PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) TAHUN 2016
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG JL. PALAPA NO. 16A Telp.(0380) 834227- 821026 Fax. : (0380) 826576 Web : ptun-kupang.go.id ; E-mail :
[email protected] KUPANG –85111
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG JL. PALAPA NO. 16 A OEBOBO Telp. (0380) 821026 – 834227 Fax. : (0380) 826576 Web : ptun-kupang.go.id ; E-mail :
[email protected] K U P A N G – NTT 85111
Nomor
:
W3-TUN3/
/OT.01.2/I/2017
Kupang, 14 Pebruari 2017
Lampiran :
1 (satu) jilid berkas
Perihal
Penyampaian LKj IP Tahun 2016
Kepada Yth. :
PTUN Kupang
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
:
Negara Surabaya Di – SURABAYA Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017, Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2017, Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy. Demikian disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2016, untuk dapat dipergunakan seperlunya.
K E T U A, , ttd R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H. NIP.196603091662031002
Tembusan Kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ; Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta ; Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA.RI di Jakarta ; Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta ; Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Surabaya ; Arsip.
i
KATA PENGANTAR Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) adalah merupakan tujuan dari usaha penguatan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2016 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun 2016 untuk Kementerian/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Pusat, yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun 2016 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun 2016. Semoga Laporan ini bermanfaat dan menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara, serta bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.
Kupang, 14 Pebruari 2017 KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
ttd
R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H. NIP.196603091662031002
`
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah penjabaran visi dan misi untuk mewujudkan teknis yudisial dan manajemen peradilan yang berbasis kinerja, merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yaitu Pembaruan Peradilan dalam suatu perencanaan yang komprehensif dan terpadu dalam Cetak Biru 2010 – 2035 yang merupakan kelanjutan dari Cetak Biru 2004 – 2009. Untuk mendukung pelaksanaan Renstra maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2016 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran menuju pembaruan peradilan yaitu, terciptanya mekanisme dan posedur yang mudah dalam memberikan pelayanan informasi administrasi pengadilan kepada publik. Kendala-kendala yang dihadapi adalah terbatasnya kuantitas maupun kualitas SDM dan terbatasnya sarana teknologi informatika serta sarana Gedung kantor yang belum selesai pembangunannya sampai saat ini. Langkah antisipatif adalah tetap terus menerus mengusulkan SDM dan pengadaan teknologi informatika, mengusulkan kelanjutan Pembagunan Gedung Kantor dan secara internal terus dilakukan pembinaan SDM tentang penggunaan komputer/teknologi Informasi. Menyikapi
kondisi
yang
demikian,
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Kupang
diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang semakin berat khususnya dalam pelayanan informasi administrasi pengadilan kepada publik. Oleh karena itu, kebijakan dan strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis, yang juga merupakan arah kebijakan dan strategis Mahkamah Agung RI. Tiga hal pokok yang menjadi Sasaran Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam penetapan / perjanjian kinerja, yaitu : 1)
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan ;
2)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan Dibawahnya ;
3)
Terselesaikannya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dari 3 (tiga) Sasaran Strategis tersebut, dijabarkan dalam 7 (Tujuh) Program Sasaran
Strategis dan 11 (Sebelas) Indikator Kinerja. Adapun rincian capaian kinerja masing-masing Indikator tiap Sasaran Strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2016 sebagai berikut : Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Percepatan Penyelesaian Perkara Tahun 2015
Indikator Kinerja a. Prosentase Perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan sejak diregistrasi b. Prosentase sisa Perkara yang diselesaikan
Tahun 2016
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
79,74 %
79,74 %
100 %
80 %
80 %
Sasaran Strategis 2
Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Tahun 2015
Indikator Kinerja a. Prosentase Berrkas yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap b. Prosentase Perkara yang diregis dan siap disidangkan Majelis Hakim. c. Prosentase
penyampaian
pemberitahuan
pemanggilan siding tepat waktu d. Prosentase penyampaian pemberitahuan Relas Putusan tepat waktu e. Prosentase transparansi permintaan kekurangan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara
Tahun 2016
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Sasaran Strategis 3
Peningkatan Kualitas SDM Indikator Kinerja a. Prosentase Hakim dan pegawai yang telah mengikuti diklat teknis yudisial. b. Prosentase pegawai yang telah mengikuti
Tahun 2015
Tahun 2016
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
100 %
81 %
81 %
100 %
86 %
86 %
100 %
40 %
40 %
100 %
40 %
40 %
diklat teknis non yudisial.
Sasaran Strategis 4
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Tahun 2015
Indikator Kinerja
Tahun 2016
0%
% 0%
Target 100 %
Realisasi
a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti.
Target 100 %
Realisasi
%
% %
b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti.
100 %
0%
0%
100 %
%
%
Sasaran Strategis 5
Peningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan Tahun 2015
Indikator Kinerja Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
Tahun 2016
Target
Realisasi
%
100 %
100 %
100 %
Target
Realisasi
%
100 %
100 %
100 %
Sasaran Strategis 6
Peningkatan Sarana dan Prasarana Tahun 2015
Indikator Kinerja
Tahun 2016
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
100 %
50 %
50 %
100 %
50 %
50 %
Prosentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi
serta sarana dan prasarana lainnya
untuk mendukung pelaksanaan tugas proses persidangan dan pelaporan
Sasaran Strategis 7
Peningkatan Tata Kelola Administrasi Keuangan Indikator Kinerja a.
Prosentase penyerapan anggaran DIPA sesuai rencana target
b. Prosentase setoran PNBP tertib tepat waktu c. Prosentase Belanja Pegawai (Gaji, Honorarium dan Tunjangan) tepat waktu
Tahun 2015
Tahun 2016
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
100 %
94,84 %
94,84 %
100 %
91,86%
91,86%%
100 %
92 %
92 %
100 %
100 %
100 %
100 %
94,32 %
94,32 %
100 %
99,99 %
99,99 %
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………………………………………………………i IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………………………………………………………………………………………………………………..ii DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………………………………………………………iii BAB I
PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………..………………………..….1 A. LATAR BELAKANG …………………………………………………………………….……………………………….1 B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ……………………………..………………………………3 C. STRUKTUR ORGANISASI ……………………………………………………….…………………………………. 4 D. SUMBER DAYA MANUSIA…………………………………………………….…………………………………….7 E. SISTEMATIKA PENYAJIAN …………………………………………………………………………………………8
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA …………………………………………..……………………..9 A. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 …………………………………………………………….11 B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018 ………………………………………………………….15 C. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 …………………………………………….………..17
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………………………………………………………….19 A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 …………………………………………………………………....19 B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ………………………………………………………….……………………….22 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN …………………………………………………………..…………………..…27
BAB IV
PENUTUP …………………………………………………………………………………………………………………..…33 A. KESIMPULAN ……………………………………………………………………………………..……………………33 B. SARAN-SARAN …………………………………………………………………………..……………………………35
LAMPIRAN : 1. STRUKTUR ORGANISASI 2. SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ IP) TAHUN 2016. 3. PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 4. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017. 5. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017. 6. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017. 7. RENCANA KERJA TAHUN 2018.
1
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Pentingnya dukungan tata kelola lembaga peradilan yang baik dalam rangka turut menjaga dan mengawal independensi lembaga peradilan yang disertai dengan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting di era sekarang yang ditandai oleh demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu keharusan bagi lembaga peradilan untuk menjaga wibawa, kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, sebab tanpa transparansi dan akuntabilitas akan berdampak terhadap adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan. Selain diarahkan agar lembaga peradilan dapat dengan baik menjalankan tugas-tugas pokok sebagai lembaga peradilan yaitu Menerima, memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara, juga diperlukan adanya dukungan tata kelola lembaga peradilan yang baik yang memungkinkan masyarakat secara mudah menjangkau lembaga peradilan, termasuk membuat masyarakat mengerti dan memahami arti keberadaan lembaga peradilan. Untuk itulah layanan-layanan prima yang diberikan dalam kerangka tata kelola lembaga peradilan yang baik mutlak dilakukan oleh lembaga peradilan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan
2
Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi.” Dengan dicantumkannya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan sejak saat itu Pengadilan Tata Usaha Negara berada dalam satu atap dalam Lingkungan Kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis pengadilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan oleh Mahkamah Agung. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem pengadilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggung jawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan
3
pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.
B.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1.
KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
2.
TUGAS POKOK Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4
3.
FUNGSI Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama.
b.
Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi pengadilan lainnya.
c.
Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
C.
STRUKTUR ORGANISASI
Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku. Struktur Organisasi / Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris. 1.
Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
5
2.
Hakim Anggota adalah Pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3.
Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4.
Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara dibantu oleh seorang Wakil dan 2 (dua) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Hukum. Disamping itu Panitera dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita Pengganti.
5.
Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6.
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan secara rinci dilihat pada bagan sebagai berikut :
6 Struktur Organisasi :
Struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 Tanggal
Oktober 2015 yang struktur
organisasinya dapat digambarkan sebagai berikut: KETUA WAKIL
MAJELIS HAKIM
PANITERA
SEKRETARIS
WAKIL KETUA WAKIL KETUA
PANITERA MUDA PERKARA
PANITERA MUDA HUKUM
KASUBBAG.
KASUBBAG.
KASUB BAG
Perencanaan, TI
Kepegawaian, Organisasi dan TataTata Laksana
Umum dan Keuangan
dan Pelaporan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
1. Panitera Pengganti. 2. Juru Sita/ Juru Sita Pengganti. 3. Pranata Peradilan.
KETERANGAN :
= Garis Kordinasi = Garis Tanggung Jawab
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
1. 2. 3. 4.
Fungsional Arsiparis. Fungsional Pustakawan. Fungsional Pranata Komputer. Fungsional Bendahara.
7
D.
SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber daya manusia adalah sumber daya terpenting dalam organisasi karena manusialah yang mampu menggerakkan sumber daya lainnya sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk dapat menyelenggarakan tata kelola lembaga peradilan yang baik, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Dalam hal ini sebagai lembaga pemerintahan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang didukung oleh sumber daya manusia dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan Honorer. Sampai dengan 31 Desember 2015, jumlah Hakim dan pegawai Negeri Sipil sebanyak 28 orang dan tenaga honorer sebanyak 7 orang yang terdiri dari 2 (dua) orang SATPAM, 2 (dua) orang Sopir dan 3 (tiga) orang Pramubakti. Dari
keseluruhan
pegawai
tersebut,
dapat
dilihat
berdasarkan
golongan/ruang, eselonisasi dan jenjang pendidikan sebagai berikut : 1.
2.
3.
Berdasarkan Golongan/Ruang :
Golongan II
5
Orang ;
Golongan III
18
Orang ;
Golongan IV
5
Orang ;
Berdasarkan Eselonisasi :
Eselon III sebanyak 3 orang yaitu Panitera, Sekretaris, dan Wakil Panitera ;
Eselon IV sebanyak 3 orang, setingkat Eselon IV 2 orang ;
Fungsional 4 orang ;
Jurusita Pengganti 6 orang ;
Staf 2 orang ;
Berdasarkan Jenjang Pendidikan :
S2
S1
:
9
Orang ;
:
13
Orang ;
Sarjana Muda/D3 :
2
Orang ;
SLTA
4
Orang ;
:
8
E.
SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini untuk mengkomunikasikan pencapaian-pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Tahun 2016. Capaian kinerja Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang disusun sebagai berikut : Bab
I
-
Pendahuluan,
menjelaskan
secara
ringkas
Latar
Belakang,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Keadaan Sumber Daya Manusia serta Sistematika Penyajian ; Bab
II
-
Perencanaan
dan
Penetapan
Kinerja,
menguraikan
tentang
Indikator Kinerja Utama Tahun 2017, Penetapan Kinerja untuk Tahun 2017 serta Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun 2018; Bab III -
Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan
tentang
pengukuran
Kinerja,
Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan ; Bab IV -
Penutup, menyajikan Kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang ;
9
BAB II PERENCANAANDAN PENETAPAN KINERJA
Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun 2015 – 2019, merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang(RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang. Adapun visi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, adalah:
“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang Agung”
10
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menetapkan 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan, yaitu : 1.
Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2.
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3.
Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4.
Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5.
Mengupayakan
tersedianya
sarana
dan
prasarana
peradilan
sesuai
dengan
ketentuanyang berlaku Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pokok, yaitu : Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan petetapkan tujuan tersebut mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalahsebagai berikut : 1.
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2.
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3.
Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan PengadilanTUN di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah sebagai berikut :
11
1.
Meningkatnya penyelesaian perkara.
2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan
A.
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: W3-TUN3/0116/OT.01.2/I/2017, tanggal 17 Januari 2016, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
12 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN 2017
KINERJA UTAMA
Peningkatan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
a. Prosentase Perkara
Penyelesaian Perkara
PENJELASAN
yang diselesaikan
Perbandingan
PENANGGUNG
SUMBER
JAWAB
DATA
antara
Panitera
perkara yang diminutasi
Kupang
PTUN
pihak
Induk
Register
dan disampaikan kepada para
Buku
Perkara
pencari
keadilan dengan jumlah perkara yang diregister b. Prosentase
sisa
Perbandingan antara sisa
Panitera
perkara
yang
perkara yang diminutasi
Kupang
diselesaiakan
PTUN
Laporan Bulanan
dan disampaikan kepada
Laporan
para pihak
Tahunan
dan
Pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara Peningkatan
Tertib
Administrasi Perkara
a. Prosentase berkas yang diajukan banding,kasasi dan PK disampaikan secara lengkap
Perbandingan berkas
yang
banding,kasasi
antara
Panitera
diajukan
Kupang
dan
PTUN
Laporan Bulanan
PK
Laporan
yang lengkap (Bundel A
Tahunan
dan
dan Bundel B) dengan jumlah
berkas
dikembalikan
yang oleh
Pengadilan
tingkat
Banding dan Mahkamah Agung. b. Prosentase
berkas
Perbandingan
Panitera
yang
Kupang
PTUN
Laporan
yang diregister dan
berkas
siap disidangkan ke
diterima
Pengadilan
Laporan
majelis
Tingkat Pertama dengan
Tahunan
berkas
perkara
antara
perkara
Bulanan
yang
disidangkan c. Prosentase
Sudah Jelas
Jurusita Pengganti
Laporan
dan
13 penyampaian
Bulanan
pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu d. Prosentase
Sudah Jelas
Jurusita Pengganti
penyampaian
Laporan Bulanan
pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu,tempat dan Para Pihak Peningkatan
Kualitas
SDM
a. Prosentase pegawai
Perbandingan
antara
yang diklat teknis
SDM
Teknis
yudisial
diajukan untuk mengikuti diklat
yang
Panitera dan
Laporan
Sekretaris PTUN
Bulanan
Kupang
Laporan
sehingga
dan
Tahunan
memperoleh kelulusan/sertifikat diklat Hakim,
Panitera
Pengganti,
juru
pengganti
sita
dengan
jumlah yang mengikuti diklat b. Prosentase pegawai yang
lulus
diklat
non yudisial
Perbandingan
Panitera dan
Laporan
SDM Non Teknis yang
Sekretaris PTUN
Bulanan
diajukan untuk mengikuti
Kupang
Laporan
diklat
antara
sehingga
dan
Tahunan
memperoleh kelulusan / bersertifikat
diklat
kepemimpinan,sertifikasi pengdaan
barang
dan
jasa,keuangan Peningkatan Pengawasan
Kualitas
a. Prosentase pengaduan ditindaklanjuti
Perbandingan yang
jumlah
Ketua PTUN
Laporan
pengaduanyang
Kupang,Panitera
triwulan
ditindaklanjuti mengenai
dan Sekretaris
tahunan Hasil
prilaku
PTUN Kupang
Pengaduan
aparatur
peradilan (tenis dan non
dan
Masyarakat
14 teknis)dengan
jumlah
pengaduan
yang
dilaporkan b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti
Perbandingan
jumlah
Ketua PTUN
Laporan Hasil
temuan
yang
Kupang,Panitera
Kegiatan
ditindaklanjuti
hasil
dan Sekretaris
Pengawasan
pengawasan internal (Tim
PTUN Kupang
Melekat
Laporan
pengawasan pengadilan tingkat
Pertama
dan
Badan Peengawas) dan Eksternal (BPK) dengan temuan yang dilaporkan Peningkatan
Prosentase
Aksesibilitas masya
penyelesaian
rakat
yang
terhadap
peradilan.
proses
Perbandingan Prosentase
Panitera
perkara
proses putusan perkara
Kupang
dapat
yang sudah diminutasi
Laporan
dan dapat didownload di
Tahunan
dipublikasikan
website
PTUN
Bulanan
dan
PTUN.Kupang
dengan
Perkara
yang
diputus Peningkatan
Sarana
dan Prasarana
Prosentase peningkatan
Perbandingan
pengadaan sarana dan
usulan
prasarana
pengadaan sarana dan
dan
antara realisasi
Sekretaris
PTUN
RKA-K/L 2017
Kupang selaku KPA
prasarana Peningkatan Tata Kelola Administrasi Keuangan
a. Prosentase penyerapan anggaran sesuai
DIPA
Perbandingan
anatara
Sekretaris
target
realisasi
Kupang
dan
PTUN
RKA-K/l
dan
DIPA 2017
penyerapan DIPA
dengan
rencana kerja b. Prosentase
Perbandingan
antara
Sekretaris
peningkatan
mata
anggaran
dalam
Kupang
pengelolaan
DIPA
dengan
anggaran
sesuai
mata anggaran c. Prosentase PNBP
tertib,
realisasi
PTUN
DIPA
2017
dan LRA
dengan
penyerapan
anggaran DIPA
setoran tepat
waktu
Perbandingan
antara
Panitera
penerimaan PNBP dan
Sekretaris
pelaksanaan setoran
Kupang
dan PTUN
Buku
PNBP
dan
Bukti
setoran SPM dan SP2D gaji
d. Prosentase
gaji,
Perbandingan
antara
Sekretaris
PTUN
SPM
dan
15 honorarium
B.
dan
jumlah Hakim /Pegawai
tunjangan
yang
Hakim/Pegawai yang
pembayaran
dibayar tepat waktu
pelaksanaan pembayaran
Kupang
SP2D gaji
dimintakan dengan
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018
Adapun
rencana
kinerja
tahunan
Pengadilan
Tata
Kupang,dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: RENCANA KERJA TAHUNAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN 2018
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
1.
2.
Peningkatan Perkara
Penyelesaian
Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
c. Prosentase Perkara yang diselesaikan d. Prosentase sisa perkara yang diselesaiakan e. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap f.
g.
h.
3.
Peningkatan Kualitas SDM
a. b.
4.
Peningkatan Pengawasan
Kualitas
c.
Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis Prosentase penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu Prosentase penyampaian pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, tempat dan Para Pihak Prosentase pegawai yang diklat teknis yudisial Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
d. Prosentase
temuan
yang
TARGET
100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
100 %
Usaha
Negara
16
5.
Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
6.
Peningkatan
7.
Peningkatan Tata Kelola Administrasi Keuangan
C.
sarana
dan
ditindaklanjuti Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan Prosentase peningkatan
a. Prosentase penyerapan
100 %
100 %
100 %
Anggaran DIPA sesuai dengan rencana target b. Prosentase setoran PNBP tertib, tepat Waktu
100 %
c. Prosentase gaji, honorarium Dan tunjangan Hakim/ Pegawai yangdibayar tepat waku
100 %
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan TataUsaha Negara Kupang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dapat dilihat dalam tabel sebagaiberikut:
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN 2017
17
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
Unit Organisasi Tahun Anggaran
NO 1.
: Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang : 2017
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya percepatan a. Prosentase Perkara yang diselesaikan penyelesaian perkara dalam waktu maksimal 6 bulan sejak diregistrasi. b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
2
Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
Peningkatan Kualitas SDM
Peningkatan Kualitas Pengawasan
100 % 7 perkara 80 %
20 perkara 100 %
b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis
30 perkara 100 %
c. Prosentase penyampaian pemberita huan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu
180 pemberitahuan 100 %
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu,tempat dan Para Pihak
30 putusan 100 %
a. Prosentase Hakim dan pegawai yang diklat teknis yudisial
b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial 4.
30 perkara
a. Prosentase berkas yang diajukan banding ,kasasi dan PK disampaikan secara lengkap
e. Prosentase Taransparansi permintaan kekurangan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara
3.
TARGET
a.Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b.Prosentase temuan yang ditindaklanjuti
30 perkara 100 %
23 Hakim dan pegawai 100 % 5 pegawai 100 % 2 pengaduan 100 % 2 temuan 100 %
18
5.
6.
7.
Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Peningkatan sarana dan prasarana
Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
30 perkara 100 %
Prosentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi, pembangunan gedung kantor lanjutan dan prasaran lainnya untuk mendukung proses persidangan dan pelaporan.
4 Kegiatan 100 %
Peningkatan Tata kelola administrasi keuangan
a.Prosentase penyerapan anggaran DIPA sesuai dengan rencana target.
12 Bulan 90 %
b.Prosentase setoran PNBP tertib, tepat waktu.
12 Bulan 100 %
28 c. Prosentase Gaji,honorarium dan tunjangan Hakim/Pegawai Hakim/pegawai dibayar tepat waktu. 100 % Jumlah Anggaran : 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN), (N0.1-5 ) ………………………………………………………………………………………..………………......Rp. 43.000.000,2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (No.6 ) …………………………………………………………………………………………………………………Rp. 192.000.000.,3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA (No. 7 ) .................................................................................................................Rp. 4.815.943.000,-
19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
A.
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja,namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :
20
PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN 2016
REALISASI (%)
CAPAIAN (%)
Terwujudnya percepatan a. Prosentase Perkara yang dise 100 % penyelesaian perkara lesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan sejak diregistrasi.
100 %
100 %
b. Prosentase sisa perkara yang 100% diselesaikan
100%
100 %
a. Prosentase berkas yang diajuk 100% kan banding ,kasasi dan PK disampaikan secara lengkap
100%
100 %
b. Prosentase berkas yang diregi 100 % sterdan siap disidangkan ke majelis hakim
199 %
100 %
100. %
100 %
100. %
100. %
100. %
100. %
SASARAN STRATEGIS
Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
INDIKATOR KINERJA
TARGET (%)
c. Prosentase penyampaian pem 100. % beritahuan Pemanggilan Sidang Tepat waktu d. Prosentase penyampaian pemberitahuan Relas Putusan 100. % Tepat Waktu,tempat dan Para Pihak e. Prosentase Taransparansi per 100. % mintaan kekurangan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara
`
21 Peningkatkan
kualitas
100 %
86 %
86 %
100 %
40 %
40 %
100 %
0%
0%
yang
100. %
0%
0%
proses
100. %
100 %
100 %
Peningkatan sarana dan prasarana
Prosentase sarana dan 100 % prasarana Teknologi Informasi, pembangunan gedung kantor lanjutan dan prasaran lainnya untuk mendukung proses persidangan dan pelaporan.
50 %
50, %
Peningkatan Tata kelola administrasi keuangan
a.Prosentase penyerapan 100% anggaran DIPA sesuai dengan rencana target.
91,86%
91,86%
SDM
a. Prosentase pegawai
hakim yang
mengikuti
dan telah
diklat
teknis
yudisial. b. Prosentase pegawai yang telah
mengikuti
diklat
teknis non yudisial. Peningkatkan
kualitas
pengawasan
a. Prosentase
pengaduan
yang ditindak lanjuti. b. Prosentase
temuan
ditindak lanjuti.
Peningkatkan aksesibilitas masyarakat
Prosentase
terhadap penyelesaian
peradilan
perkara
yang
dapat dipublikasikan.
b.Prosentase setoran PNBP tertib, tepat waktu.
100%
100%
100%
c. Prosentase Gaji,honorarium dan tunjangan Hakim dan pegawai dibayar tepat waktu.
100%
99,99%
99,99%
22
B.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :
ANALISIS CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN 2016 TARGET (%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN (%)
100 %
91,86 %
91,86 %
Pembayaran Gaji
100 %
99,99 %
99,99 %
b. Terlaksananya Pembayaran Belanja
100 %
100 %
100 %
100 %
97,17 %
97,17 %
100 %
99,89 %
99,89 %
100 %
99,18 %
99,18 %
100 %
99,91 %
99,91 %
100%
87,97%
87,97%
SASARAN STRATEGIS Dukungan
Manajemen
dan Pelaksanaan
Tugas
Teknis lainya Mahkamah
INDIKATOR KINERJA 1. BELANJA
PEGAWA
(Terlaksananya
Pembayaran Gaji dan Tunjangan) a.
Agung
Terlaksananya Pokok Pegawai
Tunjanga suami/istri PNS c.
Terlaksnanya
Pembayaran
Tunjangan anak PNS d. Terlaksnanya
Pembayaran
Tunjangan Struktural PNS e.
Terlaksnanya
Pembayaran
Tunjangan Fungsional PNS f.
Terlaksnanya
Pembayaran
Tunjangan Beras PNS g. Terlaksananya Makan PNS
Pembayaran
Uang
23 h. Terlaksnanya
Pembayaran
100%
100%
100%
100%
83,76%
83,76%
Uang
100%
100%
100%
OPERASIONAL
100 %
94,51 %
94,51 %
100 %
99,83
99,83
100%
100%
100%
100%
27,93%
27,93%
100%
94,44%
94,44%
100%
99,92%
99,92%
100%
98,75%
98,75%
100%
100%
100%
100%
99,82 %
99,82 %
100%
99,80%
99,80%
Tunjangan Umum PNS i.
Terlaksnanya
Pembayaran
Tunjangan Kemahalan Hakim j.
Terlaksnanya
Pembayaran
Lembur
2. BELANJA
BARANG
PERKANTORAN
(Terlaksananya
Pemeliharan dan Operasional Kantor) a.
Terlaksnanya
Belanja
keperluan
perkantoran b. Terlaksnanya Belanja Barang untuk persediaan Barang Konsumsi c.
Terlaksnanya
Belanja
Barang
persediaan pita cukai, Meterai dan leges d. Terlaksnanya
Belanja
Langganan
Daya dan Jasa e.
Terlaksnanya Belanja Pemeliharaan Perkantoran
f.
Terlaksnanya
Pembayaran
Honor
Operasional Unit Kerja g. Terlaksnanya Pembayaran Belanja barang Operasional Lainnya
3. BELANJA BARANG NON OPERSIONAL (Terlaksnanya Rapat-Rapat,Koordinasi ) a.
Terlaksananya
Belanja
Perjalan
Belanja
Perjalan
100%
100%
100%
Terlaksnanya Pembayaran Belanja
100%
100%
100%
100 %
20,74 %
20, 74 %
Dinas Biasa b. Terlaksananya
Dinas Dalam Kota c.
barang Operasional Lainnya
4. BELANJA
MODAL
(Terlaksananya
24 Pengadaan Sarana dan Prasarana) .
Rinciannya sebagai berikut : a.
Terlaksananya Peralatan
dan
Pengadaan
100%
99,42
99,42
100%
99,56%
99,56%
100%
0%
0%
Mesin/sarana
pendukung SIPP. b. Terlaksananya
Pengadaan
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran c.
Terlaksananya
Pengadaan
Renovasi Gedung Kantor
a.
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara Tata Usaha Negara yang masing‐masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2016, ternyata dapat tercapai 80,85%. Dengan akumulasi sisa perkara pada tahun 2016 adalah 9 Perkara dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 38 perkara ditambah sisa Perkara Tahun 2015 sebanyak 12 Perkara sehingga jumlah perkara pada tahun 2016 sebanyak 47 Perkara dan perkara yang diputus pada tahun 2016 sebanyak 38 perkara, sisa perkara tahun 2016 sebanyak 9 Perkara, hal ini menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah berjalan
25
dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut:
NO.
PERKARA
2015
2016
1.
Tata Usaha Negara
12
9
Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 sebanyak 12 perkara dari perkara yang masuk 30 perkara pada tahun 2015 dibandingkan dengan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 9 perkara dari perkara yang masuk 35 ditambah sisa perkara perkara pada tahun 2015 sebanyak 12 Perkara, sehingga adanya peningkatan prosentase sebesar 80,85% sehingga jika dibandingkan dengan dengan tahun 2015 yaitu 67,86 %, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan sebesar 12, 99 % kinerja pada presentase sisa perkara yang diselesaikan. b.
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 67, 86 %, sedangkan Prosentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 80,85 %.Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 banyak perkara Tata Usaha Negara yang masuk dibulan, September sampai dengan bulan Desember 2016, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan
26
pada tahun 2016. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Tata Usaha Negara tahun 2016. Keadaan Perkara Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang Tahun 2016 NO.
BULAN
SISA
MASUK
PUTUS
SISA TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
2016
2015
2016
2016
12
3
-
15
1.
Januari
2.
Pebruari
-
3
3
15
3.
Maret
-
4
6
13
4.
April
-
3
1
15
5.
Mei
-
2
4
13
6.
Juni
-
3
6
10
7.
Juli
-
2
2
10
8.
Agustus
-
3
2
11
9.
September
-
5
3
13
10.
Oktober
-
2
1
14
11.
Nopember
-
4
4
14
12.
Desember
-
1
6
9
12
35
38
9
Jumlah
Adapun sebagai perbandingan persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan, sebagai berikut: Perkara TUN yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 35 perkara ditambah sisa perkara tahun 2015 sebanyak 12 Perkara, jumlah perkara yang harus diselesaikan atau diputus pada tahun 2016 sebanyak 47 Perkara dan hanya diputus atau diselesaikan sebanyak 38 perkara (80,85%) dibandingkan dengan perkara TUN
27
yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 30 perkara dan diselesaikan sebanyak 19 perkara sehingga mencapai (67 %) berarti adanya peningkatan penyelesaian perkara
TUN
sebesar
12,99
%,
hal
ini
menunjukkan
bahwa
adanya
peningkatankinerja pada persentase sisa perkara yang diselesaikan. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Pada tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang mendapat Pagu dalam DIPA sebesar Rp. 4.044.367,- (sebelum revisi) dan setelah revisi menjadi Rp. 3.785.147.000,- dan dapat terserap sebesar Rp. 3.715.339.449 (91,86%), dengan rincian penyerapan sebagai berikut : 1.
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung TAHUN 2016
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Pelaksanaan
1. BELANJA PEGAWA (Terlaksananya manajemen
peradilan yang baik untuk menunjang
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
( Rp. )
( Rp. )
%
4.044.367,-
3.715.339.449
91,86 %
1.292.559.000,-
1.292.447.600.
99,99 %
93.175.000,-
93.175.000,
100 %
27.897.000,-
27.107.814,-
97,17 %
53.880.000,-
53.820.000,-
99,89 %
1.593.660.000,-
1.580.630.000,-
99,18 %
77.210.000,-
77.138.530,-
Pembayaran Gaji dan Tunjangan) a.
kelancaran
pelaksanaan Tupoksi .
PAGU
Terlaksananya
Pembayaran
Gaji Pokok Pegawai b. Terlaksananya
Pembayaran
Belanja Tunjangan suami/istri PNS c.
Terlaksnanya
Pembayaran
Tunjangan anak PNS d. Terlaksnanya
Pembayaran
Tunjangan Struktural PNS e.
Terlaksnanya
Pembayaran
Tunjangan Fungsional PNS f.
Terlaksnanya
Pembayaran
Tunjangan Beras PNS
99,91 %
28 g. Terlaksananya
Pembayaran
229.680.000,-
202.050.000,-
87,97%
Pembayaran
4.75.000,-
4.75.000,-
157.950.000,-
132.300.000,-
83,76%
31.020.000,-
31.020.000,-
100%
825.945.000,-
784.404.885,-
142.800.000,-
142.562.000,-
43.800.000,-
43.800.000,-
100%
4.050.000,-,-
1.131..000,-
27,93%
3.600.000,-
3.400.000,-
94,44%
7.800.000,-
5.968.000,-
Belanja
108.000.000,-
84.902.499,-
Belanja
14.400.000,-
12.853.994,-
89,26%
Belanja
21.000.000,-
17.895.400,-
85,22%
Biaya
59.704.000,-
59.656.800,-
99,92%
52.450.000,-
47.450.000,-
90,47%
Uang Makan PNS h. Terlaksnanya
100%
Tunjangan Umum PNS i.
Terlaksnanya
Pembayaran
Tunjangan Kemahalan Hakim j.
Terlaksnanya
Pembayaran
Uang Lembur
2. BELANJA BARANG OPERASIONAL PERKANTORAN Pemeliharan
(Terlaksananya dan
94,51 %
Operasional
Kantor) a.
Terlaksnanya Belanja keperluan perkantoran
b. Terlaksnanya Belanja Barang untuk
persediaan
99,83
Barang
Konsumsi c.
Terlaksnanya Belanja Barang persediaan pita cukai, Meterai dan leges
d. Terlaksnanya Belanja keperluan perkantoran e.
Terlaksnanya
Belanja
76,51%
Pengiriman Surat Dianas Pos Pusat f.
Terlaksnanya Langganan Listrik
g. Terlaksnanya
78,61.%
Langganan Telepon h. Terlaksnanya Langganan Air i.
Terlaksnanya
Belanja
Pemeliharaan
Gedung
dan
Bangunan j.
Terlaksnanya
Belanja
Biaya
29 Pemeliharaan
Gedung
dan
Bangunan lainnya k.
Terlaksnanya
Belanja
Biaya
134.341.000,-
130.203.555,-
Pemeliharaan
Peralatan
Biaya
8.800.000,-
6.427.000,-
Pembayaran
59.400.000,-
58.660.000,-
98,75%
4.350.000,-
4.350.000,-
100%
165.450.000,-
165.114.687,-
99,82 %
156.000.000,-
155.694.687,-
99,80%
3.600.000,-
3.600.000,-
2.525.000,-
2.525.000,-
100%
3.325.000,-
3.325.000,-
100%
96,92%
dan
Mesin l.
Terlaksnanya
Belanja
Pemeliharaan Jaringan m. Terlaksnanya Honor
Operasional
73,03%
Satuan
Kerja n. Terlaksnanya Belanja Barang Operasional Lainnya
3. BELANJA
BARANG
NON
OPERSIONAL (Terlaksnanya RapatRapat,Koordinasi ) a.
Terlaksananya Belanja Perjalan Dinas Biasa
b. Terlaksananya Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota c.
Terlaksnanya Belanja barang Operasional
100%
Lainnya
(Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi) d. Terlaksnanya Belanja barang Operasional
Lainnya
(Obat-
Obatan) 4. BELANJA MODAL (Terlaksananya
2.654.275.000,-
Pengadaan Sarana dan Prasarana)
550.452.000,-
20, 74 %
276.659.000,-
99,42%
Rinciannya sebagai berikut : a.
Terlaksananya
Pengadaan
278.275.000,-
Peralatan dan Mesin(Teknologi Informasi) b. Terlaksananya Peralatan
Pengadaan dan
Fasilitas
272.720.000,-
271.513.000,-
99,56%
30 Perkantoran c.
Terlaksnanya
Pembayaran
Honor Panitia d. Terlaksananya Belanja Modal Renovasi Gedung Kantor
a.
2.280.000,-
2.280.000,-
100%
2.100.000.000, -
0,-
0%
Laporan Keuangan selama ini dibuat dengan menggunakan Aplikasi yang disediakan oleh Departemen Keuangan yaitu Program Aplikasi SAIBA, SAS. Selama tahun 2016 telah dibuat laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Triwulan, Laporan Semester, terdapat beberapa koreksi kesalahan dari penerima dalam hal ini KPPN sebagai kantor binaan dalam hal penyajian laporan keuangan tetapi koreksi kesalahan tersebut dapat di tindak lanjuti sampai tidak terdapat kesalahan.
b.
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang mempunyai target penyerapan anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp.5.169.367.000,- / 100 %,- dan realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp.5 .050.196.,- atau 97.69 %.
31
2.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS Terlaksananya sarana
dan
dilingkungan Tingkat
INDIKATOR KINERJA
pengadaan
Tersedianya sarana dan prasaran
prasarana
yang memedai demi terciptanya
peradilan
pelayannan
Banding
dan
Tingkat Pertama
Publik
Governance)
PAGU
REALISASI
( Rp. )
( Rp. )
554.275.000
550.452.000,-
% 99, 31 %
(Good
sebagaimana
dicanangkan Mahkamah Agung RI.
Bahwa berdasarkan Target penerapan anggaran
pada kegiatan Pengadaan
sarana dan Prasana sebesar Rp. 2.54.275.000,-setelah revisi 554.275.000,-/100% dan realisasinya Rp. 550.452.000,- atau 99,31% sebagaimana tersebut diatas maka penerapan anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tahun 2017, untuk Belanja Modal (Pengadaan sarana dan prasarana) mengalami peningkatan. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara
TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS Peningkatan
persentase
Penyelesaian Perkara yang
INDIKATOR KINERJA 1. BELANJA BARANG : a.
sederhana ,tepat waktu dan akuntabel
Belanja
PAGU
REALISASI
( Rp. )
( Rp. )
%
43.000.000,-
24.200.000,-
56,28 %
Pengamanan
4.500.000,-
2.745.000,-
61 %
Operasional
1.500.000,-
1.000.000,-
66,67 %
14.000.000,-
477.500,-
3,41 %
800.000,-
800.000,-
0%
Persidangan b.
Belanja
Barang
lainnya
(Kelengkapan
Dokumen Perkara) c.
Belanja Bahan
d.
Belanja Biaya Perkara TUN yang
diselesaikan
melalui
32 pembebasan biaya perkara e.
Belanja Biaya Layanan Pos
3.000.000,-
3.000.000,-
0%
19.200.000,-
19.200.000,-
100 %
Bantuan Hukum (bahan) f.
Belanja Jasa Profesi
Berdasarkan DIPA Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Perailan TUN Mahkamah Agyng RI Tahun 2016
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
mendapatkan dana dalam DIPA Tahun 2016 sebesar Rp. 43.000.000,-. terserap sebesar
Rp.24.200.000,- (56,28 %). Dengan demikian untuk indikator belum
mencapai target, apabila target tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA, tetapi apabila target tersebut didasarkan pada apa bila ada permohonan perkara prodeo maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mendapat anggaran perkara Prodeo untuk melayani permohonan perkara prodeo.
33
BAB IV PENUTUP
A.
KESIMPULAN
1.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun 2016 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran ;
2.
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2017 ;
3.
Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha NEGARA Kupang dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
34
4.
Penyelesaian perkara pada tahun 2016 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2015 sebanyak 12 perkara, ditambah dengan perkara yang masuk tahun 201 sebanyak ….. perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berjumlah …… perkara, dari jumlah sebanyak …… perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 35 perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 47 perkara dan Sisa Perkara Tahun 2016 sebnyak 9 Perkara. Sisa perkara tersebut bukan berarti kinerja tidak terpenuhi melainkan karena perkara tersebut belum sampai batas maksimal penyelesaian perkara tetapi karena perkara-perkara tersebut baru masuk/ didaftarkan pada bulan September, Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2016 ;
5.
Dalam hal pelaksanaan anggaran, secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala, akan tetapi secara khusus ada sedikit kendala, yaitu mengenai pelaksanaan anggaran untuk operasional persidangan masih terdapat kendala belum adanya petunjuk pelaksanaan penggunaannya ;
6.
Secara umum tujuan, sasaran dan program kerja pelayanan peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian capaian yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan, guna merespon tuntutan pelayanan publik yang semakin meningkat. Sangat disadari bahwa peningkatan kualitas pelayanan peradilan belum mampu memenuhi semua tuntutan berbagai pihak. Namun setidaknya, dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan ini semoga merupakan Standar Pelayanan Peradilan yang terukur dan
35
dapat dievaluasi demi perbaikan kinerja dan pelayanan yang berkesinambungan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
B.
SARAN-SARAN
1.
Diupayakan penambahan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ;
2.
Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya ;
3.
Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Langganan Daya dan Jasa khusus untuk pembayaran tagihan listrik, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi umum ;
4.
Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Tehnis terhadap seluruh aparat Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkesinambungan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi, diantaranya diklat bagi pengelola website pengadilan, diklat keterbukaan informasi publik bagi petugas dan penanggung jawab informasi publik, sosialisasisosialisasi kebijakan pelayanan publik bagi pimpinan dan unsur pembantu pimpinan pengadilan, serta diklat-diklat lainnya ;
5.
Dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dari aspek sarana dan prasarana dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana, misalnya : Renovasi Lanjutan Gedung Kantor, mesin fotocopy, mesin scanner dokumen, penambahan jaringan internet, buku-buku register khusus untuk
36
pelayanan informasi publik, pembangunan dan penataan ruang pendaftaran perkara berbasis one stop services dan lain sebagainya ; 6.
Dalam menyongsong visi mewujudkan Peradilan Tata Usaha Negara Kupang Yang Agung, diharapkan kedepan dapat dikembangkan program peradilan berbasis teknologi informasi, misalnya dengan dimungkinkannya pendaftaran gugatan secara on line, digitalisasi register dan berkas perkara, yang semuanya bermuara pada sistem yang terintegritas secara nasional.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2016. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk tercapainya target sesuai program kerja yang telah tersusun. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan,
akan tetapi secara umum
pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.
Kupang, 14 Pebruari 2017 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG K E T U A,
ttd
R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.h. NIP. 19660309 199203 1 002
37
LAMPIRAN : 1. STRUKTUR ORGANISASI 2. SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ IP) TAHUN 2016. 3. PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 4. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017. 5. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017. 6. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017. 7. RENCANA KERJA TAHUN 2018.
