LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo, Telp. (0274)773247, Fax. (0274)774126

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I

BAB II

BAB III

URAIAN SINGKAT ORGANISASI …............................................................................. I.1

Fungsi Bappeda ..........................................................................................................

1

I.2

Struktur Organisasi .....................................................................................................

1

I.3

Isu Strategis ...................................................................................................................

3

PERENCANAAN KINERJA ..........................................................................................

8

II.1

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SKPD ...............................................................

8

II.2

Rencana Kinerja Tahunan ………………..……….………………………………….................

10

II.3

Perjanjian Kinerja …………………………………………………………………………………………..

12

II.4

Rencana Penganggaran ……………………………………………………………………………..

13

AKUNTABILITAS KINERJA ...........................................................................................

14

III.1

Capaian Kinerja Organisasi ...................................................................................

14

III.1.1 Sasaran Meningkatnya Kinerja Perencanaan ................................

17

III.1.2 Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang ......

21

Akuntabilitas Keuangan ...........................................................................................

23

PENUTUP ...........................................................................................................................

25

III.2 BAB IV

1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bappeda Kulon Progo

2015


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo ..........................................................................

4

Tabel 1.2

.......................................................................................................... Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) ....................................

6

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan .....................................................................

9

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kulon Progo .........................................

11

Tabel 2.3

Program dan Kegiatan Tahun 2014 ................ ......................................................

11

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015 …………………………………………………

12

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja .....................................................................................

14

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2015 .....................................................................................

15

Tabel 3.3

Asset Bappeda Kulon Progo Tahun 2015 …………………………………………………..

16

Tabel 3.4

Asset Tidak Dipakai Tahun 2015 …………………………………………………………………

16

Tabel 3.5

Capaian indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2015 ............................................

17

Tabel 3.6

Capaian indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2015 ...........................................

21

Tabel 3.7

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-Sasaran Tahun 2015

Tabel 3.8

.................................................................................................................................................... Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 ....................

Bappeda Kulon Progo

23 24

2015


DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1

Sistem Informasi e-musrenbang dan e-plan dalam rangka meningkatkan efektivitas proses perencanaan ……..............................

8

Gambar 2.2

Rakor BKPRD Kabupaten Kulon Progo .....................................................

9

Gambar 3.1

Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja ...................................

15

Gambar 3.2

Musrenbang RKPD Tahun 2015 ....................................................................

20

Gambar 3.3

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo ..........................

22

Bappeda Kulon Progo

2015


KATA PENGANTAR uji dan syukur kita panjatkan kehadirat

P

Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita

masih

diberikan

dapat

menyelesaikan

kesehatan

Penyusunan

sehingga

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kulon Progo Tahun 2015. Perwujudan good governance merupakan hal yang

signifikan

dalam

upaya

menggulirkan

proses

demokrasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran birokrasinya. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (LAKIP Bappeda) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun 2015. Diharapkan LAKIP Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders

tentang pencapaian kinerja Bappeda Kulon Progo dalam periode

tahun 2011-2016. Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 28 Januari 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO Kepala,

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19610801 198903 1 005

Bappeda Kulon Progo

2015


IKHTISAR EKSEKUTIF

S

ebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh

stakeholders, sehingga Bappeda dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kulon Progo, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya. Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, LAKIP Tahun 2015 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Bappeda Kabupaten Kulon Progo dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, sasaran strategis. Visi jangka menengah Bappeda Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah: “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera” Untuk mencapai visi Bappeda dirumuskan 2 (dua) misi Bappeda, yaitu: a) mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif; dan b) mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu 2011-2016 adalah: 1) meningkatnya kinerja perencanaan; dan 2) meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Bappeda Kulon Progo tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator sasaran yang telah ditetapkan, semua indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:

Bappeda Kulon Progo

2015


a. indikator sasaran strategis capaian kinerja program telah melebihi target, yaitu sebesar 93,73%. b. indikator

sasaran

strategis

persentase kesesuaian pemanfaatan ruang telah

melebihi target, yaitu sebesar 82,35%. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 91,31% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap urusan sebesar 91,99%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD sebesar 88,82%.

2015


BAB I PENDAHULUAN I.1. FUNGSI BAPPEDA erdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16

B

Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Kulon Progo mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, tata ruang, statistik, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan dan pengendalian

pembangunan

daerah,

tata

ruang

dan

statistik,

penelitian

dan

pengembangan.

I.2. STRUKTUR ORGANISASI Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

merupakan

unsur

perencana

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

daerah

Bappeda

menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor 16 tahun 2012

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 69 Tahun

Bappeda Kulon Progo

1

2015


2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa Bappeda mempunyai tugas sebagai berikut: 1.

Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi;

2.

Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang

dan

lingkungan hidup; 3.

Menyusun perencanaan pemerintahan;

4.

Menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat;

5.

Melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan, dan kegiatan penelitian pengembangan dan statistik; dan

6.

Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bappeda dibantu oleh aparat yang terdapat di

dalam

struktur

organisasi

Bappeda.

Susunan

organisasi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : a. Kepala Badan; b. Sekretariat terdiri dari: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Perencanaan 3) Sub Bagian Keuangan c. Bidang Perekonomian terdiri dari: 1) Sub

Bidang

Perindustrian

Perdagangan

Koperasi

Pariwisata

dan

Penanaman Modal 2) Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan d. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup terdiri dari: 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan 3) Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup e. Bidang Pemerintahan terdiri dari:

Bappeda Kulon Progo

2

2015


1) Sub Bidang Pemerintahan Umum 2) Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri f.

Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2) Sub Bidang Sosial dan Kesehatan

g. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik terdiri dari: 1) Sub Bidang Perencanaan; 2) Sub Bidang Pengendalian; dan 3) Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik h. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu; i.

Unit Pelaksana Teknis Badan

Struktur organisasi Bappeda Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2012 terlampir.

I.3. ISU STRATEGIS Permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi Bappeda adalah

sebagai berikut: 

Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan;



Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana;



Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan;



Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator kinerja.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Bappeda dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut:

Bappeda Kulon Progo

3

2015


Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian

Capaian/

Standar yang Digunakan

Kondisi Saat ini

Internal (Kewenangan SKPD)

(1) Gambaran

(2)  Pelayanan

pelayanan

permohonan

SKPD

rekomendasi tata ruang

(3)  UU No. 26 Tahun 2007  PP No. 8 Tahun 2013  Permen PU

Permasalahan

(Diluar

Pelayanan SKPD

Kewenangan SKPD)

(4)  Kecepatan

Eksternal

(5)  Kelengkapan info/dokumen

dokumen

BKPRD

pemohon

pendukung

 Kecermatan

 Kesesuain lokasi eksisting dengan

No.11/PRT/M/20

Ketentuan

dokumen

09

Peraturan

(sertifikat)

No.20 Tahun 2011  Permen PU No.01/PRT/M/20

 Kurangnya

agenda rakor

telaah

 Permen PU

(6)

(RDTR)

Perundangan  Ketersediaan Dokumen pendukung (RDTR)

13  Perda DIY No. 2 Tahun 2010  Perda KP No. 1 Tahun 2012  Penyusunan perencanaan daerah tahunan dan 5 tahunan

 UU No. 25 Tahun 2004  PP No. 8 Tahun 2008  Permendagri No.54 Tahun 2010  Perda No. 14 Tahun 2007  Perda No.16 Tahun 2007  Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012

 Ketersediaan

 Pemahaman

sistem

stakeholder akan

informasi

arti penting

kinerja

perencanaan

 Ketersediaan

 perbedaan

 Belum optimalnya hasil perencanaan  Belum optimalnya

Sarana

antara data

pelaksanaan

prasarana kerja

Sektoral dan data

monitoring dan

dari BPS

evaluasi

 Kecermatan verifikasi  Kemampuan

 Keterbatasan informasi

aparatur

mengenai dana

perencana

APBN dan APBD

 Kejelasan

program pembangunan

DIY

arahan unsur

 Perda Kulon

pimpinan

Progo No.2

Bappeda

Tahun 2012  Perda No.16 Tahun 2012  Perbup No.69 Tahun 2012

 Koordinasi

 Informasi

antar

kebijakan dari

Bidang/Sub

pemerintah dan

Bidang

pemerintah DIY  Ketepatan dan

Bappeda Kulon Progo

4

2015


Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian

Capaian/ Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

Internal (Kewenangan SKPD)

(1)

(2)

(3)

Eksternal

Permasalahan

(Diluar

Pelayanan SKPD

Kewenangan SKPD)

(4)

(5)

(6)

Kecermatan Data dan Usulan  Penyediaan data statistik

 UU No.14 Tahun 2008  PP No.61 Tahun 2010  Permendagri No. 8 Tahun 2014

 Kecermatan aparatur  Kejelasan arahan unsur pimpinan Bappeda  Ketersediaan

 Akurasi dan Ketepatan waktu

 Belum

data SKPD dan

tersedianya data

BPS

secara lengkap, akurat dan up to

 Ketersediaan

date

data base SKPD  Konsistensi data

 Data belum bisa

SIM data

diakses secara

statistik daerah

mudah oleh

stakeholders  memberikan ijin KKN

 Perda No.16

 Kecepatan

Tahun 2012

menanggapi

 Perbup No.69

permohonan

Tahun 2012

 Inventarisasi ijin

 Kelengkapan

-

permohonan

yang sudah dikeluarkan  Data Kebutuhan lokasi KKN dari Kecamatan Inventarisasi

Kemampuan

Belum optimalnya

penelitian/pene

masyarakat dalam

pemanfaatan

pengembanga  Perbup No.69

muan yang ada

mengaplikasikan

IPTEK di

n IPTEK

di Kulon Progo

IPTEK untuk

masyarakat

 Memfasilitasi penelitian

 Perda No.16 Tahun 2012 Tahhun 2012

kepada institusi

penelitian

dan masyarakat Kajian

 Koordinasi

terhadap

dengan

Renstra SKPD

Bappeda DIY

Bappeda DIY

 Pelaporan ke Bappeda DIY tepat waktu

 UU No. 25 Tahun 2004  PP No. 8 Tahun

Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang

2008

Keterbatasan

Belum optimalnya

informasi

koordinasi dan

mengenai dana

sinkronisasi

APBD DIY

proses perencanaan

 Permendagri

pembangunan

No.54 Tahun

sektoral dan

2010

Kajian

Kesesuaian

terhadap

produk

Renstra

perencanaan

KementerianP

dengan

PN/

peraturan di

 UU No. 25 Tahun 2004  PP No. 8 Tahun 2008  Permendagri

kewilayahan Kepatuhan

Informasi

Masih adanya

SKPD terhadap

kebijakan dari

perbedaan antara

peraturan

pemerintah pusat

data sektoral dan

perundangan

data statistik dari BPS

Bappeda Kulon Progo

5

2015


Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian

Standar yang

Capaian/

Internal

Digunakan

Kondisi Saat ini

(Kewenangan

(2)

Bappenas

(3)

atasnya

Permasalahan

(Diluar

Pelayanan SKPD

Kewenangan

SKPD) (1)

Eksternal

SKPD)

(4)

(5)

(6)

No.54 Tahun 2010

Kajian terhadap RTRW

 Telah memiliki

 UU TR No.26

Perda RTRW

Tahun 2006

 Telah

Keterbatasan



SDM

 Perda Kulon

tersusun 9

Progo No.1

materi teknis

Tahun 2012



Belum

Belum tersusunnya

optimalnya

SOP Pelayanan

proses legislasi

Informasi

RDTR

Pemanfaatan Tata

Kondisi

Ruang

RDTRK

eksisting

Perkotaan dan

pemanfaatan

Strategis

tata ruang

 Telah dicapai



Inkonsistensi

kesesuaian

penegakan

tata ruang

Perda

79,55%



Kurangnya pemahaman masyarakat

Tabel 1.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) No.

Isu Strategis Dinamika Internasional

(1)

1

Dinamika Nasional

Dinamika Regional/Lokal

(3)

(4)

(2)

Globalisasi berpengaruh proses

semakin dalam

pembangunan

Terbatasnya

SDM

daerah tidak terlepas dari landasan atau

perencanaan

pembangunan

acuan

lingkungan Pemda

Penyusunan

rencana

hukum

pembangunan

yang

berlaku

di

di

bidang di

pemerintahan pusat. Adanya perubahan

yang memiliki kompetensi untuk

(perdagangan,

landasan

melakukan

perkembangan

mendasari,

Teknologi Informasi, dan

perundang–undangan

lain-lain)

belum sepenuhnya terintegrasi secara

pelaporan

baik

akuntabel.

di

Indonesia

atau acuan

mengakibatkan

sehingga

pencapaian

hukum

tujuan

peraturan

tersebut

dapat

yang masih

menghambat

perencanaan

pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan secara

baik

dan

pembangunan

nasional dan daerah.

Bappeda Kulon Progo

6

2015


Kebijakan moratorium PNS yang telah

Kualitas SDM perencana yang

menghentikan

belum

mengakibatkan

penerimaan semakin

PNS

berkurangnya

kuantitas SDM disamping alasan alamiah yaitu

berkurangnya

PNS

merata

mengakibatkan

di

SKPD–SKPD

beban

tugas

perencanaan menjadi overload.

karena

memasuki usia pensiun.

Bappeda Kulon Progo

7

2015


BAB II PERENCANAAN KINERJA II.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SKPD engan mengacu pada visi Kabupaten Kulon Progo serta dengan

D

memperhatikan tugas pokok dan fungsinya sesuai Renstra Bappeda Kulon Progo tahun 2011-2016, Bappeda memiliki visi :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BAIK UNTUK MENCAPAI KULON PROGO YANG SEHAT, MANDIRI, BERPRESTASI, ADIL, AMAN DAN SEJAHTERA” Misi Bappeda untuk mewujudkan visi tersebut adalah: 1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif

Gambar 2.1 Sistem informasi e-musrenbang dan e-plan dalam rangka meningkatkan efektivitas proses perencanaan

Bappeda Kulon Progo

8

2015


2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Gambar 2.2 Rakor Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kulon Progo

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus disusun secara memberikan

konsisten fokus

pada

dengan

perumusan

penyusunan

visi,

misi,

kegiatan,

dan

tujuan. Sasaran

sehingga sasaran

harus

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan SKPD dituangkan dalam tabel berikut: Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI

: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera

MISI I

: Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif Tujuan

Sasaran

Terwujudnya

Meningkatnya kinerja

peningkatan kinerja

perencanaan

perencanaan

Strategi  Meningkatkan

Kebijakan  Pengarusutamaan

koordinasi

sistem

perencanaan

perencanaan

pembangunan

terpadu

Bappeda Kulon Progo

9

2015


 Mengintegrasikan

 Meningkatkan

monitoring dan

akuntablitas

evaluasi sistem

melalui sistem

perencanaan

pengendalian

 Meningkatkan efisiensi dan

terpadu  Meningkatkan

efektivitas dalam

kualitas data dan

penyelenggaraan

informasi

pemerintahan dalam

perencanaan

statistik daerah

pembangunan

MISI II : Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Terwujudnya

Meningkatnya

peningkatan kesesuaian

kesesuaian pemanfaatan

efisiensi dan

kualitas

pemanfaatan ruang

ruang

efektivitas dalam

kelembagaan

 Meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan

 Meningkatkan

penataan ruang  Meningkatkan

dalam bidang

kualitas

penataan ruang,

perencanaan

meliputi pengaturan,

ruang

pembinaan,

produk

 Mendorong

pengawasan,

percepatan

pelaksanaan.

penetapan

 Meningkatkan

produk

kualitas rencana tata

perencanaan

ruang

ruang

dalam

bentuk

perda,

 Meningkatkan efektifitas

sehingga

pengendalian

lebih aplikatif

pemanfaatan ruang

bisa

 Meningkatkan kualitas koordinasi penataan ruang

II.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Bappeda Kulon Progo menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Target kinerja tahun 2015 direncanakan menyesuaikan dengan Renstra SKPD tahun 2011-2016 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015. Adapun RKT 2015 seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Bappeda Kulon Progo

10

2015


Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kulon Progo Tahun 2015 No. 1

Sasaran Meningkatnya kinerja

Indikator

Target

Capaian kinerja program

87,00%

Meningkatnya kesesuaian

Persentase kesesuaian

pemanfaatan ruang

pemanfaatan ruang

80,27%

perencanaan 2

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2015 Program/Kegiatan Program Pengembangan Data/

Kegiatan Penyusunan database daerah

Informasi/Statistik Daerah Penyusunan, pengumpulan, pengolahan updating dan analisis data statistik daerah Penyusunan data keluarga miskin Program Kerjasama Pembangunan

Koordinasi kegiatan KKN, Pengabdian

Daerah

masyarakat dan kerjasama dengan perguruan tinggi Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten

Program Perencanaan Pembangunan

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

Daerah Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Monitoring, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana DAK dan TP Penyusunan Rancangan RPJMD Penyusunan Data Dasar Spasial Koordinasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya mengatasi soal pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga

Bappeda Kulon Progo

11

2015


Program/Kegiatan

Kegiatan Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Koordinasi pembangunan ekonomi daerah Koordinasi, monitoring, dan evaluasi pembangunan sumber daya air

Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Program Pengendalian Pemanfaatan

Koordinasi pemanfaatan ruang

Ruang

II.3. PERJANJIAN KINERJA Dalam perjanjian perubahan tahun 2015, tertuang bahwa untuk mencapai target sasaran sesuai dengan RKT 2015 Bappeda melaksanakan 9 program (4 program setiap SKPD dan 5 program urusan). Di dalamnya juga mencantumkan rencana anggaran per program. Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015 No. (1) 1 2

Sasaran Strategis (2) Meningkatnya kinerja perencanaan Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

No. 1

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja (3) Capaian kinerja program Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

Satuan (4) persen (%) persen (%)

Target (5) 87 80,27

Anggaran 226.810.000,00 514.865.000,00 29.000.000,00 20.967.100,00 472.671.000,00 137.505.450,00 229.524.250,00 1.345.958.067,00 689.360.300,00 3.666.661.167,00

Bappeda Kulon Progo

12

2015


II.4. RENCANA PENGANGGARAN Di tahun 2015 Bappeda Kulon Progo melaksanakan 37 kegiatan dengan perincian anggaran sebagai berikut: BELANJA LANGSUNG I.

II.

III.

IV.

V.

3.666.661.167

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

226.810.000

1

Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

2

Penyediaan Jasa keuangan

3

Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

159.430.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

514.865.000

47.580.000 19.800.000

1

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

262.195.000

2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

252.670.000

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

2

Penyusunan Laporan Keuangan

3

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

29.000.000 3.212.000 20.000.000 5.788.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

20.967.100

1

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

2

Peningkatan Kemampuan Sendiri

1.818.100

3

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

9.149.000

10.000.000

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

689.360.300

1

Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

118.253.500

2

Penyusunan Data Keluarga Miskin

385.000.000

3

Penyusunan Data Statistik Daerah

VI.

Program Perencanaan Tata Ruang

VII.

Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

1

186.106.800 472.671.000

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

472.671.000 229.524.250

1

Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi

2

Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

49.625.450 179.898.800

VIII. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 IX.

137.505.450

Koordinasi Pemanfaatan Ruang

137.505.450

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.345.958.067

1

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

150.979.900

2

Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya

104.971.850

3

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air

259.312.992

4

Penyusunan Data Dasar Spasial

14.933.750

5

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan

59.419.000

Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan 6

Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

24.762.275

7

Penyusunan RKPD

195.053.050

8

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

182.975.100

9

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan

33.936.650

Penanaman Modal 10

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

36.646.600

11

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan

39.650.000

12

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan

20.235.000

13

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup

30.319.900

14

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

39.829.800

15

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan

22.191.400

16

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum

60.340.800

17

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri

34.470.000

18

Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs

19.930.000

19

Penyusunan perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

16.000.000

Bappeda Kulon Progo

13

2015


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI enilaian

P

kinerja

telah

dilaksanakan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kulon Progo dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kulon Progo Tahun 2015. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian

tujuan dan sasaran.

Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu: Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja No.

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

(1)

91% ≤ 100%

Sangat tinggi

(2)

76% ≤ 90%

Tinggi

(3)

66% ≤ 75%

Sedang

(4)

51% ≤ 65%

Rendah

(5)

≤ 50%

Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No.54 Tahun 2010

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kulon Progo beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2 berikut ini:

Bappeda Kulon Progo

14

2015


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2015 No. 1

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

Persentase

Kriteria

Meningkatnya

Capaian kinerja

87,00%

93,73%

107,73%

Sangat tinggi

kinerja

program 80,27%

82,35%

102,59%

Sangat tinggi

perencanaan 2

Meningkatnya

Persentase

kesesuaian

kesesuaian

pemanfaatan

pemanfaatan

ruang

ruang

Berdasarkan tabel 3.2 di atas terdapat 2 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 2 indikator sasaran strategis. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

Indikator

kinerja

sasaran strategis Capaian kinerja program sebesar 7,73% di

atas target. 

Indikator kinerja sasaran strategis Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 2,59% di atas target.

Kedua indikator kinerja sasaran tersebut berada dalam klasifikasi sangat tinggi. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan secara berkala baik bulanan maupun triwulanan dengan menggunakan sistem e-Monev dan e-SAKIP. SKPD melakukan updating terhadap kemajuan capaiannya dengan batas waktu yang ditentukan. Capaian tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur yang terlihat pada grafik berikut:

Bappeda Kulon Progo

15

2015


1 1

Kepala

17

Sekretariat 5

Bidang Kesejahteraan Rakyat

9 8

Bidang Praswil Tata Ruang & Lingk. Hidup 5

Bidang Perekonomian

13

8 6

Bidang Pemerintahan

7 11

Bidang Rendalitbangtik

0

5

Kondisi Pegawai

18

10

17

15

20

Kebutuhan Pegawai

Gambar 3.1 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Dalam hal sarana dan prasarana, di tahun 2015 Bappeda Kulon Progo memiliki asset yang dirinci sebagai berikut: Tabel 3.3 Asset Bappeda Kulon Progo Tahun 2015 No.

Jenis Asset

1.

Asset tetap ekstrakomptabel

2.

Asset tetap intrakomptabel

Nilai (Rp.)

Jumlah

Jumlah item

10.791.600

175

2.101.167.675

337

2.111.959.275

512

Jumlah asset yang tidak dipakai di tahun 2015 berdasarkan usulan penghapusan barang adalah sebagai berikut: Tabel 3.4 Asset Tidak Dipakai Tahun 2015 No.

Jenis Asset

1.

Asset tetap ekstrakomptabel

2.

Asset tetap intrakomptabel Jumlah

Nilai (Rp.)

Jumlah item

130.000

1

88.885.000

9

89.015.000

10

Bappeda Kulon Progo

16

2015


III.1.1. Sasaran Meningkatnya Kinerja Perencanaan Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran pertama adalah Capaian kinerja program. Pencapaian indikator kinerja sasaran yang pertama adalah sebagai berikut: Tabel 3.5 Capaian indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2015 2015 Indikator

Capaian

Capaian

Kinerja

2013

2014

Capaian

81,83%

85,38%

Target

Realisasi

87,00%

93,73%

Target % Realisasi

Capaian s/d

akhir

2015

renstra

terhadap

(2016)

2016

90%

104,14%

107,73%

kinerja program

Di tahun 2015 program dan kegiatan SKPD sudah berpedoman pada RPJMD Perubahan 2011- 2016, sehingga dalam 1 program SKPD hanya terdiri

dari

1

indikator program, sehingga formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah: = =

ℎ ℎ 10.498 % 112

= 93,73%

Capaian di tahun 2015 sebesar 93,73%, atau 107,73% terhadap target. Realisasi capaian kinerja program mengalami peningkatan sebesar 8,35% dibandingkan dengan tahun 2014, serta lebih tinggi 11,90 % dari realisasi capaian tahun 2013. Sedangkan berdasarkan target akhir renstra Bappeda Kulon

Progo,

realisasi

capaian indikator sudah mencapai 104,14%. Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya: 

Adanya dukungan pendanaan dari dana-dana di luar APBD Kabupaten terhadap pelaksanaan program kegiatan

Bappeda Kulon Progo

17

2015




Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.



Adanya sistem informasi kinerja e-plan dan e-musrenbang yang membantu sinkronisasi proses perencanaan serta sistem informasi kinerja e-sakip dan emonev yang membantu pemantauan kinerja dan evaluasi di seluruh SKPD.

Urusan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja yaitu sebagai berikut: A. Urusan Perencanaan Pembangunan 1. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Kegiatan-kegiatan: a.

Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi;

b.

Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan-kegiatan: a.

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS;

b.

Penyusunan RKPD;

c.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

d.

Koordinasi,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

DAK,

Tugas

Pembantuan dan Dana Lainnya; e.

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air;

f.

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan UpayaUpaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;

g.

Penyusunan Data Dasar Spasial;

h.

Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

i.

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Penanaman Modal;

j.

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;

Bappeda Kulon Progo

18

2015


k.

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan;

l.

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan;

m. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup; n.

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

o.

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan;

p.

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum;

q.

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri;

r.

Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs;

s.

Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman.

B. Urusan Statistik 1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan-kegiatan: a.

Penyusunan

Database

Daerah

dan

Pengelolaan

Sistem

Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD); b.

Penyusunan Data Statistik Daerah;

c.

Penyusunan Data Keluarga Miskin.

Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya: 

Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan



Kemampuan SDM Aparatur dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian masih terbatas



Kurang

optimalnya

koordinasi

dan

keterpaduan

dalam

penyelenggaraan

perencanaan pembangunan 

Kurang

optimalnya

pengendalian

program

dan

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

Bappeda Kulon Progo

19

2015


Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi: -

Pengoptimalan fungsi perencanaan dengan peningkatan koordinasi antar bidang serta peningkatan kualitas pendampingan oleh bidang-bidang terhadap SKPD yang diampu.

-

Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini (up to date) sebagai bahan perencanaan di semua bidang/sektor.

-

Meningkatkan fungsi keberadaan website Bappeda Kulon Progo dalam menyajikan data-data yang dimiliki dengan koordinasi secara intensif dengan bidang-bidang terkait dengan data/informasi yang akan dipublikasikan.

-

Mengoptimalkan

IPTEK

melalui

penyebarluasan informasi

terutama

dalam

pemanfaatan teknologi tepat guna. -

Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan sebagai salah satu penentu keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.

Gambar 3.2 Musrenbang RKPD Tahun 2015

Bappeda Kulon Progo

20

2015


III.1.2. Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ke-2 adalah persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Tabel 3.6 Capaian indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2015 2015 Indikator

Capaian

Capaian

Kinerja

2013

2014

Target

Realisasi

78,69%

79,55%

80,27%

82,35%

Persentase

Target % Realisasi 102,59%

Capaian

akhir

s/d 2015

renstra

terhadap

(2016)

2016

81,07%

101,58%

kesesuaian pemanfaatan ruang

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

= =

ℎ 48.278,23 58.627,51

× 100%

× 100%

= 82,35% Capaian di tahun 2015 sebesar 82,35%, atau 102,59% terhadap target. Realisasi capaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mengalami kenaikan sebesar 2,80% dibandingkan dengan tahun 2014. Realisasi di tahun 2015 juga lebih tinggi 3,66% dari realisasi capaian tahun 2013. Berdasarkan target akhir renstra Bappeda Kulon Progo, realisasi capaian indikator mencapai 101,58%. Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang di DIY pada tahun 2015 adalah sebesar 64,98%, sehingga capaian indikator di Kulon Progo masih lebih besar dibandingkan capaian provinsi. Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya: 

Koordinasi pemanfaatan ruang secara optimal



Efektifnya penyebarluasan informasi tata ruang

Program dan kegiatan dalam urusan penataan ruang yang mendukung tercapainya target kinerja yaitu sebagai berikut:

Bappeda Kulon Progo

21

2015


1. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan: Koordinasi pemanfaatan ruang Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya:  Perangkat pengendalian zonasi (RDTR) belum tertuang dalam bentuk peraturan daerah.  Kurangnya ketaatan masyarakat terhadap aturan Rencana Tata Ruang Wilayah. Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi:

 Mendorong terwujudnya Perda RDTR  Meningkatkan penyebarluasan informasi tentang tata ruang.  Melakukan penegakan aturan tata ruang.

Gambar 3.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo

Bappeda Kulon Progo

22

2015


III.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 91,31% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap urusan sebesar 91,99%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD sebesar 88,82%. Jika dilihat dari realisasi anggaran tiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar

pada

program/kegiatan

di

sasaran

ke-2

(96,16%)

disusul

dengan

program/kegiatan di sasaran ke-1 (90,87%). Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2015 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi

belanja

langsung

tahun

2015

yang

dialokasikan

untuk

membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-Sasaran Tahun 2015 No.

Sasaran

Anggaran

Realisasi

% Realisasi

1

Meningkatnya kinerja

Rp. 2.264.842.617,00

Rp. 2.058.051.787,00

90,87%

Rp. 610.176.450,00

Rp. 586.720.625,00

96,16%

Rp. 2.875.019.067,00

Rp. 2.644.772.412,00

91,99%

Rp. 791.642.100,00

Rp703.122.875,00

88,82%

Rp. 3.666.661.167,00

Rp. 3.347.895.287,00

91,31%

perencanaan 2

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Jumlah Belanja langsung program kegiatan setiap SKPD Total belanja langsung

Realisasi anggaran untuk kedua sasaran berada di atas 90%, serta realisasi anggaran belanja langsung juga berada di atas 90%. Hal tersebut menandakan bahwa penyerapan anggaran sudah baik. Pencapaian kinerja dari SKPD tidak terlepas dari jumlah anggaran yang dimiliki. Perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Bappeda Kulon Progo

23

2015


Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 Kinerja Sasaran

Indikator

Strategis

Keuangan target

Realisasi

87,00%

93,73%

%

Program

Meningkatnya

Capaian

kinerja

kinerja

Pengembangan

perencanaan

program

IPTEK

107,73 Kerjasama

Target (Rp.)

Realisasi

%

(Rp.)

229.524.250

227.389.500 99,07

1.345.958.067

1.202.799.883 89,36

689.360.300

627.862.404 91,08

82,35% 102,59 Perencanaan Tata Ruang

472.671.000

458.586.800 97,02

Pengendalian

137.505.450

128.133.825 93,18

Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Meningkatnya

Persentase

kesesuaian

kesesuaian

pemanfaatan

pemanfaatan

ruang

ruang

80,27%

Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan tabel 3.6 terlihat bahwa untuk mencapai target indikator sasaran stategis pertama, yaitu Meningkatnya kinerja perencanaan, SKPD didukung dengan 3 program pada 2 urusan (Perencanaan Pembangunan dan Statistik). Realisasi indikator sebesar 107,73% dari target diperoleh dengan dukungan realisasi keuangan dari Program

Kerjasama

Pengembangan

IPTEK

99,07%,

Program

Perencanaan

Pembangunan Daerah 89,36%, dan Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah 91,08%. Dari tabel 3.6 juga terlihat bahwa untuk mencapai target indikator sasaran stategis kedua, Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang, SKPD didukung dengan 2 program pada Urusan Penataan Ruang. Realisasi indikator sebesar 103,59% dari target diperoleh dengan dukungan realisasi keuangan dari Program Perencanaan Tata Ruang 97,02% dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 93,18%.

Bappeda Kulon Progo

24

2015


BAB IV PENUTUP aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten

L

Kulon Progo Tahun 2015, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

merupakan

instrumen

dalam

memenuhi

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Bappeda merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Kulon Progo. Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2015 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016. Pada tahun 2015 Bappeda berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu indikator sasaran strategis capaian kinerja program telah melebihi target, yaitu sebesar 93,73% dan indikator sasaran strategis persentase kesesuaian pemanfaatan ruang telah melebihi target, yaitu sebesar 82,35%. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda dapat terwujud.

Bappeda Kulon Progo

25

2015


LAMPIRAN–LAMPIRAN  Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo  Perjanjian Kinerja  Bagan Alir Kesesuaian Perubahan Renstra Bappeda dan Perubahan RPJMD Kab. Kulon Progo 2011-2016  Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo

Bappeda Kulon Progo

2015


Lampiran 1. Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo

KEPALA Ir. Agus Langgeng Basuki SEKRETARIAT

Kelompok Jabatan Fungsional

Ir. Adnan Widodo, M.T.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Retno DH., S.Si., M.T.

SUB BAGIAN PERENCANAAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev.

Adi Mindarta, S.E.

BIDANG PEREKONOMIAN

BIDANG PRASWIL, TR & LH

BIDANG PEMERINTAHAN

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Hesti Suryandari, SP., M.Si.

Taufik Prihadi, S.E.

Dra. Siti Mukhodimah

Sri Wijayanti, S.Hut., M.Si.

SUBID PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, PARIWISATA, DAN PENANAMAN MODAL Endah Dwilestari, S.Si., M.Ec.Dev.

Ir. Maria Indrati Andayani SUBID PEMERINTAHAN UMUM SUBID PU & PERUMAHAN

Budi, S.IP., M.M.

Fajar Pramukti, S.E.

SUBID PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

SUBID PERENCANAAN

Arif Martono,S.Si.,M.Si.

C. Susy Setyo Cahyani, S.T.,

Didik Wijanarto, S.E.

SUBID TR & PERHUBUNGAN

SUBID KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, & POLDAGRI

SUBID SOSIAL & KESEHATAN

Tristijanti, S.IP., M.Si.

Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T.

Eko Setyo Nugroho, S.Hut., M.Sc. SUBID PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, & KELAUTAN

BIDANG PERENCANAAN,PENGENDALIAN PENELITIAN PENGEMBANGAN STATISTIK

SUBID PENGENDALIAN Sutarman,S.STP., M.Eng.

SUBID PENELITIAN PENGEMBANGAN STATISTIK Agus Setiawan, S.Hut.

SUBID ESDM & LH Eny Sulistyawati, S.H. UPTB

Bappeda Kulon Progo

2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lampiran 2. Perjanjian Kinerja PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No. 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp. (0274) 773247, (0274) 773010 Psw. 1202, Fax. (0274) 774126

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Progo

: Ir. AGUS LANGGENG BASUKI : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan

: dr. H. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K) : Bupati Kulon Progo

Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wates, 27 Januari 2015 Pihak Pertama

dr.

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

Bappeda Kulon Progo

2015


PERJANJIAN KINERJA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN : 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 2 Meningkatnya kinerja perencanaan Capaian kinerja program

Target 3 87,00%

Program/Kegiatan 4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumberdaya Air Penyusunan Data Dasar Spasial Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Penyusunan RKPD Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, dan Penanaman Modal Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan

Bappeda Kulon Progo

Anggaran 5 1.322.400.067 165.491.900 85.022.850 259.312.992 14.933.750 59.419.000

24.762.275 175.682.050 182.975.100 33.936.650 36.646.600 39.650.000

2015


Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja 2

Target 3

Program/Kegiatan 4 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan, dan Poldagri

Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Penyusunan Data Keluarga Miskin Penyusunan data Statistik Daerah

Bappeda Kulon Progo

Anggaran 5 26.360.000 36.444.900 39.829.800 27.191.400 60.340.800 34.470.000 19.930.000 247.724.250 49.625.450

198.098.800 688.820.300 116.813.500

385.000.000 187.006.800

2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Indikator Kinerja 2 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

Target 3 80,27%

Program/Kegiatan 4 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Koordinasi Pemanfaatan Ruang

Jumlah anggaran Kegiatan Tahun 2015:

Rp 2.797.302.617

Bappeda Kulon Progo

Anggaran 5 472.671.000 472.671.000 65.687.000 65.687.000


2015

Lampiran 3. Bagan Alir Kesesuaian Perubahan Renstra Bappeda dan Perubahan RPJMD Kab. Kulon Progo 2011-2016

Bappeda Kulon Progo

2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lampiran 4. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo

1. Kegiatan Koordinasi pemanfaatan ruang

Konsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang tentang pemanfaatan ruang di Kabupaten Kulon Progo

Identifikasi data rencana relokasi warga terdampak bandara

Bappeda Kulon Progo

2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs

Studi banding MDGs

3. Kegiatan Penyusunan Data Keluarga Miskin

Monitoring sampling data eror di Kokap

Bappeda Kulon Progo

2015


Sosialisasi pendataan keluarga miskin tahun 2015

4. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan

Monitoring koordinasi raskin desa

Bappeda Kulon Progo

2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 5. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Sistem Informasi e-monev

Sistem Informasi e-sakip

Bappeda Kulon Progo

2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 6. Koordinasi, Monitoring dan Pembangunan Sumberdaya Air

Workshop pelatihan dan penyusunan PSETK

7. Penyusunan Data Dasar Spasial

Pendataan Pasar Desa Ngasem, Girimulyo

Bappeda Kulon Progo

2015


8. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

Monitoring pembangunan jalan produksi Kawasan Pengembangan Peternakan di Sempu, Bumirejo, Lendah

Monitoring pembangunan kubung krisan di Pagerharjo, Samigaluh

Bappeda Kulon Progo

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents