LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015

KATA PENGANTAR Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel. Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya. Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010 - 2015. Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh stake holders yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Wonosari, 19 Februari 2016 Kepala SKPD,

H. EKO SUBIANTORO, SH NIP. 19580702 198903 1 003 ii


RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra SKPD Tahun 2010–2015 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Nomor 21/KPTS/2011 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010-2015 tanggal 2 Maret 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala SKPD Nomor 27/KPTS/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 67/KPTS/2013 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010-2015. LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) SKPD yang telah dicanangkan pada tahun 2015 telah berhasil dicapai. Dari 2 (dua) IKU SKPD tahun 2015, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, kesemuanya IKU dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian IKU SKPD ini merupakan hasil dari upaya-upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program SKPD pada tahun 2015, meskipun secara fisik 2 SOP yang ditargetkan telah ada / tersusun namun belum dilakukan perbaikan revisi karena belum dianggarkan dalam APBD 2015 Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang. Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi SKPD dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu: 1. Meningkatkan kerjasama/ koordinasi dengan Kemendagri utamanya dalam kelangsungan Tugas Pembantuan, sehingga ketersediaan blangko-blangko baik berupa formulir pelayanan, maupun blangko Kependudukan berupa KK, KTP dan blangko akta-akta catatan sipil; 2. Penyebarluasan informasi tentang kebijakan kependudukan baik melalui tatap muka, media elektronik iklan spot radio, maupun media online; 3. Serta tetap bekerjasama dengan instansi terkait seperti Biro Tata Pemerintahan D.I.Yogyakarta, Kemenag/ Pengadilan Agama dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.

iii


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL …………………………………………………………..

Halaman i

KATA PENGANTAR …………………………………………………………

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………….

iv

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………

v

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

:

:

:

:

PENDAHULUAN …………………………………………….

1

A. Latar Belakang ……………………………..………………

1

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..……………..

2

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued).................................

13

PERENCANAAN KINERJA …..........................................…

15

A. Rencana Strategis SKPD Tahun 2010 – 2015 .....................

15

B. Rencana Kinerja 2015 ...................………………………..

20

C. Perjanjian Kinerja 2015 ..................………………………

20

AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………

22

A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………..

22

B. Realisasi Anggaran ......................................………………..

29

PENUTUP ………………………………………………………

31

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

iv


BAB

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Bertitik tolak dari Renstra SKPD Tahun 2010-2015 dan Rencana Kinerja Tahun 2015, maka LKj IP SKPD yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2015 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala SKPD kepada Bupati Gunungkidul.

1


B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 190 tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2011. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Fungsi :

a. b. c.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; d. pelaksanaan pembinaan kependudukan dan pencatatan sipil; e. pengkoordinasian pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; f. pelaksanaan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; g. penyelenggaraan dan penatausahaan administrasi kependudukan; h. pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil; i. pelaksanaan pengendalian, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk; j. pengelolaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil; k. penerapan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi kependudukan dan pencatatan sipil; l. penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan; m. penyelenggaraan kerja sama di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; n. penyelenggaraan pendataan dan analisis data kependudukan dan pencatatan sipil; o. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 2


p. q.

pengelolaan UPT; dan pengelolaan kesekretariatan dinas,

Sedangkan uraian tugas dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat; b. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; c. pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan ,dan anggaran dinas; d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas; e. penyusunan rencana kerja sama; f. Penyusunan penetapan kinerja dinas; g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan; h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; i. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; j. pemantauan ,pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; k. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan l. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; m. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas; n. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; o. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat; q. pelayanan administratif dan fungsional; dan r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Tugas Subbagian Perencanaan : a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan; b. menyusun rancangan kebijakan umum dinas; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan; d. melaksanakan analisis dan penyajian data; e. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; f. menyusun rencana umum, rencana strategis,rencana kerja dan kinerja tahunan dinas, rencana kegiatan, dan anggaran dinas; g. menyusun rencana kerja sama; 3


h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas; i. menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan; j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas; k. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas; l. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan ; dan m. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; n. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas; Tugas Subbagian Keuangan: a. b. c. d. e. f. g.

menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan; menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan; mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas; menyusun laporan keuangan dinas; mengelola administrasi pendapatan; menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas; menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan, dan h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan.

Tugas Subbagian Umum : a. menyusun rencana kegiatan Subbagian umum; b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi umum; c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan; d. melaksanakan pengendalian internal dinas; e. mengelola surat menyurat dan kearsipan; f. mengelola urusan rumah tangga; g. mengelola sarana dan prasarana perkantoran; h. mengelola perpustakaan; i. melaksanakan hubungan masyarakat; j. mengelola perjalanan dinas; k. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi pegawai; l. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian; m. melaksanakan pengembangan pegawai; n. menyelenggarakan analisis jabatan; o. menyusun rincian tugas dinas; p. mengelola tata usaha kepegawaian; q. menganalisis beban kerja; r. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat; s. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan; t. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum;

4


u. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai; dan v. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian umum. 2. Bidang Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran penduduk dan perencanaan kependudukan. Bidang kependudukan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud bidang kependudukan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Kependudukan; b. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan; c. perumusan rencana umum penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah; d. perumusan rencana umum kebijakan penyelenggaraan kerja sama administrasi kependudukan; e. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Kependudukan; f. penyiapan bahan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan perencanaan kependudukan; g. penyusunan bahan pembinaan administrasi kependudukan; h. penatausahaan administrasi kependudukan; i. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan di bidang kependudukan; j. pengkoordinasian pendaftaran penduduk; k. pelaksanaan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; l. penyelenggaraan dan penatausahaan administrasi kependudukan; m. pelayanan administrasi kependudukan; n. pelaksanaan pengendalian, pengarahan mobilitas, dan persebaran penduduk; o. penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan; dan p. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kependudukan; dan q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Kependudukan.

Bidang Kependudukan terdiri dari dari : 1. Seksi Pendaftaran Penduduk 2. Seksi Perencanaan Kependudukan.

Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kependudukan. Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendaftaran Penduduk; b. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan pendaftaran penduduk; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pendaftaran penduduk; d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja penyelenggaraan pendaftaran penduduk; e. menyelenggarakan pendaftaran penduduk; f. melaksanakan penertiban nomor induk kependudukan dan dokumen kependudukan; g. melaksanakan administrasi kependudukan; h. melaksanakan pemantauan terhadap kepemilikan identitas penduduk; 5


i. melaksanakan pengawasan terhadap orang asing; j. melaksanakan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; k. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendaftaran penduduk; dan l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pendaftaran Penduduk. Seksi Perencanaan Kependudukan mempunyai tugas : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. 2.

menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan Kependudukan; menyusun kebijakan teknis perencanaan kependudukan; menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan kependudukan; menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja perencanaan kependudukan; menyusun rencana teknis penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah; menyusun rencana teknis penyelenggaraan kerja sama administrasi kependudukan; menyusun dan mendayagunakan informasi dan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, serta analisis dampak kependudukan; menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan kependudukan; dan melaksanakan pengendalian, pengarahan mobilitas, dan persebaran penduduk; dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perencanaan Kependudukan. Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan pencatatan sipil. Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencatatan Sipil; b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pencatatan Sipil; c. pelaksanaan pencatatan, penerimaan berkas permohonan, pemeriksaan dan penelitian persyaratan, verikasi dan validasi kebenaran data, pencatatan data, dan pengelolaan data; d. penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, pengesahan anak, dan perubahannya; e. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi di bidang pencatatan sipil; f. penyelenggaraan administrasi dan pelayanan pencatatan sipil; g. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pencatatan sipil; dan h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pencatatan Sipil. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari dari : 1. Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak;

6


Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak mempunyai tugas : a. b. c. d. e. f.

menyusun rencana kegiatan Seksi Kelahiran,Kematian, dan PengangkatanAnak; menyusun kebijakan teknis penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Pengangkatan Anak; menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Pengangkatan Anak; menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Pengangkatan Anak; melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan, dan pengolahan datam serta penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Pengangkatan Anak; melaksanakan pendaftaran , pemeriksaan, dan penelitian berkas laporan kematian di luar negeri;

g.

melaksanakan penyuluhan pelayanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Pengangkatan Anak; h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Pengangkatan Anak; dan i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Kelahiran, Kematian, dan Pengangkatan Anak. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak mempunyai tugas : a.

menyusun rencana kegiatan Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, dan pengesahan Anak; b. menyusun kebijakan teknis penerbitan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penerbitan Akta Perkawinan, Akta perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak; d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja penerbitan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak; e. melaksanakan pendaftaran , pemeriksaan, pencatatan, pengolahan data, penerbitan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak; f. melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan, pengolahan data, penerbitan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak; g. melaksanakan penyuluhan pelayanan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak; h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penerbitan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak; dan i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak. 3. Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan jaringan komunikasi data. Bidang data dan informasi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala

7


Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Data dan Informasi; b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan pelayanan informasi; c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Data dan Informasi d. pengelolaan dan pendaftaran penduduk dan data pencatatan sipil; e. penerapan dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan; f. pendayagunaan dan penyajian informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; h. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; i. pelaksanaan analisis dan penyajian data; j. pengelolaan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan; k. pemeliharaan data kependudukan dan pencatatan sipil; l. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendataan dan pelayanan informasi; dan m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Data dan Informasi.

Bidang data dan informasi terdiri dari : 1. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi 2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Data dan Informasi. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

menyusun rancana kegiatan Seksi Pengelolaan Data dan Informasi; menyusun kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi; menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi; menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengelolaan data dan informasi; mengumpulkan dan mengelola data kependudukan dan pencatatan sipil; menyajikan statistik kependudukan dan pencatatan sipil; menyiapkan bahan informasi kependudukan dan pencatatan sipil; menyelenggarakan informasi kependudukan dan pencatatan sipil; melaksanakan analisis dan penyajian data di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; menerapkan dan mengembangkan sistem informasi di bidang kependudukan dan catatan sipil; menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan data dan informasi; dan l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data; b. meyusun kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi data; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi data;

8


d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi data; e. mengelola dan mengkaji pengembangan program aplikasi pengelolaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil; f. menyiapkan dan memelihara perangkat keras dan perangkat lunak pengelolaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. mendayagunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi; h. memantau berfungsinya peralatan jaringan komunikasi data antara daerah dan kecamatan dan antar kecamatan; i. mengelola aplikasi sistem informasi kependudukan; j. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi data, dan; k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan 2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 , Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul terdiri dari : a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas; b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris yang terdiri dari Subbagian-Subbagian; c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-Seksi; 2. Unit Pelaksana Teknis; d. Kelompok Jabatan Fungsional; Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat Terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum; c. Bidang Kependudukan terdiri dari : 1. Seksi Pendaftaran Penduduk; 2. Seksi Perencanaan Kependudukan; d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari : 1. Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak; 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak; e. Bidang data dan informasi terdiri dari : 1. Seksi Pengolahan data dan informasi; 2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data; f. Unit Pelaksana teknis;

9


g. Kelompok Jabatan Fungsional Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 dapat dilihat di halaman berikut

10


KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

Subbagian Perencanaan

Subbagian Keuangan

BIDANG KEPENDUDUKAN

BIDANG PENCATATAN SIPIL

BIDANG DATA DAN INFORMASI

Seksi Pendaftaran Penduduk

Seksi Kelahiran, Kematian, dan Pengangkatan Anak

Seksi Pengelolaan Datadan Informasi

Seksi Perencanaan Kependudukan

Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data

Subbagian Umum

UPT

11


Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumber daya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 73 orang pada akhir Tahun 2015. Adapun jabatan struktural di lingkungan SKPD sebanyak 14 jabatan, terdiri dari jabatan, eselon II = 1 jabatan, eselon III = 4 jabatan, eselon IV = 9 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 59 orang. Gambar 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2015

Sumber : Subbagian Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Sedangkan komposisi pegawai SKPD berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut: Tabel 1.2 Komposisi Pegawai No.

Golongan/Ruang

Kondisi, 31 - 12 – 2015

1

I/a – I/d

1

2

II/a – II/d

27

3

III/a – III/d

39

4

IV/a – IV/e

6

Jumlah

73

Sumber : Subbagian Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

12


Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Pada Akhir Tahun 2015

Sumber : Subbagian Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan Pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (partisipatory planning). Mengacu peda UndangUndang tersebut, sistem perencanaan pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : 1. politik 2. teknokratik; 3. partisipatif; 4. atas-bawah (top-down); 5. bawah-atas (down-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional berkerja untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipasi dilaksanakan

13


dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas –bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/ kota, kecamatan dan desa. Beberapa tantangan dan permasalahan pokok dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilaporkan sebagai berikut : 1. Adanya Tugas Pembantuan lebih bersifat Top Down, sehingga beberapa perencanaan kegiatan pelaksanaannya kurang maksimal, hal tersebut dikarenakan kondisi daerah yang berbeda-beda; 2. Adanya duplikasi anggaran antara komponen beberapa belanja, sehingga serapan anggaran kurang optimal; 3. Dinas Dukcapil adalah institusi yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak layak berada di lantai II yang mana tidak berpihak pada manula dan kaum disabilitas; 4. Pemerintah Daerah perlu segera membangun gedung dinas yang lokasinya strategis; 5. Berkurangnya Jumlah SDM dari tahun ke tahun karena mutasi dan pensiun, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengadakan perekrutan SDM, dan untuk Tahun anggaran 2015 telah diatasi dengan direkrutnya 2 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

14


D. BAB

II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013. RPJMD merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis SKPD Tahun 2010 - 2015 Rencana Strategis SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Nomor 21/KPTS/2011 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010-2015 tanggal 2 Maret 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala SKPD Nomor 27/KPTS/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 67/KPTS/2013 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010-2015. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja SKPD dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat. 1. Visi dan Misi VISI Visi adalah suatu gambaran tujuan menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan khususnya dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian kinerjanya harus mempertimbangkan potensi dan lingkungan internal maupun eksternal serta Visi Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013, yaitu : “MEWUJUDKAN GUNUNGKIDUL YANG LEBIH MAJU, MAKMUR DAN SEJAHTERA” dan Misi Kabupaten Gunungkidul yang meliputi : 1. Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran;

15


2. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang kondusif , serta peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan sebagai penggerak perekonomian daerah; 3. Peningkatan pengelolaan pariwisata; 4. Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional dan peduli;

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari KKN ; Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Gunungkidul menetapkan Visi berikut: VISI “ Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2012, tertib dan cepat pada tahun 2013-2015 “. Yang dimaksud tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di atas adalah diharapkan penduduk Kabupaten Gunungkidul terdaftar dalam database kependudukan, yang mana di dalamnya terdapat jumlah penduduk menurut jenis kelamin, menurut kelompok umur, jumlah kepala keluarga per kecamatan, penduduk menurut tingkat pendidikan, penduduk menurut mata pencaharian, penduduk yang telah menikah, penduduk menurut agama yang dianut, jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, dan akte kelahiran dan lain-lain, serta dalam melaksanakan pelayanan : tertib proses , tertib prosedur yang harus dilalui (disesuaikan dengan SOP), tertib formulir/ persyaratan yang harus dipenuhi, tertib data (bila tidak cocok/ tidak sesuai harus dibetulkan dulu disertai data pendukung dan tertib arsip melalui kegiatan digitalisasi arsip-arsip pencatatan sipil (arsip-arsip hasil pelayanan pencatatan sipil disimpan dalam arsip digital), namun arsip manual tetap disimpan sebagaimana mestinya. Sesuai perkembangan dinamika yang ada visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada visi yang semula “ Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil “ menjadi “ Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2012, tertib dan cepat pada tahun 2013-2015 “ tertib di sini dimaksudkan bahwa setelah dua tahun pelaksanaan Renstra khususnya dalam mendukung pelaksanaan e-KTP, database kependudukan sudah semakin valid dan mantap. Sedangkan yang dimaksud cepat, Kevalidan dan kemantapan data menjadikan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat diselenggarakan/ dilayani dengan cepat. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan prinsip–prinsip pemerintahan yang baik , yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN dimana SKPD memiliki aparatur yang kompeten sesuai dengan kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas dari KKN, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat, pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan prima, serta menciptakan usaha yang kondusif. Untuk mencapai misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dicapai dengan langkah-langkah yang sistematis yang dirumuskan dalam bentuk misi organisasi, dengan misi yang ditetapkan ini, maka upaya mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat

16


dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Adapun misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah: MISI 1. Tertib penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk; 2. Tertib penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil; 3. Tertib penyimpanan data kependudukan dan pencatatan sipil; 4. Penyebarluasan Informasi Administrasi Kependudukan; 5. Pelayanan cepat dan pasti. 2. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1–5 tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Renstra tahun 2010-2015 ini antara lain : 1. Tertib penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk melalui pengembangan database; 2. Tertingkatnya penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil; 3. Tertib penyimpanan data kependudukan melalui database dan pencatatan sipil melalui pengembangan digitalisasi arsip; 4. Meningkatkan pemahaman administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui penyebarluasan informasi Administrasi Kependudukan; 5. Meningkatkan pelayanan secara cepat dan pasti. Berdasarkan tujuan, selanjutnya SKPD menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

No. 1

Tabel 2.1 Sasaran strategis dan indikator kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Meningkatkanya Tertib Administrasi Kependudukkan

1.Prosentase KK yang diterbitkan 2.Prosentase KTP yang diterbitkan 3.Prosentase Akte Kelahiran yang diterbitkan 4.Prosentase Akte Kematian yang diterbitkan

2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukkan

1.Indek Kepuasan Masyarakat 2.Prosentase Layanan yang sesuai SOP

SKPD telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 179/KPTS/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan bahwa IKU SKPD belum

17


benar-benar bersifat outcome, sehingga Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendampingi dan merumuskan kembali indikator kinerja utama. Dari hasil pendampingan tersebut kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 307/KPTS/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Adapun Indikator Kinerja Utama SKPD adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

No. 1

Sasaran Strategis Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukk ant

Indikator Kinerja 1.Prosentase KK yang diterbitkan

Alasan/Penjelasan/Formulasi

∑ KK yang diterbitkan sampai dengan tahun X x 100 ∑ KK terdaftar sampai dengan Tahun X

2.Prosentase KTP yang diterbitkan

.. ∑ KTP yang diterbitkan sampai dengan tahun X x 100 ∑ Wajib KTP sampai dengan

3.Prosentase Akte Kelahiran yang terbitkan

Tahun 2014

∑ Akte kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun X x 100 ∑ Penduduk ber NIK sampai dengan tahun X

4.Prosentase Akte Kematian yang diterbitkan

∑ Akte kematian yang diterbitkan sampai dengan tahun X x 100 ∑ Kematian yang dilaporkan sampai dengan tahun X

2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukk an

1.Indek Kepuasan Masyarakat

2.Prosentase layanan yang sesuai SOP

Nilai IKM

∑ Layanan yang sesuai dengan SOP x 100 ∑ Total layanan

Dengan demikian maka perhitungan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Persentase KK yang telah diterbitkan sampai dengan tahun 2015 : = Jumlah KK yang diterbitkan sampai tahun 2015 X 100 Jumlah KK terdaftar sampai tahun 2015

18


=

218.146

X 100 = 88,47 %

236.269 2. Persentase KTP yang telah diterbitkan sampai dengan tahun 2015 : = Jumlah KTP yang diterbitkan sampai tahun 2015 X 100 Jumlah wajib KTP sampai Tahun 2015 =

536.050

X 100 = 85,36 %

628.010 3.

Persentase Akte kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun 2015 :

= Jumlah akte kelahiran yang diterbitkan sampai tahun 2015 X 100 Jumlah penduduk ber-NIK sampai tahun 2015

=

246.629

X 100 = 85,80 %

287.418 4. Persentase Akte kematian yang diterbitkan sampai dengan tahun 2015 :

= jumlah akte kematian yang diterbitkan sampai tahun 2015 X 100 Jumlah kematian yang dilaporkan sampai tahun 2015

=

8.920

X 100 = 256 %

3.473 5.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai pada IKM tahun 2015 = 82,30%

6. Persentase layanan yang sesuai SOP tahun 2015 : = Jumlah layanan yang sesuai dengan SOP

X 100

Jumlah total layanan =

16

X 100 = 88,8 %

18 jenis layanan

3. Program Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program-program yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. Program penataan Administrasi Kependudukan. 19


B. RENCANA KINERJA 2015 Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi. Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut SKPD menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja SKPD. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja. Rencana Kinerja Tahunan 2015 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD Tahun 2010-2015. Pada dasarnya RKT 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai SKPD selama tahun 2015. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya. Target sasaran untuk Tahun 2015 merupakan target tahun kelima dari Renstra SKPD 20102015 dan Rencana Kinerja Tahunan 2015 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai. RKT 2015 direvisi seiring dengan perubahan IKU SKPD yaitu sebagai berikut: Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan No. 1

2

Sasaran Strategis Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukkan


Indikator Kinerja

Satuan

Target

1.Prosentase KK yang diterbitkan

persen

100


persen

100

3.Prosentase Akte Kelahiran yang diterbitkan

persen

40


persen

25


angka

80

2.Prosentase Layanan yang sesuai SOP

persen

90

C. PERJANJIAN KINERJA 2015 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun keempat dari Renstra

20


SKPD Tahun 2010-2015 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh SKPD. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD Tahun 2010-2015. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai SKPD selama Tahun 2015. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya. Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2015 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 32/DPA/2015 tanggal 14 Januari 2015 dan diubah seiring dengan situasi dan kondisi yang berkembang yang mengharuskan adanya perubahan DPPA Nomor 99/DPPA/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 yang diikuti dengan Perubahan Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2015 sebagai berikut: Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja No. 1

2

Sasaran Strategis Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukkan


Indikator Kinerja

Satuan

Target

1.Prosentase KK yang diterbitkan

Persen

100


Persen

100

3.Prosentase Akte Kelahiran yang diterbitkan

Persen

40


Persen

25


Angka

2.Prosentase Layanan yang sesuai SOP

80

Persen

90

Tabel 2.5 Nama Program Prioritas No. 1.

Nama Program Program Penataan Administrasi Kependudukan

Anggaran Rp2.048.247.500

Keterangan APBD

21


BAB

AKUNTABILITAS A. III Capaian Kinerja Organisasi KINERJA Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Pengukuran Kinerja Kerangka Pengukuran kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut: a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Capaian indikator kinerja =

Realisasi X 100% Rencana

22


b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus: Rencana - (Realisasi - Rencana) Capaian indikator kinerja =

X 100%

Rencana Atau

(2x Rencana) – Realisasi Capaian indikator

=

X 100% Rencana

Penilaian capaian kinerja untuk setiap Rencana indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu: Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal

Predikat/Kategori

85 ≤ X

Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85

Berhasil

55 ≤ X < 70

Cukup Berhasil

X < 55

Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut. Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Capaian sasaran =

X 100%

Jumlah indikator kinerja sasaran

2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan

23


untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2015. Pencapaian IKU tahun 2015 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 Tahun 2015 No.

1

2

3.

Sasaran Strategis Meningkatn ya tertib administras i kependudu kan

Meningkatk an Kualitas Pelayanan Administra si Kependudu kan

Indikator Kinerja

Realisas i Tahun 2014

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

Target Akhir Renstra (2015)

Capaian s/d 2015 (%)

Prosentase KK yang diterbitkan

213.120

246.584

218.146

88,47

246.584

88,47

Prosentase KTP elektronik yang diterbitkan

563.576

628.010

536.050

85,36

628.010

85,36

Prosentase Akte Kelahiran yang diterbitkan

449.099

287.418

246.629

85,80

287.418

85,80

Prosentase akta kematian yang diterbitkan

1.447

3.473

8.920

256

3.473

256

Indek Kepuasan Masyarakat

83,82

80

83,17

103

80

83.17

16

18

16

16

18

88,8

Prosentase Layanan yang sesuai SOP

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran I “ Meningkatnya tertib administrasi kependudukan”

Capaian sasaran 1 (satu) tersebut diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yakni prosentase penerbitan Kartu Keluarga (KK), prosentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Prosentase penerbitan Akte Kelahiran dan Prosentase penerbitan Akte Kematian yang mana capaian tahun 2015 dengan predikat sangat berhasil, adalah sebagai berikut :

24


Tabel 3.3 Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertama adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran 1

No.

Indikator Kinerja

Realisasi Tahun 2014

Tahun 2015



Realisasi

Capaian Kinerja (%)

Kategori

Target

88,47

Sangat berhasil

246.584

88,47

1.

Persentase KK yang telah diterbitkan

213.120

246.584

218.146

2.

Persentase KTP-el. yang telah diterbitkan

563.576

628.010

536.050

85,36

Sangat berhasil

628.010

85,36

3.

Persentase Akte Kelahiran yang telah diterbitkan

449.099

287.418

246.629

85,80

Sangat berhasil

287.418

85,80

4.

Persentase Akte Kematian yang telah diterbitkan

1.447

3.473

8.920

256

Sangat berhasil

3.473

128

Sangat Berhasil

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

256

Tabel 3.4 Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertama adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran 1 IKU 2015 No.

SPM 2015

Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

1.

Persentase KK yang telah diterbitkan

246.584

218.146

88,47

246.584

218.146

88,47

2.

Persentase KTP-el. yang telah diterbitkan

628.010

536.050

85,36

628.010

536.050

85,36

3.

Persentase Akte Kelahiran yang telah diterbitkan

287.418

246.629

85,80

718.545

246.629

34,32

4.

Persentase Akte Kematian yang telah diterbitkan

3.473

8.920

256

13.894

8.920

64,20

25


Catatan : untuk indikator 1 dan 2 antara IKU dan SPM baik target, maupun realisasi sama, namun untuk indikator 3 dan 4, baik target maupun realisasi berbeda karena indikator IKU untuk Tahun 2015 diambilkan dari indikator SPM yang mana indikator IKU direvisi pada akhir tahun 2015/ disesuaikan dengan kondisi daerah karena SPM ditarget nasional yang mana kurang mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah dan berikut kami laporkan capaian kinerja kurun periode 5 tahun terakhir seperti tampak pada grafik 3.1 Indikator kinerja sasaran pertama ini dicapai melalui : 1. Penerbitan Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui operator SIAK yang berada di kecamatan se Kabupaten Gunungkidul. Target yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah 246.584 KK dapat direalisasikan sebanyak 218.146 KK atau 88,47% ini berarti ada kenaikan capaian dari tahun sebelumnya sebanyak 5.026 KK; 2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk el. yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari target 628.010 wajib KTP dapat direalisasikan sebanyak 536.050 KTP el (85,36%) capaian ini dipengaruhi target pelaksanaan cetak KTP el. yang dicanangkan oleh Kemendagri pada Tahun 2014, namun karena ketersediaan blangko KTP el di daerah baru dikirim ke daerah pada akhir bulan Desember 2014, sehingga efektif cetak KTP el baru dapat terlaksana Tahun 2015 dan meskipun program nasional tersebut telah digulirkan secara Nasional hasilnya belum optimal; 3.Penerbitan Akte Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari target 287.418 akta kelahiran dapat direalisasikan sebanyak 246.629 akta kelahiran (85,80%) data capaian ini hasil dari pelayanan yang diselenggarakan berdasarkan pelayanan dengan Sistem SIAK, yang mana berdasarkan by name bay adress sehingga data kepemilikan akta kelahiran lebih valid dan guna meningkatkan capaian pada indikator ini saat ini sedang dilaksanakan reentry kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-18 Tahun yang belum masuk SIAK atau yang lahir sebelum Tahun 2011 untuk selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam sistem SIAK. 4. Penerbitan Akte Kematian yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari target 3.473 akta kematian dapat direalisasikan sebanyak 8.920 akta kematian atau (256%) yang merupakan akumulasi penerbitan Akte Kematian sejak program SIAK digulirkan pada Tahun 2010 sampai dengan Desember 2015. Dari hasil analisis ini pemahaman ahli waris penduduk yang meninggal dunia sudah mulai tumbuh kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan berupa akta kematian dan ini terlihat peningkatan yang sangat tajam pada grafik 3.1. seperti di bawah ini.

26


Grafik 3.1 300

256

250 KK

200

KTP

150 80,99

100 50

30,7 21,83 14,88 0,35

41,8 37,27

89,92 80,3 58,56

2,56

91,57 72,72 79,25

5,34

92,73 90,59 57,38

Akta Kelahiran

88,47 85,8 85,36

Akta Kematian

12,66

3,87

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber: Bidang data dan Informasi

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Capaian sasaran yang kedua tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yakni Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan 1 tahun 2 kali dengan melaksanakan survei kepuasan kepada pemohon pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kegiatan ini merupakan kegiatan semesteran, kemudian yang kedua prosentase Pelayanan yang sesuai SOP yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2015 dengan predikat sangat berhasil, meskipun secara fisik 2 SOP yang ditargetkan telah ada / tersususun namun belum dilakukan perbaikan revisi karena belum dianggarkan dalam APBD 2015.

Sasaran I “Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan” Tabel 3.5 Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Sasaran Kedua adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran 2 No.

1.

Indikator Kinerja

Indeks Kepuasan



Berhasil

80

83,17

Sangat berhasil

90

88,8

Tahun 2015

Realisasi Tahun 2014

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

Kategori

Target

83,82

80

83,17

83,82

16

18

16

88,8

Masyarakat

2.

Persentase pelayanan yang sesuai SOP

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

86

27


Kemudian untuk mencapai ke 2 (dua) sasaran tersebut di atas ditempuh melalui 1 program yaitu Penataan Administrasi Pependudukan dengan nilai anggaran sebesar Rp2.048.247.500 dengan realisasi sebesar Rp1.798.543.656 (87,81%).

Gambar 3.1 Suasana kegiatan pelayanan permohonan akta-akta pelayanan

sipil

di dinas Permasalahan: 1. Indikator penerbitan Kartu Keluarga o Masih dijumpainya data ganda penduduk, hal ini terbukti dalam rangka pemutakhiran data base kependudukan masih ditemukan data ganda, orang yang telah pindah ke daerah lain masih muncul dalam formulir pendataan penduduk, hal ini terjadi karena kepindahannya tidak dilaporkan dan telah berlangsung lama, serta telah diterbitkan dokumen kependudukan di tempat yang baru; o masih adanya kebiasaan warga masyarakat baru memperbarui kartu keluarga bila akan dipergunakan untuk kelengkapan persyaratan dalam mengurus suatu keperluan, kadang Kartu Keluarga yang dimiliki datanya sudah tidak sesuai lagi, sehingga pada waktu-waktu tertentu volume pelayanan meningkat; 2. Demikian juga pada indikator ini juga belum tercapai 100% pada Tahun 2015 karena dijanjikan cetak KTP dapat dilaksanakan di daerah oleh Kemendagri dengan disediakan blangko oleh pusat, selain adanya manula, disabilitas, dan orang jompo yang sulit mobilitasnya (telah dilakukan penyisiran ) dan kenyataannya blangko baru mulai dikirim ke daerah akhir Desember 2014, sehingga cetak KTP di daerah baru diawali Tahun 2015, Pada indikator penerbitan KTP el dimungkinkan tetap sulit terealisasi 100% karena sistem, wajib KTP pemula (penduduk berusia 17 tahun) akan bertambah/berubah terus setiap saat dilakukan penghitungan wajib KTP. 3. Indikator penerbitan akta kelahiran  Lambatnya perkembangan capaian pada indikator ini, dikarenakan masih banyaknya penduduk yang enggan mengurus akta kelahiran, karena jauh dari pusat pelayanan dan mereka beranggapan kurangnya kegunaan akta kelahiran utamanya bagi yang sudah tua;  Pada bilangan penyebut

Tahun 2014 menggabungkan data hasil

Gambar 3.2. Pelaksanaan perekaman data KTP elektronik keliling / jemput bola bagi penyandang disabilitas

28


registrasi yang mana by name by adresnya kurang jelas dengan data SIAK hasil pelayanan, sekarang khusus data SIAK yang mana by name dan by adresnya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga persentase capaian lebih valid, meskipun mengalami penurunan; 4. Bagi pasangan suami istri yang menikah sebelum tahun 1975 banyak yang tidak mempunyai akta nikah dan harus menjalani sidang isbat, sehingga menjadi hambatan dalam memenuhi persyaratan dalam permohonan akta kelahiran;

Solusi : 1. Berusaha mengurangi data ganda penduduk dengan cara bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (cq. Biro Tata Pemerintahan) maupun dengan Kemendagri Cq. Dirjend. Adminduk dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan pemutakhiran data penduduk dan pembersihan data penduduk ganda; 2. Memberikan pemahaman kesadaran pentingnya selalu melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya dengan menggalakkan kegiatan sosialisasi kependudukan kepada warga masyarakat agar mengurus dokumen kependudukan tidak di saat akan dibutuhkan saja; 3. Pelayanan akta keliling maupun jemput bola utamanya di lokasi-lokasi yang jauh dari pusat pelayanan, maupun perekaman data KTP el kepada manula, orang sakit dan penyandang disabilitas; 4. Bekerja sama dengan dinas Dikpora untuk melakukan pendaataan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia sekolah untuk selanjutnya dilakukan crosscek/ diintegrasikan dengan data SIAK; 5. Bekerja sama dengan Kemenag, maupun Pengadilan Agama untuk terlaksananya sidang isbat. B.

Realisasi Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar Rp2.632.152.865,00 (86,06%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3.058.548.965,00,-, sedangkan Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp1.798.543.656,00,- (87,81%) dari anggaran sebesar Rp2.048.247.500,00,- sedangkan realisasi untuk program/ kegiatan pendukung sebesar Rp869.465.440,00,- (86,05%) dari anggaran sebesar Rp1.010.301.465,00,-. Realisasi ini juga dipengaruhi adanya Tugas Pembantuan, sehingga terjadi efisiensi sebesar 14% dari tolal anggaran yang direncanakan. Untuk mencapai kedua sasaran strategis tersebut hanya ditempuh melalui 1 (satu) program prioritas yang terdiri dari 12 (dua belas kegiatan), dikarenakan hanya ada satu program tersebut sasaran pertama untuk mendukung pencapaian sasaran kedua begitu juga sasaran kedua juga dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang pertama. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan dapat kami disajikan tabel 3.5

29


Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 Kinerja Sasaran Strategis

No 1

Meningkatny a tertib administrasi kependuduka n

2

Meningkatka n Kualitas Pelayanan Administrasi Kependuduka n

Target

Realisasi

Anggaran % Reali sasi

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

% Realisasi

2.048.247.500

1.798.543.656

87,81

2.048.247.500

1.798.543.656

87,81

Jumlah

2.048.247.500

1.798.543.656

87,81

2.048.247.500

1.798.543.656

87,81

Belanja Langsung Pendukung

1.010.301.465

869.465.440

86,05

1.010.301.465

869.465.440

86,05

Total Belanja Langsung

3.058.548.965

2.632.152.865

86,06

3.058.548.965

2.632.152.865

86,06

Sumber data Laporan Keuangan SKPD Tahun 2015

30


BAB

IV

PENUTUP

Dari uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan dan diambil kesimpulan sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis. Maksud laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, dengan tujuan memberikan umpan balik (feedback) yang dapat digunakan manajemen (pimpinan) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Hasil capaian sasaran Tahun 2015 berdasarkan indikator yang ditetapkan, sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan : 1. sasaran satu mendapat predikat sangat berhasil dengan nilai rata-rata 128 2. sasaran dua mendapat predikat sangat berhasil dengan nilai rata-rata 86 Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran strategis SKPD dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran masing-masing dengan ringkasan pencapaian sasaran sebagai berikut : Tabel 4.1 Ringkasan Capaian Sasaran Skala Ordinal Predikat Jumlah Sasaran 85 ≤ X

Sangat berhasil

2

70 ≤ X < 85

Berhasil

-

55 ≤ X < 70

Cukup Berhasil

-

X < 55

Tidak Berhasil

-

Jumlah seluruh sasaran

2

Pengukuran indikator kinerja diatas merupakan informasi kinerja yang menunjukkan prestasi capaian kinerja sasaran yang dicapai oleh SKPD, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam Tahun 2015 sudah dilaksanakan dengan baik. Adapun rata-rata capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :

31


No

Tabel 4.2 Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Sasaran

Realisasi

1.

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

128

2.

Miningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

86

Pencapaian kinerja sasaran diatas merupakan rata-rata dari indikator-indikator sasaran yang ada. Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang. Dalam rangka mengoptimalkan dan mempertahankan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/ operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi SKPD dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan . Adapun langkah-langkah strategis yang perlu diupayakan : 1. Penyampaian informasi tentang Adminduk dan prosedur pelayanan melalui media masa, spanduk, baliho dan sosialisasi tatap muka; 2. Peningkatan kualitas SDM; 3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penyediaan ruang pelayanan yang nyaman, aman dan mudah dijangkau dengan fasilitas modern dengan mengusulkan pembangunan gedung baru ke Pemerintah Kabupaten Gunungkidul; 4. Permasalahan pencatatan sipil bersifat kontinyu dan selalu berkembang, sehingga terkadang diperlukan kebijakan dalam pemecahan masalah-masalah tersebut; 5. Pemanfaatan Tehnologi informasi untuk mendukung peningkatan pelayanan antara lain : Call center , tauch screen, mesin antrian dan lain-lain. Prasarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja “tuntas” berdasarkan norma hukum, etika, birokrasi pemerintahan, serta berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat kepada Pemerintah. Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk perbaikan laporan ini di masa yang akan datang. Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Wonosari, 19 Februari 2015 KEPALA SKPD,

H. EKO SUBIANTORO, SH NIP. 19580702 198903 1 003

32

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)

Recommend Documents