LAPORAN KINERJA PEMERINTAH LKj KECAMATAN PANDAK TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016
KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2015 merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam kaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen/tahapan dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari Perencanaan Stratejik, Rencana Kinerja dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan atas pelaksanaan rencana kinerja dan memberikan gambaran lebih mendetail mengenai pencapaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Dokumen ini memuat program - program dan kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan indicator - indikator kinerja kegiatan seperti input, output dan outcome yang dituangkan dalam dokumen ini sehingga seluruh kegiatan dapat terlihat capaian kinerjanya.
Kami menyadari masih ada beberapa kekurangan, baik dalam pelaksanaan tugas maupun penuangannya dalam bentuk laporan. Namun demikian, kami akan selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.
Bantul,
Februari 2016
Camat Kecamatan Pandak
DRS. AGUS SULISTIYANA, MM Pembina Tk. I, IV/b NIP. 19640321 198602 006
2
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF
……………………………… ……………………………… ………………………………
2 3 4
PENDAHULUAN
………………………………
6
1.1
Gambaran Umum SKPD Kecamatan Pandak
………………………………
6
1.2
Dasar Hukum, Pengertian dan Tujuan Pelaporan.
………………………………
16
1.3
Lingkungan Strategis
………………………………
17
1.4
Faktor Penentu Keberhasilan
………………………………
19
PERENCANAAN KINERJA
………………………………
20
1.1
Visi dan Misi Kecamatan Pandak Tahun 2011-2015 ………………………………
20
1.2
Tujuan dan Sasaran
………………………………
21
1.3
Thema Pembangunan dan Program Prioritas
………………………………
22
1.4
Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2015
………………………………
23
1.5
Program – Program untuk Pencapaian Sasaran
………………………………
24
AKUNTABILITAS KINERJA
………………………………
25
1.1
Pengertian Akuntabilitas Kinerja
………………………………
25
1.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015
………………………………
26
1.3
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
………………………………
27
1.3.1
1.3.1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan
………………………………
27
………………………………
29
I
II
III
Kepada Masyarakat 1.3.2
1.3.2. Sasaran Terciptanya Pemerintahan Yang Baik.
1.4
Akuntabilitas Anggaran
………………………………
32
1.5
Jumlah Anggaran serta Realisasi Belanja Tidak
………………………………
35
………………………………
47
Langsung dan Belanja Langsung. IV
PENUTUP
3
IKHTISAR EKSEKUTIF Pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pandak telah selesai dilaksanakan sesuai rencana. Pada tahun ini melaksanakan 39 program dan 53 kegiatan. Secara keseluruhan, alokasi anggaran Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.969.019.000 dengan realisasi penggunaan anggaran sampai akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.875.782.980 atau sebesar 95,26 %. Berdasarkan penilaian terhadap berbagai indikator yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 berjalan lancar dan memiliki tingkat keberhasilan yang baik. Terdapat dua ( 2 ) sasaran yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sasaran yang berhasil diwujudkan sebagai berikut : No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Capaian
1
2
3
4
5
80 %
72%
100 %
100%
100 %
100%
70
0%
Persentase Desa Penyelesaian APBDesa tepat waktu
75 %
100%
Rata-rata persentase kesesuaian APBDesa dengan RPJMdesa.
75 %
100%
1.
2.
Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat ( IKM ) Persentase pengaduan Pelayanan Administratif Yang ditindaklanjuti Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Kecamatan ( PATEN) Terciptanya pemerintahan yang baik
Nilai AKIP Kecamatan
Satu hal yang perlu penjelasan adalah : Pada Indikator Kinerja ” Nilai AKIP Kecamatan “, dengan target nilai 70, dengan capaian sebesar 0%. Hal ini dikarenakan pada Tahun Anggaran 2014, seluruh Kecamatan di Kabupaten Bantul belum diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), sehingga nilai AKIP
4
Kecamatan Tahun 2015 atas Laporan AKIP Tahun 2014 belum ada. Atau dengan kata lain, Indikator Kinerja ” Nilai AKIP Kecamatan “ atas LAKIP Tahun 2014 belum ada karena SKPD Kecamatan belum melaksanakan/belum menyusun LAKIP. Keberhasilan pencapaian Kinerja Sasaran dipengaruhi oleh keberhasilan pencapaian Kinerja Kegiatan. Keberhasilan pencapaian Kinerja Kegiatan dipengaruhi oleh keberhailan pelaksanaan seluruh kegiatan. Atau dengan kata lain tidak hanya dipengaruhi oleh satu kegiatan, tetapi pada umumnya saling mempengaruhi sehingga pada keadaan normal rata-rata kinerja sasaran akan lebih baik dari rata-rata kinerja kegiatan.
5
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Gambaran Umum SKPD Kecamatan Pandak. Saat ini setiap organisasi publik dituntut lebih terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi public diwajibkan membuat dokumen perencanaan, dokumen kinerja dan dokumen pertanggungjawaban.Dokumen – dokumen tersebut meliputi : a). Rencana Stratejik ( Strategic Plan ) b). Rencana Kinerja ( Performance Plan ) c). Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (( Performance Accountability Report ) Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Kecamatan Pandak merupakan organisasi public dan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan SeKabupaten Bantul. Sesuai amanat Peraturan Daerah tersebut, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan adalah : 1.1.1. Susunan Organisasi Kecamatan (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas : a. Camat; b. Sekretariat, terdiri atas : 1)Sub Bagian Umum; 2)Sub Bagian Program dan Keuangan c. Seksi Tata Pemerintahan d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban e. Seksi Pelayanan f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup g. Seksi Kemasyarakatan. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
6
(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 1.1.2. Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan adalah : (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten. (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan f. membina penyelenggaraan pemerintah desa; g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugsnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa. (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (5) Kecamatan dipimpin oleh Camat. (6) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 1.1.3.Tugas Pokok dan Fungsi Penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Se-Kabupaten Bantul adalah sebagaiberikut :
7
Camat mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peratuaran perundang-undangan. 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan. 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa. 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa. b. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat kecamatan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan b. Menyiapkan bahan kerja c. Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan secretariat. d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan dokumen perencanaan dan data rencana anggaran dan belanja kegiatan dari masing-masing seksi, e. Mengkoordinasikan seksi-seksi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan, f.
Menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hokum, kepegawaian, gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tata laksana,
g. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan Kecamatan; h. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku; i.
memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
j.
menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
8
l.
mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum; d. menyelenggarakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, sandi telekomunikasi dan alat tulis unit kerja; e. mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Kecamatan; f.
menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan Kecamatan;
g. melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga; h. menghimpun, menelaah, mendokumentasikan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan; i.
menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
j.
melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai;
k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; l.
memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n.
mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan penataausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. melaksanakan penatausahaan keuangandengan sistem akuntansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. mengoordinasikan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA SKPD dan DPA SKPD;
9
f. melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan; h. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset; j. mengusulkan penghapusan barang milik daerah; k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; l. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas . Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; e. menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa; g. menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa; h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah desa dan perangkat desa; i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan, yang meliputi : - menyiapkan bahan penilaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes);
10
- menyiapkan bahan penilaian Rancangan Peraturan Desa (Raperdes); - menyiapkan bahan penilaian dokumen perencanaan pembangunan desa seperti RPJP Desa, RPJM Desa, RKP Desa; - menyiapkan bahan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati; - memfasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Desa; - mengusulkan penjabat lurah desa; j. memfasilitasi pemilihan lurah desa dan pamong desa; k. menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi MUSPIKA di wilayahnya; l. melaksanakan administrasi pertanahan yang menjadi tugasnya; m. mengelola administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; n. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; o. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan q. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas . Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan koordinasi dengan MUSPIKA dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum; d. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum; e. melaksanakan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik di wilayah kerja kecamatan dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum; f. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan pengamatan dan pemantauan terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban umum; h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam;
11
i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; j. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas . Seksi Pelayanan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadiruang lingkup tugas Kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa; d. melaksanakan dan mengembangkan pelayanan satu pintu di Kecamatan; e. melaksanakan standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan; f. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik di wilayahnya; g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dan desa; h. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan desa); i. menyusun indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; k. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas . Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan tingkat Kecamatan; d. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat Desa;
12
e. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan; g. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; h. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup; i. mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan; j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas . Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang kemasyarakatan, sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga; d. mendorong dan memfasilitasi kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama di wilayah kerja Kecamatan; e. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan evaluasi terhadap unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan; g. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; h. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
13
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas . Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya; b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data sesuai bidangnya; c. melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku; d. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya; e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan. Fungsi Kecamatan Se-Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi: 1. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 3. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan; 4. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 6. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan 7. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa. b. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tata Kerja Pasal 13 Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Se-Kabupaten Bantul:
14
Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 14 : (1) Camat melaksanakan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya. (2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan. (3) Camat melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan. Pasal 15 : (1) Hubungan kerja kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional. (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional. (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi. Pasal 16 : (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
Pasal 17 : (1) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
15
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing. Pasal 18 : (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing. (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 19 : (1) Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat. (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Pasal 20 : Hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Camat. 1.2. Dasar Hukum, Pengertian dan Tujuan Pelaporan. SKPD Kecamatan Pandak menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2015 berdasarkan : 1). Dasar Hukum : Laporan Kinerja Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul disusun berdasarkan amanat : a). Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; b). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah c). Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi d). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja,
16
2). Pengertian Pelaporan Kinerja : Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi Kecamatan Pandak atas penggunaan anggaran yang diberikan kepada kami. Laporan Kinerja ini memaparkan pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. 3). Tujuan Pelaporan Kinerja : a). Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; b). Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. 4). Periode Penyampaian Laporan Kinerja : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, pada bagian lampiran disebutkan bahwa : Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 ( dua ) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini berarti selambat-lambatnya pada akhir Bulan Februari 2016 harus sudah menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati. 1.3. Lingkungan Strategis Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan. Lingkup analisis lingkungan strategis mencakup Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).
17
Analisis Lingkungan Internal (ALI) Kekuatan (Strength) 1. Tersedianya kuatitas dan kualitas SDM yang cukup memadai; 2. Adanya kewenangan untuk melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal di antara Instansi/Unit Kerja, Dinas, Badan, Kantor dan Bagian dan semua stakeholders yang terlibat dalam proses pembangunan; 3. Telah terjalinnya hubungan komunikasi yang baik dengan jajaran Pemerintah Desa, Kabupaten dan Provinsi. 4. Adanya forum dan mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Kabupaten, instansi tingkat kecamatan dan Pemerintah Desa.
Kelemahan (Weakness) 1. Masih adanya pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang cenderung kurang responsive. 2. Kurang dipahami dan dihayatinyavisi bersama dari semua stakeholders Kecamatan Pandak dalam memenuhi tugas dan kewaiban; 3. Belum meratanya ethos kerja, dedikasi dan kemampuan kerja pegawai. 4. Kurang dimanfaatkannya secara optimal data, informasi dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang tersedia.
Dilihat dari Analisis Lingkungan Eksternal (ALE), yang pada hakikatnya unsur kuncinya terletak pada Peluang dan Ancaman, adalah sebagai berikut :
Peluang (Opportunity) 1. Adanya komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menjadikan SKPD Kecamatan sebagai institusi terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Banyaknya program dan kegiatan yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten kepada wilayah kecamatan, yang dapat mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di wilayah kecamatan. 3. Adanya komitmen Pemerintah Pusat untuk membangun dimulai dari desa/pinggiran, merupakan peluang bagi SKPD Kecamatan untuk bisa memberikan arahan dan pendampingan agar proses pembangunan di tingkat desa bisa tepat sasaran dan akuntabel.
18
4. Adanya tuntutan dari masyarakat, DPRD, LSM dan pihak swasta yang sangat kuat agar birokrasi bisa memberikan pelayanan prima serta bekerja lebih professional.
Ancaman (Threat) 1. Masih adanya sisa-sisa paradigma egoisme sektoral. 2. Belum semua stakeholders di Kecamatan dan Desa memahami serta mempedomani dokumen – dokumen perencanaan ( RPJP, RPJM, RKPD, Renstra/Renja SKPD ). 3. Masih belum mantapnya system dan mekanisme kerja bagi Pamong Desa, sehingga akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa belum optimal. 4. Adanya dampak negatif kemajuan Teknologi Informasi terhadap perilaku dan moral masyarakat. 1.4. Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan. Agar tujuan atau target yang ingin dicapai suatu organisasi publik dapat tercapai, harus bisa mengelola factor internal dan factor eksternal. Pengertian mengelola factor – factor tersebut adalah : memaksimalkan factor – factor kekuatan yang dimilki, meraih peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan yang ada dan menghindari ancaman yang muncul. SKPD Kecamatan Pandak dalam rangka mencapai tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya, telah merumuskan factor – factor penentu keberhasilan sebagai berikut : 1. Tersedianya SDM yang berkualitas, visioner, mampu dan mau berkerja secara bermoral dan bermartabat ( ethos kerja dan dedikasi tinggi ). 2. Terciptanya sistem kerja yang baik, sebagai dasar dalam mewujudkan pencapaian visiSKPD yang merupakan komitmen bersama, ditandai dengan adanya keseimbangan antara tugas/wewenang dan haknya secara adil. 3. Tersedianya data yang akurat dan mutakhir berbasis teknologi informasi. 4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai kebutuhan pengembangan organisasi. 5. Tingginya partispasi dan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan, yang ditandai dengan semakin besarnya swadaya masyarakat dan swasta. 6. Regulasi yang lengkap, mudah dipahami dan tidak cepat berubah;
19
BAB II PERENCANAAN KINERJA Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dijabarkan dalam BAB I, Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Kecamatan Pandak telah mempunyai Rencana Strategis, merupakan sasaran yang ingin dicapai jangka waktu 5 ( lima ) tahun, yaitu 2011 – 2015. Rencana Strategis ( SKPD ) Kecamatan Pandak yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2015 akan diuraikan dibawah ini. Rencana Strategis Kecamatan Pandak 2011 – 2015 : 1.1. Visi dan Misi Visi adalah gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan. Visi tersebut berisi cita-cita yang ingin diraih oleh suatu organisasi. Sehingga jika dikaitkan dengan instansi Kecamatan Pandak, untuk mewujudkan tujuan pembangunan, ditetapkan visi sebagai berikut : Pandak Berwira Intan, Berbudaya dan Agamis. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa, pada kalimat Berwira Intan mengandung makna pada upaya peningkatan kesejahteraan melalui usaha meningkatkan bidang pariwisata, kerajinan, industri rumah tangga dan pertanian. Adapun Berbudaya dan Agamis dimaksudkan agar upaya peningkatan kesejateraan selaras dengan pengembangan budaya dan dalam lingkungan kehidupan yang agamis menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Semua cita-cita tersebut akan diwujudkan melalui misi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi Kecamatan Pandak, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai Kecamatan Pandak dan semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui peran kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul. Misi dalam Rencana Strategis Kecamatan Pandak Tahun 2011 – 2015 adalah : I.
Tercapainya peningkatan kehidupan beragama masyarakat
20
II.
Tercapainya peningkatan mutu pendidikan masyarakat
III. Tercapainya pembangunan serta pemberdayaan masyarakat IV. Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik V.
Tercapainya pelayanan prima
VI. Terfasilitasinya usaha pengembangan wisata VII. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan VIII. Tercapainya ketersediaan pangan masyarakat dan kelestarian lingkungan IX. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam usaha X.
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah
1.2. Tujuan dan Sasaran a). Tujuan Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun ke depan mengacu visi dan misi, serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Tujuan akan memberi arahpada rumusan sasaran,kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. b). Sasaran Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
21
Sasaran Strategis dan IKU SKPD Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut : NO
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
1.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Kecamatan ( PATEN ).
2.
Terciptanya Pemerintahan Yang Baik
Nilai AKIP Kecamatan Persentase Desa Dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu. Rata – rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.
1.3. Thema Pembangunan dan Program Prioritas. a). Thema Pembangunan Thema Pembangunan Kecamatan Pandak pada Tahun 2015 mengacu pada thema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu : “ Mewujudkan kualitas SDM dan IPTEK yang unggul serta pengelolaan SDA dalam rangka mencapai daya saing daerah yang tangguh, berbasis penanggulangan bencana”. b). Program Prioritas. Program - program yang menjadi prioritas pembangunan di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul meliputi 6 program, sebagai berikut : 1. Program Pendidikan 2. Program Kesehatan
22
3. Program Pertanian 4. Program Sarana dan Prasarana 5. Program perdagangan, Industri Kecil, dan Pariwisata 6. Program Kesejahteraan Masyarakat.
1.4. Penetapan Perjanjian Kinerja ( PK ) Tahun 2015. Prioritas pembangunan tersebut mendasari dalam penentuan : Target Kinerja Pencapaian Sasaran Jangka Menengah ( 5 tahun ). Pencapaian sasaran jangka menengah, ditempuh dengan pencapaian sasaran tahunan. Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dalam hal ini, merupakan perjanjian kinerja antara Camat Kecamatan Pandak dengan Bupati Bantul. Dokumen ini memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama ( IKU ) beserta Target Kinerja dan Anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2015 dilakukan dengan mengacu kepada Review RPJMD, RKPD 2015, IKU dan APBD. Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2015 sebagai berikut : No 1.
2.
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Kecamatan ( PATEN ).
Persen
80 %
Persen
100 %
Persen
100 %
Nilai
70
Nilai AKIP Kecamatan
23
Terciptanya Pemerintahan Yang Baik
Persentase Desa Dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu. Rata – rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.
Persen
75 %
Persen
75 %
1.5. Program Untuk Pencapaian Sasaran Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan programprogram prioritas daerah. Adapun program - program yang mendukung masing - masing sasaran Tahun 2015 sebagai berikut :
No
Sasaran
Didukung
Strategis
jumlah
Nama Program
program 1.
Meningkatnya
4
1. Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran .
Kualitas
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pelayanan
3. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
Kepada
4. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur
Masyarakat
Pemerintahan.
4.1.1.
24
2.
Terciptanya
4
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Pemerintahan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
Yang Baik
2. Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan. 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 1.1. Pengertian AKuntabilitas Kinerja. Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, harus dilaksanakan secara tranparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik. Salah satu aspek prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik adalah Akuntabilitas. Tingkat akuntabilitas ini akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Untuk memastikan apakah akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai, perlu pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan. Dasar hukum dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang
25
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, mengatur juga tentang kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 : Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. No
Interval Nilai Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1
≥ 90,1
Sangat Baik
2
75,1 ≤ 90
Tinggi
3
65,1 ≤75
Sedang
4
50,1 ≤65
Rendah
5
≤50
Sangat Rendah
1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015. Kecamatan Pandak berkontribusi dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2011 – 2015. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2015 sebagai berikut : 2015 No 1. 2. 3.
4.
Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Kecamatan ( PATEN ). Nilai AKIP Kecamatan
Target
Ta % Realisasi Realisasi rget
80 %
72 %
90
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100
70
0
0
26
5.
Terciptanya Pemerintahan Yang Baik
6.
Persentase Desa Dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu. Rata – rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.
75 %
100 %
133,333
75 %
100 %
133,333
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 Indikator Kinerja Utama Camat Tahun 2015, sebanyak 4 (empat ) indikator sasaran dalam kriteria sangat baik, bahkan 2 ( dua ) diantaranya pencapaian realisasi melebihi 100 %. Sedangkan 1 (satu ) indikator masuk kriteria sedang. Satu indikator lagi yaitu nilai AKIP Kecamatan Tahun 2015 atas penilaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 belum ada nilainya, hal ini karena pada Tahun 2014 SKPD Kecamatan belum diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), sehingga nilai AKIP Kecamatan pada Tahun 2015 atas penilaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 belum ada/belum dilaksanakan. Penjelasan selengkapnya sebagai berikut :
No
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Indikator Kinerja Utama
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Kecamatan ( PATEN ). Nilai AKIP Kecamatan Persentase Desa Dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu. Rata – rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.
2015 % Realisasi rget
Target
Realisasi
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
80 %
72 %
90
Sedang
100 %
100 %
100
Sangat Baik
100 %
100 %
100
Sangat Baik
70
0
0
75 %
100 %
133,333
Belum dilaksanakan Sangat Baik
75 %
100 %
133,333
Sangat Baik
1.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 1.3.1
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
27
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat merupakan dukungan terhadap misi ke 5 yaitu : “Tercapainya pelayanan prima “. Sasaran ini terdiri atas 3 ( tiga ) Indikator Kinerja Utama, yaitu : 1) Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 2) Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti 3) Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Kecamatan ( PATEN ). Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan, walaupun belum maksimal. Pada Tahun 2015, capaian kinerjanya sebagai berikut : 2015 Indikator Kinerja No Utama 1. 2.
3.
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Kecamatan ( PATEN ).
Capaian 2014
Realisasi
% Realisasi
Target akhir RPJMD ( 2015 )
80 %
72 %
90
80 %
90 %
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100 %
100 %
100
100 %
100 %
Target
Capaian s/d 2014 terhadap 2015.
Pada indikator pertama, Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ), dengan target 80 %, tercapai sebesar 72 %, sehingga belum optimal. Indeks ini diperoleh dengan cara memberikan kuisioner kepada masyarakat, sehingga responden secara spontan memberikan penilaian. Salah satu permasalahan yang menyebabkan indikator pertama yaitu, Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ), capaian indikator tidak mencapai target adalah, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang semakin tinggi.
28
Metode pemberian kuisioner kepada masyarakat ini mengandung kelemahan, yaitu responden memberikan penilaian hanya berdasar pengamatan sesaat, bukan hasil pemantauan secara konsisten sepanjang tahun. Hal ini bisa berakibat penilaian yang diberikan tidak obyektif, sebagai contoh, pelayanan secara umum sepanjang tahun sebetulnya sudah bagus dan tidak ada keluhan dari masyarakat, namun pada saat responden mengisi kuisinoner, secara kebetulan pelayanan sedang tidak/kurang bagus karena ada gangguan teknis, responden secara spontan akan memberikan nilai jelek pada kuisioner tersebut. Sehingga penilaian tersebut sebetulnya kurang obyektif. Namun demikian kami mengakui bahwa hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat, belum sepenuhnya memenuhi harapan mereka. Hal tersebut menjadi pemicu kami untuk meningkatkan pelayanan pada tahun – tahun yang akan datang. Indikator kedua dan ketiga, Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti, dan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Kecamatan ( PATEN ), dengan masing - masing target 100 %, keduanya tercapai sebesar 100 %. Berdasarkan kriteria Penilaian Realisasi Kinerja, capaian tersebut masuk kriteria Sangat Baik. Prestasi ini harus dipertahankan di tahun – tahun yang akan datang. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari beberapa program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan yang pertama, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat. Pada Tahun 2015, program - program tersebut adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran . 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Penataan Administrasi Kependudukan. 4. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan. 1.3.2 Sasaran Terciptanya Pemerintahan Yang Baik. Sasaran “Terciptanya Pemerintahan Yang Baik” merupakan dukungan terhadap misi ke 4 yaitu : “Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik “.
29
Sasaran ini terdiri atas 3 ( tiga ) Indikator Kinerja Utama, yaitu : 1) Nilai AKIP Kecamatan 2) Persentase Desa Dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu. 3) Rata – rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes. Sasaran “Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” pada Tahun 2015, capaian kinerjanya sebagai berikut : 2015 No Indikator Kinerja Utama 1. 2.
3.
Nilai AKIP Kecamatan Persentase Desa Dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu. Rata – rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.
Capaian 2014
Realisasi
% Realisasi
Target akhir RPJMD ( 2015 )
Capaian s/d 2014 terhadap 2015.
70
0
0
70
0
75 %
100 %
133,333
75 %
75 %
100 %
133,333
75 %
Target
Pada indikator pertama, Nilai AKIP Kecamatan Tahun 2015 atas penilaian Akuntabilitas kinerja Tahun 2014, dengan target nilai 70, capaian sebesar 0 atau tidak ada nilai. Hal ini karena pada Tahun 2014 SKPD Kecamatan belum diwajibkan menyusun LAKIP, sehingga nilai AKIP Kecamatan Tahun 2015 atas penilaian Akuntabilitas kinerja Tahun 2014 belum ada/belum dilaksanakan. Indikator kedua dan ketiga, Persentase Desa Dengan Penyelesaian APBDes Tepat Waktu, dan Rata – Rata Persentase Kesesuaian APBDes dengan RPJMDes, dengan masing - masing target 75 %, keduanya tercapai sebesar 133,333 %. Berdasarkan kriteria Penilaian Realisasi Kinerja, capaian tersebut masuk kriteria Sangat Baik. Prestasi ini harus dipertahankan di tahun – tahun yang akan datang.
30
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari pelaksanaan beberapa program untuk mendukung pencapaian sasaran Strategis Kecamatan yang kedua, yaitu Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik “. Pada Tahun 2015, beberapa program tersebut adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 2. Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan. 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Tantangan pada indikator pertama berupa Nilai AKIP Kecamatan adalah : 1. SKPD Kecamatan harus mempersiapkan diri menyusun LAKIP, karena mulai Tahun 2016 mulai diwajibkan untuk menyusun LAKIP Kecamatan atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015. 2. Mengupayakan agar semua komponen besar dan Indikator Kinerja Utama kecamatan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya, agar bisa mendapatkan nilai capaian yang tinggi. Nilai capaian ini yang dituangkan dalam Laporan AKIP. Komponen besar manajemen kinerja terdiri dari : 1) Perencanaan Kinerja 2) Pengukuran Kinerja 3) Pelaporan Kinerja 4) Evaluasi Internal 5) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan terdiri dari : 1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 2) Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti 3) Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Kecamatan 4) Nilai AKIP Kecamatan 5) Persentase Desa Dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu.
31
6) Rata – rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes. 1.4. Akuntabilitas Anggaran Anggaran murni Kecamatan Pandak Tahun 2015 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Nomor : 914/46/DPPKAD/2015 Tanggal 2 Januari 2015 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.953.755.000. Sedangkan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.969.019.000; dengan DPPA Nomor : 914/121/DPPKAD/2015/P, Tanggal 27 Oktober 2015. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pandak Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
KODE REKENING URAIAN 1
2
4
PENDAPATAN
5 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3
Bertambah ( Berkurang ) Rp. %
Jumlah ( Rp ) Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 3 4
5
6
0
0
0
BELANJA
1.953.755.000
1.969.019.000
15.264.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
1.506.829.000
1.522.093.000
15.264.000
1.506.829.000
1.522.093.000
15.264.000
446.926.000
446.926.000
0
124.737.000 298.189.000
93.211.000 321.715.000
31.526.000 23.526.000
24.000.000
32.000.000
8.000.000
( 195.3755.000 )
( 1.969.019.000 )
(15.264.000 )
BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal SURPLUS ( DEFISIT ) Pendapatan – Belanja.
0
Alokasi anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program - program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :
32
No 1.
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
Anggaran ( Rp )
Program
182.419.500 1). Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran .
2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3). Program Penataan Administrasi Kependuduk an.
Anggaran ( Rp ) 114.674.500
49.000.000
6.370.000
Kegiatan 1). Penyediaan Jasa Surat-menyurat 2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik 3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 5). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6). Penyediaan Alat tulis Kantor 7). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10). Penyediaan makanan dan Minuman 11). Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12). Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 1). Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 2). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3). Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 1). Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu.
Anggaran ( Rp ) 1.050.000 28.404.000 1.600.000
10.076.000 10.300.000 7.755.000 7.084.500 1.743.000
2.412.000 20.250.000 17.000.000
7.000.000
14.500.000 2.500.000
32.000.000 6.370.000
33
2.
Terciptanya Pemerintahan Yang Baik
34.040.000
7. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintaha n.
12.375.000
1). Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. 2). Pelaksanaan Rakorpem Desa. 3). Pelayanan Terpadu di Kecamatan ( PATEN ).
4.995.000
1). Program Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 2). Program Penyelesaia n Konflik – konflik Pertanahan. 3). Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaa n Keuangan Desa. 4). Program Perencanaa n Pembangun an Daerah.
1.210.000
1). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
1.210.000
2.865.000
1). Fasilitasi Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan.
2.865.000
20.935.000
1). Fasilitasi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa.
20.935.000
9.030.000
1). Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
9.030.000
1.050.000 6.330.000
Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun Anggaran 2015, anggaran Belanja Langsung SKPD Kecamatan Pandak sebesar Rp. 446.926.000. Anggaran sebesar itu, digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pertama, “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat”, sebesar Rp. 182.419.500, atau 40,82 % dari total anggaran Belanja Langsung. Anggaran sebesar Rp. 182.419.500 tersebut dituangkan dalam 4 ( empat ) program dan 19 ( sembilan belas ) kegiatan. Sasaran strategis kedua, “ Terciptanya pemerintahan yang baik “, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 34.040.000. Anggaran sebesar Rp. 34.040.000 tersebut dituangkan dalam 4 ( empat ) program dan 4 ( empat ) kegiatan.
34
1.5. Jumlah anggaran serta realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2015 Jumlah anggaran serta realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama diuraikan sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :
35
JUMLAH SERTA REALISASI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2015
No.
Kode Rekening
Uraian
1
3
1 2 3
2 BELANJA TIDAK LANGSUNG GAJI PNS 1.20.1.20.12.00.00 5.1.1.01.01 1.20.1.20.12.00.00 5.1.1.01.02 1.20.1.20.12.00.00 5.1.1.01.03
4
1.20.1.20.12.00.00
5.1.1.01.04
5 6
1.20.1.20.12.00.00 1.20.1.20.12.00.00
5.1.1.01.05 5.1.1.01.06
7 8
1.20.1.20.12.00.00 1.20.1.20.12.00.00
5.1.1.01.07 5.1.1.01.08
Gaji Pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Struktural Tunjangan Fungsional Tunjangan Fugsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPH 21/KHUSUS Pembulatan
Jumlah Anggaran ( RP) 4
Realisasi Anggaran ( RP ) 5
Sisa Anggaran ( RP ) 6
1,173,064,100 107,458,806 83,915,000
1,135,688,500 101,065,768 76,960,000
37,375,600 6,393,038 6,955,000
5,031,000
4,550,000
481,000
37,619,725 67,293,720
35,445,000 60,074,040
2,174,725 7,219,680
32,429,100 17,549 1,506,829,000
24,186,061 17,001 1,437,986,370
8,243,039 548 68,842,630
1,050,000
1,050,000
0
BELANJA LANGSUNG 1.20.1.20.12.01.01 1
1.20.1.20.12.01.01
5.2.2.01.04
1.20.1.20.12.01.02
Penyedia jasa surat menyurat Belanja Perangko, materai & benda pos lainnya Penyedia jasa Komunikasi Sumber daya air & Listrik
2
1.20.1.20.12.01.02
5.2.2.03.01
Belanja Telepon
3,600,000
3,337,114
262,886
3
1.20.1.20.12.01.02
5.2.2.03.03
19,644,000
16,961,703
2,682,297
4
1.20.1.20.12.01.02
5.2.2.03.22
3,000,000
2,984,300
15,700
4
1.20.1.20.12.01.02
5.2.2.03.
2,160,000
2,159,600
400
1,600,000
1,113,500
486,500
8,196,000
8,196,000
0
800,000
800,000
0
6
1.20.1.20.12.01.07
5.2.1.01.03
Belanja listrik Bel.Pemasangan meter listrik Bel.Penambahan daya Listrik Peny. Jasa Pemel. Dan Perijinan kendaraan Bel. STNK kendaraan dinas Operasional Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Honor Pengelola Keuangan dan barang
7
1.20.1.20.12.01.07
5.2.2.01.01
Bel. ATK
1.20.1.20.12.01.06 5
1.20.1.20.12.01.06
5.2.2.05.05
1.20.1.20.12.01.07
36
8
1.20.1.20.12.01.07
5.2.2.06.01
Bel. Cetak
600,000
600,000
0
9
1.20.1.20.12.01.07
5.2.2.06.02
Bel. Penggandaan Penyedia jasa kebersihan kantor Honor Pegawai Honorer/tidak tetap Bel. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyedia Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Penyedia Barang Cetak dan penggandaan
480,000
480,000
0
9,000,000
9,000,000
0
1,300,000
1,300,000
0
7,755,000
7,755,000
0
Belanja cetak Belanja Penggandaan/Foto Copy Peny. Komponen instalasi listrik/Pen Bangunan Ktr Belanja alat listrik dan elektronik Penyedia bahan bacaan dan Peraturan PerUUan Belanja surat kabar/majalah Penyedia Makan minum rapat Belanja makan minum rapat Rapat-rapat Koord. & Konsultasi keluar Daerah Perjalanan dinas luar daerah Rapat-rapat Koord. & Konsultasi ke Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Belanja bahan baku bangunan Belanja Bahan/Bibit Tanaman
600,000
600,000
0
6,484,500
6,484,500
0
1,743,000
1,743,000
0
2,412,000
2,412,000
0
20,250,000
20,250,000
0
17,000,000
16,985,300
14,700
7,000,000
6,250,000
750,000
10,000,000
10,000,000
0
1,500,000
1,500,000
0
1.20.1.20.12.01.08 10
1.20.1.20.12.01.08
5.2.1.02.02
11
1.20.1.20.12.01.08
5.2.2.01.05
1.20.1.20.12.01.10 12
1.20.1.20.12.01.10
5.2.2.01.01
1.20.1.20.12.01.11 13
1.20.1.20.12.01.11
5.2.2.06.01
14
1.20.1.20.12.01.11
5.2.2.06.02
1.20.1.20.12.01.12 15
1.20.1.20.12.01.12
5.2.2.01.03
1.20.1.20.12.01.15 16
1.20.1.20.12.01.15
5.2.2.03.05
1.20.1.20.12.01.17 17
1.20.1.20.12.01.17
5.2.2.11.02
1.20.1.20.12.01.18 18
1.20.1.20.12.01.18
5.2.2.15.02
1.20.1.20.12.01.19 19
1.20.1.20.12.01.19
5.2.2.15.01
1.20.1.20.12.02.22 20
1.20.1.20.12.02.22
5.2.2.02.01
21
1.20.1.20.12.02.22
5.2.2.02.02
37
22
1.20.1.20.12.02.22
5.2.2.34.06
1.20.1.20.12.02.24 23
1.20.1.20.12.02.24
5.2.2.01.10
24
1.20.1.20.12.02.24
5.2.2.05.01
25
1.20.1.20.12.02.24
5.2.2.05.02
26
1.20.1.20.12.02.24
5.2.2.05.03
1.20.1.20.12.02.30
27
1.20.1.20.12.02.30 1.20.1.20.12.02.30
5.2.2.20.18 5.2.2.20.20
28 1.20.1.20.12.02.34
29 30
1.20.1.20.12.02.34
5.2.3.26.01
1.20.1.20.12.02.34
5.2.3.28.01
1.20.1.20.12.02.34
5.2.3.29.02
31 32
1.20.1.20.12.02.34
5.2.3.28.04
1.20.1.20.12.02.34
5.2.3.28.
1.20.1.20.12.02.34
5.2.3.28.
1.20.1.20.12.06.01 33
1.20.1.20.12.06.01
5.2.1.03.01
34
1.20.1.20.12.06.01
5.2.2.11.04
1.10.1.20.12.15.01
Honorarium Tenaga Harian Lepas Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas Operasional Belanja Pengisian Freon
3,000,000
360,000
3,000,000
0
300,000
60,000
Belanja jasa service Belanja penggantian suku cadang Belanja BBM / Gas dan Pelumas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan alat kantor Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Belanja Modal pengadaan Alat Pemotong Rumput Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Tamu Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/lap top Belanja Modal Pengadaan AC Bel.Modal Display Pelayanan Bel.Modal Kipas Angin Peny. Lap. Capaian Kinerja & ihtisar Real Kin SKPD
2,980,000
2,917,560
62,440
5,500,000
5,492,997
7,003
51,960,000
51,076,786
883,214
1,500,000
1,500,000
0
1,000,000
1,000,000
0
5,500,000
5,500,000
0
5,000,000
5,000,000
0
5,500,000
5,500,000
0
8,000,000
8,000,000
0
6,000,000
5,650,750
349,250
2,000,000
1,115,000
885,000
Uang lembur PNS Belanja Makan minum Lembur Pembangunan & Pengoperasian
580,000
580,000
0
630,000
630,000
0
38
SIAK secara terpadu 35
1.10.1.20.12.15.01
5.2.2.01.01
Belanja ATK
-
36
1.10.1.20.12.15.01
5.2.2.03.15
400,000
37
1.10.1.20.12.15.01
5.2.2.11.02
38
1.10.1.20.12.15.01
5.2.2.20.18
Belanja Publikasi Belanja makan minum rapat Bel. Pemeliharaan alat kantor
39
1.10.1.20.12.15.01
5.2.2.34.01
40
1.10.1.20.12.15.01
5.2.2.34.10
1.15.1.20.12.15.09
41 42
1.15.1.20.12.15.09 1.15.1.20.12.15.09
5.2.1.01.01 5.2.2.11.02
1.18.1.20.12.15.05 43 44
1.18.1.20.12.15.05
5.2.2.11.02
1.18.1.20.12.15.05
5.2.2.11.05
1.23.1.20.12.15.07 45
1.23.1.20.12.15.07
5.2.1.01.01
46
1.23.1.20.12.15.07
5.2.2.06.02
47
1.23.1.20.12.15.07
5.2.2.11.02
1.17.1.20.12.15.01 48
1.17.1.20.12.15.01
5.2.2.03.15
49
1.17.1.20.12.15.01
5.2.2.08.01
50
1.17.1.20.12.15.01
5.2.2.10.06
51
1.17.1.20.12.15.01
5.2.2.11.05
0
0
400,000
0
1,050,000
0
500,000
500,000
0
Honor Narasumber Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah Honorarium Panitia Pelaksana Keg. Belanja Makan minum Rapat Peningkatan Keimanan & Ketaqwaan kepemudaan Belanja makan minum rapat Belanja makan minum pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Data Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Penggandaan Bel. Makan minum Rapat Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
100,000
100,000
0
4,320,000
0
0
0
2,310,000
1,740,000
570,000
4,000,000
4,000,000
0
1,050,000
1,050,000
0
2,625,000
2,625,000
0
2,190,000
2,190,000
0
150,000
150,000
0
600,000
600,000
0
Belanja Publikasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja sewa pakaian adat/tradisional Belanja makan & minum Pelaks Keg.
700,000
700,000
0
500,000
0
500,000
1,000,000
1,000,000
0
6,000,000
6,000,000
0
1,050,000
4,320,000
39
52
1.17.1.20.12.15.01
5.2.2.35.01
1.19.1.20.12.15.05 53
1.19.1.20.12.15.05
5.2.2.11.05
1.22.1.20.12.17.09 54
1.22.1.20.12.17.09
5.2.2.11.02
1.22.1.20.12.17.09 55
5.2.2.11.05 2.01.1.20.12.15.06
56
2.01.1.20.12.15.06
5.2.1.01.01
57
2.01.1.20.12.15.06
5.2.2.03.15
58
2.01.1.20.12.15.06
5.2.2.11.02
2.01.1.20.12.15.06
5.2.2.11.05
59 60
2.01.1.20.12.15.06
5.2.2.34.01
1.15.1.20.12.16.16 61
1.15.1.20.12.16.16
5.2.1.01.01
62
1.15.1.20.12.16.16
5.2.2.01.01
63
1.15.1.20.12.16.16
5.2.2.06.02
64
1.15.1.20.12.16.16
5.2.2.11.02
1.15.1.20.12.16.16
5.2.2.11.05
65
1.08.1.20.12.16.14 66
1.08.1.20.12.16.14
5.2.1.01.01
67
1.08.1.20.12.16.14
5.2.2.03.15
68
1.08.1.20.12.16.14
5.2.2.11.02
1.08.1.20.12.16.14
5.2.2.11.02
69
Honorarium Narasumber/Moderat or Pengendalian Keamanan Lingkungan Belanja makan minum pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan lembaga desa Belanja makan & minum rapat Belanja makan minum pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kelp Tani, P3A, Ternak & Perikanan Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
100,000
100,000
0 0
1,400,000
300,000 1,050,000
1,400,000
0
300,000
0
1,050,000
0
0 1,500,000
1,500,000
0
400,000
0
2,625,000
2,625,000
0
2,625,000
2,625,000
0
100,000
0
11,460,000
0
400,000
400,000
0
330,000
330,000
0
1,050,000
1,050,000
0
5,250,000
5,250,000
0
Belanja Publikasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman pelaks. Kegiatan Honorarium Narasumber/Moderat or/Tenaga Ahli Fasilitasi OVOP Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penggandaan / Foto Copy Belanja makanan dan Minuman rapat Belanja makanan dan minuman pelaks Keg Peningk Peran serta masy dlm Pengendalian LH Honor Panitia Pelaksana Keg.
400,000
Belanja Pubikasi Bel. Makan minum Rapat Belanja makanan dan minuman pelaks Keg
100,000 11,460,000
0 2,820,000
2,820,000
0
400,000
400,000
0
350,000
350,000
0
1,100,000
0
1,100,000
40
70
1.08.1.20.12.16.14
5.2.2.34.01
1.18.1.20.12.16.11 5.2.2.03.15
71
1.18.1.20.12.16.11
72
1.18.1.20.12.16.11
5.2.2.11.02
1.18.1.20.12.16.11
5.2.2.11.05
1.18.1.20.12.16.11
5.2.2.34.01
Honorarium Narasumber/Moderat or/Tenaga Ahli Peningkatan Kapasitas Kepemudaan
400,000
200,000
200,000 0
75
1.15.1.20.12.17.09
5.2.1.01.01
Belanja Pubikasi Bel. Makan minum Rapat Belanja makan minum pelaksanaan kegiatan Honorarium Narasumber/Moderat or/Tenaga Ahli Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
76
1.15.1.20.12.17.09
5.2.2.03.14
Belanja Dekorasi
2,000,000
2,000,000
0
77
1.15.1.20.12.17.09
5.2.2.03.15
1,300,000
1,300,000
0
78
1.15.1.20.12.17.09
5.2.2.10.01
Belanja Publikasi Bel.Sewa Meja dan Kursi
350,000
350,000
0
79
1.15.1.20.12.17.09
5.2.2.10.05
800,000
800,000
0
80
1.15.1.20.12.17.09
5.2.2.10.07
1,200,000
0
81
1.15.1.20.12.17.09
5.2.2.11.02
900,000
0
1.15.1.20.12.17.09
5.2.2.11.05
2,625,000
0
1.15.1.20.12.17.09
5.2.2.34.01
Bel.Sewa tenda Bel. Sewa sound sistem Bel. Makan minum Rapat Belanja makan minum pelaksanaan kegiatan Honorarium Narasumber/Moderat or/Tenaga Ahli Peningk Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan masyarakat Belanja makan minum rapat Belanja makan minum pelaks. Keg. Peningk kesadaran masy akan nilai luhur Bdy Bangsa Belanja Cetak Sertifikat
1,000,000
0
73 74
1.15.1.20.12.17.09
82 83
1.19.1.20.12.17.02
84
1.19.1.20.12.17.02
5.2.2.11.02
85
1.19.1.20.12.17.02
5.2.2.11.05
1.19.1.20.12.17.03 86
1.19.1.20.12.17.03
5.2.2.06.01
400,000
400,000
0
525,000
525,000
0
2,100,000
0
400,000
0
1,440,000
1,440,000
0
2,100,000 400,000
0
1,200,000 900,000 2,625,000 1,000,000
0 150,000
150,000
0
750,000
750,000
0
375,000
375,000
0
41
87
1.19.1.20.12.17.03
5.2.2.10.01
88
1.19.1.20.12.17.03
5.2.2.10.05
89
1.19.1.20.12.17.03
5.2.2.10.07
90
1.19.1.20.12.17.03
5.2.2.11.02
91
1.19.1.20.12.17.03
5.2.2.11.05
1.05.1.20.12.17.05 92
1.05.1.20.12.17.05
5.2.1.01.01
93
1.05.1.20.12.17.05
5.2.2.11.02
94
1.05.1.20.12.17.05
5.2.2.11.05
1.05.1.20.12.17.05
5.2.2.34.01
95
1.20.1.20.12.17.19
96
1.20.1.20.12.17.19
5.2.1.01.01
97
1.20.1.20.12.17.19
5.2.2.08.01
98
1.20.1.20.12.17.19
5.2.2.11.02
99
1.20.1.20.12.17.19
5.2.2.11.05
1.09.1.20.12.17.01 100
1.09.1.20.12.17.01
5.2.1.01.01
101
1.09.1.20.12.17.01
5.2.2.11.02
1.19.1.20.12.18.01 102 103
1.19.1.20.12.18.01
5.2.2.11.05
1.19.1.20.12.18.01
5.2.2.34.01
Belanja sewa meja kursi Belanja sewa tenda/panggung/tikar/ taman Belanja sewa sound system Belanja makan minum rapat Belanja makan minum Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang ( Monit. IMB ) Honorarium Panitia Pelaksana Keg. Belanja Makan & minum rapat Belanja makan & minum pelak. Keg Honorarium Narasumber/Moderat or/Tenaga Ahli Intensf & Ekstensifikasi Sumber-2 Pendptn Daerah Honor Panitia Pelaksana Keg. Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja makan & minum rapat Belanja makan minum pelaks keg. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Honor Panitia Pelaksana Keg. Bel. Makan minum Rapat Fas. Pencapaian Halaqoh & berbagai Forum keag. Belanja makan minum pelak. kegiatan Honorarium Narasumber/Moderat or/Tenaga Ahli
200,000
200,000
0
400,000
400,000
0
800,000
800,000
0
750,000
750,000
0
19,425,000
0
0
0
990,000
0
1,000,000
0
350,000
0
0
0
4,380,000
0
500,000
500,000
0
450,000
450,000
0
1,400,000
1,400,000
0
2,340,000
2,340,000
0
525,000
0
19,425,000
990,000 1,000,000 350,000 -
4,380,000
525,000
0 3,600,000 100,000
3,600,000
0
100,000
0
42
1.22.1.20.12.18.05 104
1.22.1.20.12.18.05
5.2.1.01.01
105
1.22.1.20.12.18.05
5.2.2.11.02
106
1.22.1.20.12.18.05
5.2.2.11.05
1.11.1.20.12.18.09
107
1.11.1.20.12.18.09
5.2.2.01.01
108
1.11.1.20.12.18.09
5.2.2.02.08
109
1.11.1.20.12.18.09
5.2.2.03.13
110
1.11.1.20.12.18.09
5.2.2.06.02
111
1.11.1.20.12.18.09
5.2.2.11.02
112
1.11.1.20.12.18.09
5.2.2.11.05
1.20.1.20.12.19.06 113
1.20.1.20.12.19.06
5.2.1.01.01
114
1.20.1.20.12.19.06
5.2.2.11.02
115
1.20.1.20.12.19.06
5.2.2.11.04
1.02.1.20.12.19.02 116
1.02.1.20.12.19.02
5.2.1.01.01
117
1.02.1.20.12.19.02
5.2.2.03.15
118
1.02.1.20.12.19.02
5.2.2.11.02
119
1.02.1.20.12.19.02
5.2.2.11.05
1.02.1.20.12.19.02
5.2.2.34.01
120
1.18.1.20.12.20.05
Fasilitasi Pemilihan Lurah dan Pamong Desa Honor Panitia Pelaks. Kegiatan Belanja makan & minum rapat Belanja makan minum pelaks. kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
0 -
0
0
-
0
0
-
0
0
0
Belanja ATK Belanja bahan makanan Belanja papan data dinding Belanja Penggandaan Belanja makan minum rapat Belanja makan minum pelaks keg Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan Keu desa Honor Panitia Pelaksana Keg. Belanja makan & minum rapat Belanja makan &minum lembur Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Honor Panitia Pelaksana Keg.
500,000
500,000
0
650,000
0
650,000
3,000,000
0
450,000
0
3,300,000
3,300,000
0
2,800,000
2,800,000
0
9,780,000
9,780,000
0
10,000,000
10,000,000
0
1,155,000
1,155,000
0
2,940,000
2,940,000
0
Belanja Publikasi Belanja makan minum rapat Belanja makan minum pelaks keg Honorarium Narasumber/Moderat or/Tenaga Ahli Peningkatan kesegaran Jasmani & Rekeasi
400,000
400,000
0
0
0
4,575,000
0
500,000
0
3,000,000 450,000
4,575,000 500,000
0
43
121 122
1.18.1.20.12.20.05
5.2.2.11.05
1.18.1.20.12.20.05
5.2.2.34.01
1.18.1.20.12.20.10
123
1.18.1.20.12.20.05
5.2.2.08.01
1.18.1.20.12.20.10
5.2.2.11.05
124 1.18.1.20.12.20.14 125 126 127
1.18.1.20.12.20.14
5.2.2.08.01
1.18.1.20.12.20.14
5.2.2.11.02
1.18.1.20.12.20.14
5.2.2.11.05
1.19.1.20.12.20.01
128 129 130
1.19.1.20.12.20.01
5.2.2.03.15
1.19.1.20.12.20.01
5.2.2.06.02
1.19.1.20.12.20.01
5.2.2.11.05
1.19.1.20.12.20.01
5.2.2.34.01
131 1.01.1.20.12.21.10 132 133 134 135
1.01.1.20.12.21.10
5.2.1.01.01
1.01.1.20.12.21.11
5.2.2.03.15
1.01.1.20.12.21.10
5.2.2.11.02
1.01.1.20.12.21.10
5.2.2.11.05
Belanja makan minum pelaks keg Honorarium Narasumber/Moderat or/Tenaga Ahli Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat Sewa Sarana Mobilitas Darat Bel.Makan dan minuman pelaksanaanSenam Lansia masal Pembinan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman pelak kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggun aan Minuman Keras dan Narkoba Belanja Publikasi Belanja penggandaan/foto copy Belanja makanan dan minuman pelaks. Kegiatan Honorarium Narasumber/Moderat or/Tenaga Ahli Sukses Ujian Nasional Honor Panitia Pelaksana Keg. Belanja Publikasi Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman pelak kegiatan
3,250,000 2,420,000
3,250,000
0
2,420,000
0
0 700,000 1,050,000
700,000
0
1,050,000
0
0 350,000
350,000
0
225,000
225,000
0
2,625,000
0
400,000
400,000
0
180,000
180,000
0
2,000,000
0
400,000
0
0
0
2,600,000
0
400,000
0
1,050,000
0
0
0
2,625,000
2,000,000 400,000
2,600,000 400,000 1,050,000 -
44
140
1.06.1.20.12.21.09
5.2.1.01.01
Honorarium Narasumber/Moderat or/Tenaga Ahli Dukungan kelancaran pelaksanaan demokrasi Honor Panitia Pelaksana Keg. Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman pelak kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Honor Panitia Pelaksana Keg.
141
1.06.1.20.12.21.09
5.2.2.03.14
Belanja Dekorasi
142
1.06.1.20.12.21.09
5.2.2.03.15
143
1.06.1.20.12.21.09
5.2.2.06.02
144
1.06.1.20.12.21.09
5.2.2.10.01
145
1.06.1.20.12.21.09
5.2.2.10.05
146
1.06.1.20.12.21.09
5.2.2.10.07
147
1.06.1.20.12.21.09
5.2.2.11.02
148
1.06.1.20.12.21.09
5.2.2.11.05
149
1.06.1.20.12.21.09
5.2.2.35.01
136
1.01.1.20.12.21.10
5.2.2.34.01
1.19.1.20.12.21.07
137 138 139
1.19.1.20.12.21.07
5.2.1.01.01
1.19.1.20.12.21.07
5.2.2.11.02
1.19.1.20.12.21.07
5.2.2.11.05
1.06.1.20.12.21.09
1.19.1.20.12.22.01 150
1.19.1.20.12.22.01
5.2.2.11.02
151
1.06.1.20.12.22.15
5.2.2.11.05
1.06.1.20.12.22.15 152
1.06.1.20.12.22.15
5.2.1.01.01
153
1.06.1.20.12.22.15
5.2.2.01.01
154
1.06.1.20.12.22.15
5.2.2.06.02
100,000
100,000
0
0 3,525,000
3,525,000
0
1,400,000
1,400,000
0
3,867,500
3,867,500
0 0
2,930,000
2,930,000
0
150,000
150,000
0
Belanja Publikasi Belanja penggandaan Belanja Sewa Meja Kursi
400,000
400,000
0
450,000
450,000
0
200,000
200,000
0
Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Sound System Bel. Makan minum Rapat Bel makan minum Kegiatan Honorarium Narasumber/Moderat or/Tenaga Ahli Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi bencana alam Bel. Makan minum Rapat Belanja makan & minum palaks. Keg. Koordinasi dan Operasional TKPKD Honor Panitia Pelaksana Keg. Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penggandaan/Foto Copy
400,000
400,000
0
400,000
400,000
0
875,000
875,000
0
3,125,000
0
100,000
0
0
0
300,000
0
1,050,000
1,050,000
0
6,840,000
6,840,000
0
579,000
0
0
0
3,125,000 100,000
300,000
579,000 -
45
155
1.06.1.20.12.22.15
5.2.2.11.02
156
1.06.1.20.12.22.15
5.2.2.11.05
1.06.1.20.12.22.15
5.2.2.34.08
157
1.20.1.20.12.28.01 158
1.20.1.20.12.28.01
159
1.20.1.20.12.28.01
160
1.20.1.20.12.28.01
5.2.1.01.01 5.2.2.06.02 5.2.2.11.02
1.20.1.20.12.28.05 161
1.20.1.20.12.28.05
5.2.1.01.01
162
1.20.1.20.12.28.05
5.2.2.11.02
1.20.1.20.12.28.06 163
1.20.1.20.12.28.06
5.2..2.11.0 2
1.20.1.20.12.28.13 164
1.20.1.20.12.28.13
5.2.1.01.01
1.20.1.20.12.28.13
5.2.1.01.02
165 166
1.20.1.20.12.28.13
5.2.1.02.02
167
1.20.1.20.12.28.13
5.2.2.01.01
168
1.20.1.20.12.28.13
169
1.20.1.20.12.28.13
5.2.2.03.15 5.2..2.11.0 2
170
1.20.1.20.12.28.13
5.2.2.13.02
1.20.1.20.12.28.13
5.2.2.34.01
171
Belanja makan minum rapat Belanja makan minum pelaks. Keg Honorarium Petugas Pengumpul/Validasi Data Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Honor Panitia Pelaksana Keg. Belanja Penggandaan/Foto Copy Belanja makan minum rapat Rapat Koordinasi Unsur Muspika Honor Panitia Pelaksana Keg. Bel. Makan minum Rapat Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pem Desa Bel. Makan minum Rapat Pelayanan Terpadu di Kecamatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honoraium Pejabat Pembuat Komitmen Rekruitmen Tenaga Kontrak dan Pejabat Pengadaan Tenaga Kontrak Honorarium Tenaga Kontrak/Non PNS Belanja Alat Tulis Kantor
1,410,000
1,410,000
0
-
0
0
-
0
0
3,900,000
0
195,000
195,000
0
900,000
900,000
0
5,340,000
5,340,000
0
3,045,000
3,045,000
0
1,050,000
1,050,000
0
3,180,000
3,180,000
0
3,900,000
650,000 650,000 -
0
0
800,000
0
1,150,000
0
450,000
0
-
0
0
100,000
0
100,000
437,796,610
9,129,390
800,000
Belanja Publikasi Bel. Makan minum Rapat Belanja Pakaian Kerja Pelayanan Honorarium Narasumber/Moderat or/Tenaga Ahli
1,150,000
Jumlah
446,926,000
450,000
46
BAB IV PENUTUP
Pada Tahun Anggaran 2015 dari anggaran Belanja Langsung Rp. 446.926.000, dapat teralisir Rp. 437.796.610 atau 97,96 %. Anggaran tersebut untuk mewujudkan dua sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan capaian sebagai berikut :
No 1. 2.
Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
3.
4. 5. 6.
Terciptanya Pemerintahan Yang Baik
Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Kecamatan ( PATEN ). Nilai AKIP Kecamatan Persentase Desa Dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu. Rata – rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.
Berhasil/tidak berhasil Berhasil Berhasil Berhasil
Belum dilaksanakan Berhasil Berhasil
Berdasarkan hasil capaian yang sudah diuraikan pada BAB II, 6 ( enam ) indikator tersebut semua masuk kategori berhasil. Hal ini merupakan prestasi yang boleh dibanggakan, namun juga sekaligus merupakan tantangan untuk bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun – tahun yang akan datang.
47
