LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TINDAK PIDANA KORUPSI BENGKULU JL. S. Parman No.05 Telp/Fax. (0736) 21142, 21948 BENGKULU 38227 Web Site : www.pn-bengkulu.go.id, E-Mail : [email protected]

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi kewajiban pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015, sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dengan mengucapkan Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Tahun 2015 pada Kantor Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu dapat kami selesaikan. Semoga dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dibidangnya masing-masing serta sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memerlukan informasi dari berbagai pihak terkait yang didukung oleh data-data serta kerjasama yang baik, namun dalam Penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKjIP)

pada

Instansi

Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu kami sadar bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan sehingga masih membutuhkan banyak perbaikan, maka saran dan pendapat dari semua pihak yang terkait sangat kami perlukan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang akan datang.

Bengkulu,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Pengadilan Negeri Bengkulu

Januari 2016

Page i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................................................ i DAFTAR ISI....................................................................................................................... ii EXECUTIVE SUMMARY.................................................................................................iii BAB I.

BAB II.

BAB III.

BAB IV.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang.......................................................................................

1

B. Tugas dan Fungsi...................................................................................

2

C. Struktur Organisasi.................................................................................

3

D. Sistematika Penyajian............................................................................

5

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis (Renstra)...................................................................

6

B. Tujuan Strategis.....................................................................................

7

C. Sasaran Strategis....................................................................................

7

D. Indikator Kinerja Utama........................................................................

9

E. Rencana Kinerja....................................................................................

12

F. Penetapan Kinerja.................................................................................

14

G. Program Kegiatan ……………............................................................

18

H. Anggaran Kegiatan ……………..........................................................

19

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN A. Realisasi Indikator Kinerja Utama........................................................

20

B. Pengukuran Capaian Kinerja …………...............................................

24

C. Analisis Kinerja…………….................................................................

24

D. Akuntabilitas Keuangan........................................................................

30

E. Pengukuran Kinerja...............................................................................

31

PENUTUP A. Kesimpulan............................................................................................

31

B. Saran....................................................................................................... 32


Page ii

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Surat Edaran Kementrian Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2011 tertanggal 23 November 2011 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat No. 482.1./SEK/KU.01/11/201 tanggal 28 November 2013 perihal penyampaian LAKIP Tahun 2015 dan Dokumen penetapan Kinerja Tahun 2015 maka sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja

Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu telah menyusun laporan dalam bentuk Laporan Akuntansi Kinerja yang lebih dititik beratkan pada satu bentuk pertanggung jawaban, transparansi serta menyangkut Laporan yang ditegaskan dalam Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Selanjutnya bahwa LKjIP pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2015 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu telah menetapkan program dalam pelaksanaan proses peradilan guna mewujudkan peradilan yang dibanggakan publik. Adapun secara umum bahwa tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang pengukurannya dengan melihat faktor sasaran yang dituju. Target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target guna mewujudkan visi dan misi peradilan.


Page iii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pengadilan

Negeri/Hubungan

Industrial/Tindak

Pidana

Korupsi

Bengkulu

merupakan salah satu Pengadilan yang ada di bawah Lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang juga berada di bawah lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan Pengadilan Tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 secara organisasi, administrasi dan finansial menganut dan membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan. Intensitas tantangan dunia peradilan ke depan cenderung semakin meningkat dan komplek. Dampak dari perkembangan teknologi informasi dan tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga peradilan dalam merumuskan kebijakan umum peradilan. Karena itu Pengadilan Negeri Bengkulu meyadari bahwa tantangan tersebut harus tercapai dan terlaksana dengan baik, melalui reformasi, perubahan dan pembahuruan yang harus tetap berorientasi pada kepentingan publik agar mendapatkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan oleh segala lapisan masyarakat khusunya warga kota Bengkulu dan seluruh warga pencari keadilan secara umum. Penegakan Hukum yang adil dalam setiap proses peradilan merupakan harapan dari setiap masyarakat dari segi sosial manapun tanpa terkecuali, oleh karena itu penegakan hukum tidak terlepas dari wahana birokrasi

yang mana birokrasi

merupakan

faktor penentu

keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik, namun disini hanya dikhususkan pada Peradilan Tingkat Pertama yang salah satunya adalah Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. Sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang bergelut di bidang hukum, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum, untuk itu Badan Peradilan ini melaksanakan tugasnya dengan baik dalam program-programnya secara terbuka sehingga kebutuhan masyarakat umum akan keadilan dapat terpenuhi.


Page 1

Salah satu unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, masing-masing kementerian/lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I, maka Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sebagai salah satu dari satuan kerja yang ada dalam lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung R.I juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui rencana strategis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan target hasil akan tercapai.

B. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : Tugas pokok Pengadilan Negeri Bengkulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sebagai salah satu badan Peradilan yang mempunyai tugas untuk melayani masyarakat khususnya dibidang hukum, maka badan peradilan ini diharapkan agar dapat meningkatkan pelayanan tersebut demi terwujudnya keadilan yang bersih sesuai dengan harapan masyarakat secara umum. Sesuai dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, maka dapat juga dijelaskan Tugas pokok pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu adalah menyelenggarakan peradilan pada tingkat pertama adalah : 

Menerima berkas perkara yang masuk.



Memeriksa dan mengadili perkara.



Memutuskan perkara.



Menyelesaikan perkara.

FUNGSI : Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu juga mempunyai Fungsi dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu :


Page 2

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power) yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam Tingkat Pertama (vide : Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) 2. Fungsi Pembinaan. yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat

struktural

dan

fungsional,

jajaran

staf

Pengadilan

Negeri/Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang berada dibawah binaannya baik mengenai administrasi tekhnis maupun administrasi non tekhnis dan pembangunan. (vide Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 3. Fungsi Pengawasan. yakni mengadakan pengawasan dan pembagian tugas pimpinan kepada para Hakim untuk melaksanakan pengawasan bidang masing-masing berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). 4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). 5. Fungsi Administratif yakni menyelenggarakan administrasi tekhnis yang dikelola oleh kepaniteraan Perdata, Kepeniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) dan Kepaniteraan TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi), sedangkan menyelenggarakan administrasi umum dikelola oleh urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan umum.

C. STRUKTUR ORGANISASI Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi Pengadilan Negeri Klas IA sebagai berikut : 1.

KETUA

:

ENCEP YULIADI, SH., MH

2.

WAKIL

:

TATIK HADIYANTI, SH., MH

3.

HAKIM-HAKIM

:

1. CIPTA SINURAYA, SH


Page 3

2. ARIFIN SANI, SH 3. DIRIS SINAMBELA, SH 4. MERRYWATI, SH, M.Hum 5. JONNER MANIK, SH, MH 6. SUPARMAN, SH, MH 7. SITI INSIRAH, SH 8. BOY SYAILENDRA, SH 9. IMMANUEL, SH 10. DIAH TRI LESTARI, SH 11. MASRIATI., SH 12. ZENI ZENAL MUTAQIN, SH, MH 13. SURYANA, SH 14. HASCARYO, SH, MH 4.

HAKIM PHI

1. Drs. MURDAN LAIR, SH 2. RIZANI, SH 3. IMAM PENGADILAN HIDAYAH N, SH

5.

HAKIM TIPIKOR

:

1. AGUSALIM, SH.,MH 2. H. TOTON, SH.,MH 3. HENNY ANGGRAENI, SH.,MH 4. RAHMAT, SH

6.

PANITERA

:

ZAILANI SYAHIB, SH

7.

SEKRETARIS

:

MISRIYAWATI, SH

8.

WAKIL PANITERA

:

M. TEGUH, SE, SH, MH

9.

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

:

BURHAN SIRAIT, SH., MH

STAF

:

1. TRI PURNOMO 2. BOBI YUHARA. 3. HADEPA ZUHLI, SH 4. NISYAK FITRIANI, SH 5. TRI SULISIONO, A.Md

10. PANITERA MUDA PERDATA STAF

:

P U N G U T, SH.

:

1. FITRI ASTUTI MINI ASYIANI, SH 2. JONI APRIZAL, S.Kom

11. PANITERA MUDA HUKUM STAF 12. PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS


:

NANI YULIANTI.

:

1. RIZA NOPLAILY, S.Kom

:

TUTI DAULAE, SH

Page 4

13

STAF

:

1. FAHRULIYAN HARSHONI, SH

PANITERA MUDA PHI

:

A. WIBISONO. S.Sos.

:

MUDRIYANTI, SE.

:

1. MARNI SUSANTI, SH

14. KASUB UMUM DAN KEUANGAN STAF

2. PELANGI WIJAYA, SH 3. YUN HERAWATI, A.Md 4. AGUSTIA 15. KASUB KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

:

YURNI HENDARWATI, SPd

STAF

:

1. SISKA TRI HANDAYANI, ST 2. NOVRIYANI KEMALA DEWI, ST

16. KASUB PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

:

IKHWAN EFENDI, S.Sos

STAF

:

1. DWINDRA AGUNG, SH 2. RAHMAT FEBRIANTO, S.Kom 3. DODY PRIAWAN

17. PANITERA PENGGANTI

:

1. IRWAN HEMDI, SH 2. HASNANIAR, SH 3. AZIZ WIRAWAN SH 4. HARNETI, SH 5. DAHNIAR 6. ZUBAIDAH 7. HASYIM HOSEN, SH 8. SUKASIH, SH 9.ROSNANI

18. PANITERA PENGGANTI TIPIKOR

:

1. TUTI DAULAE, SH

:

2. PUNGUT, SH 3. ROSNANI 4. BADARUDDIN BACHSIN 5. NANI YULIANTI

19. JURU SITA

:

1. DAVID KURNIAWAN 2. YANUAR 3. MARKOM MALOHO 4.FAHRULIYAN HARSHONI, SH


Page 5

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu dalam Tahun Anggaran 2015, dengan bentuk sajian seperti berikut : Bab

I. Pendahuluan, yang menguraikan gambaran secara garis besar tentang

Pengadilan Negeri Klas IA

Bengkulu dan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP), yang berisikan : a. Latar Belakang, b. Tugas dan Fungsi, c. Struktur Organisasi. dan d. Sistematika Penyajian. Bab II. Menguraikan tentang perencanaan dan penetapan kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang berisikan antara lain : a. Rencana Strategis, b. Tujuan Strategis, c. Sasaran Strategis, d. Indikator Kinerja Utama, e. Rencana Kerja, f. Penetapan Kinerja. selanjutnya Bab III yang menguraikan mengenai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang isinya menguraikan tentang : a. Akuntabilitas Kinerja, b. Akuntabilitas Keuangan, c. Pengukuran Kinerja, d. Evaluasi Kinerja, e. Analisis Akuntabilitas Kinerja. Selanjutnya adalah Bab ke IV yaitu Penutup yang menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, di masa datang.


Page 6

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun yang mempertimbangkan potensi, peluang sserta hambatan yang ada atau yang mungkin timbul. RENSTRA mengandung VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN serta ARAH DAN KEBIJAKAN dalam kegiatan Realistis dengan berorientasi pada perkembangan masa depan mengingat perencanaan Strategis merupakan suatu proses Sistimatis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, maka untuk mencapai hal tersebut perlu dirumuskan terlebih dahulu VISI dan MISI yang telah ditetapkan organisasi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu adalah cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas

pokok

dan

fungsi

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

dan

Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu VISI merupakan Komitmen dan kesadaran bersama untuk mencapai tujuan bersama . Sebagai Instansi Pemerintah yang bergerak dibidang penegakkan hukum harus dapat berkarya secara konsisten dan tetap Eksis Antisipatif, Inovatif, serta Produktif. Adapun Visi Pengadilan

Negeri/Hubungan

Industrial/Tindak

Pidana

Korupsi

Bengkulu

adalah

”MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM MELALUI KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MANDIRI, EFEKTIF DAN EFESIEN SERTA MENDAPATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK,

PROFESSIONAL

DALAM

MEMBERI

LAYANAN

HUKUM

YANG

BERKUALITAS, ETIS, TERJANGKAU DAN BIAYA RENDAH BAGI MASYARAKAT SERTA MAMPU MENJAWAB PANGGILAN PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BENGKULU KHUSUSNYA KOTA BENGKULU”. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, untuk

mewujudkan

visi

yang

telah

ditetapkan

tersebut

diatas

maka

Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu mengemban Misi sebagai berikut: a. Melaksanakan peradilan yang cepat dan biaya murah sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan di kota Bengkulu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Pengadilan Negeri Bengkulu

Page 7

b. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak luar. c. Meningkatkan akses pelayanan hukum dan peradilan di lingkup daerah Provinsi Bengkulu terkhusus kota Bengkulu. d. Meningkatkan / memperbaiki kepekaan terhadap input eksternal dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, sehingga terwujud peradilan yang berkualitas. e. Mendorong terwujudnya institusi peradilan yang efesien, efektif dan berkualitas. f. Melaksanakan kekuasaan kehakiman di wilayah Provinsi Bangkulu dengan bermartabat, bisa dipercaya dan transparan.

B. TUJUAN STRATEGIS Dalam upaya mewujudkan visi dan misi dimaksud Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu menetapkan tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang independent dan berkeadilan. 2. Terwujudnya keadilan bagi pencari keadilan. 3. Terwujudnya sistem manajemen Pengadilan yang profesional terukur, dan transparan. 4. Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan modern. 5. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati. 6. Terwujudnya SDM yang memahami Tekhnologi Informasi dengan berorientasi pada pelayanan prima dan profesionalisme. 7. Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Lembaga Peradilan. C. SASARAN STRATEGIS Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu adalah : 1. Tercapainya kemampuan teknis aparatur Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu dalam penyelesaian perkara. 2. Tercapainya Penyelesaian Administrasi perkara secara tertib dan tepat waktu. 3. Tercapainya Pelaksanaan Administrasi kesekretariatan yang baik dan benar. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Pengadilan Negeri Bengkulu

Page 8

4. Tercapainya Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional. 5. Tercapainya Peningkatan kualitas pengawasan. 6. Tercapainya Peningkatan aksesbilitas mastyarakat terhadap peradilan. 7. Tercapainya Peningkatan penyediaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. 8. Tercapainya Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. 9. Tercapainya

Peningkatan

sarana

dan

prasarana

di

Pengadilan

Negeri/Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu.

Sasaran Indikator kinerja dan target Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Tahun 2016 dapat disajikan pada tabel berikut ini :

NO 1.

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

1

2

3

Tercapainya Penyelesaian Perkara

1. Personil persidangan yang disiplin.

Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor yang

2. Kepuasan Publik.

Personil Persidangan.

tepat waktu dan transparan. 2

Tercapainya Penyelesaian Administrasi

1.

perkara secara tertib dan tepat waktu

Jumlah perkara sisa Tahun 2014 Pengadilan

Negeri/Hubungan

Industrial/ Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. - Perkara Pidana

56 Berkas

- Perkara Anak

0

Berkas

- Perkara Perdata Gugatan

19

Berkas

0

Berkas

10

Berkas

1

Berkas

- Perkara Perdata Permohonan - Perkara Tipikor - Perkara PHI 2.

Jumlah Perkara yang masuk tahun 2015

Pengadilan

Hubungan

Industrial/

Negeri/ Tindak

Pidana Korupsi Bengkulu.


- Perkara Pidana

473 Berkas

- Perkara Anak

38 Berkas


39 Berkas

- Perkara Perdata Permohonan

87 Berkas

- Perkara Tipikor

81 Berkas

- Perkara PHI

2 Berkas

Page 9

3.

Jumlah Perkara yang telah diputus tahun

2015

Pengadilan

Negeri/Hubungan

Industrial/

Tindak Pidana Korupsi Bengkulu.

3.

Tercapainya Pelaksanaan Administrasi

1.

kesekretariatan yang baik dan benar

- Perkara Pidana

425 Berkas

- Perkara Anak

29 Berkas


20 Berkas

- Perkara Perdata Permohonan

83 Berkas

- Perkara Tipikor

77 Berkas

- Perkara PHI

3 Berkas

Tersusunnya

dokumen

58 Orang

dokumen

1 Eksemplar

kepegawaian 2.

Tersusunnya

perencanaan, program kegiatan, laporan pelaksanaan anggaran dan usulan anggaran. 3.

Tersusunnya

dokumen

barang,

1 Eksemplar

inventaris, perpustakaan 4.

Tercapainya Kemampuan Sumber Daya

Jumlah Sumber Daya Manusia, Hakim

Manusia (SDM) yang berkualitas dan

dan Pejabat Fungsional / Struktural

profesional.

yang mengikuti pelatihan Fungsional : 

Ketua/Wakil Ketua, Hakim.

- Hakim



Panitera,

- Karyawan

Sekretaris,

Wapan,

Kasub, Panmud, juru sita dan Panitera Pengganti 5

Tercapainya Peningkatan kualitas

1.

pengawasan.

Persentase pengaduan masyarakat - Masyarakat yang ditindak lanjuti.

2.

Persantase

temuan

hasil

pemeriksaan

eksternal

yang

informasi

yang - Masyarakat

ditindak lanjuti. 6.

Tercapainya peningkatan aksesbilitas

1.

masyarakat terhadap peradilan.

Mendapatkan

benar dan akurat. 2.

- Website

Prosentase proses penyelesaian perkara

yang

dapay

dipublikasikan melalui website. 7

8

Tercapainya Peningkatan Penyediaan

Membantu

bantuan hukum untuk masyarakat

khusunya masyarakat tidak mampu - Posbakum

miskin dan terpinggirkan.

yang berperkara.

Tercapainya Pelaksanaan program

1.

dukungan manajemen dan pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Pengadilan Negeri Bengkulu

para

Mendukung

pencari

kelancaran

pokok dan fungsi.

keadilan - Masyarakat

tugas - Hakim - Karyawan

Page 10

tugas teknis lainnya.

2.

Prosentase pencapaian penyelenggaraan operasional perkantoran.

9

Tercapainya pelaksanaan program

Memenuhi kebutuhan sarana dan - sarana dan

peningkatan sarana dan prasarana

prasarana

pengadilan negeri/hubungan

pelaksanaan tugas pokok.

industrial/tindak pidana korupsi

Prosentase pencapaian penyediaan

Bengkulu.

sarana

dalam

dan

mendukung peradilan

mendukung

prasarana

prasarana.

yang

penyelenggaraan berbagai

teknologi

informasi.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA. No

URAIAN

ALASAN

1.

Persentase Penyelesaian Perkara Pidana,

 Mengukur Perkara yang diterima dengan perkara yang

Perdata, PHI dan Tipikor.

diselesaikan.  Mengukur perkara yang didaftar dengan jumlah yang disidangkan.

2.

Persentase peningkatan aksesbilitas putusan.

 Mengukur kinerja hakim didalam upaya penyelesaian putusan yang perkara sudah diputus baik tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

3.

Persentase peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

 Mengukur kinerja lembaga peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan transparan.  Mengukur efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara secara baik, cepat dan tepat waktu.

4.

Persentase

Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5.

Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.

 Mengukur perkara prodeo.  Mengukur (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line.  Mengukur permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum.

Persentase peningkatan kualitas

 Mengukur pengaduan masyarakat.

pengawasan

 Mengukur temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.


Page 11

Tabel Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. No. 1.

Kinerja

Indikator Kinerja

Utama

Utama

Penjelasan

Penanggung Jawab Panitera/Sekretaris

Sumber Data

Meningkatny a. Persentase mediasi yang diselesaikan. a

Perbandingan antara perkara yang masuk dengan perkara

Bulanan dan

Penyelesaian

yang diproses secara mediasi.

Laporan

perkara.

Laporan

Tahunan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata

Perbadingan antara perkara

Hakim Mediasi

Laporan

yang di mediasi dengan perkara

Panitera/Sekretaris

Bulanan dan

yg selesai dengan akta

Laporan

perdamaian.

Tahunan

Perbandingan sisa perkara yang

Majelis Hakim dan

Laporan

diselesaikan dengan sisa perkara

Panitera/Sekretaris

Bulanan dan

yang harus diselesaikan.

Laporan

- Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

e. Persentase perkara

Tahunan Perbandingan perkara yang

Majelis Hakim dan

Laporan

diselesaikan dengan perkara

Panitera/Sekretaris

Bulanan dan

yang akan diselesaikan (saldo

Laporan

awal dan perkara yang masuk).

Tahunan

Perbandingan perkara yang

Majelis Hakim dan

Laporan

yang diselesaikan

diselesaikan dalam jangka

Panitera/Sekretaris

Bulanan dan

dalam jangka

waktu maksimal 6 bulan dengan

Laporan

waktu maksimal 6

perkara yang harus diselesaikan

Tahunan

bulan.

dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara).

f. Persentase perkara

2.

Perbandingan perkara yang

Majelis Hakim dan

Laporan

yang diselesaikan

diselesaikan lebih dari 6 bulan

Panitera/Sekretaris

Bulanan dan

dalam jangka

dengan perkara yg diselesaikan

Laporan

waktu lebih dari 6

dalam waktu kurang dari 6

Tahunan

bulan.

bulan.

Peningkatan

Persentase perkara

Perbandingan antara perkara

Majelis Hakim

Laporan

aksepbilitas

yang tidak

yang tidak mengajukan upaya

Bulanan dan

putusan

mengajukan upaya

hukum dengan perkara yang

Laporan

Hakim.

hukum:

diputus.

Tahunan

- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Pengadilan Negeri Bengkulu

Page 12

3.

Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian

a. Persentase berkas yang b. diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

perkara.

Perbandingan antara berkas

Panitera/Sekretaris

Laporan

yang diajukan Kasasi dan PK

Bulanan dan

yang lengkap (terdiri dari

Laporan

bundel A dan B) dengan jumlah

Tahunan

berkas yang diajukan Kasasi dan PK. c. Persentase berkas yang


Panitera/Sekretaris

Laporan

perkara yang diterima

Bulanan dan

Kepaniteraan dengan berkas

Laporan

didistribusikan ke

perkara yang didistribusikan ke

Tahunan

Majelis.

Majelis

d. diregister dan siap

e. Persentase


Panitera/Sekretaris

Laporan

penyampaian

putusan dengan relas putusan

dan Juru Sita

Bulanan dan

pemberitahuan

yang disampaikan ke para pihak

Laporan

relaas putusan tepat

tepat waktu.

Tahunan

waktu, tempat dan para pihak.

f. Persentase

Perbandingan antara

Panitera/Sekretaris

Laporan

penyitaan tepat

permohonan penyitaan dengan

dan Juru Sita

Bulanan dan

waktu dan tempat.

pelaksanaan penyitaan tepat

Laporan

waktu dan tempat.

Tahunan

g. Ratio Majelis

Perbandingan ratio Majelis

Majelis Hakim dan

Laporan

Hakim terhadap

Hakim dibandingkan dengan

Panitera/Sekretaris

Bulanan dan

perkara

perkara masuk.

Laporan Tahunan

4.

Peningkatan aksesibilitas Masyarakat

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perbandingan perkara predeo

Majelis Hakim dan

Laporan

yang diselesaikan dengan

Panitera/Sekretaris

Bulanan dan

perkara predeo yang masuk

Laporan

terhadap

Tahunan

peradilan (acces to justice) b. Persentase (amar)

Perbandingan amar putusan

Kepanitera/Keseketar

Laporan

putusan perkara

perkara tindak pidana korupsi

iatan

Bulanan dan

(yang menarik

yang ditayangkan di wibe site

Laporan

perhatian

dengan jumlah perkara tindak

Tahunan

masyarakat) yang

pidana korupsi yang tidak


Page 13

dapat diakses

ditayangkan.

secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 5.

Meningkatny

Persentase

Perbandingan perkara perdata

Ketua Pengadilan &

Laporan

a kepatuhan

permohonan eksekusi

yang ditindaklanjuti

Pan/Sek

Bulanan dan

Terhadap

atas putusan perkara

(dieksekusi) dengan perkara

Laporan

putusan

perdata yang

perdata yang belum

Tahunan

pengadilan.

berkekuatan hukum

ditindaklanjuti (dieksekusi).

tetap yang ditindaklanjuti. 6.

Meningkatny a. Persentase

Perbandingan jumlah

Ketua Pengadilan &

Laporan

a kualitas

pengaduan

pengaduan yang ditindaklanjuti

Pan/Sek

Bulanan dan

Pengawasan.

masyarakat yang

mengenai perilaku aparatur

Laporan

ditindaklanjuti.

peradilan (teknis dan non

Tahunan

teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

b. Persentase temuan

Perbandingan jumlah temuan

Ketua Pengadilan &

Laporan

hasil pemeriksaan

yang ditindaklanjuti mengenai

Pan/Sek

Bulanan dan

eksternal yang

perilaku aparatur peradilan

Laporan

ditindaklanjuti.

(teknis dan non teknis) dengan

Tahunan

jumlah temuan yang dilaporkan.

E. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/ TINDAK PIDANA KORUPSI BENGKULU. Rencana Kinerja Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang belum mempunyai Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai berikut : Tabel Rencana Kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. NO 1

SASARAN STRATEGIS Peningkatan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA Prosentase perkara yang diselesaikan

TARGET 97 %

Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor tepat waktu.


Page 14

2

Peningkatan jumlah perkara yang

Prosentase mediasi yang diselesaikan

97 %

Peningkatan penyelesaian perkara

a. Prosentase perkara yang diselesaikan.

97 %

yang tepat waktu

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.

Peningkatan tertib administrasi

a. Prosentase berkas yang diregister dan siap

penyelesaiannya melalui upaya mediasi 3

4

perkara yang tepat waktu

disidangkan ke majelis. b. Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu.

100 % 95 % 95 % 100 %

c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

95 %

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. 5

Peningkatan mutu dan kualitas

a. Prosentase Pegawai yang lulus Diklat teknis

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Negara di Pengadilan

Yudisial.

50 %

b. Prosentase Pegawai yang lulus Diklat teknis

Negeri/ PHI/ TIPIKOR. 6

85 %

Non Yudisial.

Peningkatan kualitas penyelesaian

a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti.

100 %

pengaduan masyarakat serta

b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti.

100 %

Peningkatan aksebilitas masyarakat

Prosentase proses penyelesaian perkara yang

100 %

terhadap peradilan sehingga tercipta

dapat dipublikasikan.

pengawasan terhadap Aparatur Negara (teknis dan non teknis) yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. 7

transparansi peradilan. 8

9

Peningkatan Disiplin kerja Hakim

Prosentase peningkatan disiplin kerja Hakim

dan Pegawai

dan Pegwai

Program Peningkatan Sarana dan

a.

Prasarana aparatur Mahkamah Agung RI

b.

100 %

Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat

100 %

Terhadap Peradilan.

100 %

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan


Page 15

F. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI

KLAS IA

BENGKULU. Penetapan

Kinerja

ini

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013. Penyusunan Penetapan kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor : 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2016 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan jangka menengah, Rencana kerja pemerintah Tahun 2017 dan Kebijakan Umum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu dalam rangka penggunaan anggaran Tahun 2014. Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu tahun 2015 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2016 dengan menyesuaikan hasil dari indikator kinerja utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang disusun untuk tahun 2017. Selain berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut dan dengan mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu tahun 2016, maka dapat diperinci sebagai berikut : Tabel Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. NO

1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor

TARGET

TARGET YANG DICAPAI

a. Prosentase perkara yang diselesaikan.

100 %

80 %

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.

100 %

85 %

c. Prosentase perkara yang diseesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam)

100 %

85 %

INDIKATOR KINERJA


PROGRAM

KET

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Page 16

2

3

4

Meningkatnya jumlah perkara yang penyelesaiannya melalui upaya mediasi Meningkatnya Penyelesaian Perkara yang tepat waktu

Meningkatnya tertib administrasi perkara yang tepat waktu

bulan Prosentase mediasi yang diselesaikan

50 %

30 %

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

a.

Prosentase perkara yang diselesaikan

85 %

85 %

b.

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

90 %

90 %

a.

Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis

100 %

100 %

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

b.

Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Prosentase penyampaikan pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

95 %

95 %


95 %

95 %

95 %

95 %

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

95 %

95 %


100 %

100 %

Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung Program

c.

d.

e.

5

6

Meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur negara di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi Bengkulu

a.

b.

Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

80 %

80 %

Meningkatnya

a.

Prosentase

80 %

80 %


Page 17

kualitas penyelesaian pengaduan masyarakat serta pengawasan terhadap aparatur negara (teknis dan non teknis) yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal

pengaduan yang ditindaklanjuti

b.

7

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sehngga tercipta transparansi peradilan.

Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

95 %

95 %

80 %

80 %

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Penetapan Kinerja Keuangan Tahun 2015 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Satuan Kerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu menerima anggaran (01) Rp. 9.479.756.000,- (Sembilan Milyar empat ratus tujuh ) dan anggaran (03) Rp. 352.270.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Dan didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut : NO

PROGRAM

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

ANGGARAN (Rp) Rp.

9.479.756.000,-

Rp

140.000.000,-

Tugas Teknis Lainnya. 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana JUMLAH

NO 1.

Rp.

PROGRAM Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. JUMLAH

9.619.756.000

ANGGARAN (Rp) Rp

132.308.000,-

Rp.

132.308.000,-

Dari program utama yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu 2015, maka pelaksanaannya dapat diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Pengadilan Negeri Bengkulu

Page 18

dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2015 direncanakan untuk : 

Pembayaran gaji / lembur / honorarium.



Tersedianya pengadaan sopir / pesuruh dan satpam.



Terselenggaranya perawatan gedung kantor.



Terlaksananya perawatan rumah dinas.



Terselenggaranya pengadaan peralatan / perlengkapan kantor.



Terlaksananya perawatan kendaraan bermotor roda 4.



Terlaksananya perawatan kendaraan bermotor roda 2.



Terselenggaranya langganan daya dan jasa.



Terlaksananya jasa keamanan / kebersihan.



Terselenggaranya jasa pos dan giro.



Terlaksananya operasional perkantoran dan pimpinan.



Terlaksananya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan.

2. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum 

Terlaksananya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

3. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya. 

Tersedianya pengadaan perlengkapan sarana gedung



Terlaksananya pengadaan meubelair.

4. Program Penegakan Hukum dan HAM 

Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2014 direncanakan untuk



Terlaksananya penegakan Hukum dan HAM.

G. PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2015 Rincian program dan kegiatan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu untuk dilaksanakan pada tahun 2015 dapat disajikan pada tabel berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Pengadilan Negeri Bengkulu

Page 19

BIDANG/UNIT KERJA 1 Pembinaan dan

SASARAN 2 Tercapainya

Pengawasan

penyelesaian

PROGRAM

KEGIATAN

3 Meningkatkan

4 Melaksanakan pembinaan dan

pembinaan dan

pengawasan

yang tepat waktu dan

pengawasan terhadap

Pengawas bidang, meliputi :

transparan.

penyelesaian perkara

Teknis :

yang tepat waktu dan

Kepaniteraan Pidana, Perdata,

transparan.

Hukum, PHI dan Tipikor.

perkara

oleh

Hakim

Non Teknis : Administrasi

Urusan

Kepegawaian, Keuangan dan Umum Bidang Kepaniteraan

Tercapainya

Penyelesaian

Pengisian

penyelesaian

administrasi Perkara dan

pidana, perdata, hukum, PHI

laporan di bidang teknis.

dan Tipikor secara benar.

Administrasi dan

perkara

Laporan

secara

register

perkara

Pendistribusian register perkara

tertib, tepat waktu

dan pegawai

peningkatan melalui

(SDM) pendidikan

dan pelatihan (DIKLAT).

H. ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2015 Pagu DIPA Tahun 2015 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu mencakup pengeluaran Belanja Pegawaian, Belanja Barang dan Belanja Modal. Rincian Anggaran tersebut adalah : NO 1 1. 2. 3.

URAIAN (01) 2 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal JUMLAH

NO 1 1.

Rp. Rp Rp. Rp.

URAIAN (03) 2 Administrasi Perkara Belanja Barang JUMLAH


PAGU (RP) 3 8.428.784.000,1.050.972.000,140.000.000,9.619.756.000,PAGU (RP) 3

Rp. Rp.

132.308.000,132.308.000,-

Page 20

BAB III KINERJA A. REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA. Dalam melaksanakan kegiatan suatu lembaga diperlukan untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi dari lembaga itu sendiri. Oleh karena itu sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diperlukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sebaga lembaga peradilan yang menegakkan keadilan bagi masyarakat . Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi Pemerintah jo. Surat Edaran Menteri Negara PAN No.SE/12/M.PANRB/11/2009, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/ Lembaga yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sebagai salah satu satuan kerja dari Mahkamah Agung Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercakup dalam INPRES No. 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kapala LAN No. 239 Tahun 2003 dan laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan Program/Kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), memperhatikan faktor-faktor tertentu, kondisi, dan kemafaatan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut : 

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama : Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur.



Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama : Kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi.



Penggunaan Indikator Kinerja Utama adalah berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan substansi antara lain :


Page 21

Perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu dapat dilihat sebagai berikut : a. Prosentase perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan. b. Prosentase mediasi yang diselesaikan. c. Prosentase sisa perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan. d. Prosentase Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. e. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis f. Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu. g. Prosentase penyampaian pemberitahuan pernyataan banding, kasasi, grasi,PK tepat waktu. h. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu. i. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. j. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. k. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti. l. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti. m. Prosentase proses penyelesaian perkara Pidana dan Perdata yang dipublikasikan.

Adapun pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan yang menjadi isu strategis di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu dari tahun 2012 - 2015 adalah sebagai berikut :

No 1

Indikator Kinerja Prosentase perkara

Target

Target Kinerja Ket

2015

2012

2013

2014

2015

100 %

90 %

80 %

90 %

92%

Selisih perkara yang diterima dan yang diselesaikan.

Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor yang diselesaikan 2

Prosentase mediasi

100 %

95 %

80 %

90 %

91%

Selisih mediasi yg disepakati dengan yang menjadi

yang diselesaikan

perkara.

3

a. Prosentase perkara

100 %

80 %

yang diselesaikan

85 %

95 %

95%

Selisih perkara yang didaftar dengan jumlah yang disidangkan


Page 22

b. Prosentase sisa

100%

90 %

90 %

90 %

91%

Selisih sisa perkara yang

perkara yang

diminutasi dan disampaikan

diselesaikan

kepada para pihak pencari keadilan.

4

a. Prosentase berkas

100 %

95 %

90 %

90 %

91%

Selisih antara berkas yang

yang diajukan

diajukan dengan berkas yang

banding, kasasi dan

dikembalikan.

PK yang disampaikan secara lengkap.

b. Prosentase berkas

100 %

100 %

90 %

90 %

91%

Selisih antara berkas yang

yang diregister dan

diterima dengan yang

siap disidangkan ke

disidangkan.

majelis

Selisih antara surat pemberitahuan dengan perkara yang sedang disidangkan.

c. Prosentase

100 %

95 %

95 %

95 %

95%

Selisih antara perkara yang

penyampaian

turun dari PT ke MA dan ke

pemberitahuan

para pihak.

pemanggilan sidang tepat waktu . d. Prosentase

100 %

90 %

95 %

95 %

96%

Selisih antara penyitaan yang

penyampaian

sudah dan belum

pemberitahuan

dilaksanakan.

pernyataan banding, kasasi, grasi,PK tepat waktu.

e. Prosentase

100 %

95 %

95 %

95 %

96%

Selisih antara penyitaan yang

pelaksanaan

sudah dan belum

penyitaan tepat

dilaksanakan.

waktu.

5

a.

Prosentase pegawai

100 %

00 %

yang lulus diklat


00 %

00 %

00%

Selisih antara pegawai yang diajukan dan yang

Page 23

teknis yudisial

memperoleh sertifikat. Selisih antara pegawai yang

b.

Prosentase pegawai

100 %

00 %

00 %

00 %

0%

yang lulus diklat

diajukan dan yang memperoleh sertifikat.

non yudisial

6

a.

b.

Prosentase

100 %

90 %

95 %

95 %

96%

Selisih jumlah pengadian

pengaduan yang

yang ditindak lanjuti dengan

ditindaklanjuti

pengaduan yang dilaporkan.

Prosentase temuan

100 %

95 %

95 %

95 %

96%

100 %

95 %

95 %

95 %

95%

yang ditindaklanjuti

7

Prosentase proses

Selisih antara perkara yang

penyelesaian perkara

udah in craht dengan perkara

yang dapat

yang ditampilkan diwebsite.

dipublikasikan

Sejak dilibatkannya Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, maka pada setiap lembaga negara lebih ditegaskan bahwa kegiatan anggaran harus berbasis kepada kinerja dituangkan dalam bentuk DIPA tahun anggaran 2015. Penetapan

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerka yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013. Penyusunan penetapan kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang penetapan kinerja, merupakan acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja 2014 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 dan Kebijakan umum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu tahun 2014. Khusus mengenai Indikator Kinerja sasaran dalam tabel diatas, merupakan lanjutan dan penyempurnaan dari Indikator kinerja sasaran, tetapi baru menggambarkan terlaksananya kegiatan dan kinerja sebagian saja. Sangat disadari bahwa Indikator kinerja sasaran yang disempurnakan ini belum seluruhnya pada level outcome, merupakan kendala dalam sistem pengumpulan data kinerja outcome harus dilakukan survey lebih mendetail lagi. indikator Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Pengadilan Negeri Bengkulu

Page 24

Kinerja akan senantiasa disempurnakan sejalan dengan pembangunan sistem pengumpulan data kinerja. B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015 secara umum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2015. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat

dicapai. Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2014 dengan 2015, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada awal Renstra 2015 secara berkesinambungan pada tahun selanjutnya. C. ANALISIS KINERJA TAHUN 2015. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam beberapa tahun ini, kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu telah memiliki sistem yang bisa mendukung efektifitas pelaksanaan penyelesaian perkara Pidana, Tipikor, PHI dan Perdata, percepatan penyelesaian perkara yang tepat waktu dan transparan, akses publik terhadap informasi perkara dan pengelolaan biaya perkara, sehingga selama tahun 2015, fokus kepaniteraan tidak lagi membuat sistem baru akan tetapi memastikan bahwa semua sistem tersebut berjalan dengan efektif . Perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut hanya bersifat penyempurnaan. Dengan

demikian

agenda

Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri/Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu adalah meliputi : 1. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara sesuai dengan pencapaian 100%. 2. Menjaga kesinambungan target tertib administrasi. 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 3. Menjaga kesinambungan kualitas pengawasan. 4. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi Pengadilan.


Page 25

Pengukuran Industrial/Tindak

tingkat

Pidana

pencapaian

Korupsi

kinerja

Bengkulu

tahun

Pengadilan 2015

Negeri/Hubungan

dilakukan

dengan

cara

membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu tahun 2015. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut : No

Sasaran

Indikator Kinerja Uraian

1

2

3

Target

Realisasi

% Capaian

100 %

90 %

91 %

Peningkatan penyelesaian

Prosentase perkara pidana,

perkara pidana, perdata,

perdata, tipikor dan PHI yang

tipikor dan PHI

diselesaikan

Peningkatan proses

Prosentase mediasi yang

penyelesaian mediasi.

diselesaikan

100 %

90 %

91 %

Peningkatan penyelesaian

a. Prosentase perkara yang

100 %

90 %

91 %

100 %

90 %

91 %

100 %

90 %

91 %

100 %

90 %

91 %

100 %

90 %

91 %

100 %

90 %

91 %

100 %

90 %

91 %

100 %

90 %

91 %

100 %

95 %

96 %

100 %

95 %

96 %

perkara

diselesaikan b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

4

Peningkatan tertib

a. Prosentase berkas yang

administrasi perkara pidana,

diajukan banding, kasasi dan

perdata, tipikor dan PHI

PK yang disampaikan secara lengkap. b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis c. Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu. d. Prosentase penyampaian pemberitahuan pernyataan banding, kasasi, grasi,PK tepat waktu. a. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu.

5

Peningkatan Kualitas SDM

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

6

Peningkatan kualitas

a. Prosentase pengaduan yang


Page 26

pengawasan

ditindaklanjuti c. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

7

Peningkatan aksesbilitas

Prosentase proses penyelesaian

masyarakat terhadap

perkara yang dapat dipublikasikan

100 %

95 %

96 %

peradilan

Analisis pencapaian kinerja tersebut selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut : dalam Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu menetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja. Selanjutnya pencapaian sasaran indikator kinerja diatas dapat dinalsis seperti dibawah ini :  1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/ Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. Yang direalisasikan dengan menggunakan program pengakan hukum dan HAM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran yang meliputi indikator penyelesaian perkara yang diterima dengan yang diselesaikan. Penetapan sasaran ini merupakan pelaksanaan salah satu fungsi yang dimiliki Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yaitu fungsi peradilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU N0. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman

menyebutkan

bahwa

Kekuasaan

Negara

yang

Merdeka

untuk

Menyelenggarakan Peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu haruslah menghasilkan kepuasan terhadap publik dan tepat waktu. Untuk mencapai sasaran tersebut Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu menyusun strategis berupa program peningkatan kinerja dan jadwal sidang yang efesien serta terdata. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Pengadilan Negeri Bengkulu

Page 27

INDIKATOR

SASARAN

TARGET

REALISASI

SASARAN 1.

2.

Tercapainya penyelesaian

Personil

perkara yang tepat waktu

persidangan

dalam proses persidangan.

disiplin.

Tercapainya penyelesaian

Kepuasan publik

PENCAPAIAN TARGET

100 %

80 %

80 %

100 %

82 %

82 %

yang

perkara yang transparan terhadap publik.

Dilihat dari tingkat pencapaian kinerja sasaran kemampuan di atas target yang telah mampu dicapai dalam menyelesaikan perkara tepat waktu dan transparan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu adalah 82 %.  2 : Peningkatan Penyelesaian Mediasi. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan proses terlaksananya mediasi di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang mana hanya mampu mencapai 10 % dikarenakan dalam proses mediasi tidak semuanya pihakpihak menerima sehingga harus sampai perkara tersebut disidangkan. Penetapan sasaran ini merupakan perwujudan dalam melaksanakan fungsi administrasi yang dimiliki Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman. Lembaga peradilan menyelenggarakan dua administrasi peradilan yaitu administrasi umum dan administrasi peradilan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara. Administrasi perkara perlu secara terus menerus ditingkatkan agar apa yang menjadi harapan bagi masyarakat pencari keadilan yaitu penyelesaian perkara yang adil, cepat, berkualitas, etis, terjangkau dengan biaya rendah. Untuk mencapai sasaran tersebut Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu menyusun strategi yang hasil pengukuran kinerja capaiannya adalah sebagai berikut : SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

PENCAPAIAN TARGET

Tercapainya

1. Jumlah

penyelesaian administrasi

perkara

yang

masuk ke Pengadilan perkara

Negeri Bengkulu.


Page 28

dan

laporan

secara

tertib dan tepat waktu

-

Perkara Pidana

550 Perkara

473 Perkara

86 %

-

Perkara Pidana anak

50 Perkara

38 Perkara

76 %

-

Perkara

Perdata

50 Perkara

38 Perkara

78 %

Perdata

100 Perkara

87 Perkara

87 %

550 Perkara

425 Perkara

77 %

Gugatan - Perkara Permohonan

2. Jumlah

perkara

yang

telah diputus. -

Perkara Pidana

-

Perkara Pidana anak

50 Perkara

39 Perkara

78 %

-

Perkara

Perdata

50 Perkara

20 Perkara

40 %

Perdata

100 Perkara

83 Perkara

83 %

Gugatan - Perkara Permohonan

 3 : Tercapainya Kemampuan Teknis Aparatur Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu dalam penyelesaian Administrasi Kesekretariatan.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan adanya dukungan dan peran serta dari sub-sub unit yang ada. Kegiatan yang ditetapkan tidak akan berjalan secara optimal tanpa

adanya

dukungan

kemauan

dari

perangkatnya.

Pembinaan

administrasi

kesekretariatan adalah upaya terpadu dan terintegrasi serta tolak ukurnya tidak dapat dilihat dalam satu periode kegiatan melainkan berkesinambungan, adapun pencapaian sasaran dapat dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan yang memenuhi syarat-syarat standar. Hasil pengukuran pencapaian kinerja sasarannya adalah sebagai berikut: SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

PENCAPAIAN TARGET

Tercapainya

1.

pelaksanaan kesekretariatan

Tersusunnya

dokumen

56

45

80 %

Tersusunnya

dokumen

1 Paket

100

99 %

perencanaan

program

kepegawaian. 2.

kegiatan

dan

usulan

anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Pengadilan Negeri Bengkulu

Page 29

3.

Tersusunnya

dokumen

1 Paket

100

99 %

inventaris dan pengadaan.

 4. Tercapainya Kemampuan Sumber Daya Manusia. Dalam meningkatkan pelaksanaan proses peradilan yang memadai seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang maka harus didukung oleh sumber daya manusia Peradilan yang Profesional pada Pengadilan Tingkat Pertama. Sejalan dengan tantangan tersebut maka Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu menugaskan Hakim dan Pejabat Kepaniteraan, Pejabat struktural dan Tenaga Staf di Pengadilan

tingkat

Pertama

untuk

mengikuti

Pendidikan

dan

pelatihan

yang

diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu atau Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E.

AKUNTABILITAS KEUANGAN Program Utama

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Satuan Kerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu menerima anggaran (01) Rp. 9.479.756.000,- (Sembilan Milyar empat ratus tujuh ) dan anggaran (03) Rp. 352.270.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Dan didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut : NO

PROGRAM

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

ANGGARAN (Rp) Rp.

9.479.756.000,-

Rp

140.000.000,-

Tugas Teknis Lainnya. 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana JUMLAH

NO 1.

Rp.

PROGRAM Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. JUMLAH


9.619.756.000

ANGGARAN (Rp) Rp

132.308.000,-

Rp.

132.308.000,-

Page 30

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Dari Program ini dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2015 dipergunakan untuk : 

Terpenuhinya kesejahteraan pegawai yaitu pembayaran Gaji/ Honor/ Tunjangan Pegawai.



Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan kantor yaitu : Tersedianya dana pakaian dinas pegawai, pakaian kerja satpam, perawatan gedung kantor, perawatan rumah negara, pengadaan peralatan/ perlengkapan kantor, perawatan kendaraan dinas, perawatan sarana gedung, langganan daya dan jasa, biaya jasa keamanan / kebersihan, biaya jasa pos/ giro, operasional perkantoran dan pimpinan, pembinaan koordinasi dan konsultasi pengawasan dan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada Tahun 2015 dipergunakan untuk keperluan Belanja modal yaitu Pengadaan Perlengkapan sarana Gedung dan Pengadaan Meubelair Kantor Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu.

3.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada Tahun 2015 dipergunakan untuk Operasional Peradilan dan Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat miskin.

E. PENGUKURAN KINERJA Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam INPRES No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, Surat Edaran Kementrian Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2011 tertanggal 23 November 2011 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat No. 676.1/556/KU.01/12/2013 tanggal 20 Desember 2013 prihal penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan Dokumen penerapan Kinerja Tahun 2013 serta No 482.1/SEK/KU.01/11/2013 maka kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja, sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melauli media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Pengadilan Negeri Bengkulu

Page 31

Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator Kegiatan. 

Indikator Kinerja Sasaran. Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

 Indikator Kinerja Kegiatan. * Pengukuran Kinerja Kegiatan : Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan untuk mengetahui/ menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu


Page 32

BAB IV. PENUTUP A. KESIMPULAN. Laporan

kinerja

instansi

pemerintah

(LKjIP)

selain

merupakan

media

pertanggungjawab kepada publik sebagaimana amanat inpres Nomor : 7 Tahun 1999, dan mengacu keputusan kepala lembaga administrasi negara nomor : 239/IX/6/8/2003, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah. LKjIP Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu ini merupakan sarana introspeksi diri dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam peryusunan rencana dimasa mendatang. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu secara bertahap mengadakan perbaikan dan peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan yang sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang perdailan yang propersional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu akan terlaksana apabila unit unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensip.Selain itu indikatorindikator saran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan karena keterbatan dana, tenaga dan waktu pelaksanaan sehingga diharapkan pencaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. B. SARAN. Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu merupakan alat evaluasi kinerja bagi masingmasing bidang baik kepaniteraan maupun kesekretariatan guna untuk pencapaian target yang diinginkan. kelayakan LKjIIP ini pun masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu diharapkan masukan dan data-data dari pihak-pihak yang berkaitan. Demikianlah

laporan

kinerja

instansi

pemerintah

(LKjIP)

Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Pengadilan Negeri Bengkulu

Page 33


Page 34


Page 35


Page 36


Page 37


Page 38


Page 39

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents