Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP)

2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ – IP) Kecamatan Bandongan Tahun 2015 Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan Bandongan untuk Tahun 2015

Perencanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bandongan Kecamatan Bandongan 3/3/2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmatnya, kami dapat menyelesaikan

penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJ-IP) Kecamatan Bandongan Tahun 2015. LKJ-IP

Kecamatan

Bandongan

Tahun

2015

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban Kecamatan Bandongan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKJ-IP ini merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama tahun anggaran 2015. Kinerja Kecamatan Bandongan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam LKJ-IP tersebut. Adapun tujuan penyusunan LKJ-IP adalah untuk pencapaian kinerja sasaran strategis

SKPD

Tahun

2015,

mengidentifikasi

keberhasilan

atau

kegagalan

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan dan upaya pemecahan masalahnya,

sebagai acuan untuk

perencanaan program/ kegiatan tahun 2017 yang perencanaannya akan disusun pada awal tahun 2016, sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dan sumber keuangan tahun 2015, serta media pertanggungjawaban kepada atasan dan informasi kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Kecamatan Bandongan 2015

ii

Demikian LKJ-IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk

peningkatan

kinerja di masa

mendatang.

Bandongan, Januari 2016 Camat Bandongan

MULYATNO, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19620503 198607 1 001


iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................

i

KATA PENGANTAR ......................................................................................

ii

DAFTAR ISI ...................................................................................................

iv

DAFTAR TABEL ............................................................................................

vi

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................

vii

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................

viii

BAB I

PENDAHULUAN .........................................................................

1

A.

Aspek Kelembagaan .........................................................

1

B.

Sumber Daya Kecamatan Bandongan .............................

3

C.

Permasalahan Utama .......................................................

9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA ........................................................

10

A.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 (APBD Penetapan)...........

10

B.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015 (APBD 14 Perubahan Tahun Anggaran 2015)...................................

C.

Indikator

Kinerja

Utama

Tahun

2014-2019

pada 19

Kecamatan Bandongan..................................................... BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................

24

A.

Pengukuran Pencapaian Sasaran .....................................

25

B.

Realisasi Anggaran ...........................................................

57


iv

BAB IV

PENUTUP ...................................................................................

66

A.

Tinjauan Keberhasilan .......................................................

66

B.

Simpulan Umum Capaian Kinerja .....................................

67

C.

Langkah di Masa Mendatang untuk Meningkatkan 68 Capaian Kinerja .................................................................


v

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Klasifikasi Pangkat (golongan) Pegawai Kecamatan Bandongan Tahun 2015

3

Tabel 1.2

Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Bandongan Tahun 2015

4

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bandongan Tahun 2015

11

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015 pada Kecamatan Bandongan

15

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Tahun 2014-2019 pada Kecamatan Bandongan

19

Tabel 3.1

Monitoring Penetapan Kinerja pada Kecamatan Bandongan Tahun 2015

26

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kecamatan Bandongan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015

36

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target dalam Renstra Kecamatan Bandongan

44

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Pendapatan Kecamatan Bandongan Tahun 2015

57

Tabel 3.5

Total Belanja Kecamatan Bandongan Tahun 2015

59

Tabel 3.6

Belanja Tidak Langsung Kecamatan Bandongan Tahun 2015

60

Tabel 3.7

Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Bandongan Tahun 2015

61

Tabel 4.1

Pengukuran berdasarkan Sasaran

66


vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bandongan Tahun 2015

3

Gambar 1.2 Jumlah Personil berdasarkan Golongan/Ruang

4

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

5

Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2015 pada Kecamatan Bandongan

58

Gambar 3.2 Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2015 pada Kecamatan Bandongan

60

Gambar 3.3 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2015 pada Kecamatan Bandongan

65


vii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Bandongan dalam kurun waktu Tahun 2014 - 2019 bermaksud untuk mewujudkan Masyarakat Kecamatan Bandongan yang semakin Sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel sesuai dengan visi Kecamatan Bandongan Tahun 2014 - 2019. Mengacu pada visi dimaksud, maka terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2015 yaitu : a. peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga; b. Peningkatan pemberdayaan aparatur pemerintah desa; c. peningkatan nilai-nilai budaya daerah; d. Peningkatan ketersediaan informasi sektor unggulan berbasis potensi lokal; e. peningkatan koordinasi dan kerjasama pemerintahan; f. peningkatan keterbukaan informasi dan transparansi kinerja pemerintahan melalui penyediaan informasi publik; g. peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; h. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat; i.

Peningkatan kualitas kehidupan sosial bermasyarakat. Guna mencapai sasaran strategis tahun 2015 tersebut, Kecamatan Bandongan

telah melaksanakan 18 (delapanbelas) program dengan 31 (tigapuluh satu) kegiatan yang didukung anggaran belanja Langsung sebesar Rp. 384.239.800,- (tigaratus delapanpuluh empatjuta duaratus tigapuluh sembilanribu delapanratus rupiah). Berdasarkan

hasil

pengukuran

kinerja

atas

program/kegiatan

tersebut,

menunjukkan capaian kinerja terhadap 9 (sembilan) sasaran strategis sebagai berikut : No.

Sasaran Strategis

1 1.

2 Peningkatan keterbukaan informasi dan transparansi kinerja pemerintahan melalui penyediaan informasi publik

Indikator Kinrja 3 Peningkatan skor IKM

Target 4 80%

Realisasi 5 74.95%

%

Program/ Kegiatan

6 93.96

7 Program : Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Kegiatan : Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat


viii

2.

3.

Peningkatan koordinasi dan kerjasama pemerintahan

Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu

10 dok. Perencana an 14 RKPD, 1 RPTK

10 dok. perencana an 14 RKPD, 1 RPTK

100

prosentase penguasaan materi oleh peserta Pembinaan dan Fasilitasi pegelolaan keuangan desa Prosentase penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

100%

100

4 dokumen tahunan, 1 dokumen triwulan, 2 dokumen bulanan


100

Prosentase penyusunan laporan aset secara baik

11 dokumen

11 dokumen

100

Peningkatan realisasi pelunasan PBB Jumlah APBDesa dan LKPJ Desa yang tersusun dengan baik

78%

78.11%

100.1

14 desa untuk APBDesa dan 14 Desa untuk LKPJ Desa


100 BAIK

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

4 jenis jasa selama 12 bulan


100

14 dokumen rutin 2500 surat masuk dan keluar

14 dokumen rutin 1.426 surat masuk dan keluar

100

100

57.04

Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : 1. Penyusunan dokumen perencanaan 2. Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa Program : Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan : Penyuluhan pedoman pengelolaan keuangan desa Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program : Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan : 1. Pengelolaan Aset 2. Intensifikasi pendapatan daerah Program : Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Kegiatan : Fasilitasi dan monitoring APBDesa Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3. Penyediaan jasa surat menyurat


ix

Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Prosentase penerbitan KTP KK dan surat pindah yang diterbitkan 4.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga

Prosentase perempuan yang hadir dalam kegiatan pembinaan

1 orang 12 bulan

1 orang 12 bulan

100

54 kali rapat dan 202 Dinas dalam daerah 46 jenis alat kebersihan dan 32 jenis alat listrik 27 dokumen kepegawai an 3 jenis perlengkap an gedung kantor, 3 buah

58 kali rapat dan 232 DD

113.3

46 jenis alat kebersihan dan 32 jenis alat listrik 27 dokumen kepegawai an 3 jenis perlengkap an gedung kantor, 3 buah

100

6. Penyediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

100

7. Penyediaan jasa administrasi kepegawaian

100

6 jenis, 6 buah

6 jenis, 6 buah

100

2 fasilitas gedung kantor 1 jenis pemelihara an 10 jenis pemelihara an kendaraan dinas 8 jenis alat, 27 kali pemelihara an peralatan gedung kantor 2 paket pekerjaan 12.000 kepemilika n KTP, 6.000 KK, 360 surat pindah

0

0

Program : Peningkatan sarana prasarana aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pembangunan gedung kantor

0

0

9 jenis pemelihara an

90

22 kali pemelihara an peralatan gedung kantor

82.4

6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 paket pekerjaan 8.502 kepenguru san KTP, KK dan surat pindah

50

756 orang

630 orang

83.3

7. Pemindahan gedung kantor Program : Penataan administrasi kependudukan Kegiatan : Peningkatan pelayanan publik dalam kependudukan Program : Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

46.3

4. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan


x

organisasi perempuan 5.

Peningkatan pemberdayaan aparatur pemerintah desa

Prosentase desa yang dibina

2 desa

0

0

14 desa

0

0

jumlah peserta sosialisasi yang mampu mengelola laporan atas kejadian KDRT

35 orang

35 orang

100

Jumlah proposal yang terfasilitasi

200 proposal

200 proposal terverifikasi

100

prosentase bantuan keuangan yang terkoordinir

100%

100%

100

6.

Peningkatan ketersediaan informasi sektor unggulan berbasis potensi lokal

Jumlah peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan yang terpublikasi

10 potensi

7 potensi

70

7.

Peningkatan nilai-nilai budaya daerah

Jumlah kelompok seni budaya yang terfasilitasi

3 jenis perlombaa n dan 3 kali pengiriman lomba

3 jenis perlombaa n dan 3 kali pengiriman lomba

100

8.

Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Jumlah petugas linmas terlatih

28 orang terlatih

28 orang terlatih

100

Kegiatan : Pembinaan organisasi perempuan Program : Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Kegiatan : 1. Fasilitasi pemilihan kepala desa 2. Fasilitasi/ monitoring pengisian perangkat desa Program : Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Kegiatan : Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Program : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan hibah dan bansos Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan : Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa (Bangub) Program : Penyiapan potensi sumber daya daya sarana dan prasarana daerah Kegiatan : Penyusunan data dan informasi potensi wilayah Program : Pengembangan nilai budaya Kegiatan : Pemberian dukungan, penghargaan, dan kerjasama di bidang budaya Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan : Pelatihan pengendalian


xi

9.

Peningkatan kualitas kehidupan sosial bermasyarakat

peningkatan kualitas hidup usia lanjut

28 orang

21 orang

75

keamanan dan kenyamanan Lingkungan Program : Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan : Fasilitasi Komda Lansia

Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap sasaran adalah sebagai berikut: 1. Terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja dari 18 (delapanbelas) sasaran strategis yang terdiri dari 31 (tigapuluh satu) target kinerja; 2. Realisasi kinerja dengan capaian 100% sebanyak 18 (delapanbelas) kegiatan; 3. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran dengan capaian mencapai lebih dari 100%.

Hal tersebut disebabkan karena jumlah perjalanan dinas yang

dilakukan pada tahun 2015 melebihi dari target yang telah ditetapkan dan penetapan target peningkatan realiasasi PBB yang terlalu rendah. 4. Terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran dengan capaian mencapai kurang dari 100%. Hal tersebut dikarenakan oleh : a. Jumlah surat masuk dan surat keluar yang terkelola selama 1 (satu) tahun sebanyak 1.426 surat atau di bawah indikator yang ditetapkan sebanyak 2.500 surat. Setelah dilakukan evaluasi atas proses pencatatan agenda surat masuk dan keluar, didapatkan kondisi bahwa terdapat kesalahan pemberian nomor pada buku agenda yaitu beberapa nomor terlewat dalam penomoran.

Hal lain adalah tidak semua laporan yang dikirim

kepada SKPD dicatat dalam agenda surat keluar menggunakan surat pengantar; b. Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan ditunjukkan melalui jumlah perempuan yang hadir dalam kegiatan-kegiatan

musyawarah.

Kegiatan PKK merupakan salah satu wadah untuk memberdayakan perempuan, justru tidak berjalan rutin. Setiap tahunnya hanya dilakukan pembinaan terhadap desa yang dipilih sebagai desa binaan sebagaimana ditetapkan oleh PKK Kabupaten.

Desa yang tidak merupakan desa

binaan pada tahun tersebut tidak melakukan kegiatan pembinaan PKK


xii

secara rutin.

Hal tersebut menyebabkan partisipasi perempuan dalam

lembaga pemerintahan dianggap belum mengalami peningkatan; c. Pengumpulan data dan informasi mengenai potensi unggulan di wilayah Bandongan belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran PPTK akan pentingnya data tersebut dan mengandalkan data yang ada di dinas atau badan lainnya terkait potensi di Bandongan; d. Penilaian masyarakat tentang pelayanan di Kecamatan Bandongan dituangkan melalui questioner IKM, berdasarkan target yang ditetapkan tahun

2015

yaitu

80%,

maka

penilaian

dibandingkan tahun 2014 yaitu 74,95%.

mengalami

penurunan

Penurunan penilaian tersebut

disebabkan karena tingkat keseriusan dalam pemberian pelayanan yang berkualitas melalui fasilitas sarana dan prasaran serta informasi yang diperlukan oleh masyarakat masih kurang. Sempitnya ruang di Kantor Kecamatan Bandongan dan penataan layout ruang pelayanan, juga menjadi penyebab menurunnya tingkat penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kecamatan Bandongan; e. Kegiatan pemindahan gedung kantor hanya dapat direalisasikan satu kegiatan yaitu pembiayaan atas proses pemindahan gedung kantor dari gedung kantor Kecamatan Bandongan menuju ke gedung Kantor Balai Desa Bandongan.

Sampai dengan akhir Desember 2015, proses

pemindahan kembali ke gedung kantor Kecamatan Bandongan belum dilakukan; f. Volume pemeliharaan kendaraan dinas tidak terkontrol secara rutin; g. Pemeliharaan peralatan gedung kantor disesuaikan dengan kebutuhan; h. Penetapan target kinerja terlalu tinggi.

Target kinerja ditetapkan

berdasarkan jumlah warga Bandongan (Kecamatan dalam angkat : 2013) padahal tidak semua warga membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan dalam tahun yang sama. Kepengurusan KTP, KK maupun surat pindah hanya berdasarkan kebutuhan; i. Kegiatan komda lansia dianggarkan melalui APBD perubahan yaitu pada bulan November 2015.

Keterbatasan waktu kegiatan menyebabkan

pelaksanaan kegiatan komda lansia tidak dapat dilakukan di setiap triwulan.


xiii

5. Terdapat 2 (lima) kegiatan yang tidak dapat terlaksana (0%) yaitu pemilihan Kepala Desa dan Kegiatan Fasilitasi/ Monitoring Pengisian Perangkat Desa. kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 ini disebabkan belum ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur pemilihan Kepala

Desa

dan

pengisian

perangkat

desa

sebagai

tindak

lanjut

ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Penilaian sendiri (self assessment) atas pencapaian strategis tahun 2015 menunjukkan bahwa kinerja dan serapan anggaran di Kecamatan Bandongan Tahun 2015 adalah BAIK, Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut : a. Hasil pengukuran Uraian Sasaran I : Peningkatan keterbukaan informasi dan transparansi kinerja pemerintahan melalui penyediaan informasi publik Sasaran II : Peningkatan koordinasi dan kerjasama pemerintahan Sasaran III : Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sasaran IV : Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga Sasaran V : Peningkatan pemberdayaan aparatur pemerintah desa Sasaran VI : Peningkatan ketersediaan informasi sektor unggulan berbasis potensi lokal Sasaran VII : Peningkatan nilai-nilai budaya daerah Sasaran VIII : Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat Sasaran IX : Peningkatan kualitas kehidupan sosial bermasyarakat Rata-rata di tahun 2015 Rata-rata di tahun 2014

Pencapaian Sasaran

Akuntabilitas Keuangan

93.96

100,00%

100%

98,12%

90,54%

88,70%

83,33%

100,00%

60,00%

58,86%

70,00%

99,98%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

75,00%

87,30%

85,87% 75,22%

92,55% 93,39%


xiv

1. Dari data di atas, maka capaian kinerja sasaran di tahun 2015 Kecamatan Bandongan mendapatkan prediksi BAIK dengan nilai 85,87%; 2. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, serapan anggaran di tahun 2015 mengalami penurunan.

Namun demikian penurunan tersebut diikuti dengan

peningkatan jumlah anggaran di tahun 2015 sebesar 2,22% dibandingkan tahun 2014; 3. Kecamatan Bandongan menggunakan 92,25% belanja langsung atau sebesar Rp. 350.030.311,- dari target sebesar Rp. 384.239.800,-

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis tersebut, permasalahan atau kendala yang dihadapi adalah : 1.

Kondisi ruang pelayanan yang sempit dan ketersediaan fasilitas penunjang serta kelengkapan informasi tertulis di Kecamatan Bandongan mempengaruhi penilaian tersebut;

2.

ketidaksesuaian SPPT PBB, kepemilikan SPPT PBB, dan manajemen pelaporan PBB perlu evaluasi;

3.

jumlah personil yang memiliki kemampuan memfasilitasi administrasi pemerintahan dan pembangunan desa masih kurang;

4.

koneksi internet tidak stabil menyebabkan proses pelayanan tidak sesuai sesuai dengan SOP;

5.

Pelaksanaan PKK tidak mencakup seluruh desa.

Pembinaan PKK desa hanya

difokuskan pada salah satu desa yang ditunjuk untuk menjadi desa binaan di tahun berkenaan. Desa yang tidak menjadi desa binaan menjadi tidak aktif; 6.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa belum bisa dilaksanakan ditahun 2015 karena Peraturan Daerah berkenaan dengan Pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan atau perangkat desa, belum diterbitkan;

7.

Hirarki yang belum jelas antara Petugas Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan, Kepolisian dan Ormas Perlindungan perempuan dan anak dalam rangka penanganan aduan kasus KDRT;

8.

Kebijakan pemerintahan berkenaan dengan pemberian bantuan hibah kepada masyarakat masih belum jelas;

9.

Pemahaman PPTK tentang manfaat dari kegiatan ini masih kurang sehingga tidak menunjukkan capaian outcome dari sebuah kegiatan.


xv

10. Minimnya permohonan izin IMB di tahun 2015 disebabkan banyak lahan hijau di Bandongan (kawasan larangan pembangunan) yang dijadikan permukiman.

Prosentase penyerapan belanja tidak langsung dan belanja tidak langsung di tahun anggaran 2014 sebagai berikut: No

Jenis Belanja

BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung 2 Belanja langsung Capaian Tahun 2015 Capaian Tahun 2014 Capaian Tahun 2013 1

Target (Rp)

Realisasi (Rp.)

Prosentase capaian

1.453.835.000

1.294.900.358

89,07

384.239.800 1.838.074.800 1.652.553.000 1.488.845.225

350.030.311 1.644.930.669 1.486.156.541 1.355.417.413

91,10 89,49 89,93 91,04

Terdapat penurunan capaian keuangan pada belanja daerah sebesar 0,44% dari tahun 2014.

Meskipun penyerapan berkurang, namun realisasi anggaran pada tahun

2015 terjadi peningkatan mencapai Rp. 158.774.128,- dibandingkan tahun 2014.


xvi

BAB I PENDAHULUAN A.

Aspek Kelembagaan Kecamatan Bandongan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Magelang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Camat selaku Kepala SKPD menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : 1.

mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2.

mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

3.

mengoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-

undangan; 4.

mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5.

mengoordinasikan

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan

di

tingkat

kecamatan; 6.

membina penyelenggaraan pemerintahan desa;

7.

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;

8.

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat memiliki tugas pokok memimpin

pelaksanaan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan. Tugas camat tersebut terbagi habis dalam beberapa jabatan struktural yaitu: 1. Sekretariat Kecamatan yang membawahkan Subbag Permonevlap dan Subbag Administrasi Umum. Sekretariat kecamatan memiliki tugas melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta

pelaporan,

pengelolaan

keuangan,

surat

menyurat,

kearsipan,

dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Kecamatan Bandongan 2015

1

Subbag Perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan memiliki tugas melaksanakan tugas di bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan

sementara

Subbag

Administrasi

Umum

memiliki

tugas

melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi produk hokum dan kegiatan, rumah tangga dan pengelolaan kepegawaian. 2. Seksi Tata Pemerintahan. Seksi

Tata

Pemerintahan

memiliki

tugas

menyiapkan

bahan-bahan

pelaksanaan sebagian tugas camat di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya. 3. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan (PMD). Seksi PMD memiliki tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya. 4. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Rakyat. Seksi Trantibum kesra memiliki tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Camat di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya. 5. Seksi Potensi Wilayah. Seksi Potensi Wilayah memiliki tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Camat di bidang pengembangan dan penanganan potensi dan karakteristik wilayah kecamatan serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya. Secara kelembagaan, struktur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut :


2

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bandongan Tahun 2015

B. Sumber Daya Kecamatan Bandongan 1. Sumber daya manusia Kecamatan Bandongan sebagai salah satu SKPD yang ikut dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Magelang, didukung oleh 23 (duapuluh tiga) Pegawai Negeri Sipil (PNS) (per 31 Desember 2015) yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a.

Klasifikasi berdasarkan pangkat (golongan) : Tabel 1.1 Klasifikasi pangkat (golongan) Pegawai Kecamatan Bandongan Tahun 2015 No 1

Pangkat (Golongan)

Jumlah 1 orang

2

Pembina Tk.I (IV/b) Pembina (IV/a)

3

Penata Tk. I (III/d)

2 orang

4

Penata (III/c)

4 orang

5

Penata Muda Tk. I (III/b)

4 orang

6

Penata Muda (III/a)

1 orang

7

Pengatur Tk. I (II/d)

3 orang

8

Pengatur (II/c)

-

1 orang


3

No

Pangkat (Golongan)

Jumlah

9

Pengatur Muda Tk. I (II/b)

4 orang

10

Pengatur Muda (II/a)

1 orang

11

Juru Tingkat I (I/d)

2 orang

Jumlah

23 orang

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Kecamatan Bandongan per 31 Desember 2015

Gambar 1.2 Jumlah Personil berdasarkan Golongan/Ruang

Jumlah personil berdasarkan Golongan/Ruang 4,35 4,35 4,35

IV/b

8,7

IV/a

8,7

III/d III/c

17,39 17,39

III/b III/a

13,03

II/d

17,39

II/b

4,35

Data tersebut diambil berdasarkan data Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Bandongan sebanyak 17 orang pegawai yang ditempatkan di Kecamatan dan 6 orang pegawai yang ditempatkan di desa sebagai Sekretaris Desa.

b. Klasifikasi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 1.2 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Bandongan Tahun 2015 No

Jenjang Pendidikan

Jumlah

1

Strata 2

1 orang

2

Strata 1

9 orang


4

No

Jenjang Pendidikan

Jumlah

3

Diploma 3

1 orang

4

SLTA/STM/SMK/Paket C

11 orang

5

SLTP

1 orang

Jumlah

23 orang

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Kecamatan Bandongan per 31 Desember 2015

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan 4,35 4,35 S2 39,13 47,83

S1 D3 SLTA/STM/SMK/Paket C SLTP

4,35

Dari penjabaran tersebut, maka perlu adanya tinjauan ulang terkait dengan penempatan personil kecamatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan formasi di masa yang akan datang. Kecamatan yang melaksanakan berbagai urusan pemerintahan seharusnya didukung oleh personil yang kompeten agar mampu menterjemahkan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati melalui berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

c. Klasifikasi berdasarkan Diklat Penjenjangan 1. Diklatpim III/Spama

: 1

orang

2. Diklatpim IV/Adum/Adumla

: 5

orang


5

Secara umum manajemen kepegawaian meliputi proses usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan SPK tenaga kontrak/honorer sebagaimana kebijakan pemerintah daerah. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar pegawai merupakan golongan III.

Kebijakan bagi pegawai golongan III

adalah memperkuat kemampuan manajerial dengan mengikutsertakan dalam diklat penjenjangan, sementara kebijakan bagi pegawai golongan II adalah mengikutsertakan diklat teknis fungsional guna meningkatkan kemampuan teknis dalam pelaksanaan tugas. Terkait dengan disiplin pegawai, Kecamatan Bandongan berusaha untuk menegakkan disiplin melalui keikutsertaan dalam apel pagi yang dilakukan setiap hari dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai, dan kinerja pegawai setiap minggu pertama dalam 1 (satu) bulan.

apel

Pengawasan konsistensi PNS terhadap ketentuan jam kerja dan kinerja PNS melalui upaya peringatan dan pembinaan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Sarana Prasarana Pelayanan Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, sampai dengan tahun 2015 Kecamatan Bandongan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana antara lain : a.

Tanah dan Bangunan : Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan sertifikat hak pakai No. 4 luas 6500 m² Nomor b 8629398 tanggal 21 September 1988. Di atas tanah tersebut telah dibangun Gedung Kantor, Gedung PKK, Gedung kantor UPT DPU dan ESDM, Gedung kantor UPT KBKS, Rumah Dinas Camat, Rumah Dinas Penjaga Malam, Mushola dan Pendopo. Nilai Aset tanah Kecamatan Bandongan yang dipergunakan sebagai area gedung pemerintahan memiliki nilai Rp. 54.900.000,-.

b.

Alat Angkutan : 1) Mobil 

:

1 unit merk Toyota Avanza dipergunakan oleh Camat Bandongan

2) Sepeda Motor

:


6



1 unit merk Yamaha Vixion dipergunakan oleh Sekretaris Kecamatan



2 unit merk Honda Win dipergunakan oleh Kasubag Administrasi Umum Kepegawaian dan Kasie Tata Pemerintahan



1 unit merk Honda Revo dipergunakan oleh Kasie Potensi Wilayah



2 unit merk Yamaha Vega dipergunakan oleh Kasie Ketentraman, Ketertiban

Umum

dan

Kesra

dan

Kasie

Pemberdayaan

Masyarakat Desa total nilai Aset alat angkutan tahun 2015 yang dipergunakan sebagai operasional kegiatan di Kecamatan Bandongan adalah sebesar Rp. 35.970.885,71 d. Alat Kantor dan Rumah Tangga 1)

Notebook sebanyak 2 unit merk Acer dan Asus

2)

Komputer PC sebanyak 7 unit dengan berbagai merk

3)

UPS sebanyak 4 unit dengan berbagai merk

4)

Printer sebanyak 10 unit dengan berbagai merk

5)

Kipas angin sebanyak 7 unit dengan berbagai merk

6)

Air conditioner sebanyak 1 unit merk Sharp

7)

Camera digital sebanyak 1 unit merk Sony

8)

Generator Set sebanyak 2 unit merk Firman

9)

Filing Cabinet sebanyak 7 unit dengan berbagai merk

10) Kursi Lipat sebanyak 40 unit merk Chitose 11) Kursi Plastik sebanyak 21 unit merk Napolly Top 12) Meja Rapat sebanyak 2 unit terbuat dari Kayu 13) Meja Kerja sebanyak 25 unit terbuat dari kayu 14) Meja rapat sebanyak 2 unit terbuat dari kayu 15) Kursi rapat sebanyak 10 unit berbahan busa dan besi 16) Kursi lipat sebanyak sebanyak 40 unit 17) Filing cabinet sebanyak 7 unit dari besi 18) Mesin Ketik sebanyak 5 unit terbuat dari besi 19) Telephone sebanyak 1 unit terbuat dari plastik 20) Rak arsip sebanyak 2 unit terbuat dari triplek dan kaki besi 21) Almari besi sebanyak 1 unit terbuat dari besi 22) Almari kayu sebanyak 7 unit terbuat dari kayu Total nilai aset alat kantor dan rumah tangga sampai dengan akhir tahun 2015 adalah Rp. 94.578.203,Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Kecamatan Bandongan 2015

7

e. Alat Studio 1)

Antena VHF sebanyak 2 unit dengan merk Komp

2)

Megaphone sebanyak 2 unit dengan merk Horn Speaker TAP TC-25 B-B dan National

3)

Loudspeaker sebanyak 3 unit dengan merk TOA

4)

Radio wireless sebanyak 3 unit dengan merk Tens WA 641/D2

5)

Parabola sebanyak 1 unit

6)

Receiver wireless sebanyak 1 unit

7)

LCD dan Layar LCD sebanyak 1 unit merk Ben-Q

8)

Microphone sebanyak 11 unit dengan berbagai merk

9)

TV sebanyak 2 unit merk Sanyo dan LG

10)

Radio Wireless sebanyak 2 unit merk Tens

11)

DVD Player sebanyak 1 unit merk LG

12)

Megaphone sebanyak 2 unit merk Horn dan National

13)

Loudspeaker sebanyak 2 unit

14)

Amplifier sebanyak 3 unit merk TOA

15)

Soundsystem sebanyak 2 unit

16)

Receiver parabola sebanyak 1 unit merk matrix kripton Total nilai aset alat studio dan komunikasi sampai dengan akhir tahun

2015 adalah Rp. 5.649.300,f.

Bangunan Gedung Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Bandongan telah dimulai pada bulan Mei 2015 dan selesai pada Desember 2015. Dengan adanya pembangunan tersebut, maka bangunan gedung kantor yang merupakan aset Kecamatan Bandongan telah dihapus berdasarkan SK Bupati Magelang Nomor 180.182/355/KEP/31/2015 tanggal 06 Juli 2015 tentang Penghapusasn Aset Tetap Berupa Gedung dan Bangunan dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015. Sampai dengan akhir Desember 2015 belum ada proses serah terima kembali Kantor Kecamatan Bandongan pasca pembangunan antara DPU ESDM dengan Camat Bandongan sehingga nilai aset bangunan gedung adalah Rp. 0,-.


8

C. Permasalahan Utama Dalam pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Bandongan pada tahun 2015 ini, berdasarkan analisa yang telah dilakukan telah dirumsukan beberapa permasalahan seperti: 1. Permasalahan Umum a. Kawasan pertanian lahan basah seluas 2.454 ha yang mulai berkurang akibat adanya peralihan penggunaan sebagai daerah permukiman. Penerapan hukum yang tidak tegas serta dukungan operasional untuk penegakan aturan dalam rangka perlindungan Lingkungan Hidup (LH) di wilayah. Meskipun telah didukung dengan adanya penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tentang kawasan pertanian di Kecamatan Bandongan, namun hal tersebut tidak cukup untuk mengantisipasi meluasnya

pengalihan

permukiman.

fungsi

lahan

pertanian

produktif

menjadi

Selai itu alasan pendanaan yang minim dalam rangka

penegakan perundang-undangan dan anggapan masyarakat bahwa pemilik tanah pertanian bebas mempergunakan tanah sesuai dengan kebutuhan. b. Kurang

dapat

melindungi

atau

pembangunan.

memberikan

dukungan

mempertahankan

daya

operasional

dalam

rangka

dukung

lingkungan

bagi

Dampak yang akan dirasakan apabila permasalahan

tersebut tidak diatasi adalah berkurangnya lahan pertanian produktif secara umum dan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar karena sebagian besar warga di Kecamatan Bandongan bermata pencaharian sebagai buruh tani dan lebih luas lagi adalah pengurangan kemampuan produksi padi di Kabupaten Magelang. Permasalahan tidak adanya aparatur, sarana prasarana dan pendanaan dalam rangka pengawasan dan perlindungan daya dukung lingkungan hidup menjadi penyebab kurang dapat dilakukannya kebijakan tersebut oleh aparatur Kecamatan Bandongan. c. Permasalahan pembuangan sampah oleh warga dapat menyebabkan kerusakan ruas jalan akibat banjir dari luapan sampah yang menyumbat aliran air sungai, selokan maupun irigasi selain daripada timbulnya polusi udara di sekitar timbunan sampah. Kurangnya sosialisasi pengelolaan sampah dan usulan pengadaan bank sampah yang tidak dijadikan prioritas usulan di tingkat Kabupaten menyebabkan permasalahan sampah masih memerlukan perhatian di Kecamatan Bandongan. Namun disisi lain, dengan adanya Anggaran Dana Desa (ADD), desa dapat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Kecamatan Bandongan 2015

9

memberikan masukan agar pengadaan bank sampah dapat segera diwujudkan. 2. Permasalahan Internal SKPD a. Pemahaman tentang output/outcome sebuah kegiatan oleh PPTK masih minim.

Sehingga banyak capaian kinerja kegiatan tidak menunjukkan

keberhasilan sebagaimana tertuang dalam indikator kinerja kegiatan; b. Ketepatan

waktu

pelayanan

administrasi

kependudukan

sangat

tergantung dengan koneksi internet antara Kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila koneksi terhambat maka pelayanan administrasi kependudukan tidapat selesai tepat waktu sesuai SOP. Selain itu, kewenangan pengurusan KTP telah ditarik ke Dinas Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

sehingga

masyarakat

yang

mengurus KTP harus datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; c. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Bandongan di tahun 2015 menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi kurang optimal karena terdapat beberapa waktu yang dipergunakan untuk proses pemindahan.


10

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Janji Kepala SKPD kepada Kepala Daerah memuat tentang Program dan Kegiatan yang harus dilakukan oleh SKPD selama satu tahun. Program dan Kegiatan tersebut merupakan perencanaan kinerja Kecamatan Bandongan Tahun 2015 yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015.

Pada tahun 2015 PK

Kecamatan Bandongan disusun dua kali yaitu setelah penetapan APBD dan pada APBD Perubahan. Perubahan PK disusun dan didistribusikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PPTK.

Berikut PK Perubahan tahun 2015 pada

Kecamatan Bandongan : A. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 (APBD Penetapan) Ditetapkan setelah Penetapan APBD Tahun 2015 Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pada Kecamatan Bandongan No.

SASARAN STRATEGIS

1 1.

2 Peningkatan keterbukaan informasi dan transparansi kinerja pemerintahan melalui penyediaan informasi public Peningkatan koordinasi dan kerjasama pemerintahan

3 Peningkatan skor IKM

80%


10 dokumen perencanaan 14 RKPD, 1 RPTK


Prosentase penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase penyusunan laporan aset secara baik Peningkatan realisasi pelunasan PBB Jumlah APBDesa dan LKPJ Desa yang tersusun dengan baik


2.

3.

INDIKATOR KINERJA


TARGET 4

11 dokumen 78% 14 desa untuk APBDesa dan 14 Desa untuk LKPJ Desa 4 jenis jasa selama 12 bulan 14 dokumen rutin 1500 surat masuk dan 100 surat keluar 1 orang 12 bulan 54 kali rapat dan 202 Dinas dalam daerah


11


1

6.


7.


Prosentase penerbitan KTP KK dan surat pindah yang diterbitkan Prosentase perempuan yang hadir dalam kegiatan pembinaan organisasi perempuan Prosentase desa yang dibina jumlah peserta sosialisasi yang mampu mengelola laporan atas kejadian KDRT Jumlah proposal yang terfasilitasi Jumlah peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan yang terpublikasi Jumlah kelompok seni budaya yang terfasilitasi

8.



4.


5.


Program Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp

Anggaran 99.811.800

1 2

3 4 5

46 jenis alat kebersihan dan 32 jenis alat listrik 27 dokumen kepegawaian 4 jenis perlengkapan gedung kantor, 5 buah 2 fasilitas gedung kantor 1 jenis pemeliharaan 10 jenis pemeliharaan kendaraan dinas 8 jenis alat, 27 kali pemeliharaan peralatan gedung kantor 12.000 kepemilikan KTP, 6.000 KK, 360 surat pindah 756 orang

2 desa 14 desa 35 orang

200 proposal 10 potensi

3 jenis perlombaan dan 3 kali pengiriman lomba 28 orang terlatih

Keterangan/Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah


12

Program

Anggaran

2

Program Peningkatan sarana prasarana aparatur

Rp

101.800.000

3

Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Rp

2.674.000

Rp

4.224.000

Rp

1.600.000

Rp

2.357.000

Rp

44.660.000

4 5 6

7

8

Rp

1.335.000

Keterangan/Kegiatan 6 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran 7 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian 1 Pembangunan Gedung Kantor 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasional 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pemberian Dukungan, Perhargaan, Dan Kerjasama Di Bidang Budaya Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan lingkungan 1

Pengelolaan Asset SKPD

2

Pemungutan Dan Intensifikasi PBB

Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT


13

9

10

11

12

13

14

15

Program

Anggaran

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Rp

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Rp

2.000.000

Penyusunan Data Dan Informasi Potensi Wilayah

Rp

7.783.000

1

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat TOTAL

Rp

48.130.000

Keterangan/Kegiatan 1

2

2

Rp

5.000.000

2.970.000

Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan Fasilitasi Pengelolaan Hibah Dan Bansos

Fasilitasi/monitoring pengisian Perangkat Desa Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Fasilitasi Dan Monitoring APBDesa

Rp

2.131.000

Peyusunan Dokumen Perencanaan

Rp

1.425.000

Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Rp

372.560.800

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015 (APBD Perubahan TA 2015) Ditetapkan setelah Perubahan APBD Tahun 2015.


14

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015 pada Kecamatan Bandongan NO. 1 1

2

Sasaran Strategis 2 peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga Peningkatan pemberdayaan aparatur pemerintah desa

Indikator Kinerja -

5

6

7

4 756 orang

-

2 desa

Jumlah desa yang dibina

-

14 desa

-

Jumlah proposal yang terfasilitasi jumlah peserta sosialisasi yang mampu mengelola laporan atas kejadian KDRT

-

200 proposal

-

35 orang

prosentase bantuan keuangan yang terkoordinir jumlah kegiatan festival budaya/keagamaan Jumlah peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan yang terpublikasi

-

100%

-

3 jenis perlombaan dan 3 kali pengiriman lomba 10 potensi

jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu

-

-

4

-

-

-

3

3 Prosentase perempuan yang hadir dalam kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Target

peningkatan nilainilai budaya daerah Peningkatan ketersediaan informasi sektor unggulan berbasis potensi lokal peningkatan koordinasi dan kerjasama pemerintahan

-

-

prosentase penguasaan materi oleh peserta Pembinaan dan Fasilitasi pegelolaan keuangan desa

-

14 RKP Desa, 1 RPTK 100%

peningkatan keterbukaan informasi dan transparansi kinerja pemerintahan melalui penyediaan informasi publik peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

-

peningkatan skor IKM

-

80%

-

prosentase penyelesaian dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan prosentase penyelesaian laporan aset

-

-

4 dokumen tahunan, 1 dokumen triwulan, 2 dokumen bulanan 11 dokumen

peningkatan realisasi pelunasan PBB jumlah APBDes dan LKPJ Kepala Desa yang tersusun dengan baik

-

78%

-

14 APBDesa dan 14 LKPJ Desa


-

4 jenis jasa perkantoran

-

-

-

-

-

-

-

10 dokumen perencanaan

14 dokumen rutin 1500 surat masuk dan 1000 surat keluar 1 orang 12 bulan 54 kali rapat dan 202 DD


15

-


-

3 jenis perlengkapan gedung kantor, 3 buah

-

6 jenis, 6 buah

-

1 jenis pemeliharaan

-

2 fasilitas gedung kantor

-

prosentase penerbitan KTP, KK dan surat pindah yang diterbitkan jumlah petugas linmas terlatih

-

-

10 jenis pemeliharaan kendaraan dinas 8 jenis alat, 27 kali pemeliharaan peralatan gedung kantor 12.000 kepemilikanKTP, 6.000 KK, 360 Surat pindah 28 orang terlatih


-

28 orang

-

-

8

9

1

Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat Peningkatan kualitas kehidupan sosial bermasyarakat

Program Program pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

46 jenis alat kebersihan dan 32 jenis alat listrik 27 dokumen kepegawaian 2 paket pekerjaan

Rp

Anggaran 107.023.800

Keterangan/Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mendapatkan penambahan dari total anggaran awal Rp. 12.480.000,- menjadi Rp. 18.000.000,- guna mengakomodir adanya peningkatan biaya-biaya akibat pemindahan gedung kantor 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1

4 5

Penyediaan peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah


16

Program

Anggaran 6

7 8

2

Program Peningkatan sarana prasarana aparatur

Rp

123.092.000

1

2

3

4

Keterangan/Kegiatan Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran mendapatkan penambahan anggaran dari Rp. 15.240.000,menjadi Rp. 16.932.000,akibat adanya peningkatan honor non pegawai berdasarkan SK Bupati Magelang Penyediaan jasa administrasi kepegawaian Pemindahan gedung kantor merupakan kegiatan baru pada APBD Perubahan 2015 dengan total anggaran Rp. 20.350.000,- untuk mengakomodir biaya operasional proses pemindahan gedung kantor Pembangunan Gedung Kantor mengalami penurunan anggaran dari Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 0,- guna efisiensi pelaksanaan prototype, pengalihan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor mengalamai penurunan anggaran dari Rp. 13.800.000,- menjadi Rp. 11.900.000,- guna efisiensi pelaksanaan prototype, pengalihan kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor merupakan kegiatan baru pada APBD perubahan 2015 dengan total anggaran Rp. 27.842.000,Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor mengalami penurunan anggaran dari Rp. 10.000.000,- menjadi Rp. 0,- guna efisiensi


17

Program

Anggaran

Keterangan/Kegiatan pelaksanaan prototype, pengalihan kegiatan 5 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

3

Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Rp

2.674.000

Rp

4.224.000

Rp

1.600.000

Rp

2.357.000

Rp

5.000.000

8

Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Rp

6.300.000

9

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp

44.660.000

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Rp

1.335.000

Rp

48.130.000

4

5 6

7

10

11

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pemberian Dukungan, Perhargaan, Dan Kerjasama Di Bidang Budaya Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan lingkungan Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa ( Bangub ) merupakan kegiatan baru pada APBD Perubahan 2015 Fasilitasi Komda Lansia merupakan kegiatan baru pada APBD Perubahan 2015 1 2

Pemungutan Dan Intensifikasi PBB Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 1

2 12

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

Pengelolaan Asset SKPD

Rp

2.000.000

Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan Fasilitasi Pengelolaan Hibah Dan Bansos

Penyusunan Data Dan Informasi Potensi Wilayah


18

Program Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Anggaran Rp 7.783.000

Keterangan/Kegiatan 1 Fasilitasi/monitoring pengisian Perangkat Desa 2 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Rp

5.000.000

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Rp

19.505.000

16

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp

2.131.000

17

Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat TOTAL

Rp

1.425.000

Rp

384.239.800

13

14

15

1

Penyuluhan pedoman pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan baru pada APBD Perubahan 2015 dengan total anggaran Rp. 16.535.000,2 Fasilitasi Dan Monitoring APBDesa Peyusunan Dokumen Perencanaan Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

C. Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 pada Kecamatan Bandongan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang dianggap utama dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra SKPD. Dalam IKU berisi tentang alasan penetapan indikator, formulasi pengukuran, tipe perhitungan dan sumber data. Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2014-2019 Pada Kecamatan Bandongan Sasaran Strategis

IKU

Penjelasan

1

2

3

peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa

volume fasilitasi dalam penyusunan APBDesa

1

2

3 4

Alasan pemilihan indikator Fasilitasi penyusunan APBDesa dapat meningkatkan kualitas penyusunan APBDesa yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Formulasi pengukuran Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan APBDesa dalam setahun Tipe Perhitungan Non Komulatif Sumber data Kecamatan


19

volume fasilitasi dalam penyusunan LKPJ Desa

1

2

3 4 volume fasilitasi pengisian perangkat desa dan Kepala Desa

1

2

3 4 jumlah rapat koordinasi dengan perangkat desa dan Kepala Desa

1

2

3 4

Peningkatan prosentase pelunasan PBB

Alasan pemilihan indikator Fasilitasi pegisian perangkat desa dan Kepala Desa diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam pentahapan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan pemilihan Formulasi pengukuran Jumlah fasilitasi dan monitoring dalam 1 tahun Tipe Perhitungan Non Komulatif Sumber data Kecamatan Alasan pemilihan indikator Rapat koordinasi evaluasi pelayanan publik dalam rangka mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan publik Formulasi pengukuran Jumlah rapat koordinasi evaluasi pelayanan kepada masyarakat dalam setahun Tipe Perhitungan Non Komulatif Sumber data Kecamatan

1

Alasan pemilihan indikator

2

barometer dalam peningkatan kualitas dan kuantitas intensifikasi PBB dalam rangka meningkatan PAD Kabupaten Magelang Formulasi pengukuran

3

Jumlah pelunasan/jumlah terhutang (tahun ini): Jumlah pelunasan/jumlah terhutang (tahun sebelumnya)x 100% Tipe Perhitungan

4 volume intensifikasi pengelolaan administrasi desa

Alasan pemilihan indikator Fasilitasi penyusunan LKPJ Desa dapat meningkatkan kualitas penyusunan LKPJ Desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Formulasi pengukuran Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan LKPJ Desa dalam setahun Tipe Perhitungan Non Komulatif Sumber data Kecamatan

1

2

3

Komulatif Sumber data Kecamatan dan Desa Alasan pemilihan indikator Pembinaan administrasi desa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa Formulasi pengukuran Jumlah kegiatan pembinaan administrasi desa dalam setahun Tipe Perhitungan


20

peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat

jumlah dokumen Standar Pelayanan yang disusun

4

Non Komulatif Sumber data Kecamatan

1


2 3 4

Jumlah penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan

1

2

3 4

jumlah informasi yang akurat mengenai data desa

1 2

3 4

penilaian terhadap hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

1

2 3 4

peningkatan penegakan penerapan peraturan perundangundangan

Jumlah kegiatan sosialisasi pengajuan izin

Memberikan kemudahan bagi masyarakat selaku pengguna jasa tentang tata cara kepengurusan dokumen administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan Formulasi pengukuran jumlah SP yang dihasilkan dalam 1 tahun Tipe Perhitungan Non Komulatif Sumber data Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Alasan pemilihan indikator memberikan gambaran tentang prosentase penduduk yang tertib dalam kepengurusan dokumen-dokumen perizinan maupun non perizinan Formulasi pengukuran jumlah pendaftaran dokumen-dokumen perizinan dan non perizinan Tipe Perhitungan Non Komulatif Sumber data Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPMPPT Alasan pemilihan indikator memberikan gambaran tentang data desa Formulasi pengukuran ketersediaan jumlah data monografi tiap bulan dan data profil tiap tahun Tipe Perhitungan Non Komulatif Sumber data Kecamatan, Bapermaspuan dan KB, Bappeda dan Desa Alasan pemilihan indikator memberikan gambaran kualitas pelayanan kepada masyarakat Formulasi pengukuran Penilaian IKM Tipe Perhitungan Non Komulatif Sumber data Kecamatan, Bagian Organisasi Setda

1


2

Penegakan peraturan di bidang perizinan usaha Formulasi pengukuran Jumlah kegiatan sosialisasi dalam setahun


21

3

Tipe Perhitungan Non Komulatif

peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam membangunan desa

Tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan

4

Sumber data Kecamatan, Satpol PP, BPMPPT

1


2

Peningkatan swadaya masyarakat mendukung pembangunan desa Formulasi pengukuran

3

Jumlah swadaya/jumlah proyek yang terealisasi x 100% Tipe Perhitungan Komulatif

4

Sumber data Kecamatan dan Desa

Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa

1


2

meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan desa Formulasi pengukuran

3

jumlah penyimpangan kegiatan pembangunan desa/jumlah bantuan x 100% Tipe Perhitungan Komulatif

4

Sumber data Kecamatan dan desa

Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan

1


2

Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan merupakan isu strategis Formulasi pengukuran

3

jumlah anggota PKK aktif/jumlah perempuan di Kecamatan Bandongan x 100% Tipe Perhitungan Komulatif

4

Sumber data Kecamatan dan Desa

peningkatan pengembangan potensi wilayah

jumlah kegiatan intensifikasi terhadap potensi lokal

1

2 3 4

jumlah koordinasi dengan pihak swasta

1

2

Alasan pemilihan indikator ketersediaan informasi mengenai potensi lokal Formulasi pengukuran jumlah intensifikasi dalam waktu 1 tahun Tipe Perhitungan Non Komulatif Sumber data Kecamatan dan Desa Alasan pemilihan indikator dapat membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha di sektor pemasaran Formulasi pengukuran jumlah koordinasi dengan pihak swasta dalam


22

3 4 peningkatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan

Jumlah kegiatan pembinaan petugas keamanan dan tokoh masyarakat di tingkat Kecamatan

1

2

3 4 peningkatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kecamatan

jumlah rapat koordinasi dengan UPTD/instansi vertikal tingkat Kecamatan

1

2

3 4

Tipe Perhitungan Non Komulatif Sumber data Kecamatan dan Desa Alasan pemilihan indikator kegiatan pembinaan kepada petugas keamanan dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat Formulasi pengukuran Jumlahkegiatan pembinaan bersama aparat keamanan dan tokoh masyarakat dalam setahun Tipe Perhitungan Non Komulatif Sumber data Kecamatan Alasan pemilihan indikator penyampaian informasi secara cepat, tepat dan akurat untuk menunjang keberhasilan kegiatan. Formulasi pengukuran Jumlah rapat koordinasi dengan UPTD/ instansi vertikal tingkat kecamatan dalam setahun Tipe Perhitungan Non Komulatif Sumber data Kecamatan


23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas

kinerja

termasuk

pembandingan data kinerja,

di

dalamnya

menguraikan

secara

sistematis

keberhasilan/kegagalan, hambatan, kendala, dan

permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah. Akuntabilitas

kinerja

dapat

diartikan

sebagai

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kecamatan Bandongan. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2015 ada 2 (dua) aspek yang akan dibahas, yaitu : A. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Untuk

memudahkan

interpertasi

atas

pencapaian

kinerja

sasaran

dipergunakan interval nilai sebagai berikut : -

> 101

-

80 - 100 = Baik

-

50 - 79

= Cukup

-

<

= Kurang

49

= Amat Baik

Pengukuran kinerja dapat diukur dengan : 

Pembandingan realisasi dengan target



Pembandingan realisasi dengan realisasi tahun lalu



Pembandingan realisasi dengan target jangka menengah


24

B.

Realisasi Anggaran Perbandingan antara : 

Target belanja langsung dengan realisasi belanja langsung



Target belanja tidak langsung dengan realisasi belanja tidak langsung



Target pendapatan dengan realisasi pendapatan

A. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 1. Capaian Kinerja berdasarkan Perbandingan Target dengan Realisasi Kecamatan Bandongan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun kinerja Kecamatan Bandongan tahun

2015 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2015 sebagai berikut :


25

Tabel 3.1 Monitoring Penetapan Kinerja Pada Kecamatan Bandongan Tahun 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1 1.

2 Peningkatan keterbukaan informasi dan transparansi kinerja pemerintahan melalui penyediaan informasi public Peningkatan koordinasi dan kerjasama pemerintahan

3 Peningkatan skor IKM

80%



2.

Target 4

Realisasi

%

Program/ Kegiatan

5 74.95%

6 93.96

7 Program : Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Kegiatan : Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat


100

Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : 1. Penyusunan dokumen perencanaan 2. Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggara an Musyawarah Pembangunan Desa

100


Permasala han

Solusi

Keterangan

8 NIHIL

NIHIL

9 -

10

1. NIHIL

1. NIHIL

-

2. NIHIL

2. NIHIL

dalam DPA 2015, kegiatan Musrenbang masuk pada nama program dan kegiatan berbeda yaitu Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

26

dan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa

3.



100%

100%

100

Prosentase penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan



100

Prosentase penyusunan laporan aset secara baik

11 dokumen

11 dokumen

100

Peningkatan realisasi pelunasan PBB

78%

78.11%

100.1

Program : Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan : Penyuluhan pedoman pengelolaan keuangan desa Program :

NIHIL

-

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program : Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan : 1. Pengelolaan Aset


NIHIL

NIHIL

1.berdasarkan sisdur Perbup Nomor 49 Tahun 2014 nama kegiatan pengelolaan

27

Jumlah APBDesa dan LKPJ Desa yang tersusun dengan baik




100



100

14 dokumen rutin

14 dokumen rutin

100

1500 surat masuk dan 1000 surat keluar

1.426 surat masuk dan surat keluar

57.04

aset SKPD 2.realisasi tahun 2015 adalah 78.11%

2. Intensifikasi pendapatan daerah Program : Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Kegiatan : Fasilitasi dan monitoring APBDesa Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

-

tingginya deviasi antara target dan realisasi keuangan

evaluasi penyerapan anggaran per bulan sebelum penyusunan rencana penambaha n pada anggaran perubahan

kegiatan rutin exBAU tidak dapat diintervensi capaian kinerjanya. Hal tersebut bergantung pada tingkat kebutuhan dalam operasional kerja di Kantor Kecamatan Bandongan

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3. Penyediaan jasa surat menyurat

NIHIL

NIHIL

kesenjang an antara target dan realisasi fisik

evaluasi dalam penetapan target kinerja kegiatan.


28


1 orang 12 bulan

1 orang 12 bulan

100

54 kali rapat dan 202 Dinas dalam daerah 46 jenis alat kebersihan dan 32 jenis alat listrik 27 dok. kepegawaia n

58 kali rapat dan 232 DD

113.3

46 jenis alat kebersihan dan 32 jenis alat listrik 27 dok. kepegawaia n

100

3 jenis perlengkapa n gedung kantor, 3 buah

3 jenis perlengkapa n gedung kantor, 3 buah

100

100

6 jenis, 6 buah

6 jenis, 6 buah

100

2 fasilitas gedung kantor 1 jenis pemeliharan

0

0

0

0

4. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 6. Penyediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 7. Penyediaan jasa administrasi kepegawaian Program : Peningkatan sarana prasarana aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pembangunan gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/ berkala


NIHIL

Sosialisasi penertiban dalam proses surat masuk dan keluar NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

untuk efisiensi anggaran maka kegiatan yang bersifat menambah nilai

29

gedung kantor

gedung bangunan tidak dilaksanakan ditahun 2015 karena terdapat kegiatan pembangunan gedungkkantor kesadaran pemegang kendaraan dinas untuk pemeliharaan kendaraan masih minim

10 jenis pemeliharaa n kendaraan dinas

9 jenis pemeliharaa n

90

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

8 jenis alat, 27 kali pemeliharaa n peralatan gedung kantor 2 paket pekerjaan

22 kali pemeliharaa n peralatan gedung kantor

82.4

6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

kesenjang an antara target dan realisasi fisik

Kebutuhan akan pemeliharaan peralatan kntr tdk dpt diintervensi

1 paket pekerjaan

50

7. Pemindahan gedung kantor

tingginya deviasi antara target dengan realisasi fisik dan keuangan

koordinasi dengan DPU ESDM dan DPPKAD bidang asset untuk kegiatan pemindahan gedung kantor dari balai desa (kantor sementara) ke gedung kantor Kecamatan Bandongan di th 2016


proses pemindahan gedung kantor hanya dilakukan sekali (dari gedung lama ke gedung balai desa). Untuk proses pemindahan dari Balai Desa ke gedung baru akan dilakukan th.2016 setelah Berita Acara serah terima gedung dari DPPKAD bidang Asset ke pihak Kecamatan

30

Prosentase penerbitan KTP KK dan surat pindah yang diterbitkan

12.000 kepemilikan KTP, 6.000 KK, 360 surat pindah

8.502 kepengurusa n KTP, KK dan surat pindah

46.3

Program : Penataan administrasi kependudukan Kegiatan : Peningkatan pelayanan publik dalam kependudukan

4.


Prosentase perempuan yang hadir dalam kegiatan pembinaan organisasi perempuan

756 orang

630 orang

83.3

Program : Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan : Pembinaan organisasi perempuan

5.


Prosentase desa yang dibina

2 desa

0

0

Program : Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Kegiatan : 1. Fasilitasi pemilihan kepala desa


kesenjang an antara target & realisasi fisik yg disebbkan ketidaktep atan penentuan target kinerja kesenjang an antara target dan realisasi fisik

kegiatan tidak terlaksana di th 2015

evaluasi penetapan target kinerja dlm kegiatan peningkatan pelayanan publik bidang kependuduk an th 2016

tidak semua warga Bandongan memiliki kebutuhan pembaharuan dokumen kependudukan setiap tahunnya

koordinasi dengan ketua PKK dan pengurus PKK Bandongan untuk melakukan pembinaan rutin keseluruh PKK Desa meskipun bukan merupakan wilayah Desa Binaan komunikasi aktif dgn Bagian Tapem Setda berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan

(pembinaan biasanya hanya dilakukan kepada PKK Desa yang ditunjuk sebagai wilayah Desa Binaan)

menunggu SK Bupati berkenaan dengan Pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan atau pengisian perangkat Desa

31

6.

Peningkatan ketersediaan informasi sektor

14 desa

0

0

2. Fasilitasi/ monitoring pengisian perangkat desa

kegiatan tidak terlaksana di th 2015

Kepala Desa dan pengisian perangkat desa th 2016


35 orang

35 orang

100

NIHIL

NIHIL

Jumlah proposal yang terfasilitasi

200 proposal

200 proposal terverifikasi

100

NIHIL

NIHIL


100%

100%

100

NIHIL

NIHIL

Jumlah peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan yang

10 potensi

7 potensi

70

Program : Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Kegiatan : Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Program : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan hibah dan bansos Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan : Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa (Bangub) Program : Penyiapan potensi sumber daya daya sarana dan

kesenjang an antara target dan realisasi

berkoordinasi dengan UPT Bandongan dan dinas terkait, untuk


-

32

unggulan berbasis potensi lokal

terpublikasi

7.


Jumlah kelompok seni budaya yang terfasilitasi

3 jenis perlombaan dan 3 kali pengiriman lomba

3 jenis perlombaan dan 3 kali pengiriman lomba

100

8.



28 orang terlatih

28 orang terlatih

100

9.



28 orang

21 orang

75

prasarana daerah Kegiatan : Penyusunan data dan informasi potensi wilayah

fisik

menambah ulasan berkenaan dengan pengumpulan data potensi wilayah Bandongan

Program : Pengembangan nilai budaya Kegiatan : Pemberian dukungan, penghargaan, dan kerjasama di bidang budaya Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan : Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan Lingkungan Program : Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan : Fasilitasi Komda Lansia

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

tingginya deviasi antara target dengan realisasi fisik

pembuatan jadwal rutin kegiatan pembinaank omda lansia di tahun 2016


kegiatan komda lansia telah berjalan rutin

33

Dari tabel 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa : a. Terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja dari 18 (delapanbelas) sasaran strategis yang terdiri dari 31 (tigapuluh satu) target kinerja; b. Realisasi kinerja dengan capaian 100% sebanyak 18 (delapanbelas) kegiatan; c. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran dengan capaian mencapai lebih dari 100%.

Hal tersebut disebabkan karena jumlah perjalanan dinas yang

dilakukan pada tahun 2015 melebihi dari target yang telah ditetapkan dan penetapan target peningkatan realiasasi PBB yang terlalu rendah; d. Terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran dengan capaian mencapai kurang dari 100%. Hal tersebut dikarenakan oleh : 1.

Jumlah surat masuk dan surat keluar yang terkelola selama 1 (satu) tahun sebanyak 1.426 surat atau di bawah indikator yang ditetapkan sebanyak 2.500 surat. Setelah dilakukan evaluasi atas proses pencatatan agenda surat masuk dan keluar, didapatkan kondisi bahwa terdapat kesalahan pemberian nomor pada buku agenda yaitu beberapa nomor terlewat dalam penomoran.

Hal lain adalah tidak semua laporan yang dikirim

kepada SKPD dicatat dalam agenda surat keluar menggunakan surat pengantar; 2. Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan ditunjukkan melalui jumlah perempuan yang hadir dalam kegiatan-kegiatan

musyawarah.

Kegiatan PKK merupakan salah satu wadah untuk memberdayakan perempuan, justru tidak berjalan rutin. Setiap tahunnya hanya dilakukan pembinaan terhadap desa yang dipilih sebagai desa binaan sebagaimana ditetapkan oleh PKK Kabupaten.

Desa yang tidak merupakan desa

binaan pada tahun tersebut tidak melakukan kegiatan pembinaan PKK secara rutin.

Hal tersebut menyebabkan partisipasi perempuan dalam

lembaga pemerintahan dianggap belum mengalami peningkatan; 3. Pengumpulan data dan informasi mengenai potensi unggulan di wilayah Bandongan belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran PPTK akan pentingnya data tersebut dan mengandalkan data yang ada di dinas atau badan lainnya terkait potensi di Bandongan; 4. Penilaian masyarakat tentang pelayanan di Kecamatan Bandongan dituangkan melalui questioner IKM, berdasarkan target yang ditetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Kecamatan Bandongan 2015

34

tahun

2015

yaitu

80%,

maka

penilaian

dibandingkan tahun 2014 yaitu 74,95%.

mengalami

penurunan

Penurunan penilaian tersebut

disebabkan karena tingkat keseriusan dalam pemberian pelayanan yang berkualitas melalui fasilitas sarana dan prasaran serta informasi yang diperlukan oleh masyarakat masih kurang. Sempitnya ruang di Kantor Kecamatan Bandongan dan penataan layout ruang pelayanan, juga menjadi penyebab menurunnya tingkat penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kecamatan Bandongan; 5. Kegiatan pemindahan gedung kantor hanya dapat direalisasikan satu kegiatan yaitu pembiayaan atas proses pemindahan gedung kantor dari gedung kantor Kecamatan Bandongan menuju ke gedung Kantor Balai Desa Bandongan.

Sampai dengan akhir Desember 2015, proses

pemindahan kembali ke gedung kantor Kecamatan Bandongan belum dilakukan; 6. Volume pemeliharaan kendaraan dinas tidak terkontrol secara rutin; 7. Pemeliharaan peralatan gedung kantor disesuaikan dengan kebutuhan; 8. Penetapan target kinerja terlalu tinggi.

Target kinerja ditetapkan

berdasarkan jumlah warga Bandongan (Kecamatan dalam angkat : 2013) padahal tidak semua warga membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan dalam tahun yang sama. Kepengurusan KTP, KK maupun surat pindah hanya berdasarkan kebutuhan; 9. Kegiatan komda lansia dianggarkan melalui APBD perubahan yaitu pada bulan November 2015.

Keterbatasan waktu kegiatan menyebabkan

pelaksanaan kegiatan komda lansia tidak dapat dilakukan di setiap triwulan; 10. Terdapat 2 (lima) kegiatan yang tidak dapat terlaksana (0%) yaitu pemilihan Kepala Desa dan Kegiatan Fasilitasi/ Monitoring Pengisian Perangkat Desa. kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 ini disebabkan belum ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur pemilihan Kepala Desa dan pengisian perangkat desa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Kecamatan Bandongan 2015

35

2. Capaian Kinerja berdasarkan Perbandingan Realisasi 2015 dengan tahun 2013 dan 2014;

Tabel 3.2 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Kecamatan Bandongan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

1.

peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga

-

Prosentase perempuan yang hadir dalam kegiatan pembinaan organisasi perempuan

2.


-

Jumlah desa yang dibina

Program/ Kegiatan

3

4 Program : Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan : Pembinaan organisasi perempuan Program : Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Kegiatan : 1. Fasilitasi pemilihan kepala desa 2.Fasilitasi/ monitoring pengisian perangkat desa


Realisasi 2013

2014

2015

5

6

7

93.3

95,83

83.3

-

-

0

-

-

0

36

No

1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2

3 -

3.

peningkatan budaya daerah

Program/ Kegiatan

nilai-nilai

Jumlah proposal terfasilitasi

Realisasi 2013

2014

2015

5

6

7

-

78.43

100

-

100

100

4 yang

-


-


-

jumlah kegiatan budaya/keagamaan

festival

Program : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan hibah dan bansos Program : Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Kegiatan : Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan : Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula & Desa Prakarsa (Bangub) Program : Pengembangan nilai budaya Kegiatan : Pemberian dukungan, penghargaan, dan kerjasama di bidang budaya


-

-

-

100

66.67

100

37

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

1

2

3

4.


-

Jumlah peluang sektor/bidang unggulan terpublikasi

5.

peningkatan koordinasi dan kerjasama pemerintahan

-


-

4 usaha usaha yang


Program : Penyisapan potensi sumber daya daya sarana dan prasarana daerah Kegiatan : Penyusunan data dan informasi potensi wilayah Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : 1. Penyusunan dokumen perencanaan 2. Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraa n Musyawarah Pembangunan Desa Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan : Penyuluhan pedoman pengelolaan keuangan desa


Realisasi 2013

2014

2015

5

6

7

-

-

70

-

100

100

100

100

100

-

96.43

100

38

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

6.

peningkatan keterbukaan informasi dan transparansi kinerja pemerintahan melalui penyediaan informasi publik

-


7.

peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

-

prosentase penyelesaian dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

prosentase laporan aset

-

peningkatan pelunasan PBB

-

jumlah APBDes dan LKPJ Kepala Desa yang tersusun dengan baik

Program/ Kegiatan

3

4

penyelesaian

realisasi

Program : Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Kegiatan : Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program : Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan : 1. Pengelolaan Aset 2. Intensifikasi pendapatan daerah Program : Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa


Realisasi 2013

2014

2015

5

6

7

-

100

93.69

-

tidak dapat diprosenta sekan

100

66.21

91.67 tidak dapat diprosenta sekan tidak dapat diprosenta sekan

100 100.1

100

100

39

No

1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2

Program/ Kegiatan

3

-


4

Realisasi 2013

2014

2015

5

6

7

-

70.96

100

-

100

100

-

100

57.04

-

100

100

-

107.55

113.3

-

91.67

100

-

-

100

Kegiatan : Fasilitasi dan monitoring APBDesa Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3. Penyediaan jasa surat menyurat 4. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 6. Penyediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 7. Penyediaan jasa administrasi kepegawaian


40

-

-


prosentase penerbitan KTP, KK dan surat pindah yang diterbitkan

8. Pemindahan gedung kantor Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pembangunan Gedung Kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program : Penataan administrasi kependudukan Kegiatan : Peningkatan pelayanan publik dalam kependudukan


-

-

50

85

-

100

-

100

100

-

100

0

-

66.67

0

-

100

90

-

83.33

82.4

95

tidak dapat diprosent asekan

46.3

41

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

1

2

3

8.


-

jumlah terlatih

9.

Peningkatan kehidupan bermasyarakat

-


kualitas sosial

petugas

4 linmas

Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan : Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan Lingkungan Program : Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan : Fasilitasi Komda Lansia


Realisasi 2013

2014

2015

5

6

7

-

82.14

100

-

-

75

42

Dari tabel 3.2 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa : a. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang memiliki perbedaan target antara tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013, hanya terdapat 1 (satu) realisasi kinerja untuk mendukung 1 (satu) indikator. Berbeda dengan tahun 2014 target yang ditetapkan untuk mendukung indikator tercapainya standar waktu maksimum proses pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 6 (enam) realisasi kinerja dan 5 (lima) realisasi kinerja untuk mendukung indikator sarana prasaran kantor memadai dan 2 (dua) realisasi untuk mendukung indikator kondisi sarana dan prasarana desa yang memadai; b. Dalam realisasi tahun 2014 terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang tidak dapat terukur capaiannya. Hal ini disebabkan karena target dan realisasinya berbeda definisi; c. Di tahun 2013 terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja sedangkan di tahun 2014 terdapat 18 (delapanbelas) indikator.

3. Capaian Kinerja berdasarkan Perbandingan Realisasi 2015 dengan Target Jangka Menengah


43

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target dalam Renstra Kecamatan Bandongan No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

1

2

3

4

1.

peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga

-


-

2.

Prosentase perempuan yang hadir dalam kegiatan pembinaan organisasi perempuan Jumlah desa yang dibina

-

Jumlah proposal terfasilitasi

yang

-


-


Program : Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan : Pembinaan organisasi perempuan Program : Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Kegiatan : 1. Fasilitasi pemilihan kepala desa 2.Fasilitasi/ monitoring pengisian perangkat desa Program : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan hibah dan bansos Program : Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Kegiatan : Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan : Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula & Desa Prakarsa (Bangub)


Target Renstra 5

Realisasi 2015 6

100%

83.3%

100% 100%

0 0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

44

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

1

2

3

4

3.

peningkatan nilainilai budaya daerah

-

jumlah kegiatan festival budaya/keagamaan

4.

Peningkatan ketersediaan informasi sektor unggulan berbasis potensi lokal peningkatan koordinasi dan kerjasama pemerintahan

-

Jumlah peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan yang terpublikasi

-


5.

-


6.

peningkatan keterbukaan informasi dan transparansi kinerja pemerintahan melalui penyediaan informasi publik

-


7.

peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

-

prosentase penyelesaian dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Target Renstra 5

Realisasi 2015 6

Program : Pengembangan nilai budaya Kegiatan : Pemberian dukungan, penghargaan, dan kerjasama di bidang budaya Program : Penyisapan potensi sumber daya daya sarana dan prasarana daerah Kegiatan : Penyusunan data dan informasi potensi wilayah Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : 1.Penyusunan dokumen perencanaan 2. Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa

100%

100%

100%

70%

100%

100%

100%

100%

Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan : Penyuluhan pedoman pengelolaan keuangan desa Program : Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Kegiatan : Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat

100%

100%

100%

93.69%

Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

100%


45

-

-

-

prosentase penyelesaian laporan aset peningkatan realisasi pelunasan PBB jumlah APBDes dan LKPJ Kepala Desa yang tersusun dengan baik Cakupan pelayanan administrasi perkantoran


Program : Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan : 1. Pengelolaan Aset

100%

100%

2. Intensifikasi pendapatan daerah

100%

100.1%

Program : Pembinaan & fasilitasi pengelolaan keuangan desa Kegiatan : Fasilitasi dan monitoring APBDesa Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran 4.Penyediaan jasa surat menyurat 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 6. Penyediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 7. Penyediaan jasa administrasi kepegawaian 8. Pemindahan gedung kantor Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pembangunan Gedung Kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 57.04% 113.3%

100%

100%

100% 100%

100% 50%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 0 0 90% 82.4%


46

8.

9.

Peningkatan ketentraman ketertiban masyarakat

-

prosentase penerbitan KTP, KK dan surat pindah yang diterbitkan

-

jumlah terlatih

-


dan


petugas

linmas

Program : Penataan administrasi kependudukan Kegiatan : Peningkatan pelayanan publik dalam kependudukan Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan : Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan Lingkungan Program : Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan : Fasilitasi Komda Lansia


100%

46.3%

100%

100%

75%

47

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan. a) Sasaran :

Peningkatan keterbukaan informasi dan transparansi kinerja

pemerintahan melalui penyediaan informasi publik Sasaran yang didukung dengan Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dan Kegiatan Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat tidak mencapai target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014,

penilaian masyarakat mengenai kualitas pelayanan di Kecamatan Bandongan mengalami penurunan. Kondisi ruang pelayanan yang sempit dan ketersediaan fasilitas penunjang serta kelengkapan informasi tertulis di Kecamatan Bandongan mempengaruhi penilaian tersebut. Perlu adanya keterlibatan dari semua pegawai untuk melengkapi informasi pelayanan, komunikasi aktif dan pelatihan tentang pelayanan prima dalam rangka memberikan pelayanan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan dalam SOP. b) Sasaran : Peningkatan koordinasi dan kerjasama pemerintahan Didukung oleh 2 (dua) Program dan 3 (tiga) kegiatan yaitu : 1)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan Realisasi kegiatan menghasilkan 10 (sepuluh) dokumen perencanaan yang disusun dengan tepat waktu sebagaimana ditetapkan dalam target. Komunikasi aktif dan manajemen waktu yang baik oleh penanggungjawab kegiatan mempengaruhi keberhasilan kegiatan ini. Konsistensi dokumen antar dokumen perencanaan diperlukan untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja di akhir bulan dan atau akhir tahun anggaran.



Kegiatan

Fasilitasi

Pelaksanaan

Penyelenggaraan

Musyawarah

Pembangunan Desa Realisasi kegiatan sesuai dengan target yagn ditetapkan. Dalam rangka proses perencanaan pembangunan tahun 2016, dilakukan Musrenbang Desa pada 14 desa se Kecamatan Bandongan dan Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Desa menghasilkan 14 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa sedangkan Musrenbang Kecamatan menghasilkan 1 dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) sehingga total dokumen yang dihasilkan sejumlah 15 dokumen perencanaan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Kecamatan Bandongan 2015

48

2)

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 

Kegiatan Penyuluhan pedoman pengelolaan keuangan desa Penyuluhan pedoman pengelolaan keuangan desa merupakan intervensi kegiatan dari tingkat Kabupaten dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia kelembagaan desa baik pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyuluhan ini dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan Bendahara Desa pada 14 desa se Kecamatan Bandongan

dengan

narasumber

dari

BAPPEDA,

Bagian

Tata

Pemerintahan, DPPKAD, dan Inspektorat. Diharapkan agar kegiatan ini dapat berlanjut dengan fasilitasi dan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa. c) Sasaran : Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Didukung oleh 6 (enam) program dan 19 (sembilanbelas) kegiatan yaitu : 1)

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan kinerja yang disusun oleh SKPD ada 4 dokumen tahunan, 1 dokumen triwulan, 2 dokumen bulanan yaitu LPPD yang dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015, Monitoring PK yang dikoordinasikan oleh Bagian

Organisasi

Setda,

dan

bahan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Magelang Tahun Anggaran 2015 dan Realisasi Fisik Keuangan (RFK) dan Tepra yang dikoordinasikan dengan Bagaian Administrasi Pembangunan Daerah Setda, Evaluasi Renja yang dikoordinasikan dengan Bappeda. Seluruh laporan kinerja tahun 2015 dapat diselesaikan sesuai target. 2)

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

Pengelolaan Aset Dokumen pelaporan aset yang dihasilkan terealisasi sebanyak 11 (sebelas) dokumen yang meliputi RKBU dan RKPBU, DKBU dan DKPBU, RKBU perubahan dan RKPBU perubahan, DKBU perubahan dan DKPBU perubahan KIB, KIR, BI, mutasi, laporan pengadaan, stockopname. Dalam pengelolaan barang milik daerah diperlukan tanggungjawab dari semua pegawai untuk ikut memelihara dan menjaga barang-barang


49

dengan cara melaporkan kerusakan, mutasi barang serta menjaga keutuhan fisik barang. 

Intensifikasi pendapatan daerah Realisasi pelunasan PBB tahun 2015 melebihi target yang ditetapkan yaitu 78,11% sampai dengan 31 Desember 2015. Meskipun demikian realisasi tersebut masih berada pada peringkat 20 dari 21 Kecamatan di Kabupaten Magelang. Kendala ketidaksesuaian SPPT, kepemilikan SPPT PBB, dan manajemen pelaporan PBB perlu evaluasi. Perlunya integrasi antara BPD dengan Kecamatan untuk mempermudah koordinasi dan kerja sama aktif antara KPP Pratama, BPD Jateng dan DPPKAD Kabupaten Magelang untuk mengantisipasi kekeliruan SPPT sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang.

3)

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 

Fasilitasi dan monitoring APBDesa Realisasi kegiatan sesuai dengan target yaitu tersusunnya 14 APBDesa dan 14 LKPJ Desa Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilakukan agar format dan substansi APBDesa sesuai dengan ketentuan

dan

prioritas

kebutuhan

pembangunan

desa.

Evaluasi

Raperdes dimaksud dilakukan pada 14 desa se Kecamatan Bandongan. Evaluasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa dilakukan agar format dan substansi LKPJ sesuai dengan ketentuan dan mampu menyajikan akuntabilitas kinerja Pemerintah desa. Evaluasi atas LKPJ Kepala Desa dilakukan pada 14 desa se Kecamatan Bandongan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, persoalan jumlah personil

yang memiliki kemampuan memfasilitasi administrasi pemerintahan dan pembangunan desa menjadi hambatan. Diperlukan pengaturan dan/atau penambahan staf agar tugas ini dapat optimal dilaksanakan. 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik meliputi pembayaran tagihan 4 (empat) rekening yaitu rekening surat kabar, listrik, telepon, dan air selama 12 (duabelas) bulan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.


50



Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan diberikan kepada pengelola keuangan daerah pada

Kecamatan Bandongan yaitu Pengguna

Anggaran,

Pejabat

Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Akuntansi, dan pengelola barang daerah selama 12 bulan. 

Penyediaan jasa surat menyurat Realisasi jumlah jasa surat menyurat meliputi surat masuk, surat keluar dan nota dinas kurang dari dibandingkan target yang ditetapkan. Perlu adanya penertiban pemberian nomor surat masuk dan keluar. Banyak laporan dan Surat Keputusan Camat yang dibuat dan atau dikirim ke SKPD tidak teragenda.



Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran Realisasi pemberian honor non PNS kepada 1 (satu) orang penjaga malam selama 12 (duabelas) bulan sebesar nominal sebagaimana tertuang dalam SK Bupati ....



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah koordinasi dalam daerah lebih dari target yang ditetapkan. Capaian kegiatan mampu membiayai seluruh kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh SKPD Kabupaten selama 12 bulan.



Penyediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor Pembelian sejumlah 46 jenis alat kebersihan dan 32 jenis alat listrik yang dipergunakan untuk melengkapi dalam rangka pemindahan gedung kantor Kecamatan.



Penyediaan jasa administrasi kepegawaian Penyusunan dokumen-dokumen kepegawaian di tahun 2015 meliputi Anjab, SKP, KP, KGB, Penyesuaian Gaji, Laporan Bulanan, Formulir isian PNS, KP4, Formulir Informasi Jabatan, SPT Tahunan, LP2P, 16 Buku Kepegawaian

5)

Peningkatan sarana prasarana aparatur 

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung sesuai dengan yang direncanakan antara lain Lemari kaca, kursi tunggu, dan Papan pengumuman guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.


51



Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung sesuai dengan yang direncanakan antara lain TV, komputer PC, Notebook, Printer, UPS, Scanner guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.



Pembangunan gedung kantor untuk efisiensi anggaran maka kegiatan yang bersifat menambah nilai gedung bangunan tidak dilaksanakan ditahun 2015 karena terdapat kegiatan pembangunan gedung kantor



Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk efisiensi anggaran maka kegiatan yang bersifat menambah nilai gedung bangunan tidak dilaksanakan ditahun 2015 karena terdapat kegiatan pembangunan gedung kantor



Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kendaraan dinas sejumlah 5 buah motor dan 1 buah mobil.

Pada

prinsipnya jumlah kendaraan dinas sudah mencukupi meskipun ada beberapa motor yang sudah layak diganti atau membutuhkan biaya perawatan/ pemeliharaan yang lebih banyak. 

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kondisi prima peralatan kantor seperti komputer, printer, mesin ketik, laptop,

LCD

sangat mendukung

kelancaran

tugas.

Pemeliharaan

peralatan kantor meliputi perbaikan atau servis dan upgrade atas komputer (PC atau laptop, LCD), printer baik tinta maupun pita, mesin ketik 

Pemindahan gedung kantor Mengakomodir biaya-biaya yang timbul dari kegiatan pemindahan kegiatan operasional Kecamatan menuju kantor sementara (Balai Desa Bandongan) dan perpindahan kembali menuju gedung kantor Kecamatan.

6)

Penataan administrasi kependudukan 

Peningkatan pelayanan publik dalam kependudukan Kegiatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan adalah berupa pelayanan pencetakan KTP dan KK. Pencetakan KTP tidak memenuhi target karena penetapan target yang tinggi.

Data diambil dari jumlah


52

penduduk Kecamatan Bandongan berdasarkan data Kecamatan dalam Angka : BPS tahun 2013. Penduduk tidak wajib KTP (di bawah 17 tahun) tidak wajib KTP di tahun 2015 sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai target pendaftaran KTP. Penetapan target tahun 2016 diharapkan dapat lebih falid sesuai dengan kondisi di Kecamatan Bandongan Ketepatan waktu pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan SOP pelayanan tidak dapat dipenuhi karena sangat tergantung dengan koneksi internet antara Kecamatan dengan Dinas Pendudukan dan Catatan

Sipil

(Disdukcapil).

Perlu

adanya

upaya

dari

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki sistem dan konektivitas

Sistem

Informasi

Administrasi

Kependudukan

(SIAK)

Kabupaten Magelang. d) Sasaran : Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga Didukung dengan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan dan Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan.

Keterlibatan

perempuan belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pembinaan organisasi perempuan berupa pembinaan TP PKK Desa pada 14 desa diharapkan mampu meningkatkan

partisipasi

perempuan

dalam

perencanaan

pembangunan.

Pelaksanaan PKK tidak mencakup seluruh desa. Pembinaan PKK desa hanya difokuskan pada salah satu desa yang ditunjuk untuk menjadi desa binaan di tahun berkenaan.

Desa yang tidak menjadi desa binaan menjadi tidak aktif.

Perlu

adanya penjadwalan untuk melakukan pembinaan rutin keseluruh desa yang dilakukan oleh Tim PKK Kecamatan. e) Sasaran : Peningkatan pemberdayaan aparatur pemerintah desa Didukung dengan 3 (tiga) Program dan 5 (lima) kegiatan yaitu : 1)

Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :  Kegiatan Fasilitasi pemilihan kepala desa Capaian kinerja tidak terpenuhi sebagaimana ditetapkan dalam target kinerja.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa belum bisa dilaksanakan

ditahun 2015 karena Peraturan Daerah berkenaan dengan Pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa belum diterbitkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Kecamatan Bandongan 2015

Diharapkan 53

terdapat komunikasi aktif dengan Bagian Tapem Setda Kabupaten Magelang berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.  Kegiatan Fasilitasi/ monitoring pengisian perangkat desa Capaian kinerja tidak terpenuhi sebagaimana ditetapkan dalam target kinerja. Kegiatan ini untuk mengidentifikasi formasi kebutuhan pengisian perangkat desa tahun 2016. Pengisian perangkat desa dijadwalkan dilaksanakan pada Tahun 2016 pasca ditetapkannya Peraturan Daerah tentang

Pengisian

Perangkat

Desa.

Identifikasi

formasi

kebutuhan

pengisian perangkat desa dilakukan pada 14 desa se Kecamatan Bandongan.

2)

Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan kegiatan :  Kegiatan Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Realisasi kegiatan yaitu keterlibatan peserta sosialisasi sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga diharapkan seluruh peserta dapat menindaklanjuti laporan kejadian tindak kekerasan dalam rumah tangga dan anak.

Komunikasi dan kerjasama yang baik dengan bagian Kesra

Setda Kabupaten Magelang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dalam hal penyempurnaan diharapkan agar ada hirarki yang jelas antara Petugas Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan, Kepolisian dan Ormas Perlindungan perempuan dan anak.

PPT

diharapkan dapat membantu melakukan pendekatan dan pendampingan dengan warga sebelum laporan ditindaklanjuti. 3)

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :  Kegiatan Fasilitasi pengelolaan hibah dan bansos Realisasi kegiatan telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu banyaknya proposal yang terfasilitasi oleh Kecamatan. Kegiatan ini untuk memfasilitasi pengajuan proposal bantuan hibah/ bansos kepada kelompok masyarakat pada 14 desa se Kecamatan Bandongan. Meskipun kebijakan pemberian bantuan hibah ditunda berkenaan dengan penerima bantuan


54

harus berbadan hukum namun pengajuan proposal oleh kelompok masyarakat dan pemerintah desa tetaplah banyak.  Kegiatan operasional bantuan keuangan desa pemula dan desa prakarsa (bangub) Kegiatan ini untuk mendukung operasional dana bantuan keuangan kepada desa pemula dan desa prakarsa. Desa yang mendapat bangub sebanyak 14 desa. Kegiatan ini diwujudkan dalam hal supervisi proposal kegiatan, pengecekan lokasi dan supervisi SPJ keuangan. f)

Sasaran : Peningkatan ketersediaan informasi sektor unggulan berbasis potensi lokal Didukung dengan Program Penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah dan Kegiatan Penyusunan data dan informasi potensi wilayah. Capaian kinerja belum memenuhi target yang ditetapkan. Dari target 10 (sepuluh) potensi wilayah, hanya 7 (tujuh) potensi wilayah yang digali informasinya.

Data dan

informasi diperlukan untuk memudahkan penyampaian informasi yang dapat mendukung pengembangan potensi usaha. Pemahaman PPTK tentang manfaat dari kegiatan ini masih kurang. Kecamatan sebagai SKPD pengampu berbagai urusan di wilayah seharusnya dapat memberikan kemudahan dalam hal ketersediaan data bagi masyarakat. Diharapkan PPTK dapat bekerja sama secara intensif dengan UPT terkait serta stakeholders untuk melakukan pendataan ikhwal potensi unggulan. g) Sasaran : Peningkatan nilai-nilai budaya daerah Didukung dengan Program Pengembangan nilai budaya dan Kegiatan Pemberian dukungan, penghargaan, dan kerjasama di bidang budaya.

Realisasi kinerja

kegiatan yang berupa pemberian dukungan kepada kelompok seni budaya sudah memenuhi target yang ditetapkan.

3 (tiga) jenis perlombaan dan 3 (tiga) kali

pengiriman lomba yang telah difasilitasi oleh Kecamatan diharapkan dapat mendukung stabilitas dan pengembangan potensi kelompok-kelompok kesenian di Bandongan.

Kerjasama yang baik dengan seluruh pihak yang terkait sangat

mendukung terlaksananya kegiatan ini.

Ditahun yang akan datang diharapkan

agar pengembangan nilai budaya tidak hanya difokuskan pada 3 (tiga) jenis kelompok kesenian saja (rebana, MTQ, dokter kecil), namun juga diperhatikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Kecamatan Bandongan 2015

55

untuk pengembangan kesenian lain yang berasal dari Bandongan. Perlu analisa ulang bahwa dokter kecil bukan merupakan kelompok kesenian, sehingga untuk pembiayaan fasilitasi pengembangan potensi dokter kecil dapat dianggarkan program dan kegiatan lain. h) Sasaran : Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat Didukung dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan Lingkungan. Realisasi kegiatan yaitu keterlibatan petugas linmas sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga diharapkan seluruh petugas linmas di Kecamatan Bandongan sudah terlatih untuk mengantisipasi dan menanggulangi saat terjadi bencana. Hal ini didukung dengan adanya minat dan partisipasi aktif petugas linmas desa untuk terlibat dalam upaya menjaga keamanan wilayah. Perlu adanya perhatian lebih bagi para petugas linmas dalam hal kesejahteraan. i)

Sasaran : Peningkatan kualitas kehidupan sosial bermasyarakat Didukung dengan Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kegiatan Fasilitasi Komda Lansia. target yang ditetapkan.

Jumlah keterlibatan peserta tidak mencapai

Pelaksanaan fasilitasi komda lansia direncanakan

dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali setahun. Kegiatan ini dibiayai oleh APBD perubahan tahun angaran 2015 yang ditetapkan dibulan November 2015. Pelaksanaan kegiatan hanya dapat berjalan 3 (tiga) kali yaitu di triwulan I, triwulan II dan triwulan IV. Perlu adanya penjadwalan rutin untuk pelaksanaan kegiatan serupa ditahun berikutnya sekaligus perencanaan konsep kegiatan dengan cara yang lebih menarik dan bermanfaat. 5. Analisa tingkat efektifitas penggunaan sumber daya : Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan pada kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Pencairan anggarankegiatan tersebut

berdasarkan kebutuhan riil. Kebutuhan riil inilah yang dapat diintervensi dilakukan efisiensi sumber daya keuangan. Deskripsi penggunaan anggaran kegiatan tersebut yaitu realisasi kinerja kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik mencapai 100%.


56

Dengan plafon anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- terealisasi Rp. 13.106.025,- maka terdapat efisiensi sebesar Rp. 4.893.975,- (27,19%).

B. Realisasi Anggaran Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Penyajian data akuntabilitas keuangan meliputi: 

Jumlah dan rincian sumber dana.



Jumlah dan rincian pengeluarannya.

1. Pendapatan Pada tahun 2015, target pendapatan Kantor Kecamatan Bandongan berdasarkan APBD Perubahan adalah Rp. 7.500.000,-.

Target pendapatan

tersebut terdiri dari retribusi daerah sebesar Rp. 5.000.000,- dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 2.500.000,-.

Penetapan target

pendapatan meningkat sebanyak 50,00% apabila dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 5.000.000,-. Rincian target dan realisasi pendapatan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pendapatan Kecamatan Bandongan Tahun 2015 No 1 1

2

Jenis Pendapatan 2 Retribusi Perizinan Tertentu - Retribusi izin mendidirikan bangunan Pendapatan Denda Retribusi

Target DPPA (Rp.) 3 5.000.000,-

Realisasi (Rp.) 4 463.000,-

5.000.000,-

2.500.000,-

Deviasi (Rp.)

%

5 (4.537.000,-)

6 (9,26)

463.000,-

(4.537.000,-)

(9,26)

2.385.500,-

(115.000,-)

95,42


57

- Pendapatan denda retribusi jasa umum Jumlah tahun 2015 Jumlah tahun 2014

2.500.000,-

2.385.500,-

(115.000,-)

95,42

7.500.000,-

2.848.000,-

(4.652.000,-)

37,97

10.230.000,-

5.418.585,-

(4.811.415,-)

52,97

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa total realisasi pendapatan ditahun 2015 adalah Rp. 2.848.000,-. atau mencapai 37,97%. Angka absolut pendapatan yang dicapai pun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp. 5.418.585,-. Atau sebesar 52,97%. Gambar 3.1 Realisasi pendapatan Pada Kecamatan Bandongan tahun 2015 12.000.000 10.230.000 10.000.000 7.500.000

8.000.000 6.000.000

5.418.585

Target Realisasi

4.000.000

2.848.000

2.000.000 0 2014

2015

Tidak tercapainya target pendapatan tahun 2015 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: a.

Banyak warga yang mendirikan bangunan di kawasan lahan hijau atau merupakan kawasan larangan didirikan bangunan. Oleh sebab itu, banyak bangunan yang tidak berizin. Realisasi dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,-. Realisasi IMB hanya sebesar Rp. 463.000,- atau hanya mencapai -9,26%. Realisasi pendapatan dari IMB meningkat dibandingkan tahun 2014 yaitu Rp. 171.085,-. Perlu dilakukan sosialisasi di tingkat desa dalam berbagai forum/ pertemuan secara intensif mengenai prosedur, persyaratan, dan biaya


58

pengurusan IMB baik yang merupakan kewenangan Camat maupun kewenangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Magelang. b. Pengelolaan retribusi denda keterlambatan pembuatan KTP seiring dengan pemberlakuan retribusi denda, belum tertib sehingga banyak yang tidak dipungut biaya.

2. Belanja Kecamatan Bandongan pada tahun anggaran 2015 mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 384.239.800,- (tigaratus delapanpuluh empatjuta duaratus tigapuluh sembilanribu delapanratus Rupiah) yang terdiri dari : -

APBD Penetapan 2015 sebesar Rp. 327.900.800,-

-

APBD Perubahan 2015 mendapatkan tambahan sebesar Rp. 56.339.000,-

Belanja langsung sebesar Rp. 327.900.800,- tersebut diuraikan: -

Belanja pegawai sebesar Rp. 85.393.000,-

-

Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 259.104.00,-

-

Belanja modal sebesar Rp. 84.370.000,-

Total belanja Kecamatan Bandongan tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel 3.6 berikut : Tabel 3.5 Total Belanja Kecamatan Bandongan Tahun 2015


59

Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa terdapat penambahan total belanja daerah di tahun 2015 sebesar Rp. 49.815.000,- yang disebabkan pengurangan belanja tidak langsung sebesar 0,45% dan penambahan anggaran di belanja langsung sebesar 17,18%. Dalam perubahan APBD tahun 2015 terdapat 5 (lima) kegiatan baru, 2 (dua) kegiatan dengan penambahan anggaran dan 2 (dua) kegiatan yang dibatalkan.

Penambahan target pendapatan dalam

perubahan APBD sebesar Rp. 2.500.000,- disebabkan berlakunya pengenaan denda keterlambatan pembuatan KTP di tahun 2015. a. Belanja Tidak Langsung Untuk mengetahui tingkat serapan anggaran belanja tidak langsung di tahun 2015, maka dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.6 Belanja Tidak Langsung Kecamatan Bandongan Tahun 2015 Jenis Belanja

Target DPA (Rp.)

Target DPPA (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Selisih (Rp.)

%

Belanja Tidak Langsung

1.460.359.000

1.453.835.000

1.294.900.358

(158.934.642)

(89,07)

Capaian Tahun 2015

1.460.359.000

1.453.835.000

1.294.900.358

(158.934.642)

(89,07)

Capaian Tahun 2014

1.359.155.000

1.276.661.000

1.133.403.549

(143.257.451)

(88,78)

Gambar 3.2 Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2015 pada Kecamatan Bandongan 1,6 1,4

1,35

1,46 1,45 1,29

1,27 1,13

1,2 1

Target DPA

0,8

Target DPPA

0,6

Realisasi

0,4 0,2 0 2014

2015


60

Dari tabel 3.5 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2014 atas realisasi belanja tidak langsung yaitu sebesar Rp. 161.496.809 atau sebesar 14,29%.

Kenaikan realisasi penyerapan anggaran diikuti dengan peningkatan

target DPPA di tahun 2015.

b. Belanja Langsung Keberhasilan SKPD dalam menyelenggarakan kegiatan tidak lepas dari dukungan anggaran. Tahun 2015, anggaran belanja langsung untuk Kecamatan Bandongan mencapai Rp. 384.239.800,-.

Sampai dengan akhir triwulan IV, penyerapan

anggaran untuk belanja langsung dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Bandongan Tahun 2015 Sasaran 1.

2.

Peningkatan keterbukaan informasi dan transparansi kinerja pemerintahan melalui penyediaan informasi public

Peningkatan koordinasi dan kerjasama pemerintahan

Program/Kegiatan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Target

Realisasi

%

1.425.000

1.425.000

100,00

2.131.000

2.130.000

99,95

8.736.000

8.256.000

94,51


61

3.


Penyuluhan pedoman pengelolaan keuangan desa Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Pemungutan dan intensifikasi PBB 2. Pengelolaan Asset SKPD Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi dan monitoring APBDes dan LKPJ Desa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 6. Penyediaan jasa administrasi kepegawaian

16.535.000

16.534.100

99,99

2.674.000

2.658.000

99,40

39.660.000

39.660.000

100,00

5.000.000

4.954.000

99,08

2.970.000

2.970.000

100,00

4.246.800,-

4.220.175

99,37

18.000.000

13.106.025

72,81

37.490.000

37.469.900

99,95

16.932.000

16.932.000

100,00

26.800.000

26.800.000

100,00

2.000.000

2.000.000

100,00


62

4.

5.



7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor 8. Pemindahan Gedung Kantor Program peningkatan sarana prasarana aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Penataaan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pembinaan organisasi perempuan Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1. Fasilitasi/ monitoring pengisian Perangkat Desa 2. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

1.555.000

1.554.000

99,94

20.350.000

9.406.600

46,22

11.900.000

11.446.800

96,19

27.842.000

27.561.800

98,99

57.000.000

50.921.411

89,34

6.000.000

6.000.000

100,00

4.224.000

4.084.000

96,69

5.000.000

5.000.000

100,00

4.164.000

0

3.619.000


0

63

6.

7.

8.

9.

Peningkatan ketersediaan informasi sektor unggulan berbasis potensi local Peningkatan nilai-nilai budaya daerah



Perempuan Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Fasilitasi pengelolaan hibah dan bansos Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa (Bangub) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Penyusunan Data Dan Informasi Potensi Wilayah Program Pengembangan Nilai Budaya Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fasilitasi Komda Lansia TOTAL 2015 TOTAL 2014

1.335.000

1.335.000

100,00

39.394.000

37.149.000

5.000.000

5.000.000

100,00

2.000.000

1.999.500

99,98

1.600.000

1.600.000

100,00

2.357.000

2.357.000

100,00

6.300.000 384.239.800 308.612.500

5.500.000 350.030.311 291.519.058

87,30 91,10 94,46

94,30


64

Dari tabel 3.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa : 1. Terdapat 10 program dan 12 kegiatan dengan penyerapan anggaran mencapai 100%; 2. Terdapat 10 program dan 17 kegiatan dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%; 3. Terdapat 1 program dan 2 kegiatan dengan penyerapan anggaran 0%; 4. Terjadi penurunan prosentase penyerapan anggaran sebesar 3,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, untuk jumlah penyerapan anggaran, tahun 2015 lebih banyak menyerap anggaran dibandingkan di tahun 2014.

Gambar 3.3 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2015 pada Kecamatan Bandongan 450.000.000 384.239.800 350.030.311

400.000.000 350.000.000 300.000.000

308.612.500 291.519.058

250.000.000

Target

200.000.000

Realisasi

150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 2014

2015


65

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Keberhasilan Dengan memperhatikan uraian dan data di atas, maka dapat diinterpretaskan bahwa Kecamatan Bandongan berhasil dalam melaksanakan tugasnya karena ratarata pencapaian sasaran strategis dengan ketegori BAIK.

Hal tersebut didukung

dengan data sebagai berikut : Tabel 4.1 Pengukuran berdasarkan Sasaran Uraian Sasaran I : Peningkatan keterbukaan informasi dan transparansi kinerja pemerintahan melalui penyediaan informasi public Sasaran II : Peningkatan koordinasi dan kerjasama pemerintahan Sasaran III : Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sasaran IV : Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga Sasaran V : Peningkatan pemberdayaan aparatur pemerintah desa Sasaran VI : Peningkatan ketersediaan informasi sektor unggulan berbasis potensi local Sasaran VII : Peningkatan nilai-nilai budaya daerah Sasaran VIII : Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat Sasaran IX : Peningkatan kualitas kehidupan sosial bermasyarakat Rata-rata di tahun 2015 Rata-rata di tahun 2014 Rata-rata di tahun 2013

Pencapaian Sasaran

Akuntabilitas Keuangan

93.96

100,00%

100%

98,12%

90,54%

88,70%

83,33%

100,00%

60,00%

58,86%

70,00%

99,98%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

75,00% 85,87% 75,22% 118,56%

87,30% 92,55% 93,39% 94,46%


66

Berdasarkan tabel 4.1, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Realisasi kinerja sasaran di tahun 2015 meningkat 10,65%. 2. Dari data di atas, maka capaian kinerja sasaran di tahun 2015 Kecamatan Bandongan mendapatkan prediksi BAIK dengan nilai 85,87%; 3. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, serapan anggaran di tahun 2015 mengalami penurunan.

Namun demikian penurunan tersebut diikuti dengan

peningkatan jumlah anggaran di tahun 2015 sebesar 2,22% dibandingkan tahun 2014; 4. Kecamatan Bandongan menggunakan 92,25% belanja langsung atau sebesar Rp. 350.030.311,- dari target sebesar Rp. 384.239.800,B. Simpulan Umum Capaian Kinerja 1.

Penurunan pendapatan di tahun 2015 yaitu Rp. 2.848.000,- dan di tahun 2014 mencapai Rp. 5.418.585,-. Hal tersebut dikarenakan minimnya permohonan pengajuan pengurusan IMB dan pengenaan denda keterlambatan KK yang sering terlewatkan;

2.

Serapan anggaran belanja tidak langsung tahun 2015 mencapai 89,07% atau meningkat sebesar 0,29% dari tahun 2014. Peningkatan tersebut diikuti dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 161.496.809,- dibandingkan tahun lalu;

3.

Penyerapan anggaran belanja langsung mencapai 91,10% dari total anggaran Rp. 384.239.800,-. Prosentase serapan anggaran belanja langsung di tahun 2015 memang mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun lalu, namun jumlah anggaran belanja langsung tahun 2015 meningkat 2,22% dibandingkan tahun lalu;

4.

Terdapat penambahan anggaran dalam APBD Perubahan di Tahun 2015 sebesar Rp. 49.815.000,- atau sebesar 2,79% yang dipergunakan untuk Belanja peralatan dan perlengkapan gedung kantor untuk mendukung Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN), Penyuluhan pedoman pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi Komda Lansia, Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa (Bangub), pemindahan gedung kantor, dan Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran;


67

5.

Terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak dilaksanakan di tahun 2015 yaitu pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa dikarenakan belum terbitnya Peraturan Dearah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

6.

Pemahaman PPTK mengenai capaian indikator kegiatan masih kurang, sehingga kegiatan yang terlaksana tidak menunjukkan keberhasilan pencapaian indikator.

C. Langkah di Masa Mendatang Untuk Meningkatkan Kinerja 1.

Meminimalisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang di APBD Perubahan;

2.

integrasi antara BPD, DPPKAD Kabupaten Magelang dengan Kecamatan agar pelayanan PBB lebih optimal;

3.

Perlu adanya upaya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki

sistem

dan

konektivitas

Sistem

Informasi

Administrasi

Kependudukan (SIAK) Kabupaten Magelang; 4.

Pengembangan pengelolaan data dan informasi potensi desa serta komunikasi aktif antara pihak Kecamatan, UPT dan Stakeholders;

5.

Restrukturisasi pegawai untuk membantu PPTK dalam hal fasilitasi pengelolaan APBDesa dan LKPJ Desa di tahun 2016;

6.

sosialisasi di tingkat desa dalam berbagai forum/ pertemuan secara intensif mengenai prosedur, persyaratan, dan biaya pengurusan IMB baik yang merupakan kewenangan Camat maupun kewenangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Magelang;

7.

Mengoptimalkan Rakor POK Kecamatan agar PPTK dapat melaporkan progress kinerja masing-masing kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan memacu peningkatannya.


68

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP)

Recommend Documents