LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ IP)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ IP) 2016

Disusun Oleh :

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Kaltim Jl. Dewi Sartika No. 13 Telp. (0541) 747481 Fax. 741405 Email : [email protected] Web : bppkb.kaltimprov.go.id SAMARINDA 75117 Halaman | 1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas izin-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur dapat selesai disusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berpedoman pada : -

-

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai. Pada tahun anggaran 2016 pagu anggaran mengalami rasionalisasi sebanyak 2 kali, dikarenakan adanya penurunan fiskal pemerintah provinsi. Hal ini berakibat pada tidak tercapainya beberapa program kegiatan. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPPKB Tahun 2016 dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam menyusun LKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dan berkonstribusi dalam membangun akuntabilitas instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara Umum. Selanjutkan saran perbaikan diharapkan untuk peningkatan kualitas penyusunan LKjIP berikutnya. Samarinda, Januari 2017 Kepala

Ir. Hj. Halda Arsyad, MM Pembina Utama Madya NIP. 19601028 198503 2 009

Halaman | 2

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 RINGKASAN EKSEKUTIF Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) BPPKB Provinsi Kalimantan Timur menggambarkan tingkat kemampuan instansi dalam mencapai sasaran pembangunan sesuai visi, misi, tugas, fungsi serta tujuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur yang berkorelasi dengan Tujuan, Visi, Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Capaian terhadap sasaran pembangunan dilihat melalui capaian indikator kinerja, target dan realisasi serta serapan anggaran yang dianalisa mendalam sehingga dapat menggambarkan proses kinerja, kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan. Tahun Anggaran 2015 BPPKB berupaya mencapai 9 (sembilan) sasaran pembangunan dengan melaksanakan 18 program dan 49 kegiatan yang merupakan program berkesinambungan yang termuat dalam Perencanaan Strategis Tahun 2013-2018, dengan visi : “Keluarga Sejahtera dan Mandiri yang merata berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender” dan untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan misi dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut : -

Peningkatan kualitas hidup perempuan bersinergi dengan partisipasi masyarakat.

-

Peningkatan ekonomi keluarga berbasis sumber daya alam dan energi terbaharukan.

-

Perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berkualitas.

-

Perwujudan tata kelola pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

-

Peningkatan kualitas lingkungan melalui pemberdayaan perempuan.

Adapun sasaran yang harus dicapai sesuai tujuan pembangunan meliputi :

Halaman | 3

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 -

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, berdaya dan berhasil guna diperlukan

-

Mendorong penurunan tingkat kemiskinan perempuan

-

Meningkatnya peran aktif perempuan dalam pembangunan, keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik

-

Terlaksananya pengarusutamaan

gender

melalui

PPRG

dan

ARG dalam

pembangunan daerah secara optimal -

Meningkatnya kebijakan pelaksanaan tumbuh kembang, perlindungan dan pemenuhan hak anak pada provinsi/kabupaten/kota

-

Meningkatnya kebijakan tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS) pada provinsi/kabupaten/kota

-

Peningkatan keluarga sejahtera

-

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender

-

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba dan HIV/AIDS

Hasil dari perbandingan-perbandingan target, realisasi dan capaian pada indikator kinerja adalah sebesar 96% dan capaian anggaran dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPPKB Tahun 2016 adalah sebesar 95%. Dapat diartikan bahwa BPPKB turut berkontribusi aktif untuk mendorong realisasi tujuan pembangunan Jangka Menengah sesuai Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terutama dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Halaman | 4

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Badan PP dan KB) Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur. Dasar hukum pembentukan Badan PP dan KB adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 46 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Provinsi Kalimantan Timur. Penyelenggaraan menekankan

Pemerintahan

dengan

semangat

Otonomi

Daerah

pada prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak masyarakat, peran serta

masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah,

salah

satu

urusan

Otonomi

Daerah

adalah

pembangunan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Oleh karena itu

bidang

diperlukan

lembaga yang diberi amanah untuk melaksanakan urusan wajib bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 1. Dasar Hukum. a. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 27 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

Halaman | 5

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terutama pada bagian keterwakilan perempuan 30 % di parlemen; f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; g.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

h. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO; i.

Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; k. Peraturan Presiden No. 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah m. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; n. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; o. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Exploitasi Seksual Komersial Anak; p. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 09 tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Prov. Kaltim; Halaman | 6

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 q. Peraturan Gubernur

Kalimantan Timur No. 46 tahun 2008 tentang

penjabaran Tupoksi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Prov. Kaltim; r. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 56 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Penunjukan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) Provinsi di Indonesia untuk mengembangkan Kab/Kota Layak Anak; s.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;

t. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur B.

Aspek Strategis Organisasi Usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu

komponen perwujudan Pembangunan Nasional, yang bertujuan untuk mendorong terciptanya kesejahteraan seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Pembangunan Nasional tidak akan mungkin tercapai secara optimal, apabila perempuan belum dilibatkan dan ditempatkan pada setiap proses pembangunan, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pemanfaatan pembangunan itu sendiri. Peran dan keterlibatan perempuan Kalimantan Timur dalam proses pembangunan masih belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan IPG (Indeks Pembangunan Gender), pencapaian IPM dengan indikator terdiri dari Angka Harapan Hidup, Harapan Sekolah, Rata-rata Sekolah, dan daya beli perkapita di Kalimantan Timur mencapai 74,17 serta pencapaian IPG 85,07. Hal tersebut tidak diartikan sebagai IPG lebih tinggi capaiannya dari IPM, namun dapat dilihat seberapa besar capaian menuju indeks IPG pada nilai 100. Dengan demikian pemerintah dapat merencanakan pembangunan perempuan menuju titik maksimal tersebut melalui penetapan target waktu, jenis program

Halaman | 7

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 dan penganggaran dengan menggunakan strategi pengarusutamaan gender menuju pembangunan yang berkeadilan. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Keluarga Berencana (PP 8 /2014) Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, diharapkan akan memperkuat kualitas dan percepatan pembangunan mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah, melalui pelaksanaan tugas fungsi pokok dibidang pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPPKB menjadi sebuah lembaga pemerintah yang memiliki beberapa aspek strategis. Aspek –aspek strategis tersebut adalah : 1. Sebagai Unit Pelaksana Tugas Pemerintah Kaltim mendorong peningkatkan usaha produktif keluarga miskin melalui Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan melalui DESA PRIMA (Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri). Capaian target ini berkesinambungan dengan target capaian berupa persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif sehingga berkontribusi terhadap capaian sasaran menurunkan tingkat kemiskinan. 2. Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki Fungsi Koordinatif dalam memenuhi capaian target Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (KDRT dan Trafficking). Menjadikan BPPKB memiliki kedudukan strategis terhadap unit layanan terpadu yang bersifat lintas sektor dan lintas Program terkait Pembangunan

Bidang Pemberdayaan dan

Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana di Kalimantan Timur. 3. Adanya

Fungsi

Koordinasi

Badan

dalam

implementasi

regulasi

Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG sebagai strategi pembangunan menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan Provinsi Kaltim akan memberikan dampak berupa manfaat pembangunan kearah kesejahteraan berbasis kesetaraan gender. 4. Sebagai SKPD yang diberi amanah dalam pengembangan Kota /Kabupaten Layak Anak.

Halaman | 8

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016

C.

Permasalahan Utama (Isu Strategis) 1. Belum adanya konsistensi dan komitmen para pengambil keputusan dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, sehingga kurang memberikan daya dukung terhadap perencanaan penganggaran responsif gender pada seluruh SKPD, Dunia Usaha, Instansi Vertikal, Penegak Hukum, dan masyarakat hal ini berpengaruh pada capaian kinerja BPPKB karena capaian

program perlindungan perempuan dan perlindungan anak

bersifat holistik. 2. Makin meningkatnya jumlah dan kompleksitas korban kekerasan perempuan dan anak, dan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan belum sepenuhnya dilaksanakan secara terpadu (Layanan Penerimaan Pengaduan, Layanan Kesehatan, Layanan Bantuan dan Penegakan Hukum, Layanan Rehabilitasi dan Integrasi Sosial), pelayanan masih bersifat parsial. 3. Belum tersedianya data pilah. Data pilah merupakan pijakan pertama yang diperlukan dalam menyusun rencana pembangunan, dengan tersedianya data pilah pelaksanaan pembangunan akan berpihak kepada pemenuhan kebutuhan erempuan dan anak. 4. Masih tingginya kesenjangan ekonomi bagi perempuan

sehingga upaya

pemberdayaan belum optimal, khususnya bagi korban tindak kekerasan dan trafficking, adanya pelabelan masyarakat atau diskrimasi yang berkepanjangan mengakibatkan ketidakberdayaan perempuan dalam peran dan fungsi sosial

Halaman | 9

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa tugas pokok dari Badan PP dan KB yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana maksud, Badan PP dan KB mempunyai fungsi: (1) Perumus kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. (2) Memberikan dukungan dan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/ kota, dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. (3) Sebagai koordinator antar SKPD terkait, lintas sektor vertikal, masyarakat dan dunia usaha dalam mendorong capaian target pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Kaltim. (4) Sebagai pusat pengembangan kompetensi dan profesionalisme SDM Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur. (5) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. (6) Penyelenggara urusan kesekretariatan. (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Halaman | 10

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 E. Struktur Organisasi Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur ditunjang dengan rincian struktur organisasi. Susunan Organisasi Badan PP dan KB Provinsi Kaltim sesuai Peraturan Gubernur Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan dan Lembaga Teknis Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana 2. Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana a. Kepala Subbag Perencanaan Program b. Kepala Subbag Umum c. Kepala Subbag Keuangan 3. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan a. Kepala Subbid Politik, Sosial, Budaya b. Kepala Subbid Ekonomi 4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan & Anak a. Kepala Subbid Perlindungan Perempuan b. Kepala Subbid Perlindungan Anak 5. Kepala Bidang Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera a.

Kepala Subbid Keluarga Berencana

b.

Kepala Subbid Keluarga Sejahtera

Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas. Kepala Badan membawahi : -

Sekretariat

-

Bidang Kualitas Hidup Perempuan

-

Bidang Perlindungan Perempuan & Anak

-

Bidang Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera

Halaman | 11

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Sekretariat Tugas Pokok Sekretariat merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Penyusunan Program dan Keuangan. Adapun Fungsi Sekretariat meliputi : a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian; c. Pengelolaan administrasi keuangan; d. Pengelolaan administrasi perlengkapan; e. Pengelolaan urusan rumah tangga; f.

Pelaksanaan koordinasi penyusunan & perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;

g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan badan; i.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi organisasi dan tata laksana;

j.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan membawahi : a. Sub. Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan. b. Sub. Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

Halaman | 12

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 c. Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyelenggaraan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan. Bidang Kualitas Hidup Perempuan Tugas Pokok Bidang Kualitas Hidup Perempuan, merencanakan dan melaksanakan koordinasi program dan kegiatan kualitas hidup dan peran perempuan dibidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik. Dengan Fungsi sebagai berikut : a.

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang

kualitas hidup

perempuan, kesejahteraan keluarga dan peran perempuan di bidang pembangunan; b.

Melaksanakan koordinasi di bidang kualitas hidup perempuan;

c.

Menyiapkan dan melaksanakan

program peningkatan kualitas hidup

perempuan; d.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas hidup perempuan;

e.

Melaksanakan pelestarian nilai-nilai sosial budaya yang responsif Gender;

f.

Melaksanakan pengembangan informasi dan edukasi tentang PUG dan PUA;

g.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan membawahi : a.

Sub Bidang Politik, Sosial dan Budaya : mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perumusan kebijakan,

pembinaan

masyarakat dan instansi terkait program-program bidang Politik, Sosial dan Budaya, melakukan koordinasi dan pembinaan/penilaian P2WKSS, BKB, RSSI, UPPKS dan Perusahaan terbaik pembina Nakerwan, melakukan inventarisasi pendataan Pembangunan Manusia Berbasis

Halaman | 13

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Gender dan pembinaan Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Kab/Kota, melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi, melakukan koordinasi dan pembinaan dalam rangka pengendalian kualitas hidup perempuan di Kab/Kota. Khususnya mengkoordinir pelaksanaan bidang Politik Sosial dan Budaya di Kab/Kota. b.

Sub. Bidang Ekonomi : mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, pembinaan masyarakat dan instansi terkait program-program bidang ekonomi, kampanye

sosial,

kegiatan

peningkatan

kegiatan promosi dan partisipasi

masyarakat,

melakukan bimbingan teknis bagi pendamping untuk kegiatan pendataan,

pengendalian

dan

pengaturan

bidang

ekonomi,

sosialisasi/advokasi pembentukan Model Desa Prima, peningkatan industri dan ekonomi rumah tangga perempuan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Tugas

Pokok

melaksanakan

penyiapan

bahan

pembinaan, program dan kegiatan Perlindungan

kebijakan,

koordinasi,

Perempuan dan Anak.

Dengan Fungsi : a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. b. Melaksanakan koordinasi jaringan perlindungan perempuan dan anak. c. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak. d. Melaksanakan dan memfasilitasi perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak (P2TP2A ). e. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan perlindungan perempuan dan anak. f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Halaman | 14

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan membawahi : a.

Sub. Bidang Perlindungan Perempuan

: mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan program perlindungan perempuan, kegiatan pembinaan masyarakat dan instansi terkait, kegiatan promosi dan kampanye sosial, kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam bimbingan teknis bagi pendamping untuk kegiatan pendataan dan teknis lainnya khususnya bidang perlindungan perempuan. b.

Sub Bidang Perlindungan Anak : mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan program perlindungan anak, kegiatan pembinaan masyarakat dan instansi terkait, kegiatan pengendalian perlindungan anak, kegiatan promosi dan kampanye sosial (Sosialisasi dan Advokasi), kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam bimbingan teknis bagi pendamping untuk kegiatan pendataan dan teknis lainnya khususnya bidang perlindungan anak.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tugas Pokok bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yaitu merencanakan, melaksanakan dan koordinasi program dan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan fungsi : a. Melaksanakan perumusan kebijakan di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. b. Melaksanakan dan memfasilitasi program kegiatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. c. Melaksanakan dan memfasilitasi sarana, prasarana Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. d. Melaksanakan sosialisasi pengendalian pertumbuhan penduduk. e. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Halaman | 15

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan membawahi : a. Sub. Bidang Keluarga Berencana

:

mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan-bahan kebijakan, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan KB, kebijakan operasional kegiatan KB, menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep Penilaian & Evaluasi Program KB, melakukan koordinasi, pertemuan-pertemuan dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan Peserta KB. b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera : mempunyai tugas melakukan penyiapan kebijakan yang berhubungan dengan tumbuh kembang kelompok Bina-bina Keluarga, melaksanakan administrasi kegiatan-kegiatan peningkatan dan pengembangan Bina-bina Keluarga serta pemberdayaan keluarga dalam Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera, mengumpulkan dan mengolah data untuk peningkatan dan pengembangan Bina-bina Keluarga, meliputi Ketahanan Agama dan Sosial Budaya, Ketahanan Sosial dan Pendidikan, melakukan koordinasi, Pertemuan-pertemuan dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan Bina Keluarga serta Pemberdayaan Keluarga.

F. Sumber Daya Manusia Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur Per 26 Desember 2016 memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 34 orang terdiri dari : 1. PNS dengan Jabatan Eselon II a sebanyak 1 orang . 2. PNS dengan Jabatan Eselon III a sebanyak 4 orang. 3. PNS dengan Jabatan Eselon IV a sebanyak 8 orang. 4. PNS jabatan Fungsional Khusus sebanyak 1 orang. 5. PNS Non Struktural / Jabatan Fungsional Umum sebanyak 20 orang 6. Non PNS berjumlah 24 Orang

Halaman | 16

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Rincian Sumber Daya Manusia tertera dalam tabel berikut : 1. Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan Eselon IV III II Total

Laki-Laki 3 2 0 5

Perempuan 5 4 1 8

Jumlah 8 6 1 15

2. Daftar Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan S2 S1 D3 SLTA Total

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

3 7 0 2 12

6 10 2 3 21

9 17 2 5 33

3. Daftar Pegawai Berdasarkan Eselonering Eselon II III IV Staf Total

Laki-Laki 0 2 3 7 12

Perempuan 1 2 5 13 21

Jumlah 1 4 8 20 33

4. Daftar Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia Tingkat Usia >50 41-49 <40 Total

Laki-Laki 4 7 1 12

Perempuan 11 5 5 21

Jumlah 15 12 6 33

Perempuan 0 0 7 7

Jumlah 2 8 14 24

5. Daftar Pegawai Non PNS Berdasarkan Usia Golongan >40 31-40 20-30 Total

Laki-Laki 2 8 7 17

Halaman | 17

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 6. Daftar Pegawai Non PNS Berdasarkan Pendidikan Pendidikan S2 S1 D3 SLTA Total

Laki-Laki 0 6 1 10 17

Perempuan 0 6 1 0 7

Jumlah 0 12 2 10 24

Halaman | 18

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Rencana Strategis BPPKB (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik tugas fungsi BPPKB yang berpedoman pada RPJMD Kaltim dan bersifat indikatif. Perencanaan kinerja adalah sebuah proses dimana seluruh personal dalam struktur organisasi bekerja sama untuk menentukan apa yang seharusnya sesuai tugas dan fungsi melalui pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sehingga kinerja di masa mendatang, lebih maksimal. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Didalamnya terdapat komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perencanaan Kinerja BPPKB merupakan proses pengorganisasian tugas, fungsi seluruh elemen instansi untuk mencapai hasil tujuan Pembangunan RPJMD yang lebih optimal, dimana tujuan, sasaran dan program indikator tersebut terakomodir dalam dokumen perencanaan RENSTRA 2013-2018 yang harus dipedomani. Komitmen tersebut dituangkan dalam perjanjian kinerja antara Kepala Badan dan Gubernur, dan berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050.14/5391/Bapp/09, bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009-2013 sesuai tugas dan fungsinya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan PP dan KB berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008 maka Visi Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur adalah

Halaman | 19

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016

1. Visi

“ Keluarga Sejahtera dan Mandiri yang Merata Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender “

Pernyataan atau kata kunci dari Visi tersebut sebagai berikut : 1. Keluarga Sejahtera dan Mandiri Yaitu suatu kehidupan berkeluarga yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik pangan, sandang mapun papan secara mandiri dan mencapai kesejahteraan dengan terpenuhinya 3 (tiga) indikator utama seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. 2. Merata Memiliki arti bahwa seluruh komponen masyarakat memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan mandiri. 3. Kesetaraan dan Keadilan Gender Hal ini dimaksudkan antara perempuan dan laki-laki bisa memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya pembangunan, kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan maupun pengambilan keputusan serta kontrol dalam pemanfaatan pembangunan.

2. Misi Dari Visi tersebut dapat dirumuskan beberapa Misi dari Badan PP dan KB dengan memperhatikan penetapan tujuan organisasi pemerintah, membawa organisasi dalam suatu fokus serta menjelaskan mengapa organisasi tersebut ada, apa yang dilakukan, dan bagaimana melakukannya, maka Misi Badan PP dan KB adalah sebagai berikut: Halaman | 20

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016

Misi 1. Peningkatan kualitas hidup perempuan bersinergi dengan partisipasi masyarakat; Misi 2. Peningkatan ekonomi keluarga berbasis sumber daya alam dan energi terbaharukan; Misi 3. Perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berkualitas; Misi 4. Perwujudan tata kelola pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; Misi 5. Peningkatan kualitas lingkungan melalui pemberdayaan perempuan.

3. Tujuan Adapun tujuan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari Misi yang telah ditetapkan, yaitu: a.

Meningkatkan peran serta dan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah;

b.

Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak melalui status formal oleh pemerintah;

c.

Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG);

d.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

e.

Meningkatkan perlindungan bagi Perempuan dan anak dari korban Kekerasan dalam pelayanan terpadu secara berkualitas;

Halaman | 21

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 4. Sasaran Untuk mencapai Visi Misi tersebut ditentukan Penetapan Kinerja BPPKB Tahun 2016 terdiri dari Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, dan Program Kegiatan serta Anggaran. Sasaran Strategis meliputi : 

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih , bertanggung jawab, berdaya dan berhasil guna diperlukan



Mendorong penurunan tingkat kemiskinan perempuan



Meningkatnya peran aktif perempuan dalam pembangunan, keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik



Terlaksananya pengarusutamaan

gender

melalui

PPRG

dan

ARG dalam

pembangunan daerah secara optimal 

Meningkatnya kebijakan pelaksanaan tumbuh kembang, perlindungan dan pemenuhan hak anak pada provinsi/ kabupaten/ Kota



Meningkatnya kebijakan tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS) pada provinsi/ kabupaten/ Kota



Peningkatan keluarga sejahtera



Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender



Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba dan HIV/AIDS

5. Indikator Kerja 

Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Harapan lama sekolah



Angka harapan hidup perempuan



Sumbangan pendapatan perempuan



Jumlah perempuan yang memperoleh pembinaan



Jumlah SKPD yang mengikuti advokasi dan fasilitasi PUG



Jumlah Korban (Perempuan dan anak) yang dilayani



Jumlah Peserta Yang mengikuti PPRG



Jumlah Pendamping Korban kekerasan perempuan dan anak yang terlatih

Halaman | 22

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 

Jumlah SKPD yang dianalisa PUG



Jumlah media informasi mengenai Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana



Jumlah pasangan yang mendapat KIE



Jumlah peserta yang mendapatkan advokasi kebijakan PBAP



Jumlah tenaga yang terlatih dalam pencatatan dan pelaporan



Jumlah Penyuluh KB yang mendapatkan capacity building



Jumlah Kajian berbasis gender



Jumlah kelompok UPPKS yang mendapatkan pembinaan



Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Manajemen Usaha



Jumlah hasil pameran karya pembangunan



Jumlah peserta wokshop peran perempuan dalam pengambilan keputusan



Jumlah peserta yang mendapat advokasi dan fasilitasi desa prima



Jumlah

Forum Pelayanan KRR bagi kelompok sebaya di luar sekolah yang

difasilitasi 

Jumlah Kota Layak anak yang ditetapkan



Dokumen pemetaan hak anak di bidang pendidikan



Jumlah lomba posyandu terbaik Provinsi Kaltim yang diselenggarakan.

6. Strategi Strategi

pelaksanaan program kegiatan untuk pencapaian indikator BPPKB

mengacu pada strategi Pengarusutamaan Gender.

Pendekatan dilakukan terhadap

beberapa pilar pembangunan diantaranya kelembagaan, SDM, dan kebijakan. Langkah langkah strategi dirinci sebagai berikut : 1.

Beberapa

regulasi

yang

menuangkan

mandat

BPPKB

sebagai

penggerak

Pengarusutaman Gender di wilayah Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Bappeda, Biro Keuangan, Inspektorat mempunyai peran strategis dalam mengawal pembangunan yang berkaitan dengan pencapaian target BPPKB secara khusus. Dengan menuangkan GAP dan GBS melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada dokumen SKPD akan membangun komitmen dan konsistensi pengambil keputusan untuk mengembangkan fungsi dan peran kelembagaan, SDM, Halaman | 23

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 dan kebijakan untuk memperoleh kemudahan dan kesempatan perempuan dalam pembangunan serta memiliki kontrol dan merasakan manfaat pembangunan. 2.

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki Fungsi Koordinatif dalam memenuhi capaian target Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan anak korban kekerasan (KDRT dan Traficking) menjadikan BPPKB memiliki kedudukan strategis terhadap unit layanan terpadu yang bersifat lintas sektor dan lintas program terkait Pembangunan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana di Kalimantan Timur.

3.

Sebagai SKPD yang diberi amanah dalam pengembangan Kota /Kabupaten Layak Anak, pemenuhan hak anak melalui salah satu cluster yaitu hak pemenuhan pendidikan.

4.

Sebagai badan koordinatif mendorong pengendalian penduduk serta mewujudkan keluarga berencana dan sejahtera. Strategi diatas berfungsi dalam peran BPPKB Provinsi Kalimantan Timur guna menghadapi isu strategis yang masih dihadapi oleh BPPKB Provinsi Kalimantan Timur dewasa ini meliputi : 1) Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin kompleks dan tinggi. 2) Belum optimalnya peran dan fungsi pokja TPPO Kaltim (Tindak Pidana Perdagangan Orang). 3) Kesenjangan ekonomi perempuan yang cukup tinggi. 4) Rendahnya komitmen penentu kebijakan untuk menggunakan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan. 5) Belum terujudnya pembangunan yang berkeadilan sehingga terjadi kesenjangan pada akses, manfaat, hasil dan kontrol pembangunan. 6) Pengembangan menuju Kabupaten/Kota layak anak yang belum menyeluruh. 7) Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/LM, ORMAS Pemerhati Perempuan dan Anak. 8) Penyusunan data terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / SKPD. 9) Semakin kompleknya permasalahan akibat Kejahatan Narkoba dan akibat HIV AIDS.

Halaman | 24

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Penentuan isu-isu strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) Internal dan Lintas Sektor.

7. Kebijakan Kebijakan merupakan dasar hukum yang dipedomani oleh BPPKB dalam upaya mencapai target sesuai indikator yang ditentukan yang bersifat Umum

dan Teknis.

Adapun kebijakan dimaksud meliputi :  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; dan diubah terahir kalinya dengan Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Halaman | 25

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Jo. PP 54 Tahun 2010 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah.  Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia

No.

7

Tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 59 Tahun 2007; dan diubah terahir kalinya dengan Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09).

 Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2014.  Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Halaman | 26

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.  Peraturan Gubernur Kalimantan Timur

Nomor 34 Tahun 2009 Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 20092014. 8. Program Program yang dilaksanakan meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Penyediaan jasa surat menyurat  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional  Penyediaan jasa kebersihan kantor  Penyediaan alat tulis kantor  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Penyediaan makanan dan minuman  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah  Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pengadaan peralatan gedung kantor  Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Bimbingan teknik implementasi Peraturan Perundang-undangan 4. Program Keluarga Berencana  Pembinaan Keluarga Berencana 5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan  Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Anak 6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja  Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR) 7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak  Advokasi dan fasilitas PUG bagi Perempuan Halaman | 27

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016     

Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Evaluasi pelaksaan PUG Pengembangan sistem informasi gender dan anak

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan  Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah  Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan  Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)  Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT 10. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri  Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB 11. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan  Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan  Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender  Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera  Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelolah usaha  Kegiatan Pameran Hasil Kegiatan Perempuan di bidang Pembangunan

12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak  Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

13. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan  Peningkatan Kewirausahaan Perempuan 14. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR  Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 15. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Halaman | 28

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 

Penyuluhan penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS/ di Rutan/Lapas.

16. Program Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak  Advokasi dan fasilitasi penetapan Kab/Kota Pengembang menuju Kota Layak Anak  Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak. 17. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU  Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PA

Halaman | 29

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 AKUNTABILITAS KINERJA BAB III A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Laporan Capaian kinerja BPPKB tahun 2016 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (outcome) yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Penyajian

informasi

akuntabilitas

kinerja

dalam

Laporan

Kinerja

ini

menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan secara langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja BPPKB

secara

berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang efisiensi, terhadap capaian output yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh stakeholder BPPKB. Secara umum pengukuran capaian seluruh SKPD berdasarkan pada Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kaltim (TEPRA) 2016. Adapun Pengukuran Capaian Kinerja meliputi pengukuran realisasi dan perencanaan keuangan dan fisik. Dalam perjalanan tahun anggaran pencapaian kinerja mengalami rasionalisasi yang berpengaruh terhadap capaian target kinerja. Hasil

capaian

kinerja

nampak dalam tabel 3.1. Dimana

dari jumlah

anggaran Rp 11. 944.346.920,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 5.220.456.920,00 dan Belanja Langsung Rp 6. 723.890.000,00 dengan komposisi serapan keuangan

91,84%

dari target 96% mengingat adanya rasionalisasi

anggaran. Adapun realisasi fisik adalah 94,24 % dari rencana fisik 100%. Capaian kinerja dimaksud tertera dalam tabel berikut :

Halaman | 30

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016

Tabel 3.1 Laporan Capaian Kinerja BPPKB Tahun 2016

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja dilengkapi dengan evaluasi atas hasil capaian kinerja, menggambarkan kendala kendala, kebehasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran strategis. Sistem

TEPRA

telah menyiapkan kategori pencapaian kinerja guna

memfasilitasi pengukuran kinerja dan monitoring capaian kinerja BPPKB secara periodik setiap bulan dan menggunakan kategori capaian kinerja, selanjutnya dibuat kategori capaian oleh BPPKB dengan skala sebagai berikut :

Halaman | 31

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Tabel 3.2 Kategori Pencapaian Kinerja No 1. 2. 3. 4. 5.

Rentang Capaian Kinerja 0 1-50 51-75 76-100 > 100

Penggolongan Kategori Capaian Rasionalisasi Kurang Memuaskan Cukup Memuaskan Memuaskan Sangat Memuaskan

Guna melakukan penyimpulan atas keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, maka perlu dihitung capaian sasaran yang berasal dari rata-rata capaian indikator masing-masing sasaran. Selanjutnya terhadap angka capaian sasaran dilakukan penyimpulan dengan ketentuan sasaran dinyatakan “memuaskan” dicapai apabila rata-rata capaian sasarannya ≥76% dari target yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja BPPKB Tahun 2016 Pengukuran atas capaian kinerja BPPKB tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama (IKU) pada masing-masing sasaran strategis. Pencapaian IKU tersebut selanjutnya digunakan untuk menyimpulkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian setiap sasaran strategis. Capaian sasaran strategis Indeks Pembangunan Gender (IPG)

dan

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Program KB merupakan capaian mitra kerja dan instansi vertikal bukan murni capaian kinerja BPPKB yaitu BPS dan BKKBN. Sedangkan Meningkatnya Kualitas Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan merupakan capaian kinerja internal BPPKB melalui Pelayanan P2TP2A “Odah Etam”. Selama tahun 2016 dari 3 sasaran strategis merupakan capaian kinerja yang tertera dalam IKU diambil berdasarkan perjanjian kinerja 2016, dan diukur dalam 12 bulan. Walaupun terjadi perubahan fungsi dan peran BPPKB terhadap OPD baru tidak mempengaruhi pencapaian target karena perubahan tugas dan fungsi BPPKB menjadi Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) terjadi pada triwulan 4 bulan Desember 2016. Berikut capaian sasaran strategis IKU BPPKB 2016.

Halaman | 32

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Tabel 3.3 Capaian IKU BPPKB 2016

Disimpulkan dari hasil capaian 3 sasaran

IKU adalah

kategori sangat

memuaskan. Pencapaian target kinerja pada sasaran strategi IKU Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah capaian program yang bersifat multi program, BPPKB melalui capaian indikator seratus persen dalam jumlah perempuan yang memperoleh pembinaan dan

67% pada indikator jumlah peserta yang mendapatkan advokasi

kebijakan (Pemberantasan Buta Aksata Perempuan ) PBAP memberi kontribusi dalam pencapaian IPG. Capaian dimaksud menunjukan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur

telah

melakukan

upaya

dalam

pembangunan

bidang

pemberdayaan perempuann namun perlu dilakukan berbagai peningkatan program dan kegiatan berbasis kesetaraan gender untuk mencapai indeks IPG 100, dimana untuk tahun 2016 mencapai 84,75 dari target 85,63. Dengan kondisi IPG 100 diharapkan perempuan mudah mendapatkan akses dan manfaat pembangunan, mampu berpartisipasi dan menjalankan fungsi kontrol akan pembangunan. Bentuk tercapainya pembangunan yang setara dan berkeadilan adalah adanya manfaat pembangunan bari seluruh warga tanpa terkecuali termasuk didalamnya Halaman | 33

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 adalah perempuan korban kekerasan, Meningkatnya Kualitas Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan capaian kinerja mencapai 100% yaitu dari 96 orang Perempuan dan Anak korban kekerasan yang melapor di P2TP2A “ Odah Etam” 80% mendapat pelayanan. Hal tersebut didorong melalui capaian target kegiatan Pelatihan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan dimana pada tahun 2016 tercapai penambahan 64,28 % jumlah pendamping korban kekerasan perempuan dan anak yang terlatih berasal dari P2TP2A se Kaltim dan petugas atau pendamping P2TP2A “Odah Etam” mendapat pelatihan dimaksud. Pendamping korban yang terlatih merupakan unsur penting dalam pelayanan pendampingan pada pelayanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial dan reintegrasi. Kegiatan lain yang mendorong capaian sasaran strategis ini adalah Jumlah Tenaga Yang Terlatih Dalam Pencatatan dan Pelaporan SPM dengan capaian 122 %. Tenaga terlatih berasal dari P2TP2A se Klatim dan Unit layanan Terpadu lainnya. Tenaga terlatih pencatatan merupakan petugas yang tidak kalah pentingnya dalam meningkatnya Kualitas Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Hasil pencatatan yang dilaporkan secara periodik akan menjadi pertimbangan penting dalam menyusun bahan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan budang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Program KB merupakan salah satu sasaran strategis dalam IKU dengan capaian target berupa meningkatnya Jumlah Peserta KB Aktif merupakan hasil tugas pokok fungsi BKKBN Prov Kaltim, tahun 2016 jumlah peserta KB Aktif mencapai 96%. BPPKB selaku mitra kerja BKKBN dalam program Keluarga Berencana melaksanakan kegiatan terhadap penyuluh KB dan capaian berupa terpenuhinya 100% jumlah penyuluh lapangan KB yang mendapat Capacity Building dalam muatan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 150 orang, diharapkan

dapat

membangun pemahaman dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan program keluarga

berencana

dan

keluarga

sejahtera

berbasis

pada

program

pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam keluarga. Diharapkan dengan adanya muatan PUG dalam Keluarga Berencana dapat mendorong Pria untuk

Halaman | 34

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 aktif dalam menjalankan Program KB terutama terkait pemilihan alat kontrasepsi. Pelaksanaan Program KB bukan semata mata menjadi tanggungjawab Perempuan .

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja menurut TEPRA BPPKB Tahun 2016 capaian realisasi fisik adalah 94,24 % dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja BPPKB 2016 No

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

1.

2.

3.

4. 5. 6.

7.

8.

9.

10 11

Jumlah peserta yg mendapat advokasi dan fsailitasi desa prima Jumlah Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jumlah SKPD yang mengikuti Advokasi dan Fasilitasi PUG Persentase Korban Yang Dilayani Jumlah Peserta Yang Mengikuti PPRG Jumlah pendamping korban kekerasan perempuan dan anak yang terlatih Jumlah dokumen SKPD yang dianalisa melalui PUG Jumlah Kelompok UPPKS Yang Mendapatkan Advokasi dan Pembinaan Jumlah Penyuluh Lapangan KB Yang Mendapat Capacity Building Jumlah Peserta Yang Memperoleh KIE Jumlah Jasa Pengelola Keuangan Daerah

%

100

100

100

Kegiatan

1

1

100

SKPD

15

15

100

%

80

80

100

Orang

45

45

100

Orang

70

45

64,28

Dokumen

1

1

100

Kelompok

12

12

100

Penyuluh

150

150

100

Pasangan

150

150

100

Orang

120

120

100

Halaman | 35

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. 21. 22.

Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan PBAP Jumlah Tenaga Yang Terlatih Dalam Pencatatan dan Pelaporan SPM Jumlah Kajian Pembangunan Berbasis Gender Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha Jumlah Pameran Hasil Karya Perempuan Dalam Pembangunan Jumlah Peserta Workshop Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Advokasi dan Fasilitasi Desa Prima Jumlah Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Sebaya Di Luar Sekolah Yang Difasilitasi Jumlah Kota Layak Anak Yang Ditetapkan Pemetaan Hak Anak di Bidang Pendidikan Jumlah Lomba Posyandu Terbaik Provinsi Kaltim Yang Diselenggarakan

Orang

60

40

66,67

Orang

50

61

122

Kajian

1

1

98,71

Orang

540

460

85,15

Pameran

3

1

33.33

Orang

150

100

98,10

Orang

100

100

100

Forum

1

1

100

Kab / Kota

7

3

42,86

Dokumen

1

1

97,87

Lomba

1

1

100

Selanjutnya dilakukan penyimpulan dengan ketentuan indikator dinyatakan “Sangat Memuaskan, Memuaskan, Cukup Memuaskan, Kurang memuaskan dan Rasionalisasi ” dicapai apabila rata-rata 0 % - ≥ 100 %. Capaian indikator selanjutnya dianalisa terhadap capaian kinerja sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pengambilan kesimpulan tersebut sesuai dalam tabel berikut : Halaman | 36

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016

Tabel 3.5 Pengelompokan Capaian Target Program Kegiatan BPPKB 2016

B. Analisis Capaian Kinerja 1). Capaian Kinerja pada Sasaran meliputi : (a). Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak. Analisa capaian kinerja pada sasaran strategis berdasarkan pada tabel berikut

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak

No 1.

Indikator Meningkatnya layanan

Satuan

perempuan

Target

Realisasi

% Capaian

Kab/Kota

10

12

120

Yang Dokument

1

1

1

kualitas

terpadu dan

Tahun 2016

bagi anak

korban kekerasan 2.

Proporsi

Anak

Kembali Bersekolah

Halaman | 37

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Pembangunan yang setara dan berkeadilan adalah adanya manfaat pembangunan bagi seluruh warga tanpa terkecuali termasuk di dalamnya adalah perempuan dan anak korban kekerasan. Berdasarkan data E – kekerasan jumlah korban pada tahun 2016 adalah 272 orang. Bentuk perlindungannya adalah melalui pelayanan P2TP2A terdapat di 11 Kabupaten Kota dan 1 Provinsi. Pusat Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak (P2TP2A) bekerjasama dengan unit layanan lainnya, pelayanan terpadu meliputi pelayanan Penerimaan Pengaduan, Layanan Kesehatan, Layanan Rehabilitasi Sosial, Layanan Bantuan dan Penegakan Hukum Serta Reintegrasi dan Pemulangan. Pelayanan Berdasarkan pada ISO 9001:2015 tentang Penanganan Kekerasan bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan. Kualitas layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat terwujud seratus persen

melalui pencapaian

target 80% penerimaan Pelayanan, hal tersebut

didorong oleh capaian tersedianya jumlah tenaga yang terlatih dalam pencatatan dan pelaporan SPM dengan capaian 122%, dan pencapaian target 64,28% dalam indikator jumlah pendamping korban kekerasan perempuan dan anak yang terlatih. Tenaga terlatih dan pendamping merupakan personalia aktif di P2TP2A kabupaten Kota se Kaltim dan unit layanan terpadu lainnya meliputi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Bantuan dan Penegakan Hukun, Pelayanan Reintegrasi. Guna menunjang perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan kampanye jelajah Three Ends yaitu penjangkauan ke seluruh masyarakat, dunia usaha, para penentu kebijakan dan perguruan tinggi untuk melakukan akhiri kekerasan perempuan dan anak akhiri perdagangan orang dan akhiri kesenjangan ekonomi perempuan. Indikator lainnya untuk menunjang kualitas layanan terpadu adalah tercapainya proporsi anak yang kembali kesekolah, namun target capaian ini mengalami perubahan mengingat urusan atau program

anak

masuk sekolah bersifat

komprehensif dan holistik. Dinas Pendidikan memiliki peran strategis untuk mencapai target dimaksud. Sebagai Lembaga Koordinatif BPPKB tidak secara langsung dapat mencapai indikator tersebut sehingga dalam perjalanannya dilakukan perubahan indikator.

Proporsi anak yang kembali bersekolah dari

persentase menjadi Dokumen Pemetaan anak putus sekolah di 2 kecamatan Kota Halaman | 38

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Balikpapan dan 2 kecamatan Kota Samarinda terdata 1.466 orang anak putus sekolah. Selanjutnya dilakukan dialog dengan Pemerintah kota Samarinda melalui BPPKB Kota samarinda untuk menindaklanjuti

hasil pemetaan tersebut. Pihak

terkait yang mendukung adalah Dewan Pendidikan Kalimantan Timur selaku Pusat Beasiswa Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, Kecamatan selaku fungsi kontrol di lingkungan terdekat sebagai penggerak program wajib belajar.

(b). Terwujudnya pembangunan yang setara dan berkeadilan Analisa capaian kinerja pada sasaran strategis Terwujudnya pembangunan yang setara dan berkeadilan berdasarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya pembangunan yang setara dan berkeadilan

No 1.

Indikator Indeks

Satuan

Pembangunan

Gender (IPG)

Indeks

Pemberdayaan

Gender

dan

(IDG)

Tahun 2016 Target

Realisasi

% Capaian

Kajian

3

1

33

Orang

100

100

100

Orang

60

44

64

Provinsi

Kaltim 2.

Persentase Miskin

Perempuan

Yang

Usaha

Memiliki Ekonomi

Produktif 3.

Menurunnya jumlah buta aksara

Bentuk pembangunan yang setara dan berkeadilan salah satunya adalah terpenuhinya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak. Hal tersebut tergambar dalam capaian Tahun 2016 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 84,75 Halaman | 39

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 dan indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 53,74 menggambarkan upaya Provinsi Kalimantan Timur dalam memenuhi target indikator IPG diantaranya adalah Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perempuan. Indeks 100 merupakan capaian yang harus ditargetkan oleh Pemerintah, diperlukan berbagai upaya dan komitmen untuk mencapai indeks 100 dari 84,75. Sedangkan IDG terdiri dari indikator Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi dan Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam pendapatan kerja. Indikator ini agak sulit untuk dicapai mengingat sangat terkait dengan kompetensi perempuan di Kaltim, dalam mendapatkan peluang atau akses agar dapat berpartisipasi sesuai indikator dimaksud. Perlu upaya optimal untuk mendorong kenaikan indeks dari 53,74 menuju pada indeks 100. Sebagai lembaga koordinatif BPPKB berupaya ikut meningkatkan capaian Indeks melalui beberapa target indikator yaitu : a. Kajian Pembangunan Berbasis Gender berupa Kajian Pemetaan Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten / Kota. b. Pemetaan Perempuan Kepala Rumah Tangga. Kajian tersebut menyampaikan sekaligus memberikan data dan informasi tentang pembangunan gender, menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan atas program pemerintah, membangun kemauan masyarakat untuk ikut berpartisipasi memantau pembangunan, menggugah kepekaan masyarakat terhadap permasalahan gender yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur. Jika dilihat dari segi manfaat untuk pemerintah Provinsi adalah pemerintah dapat memikirkan rencana aksi yang tepat sasaran, dapat mengetahui sektor mana sajakah yang masih perlu diperbaiki. Memiliki pertimbangan untuk penyusunan program dan kebijakan agar dapat terwujud peningkatan pencapaian indikator. Tahun 2016 tercatat jumlah keterwakilan perempuan 6 orang dari 55 orang anggota DPRD, tidak memenuhi target seperti yang dimandatkan dalam UndangUndang yaitu 11 % kursi parlemen bagi perempuan. Untuk menunjang capaian Target IPG dan IDG dilakukan kegiatan lainnya yang diharapkan dapat mendorong pencapaian target dimaksud yaitu melalui Penguatan

Halaman | 40

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Kebijakan dan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender di Kalimantan Timur melalui POKJA PUG Kaltim. Strategi Pembangunan PUG merupakan salah satu upaya komprehensif untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) pada semua SKPD. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada semua SKPD sesuai mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011. Dalam mandat tersebut disampaikan BPPKB sebagai penggerak sekaligus sekretariat POKJA PUG KALTIM senantiasa berupaya meningkatkan jumlah dan kompetensi kepala sub perencanaan program (focal point) dalam melakukan penerapan PPRG dengan metoda

GAP GBS.

mengikuti PPRG dan

Capaian target

100% pada indikator Jumlah peserta yang

100% pada capaian target Jumlah SKPD yang mengikuti

advokasi dan fsilitasi PUG dan capaian 100% pada target Jumlah dokumen SKPD yang dianalisa melaui PUG membantu mewujudkan pembangunan berkeadilan yang responsif terhadap perempuan, difabel, anak, lansia dan lain-lain. Hasil Evaluasi PUG oleh Kementerian PPPA terhadap Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Timur, telah menganugerahkan Penghargaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2016. Kajian Perempuan kepala Rumah Tangga memberi gambaran tentang jumlah dan kondisi serta potensi lingkungan bagi kepala rumah tangga perempuan. Terdapat 132.540 Kepala Rumah Tangga Perempuan Provinsi Kalimantan dengan pembinaan dan pelatihan menjadi potensial untuk mendorong peningkatan indikator sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif menggambarkan adanya akses dalam kegiatan ekonomi sampai wilayah pedesaan. Dengan terlatihnya 100 orang jumlah perempuan miskin di Kota Bontang diharapkan dapat memiliki kegiatan ekonomi sehingga dapat memberi sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Provinsi Kalimantan Timur.

Halaman | 41

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016

Gbr 1. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kewirausahaan Perempuan di Kota Bontang

Pendidikan Perempuan merupakan indikator lain untuk menunjang terwujudnya pembangunan yang berkeadilan.

Pemberantasan buta aksara adalah salah satu

program dan kegiatan untuk meningkatkan

kualitas perempuan di bidang

pendidikan. Menurut data BPS Presentase Penduduk 10 Tahun ke atas yang buta huruf menurut jenis kelamin adalah tertera dalam Tabel berikut : Tabel 3.8 Presentase Penduduk 10 Tahun ke atas yang buta huruf menurut jenis kelamin adalah tertera dalam Tabel berikut : No

1

Provinsi

Kalimantan Timur

2011

2012

2013

L

P

L

P

L

P

1,78

3,80

1,44

3,04

1,27

2,98

Walaupun dalam tiga tahun terakhir Persentase Jumlah Buta Aksara Perempuan cenderung menurun maka perlu dilakukan berbagai upaya agar capaian target buta aksara Prov Kaltim sebanyak 1 500 orang di tahun 2018 dapat tercapai (sumber Kadisdik 2016) .

Penyebab tingginya angka buta aksara adalah mahalnya biaya pendidikan, walaupun Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun telah diberlakukan di seluruh Provinsi Kaltim, kenyataannya masih ada murid perempuan yang mengalami Drop Out Sekolah Dasar dengan alasan keterbatasan ekonomi untuk memenuhi biaya

Halaman | 42

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 buku dan lainnya yang dinilai cukup memberatkan. Budaya Patriakhi yang masih berlaku di masyarakat yaitu dengan mendahulukan pendidikan bagi anak laki laki dari pada anak perempuan menyumbang peningkatan jumlah perempuan buta aksara. Perempuan diatas 40 tahun menjadi

sasaran penting dalam pelaksanaan

Kegiatan PBAP, mengingat pada umumnya motivasi pada fase usia ini seringkali tidak mendukung sehingga diperlukan variasi metode dan tindak lanjut kegiatan. BPPKB Provinsi Kalimantan Timur selaku badan koordinatif terlibat dalam penurunan Buta Aksara Perempuan di Provinsi Kalimantan Timur sesuai amanah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 17/men.pp/Dep/VII/2015 dan nomor 1/PB/2005 dimandatkan bahwa untuk mensinergikan seluruh kekuatan yang ada baik dari pemerintahan, non pemerintahan, PKK, Lembaga Masyarakat melalui sinkronisasi, koordinasi dan kemitraan serta membuat jejaring kerja dalam penghapusan buta aksara

perempuan.

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

melalui

Kegiatan

Pemberantasan Buta Aksara Perempuan (PBAP) di Kota Bontang terhadap 40 SKPD terkait, LSM, Camat, Lurah, TP PKK, Tutor PKMB. Capaian realisasi dipengaruhi oleh adanya rasionalisasi yaitu sekitar 64% dari 60 perempuan hanya 40 orang yang mengikuti kegiatan tersebut. Dengan adanya Fasilitasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP) di Kota Bontang dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam penurunan Buta Aksara Perempuan yang pada tahun 2011 mencapai 2,52 % dari jumlah penduduk Bontang.

Halaman | 43

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Gbr 2. Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan di Kota Bontang (c). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB. Analisa capaian kinerja pada sasaran strategis

Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam program KB berdasarkan pada tabel berikut :

No 1.

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Program KB Tahun 2016 Indikator Satuan Target Realisasi % Capaian Jumlah Peserta KB

Penyuluh

150

150

100

Aktif

PLKB merupakan ujung tombak pengelola Keluarga Berencana di lini lapangan. PLKB merupakan tenaga organik BKKBN, bila dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) jabatannya, para Penyuluh KB adalah juru penerang pada keluarga dan masyarakat luas menuju perubahan. Penyuluh KB juga merupakan salah satu komponen penting dalam upaya pencapaian target program kegiatan pemerintah, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai indikator kemajuan yang telah dicapai oleh suatu daerah. Salah satu bentuknya adalah dalam melakukan internalisasi strategi Pengarusutamaan Gender langsung kepada masyarakat. Dengan adanya kegiatan rapat koordinasi bagi 150 orang penyuluh mendorong capaian jumlah Peserta KB Aktif bagi laki – laki, mengingat peserta KB aktif di dominasi oleh perempuan. Laki laki mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menyelenggarakan program Keluarga Berencana, untuk itu jenis kontrasepsi dan metode berkeluarga bagi laki laki harus lebih dikembangkan dari yang ada. Terkait dengan Keluarga Berencana adalah Keluarga Sejahtera, sehingga penyuluh KB berfungsi untuk memberi penguatan dalam implementasi berbagai peraturan perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Penyuluh KB sekaligus menjadi penggerak kampanye Three Ends : Akhiri kekerasan terhadap Perempuan, Akhiri Perdagangan Orang dan Akhiri Kesenjangan Ekonomi Perempuan.

Halaman | 44

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 2). Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir a. Perbandingan antara realisasi kerja tahun 2016 dan tahun 2015 Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak diuraikan dalam tabel berikut ini : Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Tahun 2015 dan 2016 2015 No.

Indikator

Target Realisasi

2016 % Capaian

Target Realisasi

% Capaian

1.

Meningkatnya kualitas layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan

10

12

120

10

12

120

2.

Proporsi anak yang kembali bersekolah . Pemetaan Anak Putus Sekolah

1

1

100

1

1

100

Meningkatnya kualitas

layanan

terpadu bagi perempuan dan anak korban

kekerasan dapat tercapai melalui tersedianya P2TP2a di 10 Kabupaten Kota prov klatim, namun pada sebelum tahun tersebut 12 P2TP2A sudah tersedia di Kabupaten Kota Prov kaltim dan Kaltara sehingga capaiannya 120 %. Advokasi dan fasilitasi berdirinya P2TP2A di Seluruh Kabupaten Kota Kalimantan Timur dan Kaltara telah dimulai oleh BPPKB sejak tahun 2010. Pada indikator Proporsi Anak Sekolah Kembali Bersekolah terjadi koreksi atau perbaikan indikator capaian karena target semula ( Persesentase anak putus sekolah kembali kesekolah) menjadi indikator dokument pemetaan anak putus sekolah. Halaman | 45

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Dalam dua tahun terakhir pemetaan dilakukan

di kabupaten paser, PPU, Kota

balikpapan dan Kota Samarinda, pada tahun 2015 terdata 1502 anak putus sekolah dan 1.466 anak putus sekolah pada tahun 2016. Selanjutnya dilakukan langkah lanjutan berupa koordinasi dengan pihak terknis terkait untuk menggunakan data dimaksud dalam upaya pemenuhan hak anak bidang pendidikan.

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian di atas didorong oleh beberapa capaian indikator kinerja secara rinci tertera dalam tabel berikut : Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2015 dan 2016 Pada Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Indikator Kinerja Jumlah pendamping korban kekerasan perempuan dan anak yang terlatih Jumlah tenaga yang terlatih dalam pencatatan dan pelaporan SPM Persentase korban yang dilayani Persentase anak sekolah kembali ke sekolah. Pemetaan Anak Putus Sekolah

2015

2016

Capaian Kinerja

Kategori Capaian Kinerja

70

45

64%

Cukup Memuaskan / Kenaikan

-

61

75

80

114

Sangat Memuaskan / Kenaikan

1

1

100

Memuaskan / Tetap

Terjadinya penurunan capaian kinerja pada beberapa indikator dikarenakan adanya penyesuaian atas rasionalisasi anggaran. Untuk capaian prosentase korban yang dilayani di P2TP2A mengalami kenaikan, ini menggambarkan bahwa tindak kekerasan yang dilayani di P2TP2A cenderung meningkat. Pada capaian Jumlah

Halaman | 46

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 tenaga yang terlatih dalam pencatatan dan pelaporan SPM tidak dapat dilakukan perbandingan karena pada tahun 2015 kegiatan ini tidak dilaksanakan. Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak korban kekerasan merupakan urusan wajib pemerintah. Perlakukan tindak kekerasan menyebabkan kesakitan, kecacatan fisik dan penurunan kualitas mental, maka harus dilakukan berbagai upaya pemulihan, pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Melalui e kekerasan BPPKB Kabupaten Kota terdata sebanyak 272 kasus yang ditangani, 96 kasus adalah penanganan di P2TP2A “Odah Etam”. Meningkatnya kualitas layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan

didorong oleh pencapaian beberapa indikator meliputi jumlah

pendamping korban kekerasan perempuan dan anak yang terlatih mengalami penurunan target dari 70 menjadi 45 orang pendamping dengan capaian 64 %. Penurunan Capaian indikator dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran. Capaian indikator jumlah tenaga yang terlatih dalam pencatatan dan pelaporan SPM didapat pada tahun anggaran 2016 karena tahun sebelumnya kegiatan ini tidak dilaksanakan. Kedua capaian tersebut

merupakan unsur penting dalam

penyelenggaraan peningkatan kualitas layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan Provinsi Kalimantan Timur melalui penerimaan pengaduan di P2TP2A Odah Etam, pada tahun 2015 capaian target Prosentase korban yang dilayani di layanan P2TP2A adalah 75 % meningkat menjadi 80% korban dapat di layani dan dilakukan pendampingan ke unit layanan terpadu yang merupakan tanggungjawab pada instansi lain meliputi Layanan Kesehatan, Layanan Rehabilitasi Sosial, Layanan Bantuan Hukum dan Layanan Reintegrasi dan Pemulangan. Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak diharapkan akan mampu mendorong pemulihan, pemberdayaan dan pemenuhan hak perempuan dan anak sehingga dapat berperan kembali dalam kehidupannya. Proporsi anak yang kembali bersekolah merupakan indikator lainnya dalam mencapai sasaran “Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak “. Terpenuhinya Kebutuhan Pendididkan Formal anak merupakan pemenuhan salah satu Hak Anak. Dengan tidak bertambahnya angka anak putus sekolah merupakan upaya preventif agar anak dapat

memahami

hak dan

Halaman | 47

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 kewajibannya sehingga terhindar dari ancaman menjadi pelaku atau korban tindak kekerasan. Capaian proporsi anak yang kembali bersekolah pada tahun 2015 adalah 28 % anak sekolah dapat kembali kesekolah. Namun karena capaian target indikator anak putus sekolah kembali ke sekolah merupakan tugas fungsi SKPD/ Instansi lainnya capaian ini tidak dapat terpenuhi, dan diubah targetnya menjadi Pemetaan Anak Putus Sekolah. Pada tahun 2015 terdata 1.502 jumlah anak putus sekolah di Kota Samarinda dan Balikpapan. Pada tahun 2016 Pemetaan Anak Putus Sekolah dilakukan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara, anak putus sekolah mencapai 466 orang. Faktor ekonomi, kemampuan anak, masalah budaya dan lainlain menjadi kendala dalam capaian indikator dimaksud. Penurunan capaian terjadi karena adanya rasionalisasi anggaran. Telah dilakukan Rapat Pertemuan antara BPPKB Provinsi Kaltim, LPPM , UNMUL, beserta Koordinator Pemetaan untuk memetakan data anak putus sekolah. Peta data tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Audiensi Kepala BPPKB Kaltim dengan Walikota Samarinda, Walikota Balikpapan, Bupati Paser dan Panajam Paser Utara guna menyampaikan data Anak Putus Sekolah di wilayah masing masing untuk ditindaklanjuti melalui program Kota dan Kabupaten terkait Pemenuhan salah satu Hak Anak dengan mendorong anak putus sekolah kembali ke sekolah. Terbitnya Surat Edaran Gubernur Nomor 463/6440/III/BPPKB/2016 tentang Penyampaian Data Anak Putus Sekolah merupakan penguatan terhadap tindak lanjut pemetaan dalam mendorong anak putus sekolah kembali kesekolah. Terpenuhinya hak pendidikan anak maka diharapkan anak akan tumbuh kembang dalam pribadi yang utuh mampu mengetahui dan paham tentang peran dan tanggungjawabnya, peka terhadap kondisi sekitar, memahami akan nilai, norma dan hukum berlaku yang harus dijunjung tinggi terutama terkait dengan perlindungan anak.

b).

Perbandingan realisasi kerja tahun 2016 dan tahun 2015 pada sasaran Terwujudnya Pembangunan Yang Setara dan berkeadilan. Perbandingan realisasi kinerja sasaran Terwujudnya Pembangunan Yang

Setara dan Berkeadilan serta Capaian Indikator Kinerja tertera dalam tabel berikut :

Halaman | 48

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016

Tabel 3.11 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pembangunan Yang Setara dan Berkeadilan 2015 No

1.

2

3

4

Indikator

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Presentasi Perempuan Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Menurunnya Jumlah Perempuan Buta Aksara

Target

62,59

2016

Realisa

Capai

Targe

Realis

Capaia

Naik

si

an

t

asi

n

Turun

84,75

135

85,43

85,07

98,97

(formu lasi Baru)

(formula si lama) 62,00

Kinerja

53,74

86

(formula si Lama)

62,59

Naik 55,96

85,38

Naik

(formu lasi Baru

11,80

11,80

100

14,20

12,09

85,14

40

40

100

60

44

39

Turun

Pengarustamaan gender (PUG) menjadi salah satu strategi yang masuk dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 selain good government, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan. Provinsi Kalimantan Timur menuangkan Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD 2014-2019 sebagai strategi dalam mencapai Terwujudnya Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang setara dan berkeadilan. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki peraturan daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Tahun 2016, kendati demikian Badan PPKB melalui Pokja PUG Kaltim telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong implementasi PUG sejak tahun 2010 di antaranya melalui Halaman | 49

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Capaian Indeks IPG Kaltim merupakan hasil capaian pembangunan seluruh sektor seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, Rumah Sakit dan lain-lain. Hasil capaian IPG Provinsi Kaltim nampak dalam grafik berikut : Grafik 1. Capaian Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kaltim

Capaian IPG Kaltim bukan merupakan capaian IPM yang terpilah, namun capaian tersebut merupakan indeks pembangunan tersendiri. Walaupun dalam tiga tahun mengalami kenaikan namun apabila memperhatikan target RPJMD Provinsi Kaltim capaian IPG tahun 2016 telah memenuhi

target, yaitu dari target 85,63 tercapai

85,07. Dalam rangking nasional capaian indeks ini ada pada posisi ke tiga terbawah. Hal ini

menggambarkan perlu adanya upaya serius, komitmen dan konsistensi

semua penentu kebijakan dalam mendorong pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender di Kalimantan Timur. Untuk perhitungan IPG tahun 2016 mengalami perubahan formulasi, namun tidak diikuti oleh penyesuaian formulasi pada target RPJMD,

secara keseluruhan IPG mengalami kenaikan. Namun terjadi gap antara

pembangunan laki-laki dan pembangunan perempuan di Kalimantan Timur. Capaian IPM ada pada rangking ke 3 nasional sebaliknya capaian IPG ada pada tingkat ke 31 dari 34 provinsi. Penyebabnya adalah adanya ketimpangan sarana dan prasarana, masalah ekonomi, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia serta kendala

Halaman | 50

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 geografis. Hal tersebut sangat berpengaruh pada Angka Harapan Hidup, Harapan lama Sekolah, rata-rata lama Sekolah dan pengeluaran perempuan. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Pada tahun 2016 IDG Prov Kaltim menduduki peringkat ke 32 dari 34 provinsi di Indonesia setelah Papua.

Grafik 2. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur Dalam Lima Tahun Terakhir

Secara umum IDG Kaltim ada pada kisaran indeks 50-65 berada di bawah IDG nasional 70,83 menempati rangking ke 31 dari 34 provinsi. Dua tahun terakhir IDG mengalami penurunan namun tahun berikutnya sedikit mengalami kenaikan. Penurunan nilai indeks dikarenakan capaian indikator IDG dipengaruhi kompetensi perempuan itu sendiri. Terbitnya Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyuratkan mandat 30% bagi perempuan dalam kepengurusan partai harus diperjuangkan oleh kaum perempuan. Capaian IDG pada 55,96 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, kenaikan indeks terjadi pada komposit keterwakilan perempuan di parlemen Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2016

adalah 17,43%. Untuk Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi dan Teknisi secara kualitas mengalami peningkatan yaitu terpilihnya Kepala Daerah Perempuan di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan untuk Halaman | 51

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 pejabat eselon perempuan di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltim mencapai 31,7% dari seluruh pejabat eselon. Hasil ini merupakan buah perjuangan dan kerja keras dalam pembuktian diri akan kompetensi, bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin di bidang ekonomi, politik maupun sebagai pengambil keputusan dapat mensejajarkan diri untuk berperan dalam pembangunan. Dimanapun, kemiskinan selalu menampilkan wajah perempuan di depan. Dalam kehidupan sebuah keluarga miskin, perempuan senantiasa sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga. Perempuan terikat dalam empat peran hasil konstruksi sosial bagi perempuan miskin dalam keluarga adalah Sebagai pengelola keuangan keluarga, Sebagai penanggung jawab seluruh pekerjaan domestik, Sebagai pencari nafkah keluarga, Sebagai salah satu simpul jaringan sosial yang penting dalam hal transfer sosial, khususnya pada masa-masa kritis dan krisis. Oleh karena itu pentingnya upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai cara efektif untuk mengeliminasi kemiskinan Kebijakan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia melalui SK Nomor 58/SK/Meneg PP/XII/2004 yang intinya bertujuan untuk mensinergikan seluruh kekuatan

yang ada baik Pemerintah, Organisasi Pemerintah, Perguruan Tinggi,

Dunia Usaha bersama sama membangun kemitraan. Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) merupakan desa percontohan untuk menanggulangi beban biaya kesehatan dan biaya pendidikan bagi keluarga miskin dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam dan manusia. Menurut data BPS tahun 2016 jumlah perempuan miskin di Kalimantan Timur adalah 12,9% dari jumlah keluarga miskin 211. 240 orang dibagi jumlah penduduk perempuan 1.625.767 orang, mengalami penurunan 0,11% dari 212.920 jiwa di tahun sebelumnya. Dalam

mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan

memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Guna mendorong penurunan angka perempuan miskin BPPKB berserta Balai Setifikasi

Industri,

DISPERINDAGKOP

dan

UMKM,

Balai

POM,

Perbankan Halaman | 52

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 melaksanakan Bimbingan Manajemen Usaha (BMU) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Penerapan Model Desa Prima diharapkan dapat mendorong kemampuan perempuan miskin dalam mengolah sumber daya alam sekitar sehingga bernilai ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dengan melaksanakan Bimbingan Manajemen Usaha (BMU) bagi 460 orang perempuan dalam kelompok Desa Prima dan pelatihan bagi 12 Kelompok Keluarga pada program UPPKS diharapkan dapat mendorong penurunan perempuan miskin di Kalimantan Timur sehingga dapat meningkatkan penurunan prosentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif. Berikut disampaikan grafik penurunan prosentase perempuan miskin Provinsi Kaltim tahun 2016. Grafik 3. Penurunan Prosentase Perempuan Miskin Provinsi Kalimantan Timur

Masalah buta aksara merupakan persoalan yang terjadi pada semua provinsi di Indonesia. Tahun 2015 jumlah masyarakat Kaltim yang masih buta aksara mencapai 22.750 atau 1,22 persen. Jika dirinci menurut jenis kelamin, angka melek huruf penduduk laki-laki jumlahnya lebih tinggi yang sebesar 99,23 persen, sedangkan penduduk perempuan yang buta huruf sebesar 98,85 persen. Target pemberantasan buta aksara adalah mencapai 0% yang akan berhasil bila di tunjang oleh komitmen dari seluruh pihak. Pada tahun 2016 program penurunan angka buta aksara mampu mencapai 8.500 orang dari jumlah 25.250 orang. Penurunan angka buta aksara perempuan merupakan bagian penting dalam pembangunan pemberdayaan perempuam. Upaya mendorong tercapainya target Halaman | 53

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 penurunan angka buta aksara perempuan didukung adanya peraturan bersama tiga menteri yaitu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 17/Men.PP/Dep II/VII/2005 dan nomor 1/PB/2005 yang pada intinya bertujuan untuk mensinergikan seluruh kekuatan yang ada baik

Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Perguruan

Tinggi.

Tabel 3.12 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang melek huruf Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Timur 2011

Kabupaten

No

/ Kota

L

P

2012 Jml

L

P

2013 Jml

L

P

Jml

1.

Paser

97.37 96.22 96.83 96.63 93.01 94.95 98.04 96.46 97.31

2.

Kutai Barat

98.38 95.37 96.96 98.05 95.63 96.92 99.46 94.68 97.23

3.

Kutai

98.67 96.04 97.45 99.01 97.99 98.53 98.66 96.57 97.68

Kartanegara 4.

Kutai Timur 98.51 98.32 98.43 99.56 99.14 99.37 99.29 97.15 98.33

5.

Berau

97.72 96.05 96.97 97.72 96.53 97.18 99.08 96.87 98.08

6.

Penajam

95.53 92.57 94.13 97.54 92.91 95.35 96.11 95.11 95.64

Paser Utara 7.

Balikpapan

99.10 97.28 98.22 98.90 97.94 98.44 99.29 98.89 99.10

8.

Samarinda

98.47 97.16 97.84 99.27 98.11 98.72 98.97 97.78 98.40

9.

Bontang

99.58 98.01 98.81 98.95 97.48 98.26 99.72 98.65 99.22

10.

Mahakam

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ulu

Dalam upaya mendorong pemberantasan buta aksara BPPKB Provinsi Kaltim melakukan kegiatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan di Kota Bontang, dengan menyertakan 44 peserta dari SKPD terkait : Dinas Pendidikan Nasional Kota Bontang, Lembaga Pemerhati Perempuan dan anak, Camat, Lurah, TP PKK, Tutor PKBM. Program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan akan menjadi efek domino terhadap aktifitas masyarakat terutama pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Halaman | 54

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 c). Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2016 pada Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Program KB. Keluarga berencana bukan semata-mata untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk secara kuantitatif, namun lebih dari itu program KB dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Keberhasilan pelaksanaan program KB sangat menentukan tingkat kesejahteraan keluarga. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program KB dapat dilihat dari penurunan Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR). Keberhasilan penurunan TFR bukanlah dicapai secara mudah, melainkan hasil kerja keras dalam mempromosikan program KB kepada pasangan usia subur secara terus menerus dan berkesinambungan. Peserta KB baru adalah akseptor baru yang menggunakan kontrasepsi, meliputi semua pengguna alat kontrasepsi, seperti sistem suntik, IUD, implant, kondom, pil, MOP, dan MOW. Mewujudkan Keluarga Berencana bukan saja

mengendalikan

jumlah pertumbuhan penduduk, namun didalammnya mengandung arti untuk membangun keluarga sejahtera berkaitan dengan peran dan tanggungjawab BPPKB dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan koordinasi program dengan Penyuluh Lapangan KB se Kallimantan Timur, guna memasukkan muatan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan peran sebagai penyuluh program KB. Untuk menunjang Capaian Indikator Kinerja

Utama tersebut BPPKB melaksanakan

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri melalui pelaksanaan Rapat Teknis program dimaksud adalah

bagi 150 Penyuluh KB. Tujuan pelaksanaan

dalam upaya membangun komitmen dan kesamaan

persepsi Pengarusutamaan Gender dalam keluarga. Para Penyuluh tidak saja menyampaikan informasi tentang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, namun juga menyampaikan pertukaran peran dan tanggungjawab sebagai anggota keluarga dalam upaya menanamkan nilai nilai luhur kehidupan dalam keluarga. Secara teknis upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program KB memerlukan berbagai strategi diantaranya : 1). Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai. 2). Peningkatan jumlah dan

penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB Halaman | 55

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Advokasi Program. 3). Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB. 4). Penguatan bidang KB melalui penyediaan data dan informasi yang berkualitas. Berikut adalah meningkatnya partisipasi peserta KB Aktif Kaltim dua tahun terakhir. Grafik 4. Meningkatnya Peserta KB Aktif Provinsi Kalimantan Timur

Peningkatan partisipasi Peserta KB Aktif menggambarkan partisipasi pria dan perempuan dalam penggunaan kontrasepsi. Berdasarkan data BKKBN tahun 2016 peserta KB aktif didominasi oleh perempuan mengarah kepada wanita sebagai sasaran. Demikian juga masalah penyediaan alat kontrasepsi yang hampir semuanya untuk wanita sehingga terbentuk pola pikir bahwa para pengelola dan pelaksana program mempunyai persepsi yang dominan yakni yang hamil dan melahirkan adalah wanita, maka wanitalah yang harus menggunakan alat kontrasepsi. Melalui pelaksanaan program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dalam bentuk Rapat Teknis bagi 150 peserta KB aktif diharapkan akan membangun persepsi dan komitmen bahwa laki laki dan perempuan mempunyai kesetaraan yang sama untuk menjadi peserta KB aktif guna terwujudnya amanat RPJM (2015-2019) Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang.

Halaman | 56

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 3). Peningkatan Penurunan Kinerja

Tabel 3.13 Realisasi Kinerja dari Tahun 2014 s/d 2016 No

Indikator

Satuan

1.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Jumlah Peserta

2.

3.

Realisasi Realisasi Realisasi Target RPJMD 2014

2015

2016

2015

2016

Indeks

62.93

84.75

85,07

62

85.63

%

64

76

21.69

75

80

%

366.735

82.03

96.13

119

100

KB Aktif

Indeks Pembangunan Gender merupakan perhitungan indeks oleh BPS tentang pembangunan pengarusutamaan gender khusus pada indikator angka harapan sekolah, rata –rata lama sekolah dan

pengeluaran perempuan.

Mengalami perubahan formula indikator di tahun 2016, sehingga capaian realisasi tahun 2014 tidak disetarakan dengan hasil capaian tahun 2015. Untuk capaian IPG tahun 2016 belum bisa dipublikasi karena hasil perhitungan akan diperoleh pada akhir tahun 2017 sehingga tetap digunakan capaian realisasi tahun sebelumnya. Walaupun capaian realisasi IPG pada tiga tahun terakhir menunjukan kenaikan namun bila dikaitkan dengan target RPJMD capaian indeks ini tidak tercapai. Kesulitan dalam mencapai IPG karena dipengaruhi oleh berbagai hasil kinerja pada berbagai sektor, komitmen para penentu kebijakan dalam implementasi pengarusutamaan gender, kompetensi SDM perempuan, dan lain-lain. Capaian Indeks Pembangunan Gender di Kalimantan Timur tidak bisa di bandingkan dengan capaian IPG di Provinsi lain, karena perbedaan wilayah, kompetensi, serta kultur berpengaruh terhadap capaian indeks tersebut. Untuk Halaman | 57

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 mendapatkan IPG yang ideal maka yang harus diperhatikan adalah seberapa besar komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan IPG menuju angka 100.

Hal ini memerlukan waktu yang panjang, keseriusan dan komitmen

seluruh pihak, ketersediaan kebijakan dan kelembagaan pendukung dalam melaksanakan strategi pembangunan pengarusutamaan gender.

Prosentase

Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan

Anak. Prosentase

penyelesaian kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak

menggambarkan seberapa banyak korban kekerasan mendapat pelayanan secara terpadu. Pelayanan bersifat jejaring dengan menyertakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A) di

11

Kabupaten / Kota dan 1 Provinsi. Langkah awal dalam pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah dengan melakukan penerimaan pengaduan yang dilanjutkan dengan pelaporan

data

kekerasan

diteruskan dengan

pendampingan pelayanan kesehatan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi / pemulangan. Realisasi kinerja pada capaian indikator Prosentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada P2TP2A “Odah Etam” tiga tahun terakhir ini dapat tercapai sesuai target. Pada tahun 2016 dari 96 klien dapat diselesaikan 95% kasus untuk mendapatkan pelayanan terpadu. Namun realisasi kinerja pada capaian Indikator Prosentase Penyelesaian Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan setelah diberlakukan perubahan metode pelaporan, dari manual secara berjenjang dan periodik menjadi data aplikasi E Kekerasan pada tahun 2016 dari 10 P2TP2A di Kabupaten Kota dan 1 P2TP2A Provinsi. Berikut gambaran realisasi kinerja pada tahun 2014 sebanyak 778 orang dengan realisasi prosentase penyelesaian kasus 64 %. Pada tahun 2015 pelayanan diberikan kepada sebanyak 928 orang dengan realisasi prosentase penyelesaian kasus

76 %. Namun setelah dilakukan pencatatan dan pelaporan dengan

aplikasi E Kekerasan pada tahun 2016 pelaporan korban kekerasan mengalami Halaman | 58

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 penurunan. Penggunaan aplikasi sangat

bergantung pada kualitas jaringan,

kemampuan SDM sehingga berdampak pada laporan persentase kasus yang ditangani. Untuk mencapai target RPJM maka perlu dilakukan peningkatan sarana prasarana pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Jumlah peserta KB Aktif Jumlah peserta KB merupakan gambaran pengguna alat kontrasepsi pada akseptor.

BKKBN Prov

kaltim merupakan lembaga teknis dalam

menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Salah satunya adalah dalam penyediaan data base. Jumlah Peserta KB Aktif mengalami turun naik, namun yang perlu dicermati adalah peserta Kb aktif perempuan jauh lebih banyak dari pesserta Kb aktif Pria. Padahal Peserta KB aktif pria bisa menurunkan angka kelahiran bagi usia subur. Hal ini dapat dilihat dari data Jumlah Peserta KB Aktif tahun 2015 penggunaan MOP 1 327 orang tercapai hanya 819, penggunan kondom dari target 21 , 768 tercapai hanya 8,677. Sdangkan pada pengguna alat kontrasepsi wanita implant, iud mencapai persentasi yang cukup tinggi untuk implat 85,93% dan IUD 268, 96 % , sedangkan tahun 2016 penggunaan MOP target adalah 1 .322 orang dengan pencapaian 1.354 , penggunan kondom dari target 17, 233 tercapai 11,041.

Untuk pengguna alat kontrasepsi wanita implat

104, 03% dan

102,60%. Memperhatikan keadaan diatas diperlukan keseriusan untuk mendorong pencapaian Peserta KB Aktif. Usaha yang berkesinambungan melalui penyuluh KB dalam membuka wawasan pria untuk dapat menggunakan alat kontrasepsi. Dengan diadakannya rapat teknis PL KB oleh BPPKB isu kesetaran gender dalam pelaksanaan program KB dapat mendorong jumlah KB aktif Pria. Melalui koordinasi dengan BKKBN diharapkan ada inovasi, dan keberanian dalam menetapkan angka yang lebih besar untuk KKP dan PPM peserta KB Aktif MKJP bagi seluruh Provinsi. Guna peningkatan jumlah KB aktif Pria dilakukan fasilitasi kelompok masyarakat peduli

KB, keberhasilan program ini sangat penting

karena bukan hanya untuk mengatur jarak kelahiran, namun juga berdampak Halaman | 59

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 luas terhadap kesejahteraan, pendidikan anak dan berbagai masalah sosial di masyarakat, terutama jika terjadi jumlah penduduk yang tdak terkendali maka akan menimbulkan masalah sosial lainnya .

4). Keberhasilan Kegagalan dan Alternatif Solusi Keberhasilan kegagalan pencapaian kinerja

sangat berpengaruh dalam

pelaksanaan misi organisasi guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Adapun beberapa keberhasilan meliputi : 1. Koordinasi yang baik antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang harmonis guna mendukung Kegiatan Pembangunan

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimnatan Timur.

2. Adanya konsistensi para pemimpin daerah kebijakan

dan

kelembagaan

guna

Kabupaten

mendukung

Kota dalam

penyelenggaraaan

pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk.

3. Komunikasi dan jaringan kerja yang kondusif

dengan

Internal SKPD

Provinsi Kaltim serta lintas intansi vertikal seperti Polda Kaltim, Pengadilan Negeri, BPS, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim, BKKBN, Kejaksaan Tinggi, Kantor Imigrasi, Balai POM, RRI, TVRI, dan lain-lain dalam Implementasi Strategi Pengarusutamaan Gender di daerah.

4. Terbangunnya komitmen antar LSM pemerhati perempuan dan anak guna berpartisipasi dalam bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta turut serta dalam pengendalian penduduk sesuai program Keluarga Berencana.

5. Tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam gerakan Three Ends, (Akhiri kekerasan pada perempuan, Akhiri perdagangan orang dan Akhiri Halaman | 60

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Kesenjangan Ekonomi Perempuan) baik dalam pencegahan, penanganan, promosi dan rehabilitasi sehingga tujuan gerakan Three Ends dapat meluaskan jelajah jangkauan sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

Berikut beberapa kegagalan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja utama adalah : 1.

Beberapa indikator capaian kinerja BPPKB melekat pada tugas dan peran SKPD teknis, tugas dan fungsi

BPPKB sebagai lembaga koordinatif tidak

langsung berpengaruh pada hasil program dimaksud. 2.

Perlunya proses adaptasi dan transfer informasi akibat adanya mutasi pegawai bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten

kota,

kondisi

ini

adakalanya

menyita

waktu

sehingga

mengganggu proses kelancaran pencapaian target. 3.

Belum siapnya secara teknis aplikatif

baik menyangkut

kelembagaan,

kebijakan, personalia dan penganggaran dalam mendukung capaian kinerja hal ini berkaitan dengan ketersediaan data pilah, SOP dan lain-lain. 4.

Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi, Kabupaten Kota belum menjadi siklus dokumen perencanaan daerah.

5.

Komitmen pelaksanaan pengarusutamaan gender masih parsial belum, menyeluruh dan menyentuh semua tatanan.

SOLUSI dalam menghadapi kegagalan dilakukan beberapa langkah sebagai berikut : 1.

Advokasi kepada penentu kebijakan secara berjenjang untuk mendorong kesamaan persepsi akan adanya indikator kinerja utama BPPKB sebagai indikator capaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang harus dicapai oleh seluruh pihak terkait.

2.

Melakukan penguatan kelembagaan baik secara teknis dan manajerial kepada lembaga mitra BPPKB khususnya bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak agar lebih responsif terhadap permasalahan di masyarakat, baik difasilitasi oleh BPPKB atau KPPPA.

3.

Melakukan harmonisasi kebijakan atau kerjasama dengan lintas sektor terkait dengan penyediaan data sesuai indikator kinerja utama yang harus dicapai. Halaman | 61

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 4.

Menggiatkan kajian pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar diperoleh data yang aktual sebagai bahan data dan informasi dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan. Memperluas jangkauan dan memperkaya media kampanye.

5.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang telah dilaksanakan maka dapat dilihat tingkat efesiensi dalam pencapaian indikator utama BPPKB tahun 2016 dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.14 Efisiensi Pencapaian Target Indikator No

Sasaran Strategis

1

Terwujudnya Pembangunan yang setara dan berkeadilan Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Program KB

2

3

Indikator

% Capaian

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

98,97

95

95,99

85,25

97

87,9

96,13

72

133,5

Indeks Pembangunan Gender Prosentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Jumlah Peserta KB Aktif

Memperhatikan tabel diatas walaupun persentase penyerapan anggaran lebih besar dibanding persentase capaian tidak dapat diartikan terjadi ketidakefisienan dalam pelaksanaan program kegiatan, sebaliknya ketika persentase penyerapan anggaran dibawah persentase capaian tidak diartikan terjadi efesiensi yang kuat. Mengingat capaian indikator kinerja utama BPPKB bersifat lintas sektor dan multi program. Capaian yang diperoleh bukan semata mata output dan outcome program internal. Melainkan keberhasilan instansi terkait. Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan. Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja adalah : 1.

Adanya Program Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Halaman | 62

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Pengarusutamaan Gender di Daerah, diamanahkan bahwa untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan dan menggunakan pengarusutamaan gender sebagai sebuah strategi. Pembangunan PUG dilaksanakan di seluruh wilayah Kalimantan Timur secara komprehensif oleh Seluruh Sektor dan Pimpinan Daerah.

2.

Adanya hasil Evaluasi Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijadikan potret atau pemetaan keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya APPE Tahun 2016.

C. Pencapaian Kinerja Lainnya Pencapaian kinerja lainnya tergambar dari beberapa penghargaan

nasional

diantaranya : PENGHARGAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) Tahun 2011 Meraih Penghargaan APE Tingkat Pratama Tahun 2012 Meraih Penghargaan APE Tingkat Madya Tahun 2013 Meraih Penghargaan APE Tingkat Madya Tahun 2016 Meraih Penghargaan APE Tingkat Pratama PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) PENGHARGAAN TUNAS MUDA PEMIMPIN INDONESIA (TMPI) TINGKAT

NASIONAL

PENGHARGAAN FORUM ANAK KALIMANTAN TIMUR PENGHARGAAN LOMBA FOTO RAKOR PPPA

Halaman | 63

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 Penghargaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2016

\

Serah terima berupa Piala Penghargaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim D. Realisasi Anggaran 1.

Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Program APBD 2016 Tabel 3.15 Realisasi Anggaran dan Program Prioritas APBD 2016 No

Sasaran

Program Prioritas

Strategis 1.

Terwujudnya

Anggaran

Realisasi

% Capaian

1. Program

811.864.400 774.026.805 95.34

pembangunan

Peningkatan

yang setara dan

Peran

berkeadilan

dan

Serta

Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 2.

Meningkatnya

2. Program

perlindungan

Peningkatan

dan

Perlindungan

209.177.850 183.718.000 87.83

Halaman | 64

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 pemenuhan

dan

dan

hak perempuan

Pemenuhan

dan anak

Hak Anak

Halaman | 65

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 PENUTUP BAB IV

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2016,

hasil

capaian dan target kinerja menjadi bahan informasi dan data dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur

dapat disimpulkan bahwa rata-rata sasaran pada tiap-tiap tujuan yang

ditetapkan pada Rencana Strategi 2003-2018 dikategorikan Baik. Dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Capaian Kinerja Organisasi

SASARAN I

: Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak. Capaian kinerja pada sasaran ini adalah 120 % artinya memenuhi kriteria

sangat memuaskan. Dengan tersedianya

faslitas P2TP2A di seluruh 9 kabupaten kota dan dan 1 Provinsi Kaltim , artinya pemerintah telah memberikan perhatian pada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan untuk mendapatkan pelayanan terpadu meliputi (Pelayanan Penerimaan Pengaduan, Pelayanan Rehabilitasi

Bantuan Sosial,

dan

Penegakan

Pelayanan

Hukum,

Kesehatan

dan

Pelayanan Pelayanan

Pemulangan / Reintegrasi). SASARAN II :

Terwujudnya Pembangunan Yang Setara dan Berkeadilan di gambarkan dalam capaian Indeks Pembangunaan Gender (IPG) 85,07 dan IDG

mencapai indeks 55, 65. Perlu dilakukan

penguatan pelaksanaan PUG di Kaltim. Capaian indeks ini tidak bisa di samakan dengan provinsi lain, mengingat Kaltim memiliki Halaman | 66

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 potensi dan permasalahan yang berbeda. Implementasi PUG di seluruh SKPD, Dunia Usaha, Organisasi masyarakat, Instansi Vertikal merupakan salah satu upaya percepatan

dalam

menaikan

indeks

untuk melakukan pembenagunan

dan

pemberdayaan gender. SASARAN III : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB. Partisipasi masyarakat menjadi gambaran

peserta KB

merupakan

masyarakat pengguna alat kontrasepsi sebagai

akseptor. BKKBN Prov kaltim merupakan lembaga teknis dalam menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Salah satunya adalah dalam mendorong capaian kinerja jumlah peserta KB Aktif. Terdata 96,13 % peserta KB Aktif adalah Laki laki yang perlu dicermati adalah kesetaraan untuk mentadi peserta Kb aktif, tidak hanya dibebankan kepada

perempuan namun Peserta KB aktif pria

bisa menurunkan angka kelahiran bagi usia subur.

2.

Kendala Yang Dihadapi dalam Capaian Kinerja Organisasi Kendala yang menjadi perhatian bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur Timur adalah : * Belum optimalnya komitmen dan konsistensi para penentu kebijakan dalam program pengarusutamaan gender di semua sektor pembangunan; * Belum optimalnya penyediaan data terpilah baik pada instansi pemerintah, swasta dan dunia usaha. * Adanya rasionalisasi anggaran 60 % menyebabkan terjadinya revisi dalam pencapaian target; * Belum tersedianya data, kajian dan kebijakan pendukung dari mitra kerja untuk mencapai target indikator yang bersifat multi program dan lintas sektor; * Semakin meningkat dan kompleksnya permasalahan sosial tidak sesuai dengan peningkatan kualitas sarana prasarana pusat layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Halaman | 67

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Kaltim Tahun 2 2016 * Adanya fungsi dan peran pada lembaga BKKBN dengan BPPKB Provinsi Kaltim menyebabkan kesulitan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Program Keluarga Berencana.

3.

Saran dan Rekomendasi Mengingat hampir seluruh capaian target pada indikator kinerja BPPKB bersifat multi program dan Lintas Sektor serta merupakan Program Prioritas RPJMD 20132018 maka beberapa saran disampaikan diantaranya : -

Segera dilakukan harmonisasi kebijakan terkait fungsi dan peran instansi penanggungjawab Program Keluarga Berencana antara BKKBN dan BPPKB

-

Dilakukan penguatan kelembagaan seluruh SKPD untuk melakukan data pilah, yang berguna untuk ketepatan penyusunan program dan kegiatan.

-

Penguatan Komitmen seluruh SKPD untuk melaksanakan strategi PUG dalam menjalankan pembangunan, melalui penyusun dokumen

perencanaan

penganggaran dalam siklis dengan analisis responsif gender sehingga hasil kegiatan memberikan manfaat secara optimal

Halaman | 68