LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2015 BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 1
KATA PENGANTAR Segala Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T karena berkat rahmad-Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai dan memberikan gambaran utuh tentang apa yang telah dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang sedang berjalan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menumbuhkan suatu kesadaran bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia masih sangat diperlukan berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan guna menekankan pada pengukuran hasil / capaian dari pelayanan yang bermanfaat bagi pengguna jasa. Dimana akuntabilitas merupakan suatu entitas baik internal maupun eksternal dan merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat atau memperlemah efektivitas pertanggungjawaban yang dilimpahkan, maka sangat diperlukan kelayakan dan transparansi. Hal ini sangat diperlukan kejelasan dari sasaran Bagian Pertanahan untuk menjabarkan baik program yang akan dicapai maupun pencapaian hasil untuk periode tahun mendatang. Kami menyadari masih banyak kekurangan–kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dan berharap adanya masukan dari pihak manapun untuk menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya demi penyempurnaan laporan dimaksud. Demikian LKJ Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 disusun sebagai bahan untuk penyusunan LKJ Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015.
Malang, Januari2016 KEPALA BAGIAN PERTANAHAN Ttd ABAI SALEH, S.Sos. Pembina NIP. 19690505 199009 1 002
I
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................. DAFTAR ISI .............................................................................................................. RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................
i ii iii
BAB I
PENDAHULUAN .........................................................................................
1
A. Latar Belakang ...................................................................................... B. Maksud dan Tujuan .............................................................................. C. Gambaran Umum ................................................................................. 1. Organisasi Perangkat Daerah .......................................................... 2. Sumber Daya Aparatur ..................................................................... 3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2014 .................................................. D. Dasar Hukum ........................................................................................ E. Sistematika ...........................................................................................
1 1 2 2 3 7 10 11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .........................................
13
A. Perencanaan Strategis ......................................................................... 1. Visi .................................................................................................. 2. Misi.................................................................................................... 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program ........................................ B. Perjanjian Kinerja ..................................................................................
13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................
17
A. Capaian Kinerja Organisasi ...................................................................
17 17 26
1. Capaian Kinerja ................................................................................. 2. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran ..................................
13 13 13 15
B. Realisasi Anggaran ................................................................................ C. Prestasi Tahun 2015 .............................................................................
31
BAB IV PENUTUP ....................................................................................................
33
A. Kesimpulan ........................................................................................... B. Langkah Perbaikan ...............................................................................
33
32
33
Lampiran-lampiran 1. Perjanjian Kinerja 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2015 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 4. Rencana Strategis (RS) 2011-2015
ii
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 3
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya dilaporkan sebagai berikut : 1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang merefleksikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Sebagai sarana untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk capai sasaran dan mewujudkan visi dan misi dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, serta Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah; 2. Program kegiatan yang dilaksanakan merupakan implementasi dari Rencana Strategi Tahun 2010-2015 yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2015; 3. Pencapaian kinerja dievaluasi dalam Pengukuran Kinerja Tahun 2015 sesuai dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan terhadap setiap progam dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2015. Setelah dilakukan kajian terhadap kinerja yang dilaksanakan berdasarkan sasaran, indikator dan target yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dibandingkan dengan pencapaian target dan realisasi program dan kegiatan pada akhir Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar 58,09 %. 4. Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 mengelola anggaran sebesar Rp. 31.472.656.046,- (Tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu empat puluh enam rupiah) yang dialokasikan ke dalam 7 program dengan realisasi anggaran sebesar 58,09 %. 5. Upaya yang ditempuh dalam mencapai tujuan, diantaranya adalah optimalisasi koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan tugas, maksimalisasi potensi sumberdaya aparatur yang ada dengan pembagian job diskribsi yang berimbang sehingga tidak terjadi penumpukan beban kerja yang mengakibatkan pelaksanaan kinerja tidak maksimal; 6. Selanjutnya dapat dijelaskan beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk kesinambungan pelaksanaan tugas, antara lain pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang belum terealisasi dan/atau belum terakomodir dalam tahun anggaran 2015, penanganan permasalahan tanah yang belum selesai dan/atau belum terfasilitasi dalam tahun anggaran 2015, serta kelanjutan pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang yang masih dalam proses. Seluruhnya membutuhkan koordinasi intensif dengan instansi lain.
iii Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 4
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan kewajiban
suatu
Instansi
Pemerintah
untuk
mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga, LKj dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Bagian Pertanahan sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi Bagian Pertanahan dalam mencapai tujuantujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dengan dilatarbelakangi hal tersebut di atas, Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menyusun Laporan Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Menengah yang tertuang dalam Rencana Stratejik (RENSTRA). B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan LKj ini yaitu sebagaisalah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang merefleksikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
Dalam
Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) sehingga dapat difungsikan sebagai media informasi untuk menilai kinerja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2015. Tujuan penyusunan LKj adalah: 1. Sebagai sarana untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, yang dapat digunakan untuk memacu peningkatan kinerja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berdasarkan prinsip
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 5
efisien, efektif demi terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional; 2. Sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Pertanahan Tahun 2015; 3. Sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun berikutnya.
C. GAMBARAN UMUM 1. Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan pasal 21 sampai dengan pasal 24 Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah,
Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malangmengemban Tugas dan Fungsi sebagai berikut: a. Tugas Pokok: 1) Melaksanakansebagian tugas Sekretaris Daerah dalam bidang pertanahan yang
meliputi
inventarisasi
tanah,
penanganan/penyelesaian
permasalahan/sengketa tanah dan pengadaan tanah; 2) Melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Asisten
Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. b. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mempunyai fungsi : 1) Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data base di bidang pertanahan; 2) Pelaksanaan inventarisasi tanah; 3) Pelaksanaan pemberian ganti kerugian; 4) Pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah asset pemerintah daerah; 5) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan; 6) Pelaksanaan tukar menukar tanah asset pemerintah daerah; 7) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; 8) Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah.
2. Sumber Daya Aparatur Struktur Organisasi Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang terdiri dari 1 (satu) Kepala Bagian yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu : a. Kepala Sub Bagian Permasalahan Tanah; b. Kepala Sub Bagian Inventarisasi Tanah; Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 6
c. Kepala Sub Bagian Pengadaan Tanah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Pertanahan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian. Masing-masing Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pertanahan. Masing-masing Sub Bagian mengemban tugas: a. Sub Bagian Permasalahan Tanah mempunyai tugas: 1) Menyusun program kerja sub Bagian Permasalahan Tanah untuk acuan pelaksanaan tugas; 2) Menerima, meneliti dan mengkaji laporan pengaduan sengketa tanah; 3) Melakukan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah; 4) Mengkoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah; 5) Memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa
untuk
mendapatkan kesepakatan; 6) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang Peraturan Pertanahan; 7) Melakukan pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian; 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sub Bagian Inventarisasi Tanah mempunyai tugas: 1) Menyusun program kerja Sub Bagian Inventarisasi Tanah untuk acuan pelaksanaan tugas; 2) Menginventarisir tanah asset Pemerintah Daerah; 3) Menginventarisir kebutuhan pengadaan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan; 4) Menginventarisir dan mengidentifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim; 5) Mengkompilasi data dan informasi peta pola penatagunaan tanah, peta wilayah tanah usaha, peta persediaan tanah, rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana pembangunan; 6) Menyusun draft final rencana kegiatan penggunaan tanah; 7) Melakukan Koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait; 8) Melakukan sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait; 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya.
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 7
c. Sub Bagian Pengadaan Tanah mempunyai tugas: 1) Menyusun program kerja Sub Bagian Pengadaan Tanah untuk acuan pelaksanaan tugas; 2) Memproses kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk asset Daerah sampai dengan sertifikasinya serta penyerahan asset dengan berita acara; 3) Memproses pengadaan tanah untuk kepentingan/fasilitas umum; 4) Memproses sertifikasi tanah; 5) Memproses penerbitan surat keputusan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti kerugian; 6) Melaksanakan tukar menukar asset Pemerintah Daerah; 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Kabupaten Malang sesuai dengan bidang tugasnya.
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 8
Struktur Organisasi Bagian Pertanahan Tahun 2015 KEPALA BAGIAN PERTANAHAN ABAI SALEH, S.Sos Pembina NIP. 19690505 199009 1 002
KEPALA SUB BAGIAN PERMASALAHAN TANAH Sutopo, S.Sos. MM Pembina NIP. 19601111 198003 1 014
KEPALA SUB BAGIAN INVENTARISASI TANAH
KEPALA SUB BAGIAN PENGADAAN TANAH
Dwi Sulistyowati, SH.
Subianto, S.Sos, M.Si.
Penata Tingkat I
Penata Tingkat I
NIP. 19670522 199803 2 002
NIP. 19681017 199003 1 002
PENGADMINISTRASI PERMASALAHAN TANAH
PENGADMINISTRASI INVENTARISASI TANAH
Edi Tri Wayono, S.AP
Agus Saiful, S.Sos.
Penata Muda
Penata Tingkat I
NIP. 19691025 198803 1 001
NIP. 19660805 199202 1 002
OPERATOR KOMPUTER Setyo Yuliono
PENGADMINISTRASI UMUM
Slamet Wahyudi, SE. Penata Muda NIP. 19730701 199901 1 002
PENYIAP TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
Dartik Surianti
Gatot Triyoso
Penata Muda Tingkat I
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19651029 199212 2 002
NIP. 19630301 198703 1 013
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Erlitha Merinliana Cahyawati
PEMERIKSA BARANG
BENDAHARA PENGELUARAN OPERATOR KOMPUTER Ely Efendi
Slamet Sugiarto Pengatur Muda NIP. 19720131 199803 1 012
PRAMUBAKTI Sutaji PENYIAP VERIFIKASI ANGGARAN Siti Asiyah Penata Muda Tingkat I NIP. 19641011 198701 2 001
PENYIAP PENSERTIPIKATAN TANAH Fian Herdiandri Putra, SE.
Jumlah personil di lingkungan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang tersedia saat ini berjumlah 16 (enam belas) orang sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut : No
Nama
Pangkat/Gol
Jabatan
Pdkn
1
Abai Saleh, S.Sos.
Pembina IV/a
Kepala Bagian Pertanahan
S-1
2
Sutopo, S.Sos.MM.
Pembina IV/a
Kepala Sub Bagian Permasalahan Tanah
S-2
3
Dwi Sulistyowati, SH.
Penata Tingkat I
Kepala Sub Bagian Inventarisasi Tanah
S-1
Kepala Sub Bagian Pengadaan Tanah
S-2
III/d 4
Subianto, S.Sos, M.Si.
Penata Tingkat I III/d
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 9
No 5
Nama Agus Saiful, S.Sos.
Pangkat/Gol
Jabatan
Pdkn
Penata Tingkat I
Pengadministrasi Inventarisasi Tanah
S-1
Penyiap Tukar Menukar Kawasan Hutan
SMA
Penyiap Verifikasi Anggaran
SMA
SMA
III/b
Pengadministrasi Umum
Penata Muda Tk. I
Pemeriksa Barang
S-1
Pengadministrasi Permasalahan Tanah
S-1
Bendahara Pengeluaran
SMA
S-1
III/d 6
Gatot Triyoso
Penata Muda Tk. I III/b
7
Siti Asiyah
Penata Muda Tk. I III/b
8
Dartik Surianti
9
Penata Muda Tk. I
Slamet Wahyudi, SE.
III/b Penata Muda
10 Edi Triwayono, S.AP.
III/a Pengatur Muda Tk. I
11 Slamet Sugiarto
II/b 12 Fian Herdiandri Putra, SE
Honorer
Penyiap Pensertipikatan Tanah
13 Setyo Yuliono
Honorer
Operator Komputer
SMA
14 Eli Efendi
Honorer
Operator Komputer
SMA
Honorer
Pengadministrasi Kepegawaian
SMA
Honorer
Pramubakti
SMP
15
Erlytha Merinliana Cahyawati
16 Sutaji
Susunan personil Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berdasarkan golongan ruang dan strata pendidikan adalah sebagai berikut: Gol/Ruang No
Eselon IV
III
1
III
2
IV
2
3
Staf
7
4
Sukwan JUMLAH
II
I
Strata Pendidikan Non Gol
SLTP
SLTA
S-1
S-2
1
1
2
2
4
3
1
2
2
9
1
1
4
1
3
1
4
1
7
7
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
3
Page 10
3. Capaian Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2014 Pada Tahun Anggaran 2014, Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan anggaran sebesar Rp. 26.125.100.000,00 melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut: a. Program Utama 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah a) Kegiatan
Penataan
Pemanfaatan
Penguasaan,
Tanahdengan
Pemilikan,
alokasi
Penggunaan
anggaran
dan
sebesarRp.
24.656.837.000,00; b) Kegiatan Tukar Menukar Kawasan Hutan dengan alokasi anggaran sebesarRp. 397.826.000,00; c) Kegiatan Pensertipikatan Tanah Aset Pemkab. Malangdengan alokasi anggaran sebesarRp. 155.790.000,00. 2) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian
Konflik-Konflik Pertanahan dengan
alokasi anggaran
sebesar Rp. 173.983.000,00; 3) Program
Pengembangan
Sistem
Informasi
Pertanahan
Kegiatan
Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handaldengan alokasi Anggaran Rp. 233.509.050,00. b. Program Pendukung Program pendukung terdiri dari beberapa kegiatan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan program utama Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Program pendukung terdiri atas kegiatankegiatan administratif maupun penyediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang secara menyeluruh. Program Pendukung dimaksud meliputi: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp. 196.314.950,00 yang terdiri dari kegiatan: a) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; c) Penyediaan Makanan dan Minuman; d) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah; e) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 11
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran sebesar Rp. 90.820.000,00yang terdiri dari kegiatan: a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 3) Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 17.310.000,00 yang terdiri dari kegiatan: a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Capaian kinerja Bagian Pertanahan pada Tahun 2014 sebagai berikut: a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah No.
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
1.
Jumlah Pengadaan Tanah Tahun (i)
Persentase tanah yang diadakan untuk kepentingan pembangunan
100%
77%
77%
2.
Jumlah Pensertipikatan Tanah Asset Tahun (i)
Persentase pensertipikatan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang
100%
100%
100%
3.
Jumlah lokasi tanah yang ditukar Menukar Tahun (i)
Persentase kawasan hutan yang dimohon tukar menukar oleh Pemerintah Kabupaten Malang
100%
100%
100%
4.
Prosentase Peningkatan Pemahaman Peserta Penyuluhan Hukum Pertanahan
Persentase Aparatur Pemerintah Kabupaten Malang yang mengikuti Penyuluhan hukum Pertanahan
100%
100%
100%
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Realisasi Capaian
Page 12
b. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan No.
Sasaran
1.
Jumlah Lokasi Sengketa tanah yang ditangani tahun (i)
Indikator Kinerja Persentase penanganan permasalahan tanah
Target
Realisasi
Capaian
100%
100%
100%
Capaian
c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan No.
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
1.
Jumlah lokasi tanah yang diinventarisir tahun (i)
Persentase lokasi kebutuhan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang untuk kepentingan pembangunan
100%
100%
100%
d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran No.
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
1.
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan jasa administrasi keuangan dalam satu tahun anggaran
100%
100%
100%
2.
Tersedianya saranan dan prasarana tugas rutin
Penyediaan sarana dan prasaran tugas rutin dalam satu tahun anggaran
100%
100%
100%
3.
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman pegawai, rapat dan tamu
Penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu dalam satu tahun anggaran
100%
100%
100%
4.
Tersedianya sarana dan prasarana rapat dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan sarana dan prasarana rapat dan konsultasi ke luar daerah dalam satu tahun anggaran
100%
100%
100%
Target
Realisasi
Capaian
100%
100%
100%
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur No.
Sasaran
Indikator
1. Terlaksananya Jumlah Komputer pengadaan PC dan Printer komputer PC dan yang diadakan Printer Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 13
2. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional
100%
100%
100%
3. Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
Jumlah 100% pemeliharaan peralatan gedung kantor
100%
100%
f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan No.
Sasaran
Indikator
Target
Realisasi
Capaian
1.
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bagian Pertanahan
Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja bagian pertanahan
100%
100%
100%
2.
Tersedianya laporan keuangan semesteran
Jumlah buku laporan keuangan semesteran
100%
100%
100%
3.
Tersedianya Jumlah buku pelaporan laporan keuangan keuangan akhir akhir tahun tahun
100%
100%
100%
D. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan LKj Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Peraturan Bupati Malang Nomor28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utamadi lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 14
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kaupaten Malang “Madep Manteb” Paruh Waktu 8. Revisi Renstra Nomor 180/40/KEP/421.014/2015 tentang Tim Akuntabilitas Kinerja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015
E. SISTEMATIKA SistematikaLKjBagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif BAB I
PENDAHULUAN F. Latar Belakang G. Maksud dan Tujuan H. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2014 I. Dasar Hukum J. Sistematika
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA C. Perencanaan Strategis 4. Visi 5. Misi 6. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program D. Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA D. Capaian Kinerja Organisasi 1. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2015 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 dengan Tahun 2015 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan Target RPJM Renstra 2011-2015 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional NIHIL 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 15
6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya 7. Analisasi Progam / Kegiatan yang Menunjang Kebersilhan / Kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja E. AKUNTABILITAS KEUANGAN BAB IV PENUTUP C. Kesimpulan D. Langkah Perbaikan Lampiran-lampiran 1. Perjanjian Kinerja 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2015 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 4. Rencana Strategis (RS) 2011-2015
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS 1. Visi Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan guna peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja, Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang memiliki Visi “Terwujudnya PelayananPertanahan Yang Berkualitas Serta Mewujudkan Tanah Sebagai Sarana Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat“. 2. Misi Untuk pencapaian visi sebagaimana tersebut diatas, misi yang diemban Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah : a. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan yang berkualitas; b. Mewujudkan tanah sebagai fungsi ekonomi dan fungsi sosial dalam pelaksanaan pembangunan; c. Peningkatan Pengelolaan dan Pengamanan Tanah Aset Permerintah Daerah yang akuntabel; d. Mewujudkan tertib administrasi kepemilikan dan penguasaan tanah yang adil guna kesejahteraan masyarakat. 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Tujuan Bagian Pertanahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Malangdapat
dijabarkan sebagai berikut: a. Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional; b. Tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan; c. Terciptanya pengamanan administratif serta pengamanan fisik terhadap aset Pemerintah Daerah; d. Terciptanya pengelolaan tanah negara yang akuntabel; e. Menciptakan kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah Indikator kinerja utamaBagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malangadalah sebagai berikut: a. Jumlah lokasi kebutuhan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang untuk Kepentingan Pembangunan; b. Jumlah tanah yang diadakan untuk kepentingan pembangunan;
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 17
c. Jumlah penanganan permasalahan tanah; d. Jumlah pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang; e. Jumlah kawasan hutan yang dimohon tukar menukar oleh Pemerintah Kabupaten Malang; f. Prosentase peningkatan pemahaman aparatur Pemerintah Kabupaten Malang yang mengikuti Penyuluhan Hukum Pertanahan. Program dan Kegiatan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sesuai arah kebijakan pokok Pemerintah Kabupaten Malang, untuk Tahun Anggaran 2015melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut: a. Program Utama 1) Program
Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan Tanah dengan Kegiatan: a) Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; b) Penyuluhan Hukum Pertanahan; c) Tukar Menukar Kawasan Hutan; d) Pensertipikatan Tanah Aset Pemkab. Malang 2) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan dengan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan; 3) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dengan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal. b. Program Pendukung Program pendukung adalah terdiri dari beberapa kegiatan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan program utama Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, kegiatan-kegiatan dalam program pendukung baik berupa administratif maupun penyediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang secara menyeluruh. Program Pendukung meliputi: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoranyang terdiri dari kegiatan : a) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; c) Penyediaan Makanan dan Minuman; d) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah; e) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari kegiatan : a) Pengadaan Peralatan Kendaraan Dinas/Operasional; b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 18
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanganyang terdiri dari kegiatan: a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
B. PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Bagian Pertanahan berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Adapun sasaran,indikator kinerja dan target yang ditetapkan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2015adalah sebagai berikut : No.
Sasaran
Indikator Kinerja (outcome)
Target
Realisasi
Capaian %
1
2
3
4
5
6
80
55,38
69.23
80
98,74
123,43
1 Terciptanya Persentase pelayanan pengadaan tanah pertanahan yang tahun (i) berkwalitas dan profesional 2
Tercapainya pensertipikatan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang
Persentase Pensertipikatan tanah asset yang dibebaskan tahun (i)
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 19
1
2
3
4
5
6
3
Terlaksanaya Persentase lokasi tukar menukar tanah yang kawasan hutan diproses tukar menukar tahun (i)
100
97,95
97,95
4
Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah
Persentase perencanaan pengadaan tanah tahun (i)
100
99,98
99,98
5
Terlaksanaya keputusan persetujuan
Persentase persiapan lokasi pengadaan tanah
100
99,61
99,61
penetapan lokasi pembangunan
tahun (i)
6
Tertanganinya masalah pertanahan di Kabupaten Malang
Persentase sengketa tanah yang ditangani tahun (i)
80
100
125
7
Tercapainya pemahaman aparatur tentang
Persentase peningkatan pemahaman
100
96,30
96,30
hukum pertanahan
peserta penyluhan hukum pertanahan
Terinventarisir data tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang dan kebutuhan pengadaan tanah untuk
Persentase lokasi tanah yang diinventarisir tahun (i)
100
100
100
8
kepentingan pembangunan
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. CAPAIAN KINERJA Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang: Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran I NO. (1)
SASARAN STRATEGIS (2)
INDIKATOR KINERJA (3)
TARGET
REALISASI
(4)
(5)
CAPAIAN (%) (6)
1
Jumlah pengadaan Persentase tanah yang tanah tahun (i) diadakan untuk kepentingan pembangunan
80
55,38
69,23
2
Jumlah Persentase pensertipikatan pensertipikatan tanah tanah asset tahun (i) asset Pemerintah Kabupaten Malang
80
98,74
123,43
3
Jumlah lokasi tanah Persentase kawasan hutan yang diproses tukar yang dimohon tukar menukar tahun (i) menukar oleh Pemerintah Kabupaten Malang
100
97,95
97,95
4
Persentase peningkatan pemahaman peserta penyuluhan hukum pertanahan
100
96,30
96,30
5
Jumlah Persentase perencanaan perencanaan pengadaan tanah tanah tahun (i)
dokumen pengadaan
100
99,98
99,98
6
Jumlah persiapan Persentase keputusan pengadaan tanah persetujuan penetapan tahun (i) lokasi pembangunan
100
99,61
99,61
7
Jumlah lokasi Persentase penanganan sengketa tanah permasalahan tanah yang ditangani tahun (i)
80
100
125
8
Jumlah lokasi tanah Persentase lokasi yang diinventarisir kebutuhan tanah asset tahun (i) Pemerintah Kabupaten Malanguntuk kepentingan pembangunan
100
100
100
Persentase aparatur Pemerintah Kabupaten Malang yang mengikuti Penyuluhan Hukum
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 21
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
REALISASI INDIKATOR KINERJA (3)
TARGET (4)
Th. 2014 (n-1) (5)
Th. 2015 (n) (6)
1
Jumlah pengadaan Persentase tanah yang tanah tahun (i) diadakan untuk kepentingan pembangunan
80
47,57
55,38
2
Jumlah pensertipikatan tanah aset tahun (i)
Persentase pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang
80
90,98
98,74
3
Jumlah lokasi tanah yang diproses tukar menukar tahun (i)
Persentase kawasan hutan yang dimohon tukar menukar oleh Pemerintah Kabupaten Malang
100
95,21
97,95
4
Prosentase peningkatan pemahaman peserta penyuluhan hukum pertanahan
Persentase Aparatur Pemerintah Kabupaten Malang yang mengikuti Penyuluhan Hukum Pertanahan
100
100
96,30
5
Jumlah Persentase Perencanaan Perencanaan Pengadaan Tanah Tanah tahun (i)
dokumen Pengadaan
100
-
99,98
6
Jumlah Persiapan Persentase Keputusan Pengadaan Tanah Persetujuan Penetapan tahun (i) Lokasi Pembangunan
100
-
99,61
7
Jumlah lokasi Persentase penanganan sengketa tanah permasalahan tanah yang ditangani tahun (i)
80
99,96
100
8
Jumlah lokasi Persentase lokasi tanah yang kebutuhan tanah asset diinventarisir tahun Pemerintah Kabupaten (i) Malang untuk kepentingan pembangunan
100
99,96
100
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 22
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA (3)
TARGET AKHIR RENSTRA (4)
REALISASI Th. 2015
TINGKAT KEMAJUAN
(5)
(6)
1
Jumlah Persentase tanah yang pengadaan tanah diadakan untuk tahun (i) kepentingan pembangunan
80
55,38
0.6
2
Jumlah Persentase pensertipikatan pensertipikatan tanah aset Pemerintah tanah aset tahun Kabupaten Malang (i)
80
98,74
1,2
3
Jumlah lokasi tanah yang diproses tukar menukar tahun (i)
Persentase kawasan hutan yang dimohon tukar menukar oleh Pemerintah Kabupaten Malang
100
97,95
0,9
4
Prosentase peningkatan pemahaman peserta penyuluhan hukum pertanahan
Persentase Aparatur Pemerintah Kabupaten Malang yang mengikuti Penyuluhan Hukum Pertanahan
100
96,30
0,9
5
Jumlah Perencanaan Pengadaan Tanah tahun (i)
Persentase Perencanaan Tanah
dokumen Pengadaan
100
99,98
0,9
6
Jumlah Persiapan Persentase Keputusan Pengadaan Persetujuan Penetapan Tanah tahun (i) Lokasi Pembangunan
100
99,61
0,9
7
Jumlah lokasi Persentase penanganan sengketa tanah permasalahan tanah yang ditangani tahun (i)
80
100
1,2
8
Jumlah lokasi tanah yang diinventarisir tahun (i)
100
100
1
Persentase lokasi kebutuhan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang untuk kepentingan pembangunan
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 23
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional NO. (1)
SASARAN STRATEGIS (2)
INDIKATOR KINERJA (3)
REALISASI Th. 2015 (4)
REALISASI NASIONAL (5)
KET. (+/-) (6)
1
Jumlah Persentase tanah yang pengadaan tanah diadakan untuk tahun (i) kepentingan pembangunan
55,38
+
2
Jumlah pensertipikatan tanah aset tahun (i)
Persentase pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang
98,74
…
3
Jumlah lokasi tanah yang diproses tukar menukar tahun (i)
Persentase kawasan hutan yang dimohon tukar menukar oleh Pemerintah Kabupaten Malang
97,95
4
Prosentase peningkatan pemahaman peserta penyuluhan hukum pertanahan
Persentase Aparatur Pemerintah Kabupaten Malang yang mengikuti Penyuluhan Hukum Pertanahan
96,30
5
Jumlah Perencanaan Pengadaan Tanah tahun (i)
Persentase Perencanaan Tanah
dokumen Pengadaan
99,98
6
Jumlah Persiapan Persentase Keputusan Pengadaan Persetujuan Penetapan Tanah tahun (i) Lokasi Pembangunan
99,61
7
Jumlah lokasi Persentase penanganan sengketa tanah permasalahan tanah yang ditangani tahun (i)
100
8
Jumlah lokasi tanah yang diinventarisir tahun (i)
100
Persentase lokasi kebutuhan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang untuk kepentingan pembangunan
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
N I H I L …
Page 24
1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi 1. Untuk Indikator Pengadaan Tanah, Tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan realisasi 55,38%. Dari 8 lokasi yang ditargetkan, pelaksanaan pengadaan tanah dapat dilaksanakan pada 12 lokasi. pada 1 lokasi hanya terealisasi 8,99% dari luas tanah yang dibutuhkan dikarenakan pemilik tanah belum bersedia melepaskan tanah sebelum adanya tanah pengganti, untuk mendapatkan hasil dapat digunakan formula : Jumlah Lokasi Tanah yang dibeli Presentase Pencapaian =
x 100%
Jumlah Lokasi tanah yang dibutuhkan Untuk Tahun 2015 Pengadaan Tanah dan Capaian adalah 55,38% dikarenakan pemilik tanah belum bersedia melepaskan tanah sebelum adanya tanah pengganti
sehingga
dapat
dikatakan
Realisasi
dan
Capaian
adalah
55,38%.Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikatorPengadaan Tanah mengalami keberhasilan : a. Pengadaan tanah berjalan baik dan lancar dengan terealisasi 12 lokasi dari 13 lokasi yang direncanakan; b. Pada pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Malang tercapai optimal karena para pemilik tanah mendukung dan bersedia melepas tanah dan menerima besarnya nilai ganti rugi. Dalam Rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Pertanahan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Upaya pendekatan dengan para pemilik tanah agar besedia menerima nilai ganti rugi sesuai dengan hasil Appraisal. b. Dilakukan pendekatan Intensif dan Persuasif dengan pemilik tanah melalui tokoh masyarakat dan pemerintah desa setempat agar para pemilik tanah bersedia melepaskan tanahnya. Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Pertanahan tersebut program/kegitan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. 2. Untuk
Indikator
Pensertipikatan
Tanah
Asset
Pemerintah
Kabupaten
MalangTerlaksananya pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan realisasi 98,74%. Dari 60 bidang tanah yang ditargetkan, pensertipikatan tanah yang dapat dilaksanakan pada 76 bidang tanah,untuk mendapatkan hasil dapat digunakan formula :
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 25
Jumlah Bidang Tanah yang disertipikatkan Presentase Pencapaian =
x 100%
Jumlah Target Pensertipikatan Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Pensertipikatan Tanah Asset Pemerintah Kabupaten Malang mengalami keberhasilan : a. Realisasi belanja lebih efisien dari anggaran yang ditetapkan. b. Kegiatan Pensertipikatan tanah berjalan dengan baik dan lancar. Dalam
Rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Pertanahan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Dilaksanakan
koordinasi
intensif
dengan
BPN
untuk
mengetahui
permasalahan/kekurangan kelengkapan berkas sehingga dapat dipenuhi dan ditindaklanjuti sampai terbit sertipikat. Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Pertanahan tersebut program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah mengamankan tanah asset Kabupaten Malang. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. 3. Untuk Indikator Tukar Menukar Kawasan Hutan,menyelesaikan proses tukar menukar kawasan hutan. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan realisasi 97,95%. Dari 5Lokasi yang ditargetkan, penyelesaikan proses tukar menukar kawasan hutan tanah yang dapat dilaksanakan pada 5 Lokasi,untuk mendapatkan hasil dapat digunakan formula : Jumlah Lokasi yang di Tukar Menukar Presentase Pencapaian =
x 100%
Jumlah Kawasan hutan target lokasi Tukar Menukar Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Tukar Menukar Kawasan hutan mengalami keberhasilan : a. Realisasi belanja lebih efisien dari anggaran yang ditetapkan. b. Kegiatan Tukar Menukar Kawasan hutan berjalan dengan baik dan lancar Dalam
Rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Tata Pemerintahan Desa telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Perlu dilaksanakan Koordinasi dan Konsultasi untuk mempercepat terbitnya Surat keputusan dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Pertanahan tersebut program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah menyelesaiakan proses Tukar Menukar Kawasan Hutan. Hal tersebut di
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 26
karenakan program/kegiatan
tersebut
dapat memberikan dampak secara
langsung kepada masyarakat. 4. Untuk Indikator Penyuluhan Hukum Pertanahan,Terlaksananya Penyuluhan hukum pertanahan dalam rangka peningkatan pemahaman Aparatur Pemerintah Kabupaten Malang. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan realisasi 96,30%. Dari 400 orang yang ditargetkan, Penyuluhan Hukum Pertanahan diikuti oleh 400 orang aparatur Pemerintah Kabupaten Malang, untuk mendapatkan hasil dapat digunakan formula : Jumlah Peserta yang Lulus Post Test Presentase Pencapaian =
x 100% Jumlah Peserta yang ikut Penyuluhan Hukum
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Penyuluhan Hukum Pertanahan mengalami keberhasilan : a. Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan berjalan dengan baik dan lancar. b. Tercapainya pemahaman aparatur tentang Hukum Pertanahan. Dalam
Rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Pertanahan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Menyampaikan undangan untukpelaksanaan Penyuluhan hukum lebih awal. Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Pertanahan tersebut program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Meningkatnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan
tersebut
dapat memberikan dampak secara
langsung kepada masyarakat. 5. Untuk Indikator Perencanaan Pengadaan Tanah, Terlaksananya Perencanaan Pengadaan Tanah dalam rangka tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan realisasi 99,98%. Dari 8Lokasi yang ditargetkan, pelaksanaan perencanaan pengadaan tanah dapat dilaksanakan pada 12 lokasi, untuk mendapatkan hasil dapat digunakan formula : Jumlah Rencana Pengadaan Tanah Presentase Pencapaian =
x 100% Jumlah Tanah yang dibutuhkan
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Perencanaan Pengadaan Tanah mengalami keberhasilan : a. Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah berjalan dengan baik dan lancar. b. Realisasi belanja lebih efisien dari anggaran yang ditetapkan. Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 27
Dalam
Rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Pertanahan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Dilaksanakan koordinasi intensif dengan SKPD terkait untuk mengetahui permasalahan/kekurangan kelengkapan berkas sehingga dapat dipenuhi dan ditindaklanjuti. Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Pertanahan tersebut program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. 6. Untuk
Indikator
Persiapan
Pengadaan
Tanah,
Terlaksananya
Persiapan
Pengadaan Tanah dalam rangka terlaksananya keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan realisasi 99,61%. Dari 8Lokasi yang ditargetkan, pelaksanaan persiapanpengadaan tanah dapat dilaksanakan pada 12 lokasi, untuk mendapatkan hasil dapat digunakan formula : Jumlah Lokasi Pengadaan Tanah Presentase Pencapaian =
x 100% Jumlah Tanah yang dibutuhkan
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Perencanaan Pengadaan Tanah mengalami keberhasilan : a. Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah berjalan dengan baik dan lancar. b. Realisasi belanja lebih efisien dari anggaran yang ditetapkan. Dalam
Rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Pertanahan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Dilaksanakan koordinasi intensif dengan SKPD terkait untuk mengetahui permasalahan/kekurangan kelengkapan berkas sehingga dapat dipenuhi dan ditindaklanjuti sampai keluarnya penetapan lokasi pembangunan. Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Pertanahan tersebut program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Tersedianya
dokumen
penetapan
lokasi.
Hal
tersebut
di
karenakan
program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. 7. Untuk Indikator Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, Terlaksananya penanganan permasalahan tanah di Kabupaten Malang dengan realisasi 100%. Dari 12lokasi permasalahan tanah yang ditargetkan, penanganan permasalahan
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 28
dapat dilaksanakan
pada 14 lokasi permasalahan yang terdata, untuk
mendapatkan hasil dapat digunakan formula : Jumlah Sengketa Tanah yang ditangani Presentase Pencapaian =
x 100% Jumlah Kasus Tanah yang diadukan
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan mengalami keberhasilan : a. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan berjalan dengan baik dan lancar. b. Realisasi belanja lebih efisien dari anggaran yang ditetapkan. Dalam
Rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Pertanahan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Dilaksanakan pengkajian dan penanganan melalui musyawarah/mediasi dengan para pihak dan instansi terkait, apabila tidak tercapai titik temu maka dilaporkan kepada instansi Pemerintah Pusat yang berwenang. Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Pertanahan tersebut program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Tertanganinya masalah pertanahan di Kabupaten Malang. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan
tersebut
dapat memberikan dampak secara
langsung kepada masyarakat. 8. Untuk Indikator Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan, Terlaksananya penyusunan data kebutuhan tanah aset untuk kepentingan pembangunan sejumlah 12 lokasi atau terealisasi100% dari 12 lokasi yang ditargetkan, untuk mendapatkan hasil dapat digunakan formula : Jumlah Lokasi Tanah yang diinventarisir Presentase Pencapaian =
x 100% Jumlah Permohonan pengadaan Tanah
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan mengalami keberhasilan : a. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan berjalan dengan baik dan lancar. b. Realisasi belanja lebih efisien dari anggaran yang ditetapkan. Dalam
Rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Pertanahan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 29
a. Dilaksanakan koordinasi intensif dengan SKPD terkait untuk mengetahui permasalahan/kekurangan kelengkapan berkas sehingga dapat dipenuhi dan ditindaklanjuti sampai keluarnya penetapan lokasi pembangunan. Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Pertanahan tersebut program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Terinventarisir data tanah asset Pemerintah Kabupaten malang dan kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. 2. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 30
Tabel 3.5 Alokasi Per Sasaran Pembangunan NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN
% ANGGARAN
1
Jumlah pengadaan tanah tahun (i)
Persentase tanah yang diadakan untuk kepentingan pembangunan
29.501.300.846
94
2
Jumlah pensertipikatan tanah aset tahun (i)
Persentase pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang
181.101.000
1
3
Jumlah lokasi tanah yang diproses tukar menukar tahun (i)
Persentase kawasan hutan yang dimohon tukar menukar oleh Pemerintah Kabupaten Malang
375.857.500
1
4
Prosentase peningkatan pemahaman peserta penyuluhan hukum pertanahan
Persentase Aparatur Pemerintah Kabupaten Malang yang mengikuti Penyuluhan Hukum Pertanahan
163.893.000
1
5
Jumlah Perencanaan Pengadaan Tanah tahun (i)
Persentase dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
119.972.000
0
6
Jumlah Persiapan Pengadaan Tanah tahun (i)
Persentase Keputusan Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan
346.672.000
1
7
Jumlah lokasi sengketa tanah yang ditangani tahun (i)
Persentase penanganan permasalahan tanah
294.150.000
1
8
Jumlah lokasi tanah yang diinventarisir tahun (i)
Persentase lokasi kebutuhan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang untuk kepentingan pembangunan
36.810.000
0
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 31
Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran ANGGARAN
KINERJA SASARAN
INDIKATOR Target
Realisasi
Capaian
Alokasi
Realisasi
Capaian
Jumlah pengadaan tanah tahun (i)
Persentase tanah yang diadakan untuk kepentingan pembangunan
80
55,38
69,23
29.501.3 00.846
16.336.8 13.582
55,38
Jumlah pensertipikata n tanah asset tahun (i)
Persentase pensertipikatan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang
80
98,74
123,43
181.101. 000
178.825. 460
98,74
Jumlah lokasi tanah yang diproses tukar menukar tahun (i)
Persentase kawasan hutan yang dimohon tukar menukar oleh Pemerintah Kabupaten Malang
100
97,95
97,95
375.857. 500
368.139. 500
97,95
Persentase peningkatan pemahaman peserta penyuluhan hukum pertanahan
Persentase aparatur Pemerintah Kabupaten Malang yang mengikuti Penyuluhan Hukum
100
96,30
96,30
163.893. 000
157.833. 000
96,30
Jumlah perencanaan pengadaan tanah tahun (i)
Persentase dokumen perencanaan pengadaan tanah
100
99,98
99,98
119.972. 000
119.947. 000
99,98
Jumlah persiapan pengadaan tanah tahun (i)
Persentase keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan
100
99,61
99,61
346.672. 000
345.322. 000
99,61
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 32
SASARAN
ANGGARAN
KINERJA
INDIKATOR Target
Realisasi
Capaian
Alokasi
Realisasi
Capaian
Jumlah lokasi sengketa tanah yang ditangani tahun (i)
Persentase penanganan permasalahan tanah
80
100
125
294.150. 000
294.145. 000
100
Jumlah lokasi tanah yang diinventarisir tahun (i)
Persentase lokasi kebutuhan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malanguntuk kepentingan pembangunan
100
100
100
36.810.0 00
36.810.0 00
100
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 33
Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
% CAPAIAN KINERJA
% PENYERAPAN ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI
1
Jumlah pengadaan tanah tahun (i)
Persentase tanah yang diadakan untuk kepentingan pembangunan
69,23
55,38
20
2
Jumlah pensertipikatan tanah asset tahun (i)
Persentase pensertipikatan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang
123,43
98,74
20
3
Jumlah lokasi tanah yang diproses tukar menukar tahun (i)
Persentase kawasan hutan yang dimohon tukar menukar oleh Pemerintah Kabupaten Malang
97,95
97,95
90
4
Persentase peningkatan pemahaman peserta penyuluhan hukum pertanahan
Persentase aparatur Pemerintah Kabupaten Malang yang mengikuti Penyuluhan Hukum
96,30
96,30
90
5
Jumlah perencanaan pengadaan tanah tahun (i)
Persentase dokumen perencanaan pengadaan tanah
99,98
99,98
90
6
Jumlah persiapan pengadaan tanah tahun (i)
Persentase keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan
99,61
99,61
90
7
Jumlah lokasi sengketa tanah yang ditangani tahun (i)
Persentase penanganan permasalahan tanah
125
100
20
8
Jumlah lokasi tanah yang diinventarisir tahun (i)
Persentase lokasi kebutuhan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malanguntuk kepentingan pembangunan
100
100
90
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 34
B. REALISASI ANGGARAN Berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor: 930/157/DPPA/421.119/2015 Tanggal 17 September 2015 Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengelola anggaran belanja langsung dengan sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rincian sebagai berikut : Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa
Rp. Rp.
16.423.760.000
- Belanja Modal
Rp.
14.639.825.046
Rp.
31.472.656.046
Rp.
31.472.656.046
409.071.000
Jumlah seluruh anggaran belanja
Realisasi anggaran belanja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: NO 1
Anggaran Setelah PAK
URAIAN Pelayanan Perkantoran
Realisasi
%
Administrasi
274.601.700
271.471.200
98,86
Administrasi
109.280.000
106.280.000
97,25
57.958.700
57.828.200
99,77
c Penyediaan Makanan dan Minuman
27.288.000
27.288.000
100
d Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah
dan
18.450.000
18.450.000
100
e Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Dalam Daerah
dan
61.625.000
61.625.000
100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
142.768.000
138.543.450
97,04
a Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor
96.200.000
92.642.750
96,30
b Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
33.108.000
33.020.700
99,74
c Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor
13.460.000
12.880.000
95,69
10.000.000
10.000.000
100
a Penyediaan Keuangan
Jasa
b Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
2
dan
3
Peningkatan Sumberdaya Aparatur
Kapasitas
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
10.000.000
10.000.000
100
4
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.530.000
25.210.000
98,75
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 35
a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
13.350.000
13.030.000
97,60
b Penyusunan Semesteran
Laporan
Keuangan
5.325.000
5.325.000
100
c Penyusunan Akhir Tahun
Laporan
Keuangan
6.855.000
6.855.000
100
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
30.688.796.346 17.506.880.542
57,05
a Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
29.501.300.846 16.336.813.582
55,38
5
b Penyuluhan Hukum Pertanahan
163.893.000
157.833.000
96,30
c Tukar Menukar Kawasan Hutan
375.857.500
368.139.500
97,95
181.101.000
178.825.460
98,74
e Perencanaan Pengadaan Tanah
119.972.000
119.947.000
99,98
f Persiapan Pengadaan Tanah
346.672.000
345.322.000
99,61
Konflik-Konflik
294.150.000
294.145.000
100
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
294.150.000
294.145.000
100
Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
36.810.0000
36.810.000
100
Penyusun Sistem Pertanahan yang Handal
36.810.0000
36.810.000
100
31.472.656.046 18.283.060.192
58,09
d
6
7
Pensertipikatan Tanah Aset Pemkab. Malang
Penyelesaian Pertanahan
JUMLAH
Informasi
C. PRESTASI TAHUN 2015 Prestasi yang di capai Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang di Tahun 2015 adalah NIHIL
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 36
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN Laporan Kinerja (LKj) Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance.Dalam perseptif ini, LKj ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi dalam mencapai Visi Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada publik/eksternal walaupun lebih banyak manfaat kepada internal instansi.Oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus dipertimbangkan untuk dapat digunakan dan dipahami oleh semua kalangan. Dari hasil penilaian, keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran berikut capaian kinerjanya, dengan rata-rata realisasiBagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah 58,09%.
B. LANGKAH PERBAIKAN Hasil evaluasi kinerja yang masih dibawah target, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan dan kendala dengan perbaikan-perbaikan antaralain sebagai berikut: 1. Terhadap
penyelesaian
dilaksanakan
penyediaan
lahan
kompensasi
pendekatan dengan para pemilik tanah
kawasan dengan
hutan
bantuan
Pemerintah Kabupaten Bondowoso secara hierarkis (Pemerintah Kabupaten, Camat, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tokoh-tokoh masyarakat. 2. Peningkatan intensitas komunikasi efektif terhadap semua stake holder (masyarakat pemilik tanah, pihak-pihak yang bersengketa, dan instansi yang terkait) dalam pelaksanaan kegiatan; 3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya; 4. Menjalin dan membina hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan; 5. Koordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk penyelesaian proses Tukar Menukar Kawasan Hutan; 6. Koordinasi intensif dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 37
Demikian Laporan Kinerja (LKj) Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
Malang,
Januari 2016
KEPALA BAGIAN PERTANAHAN
Ttd ABAI SALEH, S.Sos. Pembina NIP. 19690505 199009 1 002
Laporan Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Page 38