LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas

Karunia, Rahmat dan Hidayah-Nya

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Malang dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2015. Laporan ini menyajikan secara garis besar keberhasilan pencapaian hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Pembahasan evaluasi dan pelaporannya dikonsentrasikan pada 7 (tujuh) program yang dilaksanakan / diimplementasikan ke dalam 32 ( tiga puluh dua) kegiatan. Laporan ini merupakan wujud transparasi Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Selama tahun 2015, sejumlah target indikator kinerja utama yang ditargetkan dalam rencana kerja telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015. Dalam penyusunan laporan ini telah melibatkan secara aktif seluruh pejabat struktural di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, namun kami menyadari bahwa buku laporan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan. Mudahmudahan dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, dapat lebih memacu gerak dan langkah Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk bekerja lebih baik di masa mendatang. Malang,

Januari 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Dr. SUWANDI, MM,.M.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1006

02. Kata Pengantar LKj

i

DAFTAR ISI Halaman - Kata Pengantar

i

- Daftar Isi - Ringkasan Eksekutif

ii iv

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Maksud dan Tujuan

2

C. Gambaran Umum

2

1. Organisasi Perangkat Daerah

2

2. Sumber Daya Manusia

7

3. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah

8

Tahun 2014

BAB II

BAB III

D. Dasar Hukum

12

E. Sistematika

13

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

15

A. Perencanaan Strategis

15

1. Visi

15

2. Misi

16

3. Tujuan,Sasaran,Kebijakan dan Program

16

B. Perjanjian Kinerja

18

AKUNTABILITAS KINERJA

21

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

21

1. Capaian Kinerja -

21

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015 ( Tabel.3.1)

-

23

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir ( Tabel 3.2)

-

Membandingkan

antara

realisasi

25

kinerja

sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Tabel 3.3) -

Membandingkan realisasi kinerja tahun 2015

26

dengan standar nasional (Tabel 3.4)

ii

2. Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

26

solusi -

Alokasi

Persasaran

Pembangunan

(Tabel 3.5) -

30

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan anggaran (Tabel.3.6)

-

30

Efisiensi

Penggunaan

31 Sumberdaya

(Tabel 3.7)

32

B. Realisasi Anggaran BAB IV

PENUTUP

38

Lampiran-lampiran -

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

-

Pengukuran Kinerja Tahun 2015

-

Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2015

-

Review Renstra Tahun (RS) 2014-2015

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah dalam bidang kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Review Rencana Strategis Tahun 2014 - 2015, maka pada Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 dijabarkan ke dalam 7 ( tujuh ) program yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua ) kegiatan yaitu :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

dengan 11 (sebelas)

kegiatan yaitu : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ; 3. Jasa Administrasi Keuangan ; 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ; 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor ; 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ; 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ; 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan ; 9. Penyediaan Makanan dan minuman; 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; 11. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 4 (empat) kegiatan yaitu : 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ; 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ; 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ; 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor III.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 (satu) kegiatan yaitu : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

04. Ikhtisar ekskutif 2015

iv

IV.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 (tiga) kegiatan yaitu : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ; 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ; 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun .

V.

Program Pendidikan Kedinasan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : 1. Pendidikan Penjenjangan Struktural dan ; 2. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme.

VI.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan 1 (satu) kegiatan yaitu : 1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah.

VII.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan 9 (sembilan) kegiatan yaitu : 1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS; 2. Seleksi Penerimaan Calon PNS ; 3. Penempatan PNS ; 4. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS ; 5. Pembangunan

/

Pengembangan

Sistem

Informasi

Kepegawaian

Daerah ; 6. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi ; 7. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS ; 8. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas ; 9. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan ; 10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ;

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran apabila dikaitkan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 dapat dikatakan berhasil. Namun demikian kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan, karena sasaran yang dimaksudkan tidak hanya dapat dicapai dengan kebijakan dari Badan Kepegawaian Daerah saja, tetapi juga ditentukan oleh kebijakan-kebijakan lain termasuk yang dilaksanakan oleh instansi lain. Keberhasilan capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya : 04. Ikhtisar ekskutif 2015

v

1. Terlaksananya komitmen pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Malang diakhir renstra dicapai dengan semakin menurunnya pelanggaran disiplin melalui kegiatan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 2. Terselenggaranya koordinasi yang cukup baik dengan dinas/instansi terkait, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Gubernur Jawa Timur maupun Kantor Regional II BKN di Sidoarjo. 3. Terselenggaranya

pemeliharaan

dan

penyempurnaan

data

base

kepegawaian dan layanan kenaikan pangkat PNS dan pensiun secara online melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian .

Antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah di masa mendatang adalah merespon isu-isu

strategis perkembangan kepegawaian dan disusun

dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah yang memadukan sistem bottom up planning dan top down planning yang disepakati bersama dan dilaksanakan secara konsisten serta bertanggung jawab.

04. Ikhtisar ekskutif 2015

vi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas

dan

asas

akuntabilitas.

Yang

dimaksud

dengan

Asas

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir

dari

kegiatan

penyelenggaraan

negara

harus

dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan

penetapan dan pengukuran,

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi : a. rencana strategis; b. Perjanjian Kinerja; c. pengukuran Kinerja; d. pengelolaan data Kinerja; e. pelaporan Kinerja; dan f. reviu dan evaluasi Kinerja. Memperhatikan hal tersebut maka salah satu kewajiban dari instansi pemerintah

adalah

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Untuk memenuhi ketentuan peraturan tersebut maka sebagai unsur penyelenggara negara, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang wajib menyusun

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKJ)

sebagai

wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015.. .

05. LKj BKD 2015 Rev

1

B. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) ini adalah untuk memenuhi kewajiban sesuai petunjuk / pedoman sebagaimana tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran/informasi mengenai kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk periode satu tahun . Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi SKPD. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk : 1. Memberikan informasi capaian kinerja program dan kegiatan

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya; 2. Memberikan

bahan

evaluasi

sebagai

masukan

untuk

peningkatan

akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang; 3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang; Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan akuntable. C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah dan menjabarkan kewenangan daerah atas sumber daya nasional serta untuk menata Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Daerah dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang berdasar pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Keputusan Presiden Nomor

159

Tahun

2000

tentang

Pedoman

Pembentukan

Badan

Kepegawaian Daerah dan dalam perjalanannya mengalami 3 (tiga) kali perubahan yaitu : 1. Tahun 2001 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian.


2

2. Tahun 2004 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan jabaran tugas dan fungsinya berdasar pada Keputusan Bupati Malang Nomor 83 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian. 3. Tahun 2008 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan jabaran tugas dan fungsinya tertuang pada Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah: 1.1 Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang a. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah bidang kepegawaian. b. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 1.2 Fungsi BKD Kabupaten Malang a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk database serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan. b. Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian Daerah. c. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian. d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepegawaian. e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian. f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepegawaian. g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepegawaian. h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Kepegawaian Daerah.


3

i. Pengkoordinasian,

integrasi

dan

sinkronisasi

kegiatan

bidang

kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah. j. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya. k. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah. l. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. m. Perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian. n. Penyiapan

kebijakan

umum

pengembangan

kepegawaian

dan

berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan. o. Penyiapan

dan

pelaksanaan

pengangkatan,

pemindahan

dan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. p. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. q. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah. r. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang -undangan. s. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai Negeri Sipil. t. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. u. Pengelolaan

Sistem

Informasi

Manajemen

Kepegawaian

secara

komprehensif. v. Penyiapan kebutuhan data dan / atau informasi untuk penyusunan program pengembangan kepegawaian. w. Pendokumentasian tata naskah kepegawaian. x. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian.


4

1.3 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang a. Kepala Badan b. Sekretariat 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Sub Bagian Keuangan 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan c. Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai 1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai 2. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai d. Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian 1. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Struktural 2. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Fungsional e. Kepala Bidang Mutasi Jabatan 1. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural 2. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional f. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian 1. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data 2. Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi dan Dokumentasi g. Kelompok Jabatan Fungsional.


5

DASAR :

• •

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ; PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA BADAN Dr. SUWANDI,MM.MSc

SEKRETARIS Drs. SUTRISNO

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN 1. OTI NUR SAFITRI, S.Psi. 2. RISNA ANDRIANA, S.H

KASUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN TRI PRIATMOKO, S.Sos.

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN & KESEJAHTERAAN PEGAWAI Drs. NAURIL HUDA ABDUL M.,M.Sc.

KEPALA BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN SHANTI RISMANDINI, ST.,MAP.

KASUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI & PELAPORAN Dra. WISNU MUSTIKAWATI

KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN ABDUL ROKHIM, S.Sos., MM.

KASUB.BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI M. FIRMANSJAH AMIRULLAH, SP .,MT.

KASUB.BIDANG MUTASI JABATAN STRUKTURAL Drs. ZAINAL ABIDIN

KASUB.BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN STRUKTURAL Dra. ANIK SURYANI

KASUB.BIDANG PENGOLAHAN DATA MEILINA ANDRIANI, S.Sos.

KASUB.BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI HARI WURYANTO, SH, M.Si.

KASUB.BIDANG MUTASI JABATAN FUNGSIONAL AHMAD BUDIANTO, S.Sos., MM.

KASUB.BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN FUNGSIONAL AGUSTIEN PURWANINGRUM,SP,M.Si.

KASUB.BIDANG PENYAJIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI LUKMAN HADIYONO, S.Pd.

………………………….. .


KEPALA BIDANG MUTASI JABATAN ADIONO, S.Pd., M.Si.

KASUB BAGIAN KEUANGAN ......................

= GARIS KOMANDO = GARIS KOORDINASI

6

2. Sumberdaya Manusia Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, didukung dengan jumlah pegawai yang cukup memadai, yaitu sejumlah 63 PNS dan Tenaga Kontrak/Sukwan sejumlah 6 personil

dengan tingkat

pendidikan: 1. S-3

:

1

2. S-2

:

10 orang

3. S-1

:

38 orang

4. D-3 / Sarmud

:

3 orang

5. SLTA

: 17 orang

6. SLTP

:

-

orang

orang

Sehingga dilihat dari tingkat pendidikan personil akan sangat signifikan dalam menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

Adapun komposisi pegawai dengan strata

pendidikan, tergambarkan dalam tabel berikut. Tabel 1 Keadaan Personil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang (Desember 2015) GOL / RUANG ( Orang ) NON IV III II I GOL

STRATA PENDIDIKAN (Org) D3/ SMP SMA S-1 S-2 SM

NO

ESELON

1.

II

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2.

III

3

2

-

-

-

-

-

-

-

1

4

-

3.

IV

1

9

-

-

-

-

-

-

-

6

4

-

4.

Jabatan Fungsional Tertentu

-

5

2

-

-

-

-

-

2

5

-

-

5.

Jabatan Fungsional Umum

35

5

-

-

-

13

1

24

2

-

6.

T. Kontrak

-

-

-

-

6

-

-

4

-

2

-

-

5

51

7

-

6

-

-

17

3

38

10

1

JUMLAH

Sesuai

dengan

struktur

SD

organisasi,

jumlah

eselon

pada

S-3

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : -

Eselon II/b

: 1 jabatan

-

Eselon III/a

: 1 jabatan

-

Eselon III/b

: 4 jabatan

-

Eselon IV/a

: 11 jabatan


7

Gambaran tentang jabatan / eselon dan personilnya berdasarkan kepangkatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2 SDM Berdasarkan Eselonisasi ESELON

GOLONGAN/ RUANG

NO

IV-b

IV-a

III-b

III-a

II-b

II-a

1.

IV/c

-

-

-

-

1

-

2.

IV/b

-

-

-

1

-

-

3.

IV/a

-

1

2

-

-

-

4.

III/d

-

6

2

-

-

-

5.

III/c

-

4

-

-

-

-

6.

III/b

-

-

-

-

-

-

Jumlah

-

11

4

1

1

3. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014 Capaian Kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 sesuai dengan Perjanjian Kinerja dengan Indikator kinerja Utama ( IKU) yang ditetapkan Bupati Malang di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagaimana tabel berikut: Tabel C.3.1 Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Terwujudnya 1. Proporsi pengembangan penerimaan aparatur melalui pegawai baru rekruitmen CPNS 2. Proporsi penerimaan pegawai baru IPDN

1.

Dari tabel diatas diatas dapat dijelaskan

Target

Realisasi

700 CPNS

142 CPNS

3 Pelamar

3 Capra diterima

Capaian (%) 20,28

100,00

capaian masing-masing indikator

kinerja utama : 1. Pada

tahun

2014

sasaran

yang

diharapkan

adalah

Terwujudnya

pengembangan aparatur melalui rekruitmen CPNS dengan indikator kinerja Proporsi penerimaan pegawai baru. Untuk mewujudkan sasaran strategis pada penetapan kinerja dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu: 1) Seleksi

Penerimaan

CPNS

target

700

CPNS

dari

Pelamar

Umum/GTT/PTT diterima 142 CPNS formasi umum;


8

2) Penerimaan Calon Praja IPDN target 50 pelamar yang diterima 4 calon praja. Pada kegiatan seleksi penerimaan CPNS dengan target 700 CPNS yang diterima 142 Calon Pegawai Negeri Sipil yang direkruit melalui seleksi pelamar umum tingkat capaian 20,28 % dengan kategori kurang berhasil hal ini disebabkan tidak adanya kegiatan penerimaan CPNS baru dari jalur GTT/PTT. Pada kegiatan seleksi penerimaan

Praja IPDN target 4 pelamar

yang diterima realisasi 3 Calon Praja

IPDN tingkat capaian 75,00 %

dengan kategori sangat berhasil hal ini disebabkan karena pemberian formasi oleh pusat sejumlah 3 didukung dengan program

orang tercapai. Indikator Kinerja ini

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

dengan kegiatan terdiri dari : 

Seleksi

Penerimaan

Calon

dengan jumlah anggaran

Pegawai

sebesar

Negeri

Sipil

(CPNS)

Rp. 1.593.393.000,- terealisasi

Rp. 664.910.500,- atau 41,73 %. 

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 44.328.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.578.000,- atau 44,17 %. Tabel C.3.2 Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014

No 2.

Indikator Kinerja Penataan personil Persentase untuk meningkatkan pemenuhan pelayanan yang optimal kekosongan dimasing-masing jabatan Sasaran Strategis

Target

Realisasi

27,60 %

21,16 %

Capaian (%) 76,66

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

2. Pada tahun 2014 sasaran yang diharapkan adalah penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Kekosongan Jabatan. Untuk mewujudkan sasaran strategis dilaksanakan melalui kegiatan Penempatan PNS dengan

target 750 pejabat

struktural/PNS yang dilantik dan dimutasi. Realisasi capaian kinerja dalam pelantikan dan pengukuhan pejabat struktural / fungsional sejumlah 575 pejabat

tingkat capaian 76,67

% dengan kategori berhasil. Indikator

Kinerja ini didukung dengan program

pembinaan dan pengembangan

aparatur dengan kegiatan Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan

jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

117.383.500,-

terealisasi

Rp. 103.024.000,- (87,77%) untuk kegiatan pelantikan/mutasi pejabat 05. LKj BKD 2015 Rev

9

Eselon, Pengukuhan Kepala Sekolah dan melantik jabatan yang kosong di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tabel C.3.3 Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

3.

Meningkatnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan Keputusan Kepangkatan/Kenaikan Gaji Berkala

Persentase Kecepatan pemrosesan Keputusan Kepangkatan/Kenaikan Gaji Berkala

Target

Realisasi

100 %

80,82 %

Capaian (%) 80,82

3. Pada tahun 2014 sasaran yang diharapkan adalah Meningkatnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan Keputusan Kepangkatan/Kenaikan Gaji Berkala dengan indikator kinerja Persentase Kecepatan pemrosesan Keputusan Kepangkatan/Kenaikan Gaji Berkala target

2680 Keputusan Kepangkatan/ Kenaikan Gaji Berkala

tercapai

2166 Keputusan Kepangkatan/ Kenaikan Gaji Berkala PNS

tingkat

capaian 80,82 % dengan kategori berhasil. Indikator Kinerja ini didukung dengan program

pembinaan dan pengembangan aparatur dengan

kegiatan Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis PNS dengan dana sebesar Rp. 97.742.000,- terealisasi Rp. 97.387.250,- (99,64%) anggaran tersebut digunakan untuk proses usulan hingga penerbitan SK kenaikan pangkat PNS yang tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundangan. Tabel C.3.4 Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014 No 4.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Tersedianya database Akurasi data kepagawaian yang valid kepegawaian sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian

Target

Realisasi

100 %

93,24 %

Capaian (%) 93,24

4. Pada tahun 2014 sasaran yang diharapkan adalah Tersedianya database kepagawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian

dengan

indikator

kinerja

kepegawaian target 4130 data PNS

Persentase

Akurasi

tercapai 3851 data PNS

data tingkat

capaian 93,24 % dengan kategori Sangat berhasil. Indikator Kinerja ini didukung dengan program dengan

kegiatan

pembinaan dan pengembangan aparatur

Pembangunan/Pengembangan

Sistem

Informasi

Kepegawaian Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 162.855.000,05. LKj BKD 2015 Rev

10

terealisasi Rp. 150.742.950,- (92,56%) anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan dan update database kepegawaian mulai dari data perkembangan pegawai baru, mutasi jabatan yang baru dan Keputusan Kepangkatan /Kenaikan Pangkat PNS yang baru.

Tabel C.3.5 Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014 No 5.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Meningkatnya Persentase kualitas aparatur Sumberdaya yang Aparatur didaerah mendapat melalui peningkatan bantuan jenjang pendidikan Tugas formal Belajar Ikatan Dinas

Target

Realisasi

100 %

100 %

Capaian (%) 100 %

5. Pada tahun 2014 sasaran yang diharapkan adalah Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur didaerah melalui peningkatan jenjang pendidikan formal

dengan indikator Persentase aparatur yang mendapat bantuan

Tugas Belajar Ikatan Dinas target 10 PNS capaian 100 % dengan kategori didukung dengan program

realisasi 10

PNS

tingkat

Sangat berhasil. Indikator Kinerja ini

pembinaan dan pengembangan aparatur

dengan kegiatan pemberian bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas, program S-2 sebanyak 2 orang dan S-1 sebanyak 8 orang

dengan anggaran

sebesarRp. 100.200.000,- terealisasi Rp. 100.200.000,- (100 %) anggaran tersebut digunakan untuk bantuan pembiayaan PNS yang melaksanakan tugas belajar ikatan dinas. Tabel C.3.6 Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014 No 5.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas Persentase Sumberdaya Aparatur penurunan didaerah dengan pelanggaran menurunnya disiplin dan pemberian etika punishment/sanksi pegawai pelanggaran disiplin

Target

Realisasi

(4,00) %

(4,00) %

Capaian (%) 100 %

6. Pada tahun 2014 sasaran yang diharapkan adalah Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur didaerah dengan menurunnya pelanggaran disiplin. Target pemberian punishment/sanksi pelanggaran disiplin

50 PNS,

realisasi tahun ini 48 PNS terjadi penurunan 2 atau ( 4 % ) pelanggaran dari target dan realisasi dengan tingkat capaian 100 % kategori sangat berhasil. Disebabkan pembinaan yang terus dilakukan kepada PNS untuk 05. LKj BKD 2015 Rev

11

menekan jumlah pelanggaran, Indikator Kinerja ini didukung dengan program

pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

dengan

anggaran sebesar Rp. 19.200.000,- terealisasi Rp. 16.800.000,- (87,50 %) anggaran tersebut digunakan untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin dan pemberian hukuman disiplin PNS. Tabel C.3.7 Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014 No

Sasaran Strategis

5.

Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur didaerah melalui ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah

Indikator Kinerja Persentase peserta ujian penyesuaian ijasah dan ujian dinas yang lulus ujian

Target

Realisasi

93,33 %

90,00 %

Capaian (%) 96,43

7. Pada tahun 2014 sasaran yang diharapkan adalah Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur didaerah melalui ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah

target

300

PNS realisasi

270 PNS tingkat capaian 96,43 %

dengan kategori Sangat berhasil. Indikator Kinerja ini didukung dengan program Pendidikan

pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan Penjenjangan

Rp.18.815.000,- terealisasi

Struktural

dengan

anggaran

sebesar

Rp. 18.815.000,- (100 %) anggaran tersebut

digunakan untuk ujian penyesuaian dan ujian dinas tingkat I dan II. D. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Daerah

Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomnor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 05. LKj BKD 2015 Rev

12

6. Pearaturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2011 tentan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015; 7. Peraturan Bupati Malang Nomor 24

Tahun 2008 tentang

Organisasi

Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang; 8. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang “Madep Mantep” Paruh Waktu 9. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. 10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Nomor : 050/1925/421.202/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Review Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 – 2015. E. Sistematika Sistematika penulisan Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif BAB I

PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014 D. Dasar Hukum E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program


13

B. Perjanjian Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2015 dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja. BAB IV PENUTUP Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2015 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 4. Review Rencana Strategis (RS) 2014 - 2015


14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Strategis Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Malang , serta untuk memantapkan proses pencapaian sasaran-sasaran strategis, maka Badan Kepegawaian Daerah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi Pernyataan visi Badan Kepegawaian Daerah periode tahun 2011 – 2015 adalah : ” Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian Dalam Rangka Penataan

Pegawai yang Proporsional Menuju Pembangunan

Sumberdaya Aparatur yang Profesional ” 1. Terwujudnya Tertib Administrasi adalah:  Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang mudah, cepat dan akurat. 2

Penataan pegawai yang proporsional adalah:  Perencanaan, penataan pegawai yang memiliki kemampuan teknis dan memiliki kompetensi.

3

Sumberdaya aparatur yang profesional adalah:  Aparatur yang berdedikasi tinggi, berdisiplin dalam pengabdian, menjadi teladan dan memiliki sikap mental yang baik dan bertanggungjawab serta memiliki wawasan yang luas dalam semua tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang menjabarkannya ke dalam Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

untuk menyelaraskan

gerak dan langkah mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Kata kunci dari Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Sumberdaya Aparatur yang profesional artinya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dan profesional dibidangnya diharapkan mampu mensukseskan kelancaran pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.


15

2. Misi Misi Badan Kepegawaian Daerah

periode tahun 2011 – 2015 adalah

sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang baik. 2. Melaksanakan pembinaan pegawai. 3. Meningkatkan

kesejahteraan

pegawai

dan

melaksanakan

pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian. 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur dan untuk mewujudkan SDM Aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi pada bidangnya, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang telah merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan sebagai berikut : Tujuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam rangka mendukung rencana strategis Pemerintah Kabupaten Malang adalah

meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah yang ditandai

dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat : a. Tujuan 1. Meningkatnya proporsional

pengembangan dan

dan

profesional

pembinaan melalui

aparatur

sistem

yang

manajemen

kepegawaian; 2. Meningkatnya

ketrampilan

dan

profesionalisme

PNS

setelah

mengikuti diklat; 3. Meningkatnya kualitas pelayanan yang berstandar. b. Sasaran Strategis a). Terwujudnya pengembangan pegawai melalui rekruitmen CPNS indikator

sasaran

proporsi

penerimaan

pegawai

baru

jalur

GTT/PTT/umum dan IPDN; b). Terwujudnya pengembangan penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah indikator sasaran persentase pemenuhan kekosongan jabatan; c). Meningkatnya pelayanan aparatur dengan pemberian penghargaan kenaikan pangkat/kenaikan gaji berkala indikator sasaran persentase kecepatan

pemrosesan

keputusan

kepangkatan/kenaikan

gaji

berkala;


16

d). Tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan

Pejabat

Pembina

Kepegawaian

indikator

sasaran

persenatse akurasi data kepegawaian; e). Meningkatnya kualitas sumberdaya

aparatur didaerah indikator

sasaran persentase aparatur yang mendapat bantuan tugas belajar ikatan dinas dan persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai; f). Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan formal dan lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah indikator sasaran persentase peserta ujian penyesuaian ijasah dan ujian dinas yang lulus ujian.

c. Arah dan Kebijakan Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2011-2015 1). Dalam

upaya

pengembangan

dan

penataan

pegawai

yang

profesional dan proporsional ditetapkan kebijakan : 

Pengembangan pegawai melalui rekruitmen GTT/PTT dan umum dengan mengikuti perkembangan kualitas sistem seleksi penerimaan CPNS melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk mewujudkan rekruitmen yang bersih, tranparan dan bebas dari KKN dan dilakukan penerimaan calon praja IPDN ;

2). Dalam upaya Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal disetiap Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan kebijakan : 

Penataan

pegawai

sesuai

dengan

ketrampilan

dan

kompetensinya serta kebutuhan organisasi dan menempatkan pegawai sesuai azas the right man on the right place dan pola pengembangan karier pegawai; 3). Dalam

upaya

meningkatnya

kesejahteraan

pegawai

dengan

pemberian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala ditetapkan kebijakan : 

Pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat untuk meningkatkan kepuasan aparatur Pemerintah Kabupaten Malang;


17

4). Dalam upaya tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan kebijakan : 

Udate data kepegawaian melalui Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

yang terintegrasi dengan

bidang, melalui verifikasi data, sinkronisasi data, dan evaluasi data kepegawaian serta pemuktahiran tata naskah; 5). Dalam upaya meningkatnya Aparatur yang profesional di daerah ditetapkan kebijakan : 

Pemberian bantuan Tugas Belajar PNS Ikatan Dinas.

6). Dalam upaya Meningkatnya pembinaan

aparatur ditetapkan

kebijakan 

Pemberian sanksi pelanggaran disiplin dan etika pegawai.

7). Dalam upaya meningkatnya kualitas aparatur ditetapkan kebijakan 

Melaksanakan kegiatan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah.

B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen untuk merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang terukur dan jelas dalam waktu satu tahun . Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Indikator Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Adapun target indikator kinerja utama/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya pengembangan aparatur melalui rekruitmen CPNS dengan indikator kinerja proporsi penerimaan pegawai pencapaianya dilakukan melalui jumlah peserta tes yang lulus dari formasi umum/GTT/PTT target 724 orang dan seleksi penerimaan

calon praja IPDN dengan target 4 Calon

Praja yang diterima; 2. Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan inidikator kinerja


18

persentase pemenuhan

jabatan yang kosong pencapaiannya dilakukan

melalui pelantikan dan pengambabilan sumpah jabatan struktural/fungsional dengan target 1292 pejabat/PNS yang dilantik; 3. Meningkatnya kesejahteraan pegawai yang profesional dengan pemberian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala dengan indikator kinerja

Persentase

Kecepatan

Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala

pemrosesan

Keputusan

Kenaikan

pencapainnya dilakukan melalui proses

usulan kenaikan pangkat /kenaikan gaji berkala kepada PNS yang seharusnya naik pangkat target 3776 SK KP/KGB; 4. Tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan indikator kinerja Akurasi data kepegawaian target 5988 data PNS pencapaiannya dilakukan melalui update data kepegawaian dari data pegawai baru, mutasi jabatan dan perubahan kepangkatan; 5. Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur di Daerah dengan indikator kinerja Persentase aparatur yang mendapat bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas target 12 PNS pencapaiannya dilakukan melalui pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas dan Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai dilakukan melalui pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar disiplin; 6. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan formal dan lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah indikator sasaran persentase peserta ujian penyesuaian ijasah dan ujian dinas yang lulus ujian Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 sebagaimana tabel berikut : No

Sasaran Strategis

.

Indikator Kinerja

1.

Terwujudnya Proporsi penerimaan pengembangan aparatur pegawai baru GTT/PTT melalui rekruitmen CPNS Proporsi penerimaan pegawai baru IPDN

2.

Terwujudnya penataan Persentase pemenuhan personil untuk meningkatkan kekosongan jabatan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)


Target 724 CPNS 29,98 % 4 Calon Praja 8% 1292 pejabat/ PNS 47,55 %

19

No

Sasaran Strategis

.

Indikator Kinerja

3.

Meningkatnya kesejahteraan pegawai yang profesional dengan pemberian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala

Persentase pemrosesan Kepangkatan/ Gaji Berkala

4.

Tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur di Daerah

Persentase Akurasi data kepegawaian

5988 data PNS 100 %

Persentase Aparatur yang mendapat bantuan Tugas Belajar Ikatan dinas

12 PNS 100 %

Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai

48 PNS 4,17 %

Persentase peserta Ujian Penyeseuaian Ijasah dan Ujian dinas yang lulus ujian

100 PNS 100 %

5.

6.

Terwujudnya pegawai berkompetensi setelah pendidikan formal dan ujian dinas dan penyesuaian ijasah


yang lulus lulus ujian

Kecepatan Keputusan Kenaikan

Target 3467 Keputusan Kepangkat/ Kenaikan Gaji Berkala 89,98 %

20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. CAPAIAN KINERJA Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 No .

Sasaran Strategis

1.

Indikator Kinerja

Terwujudnya Proporsi pengembangan penerimaan aparatur melalui pegawai baru rekruitmen CPNS Jumlah Praja diterima

Calon Yang

Target

Realisasi

Capaian %

29.98 %

0

0

8 %

0

0

Pencapaian Kinerja Sasaran 2 No . 2.

Sasaran Strategis Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentase pemenuhan kekosongan jabatan

47,55 %

47,70 %

Capaian % 100,31 %

Pencapaian Kinerja Sasaran 3 No . 3.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Meningkatnya pelayanan aparatur dengan pemberian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala

Persentase Kecepatan pemrosesan Keputusan Kepangkatan/ Kenaikan Gaji Berkala

89,98 %

126,76 %


Capaian % 140,87

21

Pencapaian Kinerja Sasaran 4 No. 4

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Persentase Tersedianya Akurasi data database kepegawaian kepagawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian

Target

Realisasi

100 %

98,76 %

Capaian % 98,76 %

Pencapaian Kinerja Sasaran 5 No. 5

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur didaerah

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentase aparatur yang mendapat bantuan tugas belajar ikatan dinas Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai

100 %

91,67 %

Capaian % 91,67 %

4.17 %

20,83 %

499,52 %

Pencapaian Kinerja Sasaran 6 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

6

Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan formal dan lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah

Persentase peserta ujian penyesuaian ijasah dan ujian dinas yang lulus ujian

100 %

102 %


Capaian % 102 %

22

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1.

Terwujudnya pengembangan aparatur melalui rekruitmen CPNS

Proporsi penerimaan pegawai baru GTT/PTT/ Umum Proporsi penerimaan pegawai IPDN

Target

Realisasi

29,98 %

Th. 2014 (n-1) 4,73 %

Th. 2015 (n) 0

8 %

6 %

0

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2

No. 2.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Terwujudnya penataan Persentase pemenuhan 47, 55 personil untuk kekosongan jabatan % meningkatkan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Realisasi Th. 2014 (n-1) 21,16

Th. 2015 (n) 47,70


No. 3.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya Persentase Kecepatan pelayanan aparaturpemrosesan Keputusan dengan pemberianKenaikan Pangkat / penghargaan KenaikanKenaikan Gaji Berkala Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala

Target

89,98 %

Realisasi Th. 2014 (n-1) 80,82 %

Th. 2015 (n) 126,76 %


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

4

Tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian



Target

100 %

Realisasi Th. 2014 (n-1) 93,24 %

Th. 2015 (n) 98,76 %

23

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5 & 6

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

5

Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur di Daerah

Persentase aparatur yang mendapat bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS

Target

Realisasi

100 %

Th. 2014 (n-1) 100 %

Th. 2015 (n) 91,67 %

4,17 %

4,17 %

20,83 %


No. 6.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


Persentase peserta ujian penyesuaian ijasah yang lulus ujian


Target

100 %

Realisasi Th. 2014 (n-1) 90,00 %

Th. 2015 (n) 102 %

24

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA Target Realisasi Tingkat Akhir s.d Th. Kemajuan Renstra 2015 4 5 6

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

1.


Proporsi penerimaan Pegawai Baru

100 %

33,39 %

33,39 %

Proporsi penerimaan Pegawai Baru IPDN Persentase pemenuhan kekosongan jabatan

100 % 100 %

65,00 % 109,16 %

65,00 % 109,16 %

Persentase kecepatan pemrosesan Keputusan Kepangkatan/Kenaikan Gaji Berkala

100 %

110,24 %

110,24 %

Persentase akurasi data kepegawaian

100 %

99,85 %

99,85 %

90,19 %

90,19 %

2.

3.

4.

5.

6.

Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Meningkatnya pelayanan aparatur dengan pemberian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala Tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur di Daerah



Persentase aparatur yang mendapat bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas

100 %


100 %

90,87 %

90,87 %


100 %

77,39 %

7739 %

25

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

NO.

(2)

(3)

(4)

REALIS ASI NASION AL (5)

---

---- NIHIL ----

---

---

SASARAN STRATEGIS

(1) --

INDIKATOR KINERJA

REALISASI Th. 2015

KET. (+/-) (6) ---

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan capaian nasional untuk SKPD belum ada standar yang mengatur sehingga tercatat nihil.

2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain: a.1. Indikator kinerja Proporsi Penerimaan pegawai baru jalur GTT/PTT/Umum secara terencana sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang setiap tahunnya hal ini dimaksudkan agar tersedia Sumberdaya Manusia Aparatur yang berkualitas sebagai pengganti PNS yang pensiun. Dari hasil analisis indikator kinerja proporsi penerimaan pegawai baru sejak tahun 2011 hingga 2015 target 3224 CPNS realisasi 1095 tingkat capaian 33,39 % kurang berhasil dan tidak tercapinya

target kinerja

disebabkan : 

Adanya

kebijakan

Peraturan

Bersama

3

Menteri

yaitu

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri

dan

Menteri

Keuangan

tentang

Penundaan

Sementara

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011 – 2012. Namun sesuai peruntukannya kegiatan ini dilakukan untuk melakukan perhitungan kebutuhan jumlah PNS di daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 dan menindaklanjuti Surat Menpan dan RB No. B III.2630/V.14-1/99 tgl 12 Januari 2012 tentang Proyeksi jumlah kebutuhan CPNS Kabupaten Malang . 

Tahun 2015 Berdasarkan Surat Menpan dan RB No. B/2163/M.PANRB/06/2015 bahwa untuk kegiatan Rekruitmen 2015 secara nasional dilakukan penundaan, untuk kegiatan didaerah yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah menyusun Formasi / EFormasi Kebutuhan Pegawai untuk 5 tahun kedepan ( 2015 - 2019 )


26

dengan mengundang semua SKPD , Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Hasil dari analisis beban kerja sejumlah 24.929 PNS kekurangan 8.870 PNS. a.2 Indikator kinerja Proporsi Penerimaan pegawai baru jalur IPDN

secara

terencana sejak tahun 2011 – 2015 target tahun 2011 - 2015 sejumlah 20 Calon Praja yang diterima Realisasi sampai dengan tahun 2015 sejumlah 13 Calon Praja yang diterima atau 65,00 % dengan kategori cukup berhasil belum tercapainya target kinerja karena pada tahun 2015 tidak ada seleksi penerimaan praja IPDN di daerah, disebabkan Kementerian Dalam Negeri No. 992.1/5612/SJ

Berdasarkan SE dari tanggal 2 Oktober 2015,

tentang Seleksi Penerimaan IPDN disebutkan untuk kegiatan seleksi dianggarkan oleh Kemendagri melalui APBN sehingga daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan pada APBD

hingga 2015 dan hasil

seleksi menunggu pengumuman dari pusat b. Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan kekosongan jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional dari tahun 2011 – 2015 dengan target 4.660 pejabat/PNS realisasi 5.087 pejabat/PNS atau

realisasi 109,16 % dengan

kategori sangat berhasil dengan artian sasaran strategis untuk mewujudkan penataan personil pejabat struktural dan fungsional disetiap Organisasi Perangkat Daerah sudah mencapai target yang diharapkan

hal ini

dimaksudkan dengan terisinya jabatan yang kosong dikarenakan pensiun maupun mutasi dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. c. Indikator Kinerja Persentase Kecepatan Pemrosesan Keputusan Kepangkatan /Kenaikan Gaji Berkala

Tahun 2011 - 2015 target 15.790

PNS realisasi

17.408 PNS atau tingkat capaian 110,24 % mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan dengan kategori sangat berhasil. Faktor peningkatan capaian realisasi kinerja disebabkan berkas usulan kenaikan pangkat periode April dan Oktober

serta kenaikan gaji

berkala PNS setiap tahun yang

diusulkan memenuhi ketentuan dan persyaratan administrasi sehingga dapat diterbitkan keputusan kenaikan pangkat dan KGB tepat waktu dengan tercapainya target dapat meningkatkan kesejahteraan PNS atas pengabdian yang dilakukan dan semakin mendorong motivasi kerja agar terus meningkat dan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat d. Indikator Kinerja Persentase Akurasi Data Kepegawaian

tahun 2011-2015

target 24.776 data PNS realisasi 24.739 data PNS atau 99, 85 % , dengan kategori sangat berhasil tercapainya target kinerja perubahan entry data


disebabkan adanya

kenaikan pangkat dan gaji berkala dan keputusan

27

mutasi/pelantikan pejabat struktural dan fungsional serta data rekruitmen CPNS baru. Alternatif dan solusi dalam mengatasi capaian kinerja adalah dengan melakukan update data perkembangan dari masing-masing bidang sesuai perkembangan data yang baru dan dengan tersedianya data yang valid dapat

berfungsi

sebagai

pengambilan

keputusan

Pejabat

Pembina

Kepegawaian e. Indikator Persentase Aparatur yang mendapat bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas tahun 2011-2015

target 102 PNS realisasi 92 PNS atau 90,19 %,

dengan kategori Sangat berhasil

tercapainya target kinerja karena minat

PNS yang menerima bantuan tugas belajar program S-3,S 2 dan S-1 untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan kejenjang lebih tinggi melalui program pengiriman tugas belajar ikatan dinas. Alternatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi PNS perlu dilakukan penambahan jumlah PNS yang dikirim untuk tugas belajar ikatan dinas setiap tahun melalui APBD. f.

Indikator Kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin dan Etika Pegawai tahun 2011-2015 target 252 PNS realisasi 229 PNS atau jumlah penurunan 23 orang dari target atau ( 90,87 % ) selama 5 tahun dengan kategori sangat berhasil , faktor penurunan

disebabkan karena adanya

sosialisasi peraturan bidang kepegawaian setiap tahun untuk menekan jumlah pelanggaran pemberian

dan

semakin

meningkatnya

pemahaman

PNS

terhadap

sanksi tegas terhadap semua jenis pelanggaran disiplin yang

diterapkan didaerah. g. Indikator Persentase Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas yang lulus ujian tahun 2011 - 2015 target 1.150 Peserta realisasi 890 peserta atau 77,39 % dengan kategori berhasil , belum tercapainya kinerja ini hingga akhir Renstra disebabkan : 

Adanya sebagian besar pejabat Eselon III yang memiliki Ijasah S 2 atau telah mengikuti Diklatpim III sehingga dikecualikan mengikuti Ujian Dinas Tk. II



Adanya sebagian besar PNS Golongan II / d yang memiliki Ijasah

S1

sehingga dikecualikan untuk mengikuti Ujian Dinas Tk. I Dalam rangka meminimalisir kurang berhasilnya capaian meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a.1 Solusi dari Hasil Penyusunan Kebutuhan Formasi tahun 2015 bahwa jumlah kebutuhan pegawai sesuai Analisis Beban Kerja

sejumlah 24.929 orang

jumlah kekurangan pegawai 8.870 orang. Kekurangan pegawai tersebut akan


28

diusulkan kepada pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk memberikan formasi dan akan dilakukan melalui kegiatan seleksi penerimaan CPNS tahun berikutnya. a.2 Solusi

karena

pemberian

formasi

penerimaan

Praja

IPDN

menjadi

kewenangan pemerintah pusat dan tahun 2015 ini secara nasional sudah dilakukan Kemendagri maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang pada tahun berikutnya tidak menganggarkan kegiatan seleksi penerimaan calon Praja IPDN sesuai SE Kementerian Dalam Negeri tersebut. b. Solusi untuk mempertahankan peningkatan capaian kinerja Persentase pemenuhan kekosongan jabatan dengan terus melakukan evaluasi terhadap pejabat yang berkompetensi untuk terus meningkatkan kinerja disetiap Organisasi Perangkat Daerah. c. Solusi untuk mempertahankan

keberhasilan capaian

kinerja indikator

Persentase Kecepatan Pemrosesan Keputusan Kepangkatan /Kenaikan Gaji Berkala

pada tahun mendatang akan dilakukan monitoring data pangkat

secara terus menerus kepada pegawai ASN yang akan menerima Keputusan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala agar dapat terealisasi dengan tepat waktu. d. Solusi untuk

mempertahankan

keberhasilan

capaian

kinerja indikator

Persentase Akurasi Data Kepegawaian pada tahun mendatang dalam penyajian akurasi data kepegawaian akan dilakukan update data baru secara terus menerus kepada pegawai ASN yang menerima Keputusan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala, mutasi jabatan dan penerimaan pegawai baru setiap terjadi perubahan database. e. Untuk mempertahankan keberhasilan capaian kinerja indikator Persentase Aparatur yang mendapat bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas pada tahun mendatang

akan

dilakukan

pemberian

bantuan

bagi

aparatur

yang

melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yang memenuhi syarat dan seleksi administrasi . f.

Solusi untuk

mempertahankan

keberhasilan

capaian

kinerja indikator

Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin dan Etika Pegawai pada tahun mendatang akan dilakukan pembinaan pegawai melalui kegiatan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian . g. Solusi untuk

mempertahankan

keberhasilan

capaian

kinerja indikator

Persentase Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas yang lulus ujian pada tahun mendatang akan dilakukan dengan memberikan dorongan kepada PNS yang melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi dengan pemberian ijin belajar secara mandiri. 05. LKj BKD 2015 Rev

29

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang , program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah kegiatan Penempatan PNS. Hal tersebut dikarenakan kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat karena dengan terisinya jabatan disetiap Organisasi Perangkat Daerah akan memperlancar pelayanan kepada masyarakat. 3. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Tabel 3.5 Alokasi Per Sasaran Pembangunan Sasaran Strategis

No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.


Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Meningkatnya pelayanan aparatur dengan pemberian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala Tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur di Daerah



Indikator Kinerja Proporsi penerimaan Pegawai Baru

Proporsi penerimaan Pegawai Baru IPDN Persentase pemenuhan kekosongan jabatan

Anggaran % (Rp.) Anggaran (Rp) 371.000.000,11,97

37.372.000.-

1,20

149.290.000,-

4,82


185.731.000.-

5,99

Persentase akurasi data kepegawaian

391.147.500,-

12,62

Persentase aparatur yang mendapat bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas

108.080.000.-

3,49


53.703.000,-

1,73


18.109.500,-

0,58

30

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Reali Capaian sasi 4 5 0 0

Sasaran

Indikator

1 Terwujudnya pengembang an aparatur melalui rekruitmen CPNS

2 Proporsi penerimaan pegawai baru

3 29.98 %

Jumlah Calon Praja Yang diterima

8 %

0

Terwujudnya penataan personil untuk meningkatka n pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)


47,55 %

Meningkatny a pelayanan aparatur dengan pemberian penghargaan Kenaikan Pangkat/Ken aikan Gaji Berkala

Persentase Kecepatan pemrosesan Keputusan Kepangkatan / Kenaikan Gaji Berkala

Alokasi

Realisasi

Capaian

6 371.000. 000,-

7 123.863. 000,-

8 33,39

0

37.372.0 00,-

0

0

47,70 %

100,31 %

149.290. 000,-

144.984. 500,-

97.12

89,98 %

126, 76 %

140,87

185.731. 000,-

185.554. 600,-

99,91

Tersedianya Persentase database Akurasi data kepagawaian kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian

100 %

98,76 %

98,76 %

391.147. 500,-

390.110. 500,-

99,73

Meningkatny a kualitas Sumberdaya Aparatur di Daerah

100 %

91,67 %

91,67 %

108.080. 000,-

88.180. 000,-

81,59


Persentase aparatur yang mendapt bantuan tugas belajar ikatan dinas

Target

Anggaran

31

1

2 Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai Terwujudnya Persentase pegawai peserta ujian yang penyesuaian berkompeten ijasah dan si setelah ujian dinas lulus yang lulus pendidikan ujian formal dan lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah

3 4.17 %

4 20,83 %

5 499,52 %

6 53.703.0 00,-

7 52.463. 000,-

8 97,69

100 %

102 %

102 %

18.109.5 00,-

18.109. 500,-

100

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No.

Sasaran

1 1

2 Terwujudnya pengembangan aparatur melalui rekruitmen CPNS

2

3

4

Indikator % Capaian % Penyerapan Sasaran Kinerja Anggaran 3 4 5 Proporsi penerimaan 0 33,39 pegawai baru

Jumlah Calon Praja Yang diterima Terwujudnya Persentase penataan personil pemenuhan untuk kekosongan jabatan meningkatkan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Meningkatnya Persentase pelayanan Kecepatan aparatur dengan pemrosesan pemberian Keputusan penghargaan Kepangkatan/ Kenaikan Kenaikan Gaji Pangkat/Kenaikan Berkala Gaji Berkala Tersedianya Persentase Akurasi database data kepegawaian kepagawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian


Tingkat Efisiensi 6 66,61

0

0

0

100,31

97.12

4,00

140,87

99,91

30,00

98,76

99,73

0,00

32

5

6

Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur Daerah

Persentase aparatur yang mendapt bantuan tugas di belajar ikatan dinas

91,67

81,59

11,00

Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai Terwujudnya Persentase peserta pegawai yang ujian penyesuaian berkompetensi ijasah dan ujian setelah lulus dinas yang lulus pendidikan formal ujian dan lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah

499,52

97,69

81,00

102

100

2,00

B. REALISASI ANGGARAN Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan persentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan di tahun 2015. sehingga untuk Laporan Kinerja Tahun 2015 ini, rincian dana Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Penggunaan Anggaran ( DPPA ) terdiri dari Belanja Tidak langsung yaitu Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan ) sebesar Rp. 3.456.942.861,- ( Tiga milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus lima enam puluh satu rupiah ) sedangkan Belanja Langsung

( Belanja Program/Kegiatan ) sebesar

Rp. 3.098.765.000,- ( Tiga milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima rupiah ) dan terinci sebagai berikut : Anggaran Belanja Tidak Langsung

Rp

3.456.942.861,-

Anggaran Belanja Langsung JUMLAH

Rp. Rp.

3.098.765.000,- + 6.555.707.861,-

( Enam milyar lima ratus lima puluh lima delapan ratus enam puluh satu rupiah )

juta tujuh ratus tujuh ribu

Khusus Anggaran Belanja Langsung dikaitkan dengan pencapaian sasaran, anggaran telah digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebesar Rp. 2.722.247.533,-( Dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah ) atau sebesar 87.85 % dari pagu anggaran belanja langsung pada Badan Kepegawaian Daerah. Dengan demikian terdapat sisa sebesar Rp. 376.517.467,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah ) atau sebesar 12,15%. Tidak tercapainya realisasinya anggaran disamping dilakukan 05. LKj BKD 2015 Rev

33

efisiensi pada masing-masing kegiatan, ada 2 (dua) kegiatan yang tidak terserap secara maksimal pada tahun 2015 karena adanya regulasi yaitu : 1. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS

rekening belanja yang tidak

terserap adalah dari Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 37.965.000,-, Belanja Uang lembur PNS Rp. 26.028.000,- Belanja uang lembur non PNS Rp. 1.248.000,- Belanja Penggandaan Rp. 12.853.000,Belanja Sewa Meja Kursi Rp. 1.000.000,- Belanja sewa komputer dan Printer Rp. 52.500.000,- Sewa sound system Rp. 1.000.000,- Belanja makanan dan minuman harian pegawai Rp. 37.176.000,- Belanja Makanan dan minuman rapat

Rp.

12.872.000,-

Belanja

Perjalanan

dinas

dalam

daerah

Rp. 9.315.000,- Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 30.380.000,Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih Rp. 2.800.000,-. 2. Kegiatan Pemberian bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN pada rekening Rp.

belanja

5.565.000,

Penggandaan

Honorarium Belanja

Rp.

Uang

500.000,-

Panitia

Pelaksana

Lembur Belanja

PNS Sewa

Rp.

Kegiatan

sebesar

916.000,-

Belanja

Sarana

Mobilitas

Darat

Rp. 3.850.000,- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.941.000,Belanja Pejalan Dinas Dalam Daerah Rp. 2.300.000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 21.400.000,Akuntabilitas Keuangan Badan Kepegawaian Daerah

dalam pelaksanaan

kegiatan per program pada Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

No 1.

PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 SETELAH PAK Jenis Anggaran Realisasi Sasaran Renstra Program/Kegiatan ( Rp.) ( Rp. ) Terwujudnya sarana Pendukung yang memadai untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian

I.

1. 2.

3.

4. 5. 6.

7.

8.


Program Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi lisntrikpenerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

%

429.155.000,-

397.424.983

92,61

12.326.000,-

12.326.000,-

100

13.200.000,-

8.592.982,-

65,10

113.040.000,-

86.640.000,-

76,65

4.925.950,-

4.925.950,-

100

95.056.250,-

94.982.071,-

99,92

63.985.800,-

63.985.800,-

100

10.809.000,-

10.809.000,-

100

3.240.000,-

3.240.000,-

100

34

No

Sasaran Renstra

Jenis Program/Kegiatan perundangundangan 9. Penyediaan Makanan dan minuman Rapat 10.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1. Pengadaan peralatan gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/ berkala berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional 4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

3.

Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta


Anggaran ( Rp.)

Realisasi ( Rp. )

%

27.047.000,-

27.047.000,-

100

49.300.000,-

49.296.180,-

99,99

36.225.000,-

35.580.000,-

98,22

477.905.000,-

471.817.700,-

98,73

328.765.000,-

324.007.500,-

98,55

81.640.000,-

81.360.000,-

99,66

50.440.000,-

49.390.200,-

97,92

17.060.000,-

17.060.000,-

100

III. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

7.500.000,-

7.500.000,-

100

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

7.500.000,-

7.500.000,-

100

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

26.060.000,-

26.060.000,-

100

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun V.Pendidikan Kedinasan 1. Pendidikan Penjenjangan Struktural

13.320.000,-

13.320.000,-

100

4.548.000,-

4.548.000,-

100

8.192.000,-

8.192.000,-

100

18.109.500,-

18.109.500,-

100

2. Peningkatan

98.010.500,-

95.170.750,-

97,10 35

No

Sasaran Renstra terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian

4.

Jenis Program/Kegiatan

Anggaran ( Rp.)

%

106.098.000,-

99,78

1.600.066.600

82.66

Ketrampilan dan Profesionalisme

VI. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Pendidikan dan 106.334.500,Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS Daerah Terwujudnya VII. Pembinan dan 1.935.690.500, kesejahteraan pegawai Pengembangan dengan pemberian Aparatur penghargaan / reward dan sanksi / punishment adminitrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil , pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi manajemen kepegawaian daera

Realisasi ( Rp. )

1. Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS

500.000.000,-

475.544.000,-

95,11

2. Seleksi Penerimaan Calon PNS

371.000.000,-

123.863.000,-

33,39

3. Penempatan PNS

149.290.000,-

144.984.500,-

97.12

4. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

185.731.000,-

185.554.600,-

99,91

5. Pembangunan /Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

391.147.500,-

390.110.500,-

99,73

6. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang

91.263.000,-

91.263.000,-

100

7. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

53.703.000,-

52.463.000,-

97,69

8. Pemberian bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas 9. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 10.Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

108.080.000,-

88.180.000,-

81,59

37.372.000,-

0,-

48.104.000,-

48.104.000,-

3.098.765.000,-

2.722.247.533,-

berprestasi

JUMLAH


0

100

87,85

36

C. PRESTASI TAHUN 2015 Prestasi atau penghargaan yang diperoleh oleh

Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Malang baik tingkat Nasional maupun provinsi tahun 2015 tidak ada / NIHIL.


37

BAB IV PENUTUP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran, dan juga merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. LKj ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Kinerja

Instansi

Pemerintah pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik / eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada

pihak internal. Penyajian informasi

dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang terdiri dari

6 (enam) sasaran strategis dengan 8 ( delapan ) indikator

kinerja utama. Dari 8 (delapan) indikator kinerja utama terdapat 2 (dua) indikator yang tidak tercapai yaitu penerimaan pegawai baru jalur GTT/PTT/Umum dan calon praja IPDN. Sedangkan realisasi penggunaan anggaran untuk 32 (tiga puluh dua) kegiatan ) rata-rata sebesar 91,79 %. Hal ini juga berarti bahwa kinerja dari pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang bisa dikatakan sangat baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus. Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah : 1. Belum tercapainya target penerimaan pegawai baru GTT/PTT/Umum dan penerimaan Calon Praja IPDN karena proses kebijakan dan pemberian formasinya masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ; 2. Belum terealisasinya status kepegawaian hasil pemberkasan Kategori 2 yang tidak lulus seleksi ujian masih perlu ditindak lanjuti untuk diperhatikan ditahun mendatang;. 3. Keterlambatan pelayanan administrasi kepegawaian yang masih dirasakan oleh PNS

yang kurang efisien, efektif

dan tepat waktu dikarenakan adanya

keterkaitan pelayanan tersebut dengan instansi terkait baik tingkat pusat maupun daerah provinsi.


38

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain : 1. Merespon

kebijakan

pemerintah

pusat

pengembangan pelayanan kepegawaian

dan

daerah

provinsi

dalam

terutama pada kegiatan seleksi

penerimaan CPNS untuk memenuhi kebutuhan jumlah PNS yang pensiun di daerah serta memberdayakan jumlah PNS yang ada agar tetap memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat; 2. Membina dan meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal kepada instansi yang terkait

dalam menata manajemen

kepegawaian di daerah. 3. Tersedianya anggaran yang cukup setiap program untuk meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara /Pegawai Negeri Sipil di daerah;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2015 ini lebih berfokus pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ada 6 (enam) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja utama yang harus dicapai. Disamping itu juga disajikan akuntabiltas keuangan untuk kegiatan belanja rutin dan urusan wajib yang menjadi pendukung pencapaian target kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Tentunya masih dibutuhkan saran dan masukan dari semua pihak guna tercapainya kinerja utama yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2015 yang dapat kami sajikan, semoga dapat berguna dan bermanfaat.

Malang,

Januari 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Dr. SUWANDI, MM.MSc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1006


39

K,\BUPATENMALl\T.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dr. SUWANDl, MM.,MSc

Jabatan

: Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Dr. H. RENDRA KRESNA

Jabatan

: Bupati Malang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran peijanjian ini, dalam rangka mencapai target' kineija jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kineija tersebut menjadi tanggimg jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kineija dari peijanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang,

akKedua

,V'

September 2015

Pertama

\ k-///' 'I A J rDRA KRESNA

Dr. S^^NDI, MM.^MSc Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006

PERJANJIAN KINERJA

y SKPD

: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

TAHUn ANGGARAN

: 2015

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinexja Utama

I

2

3

1.

Terwujudnya

pengembangan

Target(% ) 4

aparatur 1. Proporsi penerimaan pegawai

melalui rekruitmen CPNS

29,98

baru

Proporsi penerimaan pegawai

8,00

baru IPDN 2.

Terwujudnya penataan personil untuk 2. Persentase pemenuhan meningkatkan pelayanan yang optimal di kekosongan jaba tan

47,55

setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

3.

Meningkatnya pelayanan aparatur dengan 3. Persentase

pemberian penghargaan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala

Kenaiksm

Kecepatan

pemrosesan

*

89,98

Keputusan

Kepangkatan /Kenaikan Gaji Berkala

4,

Tersedisinya database kepegawaian yang 4. Persentase valid sebagai pengambilan keputusan kepegawaian

Akurasi

data

100,00

yang

100,00

Pejabat Pembina Kepegawaian

5.

Meningkatnya

kualitas

Sumberdaya 5. Persentase

Aparatur di daerah

Aparatur

mendapat

bantuan

Tugas

Belajar Ikatan Dinas

6. Persentase pelanggaran

penurun^ disiplin dan

~47i7 '

etika pegawai 6.

Terwujudnya pegawai yang berkompetensi 7. Persentase peserta Ujian setelah lulus pendidikan formal dan lulus Penyesuaian Ijazah dan Ujian ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah, Dinas yang lulus ujian

100,00

serta peningkatan pemahaman peraturan

dibidang kepegawaian 1

NO. PROGRAM

ANGGARAN

1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana

3.

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

4.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kineija dan Pendidikan Kedinasan

6.

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

7.

JUMLAH

Malang,

f Ji

MtALANG

358.110.000

Rp

444.705.000

Rp

Keuangan 5.

Rp

KbPai^a

i.J Wx-Mm

^

Rp

10.060.000

Rp

122.120.000

Rp

106.334.500

Rp

1.574.269.500

Rp

2.623.099.000

September 2015 KEPEGAWAIAN DAERAH TEN MALANG .,v •*

•

ioB^na

7.500.000

\

Ihr<^WANDI. MM..MSC ^P^^ta^ina Utama Muda nip; 19571017 197803 1 006

PENGUKURAN KINERJA ( PK ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Sasaran Strategis Terwujudnya pengembangan melalui rekuitmen CPNS 1.

: :

NO

aparatur

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang 2015 Indikator Kinerja Proporsi penerimaan pegawai GTT/PTT/Umum

Realisasi

%

29,98 %

0%

0,00

8%

0%

kekosongan

47,55 %

47,70 %

100,32


89,98 %

126,76 %

140,88

Proporsi IPDN

penerimaan

pegawai

Target baru

baru

0,00

2. Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 3. Meningkatnya kesejahteraan pegawai yang profesional dengan pemberian penghargaan Kenaikan Pangkat / Kenaikan Gaji Berkala

Persentase jabatan

4. Tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keptusan Pejabat Pembina Kepegawaian


100 %

98,76 %

98,76

5. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur didaerah

Persentase aparatur yang mendapat bantuan tugas belajar ikatan dinas

100 %

91,67 %

91,67

6. Meningkatnya pembinaan aparatur didaerah

Persentase penurunan disiplin dan etika pegawai

4,17 %

20,83 %

499,52

pemenuhan

pelanggaran

NO Sasaran Strategis 7. Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur Jumlah Anggaran Tahun 2015 Jumlah Realisasi Anggaran

Indikator Kinerja Persentase peserta ujian penyesuaian ijasah dan ujian dinas yang lulus ujian

Target 100 %

Realisasi 102 %

% 102,00

Rp. 3.098.765.000,Rp. 2.722.247.533,Malang,

Januari 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Dr. SUWANDI, MM.MSc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1006

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG NO Sasaran 1. Terwujudnya pengembangan melalui rekuitmen CPNS

2.

3.

4.

5.

Indikator aparatur Proporsi penerimaan pegawai baru

Target 29,98 %

Proporsi penerimaan pegawai baru IPDN

8,00 %

Terwujudnya penataan personil untuk Persentase pemenuhan meningkatkan pelayanan yang optimal kekosongan jabatan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

47,55 %

Meningkatnya kesejahteraan pegawai Persentase dengan pemberian penghargaan Kenaikan pemrosesan Pangkat / Kenaikan Gaji Berkala Kepangkatan Gaji Berkala

data

Sumberdaya Persentase aparatur yang mendapat bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas

Kegiatan Kegiatan Seleksi penerimaan CPNS

Indikator Kegiatan Jumlah pelamar dari GTT/PTT dan pelamar umum yang mengikuti seleksi dan diterima menjadi CPNS

Target 724 CPNS

Anggaran (Rp.) 371.000.000

Kegiatan Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi calon praja IPDN

4 Capra

37.372.000

Kegiatan PNS

Kecepatan 89,99 % Keputusan /Kenaikan

Tersedianya database kepegawaian yang Persentase Akurasi valid sebagai pengambilan keptusan kepegawaian Pejabat Pembina Kepegawaian

Meningkatnya kualitas Aparatur di daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Penempatan Jumlah pejabat yang dilantik, mutasi/ promosi dan disumpah

1292 pejabat

149.290.000

Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Jumlah berkas usulan Keputusan . Kenaikan Pangkat PNS dan Keputusan Kenaikan Gaji berkala yang diproses tepat waktu

3467 PNS

185.731.000

Kegiatan Pembangunan/ pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Jumlah data PNS yang dientry dalam jaringan database,

5988 PNS

391.147.500

100 %

100 %

1

NO Meningkatnya Sasaran kualitas Aparatur di daerah

6.

Indikator Sumberdaya Persentase aparatur yang mendapat bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas

Target


4,17 %

Terwujudnya pegawai yang berkompetensi Persentase peserta Ujian setelah lulus pendidikan formal dan lulus Penyesuaian Ijazah dan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah, Ujian Dinas yang lulus ujian serta peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian

100 %

Program

Pendidikan Kedinasan

Kegiatan Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas

Indikator Kegiatan Jumlah aparatur yang mendapat bantuan tugas belajar ikatan dinas

Target 12 PNS

Anggaran (Rp.) 108.080.000

Kegiatan Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan diusulkan untuk diberikan sanksi pelanggaran disiplin

50 PNS

53.703.000

Kegiatan Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah

Jumlah aparatur yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

100 PNS

18.109.500

Malang,

September 2015


Dr. SUWANDI,.MM.MSc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1006

2

REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2011 - 2015 INSTANSI VISI

: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH : Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian Dalam Rangka Penataan Pegawai yang Proporsional Menuju Pembangunan Sumberdaya Aparatur yang Profesional

MISI

: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang baik 2. Melaksanakan Pembinaan Pegawai 3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi manejemen kepegawaian

TUJUAN URAIAN 1

1. Meningkatnya pengembangan dan pembinaan aparatur yang profesional dan proporsional

SASARAN URAIAN

INDIKATOR

2

3

1. Terwujudnya Proporsi penerimaan pegawai pengembangan baru melalui rekruitmen CPNS

Formula Perhitungan

Kondisi Awal

2011

Target Tahun 2012 2013 2014

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM

2015

4

Jumlah CPNS GTT/PTT dan pelamar umum yang diterima

31,09

59,79

54,86

24,56

23,33

29,98

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

32,04

66,88

29,44

27,60

27,60

47,55

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

89,98

Jumlah CPNS yang dibutuhkan Jumlah Calon Praja IPDN yang diterima

5

1. Pengembangan pegawai 1. Pembinaan dan melalui rekruitmen umum Pengembangan dan praja IPDN Aparatur

KET/SUMBER DATA 6

Dokumen /data Perencanaan kebutuhan pegawai Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai

Jumlah pelamar

2. Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal disetiap organisasi perangkat daerah


3. Meningkatkan Persentase pemenuhan kesejahteraan pegawai kekosongan jabatan dengan pemberian penghargaan kenaikan pangkat/kenaikan gaji berkala

Renstra

Jumlah pejabat yang promosi/mutasi Jumlah jabatan yang seharusnya diisi

Jumlah PNS yang memperoleh Keputusan Kenaikan Pangkat /Gaji Berkala tepat waktu Jumlah PNS yang seharusnya naik pangkat/Gaji Berkala

1

2.

Meningkatkan pola-pola pengembangan karier pegawai dan penataan pegawai sesuai dengan ketrampilan dan kompetensinya serta kebutuhan organisasi dan menempatkan pegawai sesuai azas the right man on the right place, pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat untuk meningkatkan kepuasan aparatur Pemerintah Kabupaten Malang

Data pelantikan/mutasi pejabat Bidang Mutasi Pegawai

Data Keputusan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala Bidang Kepangkatan dan Penggajian

TUJUAN URAIAN 1

SASARAN URAIAN

INDIKATOR

2

3

4. Tersedianya database Persentase Akurasi kepegawaian yang kepegawaian valid sebagai pengambilan keputusan pejabat pembina kepegawaian

5. Meningkatnya Persentase aparatur kualitas sumberdaya mendapat bantuan aparatur daerah Belajar Ikatan Dinas

Formula Perhitungan

Target Tahun 2012 2013 2014

Kondisi Awal

2011

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2015

4

data

Jumlah Data yang dibutuhkan didatabase Data yang seharusnya ada dan valid

yang Jumlah aparatur yang mendapat Tugas bantuan tugas belajar ikatan dinas Jumlah Aparatur yang diusulkan


2. Meningkatnya kulaitas Sumberdaya Aparatur

6. Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur didaerah melalui ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM

Persentase peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas yang lulus ujian

Jumlah pelanggaran tahun ini tahun lalu Pelanggaran tahun lalu

-27,91

Jumlah Peserta Ujian yang lulus

90,00

-4,00

91,67

Jumlah Peserta

-4,00

91,67

-2,00

93,33

-4,17

93,33

5

6

Data SIMPEG Bidang Informasi Kepegawaian

3 Memberikan bantuan tugas belajar ikatan dinas dan ijin belajar dan pembinaan disiplin , pemberian reward dan punishment

Data Tugas Belajar Subid Pengembangan Pegawai

Data Pelanggaran disiplin Subid Kesejahteraan Pegawai

-4,17

100,00

KET/SUMBER DATA

4 Meningkatkan kompetensi PNS setelah mengikuti pendidikan formal untuk mengikuti ujian dinas/penyesuaian ijasah

2. Program pendidikan Data Peserta kedinasan UPI/UDIN Subid Pengembangan Pegawai

Malang,

Januari 2016


Dr. SUWANDI, MM.,MSc Pembina Utama Muda NIP. 1957117 197803 1006

Renstra

2

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents