LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) INSPEKTORAT KABUPATEN BLORA TAHUN 2014
INSPEKTORAT KABUPATEN BLORA TAHUN 2015
Kata Pengantar
Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Inspektorat Tahun 2014.
LKj
Inspektorat Tahun 2014
merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . LKj IP adalah wujud pertanggungjawabn pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Inspektorat telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Inspektorat Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masingmasing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran
saat ini untuk
percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah . Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk
peningkatan
kinerja di masa
mendatang.
Blora,
Maret 2015
INSPEKTUR
BAMBANG DARMANTO, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580419 198303 1 006
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Organisasi Inspektorat Kabupaten Blora, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6). Tugas pokok Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kabupaten Blora menyelenggarakan fungsi : 1) Perencanaan program pengawasan. 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. 3) Pemeriksaan, reviu, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. 4) Pelaksanaan joint audit dengan aparat pengawas internal yang lain. 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun Inspektorat Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh
PNS
sebanyak 39 orang, Berdasarkan
golongan/kepangkatan, klasifikasi pegawai negeri sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Blora terdiri atas : a.
Golongan I sebanyak 0 orang
b.
Golongan II sebanyak 7 orang
c.
Golongan III sebanyak 22 orang
d.
Golongan IV sebanyak 10 orang
Berdasarkan latar belakang pendidikan, pegawai negeri sipil dilingkungan Inspektorat Kabupaten Blora dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a.
SD/sederajat sebanyak 0 orang
b.
SMP/sederajat sebanyak 0 orang
c.
SMA/sederajat sebanyak 10 orang
d.
S1/sederajat sebanyak 20 orang
e.
S2/sederajat sebanyak 9 orang
Jabatan struktural dilingkungan Inspektorat Kabupaten Blora seluruhnya berjumlah 9 (sembilan) jabatan. Pada Tahun 2014 jabatan yang terisi adalah 9 (sembilan) jabatan. Jabatan fungsional yang terdapat dilingkungan Inspektorat Kabupaten Blora tahun 2014 yaitu Auditor sebanyak 6 orang dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) sebanyak 8 orang. Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Inspektorat memiliki sarana dan prasarana
terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, kendaraan
operasional, peralatan dan mesin, serta aset lain yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Blora. Sarana dan prasarana secara umum cukup memadai dan dengan kondisi yang baik.
B. Fungsi Strategis Inspektorat Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat dimaksud, maka Inspektorat Kabupaten Blora secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : Mewujudkan
pengawasan
yang
profesional
guna
mendukung
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efisien dan efektif serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara singkat Inspektorat Kabupaten Blora memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya pengawasan yang profesional, yaitu : a.
Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan.
b.
Mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
c.
Meningkatkan profesionalitas aparat pengawasan.
C. Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat Adapun permasalahan utama Inspektorat yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pengawasan di Kabupaten Blora, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut : 1) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kabupaten Blora terutama dari segi kualitas. 2) Kurang sarana penunjang operasional pengawasan. 3) Lambatnya penuntasan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Kinerja Berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja, serta target kineja jangka menengah sebagaimana yang tercantum pada Renstra SKPD masing-masing Visi berkaitan dengan pandangan ke depan, menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah dengan mendasarkan pada situasi dan kondisi yang ada. Visi Inspektorat Kabupaten Blora adalah : “Terwujudnya pengawasan yang profesional guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efisien dan efektif serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme” Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, misi dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan adanya misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah. Upaya untuk mewujudkan visi diatas, maka Inspektorat Kabupaten Blora mempunyai misi sebagai berikut : a.
Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan.
b.
Mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
c.
Meningkatkan profesionalitas aparat pengawasan.
Sesuai dengan penjabaran visi dan misi di atas, maka tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Blora dalam kurun waktu 2010-2015 adalah : a.
Menciptakan Pemerintahan yang bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
b.
Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang pengawasan.
c.
Meningkatkan profesionalitas aparat pengawasan.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Penentuan sasaran harus dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka sasaran Inspektorat Kabupaten Blora dalam kurun waktu 2010-2015 adalah : 1.
Meningkatkan kualitas hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
2.
Meningkatkan kualitas SDM aparat pengawasan.
3.
Meningkatkan efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Strategi dapat diartikan sebagai langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau tujuan dan sasaran dari suatu rencana. Adanya strategi ditujukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya dalam pelaksanaan program. Sehingga dapat digunakan sebagai alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan uraian di atas, maka strategi yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Blora adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
kepada
masyarakat
dan
meningkatkan
profesionalisme aparat pengawas / pemeriksa. 2.
Meningkatkan kualitas SDM aparat pengawasan.
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk melaksanakan program dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan atau kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka kebijakan yang ditempuh Inspektorat Kabupaten Blora dalam kurun waktu 2011-2015, antara lain : 1.
Peningkatan
kualitas
pelayanan
kepada
masyarakat
dan
meningkatkan
profesionalisme aparat pengawasan/pemeriksa. 2.
Peningkatan
fungsi
pengawasan
yang
mampu
mengontrol
terbentuknya
pemerintahan yang bersih. Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan suatu organisasi / instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur dan
mengevaluasi antara target dan realisasi yang dicapai pada program/kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan pengertian tersebut Inspektorat kabupaten Blora telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2010-2015 berdasarkan Tugas Pokok
dan Fungsi
Inspektorat Kabupaten Blora sebagai berikut : 1.
Tersusunnya Program Kegiatan Pengawasan Tahunan.
2.
Kebijakan Inspektur Kabupaten Blora dibidang pengawasan
3.
Jumlah kegiatan pengawasan berkala.
4.
Jumlah pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat.
5.
Jumlah pemeriksaan atas kasus limpahan dari aparat pengawasan fungsional lain
6.
Jumlah laporan hasil pengawasan
7.
Jumlah tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
B. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah : 1.
Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2.
Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3.
Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4.
Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5.
Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Kabupaten Blora pada Tahun 2014 telah melakukan Penetapan Kinerja
untuk mewujudkan target kinerja
sesuai lampiran perjanjian ini. Guna
mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan, maka Inspektorat
Kabupaten Blora telah melaksanakan 6 (enam) program 31 kegiatan
yang didukung
oleh APBD Kabupaten Blora sebesar Rp. 3.062.000.000,-. Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Inspektur Kabupaten Blora dengan Bupati Blora Tahun 2014, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 .
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014
A. Capaian Kinerja Organisasi Sebagai tindak lanjut
pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
setiap instansi
pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya . Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut : Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
NO
SKALA CAPAIAN KINERJA
KATEGORI
1
Lebih dari 100%
Sangat Baik
2
75 – 100%
Baik
3
55 – 74 %
Cukup
4
Kurang dari 55 %
Kurang
Pada tahun 2014, Inspektorat Kabupaten Blora telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Penetapan Kinerja Inspektur Kabupaten Blora Tahun 2014 dan Rencana Strategis Inspektorat, setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu : a. Sasaran 1.1 :
Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Reali
%
%
%
Capaian
Capaian
capaian
Tahun
terhadap
seblmnya
Target Akhir
sasi
Renstra (2015) (1)
(2)
1. Volume kegiatan Terwujudnya pemeriksaan Peningkatan Sistem reguler Pengawasan Internal dan Pengendalian 2. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan (LHP) Reguler Kebijakan KDH 3. Jumlah Laporan Hasil Review (LHR) LKPD 4. Volume kegiatan pemeriksaan khusus/kasus 5. Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus/khusus 6. Persentase penanganan kasus pengaduan yang masuk 7. Jumlah personil Inspektorat yang meningkat kemampuannya melalui pelatihan di kantor sendiri (PKS) 8. Jumlah aparatur yang meningkat pengetahuannya tentang PMPRB 9. Jumlah kegiatan pelatihan di kantor sendiri (PKS) 10. Volume pelaksanaan pemantauan tindak lanjut ke SKPD/kecamatan/ desa 11. Jumlah pemantauan laporan tindak lanjut 12. Volume kegiatan evaluasi temuan hasil pengawasan 13. Laporan evaluasi temuan hasil pengawasan 14. Periode pelaksanaan laporan online 15. Volume monitoring, evaluasi dan
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
143 Kali/OP
143 Kali/OP
100
100
82,10
143 laporan
143 laporan
100
92,3
82,10
1 laporan
1 laporan
100
100
83,33
18 Kali /OP
19 kali
105
74,3
93,01
18 Laporan
19 laporan
105
74,3
93,01
100%
100%
100
100
93,01
45 orang
45 orang
100
96
73,15
120 orang
120 orang
100
100
73,15
3 kali
3 kali
100
100
73,15
36 OP
36 OP
100
100
86,73
36 laporan
36 laporan
100
94,49
86,73
20 OP
20 OP
100
100
89,29
20 laporan
20 laporan
100
100
89,29
1 tahun
1 tahun
100
-
89,29
48 OP
48 OP
100
100
84,85
16. 17.
18.
19. 20.
21.
kegiatan pengawasan pembangunan Jumlah laporan hasil evaluasi dan monitoring Jumlah aparatur yang meningkat pengetahuannya tentang SPIP dan Penyusunan Perbup tentang SPIP Jumlah personil Inspektorat yang meningkat kemampuan dan pengetahuannya Volume kegiatan Rakorwasdanas Volume kegiatan klasifikasi, katagorisasi dan entri data Jumlah dokumen/arsip pengawasan
72 Laporan
72 Laporan
100
100
81,45
85 orang
85 orang
100
100
88,51
5 orang
5 orang
100
100
83,33
1 kali
1 kali
100
100
83,33
1.550 Eksp
1.550 Eksp
100
100
99,35
1.550 Eksp
1.550 Eksp
100
100
99,35
Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja pemeriksaan khusus/kasus yang ditargetkan 18 kasus, realisasi pemeriksaan khusus/kasus sebanyak 19 kasus sehingga melebihi target (105%). Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.1,
rata-rata capaian kinerja
Tahun 2014 apabila dibandingkan dengan Tahun 2013, sesungguhnya mengalami peningkatan, untuk tahun 2014 tercapai 100,5%, sedangkan tahun 2013 tercapai 96,6%. Pada Tahun 2014 terdapat indikator kinerja Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB), sedangkan pada Tahun 2013 belum dilaksanakan. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Insektorat Kabupaten Blora telah tercapai 86,08%, Tahun 2014 merupakan tahun keempat dari pembangunan jangka menengah 5 tahun. Pengunaan sumber daya keuangan untuk
pencapaian
Sasaran 1.1,
adalah sebesar Rp. 1.549.144.157,- atau 96,9 % dari total pagu sebesar Rp. 1.598.750.000,- Hal ini berarti terdapat efissiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,1% dari Pagu yang ditentukan . Keberhasilan pencapaian sasaran 1.1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan antara lain adalah : 1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 3 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 4. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 5. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan 6. Kegiatan Evaluasi Pengawasan Pembangunan Daerah 7. Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang SPIP 8. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 9. Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Terkait Pengawasan Daerah b.
Sasaran 1.2
: Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Reali
%
%
%
Capaian
Capaian
capaian
Tahun
terhadap
seblmnya
Target Akhir
sasi
Renstra (2015) (1)
(2)
1. Jumlah tenaga Terwujudnya pemeriksa / profesionalisme tenaga aparatur pemeriksa dan pengawasan yang aparatur pengawasan meningkat kompetensinya
(3)
(4)
10 orang
10 orang
(5) 100
(6) 100
(7) 90
Secara umum capaian indikator pada sasaran terwujudnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dapat dicapai sesuai dengan target. Dengan capaian kinerja jumlah tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan yang meningkat kompetensinya tercapai 100%. Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.2, rata-rata capaian kinerja Tahun 2014 apabila dibandingkan dengan Tahun 2013, mengalami persamaan, untuk tahun 2014 tercapai 100%, sedangkan tahun 2013 tercapai 100%. Untuk
realisasi
kinerja
sampai
dengan
tahun
2014
apabila
dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Blora telah tercapai 90%. Penyebab terpenuhi capaian kinerja Tahun 2014, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya
disebabkan oleh meningkatnya kompetensi dari aparatur
pemeriksaan sebanyak 10 orang. Pengunaan sumber daya keuangan untuk
pencapaian
Sasaran 1.1,
adalah sebesar Rp. 29.386.000,- atau 97,95 % dari total pagu sebesar Rp.
30.000.000,- Hal ini berarti terdapat efissiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,05% dari Pagu yang ditentukan . Keberhasilan pencapaian sasaran 1.2 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan antara lain adalah : 1. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
B. Realisasi Anggaran Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Blora pada tahun anggaran 2014, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 5.782.000.000,- yang terdiri anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.720.000.00 dan anggaran belanja langsung Rp. 3.062.000.000,- Angaran tersebut bersumber dari APBD sebesar Rp. 3.062.000.000,- secara ringkas komposisi penggunaan anggaran belanja langsung sebagai berikut : 1.
Belanja Pegawai, sebesar Rp. 454.390.000,-
2.
Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 1.732.910.000,-
3.
Belanja Modal, sebesar Rp. 874.700.000,Penggunaan
anggaran
tersebut
apabila
diperinci
dalam
mendukung
pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
Sasaran
Program
Anggaran
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
Terwujudnya
Program
Peningkatan Sistem
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
Pengawasan Internal
dan
dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Kebijakan KDH
Terwujudnya
Program
profesionalisme
Peningkatan
tenaga
Profesionalisme
dan
aparatur
pengawasan
Tenaga dan
Realisasi (5)
1.598.750.000
1.549.144.157
96,90
30.000.000
29.386.000
97,95
Pengendalian
Pelaksanaan
pemeriksa
%
Pemeriksa Aparatur
Pengawasan
Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2014, jumlah anggaran (rutin dan berbasis kinerja) : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Rp.
396.650.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
: Rp. 1.021.600.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
: Rp.
10.000.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
: Rp.
5.000.000,-
Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
: Rp. 1.598.750.000,-
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
: Rp.
30.000.000,-
Rp. 3.062.000.000,Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2014, apabila dibandingkan Tahun 2013 maka terjadi Penurunan/ kenaikan sebesar 4,17 %, Tahun 2014 sebesar 97,57 %, Tahun 2013 sebesar 93,40 %
BAB IV PENUTUP
A.
Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Inspektorat Kabupaten Blora sebagai SKPD lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa, tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin . Dengan memperhatiakan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori ( Amat Baik/ Baik/ Cukup Baik/Kurang) Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :
a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (100,25%), dengan rincian : 1. Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dicapai 100,5% 2. Terwujudnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dicapai 100%
B.
Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang Strategi
yang
diperlukan
guna
meningkatkan
kinerja
Inspektorat
Kabupaten Blora di masa mendatang antara lain : a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada aparatur pengawasan Inspektorat Kabupaten Blora dengan melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora maupun Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya agar meningkatkan jumlah kegiatan pelatihan bagi Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan di Inspektorat Kabupaten Blora. b. Peningkatan
komunikasi
dengan
berbagai
lapisan
masyarakat
sehingga
diharapkan masyarakat Kabupaten Blora dapat lebih berpartisipasi dalam menjalankan
perannya
untuk
memberikan
laporan
berupa
pengaduan
masyarakat
kepada
Pemerintah
Kabupaten
Blora
agar
segera
dapat
ditindaklanjuti. c. Pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan harus dilakukan secara terus menerus kepada seluruh obyek pemeriksaan sehingga tidak terdapat hasil temuan yang belum ditindaklanjuti. Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2014 untuk
Inspektorat
Kabupaten
Blora
semoga
dapat
menjadi
pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang
Sekian dan terima kasih
Blora, Maret 2015 INSPEKTUR KABUPATEN BLORA
BAMBANG DARMANTO, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580419 1983031 006
bahan
Lampiran 1
Pengukuran Perjanjian Kinerja
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
Meningkatnya pemerataan akses dan mutu
22. APK PAUD
91%
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
23. % Sarpras PAUD sesuai standart
70%
24. Rasio pendidik dengan peserta didik
1 : 20
Meningkatnya pemerataan akses dan mutu
1. APK SD/MI
93%
Pendidikan Dasar
2. APK SMP/MTS
92%
3. Rata-rata Nilai UN Pendidkan Dasar Meningkatnya pemerataan akses dan mutu 1. APK SMU/SMK
84%
2. Rata-rata Nilai UN SMU/SMK
Pendidikan Menengah
3. % kelulusan SMU/SMK
Program
Anggaran
6,5
6,2 90 %
Keterangan
(1)
(2)
Program Pendidikan PAUD
(3)
Rp.1.000.000.000,
Sumber
Anggaran
dari
APBD
75%
dan
Dana
dari
APBD
85%
dan
Dana
Dekonsentrasi 25% Program Pendidikan Dasar
Rp.2.000.000.000,-
Sumber
Anggaran
Dekonsentrasi 15% Program Pendidikan
Rp.4.000.000.000,-
Sumber Anggaran dari APBD 70 % dan Dana
Menengah
Dekonsentrasi 30%
Lampiran 2 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun .........
No
Jenis Blnj
Program
Kgt
Jml
Realisasi
Selisih
%
Anggaran A
BOP
1.
Program Pendidikan
- Bintek Pembuatan Pupuk Organik
Rp.150
Rp.150 Juta
Rp.0
100 %
Rp.99 Juta
Rp.1 jt
99 %
Juta
PAUD - Bintek Penanaman
Rp.100
tupang sari 2. Program
- Bintek sistem
Pendikan
penyimpanan
juta Rp.300 Jt
Rp.299 jt
Rp.1 Jt
99,66%
Dasar 3. Dst...nya Jumlah A dan rata-rata % A B
BAU
1. Belanja Administrasi
-
-
- Pelayanan Surat
-
-
-
Rp.550 Jt
Rp.548 Jt
2 Jt
99,55%
Rp.75 juta
Rp.75 juta
0
100 %
Rp.100
Rp.100 Juta
0
100 %
menyurat
Umum 2. Belanja Operasi dan
- Pemeliharaan Gedung Kantor
Juta
Pemeliharaan 3.Dst....nya Jumlah B dan rata-rata % B
Rp.175
Rp.175 Jta
Rp.0,-
100%
Rp.723 Jta
Rp.2
99.78%
Jta Jumlah (A + B) dan rata-rata % (A+B)
Rp.725 Jta
Jta
