LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pengadilan Negeri Tangerang Jl. T.M.P Taruna Tangerang No. 7 www.pn-tangerang.go.id

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Negeri Tangerang yang merupakan LKJIP pelaksanaan Renstra tahun 2015-2019. Dan menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 323/SEK/OT.01.2/11/2016 Tanggal 17 November 2016 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Tangerang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2016, Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung R.I. yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Semoga LKjIP ini dapat memenuhi kriteria pelaporan akuntabilitas instansi pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Tangerang,

i

Februari 2017

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

iii

BAB I

1

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN A. Penjelasan …………………………………………………………………………...

1

B. Tugas Pokok dan Fungsi .……………………………………………………….

3

C. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP ……………………………………….....

4

D . Sistematika Penyajian Laporan ……………………………………………..

4

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

6

A. Indikator Kinerja Utama ………………………………………………………..

12

B. Rencana Kinerja Tahunan ……….…………………………………………….

15

C. Penetapan Kinerja Tahun ……….……………………………………………..

17

AKUNTABILITAS KINERJA

23

A. Akuntabilitas Kinerja …………...………………………………………………..

23

B.

Analisis Akuntabilitas Kinerja ……..………………………………………….

29

C. Akuntabilitas Keuangan ………….……………………………………………….

56

D. Realisasi Anggaran ...................................……………………………..

61

PENUTUP

62

A. Keberhasilan .……….……………………………………………………………….

62

B.

Hambatan/Masalah …….……………………………………………………….

62

C. Pemecahan Masalah ……………………………………………………………

62

LAMPIRAN : 1. Struktur Organisasi 2. Lampiran Rencana Kinerja Tahunan 3. Lampiran Penetapan Kinerja Tahunan 4. Lampiran Pencapaian Kinerja Tahunan 5. Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama 6. Surat Keputusan Penyusun LKjIP 7. Matriks Rencana dan Strategi ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

L

KjIP Tahun 2016 ini merupakan laporan kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tangerang selama Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat

Pertama dan sesuai dengan Visi : “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TANGERANG YANG AGUNG”. Visi

tersebut

dijabarkan

dalam

sebuah

Rencana

Strategis

Tahun

2015 – 2019, disertai dengan penyampaian Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2017 yang kesemuanya terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Tangerang. Keberhasilan pelaksanaan rencana kinerja tahun 2016 juga dapat dilihat dalam matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016 dan Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2016 disajikan dalam matriks berikut ini : NO. 1.

SASARAN Peningkatan Penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata

100% 100%

100% 100%

100% 100%

82.49% 78.13%

79.79% 77.34%

96.72% 98.88%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata

iii

NO. 2.

3.

SASARAN Aksepbilitas putusan Hakim Tingkat

Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Pidana 2. Perdata

a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata

4.

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (access to justice)

c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding a. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus b. ersentase jumlah perkara banding yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI. c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI. 1. Pidana 2. Perdata

iv

TARGET REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

90.37 % 80%

96.84% 70.48%

107.16% 88.10%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

1 : 150

1:176

117.3%

100%

100%

100%

100%

100% P

100%

80% 84%

70% 73%

77.78% 86.90%

NO. 5.

6.

SASARAN Peningkatan Kualitas pengawasan

Peningkatan Kualitas SDM

INDIKATOR KINERJA a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial. b. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

100%

0%

PERSENTASE CAPAIAN 0%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TARGET REALISASI

Selanjutnya laporan akuntabilitas keuangan yang berisi realisasi DIPA Tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan persentase capaian serapan anggaran sebesar 96.75 % untuk DIPA-01 Badan Urusan Administrasi dan 96.37 % untuk DIPA-03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

v

LKJIP

2016

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

S

ecara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan

dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara / kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Tangerang membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017. Pengadilan Negeri Tangerang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 serta Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986, dalam Pasal 50 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata

1

LKJIP

2016

di tingkat pertama. Dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. Kantor Pengadilan Negeri Tangerang berlantai 6 dengan luas tanah keseluruhan + 4.000 M2 dan Luas Bangunan + 6.520 M2, + selebihnya untuk halaman Parkir. Pengadilan Negeri Tangerang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 7 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Kode Pos 15118. Namun, Gedung kantor Pengadilan Negeri Tangerang sampai dengan saat ini masih dalam proses pembangunan sejak tahun 2012. Berdasarkan Bezeting periode 31 Desember 2016, jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Tangerang sebanyak 158 (Seratus Lima Puluh Delapan) orang dengan rincian sebagai berikut : No.

Tenaga Teknis

Jumlah (Orang)

Keterangan

1.

Ketua

1

Aktif

2.

Wakil Ketua

1

Aktif

3.

Hakim

30

Aktif

4.

Panitera

1

Aktif

5.

Sekretaris

1

Aktif

6.

Kepala Bagian Umum

0

Belum Ada

7.

Panitera Muda

3

Aktif

8.

Kepala Sub Bagian

3

Aktif

9.

Panitera Pengganti

38

Aktif

10.

Jurusita

7

Aktif

11.

Staf Pelaksana

48

Aktif

12.

Tenaga Honorer

25

Aktif

158

Seratus Lima Puluh Delapan orang

JUMLAH

Jumlah Hakim dan pegawai tersebut di atas sudah sesuai dengan rasionalisasi pegawai menurut Mahkamah Agung yang seharusnya

2

LKJIP

2016

berjumlah + 120 (seratus dua puluh) orang untuk Pengadilan Negeri Klas IA Khusus. Akan tetapi sejauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang selaku Pengadilan Tingkat Pertama terlaksana dengan baik. Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Tangerang disajikan dalam Lampiran 1. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI

P

engadilan Negeri Tangerang merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tangerang sebagai kawal depan (Voorj prost) Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana Pengadilan Negeri Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu : Menerima,Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara yang masuk. Sedangkan fungsinya adalah : 1.

Melakukan urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, kepaniteraan hukum di wilayah Tangerang.

2.

Melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana (umum) peradilan umum di wilayah Tangerang.

3.

Menyiapkan program dan evaluasi kinerja peradilan umum di wilayah Tangerang.

4.

Melakukan hubungan masyarakat yang berkaitan dengan hukum di wilayah Tangerang.

3

LKJIP

2016

C. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKJIP

P

enyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Tangerang ini berdasarkan :

1.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;

4.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

5.

Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;

6.

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006

tentang

Organisasi

dan

Tatakerja

Sekretariat Mahkamah Agung RI. 7.

Surat

Sekretaris

Mahkamah

Agung

R.I.

Nomor

:

323/SEK/OT.01.2/11/2016 Tanggal 17 November 2016 perihal Penyampaian LKJIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

P

ada

dasarnya

laporan

mengkomunikasikan

akuntabilitas

pencapaian

kinerja

kinerja

ini

untuk

Pengadilan

Negeri

Tangerang dalam tahun anggaran 2016, dengan bentuk sajian seperti berikut :

4

LKJIP

2016

Bab I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Tangerang dan tentang LKJIP, yang dituangkan dalam; a. Latar Belakang, b. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi, c. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP, dan d. Sistematika Penyajian Laporan. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja,Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun anggaran 2016 yang berisikan antara lain; a. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang, b. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2016, dan c. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2016. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang yang dipaparkan dalam; a. Akuntabilitas Kinerja (Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran), b. Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan c. Akuntabilitas Keuangan. Bab IV Penutup, menguraikan; a. Keberhasilan, b. Hambatan/Masalah, dan c. Pemecahan Masalah. Lampiran, berisi : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tangerang dan Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Tangerang.

5

LKJIP

2016

BAB II PERENCANAAN KINERJA

R

encana Strategis Pengadilan Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan

kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundanganundangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tangerang diselaraskan dengan Arah Kebijakan dan Program Mahkamah Agung R.I yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Tangerang adalah: “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TANGERANG YANG AGUNG” Untuk

mencapai

Visi

tersebut,

Pengadilan

Negeri

Tangerang

menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah Tangerang;

6

LKJIP

2016

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah Tangerang; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah Tangerang; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah Tangerang; 5. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 7. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 8. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 9. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice). Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana.

Dengan di formulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Tangerang akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

7

LKJIP

2016

Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice). 5. Meningkatnya kualitas pengawasan. 6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Tangerang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan. Adapun pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tangerang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Output dari kegiatan pokok ini adalah : 1. Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu (Base Line) Sub output yang akan dilaksanakan antara lain : a) Penyelesaian Pos Pelayanan Hukum b) Penyelesaian Perkara yang kurang dari 5 Bulan c) Penyelesaian Perkara dengan Zitting Plaatz dan Prodeo

8

LKJIP

2016

Adapun sasaran strategis dalam program dan kegiatan ini adalah : No. 1.

Sasaran Strategis Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Utama Persentase penyelesaian sisa perkara 1) Pidana 2) Perdata Persentase penyelesaian perkara 1) Pidana 2) Perdata Persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1) Pidana 2) Perdata

2.

Akseptabilitas Putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi 1) Pidana 2) Perdata

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Output dari kegiatan pokok ini adalah : 1) Layanan Perkantoran (Base Line) Sub output yang akan dilaksanakan antara lain : a) Layanan Perkantoran

9

LKJIP

2016

Adapun sasaran strategis dalam program dan kegiatan ini adalah : No. 1.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Efektifitas Pengelolaan Persentase berkas perkara yang Penyelesaian Perkara diajukan secara lengkap 1) Pidana 2) Perdata Persentase berkas perkara yang deregister dan siap didistribusi kan ke majelis 1) Pidana 2) Perdata Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding

2.

Aksesibilitas Masyarakat Persentase amar putusan terhadap Peradilan Tingkat perkara yang dapat diakses Pertama (Access to justice) secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase jumlah perkara yang putus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI

1. Pidana 2. Perdata 3.

Kualitas Pengawasan

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan pemeriksaan eksternal ditindaklanjuti

4.


hasil yang

Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

10

LKJIP

2016

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Output dari kegiatan pokok ini adalah : 1) Alat Komunikasi Data Sub output yang akan dilaksanakan antara lain : a) Pengadaan Alat Komunikasi Data Penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang berupa Pengadaan Alat Komunikasi Data untuk mendukung administrasi pelaksanaan pelayanan peradilan agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan Keterbukaan Informasi pada lembaga peradilan.

11

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO 1.

KINERJA UTAMA Peningkatan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan b. Persentase perkara yang Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) c. Persentase perkara yang Perbandingan perkara yang diselesaikan diselesaikan dalam jangka dalam jangka waktu maksimal 5 bulan waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)

Hakim Majelis dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

2.

Peningkatan aksebilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi

Jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi/peninjauan kembali) selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus persen

Hakim Majelis


3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding

Kepaniteraan

Laporan Bulanan dan

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis

Kepaniteraan

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk

Kepaniteraan

Laporan Tahunan



LKJIP 4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah dapat dilihat secara online melalui website Pengadilan Tingkat Pertama dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus, dengan perkara yang sudah diminutasi

Majelis Hakim/ Panitera


b. Persentase jumlah perkara yang

Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah putus dan dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat Pertama, dengan perkara yang sudah diminutasi

Kepaniteraan


c. Persentase perkara yang telah

Kepaniteraan Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah dapat diproses pada SIPP / CTS MA RI, dengan perkara yang sudah diminutasi


a. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.

diproses pada SIPP / CTS MA RI. Pidana dan Perdata

5.

6.

Peningkatan kualitas pengawasan

Peningkatan kualitas SDM

2016

a. Persentase pengaduan Perbandingan jumlah pengaduan yang masyarakat yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris


b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan



a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat



13

LKJIP b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

2016

Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa.



c. Persentase pejabat yang lulus Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri mengikuti fit and proper test yang telah dipromosikan dan mengikuti Fit dalam rangka promosi jabatan. and Proper Test untuk menduduki Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus atau Hakim Tinggi dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan



14

B. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2016

A NO. 1 1.

dapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut: SASARAN

2 Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3

4

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata

2.

3

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum : 1. Pidana 2. Perdata

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap

100% 100%

82% 78.13%

100% 100%

tidak

1. Pidana 2. Perdata

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata c. Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara

90.37% 80%

100% 100%

100 100 1 : 150

LKJIP 1 4.

2 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

3

a. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus b. Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.

2016 4 100%

100

c. Persentase perkara yang telah

diproses pada SIPP / CTS MA RI. - Pidana - Perdata 5.

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan


80% 84%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%


100%

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial

100%

b. Persentase pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

100%

16

LKJIP

2016

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

P

enetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Tangerang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Tangerang, disajikan dalam matriks berikut ini:

17

Tabel. Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Tangerang NO. 1 1.

SASARAN URAIAN 2 Penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3 a. Persentase sisa perkara

4

yang diselesaikan 100% 100%

1. Pidana 2. Perdata b. Persentase

PROGRAM 5 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

KEGIATAN URAIAN 6 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

yang

88% 80% perkara

diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata

2.

Aksepbilitas putusan Hakim Tingkat Pertama

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali : 1. Pidana 2. Perdata

TARGET

7

8

9

Orang Rupiah

349.475.000

Berkas Perkara

1200

%

100

s.d.a

s.d.a

Input: - SDM - Dana

Outcome: Penyelesaian Administrasi Perkara Di Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu

100% 100%

s.d.a

92% 80%

SATUAN

Output: Penyelesaian Administrasi Perkara Di Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu

perkara

yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata c. Persentase

INDIKATOR KINERJA

s.d.a

s.d.a

LKJIP NO. 1 3.

4.

SASARAN URAIAN 2 Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3 a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata

4

100% 100%

PROGRAM 5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

100% 100%

c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara

1 : 150

a. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

100%

19

2016 KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

6 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

7

8

9

Input: - SDM - Dana

Orang Rupiah

133 19.461.054.000

Output: Layanan Perkantoran

Tahun

1

%

100

Outcome: Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan terlaksana dengan baik

LKJIP NO. 1

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

TARGET

3 Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI. Persentase perkara yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI. Pidana Perdata

4 100%

d. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz / Prodeo

1 : 20

b.

c.

-

PROGRAM 5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

2016 KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET


7

8

9

Input: - SDM - Dana

Orang Rupiah

133 19.461.054.000


Tahun

1

%

100

Orang Rupiah

349.475.000

Berkas Perkara

1200

%

100

72% 65%

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum


Outcome: Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan terlaksana dengan baik Input: - SDM - Dana Output : Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara Outcome : Terlaksananya Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

20

LKJIP 1 5.

6.

2 Peningkatan kualitas pengawasan


3 a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

4 100%


100%

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan.

100%

5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

100%

100%

21

2016 6 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

8

9

Input: - SDM - Dana

7

Orang Rupiah

133 19.461.054.000


Tahun

1

%

100

Orang Rupiah

133 19.461.054.000

Tahun

1

%

100

Outcome: Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan tingkat banding terlaksana dengan baik Input: - SDM - Dana Output: Layanan Perkantoran Outcome: Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan tingkat banding terlaksana dengan baik

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

P

enetapan kinerja tahun 2016 merupakan kinerja pokok yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dalam tahun 2016 berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2016 dan menyesuaikan dengan DIPA Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 (Dokumen terpisah). Penetapan kinerja tahun 2016 berpedoman pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang 2015-2019 (Dokumen terpisah), yang pelaksanaan beracuan pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 hasil reviu sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: W29.U4/52/SK/KP.10.10/I/2017 Tanggal 13 Januari 2016 Tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: W29.U4/52.a/SK/KP.10.10/I/2017 Tanggal 16 Januari 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2016 (Dokumen terpisah).

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

R

encana kinerja tahun 2017 merupakan kinerja pokok yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada Tahun 2017 dan dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran kegiatan oleh Pengadilan Negeri Tangerang tahun anggaran 2017, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 (Dokumen terpisah). Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2017 berpedoman pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang 2015-2019.

LKJIP

2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. AKUNTABILITAS KINERJA

A

kuntabilitas kinerja merupakan evaluasi atas rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan tahun sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengmabilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Pengukuran kinerja mencakup :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

23

LKJIP

2016

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

P

engukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2016 disajikan dalam matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebagaimana dalam terangkum matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran dan matriks kinerja anggaran. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini.

Berikut ini matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016.

24

Tabel. Matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016 NO. 1 1.

PROGRAM 2 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

KEGIATAN URAIAN 3 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

4

5

6

7

8

Rupiah

349.475.000

320.504.100

91,71%

Berkas Perkara

1200

1100

91,71%

%

100

91,71

91,71%

Orang Rupiah

133 19.694.556.000

133 19.533.813.190

100% 99,19%

Tahun

1

1

100%

%

100

100

100%

Input: - SDM - Dana Output: Pelayanan Hukum, Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu (Base Line) dan Pembebasan Biaya Perkara. Outcome: Pelayanan Konsultasi Hukum, Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Diselesaikan Tepat Waktu dan Pembebasan Biaya Perkara Bagi Orang Tidak Mampu.

2.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Input: - SDM - Dana Output: Layanan Perkantoran Outcome: Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan tingkat terlaksana dengan baik.

LKJIP NO.

PROGRAM

1 3.

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

2016 KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

4

5

6

7

8

Rupiah

86.000.0000,-

85.195.000,-

99,06%

10 Unit

10 Unit

10 Unit

100%

10 Unit

10 Unit

10 Unit

100%

Input: - SDM - Dana Output: 1. Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Outcome: 1. Terealisasinya Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadilan Negeri Tangerang

26

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

P

engukuran pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja. Pengukuran pencapaian sasaran Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2016 disajikan dalam matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran sebagai berikut : NO. 1.

2.

3.


Aksepbilitas putusan Hakim


INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN


100% 100%

100% 100%

100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata

82.49% 78.13%

79.79% 77.34%

96.72% 98.88%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

90.37% 80%

96.84% 70.48%

98.22% 88.10%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Banding 1. Pidana 2. Perdata a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata

LKJIP

NO.

4.

SASARAN

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (access to justice)

INDIKATOR KINERJA c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara a. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus b. Persentase jumlah perkara banding yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI. c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI. 1. Pidana 2. Perdata

2016

1 : 150

PERSENTASE CAPAIAN 1:176 117.33%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80% 84%

70% 73%

77.78% 86.90%

TARGET REALISASI

Adapun cara perhitungan Persentase Capaian dirumuskan sebagai berikut :

Persentase Capaian =

Realisasi x 100% Target

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2016 secara umum Pengadilan Negeri Tangerang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 100% sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai realisasinya. Sedangkan untuk jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) No. 005.01.2.097598/2016 tanggal 07 Desember 2015. Yang terdiri dari 2 program yaitu :

28

LKJIP

2016

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 19.694.556.000,- (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 86.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah). Totalnya adalah sebesar Rp. 19.780.556.000,- (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Adapun jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 tersebut adalah sebesar Rp. 19.533.813.190,- (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Rupiah). Persentase serapan anggaran tahun 2016 adalah sebesar 99,19%. Rincian akuntabilitas anggaran disajikan secara lengkap pada poin C. Analisa Akuntabilitas Keuangan. 2. DIPA Badan Peradilan Umum No. 005.03.2.099077/2016 tanggal 07 Desember 2015 yaitu : 1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 349.475.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Adapun jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 tersebut adalah sebesar Rp. 320.504.100,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ratus Empat Ribu Seratus Rupiah). Persentase serapan anggaran tahun 2016 adalah sebesar 91,71%. Rincian akuntabilitas anggaran disajikan secara lengkap pada poin C. Analisa Akuntabilitas Keuangan.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

P

engukuran kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

29

LKJIP

2016

Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Negeri Tangerang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. SASARAN PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran penyelesaian perkara tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No. 1.

SASARAN Penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJANO.

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

100% 100%

100% 100%

100% 100%

82.49 % 78.13 %

79.79% 77.34%

96.72% 98.88%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata c.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata

Analisis keempat indikator kinerja dari sasaran pertama ini sebagai berikut :

a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

No. 1.


INDIKATOR KINERJA NO.

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

100% 100%

100% 100%

100% 100%


30

LKJIP

2016

Data sisa perkara tahun 2015, sebagai berikut : No. 1. 2.

Sisa 2015 507 440

Jenis Perkara Pidana Perdata

Diputus 2016 507 440

Sisa belum Persentase diputus penyelesaian 0 100% 0 100%

Berdasarkan tabel diketahui bahwa sisa perkara (pidana dan perdata) yang belum diputus pada tahun 2015, seluruhnya telah diputus pada tahun 2016 (sisa nihil). Dengan persentase penyelesaian sisa perkara untuk masing-masing jenis perkara sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016 untuk penyelesaian sisa perkara tercapai sepenuhnya.

Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan 1) PIDANA No. 1.

Jenis Perkara

2011

2012

2013

2014

2015

408

581

657

575

507

Pidana

Dari grafik di atas dapat diketahui penyelesaian sisa perkara Pidana pada tahun 2012 sebanyak 657 perkara merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2011 yang belum diputus adalah yang terbanyak. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus paling sedikit adalah pada tahun 2010 yaitu sebanyak 408 perkara. 2) PERDATA No. 2.

Jenis Perkara

2011

2012

2013

2014

2015

275

494

401

425

440

Perdata

Penyelesaian sisa perkara Perdata mengalami perubahan baik itu kenaikan maupun penurunan dari tahun 2011 s/d 2015. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2012 yang belum diputus adalah yang terbanyak yaitu 494 perkara. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus paling sedikit adalah pada tahun 2011 yaitu sebanyak 275 perkara.

31

LKJIP

2016

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 yang mencapai target sebesar 100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. b) Persentase perkara yang diselesaikan No. 1.


INDIKATOR KINERJANO. b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

82.49 % 78.13 %

79.79% 77.34%

96.72% 98.88%

1) PIDANA Pada tahun 2016 capaian persentase perkara Pidana yang diselesaikan sebesar 96.72%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentasi perkara pidana yang diselesaikan sebesar 79.79% dengan target yang ditetapkan sebesar 82.49%. Realisasi persentase penyelesaian perkara pidana sebesar 79.79% diperoleh dari perbandingan jumlah perkara yang sudah putus tahun 2016 sebesar 2377 perkara dengan seluruh jumlah perkara pidana pada tahun 2016 sebesar 2979 perkara (perkara masuk + sisa perkara tahun sebelumnya). Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 82.49%. Dari keseluruhan perkara yang masuk dan diputus pada tahun 2016, realisasi penyelesaian perkara 79.79%. Artinya realisasi penyelesaian mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 2.7%. Hal ini karena jumlah perkara masuk tahun 2016 (2979 perkara) lebih banyak dari tahun 2015 (2896 perkara), sehingga realisasi penyelesaian perkara 79.79%.

32

LKJIP

2016

Tabel Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2016 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Sisa Tahun Sebelumnya (2015) Bulan Masuk Putus 151 172 Januari 204 223 Februari 205 175 Maret 189 187 April 200 163 Mei 361 253 Juni 49 130 Juli 286 223 Agustus 177 242 September 172 304 Oktober 219 150 November 259 155 Desember JUMLAH

2472

507 Sisa Akhir 486 467 497 499 536 644 563 626 561 429 498 602

2377

Perbandingan Perkara yang diselesaikan Adapun sebagai perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5

Tahun

Masuk 3107 3192 3183 2896 2979

2012 2013 2014 2015 2016

Putus 2537 2617 2606 2389 2377

% 81.65 81.99 81.87 82.49 79.79

Apabila dilihat dari tabel perbandingan, tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, persentase penyelesaian perkara mengalami perubahan kenaikan maupun penurunan. Pada tahun 2012 dan 2013 mengalami kenaikan, namun terjadi sedikit penurunan penyelesaian perkara pada tahun 2014 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2015. Tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali persentase penyelesaian perkara. Hal ini dikarenakan perbedaan jumlah Perkara pidana yang masuk pada tahun 2015 lebih sedikit dibandingkan dengan perkara masuk tahun 2016.

33

LKJIP

2016

Pada tahun 2015 sebanyak 2896 perkara dan diselesaikan sebanyak 2389 perkara (82.49%) dibandingkan dengan perkara pidana yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 2979 perkara dan diselesaikan sebanyak 2377 perkara (79.79%) berarti adanya penurunan penyelesaian perkara pidana sebesar 2.7% dari tahun 2015. Namun persentase perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2016 telah ditargetkan 82.49% dari total keseluruhan perkara yang masuk dengan realisasinya mencapai 79.79%. Maka dapat dikatakan bahwa penetapan kinerja tahun 2016 untuk penyelesaian perkara Pidana belum tercapai dengan maksimal. 2) PERDATA Capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 98.98%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan sebesar 77.34% dengan target yang ditetapkan sebesar 78.13%. Realisasi persentase penyelesian perkara perdata sebesar 77.34% merupakan perbandingan perkara perdata yang selesai di tahun 2016 sebesar 1792 perkara dengan jumlah perkara tahun 2016 sebesar 2317 perkara (perkara masuk + sisa perkara tahun sebelumnya). Pada tahun 2016 capaian dan realisasi penyelesaian perkara perdata mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015. Realisasi perkara yang diselesaikan tahun 2015 sebesar 78.13% dan capaian terhadap target hingga 97.66% sedangkan Realisasi perkara yang diselesaikan tahun 2016 sebesar 77.34% dan capaian terhadap target hingga 98.98% yang berarti terjadi penurunan realisasi perkara yang diselesaikan sebesar 0.79%.

34

LKJIP

2016

Namun capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2016 telah ditargetkan 78.13% dari total keseluruhan perkara yang masuk dengan realisasinya mencapai 77.34%. Maka dapat dikatakan bahwa penetapan kinerja tahun 2016 untuk penyelesaian perkara Perdata belum tercapai dengan maksimal. Berikut tabel mengenai keadaan perkara perdata tahun 2016. Tabel Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2016 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Sisa Tahun Sebelumnya (2015) Bulan Masuk Putus 134 126 Januari 136 119 Februari 177 175 Maret 156 144 April 154 198 Mei 164 194 Juni 99 53 Juli 184 164 Agustus 174 199 September 167 163 Oktober November Desember

177 155

153 127

JUMLAH

1877

1792

440 Sisa Akhir 448 465 467 `479 435 405 451 463 469 473 497 525

Perbandingan Perkara yang diselesaikan Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan, sebagai berikut : No. 1 2 3 4 5

Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

35

Masuk

Putus

%

2041 2748 2039 2012 2317

1774 2247 1613 1572 1792

86.92 81.77 79.11 78.13 77.34

LKJIP

2016

Apabila dilihat dari tabel perbandingan, tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, persentase penyelesaian perkara selalu mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah perkara yang masuk maupun jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Penurunan persentase terbesar terjadi pada tahun 2013 sebesar 5.15% dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini dikarenakan jumlah perkara masuk dan jumlah sisa perkara pada tahun 2013 lebih banyak dibandingkan dengan pada tahun 2012.

Perbandingan Capaian Perkara yang diselesaikan Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata

Realisasi 2016

Realisasi 2015

Capaian 2016 (%)

Capaian 2015 (%)

79.79% 77.34%

82.49% 78.13%

96.72% 98.98%

93.74% 97.66%

Untuk realisasi indikator persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaian adalah perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan. Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel diatas sebagai berikut :  Pada perkara pidana, capaian terhadap tahun 2016 sebesar 96.72%, mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2015 yang hanya mencapai sebesar 93.74%. Hal ini dikarenakan target pencapaian tahun 2016 sebesar 82.49% lebih kecil dibandingkan dengan target pencapaian pada tahun 2015 sebesar 88%.  Pada perkara perdata capaian terhadap target tahun 2016 sebesar 98.98% mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 97.66%. Hal ini karena adanya kenaikan jumlah perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 2317 perkara dibandingkan tahun 2015 sebanyak 2012 perkara.

36

LKJIP

2016

98,98% 99,00% 98,00% 97,00%

97,66% 96,72%

96,00% 95,00% 94,00%

2016 93,74%

2015

93,00% 92,00% 91,00% Pidana

Perdata

Grafik 2. Capaian persentase perkara pidana dan perdata Tahun 2016-2015

c) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan No. 1.


INDIKATOR KINERJA NO. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

100% 100%

100% 100%

100% 100%

1) PIDANA Jumlah perkara Pidana yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2016 adalah sebanyak 2377 perkara. Adapun putusan selama tahun 2016 adalah sebanyak 2377 perkara. Berdasarkan register perkara pada Bagian Pidana diketahui bahwa semua perkara diputus tidak melebihi batas waktu maksimal 5 bulan. Sehingga persentase realisasi penyelesaian perkara maksimal 5 bulan adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim beserta Panitera Pengganti telah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga setiap perkara yang diterima dapat diputus tepat sesuai waktu yang ditentukan. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016 untuk penyelesaian perkara banding Pidana dalam jangka waktu maksimal 5 bulan tercapai sepenuhnya.

37

LKJIP

2016

2) PERDATA Jumlah perkara Perdata yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2016 adalah sebanyak 1792 perkara. Adapun putusan selama tahun 2016 adalah sebanyak 1792 perkara. Berdasarkan register perkara pada Bagian Perdata diketahui bahwa semua perkara diputus tidak melebihi batas waktu maksimal 5 bulan. Sehingga persentase realisasi penyelesaian perkara maksimal 5 bulan adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim beserta Panitera Pengganti telah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga setiap perkara yang diterima dapat diputus tepat sesuai waktu yang ditentukan.Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016 untuk penyelesaian perkara banding Pidana dalam jangka waktu maksimal 5 bulan tercapai sepenuhnya. Perbandingan Capaian Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata

Realisasi 2016

Realisasi 2015

Capaian 2016 (%)

Capaian 2015 (%)

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan mencapai 100%. Capaian tersebut diperoleh karena tidak ada tunggakan perkara yang penyelesaiannya melebihi watu 5 bulan. Capaian target Tahun 2016 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan kebijakan Mahkamah Agung untuk penyelesaian perkara dalam waktu maksimal 5 bulan telah dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Negeri Tangerang.

38

LKJIP

2016

1000%

2016 100% 100%

2015

100% 100%

2015 2016

100% Pidana

Perdata

Grafik Capaian persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan

2. SASARAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM Pencapaian sasaran akseptabilitas tahun 2016 adalah sebagai berikut: No. 2.

SASARAN Aksepbilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA NO. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi 1. Pidana 2. Perdata

putusan

hakim

tingkat

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

90.37% 70.48%

96.84% 91.67%

107.16% 130.07%

Capaian sasaran peningkatan aksepbilitas putusan Hakim pada tahun 2016 dan perbandingan dengan tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 1. Pidana 2. Perdata

Realisasi 2016

Realisasi 2015

Capaian 2016 (%)

Capaian 2015 (%)

94.57% 91.67%

94.22% 80.53%

100.37% 113.83%

98.14% 97.02%

39

Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 1. Pidana 2. Perdata

LKJIP

2016

Realisasi 2016

Realisasi 2015

Capaian 2016 (%)

Capaian 2015 (%)

96.84% 95.73%

96.15% 89.95%

100.72% 106.43%

96.15% 97.77%

Dengan analisis dan perbandingan capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut: 1) PIDANA Capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi tahun 2016 adalah sebesar 100.72%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 96.84% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 90.37% Realisasi persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 96.84%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara yang telah diputus sebanyak 2377 perkara. Dimana jumlah upaya hukum yang diajukan sebanyak 204 perkara, baik itu upaya banding maupun kasasi. Hal ini berarti penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim pada tahun 2016 adalah sebesar 96.84% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah mendekati kepuasan atas putusan Hakim. Perbandingan Capaian Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Berikut data upaya hukum perkara Pidana yang putus tahun 2016 s.d. 2015: No.

Keterangan Perkara

2016

2015

1. 2. 3.

Putusan yang diajukan banding Putusan yang tidak diajukan banding Putusan yang diajukan kasasi

129 2248 75

138 2389 92

4.

Putusan yang tidak diajukan kasasi

2302

2389

40

LKJIP

2016

Dari data tersebut diketahui bahwa realisasi persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2016 adalah sebesar 96,84%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2015 adalah sebesar 90,37%, berarti terdapat kenaikan penerimaan putusan Hakim yaitu sebesar 6,47%. Target kinerja tahun 2016 sebesar 90.37% terealisasi sebesar 96.84%, artinya bahwa kinerja sudah mengalami peningkatan walaupun belum mencapai target. Dengan kata lain bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang masih kurang memuaskan. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016 untuk peningkatan aksepbilitas putusan Hakim perkara pidana belum tercapai.

2) PERDATA Capaian persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi tahun 2016 adalah sebesar 130,07%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 91.67% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 70.48% Realisasi persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 91.67%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara yang telah diputus sebanyak 1792 perkara. Dimana jumlah upaya hukum yang diajukan sebanyak 273 perkara, baik itu upaya banding maupun kasasi. Hal ini berarti penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim pada tahun 2016 adalah sebesar 91.67% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat belum merasa puas atas putusan Hakim.

Perbandingan Capaian Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum

Berikut data upaya hukum perkara Perdata yang putus tahun 2016 s.d. 2015 :

41

LKJIP

2016

Keterangan Perkara

2016

2015

193 2124

153 786

3.

Putusan yang diajukan banding Putusan banding yang tidak diajukan banding Putusan yang diajukan kasasi

99

79

4.

Putusan yang tidak diajukan kasasi

2218

786

No. 1. 2.

Dari data di atas diketahui bahwa persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2016 adalah sebesar 91.67%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2015 adalah sebesar 70.48%. Maka terdapat kenaikan terhadap penerimaan. Adapun persentase capaian kinerja tahun 2016 sebesar 130.07%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016 untuk peningkatan aksepbilitas putusan Hakim perkara pidana belum tercapai. 3. SASARAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun 2015 adalah sebagai berikut: No. 3.

SASARAN Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJANO. a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara

42

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100% 1 : 150

100% 100% 1:176

100% 100% 117,33%

LKJIP

2016

a) Persentase berkas yang diajukan yang disampaikan secara lengkap No. 3.


TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

a. Persentase berkas yang diajukan yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata

100% 100%

100% 100%

100% 100%


Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut: 1) PIDANA Persentase berkas yang disampaikan secara lengkap untuk perkara Pidana adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara masuk sebanyak 2979 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang disampaikan secara lengkap sebanyak 2979 perkara. Capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016 untuk berkas perkara pidana yang disampaikan secara lengkap tercapai sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana baik di Pengadilan Tingkat Pertama sangat baik.

2) PERDATA Persentase berkas yang disampaikan secara lengkap untuk perkara Perdata adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara masuk sebanyak 2317 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang disampaikan secara lengkap sebanyak 2317 perkara. Capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016 untuk berkas perkara perdata yang disampaikan secara lengkap tercapai sepenuhnya.

43

LKJIP

2016

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Perdata baik di Pengadilan Tingkat Pertama sangat baik.

Perbandingan Capaian berkas yang disampaikan secara lengkap

Indikator Kinerja a. Persentase berkas yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016 (%)

Capaian 2015 (%)

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas yang diajukan dan disampaian secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap dengan target yang ditetapkan. Capaian persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap pada tahun 2016 mencapai target 100%. Capaian ini juga diperoleh pada tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri selama ini telah lengkap sehingga hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat pertama.

b) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis No. 3.



TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata

100% 100%

100% 100%

100% 100%

44

LKJIP

2016

Analisis indikator kinerja pada sasaran adalah sebagai berikut : 1) PIDANA Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan kepada Majelis perkara Pidana adalah sebesar 100%. Adapun perincian berkas yang diregister adalah sebanyak 2979 perkara dan telah didistribusikan kepada Majelis oleh Bagian Pidana sebanyak 2979 perkara. Capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016 untuk berkas perkara pidana yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tercapai sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Bagian Pidana pada Pengadilan Negeri Tangerang telah bekerja dengan cepat dan tepat. 2) PERDATA Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan kepada Majelis perkara Perdata adalah sebesar 100%. Adapun perincian berkas yang diregister adalah sebanyak 2317 perkara dan telah didistribusikan kepada Majelis oleh Bagian Perdata sebanyak 2317 perkara. Capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016 untuk berkas perkara perdata yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tercapai sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Bagian Perdata pada Pengadilan Negeri Tangerang telah bekerja dengan cepat dan tepat. Perbandingan Capaian berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Indikator Kinerja b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata

45

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016 (%)

Capaian 2015 (%)

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

LKJIP

2016

Ukuran realisasi indikator kinerja berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 dapat mencapai target 100%. Hal ini tercapai karena seluruh perkara yang masuk pada tahun 2016. Capaian target 100% pada persentase perkara yang di register dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 sama dengan capaian pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Tangerang telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga berkas perkara secara langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku pembantu perkara dan semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis.

c) Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

No. 3.



TARGET

REALISASI


1 : 150

1:176

PERSENTASE CAPAIAN 117.33%

Berdasarkan data Bezetting Pegawai Pengadilan Negeri Tangerang per 31 Desember 2016 diketahui bahwa jumlah Hakim sebanyak 30 orang. Apabila diambil rata-rata 1 Majelis terdiri dari 3 orang Hakim dan 1 Hakim boleh menjadi Anggota pada Majelis yang lain maka maksimal dapat dibentuk sebanyak 8 sampai dengan 10 Majelis. Adapun jumlah perkara yang masuk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut: No .

Jenis Perkara

1. 2.

Jumlah Perkara Masuk 2012

2013

2014

2015

2016

Pidana

3107

3192

3183

2896

2979

Perdata

2041

2748

2039

2012

2317

5148

5940

5222

4908

5296

JUMLAH

46

LKJIP

2016

Dari data di atas dapat diketahui bahwa rasio Majelis Hakim dengan jumlah perkara pada tahun 2016 adalah sebesar kurang lebih 8 : 662. Dengan kata lain bahwa satu orang Hakim menangani lebih kurang 176 perkara selama tahun 2016. Dengan ratio Majelis Hakim dan Jumlah Perkara yang diterima pada tahun 2016, maka Pengadilan Negeri Tangerang dapat dikategorikan kekurangan tenaga hakim untuk dapat menyelesaikan perkara

Perbandingan Capaian terpenuhinya rasio Majelis Hakim terhadap jumlah perkara

Indikator Kinerja c. Terpenuhinya rasio Majelis Hakim terhadap jumlah perkara

Target 2016

Realisasi 2016

1:150

1:176

Capaian 2016 (%) 117.33%

Capaian 2015 (%) 136%

Ukuran realisasi indikator kinerja ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah perbandingan antara ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara ratio Majelis Hakim terhadap perkara dengan target yang ditetapkan. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara merupakan perbandingan antar jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang masuk. Pada tahun 2016 realisasi ratio Majelis Hakim adalah 1:176

4. SASARAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN TINGKAT PERTAMA (ACCESS TO JUSTICE) Pencapaian sasaran aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) tahun 2016 adalah sebagai berikut:

47

LKJIP No. 4.

SASARAN Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

INDIKATOR KINERJA NO. - Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus - persentase jumlah perkara banding yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI. - persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI. Pidana Perdata

2016

TARGET

REALISASI

100%

100%

PERSENTAS E CAPAIAN 100%

100%

100%

100%

80% 84%

70% 73%

77,78% 86,90%

a) Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus No. 4.

SASARAN


Aksesibilitas a. Persentase amar putusan masyarakat perkara banding yang dapat terhadap diakses secara on line melalui peradilan tingkat website dan direktori banding (access to putusan MA RI oleh justice) masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

TARGET

REALISASI

100%

100%


Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) dengan indicator kinerja Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus yaitu perbandingan amar putusan perkara tindak pidana khusus yang ditayangkan di website (upload) dengan jumlah perkara tindak pidana khusus yang tidak ditayangkan. Pada tahun 2016 diperoleh data sebagai berikut:

48

LKJIP No. 1.

Jumlah Putusan

Jenis Putusan Tindak Pidana Khusus

977

Putusan yang diunggah 977

2016

Media unggah Website Pengadilan Negeri Tangerang, Direktori Putusan MA RI, SIPP/CTS MA RI

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah putusan perkara tindak pidana khusus pada Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2016 adalah sebanyak 977 putusan dan sisa tahun 2015 sebanyak 859 putusan. Dan putusan yang diunggah sebanyak 859 putusan. Dengan persentase (amar) putusan yang diunggah sebesar 100%. Diunggahnya (upload) seluruh putusan perkara tindak pidana khusus ini sesuai dengan ketentuan keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I tentang keterbukaan informasi di pengadilan. b) Persentase jumlah dipublikasikan No. 4.

SASARAN

perkara

yang


Aksesibilitas b. masyarakat Persentase jumlah perkara terhadap yang diputus dan peradilan tingkat dipublikasikan pada website banding (access to dan direktori putusan MA RI. justice)

sudah

putus

TARGET

REALISASI

100%

100% P

dan


Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) dengan indikator kinerja Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan yaitu

perbandingan putusan yang ditayangkan di website (upload) dengan jumlah putusan. Pada tahun 2016 diperoleh data sebagai berikut:

No.

Jenis Perkara

Sisa Tahun lalu

Masuk

Putus

Sisa

1.

Pidana

507

2979

2377

602

2.

Perdata

440

2317

1792

525

947

5296

4169

1127

JUMLAH

49

LKJIP

2016

Dari data di atas diketahui jumlah putusan Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2016 adalah sebanyak 4169 putusan. Dari jumlah tersebut putusan yang dipublikasikan pada website Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebanyak 4169 putusan. sehingga persentase putusan yang ditayangkan di website adalah sebesar 100%. Mekanisme penanyangan putusan pada website Pengadilan Negeri Tangerang sesuai ketentuan yang berlaku. Selain ditayangkan pada website, putusan juga rutin diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I. dan SIPP / CTS Mahkamah Agung R.I. Namun tidak semua putusan dipublikasikan. Perkara-perkara tertentu seperti asusila tidak dipublikasikan. Perbandingan Capaian jumlah putusan yang dipublikasikan Pada tahun 2016 jumlah putusan yang ditayangkan pada website Pengadilan Negeri Tangerang mengalami penurunan dibandingkan dengan putusan yang ditayangkan pada tahun 2015, yaitu sebanyak 684 putusan. Adapun data tersebut tersaji pada tabel berikut ini : No.

Jenis Perkara

Putusan 2014

2015

2016

1.

Pidana

2606

2389

2377

2.

Perdata

2247

1572

1792

4230

4853

4169

JUMLAH

c. Persentase perkara yang diproses pada SIPP / CTS Mahkamah Agung R.I. No. 4.

SASARAN Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat pertama (access to justice)

INDIKATOR KINERJA NO. Persentase perkara yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI. Pidana Perdata

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

70.43% 63.39%

72.00% 68.97%

97.82% 97.52%

Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) dengan indikator kinerja Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan yaitu Perbandingan perkara yang diregister pada CTS Pengadilan Negeri dengan perkara yang telah putus pada CTS Pengadilan Negeri. Pada tahun 2016 diperoleh data sebagai berikut:

50

LKJIP

No. 1. 2.

Jenis Perkara

2016

Perkara diregister

Proses

Putus

% Putus

2979 2317 5396

2822 2220 5042

2145 1598 3743

72.00% 68.97% 69.37%

Pidana Perdata JUMLAH

Dari data di atas diketahui jumlah putusan yang diproses pada SIPP / CTS Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2016 adalah sebanyak 3743 putusan dari 5396 perkara yang diregister. Secara keseluruhan persentase perkara yang diproses pada SIPP / CTS adalah sebesar 69.37%. Capaian kinerja perkara yang diproses pada SIPP / CTS Mahkamah Agung R.I. untuk perkara pidana sebesar 72.00%, dan perkara perdata 68.97%. 5. SASARAN KUALITAS PENGAWASAN Pencapaian sasaran kualitas pengawasan tahun 2015 adalah sebagai berikut: No. 5.

SASARAN Kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJANO. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

TARGET

REALISASI

100%

0%


100%

0%

0%

a) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan ditandai dengan indicator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yaitu perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Pada tahun 2016 diperoleh data sebagai berikut :

51

LKJIP No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2016

Keterangan

Jumlah

Pengaduan masuk/diterima Pengaduan yang diteruskan ke Bawas MA RI Yang sedang ditangani/didelegasikan ke PN Selesai ditangani, LHP disampaikan ke Bawas MA RI Yang tidak ditindaklanjuti Sisa pengaduan pada waktu berjalan Hakim dan Non Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin Pengaduan yang sedang ditangani /membentuk tim pemeriksa Sisa pengaduan tahun 2015

0 0 0 0 0 0 0 0 -

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah pengaduan yang masuk adalah sebanyak 0 pengaduan dan yang ditindaklanjuti sebanyak 0 pengaduan terkait kinerja aparatur peradilan dengan persentase penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 0 %. Capaian kinerja penanganan pengaduan tahun 2016 sebesar 0%. Dengan demikian pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti target yang telah ditetapkan.

b) Persentase temuan ditindaklanjuti

hasil

pemeriksaan

eksternal

yang

Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan ditandai dengan indicator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yaitu perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan Bahwa tidak ada aparatur peradilan yang diadukan (Terlapor) selama tahun 2016. Namun, jika ada pengaduan, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang telah membentuk Tim Pemeriksa dengan penunjukan berupa surat keputusan. Capaian kinerja temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar 100%. Dengan demikian pelaksanaan temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti tercapai sepenuhnya.

52

LKJIP

2016

Perbandingan pemeriksaan eksternal dengan tahun sebelumnya Jumlah pemeriksaan eksternal terhadap aparatur pengadilan yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 sebanyak 0 orang, sama seperti kondisi pada tahun 2015. Hal tersebut dapat dikatakan adanya peningkatan kinerja pelayanan dan profesionalitas aparatur pengadilan baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding. 6. SASARAN KUALITAS APARATUR TEKNIS dan NON TEKNIS YUDISIAL PERADILAN UMUM Pencapaian sasaran kualitas aparatur teknis yudisial peradilan umum tahun 2016 adalah sebagai berikut: No. 6.

SASARAN Kualitas aparatur teknis yudisial peradilan umum

INDIKATOR KINERJA NO. Persentase Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial

TARGET

REALISASI

100%

100%


Sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yaitu perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat tahun 2016, diperoleh data sebagai berikut :

1.

Sertifikasi Hakim Lingkungan Angkatan V, 03 s.d 20 April 2016

1

Peserta Lulus Diklat (Orang) 1

2.

Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan VI, 17 Agustus 2016 s.d 01 September 2016 Diklat Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Tanggal 13 s.d 27 September 2016 Pelatihan Akses Perempuan Terhadap Keadilan, Tanggal 31 Oktober 2016 s.d 04 November 2016 Diklat Diklat Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Tanggal 14 November s.d 29 November 2016 Pelatihan Perbandingan Kekayaan Intelektual Indonesia dan Jepang Tanggal 14 s.d 16 Desember 2016

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

No .

3.

4.

5.

6.

Nama Diklat

53

Jumlah Peserta (Orang)

LKJIP

2016

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah pegawai teknis yudisial yang mengikuti pendidikan pelatihan sebanyak 7 orang dan dari hasil pelatihan peserta lulus sebanyak 7 orang. Persentase pegawai yang lulus diklat adalah sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh peserta pendidikan pelatihan tersebut di atas mengikuti dan menyimak secara seksama setiap materi yang diberikan oleh para Mentor/Narasumber.Hal tersebut sangat baik sekali mengingat materi yang disampaikan pada diklat tersebut menunjang tugas pokok dan fungsi dari lembaga peradilan. Pencapaian sasaran kualitas pengawasan tahun 2016 adalah sebagai berikut: No. 6.

SASARAN


TARGET

REALISASI

Kualitas aparatur non teknis yudisial peradilan umum

a. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial. b. Persentase pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

100%

100%


100%

100%

100%

a) Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial Sasaran peningkatan kualitas aparatur peradilan umum dengan

indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial yaitu perbandingan antara SDM non teknis yang lulus/ bersertifikat Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2016, diperoleh data sebagai berikut: Jumlah Peserta (Orang) 1

Peserta Lulus Diklat (Orang)

No.

Nama Diklat

1.

Diklat Kepemimpinan Tingkat II, 06 September 2016 s.d 16 Desember 2016

2.

Pelatihan Sistem Aplikasi Tilang Online, Tanggal 25 Oktober 2016

2

2

3.

Pelatihan Aplikasi Sistem Pengawasan Tanggal 11 November 2016

3

3

JUMLAH

6

6

54

1

LKJIP

2016

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah pegawai non teknis yudisial yang mengikuti pendidikan pelatihan sebanyak 1 orang dan dari hasil pelatihan peserta lulus sebanyak 1 orang. Persentase pegawai yang lulus diklat adalah sebesar 100%. Capaian kinerja pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial sebesar 100%. Dengan demikian kinerja pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial telah sesuai target. b) Persentase pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi Sasaran peningkatan kualitas aparatur peradilan umum dengan

indikator kinerja persentase pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit & proper test dalam rangka promosi yaitu Perbandingan pejabat/pegawai yang mendapat promosi dengan pejabat/pegawai yang diusulkan promosi jabatan tahun 2016, diperoleh data sebagai berikut :

No.

1. 2.

Jenis Promosi / Mutasi

Alih Tugas Promosi Jabatan JUMLAH

13 11

Pegawai/ Pejabat yang disetujui usulannya (Orang) 13 11

24

24

Pegawai/ Pejabat yang diusulkan (Orang)

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah pegawai/pejabat yang mengusulkan promosi/mutasi sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan dari usulan tersebut yang direalisasi dengan dikeluarkannya SK (Surat Keputusan) adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang. Persentase pegawai yang lulus diklat adalah sebesar 100% Disetujuinya suatu usulan jabatan (promosi) maupun alih tugas (mutasi) pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang merupakan rekomendasi dari Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Pengadilan Negeri Tangerang. Baperjakat dalam memutuskan menyetujui atau menolak suatu usulan adalah melihat segala aspek pegawai yang bersangkutan, antara lain:  Pangkat/Golongan Ruang;  Masa Kerja;  Komposisi & formasi jabatan/tempat yang dituju;

55

LKJIP     

2016

Prestasi; DP3; Pendidikan dan Pelatihan yang pernah didapat; Keahlian dan ketrampilan; Dan aspek lain yang berkaitan.

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas tentunya tidak mudah suatu usulan dapat disetujui sehingga apabila suatu usulan disetujui maka telah terpenuhi semua aspek tersebut di atas dan pegawai/pejabat tersebut layak untuk mendapatkannya. Capaian kinerja pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi sebesar 100%. Dengan demikian pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi telah dapat memenuhi target. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

D

alam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya sesuai visi misi Pengadilan Negeri Tangerang ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2016 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tangerang menerima dua sumber anggaran dari Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan Umum, dengan rincian sebagai berikut : 1. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) No. 005.01.2.097598/2016 tanggal 07 Desember 2015. Yang terdiri dari 2 program yaitu : 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp.19.780.556.000,- (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Yang terdiri dari 2 (dua) macam belanja Negara yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang. - Untuk Belanja Pegawai, Pengadilan Negeri Tangerang menerima pagu sebesar Rp 17.830.867.000 dengan realisasi sebesar Rp 17.810.833.774 atau sebesar 99,89 % dari anggarannya. - Untuk belanja Barang, Pengadilan Negeri Tangerang menerima pagu sebesar Rp. 1.863.689.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.723.730.471 atau sebesar 92,49% dari anggarannya

56

LKJIP

2016

Grafik Perbandingan Belanja dengan Realisasi

18.000.000.000

16.000.000.000 14.000.000.000

Rupiah

12.000.000.000 10.000.000.000

8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 Belanja Pegawai Belanja Barang

Anggaran

Belanja Pegawai 17.830.867.000

Belanja Barang 1.863.689.000

Realisasi

17.810.833.774

1.723.730.471

Grafik Pendapatan Negara dan Hibah

14.000.000,00 12.000.000,00

Rupiah

10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Pendapatan Sewa Tanah, gedung dan Bangunan

Penerimaa Kembali Persekot / Uang Muka Gaji

Estimasi

Pendapatan Sewa Tanah, gedung dan Bangunan 13.578.000,00

Penerimaa Kembali Persekot / Uang Muka Gaji 5.890.000,00

Realisasi

4.559.310,00

7.109.980,00

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 86.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah). Program ini hanya terdiri dari Belanja modal dengan alokasi anggaran Rp. 86.000.000,-. Dengan realisasi Rp. 85.195.000,- atau sebesar 99,06% dari anggarannya. Belanja modal ini merupakan pengadaan alat komunikasi data.

57

LKJIP

2016

Grafik Perbandingan Belanja Modal dengan Realisasi

Rupiah

86.000.000,00 85.500.000,00 85.000.000,00 84.500.000,00 Belanja Modal

Anggaran

Belanja Modal 86.000.000,00

Realisasi

85.195.000,00

2. DIPA Badan Peradilan Umum (Badilum) No. 005.03.2.099077 Tahun 2015 Tanggal 07 Desember 2015. 1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 349.475.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang seluruhnya merupakan belanja Barang, dengan realisasi sebesar Rp. 320.504.100,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Empat Ribu Seratus Rupiah) atau sebesar 91.71% dari anggarannya.

Rupiah

Grafik Perbandingan Belanja dengan Realisasi DIPA Badan Peradilan Umum

350.000.000,00

300.000.000,00 Belanja Barang

Anggaran

Belanja Barang 349.475.000,00

Realisasi

320.504.100,00

58

LKJIP

2016

Grafik Pendapatan Negara dan Hibah DIPA Badan Peradilan Umum

700.000.000,00 600.000.000,00

Rupiah

500.000.000,00 400.000.000,00 300.000.000,00

200.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Uang Meja (leges) dan Upah (Peradilan)

Uang Meja (leges) dan Upah (Peradilan) Estimasi 4.236.000,00 Realisasi

6.552.000,00

Ongkos Perkara Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

65.230.000,00

Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 648.293.000,00

69.760.000,00

250.928.123,00

Ongkos Perkara

Analisis capaian kinerja anggaran tersebut di atas secara lengkap disajikan dalam Matrik Analisis Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2016 Pengadilan Negeri Tangerang berikut ini.

59

MATRIK ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI TANGERANG Kegiatan Program

1 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Keterangan

8

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Realisasi


3

4

5

6

7

Orang Rupiah

130

130

19.694.556.000

19.533.813.190

100% 99,19%

Bulan

12

12

100%

%

100

100

100%

Input : - SDM - Dana Output : - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran - Pembinaan / Koordinasi / Konsultasi - Pelantikan / Pengambilan Sumpah Jabatan - Pertemuan / Jamuan / Tamu / Transport Lokal - Penyelenggaraan Perpustakaan / Kearsipan / Dokumentasi - Rapat-rapat Koordinasi - Perawatan Gedung Kantor - Pengadaan Pakaian Honorer Outcome : Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan tingkat banding terlaksana dengan baik

LKJIP 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama

3

4

5

6

7

Input : - SDM - Dana

Orang Rupiah

86.000.000

85.195.000

99.06%

Output : - Pengadaan Alat Komunikasi Data

Tahun

1

1

100%

%

100

100

100%

Orang Rupiah

349.475.000

320.504.100

91,71%

Tahun Tahun

1 1

1 1

100% 100%

Tahun

1

1

100%

Kegiatan

100

100

100%

Outcome : - Terealisasinya Pengadaan Alat Komunikasi Data



2016

Input : - SDM - Dana Output : - Penyelesaian Pos Pelayanan Hukum - Penyelesaian Berkas Perkara yang Diselesaikan dengan Zitting Plaatz dan Prodeo - Penyelesaian administrasi perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu Outcome : - Terselesaikannya Pos Pelayanan Hukum - Terselesaikannya Berkas Perkara yang Diselesaikan dengan Zitting Plaatz dan Prodeo - Terselesaikannya administrasi perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu

61

8

BAB IV PENUTUP A. KEBERHASILAN Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama telah melaksanakan tugasnya dengan baik secara penanganan administrasi perkara dengan terealisasinya penyelesaian perkara pidana, perdata dan perpanjangan penahanan tepat waktu (sesuai prosedur). Dan pelaksanaan administrasi umum yang menunjang tugas pokok fungsi sebagai pengadilan tingkat pertam, yaitu dalam pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi umum. Serta menjalankan tugas peradilan lainnya antara lain : 1. Penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi dengan menyediakan Meja Pengaduan. 2. Pemberian Keterangan Tidak Pailit bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur tugas-tugas pokok peradilan umum dan pelayanan umum di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang. B. HAMBATAN / MASALAH 1. Penyusunan Anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik pada Pengadilan Negeri Tangerang sehingga belum dapat mengakomodir rencana kegiatan setiap bagian. 2. Optimalisasi penyerapan anggaran pada Pengadilan Negeri Tangerang belum sepenuhnya dapat direalisasikan terutama belanja barang pemeliharaan kendaraan bermotor. 3. Kekurangan Jurusita Pengganti dan staf pelaksana golongan II karena tidak adanya perekrutan CPNS dalam 5 tahun terakhir baik di tingkat banding terutama di tingkat pertama. C. PEMECAHAN MASALAH 1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transpraran dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Negeri Tangerang. 2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Tangerang.

LKJIP

2016

3. Kelayakan LKJIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal. 4. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP sangat diperlukan. 5. Mahkamah Agung R.I. diharapkan dalam penerimaan CPNS yang akan datang memprioritaskan kualifikasi pelamar dengan pendidikan SMA / sederajat yang nantinya akan melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada setiap satuan kerja di 4 (empat) lingkungan peradilan. Akhirnya, semoga LKjIP Tahun 2016 Pengadilan Negeri Tangerang ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas instansi pemerintah dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung RI umumnya. Serta bagi organisasi Pengadilan Negeri Tangerang, LKjIP Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi salah satu kerangka acuan dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang.

63

LKJIP

2016

Lampiran 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tangerang. Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan. Lampiran 3. Penetapan Kinerja Tahunan. Lampiran 4. Pencapaian Kinerja Tahunan. Lampiran 5. Surat Keputusan IKU Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2016. Lampiran 6. Surat Keputusan Penyusun LKjIP 2016. Lampiran 7. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Edisi Reviu Pengadilan Negeri Tangerang.

64

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TANGERANG KETUA

WAKIL KETUA

HAKIM

SEKRETARIS

PANITERA

KEPALA BAGIAN UMUM PANITERA MUDA HUKUM

PANITERA MUDA PIDANA

PANITERA MUDA PERDATA

 PANITERA PENGGANTI

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

 JURUSITA  JURUSITA PENGGANTI

   

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

ARSIPARIS PUSTAKAWAN PRANATA COMPUTER BENDAHARA

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO. 1.


INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata

2.

3.

Akseptabilitas putusan Hakim


TARGET 100% 100%

82.49% 78.13%

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata

100% 100%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Pidana 2. Perdata

90.37% 70.48%

a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata


100% 100%

100% 100%

1 : 150

NO. 4.

5.

6.


Peningkatan Kualitas pengawasan Peningkatan Kualitas SDM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI Pidana Perdata

100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial. b. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

100%

100%

80% 84%

100% 100% 100%



INDIKATOR KINERJA b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 3. Pidana 4. Perdata d. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata

2.

3.



TARGET 100% 100%

82.49% 78.13%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata

100% 100%


90.37% 70.48%

d. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 3. Pidana 4. Perdata e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Pidana 4. Perdata

f.

Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara

100% 100%

100% 100%

1 : 150

NO. 4.

5.

6.



INDIKATOR KINERJA

TARGET


100%

c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. c. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial. d. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

100%

100%

80% 84%

100% 100% 100%



INDIKATOR KINERJA c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 5. Pidana 6. Perdata f. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata

2.

3.



TARGET 100% 100%

82.49% 78.13%

g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata

100% 100%


90.37% 70.48%

g. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 5. Pidana 6. Perdata h. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 5. Pidana 6. Perdata

i.


100% 100%

100% 100%

1 : 150

NO. 4.

5.

6.



INDIKATOR KINERJA

TARGET


100%

e. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti f. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. e. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial. f. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

100%

100%

80% 84%

100% 100% 100%

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2016 PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO. 1.


INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata

2.

3.



TARGET 100% 100%

82.49% 78.13%

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata

100% 100%


90.37% 70.48%

a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata


100% 100%

100% 100%

1 : 150

NO. 4.

5.

6.



INDIKATOR KINERJA

TARGET


100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial. b. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

100%

100%

80% 84%

100% 100% 100%



INDIKATOR KINERJA b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 3. Pidana 4. Perdata d. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata

2.

3.



TARGET 100% 100%

82.49% 78.13%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata

100% 100%


90.37% 70.48%

d. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 3. Pidana 4. Perdata e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Pidana 4. Perdata

f.


100% 100%

100% 100%

1 : 150

NO. 4.

5.

6.



INDIKATOR KINERJA

TARGET


100%

c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. c. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial. d. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

100%

100%

80% 84%

100% 100% 100%



INDIKATOR KINERJA c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 5. Pidana 6. Perdata f. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata

2.

3.



TARGET 100% 100%

82.49% 78.13%

g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata

100% 100%


90.37% 70.48%

g. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 5. Pidana 6. Perdata h. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 5. Pidana 6. Perdata

i.


100% 100%

100% 100%

1 : 150

NO. 4.

5.

6.



INDIKATOR KINERJA

TARGET


100%

e. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti f. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. e. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial. f. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

100%

100%

80% 84%

100% 100% 100%

PENGADILAN NEGERI KLAS IA KHUSUS TANGERANG Jalan T.M.P. Taruna T A N G E R A N G - 15118 Telp. (021) 5524157 Fax. (021) 5524158 Web : www.pn-tangerang.go.id , Email : [email protected] KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : W29.U4/ 62 /SK/KP.10.10/I/2017 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG Menimbang

: a.

Bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik; b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tangerang 2016 perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP); c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah Agung RI sebagimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 3 Tahun ; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Negeri Tangerang;

Memperhatikan

: Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 323/SEK/OT.01.2/11/2016 Tanggal 17 November 2016 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017. ............../MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2016

PERTAMA

: Menunjuk Tim Kerja sebagaimana dalam lampiran keputusan ini untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2016;

KEDUA

: Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Panitera / Sekretaris Pengadilan NegeriTangerang;

KETIGA

: Setelah Selesai dari Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) kembali ke bagian masing-masing;

KEEMPAT

: Semua biaya yang timbul dari akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Tangerang

KELIMA

: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta 2. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang 3. Arsip.

:TANGERANG : 18 Januari 2017

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : W29.U4/ 62 /SK/KP.10.10/I/2017 TANGGAL : 18 Januari 2017

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2016 NO

NAMA

JABATAN KEDINASAN

JABATAN DALAM TIM

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Ka. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tangerang Staff Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

Pelindung / Penasehat

1

DR.Hj. NIRWANA, SH.,M.Hum

2

H. PUJI HARIAN, SH.,M.Hum

3

Drs. SOFYAN AMIN, SH

4

Drs. H. DJAMALUDDIN D.N, SH.,M.Hum

5

DITA ANDIKA, SH.,MH.

6

SM DEVINA SANJAYANI S,SE,SH.,MH.

7

ADHI FIRZIA MIHRAM

8

TANTRY YANTI M, SH,.M.Hum.

Panitera Muda Perdata

Anggota

9

MAHMUDAH, SH.,MH.

Panitera Muda Pidana

Anggota

10

DESSY HERLIANI, S.Sos.

11

H. RACHMAT BUDIYANTO

Ka. Sub Bagian Umum dan Keuangan Ka. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

12

YUSUF SUSANTO, SE

Staff Kepaniteraan Hukum

Pelindung / Penasehat Ketua Wakil Ketua Koordinator Administrasi Umum Koordinator Administrasi Teknis Sekretaris

Anggota Anggota Anggota

PENGADILAN NEGERI TANGERANG Jln. T.M.P Taruna No. 10 Tangerang. Telp. (021) 5524157. Faks. (021) 5524158 website : www.pn-tangerang.go.id Email : [email protected]

TANGERANG – 15118 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : W29.U4/ 52.a /SK/KP.10.10/I/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG Menimbang

Mengingat

: 1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, maka Pengadilan Negeri Tangerang selaku satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. perlu meninjau kembali atau mereviu dalam rangka penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU). : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

[2]

Memperhatikan

: Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/52/KP.10.10/I/2017 Tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang. MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2016;

PERTAMA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019;

KEDUA

: Pelaksanaan Kinerja Tahun 2016 harus memperhatikan dan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama sebagaimana terlampir.;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


: Tangerang : 13 Januari 2017

PENGADILAN NEGERI TANGERANG Jln. T.M.P Taruna No. 10 Tangerang. Telp. (021) 5524157. Faks. (021) 5524158 website : www.pn-tangerang.go.id Email : [email protected]

TANGERANG – 15118 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : W29.U4/ 52/SK/KP.10.10/I/2017 TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG Menimbang

Mengingat

: 1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, maka Pengadilan Negeri Tangerang selaku satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. perlu meninjau kembali atau mereviu dalam rangka penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU). : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

[2]

Memperhatikan

: Hasil Rapat Kerja tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 di sinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, tanggal 13 Januari 2016 yang bertempat di Tangerang. MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2016;

PERTAMA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019;

KEDUA

: Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung R.I. sesuai dengan waktu yang ditetapkan.;

KETIGA

: Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


: Tangerang : 13 Januari 2017

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019

Tujuan

: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi : 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan : 3. Publik percaya bahwa Pengadilan NegeriTangerang dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

2015

TARGET KINERJA 2016 2017 2018

2019

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase perkara diselesaikan.

yang

100%

100%

100%

100%

100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan aksepbilitas Persentase perkara yang tidak putusan Hakim. mengajukan upaya hukum: - Pidana - Perdata

100%

100%

100%

100%

100%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara.

Peningkatan pengelolaan perkara.

efektifitas penyelesaian

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap.

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

100%

100%

100%

100%

100%

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

100%

100%

100%

100%

d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

c. Persentase perkara yang telah diproses pada SIPP/CTS MA RI. - Perdata - Pidana

Meningkatnya pengawasan.

kualitas


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial b. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents