PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS SOSIAL
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) 2016
Jl. Pahlawan No. 12 Telp. 8311729,8311843, Fax. 8450704 SEMARANG 50241 Website : http://dinsos.jatengprov.go.id Email :
[email protected]
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL
BAB I
PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM B. FUNGSI STRATEGIS DINAS SOSIAL C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH
BAB II
PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN STRATEGIS B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BAB III
AKUNTANBILITAS KINERJA TAHUN 2016 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI B. REALISASI ANGGARAN
BAB IV
PENUTUP A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL B. PERMASALAHAN/KENDALA C. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 : SDM Menurut Jabatan/Eselon/JFU Tabel 1.2 : SDM Menurut Golongan Tabel 1.3 : SDM Menurut Tingkat Pendidikan Tabel 1.4 : SDM Menurut Jenis Kelamin Tabel 1.5 : Sarana dan Prasarana Tabel 1.6 : Daftar Nama Balai Tabel 2.1 : Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Tahun 2013-2018 Tabel 2.2 : Tujuan/Sasaran Indikator dan Target Kinerja Dinas Sosial Tahun 2016 Tabel 3.1 : Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Sasaran Tabel 3.3 : Realisasi Anggaran
Kata Pengantar
Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj IP) Dinas Sosial Provinsi Jawa
Tengah
sebagai
wujud
pertanggungjawaban pejabat publik tentang kinerja Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran. LKj IP merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, serta keberhasilan capaian sasaran
saat ini untuk percepatan dalam
meningkatkan kulitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsipprinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah . Semarang, 28 Januari 2017 KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH
Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed Pembina Utama Muda NIP. 19590522 198603 1 009
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pergub Jawa Tengah No 64 Tahun 2008 Tentang penjabaran Tupoksi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Tugas Pokok Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang bersifat lintas kabupaten/kota. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi: a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial; b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial; c. Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Sosial lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota; d. Pelaksanaan Tugas dibidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pengembangan Kesejahteraan Sosial; e. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial; f.
Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Adapun Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan komposisi sebagai berikut :
No
Tabel 1.1 SDM Menurut Jabatan/Eselon/JFU Eselon Eselon Eselon Unit Kerja II III IV
JFU
Total
1
2
1 2
Dinas Sosial Prov. Jateng Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Prov. Jateng
3
4
6
7
8
1 -
5 21
15 74
142 627
163 722
Total
885
Tabel 1.2 SDM Menurut Golongan Pangkat/Golongan No
Unit Kerja
Total IV
1 1 2
2 3 Dinas Sosial Prov. Jateng 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) 49 Dinas Sosial Prov. Jateng Total
III
II
I
4 119 473
6 30 163
7 37
8 163 722 885
Tabel 1.3 SDM Menurut Tingkat Pendidikan Pendidikan No
Unit Kerja SD
1 1
2 3 Dinas Sosial Prov. 5 Jateng Unit Pelaksana Teknis 24 (UPT) Dinas Sosial Prov. Jateng Total
2
SM (D.III) 6 10
S.1 (D.IV)
4 7
SLTA/ SMK 5 52
40
337
40
SLTP
Total S.2
67
7 22
8 163
225
56
722
885
Tabel 1.4 SDM Menurut jenis kelamin No
Unit Kerja
1 1 2
1 Dinas Sosial Prov. Jateng Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Prov. Jateng Total
Laki-laki
Perempuan
Total
2 96 364
5 67 358
6 163 722 885
Sedangkan untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana terdiri dari : Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana No
Nama Barang/Jenis Barang
Merk/Type
Jumlah
1
2
3
4
1
TANAH
-
2
PERALATAN MESIN Alat-alat Besar Alat-alat Angkutan Alat-alat Bengkel & Alat Ukur Alat-alat Pertanian/Peternakan Alat-alat Kantor & Rumah Tangga Alat-alat Studio dan Komunikasi Alat-alat Kedokteran Alat-alat Laboratorium
-
GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung Monumen
-
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN Jalan Jembatan Bangunan Air/Irigasi Instalasi Jaringan
-
ASET TETAP LAINNYA Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan Jumlah
-
3
4
5
95 Bidang
59 Unit 356 Unit 508 Unit 12 Unit 27.112 Unit 271 Unit 234 Unit 43 Unit
758 Unit 5 Unit
3 Unit 26 Unit 2 Unit 5 Unit
8.334 Buku 455 Buah
/
38.278
Selain itu dalam untuk mendukung kinerja terdapat Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat/ PMKS, terdiri dari: Tabel 1.6 Daftar Nama Balai NO
BALAI (UPT)
UNIT
SASARAN
1
2
3
4
1
Balai Rehabilitasi Sosial PGOT “MARDI UTOMO” Semarang
2
Balai Rehabilitasi Sosial Eks PENYALAHGUNA NAPZA “MANDIRI” Semarang
Pengemis Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT) Eks Penyalahguna NAPZA Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia PUCANG GADING Semarang
3 4
Balai Persinggahan Sosial “MARGO WIDODO” Semarang Balai Rehabilitasi Sosial Anak “WIRA ADHI KARYA” Ungaran
Lanjut Usia Terlantar
PMKS Anak Putus Sekolah Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia “WENING WERDOYO” Ungaran
Lanjut Usia Terlantar
5
Balai Rehabilitasi Sosial Eks PSIKOTIK “NGUDI RAHAYU” Kendal
Eks Psikotik
Unit Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik & Kronis “BINA SEJAHTERA” Kendal 6
Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia CEPIRING Kendal
Lanjut Usia Terlantar Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak “PAMARDI SIWI” Kendal
7
Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “KASIH MESRA” Demak
Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “HARAPAN BANGSA” Rembang
Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik “PANGRUKTI MULYO” Rembang
Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra “PENDOWO” Kudus
Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “SUNU NGESTITOMO” Jepara
Balai Rehabilitasi Sosial “WANITA UTAMA” Surakarta
Eks Psikotik
Eks Psikotik
WTS Unit Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra "BHAKTI CANDRASA" Surakarta
13
PGOT
Anak Terlantar
Unit Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik “WALUYOTOMO” Jepara 12
Eks Psikotik
Disabilitas Netra
Unit Rehabilitasi Sosial PGOT “MURIA JAYA” Kudus Unit Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik “SONO RUMEKSO” Grobogan 11
Lanjut Usia Terlantar
Eks Psikotik
Unit Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik “PAMARDI KARYA” Blora 10
Anak Terlantar
Anak Terlantar
Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia “MARGO MUKTI” Rembang 9
Anak Terlantar
Anak Terlantar Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak “PAMARDI PUTRA” Demak
8
Eks Psikotik & Eks Penderita Penyakit Kronis
Balai Rehabilitasi Sosial Anak “TARUNA YODHA” Sukoharjo
Disabilitas Netra
Anak Putus Sekolah Unit Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik “ESTITOMO” Wonogiri
Eks Psikotik
14
Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “PAMARDI UTOMO” Boyolali
Anak Terlantar
Unit Rehabilitasi Sosial PGOT “HESTINING BUDI” Klaten 15
Balai Rehabilitasi Sosial Anak “DHARMA PUTERA” Purworejo
Anak Putus Sekolah Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia “WILOSO WREDHO” Purworejo Unit Rehabilitasi Sosial Disabilitas Rungu Wicara “WIRA KARYA TAMA” Purworejo
16
Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “WILOSO MUDA MUDI” Purworejo
Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia “DEWANATA” Cilacap
Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “BUDHI SAKTI” Banyumas
20
Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda “RAHARJO” Sragen Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan “KARTINI” Tawangmangu
23
PGOT
Anak Jalanan
Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “SUKO MULYO” Tegal
Anak Terlantar
Anak Terlantar Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia KLAMPOK Brebes
22
Eks Psikotik
Disabilitas Grahita & Ganda
Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak “PAMARDI SIWI” Sragen 21
PGOT
Anak Terlantar Unit Rehabilitasi Sosial PGOT “PAMARDI RAHARJO” Banjarnegara
19
Disabilitas Rungu Wicara
Lanjut Usia Terlantar Unit Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik “MARTANI” Cilacap
18
Lanjut Usia Terlantar
Anak Terlantar
Unit Rehabilitasi Sosial PGOT “MARDIGUNO” Kebumen 17
PGOT
balai rehabilitasi sosial pgot dan eks psikotik “SAMEKTO KARTI” Pemalang Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia “BISMA UPAKARA” Pemalang
Lanjut Usia Terlantar
PGOT Dan Eks Psikotik Lanjut Usia Terlantar
Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak “KARYA MANDIRI” Pemalang
Anak Terlantar ( 50 PM )
24
Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra “DISTRARASTRA” Pemalang
Disabilitas Netra
Unit Rehabilitasi Sosial Anak “PUTERA HARAPAN” Slawi 25
Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “WORO WILOSO” Salatiga
Anak Terlantar Unit Pelayanan Sosial Anak Balita “WILOSO TOMO” Salatiga Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak “TAMAN HARAPAN” Salatiga
26
Anak Putus Sekolah
Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra “PENGANTHI” Temanggung
Anak Balita Terlantar Anak Terlantar
Disabilitas Netra
Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak “MARDI YUWONO” Wonosobo
27
Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “KUMUDA PUTERA PUTERI” Magelang Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2013.
Anak Terlantar
Anak Terlantar
Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut: a. Kepala Dinas b. Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, membawahkan: •
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
•
Sub Bagian Keuangan;
•
Sub Bagian Program.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
c. Bidang Pemberdayaan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan: •
Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat;
•
Seksi Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
•
Seksi Keperintisan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan.
Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawah-kan: •
Seksi Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia;
•
Seksi Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
•
Seksi Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Narkoba.
Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan: •
Seksi Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial;
•
Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
•
Seksi Pengumpulan Uang dan Barang, Undian, dan Jaminan Sosial.
Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
f. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial, membawahkan: •
Seksi Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
•
Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
•
Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
g. UPTD; Masing-masing UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Terdapat 27
UPTD yaitu Balai Rehabilitasi Sosial, Balai Pelayanan Sosial dan Balai Persinggahan Sosial yang tersebar di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
h. Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar bagan sebagai berikut:
B. FUNGSI STRATEGIS DINAS SOSIAL Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : “Mewujudkan Kemandirian Kesejahteraan Sosial PMKS Melalui Pemberdayaan PSKS Yang Profesional” dengan melaksanakan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan dan Jaminan Sosial melalui lima misi yaitu Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial
keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial, Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
sumber
daya
untuk
mendukung
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Secara singkat mandat yang dipertanggungjawabkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, yaitu : 1. Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar. 2. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang Disabilitas (penyandang cacat). 3. Meningkatkan
kesejahteraan
dan fungsi sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan eks Korban Narkoba. 4. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya. 5. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT). 6. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilainilai kepahlawanan. 7. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial. 8. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah. 9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang, undian dan jaminan sosial. 10. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 11. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 12. Meningkatkan
kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat
dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya. 13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 14. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
15. Meningkatkan kualitas integrasi program dan penganggaran antar unit kerja yang bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial.
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH Permasalahan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan di Jawa Tengah yang diidentifikasikan berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain: 1. Kompleksitas
permasalahan
PMKS
sebagai
dampak
kemajuan
dan
pembangunan. 2. Tingginya mobilitas PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS Jalanan. 3. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan. 4. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial belum dapat mendukung penyenggaraan
usaha
kesejahteraan
sosial
yang
berkualitas
bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 5. Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 6. Koordinasi dan kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya melalui alokasi APBD Kabupaten/Kota maupun Stakeholders belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui Coorporate Social Responbility (CSR) bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.
BAB II PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2013 – 2018. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial berdasarkan azas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menjadi satu kesatuan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 1. Visi dan Misi Visi
Dinas
KEMANDIRIAN
Sosial
Provinsi
Jawa
KESEJAHTERAAN
Tengah
SOSIAL
“MEWUJUDKAN
PMKS
MELALUI
PEMBERDAYAAN PSKS YANG PROFESIONAL”. Visi tersebut mengandung maksud bahwa dalam 5 (lima) tahun kedepan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk mewujudkan kemandirian PMKS melalui peningkatan kualitas dan jangkauan layanan, termasuk melalui pemberdayaan dan penguatan PSKS dengan berpedoman kepada 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yakni Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 5 (lima) Misi yakni: a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); b. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); c. Meningkatkan
kualitas,
kuantitas,
dan
jangkauan
pelaksanaan
perlindungan dan jaminan sosial; d. Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Tujuan Pembentukan Visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tersebut dimaksudkan agar tercapai tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Jawa Tengah yakni sebagai berikut: 1. MISI 1 : Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial PMKS; TUJUAN: a. Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar. b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang Disabilitas (penyandang cacat). c. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan eks Korban Narkoba. 2. MISI 2 : Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga miskin dan keluarga serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); TUJUAN: a. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya. b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT). c. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.
3. MISI 3 : Meningkatkan
kualitas,
kuantitas,
dan
jangkauan
pelaksanaan
perlindungan dan jaminan sosial; TUJUAN : a. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial.
b. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah. c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang, undian dan jaminan sosial. 4. MISI 4 : Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial; TUJUAN : a. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial. b. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder
dalam
mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. c. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya. 5. MISI 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. TUJUAN : a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. c. Meningkatkan kualitas integrasi program antar unit kerja eselon III yang bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial.
3. Sasaran Sasaran target kinerja Dinas Sosial 5 (lima) tahun kedepan diarahkan pada penanganan 26 jenis PMKS sebanyak 173.355 jiwa atau 3 % dari total populasi PMKS di Jawa Tengah, penguatan kapasitas 12 jenis PSKS sebanyak 12.200 PSKS, serta peningkatan sarana dan prasarana di 27 Balai Rehabilitasi Sosial, sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.1 SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL TAHUN 2013 – 2018 No
Sasaran
Indikator Sasaran
Target Kinerja
Target Akhir
2014
2015
2016
2017
2018
1 1.
2 Penanganan PMKS
3 Jumlah PMKS yang mendapat kan penanganan
4 33.712
5 34.807
6 35.352
7 35.147
8 34.337
9 173.355
2.
Pemberdaya an PSKS
2.298
2.368
2.468
2.508
2.558
12.200
3.
Peningkatan Kualitas Layanan Balai Rehabilitasi Sosial
Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial milik Provinsi yang mendapat kan peningkatan sarana dan prasarana
10
12
12
12
12
58
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Kepala Dinas Sosial untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada capaian output tetapi termasuk kinerja outcome kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah : 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur. 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah. 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Sosial pada Tahun 2016
telah melakukan Perjanjian Kinerja
dengan Gubernur Jawa Tengah untuk
mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini yang telah melaksanakan 13 program 614 kegiatan yang didukung oleh APBD Prov Rp. 217.664.054.000,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh empat juta lima puluh empat ribu rupiah) Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun 2016, secara lengkap tercantum pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.2 TUJUAN/SASARAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2
3
Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurunnya Persentase 35.352 orang PMKS Penyandang Masalah
Penanganan PMKS
(0,64 %)
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Meningkatkan Peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan PMKS Meningkatnya Potensi Persentase Penguatan 2.468 Orang PSKS PSKS
Kapasitas PSKS
(5,23 %)
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Balai Rehabilitasi Sosial Meningkatnya kualitas Jumlah Balai 12 Paket/unit layanan rehabilitasi
Rehabilitasi Sosial milik
sosial
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana
(23,08 %)
BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA TAHUN 2016
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang
melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya . Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut : Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah NO
SKALA CAPAIAN KINERJA
1 2 3 4
Lebih dari 100% 75 – 100% 55 – 74 % Kurang dari 55 %
KATEGORI Sangat Baik Baik Cukup Kurang
Pada tahun 2016 , Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dan Rencana Strategis Dinas Sosial, meliputi
3 sasaran strategis, yaitu : (1)
Penanganan PMKS, (2) Penguatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) dan (3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Rehabilitasi Sosial. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2016
No
Indikator Kerja
Sat
Real Th.
uan
2015
Target
Real
% Target
Capaian
%
Akhir
Thd.
Capai
Renstra
Target
an
Th 2018
Akhir Renstra
1.
Persentase
%
Penanganan PMKS 2.
Persentase
%
penguatan kapasitas
(34.807)
(35.352)
(35.352)
0,6319%
0,6418%
0,6418%
(2.528)
(2.468)
(2.468)
5,35%
5,23%
5,23%
12
12
12
(23,08%)
(23,08%)
(23,08%)
100 %
0,62%
103,22%
100 %
5,42%
96,49%
58
34
100%
58,62%
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 3
Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial
Unit
100 %
milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Persentase Capaian Sasaran Strategis
100 %
86,11
Secara umum capaian kinerja sebagian besar indikator tercapai sebesar 100 % atau kategori Baik. Untuk indikator persentase penanganan PMKS tercapai 100%, yakni sejumlah 35.352 orang dari jumlah target 35.352 orang. Sementara itu untuk capaian indikator Persentase penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tercapai 100%, yakni sejumlah 2.468 orang dari jumlah target 2.468 orang, dan indikator Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana tercapai 100,00%, yakni sejumlah 12 unit dari jumlah target 12 unit.
Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015, capaian kinerja pada Tahun 2016, mengalami penurunan, dimana untuk tahun 2015 tercapai 106,75% sedangkan tahun 2016 rata-rata tercapai 100%. Untuk indikator persentase penanganan PMKS pada tahun 2015 tercapai 100% sama seperti tahun 2016 dengan capaian 100%. Sementara itu untuk capaian indikator Persentase penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pada tahun 2015 tercapai 106,75% sedangkan tahun 2016 tercapai 100%, dan indikator Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada tahun 2015 tercapai 100% sedangkan tahun 2016 tercapai 100,00%.
Capaian kinerja Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra
yang telah ditetapkan dalam
perencanaan strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah tercapai 86,11%. Untuk indikator persentase penanganan PMKS tercapai 103,22%. Sementara itu untuk capaian indikator Persentase penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tercapai 96,49%, dan indikator Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana tercapai 58,62%. Anggaran pendukung pencapain sasaran strategis telah dialokasikan sebesar Rp 93.881.250.000 terealisasi sebesar Rp. 91.386.593.357 (97,34 %) dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,66 % dari pagu anggaran yang ditetapkan
Program pendukung sasaran strategis antara lain : 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) lainnya 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 5. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 6. Program Pendidikan Non Formal dan Informal
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 8. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis, antara lain : 1. Data kemiskinan yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang nantinya dijadikan acuhan sebagai pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial masih belum akurat. 2. Masih tingginya PMKS jalanan membutuhkan dukungan maksimal dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam sinergi dan kemitraan penanganannya. 3. Peran PSKS dalam penanganan PMKS di wilayah masih perlu dorongan dan dukungan terutama dukungan penguatan kapasitas dan mobilitas dari APBD Kabupaten/Kota. 4. Penanganan PMKS di tingkat HULU (keluarga dan Masyarakat) belum simultan dengan penanganan langsung (direct services) pada PMKS, diperlukan haronisasi dan strategi pola penanganan yang komprehensip, simultan dan berkelanjutan. 5. Daya tampung Balai Sosial milik Pemrintah Provinsi Jawa Tengah yang terbatas belum ditindaklanjuti oleh pendirian Shelter penampungan/ persinggahan oleh Kabupaten/Kota. 6. Pembangunan kesejahteraan sosial belum menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten/kota yang berdampak pada keberlanjutan program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak optimal.
Alternatif Solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala. 1) Perlu adanya verifikasi dan validasi data di lapangan terkait dengan data kemiskinan. 2) Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Sosial merupakan urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga alokasi anggaran harus berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan PMKS yang lebih jelas dan terfokus.
3) Optimalisasi peran Lembaga Kesejahteraan Sosial dan kerjasama yang efektif melalui Program Corporate Social Responbility (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahan (TJSLP) dalam penanganan PMKS. 4) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Lintas Wilayah, Lintas Instansi dan Lintas Sektoral. B. Realisasi Anggaran. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2016, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 217.664.054.000,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh empat juta lima puluh empat ribu rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari 100 % APBD Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi penggunaan sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung
Rp.
123.782.804.000,-
2. Belanja Pegawai
Rp.
16.243.959.000,-
3. Belanja Barang dan Jasa
Rp.
73.330.691.000,-
4. Belanja Modal sebesar
Rp.
4.306.600.000,-
Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : Tabel 3.3 Realisasi Anggaran
No
Program
1 1
2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
3
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK,
% Anggaran Realisasi Realisa si 3 4 5 Rp. 6.875.797.000,- Rp.6.818.712.000,- 99,16 % 3.823.500.000,-
Rp. 10.680.370.000,-
Rp.6.623.277.000,- 62,01 % 3.823.500.000,-
Rp. 2.182.854.000,-
Rp.2.127.763.000,- 97,47 % 3.823.500.000,-
4
5
Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Rp. 6.555.581.000,-
Rp.6.169.109.000,- 94,10 % 3.823.500.000,-
Rp. 1.500.000.000,-
Rp.1.394.662.000,- 92,97 % 3.823.500.000,-
6
Program Pendidikan Formal dan Informal
Non
Rp. 2.641.885.000,-
Rp.2.640.198.000,- 99,93 % 3.823.500.000,-
7
8
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Rp. 1.104.635.000,-
Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Rp. 259.999.000,-
JUMLAH TOTAL
Rp.392.708.000,- 35,55 % 3.823.500.000,Rp.258.274.000,- 99,33 % 3.823.500.000,-
Rp. 31.801.121.000,-
Rp.26.424.703.000,- 85,07 %
Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2016 terjadi efisensi sebesar Rp 5.376.418.000,- atau 14,93 %.
BAB IV PENUTUP
A.
TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang sosial pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin . Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan bahwa semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut : Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (99,97 %), dengan rincian per sasaran sebagai berikut: 1) Indikator persentase penanganan PMKS tercapai 99,92%; 2) Indikator Persentase penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tercapai 100%; 3) Indikator Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana tercapai 100%.
B.
PERMASALAHAN/KENDALA Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, antara lain : 1. Data kemiskinan yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang nantinya dijadikan acuhan sebagai pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial masih belum akurat. 2. Masih tingginya PMKS jalanan membutuhkan dukungan maksimal dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam sinergi dan kemitraan penanganannya.
3. Peran PSKS dalam penanganan PMKS di wilayah masih perlu dorongan dan dukungan terutama dukungan penguatan kapasitas dan mobilitas dari APBD Kabupaten/Kota. 4. Penanganan PMKS di tingkat HULU (keluarga dan Masyarakat) belum simultan dengan penanganan langsung (direct services) pada PMKS, diperlukan haronisasi dan strategi pola penanganan yang komprehensip, simultan dan berkelanjutan. 5. Daya tampung Balai Sosial milik Pemrintah Provinsi Jawa Tengah yang terbatas belum ditindaklanjuti oleh pendirian Shelter penampungan/ persinggahan oleh Kabupaten/Kota. 6. Pembangunan kesejahteraan sosial belum menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten/kota yang berdampak pada keberlanjutan program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak optimal.
C.
STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial di masa mendatang antara lain : 1. Pendampingan dan perlindungan Sosial, yang meliputi perlindungan sosial terhadap PMKS lanjut usia, anak korban tindak kekerasan 2. Pendampingan dan rehabilitasi sosial, yang meliputi pendampingan dan rehabilitasi terhadap PMKS Penyandang Disabilitas, PGOT dan kelompok rentan 3. Penguatan kapasitas dan moyivasi PSKS dalam penanganan PMKS, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PMKS 4. Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan, meliputi serangkaian upaya memberdayakan PMKS potensial sehingga mampu menemukenali potensi yang dimiliki termasuk inisiasi membangun jejaring kemitraan stategis dengan berbagai stakeholders yang memiliki komitmen dalam penanganan PMKS. 5. Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi serangkaian upaya untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat (PMKS) sangat rentan/tidak
potensial memperoleh perlindungan dan jaminan sosial bagi keberlanjutan kehidupannya. 6. Peningkatan Profesionalisme dan kinerja pelaksana Kesejahteraan Sosial, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial 7. Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi berbagai upaya inovatif dan sistematis untuk memberikan berbagai alternatif pelayanan kesejahteraan sosial. 8. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi peningkatan kualitas saranan dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial termasuk peningkatan layanan pada Balai Rehabilitasi Sosial 9. Peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi berbagai rumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berpihak pada meningkatnya kualitas hidup PMKS dan kapasitas PSKS Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2016 dari SKPD Dinas Sosial semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.
