LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKj)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun 2016

15

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 GAMBARAN UMUM

a. Kondisi Umum 1. Bahwa terbentuknya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan undang undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara) Tahun 1999 Nomor 60, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga teknis Daerah Kabupaten Siak, Peraturan Bupati Siak Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan fungsi serta rincian tugas Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak, dan perubahan atas SOTK Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 15 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak Serts perda Nomor 37 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. b. Struktur Organisasi Struktur Organisasai Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : 1. Kepala Satuan 2. Sekretaris Yang terdiri dari : 1. Kasubbag umum dan kepegawaian 2.Kasubbag penyusunan program 3.Kasubbag keuangan 3. Kabid Penegakan Perundang-undangan daerah Yang terdiri dari : 1. Kepala seksi pembinaan pengawasan dan penyulihan 2.Kepala seksi penyelidikan dan penyidikan

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun 2016

15

4. Kabid Ketrentraman dan Ketertiban umum Yang terdiri dari : 1. Kepala seksi opersi dan pengendalian 2.Kepla seksi kerjasama 5. Kabid Linmas Yang terdiri dari : 1. Kepala seksi satuan linmas 2.Kepala seksi bina potensi masyarakat 6. Kabid Sumber Daya Aparatur Yang terdiri dari : 1. Kepala seksi pelatihan dasar 2.Kepla seksi teknis funsional 7. Kelompok Jabaran Fungsional 1.

Kondisi Umum Data Potensi Polisi Pamong Praja yaitu :

Data Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, dengan perincian sebagai berikut : TABEL I.1 JUMLAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SE- KABUPATEN SIAK No 1

Polisi Pamong Praja

Lokasi Satuan Polisi Pamong Praja

Gol. IV

Gol. III

Gol. II

Gol. I

TKK

Jumlah

2

3

4

5

6

7

8

1

Kabupaten Siak

4

13

72

3

101

193

2

Kecamatan Siak

-

-

-

-

-

-

3

Kecamatan Mempura

-

-

2

-

2

4

4

Kecamatan Dayun

-

-

6

-

-

6

5

Kecamatan Bunga Raya

-

-

1

-

4

5

6

Kecamatan Sabak Auh

-

-

3

-

2

5

7

Kecamatan Pusako

-

-

1

-

3

4

8

Kecamatan Sungai Apit

-

1

5

-

5

11

9

Kecamatan Koto Gasib

-

-

3

1

-

4

10

Kecamatan Lubuk Dalam

-

1

2

1

-

4

11

Kecamatan Kerinci Kanan

-

-

4

1

-

5

12

Kecamatan Tualang

-

1

12

1

1

15

13

Kecamatan Minas

-

-

7

-

-

7


15

14

Kecamatan Sungai Mandau

-

-

3

-

-

3

15

Kecamatan Kandis

-

1

10

-

2

13

16

Honor Kantor

-

-

-

-

9

9

17

Cleaning Service Kantor

-

-

-

-

4

4

4

17

131

7

133

292

JUMLAH

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol.PP

2. Gambaran Umum Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Siak. A. Kondisi Umum. Aparatur yang mendukung tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) orang terdiri dari 162 (seratus enam puluh dua) orang PNS, 114 (seratus empat belas) orang Tenaga Honorer Daerah, Honorer Kantor 12 (dua belas) orang dan Cleaning Service 4 (empat) orang dengan perincian sebagai berikut

a.

Pejabat struktural Pejabat Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak sebanyak 5 (lima ) orang dengan tingkat pendidikan :

 Sarjana 1 ( S 1 )

:

8 Orang

 Pasca Sarjana ( S 2 )

:

5 Orang

Yang terdiri dari

:

 Esselon II/b

:

1 Orang

 Eselon III/b

:

5 Orang

 Eselon IVa

:

9 Orang

b. Pelaksana / Staf. Dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan pengelolaan Pemeliharaan

Ketentraman

dan

ketertiban

Umum

serta

Peraturan

Pelaksanaannya di dukung oleh personil sebagai berikut : Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun 2016

15

TABEL I.2 KOMPOSISI PELAKSANA PNS PADA SATPOL. PP KABUPATEN SIAK

No

Bidang

Tingkat Pendidikan S2

S1

D3

SMU

SMP

SD

JML

1

Kepala Satpol

1

-

-

-

-

-

1

2

Sekretaris

1

6

-

27

-

1

35

1

1

-

5

-

-

7

2

1

-

7

-

-

10

-

3

-

3

-

-

6

-

2

-

4

-

-

6

-

11

1

196

15

4

227

5

24

1

242

15

5

292

3

4

5

6 7

Kabid. Penegak. Perundangundangan Daerah Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabid Perlindungan Masyarakat Kabid Sumber Daya Aparatur Anggota Jumlah

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol. PP Kab. Siak


15

TABEL I.3 KOMPOSISI PELAKSANA TENAGA HONOR PADA SATPOL. PP KABUPATEN SIAK

No

Bidang

Tingkat Pendidikan S2

S1

D3

SMU

SMP

SD

JML

1

Kepala Satpol

-

-

-

-

-

-

-

2

Sekretaris

-

1

-

6

-

1

8

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

2

3

4

5

6

Kabid. Penegak Perundangundangan Daerah Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabid. Perlindungan Masyarakat Kabid. Sumber Daya Aparatur

7

Anggota

-

4

-

99

10

4

117

8

Cleaning Service

-

-

-

3

1

-

4

-

7

-

110

11

5

133

Jumlah

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Satpol.PP

c. Tenaga Honorer Untuk mendukung kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak di bantu oleh 114 (seratus empat belas) orang Honorer Daerah, 12 (dua belas) orang Honorer Kantor, 4 (empat) Orang Cleaning Service.


15

I.2

STRATEGIS ISSUED TAHUN 2016

I.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Peraturan Pelaksanaannya terdapat permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar, diantaranya adalah permasalahan internal dan eksternal. I.2.2 PERMASALAHAN INTERNAL a.

Rekrutmen

Anggota

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

belum

dilaksanakan secara khusus; b.

Tingkat Pendidikan Anggota Anggota Polisi Pamong Praja bervariasi;

c.

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja organik, usianya rata-rata sudah diatas 30 tahun atau bahkan mendekati pensiun;

d.

Prosedur Tetap (PROTAP) belum dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati;

e.

Penyikapan terhadap situasi Trantibum masih perlu ditingkatkan dan bersikap menunggu instruksi atau perintah;

f.

Pendidikan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja maupun pencetakan PPNS belum optimal;

g.

Pemberdayaan PPNS belum optimal oleh masing-masing SKPD;

h.

PPNS belum masuk dalam jabatan fungsional PPNS oleh MENPAN RI;


15

Mencermati kondisi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS seperti yang telah diuraikan di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS di Kabupaten masih kurang memadai. Hal ini merupakan tantangan yang perlu ditindak lanjuti, artinya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS di Kabupaten Siak perlu ditingkatkan baik kuantintas muapun kualitasnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, wewenang dalam pemeliharaan Menegakan Perda dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketrentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Ada beberapa masalah yang dapat di identifikasikan dalam Menegakan

Perda

dan

Menyelenggarakan

Ketertiban

Umum

dan

Ketrentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, diantaranya : a.

Masih belum adanya petunjuk gerak langkah Polisi Pamong Praja dalam Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Umum;

b.

Belum adanya Kurikulum baku untuk Pendidikan Dasar maupun Ketrampilan Polisi Pamong Praja dari Pemerintah Pusat, sehingga penyelenggaraan pendidikan dasar masih dikerjasamakan dengan POLRI maupun TNI.

c.

Masih belum Optimalnya

pemberdayaan PPNS oleh masing-

masing SKPD;


15

d.

Belum memadainya sarana dan prasarana operasional Polisi Pamong Praja dan PPNS terutama sarana mobilitas (Roda 4 dan roda 2) dan kelengkapan operasional lainnya;

e.

Tingkat Pendidikan formal anggota Polisi Pamong Praja dan PPNS masih perlu ditingkatkan;

I.2.3 PERMASALAHAN EKSTERNAL Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need). Secara umum kebutuhan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan serta fasilitas umum. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terjadinya banyak gangguan keamanan di berbagai tempat, maka keamanan juga dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan dasar masyarakat. Setiap anggota masyarakat membutuhkan rasa aman keamanan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma–norma dan peraturan yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma dan peraturan serta kesepakatan bersama. Ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Sebagaimana diketahui, tingkat ketertiban dan ketentraman serta kenyamanan masyarakat yang ada di Kabupaten Siak dapat dilihat melalui tabel dibawah ini : Tabel I.4


15

Tingkat Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Siak. TINGKAT KASUS

JENIS PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN NO

DAN KENYAMANAN MASYARAKAT TERHADAP PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK

INDEKS

KELAS

1

Tempat perizinan gangguan karaoke

0.94

Tinggi

2

Adanya tempat-tempat prostitusi

0.85

Tinggi

3

Adanya penjualan miras

0.85

Tinggi

4

Adanya Pedagang Kaki Lima

0.63

Sedang

5

Adanya gelandangan pengemis

0.62

Sedang

6

pemasangan Baliho ataupun spanduk ditempat-tempat

0.64

Sedang

umum yang belum memiliki izin pemasangan


15

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah diperlukan rencana strategis antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders baik nasional maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang

(opportunities), dan

tantangan (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi tujuan, sasaran program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, peluang, dan kendala yang dihadapi. Rencana Strategi bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

II.1 RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sebagai sebuah instansi sektor publik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak telah mengupayakan penyusunan Rencana Strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2011-2016 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Siak belum

diformalkan dalam suatu peraturan Daerah Kabupaten Siak. Namun demikian, penyusunannya yang melibatkan seluruh komponen dalam pemerintahan Kabupaten Siak, telah menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama Satuan Polisi Pamong Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun 2016

15

Praja Kabupaten Siak dan seluruh unit kerjanya untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel dalan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

II.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Satuan Polisi Pamong Praja yang telah merumuskan tujuan dan saran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis organisasi untuk mencapai misi dan merealisasikan visi. Adapun tujuan dan sasaran strategis tahun 2016 yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut : VISI

TERDEPAN

DALAM

MENEGAKAN

PERATURAN DAERAH

DAN MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM SERTA KETRENTRAMAN MASYARAKAT

MISI 1

MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ANGGOTA SATPOL. PP DAN MELENGKAPI SARANA SERTA PRASARANA YANG MENDUKUNG TUGAS POKOK DARI SATPOL. PP

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten Siak adalah sebagaiberikut : PROGRAM 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN INDIKATOR Penyediaan Jasa Tercapainya Komunikasi Sumber daya Pembayaran air dan listrik tagihan Telepon dan Listrik Penyediaan Jasa Terjamin Pemeliharaan dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas perizinan / operasional kendaraan dinas Penyediaan Jasa Kantor bersih Kebersihan Kantor


KELOMPOK Kantor Satpol. PP Kab. Siak Kantor Satpol. PP Kab. Siak Kantor Satpol. PP Kab. Siak

15

Penyediaan kantor

tulis Tercapainya Persentase Alat Tulis Kantor Dalam 1 Tahun Penyediaan Barang Terlaksananya Cetakan dan Pengadaan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan Terciptanya dan peraturan perundang – wawasan PNS. undangan Penyediaan bahan logistik Terpenuhinya kantor persediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan Tersedianya minuman makan dan minum harian Rapat – rapat koordinasi Tercapainya dan konsultasi keluar koordinasi dan daerah konsultasi luar daerah yang efektif dan efisien Penyediaan jasa Lancarnya administrasi kantor administrasi perkantoran

2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.Peningkatan Disiplin Aparatur 4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Alat

Kantor Satpol. PP Kab. Siak Kantor Satpol. PP Kab. Siak Kantor Satpol. PP Kab. Siak Kantor Satpol. PP Kab. Siak Kantor Satpol. PP Kab. Siak

Pegawai di lingkungan Satpol. PP Kabupaten Siak Pegawai di lingkungan Satpol. PP Kabupaten Siak Kunjungan Kerja, Tercapainya Pegawai di pertemuan dan peninjauan peninjauan lingkungan lapangan dalam daerah. lapangankekecam Satpol. PP atan dalam daerah Kabupaten Siak Pemelihara rutin/berkala Lancarnya alat Kantor Satpol. kendaraan transportasi PP Kab. Siak dinas/opersional Pemeliharaan Terjaminnya Kantor Satpol. rutin/berkala peralatan pemeliharaan PP Kab. Siak kantor peralatan Kantor Pengadaan Pakaian Dinas Terpenuhinya Pol PP beserta perlengkapannya pakaian dan Kabupaten dan perlengkapan Kecamatan anggota Satpol. PP Pembinaan mental dan fisik Terlaksananya Pol PP Pembinaan mental Kabupaten dan dan fisik anggota Kecamatan satpol Hari ulang tahun ( HUT Terlaksanya Hari Pol PP dan Satapol dan Linmas ) ulang tahun ( HUT linmas Satapol dan Kabupaten dan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun 2016

15

5.Program pemeliharaan krantibnas dan pencegahan tindak kriminal

Linmas ) di kab. Kecamatan Siak Peningkatan kapasitas Kondisi kemanan Kantor Satpol. Aparat dalam rangka yang dapat PP Kab. Siak pelaksanaan dikendalikan Siskamswakarsa di Daerah Pengawasan dan Terciptanya -Aparat Daerah pelaksanaan Penegakan pelaksanaan dan -Pol. PP Perda pengawasan - Masayarakat peraturan daerah Operasional Tim Yustisi Tercapainya Satpol. PP dan Kabupaten Siak Kinerja Tim PPNS Kab. Siak Yustisi Kabupaten Siak Operasional sekretariat Tercapainya Satpol. PP dan PPNS Kabupaten Siak Operasional PPNS Kab. Siak sekretariat PPNS Kabupaten Siak


15

II.3 Ringkasan Kegiatan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Polisi Pamong Praja Kabupaten dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok membantu tugastugas Bupati dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Perda, Keputusan Bupati, dan Kebijakan Daerah lainnya. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Satpol PP Kabupaten Siak memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga yang mengganggu ketertiban umum, melakukan pemeriksaan dan tindakan represif nonyustisial terhadap warga atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. selaku instansi penindak, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak dalam menegakkan Perda tetap mengedepankan pola persuasif, preventif dan terakhir represif, sehingga ketertiban umum, ketentraman masyarakat dapat di wujudkan di Kabupaten Siak. Demi menunjang Pemeliharaan dan Pencegahan Tindak Kriminal maka kegiatan-kegiatan pendukung yang dilakukan adalah : 

Pendidikan dan Pelatihan Formal



Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan



Pembinaan mental dan fisik dan kesamaptaan aparatur



Hari Ulang Tahun (HUT SATPOL PP)



Outbound Satpol PP



Peringatan Jambore Satpol PP



Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja



Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan



Pengamanan tempat-tempat penting



Operasi penertiban pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati


15



Kerjasama Penegakan hukum Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati



Operasional Sekeratariat PPNS Kab.Siak



Penegakan Disiplin (Razia/Sidak) PNS di lingkungan Kab. Siak



Tingkat Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Kab. Siak


15

PENGUKURAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. SIAK TAHUN 2016 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALIS ASI

% CAPAIAN KINERJA

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNA N KINERJA SASARAN

ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

ANALISIS ATAU EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1

2

3

4

5

6

7= 6/5*100

8

9

10

1

Meningkatnya stabilitas keamanan, dan ketertiban Masyarakat

Jumlah Gangguan Kantramtib mas

Gangguan

21

22

105

Kurangnya Jumlah personil Satpol PP Kab. Siak dan keterbatasan sarana dan prasarana kendaraan operasional serta luasnya wilayah Kab. Siak yang terbagi menjadi 14 Kecamatan yang berjauhan sehingga menyebabkan tidak terealisasinya sasaran kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

-

-

-


Menindaklanjuti setiap adanya laporan dari Masyarakat atau dari hasil pemantauan dari Satpol PP Kab. Siak. Melakukan pendataan tempat lokasi dan waktu kejadian untuk kemudian dapat diambil tindakan lanjutan penertiban Melakukan pendekatan yang humanis secara persuasif untuk memahami masalahmasalah yang ada di lingkungan masyarakat dengan memberikan penyuluhan/edukasi mengenai Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Siak.

-

Mengenali dan mempelajari kendala dan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

-

Melakukan evaluasi terhadap capaian hasil kerja Output dan Outcome terhadap rencana kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan

ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN 11

SKPD PENANGGUNG JAWAB

- Peningkatan Kapasitas dalam rangka Siskamswakarsa di daerah - Pengawasan dan Pelaksanaan Peraturan daerah - Operasional Sekretariat PPNS Kab. Siak

Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Siak

1

12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1 PENGUKURAN KINERJA Evaluasi kinerja dinilai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visinya. a. Penetapan Indikator Kinerja Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi Input, Output, dan Outcome. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja input yang digunakan meliputi dana dengan satuan rupiah (Rp.), sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator Outcome, bervariasi tergantung dari Output yang dihasilkan. Penetapan indikator Kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana kinerja dalam menetapkan indikator sasaran strategis, digunakan indikator-indikator tertentu yang paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran. b. Sistem Pengumpulan Data Kinerja Penyusunan dan Pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas. c. Pengukuran kinerja


Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja atau ukuran kinerja berupa input, output dan outcome. Indikator kinerja manfaat (Benefit) dan dampak (Impact) belum diperhitungkan sebagai indikator kinerja yang diukur pada tahun 2015. Untuk memudahkan pengukuran kinerja digunakan formulir standar pengukuran kinerja kegiatan ( Formulir : PKK)

III.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja Input, Output, dan Outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja ( performance gap) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Sasaran


Pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra tahun 2011-2016. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :


Tabel III.1

CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 REALISASI NO

SASARAN

1

2

1


INIKATOR KINERJA

SAT (n-2)

(n-1)

TARGET

REALISASI

4

5

6

7

8

% CAPAIAN KINERJA 9

Kasus

24

23

21

22

105

3 Jumlah Gangguan Kantramtibmas

Tahun (n)


REALISASI s/d TAHUN (n)

TARGET AKHIR (2016) RENSTRA

10

11

69

21

1

III.3 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan tahun 2016 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2016 Setelah Perubahan ditetapkan dengan Dipda Anggaran yang dibebankan untuk belanja pembangunan masing-masing sebesar Rp. 19.479.335.678.00,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III. 2 Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Langsung

No. 1.

2.

Belanja Rutin

Anggaran (Rp.)

Realisasi

%

Belanja Tidak Langsung

13.379.845.878,00

11.479.908.607,00

85,68

- Belanja Pegawai

13.379.845.878,00

11.479.908.607,00

85,68

Belanja Langsung

6.081.489.800,00

5.177.159.250,00

85,13

- Belanja Pegawai

3.054.500.000,00

2.970.310.000,00

97,24

- Belanja Barang dan Jasa

3.026.989.800,00

2.206.849.250,00

72,91

0,00

0,00

0,00

19.479.335.678,00 16.657.067.857,00

85,51

- Belanja Modal TOTAL PENGELUARAN

Tabel III. 3 Anggaran Pembangunan (Belanja Langsung) No.

1

Belanja Rutin Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran (Rp.)

Realisasi

6.192.999.800 4.904.315.296.00


%

79,19

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6.450.000,00

5.400.000,00

83,72

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

60.000.000,00

59.178.600,00

98,63

Penyediaan Jasa Pemeliharaan - dan Perizinan Dinas / Operasional

24.000.000,00

12.843.300,00

53,51

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

63.701.600,00

62.121.300,00

97,52

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

157.504.200,00

154.037.100,00

97,80

-

-

2

3

-

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

54.730.000,00

52.230.000,00

95,43

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

13.440.000,00

9.300.000,00

69,20

-

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

97.434.000,00

90.334.000,00

92,71

-

Penyediaan Makanan dan Minuman

24.480.000,00

23.715.000,00

96,88

-

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

488.770.000,00

246.527.700,00

50,44

-

Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

2.901.600.000,00 2.846.910.000,00

98,12

Kunjungan Kerja Pertemuan dan - Peninjauan Lapangan dalam Daerah

189.620.000,00

121.430.000,00

64,04

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

412.450.000,00

261.072.250,00

77,69

403.500.000,00

252.772.250,00

62,64

8.950.000,00

8.300.000,00

92,74

0,00

0,00

0,00

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


4

5

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

0,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

115.375.000,00

97.975.000,00

84,14

- Pendidikan dan pelatihan formal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

-

Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

0,00

-

Hari Ulang Tahun (HUT Satpol dan Linmas)

115.375.000,00

97.975.000,00

84,14

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

0,00

0,00

Pelatihan Dasar Tenaga Limas Kabupaten Siak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Implementasi dan Kustuminasi Sistem InformasiPengelolaan Keunagan Daerah

6

-

- Lingkungan Tertib Belajar Kabupaten Siak (LTBKS) - Orientasi Manajemen Linmas

7

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.297.235.000,00 1.134.985.000,00

0,00 0,00

90.85

Peningkatan Kapasitas Aprat - Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

874.935.000,00

725.885.000,00

82,96

Pengawasan dan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah

257.400.000,00

257.000.000,00

99,84

-


- Operasional Tim Yustisi -

Operasional Sekretariat PPNS Kab. Siak JUMLAH

109.400.000,00

104.600.000,00

95,

55.500.000,00

47.500.000,00

85,59

6.081.489.800,00 5.177.159.250,00

85,13


BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaransasaran strategis. Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2016 telah dapat dicapai atau belum, sebagian besar telah dapat direalisasikan 85,13% dan tahun sebelumnya serapan yang dapat direalisasikan sebesar 79,19 % ditahun 2015, maka adanya kenaikan kinerja ditahun 2016, Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Satuan Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan Visi “ TERDEPAN

DALAM

MENEGAKAN

PERATURAN

DAERAH DAN MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM SERTA KETRENTRAMAN MASYARAKAT “

Seluruh capaian kinerja tersebut, baik yang telah berhasil maupun yang belum sepenuhnya tercapai 100%, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2016, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan dimasa yang akan dating. Siak Sri Indrapura,


Januari 2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj)

Recommend Documents