LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2015

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015

1

IKHTISAR EKSEKUTIF

Keberhasilan program dan kegiatan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015 meliputi : a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa - Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat melalui Pembinaan KIM terlaksana 6 kali, LCCK terlaksana 6 kali, Pertura terlaksana 8 kali dan Terbentuknya Kelompok Informasi Publik (KIM) berbasis IT sebanyak 32 Kelompok tersebar di 28 Kecamatan disamping KIM konvensional yang telah terbentuk tahun sebelumnya sebanyak 121 kelompok. - Penyebarluasan Informasi melalui Dialog publik di Kecamatan terlaksana 5 kali bersamaan dengan kegiatan layanan publik, dan dialog publik di Pendopo Pemkab Bojonegoro terlaksana setiap hari jumat kecuali hari libur sebanyak 45 kali. - Terselenggaranya pembangunan infrastruktur sistem jaringan komputer melalui pengadaan Internet/Bandwith selama 1 th sebesar 60 MBps Internasional dan 40 MBps Domestik, sedangkan Dedicate hosting web www.bojonegorokab.go.id selama 1 tahun sudah menggunakan server sendiri dengan memanfaatkan IP Publik yang sudah dimiliki. Selain itu juga dioptimalkan pemanfaatan lima aplikasi yaitu Absensi Online, Disperindag Online, UKM Online, E-Letter dan Web Portal. - Terselenggaranya peningkatan kwalitas dan kwantitas sistem informasi dan perangkat Jaringan melalui perawatan Jaringan LAN dan FO, pengadaan server 1 unit untuk NOC, penambahan jalur Wireless untuk Taman Tirtawana Dander. - Pemanfaatan Media Center sebagai sarana pelayanan informasi dan internet gratis kepada masyarakat - Terselenggaranya peningkatan siaran Radio Malowopati FM melalui siaran langsung dan pengembangan radio streaming. b. Program kerjasama informasi dengan mas media - Penyebarluasan informasi melalui pemasangan spanduk dan baliho pembangunan daerah, Warta Bojonegoro, dokumentasi foto, dan Iklan layanan masyarakat selama 1 tahun serta pemutaran film hasil pembangunan sebanyak 15 kali. - Optimalisasi PPID Kabupaten Bojonegoro dan PPID Pembantu sebagai implementasi UU RI no 14 tahun 2008 tentang penyebarluasan pelayanan publik, dengan diperolehnya pengakuan dari pihak lain berupa juara PPID untuk beberapa kategori. - Penyampaian informasi kebijakan pemerintah dan pembangunan melalui pembinaan terhadap pengelola radio se kabupaten Bojonegoro yang tergabung dalam Forum Radio Bojonegoro (FRB). - Terlaksanannya Rakor PPID dengan ajang tukar pendapat /sharing terhadap permasalahan-permalahan SKPD.


i

KENDALA YANG DIHADAPI Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program kegiatan bidang Komunikasi dan informatika antara lain : a. Dalam rangka pembinaan KIM berbasis IT, sangat bergantung dengan tersedianya jaringan komunikasi data di tiap desa, sehingga nomor yang dibawa mengikuti operator jaringan seluler. b. Masih adanya kesenjangan informasi Dan komunikasi masyarakat perkotaan dan pedesaan c. Belum optimalnya jaringan infrastruktur TIK d. Faktor Internal, belum meratanya pemahaman para birokrat mengenai manfaat pentingnya Teknologi Informasi untuk kelancaran kinerja organisasi yang efektif, efrisien transparan dan akuntabel secara terstruktur e. Faktor Eksternal, kurangnya pemanfaatan oleh masyarakat terhadap portal-portal pelayanan publik yang disediakan di website Pemerintah Daerah yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai internet.

LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF Adapun langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala-kendala antara lain : a. Pengembangan KIM berbasis IT yang sekarang sebanyak 98 kelompok, sehingga dapat dimonitor secara langsung aktifitas pertukaran informasi yang dilakukan melalui website yang dimiliki oleh tiap kelompok. b. Meningkatkan penyebarluasan informasi melalui media cetak, elektronik dan IT. Juga meningkatkan kegiatan pertura sebagai sarana penyebarluasan informasi. c. Perlu adanya pengembangan jaringan infrastruktur IT secara optimal, dengan sinkronisasi antara Pemkab Bojonegoro, BUMN, Investor, maupun yang dilakukan dengan swadaya masyarakat. d. Melaksanakan pelatihan IT dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pengembangan egovernment serta pemantapan SDM operator komputer bagi di lingkup SKPD Kabupeten Bojonegoro. e. Bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur mengoptimalkan pembangunan telecenter Angling Darmo yang ada di Kec Kalitidu, dan meningkatkan peran Media Center dalam melakukan pelatihan IT bagi masyarakat.


ii

DAFTAR ISI

Halaman IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................

i

DAFTAR ISI .........................................................................................................

vi

DAFTAR TABEL ................................................................................................ vii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ viii BAB I

PENDAHULUAN ................................................................................

1

A. LATAR BELAKANG ......................................................................

1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ..............................................................

2

C. LANDASAN HUKUM ....................................................................

3

D. SISTEMATIKA .................................................................................

4

E. STRUKTUR ORGANISASI .............................................................

5

F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ......................................................

7

G. KONDISI PEGAWAI ...................................................................... 11 H. SARANA DAN PRASARANA ....................................................... 13

BAB II

PERENCANAAN KINERJA ............................................................. 21 A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2013-2018 .......................................................................... 21 B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ....................................... 24 C. KEBIJAKAN STRATEGIS ............................................................. 26 D. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 ........................ 27 E. PERJANJIAN KINERJA .................................................................. 36 F. ALOKASI ANGGARAN MENURUT BAGIAN ............................ 41

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................... 44 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (SKPD) ................................ 45 1. Misi 1 ............................................................................................ 45 2. Misi 2 ............................................................................................ 48 B. REALISASI KEUANGAN .............................................................. 51 C. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD ................................ 76 Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015

iii

BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 77

LAMPIRAN : 1. Matriks Renstra 2. Perjanjian Kinerja 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 4. Ringkasan Pengukuran Kinerja (PK) 5. Penghargaan


iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada penyelenggaraan pemerintahan, agar program dan kegiatan yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat, diperlukan sarana penyampaian informasi dari masyarakat yang selanjutnya diolah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan dan informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Proses tersebut, diperankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dan akan terasa cepat tepat, apabila memanfaatkan mekanisme

komunikasi

dengan

informatika,

yakni

dengan

menggabungkan antara informasi, komunikasi, dan telematika. Dengan kata lain, informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi (information of technology). Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 10 tahun 2013. Melalui Peraturan Daerah dimaksud, diharapkan terjadi penguatan kelembagaan dalam bidang informatika sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi (electronik) dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi, disamping tugas pokoknya sebagai lembaga yang menangani komunikasi. Hal ini sangat terkait bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan tranparansi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut eGovernment. E-Government didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015

1

lain yang berkepentingan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kualitas pelayanan publik yang dilakukan dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2015.

B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan Kinerja : 1. Merupakan acuan untuk menyusun perencanaan kegiatan Instansi Pemerintahan tahun berikutnya. 2. Sebagai barometer/tolok ukur keberhasilan/kegagalan Dinas Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Bojonegoro

dalam

mengemban tugas, wewenang dan tanggung jawab;

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja : 1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya. 2. Sebagai

alat

menyempurnakan

untuk

mengetahui

kelemahan/kekurangan

dan

memperbaiki/

dalam

pencapaian

sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan tugas dan fungsinya; 3. Sebagai

sarana

pemantau

dan

peringatan

dini

terjadinya

penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.


2

C. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan LAKIP dan Penetapan Kinerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja; 5. Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 10 tahun 2013; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Tahun 2015

Menengah

(RPJMD)

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018; 10. Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 3 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro.


3

D. Sistematika Pada

dasarnya

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

ini

memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, organisasi,

pada

dengan

bab

ini

penekanan

disajikan

latar

belakang,

kepada

aspek

strategis

organisasi serta kondisi personil dan sarana prasarana pendukungnya; Bab II – Rencana Strategis, menjelaskan secara ringkas Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatikan tahun 2013- 2018 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2015 meliputi perjanjian kinerja tahun 2015 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2015 serta alokasi anggaran; Bab III – Akuntabilitas

Kinerja,

menguraikan

terkait

dengan

pertanggungjawaban kinerja, terdiri dari: A. Capaian Kinerja Organisasi menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas komunikasi dan Informatika untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dikaitkan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015

4

dengan

pertanggung

jawaban

terhadap

pencapaian

sasaran strategis untuk tahun 2015. B. Realisasi Anggaran menjelaskan secara ringkas uraian realiasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan selama tahun 2015 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. C. Capaian indikator sasaran RPJMD Menjelaskan secara ringkas capaian indikator sasaran RPJMD yang disupport SKPD Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

tahun

2015

dan

menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

E. Struktur Organisasi Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 10 tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Program dan Laporan 3. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari: a. Seksi Pengumpulan dan Administrasi Data b. Seksi Pengolahan dan Analisa Data c. Seksi Dokumentasi dan Informasi Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015

5

4. Bidang Diseminasi dan Informasi, terdiri dari: a. Seksi Layanan Informasi Publik b. Seksi Media Interaktif c. Seksi Media Informasi 5. Bidang Jaringan Komunikasi, terdiri dari: a. Seksi Komunikasi sosial b. Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi c. Seksi Komunikasi Pemerintah 6. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, terdiri dari: a. Seksi Pengembangan Perangkat lunak b. Seksi Pengembangan Perangkat keras c. Seksi Pengembangan Perangkat Jaringan dan Sistem 7. UPTD Radio Malowopati FM

Untuk Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam gambar berikut:


6

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

F. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Bojonegoro

ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 10 tahun 2013, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015

7

1. Tugas Pokok Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan bidang Komunikasi dan informasi. 2. Fungsi : 1. Perumusan

Kebijakan

teknis

dibidang

Komunikasi

dan

Informasi 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informasi 3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi dan Informasi 4. Pelaksanaan

pengembangan

pembangunan

dibidang

Komunikasi dan Informasi 5. Pengawasan dan Pengendalian teknis dibidang Komunikasi dan Informasi 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro memiliki 5 Bidang dan 1 UPTD yaitu : 1. Sekretariat menyiapkan

dipimpin

oleh

seorang

bahan koordinasi dan

sekretaris, memberikan

bertugas pelayanan

administratif, dan mempunyai fungsi : -

Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja;

-

Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan kinerja;

-

Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

-

Penyusunan, penginventarisasian dan pengkooadinasian data dalam rangka penatausahaan;

-

Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program dan laporan;


8

-

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

2. Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas. Kepala

Bidang

melaksanakan

Data

dan

Informasi

pengumpulan,

mempunyai

analisa,

dokumentasi

tugas dan

informasi. Mempunyai fungsi Sebagai berikut : -

Penyiapan kebijakan pengumpulan dan administrasi data dan informasi;

-

Penetapan metode dan indokator dalam rangka melakukan analisa data;

-

Pelaksanaan pengolahan, analisa data dan informasi

-

Penyiapan dokumentasi dan informasi

-

Pelaksanaan

koordinasi

dengan

instansi

dilingkungan

Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat -

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

3. Bidang Desiminasi Informasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas. Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi mempunyai tugas penyiapan rumusan serta melaksanakan diseminasi/

penyebarluasan

informasi

kebijakan dibidang dalam

mendukung

pembangunan karakter bangsa. Mempunyai fungsi : -

Penyiapan rumusan kebijakan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pemberdayaan media interaktif, pemberdayaan media informasi baik elektronik, cetak dan luar ruang

-

Penetepan standarisasi dan sistem pelayanan informasi publik


9

-

Penyiapan pedoman diseminasi informasi

-

Pelaksanaan pembinaan radio pemerintah kabupaten

-

Penyusunan program sosialisasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan

-


4. Bidang Jaringan Komunikasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas. Kepala

Bidang

Jaringan

Komunikasi

mempunyai

tugas

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama jaringan komunikasi antar lembaga komunikasi dan mempunyai fungsi: -

Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi dan evaluasi pendayagunaan profesi komunikasi dan informasi

-

Perumusan

pedoman

hubungan

antar

kelembagaan

komunikasi dan informasi -

Pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga informasi publik

-

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintah, masyarakat dan pengembangan pelayanan publik

-


5. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah

dan

bertanggung

jawab

kepada

Kepala

Dinas

Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengendalian serta pemeliharaan

sarana

prasarana

teknologi

informasi

dan

komunikasi. Mempunyai fungsi : Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015

10

-

Penyusuna pedoman dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

-

Penyusunan kebutuhan dan konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan jangka pendek dan jangka menengah

-

Pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak sistem dan jaringan

-

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

-

Penyusunan standarisasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan

-


6. UPTD Radio Malowopati FM UPTD Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sesuai dengan nomenklatur serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah dibidang Komunikasi dan Informasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.

G. Kondisi Pegawai Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi Dan Informatika

didukung oleh Sumberdaya Aparatur sebanyak 57

orang. Dari sejumlah 57 pegawai tersebut, 41 berstatus PNS dan 16 berstatus honorer. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi antara lain : a. Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut : - Golongan IV/a

:4

orang


11

- Golongan IV/b

:2

orang

- Golongan IV/c

:-

orang

- Golongan III/d

: 11 orang

- Golongan III/c

:5

- Golongan III/b

: 10 orang

- Golongan III/a

:3

orang

- Golongan II/d

:1

orang

- Golongan II/c

:1

orang

- Golongan II/b

:2

orang

- Golongan II/a

:2

orang

- Golongan I/d

:-

orang

- Honorer/non Gol

: 16 orang

orang

b. Berdasarkan Pendidikan Formal : -

Pasca Sarjana

: 6 orang

-

Sarjana

: 18 orang

-

D3

: 1 orang

-

SLTA

: 16 orang

-

SLTP

: -

orang

-

SD

: -

orang

c. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan, yaitu jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan : -

Diklatpim Tingkat II

: 1 orang

-

Diklatpim Tingkat III

: 5 orang

-

Diklatpim Tingkat IV

: 16 orang

d. Berdasarkan Esselon dalam jabatan struktural, yaitu pegawai yang menduduki jabatan struktural : -

Esselon IIb

: 1 orang

-

Esselon IIIa

: 1 orang

-

Esselon IIIb

: 4 orang

-

Esselon IVa

: 16 orang

-

Esselon IVb

: 1 orang


12

e. Berdasarkan Kompetensi : a. Pelaksana Adm/Keuangan

: 5 orang

b. Operator Komputer

: 1 orang

c. Programmer TI

: 2 orang

d. Fotografer/Videografer

: 2 orang

H. Sarana dan Prasarana Saat

ini

Dinas

Komunikasi

Dan

Informatika

Kabupaten

Bojonegoro dalam menjalankan tugas-tugasnya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut: A. Infrastruktur Teknologi Informasi 1. Jaringan Komputer a. Internet Layanan akses internet saat ini bekerjasama dengan PT. Telkom yang menggunakan fiber optic (serat fiber) untuk Main connection dan BPPT sebagai Backup connection. Koneksi internet tersebut terbagi menjadi 2 bagian: 1. Koneksi Internasional (Global) Main Connection international menggunakan bandwidth (Throughput) sebesar 60 MB dan 25 MB Backup connection. Dimana admin dapat mengakses/melihat lalu lintas data dengan menggunakan MRTG (Monitoring Real Time Graph). 2. Koneksi Domestik (IIX) Main

Connection

domestic

memiliki

bandwidth/

throughput yang sama dengan koneksi international yaitu sebesar 40 MB tanpa Backup connection. Jalur ini dapat pula diakses/dilihat lalu lintas data dengan menggunakan MRTG (Monitoring Real Time Graph). Jalur layanan internet ini terkoneksi keseluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam lingkup kompleks Pemkab. Layanan internet belum terfilter oleh firewall sehingga para pengguna internet dapat belum dapat termonitoring sampai end user. Besaran kapasitas bandwith layanan internet Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015

13

ini

kecenderungannya

mengalami

kenaikan

tiap

tahun

disesuaikan dengan bertambahnya jumlah user aparatur pemerintah yang mengakses internet. Saat ini secara umum tiap SKPD mendapatkan bandwidth 1 MB dan 300 kbps per koneksi. b. Intranet (Fiber Optik/Kabel Serat Optik dan UTP) Jalur intranet yang terdapat di lingkungan komplek Pemkab dan SKPD lain telah terkoneksi dengan menggunakan jaringan Fiber Optic (kabel serat fiber). Jalur intranet ini digunakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengakses Sistem Informasi. Sistem Informasi yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informasi yaitu Disperindag online, Koperasi UKM Online, Absensi Online, e-letter dan website Pemkab dan website SKPD. Sedangkan aplikasi atau sistem informasi yang terdapat di luar Dinas Komunikasi dan Informasi juga dapat diakses oleh seluruh SKPD. Aplikasi-aplikasi yang berjalan dijalur intranet diantaranya adalah SIMDA Keuangan, SIMDA Barang, Simda Aset (BMG), SIAK, SISMIOP dan lain-lain. c. Hotspot tempat publik Titik point Hot spot free yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi untuk tempat publik pada area: alunalun Bojonegoro, Depan SMAN 1 Bojonegoro, Depan SMKN 1 Bojonegoro, Perpustakaan Daerah Jl. Patimura, Depan SMKN 2 Bojonegoro, Radio Malowopati & Media Center, Terminal Rajekwesi,

Depan

Kantor

BKD

dan

lingkup

Pemkab

Bojonegoro, kebun blimbing Desa Ngringinrejo Kalitidu, sentra bawang Desa Duwel Kedungadem, sentra ternak Desa Napis Tambakrejo. Penempatan hotspot tersebut diharapkan sebagai salah satu layanan publik dan edukasi kepada Masyarakat.


14

2. Hardware a. Access Point Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

disamping

menempatkan Access point diberbagai area hotspot tersebut diatas, juga menempatkan access point di lingkup kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai kawasan free wifi kedinasan. Sedangkan untuk SKPD layanan publik seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menempatkan access point yang dikelola oleh masing-masing SKPD. b. Router dan Mikrotik Dinas komunikasi dan Informasi memiliki 1 (satu) buah Router dan 1 (satu) buah Mikrotik, yang mana perangkat ini menghubungkan NOC ke penyedia layanan internet. Router memiliki konfigurasi-konfigurasi yang berisi IP Address koneksi internet, serta memiliki fungsi yang penting yaitu meneruskan paket data dari NOC ke pengguna Internet. c. Switch/ Switch HUB Untuk mewujudkan kestabilan koneksi antar perangkat jaringan komputer, disediakan Switch yang menghubungkan NOC dengan SKPD sejumlah 26 unit, produk dari Cisco. Sedangkan pada masing-masing SKPD menggunakan switch hub untuk menghubungkan antar perangkat komputer, rata-rata 6 unit. d. Network Tool Kit Untuk

pemeliharaan

dan

pengembangan

jaringan

komputer, didukung dengan peralatan jaringan antara lain: Tang Cramping Tool 3 unit, kabel tester UTP 2 unit, cable UTP 3 rol dan Konektor RG45 1 box, Laser 1 unit, OTDR 1 unit. Tang Cramping berfungsi sebagai penjepit konektor RG45 dan kabel UTP, pengetesan dengan kabel tester UTP, apakah kabel tersebut layak atau tidak dipergunakan.


15

Untuk

Fiber

Optic

(FO)

pengetesan

dilakukan

menggunakan OTDR dan laser. Hal yang masih diperlukan untuk mendukung pemeliharaan perlu memiliki alat untuk menyambung kabel FO. e. Server Dinas komunikasi dan informasi mempunyai 5 server yang dipergunakan untuk aplikasi Kantaya, Software monitoring jaringan, server CCTV, server Website Pemkab dan SKPD, server data GDSC, server aplikasi UKM Online, Disperindag Online, Info harga bahan pokok, Absensi Online dan e-Letter. Semua server menggunakan system operasi open source dan menggunakan IP Address Public, dimana semua server dapat diremote dari luar. f. CCTV Kamera dan alat perekamnya dipergunakan untuk pemantauan arus lalu lintas yang dikelola Dinas Perhubungan dan kamera keamanan di lingkup kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Komplek Pendopo dan DPRD) serta pemantauan ketinggian air luapan Bengawan Solo. Jumlah CCTV untuk pemantauan arus lalu lintas terdapat 5 (lima) titik, yaitu: -

Di kawasan pertigaan Banjarjo Jl. JA Suprapto-Jl. TGP-Jl. Lettu Suyitno

-

Di kawasan perempatan Mlaten Jl. Pemuda-Jl. Veteran-Jl. Ngampell-Jl. Lisman

-

Di kawasan pertigaan Jl. A. Yani-Jl. Veteran

-

Di kawasan perempatan Jl. Untung Suropati-Jl. P. Polim-Jl. Dr. Sutomo

-

Di kawasan perempatan Jetak, Jl. Rajekwesi-Jl. MT. Haryono-Jl. Patimura.


16

2. Aplikasi (Perangkat Lunak) a. Operating System (Windows, Linux) Operating system atau sistem operasi yang digunakan untuk

komputer

pengguna

sehari-hari

adalah

Microsoft

Windows berlisensi sedangkan pada server sistem operasi yang digunakan adalah open source dengan berbagai distribusi variantnya. Untuk memperkuat pemanfaatan dan pengolahan data akan diterapkan free open souce system. Hal ini sesuai dengan semangat himbauan kementerian pendayagunaan aparatur untuk penggunaan sistem operasi gratis atau open source. b. Anti Virus Antivirus yang digunakan berbagai jenis dan client dapat update dengan baik. Dengan menggunakan otoritas pengguna internet dapat melakukan update antivirus yang dimiliki. Seluruh perangkat

komputer

di

lingkup

Pemerintah

Kabupaten

Bojonegoro telah mengimplementasikan pengamanan dengan anti virus. c. VMWare Untuk meningkatkan kinerja server agar tidak terlalu banyak idle, digunakanlah virtual machine untuk menampung beberapa aplikasi dalam satu server, sebanyak 1 (satu) aplikasi yang dapat menghandel 5 (lima) virtual server. Untuk pengembangannya dengan

jumlah

akan

dilakukan

pengembangan

penambahan

aplikasi.

Hal

ini

sesuai akan

menghemat biaya pengadaan server sekaligus mempermudah pemeliharaannya. d. Website Website atau biasa dikenal dengan portal yang dikelola dinas komunikasi dan informasi yaitu: - Portal pemerintah Kabupaten (www.Bojonegorokab.go.id) - Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

sendiri

www.dinkominfo.Bojonegorokab.go.id. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015

17

- Website Media Center Bojonegoro (www.kanalbojonegoro.com) -

Streaming dialog publik melalui website youtube.com

Semua portal SKPD yang lain juga terintegrasi dengan portal pemerintah

kabupaten

di

www.Bojonegorokab.go.id.

Masyarakat dapat menggunakan website untuk mendapatkan layanan informasi dan layanan pengaduan lewat media online. Untuk mewujudkan kontiunitas penyampaian informasi secara online melalui website portal Bojonegoro, ditargetkan selalu menyajikan berita-berita terbaru dan foto-foto kegiatan dengan 3 sampai 4 berita dan foto setiap hari. Selanjutnya guna mewujudkan keterbukaan informasi publik secara online telah dirumuskan penguatan portal website PPID Kabupaten dan PPID SKPD yang berisikan Daftar Informasi Publik (DIP) yang terbagi dalam informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

B. Diseminasi Informasi 1. Radio (Pemancar, Studio) Untuk penyebarluasan informasi mempergunakan sarana Radio, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan UPTD Radio Malowopati FM. Peran radio Malowopati FM tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi dari Pemerintah Kabupaten ke Masyarakat, tetapi lebih mengutamakan sebagai sarana menjaring ide, masukan, kritikan dari masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Untuk mendukung

kegiatan

siaran

langsung

di

seluruh

wilayah

Kabupaten Bojonegoro, Radio Malowopati dilengkapi dengan studio mobile (OB Van).


18

2. Tabloid Penyebarluasan informasi melalui media cetak, dilakukan dengan menerbitkan Tabloid Warta Bojonegoro yang dikelola oleh Bidang Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Substansi Tabloid Warta Bojonegoro berisi tentang pelaksanaan program-program prioritas serta berbagai keberhasilan kegiatan masyarakat yang dapat memberikan pencerahan kepada seluruh warga

masyarakat

Bojonegoro.

Disamping

itu

juga

menginformasikan tentang potensi wilayah baik potensi wisata, budaya, industri kreatif dan potensi lumbung pangan. Warta Bojonegoro didistribusikan ke sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Bojonegoro dan instansi pemerintah di lingkup Kabupaten Bojonegoro sampai tingkat Desa. 3. Direktori Potensi Guna memberikan informasi kepada para tamu yang mengadakan kunjungan di Kabupaten Bojonegoro, diterbitkan buku direktori potensi yang berisi tentang profil dan potensi Kabupaten Bojonegoro di berbagai sektor. Disamping itu direktori potensi ini juga ditempatkan pada loby hotel untuk memberikan informasi kepada para tamu hotel dan juga disebarluaskan kepada para penguasaha. 4. Compact Disc Untuk memberikan visualisasi tentang berbagai potensi dan kegiatan

di

Kabupaten

pendokumentasian

dalam

Pendokumentasian

tersebut

Bojonegoro bentuk dipergunakan

telah

dilakukan

compact sebagai

disc. materi

pemutaran film di kecamatan dan disebarluaskan kepada kemitraan profesi komunikasi. 5. Baliho dan Spanduk Pada kurun waktu dari tahun 2009-2015 Diskominfo menginformasikan program pembangunan dan even-even tertentu seperti informasi pemilukada, informasi pelaksanaan sensus penduduk, peringatan hari-hari besar nasional disertai himbauan, Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015

19

himbauan untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS),

Himbauan

penggunaan

produksi

lokal,

himbauan

menanam pohon, informasi e-KTP, melalui media luar ruang, baliho dengan berbagai ukuran yang terletak di tempat strategis setiap kecamatan. Spanduk yang dicetak antara lain himbauan membayar pajak, spanduk ucapan dan peringatan hari-hari besar, larangan membakar sampah, larangan produk ilegal, serta himbauan untuk melestarikan lingkungan. Spanduk dipasang di tempat-tempat strategis, jalan utama dan halaman kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro. 7. Leaflet, Banner, Poster, Sticker Untuk memperkuat penyebarluasan informasi yang dilakukan melalui komunikasi sosial, kemitraan profesi dan komunikasi pemerintah,

Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Bojonegoro telah menyusun dan mengolah berbagai informasi dalam bentuk Leaflet, Banner, Poster, Sticker yang rata-rata setiap tahunnya tercetak 500-1500 leaflet. 8. Pusat Aduan Dalam

rangka

memberikan

keleluasaan

publik

menyampaikan aspirasinya, di Kabupaten Bojonegoro dilakukan Dialog Publik setiap hari Jum’at setelah Sholat Jum’at serta sarana SMS secara langsung kepada Bupati dan SMS melalui Radio Malowopati FM, juga dibuka layanan aplikasi online rakyat (LAPOR!). Pengelolaan pengaduan dan penyampaian aspirasi dari masyarakat telah diatur dengan Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 30 tahun 2013 tentang Inovasi Manajemen Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik. Untuk penguatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga dilakukan dengan memanfaatkan media sosial yaitu facebook, twitter. Pengelolaan media sosial dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Humas dan Protokol. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015

20

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Strategis Tahun 2013-2018 Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam revisi RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pembantuan bidang komunikasi dan informasi memiliki Visi “Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik dalam mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal”. Visi tersebut mempunyai makna, sebagai berikut : 1. Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik bermakna, sebagai SKPD pengelola informasi dan komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro harus mampu memberikan layanan publik terbaik berupa penyediaan data dan informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diakses oleh seluruh warga negara secara terintegrasi, cepat dan berkualitas. 2. Transparansi bermakna, Pemerintah

komunikasi

bahwa

dalam

Kabupaten

dan

informasi

penyelenggaraan Bojonegoro

yang

handal

pemerintahan,

menerapkan

aspek

keterbukaan dalam berkomunikasi dan memberikan informasi kepada masyarakat dan seluruh stake holder sesuai kaidahkaidah

keterbukaan

informasi

publik

serta

menjalankan

kepemerintahan yang dialogis. Sehingga semua masukan, kritikan, celaan dari seluruh lapisan masyarakat dijadikan sumber ide dalam perumusan kebijakan serta belajar bersama-sama


21

dengan masyarakat dalam mencari solusi dan penyelesaian berbagai problem yang tumbuh berkembang di masyarakat.

Misi merupakan rumusan umum mengenahi upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta berlandaskan makna visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro maka ditetapkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut: 1. Mewujudkan peningkatan layanan e-Government Pemenuhan infrastruktur jaringan yang terpadu diperlukan sebagai landasan konektifitas bagi komunikasi data layanan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi modern yang berbasis teknologi informasi merupakan faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara cepat dan tepat. Sistem aplikasi yang terintegrasi merupakan penyatuan berbagai

macam

aplikasi

layanan

pemerintahan

untuk

memudahkan pertukaran data antar instansi pemerintahan sebagai perwujudan layanan e-government bagi masyarakat. Peningkatan e-gov

dapat

terlaksana

dengan

baik

manakala

terdukung

peningkatan keamanan sistem informasi, peningkatan cakupan infrastruktur jaringan serta mekanisme pengelolaan data yang terintegrasi. Selain itu perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi di bidang teknologi

informasi

dan

komunikasi

sebagai

upaya

untuk

mewujudkan pelayanan prima. Peningkatan kompetensi SDM tidak hanya bagi pengelola, namun juga kepada pengguna, sehingga pemanfaatan teknologi informasi betul-betul bisa berdampak positif dan saling mengisi.


22

2. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial dan kemitraan profesi Guna mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi dilakukan dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai komunitas lokal, nasional maupun internasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan sarana potensi lokal untuk mendukung program pemerintah dalam layanan komunikasi dan informasi. Pengembangan transparansi komunikasi dan informasi pada komunikasi sosial dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan KIM berbasis IT. Disamping itu juga dilakukan dengan penguatan kemitraan profesi dengan penguatan jejaring pada mitra profesi dibidang komunikasi dan informasi. Keterbukaan

informasi

publik

merupakan

kebutuhan

masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu, oleh karena itu untuk sinergitas informasi dan dokumentasi antara pemerintah atau badan publik kepada masyarakat dan antar masyarakat diperlukan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik PPID Kabupaten maupun PPID SKPD. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui berbagai sarana yang tumbuh berkembang dimasyarakat yaitu pelaksanaan dialog publik, pertunjukan rakyat, baliho, spanduk, leaflet dan sarana penyebarluasan informasi luar ruang lainnya.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan

merupakan

penjabaran

atau

implementasi

dari

pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2013-2018. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan

visi

dan

misi

sehingga

rumusannya

harus

dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut: Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015

23

Tabel 2.1 Misi – Tujuan Misi 1 : Mewujudkan peningkatan layanan e-Governance No

TUJUAN

1.

Meningkatnya kehandalan e-gov

INDIKATOR TUJUAN Persentase penurunan tingkat gangguan/error

Misi 2 : Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial, dan kemitraan profesi No

TUJUAN

1.

Meningkatkan penyebarluasan informasi

INDIKATOR TUJUAN Meningkatkan cakupan penyebarluasan informasi

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah : Tabel 2.2 Tujuan – Sasaran Tujuan 1 : Meningkatnya kehandalan e-gov Indikator : Persentase penurunan tingkat gangguan/error No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1.

Meningkatnya keamanan sistem informasi Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI Meningkatnya sistem aplikasi terintegrasi

Persentase peningkatan keamanan sistem informasi Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi Rasio jumlah tata kelola teknologi informasi yang terimplementasikan

2. 3.

4.

Tersusunnya tata kelola teknologi informasi


24

Misi 2

: Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial, dan kemitraan profesi

Tujuan 1 : Meningkatnya penyebarluasan informasi Indikator : Meningkatnya cakupan penyebarluasan informasi No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1.

Meningkatkan Informasi dan KIM berbasis IT

Rasio Jumlah informasi dan KIM berbasis IT

2.

Meningkatkan kemitraan profesi

Rasio Jumlah lembaga profesi yang bermitra

3.

Meningkatkan eksistensi PPID

Rasio jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi Rasio tindak lanjut pengaduan melalui Dialog Publik Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat di media cetak, elektronik dan online Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo

4.

Terbangunnya sarana prasarana penyebarluasan informasi

Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi

5.

Meningkatkan fungsi komunikasi dan informatika

Rasio jumlah fungsi komunikasi dan informatika yang terlaksana

C. Kebijakan Strategis A. Strategi dan Kebijakan Misi Pertama Strategi

: Menerapkan dan mengembangkan fasilitas teknologi informasi

tepat

pemerintahan

guna untuk

dalam

penyelenggaraan

mewujudkan


efisiensi,

25

transparansi, dan akuntabilitas, untuk peningkatan akses komunikasi dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan : Melaksanakan pelatihan teknologi informasi kepada aparatur, mengembangkan sistem informasi.

B. Strategi dan Kebijakan Misi Kedua Strategi

: Meningkatkan diseminasi informasi secara berkala didukung oleh peningkatan sumber daya komunikasi dan informasi serta peningkatan kuantitas, kualitas dan pendayagunaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis IT

Kebijakan : Melaksanakan penguatan terhadap komunikasi sosial dan publikasi informasi ke berbagai media

D. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 yaitu: Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015

PROGRAM 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2 1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (15.02)

KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KINERJA 3 4 Terlaksananya 100% sosialisasi program pembangunan Kegiatan melalui KIM dan Pertura

2. Pembinaan dan pengembanga sumber daya komunikasi dan informasi (15.03)

Terlaksannya komunikasi aktif antara masyarakat dan pemerintah melalui dialog publik

URAIAN

TARGET 5 100 % - LCCK KIM 6 kali - Pekan KIM Tingkat Jatim - Pembinaan KIM 28 Kecamatan - Pertura 8 kali

%

100 %

Kegiatan

- Dialog di Kabupaten 45 kali - Dialog di Kecamatan 5 kali


26

PROGRAM 1

URAIAN 2 3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi (15.05)

KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KINERJA 3 4 Tersedianya Internet % disetiap SKPD dan Bulan/ Masyarakat, sistem Kegiatan penyimpanan data secara cloud/ online dan aplikasi egoverment

4. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi (15.07)

Tersedianya dokumen tata kelola TIK

5. Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi (15.08)

Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik

TARGET 5 100 %

- Terlaksananya Hosting & Collocation - Pemeliharaan aplikasi - Pemeliharaan Server - Terlaksanakanny a Penguatan SDM User aplikasi e-letter, Web Portal, Absensi Online, Disperindag Online, dan koperasi-ukm Online dalam 2 (dua) tahap - Terbangunnya aplikasi SIMTAPAT % 100% - Tersusunnya Dokumen Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Kelola Surat Elektronik, - Tata Kelola Portal Website, - Tata Kelola IT dan Sistem Keamanan Jaringan, - Tata Kelola Sistem Absensi Elektronik


%

100 %

Unit

- Tersedianya perangkat keras Teknologi Informasi berupa 3 unit notebook untuk monitoring jaringan dan aplikasi,

27

PROGRAM 1

URAIAN 2

6. Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui Media Radio (15.09)

7. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi (15.10)

KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KINERJA 3 4

Terpenuhinya informasi secara up date terkait informasi pembangunan pemerintah Kab. Bojonegoro sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat Terpeliharanya jaringan komputer untuk pertukaran data antar SKPD dan lancarnya kegiatan pemeliharaan hotspot, IP phone, dan cisco switch dengan baik

%

TARGET 5 - 1 unit komputer server, dan 1 unit perangkat GPS

Hari/ informasi

100 % - Penyiaran setiap hari pukul 05.0024.00 WIB - Panggung hiburan 3 kali

%

100 %

Kegiatan

- Tersedianya Bandwidth Internet, I : 60 MB Inter., 40 Domestik, 16 IP Public; II: 25 MB Inter, 25 MB Domestik, 16 IP Public - Tersedianya pemeliharaan jaringan komputer 12 bulan - Tersedianya dokumen Perencanaan Jaringan Komputer Pemkab-KecDesa - Tersedianya jaringan komputer Taman tirta wana Dander


28

PROGRAM 1 Program peningkatan pengolahan dan analisa data/informasi

URAIAN 2 1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (16.01)

2. Pengumpulan Data dan Informasi Daerah (16.02)

KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KINERJA 3 4 Tersedianya data % base potensi dan Kegiatan kondisi Bojonegoro. Masyarakat dengan cepat Mengetahui potensi Bojonegoro Melalui Web

Terlaksananya penyusunan data potensi daerah dalam pendukung lumbung pangan dan energi

TARGET 5 100 % - Tersusunnya identifikasi, tabulasi, rekapitulasi data dan informasi dari berbagai media terkait Bojonegoro setiap bulan dan Tribulan - Tersedianya dokumen analisa data dan informasi terkait pembangunan Bojonegoro

%

100 %

Hari/ informasi

- Tersedianya informasi potensi dan kondisi Bojonegoro melalui website www.bojoegorok ab.go.id - Tersedianya informasi potensi dan kondisi Dinkominfo melalui website Dinkominfo - Tersedianya database potensi dan kondisi Bojonegoro berbasis web terkait Desa Sehat dan Cerdas


29

PROGRAM 1 Program peningkatan penyebarluasa n informasi

Program peningkatan keterbukaan informasi publik

URAIAN 2 1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (18.01)

KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KINERJA 3 4 Terpenuhinya % Kebutuhan Bh/unit Masyarakat akan Informasi Pembangunan Secara Jelas, Lengkap dan Informatif

2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Peme rintah Daerah (18.02)

Terpublikasinya program Pembangunan lewat media koran, TV, Radio, Poster

3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (18.01)

Terpenuhinya transformasi informasi melalui pemutaran film dan siaran keliling, guna meningkatnya informasi langsung kepada masyarakat Terwujudnya layanan informasi sesuai dengan regulasi perbup Bupati Bojonegoro

1. Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa (18.04)


% Kali/bh

TARGET 5 100 % - Baliho 95 unit - Spanduk 150 unit - Publikasi media cetak 22 kali - Warta Bojonegoro 12 edisi

100 % Publikasi melalui media: - Koran 21 kali - TV 6 kali - Radio 6 kali

%

100 %

Kali

- Terlaksananya siaran keliling sebanyak 45 Kali - Terlaksananya pemutaran film sebanyak 15 Kali 100 %

% Bh

- Terlaksananya Penguatan SDM PPID dan tersedianya materi/dokument asi informasi 1 kali - Terlaksananya Penyelenggaraan workshop PPID 1 kali - Tercetaknya penyebarluasan informasi melalui media cetak buku 1 kali ( 70 buah )

30

PROGRAM 1

Program Kerjasama informasi dengan Mas Media

URAIAN 2

1. Pengembangan Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat

KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KINERJA 3 4

Terjalinnya Hubungan antara Pemerintah dan organisasi/lembaga profesi dalam penyebaran informasi pembangunan


TARGET 5 - Tercetaknya penyebarluasan informasi melalui media cetak vinil berpigura 1 kali ( 40 buah ) - Terlaksananya penyampaian informasi kebijakan pemerintah dan pembangunan kepada pemilik radio dalam pertemuan FRB sebanyak 3 kali

%

100 %

kegt

- Terselenggarany a penyampaian informasi melalui Spot ILM 10 kali, talk show 2 kali, adlib ILM 10 kali - Tersampaikanny a informasi melalui tayang televisi sebanyak 6 kali. - Teroperasionalny a media center setiap hari pukul 08.00-22.00 - Tersedianya umpan balik informasi dari masyarakat lewat tulisan dalam lomba blog - Penguatan kemitraan profesi 3 kali

31

PROGRAM 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

URAIAN 2 1. Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Admi nistrasi Keuangan

3. Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor

4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerang an Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 3 Persentase tersedianya dukungan belanja jasa air, listrik, telepon, surat kabar dan internet untuk kelancaran kinerja Aparatur Persentase Tersedianya Honor Pengelola Keuangan untuk peningkatan kinerja Aparatur Persentase Tersedianya peralatan/bahan kebersihan kantor untuk kenyamanan kinerja Aparatur Persentase Tersedianya belanja jasa service peralatan kerja untuk kelancaran kinerja Aparatur Persentase Tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran surat menyurat Persentase Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran administrasi kantor Persentase Tersedianya sarana pendukung penerangan bangunan kantor untuk kelancaran kinerja Aparatur Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran kinerja aparatur


SATUAN 4 %

TARGET 5 100 %

bulan

12

%

100 %

bulan

12

%

100 %

bulan

12

%

100 % 12

%

100 %

Bulan

12

%

100 %

bulan

12

%

100 %

bulan

12

%

100 %

Unit/bh

Tersedianya peralatan kantor antara lain: - 3 unit HDD Internal - 2 bh whiteboard - 1 unit Filling Kabinet

32

PROGRAM 1

URAIAN 2

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 3

SATUAN 4

%

TARGET 5 1 bh Rak koran 1 unit Whiteboard elektrik 2 unit Komputer 1 unit Proyektor 1 unit Tele Kamera 1 unit Layar Proyektor 1 unit Perekam suara 100 %

bulan

12

%

100 %

bulan

12

%

100 %

bulan

12

%

100 %

-

-

9. Penyediaan peralatan rumah tangga

Persentase Tersedianya peralatan rumah tangga untuk mendukung kinerja Aparatur

10. Penyediaan makanan dan minuman

Persentase Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu untuk mendu kung kelancaran kinerja dan pelayanan umum

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah untuk kelancaran kinerja keluar daerah

12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya honor tenaga kontrak dan intruktur senam untuk mendukung kinerja Aparatur

13. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kelancaran kinerja ke kecamatan


Org

- 18 tenaga kontrak - 1 instruktur senam - Panitia Harkitnas

%

100 %

bulan

12

33

PROGRAM 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

URAIAN 2 1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 3 Persentase Terpeliharanya gedung kantor yang bersih dan nyaman

SATUAN 4 %

TARGET 5 100 %

bulan

12

%

100 %

Unit

- Service 4 mobil dinas - Service 14 sepeda motor - Her registrasi 4 mobil dinas dan 14 sepeda motor

%

100 %

bulan

12

%

100 %

Stel

70 stel pakaian olah raga

Bulan

100 %

2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional

Persentase Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik

3. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor

Persentase Terpeliharanya peralatan/meubeler kantor dengan baik

Program Peningkatan disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian olah raga untuk penunjang kegiatan senam aparatur

Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja

2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Tercapainya 100% pelaksanaan penyusun laporan semester Semester

3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunya pelaporan akhir tahun untuk mendukung kelancaran kinerja

Tgl 10 tiap bulan


100 % Lap. Semester tgl 10 Bulan Juli

%

100 %

Tahun

Lap. Akhir tahun tgl 5 Januari 2015

34

E. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka perlu dibuat Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang disusun pada awal tahun anggaran. Perjanjian kinerja ini berupa target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2015 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro seperti pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2015 UNIT KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya keamanan sistem informasi (15.10)

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase peningkatan keamanan sistem informasi

100%

- Tersedianya Bandwidth Internet, Penyedia 1 : 60 MB Internasional, 40 Domestik, 16 IP Public; Penyedia 2: 25 MB Internasional, 25 MB Domestik, 16 IP Public - Tersedianya jasa pemeliharaan jaringan komputer selama 12 bulan untuk perangkat jaringan wireless, jaringan kabel UTP dan Fiber Optik di SKPD - Tersedianya dokumen Perencanaan Jaringan Komputer Pemkab Bojonegoro - Tersedianya jaringan komputer Taman tirta wana Dander


35

NO

SASARAN STRATEGIS

2. Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI

INDIKATOR KINERJA Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI

(15.08)

3. Meningkatnya sistem aplikasi terintegrasi (15.05)

4. Meningkatkan Informasi dan KIM berbasis IT

Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi

Rasio Jumlah informasi dan KIM berbasis IT

eksistensi PPID (18.04)

100%

- Tersedianya perangkat keras Teknologi Informasi berupa 3 unit notebook untuk monitoring jaringan dan aplikasi, 1 unit komputer server, dan 1 unit perangkat GPS 100%

- Terlaksananya Hosting & Collocation - Pemeliharaan aplikasi - Pemeliharaan Server - Terlaksanakannya Penguatan SDM User aplikasi e-letter, Web Portal, Absensi Online, Disperindag Online, dan koperasi-ukm Online dalam 2 (dua) tahap - Terbangunnya aplikasi SIMTAPAT 100%

- LCCK KIM 6 kali - Pekan KIM Tingkat Bakorwil - Pembinaan KIM 28 Kecamatan - Pertura 8 kali

(15.02)

5. Meningkatkan

TARGET

Rasio Jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi

100%

- Terlaksananya Penguatan SDM PPID dan tersedianya materi/ dokumentasi informasi 1 kali Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015

36

NO

SASARAN STRATEGIS

(15.03)

(16.01)

(16.02)

INDIKATOR KINERJA

Rasio tindak lanjut pengaduan melalui Dialog Publik

Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat di media cetak, elektronik dan online

Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo

TARGET - Terlaksananya Penyelenggaraan workshop PPID 1 kali - Tercetaknya penyebarluasan informasi melalui media cetak buku 1 kali ( 70 buah ) - Tercetaknya penyebarluasan informasi melalui media cetak vinil berpigura 1 kali ( 40 buah ) - Terlaksananya penyampaian informasi kebijakan pemerintah dan pembangunan kepada pemilik radio dalam pertemuan FRB sebanyak 3 kali 100 %

- Dialog di Kabupaten 45 kali - Dialog di Kecamatan 5 kali 100%

- Tersusunnya identifikasi, tabulasi, rekapitulasi data dan informasi dari berbagai media terkait Bojonegoro setiap bulan dan Tribulan - Tersedianya dokumen analisa data dan informasi terkait pembangunan Bojonegoro 100%

- Tersedianya informasi potensi dan kondisi Bojonegoro melalui website www.bojoegorokab.go.id - Tersedianya informasi potensi dan kondisi Dinkominfo melalui website Dinkominfo


37

- Tersedianya database potensi dan kondisi Bojonegoro berbasis web terkait Desa Sehat dan Cerdas

F. ALOKASI ANGGARAN Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2015 sebagai berikut: Tabel 2.5 Alokasi Anggaran PROGRAM/KEGIATAN NO I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan peralatan/bahan jasa kebersihan kantor 4.

5. 6.

ANGGARAN KETERANGAN Rp. 1.294.585.300 Rp.

325.044.000

Rp.

242.055.000

Rp. 30.334.400

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Rp.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rp.

26.863.400

Rp.

15.050.000

Rp.

6.800.000

Rp.

190.917.500

Rp.

2.804.000

Rp.

46.808.000

Rp.

195.380.000

Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Peralatan Rumah tangga 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

42.560.000


38

PROGRAM/KEGIATAN NO 12. Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional 3. Pemerliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor 4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran V Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (15.02) 2 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi (15.03)

ANGGARAN KETERANGAN Rp. 122.414.000

Rp.

47.555.000

Rp.

179.700.000

Rp.

22.000.000

Rp.

118.500.000

Rp.

8.200.000

Rp.

31.000.000

Rp.

19.730.000

Rp.

19.730.000

Rp.

30.020.000

Rp.

20.916.000

Rp.

9.104.000

Rp.

4.070.075.000

Rp.

243.279.500

Rp.

137.955.000


39

PROGRAM/KEGIATAN NO 3 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (15.05) 4 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi (15.07) 5 Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi (15.08) 6 Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui media radio (15.09) 7 Optimalisasi Jaringan Teknologi Informasi (15.10) VI Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan komunikasi 1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (16.01) 2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah (16.02) VI Program Kerjasama informasi dengan Mas Media 1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah (18.01) 2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (18.02) 3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (18.03) 4 Penyebarluasan Informasi melalui media Massa (18.04) 5 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (18.05) JUMLAH

ANGGARAN KETERANGAN Rp. 634.412.000 Rp.

199.409.500

Rp.

373.253.500

Rp.

198.633.000

Rp.

2.283.132.500

Rp.

186.342.000

Rp.

63.490.500

Rp.

122.851.500

Rp.

686.638.500

Rp.

316.986.000

Rp. 98.851.500 Rp.

54.935.000

Rp.

102.841.000

Rp.

113.025.000

Rp.

6.467.090.800


40

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2015 dengan realisasinya dan Pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Dalam memberikan penilaian tingkat Capaian Kinerja setiap sasaran menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut : 1. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut : Tabel 3.1. Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Progres Positif Skor

Rentang Capaian

Kategori Capaian

4

Antara 96 sampai 100

Sangat berhasil

3

76 % sampai 95 %

Berhasil

2

56 % sampai 75 %

Cukup berhasil

1

Kurang dari 55 %

Kurang/tidak berhasil


41

2. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut : Tabel 3.2. Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Progres Skor

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1

Antara 91 sampai 100

Kurang

2

76 % sampai 90 %

Cukup

3

56 % sampai 75 %

Berhasil

4

Kurang dari 55 %

Sangat Berhasil

A. Capaian Kinerja Organisasi (SKPD) Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 menggunakan metode yang diatur dalam Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 disajikan sebagai berikut: 1. Mewujudkan peningkatan layanan e-Governance Tujuan 1: Meningkatnya kehandalan e-gov Secara nyata dijabarkan dalam 4 (Empat) sasaran dan 4 (Empat) indikator dengan penjelasan sebagai berikut : a. Sasaran 1 Meningkatnya keamanan sistem informasi Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :


42

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja dan Realisasi Tahun Sebelumnya Misi 1 Tujuan 1 Sasaran 1 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target

Realisasi % Capaian

1

2

3

4

5

Meningkatnya keamanan sistem informasi


99%

95%

96%

Realisasi Th. 2014 90,52% Renstra 30%

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA Misi 1 Tujuan 1 Sasaran 1 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Akhir Renstra

1

2

3

4

5


99,95%

95%

5,48%

Meningkatnya keamanan sistem informasi

Realisasi 2015

Tingkat Kemajuan

Thd renstra

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan - Untuk kegiatan pengembangan peralatan guna menunjang sistem informasi dapat berjalan dengan baik dan keamanan dapat terjaga, - Sedangkan untuk pemeliharaan masih ada kegiatan yang belum teranggarkan sebelumnya, yaitu terkait dengan peralatan yang mempunyai nilai aset cukup besar. 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yaitu: - Tenaga teknis untuk pemeliharaan jalur FO menggunakan jasa pihak ketiga - Sedangkan untuk pemeliharaan wireless dan jalur UTP menggunakan jasa perorangan sejumlah 2 orang - Adanya tambahan staf teknis yang familier dengan server yang ada dan mampu untuk mengamankan jaringan dan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015

43

NOC, sehingga tidak perlu lagi melibatkan pihak ketiga, dengan pertimbangan keamanan data lebih terjamin. 3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu: - Program penunjang keberhasilan pengembangan dan pengamanan sistem informasi yaitu support dari SKPD yang berusaha mengamankan sendiri setiap perangkat yang digunakan terutama jaringan wireless dengan tingkat security level menengah. b. Sasaran 2 Meningkatnya cakupan infrastruktur jaringan Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Misi 1 Tujuan 1 Sasaran 2 Sasaran Strategis 1 Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI


Realisasi % Capaian

2

3

4

5

Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI

100%

100%

100%

Realisasi Th. 2014 99% Renstra 40%


Indikator Kinerja


1

2

3

4

5

100%

60%

20%

Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI

Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI


Realisasi

Tingkat Kemajuan

Thd renstra

44

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan: - Kegiatan terlaksana semua, namun ada penundaan belanja (GPS) karena tidak sesuai dengan kode rekening SIMDA keuangan, alternatif solusi dilaksanakan menunggu PAPBD 2015. - Untuk kegiatan pengembangan relatif minim yaitu pengadaan Notebook untuk monitoring dan server untuk penguatan data center. - Pengadaan mesin absensi belum maksimal karena hanya pada 40 SKPD, sedangkan untuk Rumah Sakit dan Kantor Kecamatan belum dapat dilakukan karena belum adanya jaringan komputer Kecamatan. 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yaitu: - Efisiensi anggaran dapat dilakukan sebesar 19% yaitu dilpa dari pengadaan server dan mesin absensi; - Karena belum adanya Tenaga teknis pemeliharaan masih dilakukan mandiri tidak perlu lagi melibatkan pihak ketiga, dengan pertimbangan data lebih terjamin. 3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu: - Program penunjang keberhasilan pengembangan dan pengamanan sistem informasi yaitu support dari kegiatan pengembangan aplikasi absensi online - Untuk mencapai target akhir RPJMD, tahun 2016 harus sudah terbangun infrastruktur NOC dan jaringan Kecamatan, sehingga tahun berikutnya tinggal penguatan dan jaringan Desa. c. Sasaran 3 Meningkatnya sistem aplikasi terintegrasi Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :


45

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Misi 1 Tujuan 1 Sasaran 3 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya sistem aplikasi terintegrasi


Realisasi % Capaian

2

3

4

5


100%

85%

85%



Indikator Kinerja


Realisasi 2015

Tingkat Kemajuan

1

2

3

4

5

100%

55%

15%

Meningkatnya sistem aplikasi terintegrasi


1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan - Penyebab tidak tercapainya target kegiatan pelatihan plikasi absensi online yaitu belum adanya peralatan mesin absensi yang baru, mesin yang lama tidak support dengan aplikasi webbase; - Terjadinya ganggungan hacker pada website Pemkab dan sub domain SKPD, menyebabkan beberapa waktu website tidak dapat diakses; - Alternatif solusi, karena pengadaan mesin absensi pada akhir tahun, maka pelatihan dilakukan tahun berikutnya; - Sedangkan untuk pengamanan website Pemkab dan SKPD, dilakukan backup (collocation);


46

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yaitu: - Tenaga teknis untuk mengawasi kinerja sistem menggunakan jasa perorangan sejumlah 1 orang - Adanya tambahan staf teknis yang familier dengan server yang ada dan mampu untuk mengamankan jaringan dan NOC, sehingga tidak perlu lagi melibatkan pihak ketiga, dengan pertimbangan keamanan data lebih terjamin. 3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu: - Kegiatan penunjang yaitu pengadaan mesin absensi online, serta penambahan server untuk aplikasi d. Sasaran 4 Tersusunnya tata kelola teknologi informasi Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja Misi 1 Tujuan 1 Sasaran 4 Sasaran Strategis 1 Tersusunnya manajemen/tata kelola teknologi informasi


Realisasi % Capaian

2

3

4

5

Persentase Penyusunan manajemen/tata kelola teknologi informasi

100%

100%

100%



47


Indikator Kinerja


1

2

3

4

5

100%

50%

20%

Tersusunnya manajemen/tata kelola teknologi informasi

Persentase Penyusunan manajemen/tata kelola teknologi informasi

Realisasi

Tingkat Kemajuan

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan - Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana semua, yaitu penyusunan SOP untuk pemeliharaan jaringan komputer dan pengelolaan website Pemkab dan website SKPD dan langsung dapat diimplementasikan; - Untuk penyusunan draft Peraturan Bupati tentang tata kelola TI dan komunikasi, dapat menyelesaikan 5 raperbup yang sedang disusun oleh Bagian Hukum untuk dijadikan Perbup. - Untuk Implementasi baru dapat dilaksanakan tahun 2016 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yaitu: - Untuk implementasi Perbup tata kelola TIK, diperlukan sosialisasi yang intensif serta asistensi tiap SKPD; - Karena terbatasnya tenaga sosialisasi dan implementasi, digunakan cara dilakukannya diklat TOT agar tiap peserta dapat menyampaikan ke SKPD masing-masing; 3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu: - Kegiatan penunjang yaitu Perbup tersebut sangat dibutuhkan untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, sehingga akan memudahkan implementasi;


48

2. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial, dan kemitraan profesi Tujuan 1: Meningkatnya penyebarluasan informasi Secara nyata dijabarkan dalam 5 (Lima) sasaran dan 5 (Lima) indikator dengan penjelasan sebagai berikut : a. Sasaran 1 Meningkatkan Informasi dan KIM berbasis IT Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja Misi 2 Tujuan 1 Sasaran 1 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya KIM yang berbasis IT


Realisasi % Capaian

2

3

4

5

Persentase peningkatan KIM berbasis IT

100%

100%

100%



Indikator Kinerja


1

2

3

4

5

Meningkatnya KIM yang berbasis IT

Persentase peningkatan KIM berbasis IT

100%

23%

15%

(430 kel)

(98 kel)

Realisasi

Tingkat Kemajuan

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan yaitu:


49

Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana semua, LCCK KIM sebanyak 6 kali, Pembinaan KIM sebanyak 6 kali, Pekan KIM Jatim di Kabupaten Nganjuk dan Panggung Pertura sebanyak 8 kali - Untuk Pekan KIM Jatim di Nganjuk, Kabupaten Bojonegoro dapat memenangkan 3 kategori juara 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yaitu: - Karena terbatasnya pegawai pada Bidang Jaringan Komunikasi, untuk melaksanakan kegiatan mendapat dukungan dari Relawan TIK dan Komunitas Blogger - Untuk kegiatan Pekan KIM Jatim di Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bojonegoro mengajak tim inti dari 2 kelompok informasi dan berakhir dengan menyabet 3 kategori yang ada; - Untuk efektifitas dan efisiensi lomba berbasis online, hanya grand final yang mengundang massa. 3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu: - Dari keberhasilan yang ada, sebagian besar adalah dari antusiasme masyarakat dan Kepala Desa yang mendukung kelompok-kelompok informasi yang sudah dibentuk. - Untuk Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Sukosewu, -

pihak desa membentuk KIM Mandiri, sehingga dari Dinas Komunikasi dan Informatika tinggal memberikan asistensi pengelolaannya. b. Sasaran 2 Meningkatnya kemitraan profesi Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13 Pencapaian Kinerja Misi 2 Tujuan 1 Sasaran 2 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kemitraan profesi

Indikator Kinerja Target 2 Persentase peningkatan kemitraan profesi

Realisasi % Capaian

3

4

5

100%

100%

100%


Realisasi Th. 2014 100% Renstra (70%) 50

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA Misi 2 Tujuan 1 Sasaran 2

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


Realisasi

Tingkat Kemajuan

1

2

3

4

5

Persentase peningkatan kemitraan profesi

100%

90%

20%

Meningkatnya kemitraan profesi

c. Sasaran 3 Meningkatnya eksistensi PPID Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.15 Pencapaian Kinerja Misi 2 Tujuan 1 Sasaran 3 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya eksistensi PPID

Indikator Kinerja Target 2 Persentase peningkatan PPID yang sesuai regulasi

Realisasi % Capaian

3

4

5

100%

100%

100%

Realisasi Th. 2014 100% Renstra (30%)


Indikator Kinerja


Realisasi

Tingkat Kemajuan

1

2

3

4

5

Persentase peningkatan PPID yang sesuai regulasi

100%

50%

20%

Meningkatnya eksistensi PPID


51

d. Sasaran 4 Terbangunnya sarana prasarana penyebarluasan informasi Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja Misi 2 Tujuan 1 Sasaran 4 Sasaran Strategis


Realisasi % Capaian

1

2

3

4

5



100%

100%

100%



Indikator Kinerja


1

2

3

4

5


100%

60%

10%


Realisasi 2015

Tingkat Kemajuan

e. Sasaran 5 Meningkatnya fungsi komunikasi dan informatika Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut : Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015

52

Tabel 3.18 Pencapaian Kinerja Misi 2 Tujuan 1 Sasaran 5 Sasaran Strategis


Realisasi % Capaian

1

2

3

4

5

Meningkatnya fungsi komunikasi dan information

Persentase peningkatan fungsi komunikasi dan informatika

100%

100%

100%



Indikator Kinerja


Realisasi

Tingkat Kemajuan

1

2

3

4

5

Persentase peningkatan fungsi komunikasi dan informatika

100%

50%

-

Meningkatnya fungsi komunikasi dan information

Berdasarkan Capaian Kinerja program tersebut diatas, kegiatan dan program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015 yaitu : 98,30%, menunjukkan kinerja sangat baik.


53

B. Realisasi Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro berdasarkan APBD tahun 2015 yang tercantum dalam DPA setelah perubahan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Keuangan

NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik (01.02) Belanja Telephon Belanja air Belanja listrik Belanja surat kabar Belanja kawat/internet

JUMLAH ANGGARAN (RP.)

PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI TARGET S/D TRIBULAN KE S/D SAAT INI % IV (Rp.) (Rp.) 6

7

1.361.325.300 339.540.000

1.267.927.487 321.649.370

3 1.361.325.300 339.540.000

8

100,00% 100,00% 100%

13.200.000

11.361.676

86,07%

6.000.000

6.000.000

6.000.000

100,00%

211.200.000

211.200.000

196.920.094

93,24%

63.780.000

63.780.000

62.066.000

97,31%

45.360.000

45.360.000

45.301.600

99,87%

51

9

93,14% 94,73%

13.200.000


CAPAIAN PHISIK (%)

1 2.

3.

4.

5.

3 238.335.000

238.335.000

228.485.000

95,87%

100,00%

Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Belanja Jasa Administrasi Keuangan

237.960.000 375.000

237.960.000 375.000

228.110.000 375.000

95,86% 100,00%

100%

Penyediaan peralatan/bahan jasa kebersihan kantor (01.08)

30.334.400

30.334.400

30.329.000

99,98%

100,00%

Belanja peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

14.194.400

14.194.400

14.189.000

99,96%

100%

Belanja Jasa Kebersihan Belanja Jasa Loundry

14.640.000 1.500.000

14.640.000 1.500.000

14.640.000 1.500.000

100,00% 100,00%

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (01.09)

42.560.000

42.560.000

42.533.550

99,94%

100,00%

Belanja jasa servis peralatan kantor dan rumah tangga

42.560.000

42.560.000

42.533.550

99,94%

100%

Penyediaan Alat Tulis Kantor (01.10)

30.442.400

30.442.400

30.439.000

99,99%

100,00%

Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya

27.742.400 2.700.000

27.742.400 2.700.000

27.739.000 2.700.000

99,99% 100,00%

100%


6

7

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07)

52

8

9

1 6.

7.

8.

2 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan (01.11)

3

6

7

8

9

15.050.000

15.050.000

14.992.000

99,61%

100,00%

Belanja Cetak Belanja Penggandaan

7.750.000 7.300.000

7.750.000 7.300.000

7.697.000 7.295.000

99,32% 99,93%

100%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor (01.12)

6.800.000

6.800.000

6.788.650

99,83%

100,00%

Belanja alat listrik dan elektronik(lampu pijar,baterai kering)

6.800.000

6.800.000

6.788.650

99,83%

100%

243.617.500

243.617.500

231.601.400

95,07%

100,00%

Belanja Barang Perlengkapan Komputer Belanja Barang Papan Pengumuman/ Papan Data Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

4.687.500 800.000 10.000.000

4.687.500 800.000 10.000.000

3.701.500 748.000 8.794.500

78,97% 93,50% 87,95%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

37.800.000

37.800.000

36.311.000

96,06%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

6.000.000

6.000.000

5.995.000

99,92%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih

2.000.000

2.000.000

1.760.000

88,00%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.13)


53

1

2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

3

7

6

8

9

750.000

750.000

726.000

96,80%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

50.000.000

50.000.000

48.301.000

96,60%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

12.500.000

12.500.000

11.825.000

94,60%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

104.150.000

104.150.000

100.070.000

96,08%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film

7.700.000

7.700.000

7.099.400

92,20%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial

7.230.000

7.230.000

6.270.000

86,72%

9

Penyediaan Peralatan Rumah tangga (01.14) Belanja Barang Peralatan Dapur Belanja Barang Perlengkapan Rumah Tangga

2.804.000 1.554.000 1.250.000

2.804.000 1.554.000 1.250.000

2.750.000 1.500.000 1.250.000

98,07% 96,53% 100,00%

100,00%

10

Penyediaan makanan dan minuman (01.17) Belanja makan dan minum Harian Pegawai Belanja makan dan minum rapat Belanja makan dan minum tamu

46.808.000 25.608.000 13.500.000 7.700.000

46.808.000 25.608.000 13.500.000 7.700.000

46.498.750 25.558.500 13.389.750 7.550.500

99,34% 99,81% 99,18% 98,06%

100,00% 100%


54

1

195.360.000

195.360.000

161.108.267

82,47%

100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

195.360.000

195.360.000

161.108.267

82,47%

100%

12. Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (01.19)

122.414.000

122.414.000

117.012.500

95,59%

100,00%

42.000.000 10.000.000 15.000.000 36.000.000 4.714.000 900.000 2.700.000 1.500.000 3.000.000 6.600.000

42.000.000 10.000.000 15.000.000 36.000.000 4.714.000 900.000 2.700.000 1.500.000 3.000.000 6.600.000

40.400.000 9.960.000 15.000.000 36.000.000 3.270.000 675.000 1.350.000 1.237.500 2.970.000 6.150.000

96,19% 99,60% 100,00% 100,00% 69,37% 75,00% 50,00% 82,50% 99,00% 93,18%

100% 100%

13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (01.20)

47.260.000

47.260.000

33.740.000

71,39%

100,00%

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

47.260.000

47.260.000

33.740.000

71,39%

100%

11

3

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Petugas Khusus Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber


6

7

2 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (01.18)

55

8

9

1 2

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (02.22)

2.

3.

4.

3 187.700.000

6

7

8

9

22.000.000

187.700.000 22.000.000

129.338.105 21.499.500

68,91% 97,73%

100,00% 100%

Belanja pemeliharaan/perawatan gedung tempat kerja

22.000.000

22.000.000

21.499.500

97,73%

100%

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional (02.24)

118.500.000

118.500.000

63.702.605

53,76%

100,00%

Belanja jasa servis

12.000.000

12.000.000

11.205.500

93,38%

100%

Belanja suku cadang Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

15.000.000 77.500.000 10.500.000

15.000.000 77.500.000 10.500.000

14.926.000 32.433.705 4.935.400

99,51% 41,85% 47,00%

100% 100%

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

3.500.000

3.500.000

202.000

5,77%

Pemerliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor (02.28)

8.200.000

8.200.000

8.140.000

99,27%

100,00%

Belanja pemeliharaan Aset tetap lainnya

8.200.000

8.200.000

8.140.000

99,27%

100%

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (02.42)

31.000.000

31.000.000

28.076.000

90,57%

100,00%

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

31.000.000

31.000.000

28.076.000

90,57%

100%


56

1 5.

2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (02.47) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

3

6

7

8

8.000.000

8.000.000

7.920.000

99,00%

100,00%

8.000.000

8.000.000

7.920.000

99,00%

100%

29.050.000

9

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3 1.

4

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu (03.05)

29.050.000

29.050.000 29.050.000

28.302.560 28.302.560

97,43% 97,43%

100,00% 100,00%

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja pakaian olah raga Belanja Pakaian Seragam

0 1.000.000 9.750.000 17.500.000 800.000

0 1.000.000 9.750.000 17.500.000 800.000

0 792.000 9.724.000 16.994.560 792.000

0,00% 79,20% 99,73% 97,11% 99,00%

100% 100% 100% 100%

51.860.000

51.860.000

51.719.000

99,73%

75,00%

Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (06.01)

44.836.000

44.836.000

44.697.000

99,69%

100,00%

Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS Belanja Jasa Penyusunan Database

16.836.000 0 28.000.000

16.836.000 0 28.000.000

16.697.000 0 28.000.000

99,17% 0,00% 100,00%

100% 100%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.


57

1 2.

3

6

7

8

7.024.000

7.024.000

7.022.000

99,97%

50,00%

7.024.000 0

7.024.000 0

7.022.000 0

99,97% 0,00%

100%

4.099.294.000

4.099.294.000

3.644.239.285

88,90%

100,00%

243.279.500

243.279.500

230.604.600

94,79%

100,00%

6.300.000 31.400.000

6.300.000 31.400.000

6.300.000 31.400.000

100,00% 100,00%

100%

Belanja alat tulis kantor

1.639.500

1.639.500

1.624.000

99,05%

100%

Belanja perangko, materai dan benda pos lainya Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi

525.000 8.550.000

525.000 8.550.000

525.000 7.398.000

100,00% 86,53%

100%

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran (06.02) Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS

5

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 1.

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (15.02) Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Honorarium Tenaga Kerja non Pegawai


58

9

1

2.

3 600.000 12.500.000

600.000 12.500.000

600.000 7.788.000

100,00% 62,30%

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa meja kursi Belanja Sewa tenda

14.500.000 2.040.000 14.000.000

14.500.000 2.040.000 14.000.000

9.090.000 2.040.000 13.860.000

62,69% 100,00% 99,00%

Belanja Sewa sound system Belanja Sewa alat musik

13.500.000 12.000.000

13.500.000 12.000.000

13.464.000 11.968.000

99,73% 99,73%

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Jasa Ahli/ Instruktur/ Narasumber Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga

2.250.000 25.895.000 3.500.000 18.880.000 33.950.000 3.000.000 38.250.000

2.250.000 25.895.000 3.500.000 18.880.000 33.950.000 3.000.000 38.250.000

2.227.500 25.532.100 3.498.000 18.300.000 33.740.000 3.000.000 38.250.000

99,00% 98,60% 99,94% 96,93% 99,38% 100,00% 100,00%

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi (15.03)

124.705.000

124.705.000

121.636.000

97,54%

100,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja alat tulis kantor Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi

0 1.650.000 555.000 39.600.000

0 1.650.000 555.000 39.600.000

0

0,00% 100,00% 100,00% 97,83%

100% 100%


6

7

2 Belanja Penggandaan Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

59

1.650.000 555.000 38.740.000

8

9 100%

1

2 Belanja cetak dan penggandaan Belanja sewa Tenda

6

900.000 2.400.000

900.000 2.400.000

900.000 2.376.000

100,00% 99,00%

70.000.000 9.600.000

70.000.000 9.600.000

67.815.000 9.600.000

96,88% 100,00%

746.688.000

746.688.000

577.908.657

77,40%

100,00%

52.150.000 400.000

52.150.000 400.000

47.750.000 400.000

91,56% 100,00%

100%

10.000.000 5.408.000 1.560.000

10.000.000 5.408.000 1.560.000

10.000.000 3.809.000 730.000

100,00% 70,43% 46,79%

2.035.000

2.035.000

2.009.500

98,75%

525.000

525.000

495.000

94,29%

5.760.000 76.000.000

5.760.000 76.000.000

1.568.500 73.335.400

27,23% 96,49%

2.800.000 3.045.000 0

2.800.000 3.045.000 0

2.150.000 2.976.000 0

76,79% 97,73% 0,00%

Belanja makan dan minum tamu Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (15.05)

7

3

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS Belanja alat tulis kantor Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi Belanja Penggandaan Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat


60

8

9

100%

1

2 Belanja makan dan minum rapat Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Belanja Barang Software Aplikasi (Tahunan) Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan Software Aplikasi (Costumize) 4.

3

6

7

8

9

5.250.000 111.430.000 8.480.000 66.640.000 0 15.000.000 0 0 0 129.825.000 250.380.000

5.250.000 111.430.000 8.480.000 66.640.000 0 15.000.000 0 0 0 129.825.000 250.380.000

3.417.500 57.452.500 3.040.000 64.136.772 0 13.992.000 0 0 0 68.650.000 221.996.485

65,10% 51,56% 35,85% 96,24% 0,00% 93,28% 0,00% 0,00% 0,00% 52,88% 88,66%

173.811.500

173.811.500

110.043.199

63,31%

100,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan

49.580.000 6.960.000

49.580.000 6.960.000

42.685.000 6.380.000

86,09% 91,67%

100%

Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS Belanja alat tulis kantor Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya

10.416.000 2.340.000 3.930.500 285.000

10.416.000 2.340.000 3.930.500 285.000

3.274.000 260.000 2.082.000 240.000

31,43% 11,11% 52,97% 84,21%

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi (15.07)


61

100%

1

5.

3

7

2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi Belanja Penggandaan Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

720.000 850.000

720.000 850.000

600.000

0,00% 70,59%

8.500.000 28.000.000

8.500.000 28.000.000

8.360.000 12.764.000

98,35% 45,59%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

9.600.000 52.630.000

9.600.000 52.630.000

6.633.950 26.764.249

69,10% 50,85%

Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Teknologi informasi (15.08)

503.262.500

503.262.500

447.581.000

88,94%

100,00%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Uang Lembur PNS

0 5.280.000

0 5.280.000

-

0,00% 0,00%

100%

2.600.000 1.013.500 225.000 324.000 560.000 2.800.000 4.800.000 0 20.400.000

2.600.000 1.013.500 225.000 324.000 560.000 2.800.000 4.800.000 0 20.400.000

979.000 225.000 134.000 500.000 160.000 19.690.000

0,00% 96,60% 100,00% 41,36% 89,29% 0,00% 3,33% 0,00% 96,52%

Uang Lembur Non PNS Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas dan Pelumas Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal


6

62

8

9

1

2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

6.

3

7

6

8

9

200.400.000

200.400.000

179.625.000

89,63%


67.710.000

67.710.000

66.528.000

98,25%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

197.150.000

197.150.000

179.740.000

91,17%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur

0

0

-

0,00%

288.953.500

288.953.500

231.343.766

80,06%

100,00%

76.650.000 8.349.000

76.650.000 8.349.000

70.150.000 2.142.000

91,52% 25,66%

100%

Uang Lembur Non PNS

3.000.000

3.000.000

2.400.000

80,00%

100%

Belanja Alat Tulis Kantor

1.786.500

1.786.500

1.640.500

91,83%

100%

Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya Belanja Jasa service Peralatan kantor dan rumah tangga

282.000 50.500.000

282.000 50.500.000

279.000 43.095.000

98,94% 85,34%

100%

Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi Belanja Perijinan

1.050.000 2.500.000

1.050.000 2.500.000

1.050.000 1.124.316

100,00% 44,97%

Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio (15.09) Honorarium tenaga kerja non pegawai Uang Lembur PNS


63

1

2 Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Belanja sewa meja kursi Belanja sewa Tenda Belanja sewa Sound system Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Barang Alat-alat Studio Belanja jasa tenaga ahli/narasumber Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

7.

3

7

6

8

9

11.000.000 4.696.000

11.000.000 4.696.000

10.865.000 1.273.950

98,77% 27,13%

600.000 1.500.000 3.750.000 8.960.000 30.170.000 2.500.000 6.000.000 3.500.000

600.000 1.500.000 3.750.000 8.960.000 30.170.000 2.500.000 6.000.000 3.500.000

594.000 1.485.000 3.712.500 8.840.000 4.499.500 2.090.000 6.000.000 3.443.000

99,00% 99,00% 99,00% 98,66% 14,91% 83,60% 100,00% 98,37%


0

0

-

0,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

22.160.000

22.160.000

20.625.000

93,07%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF

48.000.000

48.000.000

44.220.000

92,13%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena UHF

2.000.000

2.000.000

1.815.000

90,75%

Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi (15.10)

2.018.594.000

2.018.594.000

1.925.122.063

95,37%

100,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

9.100.000 4.006.000

9.100.000 4.006.000

7.500.000 2.955.000

82,42% 73,76%

100%


64

100% 100%

1

2 Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai Uang lembur PNS Uang lembur non PNS Belanja ATK Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya

3

9

20.000.000 11.514.000

20.000.000 3.333.000

100,00% 28,95%

1.470.000 1.153.500 225.000

1.470.000 1.153.500 225.000

670.000 975.500 225.000

45,58% 84,57% 100,00%

1.207.155.500

1.207.155.500

1.187.155.500

98,34%

4.200.000

4.200.000

1.600.000

38,10%

7.250.000 47.160.000

7.250.000 47.160.000

6.631.250 22.010.913

91,47% 46,67%

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja jasa konsultan perencanaan

200.000.000 250.000.000

200.000.000 250.000.000

198.383.900 221.650.000

99,19% 88,66%

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

7.000.000 248.360.000

7.000.000 248.360.000

7.000.000 245.032.000

100,00% 98,66%

163.635.000

163.635.000

155.700.000

95,15%

98,06%

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (16.01)

41.023.500

41.023.500

38.145.500

92,98%

100,00%

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

400.000

400.000

-

0,00%

Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan komunikasi 1.

8

20.000.000 11.514.000

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja makanan dan minuman rapat

6

7

6


65

100% 100% 100%

3

6

7

8

2.656.000

2.656.000

1.183.000

44,54%

100%

680.000 865.500 90.000

680.000 865.500 90.000

220.000 830.000 48.000

32,35% 95,90% 53,33%

100%

8.375.000 1.050.000

8.375.000 1.050.000

8.317.000 1.039.500

99,31% 99,00%

100% 100%

1.920.000 24.987.000

1.920.000 24.987.000

1.560.000 24.948.000

81,25% 99,84%

100%

122.611.500

122.611.500

117.554.500

95,88%

96,13%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

33.000.000

33.000.000

33.000.000

100,00%

Honorarium tenaga kerja non pegawai Belanja ATK Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya Belanja Jasa Penyusunan Database Belanja penggandaan Belanja Penggandaan Digital Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan dinas dalam daerah

36.000.000 1.161.500 240.000 28.000.000 750.000 3.000.000 3.500.000 16.960.000

36.000.000 1.161.500 240.000 28.000.000 750.000 3.000.000 3.500.000 16.960.000

36.000.000 1.114.500 240.000 27.775.000 750.000 2.970.000 3.465.000 12.240.000

100,00% 95,95% 100,00% 99,20% 100,00% 99,00% 99,00% 72,17%

1

2 Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS Belanja alat tulis kantor Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya Belanja Penggandaan Belanja makanan dan minuman rapat Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 2.

Pengumpulan Data dan Informasi Daerah (16.02)


66

9

95% 94% 100%

1 7

2 Program Kerjasama informasi dengan Mas Media 1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (18.01)

3 687.728.500

7

8

9

320.286.000

687.728.500 320.286.000

668.552.134 315.206.800

0 4.000.000

0 4.000.000

1.500.000

0,00% 37,50%

24.000.000 8.400.000 971.000 315.000 275.400.000 7.200.000

24.000.000 8.400.000 971.000 315.000 275.400.000 7.200.000

24.000.000 7.210.000 941.000 315.000 274.040.800 7.200.000

100,00% 85,83% 96,91% 100,00% 99,51% 100,00%

100%

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (18.02)

97.161.500

97.161.500

96.300.400

99,11%

100,00%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja ATK Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi

0 1.171.500 90.000 86.750.000

0 1.171.500 90.000 86.750.000

1.154.500 84.000 86.747.450

0,00% 98,55% 93,33% 100,00%

5.150.000 4.000.000

5.150.000 4.000.000

4.954.450 3.360.000

96,20% 84,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai Honorarium Tim Pengelola Jurnal Belanja ATK Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 2.

6

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan dinas dalam daerah


67

97,21% 98,41%

100,00% 100,00%

100%

100%

100% 100% 100% 100%

1 3.

4.

38.885.000

38.885.000

34.804.784

89,51%

Belanja ATK Belanja Perangko materai dan benda pos lainya Belanja bahan bakar minyak/gas Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.997.000 270.000 14.250.000 3.168.000 19.200.000

1.997.000 270.000 14.250.000 3.168.000 19.200.000

1.940.895 270.000 11.323.089 2.080.800 19.190.000

97,19% 100,00% 79,46% 65,68% 99,95%

Penyebarluasan Informasi melalui media Massa (18.04)

98.191.000

98.191.000

95.192.000

96,95%

100,00%

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Honorarium Pembahas/Pengkaji Masalah Strategis dan Kebijakan Daerah

870.000 44.800.000

870.000 44.800.000

44.800.000

0,00% 100,00%

100%

Honorarium tenaga kerja non pegawai Belanja ATK Belanja Perangko materai dan benda pos lainya Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja makan minum rapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Sosialisasi

14.000.000 1.161.000 240.000 4.350.000

14.000.000 1.161.000 240.000 4.350.000

13.250.000 1.161.000 240.000 4.310.000

94,64% 100,00% 100,00% 99,08%

5.250.000 1.000.000 3.500.000

5.250.000 1.000.000 3.500.000

5.236.000 850.000 3.465.000

99,73% 85,00% 99,00%

10.770.000 12.250.000

10.770.000 12.250.000

10.650.000 11.230.000

98,89% 91,67%


3

6

7

2 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (18.03)

68

8

9 100,00%

100% 100%

100% 100%

1 5.

2 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (18.05)

3

6

7

8

133.205.000

133.205.000

127.048.150

95,38%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai Uang Lembur PNS Belanja ATK Belanja Perangko materai dan benda pos lainya Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi Belanja Penggandaan Belanja makan minum rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

7.100.000 435.000 53.400.000 8.325.000 1.200.000 195.000 28.550.000 1.100.000 10.150.000 9.500.000 4.250.000 1.000.000

7.100.000 435.000 53.400.000 8.325.000 1.200.000 195.000 28.550.000 1.100.000 10.150.000 9.500.000 4.250.000 1.000.000

7.100.000 53.400.000 3.420.000 1.200.000 195.000 28.310.000 1.100.000 10.083.150 9.500.000 3.790.000 950.000

100,00% 0,00% 100,00% 41,08% 100,00% 100,00% 99,16% 100,00% 99,34% 100,00% 89,18% 95,00%

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat Jumlah Total

4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000

100,00% 100,00%

6.580.592.800

6.580.592.800

5.945.778.571

90,35%


69

9 100,00%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

98,30%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro disusun dalan rangka pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah. Laporan kinerja merupakan

suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan transparansi sebagai nafas setiap gerak dan aktivitas pembangunan dal am upaya menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 secara umum untuk penyerapan anggaran sebesar 90,35 %. Sedangkan capaian kinerja untuk pencapaian misi rata-rata sebesar 98,30%, diinterpretasikan sangat berhasil. Berkaitan dengan pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Kementrian Komunikasi dan Informatika yaitu Pembentukan dan pembinaan KIM, Diseminasi Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro telah melampaui dari target SPM tersebut. Dimana untuk pembentukan dan pembinaan KIM terdapat 121 KIM (setiap kecamatan lebih dari 1), 96 diantaranya merupakan KIM berbasis IT. Sedangkan untuk diseminasi telah dilakukan pelaksanaan kegiatan dialog publik secara rutin, implementasi aplikasi sistem Lapor!, penyampaian SMS secara langsung kepada para pimpinan, penguatan website, pengembangan kerjasama dengan para komunitas serta pemanfaatan sarana diseminasi media cetak, luar ruang dan pertura. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan. Apabila masih banyak Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015

77

terdapat kekurangan atas laporan ini, kami mohon maaf yang sebesarbesarnya dan akan kami lakukan menjadi lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya.

Bojonegoro, 11 Januari 2016 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO

KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001


78

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents