LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN
2014
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
BAB I PENDAHULUAN
1.1 GAMBARAN UMUM Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu bagian wilayah administratif dari Provinsi Banten yang pembentukannya ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tanggal 17 Oktober Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang memiliki andalan dibidang pariwisata dan agribisnis dengan kekhususan tersendiri yang memberikan posisi cukup strategis bagi pengembangan perekonomian dan pembangunan.
GEOGRAFIS Kabupaten Pandeglang, dengan luas wilayah daratan 2.747 Km2 atau sebesar 29,98% dari luas Propinsi Banten, dengan panjang garis pantai 307 Km dan memiliki 33 pulau kecil dengan pulau Panaitan yang paling luas. Penggunaan lahan di kabupaten Pandeglang terdiri dari Hutan (30,41%), lahan sawah (19,93%) dan lahan kering/lainnya (49,66%). Secara geografis, Kabupaten Pandeglang terletak antara 6o21' sampai 7o10' Lintang Selatan dan 104o48' sampai 106o11' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara
Sebelah Timur : Kabupaten Lebak
Sebelah Selatan
:Samudera Indonesia
Sebelah Barat
: Selat Sunda
: Kabupaten Serang
Kecamatan Pandeglang sebagai Ibukota Kabupaten terletak pada jarak 23 Km dari Ibukota Propinsi Banten (Serang) dan 111 Km dari Ibukota Negara (Jakarta). Secara umum daerah ini beriklim tropis dengan temperatur berkisar antara 22,5 oC hingga 27,9oC dengan suhu udara rata-rata untuk dataran rendah adalah 22,9 oC dan 22,5 oC untuk dataran tinggi.
TOPOGRAFI Secara umum bentuk topografi wilayah Kabupaten Pandeglang di daerah Tengah dan Selatan pada umumnya merupakan dataran dengan gunung-gunung yang ketinggiannya rendah (Gunung Payung, Gunung Honje, Gunung Tilu dan Gunung Raksa). Luas wilayah bagian selatan sekitar 85,07% dari wilayah luas kabupaten. Sedangkan daerah utara sekitar 14,93% dari luas kabupaten merupakan dataran tinggi, dimana terdapat
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
I-1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
gunung-gunung yang cukup tinggi (Gunung Karang, Gunung Pulosari dan Gunung Aseupan). Kabupaten Pandeglang memiliki sumber daya air yang relatif cukup banyak, hal ini nampak dari terdapatnya aliran 14 sungai yang bermuara di Selat Sunda dan 4 sungai yang bermuara di Samudera Indonesia.
DEMOGRAFI Kependudukan erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dikarenakan salah satu keberhasilan pembangunan akan tercermin melalui kondisi kependudukan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Di lain pihak permasalahan yang menyangkut kependudukan sangat kompleks, untuk itu keberadaan informasi kependudukan sangat penting sebagai acuan dasar dalam setiap pengambilan kebijakan. Penduduk Kabupaten Pandeglang hingga tahun 2013 tercatat berjumlah 1.183.006 jiwa terdiri dari laki-laki 604.603 jiwa dan perempuan 578.403 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 280.760 KK. Sementara pada tahun 2012, Penduduk Kabupaten Pandeglang sebesar sebesar 1.181.430 jiwa, maka terdapat pertambahan penduduk dari Tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar20.883 jiwa. Sedangkan Kepadatan penduduk Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2013 adalah 430,68 orang/ km2 dengan sebaran penduduk relatif tidak merata, kecamatan dengan penduduk terjarang yaitu Kecamatan Sumur dengan ratarata sebanyak 91,37 orang/km2 sementara wilayah yang terpadat adalah Kecamatan Labuan yaitu sebanyak 3.568,84 orang/ km2, sementara Laju Pertumbuhan Penduduk selama tahun 2006-2013 rata-rata sebesar 0,73 persen per tahun. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat menunjukkan tentang keadaan komposisi, distribusi dan laju perubahan penduduk di suatu daerah. Pengidentifikasian tentang hal tersebut akan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola pemukiman penduduk dan struktur tata ruang daerah. WILAYAH ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN Kabupaten Pandeglang secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Banten berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tanggal 17 Oktober 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Sampai akhir tahun 2012 secara administratif jumlah
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
I-2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
kecamatan di Kabupaten Pandeglang berjumlah 35 Kecamatan dengan jumlah kelurahan dan desa sebanyak 13 kelurahan dan 326 desa. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan kehidupan masyarakat serta meningkatnya beban tugas dan volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sampai Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Pandeglang bertahap telah melakukan pemekaran wilayah kecamatan, dimana pada Tahun 2000 memiliki 22 kecamatan dan pada akhir Tahun 2007 sampai sekarang menjadi 35 kecamatan. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah,
rencana pengembangan sistem pusat
pelayanan dibagi menjadi rencana pengembangan sistem perkotaan dan rencana pengembangan sistem perdesaan. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan terdiri dari :
Rencana sistem pusat kegiatan terdiri atas: a.
PKW berupa perkotaan Pandeglang;
b.
PKWp berupa perkotaan Panimbang;
c.
PKL meliputi: 1.
Perkotaan Labuan; dan
2.
Perkotaan Cibaliung;
d.
e.
PKLp meliputi: 1.
Perkotaan Menes;
2.
Perkotaan Munjul; dan
3.
Perkotaan Kaduhejo. PPK meliputi:
1.
Perkotaan Picung;
2.
Perkotaan Cimanuk;
3.
Perkotaan Karangtanjung;
4.
Perkotaan Banjar;
5.
Perkotaan Majasari;
6.
Perkotaan Cadasari;
7.
Perkotaan Sumur;
8.
Perkotaan Cikeusik;
9.
Perkotaan Saketi; dan
10. Perkotaan Pagelaran.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
I-3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Rencana fungsi pusat kegiatan tersebut terdiri atas: a.
PKWdengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan, simpul transportasi dan pusat jasa kemasyarakatan;
b.
PKWp dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, jasa keuangan/bank, simpul transportasi dan pusat jasa kemasyarakatan;
c.
PKL dengan fungsi utama sebagai pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan;
d.
PKLp dengan fungsi utama sebagai pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala lokal; dan
e.
PPK dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala lokal.
Sedangkan rencana system pengembangan perdesaan terdiri dari : Pengembangan PPL dengan fungsi utama sebagai pusat permukiman dengan skala kegiatan antar desa meliputi: a. Desa Cadasari Kecamatan Cadasari; b. Desa Pagadungan Kecamatan Karangtanjung; c. Desa Banjar Kecamatan Banjar; d. Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk; e. Desa Kadudampit Kecamatan Saketi; f. Desa Kadupandak Kecamatan Picung; g. Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran; h. Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik; dan i. Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur;
Pengembangan kawasan agropolitanfungsi utama sebagai pusat pengembangan potensi pertanian di kawasan perdesaan meliputi: a. Kecamatan Menes; b. Kecamatan Sobang; dan c. Kecamatan Munjul.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
I-4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pengembangan kawasan minapolitan dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan potensi perikanan budidaya air tawar di kawasan perdesaan meliputi: a. Kecamatan Panimbang; dan b. Kecamatan Sumur.
KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN Kebijaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya ini menyangkut berbagai aspek yang sangat komplek, selain berdampak terhadap ekonomi juga terhadap sosial politik masyarakat, termasuk tenaga kerja. Keberhasilan pembangunan bidang sosial tidak harus dapat dilihat dalam bentuk fisik saja melainkan harus secara keseluruhan dengan segi mental. Segi fisik meliputi pembangunan sarana dan prasarana sedangkan segi mental meliputi kondisi mental penduduknya. Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara ekonomi maupun sosial.
Bersumber dari BPS Kabupaten Pandeglang,
angkatan kerja (dengan pengertian penduduk 10 tahun keatas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan) setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dari
jumlah
penduduk
Kabupaten
Pandeglang
pada
Tahun
2013sebanyak1.183.006orang terdapat 788.859orang atau 66,68% merupakan Penduduk Usia Kerja (PUK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 463.337orang atau sekitar 58,74% merupakan angkatan kerja dan sisanya merupakan penduduk bukan angkatan kerja. Tabel 1.1 Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Pandeglang, Tahun 2012 – 2013 NO.
KARAKTERISTIK
1 1 2
2 Penduduk Usia Kerja (PUK) Angkatan Kerja (AK) a. Bekerja b. Pengangguran (Mencari Kerja) Bukan Angkatan Kerja a. Sekolah dan Mengurus RT b. Mengurus RT Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)
3
4 5 6
Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang (Sakernas Tahun 2011-2012)
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
TAHUN 2012 3 827.453 571.074 517.943 53.131 256.376 225.125 31.254 69,02 9,30 90,67
2013 4 788.859 463.337 406.180 57.157 325.522 276.556 48.966 58,74 12,34 87,66
I-5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Partisipasi penduduk usia kerja dalam bekerja dan mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan rumahtangganya dapat dilihat melalui angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja mencakup mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah penduduk usia kerja. Dari hasil Sakernas tahun 2013, terlihat bahwa partisipasi penduduk usia kerja Kabupaten Pandeglang dalam bekerja dan mencari pekerjaan sebesar 58,74%. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini mengalami penurunan dari 69,02% tahun 2012 menjadi 58,74% pada tahun 2013. Bila dibedakan berdasarkan jenis kelamin, ada perbedaan angka yang cukup jauh antara TPAK laki‐laki dengan perempuan. TPAK laki-lakisebesar 80,63% sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 35,96 %. Perbedaan ini menunjukkan bahwa partisipasi laki‐laki jauh lebih besar dibandingkan perempuan dalam upaya mendapatkan penghasilan/pendapatan baik untuk dirinya maupun untuk rumahtangganya. Dalam hal penyerapan tenaga kerja pada tahun 2013 dapat dilihat dari angka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang hanya sebesar 87,66 persen, angka ini turun bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar 90,67persen. Hal ini berimbas pada angka Tingkat Pengangguran. Namun demikian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)naik
dari9,30 persen pada tahun 2012 menjadi 12,34 persen tahun 2013.
Pengangguran untuk penduduk perempuan lebih kecil yaitu sebesar 10,43 persen dibandingkan pengangguran penduduk laki-laki sebesar 13,15 persen. Apabila mencermati komposisi penduduk yang bekerja dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Pandeglang masih dominan bekerja di sektor/lapangan usaha pertanian, disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.2 Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2013 Lapangan Usaha Laki-laki (%) Perempuan (%) 1. Pertanian
43,11
36,64
2. Industri Pengolahan
8,67
6,82
3. Perdagangan, Hotel & Restoran
17,38
39,29
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
I-6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
4. Jasa Kemasyarakatan
12,48
16,46
5. Lainnya*)
18,36
0,78
281.622
124.558
Jumlah (jiwa) Sumber : Sakernas Tahun 2013
*) Lainnya: sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor LGA, sektor Konstruksi, sektor Angkutan/Transportasi serta sektor keuangan dan jasa perusahaan
PENDIDIKAN Pendidikan merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu bangsa. Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah menerima dan menyerap berbagai informasi pembangunan. Pendidikan mempunyai korelasi yang kuat dengan berbagai aspek sosial ekonomi, seperti kesejahteraan keluarga. Untuk mengetahui kondisi penduduk antara lain dapat dilihat dari Angka Partisipasi penduduk dalam kegiatan sekolah dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM melalui jalur pendidikan tampaknya sudah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Ini terlihat dari angka partisipasi sekolah menurut kelompok usia sekolah. Tabel 1.3 berikut menunjukan bahwa kondisi pada tahun 2013 angka partisipasi sekolah pada penduduk usia SD sederajat menduduki peringkat terbesar dengan partisipasi sekolah pada usia di atasnya. Sedangkan untuk tingkat SMA sederajat angka partisipasi sekolah sebesar55,99 persen. Tolok ukur lain yang cukup mendasar di bidang pendidikan adalah banyaknya penduduk yang mampu membaca dan menulis atau yang dikenal dengan penduduk melek huruf dan penduduk buta huruf. Tingkat melek huruf di Kabupaten Pandeglang untuk usia 10 tahun ke atas pada tahun 2013 tercatat sebanyak 96,o1% yang sedikit lebih rendahdari tahun sebelumnya (2012) yang sebesar 96,51%. Meningkatnya partisipasi pendidikan masyarakat Kabupaten Pandeglang juga dapat tercermin dalam indikator Rata-rata Lama Sekolah yang pada Tahun 2013mencapai 7,04 tahun, meningkat dari tahun 2012 (sebesar 6,97).
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
I-7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Tabel 1.3 Indikator Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2013 Tahun No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 1 Angka Partisipasi Sekolah (%) a. SD Sederajat 97,95 96,36 96,42 98,17 97,60 b. SMP Sederajat 74,94 72,09 70,54 86,71 91,69 c. SMA Sederajat 32,28 46,96 41,34 56,49 53,29 2 Angka Partisipasi Kasar (%) a. SD Sederajat 114,71 106,28 109,37 105,43 100,65 b. SMP Sederajat 54,64 77,65 63,28 87,16 95,73 c. SMA Sederajat 29,86 45,91 53,27 56,34 61,21 3 Angka Partisipasi Murni (%) a. SD Sederajat 97,10 91,51 93,18 93,13 92,66 b. SMP Sederajat 46,08 59,68 53,51 69,12 77,97 c. SMA Sederajat 21,55 32,09 34,20 45,43 45,12 4 Rata-rata Lama Sekolah 6,40 6,44 6,47 6,81 6,97 (Tahun) 5 Angka Melek Huruf 96,50 96,30 96,35 96,37 96,51 Latin (%)
2013
98,03 90,14 55,99
109,76 87,75 61,89
93,73 73,01 49,29 7,04 96,01
Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang
Rendahnya mutu sumber daya manusia di Kabupaten Pandeglang terkait erat dengan rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk. Seperti yang terlihat pada Tabel 1.4, jumlah penduduk yang belum atau tidak menamatkan pendidikan Sekolah Dasar mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu dari 27,40 persen menjadi 28,96 persen. Sedangkan jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi (Diploma dan PT) mengalami penurunan yaitu 2,83 persen menjadi 2,66 persen. Tabel 1.4 Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Pandeglang tahun 2012-2013 TAHUN 2012 2013 Tingkat/Jenjang Pendidikan 27,40 28,96 Tidak/belum tamat SD/MI Sederajat 40,71 40,75 SD/MI Sederajat 17,62 15,68 SLTP Sederajat 11,45 11,95 SLTA/SMK Sederajat 2,83 2,66 Diploma/PT Sederajat Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Susenas Tahun 2013)
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
I-8
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Disamping hal di atas, fasilitas pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting sebagai sarana penunjang pendidikan. Jumlah sarana sekolah, guru dan siswa tahun ajaran 2012/2013 rata-rata sekolah tingkat SD menampung 168,65 siswa dengan jumlah guru persekolah rata-rata 34,34 orang. Untuk sekolah SLTP rata-rata menampung 226,33 siswa dengan jumlah guru rata-rata 16,55 orang per sekolah. Sedangkan untuk tingkat sekolah SLTA rata-rata menampung 224,59 siswa dengan rata-rata banyaknya guru per sekolah sebanyak 10,41 orang. Tabel 1.5 Jumlah Sekolah, Guru, Murid dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Sekolah di Kabupaten Pandeglang, Tahun Ajaran 2012/2013
Jenjang Sekolah
Jumlah Sekolah
Guru
Murid
Rasio MuridGuru
Rasio MuridSekolah
SD Sederajat
1.031
5.064
173.880
34,34
168,65
SLTP Sederajat
317
4.336
71.748
16,55
226,33
SLTA Sederajat
183
3.949
41.100
10,41
224,59
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten Pandeglang 2013
KESEHATAN Pembangunan di bidang kesehatan yang digariskan dalam Sistem Kesehatan Nasional diarahkan agar jangkauan pelayanan kesehatan lebih luas dan merata sehingga dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat hidup lebih produktif, baik secara ekonomi maupun sosial. Masalah kesehatan merupakan persoalan penduduk selama hidup, oleh karenanya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan sangatlah penting. Bahkan pemerintah telah mengarahkan agar APBN/APBD lebih diprioritaskan ke sektor kesehatan selain pendidikan dasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat antara lain tersedianya sarana kesehatan, keadaan lingkungan yang memadai dan mutu makanan yang dikonsumsi. Penanganan faktor tersebut harus dilakukan terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang terkait.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
I-9
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi (AKB) dan angka harapan hidup (AHH). Selain itu aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan, yang antara lain diukur melalui angka kesakitan atau tingkat keluhan kesehatan. Indikator AKB dan AHH merupakan indikator utama yang menggambarkan derajat kesehatan penduduk. Bersumber dari data Dinas Kesehatan pada tahun 2013 jumlah kematian bayi 0-12 bulan di Kabupaten Pandeglang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari270 kasus kematian bayi di tahun 2012 menjadi 358di tahun 2013. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 relatif meningkat dari 64,13tahun (tahun 2012) menjadi 64,35tahun (tahun 2013). Angka ini memberi makna bahwa setiap bayi di Kabupaten Pandeglang yang lahir hidup pada tahun 2011 mempunyai harapan untuk hidup selama 64,35 tahun. Tabel 1.6 Jumlah Kematian Bayi (0-12 bln) dan Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten PandeglangTahun 2012-2013 Indikator Derajat kesehatan Jumlah Kematian Bayi *) Angka Harapan Hidup (tahun) **)
2012
2013
207
358
64,13
64,35
Sumber : *) Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang **) Susenas Tahun 2011-2012
Gambaran mengenai status kesehatan penduduk biasanya dapat dilihat melalui indikator angka kesakitan, yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan atau keluhan kesehatan sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Menurut tabel 1.7, pada tahun 2012 sebanyak 37 persen penduduk mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitasnya. Dibanding keadaan tahun sebelumnya, angka kesakitan cenderung menurun,
dimana pada tahun 2013 angka
kesakitan tercatat 35,94 persen. Bila dibedakan berdasarkan gender, angka kesakitan penduduk laki-laki sebesar 34,11persen, sedangkan penduduk perempuan sebesar 37,86 persen.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
I-10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Tabel 1.7 Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lamanya Sakit Penduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2012-2013 2012 2013 Indikator Kesehatan L P Total L P Total Angka Kesakitan (%) Rata-Rata Lamanya Sakit (hari)
35,04
39,06
37
34,11
37,86
35,94
6,8
6,53
6,67
6,56
5,86
6,23
Sumber: Susenas Tahun 2012- 2013
PEMERINTAHANDANKETERTIBAN Dalam era keterbukaan aparat pemerintah haruslah profesional dalam kinerjanya, terutama dalam mengantisipasi keadaan dan lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat, sehingga diharapkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak terdapat lagi di Kabupaten Pandeglang. Sikap aparat juga dipengaruhi oleh sistem, kelembagaan dan budaya masyarakat yang dilayani. Dengan demikian upaya perubahan dan pembahasan manajemen pemerintah harus lebih bersifat komprehensif dan integral. Jumlah aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Pandeglang sampai akhir tahun 2013 sebanyak 12.859 PNS yang tersebar bekerja pada 80Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, 10SKPD berupa Lembaga Teknis Daerah, 17SKPD berupa Dinas Daerah dan 35 SKPD berupa Kecamatan serta 13 SKPDKelurahan. Tabel 1.8 Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah (PNS) Kabupaten Pandeglang berdasar Golongan Ruang Tahun 2013 Golongan
Jenis Kelamin
Jumlah
L
P
I
177
30
207
II
1.660
1.287
2.947
III
2.750
2.639
5.389
IV
2.377
1.939
4.316
Jumlah
6.964
5.895
12.859
Sumber : PandeglangDalam Angka Kabupaten Pandeglang Tahun 2013
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
I-11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
SD
Tabel 1.9 Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah (PNS) Kabupaten Pandeglang berdasarkan Pendidikan Tahun 2013 SLTP SLTA/D I D2 D3 S1/DIV
193
269
4.938
861
735
5.650
S2/SIII 213
Sumber : PandeglangDalam Angka Kabupaten Pandeglang Tahun 2013
LINGKUNGAN Wilayah Kabupaten Pandeglang memiliki luas sebesar 274.689 ha, yang terdiri dari hutan negara 56.501 ha, hutan rakyat3.682,57 ha, lahan sawah 54.739 ha dan lainnya 136.409 ha.Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, pengelolaan wilayah hutandilakukan dengan pola pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat sekitar hutan dapat sejahtera dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Demikian juga dengan pengelolaan lahan sawah yang harus memperhatikan lingkungan dan kearifan lokal.
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas pokok Pemerintah Kabupaten Pandeglang tercermin pada tugas-tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas Bupati, sebagai berikut : 1. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut : membantu Bupati melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, organisasi, dan tatalaksana, dan memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, serta berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah lainnya, pembinaan generasi muda dan olah raga serta pembuatan LKIP tahunan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Daerah diberikan fungsi sebagai berikut mengkoordinasikan
perumusan
kebijakan
pemerintah
daerah
kabupaten,
menyelenggarakan administrasi pemerintahan daerah, mengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah, pembinaan generasi muda dan melaksanakan pengumpulan serta pengelolaan data LKIP. 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut: memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD, dan menyediakan tenaga
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
I-12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugas. Fungsi Sekretariat DPRD adalah: memfasilitasi rapat anggota DPRD, melaksanakan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD, dan mengelola tata usaha DPRD. 3. Dinas Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut : menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Pandeglang dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. 4. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidangnya. Untuk dapat melaksanakan tugasnya Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat. Camat melaksanakan dan menerima pelimpahan
sebagian
kewenangan
pemerintahan
dari
Bupati.
Untuk
dapat
melaksanakan tugasnya camat mempunyai fungsi sebagai berikut: memimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan informasi mengenai wilayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Bupati, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas yang berada di wilayah kerjanya, dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas Kelurahan dan Desa. 6. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah. Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat. Untuk dapat melaksanakan tugasnya Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut: mendorong partisipasi masyarakat dan mengkoordinir penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. 0 1.3 STRUKTUR ORGANISASI Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2014 dipimpin oleh seorang Bupati, yang dijabat oleh H.Erwan Kurtubidan Wakil Bupati yang dijabat oleh Hj. Heryani.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
I-13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Bupati membawahi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai berikut : Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Daerah; Lembaga Teknis Daerah; Kecamatan; dan Kelurahan. Struktur organisasi unit-unit Pemerintah Kabupaten Pandeglang di bawah Kepala Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010. Namun pada perkembangannya Peraturan Daerah tersebut dicabut dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang.
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN LKIP TAHUN 2014 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja secara utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Esensi dari sistem AKIP bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Pandeglang. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan kabupaten
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
I-14
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pemerintah kabupaten dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/ sasaran strategis pemerintah Kabupaten Pandeglang. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/ sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauhmana capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/ kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholders dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporankinerja merupakan sarana bagi pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Pemerintah Pusat dan Provinsi, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP oleh setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 mencakup hal-hal berikut ini:
Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKIP Tahun 2014 sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Pandeglang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2014. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2014.
Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKIP Tahun 2014 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Pandeglang bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
1.5 SISTEMATIKA LKIP TAHUN 2014 Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang selama tahun 2014. Capaian kinerja (performance results) tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) sebagai tolok ukur keberhasilan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
I-15
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Uraian singkat masing-masing Bab adalah sebagai berikut : BAB I
:
Pendahuluan,
Menjelaskan
secara
ringkas
profil
Pemerintah
Kabupaten Pandeglang dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Tahun 2014 ini BAB II
:
PerencanaanKinerja
Menjelaskan
muatan
rencana
kerja
Pemerintah
Kabupaten Pandeglang tahun 2014 dan penetapan kinerja tahun 2014 BAB III
:
Akuntabilitas Kinerja
Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten
Pandeglang
pertanggungjawaban
publik
dikaitkan terhadap
dengan pencapaian
akuntabilitas kinerja berdasarkanvisi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk tahun 2014. Selain itu juga disajikan pertanggungjawaban keuangan pada tahun 2014. Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan BAB IV
:
Penutup
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Lampiran, berisi data pendukung dari LKIP Tahun 2014 yang terdiri dari : 1. Realisasi Anggaran Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 2. Matrik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Sasaran Strategis Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 3. Matrik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Fungsi, Urusan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
I-16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2,1, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011-2016 Rencana Strategis Kabupaten Pandeglang termuat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tanggal. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu lima tahun yang memuat 1 (satu) Visi, 6 (enam) Misi, 13 (tiga belas) Tujuan, 27 (dua puluh tujuh) Sasaran, 37 (tiga puluh tujuh) Strategi, dan 42 (empat puluh dua) Kebijakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang harus dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang yang disajikan dalam LKIP Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 ini berupa visi, misi, tujuan, sasaran dan program/ kegiatan.
A. VISI Visi dan misi merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya bagi masa mendatang yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.Hal-hal yang menjadi perhatian perumusan visi dan misi adalah : 1.
Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi;
2.
Memberikan arah dan fokus strategis yang jelas;
3.
Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi;
4.
Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya;
5.
Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi;
6.
Mampu menjalin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana masyarakat beserta
Pemerintah Kabupaten Pandeglang membawa dan menempatkan diri pada suatu tatanan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
berbangsa dan bernegara yang madani. Secara normatif, visi Kabupaten Pandeglang adalah sebuah tatanan masyarakat yang terus melaksanakan proses pembangunan berkelanjutan, berguna dan berhasil guna, bertanggungjawab dan bertanggunggugat, komprehensif, terukur, efektif dan efisien. Visi Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah : “Kabupaten Pandeglang sebagai Daerah Mandiri dan Berkembang di Bidang Agribisnis dan Pariwisata Berbasis Pembangunan Perdesaan”. Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Mandiri dan berkembang di bidang agribisnis Kabupaten Pandeglang sebagai Pusat Agribisnis dapat diartikan bahwa Kabupaten Pandeglang akan menjadikan pertanian dan segala sumberdaya, usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis (hulur-hilir) pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah dan seluruh stakeholder akan menggerakan energinya dalam melakukan ekonomisasi sektor pertanian dengan memperhatikan faktor-faktor dominan seperti komoditas unggulan, permintaan pasar, dukungan industri hulu-hilir, pola usaha tani, jaringan dan kelembagaan usaha serta manajemen permodalan. (2) Mandiri dan berkembang di bidang pariwisata Kabupaten Pandeglang sebagai Pusat Kegiatan Pariwisata dapat diartikan bahwa Kabupaten Pandeglang akan menjadikan pariwisata sebagai sektor pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah. Untuk mewujudkan cita visi tersebut, Pemerintah dan seluruh stakeholder akan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya sebagai destinasi pariwisata, melalui pengembangan obyek dan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, jasa pelayanan pariwisata didukung oleh infrastruktur yang diperlukan jaminan regulasi kepariwisataan yang diorientasikan kepada peningkatan kunjungan wisata dan kesejahteraan masyarakat. (3) Berbasis pembangunan perdesaan Mewujudkan Kabupaten Pandeglang sebagai pusat agribisnis dan destinasi pariwisata tidak mungkin dapat tercapai tanpa partisipasi aktif dari masyarakat yang sebagian besar berada di pedesaan.Maka subyek utama upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan pariwisata sesungguhnya adalah masyarakat
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
pedesaan.Oleh karena itu, pedesaan merupakan basis utama dari kegiatan usaha pertanian dan jasa pelayanan pariwisata. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang visi Kabupaten Pandeglang, antara lain : 1.
Visi memberikan arah dan fokus strategis yang jelas sehingga memudahkan dalam menyusun strategi;
2.
Visi tersebut akan menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Semua gagasan-gagasan strategis akan diarahkan untuk mencapai core business agribisnis dan wisata unggul;
3.
Visi tersebut memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran (stakeholders) harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Seluruh stakeholders Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan berorientasi untuk mencapai agribisnis dan wisata unggul;
4.
Visi tersebut akan menumbuhkan komitmen seluruh jajaran (stakeholders) dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Semua komitmen akan diarahkan pada bisnis-bisnis unggulan;
5.
Visi tersebut akan menjamin kesinambungan kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan di Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Arah dari Visi yang telah ditetapkan akan mampu mengarahkan derap dan langkah kepemimpinan dari berbagai periode;
6.
Visi tersebut akan menarik komitmen dan menggerakkan banyak orang, menciptakan makna bagi kehidupan masyarakat Pandeglang, menciptakan standar unggulan, dan menjembatani keadaan sekarang dan masa depan.
B. MISI Misi merupakan hal-hal yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Pandeglang
untuk
menjabarkan
dan
mencapai
visi
yang
telah
ditetapkan.Berdasarkan uraian visi di atas, maka misi pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah: 1)
Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata.
2)
Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
3)
Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif.
4)
Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
5)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan.
6)
Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah.
Keenam misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1)
Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata, ditujukan untuk mendukung penguatan modal dan aplikasi teknologi bagi pembukaan lapangan kerja dan perluasan peluang usaha masyarakat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2)
Memberdayakan
UMKM
dan
koperasidalam
usaha
pertanian
dan
jasa
pariwisata,ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam berbagai lapangan usaha dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks. 3)
Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif,ditujukan untuk menciptakan pelaku pembangunan yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
4)
Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam memperoleh pendidikan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
5)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan, ditujukan untuk menyediakan dukungan bagi peningkatan pelayanan dasar.
6)
Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah, ditujukan untuk
menciptakan
pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik di seluruh sektor dan wilayah pembangunan.
C. TUJUAN Mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan pada tahun 2013 adalah, sebagai berikut: 1)
Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
2)
Meningkatkan peranan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
3)
Membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
4)
Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
5)
Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor agribisnis dan pariwisata serta meningkatkan aksesibiltas infrastruktur terutama di perdesaan.
6)
Mempercepat pembangunan permukiman yang sehat berkualitas dan layak huni.
7)
Membangun sistem energi listrik perdesaan, meningkatnya sarana dan prasarana serta teknologi informasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
8)
Mengoptimalkanpenataan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
9)
Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik.
10) Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah. 11) Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi. 12) Menciptakan ketaatan hukum. 13) Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
D. SASARAN Sasaran strategis Kabupaten Pandeglang didukung oleh168 program diluar program belanja dasar. Program-program tersebut merupakan program yang diambil dari RPJMD Kabupaten Pandeglang Periode Tahun 2011-2016. Pengelompokkan program tersebut yang didasarkan pada sasaran strategis kabupaten dengan rincian sebagai berikut: 1.
Misi: Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata, dengan sasaran: a.
Meningkatnya investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata, didukung oleh program sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Produk Pertanian Unggulan 2. Program Perluasan Jaringan Bisnis dan Pasar Produk Pertanian 3. Program Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Agribisnis (Hulu-Hilir) 4. Program Pembangunan/ Pengembangan Industri di Bidang Agribisnis 5. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura 6. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan 7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
9. Program Pengelolaan, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 10. Program Peningkatan Produk Pariwisata Unggulan 11. Program Pengembangan Informasi dan Regulasi Pariwisata 12. Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pariwisata 13. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 14. Program Pengembangan Usaha Pariwisata 15. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 16. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 17. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri b.
Tersedianya pengklasteran pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, didukung oleh Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial. 1. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir dan Pemasaran Hasil Pertanian 2. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri / Usaha Potensial 3. Program Stimulus Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan 4. Program Perencanan Pengklasteran Sektor Unggulan
c. Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, didukung oleh program sebagai berikut: 1. Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 4. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 6. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan 7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna 8. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan 9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 10. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 11. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 12. Program Peningkatan dan Pemanfaatan Hutan Rakyat
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
13. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat d. Tertanggulanginya
kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada
kantong-kantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan Millenium Development Goal’s, didukung oleh program sebagai berikut: 1. Program Pengurangan Jumlah Masyarakat Miskin 2. Program Sarana dan Prasarana Sosial 3. Program Pemberdayaan Masyarakat 4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 5. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
e. TersedianyaBadan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah, didukung oleh Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi. 1. Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi 2. Program Fasilitasi pembentukan dan penguatan modal BUMD/BLUD f.
Terlaksananya Intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi Sumber Daya Alam danpemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup, didukung oleh program sebagai berikut: 1. Program Divestasi dan Peninjauan Bagi Untung Hasil Kekayaan Alam/Aset Daerah 2. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan,
Energi dan
Sumber Daya Mineral 3. Program Pengelolaan Air Tanah 4. Program Pengadaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Program Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya 6. Program Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap 2.
Misi : Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya, dengan sasaran : a.
Meningkatnya pemberdayaan koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah, didukung oleh program sebagai berikut :
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
1. Program Pemberdayaan Ekonomi 2. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 3.
Misi :Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif, dengan sasaran : a.
Meningkatnya kewirausahaan
implementasi
norma
agama,
ilmu
pengetahuan,
dan
berwawasan kebangsaan, didukung oleh program sebagai
berikut : 1. Program Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 2. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama 3. Program Peningkatan Kualitas, Peran dan Fungsi Ulama dan Santri 4. Program Sarana dan Prasarana Keagamaan 5. Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan 6. Program Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca Masyarakat 7. Program Pembinaan Perpustakaan b.
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, didukung oleh program sebagai berikut : 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3. Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
c.
Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat, didukung oleh program sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
4.
Misi : Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, dengan sasaran : a.
Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat, didukung oleh program sebagai berikut :
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-8
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Peningkatan Motivasi Siswa Berprestasi 6. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan 7. Program Peningkatan Layanan Pendidikan 8. Program Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan 9. Program Peningkatan Kerjasama Pendidikan b.
Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga, didukung oleh program sebagai berikut: 1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2. Program Pengembangan kebijakan dan Manajemen Olahraga 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 4. Program Peningkatan Peran Serta Pemuda 5. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
c.
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat, didukung oleh program sebagai berikut : 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan 3. Program Pemeliharaan Alat Kesehatan 4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 7. Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan 8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 10. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-9
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
d.
Mengendalikan angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi, didukung oleh program sebagai berikut. 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS 4. Program Ketahanan Keluarga 5. Program Pemberdayaan Keluarga 6. Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera 7. Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR
5.
Misi : Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan, dengan sasaran: a.
Terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana prasarana khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan didukung oleh program sebagai berikut : 1. Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2. Program Perencanaan & Pengawasan Pembangunan Bidang Infrastruktur
b.
Terlaksananya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi, didukung oleh Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya di dukung Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
c. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi lokal di perdesaan dan kawasankawasan strategis, didukung oleh Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Poros Desa d.
Tertatanya kawasan permukiman perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), didukung oleh program sebagai berikut : 1. Program Pembangunan Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan 3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 4. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 6. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 7. Program Peningkatan dan Rehabilitasi Lingkungan Permukiman
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
8. Program Pengentasan Desa Tertinggal 9. Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan 10. Program Peningkatan Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan 11. Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Air Limbah dan Drainase 12. Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pertamanan e.
Meningkatkan rasio elektrifikasi di perdesaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi didukung oleh program sebagai berikut : 1. Program Pembangunan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 3. Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 4. Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian 5. Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya
f.
Terwujudnya jaringan transportasi regional dan internasional, didukung oleh program sebagai berikut : 1. Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal
g.
Terlaksananya
optimalisasi
fungsi
kawasan,
perencanaan
tata
ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup didukung oleh program sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) 5. Program Pengendalian Pencemaran dan Kualitas Lingkungan Hidup 6. Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Kota serta Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 6.
Misi : Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah, dengan sasaran: a.
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, didukung oleh program sebagai berikut : 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 2. Program Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan 3. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 4. Program Penataan Administrasi Kependudukan 5. Program Pencatatan Kelahiran 6. Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP) 7. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9. Program Penyusunan dan Penetapan Regulasi Pembangunan dan Pelayanan Publik 10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah 11. Program Peningkatan Informasi Perizinan, Retribusi dan Pajak Daerah 12. Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Retribusi dan Pajak Daerah 13. Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi 14. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 15. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 16. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 17. Program Pengembangan Otonomi Daerah 18. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 19. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan , Desa, dan Kelurahan 20. Program
Peningkatan
Kapasitas
Organisasi
dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah Daerah 21. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi 22. Program Pendidikan Kedinasan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
23. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 24. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah b.
Terkembangkannya database potensi daerah, penelitian dan pengembangan untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan pembangunan berbasiskan teknologi informasi, didukung oleh program sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika 2. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 4. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 5. Program Penelitian /Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan
c.
Meningkatnya kapasitas fiskal daerah, didukung oleh program sebagai berikut : 1. Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Pengelolaan Aset Daerah
d.
Terciptanya masyarakat yang demokratis, didukung oleh program sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 2. Program Pendidikan Politik Masyarakat
e.
Terciptanya Supremasi Hukum, didukung oleh program sebagai berikut : 1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 3. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 5. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat
f.
Menurunnya ancaman dan gangguan bencana, didukung oleh program berikut : 1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Peningkatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
2.2.
II-14
PENETAPAN KINERJA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 Mengacu kepada visi,misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan, maka
penetapan kinerja untuk tahun 2014 yang hendak dicapai dari setiap program adalah sebesar 66.67 % dan indicator kinerja untuk setiap sasaran strategis ditetapkan sesuai dengan target dalam RPJM 2011-2016. Adapun rincianindikator dan program setiap misi diuraikan sebagai berikut:
1. Misi: Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata, dengan sasaran:
1.1
Meningkatnya
investasi
dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan
pariwisata
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :
Indikator Kinerja Peningkatan investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata
Satuan %
PDRB adhb PDRB adhk Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Inflasi Indeks Gini Rasio PDRB adhb per Kapital PDRB adhk per Kapital Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kemampuan Investasi - PMTB PDRB adhk Sektor Pertanian PDRB adhb Sektor Pertanian Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian
Rp. Juta Rp. Juta % % Indeks Rupiah Rupiah Indeks Milyar Rupiah Rp. Juta Rp. Juta %
PDRB adhk Perdagangan, Hotel dan Restoran PDRB adhb Perdagangan, Hotel dan Restoran Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
Rp. Juta Rp. Juta %
Cakupan kajian seni 50%
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
%
Target 2014 62 14,340,295 5,159,446 5.20 7.75 0.20 14,340,295 5,159,446 72.03 625 1,561,636 4,224,968 25.86 1,332,721 3,333,922 7.52 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-15
Cakupan fasilitasi seni 30% Cakupan gelar seni 75% Misi kesenian 100% Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25% Cakupan tempat 100% Cakupan organisasi 34% Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan
% % % % % % 1 sektor/bidang/tahun
Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional
1kali/tahun
1
Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota
1 kali/tahun
1
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal meliputi : (1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, (2) lzin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, (3) Izin Usaba Penanaman Modal Dalam Negeri, (4) Tanda Daftar Perusahaan (TOP), (5) Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP), (6) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/kota, sesuat kewenangan pemerintah kabupaten / kota
%
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)
1 kali/tahun
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
1 kali/tahun
%
100 100 100 100 100 100 1
100
1
100
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 19 program dan 83 kegiatan dengan sebagaimana berikut :
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Program/Kegiatan
Satuan
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah Perlindungan Wisata Ziarah Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Wisata Ziarah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Daerah Fasilitasi Perkembangan Budaya Daerah Pengembangan Kesenian dan Pelestarian Kebudayaan Daerah Pengelolaan dan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala dan Peninggalan Bawah Air Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya Pengelolaan Karya Cetak dan Rekam Festival Pawai Budaya Daerah Pengembangan Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya Program Peningkatan Produksi, Produktifitas Dan Mutu Produk Tanaman Holtikultura Peningkatan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Program peningkatan produk pertanian unggulan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Pengelolaan produksi tanaman serealia Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian Pengelolaan lahan upt padi, palawija caringin Program peningkatan peran dan fungsi kelembagaan agribisnis (hulu-hilir) Peningkatan kemampuan lembaga petani Program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan Peningkatan produksi, produktivitas, mutu produk tanaman sayuran dan biofarmaka Peningkatan produksi, produktivitas, mutu produk tanaman buah Pengelolaan lahan upt bbi hortikultura (buah) Pengelolaan lahan upt bbi hortikultura (sayuran) Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan
Rp
915,840,000
Rp Rp Rp
30,000,000 70,000,000 10,840,000
Rp Rp Rp
251,800,000 30,000,000 90,000,000
Rp
150,000,000
Rp
5,000,000
Rp Rp Rp
30,000,000 148,200,000 100,000,000
Rp
137,000,000
Rp
137,000,000
Rp
177,500,000
Rp Rp Rp
42,300,000 74,200,000 31,000,000
Rp Rp
30,000,000 75,145,000
Rp Rp
75,145,000 191,300,000
Rp
68,700,000
Rp
52,600,000
Rp Rp Rp
35,000,000 35,000,000 197,680,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Anggaran
II-16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim Program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir dan pemasaran hasil pertanian Pengembangan pengolahan hasil pertanian Peningkatan eksebisi dan perlombaan Penguatan kelembagaan usaha Pengembangan usaha agribisnis produktif Program peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk tanaman perkebunan berkelanjutan Pengelolaan lahan upt bbi perkebunan Program peningkatan produksi hasil peternakan Pengembangan pembibitan peternakan Pengembangan Budidaya Ternak Unggas Pengembangan dan Peningkatan Mutu Hijauan Makanan Ternak Pengembangan Budidaya Kambing Domba Penunjang DAK Bidang Peternakan Pengembangan Agribisnis Peternakan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat Program Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Agribisnis (Hulu-Hilir) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Kampung seni dan budaya Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Pengembangan daerah tujuan wisata Pendampingan PNPM Mandiri Pariwisata Pengembangan Wisata Kuliner Pengembangan Wisata Bahari Daerah Kegiatan Optimalisasi Objek Wisata Cisolong
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp
48,320,000
Rp
115,200,000
Rp
34,160,000
Rp
599,100,000
Rp Rp Rp Rp Rp
80,000,000 90,000,000 30,000,000 399,100,000 40,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp
40,000,000 965,588,210 258,309,000 60,000,000 30,000,000
Rp Rp Rp Rp
200,000,000 62,279,210 145,000,000 210,000,000
Rp
160,000,000
Rp
50,000,000
Rp
100,000,000
Rp
10,000,000
Rp
25,000,000
Rp Rp Rp Rp
25,000,000 2,528,112,000 50,000,000 100,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp
133,112,000 25,000,000 20,000,000 100,000,000 300,000,000
II-17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Kegiatan Mengadaan Tanah Kawasan Pariwisata Rest Area Program Pengembangan Informasi dan Regulasi Pariwisata Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Penyelenggaraan Event Pariwisata Pelatihan Pemandu Pariwisata Terpadu Penyusunan Visualisasi dan Pengembangan Data Bade Wisata Kerjasama Media dalam Rangka Promosi Wisata Pembuatan Buletin Pesona Pandeglang Pemilihan Kaka Teteh Optimalisasi Manajemen Pemasaran Objek Wisata Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pariwisata Penguatan Kelembagaan Usaha Pariwisata Pelatihan Pelaku Usaha Wisata Cinderamata Program Pengembangan Usaha Pariwisata Pendataan Usaha Jasa Kepariwisataan Sosialiasi Pendaftaran Usaha Kepariwisataan Penyusunan Travel Pattern dan Paket Wisata Bimbingan Teknis Bagi Fasilitator dan Motivator Kepariwisataan Sosialisasi Sadar Wisata Peningkatan PAD sektor pariwisata Klasifikasi hotel Material Promosi Program pengelolaan pemasaran dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan Pengembangan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Perijinan siup/sipi/sikpi Gemarikan Promosi hasil perikanan Pelatihan pusat pelatihan mandiri kelautan dan perikanan (p2mkp) Peningkatan mutu hasil perikanan Pendampingan kegiatan p2hp pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (p2hp) Renstra pengelolaan wilayah pesisir
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp
1,800,000,000
Rp
1,078,160,000
Rp
50,000,000
Rp
300,000,000
Rp Rp Rp
50,000,000 100,000,000 81,780,000
Rp Rp Rp Rp Rp
156,400,000 139,980,000 100,000,000 100,000,000 70,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
50,000,000 20,000,000 412,121,750 30,000,000 50,000,000 85,000,000 92,121,750
Rp Rp Rp Rp Rp
75,000,000 10,000,000 20,000,000 50,000,000 606,786,000
Rp
180,000,000
Rp Rp Rp Rp
24,286,000 30,000,000 26,500,000 30,000,000
Rp Rp
25,000,000 15,000,000
Rp
276,000,000
II-18
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Penyuluhan bagi peadagang kaki lima dan asongan Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahanpermasalahan Pengaduan Konsumen Peningkatan Pemantauan Harga Sembako dan Pengawasan Peredaran Barang Program Pembangunan/ Pengembangan Industri di Bidang Agribisnis Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Perluasan Penerapan Standard Produk Industri Fasilitasi bagi Industri Kecil Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
1.2
II-19
Rp
140,000,000
Rp Rp
40,000,000 100,000,000
Rp
79,500,000
Rp
40,000,000
Rp
39,500,000
Rp
341,500,000
Rp Rp Rp Rp
205,000,000 44,500,000 42,000,000 50,000,000
Tersedianya pengklasteran pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :
Indikator Kinerja Terbentuknya klaster pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan
Satuan %
Target 2014 64
PDRB adhk Sektor Pertanian PDRB adhb Sektor Pertanian Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian
Rp. Juta Rp. Juta %
1,561,636 4,224,968 25.86
PDRB adhk Industri Pengolahan PDRB adhb Industri Pengolahan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Industri Pengolahan Industri Pengolahan
Rp. Juta Rp. Juta %
557,467 1,589,025 1.28
Ketersediaan energi dan protein perkapita Penguatan cadangan pangan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
% % %
80 50 80
Stabilitas harga dan pasokan pangan
%
80
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pencapaian skor Pola Pengan Harapan (PPH) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Penanganan daerah rawan pangan keberhasilan
pencapaian
sasaran
ini
juga
% % % didukung
oleh
II-20
80 70 55 1program
dan
2
kegiatansebagaimana berikut :
Program/Kegiatan
Satuan
Anggaran
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri / Usaha Potensial Pembentukan dan Pengembangan Sentra-sentra Industri/Usaha Potensial Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat Jaringan Klaster Industri
Rp
97,174,500
Rp
47,174,500
Rp
50,000,000
1.3
Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :
Indikator Kinerja Peningkatan ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat PDRB adhk Sektor Pertanian PDRB adhb Sektor Pertanian Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian
Satuan % Rp. Juta Rp. Juta %
Target 2014 68 1,561,636 4,224,968 25.86
Ketersediaan energi dan protein perkapita Penguatan cadangan pangan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
% % %
80 50 80
Stabilitas harga dan pasokan pangan Pencapaian skor Pola Pengan Harapan (PPH) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Penanganan daerah rawan pangan
% % % %
80 80 70 55
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 16 program dan 82 kegiatan sebagaimana berikut :
Program/Kegiatan
Satuan
Anggaran
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Pemeliharaan rth dan taman hijau Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan Pantai lestari Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Rp
117,000,000
Rp Rp Rp Rp
12,000,000 70,000,000 35,000,000 4,011,273,888
Pematauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok Penanganan Daerah Rawan Pangan Fasilitas Pertemuan Rutin Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten DAK Bidang Pertanian (KETAHANAN PANGAN) Pengembangan Lumbung Pangan Desa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Workshop Pola Pangan harapan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Fasilitasi Lomba Cipta Menu Pengembangan Desa Mandiri Pangan Penunjang DAK Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Publikasi dan Pencitraan Pangan Lokal Analisis Ketersediaan (Neraca Bahan Makanan) Penyaluran/ Distribusi Raskin Optimalisasi DAK Bidang Pertanian Tahun 2013 (KETAHANAN PANGAN) Optimalisasi Bantuan Keuangan Kegiatan Distribusi Raskin Tahun 2013 (SG) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peningkatan kinerja tenaga penyuluh Fasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
Rp
25,000,000
Rp Rp
85,000,000 150,000,000
Rp Rp Rp
978,673,300 22,950,000 200,000,000
Rp
25,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
20,000,000 20,000,000 165,000,000 25,000,000 62,279,210 50,000,000 285,000,000 50,000,000 1,307,520,000 107,073,878
Rp
90,727,500
Rp Rp
342,050,000 2,292,124,510
Rp Rp Rp
87,900,000 140,000,000 42,100,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-21
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan DAK Bidang Pertanian Penunjang DAK Bidang Pertanian Fasilitasi pelatihan usaha agribisnis terpadu Fasilitasi pekan nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Fasilitasi temu usaha agribisnis Peningkatan BP3K, penyuluhan, pelaku utama dan kelembagaan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
Rp
20,000,000
Rp Rp Rp Rp
978,673,300 62,279,210 193,840,000 262,100,000
Rp Rp
20,000,000 30,000,000
Fasilitasi Jambore penyuluhan dan Krida pertanian Fasilitasi Penyusunan RDK/RDKK Penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna Pengembangan materi, metode dan media penyuluhan Pelatihan bagi kelompok tani Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Pembangunan Pos Penyuluhan Pertanian Perdesaan (POSLUHDES) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Percontohan penerapan inovasi teknologi pertanian Demplot agribisnis Denfarm budidaya padi Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Pelatihan keterampilan manajeman Badan Usaha Milik Desa Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian Pengelolaan air untuk pertanian Pengadaan sarana dan prasarana pertanian Perluasan areal pertanian Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan opt dan dampak perubahan iklim (dpi) Kegiatan pembangunan/ rehabilitasi infrastruktur pertanian (dak)
Rp Rp Rp
30,000,000 270,000,000 67,732,000
Rp
33,500,000
Rp Rp
54,000,000 121,300,000
Rp
121,300,000
Rp
705,220,000
Rp
560,000,000
Rp Rp Rp Rp
120,220,000 25,000,000 20,000,000 20,000,000
Rp
25,000,000
Rp
25,000,000
Rp
8,889,035,570
Rp Rp Rp Rp
588,192,000 604,248,000 258,242,000 85,000,000
Rp
6,850,713,100
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-22
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Monitoring, evaluasi dan pelaporan (penunjang kegiatan dak) Kegiatan pendampingan kegiatan rencana penyusunan kebutuhan kelompok (rdkk) pupuk bersubsidi
Rp
380,349,470
Rp
122,291,000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Pengawasan Bahan Pangan Hasil Hewan Yang ASUH ( Aman Sehat Utuh Dan Halal ) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan Kesehatan ternak, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Ternak Peningkatan kapasitas UPT Pos kesehatan hewan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan Program Peningkatan Fungsi Dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Rp
25,000,000
Rp
25,000,000
Rp
150,000,000
Rp
125,000,000
Rp Rp
25,000,000 1,053,673,300
Rp Rp
25,000,000 50,000,000
Rp Rp
978,673,300 1,533,393,500
Penunjang dak Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan Rehabilitasi hutan dan lahan untuk peningkatan daya dukung das (dak) Penguatan kelembagaan kehutanan Pengembangan perhutanan masyarakat perdesaan berbasis konservasi Koordinasi peningkatan daya dukung das berbasis pemberdayaan masyarakat Program Konservasi Keanekaragaman Hayati Dan Perlindungan Hutan Pengamanan hutan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman kehutanan Konservasi keanekaragaman hayati Peningkatan pemeliharaan sumber mata air Peningkatan ketersediaan benih/bibit tanaman hutan/mpts Program Peningkatan Dan Pemanfaatan Hutan Rakyat Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan
Rp Rp Rp
125,288,500 45,000,000 1,183,105,000
Rp Rp
50,000,000 50,000,000
Rp
80,000,000
Rp
250,000,000
Rp
50,000,000
Rp Rp Rp
75,000,000 75,000,000 50,000,000
Rp
350,000,000
Rp
260,000,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pengawasan dan penertiban pelaksanaan perda mengenai pengelolaan industri hasil hutan Demplot Hutan Tanaman Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan budidaya perikanan Penunjang dak Pendampingan pengembangan usaha mina pedesaan (pump) perikanan budidaya Pengembangan perikanan budidaya air tawar Pembinaan p2wkss Pengembangan balai benih perikanan cipeucang Pengembangan balai benih ikan air tawar cikoromoy Pengembangan balai benih ikan air laut karangsari Pengembangan balai benih perikanan banjarsari Pengembangan benih dan pakan ikan Pengembangan kolam budidaya perikanan air tawar (spesifik grant) Program sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Sosialisasi sarana dan prasarana alat tangkap ramah lingkungan Sosialisasi sarana dan prasarana UPL/UKL Tertanggulanginya 1.4
pada
Rp
40,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp
50,000,000 720,260,775 50,000,000 381,432,800 15,000,000
Rp Rp Rp Rp
6,000,000 23,344,975 20,000,000 20,000,000
Rp Rp Rp Rp
14,100,000 15,383,000 75,000,000 100,000,000
Rp
40,690,000
Rp
20,690,000
Rp
20,000,000
II-24
kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan
kantong-kantong
kemiskinan
dengan
memprioritaskan
pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan Millenium Development Goal’s
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : INDIKATOR SASARAN
SATUAN
Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kantong-kantong kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Millenium Development Goal's
%
Jumlah penduduk miskin Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan Indeks Gini Rasio Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala provinsi
Jiwa % Indeks %
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
RENCANA 67
119,201 9.58 0.20 70
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-25
Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala provinsi
%
50
Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi
%
70
Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi
%
50
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 7 program dan 33 kegiatan sebagaimana berikut : Program/Kegiatan
Satuan
Program Pengurangan Jumlah Masyarakat Miskin Operasional panti jompo nini aki Pembinaan anak cacat Penanganan anak jalanan Pembinaan terhadap penyandang hiv/aids dan penyalahgunaan narkoba (nafza) Pembinaan terhadap eks narapidana Pembinaan terhadap lanjut usia ( lansia ) Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
Rp Rp Rp Rp Rp
911,572,750 184,186,900 29,716,550 29,617,400 29,617,400
Rp Rp Rp
29,647,000 29,763,000 47,800,200
Monitoring kube Bantuan orang terlantar dalam perjalanan Penunjang kegiatan bantuan langsung pemberdayaan sosial (blps) Penunjang hibah dan bantuan sosial Penunjang kegiatan pmks dan psks Bantuan rehabilitasi sosial daerah kumuh Pemeliharaan bangunan panti jompo nini aki Program Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian dan evaluasi program keluarga harapan (pkh) Pembinaan organisasi sosial (orsos) dan panti sosial (ps) Bimbingan karang taruna Pembinaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (tksk) dan pekerja sosial kecamatan (psm) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Penegakan perundang-undangan dan perda Pengamanan dan pengawalan pejabat daerah/nasional
Rp Rp Rp
11,523,800 9,897,700 8,464,800
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
98,712,000 2,626,000 150,000,000 250,000,000 396,100,600 248,263,100
Rp
49,278,500
Rp Rp
49,339,200 49,219,800
Rp
632,310,000
Rp Rp
150,000,000 200,000,000
Rp
175,000,000
Pembinaan ketentraman dan ketertiban
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Anggaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-26
Pengadaan perlengkapan personil polisi pamong praja
Rp
107,310,000
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Pembinaan dan peningkatan sdm linmas desa Latihan bela negara Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Penunjang P2WKSS Pendidikan dan pelatihan kader Posyandu Program Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEKDES) Pendamping Bhakti TNI/TMMD/TMSS Bulan bhakti gotong royong Pembinaan administrasi proyek (PAP) PNPM-MP Pembinaan lomba desa dan kelurahan Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
Rp
176,533,000
Rp Rp Rp
126,533,000 50,000,000 250,000,000
Rp Rp Rp Rp
25,000,000 225,000,000 1,185,000,000 75,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp
25,000,000 35,000,000 900,000,000 150,000,000 45,000,000
Pemberdayaan masyarakat sumberdaya kelautan Pengendalian sumberdaya perikanan
Rp Rp
20,000,000 25,000,000
1.5
Tersedianya
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus
pertumbuhan ekonomi daerah
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : INDIKATOR SASARAN
SATUAN
Penyediaan dan penguatan BUMD untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah
%
Kemampuan Investasi - PMTB PDRB adhb per Kapital PDRB adhk per Kapital PDRB adhb PDRB adhk Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Inflasi Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Milyar Rupiah Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta % % Indeks
RENCANA 67 625 11,522,618 4,145,684 14,340,295 5,159,446 5.20 7.75 72.03
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-27
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 1program dan 1 kegiatan sebagaimana berikut :
Program/Kegiatan
Satuan
Anggaran
Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi
Rp Rp
218,000,000 218,000,000
Terlaksananya intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi 1.6
Sumber
Daya
Alam
danpemanfaatan
sumber
energi
dengan
memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : INDIKATOR SASARAN
SATUAN
Pelaksanaan intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi sumber daya alam dan pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup
%
RENCANA 63
PDRB adhk Sektor Pertanian PDRB adhb Sektor Pertanian Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian
Rp. Juta Rp. Juta %
1,561,636 4,224,968 25.86
PDRB adhk Pertambangan & Penggalian PDRB adhb Pertambangan & Penggalian Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Pertambangan & Penggalian
Rp. Juta Rp. Juta %
5,918 15,387 6.81
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 3 program dan 10 kegiatan sebagaimana berikut : Program/Kegiatan
Satuan
Program Pengelolaan Air Tanah Pencatatan meter air Pengeboran eksplorasi air tanah untuk daerah rawan air Pengadaan peralatan pengeboran air tanah Koordinasi pengelola air tanah Pembuatan sumur pantau dan sumur bor injeksi
Rp Rp Rp
156,867,500 62,000,000 50,000,000
Rp Rp Rp
10,000,000 15,000,000 19,867,500
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Anggaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Program Pengadministrasian Potensi Sumber Daya Alam (Sda) Administrasi Dan Inventarisisasi Sda Bidang Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Administrasi Dan Inventarisasi Sda Bidang Pertambangan, Energi Dan Lingkungan Hidup Administrasian Dan Inventarisasi Sda Bidang Sda Bidang Perikanan Dan Peternakan Program pengembangan kawasan perikanan tangkap Pendampingan pump tangkap Pengembangan upt ppi/tpi labuan 2.
Rp
243,100,000
Rp
75,500,000
Rp
82,600,000
Rp
85,000,000
Rp
35,000,000
Rp Rp
15,000,000 20,000,000
II-28
Misi : Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya, dengan sasaran: 2.1
Meningkatnya
pemberdayaan
Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan
menengah
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : INDIKATOR SASARAN
SATUAN
Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif
RENCANA
%
PDRB adhb PDRB adhk Laju Pertumbuhan Ekonomi
Rp. Juta Rp. Juta %
63.43 14,340,295 5,159,446 5.20
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 5program dan 22 kegiatan sebagaimana berikut : Program/Kegiatan
Satuan
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
Rp
483,552,000
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ kud Pengembangan usaha kecil/sektor informal Bimbingan teknis fasilitator / motivator kewirausahaan
Rp Rp Rp Rp
121,752,000 105,000,000 160,000,000 60,000,000
Bimbingan teknis manajemen koperasi
Rp
36,800,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Anggaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
Rp
545,000,000
Sosialisasi dukungan permodalan
penyediaan
Rp
120,000,000
Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
Rp
425,000,000
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Rp
113,412,600
Permbinaan, pengawasan koperasi berprestasi
penghargaan
Rp
60,000,000
Penggabungan, pemecahan dan pembubaran koperasi
Rp
53,412,600
Program penciptaan iklim menengah yang kondusif
kecil
Rp
360,000,000
Sosialisasi pengembangan bina usaha koperasi Diklat pengelola koperasi penerima fasilitas Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah
Rp Rp Rp
95,000,000 95,000,000 170,000,000
Program Pemberdayaan Ekonomi Peningkatan Kemampuan Kualitas Pengelolaan Pd-Pk
Rp Rp
675,424,000 50,000,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil/Sektor Informal
Rp
70,514,000
Monitoring Operasi Pasar Penyusunan Data Potensi Daerah Fasilitasi Informasi Potensi Dan Unggulan Daerah
Rp Rp Rp
50,000,000 50,000,000 65,811,000
Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan Forum/Tim Pengendalian Inflasi
Rp
52,000,000
Fasilitas Pengembangan Desa Inofatif Pengutan Kelembagaan Bumd Fasilitas Kebijakan Tatakelola Ekonomi Koordinasi Kerjasama Daerah
Rp Rp Rp Rp
100,000,000 100,000,000 67,099,000 70,000,000
3.
informasi
dan
usaha
Sdm
Produksi
II-29
Misi : Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif, dengan sasaran:
3.1
Meningkatnya implementasi norma agama, ilmu pengetahuan, dan kewirausahaan berwawasan kebangsaan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-30
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
Peningkatan implementasi norma agama, ilmu pengetahuan dan kewirausahaan berwawasan kebangsaan
%
Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) PDRB adhb per Kapital PDRB adhk per Kapital
Indeks Rupiah Rupiah
RENCANA 63.43
72.03 11,522,618 4,145,684
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 4 program dan 15 kegiatan sebagaimana berikut :
Program/Kegiatan
Satuan
Anggaran
Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan Pemeliharaan taman makam pahlawan Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan Peningkatan dan pemantapan wawasan kebangsaan Pembinaan dan pendataan organisasi kemasyarakatan Pemantapan koordinasi stabilitas daerah Program Peningkatan Kerukunan Dan Kehidupan Beragama Pembinaan Rohani Pelatihan Sdm Dkm Dan Bkprmi Se-Kabupaten Pandeglang Rapat Koordinasi Bidang Kesra Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Pandeglang Optimalisasi Pelaksanaan Hibah Sarana Keagamaan
Rp Rp Rp Rp Rp
24,114,900 24,114,900 536,438,000 155,510,000 180,928,000
Rp Rp
200,000,000 1,039,683,500
Rp Rp
200,000,000 100,000,000
Rp Rp Rp
136,399,500 100,000,000 114,500,000
Pemberangkatan Dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Pandeglang Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan
Rp
388,784,000
Rp
52,300,000
Rp Rp Rp
15,000,000 37,300,000 32,000,000
Rp Rp
18,000,000 14,000,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp
40,000,000
Rp Rp
40,000,000 32,600,000
Rp Rp
32,600,000 129,250,000
Rp Rp Rp
20,000,000 109,250,000 64,250,000
Rp Rp Rp
15,000,000 49,250,000 53,500,000
Rp Rp Rp
13,500,000 40,000,000 57,050,000
Rp Rp Rp
15,000,000 42,050,000 49,865,000
Rp Rp Rp
13,370,000 36,495,000 40,000,000
Rp Rp
40,000,000 55,000,000
Rp Rp Rp
15,000,000 40,000,000 33,000,000
Rp Rp Rp
15,000,000 18,000,000 43,500,000
Rp Rp Rp
15,000,000 28,500,000 47,300,000
Rp Rp
20,000,000 27,300,000
II-31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp
57,425,000
Rp Rp Rp
17,975,000 39,450,000 61,000,000
Rp Rp Rp
20,000,000 41,000,000 57,754,000
Rp Rp Rp Rp
15,750,000 31,504,000 10,500,000 115,000,000
Rp Rp Rp
15,000,000 100,000,000 55,000,000
Rp Rp Rp
15,000,000 40,000,000 140,000,000
Rp Rp Rp
15,000,000 125,000,000 55,000,000
Rp Rp Rp
15,000,000 40,000,000 30,000,000
Rp Rp
30,000,000 45,000,000
Rp Rp Rp
15,000,000 30,000,000 55,000,000
Rp Rp Rp
15,000,000 40,000,000 55,000,000
Rp Rp
15,000,000 40,000,000
II-32
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Pembinaan Keagamaan Program Pembinaan Perpustakaan Supervisi dan Stimulasi pada Perpustakaan Bimbingan Teknis tenaga pengelola perpustakaan Program Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp
76,000,000
Rp Rp Rp
20,000,000 56,000,000 55,000,000
Rp Rp Rp
15,000,000 40,000,000 60,000,000
Rp Rp Rp
20,000,000 40,000,000 61,000,000
Rp Rp Rp
15,000,000 46,000,000 57,500,000
Rp Rp Rp
17,500,000 40,000,000 150,000,000
Rp Rp Rp
15,000,000 135,000,000 57,750,000
Rp Rp Rp
15,750,000 42,000,000 60,000,000
Rp Rp Rp
20,000,000 40,000,000 50,996,000
Rp Rp Rp
20,000,000 30,996,000 113,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
18,000,000 95,000,000 67,116,600 20,000,000 47,116,600 245,000,000
II-33
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Penyediaan dan Pengolahan Koleksi Bahan Perpustakaan Daerah Permasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Melalui Perpustakaan Keliling Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
3.2
Rp
70,000,000
Rp
80,000,000
Rp
95,000,000
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : INDIKATOR SASARAN
SATUAN
RENCANA
Meningkatnya peran perempuan dan terlindunginya anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
% %
62.00 100
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di PUSKESMAS mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS
%
100
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
%
75
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
%
75
%
80
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
%
50
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
%
50
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
%
100
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 4 program dan 11 kegiatan sebagaimana berikut :
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-34
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Program/Kegiatan
Satuan
Anggaran
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Pengarusutamaan Gender Pembinaan Organisasi Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Program Kesejahteraan dan Perlindungan anak Fasilitasi Hari Anak Nasional Kota Layak Anak Pelatihan keterampilan anak tidak mampu Penguatan kelembagaan gugus tugas ptppo Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Wanita rawan sosial ekonomi
Rp
195,367,000
Rp
40,762,000
Rp Rp Rp
59,673,000 94,932,000 374,192,300
Rp
99,794,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
79,933,300 194,465,000 273,255,000 59,060,000 128,884,000 58,132,000 27,179,000 34,677,600
3.3
II-35
34,677,600
Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : INDIKATOR SASARAN
SATUAN
Pembinaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
%
RENCANA 64.00
Tingkat Pengangguran Terbuka PDRB adhb per Kapital PDRB adhk per Kapital Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
% Rp. Juta Rp. Juta Indeks %
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
%
50
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
%
50
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
%
40
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
9.59 11,522,618 4,145,684 72.03 65
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-36
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
%
40
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
%
40
Besaran Pemeriksaan Perusahaan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
% %
35 40
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 4 program dan 11 kegiatan sebagaimana berikut :
Program/Kegiatan
Satuan
Anggaran
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Program peningkatan kesempatan kerja Kerjasama pendidikan dan pelatihan Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Kegiatan sosialisasi bagi lembaga latih swasta Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
Rp
177,500,000
Rp
177,500,000
Rp Rp Rp
108,557,200 44,321,200 34,654,100
Rp Rp
29,581,900 127,742,300
Rp
34,410,700
Rp
29,323,000
Pelatihan tata cara penetapan upah minimum bagi pengupahan kabupaten/ lks tripartite Rencana aksi nasional penanganan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (ran-pbpta) Program pengembangan wilayah transmigrasi Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
Rp
49,442,600
Rp
14,566,000
Rp Rp
147,887,200 49,262,000
Rp
49,370,200
Rp
49,255,000
Pengerahan dan fasilitasi penempatan transmigrasi kebutuhan sdm
perpindahan serta untuk memenuhi
Pembinaan transmigrasi pasca penempatan 4.
Misi : Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, dengan sasaran :
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
4.1
Meningkatnya
aksesibilitas
pelayanan
pendidikan
kepada
II-37
seluruh
masyarakat
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :
INDIKATOR SASARAN Tersedianya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas Angka Partisipasi Sekolah: SD Sederajat SMP Sederajat SMU Sederajat Angka Partisipasi Murni: SD Sederajat SMP Sederajat SMU Sederajat Angka Partisipasi Kasar: SD Sederajat SMP Sederajat SMU Sederajat Angka Melek Huruf (%) Angka rata-rata lama sekolah Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3km untuk SD/MI dan 6km untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMPS/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
SATUAN
RENCANA
%
67.00
% % %
100.00 91.65 63.54
% % %
97.77 60.52 41.83
% % % % % Indeks %
116.22 69.24 48.97 99.50 7.82 72.03 80
%
80
%
80
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-38
Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru
%
80
Di setiap SD/MI tersedia 1 orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 orang guru setiap satuan pendidikan
%
80
Di setiap SMP/MTs tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran Di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%
%
80
%
80
%
80
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
%
80
%
80
Di setiap kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
%
80
Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
%
80
Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif
%
80
Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan
%
80
Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan 1 set untuk setiap peserta didik
%
80
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-39
Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 set untuk setiap peserta didik
%
80
Setiap SD/MI menyediakan 1 set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh perlatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/ carta IPA
%
80
Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi
%
80
Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sbb:
%
80
a. Kelas I-II : 18 jam per minggu b. Kelas III : 24 jam per minggu c. Kelas IV-VI : 27 jam per minggu d. Kelas VII- IX : 27 jam per minggu Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku
% % % % %
80 80 80 80 80
Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
%
80
%
80
Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 kali dalam setiap semester
%
80
Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orangtua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester
%
80
%
80
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
80
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)
%
II-40
80
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 8 program dan 79 kegiatan sebagaimana berikut : Program/Kegiatan
Satuan
Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan pendidikan anak usia dini Perawatan/Pemeliharaan Gedung Pusat PAUD Pengadaan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Penyelenggraan paket B setara SMP Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMP/MTs DAK Bidang Pendidikan (SMP) Penunjang DAK Bidang Pendidikan (SMP) DAK Bidang Pendidikan (SD) Penunjang DAK Bidang Pendidikan (SD) DAK Tambahan Infrastruktur Pendidikan SD (Lanjutan) Penunjang DAK Tambahan Infrastruktur Pendidikan SD (Lanjutan) UNAS bagi pendidikan SMP/SMA/SMK Swasta UNAS Pendidikan Dasar SD Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SD) Penunjang BOS Manajemen Bantuan Siswa Miskin (BSM) SD Manajemen Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMP Pengadaan Lahan/Tanah Sekolah SMP Pengadaan Lahan/Tanah Sekolah SD Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Sekolah SMP (Spesifik Grant) DAK Bidang Pendidikan (SD) Lanjutan Optimalisasi DAK Infrastruktur Pendidikan SMP Tahun 2013 Penunjang DAK Bidang Pendidikan (SD) Lanjutan Penunjang Optimalisasi DAK Infrastruktur Pendidikan SMP Tahun 2013
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1,594,530,000 197,645,000 400,465,000 398,420,000 598,000,000 46,827,272,470
Rp Rp Rp
829,759,130 687,003,100 500,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp
12,014,717,000 711,672,900 20,798,811,000 1,116,855,700 1,265,035,600
Rp
37,357,840
Rp Rp Rp
528,091,000 475,610,500 379,181,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
468,900,000 35,000,000 35,000,000 1,290,000,000 100,000,000 746,271,400
Rp Rp
1,383,210,600 2,238,000,000
Rp Rp
264,498,100 210,328,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Anggaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pembangunan Infrastruktur Sekolah SD (Spesifik Grant) Penunjang Optimalisasi DAK Tambahan Infrastruktur SMP 2013 Program Pendidikan Menengah Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Penyelenggaraan paket C setara SMU Beasiswa Miskin Siswa SMA dan SMK Pengadaan lahan sekolah (SMA/SMK) DAK Bidang Pendidikan (SMA) Penunjang DAK Bidang Pendidikan (SMA) DAK Bidang Pendidikan (SMK) Penunjang DAK Bidang Pendidikan (SMK) DAK Tambahan Bidang Pendidikan SMA (Optimalisasi) Penunjang DAK Tambahan Bidang Pendidikan SMA (Optimalisasi) DAK Tambahan Bidang Pendidikan SMK (Optimalisasi) UNAS bagi pendidikan SMP/SMA/SMK swasta Pembinaan generasi muda pelajar Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMA/SMK Penunjang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK Pembangunan Sarana dan Prasarana SMK/SMA (Spesifik Grant) Penunjang Pembangunan USB SMK Pendamping Pembangunan USB SMK Manajemen Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMA/SMK DAK Bidang Pendidikan SMA (Optimalisasi) Penunjang DAK Bidang Pendidikan SMA (Optimalisasi) DAK Bidang Pendidikan SMK (Optimalisasi) Penunjang DAK Bidang Pendidikan SMK (Optimalisasi) Program Pendidikan Non Formal Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Pengembangan pendidikan keaksaraan Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Jambore PTK PNF Tingkat Kabupaten Pendampingan Pelaksanaan Perda Wajib Belajar MDA Kabupaten Pandeglang
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp
692,819,600
Rp
19,150,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
32,464,843,770 529,450,000 558,000,000 999,700,300 1,736,049,450 4,078,778,000 233,208,600 8,376,753,000 529,666,100 1,732,315,800
Rp
20,260,000
Rp
583,915,800
Rp Rp Rp
380,000,000 282,010,000 431,320,000
Rp
100,000,000
Rp
2,500,000,000
Rp Rp Rp
113,702,000 1,000,000,000 35,000,000
Rp Rp
1,975,410,696 185,000,000
Rp Rp
5,740,304,024 344,000,000
Rp Rp
1,452,804,000 200,000,000
Rp Rp Rp Rp
458,020,000 247,090,000 97,755,000 298,439,000
II-41
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Peningkatan Kompetensi Penyelenggara dan PTK PNF Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pelaksanaan sertifikasi pendidik Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Rp
151,500,000
Rp
2,181,057,000
Rp Rp
147,000,000 596,433,000
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Biaya operasional penetapan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, Penilik
Rp
299,232,000
Rp
272,100,000
Desiminasi Program Mainstreming Good Practise of Basic Education (MGP-BE)/UNICEF Pengelolaan Updating Database Kepegawaian Pelatihan Pengelolaan Barang/Aset Bantuan Teknis Kelompok Kerja Guru Seleksi Calon Kepala Sekolah Program Peningkatan Layanan Pendidikan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Bidang Pendidikan Penyusunan Profil Pendidikan Pemetaan dan Inventarisasi Pendataan Pendidikan Pendukung Program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Evaluasi Tatakelola Sekolah Pengelolaan Data Pokok Pendidikan Program Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan Sekolah SD Fasilitasi Kegiatan PELITA Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan Sekolah SMP Bantuan Pendidikan DAK Non DR Penunjang DAK Bidang Pendidikan Program Pengembangan Sekolah Sehat Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (Uks)
Rp
147,970,300
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
69,727,000 133,927,000 348,667,700 166,000,000 1,682,405,500 164,834,000
Rp
266,914,500
Rp Rp Rp
84,670,000 287,784,500 200,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
250,000,000 428,202,500 11,282,861,750 2,156,250,000 250,000,000 1,138,500,000 7,369,711,750 368,400,000 375,000,000 375,000,000
4.2
Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-42
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-43
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : NDIKATOR SASARAN
SATUAN
Terbinanya bidang keolahragaan dan kepemudaan
RENCANA
% 63.00
Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
Indeks 72.03
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 13 program dan 23 kegiatan sebagaimana berikut : Program/Kegiatan
Satuan
Program Peningkatan Peran Serta Pemuda Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Pameran prestasi hasil karya pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda (kecamatan) Pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan Peringatan hari sumpah pemuda Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan Pembinaan manajemen organisasi olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Peringatan hari olahraga nasional Pengirimana atlet dan offical popda banten Operasional bantuan sosial Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Pembangunan lapangan/ gedung olahraga futsal
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
422,938,000 25,000,000 25,000,000 252,938,000 70,000,000 50,000,000 30,000,000
Rp Rp
30,000,000 144,690,000
Rp
119,690,000
Rp Rp
25,000,000 648,945,000
Rp Rp Rp
55,000,000 50,000,000 189,945,000
Rp Rp Rp Rp
50,000,000 274,000,000 30,000,000 2,096,237,000
Rp
117,225,000
Rp
433,040,000
Rp
1,545,972,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Anggaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelaksanaan Porkab Pandeglang
4.3
Rp
12,790,000
Rp Rp
12,790,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 15,750,000
Rp Rp
15,750,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 16,739,000
Rp Rp
16,739,000 15,790,000
Rp
15,790,000
II-44
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : INDIKATOR SASARAN Tersedianya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Laju Pertumbuhan Penduduk Jumlah Rumah Tangga Angka Kelangsungan Hidup Bayi Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
SATUAN % Indeks % KK 1000KH % % % % %
RENCANA 63.00 72.03 1.26 352,041 949 90 70 80 80 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-45
Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
% %
100 100
Cakupan pelayanan balita Cakupan pemberian makanan pendamping pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
% %
100 100
Cakupan balita gizi buruk perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif Cakupan penemuan dan penanganan penyakit Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
% % % % %
100 100 90 100 90
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
%
90
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota
%
90
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epideiologi < 24 jam
%
90
Cakupan Desa Siaga Aktif
%
70
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 18 program dan 58 kegiatan sebagaimana berikut : Program/Kegiatan
Satuan
Program obat dan perbekalan kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Operasional upt gudang farmasi pandeglang Operasional upt laboratorium kesehatan daerah Program upaya kesehatan masyarakat Revitalisasi sistem kesehatan Peningkatan kesehatan masyarakat Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penyehatan lingkungan permukiman (plp) Pengawasan kualitas air dan lingkungan Penerapan community led total sanitation (clts) Layanan pemeliharaan kesehatan Jaminan kesehatan nasional (jkn) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Pameran pembangunan Program perbaikan gizi masyarakat
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6,789,998,800 6,326,051,800 179,670,000 284,277,000 50,925,633,052 418,701,900 521,845,000 3,236,461,800 170,277,000 69,165,000 170,931,000 151,578,500 46,186,672,852 1,423,058,600
Rp
176,270,600
Rp Rp Rp
1,220,338,000 26,450,000 1,273,828,500
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Anggaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan kurang energi protein (kep), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (gaky), kurang vitamin a dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Rp Rp
829,547,000 77,582,000
Perbaikan gizi masyarakat Pelayanan kesehatan akibat gzi buruk/busung lapar Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Operasionalisasi tim epidemologi dan kesehatan haji Program standarisasi pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Sistem informasi kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Rp Rp Rp
212,144,000 154,555,500 1,285,590,000
Rp Rp Rp
253,000,000 285,000,000 300,000,000
Rp Rp
117,590,000 120,000,000
Rp
130,000,000
Rp
80,000,000
Rp Rp
378,163,000 258,163,000
Rp Rp
120,000,000 3,476,210,085
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas dak bidang kesehatan Penunjang dak bidang kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak Bimbingan teknis manajemen kia Kemitraan bidan, paraji dan kader Program pengembangan sumber daya kesehatan Kajian analisis kebutuhan sumber daya kesehatan dan akreditasi tenaga kesehatan Pendidikan formal dan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan Program pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan (spesifik grant) Program pengawasan obat dan makanan
Rp
3,386,547,185
Rp Rp
89,662,900 1,295,391,000
Rp Rp Rp Rp Rp
157,005,000 583,886,000 554,500,000 530,067,250 380,067,250
Rp
150,000,000
Rp
8,050,000,000
Rp
8,050,000,000
Rp
142,000,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-46
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat d bidang obat dan makan Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Pembinaan sarana pelayanan kesehatan dasar swasta Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Program penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pukesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana mck Program obat dan perbekalan kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Askeskin/askes sosial Jamkesmas/ jampersal Penyediaan makan dan minum pasien Program upaya kesehatan masyarakat Jaminan kesehatan nasional (jkn) Pendamping jaminan kesehatan nasional (pjkn) Jaminan kesehatan nasional (jkn) pbi daerah Program pengembangan sumber daya kesehatan Pendidikan formal dan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan Program pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan Pengembangan tipe rumah sakit Pemeliharaan rutin / berkala instalasi pengolahan limbah Pemeliharaan rutin / berkala ambulance / mobil jenazah Dak bidang kesehatan Penunjang dak bidang kesehatan Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alkes rumah sakit Pengadaan jasa kebersihan/cleaning service rumah sakit Pengadaan dan peningkatan kualitas peralatan medis dan non medis Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan (pr)
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp
142,000,000
Rp
85,000,000
Rp
85,000,000
Rp
105,000,000
Rp
105,000,000
Rp
10,846,420,015
Rp
10,409,479,715
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
436,940,300 8,654,015,312 3,262,670,000 540,355,120 4,405,620,192 445,370,000 27,504,646,940 23,134,446,940 1,000,000,000 3,370,200,000 439,280,025 439,280,025
Rp
10,141,086,400
Rp Rp
247,214,300 473,071,000
Rp
80,200,000
Rp Rp Rp Rp Rp
1,609,993,000 88,039,100 760,785,000 202,000,000 744,454,000
Rp
435,330,000
Rp
5,500,000,000
II-47
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
4.4
II-48
Mengendalikan angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
Meningkatnya kualitas hidup dan terkendalinya pertumbuhan penduduk
%
Laju Pertumbuhan Penduduk Jumlah Rumah Tangga Angka Kelangsungan Hidup Bayi Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun 3,5%
% KK 1000KH % %
RENCANA 65.00 1.26 352,041 949 72.03 100
Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%.
%
100
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%
%
100
Cakupan Anggora Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB 70% Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%
% %
100 100
Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan
%
100
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan.
%
100
Cakupan penyediaan alat dan obat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 30% setiap tahun
%
100
Data mikro keluraga di setiap Desa/Kelurahan 100% di setiap tahun
%
100
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 5 program dan 14 kegiatan sebagaimana berikut : Program/Kegiatan
Satuan
Anggaran
Program Keluarga Berencana
Rp
2,231,714,300
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Rp
202,525,000
Operasional perggerakan MOP
Rp
84,084,000
Rapat koordinasi KB
Rp
60,000,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-49
Operasional pendataan keluarga
Rp
211,666,000
Penunjang DAK bidang keluarga berencana
Rp
100,120,300
Dak keluarga berencana
Rp
1,573,319,000
Program Pemberdayaan Keluarga
Rp
12,752,700
Pembinaan Poktan UPPKS
Rp
12,752,700
Program Ketahanan Keluarga
Rp
74,714,300
Pembinaan poktan bina keluarga
Rp
13,302,700
Pembinaan pik remaja dan mahasiswa
Rp
61,411,600
Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera
Rp
159,655,000
Pelayanan KIE
Rp
159,655,000
Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat
Rp
288,070,000
Bhakti TBNI KBterpadu
Rp
35,320,000
Hari keluarga nasional
Rp
80,700,000
Pembinaan institusi masyarakat
Rp
149,500,000
Kesatuan gerak PKK KB-kesehatan
Rp
22,550,000
Dalam Pelayanan KB-KR
5.
Misi : Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan, dengan sasaran :
Terlaksananya Pembangunan dan peningkatan sarana 5.1
prasarana
khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :
INDIKATOR SASARAN Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan PDRB adhk Pengangkutan dan Komunikasi PDRB adhb Pengangkutan dan Komunikasi Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
SATUAN % Rp. Juta Rp. Juta % %
RENCANA 56.00 346,995 1,598,798 5.85 38
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-50
Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan
%
100
Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat
%
60
Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman
%
60
Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana
%
60
persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang
%
20
persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota
%
30
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 2 program dan 10 kegiatan sebagaimana berikut :
Program/Kegiatan Program Pembangunan/Pemeliharaan Dan Jembatan
Satuan
Anggaran
Jalan
Rp
103,583,607,267
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Peningkatan Jalan Dan Jembatan "Dak" Peningkatan Infrastruktur Jalan "Dak Tambahan Bidang Infrastruktur Jalan"
Rp Rp Rp
63,486,215,867 11,203,970,900 11,360,506,300
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Dan Jembatan (Penyangga)
Rp
1,910,090,000
Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Rp
1,530,600,000
Peningkatan Jalan Dan Jembatan (Spesifik Grant) Program Perencanaan Dan Pengawasan Pembangunan Bidang Infrastruktur
Rp Rp
14,092,224,200 4,187,955,000
Perencanaan Peningkatan Jalan Dan Jembatan Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Ta. 2015
Rp Rp
2,517,100,000 935,950,000
Perencanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum (Dak) Dan Pembangunan/Peningkatan Sanitasi Permukiman Ta. 2015
Rp
413,550,000
Perencanaan Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Pemerintahan Dan Publik
Rp
321,355,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
5.2
II-51
Terlaksananya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi PDRB adhk Sektor Pertanian PDRB adhb Sektor Pertanian Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian
RENCANA
% Rp. Juta Rp. Juta %
53 1,561,636 4,224,968 25.86
Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
%
100
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya
%
70
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 3 program dan 12 kegiatan sebagaimana berikut :
Program/Kegiatan
Satuan
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
Rp
35,123,700,255
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitas Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun "Dak Bidang Insfrastruktur Irigasi" Pembinaan P3a Mitra Cai Dan Petugas Op Kegiatan Komisi Irigasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kegiatan O&P Jaringan Irigasi Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai Rehabilitasi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun "Dak Tambahan Bidang Infrastruktur Irigasi" Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Spesifik Grant) Peningkatan Jarinan Irigasi Pedesaan
Rp Rp
12,279,677,550 8,146,877,405
Rp Rp Rp Rp Rp
251,700,000 44,000,000 728,602,550 426,215,000 1,378,792,500
Rp
10,554,782,000
Rp
932,550,000
Rp
380,503,250
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Anggaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-52
Program Perencanaan Dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Irigasi Perencanaan Pembangunan Irigasi Ta. 2015 Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya
Rp
604,450,000
Rp Rp
604,450,000 902,820,000
Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Rp
902,820,000
5.3
Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi lokal di perdesaan dan kawasan-kawasan strategis
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : INDIKATOR SASARAN
SATUAN
RENCANA
Terlaksananya pembangunan infrastruktur jalan poros desa
%
PDRB adhb Jumlah Penduduk Miskin Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tersedianya jalan yang menghubungkan pusatpusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/ kota
Rp. Juta Jiwa % % %
Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan
%
100
Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat
%
60
Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman
%
60
Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana
%
60
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
%
38
Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60liter/orang/hari
%
100
Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
%
60
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
55.00 14,340,295 119,201 9.58 5.20 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-53
Tersedianya sistem air limbah skal komunitas/ kawasan/kota
%
5
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
%
20
Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan
%
70
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
%
50
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan sebagaimana berikut: Program/Kegiatan
Satuan
Anggaran
Program Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Poros Desa Pembangunan Jalan Dan Jembatan Poros Desa
Rp
33,649,907,940
Rp
33,649,907,940
Tertatanya kawasan permukiman perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah 5.4
(PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : INDIKATOR SASARAN
SATUAN
RENCANA
Penataan kawasan permukiman perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
%
62.00
Rp. Juta % % % % % %
14,340,295 5.20 9.59 9.58 38 32 10
PDRB adhb Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
%
38
Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60liter/orang/hari Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
%
100
%
60
Tersedianya sistem air limbah skal komunitas/ kawasan/kota
%
5
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
%
20
Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
% %
70 50
%
80
persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman
% Penduduk
27
persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai
% Penduduk
20
persentase pengurangan sampah di perkotaan persentase pengangkutan sampah persentase pengoperasian TPA
% Penduduk % Penduduk % pengoperasian TPA
5 25 25
persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun
% penduduk % pengurangan genangan
15 15
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 15 program dan 51 kegiatan.sebagaimana berikut :
Program/Kegiatan
Satuan
Program Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarana Air Limbah Dan Drainase Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Drainase Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dak Transportasi Perdesaan Kegiatan Pnpm ( Penunjang Ppip) Kegiatan P2wkss (Penunjang P2wkss)
Rp
178,975,000
Rp
178,975,000
Rp Rp Rp Rp
7,352,931,550 4,038,861,550 300,000,000 523,500,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Anggaran
II-54
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Kegiatan Pnpm/Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Peningkatan Jalan Lingkungan (Spesifik Grant) Penunjang Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (Plpbk) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum (Dak) Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum (Dak Tambahan) Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Bersih (Spesifik Grant) Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Program Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang Ke Pu-An Pemeliharaan Rutin/Swakelola Upt Wilayah 1 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Upt Wilayah 2 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Upt Wilayah 3 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Upt Wilayah 4 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Upt Wilayah 5 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Upt Wilayah 6 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Upt Wilayah 7 Program Pembangunan Perumahan Sistem Pelayanan Air Minum untuk Masyarakat Miskin (PENUNJANG SPAM) Program Lingkungan Sehat Perumahan Penunjang DAK Sanitasi Sistem Pelayanan Air Minum untuk Masyarakat Miskin (Pendamping SPAM) Penunjang SANIMAS Penunjang PAMSIMAS Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Program Penyehatan Lingkungan Permukiman Pengembangan Perumahan dan Permukiman Program Peningkatan dan Rehabilitasi Lingkungan Permukiman Peningkatan Jalan Lingkungan (TPT, Drainase & Gorong-Gorong) Program Pengentasan Desa Tertinggal Sarana dan Prasarana Desa Tertinggal "DAK" Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Poros Desa Pada Desa Tertinggal Sarana dan Prasarana Desa Tertinggal "DAK" Irigasi Program Pengentasan Desa Tertinggal
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp
252,470,000
Rp Rp
1,950,000,000 288,100,000
Rp
4,893,676,500
Rp Rp
2,496,163,500 2,207,113,000
Rp
110,750,000
Rp Rp
79,650,000 2,100,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 250,000,000 250,000,000
Rp Rp Rp
2,955,142,000 435,000,000 1,060,450,000
Rp Rp Rp
160,000,000 422,992,000 876,700,000
Rp Rp Rp
300,000,000 300,000,000 28,555,995,539
Rp
28,555,995,539
Rp Rp Rp
13,650,246,900 4,002,790,000 9,491,691,250
Rp Rp
155,765,650 800,000,000
II-55
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pengembangan dan peningkatan listrik desa tertinggal Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pengadaan kelengkapan dan alat penyapuan / kebersihan Pengadaan Kontainer Sampah Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Pengadaan Lahan Tanah TPA Cigeulis Penyusunan PERDA Pengelolaan Sampah Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pengoperasian Controlled Land Fill TPA Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana TPA Pemeliharaan Alat Berat Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Operasional Angkutan Sampah Pemeliharaan Alat Angkut/Kontainer Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pertamanan Pemeliharaan Dekorasi Taman Kota Peningkatan dan Pemeliharaan Instalasi Penerangan Lampu Taman Pemeliharaan Fasilitas Umum Tribun, MCK Taman Berkah Pemeliharaan Fasilitas Air Mancur, Tugu Adipura dan Patung Pemeliharaan Tugu Batas di Cadasari dan Sabi Pemeliharaan Taman Kota Pandeglang Pemeharaan Trotoar dan Kastin Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Drainase Pemeliharaan Kendaraan Truck Tanki Tinja Sosialisasi Penanganan Dalam Pengelolaan Limbah Pemeliharaan IPLT Program Pengentasan Desa Tertinggal Koordinasi penanganan desa tertinggal
Rp
800,000,000
Rp
1,060,000,000
Rp
21,100,000
Rp Rp Rp Rp Rp
90,000,000 348,900,000 500,000,000 100,000,000 495,000,000
Rp Rp
75,000,000 130,000,000
Rp Rp
180,000,000 100,000,000
Rp Rp
10,000,000 395,000,000
Rp Rp
15,000,000 20,000,000
Rp
20,000,000
Rp
20,000,000
Rp Rp Rp Rp
110,000,000 140,000,000 70,000,000 260,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp
30,000,000 30,000,000 200,000,000 120,000,000 120,000,000
II-56
Meningkatkan rasio elektrifikasi di perdesaan, meningkatkan sarana dan 5.5
prasarana sertateknologi informasi guna mendukung ekonomi
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
pertumbuhan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-57
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
Terlaksananya Program jaringan listrik dan daya listrik yang dapat menjangkau seluruh desa, jumlah jaringan teknologi informasi, serta meningkatnya sarana dan prasarana publik dan penunjang perekonomian Rasio Elektrifikasi (%) PDRB adhk Pengangkutan dan Komunikasi PDRB adhb Pengangkutan dan Komunikasi Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
%
RENCANA 68.00
% Rp. Juta Rp. Juta %
90.14 346,995 1,598,798 5.85
Media massa seperti majalah, radio dan televisi Media baru seperti website (media online) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya
kegiatan hari Kegiatan Kegiatan
12 365 12 12
Media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho
Kegiatan
12
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan
%
50
Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/Kota
%
100
Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun
%
100
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 12 program dan 39kegiatan sebagaimana berikut :
Program/Kegiatan
Satuan
Program Penyediaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penunjang Perekonomian Pengadaan Peralatan Perlengkapan Bengkel AlatAlat Berat Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Uji Bahan Laboratorium Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
Rp
1,530,000,000
Rp
100,000,000
Rp
50,000,000
Rp
630,000,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Anggaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pengadaan Alat-Alat Ukur Dan Uji Bahan Laboratorium Kebinamargaan Program Penyediaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pelayanan Pemerintahan Pembangunan Gedung Kantor Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kegiatan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Tentang Jasa Konstruksi Kegiatan Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung Milik Negara (Bgmn) Kepada Dinas/Instansi Lain & Pengusaha Konstruksi Kegiatan Penyusunan Jurnal Harga Satuan Gedung Bangunan Milik Negara (Hsgbn) Dak Bidang Prasarana Pemerintah Daerah Program Perluasan Pelayanan Prasarana Dasar Penataan Publik Utility Program Pembangunan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Publik Lainnya Pembangunan Gedung Terminal Kadubanen Penataan Kawasan Bersejarah/Tradisional Rehabilitasi Gedung Pancaniti Pelti (Kodim) Program Pembangunan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pembangunan listrik pedesaan Pemeliharaan pju dan lampu hias Pemasangan lampu penerangan jalan umum Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Fasilitasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) Daerah Peningkatan Sarana Komunikasi Radio Telekomunikasi Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dokumentasi Dan Publikasi Kegiatan Pemda Pembinaan Kerjasama Media Masa Dan Profesi Wartawan Penataan Studio Radio Berkah Program Administrasi Pembangunan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pandeglang
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp
750,000,000
Rp
12,851,690,050
Rp
4,569,446,950
Rp Rp Rp
50,879,600 14,519,500 40,000,000
Rp
35,000,000
Rp
40,000,000
Rp Rp Rp Rp
8,101,844,000 83,221,500 83,221,500 19,663,100
Rp Rp Rp Rp
3,050,000 12,360,000 4,253,100 2,182,973,750
Rp Rp Rp Rp
303,661,750 625,000,000 1,254,312,000 634,636,000
Rp
50,000,000
Rp
150,000,000
Rp
434,636,000
Rp
1,361,906,200
Rp Rp
220,440,000 951,466,200
Rp Rp Rp
190,000,000 2,768,311,500 200,000,000
II-58
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Tim Implementasi Unit Pelayanan Pengadaan (Ulp) Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik/Lpse Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Pengadan Barang Dan Jasa Informasi Pembangunan Per Kecamatan Asistensi Rencana Umum Pengadaan (Rup) Program Penyediaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanana Publik Penataan Tanah Publik Utility Sarana Sekolah Dan Sarana Pemerintahan Sosialisasi Sistem Dan Pengadaan Tanah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Pemeliharaan sistem jaringan informasi dan komunikasi Pembinaan dan pengmbangan jaringan komunikasi dan informasi Program penyediaan peningkatan sarana dan prasarana lainnya Dak kelautan dan perikanan Program penyediaan peningkatan sarana dan prasarana Penunjang Perekonomian Revitalisasi Pasar Kegiatan Pengembangan Pembangunan Pasar (DAK Bidang Perdagangan) Kegiatan Pengembangan Pembangunan Pasar (Penunjang DAK Bidang Perdagangan)
5.6
Rp Rp
1,714,611,500 361,200,000
Rp
425,000,000
Rp Rp Rp
67,500,000 100,000,000
Rp
50,000,000
Rp Rp
50,000,000 135,000,000
Rp Rp
15,000,000 15,000,000
Rp
105,000,000
Rp
5,993,994,000
Rp Rp
5,993,994,000 9,385,052,350
Rp Rp
597,790,750 8,261,528,000
Rp
525,733,600
II-59
Terwujudnya jaringan transportasi regional dan internasional
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : INDIKATOR SASARAN
SATUAN
Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan jaringan transportasi
%
PDRB adhk Pengangkutan dan Komunikasi PDRB adhb Pengangkutan dan Komunikasi Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota
Rp. Juta Rp. Juta %
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
RENCANA 35.00 346,995 1,598,798 70
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-60
Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
%
60
%
100
Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
%
40
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota
%
60
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten/kota yang telah memiliki terminal
%
60
%
50
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada kabupaten/kota
%
100
%
40
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota
%
100
%
100
Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam kabupaten/kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau
%
75
%
40
%
60
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu kabupaten/kota
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-61
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau
%
50
Tersedianya kapal penyebrangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota
%
60
Tersedianya kapal penyebrangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota
%
100
Tersedianya pelabuhan penyebrangan pada kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyebrangan yang beroperasi pada lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran
%
60
Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyebrangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyebrangan yang beroperasi pada lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota
%
100
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyebrangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota
%
50
Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan
%
90
Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan
%
100
Tersedianya dermaga pada setiap ibukota kecamatan dalam kabupaten/kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan
%
60
Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam kabupate/ kota
%
100
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT
%
100
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-62
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 1 program dan 10 kegiatan sebagaimana berikut: Program/Kegiatan
Satuan
Program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan Pembangunan gedung dan pelataran terminal Pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor Pemeliharaan traffic light Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Pembangunan dan pemeliharaan halte bus Kegiatan operasional perhubungan laut Keselamatan transportasi darat (dak) Penunjang dak keselamatan transportasi darat Pengadaan rambu-rambu lalulintas Sosialisasi /penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan
Rp
2,477,717,000
Rp Rp Rp Rp
1,350,000,000 91,950,000 20,000,000 75,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
187,190,000 60,000,000 461,560,000 28,472,000 173,545,000 30,000,000
Terlaksananya 5.7
Anggaran
optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang serta
pelestarian lingkungan hidup
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : INDIKATOR SASARAN
SATUAN
RENCANA
Tersedianya dokumen penataan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
%
59.00
Pelayanan pencegahan pencemaran air Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
% %
100 100
Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
%
100
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
%
100
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-63
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang
%
100
%
100
Terlayaninya masyarakat dalam pengursan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya
%
100
Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 hari kerja
%
100
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
%
30
% Penduduk % Penduduk % pengoperasian TPA
5 25 25
persentase pengurangan sampah di perkotaan persentase pengangkutan sampah persentase pengoperasian TPA
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh oleh 4 program dan 13 kegiatan sebagaimana berikut : Program/Kegiatan
Satuan
Program perencanaan tata ruang Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Program pengendalian pemanfaatan ruang Pengawasan pemanfaatan ruang Program pengendalian pencemaran dan kualitas lingkungan hidup
Rp Rp Rp Rp Rp
140,000,000 140,000,000 50,000,000 50,000,000 1,611,082,700
Pengawasan lingkungan
kerusakan
Rp
75,000,000
pemeliharaan
Rp
30,000,000
Peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama air (dak bidang lingkungan hidup)
Rp
1,227,941,000
Dana Penunjang DAK Bidang Lingkungan Hidup Perlindungan sumber daya air Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan
Rp Rp Rp
78,141,700 200,000,000 445,899,250
dan
pengendalian
Peningkatan operasional sarana laboratorium
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
dan
Anggaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-64
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Rp
40,000,000
Adiwiyata Adipura dan langit biru Menuju indonesia hijau (mih) Pendataan status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa
Rp Rp Rp Rp
20,000,000 260,000,000 20,000,000 75,768,250
Pengaduan kasus lingkungan hidup
Rp
30,131,000
6.
Misi : Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah, dengan sasaran : 6.1
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : INDIKATOR SASARAN
SATUAN
RENCANA
Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah
%
68.00
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota
%
100
Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap
%
100
Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun
%
100
Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan
1 sektor/bidang/tahun 1kali/tahun
1
1 kali/tahun
1
Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal meliputi : (1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, (2) lzin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, (3) Izin Usaba Penanaman Modal Dalam Negeri, (4) Tanda Daftar Perusahaan (TOP), (5) Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP), (6) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/kota, sesuat kewenangan pemerintah kabupaten / kota Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)
II-65
100
%
1
1 kali/tahun
100
%
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
1 kali/tahun
1
Cakupan penerbitan kartu keluarga Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran Cakupan penerbitan kutipan akta kematian persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan
% % % % % IMB
83 83 30 23 20
persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
%
20
persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap
%
30
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 15 program dan 100 kegiatan sebagaimana berikut : Program/Kegiatan Program Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan
Satuan
Anggaran
dan
Rp
2,286,157,200
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Penanaman Modal
Rp
306,416,800
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya
Rp
551,416,800
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana
Rp
429,336,800
Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Program Penganggaran, Penelitian Pengembangan dan Statistik
Rp
116,416,800
Sinkronisasi Program Pembangunan Nasional dan Daerah
Rp
51,610,000
Koordinasi KEK Pariwisata Koordinasi Pokja Penataan Ruang BKPRD Koordinasi Percepatan Pencapaian MDG'S (Spesifik Grant)
Rp Rp Rp
332,000,000 288,960,000 210,000,000
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Rp
1,902,291,900
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penyusunan Dokumen KUA/PPAS dan KUPA/PPASP
Rp Rp
469,206,900 149,300,000
Asistensi RKA dan RKAP SKPD Evaluasi RPJMD Kabupaten Pandeglang Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Rp Rp Rp
287,760,000 84,850,000 75,000,000
Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
Rp
70,000,000
Kegiatan Koordinasi Penyusunan SAKIP Kabupaten Pandeglang
Rp
175,000,000
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi dan Penanaman Modal
Rp
125,000,000
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sosial Budaya
Rp
126,000,000
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Fisik dan Prasarana
Rp
180,000,000
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kabupaten
Rp
160,175,000
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Rp
709,386,000
Penyusunan draf hukum dan peraturan pelayanan adm. Kependudukan
Rp
45,000,000
Pembinanaan teknis pencatatan sipil Pengadaan blanko ktp, kk, akta kelahiran Penataan dokumen dan kearsipan administrasi kependudukan
Rp Rp Rp
63,600,000 209,450,000 31,000,000
Pelayanan jemput kependudukan
Rp
183,600,000
bola/keliling
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
administrasi
II-66
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pengelolaan data perkembangan kependudukan Operasi yustisi kependudukan Pengelolaan informasi pelayanan melalui media ruang
Rp Rp Rp
51,236,000 40,000,000 85,500,000
Program Pencatatan Kelahiran Pembinaan kelembagaan yang pencatatan kelahiran di tingkat desa/kelurahan
Rp Rp
90,000,000 90,000,000
Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (eKTP)
Rp
200,850,000
Pelatihan petugas pengelola ktp elektronik Pelayanan dan pendistribusian ktp elektronik Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp Rp Rp
50,000,000 150,850,000 35,000,000
Pameran pembangunan tingkat Kabupaten Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Rp Rp
35,000,000 300,000,000
Pelatihan operator komputer bagi desa Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan
Rp Rp
300,000,000 850,000,000
Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Rp
450,000,000
Rapat koordinasi lembaga pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten
Rp
400,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
16,500,000
Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Program Pengendalian Dan Pengawasan Perizinan Retribusi Dan Pajak Daerah
Rp Rp
16,500,000 556,920,000
Penyiaran Informasi Perizinan Melalui Media Televisi / Radio
Rp
15,420,000
Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Operasional Pelayanan Perizinan Penyusunan Dokumen Ploting Kawasan Perizinan
Rp Rp Rp
45,000,000 496,500,000 -
Program Peningkatan Informasi Perizinan Pembuatan Brosur Perizinan Penyusunan System Informasi Perizinan Berbasis Intranet System
Rp Rp Rp
11,000,000 11,000,000 -
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
14,500,000
Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten
Rp
14,500,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
menangani kecamatan,
II-67
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
13,012,000
Pameran Pembangunan Kab. Pandeglang Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Rp Rp
13,012,000 1,530,700,850
Seleksi Penerimaan Calon Pns Pembinaan Disiplin Pns Penyusunan Peraturan Kepegawaian Penerimaan Pendaftaran Dan Seleksi Administrasi Calon Praja Ipdn
Rp Rp Rp Rp
142,914,000 50,708,000 24,705,000 30,225,000
Pemberhentian Dan Pensiun Pns Baperjakat Pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen, Dan Satyalancana Karya Satya
Rp Rp Rp
100,076,000 358,187,000 191,500,000
Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijasah Penataan Dokumentasi Pegawai Inpassing Gaji Pokok Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dan Pengangkatan Cpnsd Menjadi Pns
Rp Rp Rp Rp
139,661,000 27,325,000 39,920,450 13,264,000
Pengelolaan Kenaikan Pangkat Struktural Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu
Rp Rp
75,328,000 120,051,400
Pembinaan Pegawai Tindak Lanjut Lhkpn Perevitalisasian Sistem Informasi Manajemen Pegawai
Rp Rp
20,517,000 35,290,000
Inpasing Dan Perpanjangan Tkk Bintek Administrasi Kepegawaian Pengelolaan Mutasi Antar Instansi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah
Rp Rp Rp Rp
19,525,000 116,504,000 25,000,000 2,320,474,000
Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon Pns Daerah
Rp
691,798,000
Pendidikan Penjenjangan Struktural Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Pns Daerah
Rp Rp
1,628,676,000 -
Program Peningkatan Kapasitas Perwakilan Rakyat Daerah
Lembaga
Rp
14,926,945,800
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hearing/Dialog Dan Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Rp Rp
1,092,235,000 100,800,000
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-Rapat Paripurna
Rp Rp
1,224,800,000 532,670,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-68
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Kegiatan Reses Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Dalam Daerah
Rp Rp
941,020,000 1,695,223,200
Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota Dprd
Rp
3,099,120,000
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Dprd Pembahasan Lkpj Pembahasan Rkua Dan Rppas Pembahasan Rkupa Dan Rppasp Pembahasan APBD Pembahasan Perubahan APBD Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
46,800,000 224,368,600 297,585,000 368,875,000 375,620,000 350,000,000 350,000,000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisisatif Dprd
Rp
802,765,000
Fasilitasi Kegiatan Hubungan Masyarakat Peliputan Kegiatan Dprd Pembahasan Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan Lainnya (Pansus)
Rp Rp Rp
344,040,000 163,150,000 396,170,000
Kunjungan Pimpinan Dan Anggota Dprd Luar Daerah
Rp
2,214,524,000
Penyediaan Bahan Cenderamata
Dan
Rp
152,180,000
Penyediaan Jasa Konsutasi / Tenaga Ahli Dprd Kab. Pandeglang
Rp
80,000,000
Jasa Dokumentasi Kantor Sosialisasi Perda Inisiatif Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp Rp Rp
35,000,000 40,000,000 1,623,624,200
Pelaksanaan Phbi Pelaksanaan Phbn Peringatan Hari Jadi Kab. Pandeglang Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan Fasilitasi Kegiatan Dharmawanita Fasilitas Kegiatan Korps Pegawai Negeri Indonesia (Korpri)
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
250,000,000 277,675,000 150,000,000 160,000,000 125,000,000 118,449,200
Teknik Dan Tatacara Pembakuan Nama - Nama Rupa Bumi
Rp
100,000,000
Pengesahan Dan Penetapan Batas Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Rp Rp
250,000,000 192,500,000
Program Pengembangan Otonomi Daerah
Rp
783,790,000
Logistik,
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Protokoler
II-69
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lppd)
Rp
148,250,000
Penilaian Lomba Kecamatan Sekretariat Pengembangan Kapasitas Daerah Fasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Daerah Dan Pembinaan Wilayah
Rp Rp Rp
93,400,000 250,000,000 242,140,000
Penyusunan Pembantuan
Tugas
Rp
50,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
Rp
1,030,000,000
Penataan Kelembagaan Analisa Jabatan Penataan Dan Penerapan Tata Naskah Dinas Lomba Unit Pelayanan Publik Pembinaan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Analisis Beban Kerja Pembinaan Gerakan Disiplin Nasional Syarat Kompetensi Jabatan Jabatan Fungsional Umum Standar Operasional Prosedur Pengendalian Managemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
350,000,000 60,000,000 65,000,000 50,000,000 70,000,000 75,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 160,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahaan Umum
Rp
355,210,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
27,600,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,000,000 30,000,000 15,000,000 13,770,000 17,200,000 229,640,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
12,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
266,200,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Rp
24,400,000
Rp Rp Rp Rp
7,500,000 20,000,000 8,000,000 10,000,000
Laporan
Pelaksanaan
Pemerintah
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-70
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp
21,500,000 165,800,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
9,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
431,200,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
20,000,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
15,000,000 25,000,000 10,000,000 20,000,000 15,000,000 297,200,000
Keolahragaan dan Kepemudaan Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp Rp
15,000,000 14,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
283,020,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
30,840,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,500,000 31,500,000 10,500,000 10,500,000 16,170,000 164,010,000
Fasilitasi Pengendalaian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
9,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
312,420,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
24,000,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,000,000 15,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 214,420,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-71
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Fasilitasi Pengendalaian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
9,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
370,205,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
10,000,000
Koordinasi Penyelenggaraan Dengan Instansi Tingkat Kecamatan
Rp
12,605,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP, KK dan Akte)
Rp Rp Rp Rp
15,000,000 20,000,000 10,000,000 12,000,000
Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
Rp Rp Rp
15,000,000 15,000,000 5,000,000
Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDES Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp
15,000,000 227,600,000
Fasilitasi Pengendalaian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
13,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
308,555,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
20,400,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp
9,755,000 30,000,000 15,000,000 15,000,000 190,400,000
Pameran Pembangunan Kab. Pandeglang Fasilitasi Pengendalaian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp Rp
20,000,000 8,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
399,300,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Rp
31,200,000
Rp Rp Rp Rp
10,000,000 30,000,000 10,000,000 12,000,000
Pemerintah
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-72
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp
19,500,000 272,600,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
14,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
352,800,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
33,000,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP, KK dan Akte)
Rp Rp Rp Rp
15,000,000 35,000,000 10,000,000 6,000,000
Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp
15,100,000 226,700,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
12,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
332,520,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
15,000,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,000,000 20,000,000 10,000,000 20,000,000 15,000,000 233,520,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
9,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
381,499,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
25,000,000
Koordinasi Penyelenggaraan Dengan Instansi Tingkat Kecamatan
Rp
7,000,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec
Rp Rp Rp Rp Rp
22,000,000 25,000,000 8,000,000 17,899,000 15,000,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-73
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp
248,600,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
13,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
301,720,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
41,720,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,000,000 30,000,000 10,000,000 10,000,000 16,600,000 172,400,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
11,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
329,900,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
59,300,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,000,000 30,000,000 8,000,000 10,000,000 16,000,000 185,600,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
11,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
358,400,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
10,000,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Peningkatan penyelenggaraan kegiatan distribusi raskin
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
7,400,000 10,000,000 10,000,000 15,000,000 12,000,000 10,000,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
4,000,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-74
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pemberdayaan Masyarakat Keuangan Provinsi)
Rp
280,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
265,492,500
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
22,730,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
7,112,500 25,000,000 10,000,000 15,850,000 13,000,000 160,800,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
11,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
390,000,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
20,000,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000 12,500,000 292,500,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
15,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
229,195,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
19,530,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp
10,500,000 15,750,000 10,500,000 16,485,000 133,680,000
Pameran Pembangunan Kab. Pandeglang Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp Rp
15,750,000 7,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
306,100,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Kelurahan
(Bantuan
II-75
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
12,600,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,000,000 30,000,000 10,000,000 12,000,000 12,600,000 212,900,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
6,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
289,800,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
22,200,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,000,000 30,000,000 10,000,000 10,000,000 15,400,000 183,200,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
9,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
237,800,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
22,200,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp
10,000,000 30,000,000 10,000,000 15,400,000 141,200,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
9,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
300,000,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
25,000,000
Koordinasi Penyelenggaraan Dengan Instansi Tingkat Kecamatan
Rp
10,000,000
Pelaksanaan PHBI
Rp
10,000,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-76
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp
15,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 190,000,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
10,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
315,620,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
20,000,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
15,000,000 25,000,000 10,000,000 20,000,000 16,000,000 199,620,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
10,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
297,000,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
22,200,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,000,000 25,000,000 8,000,000 15,000,000 15,000,000 192,800,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
9,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
268,400,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Rp
10,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp
14,000,000 25,000,000 12,000,000 15,000,000 16,000,000
Pemerintah
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-77
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp
166,400,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
10,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
287,200,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
24,000,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,000,000 30,000,000 10,000,000 10,000,000 16,000,000 177,200,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
10,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
371,300,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
12,000,000 30,000,000 15,000,000 15,000,000 15,300,000 4,000,000
Pemberdayaan Masyarakat Keuangan Provinsi)
Rp
280,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
255,615,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
22,500,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp
10,000,000 15,000,000 10,000,000 16,000,000 162,600,000
Pameran Pembangunan Kab. Pandeglang Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp Rp
9,515,000 10,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
305,800,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Kelurahan
(Bantuan
II-78
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
20,000,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,000,000 30,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 195,800,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
10,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
221,400,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
20,000,000
Koordinasi Penyelenggaraan Dengan Instansi Tingkat Kecamatan
Rp
10,000,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP, KK dan Akte)
Rp Rp Rp Rp
8,000,000 15,000,000 8,000,000 3,600,000
Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp
11,000,000 132,800,000
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp Rp
5,000,000 8,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
284,200,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
17,500,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,000,000 28,400,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 174,300,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
9,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
277,600,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-79
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
31,000,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,000,000 15,000,000 10,000,000 15,000,000 16,000,000 170,600,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
10,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
298,620,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
23,000,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,500,000 21,000,000 10,000,000 15,000,000 15,400,000 174,720,000
Penyelenggaraan Koordinasi Tingkat Kecamatan
Rp
20,000,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
9,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
463,000,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Rp
25,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,000,000 15,000,000 10,000,000 15,000,000 13,000,000 20,000,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
5,000,000
Pemberdayaan Masyarakat Keuangan Provinsi)
Rp
350,000,000
Rp
258,941,000
Stabilitas
Daerah
Pemerintah
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Penyelenggaraan Koordinasi Stabilitas Tingkat Kecamatan
Kelurahan
Daerah
(Bantuan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-80
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
26,940,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,000,000 17,842,000 10,150,000 15,969,000 15,240,000 150,800,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
12,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
297,800,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
20,000,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,000,000 18,000,000 10,000,000 18,000,000 15,000,000 198,800,000
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
8,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
64,240,000
Pembinaan desa/kelurahan
pemerintah
Rp
4,000,000
Pemberdayaan PKK Musrenbangkel Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
Rp Rp Rp
6,000,000 5,000,000 5,000,000
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Rp
44,240,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
53,840,000
Pemberdayaan PKK Musrenbangkel Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
Rp Rp Rp
6,000,000 6,000,000 6,000,000
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Rp
35,840,000
penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-81
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
46,740,000
Pemberdayaan PKK Musrenbangkel Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
Rp Rp Rp
5,000,000 6,000,000 5,000,000
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Rp
30,740,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
59,940,000
Pemberdayaan PKK Musrenbangkel Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
Rp Rp Rp
5,000,000 6,000,000 5,000,000
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Rp
43,940,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
65,000,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP, KK dan AKTE)
Rp Rp Rp Rp
5,000,000 4,000,000 6,000,000 5,000,000
Musrenbangkel Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
Rp Rp
6,000,000 2,500,000
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Rp
36,500,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
53,000,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Pemerintah
Rp
4,000,000
Pemberdayaan PKK Musrenbangkel Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
Rp Rp Rp
4,000,000 5,000,000 4,000,000
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Rp
36,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
60,275,000
Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Rp
3,015,000
Rp
4,950,000
Pemberdayaan PKK
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Pemerintah
II-82
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Musrenbangkel Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
Rp Rp
5,150,000 4,500,000
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Rp
42,660,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
69,820,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Musrenbangkel Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
Rp Rp Rp Rp Rp
5,000,000 5,000,000 5,000,000 7,500,000 5,000,000
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Rp
42,320,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
81,100,000
Pemberdayaan PKK Musrenbangkel Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
Rp Rp Rp
5,000,000 6,000,000 5,000,000
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Rp
65,100,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
62,900,000
Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Musrenbangkel Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
Rp Rp Rp Rp
4,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Rp
40,900,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
46,515,000
Pemberdayaan PKK Musrenbangkel Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
Rp Rp Rp
5,000,000 6,000,000 5,000,000
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Rp
30,515,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
63,160,000
Pemberdayaan PKK
Rp
5,000,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-83
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-84
Musrenbangkel Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
Rp Rp
6,000,000 5,000,000
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Rp
47,160,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp
104,900,000
Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Musrenbangkel Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
Rp Rp Rp Rp Rp
9,000,000 6,000,000 13,300,000 6,000,000 2,500,000
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Rp
68,100,000
Terkembangkannya 6.2
database
potensi
daerah,
penelitian
dan
pengembangan untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan pembangunan berbasiskan teknologi informasi
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : INDIKATOR SASARAN Jumlah database potensi daerah, penelitian dan pengembangan untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan pembangunan berbasiskan teknologi informasi
SATUAN %
RENCANA 62.00
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: Media massa seperti majalah, radio dan televisi Media baru seperti website (media online) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya
kegiatan hari kegiatan kegiatan
12 365 12 12
Media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho
kegiatan
12
%
50
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 8 program dan 16 kegiatan sebagaimana berikut : Program/Kegiatan
Satuan
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan
Rp
356,000,000
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Program penelitian dan pengembangan informasi iptek dan pembangunan
Rp Rp
356,000,000 130,000,000
Penelitian dan pengujian pemanfaatan pasir beton
Rp
70,000,000
Kegiatan survey potensi terbarukan Perencanaan pembangunan bidang perdesaan
listrik
Rp Rp
35,000,000 25,000,000
Informasi
Rp
342,325,000
Pemeliharaan Jaringan Website Pemeliharaan Sarana Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp Rp
57,525,000 44,800,000
Koordinasi dan Statistik Daerah
Data
Rp
140,000,000
Update Data dan Pelaporan Pembangunan (SG) Program Penelitian dan Pengembangan Informasi Iptek dan Pembangunan
Rp Rp
100,000,000 159,999,900
Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian, SIDa, Dan DRD
Rp
159,999,900
Program Pengembangan Statistik Daerah
Informasi
Rp
30,000,000
Pendataan dan Pemutakhiran Data Perpustakaan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Rp Rp
30,000,000 374,723,400
Pengumpulan data Pembinaan kearsipan Program penyelamatan dokumen/arsip daerah
Rp Rp Rp
56,365,000 318,358,400 59,025,000
Pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Rp Rp
49,863,000 9,162,000
Program Penelitian Dan Pengembangan Informasi Iptek Dan Pembangunan
Rp
115,000,000
Kajian pembangunan bidang kehutanan Pengembangan data/informasi dan statistik kehutanan
Rp Rp
50,000,000 65,000,000
Program Pengembangan Statistik Daerah
Fasilitasi
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Data
Penyusunan
Data
dan
pelestarian
Anggaran
II-85
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
6.3
II-86
Meningkatnya kapasitas fiskal daerah
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : INDIKATOR SASARAN Persentase kenaikan PAD dan alokasi
SATUAN
RENCANA
%
63
anggaran untuk pembangunan
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 5 program dan 52 kegiatan sebagaimana berikut: Program/Kegiatan
Satuan
Anggaran
Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Pendataan,Intensifikasi Dan Ekstensfikasi Perizinan Penyusunan Revisi Regulasi Perizinan Sosialisasi Perizinan Pelayanan Di Tempat Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pelayanan Pengelolaan Gaji Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Daerah Pengadaan Barang Kuasi Dan Perporasi Bidang Pendapatan Rekonsiliasi Dan Verifikasi Atas Realisasi Dan Surat Pertanggungjawaban Penerimaan SKPD Penghasil Rekonsiliasi Dan Verifikasi Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Rp
264,650,000
Rp Rp Rp Rp Rp
66,150,000 60,000,000 98,500,000 40,000,000 11,938,684,000
Rp
200,000,000
Rp Rp
120,000,000 215,790,000
Rp Rp
70,000,000 45,000,000
Rp Rp
606,060,000 715,145,000
Rp
110,000,000
Rp Rp
140,000,000 100,000,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pembinaan Bendahara SKPD Verifikasi Dppa-SKPD Dan DPA-SKPD Penyusunan Penjabaran APBD Dan Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaksanaan APBD Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan APBD Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah Biaya Operasional Kegiatan PPKD Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah Manajemen Dan Pendamping SIPKD Penyusunan Dokumen Nota Keuangan Raperda APBD Dan Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD
Rp Rp Rp
240,000,000 249,900,000 272,750,000
Rp Rp
450,000,000 188,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
283,250,000 255,000,000 20,000,000 96,000,000 380,870,000 60,000,000
Penyusunan Instrumen Dokumen Pelengkap Raperda APBD Dan Raperda Perubahan APBD Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional SKPD Supervisi Pelaksanaan Pengakuntansian SKPD Pemutahiran Dan Pendataan Potensi Wajib Pajak Operasional Pbb-P2 Dan BPHTB Pengamanan Penerimaan PAD Bintek Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) Perhitungan Dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) Penyusunan APBD Dan Perubahan APBD Penyusunan Penggabungan Laporan Keuangan SKPD Penerima Dana Tugas Pembantuan Pengakuntansian Ppkd Dan Pengakuntansian Konsolidator Revisi Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Asistensi Penyusunan SPT/Restitusi Pph 21 Bimbingan Teknis SKPD Penghasil Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Optimalisasi Penerimaan PBB-P2 Penyusunan Raperda Dana Cadangan Pemilukada Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kegiatan Insentif Lunas PBB Program Pengelolaan Aset Daerah Penatausahaan Belanja Modal SKPD
Rp
60,000,000
Rp
99,960,000
Rp Rp Rp Rp Rp
50,000,000 505,813,000 2,403,842,000 114,000,000 143,000,000
Rp
225,000,000
Rp Rp
540,670,000 36,860,000
Rp
120,500,000
Rp
140,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
202,000,000 304,749,000 104,860,000
Rp Rp Rp
2,069,665,000 2,426,543,255 50,000,000
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
II-87
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pengamanan Dan Penertiban Aset Daerah Kabupaten Pandeglang Pemeliharaan Kendaraan Dinas Penilaian Dan Penghapusan Aset Pemda Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Inventarisir / Sensus Barang Daerah Penyusunan Neraca Atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pandeglang Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Bmd) Penyusunan Dkbmd Dan Dkpbmd Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp
859,553,255
Rp Rp Rp Rp Rp
200,000,000 450,000,000 120,000,000 400,000,000 50,000,000
Rp
157,690,000
Rp Rp
139,300,000 100,000,000
Rp Rp
100,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 11,725,000
Rp Rp
11,725,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 8,000,000
Rp Rp
8,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp
10,000,000
II-88
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp
10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 7,800,000
Rp Rp
7,800,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp
10,000,000
II-89
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp
10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 15,000,000
Rp Rp
15,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,500,000
Rp Rp
10,500,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 13,600,000
Rp Rp
13,600,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 9,000,000
Rp Rp
9,000,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 5,000,000
Rp
5,000,000
II-90
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Pendataan,Intensifikasi Dan Ekstensfikasi Perizinan Penyusunan Revisi Regulasi Perizinan Sosialisasi Perizinan Pelayanan Di Tempat Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pelayanan Pengelolaan Gaji Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Daerah Pengadaan Barang Kuasi Dan Perporasi Bidang Pendapatan Rekonsiliasi Dan Verifikasi Atas Realisasi Dan Surat Pertanggungjawaban Penerimaan SKPD Penghasil Rekonsiliasi Dan Verifikasi Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp
2,500,000
Rp Rp
2,500,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 264,650,000
Rp Rp Rp Rp Rp
66,150,000 60,000,000 98,500,000 40,000,000 11,938,684,000
Rp
200,000,000
Rp Rp
120,000,000 215,790,000
Rp Rp
70,000,000 45,000,000
Rp Rp
606,060,000 715,145,000
Rp
110,000,000
Rp Rp
140,000,000 100,000,000
II-91
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pembinaan Bendahara SKPD Verifikasi DPPA-SKPD Dan DPA-SKPD Penyusunan Penjabaran APBD Dan Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaksanaan APBD Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan APBD Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah Biaya Operasional Kegiatan PPKD Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah Manajemen Dan Pendamping SIPKD Penyusunan Dokumen Nota Keuangan Raperda APBD Dan Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Penyusunan Instrumen Dokumen Pelengkap Raperda APBD Dan Raperda Perubahan APBD Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional SKPD Supervisi Pelaksanaan Pengakuntansian SKPD Pemutahiran Dan Pendataan Potensi Wajib Pajak Operasional PBB-P2 Dan BPHTB Pengamanan Penerimaan PAD Bintek Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (Sapd) Perhitungan Dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) Penyusunan APBD Dan Perubahan APBD Penyusunan Penggabungan Laporan Keuangan SKPD Penerima Dana Tugas Pembantuan Pengakuntansian PPKD Dan Pengakuntansian Konsolidator Revisi Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Asistensi Penyusunan SPT/Restitusi Pph 21 Bimbingan Teknis SKPD Penghasil Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Optimalisasi Penerimaan PBB-P2 Penyusunan Raperda Dana Cadangan Pemilukada Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kegiatan Insentif Lunas PBB Program Pengelolaan Aset Daerah Penatausahaan Belanja Modal SKPD Pengamanan Dan Penertiban Aset Daerah Kabupaten Pandeglang Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp Rp Rp
240,000,000 249,900,000 272,750,000
Rp Rp
450,000,000 188,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
283,250,000 255,000,000 20,000,000 96,000,000 380,870,000 60,000,000
Rp
60,000,000
Rp
99,960,000
Rp Rp Rp Rp Rp
50,000,000 505,813,000 2,403,842,000 114,000,000 143,000,000
Rp
225,000,000
Rp Rp
540,670,000 36,860,000
Rp
120,500,000
Rp
140,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
202,000,000 304,749,000 104,860,000
Rp Rp Rp Rp
2,069,665,000 2,426,543,255 50,000,000 859,553,255
Rp
200,000,000
II-92
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Penilaian Dan Penghapusan Aset Pemda Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Inventarisir / Sensus Barang Daerah Penyusunan Neraca Atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pandeglang Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Penyusunan DKBMD Dan DKPBMD Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp Rp Rp Rp
450,000,000 120,000,000 400,000,000 50,000,000
Rp
157,690,000
Rp Rp
139,300,000 100,000,000
Rp Rp
100,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 11,725,000
Rp Rp
11,725,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 8,000,000
Rp Rp
8,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp
10,000,000
II-93
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp
10,000,000
Rp Rp
10,000,000 7,800,000
Rp Rp
7,800,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,000,000
II-94
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp Rp
10,000,000 15,000,000
Rp Rp
15,000,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 10,500,000
Rp Rp
10,500,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 13,600,000
Rp Rp
13,600,000 10,000,000
Rp Rp
10,000,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 9,000,000
Rp Rp
9,000,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 2,500,000
Rp Rp
2,500,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 5,000,000
II-95
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kelurahan
6.4
Rp Rp
5,000,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 5,000,000
Rp Rp
5,000,000 5,000,000
Rp
5,000,000
II-96
Terciptanya masyarakat yang demokratis
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : INDIKATOR SASARAN
SATUAN
RENCANA
Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
%
35.00
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota
%
83
Patroli / hari/regu
3
Orang / RT
1
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan sebagaimana berikut : Program/Kegiatan Program Pendidikan Politik Masyarakat Koordinasi forum-forum diskusi politik Pembinaan dan pengawasan partai politik Pemantauan, pelaporan dan evaluasi pemilu legislatif dan pemilu presiden
6.5
Satuan Rp Rp Rp Rp
Anggaran 646,742,000 100,000,000 100,000,000 446,742,000
Terciptanya supremasi hukum
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-97
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
RENCANA
Menurunnya jumlah pelanggaran hukum Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum
% %
68 35
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota
%
83
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Patroli / hari/orang
3
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota
Orang / RT
1
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 5 program dan 20 kegiatan sebagaimana berikut :
Program/Kegiatan
Satuan
Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Pengawasan keberadaan orang asing/ngo dan lembaga asing daerah Program pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindak kriminal Fasilitasi Kegiatan Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat Kegiatan sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, fsikotorofika dan zat adiktif (nafza) badan narkotik kabupaten
Rp Rp
40,000,000 20,000,000
Rp
20,000,000
Rp
50,000,000
Rp
50,000,000
Rp
600,000,000
Rp
600,000,000
Rp Rp
100,000,000 100,000,000
Program Peningkatan Sistem Internal Dan Pengendalian Kebijakan Kdh
Pengawasan Pelaksanaan
Rp
1,692,761,400
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
Rp Rp
566,320,000 93,440,000
Rp Rp
91,357,500 88,494,900
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Anggaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Evaluasi Lakip Kabupaten Evaluasi Berkala Hasil Temuan Apip Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemda/SKPD Pengelolaan Tindak Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (Tp-Tgr) Sitem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Legislasi Rancangan Peraturan PerundangUndangan Dokumentasi Hukum Penyuluhan Hukum Dan Pemberian Bantuan Hukum Program Pemeliharaan Kantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp Rp Rp Rp Rp
45,770,000 169,480,000 152,952,000 151,682,000 109,215,000
Rp Rp
224,050,000 850,000,000
Rp
250,000,000
Rp Rp
200,000,000 400,000,000
Rp
58,000,000
Rp Rp
58,000,000 10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
20,000,000
Rp
20,000,000
Rp
10,500,000
Rp
10,500,000
Rp
15,000,000
Rp
15,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
II-98
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
8,000,000
Rp
8,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
8,000,000
Rp
8,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
5,425,000
Rp
5,425,000
Rp
9,200,000
Rp
9,200,000
Rp
5,000,000
Rp
5,000,000
Rp
10,500,000
Rp
10,500,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
II-99
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
25,000,000
Rp
25,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
13,250,000
Rp
13,250,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
20,000,000
Rp
20,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
3,000,000
Rp
3,000,000
II-100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,500,000
Rp
10,500,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
8,750,000
Rp
8,750,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
5,098,000
Rp
5,098,000
Rp
4,000,000
Rp
4,000,000
Rp
5,000,000
Rp
5,000,000
Rp
6,000,000
Rp
6,000,000
Rp
2,500,000
Rp Rp
2,500,000 5,150,000
II-101
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
6.6
II-102
Rp Rp
5,150,000 5,000,000
Rp
5,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
5,000,000
Rp
5,000,000
Rp
5,000,000
Rp
5,000,000
Rp
2,400,000
Rp
2,400,000
Menurunnya ancaman dan gangguan bencana
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : INDIKATOR SASARAN
SATUAN
RENCANA
Berkurangnya korban bencana alam di Kabupaten Pandeglang
%
63.00
Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi Evakuasi korban bencana skala provinsi Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota
% % %
70 70 68
Tingkat waktu tanggap (response time rate) Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
% %
70 71
Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK
%
75
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh 3 program dan 8 kegiatan sebagaimana berikut : Program/Kegiatan
Satuan
Program Penanggulangan Bencana Monitoring reguler daerah rawan bencana geologi Program Penanggulangan Bencana Penanganan masalah-masalah strategi yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Program Peningkatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pendidika dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Rp Rp
60,000,000 60,000,000
Rp Rp
119,134,700 119,134,700
Rp
60,000,000
Rp
60,000,000
Rp
293,000,000
Rp
68,000,000
Rp
30,000,000
Rp
15,000,000
Rp
50,000,000
Rp
130,000,000
Sumber : DPKA Kabupaten Pandeglang
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Anggaran
II-103
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja pada hakekatnya menggambarkan hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk fasilitasi atas pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat.Pada bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pandegang mencakup capaian kinerja sasaran strategis berdasarkan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016. Capaian Indikator sasaran
strategis
merupakan
capaian
indikator
makro,
indikator
kinerja
dari
StandarPelayanan Minimal (SPM) dan indikator sasaran strategis yang merupakan pencapaian dari rata-rata pelaksanaan outcome/output dari
program/kegiatan yang
terhimpun berdasarkan sasaran strategis yang adadi RPJMD. Indikator Kinerja Makro Pembangunan merupakan indikator kinerja yang dihasilkan / di stimulasi dari beberapa variabel yang saling terkait antara lain kinerja pemerintahan, swasta, dan partisipasi masyarakat. Selain itu capaian indikator makro ini dapat diperbandingkan antar Pemerintah Daerah yang lain, karena umumnya indikator kinerja makro ini juga digunakan secara seragam oleh Pemerintah Daerah lainnya. 3.1 PENCAPAIAN KINERJA MAKRO Pencapaian kinerja makro merupakan perwujudan dari pencapaian kinerja secara menyeluruh dan komprehensif atas kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Pencapaian kinerja menyeluruh ini menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai merupakan hasil kontribusi dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagai hasil dari implementasi seluruh program dan kegiatan. Untuk mengukur capaian kinerja makro, Pemerintah Kabupaten Pandegang telah menetapkan/memproyeksikan beberapa indikator kinerja makro yang digunakan untuk mengukur keberhasilan menyeluruh Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2013 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD. Indikator makro tersebut sebagaimana tertuang daam dokumen RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, adalah sebagai berikut: 1. PDRB adhb (Rp. Juta) 2. PDRB adhk (Rp. Juta) 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4. Tingkat Inflasi (%)
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
5. Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHB) (Rp. Juta) Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Bank & Lembaga Keuangan lainnya Jasa-jasa 6. Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHK) (Rp. Juta) Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Bank & Lembaga Keuangan lainnya Jasa-jasa 7. Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi (%) Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Bank & Lembaga Keuangan lainnya Jasa-jasa
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
8. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) (indeks) Lag 0 Lag 1 Lag 2 Lag 3 9. Jumlah Penduduk (jiwa) 10. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 11. Jumlah Rumah Tangga (kk) 12. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 13. Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan (%) 14. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 15. Angka Partisipasi Sekolah (%) SD Sederajat SMP Sederajat SMU Sederajat 16. Angka Partisipasi Murni (%) SD Sederajat SMP Sederajat SMU Sederajat 17. Angka Partisipasi Kasar (%) SD Sederajat SMP Sederajat SMU Sederajat 18. Angka Melek Huruf (%) 19. Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 20. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (1000KH) 21. Angka Harapan Hidup (tahun) 22. Angka Kesakitan (%) 23. Rata-rata lama sakit (hari) 24. Persentasi Balita Gizi Buruk (%) 25. Rasio Elektrifikasi (%) 26. Disparitas Pendapat Regional yang dilihat dari perbedaan PDRB adhb per Kapital (Rupiah)
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
PDRB adhk per Kapital (Rupiah) Kemampuan Investasi (Milyar Rupiah) Indeks Gini Rasio (indeks) 27. Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) (Indeks) Indeks Angka Harapan Hidup Indeks pendidikan Indeks Tingkat Daya Beli 3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada tahun 2012, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pandeglang sebesar 69,22 Semantara pada tahun 2013, Nilai IPM tersebut meningkat sebesar 0,42 digit atau menjadi sebesar 69,64. Nilai IPM tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Indeks Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks Tingkat Daya Beli. Pada tahun 2012 Indeks Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Tingkat Daya Beli masingmasing sebesar 65,22; 79,76; 62,68; sedangkan pada tahun 2013 masing-masing meningkat menjadi sebesar 65,58; 80,16; 63,18; atau mengalami peningkatan sebesar 0,36 digit, 0,40 digit, 0,50 digit. Gambaran IPM Kabupaten Pandeglang dapat terlihat pada Gambar3.1 dan Tabel 3.1. Gambar 3.1 IPM Kabupaten Pandeglang
Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
III-5
Tabel 3.1 Target/Proyeksi, Realisasi dan Capaian IPM Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Uraian Besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Indeks Angka Harapan Hidup - Indeks Pendidikan - Indeks Tingkat Daya Beli
2012
2013
69,22 65,22 79,76 62,68
69,64 65,58 80,16 63,18
Laju Pertumbuhan 2013 0,61% 0,55% 0,50% 0,80%
Sumber :BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
3.2 Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Angka harapan hidup Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 sebesar 64,13 tahun dan pada tahun 2013 sebesar 0,22 tahun atau menjadi sebesar 64,35 tahun. Sementara angka melek huruf Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 sebesar 96,51 persen, dan tahun 2013 meningkat sebesar 0,27 persen atau menjadi sebesar 96,78. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 sebesar 6,97 tahun dan pada tahun 2013 meningkat sebesar 0,07 tahun atau sebesar 7,04 tahun. Gambaran angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dapat diihat sebagaimana Tabel 3.2 dan Gambar 3.2. Tabel 3.2 Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Uraian Angka Melek Huruf (%) Angka Harapan Hidup (tahun) Angka rata-rata lama sekolah (tahun)
2012
2013
96,51 64,13 6,97
96,78 64,35 7,04
Sumber :BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laju Pertumbuhan 2013 0,28% 0,34% 1,00%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Gambar 3.2 Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah
Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
3.3 Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 sebesar 1.181.430 jiwa dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 0,13 persen atau menjadi sebesar 1.183.006 jiwa. Gambaran Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2013 Tabel 3.3 dan Gambar 3.3. Tabel 3.3 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhannya pada tahun 2012 dan 2013 Tahun Uraian 2012 2013 Jumlah Penduduk (jiwa) 1.181.430 1.183.006 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,66 0,13 Jumlah Rumah Tangga (kk) 280.372 280.760 Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Gambar3.3 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhannya pada tahun 2012 dan 2013
Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
3.4
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Perekonomian Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 dapat dilihat pada
perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pandeglang yang merupakan cerminan perolehan nilai tambah atas proses produksi atau jasa di wilayah Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2013. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pandeglang atas dasar harga berlaku Tahun 2013 sebesar 11,89 trilyun rupiah (atau senilai 11.893.991 juta rupiah) atau meningkat sebesar 10,99 persen dari tahun 2012. Sektor PDRB Adhb terbesar adalah Pertanian yaitu sebesar 3,28 trilyun rupiah atau senilai (3.285.337juta rupiah). Gambaran PDRB adhb Kabupaten Pandeglang dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.4 dan Gambar 3.4.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Tabel 3.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) Tahun 2012 dan 2013 PDRB ADHB Kontribusi (%) (Jutaan Rupiah) LAPANGAN USAHA 2012 2013 2012 2013 Pertanian 3.040.878 3.285.337 28,38 27,62 Pertambangan & 11.703 12.131 0,11 0,10 Penggalian Industri Pengolahan 1.070.829 1.204.938 9,99 10,13 Listrik, Gas dan Air 369.994 388.678 3,45 3,27 Bersih Bangunan 600.782 662.735 5,61 5,57 Perdagangan, Hotel 2.432.264 2.704.652 22,70 22,74 dan Restoran Pengangkutan dan 826.104 963.070 7,71 8,10 Komunikasi Bank & Lembaga 625.128 693.731 5,83 5,83 Keuangan lainnya Jasa-jasa 1.738.348 1.978.719 16,22 16,64 KABUPATEN 10.716.031 11.893.991 100,00 100,00 BANTEN 213.197.790 244.548.140 5,03 4,86
III-8
Pertumbuhan Tahun 2013 (%) 8,04 3,66 12,52 5,05 10,31 11,20 16,58 10,97 13,83 10,99 14,70
Sumber :BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Gambar3.4 Grafik Kontribusi PDRBAtas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 dan 2013
Sumber :BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Dari Grafik di atas, tergambar bahwa perekonomian di wilayah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2013 didominasi oleh Sektor Pertanian dengan kontribusi 27,62 persen (atau menyumbang sebesar 3,28 triliun rupiah) yang berarti bahwa sektor pertanian
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
masih menjadi sektor andalan dalam
menggerakan perekonomian di wilayah Kabupaten
Pandeglang. Sektor lainnya yang memberikan kontribusi menonjol bagi perekonomian daerah adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 22,74 persen serta Sektor Jasa-jasa sebesar 16,64 persen. Dari sembilan kelompok sektor PDRB menurut lapangan usaha seperti tersebut di atas, menggambarkan struktur perekonomian di suatu wilayah. Struktur perekonomian tersebut dikelompokan ke dalam tiga sektoral, yaitu Sektor Primer (meliputi
Pertanian, Sektor
Pertambangan dan Penggalian), Sektor Sekunder (meliputi Sektor Industri Pengolahan, Listrik Gas dan Air, serta Sektor Bangunan), dan Sektor Tersier (meliputi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Angkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, serta Sektor Jasa-jasa). Apabila dilihat ke dalam tiga kelompok tersebut, terlihat bahwa Sektor Tersier memberikan andil terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu Tahun 20122013, disusul oleh Sektor Primer dan Sektor Sekunder (Gambar 3.5).
Gambar3.5 Grafik Perkembangan Kontribusi PDRBAtas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pandeglang Secara Sektoral, Tahun 2012 dan 2013
Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-9
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
3.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan menunjukan Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE) di suatu wilayah. LPE Kabupaten Pandeglang pada tahun 2013 sebesar 4,31 persen. Untuk lebih lengkapnya perkembangan LPE Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut ini: Gambar 3.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang
Sumber :Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik
Sementara jika dilihat berdasarkan pengelompokan lapangan usaha, Sektor Tersier (meliputi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; sektor Bank dan Lembaga Keuangan lainnya; serta sektor Jasa-jasa) mempunyai rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 paling besar yaitu sebesar 5,99 persen dibandingkan dengan sektor Sekunder dan Primer masing-masing sebesar 4,46 persen dan 2,01 persen. Pertumbuhan sektor tersier tersebut meliputi pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 5,55 persen; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 8,80 persen; Sektor Bank dan Lembaga Keuangan lainnya sebesar 6,24 persen; serta sektor Jasa-jasa sebesar 5,31 persen. Sementara Sektor Sekunder yang meliputi Sektor Industri Pengolahan, Sektor
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Listrik, Gas Dan Air Bersih, serta Sektor Bangunan masing-masing dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 4,48 persen, 0,25 persen, 7,38 persen. Sedangkan Sektor Primer yang meliputi Pertanian; serta Pertambangan dan Penggalian masing-masing sebesar 1,49 persen dan -0,17 persen. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.5 berikut ini dan Gambar 3.7 berikut ini.
Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi per Lapangan Usaha Tahun 2012 dan 2013 2012 2013 Sektor/Lapangan Usaha Primer 3,68 1,48 Pertanian 3,65 1,49 Pertambangan & Penggalian 9,35 -0,17 Sekunder 8,87 4,46 Industri Pengolahan 3,78 4,48 Listrik, Gas dan Air Bersih 33,10 0,25 Bangunan 6,34 7,38 Tersier 5,93 5,99 Perdagangan, Hotel dan Restoran 5,44 5,55 Pengangkutan dan Komunikasi 8,45 8,80 Bank & Lembaga Keuangan lainnya 5,98 6,24 Jasa-jasa 5,62 5,31 Total 5,67 4,31 Sumber :Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
Gambar 3.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi per Kelompok Lapangan Usaha
Sumber :Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
3.6 Inflasi Sektoral Inflasi merupakan ukuran yang menunjukkan kenaikan harga.Inflasi merupakan hal penting karena terkait dengan tingkat daya beli masyarakat yang berimplikasi langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat inflasi semakin berkurang daya beli masyarakat sehingga akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi di suatu wilayah pada suatu tahun selain dihitung dengan metode IHK (Indeks Harga Konsumen), dapat juga dilihat dari besarnya perubahan Indeks Harga Implisit PDRB tahun berjalan dari tahun sebelumnya.Inflasi ini merupakan perubahan harga yang terjadi dari sudut produsen atau yang lebih dikenal dengan Inflasi Sektoral.Inflasi tersebut digambarkan oleh masing-masing sektor dan bersumber dari perbandingan antara PDRB adhb dengan PDRB adhk.Indeks harga yang diturunkan dari perhitungan PDRB disebut sebagai “PDRB Deflator” atau yang dikenal dengan Indeks Implisit (Indeks Harga Produsen). Seberapa jauh terjadinya perubahan harga secara makro dari masing-masing sektor dapat digambarkan melalui besaran Inflasi Sektoral. Dengan menggunakan berbagai jenis input disertai harga yang berbeda pada suatu sektor, maka harga tertimbangnya digambarkan oleh perubahan indeks implisit setiap tahunnya. Pada tahun 2012 inflasi sektoral sebesar 5,37 persen, dan tahun 2013 menjadi 6,34 persen dengan pertumbuhan sebesar 18,09 persen. Gambaran mengenai Inflasi Sektoral dapat dilihat pada Tabel 3.6. Tabel 3.6 Indeks Implisit dan Inflasi Sektoral Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 dan 2013 Sektor PDRB adhb (Milyar Rp) PDRB adhk (Milyar) Indeks Implisit/Deflator PDRB Inflasi di Tingkat Produsen
2012 10.705.319 4.803.340 222,87 5,37
Pertumbuhan Tahun 2013 (%) 11.893.991 11,10 5.018.451 4,48 2013
237,01 6,34
6,34 18,09
Sumber :Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
Gambaran target/proyeksi dan capaian indikator makro pembangunan lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.7.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
NO 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10
Tabel 3.7 Capaian Indikator Makro Kinerja Pembangunan Tahun 2014 Tahun 2014 Indikator Kinerja Makro Pembangunan Target Capaian Target PDRB adhb (Rp. Juta) PDRB adhk (Rp. Juta) Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat Inflasi (%) Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHB) (Rp. Juta) a. Pertanian b. Pertambangan & Penggalian c. Industri Pengolahan d. Listrik, Gas dan Air Bersih e. Bangunan f. Perdagangan, Hotel dan Restoran g. Pengangkutan dan Komunikasi h. Bank & Lembaga Keuangan lainnya i. Jasa-jasa Total Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHK) (Rp. Juta) a. Pertanian b. Pertambangan & Penggalian c. Industri Pengolahan d. Listrik, Gas dan Air Bersih e. Bangunan f. Perdagangan, Hotel dan Restoran g. Pengangkutan dan Komunikasi h. Bank & Lembaga Keuangan lainnya i. Jasa-jasa Total Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi (%) a. Pertanian b. Pertambangan & Penggalian c. Industri Pengolahan d. Listrik, Gas dan Air Bersih e. Bangunan f. Perdagangan, Hotel dan Restoran g. Pengangkutan dan Komunikasi h. Bank & Lembaga Keuangan lainnya i. Jasa-jasa Incremental Capital Output Ratio (ICOR) (indeks) Lag 0 Lag 1 Lag 2 Lag 3 Jumlah Penduduk (jiwa) Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-13
Tingkat Capaian Target (%) 82,94 97,27 82,88 117,42
14.340.295 5.159.446 5,20 7,75
11.893.991 5.018.451 4,31 6,40
4.224.968 15.387 1.589.025 86.676 851.708 3.333.922 1.598.798 1.067.060 1.572.752 14.340.295
3.285.337 12.131 1.204.938 388.678 662.735 2.704.652 963.070 693.731 1.978.719 11.893.991
77,76 78,84 75,83 448,43 77,81 81,13 60,24 65,01 125,81 121,21
1.561.636 5.918 557.467 31.406 252.860 1.332.721 346.995 368.433 702.010 5.159.446
1.485.926,94 6.201,18 543.554,86 172.641,48 262.823,49 1.282.295,91 341.370,76 283.542,03 640.093,99 5.018.450,64
95,15 104,79 97,50 549,71 103,94 96,22 98,38 76,96 91,18 145,98
25,86 6,81 1,28 1,01 8,92 7,52 5,85 3,37 15,08
16,83 4,84 1,08 4,22 7,27 5,70 4,19 7,25 13,24
65,08 70,96 84,39 417,57 81,48 75,72 71,64 214,79 87,77
2,45 2,33 2,17 2,06 1.244.534 1,26
2,62 2,64 2,25 2,09 1.183.006 0,13
93,24 86,58 96,48 98,74 104,94 189,68
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
III-14
Tabel 3.7 Capaian Indikator Makro Kinerja Pembangunan Tahun 2014 (Lanjutan…) Tahun 2014 NO
11 12 13 14 15
16
17
18 19 20 21 22 23 24 25 26
27
Indikator Kinerja Makro Pembangunan
Target
Jumlah Rumah Tangga (kk) 352.041 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 119.201 Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan 9,58 (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9,59 Angka Partisipasi Sekolah (%) a. SD Sederajat 100,00 b. SMP Sederajat 91,65 c. SMU Sederajat 63,54 Angka Partisipasi Murni (%) a. SD Sederajat 97,77 b. SMP Sederajat 60,52 c. SMU Sederajat 41,83 Angka Partisipasi Kasar (%) a. SD Sederajat 116,22 b. SMP Sederajat 69,24 c. SMU Sederajat 48,97 Angka Melek Huruf (%) 99,50 Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 7,82 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (1000KH) 949 Angka Harapan Hidup (tahun) 64,57 Angka Kesakitan (%) 39,11 Rata-rata lama sakit (hari) 7,33 Persentasi Balita Gizi Buruk (%) 1,20 Rasio Elektrifikasi (%) 90,14 Disparitas Pendapat Regional yang dilihat dari perbedaan a. PDRB adhb per Kapital (Rupiah) 11.522.618 b. PDRB adhk per Kapital (Rupiah) 4.145.684 c. Kemampuan Investasi (Milyar Rupiah) 625,24 d. Indeks Gini Rasio (indeks) 0,20 Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 72,03 (Indeks) - Indeks Angka Harapan Hidup 68,28 - Indeks pendidikan 82,09 - Indeks Tingkat Daya Beli 65,72 Rata-rata pencapaian indikator
Capaian Target
Tingkat Capaian Target (%)
280.760 121.100 10,25
120,25 98,41 92,98
12,34
71,39
98,03 90,14 55,99
98,03 98,36 88,12
93,73 73,01 49,29
95,87 120,63 117,84
109,76 87,75 61,89 96,78 7,04 984 64,35 35,94 6,23 0,95 82,14
94,44 126,74 126,39 97,27 90,05 103,71 99,67 108,11 114,96 120,55 91,13
10.054.041 4.242.118 706,22 0,20 69,64
87,25 102,33 112,95 99,41 96,68
65,58 80,16 63,18
96,05 97,65 96,14 116,04
Sumber :Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Catatan : 1. Indikator kinerja makro pembangunan ini merupakan indikator secara makro yang bersifat outcome /hasil dari akibat/stimulasi pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Pandeglang. 2. Realisasi Indikator makro kinerja pembangunan tahun 2014 pada Tabel 3.7, menggunakanpendekatan melalui angka indikator makro pada September 2013.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
3.2
ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014
3.2.1
METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 Metodologi pengukuran capaian akuntabilitas kinerja dilakukan dengan cara sebagai
berikut: 1.
Nilai capaian akuntabilitas kinerja berdasarkan sasaran strategis didapat dengan menghitung rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis yang terdiri dari indikator makro pembangunan, indikator SPM, dan indikator output serta outcome;
2.
Nilai capaian akuntabilitas kinerja berdasarkan misi didapat dengan cara yaitu nilai capaian tiap sasaran dalam satu kelompok misi dikalikan dengan bobot, yang dihitung berdasarkan kedekatan dengan misi, lalu nilai capaian per sasaran tersebut di rataratakan;
3.
Nilai capaian akuntabilitas berdasarkan visi didapat dengan menghitung rata-rata dari hasil perkalian antara nilai capaian tiap misi dengan bobot yang dihitung berdasarkan kedekatan dengan visi. Selanjutnya dengan kebebasan yang tinggi, rumusan kinerja agregat dilakukan
dengan membuat kisaran nilai dengan memberikan atribusi predikat sebagai berikut :
Tabel 3.8. Tabel skor penilaian AKIP NO
NILAI
1
>85 -100
KATEGORI PERINGKAT AA
2
>75-85
A
Sangat Baik
3
>65-75
B
Baik
4
>50-65
CC
Cukup Baik
INTERPRESTASI Memuaskan
(Memadai) 5
>30-50
C
Agak Kurang
6
0-30
D
Kurang
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-15
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
3.2.2
CAPAIAN AKUNTABILITAS BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS Secara umum, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah dapat melaksanakan tugas
utama yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja. Sebanyak 27 sasaran yang akan dicapai selama tahun 2014 telah dilaksanakan seluruhnya, dan secara umum telah tercapai dengan memuaskan, dengan rata-rata pencapaian sasaran adalah sebesar 94,90 %, Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 3,9 Nilai Capaian Per Sasaran Strategis Tahun 2014 No 1
Nilai
Sasaran Meningkatnya
investasi
Capaian dan perekonomian
Predikat
69.43
Baik
daerah berbasis pertanian dan pariwisata 1,1
Peningkatan investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata
94.24
Memuaskan
1,2
PDRB adhb
82.94
Sangat Baik
1,3
PDRB adhk
97.27
Memuaskan
1,4
Laju Pertumbuhan Ekonomi
82.88
Sangat baik
1,5
Tingkat Inflasi
117.42
Memuaskan
1,6
Indeks Gini Rasio
100.59
Memuaskan
1,7
PDRB adhb per Kapital
70.11
Baik
1,8
PDRB adhk per Kapital
82.22
Sangat Baik
1,9
96.68
Memuaskan
1,10
Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kemampuan Investasi - PMTB
112.95
Memuaskan
1,11
PDRB adhk Sektor Pertanian
95.15
Memuaskan
1,12
PDRB adhb Sektor Pertanian
77.76
Sangat Baik
1,13
65.08
Baik
96.22
Memuaskan
81.13
Sangat Baik
75.72
Sangat Baik
1,17
Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian PDRB adhk Perdagangan, Hotel dan Restoran PDRB adhb Perdagangan, Hotel dan Restoran Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Cakupan kajian seni 50%
26.67
Kurang
1,18
Cakupan fasilitasi seni 30%
57.14
Cukup Baik
1,14 1,15 1,16
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
1,19
Cakupan gelar seni 75%
100.00
Memuaskan
1,20
Misi kesenian 100%
100.00
Memuaskan
1,21
37.50
Agak Kurang
1,22
Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25% Cakupan tempat 100%
100.00
Memuaskan
1,23
Cakupan organisasi 34%
33.33
Agak Kurang
100.00
Memuaskan
0.00
Kurang
100.00
Memuaskan
0.00
Kurang
0.00
Kurang
0.00
Kurang
0.00
Kurang
86.69
Memuaskan
100.00
Memuaskan
1.24
2
Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan 1,25 Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional 1,26 Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota 1,27 Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal meliputi : (1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, (2) lzin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, (3) Izin Usaba Penanaman Modal Dalam Negeri, (4) Tanda Daftar Perusahaan (TOP), (5) Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP), (6) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/kota, sesuat kewenangan pemerintah kabupaten / kota 1,28 Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha 1,29 Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE) 1,30 Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Tersedianya pengklasteran pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan 2,1 Terbentuknya klaster pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
2,2
PDRB adhk Sektor Pertanian
95.15
Memuaskan
2,3
PDRB adhb Sektor Pertanian
77.76
Sangat Baik
2,4
65.08
Baik
2,5
Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian PDRB adhk Industri Pengolahan
97.50
Memuaskan
2,6
PDRB adhb Industri Pengolahan
75.83
Sangat Baik
2,7
Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Industri Pengolahan Industri Pengolahan Ketersediaan energi dan protein perkapita Penguatan cadangan pangan
84.39
Sangat Baik
97.50
Memuaskan
85.60
Memuaskan
97.50
Agak Kurang
110.00
Memuaskan
Pencapaian skor Pola Pengan Harapan (PPH) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Penanganan daerah rawan pangan
88.63
Memuaskan
65.93
Memuaskan
72.73
Baik
Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis
86.90
Memuaskan
95.15
Memuaskan
3,2
Peningkatan ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat PDRB adhk Sektor Pertanian
77.76
Memuaskan
3,3
PDRB adhb Sektor Pertanian
65.08
Sangat Baik
3,4
Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian Ketersediaan energi dan protein perkapita Penguatan cadangan pangan
97.50
Baik
85.60
Memuaskan
97.50
Memuaskan
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Stabilitas harga dan pasokan pangan
110.00
Agak Kurang
88.63
Memuaskan
Pencapaian skor Pola Pengan Harapan (PPH) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Penanganan daerah rawan pangan
65.93
Memuaskan
72.73
Memuaskan
95.15
Baik
81.02
Sangat Baik
2,8 2,9 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 3,
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Stabilitas harga dan pasokan pangan
pemberdayaan masyarakat 3,1
3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,10 3,11 4,
Tertanggulanginya
kemiskinan
dan
pengangguran yang diprioritaskan pada kantong-
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-18
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
kantong kemiskinan pemberdayaan
dengan memprioritaskan
masyarakat
untuk
mencapai
tujuan Millenium Development Goal’s 4,1
98.41
Memuaskan
92.98
Memuaskan
Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan Indeks Gini Rasio
100.59
Memuaskan
33.29
Memuaskan
Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala provinsi 4,6 Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala provinsi 4,7 Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi 4,8 Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
80.00
Agak Kurang
142.86
Sangat Baik
0.00
Memuaskan
98.41
Kurang
97,75
Memuaskan
100.00
Memuaskan
5,2
Penyediaan dan penguatan BUMD untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah Kemampuan Investasi - PMTB
112.95
Memuaskan
5,3
PDRB adhb per Kapital
87.25
Memuaskan
5,4
PDRB adhk per Kapital
102.33
Memuaskan
5,5
PDRB adhb
82.94
Sangat Baik
5,6
PDRB adhk
97.27
Memuaskan
5,7
Laju Pertumbuhan Ekonomi
82.88
Sangat Baik
5,8
Tingkat Inflasi
117.42
Memuaskan
96.68
Memuaskan
84,65
Sangat Baik
4,2 4,3 4,4
Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kantong-kantong kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Millenium Development Goal's Jumlah penduduk miskin
4,5
5,
untuk
menstimulus
pertumbuhan
ekonomi
daerah 5,1
5,9 6,
Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Terlaksananya intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi Sumber Daya
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-19
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Alam dan
pemanfaatan sumber energi dengan
memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup 6,1
6,2
Pelaksanaan intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi sumber daya alam dan pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup PDRB adhk Sektor Pertanian
6,3
PDRB adhb Sektor Pertanian
77.76
Sangat Baik
6,4
65.08
Baik
6,5
Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian PDRB adhk Pertambangan & Penggalian
104.79
Memuaskan
6,6
PDRB adhb Pertambangan & Penggalian
78.84
Sangat Baik
70.96
Baik
90,77
Memuaskan
100.00
Memuaskan
82.94
Sangat Baik
6,7 7
Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Pertambangan & Penggalian Meningkatnya pemberdayaan koperasi,
100.00
Memuaskan
95.15
Memuaskan
pengusaha mikro, kecil dan menengah 7,1
8,
7,2
Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif PDRB adhb
7,3
PDRB adhk
97.27
Memuaskan
7,4,
Laju Pertumbuhan Ekonomi
82.88
Sangat Baik
96,57
Memuaskan
100.00
Memuaskan
96.68
Memuaskan
8,3
Peningkatan implementasi norma agama, ilmu pengetahuan dan kewirausahaan berwawasan kebangsaan Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) PDRB adhb per Kapital
87.25
Memuaskan
8,4
PDRB adhk per Kapital
102.33
Memuaskan
101,83
Memuaskan
100.00
Memuaskan
91.43
Memuaskan
Meningkatnya implementasi norma agama, ilmu pengetahuan, dan kewirausahaan berwawasan kebangsaan 8,1
8,2
9,
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 9,1 9,2
Meningkatnya peran perempuan dan terlindunginya anak Cakupan perempuan dan anak korban
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
10,
kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 9,3 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di PUSKESMAS mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS 9,4 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 9,5 Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 9,6 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 9,7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 9,8 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 9,9 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat
100.00
Memuaskan
0.00
Kurang
0.00
Kurang
125.00
Memuaskan
200.00
Memuaskan
200.00
Memuaskan
100.00
Memuaskan
129,71
Memuaskan
100.00
Memuaskan
10,2
Pembinaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja Tingkat Pengangguran Terbuka
71.39
Baik
10,3
PDRB adhb per Kapital
87.25
Memuaskan
10,4
PDRB adhk per Kapital
102.33
Memuaskan
10,5
Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
96.68
Memuaskan
153.85
Memuaskan
146.00
Memuaskan
200.00
Memuaskan
72.13
Baik,
10,1
10,6 10,7 10,8 10,9
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-21
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
10,10
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Besaran Pemeriksaan Perusahaan
250.00
Memuaskan
168.78
Memuaskan
142.86
Memuaskan
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan
95.00
Memuaskan
107.12
Memuaskan
Tersedianya pelayanan pendidikan yang merata Angka Partisipasi Sekolah:
82.30
Sangat Baik
SD Sederajat
98.03
Memuaskan
SMP Sederajat
98.36
Memuaskan
SMU Sederajat
88.12
Memuaskan
SD Sederajat
95.87
Memuaskan
SMP Sederajat
120.63
Memuaskan
SMU Sederajat
117.84
Memuaskan
SD Sederajat
105.56
Memuaskan
SMP Sederajat
126.74
Memuaskan
SMU Sederajat
126.39
Memuaskan
11,5
Angka Melek Huruf (%)
97.27
Memuaskan
11,6
Angka rata-rata lama sekolah
90.05
Memuaskan
11,7
Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3km untuk SD/MI dan 6km untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMPS/MTs tidak melebihi 36 orang, Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis
96.68
Memuaskan
181.88
Memuaskan
152.44
Memuaskan
10,11 10,12 10,13 11,
kepada seluruh masyarakat 11,1 11,2
11,3
11,4
11,8
11,9
Angka Partisipasi Murni:
Angka Partisipasi Kasar:
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-22
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
11,10
11,11
11,12
11,13
11,14
11,15
11,16
11,17
11,18
11,19
Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru Di setiap SD/MI tersedia 1 orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 orang guru setiap satuan pendidikan Di setiap SMP/MTs tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran Di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masingmasing 1 orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
73.75
Baik
60.83
Cukup Baik
73.75
Baik
51.63
Cukup Baik
103.56
Memuaskan
96.01
Memuaskan
123.75
Memuaskan
99.54
Memuaskan
86.96
Memuaskan
125.00
Memuaskan
III-23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
11,20
11,21
11,22
11,23
11,24
11,25
11,26
11,27
IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan 1 set untuk setiap peserta didik Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 set untuk setiap peserta didik Setiap SD/MI menyediakan 1 set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh perlatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/ carta IPA Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan
125.00
Memuaskan
118.75
Memuaskan
93.75
Memuaskan
85.00
Sangat Baik
49.34
Agak Kurang
42.70
Agak Kurang
103.46
Memuaskan
Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sbb: a, Kelas I-II : 18 jam per minggu
100.23
Memuaskan
b, Kelas III : 24 jam per minggu
100.23
Memuaskan
c, Kelas IV-VI : 27 jam per minggu
100.23
Memuaskan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-24
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
d, Kelas VII- IX : 27 jam per minggu
100.23
Memuaskan
Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku 11,29 Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya 11,30 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik 11,31 Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 kali dalam setiap semester 11,32 Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik 11,33 Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orangtua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester 11,34 Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga
162.48
Memuaskan
146.81
Memuaskan
135.77
Memuaskan
106.46
Memuaskan
139.99
Memuaskan
161.46
Memuaskan
161.29
Memuaskan
86.36
Memuaskan
76.03
Sangat Baik
96.68
Memuaskan
103.70
Memuaskan
72.11
Baik
96.68
Memuaskan
189.68
Memuaskan
11,28
12,
12,1
13,
Terbinanya bidang keolahragaan dan kepemudaan 12,2 Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat 13,1 Tersedianya pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas 13,2 Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 13,3 Laju Pertumbuhan Penduduk
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-25
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
13,4
Jumlah Rumah Tangga
120.25
Memuaskan
13,5
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
103.71
Memuaskan
13,6
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
96.06
Memuaskan
13,7
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas
122.70
Memuaskan
112.00
Memuaskan
115.40
Memuaskan
75.19
Sangat Baik
81.12
Sangat Baik
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan balita
67.26
Baik
81.12
Sangat Baik
Cakupan pemberian makanan pendamping pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk perawatan
100.00
Memuaskan
100.00
Memuaskan
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif
91.77
Memuaskan
52.62
Cukup Baik
Cakupan penemuan dan penanganan penyakit 13,19 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 13,20 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 13,21, Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 13,22 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epideiologi < 24 jam Mengendalikan angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi
264.92
Memuaskan
51.46
Cukup Baik
25.91
Kurang
111.11
Memuaskan
111.11
Memuaskan
95.66
Memuaskan
14,1
13,8
13,9 13,10 13,11 13,12 13,13 13,14
13,15 13,16 13,17
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi
13,18
14,
100.00
Memuaskan
14,2
Meningkatnya kualitas hidup dan terkendalinya pertumbuhan penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
189.68
Memuaskan
14,3
Jumlah Rumah Tangga (kk)
120.25
Memuaskan
14,4
Angka Kelangsungan (1000KH) Besaran IPM (Indeks
Bayi
103.71
Memuaskan
Pembangunan
96.68
Memuaskan
14,5
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Hidup
III-26
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
15,
Manusia) 14,6 Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun 3,5% 14,7 Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65% 14,8 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5% 14,9 Cakupan Anggora Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB 70% 14,10 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87% 14,11 Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan 14,12 Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan 14,13 Cakupan penyediaan alat dan obat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 30% setiap tahun 14,14 Data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% di setiap tahun Terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana prasarana khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan 15,1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan 15,2 PDRB adhk Pengangkutan dan Komunikasi 15,3 PDRB adhb Pengangkutan dan Komunikasi 15,4 Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 15,5 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 15,6
15,7
15,8
Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
57.19
Cukup Baik
101.22
Memuaskan
23.26
Kurang
136.33
Memuaskan
106.38
Memuaskan
34.25
Agak Kurang
100.29
Memuaskan
70.00
Baik
100.00
Memuaskan
58,04
Cukup Baik
100.00
Memuaskan
98.38
Memuaskan
60.24
Cukup Baik
71.64
Baik
40.00
Agak Kurang
10.00
Kurang
104.12
Memuaskan
104.12
Memuaskan
III-27
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
15,9
16,
Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana 15,10 persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang 15,11 persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota Terlaksananya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi 16,1 Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi 16,2 PDRB adhk Sektor Pertanian
Agak Kurang
0.00
Kurang
0.00
Kurang
82,79
Sangat Baik
100.00
Memuaskan
95.15
Memuaskan
16,3
PDRB adhb Sektor Pertanian
77.76
Sangat Baik
16,4
Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya
65.08
Baik
68.75
Baik
90.00
Memuaskan
100.00
Memuaskan
57,67
Cukup Baik
100.00
Memuaskan
82.94
Sangat Baik
16,5 16,6 16,7
17,
50.00
Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi lokal di perdesaan dan kawasan-kawasan strategis 17,1 Terlaksananya pembangunan infrastruktur jalan poros desa 17,2 PDRB adhb (Juta) 17,3
Jumlah Penduduk Miskin
98.41
Memuaskan
17,4
Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan Laju Pertumbuhan Ekonomi
92.98
Memuaskan
82.88
Sangat Baik
Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten/ Kota Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman
62.47
Cukup Baik
10.00
Kurang
104.12
Memuaskan
104.12
Memuaskan
17,5 17,6
17,7
17,8
17,9
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-28
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
17,10
17,11
Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
17,12
18,
Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60liter/orang/hari 17,13 Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai 17,18 Tersedianya sistem air limbah skal komunitas/ kawasan/kota 17,19 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan 17,20 Tersedianya 29espon penanganan sampah di perkotaan 17,21 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Tertatanya kawasan permukiman perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) 18,1 Penataan kawasan permukiman perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) 18,2 PDRB adhb
50.00
Agak Kurang
40.00
Agak Kurang
37.79
Agak Kurang
7.18
Kurang
32.00
Agak Kurang
75.00
Baik
0.42
Kurang
0.00
Kurang
36.59
Agak Kurang
92.23
Memuaskan
82.94
Sangat Baik
18,3
Laju Pertumbuhan Ekonomi
82.88
Sangat Baik
18,4
Tingkat Pengangguran Terbuka
71.39
Baik
18,5
Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan Cakupan ketersediaan rumah layak huni
92.98
Memuaskan
16.00
Kurang
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
18.81
Kurang
18,6 18,7
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-29
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
18,8
60.00
Cukup Baik
40.00
Agak Kurang
37.79
Agak Kurang
0.43
Kurang
32.00
Agak Kurang
75.00
Baik
0.42
Kurang
70.00
Baik
68.75
Baik
0.00
Kurang
0.00
Kurang
0.00
Kurang
18.20
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60liter/orang/hari Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai Tersedianya sistem air limbah skal komunitas/ kawasan/kota Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai persentase pengurangan sampah di perkotaan persentase pengangkutan sampah
0.00
Kurang
18.21
persentase pengoperasian TPA
0.00
Kurang
0.00
Kurang
71.35
Baik
92.85
Memuaskan
18,9 18,10
18,11 18,12 18,13 18,14 18,15
18.16
18.17 18.18 18.19
18.22
19,
persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun Meningkatkan rasio elektrifikasi di perdesaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi 19,1 Terlaksananya Program jaringan listrik dan daya listrik yang dapat menjangkau seluruh desa, jumlah jaringan teknologi informasi, serta meningkatnya sarana
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-30
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
19,2 19,3 19,4 19,5
19,6
19,7
19,8
19,9 19,10
19,11
dan prasarana publik dan penunjang perekonomian Rasio Elektrifikasi (%) PDRB adhk Pengangkutan dan Komunikasi PDRB adhb Pengangkutan dan Komunikasi Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: Media massa seperti majalah, radio dan televisi Media baru seperti website (media online) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya Media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/Kota Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun Terlaksananya Program jaringan listrik dan daya listrik yang dapat menjangkau seluruh desa, jumlah jaringan teknologi informasi, serta meningkatnya sarana dan prasarana publik dan penunjang perekonomian Rasio Elektrifikasi (%)
19,12
20
PDRB adhk Pengangkutan dan Komunikasi 19,13 PDRB adhb Pengangkutan dan Komunikasi Terwujudnya jaringan transportasi regional dan internasional 20,1 20,2
Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan jaringan transportasi PDRB adhk Pengangkutan dan Komunikasi
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
91.13
Memuaskan
98.38
Memuaskan
60.24
Cukup Baik
71.64
Baik
100.00
Memuaskan
100.00
Memuaskan
50.00
Agak Kurang
83.33
Sangat Baik
100.00
Memuaskan
30.00
Kurang
20.00
Kurang
30.00
Kurang
92.85
Memuaskan
91.13
Memuaskan
98.38
Memuaskan
60.24
Cukup Baik
29.74
Kurang
100.00
Memuaskan
98.38
Memuaskan
III-31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
20,3 20,4
20,5
20,6
20,7
20,8
20,9
20,10
20,11
20,12
20,13
20,14
20,15
PDRB adhb Pengangkutan dan Komunikasi Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten/kota yang telah memiliki terminal Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada kabupaten/kota Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
60.24
Cukup Baik
4.43
Kurang
0.00
Kurang
70.00
Baik
34.48
Agak Kurang
168.33
Memuaskan
166.67
Memuaskan
60.00
Cukup Baik
100.00
Memuaskan
0.00
Kurang
0.00
Kurang
0.00
Kurang
0.00
Kurang
III-32
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
20,16
20,17
20,18
20,19
20,20
20,21
20,22
20,23
20,24
kabupaten/kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam kabupaten/kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu kabupaten/kota Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau Tersedianya kapal penyebrangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota Tersedianya kapal penyebrangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota Tersedianya pelabuhan penyebrangan pada kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyebrangan yang beroperasi pada lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyebrangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyebrangan yang beroperasi pada lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyebrangan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
0.00
Kurang
0.00
Kurang
0.00
Kurang
0.00
Kurang
0.00
Kurang
0.00
Kurang
0.00
Kurang
0.00
Kurang
0.00
Kurang
III-33
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
21,
dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota 20,25 Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan 20,26 Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan 20,27 Tersedianya dermaga pada setiap ibukota kecamatan dalam kabupaten/kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan 20,28 Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam kabupate/ kota 20,29 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup 21,1 Tersedianya dokumen penataan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 21,2 Pelayanan pencegahan pencemaran air 21,3 21,4
21,5
21,6
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
0.00
Kurang
0.00
Kurang
0.00
Kurang
0.00
Kurang
0.00
Kurang
85,20
Memuaskan
100.00
Memuaskan
100.00
Memuaskan
100.00
Memuaskan
60.00
Cukup Baik
100.00
Memuaskan
94.29
Memuaskan
III-34
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
21,7
21.12
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang Terlayaninya masyarakat dalam pengursan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 hari kerja Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan persentase pengurangan sampah di perkotaan persentase pengangkutan sampah
21.13
persentase pengoperasian TPA
21,8
21,9
21,10
21,11
22, Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif 22,1
22,2 22,3 22,4 22,5 22,6
22,7 22,8
Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota Terselenggaranya pelayanan perizinan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
100.00
Memuaskan
20.00
Kurang
100.00
Memuaskan
333.33
Memuaskan
0.00
Kurang
0.00
Kurang
0.00
Kurang
45.75
Agak Kurang
83.15
Sangat Baik
100.00
Memuaskan
100.00
Memuaskan
30.00
Cukup Baik
100.00
Memuaskan
0.00
Memuaskan
100.00
Memuaskan
0.00
Kurang
III-35
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
22,9
22,10
22,11
22,12
dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal meliputi : (1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, (2) lzin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, (3) Izin Usaba Penanaman Modal Dalam Negeri, (4) Tanda Daftar Perusahaan (TOP), (5) Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP), (6) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/kota, sesuat kewenangan pemerintah kabupaten / kota Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Cakupan penerbitan kartu keluarga
22,13
23,
Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk 22,14 Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 22,15 Cakupan penerbitan kutipan akta kematian 22,16 persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan 22,17 persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) 22,18 persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap Terkembangkannya database potensi daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berbasiskan teknologi informasi 23,1 Jumlah database potensi daerah yang dibuat dan disajikan dalam bentuk buku dan media online
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
0.00
Memuaskan
0.00
Memuaskan
0.00
Kurang
61.28
Kurang
93.21
Kurang
109.17
Memuaskan
0.94
Memuaskan
0.00
Memuaskan
0.00
Cukup Baik
0.00
Memuaskan
78.10
Sangat Baik
83.34
Sangat Baik
III-36
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
23,2
23,3
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: Media massa seperti majalah, radio dan televisi Media baru seperti website (media online) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya Media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan
24, Meningkatnya kapasitas fiskal daerah 24,1 25,
Memuaskan
100.00
Memuaskan
50.00
Cukup Baik
83.33
Sangat Baik
100.00
Memuaskan
30.00
Kurang
367.25
Memuaskan
Persentase kenaikan PAD dan alokasi anggaran untuk pembangunan Terciptanya masyarakat yang demokratis
367.25
Memuaskan
113.64
Memuaskan
25,1
100.00
Memuaskan
121.21
Memuaskan
33.33
Agak Kurang
200.00
Memuaskan
96.62
Memuaskan
100.00
Memuaskan
28.57
Memuaskan
121.21
Memuaskan
33.33
Agak Kurang
200.00
Memuaskan
116,20
Memuaskan
100.000
Memuaskan
142.857
Memuaskan
Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 25,2 Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota 25,3 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 25.4 Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota 26, Terciptanya Supremasi Hukum 26,1
Menurunnya jumlah pelanggaran hukum
26,2
27,
100.00
Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum 26,3 Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota 26,4 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 26.5 Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota Menurunnya ancaman dan gangguan bencana 27,1 27,2
Berkurangnya korban bencana alam di Kabupaten Pandeglang Bantuan sosial bagi korban bencana skala
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-37
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
provinsi Evakuasi korban bencana skala provinsi
27,3 27,4
Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota Tingkat waktu tanggap (response time rate) Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK
27,5 27,6 27,7
142.857
Memuaskan
296.193
Memuaskan
80.000
Sangat Baik
40.098
Agak Kurang
11.427
Kurang
III-38
Rincian capaian sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :
1
Meningkatnya investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Meningkatkan
kesejahteraan
dan kemandirian
masyarakat”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA 1,1
SATUAN
TARGET
% REALISASI CAPAIAN KINERJA 58.43 94.24
%
62
1,2
Peningkatan investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata PDRB adhb
Rp. Juta
14,340,295
11,893,991
82.94
1,3
PDRB adhk
Rp. Juta
5,159,446
5,018,451
97.27
1,4
Laju Pertumbuhan Ekonomi
%
5.20
4.31
82.88
1,5
Tingkat Inflasi
%
7.75
6.40
117.42
1,6
Indeks Gini Rasio
Indeks
0.20
0.20
100.59
1,7
PDRB adhb per Kapital
Rupiah
14,340,295
10,054,041
70.11
1,8
PDRB adhk per Kapital
Rupiah
5,159,446
4,242,118
82.22
1,9
Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kemampuan Investasi - PMTB
Indeks
72.03
69.64
96.68
Milyar Rupiah
625
706
112.95
1,10
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
III-39
1,11
PDRB adhk Sektor Pertanian
Rp. Juta
1,561,636
1,485,927
95.15
1,12
PDRB adhb Sektor Pertanian
Rp. Juta
4,224,968
3,285,337
77.76
1,13
Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian
%
25.86
16.83
65.08
1,14
Rp. Juta
1,332,721
1,282,296
96.22
Rp. Juta
3,333,922
2,704,652
81.13
%
7.52
5.70
75.72
1,17
PDRB adhk Perdagangan, Hotel dan Restoran PDRB adhb Perdagangan, Hotel dan Restoran Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Cakupan kajian seni 50%
%
100
26.67
26.67
1,18
Cakupan fasilitasi seni 30%
%
100
57.14
57.14
1,19
Cakupan gelar seni 75%
%
100
100.00
100.00
1,20
Misi kesenian 100%
%
100
100.00
100.00
1,21
%
100
37.50
37.50
1,22
Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25% Cakupan tempat 100%
%
100
100.00
100.00
1,23
Cakupan organisasi 34%
%
100
33.33
33.33
1.24
Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota
1 sektor/ bidang/ tahun 1kali/tahun
1
1
100.00
1
-
-
1 kali/tahun
1
1
100.00
%
100
-
-
1,15 1,16
1,25
1,26 1,27
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal meliputi : (1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, (2) lzin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, (3) Izin Usaba Penanaman Modal Dalam Negeri, (4) Tanda Daftar Perusahaan (TOP), (5) Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP), (6) Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
1,28
Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/kota, sesuat kewenangan pemerintah kabupaten / kota Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha
1 kali/tahun
1
-
-
1,29
Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)
%
100
-
-
1,30
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
1 kali/tahun
1
-
-
III-40
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 30 indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 69,43%.
Tersedianya pengklasteran pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan
2
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Meningkatkan
kesejahteraan
dan kemandirian
masyarakat”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:
INDIKATOR SASARAN 2.1
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
Terbentuknya klaster pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan PDRB adhk Sektor Pertanian PDRB adhb Sektor Pertanian Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian PDRB adhk Industri Pengolahan PDRB adhb Industri Pengolahan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Industri Pengolahan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
SATUAN
TARGET
REALISASI
%
64
64.00
% CAPAIAN KINERJA 100.00
Rp. Juta Rp. Juta %
1,561,636 4,224,968 25.86
1,485,927 3,285,337 16.83
95.15 77.76 65.08
Rp. Juta Rp. Juta %
557,467 1,589,025 1.28
543,555 1,204,938 1.08
97.50 75.83 84.39
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
III-41
Industri Pengolahan 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14
Ketersediaan energi dan protein perkapita Penguatan cadangan pangan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
%
80
78.00
216.00
% %
50 80
42.80 78.00
157.00 44.13
Stabilitas harga dan pasokan pangan Pencapaian skor Pola Pengan Harapan (PPH) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Penanganan daerah rawan pangan
%
80
88.00
125.00
%
80
70.90
88.63
%
70
46.15
142.86
%
55
40.00
72.73
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 14 indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 86,69%,
3
Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Meningkatkan
kesejahteraan
dan kemandirian
masyarakat”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:
%
68
68.00
% CAPAIAN KINERJA 100.00
Rp. Juta Rp. Juta %
1,561,636 4,224,968 25.86
1,485,927 3,285,337 16.83
95.15 77.76 65.08
Ketersediaan energi dan protein perkapita Penguatan cadangan pangan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
%
80
78.00
216.00
% %
50 80
42.80 78.00
157.00 44.13
Stabilitas pangan
%
80
88.00
125.00
INDIKATOR SASARAN 3.1
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
Peningkatan ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat PDRB adhk Sektor Pertanian PDRB adhb Sektor Pertanian Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian
harga
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
dan
pasokan
SATUAN RENCANA
REALISASI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
3.9
Pencapaian skor Pola Pengan Harapan (PPH) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Penanganan daerah rawan pangan
3.10 3.11
%
80
70.90
88.63
%
70
46.15
142.86
%
55
40.00
72.73
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 11 indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 86,90%,
4
Tertanggulanginya kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kantong-kantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan Millenium Development Goal’s
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Meningkatkan
kesejahteraan
dan kemandirian
masyarakat”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:
INDIKATOR SASARAN 4,1
Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kantong-kantong kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Millenium Development Goal’s
4,2 Jumlah penduduk miskin 4,3
Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan
4,4 Indeks Gini Rasio 4,5
Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala provinsi 4,6 Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala provinsi 4,7 Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-42
SATUAN
RENCANA
REALISASI
%
67
67.00
% CAPAIAN KINERJA 100.00
Jiwa
119,201
121,100
98.41
%
9.58
10.25
92.98
Indeks
0.20
0.20
100.59
%
70
23.30
33.29
%
50
40.00
80.00
%
70
100.00
142.86
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
4,8 Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi
%
50
-
III-43
-
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 8 indikator kinerja sasaran dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 81,02%,
5
Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Meningkatkan
kesejahteraan
dan kemandirian
masyarakat”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:
INDIKATOR SASARAN 5,1
SATUAN
Penyediaan dan penguatan BUMD untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah
5,2 Kemampuan Investasi – PMTB
%
RENCANA
REALISASI
67
67.00
% CAPAIAN KINERJA 100.00
625
706
112.95
PDRB adhb per Kapital
Milyar Rupiah Rp. Juta
11,522,618
10,054,041
87.25
5,4 PDRB adhk per Kapital
Rp. Juta
4,145,684
4,242,118
102.33
5,5
PDRB adhb
Rp. Juta
14,340,295
11,893,991
82.94
5,6 PDRB adhk
Rp. Juta
5,159,446
5,018,451
97.27
%
5.20
4.31
82.88
%
7.75
6.40
117.42
Indeks
72.03
69.64
96.68
5,3
5,7
Laju Pertumbuhan Ekonomi
5,8 Tingkat Inflasi 5,9 Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 9 indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 97,75%,
6
Terlaksananya Intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi Sumber Daya Alam dan pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Meningkatkan
kesejahteraan
III-44
dan kemandirian
masyarakat”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
RENCANA
REALISASI
Pelaksanaan intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi dayaSektor alam dan pemanfaatan 6,2 sumber PDRB adhk Pertanian sumber 44espon dengan memperhatikan keberlanjutan serta 6,3 PDRB adhb Sektor Pertanian kelestarian lingkungan hidup 6,4 Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian 6,5 PDRB adhk Pertambangan & Penggalian 6,6 PDRB adhb Pertambangan & Penggalian 6,7 Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Pertambangan & Penggalian
%
63
63.00
% CAPAIAN KINERJA 100.00
Rp. Juta
1,561,636
1,485,927
95.15
Rp. Juta
4,224,968
3,285,337
77.76
%
25.86
16.83
65.08
Rp. Juta
5,918
6,201
104.79
Rp. Juta
15,387
12,131
78.84
%
6.81
4.84
70.96
6,1
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 7 indikator kinerja sasaran dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 84,65%,
7
Meningkatnya menengah
pemberdayaan
koperasi, pengusaha mikro, kecil dan
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Meningkatkan peranan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM)”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut: INDIKATOR SASARAN
SATUAN
RENCANA
REALISASI
%
63.43
63.43
% CAPAIAN KINERJA 100.00
7,1
Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif
7,2
PDRB adhb
Rp. Juta
14,340,295
11,893,991
82.94
7,3
PDRB adhk
Rp. Juta
5,159,446
5,018,451
97.27
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
7,4
Laju Pertumbuhan Ekonomi
%
5.20
4.31
III-45
82.88
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 4 indikator kinerja sasaran dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 90,77%,
8
Meningkatnya implementasi norma agama, ilmu pengetahuan, dan kewirausahaan berwawasan kebangsaan
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Membangun sumber daya manusia yang berkualitas”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
RENCANA
REALISASI
%
63.43
63.43
% CAPAIAN KINERJA 100.00
8,1
Peningkatan implementasi norma agama, ilmu pengetahuan dan kewirausahaan berwawasan kebangsaan
8,2
Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
Indeks
72.03
69.64
96.68
8,3
PDRB adhb per Kapital
Rupiah
11,522,618
10,054,041
87.25
8,4
PDRB adhk per Kapital
Rupiah
4,145,684
4,242,118
102.33
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 4 indikator kinerja sasaran dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 96,57%,
9
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Membangun sumber daya manusia yang berkualitas”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:
INDIKATOR SASARAN 9,1
Meningkatnya peran perempuan dan terlindunginya anak
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
SATUAN
RENCANA
REALISASI
%
62.00
62.00
% CAPAIAN KINERJA 100.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
III-46
9,2
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
%
100
91.43
91.43
9,3
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di PUSKESMAS mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS
%
100
100.00
100.00
9,4
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
%
75
-
-
9,5
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
%
75
-
-
9,6
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
%
80
100.00
125.00
9,7
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
%
50
100.00
200.00
%
50
100.00
200.00
%
100
100.00
100.00
9,8
9,9
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 9 indikator kinerja sasaran dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 101,83%,
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
10
III-47
Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Membangun sumber daya manusia yang berkualitas”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:
10,1
Pembinaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
%
64.00
64.00
% CAPAIAN KINERJA 100.00
10,2
Tingkat Pengangguran Terbuka
%
9.59
12.34
71.39
10,3
PDRB adhb per Kapital
Rp. Juta
11,522,618
10,054,041
87.25
10,4
PDRB adhk per Kapital
Rp. Juta
4,145,684
4,242,118
102.33
10,5
Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Indeks
72.03
69.64
96.68
%
65
100.00
153.85
%
50
73.00
146.00
%
50
100.00
200.00
%
40
28.85
72.13
10,10 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 10,11 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 10,12 Besaran Pemeriksaan Perusahaan
%
40
100.00
250.00
%
40
67.51
168.78
%
35
50.00
142.86
10,13
%
40
38.00
95.00
INDIKATOR SASARAN
10,6
10,7
10,8
10,9
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
SATUAN
RENCANA
REALISASI
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 13 indikator kinerja sasaran dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 126,85%,
11
Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
III-48
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:
INDIKATOR SASARAN
RENCANA
%
67.00
SD Sederajat
%
100.00
98.03
98.03
SMP Sederajat
%
91.65
90.14
98.36
SMU Sederajat
%
63.54
55.99
88.12
SD Sederajat
%
97.77
93.73
95.87
SMP Sederajat
%
60.52
73.01
120.63
SMU Sederajat
%
41.83
49.29
117.84
SD Sederajat
%
116.22
109.76
105.56
SMP Sederajat
%
69.24
87.75
126.74
SMU Sederajat
%
48.97
61.89
126.39
11,5
Angka Melek Huruf (%)
%
99.50
96.78
97.27
11,6 11,7
Angka rata-rata lama sekolah Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3km untuk SD/MI dan 6km untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil
% Indeks
7.82 72.03
7.04 69.64
90.05 96.68
%
80
145.50
181.88
Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMPS/MTs tidak melebihi 36 orang, Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis
%
80
121.95
152.44
11,1
Tersedianya pelayanan pendidikan yang merata
11,2
Angka Partisipasi Sekolah:
11,3
11,4
11,8
11,9
REALISASI
% CAPAIAN KINERJA 82.30
SATUAN
55.14
Angka Partisipasi Murni:
Angka Partisipasi Kasar:
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
11,10
III-49
Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru
%
80
59.00
73.75
%
80
48.67
60.83
11,12
Di setiap SD/MI tersedia 1 orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 orang guru setiap satuan pendidikan
%
80
59.00
73.75
11,13
Di setiap SMP/MTs tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran
%
80
41.30
51.63
11,14
Di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
%
80
82.85
103.56
11,15
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%
%
80
76.81
96.01
11,16
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
%
80
99.00
123.75
%
80
79.63
99.54
11,11
11,17
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
III-50
11,18
Di setiap kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
%
80
69.57
86.96
11,19
Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
%
80
100.00
125.00
11,20 Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif
%
80
100.00
125.00
11,21
Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan
%
80
95.00
118.75
11,22 Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan 1 set untuk setiap peserta didik
%
80
75.00
93.75
11,23
%
80
68.00
85.00
11,24 Setiap SD/MI menyediakan 1 set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh perlatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/ carta IPA
%
80
39.47
49.34
11,25
%
80
34.16
42.70
Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 set untuk setiap peserta didik
Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
11,26 Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan
III-51
%
80
82.77
103.46
a, Kelas I-II : 18 jam per minggu
%
80
80.18
100.23
b, Kelas III : 24 jam per minggu
%
80
80.18
100.23
c, Kelas IV-VI : 27 jam per minggu
%
80
80.18
100.23
d, Kelas VII- IX : 27 jam per minggu
%
80
80.18
100.23
11,28 Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku
%
80
129.99
162.48
11,29 Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya
%
80
117.45
146.81
11,30
Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 kali dalam setiap semester
%
80
108.62
135.77
%
80
85.17
106.46
Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik
%
80
111.99
139.99
11,27
11,31
11,32
Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sbb:
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
III-52
11,33
Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orangtua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester
%
80
129.17
161.46
11,34
Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)
%
80
129.04
161.29
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 34 indikator kinerja sasaran dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 107,12%,
12
Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:
INDIKATOR SASARAN 12,1
Terbinanya bidang keolahragaan dan kepemudaan
12,2
Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
SATUAN
RENCANA
REALISASI
%
63.00
47.90
% CAPAIAN KINERJA 76.03
Indeks
72.03
69.64
96.68
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 2 indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 86,36%, 13
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas”,
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
III-53
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut: INDIKATOR SASARAN
SATUAN
RENCANA
REALISASI
%
63.00
45.43
% CAPAIAN KINERJA 72.11
Indeks
72.03
69.64
96.68
%
1.26
0.13
189.68
KK
352,041
280,760
120.25
13,1
Tersedianya pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas
13,2
Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
13,3
Laju Pertumbuhan Penduduk
13,4
Jumlah Rumah Tangga
13,5
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
1000KH
949
984
103.71
13,6
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
%
90
86.45
96.06
13,7
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
%
70
85.89
122.70
13,8
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
%
80
89.60
112.00
13,9
Cakupan pelayanan nifas
%
80
92.32
115.40
13,10
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
%
100
75.19
75.19
13,11
Cakupan kunjungan bayi
%
100
81.12
81.12
13,12
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
%
100
67.26
67.26
13,13
Cakupan pelayanan balita
%
100
81.12
81.12
13,14
Cakupan pemberian makanan pendamping pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
%
100
100.00
100.00
13,15
Cakupan balita gizi buruk perawatan
%
100
100.00
100.00
13,16
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
%
100
91.77
91.77
13,17
Cakupan peserta KB aktif
%
90
47.36
52.62
13,18
Cakupan penemuan dan penanganan penyakit
%
100
264.92
264.92
13,19
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
%
90
46.31
51.46
13,20 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
%
90
23.32
25.91
13,21
%
90
100.00
111.11
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
III-54
13,22 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epideiologi < 24 jam
%
90
100.00
111.11
13,23
%
70
100.00
142.86
Cakupan Desa Siaga Aktif
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 23 indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 103,70%,
14
Mengendalikan angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:
INDIKATOR SASARAN 14,1 14,2 14,3
Meningkatnya kualitas hidup dan terkendalinya pertumbuhan penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk Jumlah Rumah Tangga
14,4
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
14,5
Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun 3,5%
14,6
SATUAN
RENCANA
REALISASI
%
65.00
65.00
% CAPAIAN KINERJA 100.00
% KK
1.26 352,041
0.13 280,760
189.68 120.25
1000KH
949
984
103.71
%
72.03
69.64
96.68
%
100
57.19
57.19
14,7
Cakupan Pasangan Usia menjadi Peserta KB aktif 65%.
Subur
%
100
101.22
101.22
14,8
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%
%
100
23.26
23.26
14,9
Cakupan Anggora Bina Balita (BKB) ber- KB 70%
Keluarga
%
100
136.33
136.33
14,10 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berKB 87%
%
100
106.38
106.38
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
14,11
III-55
Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan
%
100
34.25
34.25
14,12 Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan. 14,13 Cakupan penyediaan alat dan obat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 30% setiap tahun
%
100
100.29
100.29
%
100
70.00
70.00
14,14 Data mikro keluraga di setiap Desa/Kelurahan 100% di setiap tahun
%
100
100.00
100.00
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 14 indikator kinerja sasaran dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 95,66%,
15
Terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana prasarana khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor agribisnis dan pariwisata serta meningkatkan aksesibiltas infrastruktur terutama di perdesaan”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut: INDIKATOR SASARAN 15,1 15,2
Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan PDRB adhk Pengangkutan dan Komunikasi
SATUAN
RENCANA
REALISASI
%
56.00
56.00
% CAPAIAN KINERJA 100.00
Rp, Juta
346,995
341,371
98.38
Rp, Juta
1,598,798
963,070
60.24
15,3
PDRB adhb Pengangkutan dan Komunikasi
15,4
Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan
5.85
4.19
71.64
15,5
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
38
15.00
40.00
15,6
Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan
PDRB adhk Pengangkutan dan Komunikasi PDRB adhb
100
10.00
10.00
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Pengangkutan dan Komunikasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
15,7
15,8
15,9
Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana
Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Cakupan Pengangkutan lingkungan yang dan Komunikasi sehat dan aman yang didukung Tersedianya dengan jalan PSUyang
memudahkan per 15,10 persentase tingkat kondisi jalan masyarakat % individu kabupaten/kota baik dan sedang melakukan perjalanan 15,11 persentase terhubungnya pusat-pusat % kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota
III-56
60
62.47
104.12
60
62.47
104.12
60
30.00
50.00
20
-
0.00
30
-
0.00
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 11 indikator kinerja sasaran dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 58,04%,
16
Terlaksananya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor agribisnis dan pariwisata serta meningkatkan aksesibiltas infrastruktur terutama di perdesaan”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
RENCANA
REALISASI
%
53
53.00
% CAPAIAN KINERJA 100.00
Rp. Juta Rp. Juta
1,561,636 4,224,968
1,485,927 3,285,337
95.15 77.76
16,1
Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi
16,2 16,3
PDRB adhk Sektor Pertanian PDRB adhb Sektor Pertanian
16,4
Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian
%
25.86
16.83
65.08
16,5
Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
%
80
55.00
68.75
16,6
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya
%
70
63.00
90.00
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
III-57
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 6 indikator kinerja sasaran dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 82,79%,
17
Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi lokal di perdesaan dan kawasan-kawasan strategis
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor agribisnis dan pariwisata serta meningkatkan aksesibiltas infrastruktur terutama di perdesaan”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut: INDIKATOR SASARAN
SATUAN
RENCANA
REALISASI
17,1
Terlaksananya pembangunan infrastruktur jalan poros desa
%
55
55.00
% CAPAIAN KINERJA 100.00
17,2 17,3
PDRB adhb Jumlah Penduduk Miskin
Rp. Juta Jiwa
14,340,295 119,201
11,893,991 121,100
82.94 98.41
17,4
Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan
%
9.58
10.25
92.98
17,5
Laju Pertumbuhan Ekonomi
%
5.20
4.31
82.88
17,6
Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/ kota Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
%
100
62.47
62.47
%
100
10.00
10.00
%
60
62.47
104.12
%
60
62.47
104.12
%
60
30.00
50.00
%
38
15.00
40.00
17,7
17,8
17,9
17,10
17,11
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
17,12
III-58
Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60liter/orang/hari Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
%
100
37.79
37.79
%
60
4.31
7.18
17,14
Tersedianya sistem air limbah skal komunitas/ kawasan/kota
%
5
1.60
32.00
17,15
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
%
20
15.00
75.00
17,16
Tersedianya sistem sampah di perkotaan
penanganan
%
70
0.29
0.42
17,17
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
%
50
-
-
17,13
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 17 indikator kinerja sasaran dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 57,67%,
18
Tertatanya kawasan permukiman perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Mempercepat pembangunan permukiman yang sehat berkualitas dan layak huni”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut: INDIKATOR SASARAN 18,1
18,2
Penataan kawasan permukiman perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) PDRB adhb
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
SATUAN
RENCANA
REALISASI
%
62
57.18
% CAPAIAN KINERJA 92.23
Rp. Juta
14,340,295
11,893,991
82.94
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
III-59
18,3
Laju Pertumbuhan Ekonomi
%
5.20
4.31
82.88
18,4
Tingkat Pengangguran Terbuka
%
9.59
12.34
71.39
18,5
Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan Cakupan ketersediaan rumah layak huni
%
9.58
10.25
92.98
%
38
6.00
16.00
18,6 18,7
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
%
32
6.00
18.81
18,8
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
%
10
6.00
60.00
18,9
%
38
15.00
40.00
18,10
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU Tersedianya akses air minum yang
%
100
37.79
37.79
18,11
aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60liter/orang/hari Tersedianya sistem air limbah
%
60
0.26
0.43
setempat yang memadai 18,12
Tersedianya sistem air limbah skal komunitas/ kawasan/kota
%
5
1.60
32.00
18,13
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
%
20
15.00
75.00
18,14
Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan
%
70
0.29
0.42
18,15
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Persentase tersedianya air baku
%
50
35.00
70.00
%
80
55.00
68.75
% Penduduk
27
-
-
% Penduduk
20
-
-
% Penduduk
5
-
-
% Penduduk
25
-
-
18,16
18,17
18,19
18.20 18.21
untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai persentase pengurangan sampah di perkotaan persentase pengangkutan sampah
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
18.22
persentase pengoperasian TPA
18,23
persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun
III-60
% pengoperasian TPA
25
-
-
% penduduk
15
-
-
% pengurangan genangan
15
-
-
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 23 indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 36,59%,
19
Meningkatkan rasio elektrifikasi di perdesaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Membangun sistem energi listrik perdesaan, meningkatnya sarana dan prasarana serta
teknologi informasi guna mendukung
pertumbuhan ekonomi”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:
INDIKATOR SASARAN 19,1
19,2 19,3 19,4 19,5
19,6
Terlaksananya Program jaringan listrik dan daya listrik yang dapat menjangkau seluruh desa, jumlah jaringan teknologi informasi, serta meningkatnya sarana Rasio Elektrifikasi (%) dan prasarana publik dan penunjang perekonomian PDRB adhk Pengangkutan dan Komunikasi PDRB adhb Pengangkutan dan Komunikasi Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: Media massa seperti majalah, radio dan televisi
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
SATUAN
RENCANA
REALISASI
%
68
63.14
% CAPAIAN KINERJA 92.85
% Rp. Juta
90.14 346,995
82.14 341,371
91.13 98.38
Rp. Juta
1,598,798
963,070
60.24
%
5.85
4.19
71.64
kegiatan
12
12
100.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
19,7
19,8
19,9
Media baru seperti website (media online) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya Media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/Kota Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun
III-61
hari
365
365
100.00
kegiatan
12
6
50.00
kegiatan
12
10
83.33
kegiatan
12
12
100.00
%
50
15
30.00
%
100
20
20.00
%
100
30
30.00
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 9 indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 71,35%,
20
Terwujudnya jaringan transportasi regional dan internasional
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Membangun sistem energi listrik perdesaan, meningkatnya sarana dan prasarana serta
teknologi informasi guna mendukung
pertumbuhan ekonomi”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:
20,1
Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan jaringan transportasi
%
35
35.00
% CAPAIAN KINERJA 100.00
20,2 20,3
PDRB adhk Pengangkutan dan Komunikasi PDRB adhb Pengangkutan dan Komunikasi Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota
Rp. Juta Rp. Juta
346,995 1,598,798
341,371 963,070
98.38 60.24
%
70
3
4.43
INDIKATOR SASARAN
20,4
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
SATUAN
RENCANA
REALISASI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
III-62
20,5
Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota
%
60
-
-
20,6
Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
%
100
70
70.00
%
40
14
34.48
20,8
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota
%
60
101
168.33
20,9
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten/kota yang telah memiliki terminal
%
60
100
166.67
%
50
30
60.00
20,11
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor
%
100
100
100.00
20,12
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada kabupaten/kota
%
40
-
-
20,13
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
%
100
-
-
20,14
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota
%
100
-
-
20,7
20,10
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
20,15
20,16
20,17
Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam kabupaten/kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau Tersedianya pelabuhan sungai yang dan dapat dilayari danau untuk melayani kapal sungai
III-63
%
75
-
-
%
40
-
-
%
60
-
-
100
-
-
dan danau yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau 20,18
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu kabupaten/kota
20,19
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau
%
50
-
-
20,20 Tersedianya kapal penyebrangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota 20,21 Tersedianya kapal penyebrangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota
%
60
-
-
%
100
-
-
20,22 Tersedianya pelabuhan penyebrangan pada kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyebrangan yang beroperasi pada lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran
%
60
-
-
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
20,23
III-64
Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyebrangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyebrangan yang beroperasi pada lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota
%
100
-
-
20,24 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyebrangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota
%
50
-
-
20,25
Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan
%
90
-
-
20,26 Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan
%
100
-
-
20,27
%
60
-
-
%
100
-
-
%
100
-
-
Tersedianya dermaga pada setiap ibukota kecamatan dalam kabupaten/kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan 20,28 Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam kabupate/ kota 20,29 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 29 indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 29,74%,
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
21
III-65
Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Mengoptimalkan
penataan ruang wilayah yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut: INDIKATOR SASARAN 21,1
21,2 21,3 21,4
21,5
21,6 21,7
21,8
21,9
Tersedianya dokumen penataan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Pelayanan pencegahan pencemaran air Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terlaksananya penjaringan kabupaten/kota aspirasi masyarakat beserta melalui rencana rincinya melalui peta forum konsultasi publik yang analog dan peta digital memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang Terlayaninya masyarakat dalam yang dilakukan minimal 2 kali pengursan izin pemanfaatan setiap sesuai disusunnya dan ruang dengan RTR Peraturan program tentang pemanfaatan Daerah RTR ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 hari kerja
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
%
59
59.00
% CAPAIAN KINERJA 100.00
%
100
100.00
100.00
%
100
100.00
100.00
%
100
60.00
60.00
%
100
100.00
100.00
%
100
94.29
94.29
%
100
100.00
100.00
%
100
20.00
20.00
%
100
100.00
100.00
SATUAN
RENCANA REALISASI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
21,10
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
%
30
100.00
333.33
21,11
persentase pengurangan sampah di perkotaan
% Penduduk
5
-
-
21.12
persentase pengangkutan sampah persentase pengoperasian TPA
% Penduduk
25
-
-
% pengoperasian TPA
25
-
-
21.13
III-66
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 13 indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 85,20%,
22
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:
22,1
Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah
%
68
56.54
% CAPAIAN KINERJA 83.15
22,2
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota
%
100
100.00
100.00
22,3
Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap
%
100
100.00
100.00
22,4
Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun
%
100
30.00
30.00
22,5
Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan
1 sektor /bidang /tahun
1
1.00
100.00
INDIKATOR SASARAN
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
SATUAN
RENCANA
REALISASI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
22,6
Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka 1kali/tahun kerjasama kemitraan Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional Terselenggaranya promosi peluang 1 penanaman modal kabupaten/kota kali/tahun Terselenggaranya pelayanan % perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal meliputi : (1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, (2) lzin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, (3) Izin Usaba Penanaman Modal Dalam Negeri, (4) Tanda Daftar Perusahaan (TOP), (5) Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP), (6) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/kota, sesuat kewenangan pemerintah kabupaten / kota
22,7 22,8
22,9
III-67
1
-
-
1
1.00
100.00
100
-
-
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha 22,10 Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)
1 kali/tahun
1
-
-
%
100
-
-
22,11
1 kali/tahun
1
-
-
22,12 Cakupan penerbitan kartu keluarga
%
83
50.56
61.28
22,13
%
83
76.90
93.21
%
30
32.75
109.17
%
23
0.22
0.94
% IMB
20
-
-
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk 22,14 Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 22,15 Cakupan penerbitan kutipan akta kematian 22,16 persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
22,17
III-68
persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
%
20
-
-
22,18 persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap
%
30
-
-
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 18 indikator kinerja sasaran dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 45,75%,
23
Terkembangkannya database potensi daerah pembangunan yang berbasiskan teknologi informasi
untuk
mewujudkan
Sasaran ini terkait dengan Tujuan“Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut: SATUAN
RENCANA
REALISASI
%
62
51.67
% CAPAIAN KINERJA 83.34
kegiatan
12
12
100.00
hari
365
365
100.00
Media tradisional seperti pertunjukan rakyat
kegiatan
12
6
50.00
Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya Media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho
kegiatan
12
10
83.33
kegiatan
12
12
100.00
INDIKATOR SASARAN 23,1
23,2
Jumlah database potensi daerah yang dibuat dan disajikan dalam bentuk buku dan media online Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: Media massa seperti majalah, radio dan televisi Media baru seperti website (media online)
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
23,3
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan
%
50
15
III-69
30.00
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 3indikator kinerja sasaran dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 78,10%,
24
Meningkatnya kapasitas fiskal daerah
Sasaran ini terkait dengan Tujuan“Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut: INDIKATOR SASARAN 24,1
Persentase kenaikan PAD dan alokasi anggaran untuk pembangunan
SATUAN
RENCANA
REALISASI
%
63.00
231.37
% CAPAIAN KINERJA 367.25
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 367,25%,
25
Terciptanya masyarakat yang demokratis
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:
25,1
Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
%
35.00
35.00
% CAPAIAN KINERJA 100.00
25,2
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota
%
83
100
121.21
25,3
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Patroli / hari/regu
3
1
33.33
25,4
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota
Orang / RT
1
2
200.00
INDIKATOR SASARAN
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
SATUAN
RENCANA
REALISASI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
III-70
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 4indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 113,64%,
26
Terciptanya Supremasi Hukum
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Menciptakan ketaatan hukum”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut: SATUAN
RENCANA
REALISASI
pelanggaran
%
68.00
68.00
% CAPAIAN KINERJA 100.00
26,2 Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum
%
35
10
28.57
26,3
%
83
100
121.21
Patroli / hari/regu
3
1
33.33
Orang / RT
1
2
200.00
INDIKATOR SASARAN 26,1
Menurunnya hukum
jumlah
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota
26,4 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 26,5
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 5indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 96,62%,
27
Menurunnya ancaman dan gangguanbencana
Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana”, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut: INDIKATOR SASARAN 27,1
Berkurangnya korban bencana alam di Kabupaten Pandeglang
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
SATUAN
RENCANA
REALISASI
%
63.00
44.92
% CAPAIAN KINERJA 71.302
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
III-71
27,2
Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi
%
63
63.00
100.000
27,3
Evakuasi provinsi
skala
%
70.000
100.000
142.857
27,4
Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota Tingkat waktu tanggap (response time rate)
%
70.000
100.000
142.857
%
67.500
199.930
296.193
Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Jumlah mobil pemadam kebakaran
%
70.000
56.000
80.000
%
71.250
28.570
40.098
27,5 27,6 27,7
korban
bencana
diatas 3000 - 5000 liter pada WMK Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran ini memiliki 7 indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 116,20%,
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
3.2.3 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN MISI Evaluasi capaian kinerja berdasarkan visi Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016, didasarkan pada capaian
rata-rata nilai misi kabupaten pandeglang yang dihitung
berdasarkan capaian sasaran strategis Kabupaten Pandeglang sampai dengan tahun 2011. Pencapaian misi pertama yaitu “Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata” dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut : a.
Meningkatnya investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata.
b.
Tersedianya pengklasteran pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan.
c.
Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
d.
Tertanggulanginya kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kantongkantong kemiskinan
dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat untuk
mencapai tujuan Millenium Development Goal’s. e.
Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah.
f.
Terlaksananya intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi Sumber Daya Alam dan
pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan
serta kelestarian lingkungan hidup. Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut di atas adalah 83,61 %. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi pertama. Gambaran umum capaian nilai kinerja sebagaimana Tabel 3.8.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
berdasarkan misi pertama dapat terlihat
III-72
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Tabel 3.8 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Misi Pertama
Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata
Misi-1
Sasaran 1 Meningkatnya investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata 2 Tersedianya pengklasteran pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan 3 Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat 4 Tertanggulanginya kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kantongkantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan Millenium Development Goal’s 5 Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah 6 Terlaksananya Intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi Sumber Daya Alam dan pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup
Tingkat Capaian
Bobot
Nilai Tingkat Capaian
69,43
1,20
83,32
86,69
1,02
88,42
86,90
1,08
93,85
81,02
0,96
77,78
97,75
0,84
82,11
84,65
0,90
76,19
Capaian Kinerja Berdasarkan Misi
83,61
Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Pencapaian misi kedua yaitu “Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya” dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran yaitu meningkatnya pemberdayaan koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah. Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada pada sasaran tersebut di atas adalah 90,77 %. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi kedua. Gambaran umum capaian nilai kinerja berdasarkan misi kedua dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.9.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-73
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Tabel 3.9 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Misi Kedua
Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya
Misi ke-2
Sasaran
-
Meningkatnya pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja Berdasarkan Misi
90,77
90,77
Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Pencapaian misi ketiga yaitu “Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif” dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut: a.
Meningkatnya implementasi norma agama, ilmu pengetahuan, dan kewirausahaan berwawasan kebangsaan.
b.
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
c.
Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut di atas adalah 110,01 %. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi ketiga. Gambaran umum capaian kinerja berdasarkan misi ketiga dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.10.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-74
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
III-75
Tabel 3.10 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Misi Ketiga
Misi ke-3
Sasaran
Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif
1 Meningkatnya implementasi norma agama, ilmu pengetahuan, dan kewirausahaan berwawasan kebangsaan 2 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat
Tingkat Capaian
Bobot
Nilai Tingkat Capaian
96,57
1,11
107,19
104,05
0,87
90,52
129,71
1,02
132,31
Capaian Kinerja Berdasarkan Misi
110,01
0
Pencapaian misi keempat yaitu “Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat” dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut: a.
Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat.
b.
Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga.
c.
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat.
d.
Mengendalikan angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi.
Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut di atas adalah 100,08 %. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi keempat. Gambaran umum capaian kinerja berdasarkan misi keempat dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.11.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
III-76
Tabel 3.11 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Misi Keempat
Misi ke-4
Sasaran
Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat
1
2
3
4
Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Mengendalikan angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi
Tingkat Capaian
Bobot
Nilai Tingkat Capaian
107,12
1,28
137,11
86,36
0,68
58,72
Capaian Kinerja Berdasarkan Misi
100,08 103,70
1,16
120,29
95,66
0,88
84,18
Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Pencapaian misi kelima yaitu “Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan” dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut: a.
Terlaksananya Pembangunan dan peningkatan sarana
prasarana khususnya
jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan. b.
Terlaksananya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi.
c.
Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi lokal di perdesaan dan kawasankawasan strategis.
d.
Tertatanya kawasan permukiman perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
e.
Meningkatkan rasio elektrifikasi di perdesaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
f.
Terwujudnya jaringan transportasi regional dan internasional.
g.
Terlaksananya
optimalisasi
fungsi
kawasan,
perencanaan
tata
ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup. Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut di atas adalah 61,55%. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi kelima. Gambaran umum capaian kinerja berdasarkan misi kelima dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.12. Tabel 3.12 Target, Realisasi dan Capaian kinerja Misi Kelima
Misi ke-5
Sasaran
Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan
1
2
3
4
5
Terlaksananya Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan Terlaksananya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi lokal di perdesaan dan kawasankawasan strategis Tertatanya kawasan permukiman perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Meningkatkan rasio elektrifikasi di perdesaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Tingkat Capaian
Bobot
Nilai Tingkat Capaian
58,04
1,26
73,14
82,79
1,19
98,52
57,67
0,91
52,48
Capaian Kinerja Berdasarkan Misi
61,55
36,59
1,05
38,42
71,35
0,98
69,92
III-77
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
6
7
Terwujudnya jaringan transportasi regional dan internasional Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup
29,74
0,70
20,82
85,20
0,91
77,53
Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Sedangkan
pencapaian
misi
keenam
yaitu
Meningkatkan
Tata
Kelola
Kepemerintahan Daerah” dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut: a.
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.
b.
Terkembangkannya database potensi daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berbasiskan teknologi informasi.
c.
Meningkatnya kapasitas fiskal daerah.
d.
Terciptanya masyarakat yang demokratis.
e.
Terciptanya Supremasi hukum.
f.
Menurunnya ancaman dan gangguan bencana.
Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut di atas adalah 137,49%. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi keenam. Gambaran umum capaian kinerja berdasarkan misi keenam dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.13.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-78
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Tabel 3.13 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Misi Keenam
Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah
Misi ke-6
Sasaran
1
Tingkat Capaian
Bobot
Nilai Tingkat Capaian
45,75
1,20
54,90
78,10
0,96
74,97
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif Terkembangkannya database potensi daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berbasiskan teknologi informasi Meningkatnya kapasitas fiskal daerah
367,25
1,08
396,63
4
Terciptanya masyarakat yang demokratis
113,64
0,90
102,27
5
Terciptanya Supremasi hukum Menurunnya ancaman dan gangguan bencana
96,62
1,02
98,56
116,20
0,84
97,61
2
3
6
Capaian Kinerja Berdasarkan Misi
137,49
Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
3.2.4 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN VISI Capaian kinerja berdasarkan visi Kabupaten Pandeglang dihitung berdasarkan ratarata dari hasil perkalian antara nilai capaian tiap misi dengan bobot atas dasar kedekatan dengan visi. Gambaran lebih jelasnya mengenai capaian nilai kinerja berdasarkan visi Kabupaten Pandeglang tahun pada tahun 2014 dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.15 berikut ini.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-79
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Berdasarkan Visi Kabupaten Pandeglang
No
Misi
Capaian Misi
1
Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata
83,61
1,14
95,32
Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya
90,77
1,26
114,37
110,01
0,96
105,60
100,08
0,84
84,06
61,55
1,02
62,78
137,49
0,78
107,24
2
3
4
5
6
Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah
Bobot
Nilai Misi
Capaian Kinerja berdasarkan Visi
94,90
Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-80
LaporanKinerjaInstansiPemerintah KabupatenPandeglangTahun 2014
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan DaerahKabupatenPandeglang Nomor 5Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran PendapatandanBelanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasaran azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintah yang menugaskan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang lebih berperan pada fungsi alokasi karena lebih mengetahui kebutuhan serta Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakatnya. Sementara fungsi distribusi dan stabilisasi, efektifnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. APBD sebagai sarana otonomi dan gambaran kebijakan Pemerintah Daerah disusun mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara operasional APBD merupakan alat untuk mengukur kemampuan potensi dan sebagai alat alokasi dana/pembiayaan untuk berbagai programdan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja daerah dalam
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-81
LaporanKinerjaInstansiPemerintah KabupatenPandeglangTahun 2014
menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Secara keseluruhan, APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 dapat di rinci sebagai berikut : 1.
Pendapatan Kondisi Umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 disesuaikan dengan struktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebgaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta disesuaikan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan produk hukum aturan pengelolaan keuangan yang lebih tinggi. Adapun struktur Pendapatan Daerah terdiri dari : 1.
Pendapatan Asli Daerah,yang meliputi : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2.
3.
Pendapatan Transfermeliputi : -
Dana Bagi Hasil Pajak
-
Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber Daya Alam)
-
Dana Alokasi Umum
-
Dana Alokasi Khusus
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -
Hibah
-
Dana Darurat
-
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dari Propinsi dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya
a.
-
Dana Penyesuaian
-
Dana Otonomi Khusus
-
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
-
Dana Bantuan Presiden
Target dan Realisasi Pendapatan Pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang pada APBD tahun anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp 1.747.012.073.183,24 atau 99,78% daritargetyang ditetapkan sebesar Rp1.750.783.328.604,38. Targetdan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-82
LaporanKinerjaInstansiPemerintah KabupatenPandeglangTahun 2014
III-83
Tabel 3.17 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah) NO.URUT 1
URAIAN
1
2 PENDAPATAN DAERAH
1,1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
%
3
4
5
133.616.950.725,38
140.029.480.651,24
104,80
Pendapatan Pajak Daerah
21.402.685.281,00
21.409.791.955,00
100,03
1.1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
47.227.548.606,00
46.263.188.130,00
97,96
1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
8.728.656.766,00
8.886.221.784,00
101,81
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
56.258.060.072,38
63.470.278.782,24
112,82
1,2
PENDAPATAN TRANSFER
1.265.666.870.847,00
1.265.554.543.584.00
99,99
1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
1.077.077.628.000,00
1.077.077.628.000,00
100,00
1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus
128.026.450.000,00
128.026.450.000,00
100,00
1.2.3
351.499.505.032,00
341.428.048.984,00
97,13
1.2.3.1
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Hibah
-
-
-
1.2.3.2
Dana Darurat
-
-
-
1.2.3.3
86.584.431.032,00
76.512.974.984,00
88,37
1.2.3.4
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian
237.091.054.000,00
237.091.054.000,00
100,00
1.2.3.3
Dana Otonomi Khusus
-
-
-
1.2.3.3
Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Lainnya
29.926.020.000,00
29.926.020.000,00
100,00
1.2.3.3
Dana Bantuan Presiden
898.000.000,00
898.000.000,00
100,00
1.750.783.326.604.38
1.747.012.073.183,24
99,78
JUMLAH PENDAPATAN
Propinsi
60.562.792.847,00
atau
Sumber: DPKA Kabupaten Pandeglang 2014 (unaudited)
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
58.673.597.230,00
96,88
LaporanKinerjaInstansiPemerintah KabupatenPandeglangTahun 2014
2.
Belanja Daerah Sesuai dengan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas APBD tahun anggaran 2014, belanja daerah terealisasi sebesar Rp 1.640.023.747.719,00 atau85,63 %daritargetyang ditetapkan sebesar Rp 1.915.291.559.206,38. Adapun taget belanja langsunguntuk membiayai 9 fungsi, 33 urusan pemerintahan adalah sebesar Rp 715.838.892.893,00teralisasi sebesar Rp 570.442.631.427,00atau 79,69 %dari target pembiayaan programdan kegiatan tahun anggaran 2014. Rincian realisasi penyerapan anggaran untuk masing-masing fungsi dijabarkan sebagai berikut : • Fungsi Pelayanan Umum, sebesar
Rp 93.217.780.874,00
• Fungsi Ketertiban dan Ketentraman, sebesar
Rp 5.619.098.039,00
• Fungsi Ekonomi meliputi , sebesar
Rp 50.108.992.147,00
• Fungsi Lingkungan Hidup, sebesar
Rp 3.597.125.388,00
• Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, sebesar
Rp 180.658.396.577,00
• Fungsi Kesehatan, sebesar
Rp 122.299.917.577,00
• Fungsi Pariwisata dan Budaya, sebesar
Rp 5.431.764.000,00
• Fungsi Pendidikan, sebesar
Rp 102.719.965.603,00
• Fungsi Perlindungan sosial, sebesar
Rp 6.211.900.035,00
Secara umum target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Pandeglang dapat dilihat dalam tabel berikut :
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-84
LaporanKinerjaInstansiPemerintah KabupatenPandeglangTahun 2014
III-85
Tabel. 3.18 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
NO.URUT
URAIAN
ANGGARAN 2014
REALISASI 2014
%
1
2
3
4
5
1.199.452.666.313.38
1.069.581.116.292,00
89,17
1.127.791.746.029,38
1.005.780.493.457,00
89,18
2,1
BELANJA DAERAH
2.1.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.2
Belanja Pegawai
2.1.3
Belanja Bunga
-
-
-
2.1.4
Belanja Subsidi
-
-
-
2.1.5
Belanja Hibah
14.085.000.000,00
13.069.672.500,00
92,79
2.1.6
Belanja Bantuan Sosial
19.810.485.500,00
17.539.298.535,00
88,54
2.1.7
Belanja Bagi Hasil
7.021.327.500,00
7.021.327.364,00
100,00
2.1.8
Belanja Bantuan Keuangan
25.744.107.284,00
25.600.873.436,00
99,44
2.1.9
Belanja Tak Terduga
5.000.000.000,00
569.451.000,00
11.39
.2.2.1
BELANJA LANGSUNG
715.838.892.893,00
570,442,631,427,00
79,69
.2.2.2
Belanja Pegawai
60.598.449.664,00
55.551.961.430,00
91,65
.2.2.3
Belanja Barang dan Jasa
259.125.960.382,00
223.601.740.753,00
86,29
.2.2.4
Belanja Modal
396094.482.847,00
291.288.929.244,00
73,54
2,3
JUMLAH BELANJA
1.915.291.559.206,38
1.640.023.747.719,00
85,63
Sumber: DPKA Kabupaten Pandeglang 2014 (unaudited)
3.
Pembiayaan Daerah Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 164.485.232.602,00 dan realisasi
pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 0,00 sehingga pembiayaan netto dalam perhitungan APBD tahunanggaran 2014 sebesar Rp 164.485.232.602,00 yang merupakan selisih antara realisasi jumlah penerimaan pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2014. Pembiayaan daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
LaporanKinerjaInstansiPemerintah KabupatenPandeglangTahun 2014
III-86
Tabel. 3.19 Targetdan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 NO.URUT
URAIAN
ANGGARAN 2014
REALISASI 2014
%
1
2
3
4
5
3 3,1 3.1.1
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan
164.488.232.602,00
164.485.232.602,00
100,00
-
-
-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.8
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Lainnya Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi
-
-
-
3.1.9
Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya
-
-
-
3.1.10
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.000.000,00
-
-
164.488.232.602,00
164.485.232.602,00
100,00
3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7
3.1.11 3.1.12
Penerimaan Kembali Dana Bergulir JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3,2
PENGELUARAN DAERAH
3.2.1
Pembentukan Dana cadangan
-
-
-
3.2.2
Penyertaan Modal Pemerintah
-
-
-
3.2.3
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
-
-
-
-
3.2.5
Pembayaran Pokok Pinjaman Negeri-Lembaga Keuangan bank
Dalam
-
-
-
3.2.6
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan bukan bank
-
-
-
3.2.7
Pembayaran Pokok Negeri-Obligasi Pembayaran Pokok Negeri-Lainnya
3.2.4
3.2.8
Pinjaman
Dalam
-
-
-
Pinjaman
Dalam
-
-
-
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
LaporanKinerjaInstansiPemerintah KabupatenPandeglangTahun 2014
3.2.9 3.2.10 3.2.11
3,3
Pemberian Pinjaman kepada perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada perusahaan Daerah Lainnya JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembiayaan Netto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
164.488.232.602,00
164.485.232.602,00
100,00
Sumber: DPKPA Kabupaten Pandeglang 2014 (unaudited)
Saldo Kas Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 menghasilkan saldo kas sebesar Rp 271.473.558.066,24. Sisa ini didapat dari selisih antara surplus belanja daerah ditambah penerimaan pembiayaan dan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Tabel 3.20 Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenPandeglang Tahun 2014
No. 1. 2. 3. 4. 5.
Uraian Pendapatan Belanja Surplus/Defisit Pembiayaan Netto Sisa Perhitungan APBD
Anggaran (Rp.) 1.747.012.073.183,24
1.640.023.747.719,00 106.988.325.464,24 164.485.232.602,00
271.473.558.066,24
Sumber: DPKPA Kabupaten Pandeglang 2014 (unaudited)
Pelaksanaan APBD sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik serta tuntutan perubahan diera reformasi yang berkembang akhir-akhir ini. Beberapa penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilaksanakan, namun sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bernuansa lebih memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan pokok Pajak dan Retribusi Daerah. Selain itu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-87
LaporanKinerjaInstansiPemerintah KabupatenPandeglangTahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pemerintah Daerah telah melaksanakan restrukturisasi Anggaran Pendapatan Daerah. Penatausahaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah di Kabupaten Pandeglang mengacu pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diantaranya akan menggunakan sistem pembukuan berpasangan, akuntansi berbasis kas modifikasi serta pengintegrasian pengelolaan uang dan barang.
Melalui sistem ini,
beberapa prinsip anggaran berupa transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektivitas anggaran diharapkan akan mudah dikontrol dan dikendalikan. Penyusunan APBD Kabupaten Pandeglang dewasa ini tidak hanya mengacu kepada satu peraturan perundangan saja (omnibus regulations) melainkan juga mengacu kepada beberapa peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka menghasilkan sistem akutansi yang lebih kompatibel, komprehensif dan bertanggungjawab. Selain itu, banyaknya dasar hukum yang dijadikan acuan (konsideran) dalam penyusunan APBD ini diharapkan juga akan mampu memberikan beberapa aspek positif, antara lain: 1. Kemudahan untuk diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah; 2. Adanya Sinkronisasi dan keselarasan antar pengaturan; 3. Memberikan arah sekaligus tidak membingungkan pihak pelaksana dan 4. Pemeriksa keuangan; 5. Memperhatikan kapasitas fiskal daerah.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III-88
LaporanKinerjaInstansiPemerintah KabupatenPandeglangTahun 2014
BAB IV PENUTUP 4.1 KESIMPULAN Selama tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan 166 program, 27 sasaran strategis, 33 urusan pemerintah daerah dan 9 fungsi. Program/ kegiatan tersebut mendorong / menstimulus nilai kinerja sasaran terhadap pencapaian visi Kabupaten pandeglang pada tahun 2014 sebesar 94,90%. Capaian ini masuk pada kategori “memuaskan”.
4.2 SARAN Berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis di tahun berikutnya yang merupakan pelaksanaan tahun keempatdari periode RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, pencapaian indikator-indikator sasaran strategis, khususnya indikator SPM, diharapkan agar memperoleh nilai pencapaian yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan nilai capaian sasaran strategis tersebut. Selain itu, pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pembangunan, serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam semua tahap pembangunan yang lebih intensif antar instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam memperkuat pencapaian nilai akuntabilitas kinerja.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
IV-1