LKjIP 2015
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Pengadilan Negeri Tangerang Jl. T.M.P Taruna Tangerang No. 7 www.pn-tangerang.go.id
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2015 Pengadilan Negeri Tangerang yang merupakan LKJIP pelaksanaan Renstra tahun 2015-2019. Dan menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 516-1/SEK/KU.01/11/2015 Tanggal 17 November 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Tangerang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015, Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung R.I. yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Semoga LKjIP ini dapat memenuhi kriteria pelaporan akuntabilitas instansi pada Pengadilan Negeri Tangerang.
Tangerang,
i
Maret 2016
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………………………..
i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………………….
ii
BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………………….
1
1.1 Kondisi Umum ……………………………………………………………………………………….
1
1.2 Potensi dan Permasalahan …………………………………………………………………..
2
BAB II. VISI MISI DAN TUJUAN ………………………………………………………………………………..
5
2.1 Visi …………………………………………………………………………………………………………
5
2.2 Misi ………………………………………………………………………………………………………..
6
2.3 Tujuan ………………………………………………………………………………………………….
6
2.4 Sasaran Strategis …………………………………………………………………………………
7
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ………………………………………………………………
10
3.1 Arah Kebijakan Strategi Nasional …………………………………………………………
10
3.2 Arah Kebijakan Strategi Pengadilan Negeri Tangerang ……………………….
11
BAB IV. PENUTUP ……………………………………………………………………………………………..
16
LAMPIRAN Matriks Renstra Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015-2019 Matriks Pendanaan Indikator Kinerja Utama SK Review Renstra 2015-2019 SK Indikator Kinerja Utama
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
L
KjIP Tahun 2015 ini merupakan laporan kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tangerang selama Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat
Pertama dan sesuai dengan Visi : “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TANGERANG YANG AGUNG”. Visi
tersebut
dijabarkan
dalam
sebuah
Rencana
Strategis
Tahun
2015 – 2019, disertai dengan penyampaian Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2017 yang kesemuanya terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Tangerang. Keberhasilan pelaksanaan rencana kinerja tahun 2015 juga dapat dilihat dalam matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 dan Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2015 disajikan dalam matriks berikut ini : NO. 1.
SASARAN Peningkatan Penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
88% 80%
82. 49% 78.13%
93.74% 97.66%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
iii
NO. 2.
3.
4.
SASARAN Aksepbilitas putusan Hakim Tingkat
Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (access to justice)
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 1. Pidana 2. Perdata
92% 80%
90.37% 70.48%
98.22% 88.10%
a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
1 : 150
1:204
136%
100%
100%
100%
100%
100%P
100%
72% 65%
70.48% 63.39%
97.82% 97.52%
c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding a. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus b. ersentase jumlah perkara banding yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI. c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI. 1. Pidana 2. Perdata
iv
NO. 5.
6.
SASARAN Peningkatan Kualitas pengawasan
Peningkatan Kualitas SDM
INDIKATOR KINERJA a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial. b. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100%
0%
PERSENTASE CAPAIAN 0%
100%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TARGET REALISASI
Selanjutnya laporan akuntabilitas keuangan yang berisi realisasi DIPA Tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan persentase capaian serapan anggaran sebesar 96.75 % untuk DIPA-01 Badan Urusan Administrasi dan 96.37 % untuk DIPA-03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
v
LKJIP
2015
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
S
ecara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan
dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara / kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Tangerang membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Pengadilan Negeri Tangerang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 serta Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986, dalam Pasal 50 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata
1
LKJIP
2015
di tingkat pertama. Dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. Kantor Pengadilan Negeri Tangerang berlantai 6 dengan luas tanah keseluruhan + 4.000 M2 dan Luas Bangunan + 6.520 M2, + selebihnya untuk halaman Parkir. Pengadilan Negeri Tangerang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 7 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Kode Pos 15118. Namun, Gedung kantor Pengadilan Negeri Tangerang sampai dengan saat ini masih dalam proses pembangunan sejak tahun 2012. Berdasarkan Bezeting periode 31 Desember 2015, jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Tangerang sebanyak 157 (Seratus Lima Puluh) orang dengan rincian sebagai berikut : No.
Tenaga Teknis
Jumlah (Orang)
Keterangan
1.
Ketua
1
Aktif
2.
Wakil Ketua
1
Aktif
3.
Hakim
29
Aktif
4.
Panitera
1
Aktif
5.
Sekretaris
0
Belum Ada
6.
Kepala Bagian Umum
1
Aktif
7.
Panitera Muda
3
Aktif
8.
Kepala Sub Bagian
3
Aktif
9.
Panitera Pengganti
38
Aktif
10.
Jurusita
7
Aktif
11.
Staf Pelaksana
48
Aktif
12.
Tenaga Honorer
25
Aktif
157
Seratus Lima Puluh Tujuh orang
JUMLAH
Jumlah Hakim dan pegawai tersebut di atas sudah sesuai dengan rasionalisasi pegawai menurut Mahkamah Agung yang seharusnya
2
LKJIP
2015
berjumlah + 120 (seratus dua puluh) orang untuk Pengadilan Negeri Klas IA Khusus. Akan tetapi sejauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang selaku Pengadilan Tingkat Pertama terlaksana dengan baik. Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Tangerang disajikan dalam Lampiran 1. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI
P
engadilan Negeri Tangerang merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tangerang sebagai kawal depan (Voorj prost) Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana Pengadilan Negeri Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu : Menerima,Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara yang masuk. Sedangkan fungsinya adalah : 1.
Melakukan urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, kepaniteraan hukum di wilayah Tangerang.
2.
Melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana (umum) peradilan umum di wilayah Tangerang.
3.
Menyiapkan program dan evaluasi kinerja peradilan umum di wilayah Tangerang.
4.
Melakukan hubungan masyarakat yang berkaitan dengan hukum di wilayah Tangerang.
3
LKJIP
2015
C. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKJIP
P
enyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Tangerang ini berdasarkan :
1.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
4.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
5.
Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
6.
Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006
tentang
Organisasi
dan
Tatakerja
Sekretariat Mahkamah Agung RI. 7.
Surat
Sekretaris
Mahkamah
Agung
R.I.
Nomor
:
516-1/SEK/KU.01/11/2015 Tanggal 17 November 2015 perihal Penyampaian LKJIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN
P
ada
dasarnya
laporan
mengkomunikasikan
akuntabilitas
pencapaian
kinerja
kinerja
ini
untuk
Pengadilan
Negeri
Tangerang dalam tahun anggaran 2015, dengan bentuk sajian seperti berikut :
4
LKJIP
2015
Bab I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Tangerang dan tentang LKJIP, yang dituangkan dalam; a. Latar Belakang, b. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi, c. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP, dan d. Sistematika Penyajian Laporan. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja,Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun anggaran 2015 yang berisikan antara lain; a. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang, b. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015, dan c. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang yang dipaparkan dalam; a. Akuntabilitas Kinerja (Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran), b. Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan c. Akuntabilitas Keuangan. Bab IV Penutup, menguraikan; a. Keberhasilan, b. Hambatan/Masalah, dan c. Pemecahan Masalah. Lampiran, berisi : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tangerang dan Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Tangerang.
5
LKJIP
2015
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
R
encana Strategis Pengadilan Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan
kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundanganundangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tangerang diselaraskan dengan Arah Kebijakan dan Program Mahkamah Agung R.I yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Tangerang adalah: “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TANGERANG YANG AGUNG” Untuk
mencapai
Visi
tersebut,
Pengadilan
Negeri
Tangerang
menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah Tangerang;
6
LKJIP
2015
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah Tangerang; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah Tangerang; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah Tangerang; 5. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 7. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 8. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 9. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice). Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana.
Dengan di formulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Tangerang akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.
7
LKJIP
2015
Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice). 5. Meningkatnya kualitas pengawasan. 6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Tangerang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan. Adapun pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tangerang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Output dari kegiatan pokok ini adalah : 1. Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu (Base Line) Sub output yang akan dilaksanakan antara lain : a) Penyelesaian Pos Pelayanan Hukum b) Penyelesaian Perkara yang kurang dari 5 Bulan c) Penyelesaian Perkara dengan Zitting Plaatz dan Prodeo
8
LKJIP
2015
Adapun sasaran strategis dalam program dan kegiatan ini adalah : No. 1.
Sasaran Strategis Penyelesaian Perkara
Indikator Kinerja Utama Persentase penyelesaian sisa perkara 1) Pidana 2) Perdata Persentase penyelesaian perkara 1) Pidana 2) Perdata Persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1) Pidana 2) Perdata
2.
Akseptabilitas Putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi 1) Pidana 2) Perdata
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Output dari kegiatan pokok ini adalah : 1) Layanan Perkantoran (Base Line) Sub output yang akan dilaksanakan antara lain : a) Layanan Perkantoran
9
LKJIP
2015
Adapun sasaran strategis dalam program dan kegiatan ini adalah : No. 1.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Efektifitas Pengelolaan Persentase berkas perkara yang Penyelesaian Perkara diajukan secara lengkap 1) Pidana 2) Perdata Persentase berkas perkara yang deregister dan siap didistribusi kan ke majelis 1) Pidana 2) Perdata Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding
2.
Aksesibilitas Masyarakat Persentase amar putusan terhadap Peradilan Tingkat perkara yang dapat diakses Pertama (Access to justice) secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase jumlah perkara yang putus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI
1. Pidana 2. Perdata 3.
Kualitas Pengawasan
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan pemeriksaan eksternal ditindaklanjuti
4.
Peningkatan Kualitas SDM
hasil yang
Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
10
LKJIP
2015
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Output dari kegiatan pokok ini adalah : 1) Teknologi Informasi Sub output yang akan dilaksanakan antara lain : a) Pengadaan Teknologi Informasi Penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri
Tangerang
berupa
Pengadaan
Server
IT
untuk
mendukung Aplikasi CTS/SIPP agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan Keterbukaan Informasi pada lembaga peradilan.
11
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO 1.
KINERJA UTAMA Peningkatan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan b. Persentase perkara yang Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) c. Persentase perkara yang Perbandingan perkara yang diselesaikan diselesaikan dalam jangka dalam jangka waktu maksimal 5 bulan waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
2.
Peningkatan aksebilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi
Jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya hukum (kasasi/peninjauan kembali) selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus persen
Hakim Majelis
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap
Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding
Kepaniteraan
Laporan Bulanan dan
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis
Kepaniteraan
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk
Kepaniteraan
Laporan Tahunan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
LKJIP 4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah dapat dilihat secara online melalui website Pengadilan Tingkat Pertama dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus, dengan perkara yang sudah diminutasi
Majelis Hakim/ Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase jumlah perkara yang
Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah putus dan dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat Pertama, dengan perkara yang sudah diminutasi
Kepaniteraan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase perkara yang telah
Kepaniteraan Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah dapat diproses pada SIPP / CTS MA RI, dengan perkara yang sudah diminutasi
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
a. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.
diproses pada SIPP / CTS MA RI. Pidana dan Perdata
5.
6.
Peningkatan kualitas pengawasan
Peningkatan kualitas SDM
2015
a. Persentase pengaduan Perbandingan jumlah pengaduan yang masyarakat yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat
Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13
LKJIP b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
2015
Perbandingan antara SDM Nonteknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa.
Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase pejabat yang lulus Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri mengikuti fit and proper test yang telah dipromosikan dan mengikuti Fit dalam rangka promosi jabatan. and Proper Test untuk menduduki Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus atau Hakim Tinggi dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan
Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14
B. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2015
A NO. 1 1.
dapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut: SASARAN
2 Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3
4
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
2.
3
100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum: 1. Pidana 2. Perdata
92% 80%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap
88% 80%
tidak
1. Pidana 2. Perdata
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata c. Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara
100% 100%
100 100 1 : 150
LKJIP 1 4.
2 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
3
a. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus b. Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.
2015 4 100%
100
c. Persentase perkara yang telah
diproses pada SIPP / CTS MA RI. - Pidana - Perdata 5.
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan
Peningkatan kualitas SDM
72% 65%
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial
100%
b. Persentase pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100%
16
LKJIP
2015
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
P
enetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Tangerang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Tangerang, disajikan dalam matriks berikut ini:
17
Tabel. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Tangerang NO. 1 1.
SASARAN URAIAN 2 Penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3 a. Persentase sisa perkara
4
yang diselesaikan 100% 100%
1. Pidana 2. Perdata b. Persentase
PROGRAM 5 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
KEGIATAN URAIAN 6 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
yang
88% 80% perkara
diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
2.
Aksepbilitas putusan Hakim Tingkat Pertama
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali : 1. Pidana 2. Perdata
TARGET
7
8
9
Orang Rupiah
334.180.000
Berkas Perkara
1200
%
100
s.d.a
s.d.a
Input: - SDM - Dana
Outcome: Penyelesaian Administrasi Perkara Di Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu
100% 100%
s.d.a
92% 80%
SATUAN
Output: Penyelesaian Administrasi Perkara Di Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu
perkara
yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata c. Persentase
INDIKATOR KINERJA
s.d.a
s.d.a
LKJIP NO. 1 3.
4.
SASARAN URAIAN 2 Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3 a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
4
100% 100%
PROGRAM 5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
100% 100%
c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara
1 : 150
a. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
19
2015 KEGIATAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
6 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
7
8
9
Input: - SDM - Dana
Orang Rupiah
80 15.359.321.000
Output: Layanan Perkantoran
Tahun
1
%
100
Outcome: Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan terlaksana dengan baik
LKJIP NO. 1
SASARAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
TARGET
3 Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI. Persentase perkara yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI. Pidana Perdata
4 100%
d. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz / Prodeo
1 : 20
b.
c.
-
PROGRAM 5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2015 KEGIATAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
6 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
7
8
9
Input: - SDM - Dana
Orang Rupiah
80 15.359.321.000
Output: Layanan Perkantoran
Tahun
1
%
100
Orang Rupiah
334.180.000
Berkas Perkara
1200
%
100
72% 65%
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Outcome: Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan terlaksana dengan baik Input: - SDM - Dana Output : Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara Outcome : Terlaksananya Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
20
LKJIP 1 5.
6.
2 Peningkatan kualitas pengawasan
Peningkatan kualitas SDM
3 a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
4 100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan.
100%
5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
100%
100%
21
2015 6 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
8
9
Input: - SDM - Dana
7
Orang Rupiah
80 15.359.321.000
Output: Layanan Perkantoran
Tahun
1
%
100
Orang Rupiah
80 15.359.321.000
Tahun
1
%
100
Outcome: Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan tingkat banding terlaksana dengan baik Input: - SDM - Dana Output: Layanan Perkantoran Outcome: Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan tingkat banding terlaksana dengan baik
D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
P
enetapan kinerja tahun 2015 merupakan kinerja pokok yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dalam tahun 2015 berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2015 dan menyesuaikan dengan DIPA Tahun Anggaran 2015 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 (Dokumen terpisah). Penetapan kinerja tahun 2015 berpedoman pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang 2015-2019 (Dokumen terpisah), yang pelaksanaan beracuan pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 hasil reviu sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: W29.U4/ /SK/KP.10.10/I/2015 Tanggal 2 Januari 2015 Tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: W29.U4/ /SK/KP.10.10/I/2015 Tanggal 5 Januari 2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015 (Dokumen terpisah).
E. RENCANA KINERJA TAHUN 2016
R
encana kinerja tahun 2016 merupakan kinerja pokok yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada Tahun 2016 dan dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran kegiatan oleh Pengadilan Negeri Tangerang tahun anggaran 2016, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2016 (Dokumen terpisah). Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2016 berpedoman pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang 2015-2019.
LKJIP
2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. AKUNTABILITAS KINERJA
A
kuntabilitas kinerja merupakan evaluasi atas rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan tahun sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengmabilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Pengukuran kinerja mencakup :
1. Pengukuran Kinerja Kegiatan 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
23
LKJIP
2015
1. Pengukuran Kinerja Kegiatan
P
engukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
Pengukuran kinerja kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015 disajikan dalam matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebagaimana dalam terangkum matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran dan matriks kinerja anggaran. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini.
Berikut ini matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015.
24
Tabel. Matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 NO. 1 1.
2.
PROGRAM 2 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN
4
5
6
7
8
Orang Rupiah
334.180.000
331.072.400
98,36%
Output: Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu (Base Line)
Berkas Perkara
1200
1176
98,36%
Outcome: Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Diselesaikan Tepat Waktu
%
100
98,36
98,36%
Input: - SDM - Dana
Orang Rupiah
135 18.253.585.000
135 17.699.246.576
100% 96,97%
Output: Layanan Perkantoran
Tahun
1
1
100%
%
100
100
100%
URAIAN 3 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Input: - SDM - Dana
Outcome: Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan tingkat terlaksana dengan baik
LKJIP NO.
PROGRAM
1 3.
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
2015 KEGIATAN
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
4
5
6
7
8
Input: - SDM - Dana
Orang Rupiah
10 40.000.0000,-
10 39.930.000,-
100% 99,83%
Output: 1. Pengadaan Server CTS
1 SISTEM
1 SISTEM
1 SISTEM
100%
1 SISTEM
1 SISTEM
1 SISTEM
100%
Outcome: 1. Terealisasinya Server CTS Pengadilan Negeri Tangerang
26
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran
P
engukuran pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja. Pengukuran pencapaian sasaran Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015 disajikan dalam matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran sebagai berikut : NO. 1.
2.
3.
SASARAN Peningkatan Penyelesaian perkara
Aksepbilitas putusan Hakim
Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
88% 80%
82.49% 78.13%
93.74% 97.66%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Banding 1. Pidana 2. Perdata
92% 80%
90.37% 70.48%
98.22% 88.10%
a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
LKJIP
NO.
4.
SASARAN
Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (access to justice)
INDIKATOR KINERJA c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara a. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus b. Persentase jumlah perkara banding yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI. c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI. 1. Pidana 2. Perdata
2015
1 : 150
PERSENTASE CAPAIAN 1:204 136%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
72% 65%
70.48% 63.39%
97.82% 97.52%
TARGET REALISASI
Adapun cara perhitungan Persentase Capaian dirumuskan sebagai berikut :
Persentase Capaian =
Realisasi x 100% Target
Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015 secara umum Pengadilan Negeri Tangerang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 100% sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai realisasinya. Sedangkan untuk jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 18.951.855.000,- (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
28
LKJIP
2015
Adapun jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 tersebut adalah sebesar Rp. 18.334.278.176,- (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah). Persentase serapan anggaran tahun 2015 adalah sebesar 96,74%. Rincian akuntabilitas anggaran disajikan secara lengkap pada poin C. Analisa Akuntabilitas Keuangan.
29
LKJIP
2015
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
P
engukuran kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Tangerang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
1. SASARAN PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran penyelesaian perkara tahun 2015 adalah sebagai berikut :
No. 1.
SASARAN Penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA NO.
TARGET
REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN
100% 100%
100% 100%
100% 100%
88% 80%
82.49% 78.13%
93.74% 97.66%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata c.
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
Analisis keempat indikator kinerja dari sasaran pertama ini sebagai berikut :
a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.
30
LKJIP
No. 1.
SASARAN Penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA NO.
2015
TARGET
REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN
100% 100%
100% 100%
100% 100%
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
Data sisa perkara tahun 2015, sebagai berikut : No. 1. 2.
Sisa 2014 577 333
Jenis Perkara Pidana Perdata
Diputus 2015 577 333
Sisa belum Persentase diputus penyelesaian 0 100% 0 100%
Berdasarkan tabel diketahui bahwa sisa perkara (pidana dan perdata) yang belum diputus pada tahun 2014, seluruhnya telah diputus pada tahun 2015 (sisa nihil). Dengan persentase penyelesaian sisa perkara untuk masing-masing jenis perkara sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2015 untuk penyelesaian sisa perkara tercapai sepenuhnya.
Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan 1) PIDANA No. 1.
Jenis Perkara
2011
2012
2013
2014
2015
408
581
657
575
577
Pidana
Dari grafik di atas dapat diketahui penyelesaian sisa perkara Pidana pada tahun 2012 sebanyak 657 perkara merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2011 yang belum diputus adalah yang terbanyak. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus paling sedikit adalah pada tahun 2011 yaitu sebanyak 408 perkara.
31
LKJIP
2015
2) PERDATA No. 2.
Jenis Perkara
2011
2012
2013
2014
2015
275
494
401
425
440
Perdata
Penyelesaian sisa perkara Perdata mengalami perubahan baik itu kenaikan maupun penurunan dari tahun 2011 s/d 2015. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2012 yang belum diputus adalah yang terbanyak yaitu 494 perkara. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus paling sedikit adalah pada tahun 2011 yaitu sebanyak 275 perkara. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2014 yang mencapai target sebesar 100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.
b) Persentase perkara yang diselesaikan No. 1.
SASARAN Penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA NO. b.
Persentase diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
perkara
TARGET
REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN
88 % 80 %
82.49% 78.13%
93.74% 97.66%
yang
1) PIDANA Pada tahun 2015 capaian persentase perkara Pidana yang diselesaikan sebesar 93.74%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentasi perkara pidana yang diselesaikan sebesar 82.49% dengan target yang ditetapkan sebesar 88%. Realisasi persentase penyelesaian perkara pidana sebesar 82.49% diperoleh dari perbandingan jumlah perkara yang sudah putus tahun 2015 sebesar 2389 perkara dengan seluruh jumlah perkara pidana pada tahun 2015 sebesar 2896 perkara (perkara masuk + sisa perkara tahun sebelumnya).
32
LKJIP
2015
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 88%. Dari keseluruhan perkara yang masuk dan diputus pada tahun 2015, realisasi penyelesaian perkara 82.49%. Artinya target penyelesaian mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 0.62%. Hal ini karena jumlah perkara masuk tahun 2015 (2896 perkara) lebih sedikit dari tahun 2014 (3183 perkara), sehingga realisasi penyelesaian perkara 82.49%. Artinya target penyelesaian sebesar 5.51% tidak tercapai. Hal ini di karenakan tahun 2014 masih banyak perkara pidana yang masuk dibulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2014. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2014.
Tabel Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Sisa Tahun Sebelumnya (2015) Bulan Masuk Putus 238 316 Januari 185 224 Februari 215 179 Maret 202 204 April 176 214 Mei 167 237 Juni 180 124 Juli 186 198 Agustus 203 160 September 177 212 Oktober 183 217 November 207 104 Desember JUMLAH
2319
577 Sisa Akhir 499 460 496 494 456 386 442 430 473 438 404 507
2389
Perbandingan Perkara yang diselesaikan Adapun sebagai perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sebagai berikut:
33
LKJIP No. 1 2 3 4 5
Tahun
Masuk 2651 3107 3192 3183 2896
2011 2012 2013 2014 2015
Putus 2070 2537 2617 2606 2389
2015 % 78.08 81.65 81.99 81.87 82.49
Apabila dilihat dari tabel perbandingan, tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, persentase penyelesaian perkara mengalami peningkatan yang cukup baik, namun terjadi sedikit penurunan penyelesaian perkara pada tahun 2014. Perkara pidana yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 3183 perkara dan diselesaikan sebanyak 2606 perkara (81.87%) dibandingkan dengan perkara pidana yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 3192 perkara dan diselesaikan sebanyak 2617 perkara (81.99%) berarti adanya penurunan penyelesaian perkara pidana sebesar 0.12% dari tahun 2013, hal ini dikarenakan jumlah perkara sisa akhir ditahun 2013 cukup banyak dan menjadi perkara sisa awal tahun 2014. Sedangkan, pada tahun 2015 terdapat peningkatan kembali jumlah penyelesaian perkara pidana dari tahun 2014 sebesar 0.62 %. 2) PERDATA Capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 97.66%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan sebesar 78.13% dengan target yang ditetapkan sebesar 80%. Realisasi persentase penyelesian perkara perdata sebesar 78.13% merupakan perbandingan perkara perdata yang selesai di tahun 2015 sebesar 1572 perkara dengan jumlah perkara tahun 2015 sebesar 2012 perkara (perkara masuk + sisa perkara tahun sebelumnya). Pada tahun 2015 capaian dan realisasi penyelesaian perkara perdata mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014. Realisasi perkara yang diselesaikan tahun 2014 sebesar 79.11% dan capaian terhadap target hingga 98.89%,
34
LKJIP
2015
sedangkan tahun 2013 realisasi hanya sebesar 81.77% dan capaian terhadap target 102.21%. Persentase perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 80% dari total keseluruhan perkara yang masuk realisasinya mencapai 78.13%. Maka dapat dikatakan bahwa penetapan kinerja tahun 2015 untuk penyelesaian perkara Perdata belum tercapai dengan maksimal. Berikut tabel mengenai keadaan perkara perdata tahun 2015. Tabel Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Sisa Tahun Sebelumnya (2014) Bulan Masuk Putus 112 124 Januari 118 134 Februari 141 141 Maret 137 128 April 125 107 Mei 143 140 Juni 97 95 Juli 133 142 Agustus 143 152 September 155 134 Oktober 159 143 November 124 132 Desember JUMLAH
1587
425 Sisa Akhir 413 397 397 406 424 427 429 420 411 432 448 440
1572
Perbandingan Perkara yang diselesaikan Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan, sebagai berikut : No. 1 2 3 4 5
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015
35
Masuk
Putus
%
1614 2041 2748 2039 2012
1228 1774 2247 1613 1572
76.08 86.92 81.77 79.11 78.13
LKJIP
2015
Apabila dilihat dari tabel perbandingan, tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, persentase penyelesaian perkara mengalami perubahan baik itu kenaikan maupun penurunan. Kenaikan persentase terbesar terjadi pada tahun 2012 sebanyak 1774 perkara (86.92%) dibandingkan dengan perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2011 sebanyak 1228 perkara (76.08%). Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah perkara yang masuk pada tahun 2012 dibandingkan dengan jumlah perkara pada tahun 2011, sedangkan penurunan penyelesaian perkara terjadi dari tahun 2013 s/d 2015 secara berturut-turut, hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah perkara yang masuk.
Perbandingan Capaian Perkara yang diselesaikan Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
Realisasi 2015
Realisasi 2014
Capaian 2015 (%)
Capaian 2014 (%)
82.49% 78.13%
81.87% 79.11%
93.74% 97.66%
93.03% 98.89%
Untuk realisasi indikator persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaian adalah perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan. Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel diatas sebagai berikut : Pada perkara pidana, capaian terhadap tahun 2015 sebesar 93.74%, mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 93.03%. Hal ini dikarenakan jumlah perkara masuk tahun 2015 (2896 perkara) lebih sedikit dari tahun 2014 (3183 perkara), sehingga tahun 2015 semakin mendekati target yang telah di rencanakan. Pada perkara perdata capaian terhadap target tahun 2015 sebesar 97.66% mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 98.89%. Hal ini karena adanya penurunan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 2012 perkara dibandingkan tahun 2014 sebanyak 2039 perkara.
36
LKJIP
2015
98.89% 99.00% 98.00% 97.00% 96.00% 95.00% 94.00% 93.00% 92.00% 91.00% 90.00%
97.66%
2015
93.74% 93.03%
Pidana
2014
Perdata
Grafik 2. Capaian persentase perkara pidana dan perdata Tahun 2015-2014
c) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan No. 1.
SASARAN Penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA NO. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
TARGET
REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN
100% 100%
100% 100%
100% 100%
1) PIDANA Jumlah perkara Pidana yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2015 adalah sebanyak 2389 perkara. Adapun putusan selama tahun 2015 adalah sebanyak 2389 perkara. Berdasarkan register perkara pada Bagian Pidana diketahui bahwa semua perkara diputus tidak melebihi batas waktu maksimal 5 bulan. Sehingga persentase realisasi penyelesaian perkara maksimal 5 bulan adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim beserta Panitera Pengganti telah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga setiap perkara yang diterima dapat diputus tepat sesuai waktu yang ditentukan. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2014 untuk penyelesaian perkara banding Pidana dalam jangka waktu maksimal 5 bulan tercapai sepenuhnya.
37
LKJIP
2015
2) PERDATA Jumlah perkara Perdata yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2015 adalah sebanyak 1572 perkara. Adapun putusan selama tahun 2015 adalah sebanyak 1572 perkara. Berdasarkan register perkara pada Bagian Perdata diketahui bahwa semua perkara diputus tidak melebihi batas waktu maksimal 5 bulan. Sehingga persentase realisasi penyelesaian perkara maksimal 5 bulan adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa MajelisHakim beserta Panitera Pengganti telah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga setiap perkara yang diterima dapat diputus tepat sesuai waktu yang ditentukan.Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2014 untuk penyelesaian perkara banding Pidana dalam jangka waktu maksimal 5 bulan tercapai sepenuhnya. Perbandingan Capaian Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
Realisasi 2015
Realisasi 2014
Capaian 2015 (%)
Capaian 2014 (%)
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan mencapai 100%. Capaian tersebut diperoleh karena tidak ada tunggakan perkara yang penyelesaiannya melebihi watu 5 bulan. Capaian target Tahun 2014 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan kebijakan Mahkamah Agung untuk penyelesaian perkara dalam waktu maksimal 5 bulan telah dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Negeri Tangerang.
38
LKJIP
2015
1000%
2015 100% 100%
100% 100%
100% Pidana
2014
2014 2015
Perdata
Grafik Capaian persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan
2. SASARAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM Pencapaian sasaran akseptabilitas putusan hakim tingkat tahun 2015 adalah sebagai berikut: No. 2.
SASARAN Aksepbilitas putusan Hakim
INDIKATOR KINERJA NO. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi 1. Pidana 2. Perdata
TARGET
REALISASI
PERSENTAS E CAPAIAN
92% 80%
90.37% 70.48%
98.22% 88.10%
Capaian sasaran peningkatan aksepbilitas putusan Hakim pada tahun 2015 dan perbandingan dengan tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini :
Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 1. Pidana 2. Perdata
Realisasi 2015
Realisasi 2014
Capaian 2015 (%)
Capaian 2014 (%)
94.22% 80.53%
96.50% 82.85%
98.14% 97.02%
99.48% 99.82%
39
Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 1. Pidana 2. Perdata
LKJIP
2015
Realisasi 2015
Realisasi 2014
Capaian 2015 (%)
Capaian 2014 (%)
96.15% 89.95%
99.98% 92.21%
96.15% 97.77%
102.02% 95.05%
Dengan analisis dan perbandingan capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut: 1) PIDANA Capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi tahun 2015 adalah sebesar 98.22%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 90.37% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 92% Realisasi persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 98.22%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara yang telah diputus sebanyak 2389 perkara. Dimana jumlah upaya hukum yang diajukan sebanyak 230 perkara, baik itu upaya banding maupun kasasi. Hal ini berarti penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim pada tahun 2015 adalah sebesar 98.22% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah mendekati kepuasan atas putusan Hakim. Perbandingan Capaian Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Berikut data upaya hukum perkara Pidana yang putus tahun 2015 s.d. 2014: No.
Keterangan Perkara
2015
2014
138 2389
91 2606
3.
Putusan yang diajukan banding Putusan banding yang tidak diajukan banding Putusan yang diajukan kasasi
92
52
4.
Putusan yang tidak diajukan kasasi
2389
2606
1. 2.
40
LKJIP
2015
Dari data tersebut diketahui bahwa persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2015 adalah sebesar 98,22%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2014 adalah sebesar 91,10%, berarti terdapat peningkatan penerimaan putusan Hakim yaitu sebesar 7,12%. Target kinerja tahun 2015 sebesar 92% terealisasi sebesar 90.37%, artinya bahwa kinerja belum mencapai target. Dengan kata lain bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang masih kurang memuaskan. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2015 untuk peningkatan aksepbilitas putusan Hakim perkara pidana belum tercapai.
2) PERDATA Capaian persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi tahun 2015 adalah sebesar 88,10%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 70.48% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 80% Realisasi persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 70.48%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara yang telah diputus sebanyak 786 perkara. Dimana jumlah upaya hukum yang diajukan sebanyak 232 perkara, baik itu upaya banding maupun kasasi. Hal ini berarti penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim pada tahun 2015 adalah sebesar 88.10% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat belum merasa puas atas putusan Hakim.
Perbandingan Capaian Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum
Berikut data upaya hukum perkara Perdata yang putus tahun 2015 s.d. 2014 :
41
LKJIP
2015
Keterangan Perkara
2015
2014
153 786
132 770
3.
Putusan yang diajukan banding Putusan banding yang tidak diajukan banding Putusan yang diajukan kasasi
79
60
4.
Putusan yang tidak diajukan kasasi
786
770
No. 1. 2.
Dari data di atas diketahui bahwa persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2015 adalah sebesar 70.48%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2014 adalah sebesar 44%. Maka tidak terdapat kenaikan maupun penurunan terhadap penerimaan. Adapun persentase capaian kinerja tahun 2014 sebesar 85%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2014 untuk peningkatan aksepbilitas putusan Hakim perkara pidana belum tercapai. 3. SASARAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun 2015 adalah sebagai berikut: No. 3.
SASARAN Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA NO.
TARGET
REALISASI
PERSENTAS E CAPAIAN
a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100% 1 : 150
100% 100% 1:204
100% 100% 136%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara
42
LKJIP
2015
a) Persentase berkas yang diajukan yang disampaikan secara lengkap No. 3.
INDIKATOR KINERJA NO.
TARGET
REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN
a. Persentase berkas yang diajukan yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
SASARAN Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut: 1) PIDANA Persentase berkas yang disampaikan secara lengkap untuk perkara Pidana adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara masuk sebanyak 2896 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang disampaikan secara lengkap sebanyak 2896 perkara. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2015 untuk berkas perkara pidana yang disampaikan secara lengkap tercapai sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana baik di Pengadilan Tingkat Pertama sangat baik.
2) PERDATA Persentase berkas yang disampaikan secara lengkap untuk perkara Perdata adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara masuk sebanyak 2012 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang disampaikan secara lengkap sebanyak 2012 perkara. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2015 untuk berkas perkara perdata yang disampaikan secara lengkap tercapai sepenuhnya.
43
LKJIP
2015
Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Perdata baik di Pengadilan Tingkat Pertama sangat baik.
Perbandingan Capaian berkas yang disampaikan secara lengkap
Indikator Kinerja a. Persentase berkas yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata
Target 2015
Realisasi 2015
Capaian 2015 (%)
Capaian 2014 (%)
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas yang diajukan dan disampaian secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap dengan target yang ditetapkan. Capaian persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap pada tahun 2015 mencapai target 100%. Capaian ini juga diperoleh pada tahun 2014, hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri selama ini telah lengkap sehingga hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat pertama.
b) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis No. 3.
SASARAN Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA NO.
TARGET
REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
44
LKJIP
2015
Analisis indikator kinerja pada sasaran adalah sebagai berikut : 1) PIDANA Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan kepada Majelis perkara Pidana adalah sebesar 100%. Adapun perincian berkas yang diregister adalah sebanyak 2896 perkara dan telah didistribusikan kepada Majelis oleh Bagian Pidana sebanyak 2896 perkara. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2015 untuk berkas perkara pidana yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tercapai sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Bagian Pidana pada Pengadilan Negeri Tangerang telah bekerja dengan cepat dan tepat. 2) PERDATA Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan kepada Majelis perkara Perdata adalah sebesar 100%. Adapun perincian berkas yang diregister adalah sebanyak 2012 perkara dan telah didistribusikan kepada Majelis oleh Bagian Pidana sebanyak 2012 perkara. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2015 untuk berkas perkara perdata yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tercapai sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Bagian Perdata pada Pengadilan Negeri Tangerang telah bekerja dengan cepat dan tepat. Perbandingan Capaian berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Indikator Kinerja b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
45
Target 2015
Realisasi 2015
Capaian 2015 (%)
Capaian 2014 (%)
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
LKJIP
2015
Ukuran realisasi indikator kinerja berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis pada tahun 2015 dapat mencapai target 100%. Hal ini tercapai karena seluruh perkara yang masuk pada tahun 2015. Capaian target 100% pada persentase perkara yang di register dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2015 sama dengan capaian pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Tangerang telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga berkas perkara secara langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku pembantu perkara dan semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis.
c) Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
No. 3.
SASARAN Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA NO.
TARGET
REALISASI
c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara
1 : 150
1:204
PERSENTASE CAPAIAN 136%
Berdasarkan data Bezetting Pegawai Pengadilan Negeri Tangerang per 31 Desember 2015 diketahui bahwa jumlah Hakim sebanyak 25 orang. Apabila diambil rata-rata 1 Majelis terdiri dari 3 orang Hakim dan 1 Hakim boleh menjadi Anggota pada Majelis yang lain maka maksimal dapat dibentuk sebanyak 8 sampai dengan 10 Majelis. Adapun jumlah perkara yang masuk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut: No .
Jenis Perkara
1. 2.
Jumlah Perkara Masuk 2011
2012
2013
2014
2015
Pidana
2651
3107
3192
3183
2896
Perdata
1614
2041
2748
2039
2012
4265
5148
5940
5222
4908
JUMLAH
46
LKJIP
2015
Dari data di atas dapat diketahui bahwa rasio Majelis Hakim dengan jumlah perkara pada tahun 2015 adalah sebesar kurang lebih 8 : 613. Dengan kata lain bahwa satu orang Hakim menangani lebih kurang 204 perkara selama tahun 2015. Dengan ratio Majelis Hakim dan Jumlah Perkara yang diterima pada tahun 2015, maka Pengadilan Negeri Tangerang dapat dikategorikan kekurangan tenaga hakim untuk dapat menyelesaikan perkara
Perbandingan Capaian terpenuhinya rasio Majelis Hakim terhadap jumlah perkara
Indikator Kinerja c. Terpenuhinya rasio Majelis Hakim terhadap jumlah perkara
Target 2015
Realisas i 2015
1:150
1:204
Capaian 2015 (%) 136%
Capaian 2014 (%) 120%
Ukuran realisasi indikator kinerja ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah perbandingan antara ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara ratio Majelis Hakim terhadap perkara dengan target yang ditetapkan. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara merupakan perbandingan antar jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang masuk. Pada tahun 2015 realisasi ratio Majelis Hakim adalah 1:204
4. SASARAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN TINGKAT PERTAMA (ACCESS TO JUSTICE) Pencapaian sasaran aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) tahun 2015 adalah sebagai berikut:
47
LKJIP No. 4.
SASARAN Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
INDIKATOR KINERJA NO. - Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus - persentase jumlah perkara banding yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI. - persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI. Pidana Perdata
2015
TARGET
REALISASI
100%
100%
PERSENTAS E CAPAIAN 100%
100%
100%
100%
76% 76%
90% 84%
118% 110%
a) Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus No. 4.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA NO.
Aksesibilitas a. Persentase amar putusan masyarakat perkara banding yang dapat terhadap diakses secara on line melalui peradilan tingkat website dan direktori banding (access to putusan MA RI oleh justice) masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
TARGET
REALISASI
100%
100%
PERSENTASE CAPAIAN 100%
Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) dengan indicator kinerja Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus yaitu perbandingan amar putusan perkara tindak pidana khusus yang ditayangkan di website (upload) dengan jumlah perkara tindak pidana khusus yang tidak ditayangkan. Pada tahun 2015 diperoleh data sebagai berikut:
48
LKJIP No. 1.
Jumlah Putusan
Jenis Putusan Tindak Pidana Khusus
859
Putusan yang diunggah 859
2015
Media unggah Website Pengadilan Negeri Tangerang, Direktori Putusan MA RI, SIPP/CTS MA RI
Dari data di atas diketahui bahwa jumlah putusan perkara tindak pidana khusus pada Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2015 adalah sebanyak 859 putusan dan sisa tahun 2014 sebanyak 128 putusan. Dan putusan yang diunggah sebanyak 859 putusan. Dengan persentase (amar) putusan yang diunggah sebesar 100%. Diunggahnya (upload) seluruh putusan perkara tindak pidana khusus ini sesuai dengan ketentuan keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I tentang keterbukaan informasi di pengadilan. b)
No. 4.
Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan
SASARAN
INDIKATOR KINERJA NO.
Aksesibilitas b. masyarakat ersentase jumlah perkara terhadap yang diputus dan peradilan tingkat dipublikasikan pada website banding (access to dan direktori putusan MA RI. justice)
TARGET
REALISASI
100%
100% P
PERSENTASE CAPAIAN 100%
Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) dengan indicator kinerja Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan yaitu
perbandingan putusan yang ditayangkan di website (upload) dengan jumlah putusan. Pada tahun 2015 diperoleh data sebagai berikut:
No.
Jenis Perkara
Sisa Tahun lalu
Masuk
Putus
Sisa
1.
Pidana
577
2319
2389
507
2.
Perdata
425
1587
1572
440
1002
3906
3961
947
JUMLAH
49
LKJIP
2015
Dari data di atas diketahui jumlah putusan Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2015 adalah sebanyak 3961 putusan. Dari jumlah tersebut putusan yang dipublikasikan pada website Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebanyak 3961 putusan. sehingga persentase putusan yang ditayangkan di website adalah sebesar 100%. Mekanisme penanyangan putusan pada website Pengadilan Negeri Tangerang sesuai ketentuan yang berlaku. Selain ditayangkan pada website, putusan juga rutin diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I. dan SIPP / CTS Mahkamah Agung R.I. Namun tidak semua putusan dipublikasikan. Perkara-perkara tertentu seperti asusila tidak dipublikasikan. Perbandingan Capaian jumlah putusan yang dipublikasikan Pada tahun 2015 jumlah putusan yang ditayangkan pada website Pengadilan Negeri Tangerang mengalami penurunan dibandingkan dengan putusan yang ditayangkan pada tahun 2014, yaitu sebanyak 892 putusan. Adapun data tersebut tersaji pada tabel berikut ini: No.
Jenis Perkara
Putusan 2013
2014
2015
1.
Pidana
2617
2606
2389
2.
Perdata
1613
2247
1572
4230
4853
3961
JUMLAH
c. Persentase perkara yang diproses pada SIPP / CTS Mahkamah Agung R.I. No. 4.
SASARAN Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat pertama (access to justice)
INDIKATOR KINERJA NO. Persentase perkara yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI. Pidana Perdata
TARGET
REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN
72% 65%
70.43% 63.39%
97.82% 97.52%
Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) dengan indikator kinerja Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan yaitu Perbandingan perkara yang diregister pada CTS Pengadilan Negeri dengan perkara yang telah putus pada CTS Pengadilan Negeri. Pada tahun 2015 diperoleh data sebagai berikut:
50
LKJIP
No. 1. 2.
Jenis Perkara
2015
Perkara diregister
Proses
Putus
% Putus
2367 1587 3954
700 581 1281
1667 1006 2673
70.43% 63.39% 67.60%
Pidana Perdata JUMLAH
Dari data di atas diketahui jumlah putusan yang diproses pada SIPP / CTS Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2015 adalah sebanyak 2673 putusan dari 3954 perkara yang diregister. Secara keseluruhan persentase perkara yang diproses pada SIPP / CTS adalah sebesar 67.60%. Capaian kinerja perkara yang diproses pada SIPP / CTS Mahkamah Agung R.I. untuk perkara pidana sebesar 70.43%, dan perkara perdata 63.39%. Dengan demikian perkara banding yang diproses pada SIPP / CTS Mahkamah Agung R.I. tercapai sepenuhnya. 5. SASARAN KUALITAS PENGAWASAN Pencapaian sasaran kualitas pengawasan tahun 2015 adalah sebagai berikut: No. 5.
SASARAN Kualitas pengawasan
INDIKATOR KINERJA NO.
TARGET
REALISASI
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
0%
PERSENTAS E CAPAIAN 0%
100%
0%
0%
a) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan ditandai dengan indicator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yaitu perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Pada tahun 2015 diperoleh data sebagai berikut :
51
LKJIP No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2015
Keterangan
Jumlah
Pengaduan masuk/diterima Pengaduan yang diteruskan ke Bawas MA RI Yang sedang ditangani/didelegasikan ke PN Selesai ditangani, LHP disampaikan ke Bawas MA RI Yang tidak ditindaklanjuti Sisa pengaduan pada waktu berjalan Hakim dan Non Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin Pengaduan yang sedang ditangani /membentuk tim pemeriksa Sisa pengaduan tahun 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 -
Dari data di atas diketahui bahwa jumlah pengaduan yang masuk adalah sebanyak 0 pengaduan dan yang ditindaklanjuti sebanyak 0 pengaduan terkait kinerja aparatur peradilan dengan persentase penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 0 %. Capaian kinerja penanganan pengaduan tahun 2015 sebesar 0%. Dengan demikian pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti melampaui target yang telah ditetapkan.
b) Persentase temuan ditindaklanjuti
hasil
pemeriksaan
eksternal
yang
Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan ditandai dengan indicator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yaitu perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan Bahwa tidak ada aparatur peradilan yang diadukan (Terlapor) selama tahun 2015. Namun, jika ada pengaduan, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang telah membentuk Tim Pemeriksa dengan penunjukan berupa surat keputusan. Capaian kinerja temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar 100%. Dengan demikian pelaksanaan temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti tercapai sepenuhnya.
52
LKJIP
2015
Perbandingan pemeriksaan eksternal dengan tahun sebelumnya
Jumlah pemeriksaan eksternal terhadap aparatur pengadilan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 sebanyak 0 orang, sama seperti kondisi pada tahun 2014. Hal tersebut dapat dikatakan adanya peningkatan kinerja pelayanan dan profesionalitas aparatur pengadilan baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding.
53
LKJIP
2015
6. SASARAN KUALITAS APARATUR TEKNIS dan NON TEKNIS YUDISIAL PERADILAN UMUM Pencapaian sasaran kualitas aparatur teknis yudisial peradilan umum tahun 2015 adalah sebagai berikut: No. 6.
SASARAN Kualitas aparatur teknis yudisial peradilan umum
INDIKATOR KINERJA NO. Persentase Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial
TARGET
REALISASI
100%
100%
PERSENTAS E CAPAIAN 100%
Sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yaitu perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat tahun 2015, diperoleh data sebagai berikut :
No . 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10.
Nama Diklat Pelatihan HAM untuk Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, 23 s.d 26 Februari 2015 Diklat Teknis Fungsional Jurusita/ Jurusita Pengganti Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia, 23 s.d 28 Maret 2015 Diklat Hakim Teknis Fungsional Tindak Pidana Narkotika, 04 s.d 09 Mei 2015 Diklat Hakim untuk Mediasi Tanggal 18 s.d 22 Mei 2015 Diklat Terpadu Penanganan Tindak Pidana Anak, Tanggal 18 s.d 31 Agustus 2015 Diklat Hakim Niaga Bidang Kepailitan Tanggal 06 s.d 19 September 2015 Diklat Perkara Hak Asasi Manusia Tanggal 27 Agustus s.d 09 September 2015 Diklat Pengendalian dan Penanganan Perkara Pidana Tanggal 28 s.d 30 September 2015 Diklat Hakim Niaga Bidang HAKI Tanggal 09 s.d 21 November 2015 Diklat Hakim Perkara TPPU Tanggal 16 s.d 17 Desember 2015
54
1
Peserta Lulus Diklat (Orang) 1
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
5
5
Jumlah Peserta (Orang)
LKJIP
2015
Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah pegawai teknis yudisial yang mengikuti pendidikan pelatihan sebanyak 20 orang dan dari hasil pelatihan peserta lulus sebanyak 20 orang. Persentase pegawai yang lulus diklat adalah sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh peserta pendidikan pelatihan tersebut di atas mengikuti dan menyimak secara seksama setiap materi yang diberikan oleh para Mentor/Narasumber.Hal tersebut sangat baik sekali mengingat materi yang disampaikan pada diklat tersebut menunjang tugas pokok dan fungsi dari lembaga peradilan. Pencapaian sasaran kualitas pengawasan tahun 2015 adalah sebagai berikut: No. 6.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA NO.
TARGET
REALISASI
Kualitas aparatur non teknis yudisial peradilan umum
a. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial. b. Persentase pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100%
100%
PERSENTAS E CAPAIAN 100%
100%
33%
33%
a) Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial Sasaran peningkatan kualitas aparatur peradilan umum dengan
indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial yaitu perbandingan antara SDM non teknis yang lulus/ bersertifikat Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2015, diperoleh data sebagai berikut: No.
Nama Diklat
1.
Diklat Kuasa Pengguna Anggaran Angkatan IV Tahun 2015 Tanggal 06 s.d 10 Juli 2015 JUMLAH
Jumlah Peserta (Orang) 1
1
Peserta Lulus Diklat (Orang) 1
1
Dari data di atas diketahui bahwa jumlah pegawai non teknis yudisial yang mengikuti pendidikan pelatihan sebanyak 1 orang dan dari hasil pelatihan peserta lulus sebanyak 1 orang. Persentase pegawai yang lulus diklat adalah sebesar 100%.
55
LKJIP
2015
Capaian kinerja pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial sebesar 100%. Dengan demikian kinerja pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial telah sesuai target. b) Persentase pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi Sasaran peningkatan kualitas aparatur peradilan umum dengan
indikator kinerja persentase pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit & proper test dalam rangka promosi yaitu Perbandingan pejabat/pegawai yang mendapat promosi dengan pejabat/pegawai yang diusulkan promosi jabatan tahun 2015, diperoleh data sebagai berikut :
No.
1. 2.
Jenis Promosi / Mutasi
Alih Tugas Promosi Jabatan JUMLAH
Pegawai/ Pejabat yang diusulkan (Orang) 4 19 23
Pegawai/ Pejabat yang disetujui usulannya (Orang) 4 19 23
Dari data di atas diketahui bahwa jumlah pegawai/pejabat yang mengusulkan promosi/mutasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan dari usulan tersebut yang direalisasi dengan dikeluarkannya SK (Surat Keputusan) adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Persentase pegawai yang lulus diklat adalah sebesar 100% Disetujuinya suatu usulan jabatan (promosi) maupun alih tugas (mutasi) pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang merupakan rekomendasi dari Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Pengadilan Negeri Tangerang. Baperjakat dalam memutuskan menyetujui atau menolak suatu usulan adalah melihat segala aspek pegawai yang bersangkutan, antara lain: Pangkat/Golongan Ruang; Masa Kerja; Komposisi & formasi jabatan/tempat yang dituju; Prestasi; DP3; Pendidikan dan Pelatihan yang pernah didapat; Keahlian dan ketrampilan; Dan aspek lain yang berkaitan.
56
LKJIP
2015
Berdasarkan kriteria-kriteria di atas tentunya tidak mudah suatu usulan dapat disetujui sehingga apabila suatu usulan disetujui maka telah terpenuhi semua aspek tersebut di atas dan pegawai/pejabat tersebut layak untuk mendapatkannya. Capaian kinerja pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi sebesar 100%. Dengan demikian pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi telah dapat memenuhi target. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
D
alam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya sesuai visi misi Pengadilan Negeri Tangerang ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2015 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tangerang menerima dua sumber anggaran dari Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan Umum, dengan rincian sebagai berikut : 1. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) No. 005.01.2.097598/2015 tanggal 14 November 2014. Yang terdiri dari 2 program yaitu : 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp.18.488.100.000,- (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah). Yang terdiri dari 2 (dua) macam belanja Negara yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang. - Untuk Belanja Pegawai, Pengadilan Negeri Tangerang menerima pagu sebesar Rp 16.956.325.000 dengan realisasi sebesar Rp 16.526.878.871 atau sebesar 97,47 % dari anggarannya. - Untuk belanja Barang, Pengadilan Negeri Tangerang menerima pagu sebesar Rp. 1.531.775.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.359.105.905 atau sebesar 88,73% dari anggarannya
57
LKJIP
2015
Rupiah
Grafik Perbandingan Belanja dengan Realisasi
18,000,000,000 16,000,000,000 14,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 Belanja Pegawai Belanja Barang
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Anggaran
16,956,325,000
1,531,775,000
Realisasi
16,526,878,871
1,359,105,905
Rupiah
Grafik Pendapatan Negara dan Hibah
14,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 0.00 Pendapatan Sewa Tanah, gedung dan Bangunan
Penerimaa Kembali Persekot / Uang Muka Gaji
Pendapatan Sewa Tanah, gedung dan Bangunan
Penerimaa Kembali Persekot / Uang Muka Gaji
Estimasi
13,578,000.00
5,890,000.00
Realisasi
5,300,785.00
9,930,140.00
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah). Program ini hanya terdiri dari Belanja modal dengan alokasi anggaran Rp. 40.000.000,-. Dengan realisasi Rp. 39.930.000,- atau sebesar 99,83% dari anggarannya. Belanja modal ini merupakan pengadaan Server CTS.
58
LKJIP
2015
Rupiah
Grafik Perbandingan Belanja Modal dengan Realisasi
40,000,000.00 39,980,000.00 39,960,000.00 39,940,000.00 39,920,000.00 39,900,000.00 39,880,000.00 Belanja Modal
Belanja Modal
Anggaran
40,000,000.00
Realisasi
39,930,000.00
2. DIPA Badan Peradilan Umum (Badilum) No. 005.03.2.099077 Tahun 2015 Tanggal 14 November 2014. 1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 423.755.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang seluruhnya merupakan belanja Barang, dengan realisasi sebesar Rp. 408.363.400 atau sebesar 96.37% dari anggarannya.
Rupiah
Grafik Perbandingan Belanja dengan Realisasi DIPA Badan Peradilan Umum
440,000,000.00 420,000,000.00 400,000,000.00 Belanja Barang
Belanja Barang
Anggaran
423,755,000.00
Realisasi
408,363,400.00
59
LKJIP
2015
Grafik Pendapatan Negara dan Hibah DIPA Badan Peradilan Umum
1,000,000,000.00 900,000,000.00
800,000,000.00 700,000,000.00 Rupiah
600,000,000.00 500,000,000.00 400,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 0.00 Legalisasi Tanda Tangan
Uang Meja (leges) dan Upah (Peradilan)
Ongkos Perkara
Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Legalisasi Tanda Tangan
Uang Meja (leges) dan Upah (Peradilan)
Ongkos Perkara
Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Estimasi
13,620,000.00
3,957,000.00
64,260,000.00
648,293,000.00
Realisasi
36,020,000.00
6,198,000.00
63,900,000.00
911,891,301.00
Analisis capaian kinerja anggaran tersebut di atas secara lengkap disajikan dalam Matrik Analisis Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2015 Pengadilan Negeri Tangerang berikut ini.
60
MATRIK ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI TANGERANG Kegiatan Program
1 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian
Keterangan
8
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
2 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
3
4
5
6
7
Orang Rupiah
130
130
18.488.100.000
17.885.984.776
100% 96,75%
Bulan
12
12
100%
%
100
100
100%
Input : - SDM - Dana Output : - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran - Pembinaan / Koordinasi / Konsultasi - Pelantikan / Pengambilan Sumpah Jabatan - Pertemuan / Jamuan / Tamu / Transport Lokal - Penyelenggaraan Perpustakaan / Kearsipan / Dokumentasi - Rapat-rapat Koordinasi - Perawatan Gedung Kantor - Pengadaan Pakaian Honorer Outcome : Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan tingkat banding terlaksana dengan baik
LKJIP 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama
3
4
5
6
7
Input : - SDM - Dana
Orang Rupiah
40.000.000
39.930.000
99.83%
Output : - Pengadaan CTS (Server)
Paket
1
1
100%
%
100
100
100%
Orang Rupiah
423.755.000
408.363.400
96,37%
Tahun Tahun
1 1
1 1
100% 100%
Tahun
1
1
100%
Kegiatan
100
100
100%
Outcome : - Terealisasinya Pengadaan CTS (Server)
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2015
Input : - SDM - Dana Output : - Penyelesaian Pos Pelayanan Hukum - Penyelesaian Berkas Perkara yang Diselesaikan dengan Zitting Plaatz dan Prodeo - Penyelesaian administrasi perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu Outcome : - Terselesaikannya Pos Pelayanan Hukum - Terselesaikannya Berkas Perkara yang Diselesaikan dengan Zitting Plaatz dan Prodeo - Terselesaikannya administrasi perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu
62
8
BAB IV PENUTUP A. KEBERHASILAN Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama telah melaksanakan tugasnya dengan baik secara penanganan administrasi perkara dengan terealisasinya penyelesaian perkara pidana, perdata dan perpanjangan penahanan tepat waktu (sesuai prosedur). Dan pelaksanaan administrasi umum yang menunjang tugas pokok fungsi sebagai pengadilan tingkat pertam, yaitu dalam pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi umum. Serta menjalankan tugas peradilan lainnya antara lain : 1. Penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi dengan menyediakan Meja Pengaduan. 2. Pemberian Keterangan Tidak Pailit bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur tugas-tugas pokok peradilan umum dan pelayanan umum di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang. B. HAMBATAN / MASALAH 1. Penyusunan Anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik pada Pengadilan Negeri Tangerang sehingga belum dapat mengakomodir rencana kegiatan setiap bagian. 2. Optimalisasi penyerapan anggaran pada Pengadilan Negeri Tangerang belum sepenuhnya dapat direalisasikan terutama belanja barang pemeliharaan kendaraan bermotor. 3. Kekurangan Jurusita Pengganti dan staf pelaksana golongan II karena tidak adanya perekrutan CPNS dalam 3 tahun terakhir baik di tingkat banding terutama di tingkat pertama. C. PEMECAHAN MASALAH 1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transpraran dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Negeri Tangerang. 2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Tangerang.
LKJIP
2015
3. Kelayakan LKJIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal. 4. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP sangat diperlukan. 5. Mahkamah Agung R.I. diharapkan dalam penerimaan CPNS yang akan datang memprioritaskan kualifikasi pelamar dengan pendidikan SMA / sederajat yang nantinya akan melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada setiap satuan kerja di 4 (empat) lingkungan peradilan. Akhirnya, semoga LKjIP Tahun 2015 Pengadilan Negeri Tangerang ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas instansi pemerintah dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung RI umumnya. Serta bagi organisasi Pengadilan Negeri Tangerang, LKjIP Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi salah satu kerangka acuan dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang.
64
LKJIP
2015
Lampiran 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tangerang. Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan. Lampiran 3. Penetapan Kinerja Tahunan. Lampiran 4. Pencapaian Kinerja Tahunan. Lampiran 5. Surat Keputusan IKU Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015. Lampiran 6. Surat Keputusan Penyusun LKjIP 2015. Lampiran 7. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Edisi Reviu Pengadilan Negeri Tangerang.
65
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TANGERANG KETUA
WAKIL KETUA
HAKIM
SEKRETARIS
PANITERA
KEPALA BAGIAN UMUM PANITERA MUDA HUKUM
PANITERA MUDA PIDANA
PANITERA MUDA PERDATA
PANITERA PENGGANTI
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
JURUSITA JURUSITA PENGGANTI
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
ARSIPARIS PUSTAKAWAN PRANATA COMPUTER BENDAHARA
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2015 PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO. 1.
2.
3.
SASARAN Peningkatan Penyelesaian perkara
Akseptabilitas putusan Hakim
Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
TARGET
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
88% 80%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Pidana 2. Perdata
92% 80%
a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara
100% 100%
100% 100%
1 : 150
NO. 4.
5.
6.
SASARAN Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
Peningkatan Kualitas pengawasan Peningkatan Kualitas SDM
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI Pidana Perdata
100%
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial. b. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100%
100%
72% 65%
100% 100% 100%
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2016 PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO. 1.
2.
3.
SASARAN Peningkatan Penyelesaian perkara
Akseptabilitas putusan Hakim
Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
TARGET
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
88% 80%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Pidana 2. Perdata
92% 80%
a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara
100% 100%
100% 100%
1 : 150
NO. 4.
5.
6.
SASARAN Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
Peningkatan Kualitas pengawasan Peningkatan Kualitas SDM
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI - Pidana - Perdata
100%
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial. b. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100%
100%
72% 65%
100% 100% 100%
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO. 1.
2.
3.
SASARAN Peningkatan Penyelesaian perkara
Akseptabilitas putusan Hakim
Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
TARGET
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
88% 80%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Pidana 2. Perdata
92% 80%
a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara
100% 100%
100% 100%
1 : 150
NO. 4.
5.
6.
SASARAN Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
Peningkatan Kualitas pengawasan Peningkatan Kualitas SDM
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI Pidana Perdata
100%
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial. b. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100%
100%
72% 65%
100% 100% 100%
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015 PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO. 1.
2.
3.
SASARAN Peningkatan Penyelesaian perkara
Akseptabilitas putusan Hakim
Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
TARGET
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
88% 80%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Pidana 2. Perdata
92% 80%
a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara
100% 100%
100% 100%
1 : 150
NO. 4.
5.
6.
SASARAN Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
Peningkatan Kualitas pengawasan Peningkatan Kualitas SDM
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI Pidana Perdata
100%
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial. b. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100%
100%
72% 65%
100% 100% 100%
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO. 1.
2.
3.
SASARAN Peningkatan Penyelesaian perkara
Akseptabilitas putusan Hakim
Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
TARGET
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
88% 80%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Pidana 2. Perdata
92% 80%
a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara
100% 100%
100% 100%
1 : 150
NO. 4.
5.
6.
SASARAN Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
Peningkatan Kualitas pengawasan Peningkatan Kualitas SDM
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI - Pidana - Perdata
100%
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial. b. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100%
100%
72% 65%
100% 100% 100%
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO. 1.
2.
3.
SASARAN Peningkatan Penyelesaian perkara
Akseptabilitas putusan Hakim
Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
TARGET
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata
88% 80%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata
100% 100%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Pidana 2. Perdata
92% 80%
a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata
c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara
100% 100%
100% 100%
1 : 150
NO. 4.
5.
6.
SASARAN Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
Peningkatan Kualitas pengawasan Peningkatan Kualitas SDM
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI Pidana Perdata
100%
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial. b. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100%
100%
72% 65%
100% 100% 100%
PENGADILAN NEGERI KLAS IA KHUSUS TANGERANG Jalan T.M.P. Taruna T A N G E R A N G - 15118 Telp. (021) 5524157 Fax. (021) 5524158 Web : www.pn-tangerang.go.id , Email :
[email protected] KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : W29.U4/ 31.a /SK/KP.10.10/I/2016 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2015 KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG Menimbang
: a.
Bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik; b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tangerang 2015 perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP); c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah Agung RI sebagimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 3 Tahun ; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Negeri Tangerang;
Memperhatikan
: Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 Tanggal 17 November 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. ............../MEMUTUSKAN
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2015
PERTAMA
: Menunjuk Tim Kerja sebagaimana dalam lampiran keputusan ini untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015;
KEDUA
: Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Panitera / Sekretaris Pengadilan NegeriTangerang;
KETIGA
: Setelah Selesai dari Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) kembali ke bagian masing-masing;
KEEMPAT
: Semua biaya yang timbul dari akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Tangerang
KELIMA
: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta 2. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang 3. Arsip.
:TANGERANG : 19 Januari 2016
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : W29.U4/ 31.a /SK/KP.10.10/I/2016 TANGGAL : 19 Januari 2016
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2015 NO
NAMA
JABATAN KEDINASAN
JABATAN DALAM TIM
Ketua Pengadilan Negeri Pelindung / Penasehat Tangerang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelindung / Penasehat Tangerang Panitera Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Koordinator Kapala Bagian Umum Administrasi Umum Pengadilan Negeri Tangerang Panitera Muda Hukum Koordinator Pengadilan Negeri Tangerang Administrasi Teknis Staff Sub Bagian Perencanaan, Sekretaris IT dan Pelaporan
1
H. SUWIDYA, SH.,L.LM
2
DR.Hj. NIRWANA, SH.,Mhum
3
Drs. H. DJAMALUDDIN D.N, SH.,Mhum
4
Drs. SOFYAN AMIN, SH
5
I GDE WIJAYA ASTIKA, SH.,Mhum
6
ADHI FIRZIA MIHRAM
7
TANTRY YANTI M, SH,.M.Hum.
Panitera Muda Perdata
Anggota
8
MAHMUDAH, SH.,MH.
Panitera Muda Pidana
Anggota
9
DESSY HERLIANI, S.Sos.
10
DITA ANDIKA, SH.,MH.
Ka. Sub Bagian Umum dan Keuangan Ka. Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
11
YUSUF SUSANTO, SE
Staff Kepaniteraan Hukum
Anggota Anggota Anggota
MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019 Tujuan
: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi : 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan : 3. Publik percaya bahwa Pengadilan NegeriTangerang dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas
2015
TARGET KINERJA 2016 2017 2018
2019
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
100%
100%
100%
100%
100%
b. Persentase perkara diselesaikan.
yang
100%
100%
100%
100%
100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
100%
100%
100%
100%
100%
Peningkatan aksepbilitas Persentase perkara yang tidak putusan Hakim. mengajukan upaya hukum: - Pidana - Perdata
100%
100%
100%
100%
100%
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara.
Peningkatan pengelolaan perkara.
efektifitas penyelesaian
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.
a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap.
100%
100%
100%
100%
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
100%
100%
100%
100%
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
100%
100%
100%
100%
100%
d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
100%
100%
100%
100%
100%
a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
b. Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
c. Persentase perkara yang telah diproses pada SIPP/CTS MA RI. - Perdata - Pidana
Meningkatnya pengawasan.
kualitas
Peningkatan Kualitas SDM
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
100%
100%
100%
100%
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
100%
100%
100%
100%
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial b. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
MATRIX PENDANAAN TAHUN 2015-2019 PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NO
URAIAN PROGRAM
2015
1
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Rp
2
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Rp 18.488.100.000,-
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Rp
Jumlah
423.755.000,-
2016
Rp
Rp 18.335.354.000,-
40.000.000,- Rp
Rp 18.951.855.000,-
327.975.000,-
86.000.000,-
Rp 18.749.329.000,-
2017
Rp
466.165.000,-
2018
Rp
475.138.000,-
2019
Rp
495.382.000,-
Rp 20.105.424.000,-
Rp 21.355.236.000,-
Rp 22.756.296.000,-
Rp
Rp
Rp
5.070.000.000,-
Rp 25.641.589.000,-
3.375.486.000,-
Rp 25.205.860.000,-
1.547.355.000,-
Rp 24.799.033.000,-