INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PUSAT KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2016
DAFTAR ISI
Halaman Judul Daftar Isi
i
ii
Kata Pengantar
iv
Bab II
7 7 8 10
Bab I
Pendahuluan A. Latar Belakang B. Tugas, Fungsi, dan Sumber Daya Manusia C. Perkembangan Lingkungan Strategis yang Dihadapi Perencanaan Kinerja A. Rencana Strategis 2015-2019 B. Rencana Kinerja Tahun 2016 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran
Bab IV Penutup A. Simpulan B. Langkah Strategis Masa Mendatang Lampiran
- Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja 2016)
1 1 2 3
12 12 39 43 43 44 45 45
DAFTAR TABEL
Tabel 1
Rencana Kinerja PKDOD Tahun 2016 ........................................................... 9
Tabel 3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PKDOD Tahun 2015 dan 2016............................................................................................................................ 13
Tabel 2 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8
Tabel 9
Perjanjian Kinerja PKDOD Tahun 2016........................................................ 10 Capaian Indikator Kinerja Pada Sasaran 1 .................................................. 15 Rekomendasi Kebijakan Yang Menjadi Wacana Publik ......................... 17 Perbandingan Jumlah Rekomendasi PKDOD 2015 dan 2016.............. 27 Jumlah Kajian Yang Didiseminasikan ........................................................... 27 Policy Paper dan Policy Brief PKDOD 2016 ............................................... 29 Penerbitan Jurnal Analisis Kebijakan Tahun 2016 ................................. 29
Tabel 10 Pelaksanaan Kosultasi, Advokasi, dan Asistensi Tahun 2016 ............. 30 Tabel 11 Survey Kepuasan Stakeholders ....................................................................... 34 Tabel 12 Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Diskusi Publik Yang Diikuti .................................. 34
Tabel 13 Pengembangan Kapasitas Internal Pegawai PKDOD ....................................... 38 Tabel 14 Realisasi Anggaran Tahun 2016 ........................................................................... 39 Tabel 15 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan 2016 .............................. 41
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Tahun 2016 dapat tersusun.
LKIP Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD) Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan AnggaranKementerian Negara/Lembaga. Penyusunan LKIP ini adalah sebagai pertanggungjawaban PKDOD atas pelaksanaan tugas melalui pencapaian kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PKDOD Tahun 2015-2019. Tahun 2016 merupakan tahun pertama Renstra PKDOD yang menentukan bagi pembangunan lima tahun ke depan.
Semoga LKIP ini dapat memberikan manfaat sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas PKDOD melalui pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan, dan dapat menjadi sarana evaluasi, pengendalian, dan penilaian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang. Jakarta,
Januari 2017
Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Riyadi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD) ini merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan PKDOD dalam melaksanakan misi dan pencapaian tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) LAN tahun 2015 - 2019. Tolok ukur keberhasilan tahunan dari Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD) adalah capaian kinerja di tahun 2016 dibandingkan dengan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja 2016. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja dan penetapan kinerja, sehingga memungkinkan dilakukannya identifikasi terhadap sejumlah selisih kinerja sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan kinerja di masa mendatang. Tahun 2016 merupakan tahun ketiga sejak dilakukan perubahan struktur organisasi dan tata kerja baru LAN termasuk di dalamnya adalah Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yang merupakan salah satu Pusat di Deputi Bidang Kajian Kebijakan. Perubahan tersebut merupakan pelaksanaan mandat dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara tertanggal 30 Juli 2013 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara tertanggal 11 Oktober 2013. Berdasarkan Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013 tersebut, khususnya Pasal 52, Pusat Kajian Desentalisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD) berkedudukan di bawah Deputi Bidang Kajian Kebijakan, bersama-sama dengan Pusat Kajian Reformasi Administrasi (PRAKSIS), Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara (PKSHAN) dan Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA). Dengan demikian, kebijakan dan program, serta kegiatan yang dilaksanakan oleh PKDOD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari aspek strategis organisasi LAN, dan kebijakan serta
1
penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Kajian Kebijakan tahun 2016 yang telah ditetapkan. B. Tugas, Fungsi, dan Sumber Daya Manusia
Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara, tugas dan fungsi Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut. Tugas
Melaksanakan penyusunan rencana, penelahaan kebijakan, pengkajian, dan evaluasi pelaksanaan program kajian desentralisasi dan otonomi daerah, serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi : 1) Penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di bidang kajian kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; 2) Pelaksanaan kajian kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah; 3) Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat; 4) Pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat; 5) Pelaksanaan evaluasi kajian kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah; 6) Pelaksanaan konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang desentralisasi dan otonomi daerah; 7) Penyusunan dan pengembangan sistem informasi; 8) Pelaksanaan pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; 9) Pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PKDOD didukung dengan sumber daya manusia yang cukup baik. Sampai dengan 2016, terdapat 11 orang pegawai PKDOD atau berkurang 1 orang dibanding tahun 2015. Berdasarkan jenjang pendidikan, 82% berpendidikan sarjana dan magister dengan latar belakang pendidikan di bidang administrasi negara, manajemen, filsafat, dan matematika. Sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang cukup baik merupakan potensi yang besar bagi PKDOD dalam
2
berkontribusi meningkatkan kualitas kebijakan melalui berbagai kegiatan pengkajian, konsultasi, asistensi, dan advokasi yang menjadi tugas dan fungsi PKDOD. C. Perkembangan Lingkungan Strategis yang Dihadapi
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD) juga mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis yang terjadi, di antaranya adalah Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019, Pidato Kenegaraan Presiden, Prolegnas, serta tantangan nasional dan global.
Pemerintahan baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam Nawacitanya antara lain mengusung upaya pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Arah kebijakan dan strategi nasional bidang pembangunan aparatur yang digariskandalamRPJPN tahun 2005-2025 bidang pembangunan aparatur negara, yaitu Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. RPJPN tersebut kemudian diselaraskan dengan Arah RPJPMN 2015-2019.
Dalam pidato kenegaraannya, presiden menyampaikan beberapa pemikiran yang relevan dengan dengan PKDOD, antara lain sinkronisasi dan harmonisasi kelembagaan, kerangka nasional revolusi mental (ASN), pembangunan demokrasi (Pemilu dan Pemilukda), pemantapan peran Indonesia di G20 dan MEA, kemandirian ekonomi dan meningkatkan kinerja sektoral: Infrastruktur, Kedaulatan Pangan, Kemaritiman, Kesehatan, Ekonomi Kreatif, Penegakan Hukum, Pertahanan Negara, Pemberantasan Korupsi, Pengalihan Subsidi BBM dan Subsidi lainnya. Ruang lingkup isu kajian dan telaahan di bidang desentralisasi dan otonomi berkaitan dengan lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan (Prolegnas) di bidang desentralisasi dan otonomi daerah beserta implementasinya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang masih dikawal pada tahun anggaran 2016 antara lain: UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, UU Nomor
3
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan turunan dari UU tersebut.
Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membawa semangat perubahan pada ASN untuk menjadi sebuah profesi yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi. Pembangunan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara menjadi syarat mutlak dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan publik di daerah. Peran daerah semakin kuat dalam tugasnya sebagai penyedia layanan publik terdekat melalui reformasi sektor publik yang inovatif. Dalam konteks ini kedudukan ASN di instansi pemerintah daerah memegang peran sentral. Bagaimana pengelolaan kepegawaian di daerah, pembagian kewenangannya dan pengembangan kapasitasnya perlu dilakukan kajian. Tahun 2014 juga menjadi tahun bersejarah bagi keberadaan Desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan terwujudnya pembaharuan pemerintahan Desa. UU Desa telah memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberagaman dan keberadaan Desa yang telah ada sejak sebelum dan setelah NKRI berdiri pada tahun 1945. Undang-Undang ini memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan RI untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan prinsip pengakuan atas otonomi asli, Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Diharapkan melalui undang-undang ini, desa dapat lebih melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
Salah satu persoalan krusial dalam pembangunan desa adalah menyangkut huungan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemeintah pusat (supradesa) khususnya dalam pengelolaan dana desa. Meskipun pemerintah desa bukan bawahan langsung dari pemerintah kabupaten/kota, namun dalam implementasi kebijakan dana desa tetap berkoordinasi dengan pemerintah di atasnya.
Dana desa merupakan satu dari 7 (tujuh) jenis penerimaan desa, sebagai berikut: 1) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 2) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; 4) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; 5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 7) lain-lain pendapatan Desa 4
yang sah (Pasal 71 ayat 1 UU 6/2014). Dana desa berbeda dengan alokasi dana desa (ADD).
Menurut PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 1). Selanjutnya, ke depan masih diperlukan penataan instrumen kebijakan dalam hubungan desa dengan supradesa. Sementara, isu-isu strategis yang berhubungan dengan UU tentang Desa di antaranya isu pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan isu pendamping desa. Pada pasal 87 UU 6/2014 disebutkan: 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa, 2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan 3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam Permendesa No. 4/2015 tentang BUM Desa disebutkan sebagai berikut: 1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, 2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat, 3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa (Pasal7 Permendesa 4/2015).
Selanjutnya terkait pendamping desa, pun menjadi isu strategis pada tahun 2016. Dalam UU 6/2014 disebutkan: Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Pasal 112 ayat 4). Bagaimana rekrtumen para pendamping desa? Bagaimana dengan yang berlangsung saat ini? Bagaimana sustainabilitasnya setelah program pendampingan dinyatakan berakhir?
Dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi pengaruh besar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 telah melahirkan pro kontra bagi praktisi pemerintahan daerah. Terdapat banyak substansi yang memerlukan klarifikasi menyangkut implementasi undangundang tersebut di lapangan. Potensi persoalan implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 muncul berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pusat, pemerintah 5
provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang belum clear cut, khususnya urusan kelautan dan perikanan dan urusan pendidikan menengah. Isu strategis lainnya terkait penataan perangkat daerah, sebagai pelaksanaan amanat UU 23/2104 Bab VIII Pasal 208- 235 jo PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagaimana diketahui dengan terbitnya UU 23/2014 dan PP 18/2016, maka organisasi perangkat daerah yang telah berlaku berdasarkan PP 41/2007 harus dilakukan perubahan, paling lambat Desember 2016 seluruh pemda harus sudah menerbitkan Perda perangkat daerah baru. Tentu, untuk merumuskan perangkat daerah tidaklah semudah yang dibayangkan karena harus mempertimbangkan indicator-indikator yang tercantum pada variabel umum dan variabel teknis/substantive. Implikasi penataan perangkat daerah menurut PP 18/2016 yang cukup krusial adalah pada jumlah SKPD dan nomenklatur unit kerja yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan (urusan penunjang). Hal ini akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan diklat (klasikal) dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).
Isu strategis lain yang relevan pada tahun 2016 adalah pembatalan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) serta pemerintahan yang inovatif.
6
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015-2019 Visi Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD) merupakan kondisi ideal yang akan dicapai PKDOD di masa yang akan datang melalui pelaksanaan misi. Visi dan misi tersebut sejalan kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan merupakan penjabaran dan cascading dari visi dan misi LAN, serta respon atas perubahan lingkungan strategis LAN. Pada bagian ini akan dipaparkan pula Tujuan dan Sasaran Strategis PKDOD yang akan dicapai selama periode 2015-2019. Seluruh Rencana Strategis PKDOD didasarkan pada Rencana Strategis LAN 2015-2019 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Kajian Kebijakan 2015-2019. Visi dan Misi PKDOD
Visi: Terdepan dalam rekomendasi dan advokasi kebijakan di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan desa.
Misi: 1. Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan desa. 2. Melaksanakan konsultasi, advokasi, dan asistensi di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan desa. 3. Mengembangkan Kapasitas Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
7
Tujuan PKDOD Sebagai salah satu unit pengkajian di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, PKDOD memiliki tujuan organisasi sebagai berikut: T1 T2 T3
Tujuan Organisasi PKDOD Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan desa Melaksanakan konsultasi, advokasi, dan asistensi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan desa Mengembangkan Kapasitas Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Sasaran Strategis PKDOD Sasaran strategis yang hendak dicapai selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut. SS1 SS2 SS3
Sasaran Strategis PKDOD Tersusunnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan desa Terlaksananya konsultasi, advokasi, dan asistensi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan desa Terwujudnya pengembangan kapasitas Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
B. Rencana Kinerja Tahun 2016 Merujuk rencana strategis jangka menengah PKDODtahun 2015-2019 sebagaimana tersebut di atas, maka pada tahun 2016 Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD) Deputi Bidang Kajian Kebijakan menyusun Rencana Kinerja sebagai berikut:
8
Tabel 1 Rencana Kinerja Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Tahun 2016 No 1
2
3
Sasaran Strategis
Tersusunnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan desa
Terlaksananya konsultasi, advokasi, dan asistensi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan desa
Terwujudnya pengembangan kapasitas Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Indikator Kinerja
Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik Jumlah kajian bidang desentralisasi dan otonomi daerah yang didesiminasikan ke para pemangku kepentingan
Target
7 rekomendasi / tahun 2 kajian / tahun
Jumlah policy brief di bidang desentralisasi dan otonomi daerah yang didesiminasikan ke para pemangku kepentingan Jumlah publikasi jurnal
7 policy brief
Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik
7 rekomendasi / tahun 100% konsultasi, advokasi, asistensi/ tahun 1 laporan/ tahun
Persentase konsultasi, advokasi, dan asistensi yang dapat dipenuhi sesuai permintaan para pemangku kepentingan Jumlah laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan konsultasi, advokasi, dan asistensi yang diberikan PKDOD Persentase pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi/diskusi public sesuai tusi Jumlah kegiatan diskusi pengembangan kapasitas internal pegawai PKDOD
2 edisi jurnal / tahun
100% pegawai/ tahun 2 kegiatan/ tahun
9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Berdasarkan Rencana Kinerja tersebut di atas maka ditetapkan Perjanjian Kinerja PKDOD Tahun 2016 sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan perwujudan manajemen unit kerja yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, PKDOD pada tahun 2016 mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja berikut ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama LAN.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Tabel 2 Perjanjian Kinerja Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Tahun 2016
No 1
2
Sasaran Strategis
Tersusunnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan desa
Indikator Kinerja
Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik Jumlah kajian bidang desentralisasi dan otonomi daerah yang didesiminasikan ke para pemangku kepentingan
Target
7 rekomendasi / tahun 2 kajian / tahun
Jumlah policy brief di bidang desentralisasi dan otonomi daerah yang didesiminasikan ke para pemangku kepentingan Jumlah publikasi jurnal
7 policy brief
Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik
7 rekomendasi / tahun 100% konsultasi, advokasi,
Terlaksananya konsultasi, Persentase konsultasi, advokasi, advokasi, dan asistensi yang dan asistensi yang dapat dipenuhi bermanfaat bagi para pemangku sesuai permintaan para pemangku
2 edisi jurnal / tahun
10
No
Sasaran Strategis
kepentingan di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan desa
3
Terwujudnya pengembangan kapasitas Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Indikator Kinerja
Target
kepentingan
asistensi/ tahun
Jumlah laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan konsultasi, advokasi, dan asistensi yang diberikan PKDOD Persentase pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi/diskusi public sesuai tusi
1 laporan/ tahun
Jumlah kegiatan diskusi pengembangan kapasitas internal pegawai PKDOD
2 kegiatan/ tahun
100% pegawai/ tahun
Sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tersebut di atas dapat tewujud melalui kegiatan-kegiatan Pengkajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang dibiayai dari anggaran DIPA Satker 450417 LAN Jakarta Deputi Bidang Kajian Kebijakan sebesar Rp 896.874.000,- (Delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja tersebut maka Deputi Bidang Kajian Kebijakan selaku atasan langsung Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah memberikan arahan, bimbingan, dan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja atas capaian kinerja ini. Salah satu instrumen yang digunakan antara lain Rapat Pimpinan secara berkala baik pada level Lembaga Administrasi Negara maupun Deputi Bidang Kajian Kebijakan, dan penyusunan Laporan Mingguan Pusat yang mencerminkan progress kegiatan. Deputi juga mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi, antara lain pemberian penilaian kinerja.
11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja
yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks LKIP, target kinerja unit kerja telah
dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja, yang memuat sasaran strategis (untuk eselon 2 disebut dengan sasaran program/kegiatan), indicator kinerja, dan target
kinerja. Pada tahun 2016, Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD)
telah menetapkan 3 (tiga) sasaran program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) indikator kinerja yang harus dicapai.
Tabel berikut menggambarkan perbandingan antara realisasi dan target kinerja
PKDOD pada tahun 2016.
12
Tabel 3 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja PKDOD Tahun 2015 dan 2016 No 1.
2.
Sasaran Program/Kegiatan Tersusunnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan desa
Terlaksananya konsultasi, advokasi, dan asistensi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan desa
Indikator Kinerja Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik Jumlah kajian bidang desentralisasi dan otonomi daerah yang didiseminasikan ke para pemangku kepentingan Jumlah policy brief di bidang desentralisasi dan otonomi daerah yang didesiminasikan ke para pemangku kepentingan Jumlah publikasi jurnal Persentase konsultasi, advokasi, dan asistensi yang dapat dipenuhi sesuai permintaan para pemangku kepentingan
Jumlah laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan konsultasi,
Target
Realisasi
Capaian
2015 1 rekomendasi/tahun
2016 7 rekomendasi / tahun 2 kajian / tahun
2015 1 rekomendasi/tahun
2016 7 rekomendasi / tahun 2 kajian / tahun
2015 100%
2016 100%
-
100%
1 policy brief
7 policy brief
1 policy brief
7 policy brief
100%
100%
2 edisi jurnal / tahun
2 edisi jurnal / tahun 100% konsultasi, advokasi, asistensi/tahun 1 laporan/ tahun
2 edisi jurnal / tahun
2 edisi jurnal / tahun 100% konsultasi, advokasi, asistensi/tahun 1 laporan/ tahun
100%
100%
320%
100%
-
100%
-
5 konsultasi advokasi, asistensi/tahun -
-
16 konsultasi advokasi, asistensi/tah un -
13
No
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Target 2015
3.
Terwujudnya pengembangan kapasitas Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
advokasi, dan asistensi yang diberikan PKDOD Persentase pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi/diskusi publik sesuai tusi Jumlah kegiatan diskusi pengembangan kapasitas internal pegawai PKDOD
80% -
Capaian
Realisasi 2016
100% pegawai/ tahun
2 kegiatan/ tahun
2015
100% -
2016
2015
2016
100% pegawai/ tahun 2 kegiatan/ tahun
125%
100%
-
100%
14
Adapun seluruh capaian sasaran strategis/program dan kegiatan yang diuraikan pada capaian indikator kinerja terseut di atas adalah sebagai berikut.
1. Sasaran 1 (S1): Tersusunnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan desa
Sebagai sebuah unit kajian, PKDOD terus berupaya untuk menghasilkan kajian-kajian dengan rekomendasi yang berkualitas bagi para pemangku kepentingan, khususnya
di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan desa. Rekomendasi kebijakan yang berkualitas ditunjukkan dengan tingkat relevansi kajian yang dilakukan dengan kebutuhan stakeholders serta memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Dalam mencapai
sasaran strategis/sasaran program dan kegiatan ini, PKDOD telah mengidentifikasi 4 (empat) indikator kinerja yang harus dipenuhi, yaitu: Tabel 4
Capaian Indikator Kinerja Pada Sasaran 1
No 1
Indikator Kinerja Tersusunnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan desa
Sumber: PKDOD, 2016.
Target 2016
Realisasi 2016
Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik Jumlah kajian bidang desentralisasi dan otonomi daerah yang didesiminasikan ke para pemangku kepentingan Jumlah policy brief di bidang desentralisasi dan otonomi daerah yang didesiminasikan ke para pemangku kepentingan Jumlah publikasi jurnal
7 rekomendasi / tahun
Persentase Capaian 7 rekomendasi / tahun
2 kajian / tahun
2 kajian / tahun
7 policy brief
7 policy brief (2 polpaper dan 5 polbrief)
2 edisi jurnal / tahun
2 edisi jurnal / tahun
15
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran strategis 1 (SS-1) terlihat bahwa seluruh IKU-nya telah tercapai 100%.
a. Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik
Indikator kinerja PKDOD yang pertama ini berkontribusi langsung pada pencapaian indikator kinerja di tingkat organisasi LAN. Yang dimaksud dengan menjadi wacana publik dalam hal ini adalah dimuat di media lokal/nasional. Banyaknya rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik mengindikasikan bahwa kajian yang dilakukan oleh PKDOD memiliki nilai strategis, dapat bermanfaat, dan memiliki pengaruh pada perbaikan proses kebijakan, baik dalam perumusan, implementasi, maupun evaluasi kebijakan. Pada tahun 2016, PKDOD melaksanakan 1 kajian dan 6 telaah Isu-isu Strategis Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah ditujukan untuk meningkatkan awareness terhadap potensi masalah yang timbul dan mencari solusi atas isu-isu strategis tersebut perlu dilakukan terus-menerus sebagai upaya untuk memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Satu kajian tahun 2016 adalah Kajian Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan keenam telaah isu-isu startegis meliputi: a. Telaah Isu Strategis Pembagian Urusan Pemerintahan Pasca Implementasi UU No. 23 Tahun 2014; b. Telaah su Strategis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Menurut PP No. 18 Tahun 2016: Fokus pada Lembaga Diklat Daerah; c. Telaah Isu Strategis Penataan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa; d. Telaah Isu Strategis Penataan Pendamping Desa. e. Telaah Isu Strategis Deregulasai Perda dan Perkada; f. Telaah Isu Strategis Pemerintahan Inovatif. Output yang dihasilkan dari kegiatan kajian dan telaahan isu-isu strategis tersebut menghasilkan 1 laporan kajian, 2 policy paper dan 5 policy brief. Rekomendasi kebijakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
16
Tabel 5 Rekomendasi Kebijakan yang Menjadi Wacana Publik No. 1.
Judul Kegiatan
Rekomendasi
Kajian Model dan 1. Fragmentasi pengaturantentang kewenangan desa Instrumentasi Kebijakan oleh pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kewenangan Kementerian Desa dan PDTT perlu dihapuskan, Pemerintah dan sebab kondisi ini dapat menghambat efektivitas Pemerintah Daerah penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya, (Provinsi dan upaya untuk mengatasi fragmentasi regulasi tersebut Kabupaten/Kota) dengan dapat mempertimbangkan beberapa alternatif yang Pemerintah Desa dalam dapat ditempuh, baik yang bersifat jangka pendek Pengelolaan Dana Desa. maupun jangka panjang. Untuk alternatif jangka pendek, strategi yang dapat ditempuh adalah dengan membentuk “Desk Bersama” sebagai ruang untuk mempertemukan dialog antara beberapa instansi kementerian/lembaga negara yang terkait dengan pengaturan pengelolaan Dana Desa tersebut.Desk ini diharapkan tidak hanya melakukan kajian dan harmonisasi regulasi yang ada, tetapi juga menjadi tempat pengaduan bagi desa atau kabupaten untuk mencari solusi masalah yang dihadapi mereka. Lingkup masalah yang dimaksudkan di sini baik masalah yang bersifat internal maupun persoalan terkait regulasi, misalnya, manakala terdapat tumpang tindih regulasi. Sedangkan untuk alternatif jangka panjang, strategi yang dapat ditempuh adalah mempertimbangkan kembali pembentukan kementerian penjuru yang akan menjadi koordinator terhadap segala urusan tentang desa. Keterlibatan sejumlah kementerian khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa dan PDTT serta Bappenas terhadap implementasi UU Desa dapat diterima dengan tetap menempatkan salah satu kementerian sebagai kementerian penjuru bagi desa. Hal ini dapat dilakukan melalui: a. Pemetaan dan perumusan kembali kewenangan tiap-tiap kementerian dan lembaga non kementerian tersebut di atas terhadap desa sesuai tugas dan fungsi masing-masing, selaras dengan semangat desa membangun berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas yang dimiliki desa. b. Meninjau kembali kebijakan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang dikeluarkan secara sepihak oleh Pusat. Desa seharusnya memiliki kewenangan untuk ikut menentukan penggunaan Dana Desa. Jika pemerintah pusat mengatur prioritas penggunaan Dana Desa, maka kebijakan 17
No.
Judul Kegiatan
Rekomendasi tersebut perlu dikaitkan dengan tipologi desa, misalnya: 1) Desa mandiri, penggunaanDana Desa sebagian besar untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat desa; 2) Desa pra mandiri, penggunaanDana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; Dengan demikian akan terjadi kesinambungan pemanfaatan Dana Desa berdasarkan tipologi desa dan dievaluasi pelaksanaanya secara periodik. Apabila tiap tahun prioritas penggunanaan Dana Desa selalu berubah, dikhawatirkan nilai tambah Dana Desa bagi desa tidak dapat dirasakan secara signifikan. 2. Pemerintah perlu segera memperjelas kewenangan antar instansi pemerintah pusat yang menangani desa agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan/regulasi yang mengatur desa. Konstruksi ideal hubungan antara desa dengan supra desa perlu mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut: a. Mengintegrasikan peraturan tentang pengelolaan Dana Desa. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan PDTT, serta Bappenas menyusun peraturan perundang-undangan yang integratif mengenai pengelolaan Dana Desa. Peraturan ini sangat strategis mengingat implementasi UndangUndang Desa telah menjadi agenda penting nasional. b. Pemerintah pusat berwenang melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa, penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa, penyampaian laporan realisasi, dan SiLPA Dana Desa. Pemerintah pusat juga berwenang melakukan evaluasi penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, dan laporan realisasi Dana Desa c. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa secara intensif dengan mengoptimalkan perangkat kabupaten/kota dan perangkat pusat yang berada di kabupaten/kota. Karena rentang 18
No.
Judul Kegiatan
Rekomendasi kendali terhadap desa lebih dekat dengan kabupaten/kota, maka titik berat kewenangan tersebut berada pada pemerintah kabupaten/kota. d. Kecamatan perlu memperoleh kewenangan yang memadai dalam rangka implementasi UU Desa. Pemerintah kabupaten/kota dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. e. Dalam pengelolaan Dana Desa (Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban), Pemerintah Desa memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan prakarsa lokal dan kondisi empiris. Pembinaan pemerintah supradesa diberikan secara proporsional. f. Untuk menunjang efektivitas kewenangan pemerintah supra desa dan pemerintah desa, pemerintah perlu mengembangkan model pengelolaan Dana Desa yang lebih komprehensif dengan mekanisme pengelolaaan yang lebih sederhana, serta menjamin efektivitas danakuntabilitas, terwujudnya transparansi, bersifat partisipatif, dan inklusif dalam proses pengelolaannya. 3. Pemerintah pusat perlu melaksanakan harmonisasi kebijakan khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Desa. Harmonisasi tersebut dilakukan melalui: a. Penyelarasan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang (khususnya terkait pengelolaan Dana Desa), seperti: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa & PDTT, dan Kementerian Keuangan. b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan turunan terkait dengan pengelolaan Dana Desa baik pada level pusat maupun kebijakan di provinsi, kabupaten/kota untuk mengurangi tumpang tindih kebijakan dan ego sektoral, dan mengoptimalkan peran kecamatan dalam pengelolaan Dana Desa. c. Menyelaraskan pengaturan tentang penggunaan Dana Desa dan mengintegrasikan pengaturan tentang kewenangan desa sesuai semangat UU Desa. 19
No.
Judul Kegiatan
Rekomendasi d. Menentukan kementerian penjuru untuk mengatasi tumpang tindih pekerjaan/kewenangan terkait desa. e. Mempertimbangkan kembali konsep tentang urgensi undang-undang pokok untuk mengatasi disharmoni kebijakan/regulasi. f. Menyusun kebijakan yang mengatur pemberian kewenangan kepada kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, tidak hanya pada tahap perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, tetapi juga tahap pelaksanaan, dan penatausahaan. 4. Kecamatan sebagai perangkat kabupaten/ kota yang berkedudukan paling dekat dengan desa sudah saatnya diberikan kewenangan yang lebih jelas dan tegas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Terlebih berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa, kecamatan memiliki peran dan fungsi strategis dan krusial. Penguatan kapasitas kecamatan perlu memperoleh perhatian serius baik oleh pemerintah kabupaten/kota, provinsi, maupun pemerintah pusat. Untuk meningkatkan efektivitas kedudukan kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, maka saran kebijakan yang dikemukakan adalah sebagai berikut: a. Memperkuat kewenangan kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan desa melalui: 1) Pendelegasian sebagian kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada kecamatan terkait dengan pengelolaan Dana Desa. 2) Memperjelas kewenangan, peran, dan fungsi kecamatan di dalam peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan tugas pembinaan pemerin-tahan desa. b. Memperkuat kapasitas kecamatan, melalui: 1) Meningkatkan alokasi anggaran untuk perangkat kecamatan dalam melaksanakan kewenangan, peran dan fungsinya. 2) Pengembangan kepasitas perangkat kecamatan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa; 3) Memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, 20
No.
2.
Judul Kegiatan
Telaah Isu Strategis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah Menurut PP No. 18 Tahun 2016: Fokus pada Lembaga Diklat Daerah
Rekomendasi bagaimana cara memverifikasi kelengkapan doku-men prasyarat pencairan Dana Desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan pengelo-laan Dana Desa. c. Membangun relasi strategis antara kecamatan dan desa sebagai langkah untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui: 1) Optimalisasi fungsi pembinaan (fasilitasi dan asistensi) dari kecamatan dalam penguatan perangkat desa, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan desa; 2) Peningkatan kapasitas perangkat kecamatan dan desa dalam mengelola Dana Desa. Sinergi antara pemerintah desa dengan supra desa sangat dibutuhkan agar terwujud kesepahaman informasi dan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah desa dengan pemerintah supra desa.
Pertama, sebagai respons terhadap pengaturan yang ada saat ini adalah bahwa pembentukan lembaga diklat daerah dapat dilebur/digabung maupun disusun dalam SKPD mandiri, sebagaimana uraian sebagai berikut: a. Melakukan peleburan atau penggabungan urusan diklat dengan urusan kepegawaian. 1) Selain menjalankan mandat peraturan perundangan, penggabungan urusan diklat dengan kepegawaian memiliki rasionalitas yang kuat, yaitu bahwa urusan diklat memiliki interseksi yang sangat kuat dengan urusan kepegawaian. 2) Mengoptimalkan peleburan atau penggabungan urusan pemerintahan bidang diklat dan kepegawaian, dengan membentuk dua bidang yang menangani bidang kepegawaian dan dua bidang yang menangani kediklatan serta memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk bidang diklat. b. Menguatkan urusan pendidikan dan kelautan. 1) Pembentukan lembaga diklat daerah dalam satu SKPD mandiri dengan nomenklatur Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Nomenklatur ini hanya dapat dibentuk apabila dilakukan revisi terhadap lampiran perhitungan variabel umum dan variable teknis mengenai urusan 21
No.
3.
Judul Kegiatan
Telaah Isu Strategis
Pembagian Urusan Pemerintahan Pasca Implementasi UU No. 23 Tahun 2014
Rekomendasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan level kabupaten/kota di PP No. 18/2016. 2) Amanat PP No. 18/2016 mengarahkan terjadinya perumpunan urusan kepegawaian dan diklat (scoring urusan pemerintahan dalam lampiran PP 18/2016). Pada PP OPD terdahulu, scoring hanya dilakukan terhadap variabel umum, sedang scoring dalam PP ini dilakukan terhadap variabel umum dan variabel teknis substantif (menyebut urusan pemerintahan). Kedua, sebagai repsons ke depan dalam upaya melengkapi pengaturan turunan perangkat daerah, perlu penerbitan pedoman teknis pembentukan perangkat daerah yang memperhatikan kebutuhan beban kerja pemerintah daerah, termasuk dalam hal ini adalah mempertimbangkan beban kerja pemerintah daerah dengan otonomi khusus seperti Pemprov DKI Jakarta, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua, NAD, dan DIY.
1.
2.
3.
Perlu dilakukan sinergitas kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dann kabupaten/kota. Caranya adalah dengan melakukan analisa permasalahan (regulatory analysis) untuk mengidentifikasi benturan, tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi peraturan perundangan dari pengaturan urusan pemerintahan yang telah mengalami banyak perubahan seperti pengalihan kewenangan. Jika setelah dilakukan analisa persoalan tersebut, pemerintah pusat dapat menggunakan mekanisme pelaksanaann kewenangan seperti tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Membagi pembagian tugas yang jelas terkait dengan pengawasan laut antara provinsi dengan kabupaten. Sebaiknya antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota bagi daerah yang memiliki laut, melakukan kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Maksud dari kesepakatan bersama itu adalah melaksanakan sinergitas kebijakan dan kegiatan operasional di lapangan. Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, dan BKN perlu mengeluarkan kebijakan terkait dengan kepastian tugas dan fungsi personel aparatur dari dinas perikanan dan kelautan di kabupaten/kota yang 22
No.
Judul Kegiatan
Rekomendasi
4.
5. 6.
7.
4.
Telaah Isu Strategis
Penataan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa
tidak beralih menjadi PNS di dinas provinsi setelah kewenangannya dialiihkan. Hal ini untuk meminimalisir kemungkinan seperti kekosongan atau kekurangan personel di dinas kelautan dan provinsi atau nantinya para PNS itu ditempatkan di cabang dinas kelautan dan perikanan provinsi di kabupaten/kota. Pemerintah pusat perlu memberikan tugas pembantuan kepada kabuaten/kota terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan. Hal ini untuk mengantisipasi menurunnya kualitas pemberdayaan masyarakat perikanan. Rentang kendali yang jauh antara penyuluh yang dikelola oleh pemerintah pusat hanya akan menimbulkan problem koordinasi antara kabupaten dan pemerintah pusat dengan masyarakat perikanan itu sendiri. Pengelolaan laut di daerah akan lebih bijaksana bila ditangani dengan melibatkan masyarakat hukum adat setempat untuk menghindari konflik pemanfaatan sumber daya kelautan. Pemerintah provinsi perlu segera menyusun Peraturan Daerah tentang Zonasi yang untuk mempercepat proses pengawasan untuk meminimalisisr konflik perikanan dan laut selain itu pelabuhan transportasi dan pelabuhan perikanan yang pengelolaannya belum terkelola dengan baik perlu dipadukan zonasinya sehingga berbasis Provinsi. Dalam hal pengelolaan keuangan Pusat dan daerah sektor pengelolaan laut terjadi penghapusan kewenangan kabupaten/kota, yang perlu diantisipasi dengan cara memberikan tugas pembantuan kepada kab/Kota yang diberikan oleh Kementerian KKP berbasis usulan dari Provinsi, dengan mekanisme diinformasikan kepada DPRD bersamaan dengan pengajuan RAPBD oleh Kepala Daerah penerima tugas pembantuan (bukan saja Provinsi tapi juga kabupaten/ Kota) dengan wujud Pembentukan Dinas yang menangani SDA terutama Dinas Pusat yang ada di Provinsi atau Kanwil yang mengelola SDA atau lebih yang menangani kalautan.
Pendirian BUM Desa menjadi kuasa desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi dan Pemerintah 23
No.
Judul Kegiatan
Rekomendasi Daerahhanya berperan membantu pengembangan lebih lanjut setelah desa mendirikan BUM Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah sebaiknya mengubah pendekatan, dari intervensi ke fasilitasi, bahkan membuka kesempatan untuk melakukan rekognisi terhadapBUM Desa yang telah establish. Dengan kalimat lain, memberikan rekognisi terhadap usaha desa (apapun bentuknya) yang sudah eksis-kokoh jauh lebih penting ketimbang melakukan intervensi dengan berbagai instrumen hukum. Bagaimanapun membangkitkan dan memfasilitasi tumbuhnya gerakan ekonomi lokal secara emansipatoris jauh lebih penting ketimbang institusionalisasi BUM Desa secara serentak dari atas. Selain itu, pemerintah juga harus memperjelas model partisipasi yang ditawarkan dalam pengelolaan BUM Desa. Program Nawakerja Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk membentuk dan mengembangkan BUM Desa harus berbasis kebutuhan desa. Dalam konteks ini, pemerintah seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, guna menginventarisasi karakter dan potensi asset desa di masing-masing wilayah. Pemahaman terhadap kondisi wilayah, karakter dan potensi asset desa akan sangat membantu dalam menyusun program dukungan pengembangan BUM Desa di masa depan. Pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi desa dalam melakukan identifikasi awal terhadap embrio ekonomi (faktor-faktor produksi) desa secara jelas. Identifikasi ini sangat diperlukan untuk mencegah jangan sampai BUM Desa didirikan, namun tidak melakukan kegiatan apapun, karena tidak memahami potensi usaha yang perlu dikembangkan. Karena itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan pemerintah daerah perlu mengeluarkan kebijakan tentang panduan identifikasi potensi desa dan tahapan dalam pengembangan BUM Desa.Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah juga perlu menerbitkan kebijakan yang terintegrasi dengan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja terkait serta menyusun kategori kemandirian BUM Desa dan melakukan pemutakhiran data mengenai kondisi dari setiap BUM Desa yang ada. 24
No.
Judul Kegiatan
5.
Telaah Isu Strategis
6.
Telaah Isu Strategis
7.
Telaah Isu Strategis
Penataan Pendamping Desa
Deregulasi Perda dan Perkada
Pemerintahan Inovatif
Rekomendasi Kementerian Desa dan PDTT perlu menyusun road map pendampingan desa. Pendampingan desa bukanlah program permanen, maka perlu disusun sebuah exit strategy ketika program pendampingan harus berakhir pada sebuah desa. Kriteria desa seperti apa yang perlu terus memperoleh pendampingan dan kapan desa harus berhenti terhadap perogram pendampingan perlu mulai dipikirkan. a. Constraint waktu road map pendampingan desa; b. Substansi road map yang memuat program, kegiatan dan strategi pelaksanaan pendampingan desa diantaranya: sistem manajemen, pengembangan dan penguatan program pendampingan, evaluasi, pra kondisi terhadap selesainya program pendampingan dan substansi lain yang relevan.
1) Terkait mekanisme kelembagaan, pengaturan dalam UU 23/2014 mengenai instrument regulasi yang digunakan untuk membatalkan perda dan/atau perkada melalui Keputusan Mendagri selayaknya diubah menjadi Peraturan Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini untuk menghindari kerancuan konstitusional terkait posisi Presiden dan pemerintah daerah, serta kerancuan hokum terkait betuk produk hukuk pembatalan. Adapun pengawasan dan pembatalan perda dan/atau perkada kebupaten/kota dapat didelegasikan oleh Presiden kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 2) Terkait mekanisme operasional, pendekatan pengawasan preventif dan represif yang saat ini dilakukan dapat terus dilanjutkan dengan catatan pertimbangan yang diberikan dalam pengawasan diberikan dalam pengawasan preventif. Selain itu, peran provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat perlu diperkuat dengan pernagkat khusus yang menjalankan peran ini, tidak hanya berbentuk timtim khusus. Otonomi daerah yang telah berjalan dua dekade memunculkan optimisme sekaligus pesimisme. Banyak kemajuan telah dialamiIndonesia sejak bergulirnya desentralisasi dan otonomi daerah, namun tidak sedikit kendala yang juga dialami dan tantangan yang siap mengadang. Dibutuhkan pemerintahan daerah yang inovatif untuk mengatasinya. Kepemimpinan phronesis, kebijakan adaptif, dan sistem manajemen inovasi merupakan tiga faktor yang sama pentingnya untuk 25
No.
Judul Kegiatan
Sumber: PKDOD, 2016.
Rekomendasi dikembangkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan dan fasilitasi dari instansi pemerintah pusat terkait dibutuhkan untuk mendorong pemerintah daerah membangun pemerintahan inovatif. Peran yang tidak kalah penting juga diharapkan dari partai politik untuk mengembangkan kapabilitas kepemimpinan phronesis bagi kader-kader dan calon kepala daerah yang diusungnya serta dari masyarakat untuk bahumembahu bersama pemerintah daerah membangun Indonesia dari daerah.
Dari tabel di atas, beberapa kegiatan telah menjadi wacana public yang ditunjukkan dengan dimuatnya dalam laman pemberitaan media massa baik cetak maupun media online, sebagai berikut: 1. Rico Hermawan: penarikan urusan tersebut (kewenangan) menimbulkan tidak efektifnya pelayanan publik karena rentang kendali yang jauh antara pemerintah pusat dan provinsi dengan masyarakat. “Pemprov Simpul Sukses Program Nasional” (Media Indonesia, 26 Mei 2016). 2. Widhi Novianto: "Ketika perangkat kabupaten/kota berkurang fungsinya, perangkat daerah provinsi yang menangani urusan tersebut akan memiliki beban kerja 'overload'. (22 Juli 2016) Dalam: http://wartaekonomi.co.id/berita107255/peneliti-pp-182016kurangi-peran-perangkat-kabupatenkota.html 3. Widhi Novianto: pertumbuhan jumlah BUMDes dari 3000-an pada 2010 menjadi 12.115 unit pada 2015 dan ditargetkan sebanyak 15.000 terkesan mengejar kuantitatif dan bukan merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pengelolaan BUMDes. Dalam: http://finansial.bisnis.com/read/20161004/9/589394/javascript 4. Suryanto: “Saat ini pemerintah daerah tengah menyiapkan anggaran dan restrukturisasi sesuai PP tersebut (PP No. 18/2016). Trennya memang terjadi perampingan. Dalam: “Target Perampingan Sampai 25 Persen”, Kompas, 30 September 2016. Jumlah output yang dihasilkan PKDOD pada 2016 lebih banyak
dibandingkan pada tahun 2015, khususnya untuk output yang berupa isu-isu strategis sebagaimana pada tabel berikut.
26
Tabel 6. Perbandingan Jumlah Rekomendasi PKDOD Tahun 2015 dan 2016 No. 1. 2.
Rekomendasi
Kajian Isu Strategis
Sumber: PKDOD, 2016.
2015
1 laporan 2 policy brief
2016
1 laporan 2 policy paper 5 policy brief
Dari tabel di atas, pada tahun 2016 terdapat 1 kajian yakni Kajian Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. a.
b.
c. d. e. f.
Sedangkan keenam telaah isu-isu strategis meliputi: Telaah Isu Strategis Pembagian Urusan Pemerintahan Pasca Implementasi UU No. 23 Tahun 2014; Telaah su Strategis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Menurut PP No. 18 Tahun 2016: Fokus pada Lembaga Diklat Daerah; Telaah Isu Strategis Penataan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa; Telaah Isu Strategis Penataan Pendamping Desa. Telaah Isu Strategis Deregulasai Perda dan Perkada; Telaah Isu Strategis Pemerintahan Inovatif.
b. Jumlah kajian bidang desentralisasi dan otonomi daerah yang didiseminasikan ke para pemangku kepentingan
Capaian indicator kinerja jumlah kajian bidang desentralisasi dan otonomi daerah
yang didiseminasikan ke para pemangku kepentingan, terlihat pada tabel sebagai berikut: No. 1.
Tabel 7. Jumlah Kajian Yang Didiseminasikan
Pemangku Kepentingan Kajian Model dan Pemerintah : Instrumentasi Kebijakan Kemendes PDTT dan Hubungan Kewenangan Kemendagri Pemerintah dan NGO: PATTIRO, IRE Pemerintah Daerah (Provinsi dan Judul Kajian
Keterangan Dilaksanakan pada forum diskusi ilmiah oleh PATTIRO Jakarta, melibatkan pemerintah dan NGO. 27
No.
2.
Pemangku Kepentingan
Judul Kajian Kabupaten/Kota) dengan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Kajian / Telaah Isu-Isu Strategis Bidang Desentralisasi, Otda, dan Desa a. Telaah Isu Strategis Pendamping Desa
b. Telaah Isu Strategis Penataan Perangkat Daerah Menurut PP 18/2016
Pemerintah Pemda Pemdes NGO Pemda: Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Mamuju Utara Pemdes: PandowoharjoSleman, RappoaBantaeng. NGO: IRE Pemdes: PandowoharjoSleman, PanggungharjoBantul, RappoaBantaeng. NGO: IRE, KOMPAK, PATTIRO Kabupaten Tangerang
PKP2A I LAN Jatinangor Bandung PKP2A II LAN Makassar PKP2A III LAN Samarinda PKP2A IV LAN Aceh Pusat-Pusat di Kedeputian Kajian Kebijakan Kemendagri, Pemkot Yogyakarta
Keterangan
Seminar, Workshop, Talkshow, Diskusi Terbatas, dll Workshop Pendampig Desa di Hotel Sahid RichYogyakarta.
Balaidesa PandowoharjoKabupaten Sleman, Yogyakarta. Ruang Rapat Lantai 3 Gedung B Lembaga Administrasi Negara Jakarta Ruang Makarti Bhakti Nagari Lantai 8 Gedung B LAN Jakarta
Diskusi Publik Merespons Terbitnya PP 18/2016 Aula LAN Jakarta 28
No.
Judul Kajian
Pemangku Kepentingan Pemkab Bangka Tengah
Keterangan
Pemprov DKI Jakarta c. Telaah Isu Strategis Penataan BUM Desa
Kementerian Desa PDTT
Sumber: PKDOD, 2016.
Menerima Kunjungan DPRD Kab. Bangka Tengah Ruang Rapat Lantai 5 Gedung B LAN Jakarta Pembahasan Raperda OPD Prov. DKI Jakarta Ruang Rapat Gedung Lama DPRD DKI Jakarta Ruang Rapat Lantai 3 Gedung B Lembaga Administrasi Negara Jakarta
c. Jumlah policy brief di bidang desentralisasi dan otonomi daerah yang didiseminasikan ke para pemangku kepentingan
Kinerja PKDOD tahun anggaran 2016 dapat dikatakan semakin meningkat
dengan dihasilkannya laporan kajian, policy paper dan policy brief terkait isu
desentralisasi, otda, dan desa, yakni terdapat 1 laporan kajian, 2 policy paper, dan 5 policy brief sebagaimana terlihat pada table 5 berikut.
Tabel 8. Policy Paper dan Policy Brief PKDOD 2016 No.
Judul Policy Paper/Polbrief
1.
Policy Brief Kajian Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Policy Paper Penataan OPD Menurut PP No. 18 Tahun 2016, Fokus Pada Lembaga Diklat Daeah (Policy Paper) Policy Paper Pembagian Urusan Pemerintahan Pasca Implementasi UU No. 23
2. 3.
Pemangku Kepentingan Kemendes PDTT Kemendagri Pemda Kemendagri Pemda Kemendagri KKP
29
No.
4. 5. 6. 7.
Judul Policy Paper/Polbrief tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Policy Brief Penataan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Policy Brief Penataan Pendamping Desa Policy Brief Deregulasi Perda dan/atau Perkada Policy Brief Pemerintahan Inovatif
Sumber: PKDOD, 2016.
Pemangku Kepentingan Pemda
Kemendes PDTT Pemda Kemendes PDTT Pemda Kemendagri Pemda Kemendagri Pemda
Policy brief dan policy paper tersebut telah didiseminasikan kepada pemangku
kepentingan di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa PDTT, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
d. Jumlah Publikasi Jurnal
Pada dasarnya terdapat banyak metode untuk mempublikasikan hasil kajian/telaah isu strategis, salah satunya adalah melalui media penerbitan jurnal ilmiah. Sebagai bagian dari Karya Tulis Ilmiah (KTI), jurnal merupakan wadah untuk memuat karya
tulis seseorang yang ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Pada tahun 2016,
Deputi Bidang Kajian Kebijakan melalui Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah telah menerbitkan 2 (dua) edisi jurnal analisis kebijakan. Mulai tahun 2017, jurnal ini dipindahkan pengelolaannya di Pusat Pembinaan JF Analis Kebijakan (PUSAKA). Berikut adalah daftar artikel yang dimuat dalam kedua jurnal tersebut: Tabel 9. Penerbitan Jurnal Analisis Kebijakan Tahun 2016
No. 1.
Edisi
Judul Artikel
Vol. 1 No. 1 Tahun Regionalisme dan Pengaruhnya 2016 (ISSN:2528- Terhadap Kebijakan Domestik Negara 6757) Anggota: Bagaimana ASEAN Terhadap Indonesia? Kebijakan Pemekaran Daerah Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Penulis Sayfa Auliya Achidsti Suryanto
Tony M Hidayat
30
No.
2.
Edisi
Judul Artikel
(BUMDES): BUMDES Karangrejek Gunungkidul Yogyakarta Potret Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945 dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Inovasi Pelayanan Publik: Praktik Penyelenggaraan Otonomi Daerah Moratorium Daerah Otonomi Baru: Sebuah Konsep Pematangan Menuju Efektivitas Daerah Otonom Mendorong Inovasi Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Vol. 1 No. 2 Tahun Analisis Bantuan Keuangan Bagi 2016 (ISSN:2528- Partai Politik : Urgensi dan Formulasi 6757) Besarannya Analisis Kapasitas Fiskal Tujuh Daerah Provinsi Baru Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kasus Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor Perbandingan Manajemen Jabatan Senior Birokrasi Di Australia, Indonesia, dan Singapura Dalam Perspektif Public Service Bargains Menilik Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Bingkai Demokrasi Komunitarian Desa : Ihwal Representasi Perempuan dalam BPD Pendamping Desa Kontekstual Pengangkatan Tenaga Honorer Sebagai Tantangan Manajemen Kepegawaian Daerah
Penulis
Frenky Kristian Saragi Harditya Bayu Kusuma Sabilla Ramadhiani Firdaus P. Pieter Djoka
M. Sofyan Muslim Juli Panglima Saragih Renny Savitri Muhammad Imam Alfie S Rusman Nurjaman Tony M Hidayat Suryanto
Sumber: PKDOD, 2016.
Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diperoleh informasi bahwa pada edisi pertama dari 6 penulis, dua orang berasal dari luar dan empat dari dalam. Demikian pula pada edisi kedua, perbandingannya 2:4, yaitu dua penulis internal LAN dan empat penulis
eksternal LAN. Perbandingan tersebut cukup baik, walaupun masih perlu diperbanyak lagi penulis dari luar LAN.
31
2. Sasaran 2: Terlaksananya konsultasi, advokasi, dan asistensi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan desa a. Persentase konsultasi, advokasi, dan asistensi yang dapat dipenuhi sesuai permintaan para pemangku kepentingan.
Tabel 10. Pelaksanaan Konsultasi, Advokasi, dan Asistensi PKDOD 2016 Target
Capaian
100 %
100 %
Bappeda Provinsi Papua Barat Bappeda Kabupaten Tangerang Bappeda Kabupaten Kendal Bappeda Kota Depok Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional/STPN Yogyakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta Commit Consultant/JICA (Jepang)
Sumber: PKDOD, 2016 (data diolah). Sesuai dengan visi-misinya, PKDOD selain melaksanakan tugas pengkajian juga
bertugas dalam melakukan perkonsultasian, advokasi, dan fasilitas kepada
pemangku kepentingan. Sampai saat ini, PKDOD masih sebatas memenuhi
permintaan konsultasi, advokasi maupun asistensi dari instansi pusat maupun
daerah. Di antara institusi yang telah meminta konsultasi, advokasi, dan asistensi
dengan PKDOD tahun 2016 adalah Bappeda Provinsi Papua Barat, Bappeda Kabupaten Tangerang, Bappeda Kabupaten Kendal, Bappeda Kota Depok, Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Commit Consultan/JICA.
Bappeda Provinsi Papua Barat dan Bappeda Kota Depok meminta konsultasi terkait
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD).
32
Untuk Bappeda Provinsi Papua Barat permintaan konsultasi tidak dilanjutkan karena pihak Bappeda Provinsi Papua Barat tidak jadi melanjutkan rencana kerjasama yang telah disepakati. Sedangkan untuk Bappeda Kota Depok, telah dipenuhi
perkonsultasian pada Desember 2016 yang lalu dan berlanjut hingga awal tahun
2017. Konsultasi dengan Bappeda Kabupaten Kendal telah dilaksanakan pada Juni 2016, diwakili oleh salah satu kabag yang datang ke PKDOD untuk melakukan penjajakan kegiatan bersama atau kegiatan yang melibatkan PKDOD LAN. Sedangkan advokasi dengan Kabupaten Tangerang dalam rangka penyusunan standar dan model PATEN.
Advokasi dengan KPPU telah dilaksanakan pada 7 April 2016 dengan dilakukan
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan seminar nasional persaingan usaha dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Lalu, konsultasi dengan STPN Yogyakarta dalam hal penjajakan kajian bersama mengenai manajemen pertanahan, khususnya terkait lokus desa.
Kehadiran Commit
Consultant/JICA pun senada dengan STPN yakni bertemu dengan tim kajian PKDOD dalam rangka pengelolaan desa.
Advokasi dan asistensi dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta – Kementerian Agama merupakan salah satu bagian dari tugas PKDOD dalam memberikan advokasi tentang
pentingnya akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Selanjutnya dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB No. 53 Tahun 2014.
b. Jumlah laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan konsultasi, advokasi, dan asistensi yang diberikan PKDOD
33
Table 11. Survey Kepuasan Stakeholders Jenis Survey
Keterangan
Survey kepuasan pemangku kepentingan Ada. terhadap DKK LAN
Sumber: DKK, 2016. Setiap tahun, kedeputian kajian kebijakan melakukan survey kepuasan untuk menilai
tingkat pelayanan yang diberikan, apakah memuaskan atau tidak memuaskan. Dari laporan hasil survey didapatkan informasi bahwa pelayanan yang diberikan PKDOD selama tahun anggaran 2016 tergolong memuaskan.
3. Sasaran 3: Terwujudnya pengembangan kapasitas Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah a. Persentase pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi/diskusi publik sesuai tusi.
Tabel 12. Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Diskusi Publik Yang Diikuti
No. 1.
Kegiatan Diskusi Publik “Dana Desa 100 Persen Infrastruktur”
2.
Roundtable Discussion: (Pendampingan) Menuju Kemenangan Desa
3.
Diskusi Ahli: “Pelayanan Publik Desa”
4.
Local Governance Forum: “Parlemen Desa dan Fungsi Representasi Warga”
Keterangan diselenggarakan oleh PATTIRO di Hotel Sofyan Tebet, Jaksel, 10 Maret 2016 (Rico Hermawan, Rusman Nurjaman, Edy Sutrisno). diselenggarakan oleh PATTIRO di Hotel Sofyan Tebet, Jaksel, 21 April 2016 (Rusman Nurjaman, Edy Sutrisno). diselenggarakan oleh PATTIRO di Hotel Sofyan Tebet, Jaksel, 19 Mei 2016 (Rusman Nurjaman, Maria Dika, Edy Sutrisno) diselenggarakan oleh PATTIRO di Hotel Sofyan Tebet, Jaksel, 28 September 2016(Rusman Nurjaman, Rico Hermawan, Maria Dika).
34
No. 5. 6. 7.
8.
Kegiatan LGF Optimalisasi Fungsi Kecamatan dalam Pemberdayaan dan Kemandirian Desa Workshop Case Study Writing
Peneliti kajian “Kajian Hukum terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan oleh Pemerintah Daerah Pasca Berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” Seminar Refleksi 3 Tahun UU Desa: Merayakan Praktik-Praktik Pelaksanaan UU Desa”
9.
Short Course “Innovation to Manage Strategis Change in the Public Sector,
10.
Peserta Seminar Peran Perempuan Dalam Kebijakan Publik di Indonesia
11.
Peserta Seminar Nasional "Inovasi Pengelolaan Aset BMN/BMD"
12.
Peserta Seminar Nasional “Quo Vadis KORPRI "Tantangan dan Arah Transformasi KORPRI sebagai Organisasi Profesi” Peserta Dialog Media "Refleksi dan Proyeksi Penegakan Hukum di Indonesia"
13.
Keterangan diselenggarakan oleh PATTIRO di Hotel Sofyan Tebet, Jaksel, 16 November 2016 (Rusman Nurjaman). diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN (Widhi Novianto, Edy Sutrisno). diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (Ani Suprihartini, Suryanto) diselenggarakan oleh IRE Yogyakarta, 17-18 Desember di Sleman, Prov DI Yogyakarta (Suryanto, Rusman Nurjaman) diselenggarakan oleh Governance International, Agustus 2016 di Inggris (Widhi Novianto dan M. Alfie Syarien) Diseleggarakan oleh Pusat Pembinaan Analis Kebijakan dan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia di Aula Gedung A, Kantor LAN, Jakarta, 21 Desember 2016 (seluruh staf dan pejabat PKDOD) di Aula Lantai 2 Gedung A, Kantor LAN, Jakarta, 19 Desember 2016 (seluruf staf dan pejabat PKDOD) diselenggarakan pada 16 Desember 2016 di Kantor LAN Jakarta. diselenggarakan di Ruang Diskusi Gedung A Lantai I, Kantor LAN Pusat, Jakarta, 7 Desember 2016
35
No. 14.
Kegiatan Peserta Dialog Kebangsaan: Pilkada dan Upaya Merawat Kebhinekaan
15.
Peserta Seminar Nasional "Urgensi Sistem Inovasi Administrasi Negara Dalam Akselerasi Nawacita"
16.
Peserta Diskusi Media dengan tema "Membedah Korupsi dan Pungli di Birokrasi: Modus dan Solusinya"
17. 18.
Peserta Seminar Nasional "Kemitraan Strategis Dalam Membangun Indonesia Inovatif" sekaligus melaunching Majalah Inovasi Administrasi Negara (INAGARA Magz) Peserta Talk Show Komunikasi Dalam Kebijakan Publik
19.
Peserta Seminar Indonesia-Japan Local Administration 2016 "Village Capacity Development"
20.
Peserta Seminar "Membangun Budaya Unggul Lembaga Administrasi Negara Dalam Mendukung Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara" Narasumber Dialog Publik "Merespon Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah"
21. 22. 23.
Peserta Diskusi “Deregulasi Perda/Perkada dan Efektivitas Pembangunan Daerah”
Peserta Seminar Nasional "Utilisasi Diskresi untuk Akselerasi Pembangunan dan Pelayanan Publik"
Keterangan diselenggarakan di Kantor LAN Jakarta, 24 November 2016 (seluruh staf dan pejabat PKDOD) diselenggarakan di Aula Lantai 2, Gedung A, Kantor LAN, Jakarta, Selasa, 8 November 2016 (semua staf dan pejabat PKDOD) diselenggarakan di Kantor LAN RI, Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2016 (Kabagmin dan apus DOD) diselenggarakan di Aula Lt 2, Kantor LAN, Jakarta, Rabu, 21 September 2016 (Kabagmin dan Kapus DOD)
diselenggarakan di Aula Lt 2, Kantor LAN, Jakarta, Jumat, 9 September 2016 (Kapus DOD) Diselenggarakan di Auditorium Makarti Bhakti Nagari, Kantor LAN, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2016 (semua staf dan pejabat PKDOD) Diselenggarakan di Aula Lt 2, Kantor LAN, Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2016 (semua staf dan pejabat PKDOD). Diselenggarakan di Gedung A Lantai 2, kantor LAN Veteran, Jakarta Pusat, 21 Juli 2016. (Widhi Novianto, Ridwan Rajab). diselenggarakan di Kantor LAN RI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Juni 2016 (semua staf dan pejabat PKDOD) Diselenggarakan di Gedung Auditorium Lantai II Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10,
36
No.
Kegiatan
24.
Peserta Talk Show "Forum Korporasi Untuk Inovasi Indonesia"
25.
Peserta Executive Lecture "Revolusi Mental: Creating Shared Value in Public Sector for Innovation & Sustainability"
26. 27. 28.
Peserta Public Lecture (Pengembangan Kapasitas) dengan topik "Social Entrepreneurship TRUBUS" Moderator "Seminar Nasional Memperkuat Otonomi Daerah: Membangun Indonesia Dari Daerah"
Peserta "Seminar Nasional Persaingan Usaha Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)"
Sumber: PKDOD, 2016 (data diolah).
Keterangan Jakarta, Kamis, 9 Juni 2016 (semua staf dan pejabat PKDOD). Diselenggarakan di Gedung Auditorium Lantai II Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2016. Diselenggarakan di Gedung Auditorium Lantai II Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Jakarta, Rabu, 1 Juni 2016 (Kapus PKDOD). Diselenggarakan di Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Kamis, 26 Mei 2016 (Suryanto). Diselenggarakan di Aula Lantai 2, Kantor LAN RI, Selasa, 19 April 2016 (Ridwan Rajab). Diselenggarakan di Aula Lantai 2, Kantor LAN RI, Kamis, 7 April 2016 (semua staf dan pejabat PKDOD).
Dari tabel 9 tersebut dapat diinformasikan bahwa pengembangan SDM PKDOD
dilaksanakan dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak
eksternal baik eksternal pusat kajian atau unit kerja di luar PKDOD maupun di luar
LAN. Beberapa kegiatan kedeputian inovasi seperti public lecture juga menjadi salah satu ajang peningkatan kapasitas pegawai PKDOD.
Adapun kegiatan pengembangan kapasitas yang mengoptimalkan pihak di luar LAN
antara lain kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (FGD Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, LSM PATTIRO, LSM IRE.
37
b. Jumlah kegiatan diskusi pengembangan kapasitas internal pegawai PKDOD Tabel 13. Pengembangan Kapasitas Internal Pegawai PKDOD
No.
Kegiatan
Keterangan
1.
Diskusi PKDOD dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
2.
Diskusi PKDOD dengan Kementerian Desa
Membahas kajian isu strategis PKDOD terkait Penyelenggaraan Urusan Perikanan dan Kelautan Pasca Implementasi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4.
Diskusi PKDOD dengan IRE
5.
Diskusi PKDOD dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri
3.
Diskusi PKDOD dengan PATTIRO
Sumber: PKDOD, 2016 (data diolah).
Membahas kajian isu strategis PKDOD pengelolaan BUMDES
Membahas kajian PKDOD terkait hubungan kewenangan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Supradesa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Membahas kajian PKDOD terkait hubungan kewenangan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Supradesa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Membahas kerjasama antara PKDOD dengan Dirjen Otda
Pembahasan kajian dan isu strategis melibatkan pihak-pihak yang dipandang mampu memberikan masukan terhadap penyelesaian kegiatan, sekaligus menjadi wahana pembelajaran bagi seluruh staf PKDOD 2016. Paparan peneliti IRE, Agus Salim misalnya, telah menambah pengetahuan para peneliti PKDOD dalam pengelolaan dana desa sebagai bagian dari pengelolaan pemerintahan desa secara keseluruhan.
Demikian pula, paparan dari pejabat KKP, Rusmana, telah membuka wawasan dan
38
pengetahuan peneliti PKDOD mengenai seluk beluk pembagian ulang urusan
pemerintahan bidang kelautan di era UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
B. Realisasi Anggaran Realisasi anggaran suatu kegiatan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah baik dari internal maupun eksternal LAN yang meliputi aspek substantif maupun manajerial. Terkait kebijakan internal LAN dari aspek substantif kajian, antara lain adalah adanya penajaman substansi oleh pimpinan dengan tujuan untuk penjaminan kualitas kajian. Akibatnya, ada perubahan fokus substansi dan lokus kajian yang akhirnya berdampak pada perubahan alokasi dan besaran penyerapan anggaran. Tabel 14 Realisasi Penyerapan Anggaran PKDOD 2016
Program/ Kegiatan
Pagu Awal
Program : Pengkajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kegiatan : Telaahan Isu-Isu Strategis Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Kajian Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Analisis Kebijakan
Realisasi (SP2D)
Penghematan
Pagu Revisi
Realisasi
%
980.000.000
83.126.000
896.874.000
888.437.100
99,06%
8.436.900
322.502.000
12.979.000
309.523.000
304.710.700
98,45%
4.812.300
576.766.000
63.547.000
513.519.000
510.153.400
99,34%
3.365.600
80.732.000
6.900.000
73.832.000
73.573.000
99,65%
259.000
Sisa Dana
Sumber: PKDOD, 2016 (data diolah). 39
Proses dan besaran penyerapan anggaran juga dipengaruhi adanya manajemen/pengaturan pengelolaan anggaran baik dari internal maupun eksternal LAN yang sering kali berubah-ubah pada tahun kegiatan berjalan, seperti pengaturan pembayaran honorarium dan transport kegiatan LAN, serta kebijakan penghematan anggaran dari Kementerian Keuangan. Kebijakan optimalisasi anggaran pada tahun berjalan mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran untuk beberapa alokasi akun belanja kajian, sehingga mempengaruhi proses penyerapan realisasi keuangan. Dari pagu sebesar Rp. 896.874.000,- terrealisasi sebesar Rp. 888.437.100888.437.100,- atau sebesar 99,06%. Jika dibandingkan, pagu dan realisasi anggaran tahun 2015 dan 2016 prosentase realisasi mengalami tren kenaikan dari 91% menjadi 99,06% sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
40
Tabel 15 Perbandingan Pagu dan Penyerapan Anggaran PKDOD 2015 dan 2016 Pagu Awal
Realisasi (SP2D)
Pagu Revisi
Penghematan
Sisa Dana
Realisasi
%
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
969.791.000
980.000.000
114.778.000
83.126.000
855.013.000
896.874.000
778.065.200
888.437.100
91,00
99,06%
76.947.800
8.436.900
Sumber: PKDOD, 2015 dan 2016 (data diolah).
41
Beberapa permasalahan/kendala dalam pengelolan kegiatan dan anggaran pada PKDOD tahun 2016 yang harus menjadi perhatian bersama demi perbaikan kinerja kegiatan kajian yang akan datang, antara lain sebagai berikut :
1.
2. 3. 4. 5.
Terbatasnya jumlah SDM Peneliti Dalam melaksanakan kegiatan kajian, PKDOD didukung penuh oleh seluruh SDM yang ada, yaitu berjumlah 11 orang. Komposisi jumlah SDM tersebut adalah 1 Kepala Pusat, 1 Kepala Bagian Administrasi, 3 orang Jabatan Fungsional Peneliti, dan 6 orang Jabatan Fungsional Umum. Jumlah fungsional peneliti yang terbatas ini mempengaruhi pembagian tugas, maupun kualitas hasil kajian; Adanya kesenjangan kompetensi antar peneliti, sehingga perlu diberi kesempatan pengembangan kompetensi semua peneliti; Kegiatan telaahan Isu-isu Strategis diharapkan dapat merespon quick issue tetapi terkendala dengan proses administrasi pengelolaan anggaran yang cenderung membutuhkan waktu; Revisi anggaran terjadi pada tahun berjalan yang disebabkan adanya kebijakan efisiensi/penghematan, perubahan akun dan peraturan dari Kementerian Keuangan, sehingga menghambat target kinerja dan penyerapan realisasi keuangan; Penghargaan atas kajian belum pada hak intelektualitasnya tetapi berdasar proses input administrasi anggaran, dan belum diakui sebagai Aset Tak Berwujud.
42
BAB IV PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan Capaian Kinerja seperti yang telah diuraikan pada BAB III di atas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah telah dapat memenuhi Perjanjian Kinerja (sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja) yang telah ditetapkan, sesuai dengan aggaran yang dialokasikan. Dalam pelaksanaan kegiatan PKDOD selama tahun 2016 berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui pencapaian kinerja fisik yang dapat dilihat dari tercapainya output kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,06% (Sembilan puluh sembilan koma nol enam persen).
Secara rinci berdasarkan Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Capaian Kinerja, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Rencana Kinerja Penyusunan Rencana Kinerja didasarkan pada Renstra LAN Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengacu pada sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke 3. Rencana Kinerja PKDOD disusun berdasarkan tugas dan fungsinya dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Deputi Bidang Kajian Kebijakandan Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara. 2. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja tahun 2016 didasarkan pada Rencana Kinerja yang dialokasikan anggaran dari DIPA LAN Tahun 2016. Namun dalam rangka peningkatan kinerja, PKDOD melaksanakan pembenahan internal LAN dengan menerapkan Proyek Perubahan yang merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAN. 3. Capaian Kinerja Capaian Kinerja PKDOD dipengaruhi oleh aspek internal dan eksternal, baik substantif maupun manajerial antara lain : 43
a. Dari aspek substantif internal LAN, ada penajaman substansi kajian dengan tujuan penjaminan kualitas kajian meskipun berdampak pada perubahan fokus dan lokus kajian. Namun PKDOD tetap dapat mencapai target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. b. Dari aspek manajerial internal LAN, PKDOD telah melaksanakan Proyek Perubahan dalam rangka penguatan pengembangan kapasitas para pegawai dan unit kerja PKDOD. Dengan peningkatan kinerja pegawai diharapkan berdampak secara signifikan pada keningkatan kinerja PKDOD, dan pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan kinerla LAN secara keseluruhan.
B. Langkah Strategis di Masa Mendatang
Dari beberapa kesimpulan tersebut di atas maka perlu diambil langkahlangkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi khususnya Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD) sebagai berikut : 1. Penajaman substansi kajian sangat penting dilakukan namun perlu perbaikan proses yang meliputi mekanisme dan prosedur, aktor (melibatkan Reviewer yang kompeten), dan waktu yang tepat. Penajaman substansi sebaiknya dilakukan sejak awal (sebelum tahun berjalan) yaitu pada saat pembahasan usulan kegiatan dengan antisipasi isu strategis nasional ke depan. 2. Perlu dilakukan penguatan SDM baik penambahan jumlah peneliti, minimalisasi kesenjangan kompetensi peneliti, peningkatan kapasitas pegawai (baik melalui Diklat maupun penugasan pimpinan mengikuti diskusi publik), maupun pengaturan yang baik terkait mutasi pegawai. 3. Perlu dilakukan pengalokasian anggaran yang baik untuk mengakomodasi quick issue maupun isu strategis yang melingkupi Deputi Bidang Kajian Kebijakan atau LANsehingga tetap sinkron antara pelaksanaan tugas, fungsi, dan administrasi anggaran. 4. Perlu membangun jejaring dengan instansi lain yang telah memiliki kredibilitas dalam pengkajian terkait desentralisasi dan otonomi daerah (K/L, akademisi, Pemerintah Daerah, LSM, Lembaga Donor). 5. Pengaturan pengelolaan kegiatan dan anggaran harus standar dan jelas sejak awal tahun pelaksanaan kegiatan. 6. Mendorong Kementerian Keuangan untuk segera mengeluarkan revisi Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif PNBP LAN sehingga dapat meminimalkan hilangnya potensi PNBP LAN, khususnya bidang kajian. 44
PUSAT KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110 Gedub B Lantai 3 Telp : (021) 3868201-05 Ext. 112-116 Fax : (021) 3866857 Email :
[email protected] Web : dkk.lan.go.id