PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. ( 0517 ) 31601 Rantau Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71111
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpon ( 0517 ) 31601
R A N T A U
Kode Pos 71111
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji Syukur kita tujukan kepada Allah SWT, yang atas RahmatNya jualah kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2015 yang menjabarkan pencapaian serta hambatan dalam pelaksanaan program kerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2015.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Atas dasar itulah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tapin yang memuat Penjelasan Umum Organisasi, Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2015.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2015 ini kiranya dapat dijadikan acuan penilaian atas kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin dan selanjutnya mengharapkan masukan dan kritik atas kelemahan dan kekurangan yang ada.
Rantau, 11 Maret 2016 Inspektur Kabupaten
H. Abdul Hamid, S.Soss, M. AP Pembina Utama Muda NIP. 19600219 198510 1 002
i
ii
DAFTAR ISI Kata Pengantar …………………………………………………………………
hal i
Daftar Isi …………………………………………………………....................
ii
Ringkasan Eksekutif ……………………………………………......................
iii
BAB
BAB
BAB
I
II
III
PENDAHULUAN …………………………………………..
1
A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI ...........................
1
B. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI …………………..................................
2
PERENCANAAN KINERJA ............................................
3
A. RENCANA STRATEGI .............................................
3
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ......................
7
AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT ................
11
KABUPATEN TAPIN
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ……………….... 1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015 .......................................
12
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015, 2014 & 2013 ................................................
15
3. MEMBANDINGKAN RALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI ..... 4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN........................................................
IV
15 16
5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ..................................................................
22
6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA ..............................................................
24
B. REALISASI ANGGARAN ……………....................... BAB
11
25
P E N U T U P ....................................................................
26
A. SIMPULAN ..................................................................
26
B. SARAN ........................................................................
27
ii
Lampiran – lampiran : Lampiran 1
Perjanjian Kinerja
iii
Ringkasan Eksekutif
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam upaya mewujudkan good governance telah diterbitkan TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 mengamanatkan agar penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab atau akuntabel kepada masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 meletakkan 7 ( tujuh ) asas penyelenggaraan negara yang baik atau prinsip-prinsup good governance yang harus diingat, diikuti dan dipatuhi oleh para penyelenggara negara dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Asas-asas ini meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, asas akuntabilitas mengandung pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ini menegaskan bahwa setiap Penyelenggara Negara harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan secara efektif dan efesien. Yang selanjutnya juga dipertegas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Inspektorat Kabupaten Tapin telah menetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015. Ke Empat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 indikator kinerja dan 6 target kinerja. Hasil pengukuran secara mandiri (self assessment) menginformasikan secara ringkas tingkat capaian kinerja dari Empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah 65,50% dengan kategori
iii
Ringkasan Eksekutif
Cukup Berhasil, dengan rincian terdapat 3 indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat Berhasil, 1 indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Cukup Berhasil dan 2 indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Kurang Berhasil. Rincian capaian sasaran strategis dengan masing-masing indikator tiap sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya efektifitas Persentase penurunan pengawasan internal jumlah temuan kerugian negara/daerah Opini Pengawasan Eksternal (BPK) 2 Meningkatnya Penyelesaian Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Rekomendasi hasil Laporan Hasil Pemeriksaan pemeriksaan Reguler Reguler dan BPK RI yang telah ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti Persentase SKPD yang 3 Meningkatanya Akuntabilitas Kinerja memiliki nilai evaluasi dilingkungan Pemerintah AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Tapin Minimal B aduan 4 Meningkatnya Penyelesaian Persentase pengaduan masyarakat masyarakat yang ditangani sampai selesai Rata-rata capaian sasaran strategis 1
iv
Target
Realisasi
Capaian
27.77 %
-127.71 %
0%
WTP
WTP
100%
80 %
59.41 %
74.26%
80 %
73.97 %
92.46%
20 %
5.26 %
26.30%
100 %
100 %
100 %
65,50%
Bab I Pendahuluan
BAB I PENDAHULUAN
A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Maka atas dasar tersebut ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 Inspektorat merupakan unsur pendukung tugas Bupati dan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat Kabupaten Tapin mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Kabupaten Tapin menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan Program Pengawasan; 2. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan; 3. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan; 4. Pelayanan Administrasi dan Pengelolaan Urusan Ketatausahaan; dan 5. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin terdiri dari : 1. Sekretariat; 2. Inspektorat Pembantu Wilayah I; 3. Inspektorat Pembantu Wilayah II; 4. Inspektorat Pembantu Wilayah III; 1 LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015
Bab I Pendahuluan
5. Inspektorat Pembantu Wilayah IV; dan 6. Kelompok Jabatan Fungsional. Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut : INSPEKTUR
SEKRETARIS POKJAFUNG
SUBBAG PENY PROG PROGRAM
SUBBAG E & P
SUBBAG ADM. & UM UUMUM
IRBANWIL I
IRBANWIL II
IRBANWIL III
IRBANWIL IV
POKJAFUNG (Peng Pem &Auditor) Auditor)
POKJAFUNG (Peng Pem &Auditor) AuditorAuditor)
POKJAFUNG (Peng Pem &Auditor) AAAuditor)
POKJAFUNG (Peng Pem &Auditor) AAuditor)
B. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin No 15 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas UnsurUnsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin. Inspektorat mumpunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksana urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahann desa. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus ditemukan solusi yang terbaik. Adapun permasalahan yang dihadapi tersebut adalah: 1. Penegakan hukum pengawasan belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat 2. Tuntutan pemangku kepentingan terhadap pemeriksaan Inspektorat terus meningkat, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia secara signifikan baik kualitas maupun kuantitas 3. Sarana dan Prasarana yang masih belum optimal 4. Alokasi dana yang masih belum memadai
2 LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015
Bab II Perencanaan Kinerja
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten Tapin dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa rencana jangka panjang lima tahunan, serta rencana jangka pendek setiap tahun. Penyusunan rencana jangka panjang diarahkan untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran organisasi yang disajikan dalam bentuk rencana strategis SKPD (Renstra SKPD) sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. 1. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Tapin 1.1 Visi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Tapin menetapkan visi untuk tahun 2013-2017 yaitu: “TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG AKUNTABEL” Yang dapat dijelaskan sebagi berikut: Pengawasan yaitu usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, dengan membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. 3 LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015
Bab II Perencanaan Kinerja
Akuntabel yaitu kemampuan menjawab dalam hal ini Inspektorat sebagai lembaga pengawas dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsipprinsip serta ketentuan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban ini menyangkut sumber/inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/output yang didapatkan. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat intern pemerintah yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan norma hukum, agama, ilmu pengetahuan dan pengalaman, berpegang teguh pada etika profesi pengawas serta berorientasi pada mutu kinerja melalui cara kerja yang efisien, efektif, memiliki kepekaan yang tinggi pada kepentingan masyarakat serta masalah masyarakat dan dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya baik kepada masyarakat mau pun diri sendiri yang berorientasi kepada akhlak terpuji. Dalam hal pengawasan juga mampu menetapkan serta menjunjung tinggi prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), menjalankan praktek terbaik (best practices) dan kearifan local penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain meliputi transparansi, partisipasi, keperluan hukum, akuntabilitas, keadilan, daya tanggap, efektifitas dan efisien, kesetaraan, pengawasan, serta berwawasan ke depan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktek KKN. 1.2 Misi 1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel, Melalui Pengawasan Yang Profesional Pemerintahan yang Akuntabel adalah suatu pemerintahan yang menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), menjalankan praktek terbaik (best practices) dan kearifan lokal penyelenggaran pemerintahan. Prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, antara lain meliputi transparansi, partisipasi, kepastian hukum, keadilan, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan dan berwawasan ke depan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta dapat dipertanggungjawabkan.
4 LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015
Bab II Perencanaan Kinerja
Pengawasan
yang
Profesional
diwujudkan
dengan
peningkatan
profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas secara kuantitatif diindikasikan dengan beberapa variable sebagai berikut : - 10% dari jumlah SDM nya berpendidikan Strata 2 (S2) - 100% dari jumlah Pejabat Strukturalnya minimal berpendidikan Sarjana (S1) - 100% dari jumlah SDM Auditor bersertifikat Auditor - 100% dari jumlah SDM Pengawasan Pemerintah bersertifikat P2UPD - 90% dari jumlah SDM nya berpendidikan Strata 1 (S1) - 100% dari jumlah Pejabat Fungsionalnya minimal berpendidikan Sarjana (S1) 2.
Meningkatkan Kemampuan Organisasi dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai upaya meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan tupoksinya diperlukan kegiatan operasional yang memadai di antaranya: cakupan pelayanan administrasi perkantoran, seperti tersedianya jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air, alat tulis kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, jasa kebersihan serta keamanan kantor. Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur, berupa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, perlengkapan gedung kantor dan mobil dinas/operasional.
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tapin 2.1 Tujuan: a. Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pengawasan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan daerah; b. Terwujudnya akuntabilitas kinerja prestasi pemerintah daerah; c. Terwujudnya sinergi pengawasan dilingkungan instansi pemerintah. d. Meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tapin No 1 1
Tujuan URAIAN Meningkatkan pengawasan internal
2
Meningkatnya pengaduan masyarakat
INDIKATOR efektifitas Persentase
penurunan
jumlah
temuan kerugian negara/daerah penyelesaian Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai
5 LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015
Bab II Perencanaan Kinerja
3
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Persentase jumlah SKPD yang di lingkungan Pemerintah Kabupaten memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Tapin
4
Meningkatkan
Inspektorat minimal B efektifitas Opini pengawasan eksternal (BPK
pengawasan internal 5
RI)
Meningkatkan penyelesaian tindak Persentase
rekomendasi
hasil
lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang telah pemeriksaan reguler dan BPK RI
ditindaklanjuti
2.2 Sasaran: Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan, sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan srategi. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan Inspektorat, bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dalam 1 (satu) tahun pada masa sekarang/ sasaran berorientasi pada hasil. Sasaran diikuti dengan indikator sasaran yang merupakan tanda, ukuran, kriteria yang dinyatakan apakah suatu sasaran yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak. Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut : NO
1.1
SASARAN INDIKATOR SASARAN Tujuan Pertama : Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Meningkatnya efektifitas Persentase penurunan jumlah temuan pengawasan internal kerugian Negara/daerah
1.2
Persentase Aparat Pengawas Intern Meningkatnya Aparat Pengawas Pemerintah (APIP) yang memiliki standar Intern Pemerintah (APIP) yang kompetensi urupenyelenggaraan pepenyelenggaraan gawasan penyeleran dan kualitas memiliki standar kompetensi
1.3
pengawasan daerah Meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat
1.4
Meningkatkan sistem informasi bidang pengawasan
Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai Ketersediaan laporan ikhtisar hasil pengawasan
6 LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015
Bab II Perencanaan Kinerja
2.1
2.2
2.3
3.1
4.1
Tujuan Kedua : Terwujudnya akuntabilitas kinerja prestasi pemerintah daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja Persentase SKPD yang memiliki nilai di lingkungan Pemerintah evaluasi AKIP oleh Inspektorat minimal B Kabupaten Tapin Opini pemeriksa eksternal (BPK RI) Meningkatnya efektifitas pengawasan internal Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Tercatat, terlapor dan terbahasnya realisasi kinerja Tujuan Ketiga : Terwujudnya sinergi pengawasan di lingkungan instansi pemerintah Meningkatnya penyelesaian tindak Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan lanjut rekomendasi laporan hasil regular yang telah ditindaklanjuti pemeriksaan regular dan BPK RI Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti Tujuan Keempat : Meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kelancaran pelayanan administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pada tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Tapin telah membuat perjanjian kinerja yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Inspektorat menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat terhadap pelaksanaan kinerja yang akan diperjanjikan kepada pimpinan dan stakeholder selama tahun 2015, sebagai berikut: Sasaran strategis Tersedianya
SDM
pengawas
memenuhi kualifikasi
Indikator Kinerja yang Jumlah
APIP
yang
Target telah
21 Orang
memiliki sertifikat
7 LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015
Bab II Perencanaan Kinerja
Meningkatnya sarana dan prasarana Jumlah pengadaan peralatan dan pengawasan
perlengkapan kantor
Terselenggaranya pemeriksaan reguler
Jumlah Obyek Pemeriksaan
Tertanganinya
43 Unit
189 Laporan
kasus-kasus Jumlah Kasus yang tertangani
4 Laporan
pengaduan/yang berindikasi KKN yang melibatkan aparatur pemerintah Terselenggaranya evaluasi lakip, lppd, Jumlah lakip, lppd skpd yang
1 Laporan
reviu laporan keuangan pemerintah dievaluasi daerah tahunan Ditindaklanjutinya
rekomendasi Jumlah obyek pemantauan
180 Laporan
berkaitan perbaikan/peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah Terwujudnya sinergi pengawasan di Jumlah kegiatan pengawasan
1 Kegiatan
lingkungan instansi pemerintah Perjanjian Kinerja 2015 tidak dijadikan tolak ukur/ acuan pengukuran kinerja/ akuntabilitas kinerja sehubungan dengan upaya peningkatan SAKIP Inspektorat, dimana salah satu upayanya adalah dengan menyusun Sasaran Strategis/ Kinerja Utama yang baru dan Indikator Kinerja Utama yang baru. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Sasaran
Indikator Kinerja
Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan
Strategis
Utama
Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
Meningkat
Persentase
Makna Indikator : Untuk mewujudkan Tata Kelola
Inspektur
Laporan
TKN-
nya
penurunan
jumlah
Pemerintahan yang Baik Inspektorat sebagai lembaga
Pembantu Wilayah
Hasil
1=Jumlah
efektifitas
Temuan
Kerugian
pengawas intern pemerintah daerah melakukan
I, II, III & IV
Pemerik
Temuan
pengawasa
Negara/Daerah
saan
Kerugian
n internal
pembinaan
kepada
Penanggungjawab
Sumber
Keterangan
Data
SKPD
agar
bebas
penyimpangan-penyimpangan
dan
pelanggaran
dari
Negara Tahun
perundang-undangan khususnya yang terkait dengan
Lalu
kerugian
negara/daerah.
TKN=Jumlah
Indikator
:
Temuan
Alasan kerugian
Pemilihan negara/daerah
Temuan
merupakan tolak ukur semakin baik atau tidaknya
Kerugian
pengelolaan keuangan daerah Rumus Perhitungan :
Negara Tahun
Jumlah TKN-1-Jumlah TKN dibagi TKN-1 dikali
ini
100%
8 LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015
Bab II Perencanaan Kinerja
Opini
Pengawas
Eksternal (BPK)
Makna Indikator : Opini BPK RI merupakan
Inspektur
Laporan
pendapat BPK atas tata kelola keuangan Pemerintah
Pembantu Wilayah
Hasil
Daerah apakah dapat dikategorikan wajar atau dengan
I, II, III & IV
Pemerik
catatan tertentu. Alasan Pemilihan Indikator :
saan
dengan opini BPK RI diharapkan masing-masing
BPK RI
SKPD menjadi terpacu lebih bertanggungjawab, transparan dan akuntabel sehingga pada akhirnya memperoleh nilai Wajar Tanpa Pengecualian yang merupakan bagian dari prestasi daerah dan cerminan dari semakin baiknya pengelolaan keuangan/ aset daerah Rumus Perhitungan : Minimal WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Meningkat
Persentase
Makna Indikator : Rekomendasi hasil pemeriksaan
nya
Rekomendasi
Reguler merupakan perwujudan perbaikan obyek
Hasil
Penyelesai
pemeriksaan
yang bersangkutan kearah yang lebih baik Alasan
Pemanta
an Tindak
Reguler yang telah
Pemilihan Indikator : Semakin taat obyek yang
uan
Lanjut
ditindaklanjuti
bersangkutan menindaklanjuti rekomendasi laporan
Tindak
Rekomend
hasil
Lanjut
asi
keseriusan
Laporan
Rumus Perhitungan : (Jumlah Temuan Reguler
Hasil
yang terselesaikan dibagi Jumlah Total Rekomendasi
Pemeriksaa
Reguler) dikali 100%
hasil
pemeriksaan SKPD
reguler untuk
Sekretaris
menggambarkan
melakukan
Laporan
perbaikan
n Reguler dan
BPK
RI Persentase
Makna Indikator : Rekomendasi hasil pemeriksaan
Sekretaris
Rekapit
Rekomendasi
hasil
BPK RI merupakan kelemahan tata kelola keuangan
ulasi
pemeriksaan
BPK
pemerintah daerah Alasan Pemilihan Indikator :
Hasil
RI
telah
Semakin
Pemanta
yang
ditindaklanjuti
taat
menindaklanjuti
obyek
yang
rekomendasi
bersangkutan laporan
hasil
uan
pemeriksaan BPK RI menggambarkan keseriusan
Tindak
SKPD memperbaiki pengelolaan keuangan daerah
Lanjut
Rumus Perhitungan : (Jumlah Temuan BPK RI
Hasil
yang terselesaikan dibagi Jumlah Total Rekomendasi
Pemerik
BPK RI) dikali 100%
saan BPK
Meningkat
Persentase
SKPD
Makna Indikator : Akuntabilitas adalah merupakan
Inspektur
Laporan
anya
yang memiliki nilai
komitmen untuk mempertanggungjawabkan kinerja
Pembantu Wilayah
Hasil
Akuntabilit
evaluasi AKIP oleh
masing-masing SKPD atas keberhasilan ataupun
I, II, III & IV
Evaluasi
as Kinerja
Inspektorat Minimal
kendala
dilingkung
B
pemerintahan yang akuntabel dan transparan Alasan
yang
dihadapi
Indikator
demi
:
turwujudnya
an
Pemilihan
dengan
Pemerintah
meningkatnya SAKIP di masing-masing SKPD
Kabupaten
diharapkan pemerintah daerah menjadi semakin baik
Tapin
melayani masyarakat
SAKIP
semakin
Rumus Perhitungan :
(Jumlah SKPD yang nilai evaluasi AKIPnya minimal B dibagi Jumlah SKPD yang dievaluasi) dikali 100%
9 LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015
Bab II Perencanaan Kinerja
Meningkat
Persentase
aduan
Makna Indikator : Aduan masyarakat merupakan
Inspektur
Laporan
Selesai=
nya
masyarakat
yang
salah satu instrumen pemeriksaan selain pemeriksaan
Pembantu Wilayah
Hasil
Sampai
penyelesai
ditangani
sampai
reguler, aduan masyarkat ini dapat menjadi alternatif
I, II, III & IV
Pemerik
terbitnya LHP
an
selesai
lain yang tidak terpantau didalam pemeriksaan
pengaduan
reguler sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi
masyarakat
dalam hal pengawasan dengan melakukan aduan
saan
Alasan Pemilihan Indikator : dengan tertanganinya aduan masyarakat tersebut dapat dijadikan solusi untuk
penyelesaian
masalah
tersebut
Rumus
Perhitungan : (Jumlah Aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai* dibagi Jumlah seluruh aduan masyarakat yang masuk) dikali 100%
Sebagai tolak ukur pengukuran kinerja/ akuntabilitas kinerja maka dapat digunakan target indikator kinerja utama tahun 2015 Sasaran strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya efektifitas pengawasan Persentase internal
penurunan
jumlah
Target temuan
27.77 %
kerugian negara/daerah Opini Pengawasan Eksternal (BPK)
WTP
Meningkatnya Penyelesaian Tindak Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan
80 %
Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Reguler yang telah ditindaklanjuti Pemeriksaan Reguler dan BPK RI Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan
80 %
BPK RI yang telah ditindaklanjuti Meningkatanya Akuntabilitas Kinerja Persentase SKPD yang memiliki nilai
20 %
dilingkungan Pemerintah Kabupaten evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B Tapin Meningkatnya
Penyelesaian Persentase
pengaduan masyarakat
aduan
masyarakat
yang
100 %
ditangani sampai selesai
10 LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015
Penutup
BAB IV PENUTUP
A. SIMPULAN 1. Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan unsur pendukung tugas Bupati dan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2013 tentang uaian tugas unsur-unsur organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Tapin berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017 dan Kontrak Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin dengan Bupati Kabupaten Tapin.
2. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2015 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja yang ditunjukkan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin pada Tahun anggaran 2015. Berbagai capaian kinerja tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Dari Empat Sasaran Strategis yang telah ditetapkan hasil capaian keseluruhan kinerja adalah 65,50% dengan kategori Cukup Berhasil, dengan rincian terdapat 2 indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat Berhasil, 1 indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Cukup Berhasil dan 2 indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Kurang Berhasil.
3. Hasil capaian kinerja yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2015 ini memang terasa cukup berat dimana pada saat ini Inspektorat Kabupaten Tapin memiliki jumlah tenaga pengawas yang masih kurang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Namun dari itu semua merupakan suatu tantangan dan menjadi pemicu agar dimasa akan datang kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin akan semakin baik. sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsi serta peran Inspektorat Kabupaten Tapin sebagai early warning system atau alat kendali yang dapat memberikan 26 LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015
Penutup
peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dan memberikan jaminan kualitas (quality assurance) bagi penyelenggara pemerintahan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang merupakan dambaan dan harapan kita bersama dapat terwujud.
B. SARAN 1. Perlu dirumuskan sistem pengumpulan data kinerja berupa pedoman/ SOP yang dapat menjamin ketersediaan data kinerja yang merujuk pada dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin, serta perlunya dilakukan review/ evaluasi secara berkala atas capaian kinerja dari masing-masing unit kerja. 2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. 3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja
yang
telah
ditetapkan
akan
dilakukan
secara
lebih
cermat
dengan
mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan. 4. Penetapan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai pengarahan dan pengorganisasian kegiatan agar Penetapan kinerja tidak hanya sebatas untuk pelaporan atau dokumentasi semata. 5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan seluruh satuan kerja/ obyek pemeriksaan, aparat pengawas intern maupun dengan aparat pengawas ekstern akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan. 6. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif diperlukan perancanaan program dan kegiatan yang terarah dan terkoordinasi serta memanfaatkan Laporan Kinerja sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun berikutnya juga memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang capaian keberhasilannya masih rendah. 7. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment. 27 LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015
Penutup
8. Menyelenggarakan pelatihan dan asistensi bagi SDM aparatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja, untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel, serta
meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan
evaluasi kinerja atas program pembangunan.
28 LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN per 31 Desember 2015 Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06
Inspektorat Kabupaten
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06 . 01
Inspektorat Kabupaten
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
1.20 . 1.20.06.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.487.187.500,00
BARANG & JASA
54.885.000,00
1.116.364.081,00
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
138.480.000,00
%
1.309.729.081,00
88,07
177.458.419,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.500.000,00
0,00
1.195.000,00
0,00
1.195.000,00
79,67
305.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
82.000.000,00
0,00
63.655.273,00
0,00
63.655.273,00
77,63
18.344.727,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.06
238.000.000,00
0,00
200.495.176,00
0,00
200.495.176,00
84,24
37.504.824,00 25.200.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.08
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
58.800.000,00
33.600.000,00
0,00
0,00
33.600.000,00
57,14
1.20 . 1.20.06.01 . 01.10
Penyediaan alat tulis kantor
49.144.000,00
0,00
45.822.000,00
0,00
45.822.000,00
93,24
3.322.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
45.600.000,00
0,00
30.551.750,00
0,00
30.551.750,00
67,00
15.048.250,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
139.685.000,00
885.000,00
0,00
138.480.000,00
139.365.000,00
99,77
320.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.17
Penyediaan makanan dan minuman
136.056.000,00
6.000.000,00
94.381.700,00
0,00
100.381.700,00
73,78
35.674.300,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.19
Perjalanan dinas
585.002.500,00
0,00
569.390.237,00
0,00
569.390.237,00
97,33
15.612.263,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.33
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
0,00
14.400.000,00
100,00
0,00
1.20 . 1.20.06.01 . 01.41
Penyediaan jasa pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan gedung kantor
137.000.000,00
0,00
110.872.945,00
0,00
110.872.945,00
80,93
26.127.055,00
5.000.000,00
0,00
3.194.500,00
0,00
3.194.500,00
63,89
1.805.500,00
5.000.000,00
0,00
3.194.500,00
0,00
3.194.500,00
63,89
1.805.500,00
0,00
2.671.408.400,00
91,07
261.955.600,00
1.20 . 1.20.06.01 . 06 1.20 . 1.20.06.01 . 06.04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.933.364.000,00
2.575.511.100,00
95.897.300,00
1.20 . 1.20.06.01 . 20.01
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
1.814.096.000,00
1.686.800.600,00
1.650.000,00
0,00
1.688.450.600,00
93,07
125.645.400,00
1.20 . 1.20.06.01 . 20.04
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
71.910.000,00
48.295.000,00
0,00
0,00
48.295.000,00
67,16
23.615.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 20.09
Evaluasi Lakip
55.740.000,00
47.407.500,00
0,00
0,00
47.407.500,00
85,05
8.332.500,00
1.20 . 1.20.06.01 . 20.10
Penyusunan PKPT
92.500.000,00
0,00
83.417.300,00
0,00
83.417.300,00
90,18
9.082.700,00
20.000.000,00
0,00
2.630.000,00
0,00
2.630.000,00
13,15
17.370.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
785.868.000,00
707.620.500,00
5.000.000,00
0,00
712.620.500,00
90,68
73.247.500,00
1.20 . 1.20.06.01 . 20
1.20 . 1.20.06.01 . 20.11
LP2P
1.20 . 1.20.06.01 . 20.12
LAKIP
1.20 . 1.20.06.01 . 20.13
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
1.20 . 1.20.06.01 . 20.14
Audit Barang dan Jasa
27.750.000,00
25.230.000,00
0,00
0,00
25.230.000,00
90,92
2.520.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 20.15
Review RKA SKPD
65.000.000,00
60.157.500,00
3.200.000,00
0,00
63.357.500,00
97,47
1.642.500,00
346.000.000,00
0,00
314.516.600,00
0,00
314.516.600,00
90,90
31.483.400,00
1.20 . 1.20.06.01 . 21.01
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
346.000.000,00
0,00
314.516.600,00
0,00
314.516.600,00
90,90
31.483.400,00
1.20 . 1.20.06.01 . 38
Program Penunjang dan Pendukung Good Governance
967.457.500,00
412.927.500,00
379.693.600,00
0,00
792.621.100,00
81,93
174.836.400,00
1.20 . 1.20.06.01 . 21
1.20 . 1.20.06.01 . 38.01
Review laporan keuangan pemerintah daerah
28.230.000,00
25.230.000,00
2.968.000,00
0,00
28.198.000,00
99,89
32.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 38.02
Evaluasi LPPD
50.940.000,00
41.682.500,00
0,00
0,00
41.682.500,00
81,83
9.257.500,00
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
Halaman 1 dari 2
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN PEGAWAI
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.20 . 1.20.06.01 . 38.03
Pemantauan/monitoring dana BOS
80.100.000,00
63.535.000,00
0,00
0,00
63.535.000,00
79,32
1.20 . 1.20.06.01 . 38.04
Sosialisasi SPIP
15.000.000,00
0,00
12.565.000,00
0,00
12.565.000,00
83,77
16.565.000,00 2.435.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 38.05
451.300.000,00
23.300.000,00
318.832.900,00
0,00
342.132.900,00
75,81
109.167.100,00 10.010.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 38.06
Pemutakhiran data seluruh SKPD hasil temuan inspektorat kabupate, inspektorat provinsi, BPK, BPKP dan Irjen Penyelesaian kerugian negara
77.900.000,00
65.400.000,00
2.490.000,00
0,00
67.890.000,00
87,15
1.20 . 1.20.06.01 . 38.07
Monitoring/Evaluasi LHKPN
43.987.500,00
40.775.000,00
0,00
0,00
40.775.000,00
92,70
3.212.500,00
1.20 . 1.20.06.01 . 38.08
LHKPN
83.000.000,00
43.800.000,00
25.937.700,00
0,00
69.737.700,00
84,02
13.262.300,00
1.20 . 1.20.06.01 . 38.09
LHKASN
64.400.000,00
45.600.000,00
16.900.000,00
0,00
62.500.000,00
97,05
1.900.000,00
1.20 . 1.20.06.01 . 38.10
Monitoring APBDes
72.600.000,00
63.605.000,00
0,00
0,00
63.605.000,00
87,61
8.995.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.744.009.000,00
3.043.323.600,00
1.909.666.081,00
138.480.000,00
5.091.469.681,00
88,64
652.539.319,00
1.20 . 1.20.06.01 . 39 1.20 . 1.20.06.01 . 39.01
Program Peningkatan Informasi Bidang Pengawasan Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan
JUMLAH
RANTAU, 31 Desember 2015 Kepala SKPD
H. ABDUL HAMID, S. Sos, M. AP NIP. 19600219 198510 1 002
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
Halaman 2 dari 2