

BKP selaku Sekretariat DKP memfasilitasi pelaksanaan tugas Wakil Gubernur selaku Ketua Harian DKP dalam membantu Gubernuruntuk : 1. Merumuskankebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Nasional; dan 2. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan 3. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan. Tugas BADAN Ketahanan Pangan Daerah meliputi kegiatan di bidang: penyediaan pangan, distribusi pangan,cadangan pangan, penganekaragaman pangan, serta mutu dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Badan Ketahanan Pangan Daerah provinsi Lampung didukung oleh 6 Eselon III dengan struktur organisasi, yaitu: 1.

Sekretariat Badan, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan KetahananPangan Daerah Provinsi Lampung.

2.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, mempunyai tugas melaksanakanpengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, pemantapan ketersediaan dan akses pangan serta pencegahan dan penanggulangankerawanan pangan

3.

Bidang Distribusi dan Harga Pangan, mempunyai tugas melaksanakankoordinasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pemantauan distribusi dan harga pangan serta cadangan pangan.

4.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugasmelaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan,pemantauan, dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan.

5.

Bidang Mutu dan Keamannan Pangan Mempunyai

tugas

melaksanakan

koordinasi,

identifikasi,

pembinaan,

pengembangan dan pemantauan serta pengendalian mutu dan keamanan pangan 6.

UPT Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaranan pelayanan administrasi di bidang sertifikasi mutu dan keamanan pangan produk hasil pertanian secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan pangan dan kepastian.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 3

1.4

Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah

KEPALA BADAN

SEKRETARIS SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

1.5

BIDANG DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN

BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN

BIDANG MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

SUB BIDANG KETERSEDIAAN DAN AKSES PANGAN

SUB BIDANG DISTRIBUSI PANGAN

SUB BIDANG KONSUMSI PANGAN

SUB BIDANG MUTU PANGAN DAN GIZI

SUB BIDANG KERAWANAN PANGAN

SUB BIDANG HARGA DAN CADANGAN PANGAN

SUB BIDANG PENGANEKARAGAMAN PANGAN

SUB BIDANG KEAMANAN PANGAN

UPT

Isu Strategis/Permasalahan Badan Ketahanan Pangan Daerah 1.

Penanganan kerawanan pangan

2.

Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

3.

Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat

4.

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar


Page 4

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 Terdapat beberapa dokumen perencanaan nasional dan daerah yang menjadi dasar bagi perencanaan kinerja.

Beberapa dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan

Nasional dan Daerah

berupa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN), Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD). Pada lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dokumen perencanaan lima tahunan berupa dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung maka disusunlah Rencana Strategik Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arah, kebijakan dan strategi serta program – program pembangunan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung maupun mendorong Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat. Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program pembangunan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2015 – 2019 dengan penekanan pada pencapaian sasaran prioritas Nasional, Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, indikator yang akan dicapai sampai tahun 2019. 2.1.1

Visi dan Misi

Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi visi dan misi SKPD namun mengikuti Visi Gubernur yaitu : “ Lampung Maju dan Sejahtera 2019” Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung merupakan daerah yang maju dan berdaya saing. Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi dimana untuk menjadi daerah yang maju harus di dukung dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang tinggi akan didapatkan bila status kesehatan masyarakat Provinsi Lampung Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 5

juga tinggi.

Menjadi wilayah sejahtera mempunyai pengertian bahwa masyarakat

Provinsi Lampung yang sejahtera dalam arti sejahtera secara ekonomi, makmur dengan pembagian yang lebih adil dan merata, jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera juga harus terjamin hak-haknya dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial serta kebutuhan dasar yang layak Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi misi SKPD namun mengikuti Misi Gubernur. Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka telah dirumuskan menjadi 5 (lima) misi yaitu: 1.

Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah

2.

Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial

3.

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya masyarakat dan Toleransi kehidupan beragama

4.

Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

5.

Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif

Sektor Ketahanan Pangan masuk dalam Misi Pertamadalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2015-2019 Provinsi Lampung yaitu :“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat

Kemandirian

Daerah”. 2.1.2

Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut : Misi Pertama

: Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian pangan

Tujuan

: Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat

perseorangan

secara

berkelanjutan

melalui

panganekaragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan, dan kualitas konsumsi pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal Indikator Tujuan : 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 2. Jumlah Konsumsi Energi (kkal/kap/hr) 3. Jumlah Konsumsi Protein (gram/kap/hr) 4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%) 6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen (Rp.) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 6

7. Koefisien Variasi Pangan (Beras) di Tingkat Konsumen (%) 8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi 9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji (%)

Tabel 1. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan No. 1.

Tujuan

Indikator Tujuan

Mewujudkan pemantapan 1. ketahanan pangan masyarakat sampai 2. tingkat perseorangan 3. secara berkelanjutan 4. melalui penganekaragaman pangan, 5. penguatan ketersediaan, distribusi pangan, dan 6. kualitas konsumsi pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal 7.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Jumlah Konsumsi energi

Satuan

Kondisi Akhir 2019

-

87,7

Kkal/kap/hr

2.064

Jumlah Konsumsi Protein Gram/kap/hr

57,00

Skor PPH Ketersediaan

-

88,7

Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan

%

1%

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen

(Rp.)

≥ HPP

Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen

%

CV<10%

8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

%

10

9. Persentase Tingkat

%

80%

Keamanan Pangan Segar yang diuji

(dibawah ambang batas)

2.1.3

Sasaran Strategis

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut : Misi Pertama

: Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian pangan

sasaran

: Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per kapita.


Page 7

Tabel 2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja NO

-

84,1

Kondisi Akhir RPJMD 87,70

Jumlah Konsumsi Energi

Kkal/kap/hr

2.004

2.064

3.

Jumlah Konsumsi Protein

Gram/kap/hr

56,1

57

4.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

-

87,52

88,70

5.

Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan

%

1

1

6.


Rp/Kg

≥ HPP

≥ HPP

7.


CV

CV<10%

CV<10%

8.

Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

%

10

10

9.

Persentase Keamanan yang diuji

%

80% (dibawah ambang batas)


Sasaran Strategis

1.

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan

Indikator Kinerja 1.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

2.

Pangan

Satuan

Tingkat Segar

Kondisi Awal

Keterangan : yang dicetak warna merupakan indikator kinerja Gubernur

2.1.4

Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam Renstra 2015 – 2019

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya selanjutnya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategis, arah kebijakan dan program. Selain itu untuk mengukur capaian kinerjanya maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerjanya. 2.1.4.1 Strategi Strategi untuk mencapai misi pertama : Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah,

adalah terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan

yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per kapita dengan cara : 1.

Memprioritaskan pembagunan ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

2.

Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin transien dan kronis akibat bencana alam melalui pendistribusian bantuan pangan

3.

Pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi dan aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal

4.

Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal

5.

Pengawasan dan pemantauan keamanan pangan segar.


Page 8

2.1.4.2 Arah Kebijakan Daerah Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi pertama Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah, adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek : 1. Aspek ketersediaan pangan Dalam aspek ketersediaan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal dan memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan 2. Keterjangkauan pangan Difokuskan pada stabilisasi harga dan pasokan pangan serta pengelolaan cadangan pangan 3. Pemanfaatan pangan. Difokuskan pada percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal ditunjang dengan pengawasan keamanan pangan segar.

2.1.4.3 Program untuk mencapai sasaran Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, maka upaya yang dilakukan untuk pencapaiannya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun Program Prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 3. Program Tahun 2015 untukMendukung Pencapaian Sasaran Strategis No 1. .

Sasaran Strategis

Indikator

Terpenuhinya kebutuhan 1. konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman 2. untuk memenuhi kecukupan energi per kapita 3.

4. 5. 6. 7. 8.

9.

Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%/tahun) Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp./Kg) Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (CV) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Jumlah Konsumsi Energi (kkal/kap/hari) Jumlah Konsumsi Protein (gr/kap/hari) Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi (%) Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Diuji (%)


Jumlah Program 1 Program

Page 9

2.1.5

Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.1.5.1 Tema Pembangunan Daerah Peraturan Gubernur Lampung nomor 46 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tema dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung tahun 2015 adalah Pemantapan Daerah Sebagai Landasan Pembangunan Berkelanjutan. 2.1.5.2 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015, priortas

pembangunan Daerah Lampung adalah sebagai berikut : 1.

Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas wilayah

2.

Revitalisasi pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk peningkatan rakyat yang berkeadilan

3.

Memperluas kesempatan kerja dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan

4.

Penguatan inovasi teknologi, pematapan IPTEK, industri dan perdagangan serta energi terbarukan

5.

Peningkatan pariwisata dan kebudayaan daerah melalui snergi antar pemangku kepentingan

6.

Pemantapan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan penanggulangan bencana

7.

Reformasi birokrasi melalui peningkatan kerjasama dan tatakelola pemerintahan yang baik

Bidang ketahanan pangan masuk dalam prioritas kedua, yaitu revitalisasi pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk peningkatan rakyat yang berkeadilan. 2.1.5.3 Sasaran Pembangunan Daerah Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut diatas, maka ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Lampung tahun 2015 bersama dengan sasarannya sebagai berikut : Tabel 4. NO 1

Sasaran Pembangunan Lampung tahun 2015

PRIORITAS Bidang Ketahanan Pangan : “Revitalisasi pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk peningkatan rakyat yang berkeadilan ”

Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi

SASARAN Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per kapita 1. Skor PPH ketersediaan 2. Persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan (%Tahun) 3. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) 4. Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (CV) 5. Jumlah konsumsi energi (kkal/kap/hari) 6. Jumlah konsumsi Protein (gram/kap/hari) 7. Skor PPH Konsumsi


Page 10

NO

PRIORITAS 8. 9.

2.2

SASARAN Persentase Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi (%) Persentase Tingkat keamanan pangan segar yang diuji (%)

Perjanjian Kinerja (PK) PerubahanTahun2015

Dokumen

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan atau kesepakatan atau

perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2015 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2015, IKU dan APBD.

Tabel 5. No. 1.

Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Terpenuhinya kebutuhan 1. Skor Pola Pangan Harapan 87,52 konsumsi pangan yang (PPH) Ketersediaan beragam, bergizi, seimbang 2. Persentase Penurunan Jumlah 1 dan aman untuk memenuhi Penduduk Rawan Pangan kecukupan energi per kapita (%/thn) 3. Harga Gabah Kering Panen ≥ HPP (GKP) di Tingkat produsen (Rp./Kg) 4. Koefisien Variasi Pangan CV < 10% (beras) di tingkat konsumen (CV) 5. Skor Pola Pangan (PPH) Konsumsi

Harapan 84,1

6. Jumlah Konsumsi (kkal/kap/hr)

Energi 2.004

7. Jumlah Konsumsi (gr/kap/hari)

Protein 56,1

8. Persentase Peningkatan Produk 10% Pangan Segar yang Tersertifikasi (%) 9. Persentase Tingkat Keamanan 80% (dibawah Pangan Segar yang di Uji (%) ambang batas)

Program :

Anggaran

Keterangan

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp.

827.560.810,-

APBD

2. Peningkatan

Rp.

185.782.000,-

APBD

Rp.

93.128.000,-

APBD

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur


Page 11

4. Peningkatan Pelaporan

Pengembangan Capaian

Sistem

Kinerja

Rp.

177.841.000,-

APBD

Rp. 4.988.314.500,-

APBD

dan

Keuangan 5. Peningkatan

Diversifikasi

dan

Peningkatan Ketahanan Pangan J u m l a h APBD 6. Peningkatan

Diversifikasi

Rp. 6.272.626.310,dan

Rp. 13.071.726.000,-

APBN

Ketahanan Pangan Masyarakat

2.2.1

J u m l a h APBN

Rp. 13.071.726.000,-

TOTAL

Rp. 19.344.352.310,-

Rencana Anggaran Tahun 2015

Jumlah Anggaran untuk Badan Ketahanan Pangan provinsi Lampung tahun 2015 sebesar Rp. 12.126.296.880,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dillihat pada tabel dibawah ini : Tabel 6. Rencana Belanja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 No. Uraian 1. Belanja Tidak Langsung

Rencana 5.853.670.570

% 48,27

2.

Belanja Langsung

6.272.626.310

51,73

Jumlah

12.126.296.880

100

Sumber : DPA Perubahan BKPD TA. 2015

Alokasi anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program pendukung kelancaran kegiatan yang langsung mendukung pencapaian sasaran BKPD Provinsi Lampung, sebagai berikut: Tabel 7. No.

Alokasi Anggaran Rutin Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Program

Anggaran (Rp.)

%

Program Pendukung (Rutin) 1. 2. 3. 4.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

827.560.810

13,19

185.782.000

2,96

93.128.000

1,48

177.841.000

2,84


Page 12

Program Pencapaian Sasaran 1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan Jumlah

4.988.314.500

79,53

6.272.626.310

100

Alokasi anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan kegiatan prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut : Tabel 8. Alokasi per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2015 No. 1.

Sasaran Strategis Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per kapita

Indikator Kinerja

Anggaran

%

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 2. Jumlah Konsumsi Energi (kkal/kap/hr) 3. Jumlah Konsumsi Protein (gr/kap/hari)

827.442.000

16,59

4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%/thn)

559.604.500

11,22

6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen (Rp./Kg) 7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen (CV)

327.860.000

6,57

8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi (%) 9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji (%)

2.855.514.000

57,24

417.894.000

8,38

4.988.314.500

100

JUMLAH

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 4.988.314.500, untuk pencapaian indikator penurunan jumlah penduduk rawan pangan dibiayai dengan anggaran sebesar 11,22%, untuk pencapaian indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi, Konsumsi Energi dan Indikator Konsumsi Protein dibiayai dengan anggaran sebesar 16,59%, untuk pencapaian indikator Harga Gabah Di Tingkat Produsen dan Harga Beras di Tingkat Konsumen di biayai dengan anggaran 6,57% dan

untuk pencapaian indikator

Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasisebesar 57,24% karena didalamnya termasuk dana DAK untuk pembangunan gedung Laboratorium dan gedung UPT Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan. Sementara untuk pencapaian target Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 13

indikator Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji dibiayai dengan anggaran 8,38% dari anggaran kegiatan untuk pencapaian indikator (Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan).


Page 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen

pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa

pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip Good Govermance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan public yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat, sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada public telah dicapai. Dalam hal ini, Laporan Kinerja pemerintah merupakan bentuk realisasi kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam pemyusunan laporan kinerja adalah pegukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010, sebagai berikut :

1.

Interval Nilai Realisasi Kinerja 91 ≤

2.

76 ≤ 90

Tinggi

3.

66 ≤ 75

Sedang

4.

51 ≤ 65

Rendah

5.

≤ 50

No.

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi

Kode

Sanngat Rendah


Page 15

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 9.Perbandingan Antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah ProvinsiLampung Tahun 2015 Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

1.


83,4

84,1

84,1*)

100

92,5

Capaian s/d 2015 terhadap 2019 (%) 90,92

2.

Jumlah Konsumsi energi(kkal/kap/hr)

2.062,4

2.004

2.052*)

102,40

2.150

95,44

3.

Jumlah Konsumsi Protein (gr/kap/hr)

54,4

56,1

53,25*)

94,92

57

93,42

4.


73,92

87,52

70,31

80,34

96,32

73

5.

Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%/th)

0,18

1

0,68

68

1%

68

6.

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen (Rp/Kg)

3.557

7.

Coefisien Variasi pangan beras di tingkat konsumen

8.

Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi (%) Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji (%)

9.

Capaian 2014

Target

Capaian

%

Target Akhir Renstra

≥ HPP

≥ HPP

CV : 6%

CV<10%

CV : 6%

100

CV <10%

100

0,74

10

3,16

74,0

10

74,0

80,43

80%

91,39%

114,24

80%

114,24

109,78

≥ HPP

HPP tahun 2019 belum diketahui

Catatan : Untuk indikator 5 dan 6 merupakan angka sementara, karena realisasi kinerja tahun 2015 baru bisa dilihat pada bulan Juni 2016

Dari 9 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015, 6 indikator menunjukkan capaian lebih dari 91, 1 indikator kinerja memiliki capaian 76 ≤ 90, dan 2 indikator menunjukkan capaian kinerja antara 66 ≤ 75. berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 6 indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, 1 indikator menunjukkan capaian tinggi, dan 2 indikator menunjukkan capaian sedang.


Page 16

Tingkat Capaian IKU Tahun 2015 Sedang 11%

Rendah 11%

Sangat Tinggi Sangat Tinggi 67%

Tinggi 11%

Tinggi Sedang

Gambar 1. Persentase Pencapaian IKU BKPD Provinsi Lampung Tahun 2015 Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara rencana dan realisasi kinerja untuk seluruh sasaran adalah sebagai berikut : Tabel 10. Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 per Triwulan No 1.

Target Tahun Triwulan an Terpenuhinya Skor Pola Pangan 84,1 Triwulan I Kebutuhan KonsumsiHarapan (PPH) Konsumsi Triwulan II Pangan yang beragam, Triwulan III bergizi, seimbang dan Triwulan IV aman untuk memenuhiJumlah Triwulan I Konsumsi Kkal/kap/hr 2.004 kecukupan energi perEnergi Triwulan II Kapita Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Jumlah Konsumsi Gram/kap/hr 56,1 Triwulan II Protein Triwulan III Triwulan IV Skor pola pangan harapan 87,52 Triwulan I (PPH) ketersediaan Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Pesentase Penurunan % 1 Triwulan I jumlah penduduk rawan Triwulan II pangan Triwulan III Triwulan IV Harga Gabah Kering Rp/kg 3.700≤ Triwulan I Triwulan II Panen (GKP) di Triwulan III Tingkat produsen Triwulan IV % >10% Triwulan I Coefisien Variasi Triwulan II pangan beras di Triwulan III tingkat konsumen Triwulan IV -% 10 Triwulan I Persentase Peningkatan Triwulan II Produk Pangan Segar Triwulan III yang Tersertifikasi Triwulan IV % 80 Triwulan I Persentase Tingkat Triwulan II Keamanan Pangan Triwulan III Segar yang di Uji Triwulan IV Sasaran Strategi

Indikator Kinerja

Satuan

Target Realisasi 83,4 83,4 83,4 84,1 2.067 2.067 2.067 2.004 54,6 54,6 54,6 56,1 73,92 73,92 73,92 87,52 0,18 0,18 0,18 1 3.700 ≤ 3.700 ≤ 3.700 ≤ 3.700 ≤ 10% > 10% > 10% > 10% > 10 10 10 10 80 80 80 80

83,4 83,4 83,4 84,1*) 2.067 2.067 2.067 2.052*) 54,6 54,6 54,6 53,25*) 73,92 73,92 73,92 70,31 0,18 0,18 0,18 0,68 4.079 3.663 4.082 4.450 6 6 6 6 10 10 10 7,4 80 80 80 91,39

% 100 100 100 100 100 100 100 102,40 100 100 100 94,92 100 100 100 80,34 100 100 100 68 110,24 99 110,32 120,27 100 100 100 100 7,4 7,4 7,4 74,0 100 100 100 114,24

Catatan *) menggunakan angka sementara karena hasil realisasi baru diketahui pada bulan Juni 2016 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 17

Beberapa IKU yang diuraikan diatas, penetapan target dan pengukuran realisasi triwulan dilakukan dengan menggunakan proxy indikator karena karakter indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator. Indikator yang dimaksud dan penjelasan mengapa dipergunakan proxy indikator adalah sebagai berikut : 1.

Sebagian indikator merupakan indikator pada level outcome, dimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja IKU secara langsung, seperti indikator penurunan jumlah penduduk rawan pangan.

2.

Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran secara periodik oleh lembaga diluar Badan Ketahanna pangan Daerah, yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun, indikator yang masuk dalam kategori ini adalah PPH Ketersediaan, Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, Konsumsi energi dan Konsumsi Protein.

Tabel 11. Pencapaian Kinerja Tahun 2015 Dibandingkan dengan Target Kinerjanya, Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 No 1.

Sasaran Strategi Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per Kapita

Tahun 2015

Tahun 2016 Target PK RPJMD

Indikator Kinerja

Satuan


-

84,1

84,1

100

86,2

86,2

Jumlah Konsumsi Energi

Kkal/kap/hr

2.004

2.052

102,4

2.040

2.040

Jumlah Konsumsi Protein

Gram/kap/hr

56,1

53,25

94,92

56,4

56,4


-

87,52

70,31

80,34

89,71

89,71


%/Tahun

1

0,68

68

1

1


Rp/Kg

3.700≤

4.067

109,92

3.700

3.700


%

<10%

6%

100

< 10%

< 10%

Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

%

10

7,4

74,0

10

10

Target

HPP≤

Capaian Realisasi


Page 18

Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji

%


91,39

114,24

80 %

80 %

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan laporan kinerja secara umum sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung memiliki satu sasaran yaitu terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan yang diukur dengan 9 indikator.Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan

per indikator. Beberapa indikator yang terkait

digabungkan menjadi satu dalam analisis ini. Sasaran Badan Ketahanaan Pangan terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per kapita Capaian kinerja tahun 2015 merupakan capaian kinerja tahun pertama dari periode 5 (lima) tahun RPJMD dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung. Adapun gambaran pencapaian indikator kinerja pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 12. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per Kapita NO 1.

Sasaran Srategis Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per Kapita

2015 Indikatir Kinerja

Satuan

1.


2.

Jumlah Konsumsi Kkal/kap/hr Energi Jumlah Konsumsi Gram/kap/hr Protein Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

3. 4.

-

Target Realisasi

%

2019 Target % RPJMD 90,92 92,5

84,1

84,1

100

2.004

2.052

102,4

2.150

95,44

56,1

53,25

94,92

57

93,42

87,52

70,31

80,34

96,32

73,0

5.


%/Tahun

1

0,68

68

1

68

6.


Rp/Kg

HPP≤

4.067

109,92

HPP≤

Belum diketahui HPP nya


%

6%

100

<10%

100

7.

3.700

<10%


Page 19

NO

Sasaran Srategis

2015 Indikatir Kinerja 8.

9.

Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji

Satuan

Target Realisasi

%

%

10

7,4

74,0

%


91,39

114,24

2019 Target % RPJMD 74 10

80

114,24

Keberhasilan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dalam menjalankan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat diukur berdasarkan pencapaian outcome. Pengukuran tersebut dilakukan mengingat outcome merupakanhasil dari berfungsinya output yang telah dilaksanakan bidang yaitu BidangKetersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Harga Pangan, BidangPenganekaragaman dan Konsumsi Pangan, Bidang Mutu dan Keamanan Pangan, UPT serta Sekretariat BadanKetahanan Pangan Daerah. Pengukuran capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah tersebutdilaksanakan secara tahunan, sedangkan pengukuran realisasi keuangan dan fisikoutput kegiatan dipantau secara bulanan dan triwulanan melalui Laporan realisasi kinerja dan realisasi keuangan. Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi agar mampu menghasilkan hasil evaluasi kinerja yang relevan dan reliable sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya.Hasil

pengukuran menjadi dasar untuk

menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran.Beberapa indikator kinerja dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang saling terkait digabung menjadi satu dalam analisis ini. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung per indikator dapat dijelaskan sebagai berikut : SKOR POLA PANGAN HARAPAN ( PPH) KONSUMSI , JUMLAH KONSUMSI ENERGI DAN JUMLAH KONSUMSI PROTEIN

Pembahasan Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi, Indikator Jumlah 1.

Konsumsi Energi dan Jumlah Konsumsi Protein digabung menjadi satu, karena kegiatan yang mendukung untuk pencapaian ke 3 indikator tersebut sama.


Page 20

Bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan sebagai salah satu bidang di Badan Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok melaksanakan koordinasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pemantauan konsumsi dan penganekaragaman pangan. Meningngkatkan kualitas konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman berbasis pada pangan pokok lokal merupakan salah satu tugas badan ketahanan pangan daerah

khususnya

bidang

konsumsi

dan

penganekaragaman

pangan.

untuk

meningkatkan kualitas konsumsi dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain : Analis situasi konsumsi pangan, Bimtek analisis konsumsi pangan (pelatihan bagi petugas/aparat Kabupaten/Kota), Lomba cipta menu tingkat Provinsi dan Nasional, Pemantauan, monitoring dan evaluasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP), Promosi P2KP, Pengembangan usaha pangan lokal. Realisasi pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi, Jumlah Konsumsi Energi dan Jumlah Konsumsi Protein pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 13. Target dan Realisasi Capaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan, Jumlah Konsumsi Energi dan Jumlah Konsumsi Protein pada Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

Capaian 2014 83,4

Tahun 2015 Target Capaian 84,1 84,1*)

% 100

Target Akhir Capaian s/d 2015 Renstra terhadap 2019 (%) 92,5 90,92

1.


2.

Jumlah Konsumsi Energi(kkal/kap/hr)

2.062,4

2.004

2.052*)

102,4

2.150

95,44

3.

Jumlah Konsumsi Protein (Gr/kap/hr)

54,5

56,1

53,25*)

94,92

57

93,42

Sumber data : BKPD Prov. Lampung Keterangan *) Angka Sementara

Pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, dapat dijelaskan sebagai berikut : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pengertian Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan keberadaan pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relative) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan.FAO –RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelomok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan pertimbangan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi budaya dan agama.Mutu konsumsi pangan penduduk


Page 21

dapat dilihat dari skor pangan (dietary score) dan dikenalnya sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang. Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok : padi padian, umbi umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang kacangan, gula, sayur dan buah, dll. Skor PPH di nilai dengan angka 100.Kegunaan PPH merupakan instrummen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun tahun mendatang.PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi.Budaya, agama dan cita rasa. Pada tahun 2015 ini, skor PPH di Provinsi Lampung ditargetkan 84,1 dan ternyata dari hasil analisis target PPH tahun 2015 tercapai yaitu 84,1 (Angka Sementara), seperti terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 14. Skor PPH Konsumsi di Provinsi Lampung Tahun 2015 Kelompok Pangan Padi-padian Umbi-umbian Pangan Hewani Minyak &Lemak Buah/Biji Berminyak Kacang-kacangan Gula Sayur dan Buah Lain-lain Total

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kalori 1.290,9 37,8 149,1 291,1 56,6

% Skor Bobot AKE*) Aktual 65,6 64,5 0,5 32,8 1,9 1,9 0,5 1,0 7,6 7,5 2,0 15,1 14,8 14,6 0,5 7,4 %

2,9

59,3 3,0 95,1 4,8 115,6 5,9 35,6 1,8 2.131,2 108,2

2,8 3,0 4,8 5,8 1,8 106,6

Skor AKE 32,3 0,9 14,9 7,3

Skor Maks 25,0 2,5 24,0 5,0

Skor PPH 25,0 0,9 14,9 5,0

0,5

1,4

1,4

1,0

1,0

2,0 0,5 5,0 0,0

6,0 2,4 29,4 0,0 95,5

5,9 2,4 28,9 0,0 94,0

10,0 2,5 30,0 0,0 100

5,9 2,4 28,9 0,0 84,1

Sumber Data : BKPD Provinsi Lampung Keterangan : Penghitungan menggunakan data sementara

Untuk skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi tahun 2015 yang ditampilkan pada tabel diatas merupakan angka sementara (ASEM) karena angka tetapnya baru akan keluar sekitar bulan Juni 2016. Pola Pangan masyarakat Provinsi Lampung masih di dominasi oleh beras/padi-padian, sementara konsumsi umbi-umbian masih dibawah standar, untuk itu perlu ditingkatkan kampanye peningkatan pengolahan makanan yang berbahan pangan dari umbuumbian.Konsumsi pangan yang berasal dari hewani juga masih kurang, masih bisa ditingkatkan mengingat Provinsi Lampung merupakan penghasil ikan dan daging yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 22

cukup besar.Untuk itu gerakan makan ikan atau daging dan telur perlu ditingkatkan, namun yang lebih penting lagi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena harga produk hewani cukup mahal.Maka perlu dipertimbangan di kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) di kembangkan ternak ayam atau ternak ikan. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan untuk membangun bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan era global.Untuk itu, tubuh memerlukan makanan yang mengandung zat gizi lengkap sesuai dengan kebutuhan untuk dapat menjalankan aktivitas secara aktif dan produktif. Makanan yang di konsumsi sehari-hari harus mengandunng lima kelompok zat gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan. Disamping itu manusia juga memerlukan air dan serat untuk memperlancar berbagai proses dalam tubuh. Zat-zat gizi tersebut akan terpenuhi bila pangan yang kita konsumsi beragam, karena secara alami komposisi setiap jenis bahan pangan memiliki kelebihan dan kekurangan akan zat gizi tertentu, sehingga dengan mengkonsumsi jenis pangan yang beragam, pangan satu dengan yang lainnya akan saling melengkapi. Pangan yang bergizi seimbang ini tidak harus berharga mahal bahkan dapat diperoleh dengan harga yang sangat murah, dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, misalnya pekarangan. Sehubungan dengan itu, pemerintah melalui kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan mengupayakan agar pola konsumsi pangan penduduk lebih beranekaragam, seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) yang dimulai dari masing-masing rumah tangga. Tabel 15. Perbandingan Target Nasional, Target Renstra dan Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 2011

2012

2013

2014

2015

Target Nasional

88,1

89,8

91,5

93,3

84,1

Target Renstra

88,9

89,8

91,5

93,3

84,1

Realisasi Kinerja

89,2

86,5

84,3

83,4

84,1


Page 23

96 94

93,3

92

91,5

90 88

89,2 88,1 87,3

86

89,8 88,9

91,5

89,8 Target Nasional

86,5

Target Renstra Realisasi Kinerja

84,3

84

84,1

83,4

82 80 78 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Gambar 2. Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Capaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Tahun 2011 - 2015 Jumlah Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari); Jumlah Konsumsi Protein (gr/kapita/hari) Pada tahun 2015 untuk indikator jumlah konsumsi energi terealisasi 2.052 kkal/ kapita/hari dari target 2.004 kkal/kapita/hari atau 102,40%, sedangkan untuk jumlah konsumsi protein terealisasi 53,25 gram/kapita/hari dari yang ditargetkan sebesar 56,1 atau 94,92%. Untuk kedua indikator yaitu jumlah konsumsi energi dan jumlah konsumsi protein capaian kinerjanya termasuk sangat tinggi karena lebih dari 91%. Secara rinci pencapaian jumlah konsumsi energi dan jumlah konsumsi protein dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 16. Target dan Realisasi Capaian Indikator Jumlah Konsumsi Energi di Provinsi Lampung Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

Capaian 2014

1.

Jumlah Konsumsi Energi(kkal/kap/hr)

2.062,4

2.004

2.052*)

102,40

2.150


2.

Jumlah Konsumsi Protein (gr/kap/hr)

54,5

56,1

53,25*)

94,92

57

93,42

Target

Tahun 2015 Capaian

%


Sumber Data BKPD Prov. Lampung Keterangan *) Angka Sementara

Aspek kuantitas konsumsi pangan adalah jumlah pangan yang dikonsumsi dalam satuan Kkal/Kap/Hari atau Gram/Kap/Hari. Penilaian aspek ini ditinjau dari volume pangan yang dikonsumsi dan konsumsi zat gizi yang dikandung bahan pangan. Kedua hal tersebut digunakan untuk melihat apakah konsumsi pangan sudah dapat memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat yang dikenal dengan angka kecukupan gizi (AKG) yang direkomendasikan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ( WNPG). Untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 24

menilai kuantitas konsumsi pangan masyarakat digunakan parameter Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP). Beberapa kajian menunjukkan bahwa bila jumlah konsumsi energi dan protein terpenuhi sesuai dengan norma atau angka kecukupan gizi dan konsumsi pangan beragam, maka zat-zat lain juga akan terpenuhi dari konsumsi pangan. Pangan dalam aspek penilaian situasi konsumsi wilayah lebih ditekankan pada aspek gizi yang didasarkan pada penganekaragaman pangannya, bukah hanya beranekaragam makanan pokoknya saja tetapi juga beranekaragam konsumsi bahan pangan lainnya. Perbandingan antara target nasional, target Renstra dan capaian kinerja akan disajikan pada tabel di bawah ini : Tabel 17. Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Capaian Kinerja di Provinsi Lampung Tahun 2015 PPH

Jumlah

Jumlah Konsumsi

Konsumsi Energi

Protein

Target Nasional

84,1

2.004

56,1

Target Renstra

84,1

2.004

56,1

84,1*)

2.052*)

53,25*)

Capaian Kinerja Keterangan *) Data Sementara 2500

2.0042.0042.052 2000

1500 Target Nasional Target Renstra 1000

Realisasi Kinerja

500 84,1 84 84,1

56,1 56 53,25

PPH

Konsumsi Energi

0 Konsumsi Protein

Gambar 3. Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Realisasi Kegiatan untuk Skor PPH, Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein Tahun 2015 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2015 untuk indikator skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi dan jumlah konsumsi energi sudah melebihi target, baik target nasional maupun target di renstra. Sedangkan untuk capaian kinerja indikator jumlah konsumsi protein realisasinya masih di bawah target nasional dan target di renstra. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 25

Perkembangan skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, konsumsi energi dan konsumsi protein di Provinsi Lampung dari tahun 2012 – 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 18. Perkembangan PPH Konsumsi Provinsi Lampung Tahun 2012 - 2015 Uraian

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Skor PPH Konsumsi

86,5

84,3

83,4

84,1*)

Konsumsi 2.228

2.156

2.067

2.052*)

Konsumsi 59,5

57,2

54,8

53,25*)

Jumlah Energi Jumlah Protein

Sumber Data : BKPD Provinsi Lampung Keterangan : *) Angka Sementara

SKOR PPH KONSUMSI 87 86,5 86 85,5 85 84,5 84 83,5 83 82,5 82 81,5

86,5

84,3

84,1

PPH

83,4

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Grafik 4. Skor PPH Konsumsi Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015

Konsumsi Energi 2.250 2.228 2.200 2.156

2.150 2.100

Konsumsi Energi

2.067

2.050

2.052

2.000 1.950 Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Grafik 5. Perkembangan Konsumsi Energi di Provinsi Lampung Tahun 2012-2015


Page 26

Konsumsi Protein 60

59,5

58 57,2 56 54,8

54

Konsumsi Protein 53,25

52 50 Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Grafik 6. Perkembangan Konsumsi Protein di Provinsi Lampung Tahun 2012-2015 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi masyarakat Provinsi Lampung sudah mulai mengarah kepada beragam, bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), walaupun mulai pada tahun 2013 terjadi penurunan, hal ini dikarenakan terjadi revisi hasil justifikasi data BPS dan BKP Pusat. Dan pada tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 84,1 (angka sementara), meningkatnya PPH konsumsi ini karena adanya dukungan dari Pemerintah Daerah yang terus mensosialisasikan dan mengkampanyekan keseimbangan pangan melalui lomba cipta menu dan makanan sehat, pameran dan penyuluhan-penyuluhan melalui PPL dan PKK. upaya upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka PPH antara lain : a.

Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan

b.

Lomba cipta menu tingkat Provinsi dan Nasional

c.

Pengembangan usaha pangan lokal

Penilaian situasi konsumsi pangan dapat dilakukan dengan menganalisa dua aspek penilaian yaitu : aspek kuantitas konsumsi (% AKE) dan aspek kualitas konsumsi (mutu Konsumsi : Skor PPH). Mutu pangan atau kualitas pangan dalam hal ini dapat mencakup aspek fisik pangan, kualitas kimiawi pangan dan mikrobiologi/aspek keamanna pangan, aspek organoleptic dan aspek gizi.Pangan dalam aspek penilaian situasi konsumsi wilayah lebih ditekankan pada aspek gizi yang didasarkan pada penganekaragaman pangannya, bukan hanya beranekaragaman untuk makanan pokok saja tetapi juga anekaragaman konsumsi bahan pangan lainnya. Semakin beragam dan seimbang pangan yangn dikonsumsi akan semakin baik kualitas gizinya, karena pada hakekatnya tidak ada satu jenis pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan cukup jumlah jenisnya. Untuk menilai keanekaragaman pangan digunakan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH).Semakin tinggi skor mutu pangan yang dihitung menggunakan pendekatan PPH menunjukkan konsumsi pangan semakin beragam dan komposisinya semakin baik dan seimbang.Apabila keragaman konsumsi pangan berada di bawah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 27

anjuran, maka tingkat konsumsi masyarakat perlu ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan dan pengetahuan pangan dan gizi. Pada tahun 2015 untuk meningkatkan PPH di Provinsi Lampung, Badan Ketahanan Pangan Daerah telah melakukan beberapa upaya diantaranya melalui kegiatan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan dengan sasaran anak SD/usia dini, petugas Kabupaten/Kota, Kepala sekolah, Dewan guru, dan kelompok wanita tani di 4 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung tengah, dan Pesawaran. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi kelompok tani dan anak-anak SD dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).Serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pokok beras. Selain kegiatan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan juga di lakukan sosialisasi gerakan penganekaragaman konsumsi pangan dan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) kepada tim penggerak PKK, karena tim penggerak PKK merupakan organisasi wanita yang mempunyai anggota sampai pada tingkat desa, oleh karena itu TP_PKK merupakan mitra yang sangat cocok dan tepat dalam mensosialisasikan dan menyebarluaskan gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan konsumsi pangan B2SA. TP-PKK bisa dijadikan ujung tombak dalam menyukseskan program P2KP dan pangan B2SA kepada masyarakat. Guna memotivasi masyarakat agar mau mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbanng dan aman (B2SA), maka Badan Ketahanan Pangan Daerah harus melakukan sosialisasi secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta mengubah pola konsumsi pangan masyarakat menuju beragam, bergizi, seimbang dan aman. Dalam rangka mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, Badan Ketahanan Pangan daerah melaksanakan lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman yangn diikuti oleh perwakilan dari Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Pada tahun 2015 ini lomba dilaksanakan di halaman kantor Gubernur pada tanggal 12 Oktober 2015 yang diikuti oleh 14 tim penggerak PKK Kabupaten/Kota. Lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman IB2SA) ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong kemandirian masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga dalam pengembangan pangan lokal guna mendukung percepatan diversifikasi penganekaragaman pangan, dan diharapkan dapat diterapkan di tingkat rumah tangga untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga menuju ketahanan pangan nasional. Dan untuk lebih memacu upaya penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan dengan cara pengembangan usaha pangan lokal. Usaha pengolahan pangan lokal berbasis sumber daya lokal, pada saat ini semakin sulit berkembang dan makin terpinggirkan oleh produk-produk makanan produk industri yang umumya berbahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 28

baku terigu. Pada tahun 2015, Badan Ketahanan Pangan daerah provinsi Lampung memberikan bantuan alat penepung kepada kelompok wanita di 5 Kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Utara, Pesawaran dan Kota Metro. Masalah dan solusi dalam pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, jumlah konsumsi energi dan jumlah konsumsi protein, sebagai berikut : Masalah 1.

Pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunya daya beli masyarakat disebabkan oleh kenaikan harga pangan daripada masalah ketersediaan sehingga kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih di dominasi pangan sumber karbohidrat serta masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang serta sayur dan buah

2.

Keterbatasan dalam memberikan dukukngan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal

3.

Konsumsi beras per kapita masih tinggi hai ini dikarenakan harga pangan pokok bersumberdaya lokal sebagai pengganti beras harganya masih relative lebih tinggi daripada harga beras, selain itu juga adanya anggapan yang salah dimasyarakat yaitu belum makan kalau belum makan nasi serta masih terbatasnya dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media.

Solusi 1.

Peningkatan pengetahuan kelompok wanita tentang pentingnya pemanfaatan pekarangan untuk tambahan gizi keluarga dan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

2.

Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan serta pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan.

3.

Fasilitasi kepada kelompok pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional serta mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal (MP3L)

SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KETERSEDIAAN

Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu yang strategis bagiIndonesia mengingat kecukupan produksi, distribusi dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 29

terkait dengan dimensi sosial, ekonomi dan politik.Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem, subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan.Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut.Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi dan cadangan pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga walaupunproduksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, tetapi volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya serta stabil penyediaannya dari waktu ke waktu. Untuk itu aspek cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalamketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan, disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam. Realisasi pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 19. Rencana dan Realisiasi Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan No

1.

Indikator Kinerja

Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan

Capaian 2014

73,92

Target

87,52

Tahun 2015 Capaian

70,31

%

80,34

Target Akhir Renstra 96,32

Capaian s/d 2015 terhadap 2019 (%) 73

Pada indikator skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan pada tahun 2015 ini ditargetkan 87,52 dan terealisasi 70,31 atau 80,34%, meskipun pencapaian kinerjanya belum mencapai 100% tetapi pencapaian kinerjanya sudah tergolong tinggi

yaitu

mencapai 80,34%. Untuk mengetahui perkembangan skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan selama lima tahun terakhir di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 20. Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan) di 2011 – 2015 Kelompok Pangan Padi-Padian Umbi-Umbian Pangan Hewani Minyak dan Lemak Buah/Biji Berminyak

Skor Maks 25 2,5 24 5 1

Provinsi Lampung

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 2011 2012 2013 2014 2015 25 25 25 25 25 2,3 2,5 1,97 2,00 1,65 10,5 7,08 10,06 9,87 9,40 3,6 5,0 2,36 2,82 1,03 0 -


Page 30

Kacang-Kacangan Gula Sayur dan Buah Lain-Lain TOTAL

10 2,5 30 100

2,2 2,5 27,7 73,7

1,55 2,5 30,0 73,63

1,97 2,5 30 73,86

1,72 2,50 30,00 73,92

0,73 2,50 30.00 70,31

Sumber : Badan Ketahanan Pangan daerah Prov. Lampung

SKOR PPH KETERSEDIAAN 75 74

73,7

73,63

73,92

73,76

73 72 Series 1

71 70,31

70 69 68 Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Sumber Data : Badan Ketahanan Pangan Daerah prov. Lampung

Gambar 7. Skor PPH Ketersediaan Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015 Jika dilihat dari tabel diatas menunjukkkan bahwa PPH ketersediaan di Provinsi Lampung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan, hanya saja pada Tahun 2015 mengalami penurunan hal ini dikarenakanada beberapa komoditas yang mengalami penurunan ketersediaannya sehingga masih dibawah skor maksimal, untuk komoditi padi-padian, gula, sayur dan buah ketersediaannnya sudah melebihi dari skor maksimal, sementara untuk kelompok pangan umbi-umbian, hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan ketersediaannya masih di bawah skor maksimal yang menyebabkan skor PPH ketersediaan di Provinsi Lampung belum ideal yang menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pangan di Provinsi Lampung belum beragam/berimbang. Untuk kelompok pangan yang masih dibawah skor maksimal perlu ditingkatkan produksinya agar skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan bisa meningkat mendekati skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan yang ideal yaitu PPH ketersediaan mencapai 100. Sementara jika dilihat dari surplus atau minus ketersediaan bahan pangan selama lima tahun terakhir di provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Page 31

Tabel 21. Surplus/Minus Bahan Makanan Provinsi Lampung Th. 2011 – 2015 No . I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Komoditas

2011

Pangan Nabati Beras Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar Sayur Buah Minyak Goreng Gula Pasir

805.134 1.614.307 -26.578 -86.799 2.309 7.676.122 33.904 -109.341 1.960.998 11.902 725.105

Surplus (+)/Minus (-) (ton) 2012 2013 2014 889.523 1.508.442 -87.733 1.671 -2.796 6.810.249 11.125 -340.047 1.230.602 49.240 650.819

952.622 1.506.991 -91.857 1.442 -3.469 6.752.862 8.367 -360.415 1.609.894 -48.954 722.018

2015

780.725 873.967 1.557.589 1.509.246 -85.814 -80.588 274 7.257 -77 -9 8.122.537 6.657.508 19.889 14.042 -444.243 1.481.576 20.764.046 -63.528 628.267

11 II. Pangan Hewani 1. Daging -13.321 -4.528 19.134 2. Telur 4.694 87.443 98.106 3. Susu -28.660 -341.961 -350.308 4. Ikan -41.995 248.798 491.323 Sumber Data : Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

5.927 3.176 -362.463 367.435

-15.943 7.913

Data Neraca Bahan Makanan (NBM) menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pangan di Provinsi Lampung telah cukup, dicerminkan dengan tersedianya energi dan protein yang telah melebihi standar yang ditetapkan melalui Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Sebagai gambaran ketersediaan bahan pangan Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 22. Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan Lampung Tahun 2011 – 2015. No.

Uraian

Energi (kal/kap/hr)

Standar Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 WNPG (ATAP 2010) (ATAP 2011) (ATAP 2012) (ATAP 2013)

2.200

1 a. Nabati b. Hewani Protein (gram/kap/hr) 2 a. Nabati b. Hewani

NBM Provinsi

57

Tahun 2015 (ATAP 2014

2.578,28

2.870,04

2.911,84

2.987,84

2.735,29

2.462

2.791,68

2.800,13

2.877,91

2.630,63

117

78,36

111,71

109,93

104,66

66,41

58,31

68,23

55,90

67,93

51,19

49,36

55,47

43,57

55,65

15,22

8,95

12,76

12,33

12,28

Sumber : Badan Ketahanan Pangan daerah Prov. Lampung


Page 32

3.000,00 2.500,00

2.987,84 2.870,042.911,84 2.791,68 2.800,13 2.877,91 2.735,29 2.578,28 2.630,63 2.462,00

2.000,00 Sumber Hewani

1.500,00

Sumber Nabati 1.000,00 500,00

Total Energi 117,00

-

78,36 111,71 109,93 104,66

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Gambar 8. Ketersediaan Energi dilihat dari Sumbernya tahun 2011 - 2015

68,23

66,41

70

58,31

60 51,19

67,93 55,9

55,47

55,65

49,36

50

43,57 Sumber Hewani

40

Sumber Nabati 30 20

Total Protein 15,22

12,76 8,95

12,33

12,28

10 0 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Gambar 9. Ketersediaan Protein Berdasarkan Sumbernya Tahun 2011 – 2015 Dalam upaya pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung telah melakukan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM).Tabel Neraca Bahan Makanan ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang pola penyediaan pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Neraca Bahan Makanan (NBM) digunakan sebagai salah satu bahan dalam menyusun kebijakan ketersediaan pangan, maka NBM harus disusun secara lengkap, tepat waktu dan berkelanjutan dari suatu periode ke periode berikutnya. Tabel NBM ini dapat digunakan untuk mengevaluasi pengadaan, penggunaan pangan, komposisi atau pola ketersediaan energi atau zat gizi lainnya.Selain itu juga digunakan sebagai acuan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 33

perencanaan produksi/pegadaan pangan serta sebagai bahan dalam penetapan kebijakan pangan dan gizi. Pada tahun 2015 ini ditargetkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 87,52 tetapi dari hasil penyusunan NBM ternyata PPH ketersediaan di Provinsi Lampung baru mencapai 70,31, masih lebih rendah dari yang di inginkan. Hal ini menunjukkan

bahwa

ketersediaan

pangan

di

Provinsi

Lampung

belum

beragam/seimbang karena belum mencapai 100. Dari hasil penghitungan ketersediaan atau hasil dari Neraca Bahan Makanan (NBM) menunjukan bahwa ketersediaan pangan di provinsi Lampung masih di dominasi oleh kelompok pangan padi padian (74,91%), kelompok sayur/buahan (8,99%), kelompok gula (7,72%), Pangan hewani (3,78%), kelompopk umbi-umbian (2,65%), minyak dan lemak (1,66%) serta diikuti kelompok kacang-kacangan dengan kontribusi energy sebesar (0,29%). Penyebab belum idealnya ketersediaan pangan tersebut disebabkan karena Komposisi skor PPH untuk masing-masing kelompok bahan pangan tersebut belum seluruhnya mencapai skor maksimum, kelompok pangan yang masih di bawah skor maksimum antara lain : umbi-umbian, sebesar 1,65 (skor maksimal 2,5), kelompok pangan hewani 9,40 (skor maksimal 24, kelompok buah/biji berminyak sebesar 0 (maksimal 1), kelomppok kacang-kacangan 0,73 (skor maksimal 10, kelompok minyak dan lemak sebesar 1,03 (skor maksimal 5). Hal ini mengakibatkan tidak seimbangnya ketersediaan kecukupan gizi yang dipersyaratkan. Sedangkan kelompok bahan pangan yang melebihi skor maksimal akan memberikan kelebihan kontribusi ideal pangan dalam komposisi gizi seimbang. Untuk pemenuhan ketersediaan energi, protein dan lemak yang berimbang, maka untuk komoditas yang produksinya masih rendah (kelompok kacang-kacangan, kelompok ikan dan telur)agar dilakukan peningkatan produksi dengan memanfaatkan potensi lahan yang tersedia, sementara kelebihan ketersediaan untuk bebrapa komoditas pangan di Provinsi Lampung seperti beras dan ubi kayu dapat dimanfaatkan sebagai aset provinsi untuk di eksport guna meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan adalah dengan mengukur rasio ketersediaan dengan konsumsi pangan. Rasio pangan ini berguna sebagai masukan bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki dan meningkatkan penyediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Provinsi Lampung.Untuk melihat kecukupan ketersediaan dan konsumsi, dilakukan perbandingan antara ketersediaan dan konsumsi aktual dengan angka kecukupan ketersediaan dan konsumsi dalam bentuk energi dan protein.Ketersediaan pangan per kapita mengindikasikan rata-rata individu memperoleh

bahan pangan. Pada tahun 2015 ini angka kecukupan energi tingkat ketersediaan di targetkan 2.200 kkal/kapita/hari, dari hasil penyusunan neraca bahan makanan Provinsi Lampung tahun 2015 angka kecukupan energi tingkat ketersediaan mencapai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 34

2.735,29kkal/kapita/hari (124,33% dari target angka kecukupan energi di tingkat ketersediaan sebesar 2.200 kkal/kapita/hari. Dari total ketersediaan energi, sumbangan terbesar berasal dari pangan nabati yaitu sebesar 2.630,63 kkal/kapita/hari atau 96,17% dan sisanya 3,83% yang berasal dari pangan hewani. Secara rinci sumber energi dari kelompok pangan tersebut sebagai berikut : Tabel 23. Ketersediaan Energi dan Protein Menurut Sumbernya Sumber Pangan

Ketersediaan energi Kkal/kapita/hari

Ketersediaan Protein %

Gram/kap/hari

%

Nabati

2.630,63

96,17

55,65

81,92

Hewani

104,66

3,83

12,28

18.08

Total

2.735,29

100

67,93

26,83

Sumber : Data NBM Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2015

KETERSEDIAAN ENERGI HEWANI; 3,83%

NABATI; 96,17%

Gambar 10. Persentase Ketersediaan Energi, Tahun 2015

Ketersediaan Protein ; 0; 0%

; 0; 0%

Hewani; 18,08% Nabati Nabati; 81,92%

Hewani

Gambar 11. Persentase Ketersediaan Protein, Tahun 2015 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 35

Total ketersediaan protein adalah sebesar 67,93 gram/kapita/hari atau lebih besar 19,18% dari angka yang dianjurkan yakni 57 gram/kapita/hari. Jika dilihat sumbangannya menurut masing-masing kelompok pangan, ketersediaan energi, protein dan lemak masih di dominasi kelompok padi-padian yaitu sebesar 2.048,95 kkal/kapitahari atau 74,90%, kemudian diikuti kelompok buah-buahan 8,04%, gula 7,72%, makanan berpati 2,65%, daging 1,39%, minyak dan lemak 1,66%, ikan 1,49%, sayuran 0,95%, telur 0,89%, dan buah/biji berminyak 0,29%. Sedangkan yang memberi sumbangan yang paling kecil adalah kelompoksusu dengan ketersediaan energi yang hanya mencapai 1% per 1000 kkal/kapita/hari. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

% KONTRIBUSI KELOMPOK PANGAN SayurKacang-Kacangan dan Buah Minyak dan (0,29%); (8,99%); 8,99%0,29% Lemak (1,66%); Gula (7,72%); 1,66% 7,72% Pangan Hewani (3,78%); 3,78% Umbi-umbian

Padi-Padian (74,91%)

(2,65%); 2,65%

Gula (7,72%)

Umbi-umbian (2,65%) Pangan Hewani (3,78%)

Minyak dan Lemak (1,66%) Padi-Padian (74,91%); 74,91%

Sayur dan Buah (8,99%) Kacang-Kacangan (0,29%)

Gambar 12. Persentase Kontribusi Kelompok Pangan Tahun 2015 Berdasarkan penghitungan ketersediaan pangan atau hasil dari Neraca Bahan Makanan tahun 2015 didapatkan Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Lampung menurut kelompok pangan sebagai berikut : Tabel 24. Skor PPH Ketersediaan Provinsi Lampung berdasarkan NBM Th. 2015 Kelompok Pangan

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kalori

Padi-padian 2.048,95 Umbi-umbian 72,52 Pangan Hewani 103,42 Minyak &Lemak 45,27 Buah/Biji Berminyak Kacang-kacangan 8,0 Gula 211,11 Sayur dan Buah 246,02 Lain-lain Total 2.735,29

% 74,91 2,65 3,78 1,66 -

% Skor Skor Skor Skor Bobot AKE*) Aktual AKE Maks PPH 93,13 0,50 37,45 46,57 25,00 25,00 3,30 0,50 1,33 1,65 2,50 1,65 4,70 2,00 7,56 9,40 24,00 9,40 2,06 0,50 0,83 1,03 5,00 1,03 -

0,50

0,29 0,36 7,72 9,60 8,99 11,18 100 124,33

2,00 0,50 5,00 -


-

-

0,58 0,73 3,86 4,80 44,97 55,91 96,58 120,08

1,00

-

10,00 0,73 2,50 2,50 30,00 30,00 100 70,31 Page 36

35,00 30,00 25,00

30,00 25,00

24,00

20,00 15,00 10,00 5,00 0,00

Skor Maksimum

10,00

9,40

Skor PPH

5,00 2,50 1,65

1,03

1,00 0,00

0,73

2,50 0,00

Gambar 13. Perbandingan Skor Maksimum dan Skor PPH menurut Kelompok Pangan Bila dilihat dari persentase AKE bahwa situasi ketersediaan pangan berdasarkan pola pangan harapan (Kualitas) di Provinsi Lampung pada tahun 2015 memiliki ketersediaan energi sebesar 2.735,29 kkal/kapita/hari atau lebih 24,33% dari angka kecukupan gizi (2.200 kkal/kapita/hari) dengan skor PPH 70,31 yang menyatakan bahwa ketersediaan pangan di Provinsi Lampung belum beragam/seimbang karena belum mencapai 100. Meskipun ketersediaan energi berdasarkan Neraca Bahan Makanan (Kuantitas) telah mencapai 2.735,29 kkal/kapita/hari atau surplus sebesar 24,33% dari angka kecukupan gizi (2.200 kkal/kapita/hari) namun secara kualitas (skor PPH 70,31) belum ideal. Penyebab belum idealnya ketersediaan pangan tersebut disebabkan karena : 1.

Komposisi skor PPH untuk masing-masing kelompok bahan pangan tersebut belum seluruhnya mencapai skor maksimal hal ini berakibat tidak seimbangnya ketersediaan kecukupan gizi yang dipersyaratkan

2.

Kelompok pangan yang terlalu melebihi skor maksimal akan memberikan kelebihan kontribusi ideal pangan dalam komposisi gizi seimbang

3.

Penyebab belum idealnya kualitas ketersediaan pangan ini juga disebabkan pada beberapa kelompok pangan masih dibawah skor maksimal, yaitu pangan hewani (3,78%), minyak dan lemak (1,66%), kelompok umbi-umbian (2,65%), serta diikuti kelompok kacang-kacangan dengan kontribusi energi sebesar 0,29%. Kondisi ini dikarenakan produksi untuk masing-masing kelompok pangan tersebut relatif masih rendah.

Ketersediaan Bahan Pangan di Provinsi Lampung Tahun 2015 (Atap 2014) menunjukkan bahwa ketersediaan yang mengalami surplus antara lain : beras surplus 873.967 ton, Jagung surplus 1.509.246 ton, Kacang Tanah surplus 7.257 ton, Ubi Kayu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 37

surplus 6.657.508 ton, Ubi Jalar surplus 14.042 ton, Buah-Buahan surplus 20.764.046 ton, dan ikan surplus 7.913 ton, sedangkan untuk komoditas kedelai, kacang hijau, daging sapi, daging ayam ras dan buras, dan telur (ayam, itik) ketersediaannya mengalami kekurangan/minus. Untuk kedelai minus 80.588 ton, kacang hijau minus 9 ton, daging sapi minus 3.159 ton, Daging ayam ras dan buras minus 32.691 ton dan telur (ayam, itik) minus 15.943. Data lengkap ketersediaan bahan pangan di Provinsi Lampung tahun 2015 (atap 2014) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Page 38

Tabel 25. Ketersediaan dan Konsumsi Bahan Pangan di Provinsi Lampung Tahun 2015 (Atap Tahun 2014) No.

Komoditas

Produksi (Ton)

Benih/Pakan/Tercecer % (Ton)

Ketersediaan (Ton)

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Konsumsi/kapita (Kg/Kap/Th)

Total Konsumsi (Ton)

Surplus/Minus

Ketersediaan /Konsumsi (%)

Skor

Padi

3.320.064

7,3

242.365

3.077.699

1.

Beras

1.945.106

3,3

64.188

1.880.917

9.549.079

105,45

1.006.950

873.967

186,79

1

2.

Jagung

1.719.386

11

189.132

1.530.254

9.549.079

2,20

21.008

1.509.246

7.284,16

1

3.

Kedelai

13.777

5

689

13.088

9.549.079

9,81

93.676

- 80.588

13,97

4

4.

Kacang Tanah

9.951

5

498

9.453

9.549.079

0,23

2.196

7.257

430,43

1

5.

Kacang Hijau

2.352

7

165

2.187

9.549.079

0,23

2.196

-9

99,59

3

6.

Ubi Kayu

8.034.016

15

1.205.102

6.828.914

9.549.079

17,95

171.406

6.657.508

3.984

1

7.

Ubi Jalar

42.000

12

5.040

36.960

9.549.079

2,40

22.918

14.042

161,27

1

8.

Buah-Buahan

23.403.470

10

2.340.347

21.063.123

9.549.079

31,32

299.077

20.764.046

7.042,71

1

9.

Daging Sapi

13.074

-

-

13.074

9.549.079

1,70

16.233

- 3.159

80,54

4

Daging ayam ras

13.813

-

-

13.813

9.549.079

4,87

46.504

- 32.691

29,70

4

62.168

-

-

62.168

9.549.079

8,18

78.111

- 15.943

79,59

4

231.859

15

34.779

197.080

9.549.079

19,81

189.167

7.913

104,18

2

10.

dan buras

11.

Telur (ayam,itik)

12.

Ikan

Keterangan : Skor 1 : Surplus (rasio > 114%) Skor 2 : Swasembada ( rasio 100 – 114%) Skor 3 : Cukup (rasio 95 – 100%) Skor 4 : Defisit (rasio < 95%)


Page 39

Jika dibandingkan dengan tahun 2014, pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan pada tahun 2015 mengalami penurunan, pada tahun 2014 skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan mencapai 73,92 dan pada tahun 2015 turun menjadi 70,31. Hal ini dikarenakan persentase kontribusi kelompok pangan ada yang mengalami penurunan seperti kelompok pangan umbi-umbian, kelompok pangan hewani, minyak dan lemak, dan kelompok kacang-kacangan. Pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan juga di bandingkan dengan target di renstra dan target nasional jauh lebih rendah target renstra dan nasional pada tahun 2015 sebesar 87,52, sedangkan pencapaian di tahun 2015 baru 70,31 atau baru mencapai 80,3% dari target renstra dan nasional Ada beberapa masalah dalam pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan, antara lain : 1. Ketersediaan pangan sangat fluktuatif dari tahun ketahun sehingga untuk mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan pangan perlu adanya program dan kegiatan yang mendukung tercapainya ketersediaan pangan suatu wilayah. Solusi 1.

Untuk menghadapi ketersediaan pangan yang sangat fluktuatif kiranya perlu dilakukan penekanan laju pertumbuhan penduduk, penekanan laju alih fungsi lahan, serta penekanan tingkat konsumsi yang melebihi standar

2.

Ketersediaan pangan di Lampung yang masih rendah perlu ditingkatkan melalui peningkatan produksi dan produktivitas dengan memanfaatkan potensi wilayah

3.

Penguatan distribusi pangan karena pergerakan komoditas sangat mobile dan di Provinsi Lampung masih terdapat beberapa komoditas yang sangat tergantung pasokan dari luar

PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK RAWAN PANGAN

(%)

Realisasi pencapaian indikator persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan, sebagai berikut : Tabel 26. Target dan Realisasi Pencapaian Sasaran Persentase Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan No

1.

Indikator Kinerja

Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)

Capaian 2014

0,18

Tahun 2015 Capaian

Target

1

0,68



%

68

1%

Capaian s/d 2015 terhadap 2019 (%) 68

Page 40

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target indikator persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan pada tahun 2015 sebesar 1% hanya bisa dicapai 0,68% atau terealisasi 68%. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran menurunnya jumlah penduduk rawan pangan pada tahun 2015 sebesar 1% tidak tercapai. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, indikator persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan menunjukkan capaian sedang, Dalam pencapaian target penurunan jumlah penduduk rawan pangan 1% ini sulit untuk tercapai karena kemiskinan terdiri dari banyak faktor yang mempengaruhi dan harus diselesaikan secara lintas sektoral. kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan yang ditinjau dalam dua dimensi: a.

Kedalaman dengan kategori ringan, sedang, dan berat

b.

Jangka waktu/periode kejadian dengan kategori kronis untuk jangka panjang dan transien untuk jangka pendek/fluktuasi

Selain itu kemiskinan juga berhubungan erat dengan tingkat pengangguran, karena terkait dengan pendapatan penduduk (faktor ekonomi) dan daya beli masyarakat. Berdasarkan tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2010 – 2015 cenderung turun : Tabel 27. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015 Tahun 2010 (Maret)

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kota Desa Jumlah 301,73 1.178,20 1.479,93

Persentase Penduduk Miskin Kota Desa Jumlah 14,30 20,65 18,94

2011 (Maret)

243,61

1.064,09

1.307,70

12,27

18,54

16,93

2011 (Sept)

226,09

1.062,48

1.288,58

11,32

18,39

16,57

2012 (Maret)

241,10

1.023,39

1.264,48

12,00

17,63

16,18

2012 (Sept)

240,11

990,05

1.230,16

11,88

16,96

15,65

2013 (Maret)

235,47

939,88

1.175,35

11,59

15,99

14,86

2013 (Sept)

224,81

919,95

1.144,76

10,89

15,62

14,39

2014 (Maret)

230,63

912,28

1.142,92

11,08

15,41

14,28

2014 (Sept)

224,21

919,73

1.143,93

10,68

15,46

14,21

2015 (Maret)

233,27

930,22

1.163,49

10,94

15,56

14,35

2015 (Sept)

197,94

902,74

1.100,68

9,25

15,05

13,53


Page 41

20

18,39

18

16,57

16,96 15,65

16 14 12

11,32

11,88

15,62 14,39 10,89

15,46 14,21

15,05 13,53

10,68

Kota 9,25

10

Desa

8

Jumlah

6 4 2 0 Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Sumber Data : BPS Provinsi Lampung

Gambar 14. Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Th. 2011 - 2015 Berdasarkan penyebaran penduduk miskin tahun 2011 - 2015, bahwa jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan.Pada tahun 2015 penurunan penduduk miskin sebesar 0,68% sementara target nasional dan target Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Pada tahun 2015 dalam penurunan penduduk rawan pangan yaitu 1%, hal ini berarti bahwa kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung tahun 2015 dalam menurunkan jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% pertahun tidak mencapai target, sementara kalau dilihat dari rata-rata penurunan penduduk rawan pangan selama lima tahun yaitu 1,08% menunjukkan bahwa kinerja Badan ketahanan Pangan Provinsi Lampung selama lima tahun telah melebihi target dalam upaya penurunan penduduk rawan pangan. Tabel 28. Target Nasional, Target Renstra dan Capaian Kinerja dalam Penurunan Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2011 - 2015

Target Nasional Target Renstra Realisasi Capaian Kinerja

Tahun 2011 1%

Tahun 2012 1%

Tahun 2013 1%

Tahun 2014 1%

Tahun 2015 1%

1%

1%

1%

1%

1%

2,37%

0,92%

1,26%

0,18%

0,68%


Page 42

2,50% 2,37% 2,00%

1,50% Realisasi Kinerja 1,26% 1,00%

1%

1% 0,92%

1%

Target Renstra 1%

1%

Target Nasional

0,68% 0,50% 0,18% 0,00% Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Gambar 15.Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Realisasi Kinerja dalam Penurunan Penduduk Rawan Pangan Kegiatan yang di kelola oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan penurunan penduduk rawan pangan yaitu : a. Pengembangan desa mandiri pangan b. Analisa dan pemantauan SKPG dan PDRP c. Pengembangan cadangan pangan pemerintah d. Pengembangan lumbung pangan masyarakat e. Analisa dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan. f. Akses Pangan g. Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan Pada tahun 2015 ini pengembangan desa mandiri pangan selain dilakukan pemantauan dan pembinaan di 97 desa mandiri pangan juga dilakukan pembinaan dan pemantauan di 6 kawasan mandiri pangan.evaluasi dari hasil pemantaun dan pembinaan, dampak dari kegiatan pengembangan desa mandiri pangan ini, sebagai berikut :; 

Sedikit meningkatkan usaha produktif, namun keberlangsungan usaha masih harus ditingkatkan



Sedikit meningkatkan ketersediaan pangan, namun belum berhasil meningkatkan ketersediaan pangan, akses dan posisi tawar rumah tangga anggota kelompok afinitas



Meningkatkan kelembagaan khusunya kelompok afinitas dan LKD, namun masih kurang untuk TPD



Sedikit meningkatkan daya beli yang ditandai dengan menurunnya proporsi rumah tangga miskin yang tidak dapat menjangkau pangan


Page 43



Menurunnya tingkat kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya proporsi rumah tangga anggota kelompok afinitas kategori miskin dan meningkatnya proporsi rumah tangga kelompokm afinitas kategori kurang sejahtera dan sejahtera



Menurunnya kerawanan pangan pada rumah tangga kelompok afinitas belum terlihat, diduga adanya pengaruh berbagai faktor di luar program



Meningkatkan ketahanan pangan pada rumah tangga anggota kelompok afinitas, terlihat pada penurunan proporsi rumah tangga yang kurang tahan pangan



Meningkatkan pola pikir pada bebrapa aspek kehidupan masyarakat khusunya kesadaran akan manfaat pemahaman dan aktualisasi kegiatan berkelompok serta pemahaman akan pentingnya pendamping dalam pelaksanaan program demapan.



Tingkat ketahanan pangan rumah tangga anggota kelompok afinitas relatif lebih baik daripada bukan anggota kelompok afinitas. Perbandingan proporsi rumah tangga anggota kelompok afinitas dan bukan anggota kelompok afinitas berturutturut untuk kategori tudak tahan pangan 50,4% dan 64,2%, kurang tahan pangan 27,9% dan n32,9%, serta tahan pangan 6,7% dan 2,9%.



Potensi luas wilayah yang besar kurang dapat dimanfaatkan untuk mendukung swasembada pangan karena kurangnya sumberdaya air.

Berdasarkan analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) situasi pangan dan Gizi di Provinsi Lampung dalam kondisi rawan, dengan faktor penyebab dominan prosentase KK miskin, hanya Kota Metro yang dalam kondisi waspada. Dari hasil analisa SKPG rasio ketersediaan terhadap konsumsi mormatif serealia dan umbi umbian di provinsi Lampung memiliki rasio ketersediaan pangan yang baik, hanya di Kota Metro dan Kota Bandar Lampung, Kota Metro di kategorikan waspada karena tingkat rasionya 1,06 (Rasio 0,90≤ r ≤ 1,14), sementara Kota Bandar Lampung di kategorikan deficit karena rasionya < 0,9, dengan demikian Kota Bandar Lampung perlu dilakukan intervensi untuk mendatangkan pangan dari luar wilayah. Untuk aspek pemanfaatan pangan Provinsi Lampung memiliki prevalensi kurang energy protein sebesar 0,09% dengan kata lain semua Kabupaten di provinsi Lampung pada kondisi KEP dengan status aman, sedangkan akses terhadap pangan, Provinsi Lampung masih dikategorikan provinsi miskin karena dari 2.160.454 KK terdapat 58,84% KK yang berstatus keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang tersebar hampir di semua Kabupaten, hanya Kota metro dalam kondisi waspada. Dari hasil penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan (FSVA) di 196 kecamatan di bagi dalam 6 kelompok prioritas, yaitu : 3 kecamatan pada prioritas 3 (1,5%), 20 kecamatan pada prioritas 4 (10,2%), 147 kecamatan pada prioritas 5 (75%) dan 26 kecamatan pada prioritas 6 (13,27%). Kecatan prioritas 3, yaitu kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 44

kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Faktor utama penyebab tingginya kerentanan terhadap kerawanan pangan (prioritas 3), yaitu : a. Tingginya prosentase balita tinggi kurang (stunting) b. Tingginya prosentase rumah tangga tanpa akses air bersih c. Tingginya prosentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yangn memadai d. Tingginya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan dalam jarak 5 km. Berdasarkan permentan No. 65 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal salah satu indikatornya yaitu bahwasannya di setiap provinsi harus memiliki cadangan pangan sebesar 200 ton pada tahun 2015, Di Provinsi Lampung pada tahun 2014 telah memiliki cadangan pangan pemerintah sebesar 206.609 ton, yang kemudian pada tahun 2014 di salurkan ke Kabupaten Mesuji yang terkena bencana kebanjiran sebesar 50,04 ton. Sehingga cadangan pangan pemerintah pada Provinsi Lampung pada akhir tahun 2014 sebesar 156,569, sehingga pada tahun 2015 di rencanakan untuk pengadaan cadangan pangan sebesar 20 ton tetapi kemudian melalui APBD Perubahan berkurang menjadi 10.483 kg, dan tidak

direalisasikan karena adanya surat dari bulog Nomor

384/08010/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang perjanjian pengelolaan cadangan pangan yang didalamnya antara lain berisi adanya kenaikan harga berdasarkan keputusan direksi perum bulog no. KD-199/DK000/07/2015 ditetapkan sebesar Rp. 8.790/kg, dan kita diharuskan melakukan penyesuaian harga terhadap stock milik Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang di titipkan di gudang Bulog sebagai kompensasi terhadap biaya penitipan dan perawatan barang. Dengan adanya surat tersebut Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung tidak merealisasikan pengadaan cadangan pangan pemerintah yang akan dititipkan ke bulog, karena belum ditemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan surat penyesuaian harga tersebut terhadap stock cadangan pangan pemerintah yang sudah dititipkan di bulog. Dalam rangka pengembangan cadangan pangan, selain melalui cadangan pangan pemerintah diupayakan juga dari cadangan pangan yang ada di masyarakat yaitu lumbung pangan masyarakat.Berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Peranan lumbung pangan di masa lalu lebih bersifat sosial dan sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di musim paceklik. Peranan lumbung ini pernah diupayakan untuk digantikan oleh kelembagaan alternatif dengan mengintegrasikan seluruh lembaga sosial pedesaan dalam suatu organisasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 45

modern. Namun kelembagaan alternatif tersebut ternyata mengalami kegagalan dan menyebabkan petani selalu berada dalam posisi lemah. Berdasarkan hasil penelitian PSP-LP IPB tahun 2001, menunjukkan bahwa lumbung pangan pedesaan di beberapa daerah terbukti memiliki daya adaptasi yang lebih tinggi dari jenis-jenis lembaga alternatif yang diintervensi dari luar. Lumbung pangan tersebut tidak hanya efektif dalam melayani kebutuhan pangan anggotanya pada saat krisis tetapi juga melayani kebutuhan finansial anggotanya dari hasil pengelolaan lumbung. Revitalisasi kelembagaan perlu dilakukan melalui proses pemberdayaan secara sistematis, utuh terpadu dan berkesinambungan sehingga mampu menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan. Lumbung pangan adalah salah satu kelembagaan yang ada di masyarakat yang telah lama berperan dalam pengadaan pangan terutama dalam musim paceklik. Upaya revitalisasi perlu dilakukan, mengingat (1) keberadaan lumbung pangan pada akhir-akhir ini sudah semakin memudar seiring dengan kemajuan sistem perdagangan dan berkembangnya lembaga logistik formal pemerintah; (2) terjadinya reformasi peran BULOG pada tahun 1998, lumbung pangan dipandang sebagai salah satu solusi dalam menindaklanjuti berbagai logistik (cadangan pangan) di pedesaan dan perkotaan; dan (3) terbatasnya anggaran pemerintah untuk membiayai program stabilisasi harga, sehingga lumbung pangan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk membantu mengatasi kekurangan pangan/defisit pangan di musim paceklik, serta merosotnya harga pangan (padi) pada saat panen raya di wilayah sentra produksi. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sejak tahun 2011 melaksanakan kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat, dan pada tahun 2015 pengembangan lumbung pangan masyarakat di targetkan untuk 5 lumbung dan terealisasi 5 lumbung yaitu : 1. Kelompok Lumbung Mekar Sari, desa Wonosari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah 2. Kelompok Tani Tunas Karya I, Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah 3. Kelompok Tani Karya Makmur, Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah 4. Kelompok Lumbung Mekar Sari, Desa Bala Rejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah 5. Kelompok Tani Harapan Jaya, Desa Tyas Bangun, Kecamatan Pabian, Kabupaten Lampung Tengah. Pelaksanaan akses Pangan dilakukan di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat, Way Kanan, dan Lampung Timur.Kegiatan ini menggunakan metode sampling dalam pengambilan data, adapun kecamatan yang menjadi lokasi uji petik kegiatan monitoring akses pangan adalah kecamatan Batu Ketulis, Banjit dan Marga Tiga. Secara umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 46

seluruh wilayah di kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat, Way Kanan dan Lampung Timur memiliki karakteristik yang relatif sama, dimana sebagian wilayahnya berupa dataran tinggi yang bergelombang berupa lahan kering untuk perkebunan dan pertanian. Sedangkan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, buruh perkebunan, buruh pertanian dan buruh bangunan. Disetiap Kabupaten dipilih 1 Kecamatan dan 2 Desa di pedesaan yang mewakili zona penghidupan pertanian, yang masing-masing desa mewakili 2 desa urban dan rural. Adapaun desa yang dipilih yaitu : 1. Desa Bakhu dan Campang Tiga, Kecamatan Batu Ketulis Kab. Lampung Barat 2. Desa Pasar Banjit dan Simpang Asem, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. 3. Desa Jaya Guna dan Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur Dari hasil pengolahan dan analisis data faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga adalah distribusi pengeluaran, pengeluaran perkapita dan konsumsi pangan rumah tangga.Hal ini diperkuat dengan hasil uji regresi menggunakan SPSS 16 windows yang menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran, pengeluaran perkapita dan konsumsi pangan rumah tangga berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Dari hasil pengolahan dan analisis data diperoleh bahwa di desa Bakhu dan campang tiga memiliki ketahanan pangan yang buruk, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu distribusi pengeluaran dan konsumsi yang tinggi namun pendapatan yang diperoleh rumah tangga rendah. Desa Pasar Banjit dan Simpang Asem memiliki ketahanan pangan yang sedang, hal ini disebabkan karena pengeluaran perkapita rumah tangga yang cukup baik, sedangkan desa Jaya Guna dan Tanjung Harapan memiliki ketahanan pangan yang baik. Dalam pencapaian indikator persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan ada beberapa masalah, antara lain : a.

Pendapatan masyarakat masih rendah jika dibandingkan dengan kenaikan harga kebutuhan pangan secara umum

b.

Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastruktur serta kemampuan tenaga pendamping dan penyuluh lapangan

c.

Pola konsumsi pangan yang tidak seimbang

d.

Akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata

e.

Adanya bencana alam, seperti kekeringan, kebanjiran dll

f.

Pemberdayaan kelembagaan masyarakat khususnya pemberdayaan perempuan belum seimbang.


Page 47

g.

Pelaksanaan SKPG belum berjalan secara optimal dan hasil deteksi dini dari SKPG kurang ditindaklanjuti

h.

Belum bekerjanya tim investigasi di beberapa daerah

Solusi a.

Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan lintas sektor di desa rawan pangan

b.

Pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan oleh SKPD, instansi vertical, LSM, perguruan tinggi dan stake holder lainnya.

c.

Meningkatkan pendampingan pemberdayaan masyarakat rumah tangga miskin di desa rawan pangan

d.

Permasalan di lapangan yang bersifat multi issue, multi sector, multi dimensional diupayakan untuk diselesaikan bersama.

HARGA GABAH KERING PANEN (GKP) DI TINGKAT PRODUSEN DAN KOEFISIEN VARIASI PANGAN (BERAS ) DI TINGKAT KONSUMEN

3

Harga

pangan

merupakan

salah

satu

indikator

yang

dapat

menjelaskan

kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Pengamatan terhadap kondisi harga bahan pangan dapat berguna untuk berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan,

kelancaran

internasional, masyarakat, informasi

dampak

distribusi

implementasi

kesejahteraan harga

pangan,

pangan,

kondisi

kebijakan

petani/produsen, akan

dapat

perdagangan pemerintah,

dsb.

dirumuskan

Dengan

di

pasar

daya

beli

menganalisis

kebijakan-kebijakan

yang

diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan harga dan ketahanan pangan. Realisasi pencapaian target sasaran stabilnya harga bahan pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 29. Target dan Realisasi Capaian Indikator Harga Bahan Pangan Pokok di Tingkat Produsen dan Konsumen Tahun 2015 Capaian 2014

No

Indikator Kinerja

1.

Harga Gabah 3.557 Kering Panen (HPP : 3.300) (GKP)) di Tingkat produsen

2.


CV : 6%

Target

Capaian


%

≥ HPP (3.700)

≥ HPP (4.067)

109,78

≥ HPP

CV<10%

CV = 6%

100

CV<10%


Capaian s/d 2015 terhadap 2019 (%) HPP tahun 2019 belum diketahui 100

Page 48

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen Agar

kebijakan

dapat

dirumuskan

dengan

tepat

dan

sesuai

dengan

kondisi yang sebenarnya, diperlukan adanya data dan informasi harga pangan yang akurat, tepat waktu, objektif dan konsisten, melalui rangkaian kegiatan pemantauan,

pengumpulan,

kompilasi,

pengolahan

dan

analisis

data.

Mengingat besarnya implikasi ketersediaan informasi harga pangan terhadap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, diperlukan upaya agar data harga

pangan

perumusan

dapat

tersedia

kebijakan.Oleh

dan

karena

dapat itu

digunakan

diperlukan

sebagai

pedoman

acuan

dalam

sebagai

acuan

pelaksanaan pengumpulan dan analis data harga pangan terutama bagi instansi yang terkait dengan ketahanan pangan di daerah. Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi pangan. Stabilnya harga pangan sangat dipengaruhi beberapa aspek antara lain kemampuan memproduksi bahan pangan, kelancaran arus distribusi pangan dan pengaturan impor pangan, misalnya beras dan kedelai. Ketidakstabilan harga pangan dapat memicu tingginya harga pangan di dalam negeri sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara ekonomi akan menurun yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kerawanan pangan. Situasi harga tahun 2015 pada tingkat produsen, grosir dan eceran di Provinsi Lampung sebagai berikut : Tabel 30. Data Harga Tingkat Produsen, Grosir dan Eceran di Provinsi Lampung Tahun 2015 Nama Bahan Pangan Padi.Gabah

Beras

Kacang kedelai Jagung pipilan kering Cabe Bawang Merah Daging

Telur Gula Pasir Minyak Goreng Tepung Terigu

-

Harga Rata-Rata per Kg Produsen Grosir Eceran

GKP GKPG GKG Premium Medium Asalan Kering Kering Merah Keriting Bawang Merah Sapi di tingkat pemotong Sapi hidup tingkat peternak Daging sapi murni Ayam broiler/potong Ayam ras Dalam Negeri/Lokal

4.067 4.329 5.002 9.071 8.340 6.268 2.854 19.019 14.676 -

10.273 8.994 7.985 8.661 4.076 22.639 19.039 94.905 42.404 27.111 18.437 11.070 -

10.730 9.862 8.467 9.862 4.882 26.022 23.392 108.392 29.849 20.276 11.985 11.365 7.592

Untuk indikator Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen dilihat dari tabel diatas menunjukkan telah mencapai target, yaitu lebih tinggi dari harga pembelian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 49

pemerintah (HPP). Berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2015, Harga HPP Tahun 2015 untuk Gabah kering Panen yaitu Rp. 3.700/kg. Berdasarkan Panel harga yang dilakukan dihasilkan harga gabah kering panen di produsen pada tahun 2015 di Provinsi Lampung mencapai Rp. 4.067/kg atau lebih tinggi 9,92% dari harga pembelian pemerintah (HPP). Koefisien Variasi Pangan (Beras) di Tingkat Konsumen Koefisien variasi (CV) merupakan suatu ukuran variasi yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda atau perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Dalam analisis harga koefisien variasi digunakan untuk mengetahui tingkat kestabilan harga, jika koefisien variasi semakin kecil, maka harga tersebut semakin stabil, bila CV tersebut lebih besar dari target CV, maka harga komoditas tersebut tidak stabil. Kondisi kestabilan harga pangan tingkat eceran di Provinsi Lampung Tahun 2014 -2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 31. Kondisi Kestabilan Harga Pangan Tingkat Eceran tahun 2015 di Provinsi Lampung No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Komoditas

Tahun 2015 Target CV

Realisasi CV

Ket.

7 10 10 10 10 25 25 8 10 10 10 15 13

5 2 6 5 7 23 28 4 6 6 6 10 2

S S S S S S TS S S S S S S

Jagung Pipilan Kering Biji Kedelai Kering Beras Premium Beras Medium Beras Termurah Bawang merah Cabai Merah Keriting Gula Pasir Lokal Daging Ayam Ras Telur Ayam Ras Daging Sapi Murni Tepung Terigu Minyak goreng Keterangan :CV : Koefisien Variasi S : Stabil TS : Tidak Stabil

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator Koefisien Variasi Pangan (Beras) di tingkat konsumen mencapai target yaitu CV < 10%. Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 harga beras baik yang kualitas premium, medium ataupun beras termurah dalam kondisi stabil, yang ditunjukkan dengan nilai CV < 10%. Tabel 32. Pencapaian Kinerja Harga GKP di Tingkat Produsen dibandingkan dengan Target Nasional dan Target Renstra Tahun 2011 - 2015 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Target Nasional (>HPP)

Rp. 2.640

Rp. 3.300

Rp. 3.300

Rp. 3.300

Rp. 3.700

Target Renstra (>HPP)

Rp. 2.640

Rp.3.300

Rp. 3.300

Rp. 3.300

Rp. 3.700

Capaian Kinerja

Rp. 3.010

Rp. 3.453

Rp. 3.350

Rp. 3.557

Rp. 4.067


Page 50

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen dari tahun 2011 – 2015 sudah diatas harga pembelian pemerintah (HPP). Dan pencapaian koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen jika dibandingkan dengan target nasional dan target renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 33. Pencapaian Kinerja Harga GKP di Tingkat Produsen dibandingkan dengan Target Nasional dan Target Renstra Tahun 2011 - 2015 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Target Nasional

CV < 10%

CV < 10%

CV < 10%

CV < 10%

CV < 10%

Target Renstra

CV < 10%

CV < 10%

CV < 10%

CV < 10%

CV < 10%

CV : 2%

CV : 2%

CV : 6%

CV : 6%

Capaian Kinerja Sumber Data : BKPD Provinsi Lampung

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target indikator harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen dan koefiisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen yaitu melalui kegiatan : a.

Pemberdayaan Gapoktan dalam rangka stabilisasi harga pangan

b.

Alur distribusi pangan

c.

Pemantauan dan pengendalian mobilitas pangan

d.

Pembinaan manajemen kelembagaan

Di wilayah sentra produksi pertanian khususnya padi dan jagung memiliki topografi yang beragam, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung sektor tersebut (produksi, pengolahan, dan penyimpanan) bervariasi dari satu wilayah dengan wilayah lain, waktu panen yang tidak bersamaan di beberapa wilayah, dan iklim yang kurang mendukung pada saat tanam maupun panen raya sehingga petani, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani selalu dihadapkan pada berbagai masalah : -

Keterbatasan modal usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan, penyimpanan, pendistribusian/pemasaran

-

Posisi tawar petani yanng rendah pada saat panen raya yang bersamaan dengan datangnya hujan, sehingga petani terpaksa menjual produknya dengan harga rendah kepada para pelepas uang (pedagang perantara)

-

Keterbatasan akses pangan (beras) saat paceklik yang disebabkan karena tidak memiliki cadangan pangan yang cukup.

Dampak dari ketidakberdayaan petani, poktan dan gapoktan dalam mengolah, menyimpan dan mendistribusikan/memasarkan hasil produksinya dapat menyebabkan : -

Ketidakstabilan harga di wilayah sentra produksi pertanian pada saat terjadi panen raya

-

Kekurangnya pangan pada saat musim paceklik


Page 51

Guna mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani, kelompok tani, gapoktan di daerah sentra produksi padi dan jagung, pemerintah melalui Kementerian pertanian cq Badan Ketahanan Pangan, sejak tahun 2009 telah mengalokasikan dana APBN untuk memperkuat modal dan kemampuan gapoktan sehingga mempunyai akses terhadap pangan melalui kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (PenguatanPLDPM). Dan melalui Dana APBD di lakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap gapoktan PLDPM yang telah mendapat bantuan modal melalui dana APBN. Dalam pembinaan, monitoring dan evaluasi didapatkan hasil sebagai berikut : Kegiatan PLDPM di Provinsi Lampung telah dimulai sejak tahun 2009, dan sampai dengan tahun 2015 ini sudah berjumlah 106 Gapoktan, total dana yang sudah dimanfaatkan oleh gapoktan sebesar Rp. 22.800.000.000,-. Dari hasil evaluasi di dapatkan hasil bahwa Dana PLDPM yang mengalami perkembangan berasal dari unit distribusi/pemasaran sebesar Rp. 21.150.000.000,- dan mengalami perkembangan sebesar 8,87% menjadi Rp. 21.388.444.193,-. Untuk kegiatan pada unit cadangan pangan setiap gapoktan memiliki stok cadangan pangan dibutuhkan pada saat paceklik atau pada saat tidak ada panen, saat ini total cadangan pangan berjumlah 286.145,3 kg GKG dan setiap tahun mengalami perkembangan rata-rata 6,89% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp. 268.411,5 kg GKG. Dari hasil evaluasi di ketahui beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi, antara lain : a.

Unit Distribusi/Pemasaran - Jaringan pemasaran gapoktan belum/kurang luas, masih sebatas antar desa/kecamatan - Persaingan dengan tengkulak, dimana tengkulak dapat meminjamkan modal pada saat akan tanam - Masih ada gapoktan yang takut melakukan kegiatan transaksi yang berulangulang karena takut pada saat diperiksa tidak ada gabah/beras digudang - Masih ada petani yang nakal dalam menjual hasilnya kepada gapoktan yaitu mencampur gabah kering dengan gabah basah - Masih ada gapoktan yang belum memahami kegiatan tutup buku akhir tahun oleh tim pembina - Banyak pendamping yang tidak aktif terlibat dalam kegiatan jaringan pemasaran gapoktan

b.

Unit Cadangan Pangan - Masih ada anggota yang sulit mengembalikan cadangan pangan dikarenakan merasa bahwa bantuan yang diberikan tidak untuk dikembalikan


Page 52

- Anggota kesulitan mengembalikan dikarenakan tidak panen/puso pada saat pengembalian. Dengan adanya kegiatan pemberdayaann gapoktan

ini,

daya beli kelompok tani

terhadap hasil produksi kelompoknya semakin meningkat karena adanya bantuan modal dari pemerintah, Dengan semakin meningkatnya daya beli kelompok terhadap hasil produksi kelompoknya sehingga diharapkan harga tetap stabil baik pada saat panen raya ataupun pada saat musim paceklik dan harga bisa diatas harga pembelian pemerintah (HPP), harga tidak lagi dipermainkan oleh tengkulak, yang biasanya pada musim panen raya harga jual turun dan pada saat paceklik harga naik, hal ini sangat merugikan petani. Dan diharapkan melalui kegiatan pemberdayaan gapoktan ini gabungan kelompok tani/kelompok tani sudah mulai berorientasi ke bisnis. Dilema yang belum teratasi dalam berproduksi bahan pangan adalah ketergantungan pada alam (musim) dan antisipasi pemasaran . Dengan ketergantungan yang tinggi pada ketersediaan air hujan dan pemasaran menghadapi hari-hari besar, makan sebagian besar sentra produksi pangan mengikuti pola tanam serempak yang berarti juga mengalami pola panen serempak. Jika panen serempak berlangsung di wilayah yang luas, maka disebut dengan musim panen raya. Pada saat dilema panen raya, volume hasil panen yang dijual ditingkat petani jauh melebihi permintaan , akibatnya para petani mengahadapi harga jual yang rendah . Pada usaha tani padi, harga gabah ditingkat petani umumnya berada di bawah Harga Pembeli Pemerintah (HPP) dan harga panen asal temak/ikan di tingkat petani kadang-kadang berada di bawah harga biaya produksi. Sebaliknya, pada musim paceklik ketersediam pangan di tingkat produsen (petani) sengat rendah sehingga tingkat harga cukup tinggi. Dampak ketajaman fluktuasi tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani, yang pada giliranya juga berdampak pada tingginya resiko ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani. Lemahnya daya "Tawar" petani sangat dipengaruhi oleh tersedianya modal usaha, tingkat penerapan teknologi pasca panen , ketersediaan sarana dan prasarana pasca panen, serta kondisi prasarana angkutan. Oleh sebab itu, karena alasan, "Cash Flow", petani pada umumnya segera menjual basil produksinya setelah panen, tanpa melalui proses pengolahan dan penyimpanan terlebih dahulu. Salah satu upaya untuk mengurangi fluktuasi harga dan over suplay hasil pertanian pada saat panen raya adalah dengan mengembangkan modal sistem "tunda jual " yang sesuai dengan kondisi lokal spesifik . pengembangan modal sistem tunda jual di daerah sentra produksi pangan bertujuan untuk memperkuat permodalan kelompok tani yang selama ini masih menjadi kendala besar di Provinsi Lampung diharapkan melalui kegiatan ini maka posisi tawar dan nilai jual produk pertanian akan meningkat. Dengan demikian, sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan ketahanan pangan daerah/rumah tangga dapat terealisasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 53

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung telah melaksanakan kegiatan pengembangan sistem

tunda jual

mulai

tahun 2009 sampai tahun 2014 di 7

kabupaten/kota (Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tanggamus , Pringsewu , Pesawaran, dan Kota Bandar Lampung)dengan jumlah binaan 40 poktan. Bantuan yang diberikan setara dengan 171.832 kgGKG. Untuk kebutuhan kegiatan ini selain diberi bantuan gabah sebagai modal perlu juga dilakukan pemberdayaan SDM dan kemampuan manajemen kelembagaan, sehingga pada tahun 2015 ini perlu dilaksanakan pembinaan manajemen pengelolaaan kelembagaan kelompok terhadap 40 gapoktan tundajual.Tujuan dari Kegiatan Pembinaan Manajemen Kelembagaan adalah : a. Meningkatkan kemampuan manajemen pemasaran kelompok tani, agar posisi tawar dan nilaijual produk petani mampu meningkatkan pendapatan keluarga . b. Meningkatkan administrasi kelompok (pembukuan, pelaporan). c. Meningkatkan pendapatan petani, kelompok tani melalui penguatan modal usaha dan menumbuhkembangkanjiwa wirausaha dibidang pertanian. Pencapaian indikator harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen dan koefisien variasi harga pangan (beras) di tingkat konsumen pada tahun 2015 ini telah memenuhi target, baik itu target di perjanjian kinerja, target di Renstra maupun target nasional. Dalam pencapaian target indikator Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat Produsen dan indikator koefisien variasi harga pangan (beras) di tingkat konsumen menemui beberapa masalah di antaranya : 1.

Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi system pemasaran hasil-hasil pangan merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan khususnya pada saat panen raya, pada musim paceklik dan hari-hari besar disebabkan karena lemahnya disiplin dan penegakan peraturan untuk menjamin siste pemasaran yang adil dan bertanggungjawab, terbatasnya fasilitas perangkat keras dan lunak untuk mendukung transparansi informasi pangan dan terbatasnya kemampuan teknis petugas dan pelaku pemasaran.

2.

Distribusi pangan yang tidak merata, sarana dan prasarana kurang memadai serta terjadinya bencana alam

3.

Modal yang dimiliki oleh gapoktan masih kecil sehingga sering kalah bersaing dengan para tengkulak

4.

Gapoktan belum memiliki wawasan dan keahlian dalam menjalin kemitraan, baik dengan pihak perbankan maupun pihak swasta

5.

Pola pikir anggota gapoktan belum ke arah bisnis dalam menjalankan usahanya

6.

Kualitas SDM yang masih kurang

7.

Gapoktan belum menguasai pembukuan sehingga rata-rata administrasi masih berantakan

Solusi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 54

1.

Peningkatan peran pelaku usaha dalam perdagangan dan jasa pemasaran serta pemerintah pusat maupun daerah dalam memfasilitasi prasarana umum distribusi serta pengaturan agar proses distribusi pangan terselenggara secara teratur, adil dan bertanggung jawab. Begitu juga peran masyarakat baik bersifat individu skala kecil, usaha kelompok/koperasi hingga perusahaan besar dalam pengembangan usaha distribusi di bidang jasa, pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan perlu terus di tinngkatkan

2.

Koordinasi dalam perumusan kebijakan distribusi pangan, penyempurnaan program dan kegiatan dalam pengembangan sistem distribusi melalui peningkatan pemantauan dan analisa harga pangan serta pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta peningkatan akses pangan.

3.

Pendampingan ke Gapoktan dalam menyusun pembukuan dan menjalin kemitraan agar usahanya lebih berkembang

4.

Merubah pola pikir anggota gapoktan agar berorientasi kea rah bisnis melalui pelatihan dan pendampingan

5.

Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek

PENINGKATAN PRODUK PANGAN SEGAR YANG TERSERTIFIKASI (%)

Target 2. indikator peningkatan produk pangan segar yang bersertifikasi pada tahun 2015 sebesar 10% dan terealisasi 3,16% atau 31,6%. Secara rinci di sajikan pada tabel di bawah ini : Tabel 34.Target dan Realisasi Capaian Indikator Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi No

Indikator Kinerja Target

1.. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

Tahun 2015 Capaian

10%

7,4%

%

74%


10%

Capaian s/d 2015 terhadap 2019 (%) 74%

Realisasi pencapaian kinerja indikator peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi baru mencapai 74% dari yang ditargetkan. Target renstra dan target nasional untuk indikator peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi adlah 10%, pada tahun 2014 peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi belum dijadikan indikator kinerja, baru tahun 2015 dijadikan indikator. Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Page 55

Tabel 35. Pelaku Usaha dan Kebun yang sudah Teregister & sudah Tersertiifikasi Tahun Tahun 2014 Tahun 2015

Jumlah Kebun dan lahan usaha yang sudah Teregister 55 75

Jumlah kebun dan lahan usaha yang sudah tersertifikasi

Presentase

26 41

47,27 54,67

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi dari tahun 2014 sampai tahun 2015 baru mencapai 7,4% atau 74% dari yang ditargetkan yaitu 10%. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi yaitu dengan cara merubah pola pikir petani dengan cara sosiallisasi atau pelatihan pelatihan dan bimbingan teknis tentang cara untuk menghasilkan produk yang aman. Dalam upaya meningkatkan daya saing produk agribisnis dalam perdagangan domestik dan internasional, penerapan sistem jaminan/manajemen mutu dan keamanan pangan produk (food safety) agribisnis terutama untuk produk segar adalah sanngat penting dan menjadi satu keharusan, sehingga Petani/pelaku usaha dituntut menjalankan proses produksi yang baik, yang berujung pada penerapan Hazard analysis critical control point (HACCP), selain hal tersebut, untuk dapat melakukan penanganan keamanan pangan segar dengan benar diperlukan pengenalan teknologi penanganan keamanan pangan segar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengawasan dan pembinaan. Bentuk jaminan mutu produk hasil pertanian adalah sertifikasi jaminan mutu dan atau label yang menyatakan kesesuaian produk terhadap standar nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang diacu. Untuk mendapatkan sertifkat jaminan mutu dan keamanan pangan, petani/pelaku usaha harus menerapkan system jaminan mutu dan mengajukan permohonan sertifikat ke lembaga sertifikasi terkait seperti Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) yang ada di Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung. Dalam pencapaian target indikator peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi sebesar 10% ini agak mengalami kesulitan dikarenakan beberapa faktor, yaitu : 1.

Dari segi pelaku usaha Dari pelaku usaha ini masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tentang tata cara pengajuan sertifikasi baik sertifikasi prima 3 maupun prima 2 dan belum memahami nilai tambah yang akan diperoleh atas produk yang sudah bersertifikat/teregistrasi

sehingga

perlu

kerja

keras

dari

OKKP-D

untuk

mensosialisasikan tata cara pengajuan sertifikat/registrasi dan merubah pola pikir petani/pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang aman yang mungkin selam ini kurang dipahami dan kurang diperhatikan 2.

Dari segi konsumen


Page 56

Belum adanya tuntutan dari konsumen agar produk memilliki sertifikasi sehingga pelaku usaha belum begitu memperhatikan dan menganggap penting

sertifikat

untuk produk pangan segar asal tumbuhan yang dihasilkannya. 3.

Dari segi pasar Pasar belum menghargai sertifikat/registrasi yang dimiliki oleh petani/pelaku usaha, dipasaran harga produk pertanian baik yang bersertifikat maupun yang tidak memiliki sertifikat tidak ada bedanya, hal ini menjadi salah satu sebab petani enggan untuk mengajukan sertifikasi atas produk pangan segar yang dihasilkannya.

Menghadapi kendala – kendala dilapangan seperti ini maka UPT melakukan bebrapa upaya, diantaranya yaitu melakukan bimbingan teknis tentang penerapan mutu dan keamanan pangan, melakukan surveilen terhadap produk yang sudah memiliki sertifikat agar tetap konsisten menerapkan mutu dan keamanan pangan dalam budidaya produk pangan segarnya, melakukan sosialisasi tentang manfaat sertifikasi dan registrasi produknya, dan juga melakukan pameran untuk produk produk yang sudah disertifikasi dan registrasi agar lebih dikenal di masyarakat sehingga akan menaikkan nilai jualnya. Masalah yang dihadapi dalam pencapaian indikator peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi, antara lain : 1.

Konsumen belum menuntut produk yang bersertifikat maupun yang teregister

2.

Petani/pelaku usaha belum memahami nilai tambah yang dapat diperoleh atas produk yang telah bersertifikat/teregister

3.

Sistem pemasaran belum menghargai mutu (sertifikasiregistrasi yang dimiliki oleh petani/pelaku usaha)

4.

Pasar modern belum menuntut produk segar yang bersertifikat/teregistrasi

Solusi pemecahan masalah sebagai berikut : 1.

Melakukan edukasi konsumen (retailer, supplier, dan konsumen akhir) untuk lebih menghargai mutu dan keamanan pangan melalui berbagai media massa secara intensif

2.

Melakukan rintisan kerjasama dengan supplier, pasar modern, eksportir dalam hal pemasaran produk segar bersertifikat/teregistrasi

3.

Memperkuat infrastruktur penerapan dan sertifikasi/registrasi

4.

Meningkatkan kepedulian stakeholder tentang pentingnya sertifikasi/registrasi dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan daya saing produk hortikultura.


Page 57

PERSENTASE MENINGKATNYA

KEAMANAN PANGAN SEGAR

3. Untuk mendukung kebijaksanaan pusat, Pemerintah Provinsi Lampung telah

menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung No. 36 Tahun 2013 tentang Sistem Keamanan Terpadu Provinsi Lampung dan adanya Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/564/II.06/HK/2015, tanggal 2 Desember 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung merupakan revisi dari Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/744/II.05/HK/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dengan menambahkan tim pelaksana pengawasan terhadap bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan. Penanganan Keamanan Pangan Segar dilakukan melalui Pemantauan dan Pengawasan oleh Petugas Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung bersama sama

dengan Tim Jejaring Keamanan

Pangan Daerah Provinsi Lampung. Realisasi pencapaian sasaran meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan segar, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 36. Target dan Realisasi Capaian Indikator Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Diuji (%) Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

1.

Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar (Uji Lab)

Capaian 2014 80,43%

Target 80% (dibawah ambang batas)

Capaian

%

91,39% 114,24

Target Akhir Renstra 80% (dibawah ambang batas)


Dalam rangka pengawasan keamanan pangan segar di Provinsi Lampung, pada tahun 2015 tim koordinasi jejaring keamanan pangan daerah Provinsi Lampung melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) ke pasar tradisional dan pasar modern. Sidak dilaksanakan dalam rangka hari besar keagamaan yaitu menjelang hari raya idul fitri 1436 H serta menjelang hari raya natal tahun 2015 serta saat adanya issue ketidakamanan pangan yang beredar di masyarakat. Dari hasil pengawasan keamanan pangan segar di Provinsi Lampung, di dapatkan hasil tingkat keamanan pangan segar di Provinsi lampung mencapai 91,39% dari target 80%. Meskipun dari uji cepat dan uji laboratorium menunjukkan ada beberapa sampel yang mengandung bahan berbahaya seperti Formalin, borak, residu pestisida dan lain lain tapi kadarnya masih di bawah ambang batas, sehingga masih aman untuk di konsumsi. Indikator keamanan pangan segar (uji lab) pada tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Daerah menargetkan 80% dan terealisasi 91,39%. Upaya Badan Ketahanan Pangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 BKPD Provinsi Lampung

Page 58

Daerah Provinsi Lampung dalam mewujudkan keamanan pangan segar antara lain melalui kegiatan : a.

Bimtek mutu dan keamanan pangan

b.

Pemantauan, pengawasan dan pengendalian mutu keamanan pangan segar

c.

Peningkatan, penerapan standar mutu BMR (Batas Maksimum Residu)

d.

Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar

Masalah keamanan pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja, tetapi merupakan tugas bersama antara institusi dan stake holder dengan membentuk jejaring kerja (Networking) yang berjalan secara efektif dan efisien. Keamanan pangan menjadi sangat penting mengingat bahwa pada saat ini tuntutan akan mutu dan keamanan pangan oleh masyarakat dan dunia semakin tinggi. Permasalahan dalam penanganan keamanan pangan segar di Provinsi Lampung pada tahun 2015 ini adalah terbatasnya SDM dalam penanganan keamanan pangan, masih rendahnya

kesadaran

masyarakat

(produsen/petani/pedagang/konsumen)

tentang

keamanan pangan, kurangnya monitoring yang terintegrasi antara instansi yang berwenang. Dari permasalahan tersebut tindak lanjut yang diharapkan berupa pengadaan pelatihan atau bimtek untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas petugas pengawas serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawas keamanan pangan, koordinasi dan sinkronisasi dalam wadah jejaring keamanan pangan serta menggiatkan sosialisasi dan promosi keamanan pangan secara berkesinambungan. Jejaring keamanan pangan daerah menjadi kunci kesuksesan program keamanan pangan di daerah, oleh karena itu memerlukan upaya penguatan berupa penguatan aspek legalitas, mengaktivasi fungsi-fungsi jejaring keamanan pangan daerah (JKPD) dan mengintegrasikan program yang ada di daerah.


Page 59

TABEL 37. REKAP HASIL UJI CEPAT ( FORMALIN, BORAKS, METHYL YELLOW, PESTISIDADAN RHODAMIN B DAN UJI LABORATORIUM PROV. LAMPUNG TH. 2015 No. 1 2

3 4 5 6 7

8

9 10

Kabupaten Lampung Barat Pringsewu

Tanggamus Pesawaran Tulang Bawang Metro Bandar Lampung

Lampung Timur

Lampung Selatan Lampung Tengah

Hasil Uji Positif Negatif Terdeteksi

Jumlah Aman dikonsumsi

Komoditi

0

4

Buah dan Sayur

Pasar Liwa dan Pasar Hamtobio

9

2

11

Buah dan Sayur

Pasar Liwa dan Pasar Hamtobio

13

12

1

12

Buah dan Sayur

Pagelaran, Pasar Pringsewu dan Pasar Gading Rejo

Rhodamin B

1

0

1

0

Buah dan Sayur

Pasar Gading Rejo

Pestisida**)

20

14

6

19

Buah dan Sayur

Pagelaran, Pasar Pringsewu dan Pasar Gading Rejo

Formalin

5

4

1

4

Buah dan Sayur

Sumberrejo dan Pasar Talang Padang

Pestisida**)

16

13

3

15

Buah dan Sayur

Sumberrejo dan Pasar Talang Padang

Formalin

5

5

0

5

Buah dan Sayur

Pasar Wiyono, Tegineneng, dan Pasar Gedong Tataan

Pestisida**)

21

19

2

20

Buah dan Sayur

Pasar Wiyono, Tegineneng, dan Pasar Gedong Tataan

Formalin

4

4

0

4

Buah dan Sayur

Pasar Menggala

Pestisida**)

5

4

1

5

Buah dan Sayur

Pasar Menggala

Formalin

10

9

1

9

Buah dan Sayur

Pasar Tejo Agung

Pestisida**)

3

2

1

2

Buah dan Sayur

Pasar Tejo Agung

Formalin*)

16

13

3

13

Pasar tradisional dan pasar modern Bandar Lmpung

Bktr Listeria m***)

2

0

2

0

Buah dan Sayur Apel Gala Royal, Granny Smith

Formalin

10

10

0

10

Buah dan Sayur

Pasar Pekalongan dan Pasar Batang Hari

Rhodamin B

1

1

0

1

Buah dan Sayur


Pestisida**)

3

2

1

3

Buah dan Sayur


Formalin*)

6

3

2

3

Buah dan Sayur

Desa Pancasila dan Pasar Natar

Pestisida**)

6

4

2

6

Buah dan Sayur

Desa Pancasila dan Pasar Natar

Formalin

7

7

0

7

Buah dan sayur

Desa Karang Endah dan Pasar Bandar Jaya

Pestisida**)

7

5

2

7

Sayuran dan Buah

Desa Karang Endah dan Pasar Bandar Jaya

Jenis uji

Jumlah Sampel yang Diuji

Formalin

5

5

Pestisida**)

11

Formalin


Asal Komoditi

Hypermart Bandar Lampung

Page 60

11 12 13 14 15

Lampung Utara

Pestisida**)

10

5

5

9

Buah dan Sayur

Formalin

0

0

0

0

Sayuran dan Buah

Pasar Pagi dan Pasar Buah Stasiun Kotabumi

Formalin

3

3

0

3

sayuran dan Buah

Pasar Baradatu

Pestisida**)

7

5

2

7

Buah dan Sayur

Pasar Baradatu

Pestisida**)

11

10

1

11

Buah dan Sayur

Pasar Panaragan Jaya

Formalin

6

6

0

6

Sayuran dan Buah

Pasar Panaragan Jaya

Pestisida**)

8

7

1

7

Sayuran dan Buah

Pasar Brabasan

Formalin

9

8

1

8

Sayuran dan Buah

Pasar Brabasan

Pestisida**)

8

6

2

8

Sayuran dan Buah

Pasar Way Batu Krui

Formalin

4

1

4

Sayuran dan Buah

Pasar Way Batu Krui

Jumlah

5 244

199

44

223

Persentase (%)

100

81,56

18,03

91,39

Way Kanan Tulang Bawang Barat Mesuji Pesisir Barat

Pasar Pagi Lampung Utara

Ket; *)

Telah dilakukan Uji Lab.terhadap anggur, hasil positif formalin

**)

Telah dilakukan uji Laboraturium pestisida, hasilnya beberapa komoditi positif terdeteksi pestisida, namum masih dibawah batas maksimum residu (BMR) (Masih aman untuk dikonsumsi)

***)

Telah dilakukan uji Lab bakteri Listeria monocitogenes, hasilnya positif


Page 61

Permasalahan : 1.

Terbatasnya SDM dalam penanganan keamanan pangan

2.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat (produsen/petani/pedagang/konsumen) tentang keamanan pangan

3.

Kurangnya monitoring yang terintegrasi antara instansi yang berwenang.

4.

Belum tersedianya laboratorium pengujian mutu dan keamanan pangan

Solusi : Beberapa solusi dalam menangani permasalahan keamanan pangan segar di Provinsi Lampung, Badan Ketahanan pangan Daerah, antara lain : 1.

Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar termasuk penguatan SDM

2.

Pengawasan keamanan pangan segar, termasuk pengambilan sampel keamanan pangan segar

3.

Promosi dan sosialisasi keamanan pangan segar

4.

Penguatan koordinasi lintas sektor, baik instansi pemerintah daerah maupun vertical yang terkait dengan penanganan keamanan pangan dengan membentuk tim koordinasi jejaring keamanan pangan daerah

5.

Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penanganan mutu dan keamanan pangan baik dari segi aturan maupun sarana pendukung seperti pembangunan sarana dan prasarana untuk laboratorium.


Page 62

3.3 Realisasi Anggaran Kinerja Tahun 2015 Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 63,67% dari total yang dianggaran yang di alokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran tingkat keamanan pangan segar

yang di

uji

(97,39%). Sedangkan penyerapan

terkecil

pada

program/kegiatan di sasaran peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi (27,75%). Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2015 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi.Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh indikator menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggaran lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Memang terdapat indikator yang realisasinya lebih rendah daripada realisasi anggarannya, seperti indikator penurunan jumlah penduduk rawan pangan, yang realisasi anggarannya mencapai82,68% namun realisasi kinerjanya baru mencapai 68%, untuk indikator semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh factor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi diatas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder telah terbangun untuk menjawab persoalan kerawanan pangan karena faktor kemiskinan, karena masalah kemiskinan tidak bisa diatasi oleh satu instansi saja tapi harus melibatkan lintas sektor. Selain itu juga perlu mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian indikator pembangunan di sajikan dalam tabel berikut :


Page 63

Tabel 38. Pencapaian Kinerja dan anggaran Kinerja

Sasaran

Indikator

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kebutuhan energi per kapita

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Target

Realisasi

Anggaran % Realisasi

84,1

84,1

100

2. Jumlah Konsumsi Energi

2.004

2.052

102,4

3. Jumlah Konsumsi Protein

56,1

53,25

94,92

87,52

70,31

80,34

1

0,68

68

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di HPP ≤ Tingkat (HPP : 3.700)

4.067

109,92

4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 5. Persentase Penurunan Penduduk Rawan Pangan 6.

Jumlah

Target

Realisasi

% Realisasi

827.442.000 770.961.100

93,17

559.604.500 462.663.100

82,68

327.860.000 317.494.200

96,84

7. Coefisien Variasi Pangan (beras) di Tingkat Konsumen

CV<10%

6%

100

8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

10 %

7,4 %

74 %

2.855.514.000 792.334.750

27,75

9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji

80%

91,39

114,24

417.894.000 406.983.000

97,39


Page 64

3.4

Analisis Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk indikator yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%, terlihat bahwa dari 9 indikator menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 5 indikator, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini, sebagai contoh Skor Pola Pangan Harapan dengan realisasi anggaran sebesar 93,17 dari total anggaran telah mencapai kinerja 100%, Indikator peningkatan keamanan pangan segar yang diuji dengan realisasi anggaran 97,39% telah mencapai kinerja 114,24%. Banyaknya indikator yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran public dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Tabel 39. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kebutuhan energi per kapita

Indikator 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 2. Jumlah Konsumsi Energi 3. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat 4. Coefisien Variasi Pangan (beras) di Tingkat Konsumen 5. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji

% Capaian Kinerja 100

% Penyerapan Anggaran 93,17

Tingkat Efisiensi 6,83

102,4

93,17

6,83

109,92

96,84

3,16

100

96,84

3,16

114,24

97,39

2,61


Page 65

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung telah memaparkan sasaran dan indikator yang ada pada perencanaan strategis untuk mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Selama ini keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan kepada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya keuangan. Melalui pengukuran kinerja yang terdapat dalam LKj, maka keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumberdaya yang dikelolanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap kinerja

Badan

Ketahanan

Pangan

daerah

Provinsi

Lampung

dalam

merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis, dengan cara mempertimbangkan nilai indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (Benefit) dan dampak (impact), maka nilai capaian kinerja Badan ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2015 sebesar 77,78%. Menurut skala pengukuran ordinal, maka nilai capaian kinerja tersebut dapat dikategorikan Baik dan Berhasil. Demikian Laporan Kinerja Instansi (LKj) Badan Ketahanan Pangan daerah Provinsi Lampung ini disusun, dengan harapan dapat memberikan umpan balik bagi seluruh aparat yang ada pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.


Page 66

LAMPIRAN


Page 67


Page 68

Survey LapangandalamrangkaSertifikasi Prima 3

Buah Naga yang SudahTersertifikasi

SIDAK PASAR DALAM RANGKA PEMANTAUAN KEAMANAN PANG

SIDAK PASAR TRADISIONAL DALAM RANGKA PEMANTAUAN KEAMANAN PANGAN

OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KRPL (KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI)

PENYERAHAN ALAT PENEPUNG UNTUK KWT

LOMBA CIPTA MENU

SOSIALISASI MAKANAN B2SA KE ANAK ANAK SD

TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2015

SASARAN

INDIKATOR/KEGIATAN

1

2

Terpenuhinya Kebutuhan

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

KINERJA REALISASI 4

TARGET 3

% REALISASI 5

84,1

84,1

100

2.004

2.052

102,4

TARGET 6

ANGGARAN REALISASI 7

% REALISASI 8

Konsumsi Pangan yang Beragam, bergizi, seimbang dan

2. Jumlah Konsumsi Energi

aman untuk memenuhi kecukupan energi per kapita

3. Jumlah Konsumsi Protein

827.442.000

770.961.100

93,17

56,1

53,25

94,92

87,52

70,31

80,34

4 SD, 112 KWT/

4 SD, 112 KWT/

100%

108.480.000

78.980.800

72,81

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

b. Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional

2 kali

2 kali

100%

83.062.000

82.412.900

99,22

c. Promosi Pangan Segar dan Olahan

1 kali

1 kai

100%

200.000.000

198.453.500

99,23

d. Hari Pangan Sedunia TK. Provinsi dan TK. Nasional

2 kali

2 kali

100%

300.000.000

277.097.500

92,37

e. Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan

1 Tahun

1 Tahun

100%

38.050.000

37.437.300

98,39

f. Pengembangan Usaha Pangan Lokal

35 KWT

35 KWT

100%

97.850.000

96.579.100

98,70

1

0,68

68

559.604.500

462.663.100

82,68

97 Desa

97 Desa

100%

119.000.000

118.571.400

99,64

4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

a. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

SASARAN

INDIKATOR/KEGIATAN

1

2

% REALISASI 5

TARGET 6


% REALISASI 8

4 Kawasan

4 Kawasan

15 Kab/Kota

15 KabKota

100%

84.934.500

84.847.200

99,90

c. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

10,483 Ton

0

0%

133.203.000 827.442.000

38.627.000 770.961.100

29,00 93,17

d. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

5 lumbung

5 lumbung

100%

133.187.000

131.621.900

98,82

1 Buah

1 Buah

100%

61.000.000

60.789.200

99,65

1 dokumen

1 dokumen

100%

28.280.000

28.206.400

99,74

HPP ≤ HPP = Rp. 3.700

4.067

109,92 327.860.000

317.494.200

96,84

CV < 10%

CV = 6%

100

77 Gapoktan

77 Gapoktan

100%

126.720.000

126.232.400

99,62

-

-

1.140.000

1.140.000

100,00

5 Kab/Kota

5 Kab/Kota

100%

100.000.000

91.649.000

91,65

40 Gapoktan

40 Gapoktan

100%

100.000.000

98.472.800

98,47

10%

7,40%

74%

2.855.514.000

792.334.750

27,75

12 Bulan

12 Bulan

100%

84.621.000

84.508.100

99,87

b. Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP

e. Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan f. Akses Pangan 6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen

7. Coefisien Variasi Pangan (beras) Tingkat Konsumen a. Pemberdayaan Gapoktan dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan b. Alur Distribusi Pangan c. Pengembangan dan Pengendalian Mobilitas Pangan d. Pembinaan Manajemen Kelembagaan

8.

KINERJA REALISASI 4

TARGET 3

Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi a. Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD

SASARAN

INDIKATOR/KEGIATAN

1

2

TARGET 3

KINERJA REALISASI 4

% REALISASI 5

TARGET 6


% REALISASI 8

b. Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian yang sudah Sertifikasi/Regristrasi/Produk yang Beredar

6 Kab/Kota

6 Kab/Kota

100%

88.025.000

87.656.650

99,58

c. Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISO/IEC 17065

7 Dokumen

7 Dokumen

100%

15.103.000 827.442.000

15.103.000 770.961.100

100,00 93,17

d. Sertifikasi, Regristrasi Produk Labelisasi Prima 3 Mendukung Terminal Agrobisnis

40 Sertifikat

40 Sertifikat

100

140.666.000

140.321.200

99,75

20 Orang

20 Orang

100

54.449.000

54.449.000

100,00

e. Promosi Produk Unggulan Lampung yang sudah Sertifikas/Regristrasi

2 Kali

2 Kali

100

66.951.000

66.316.700

99,05

f. Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di Lokasi Sentra

1 Kali

1 Kali

100

24.899.000

24.685.100

99,14

6 KabKota

6 Kab/Kota

100

80.800.000

80.735.000

99,92

h. Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Pengujian Mutu dan Sarana Prasarana OKKPD Provinsi Lampung

1 Unit

-

15

2.300.000.000

238.560.000

10,37

9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan yang di Uji

80%

91,39

114,24

417.894.000

406.983.000

97,39

1 Kali

1 Kali

100

60.332.000

59.077.000

97,92

b. Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Keamanan Pangan Segar

8 Kab/Kota

10 Kab/Kota

125

126.337.000

125.014.000

98,95

c. Peningkatan Penerapan Standar BMR (Batas Maksimum Residu)

12 Kab/Kota

12 KabKota

100

67.820.000

66.712.000

98,37

e. Audit Internal

g. Kajian Pengembangan Pangan Segar yang Bermutu dan Bersertifikat

a. Bimtek Mutu dan Keamanan Pangan

SASARAN

INDIKATOR/KEGIATAN

1

2 d. Pengembangan Jejaring Keamanan Pangan dan Promosi Keamanan Pangan Segar

TARGET 3 15 Kab/Kota

KINERJA REALISASI 4 15 Kab/Kota

% REALISASI 5 100

TARGET 6


% REALISASI 8

163.405.000

156.180.000

95,58

827.442.000

770.961.100

93,17

LAPORAN KINERJA (LKJ) BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents