LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJ IP ) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJ IP ) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016

Disusun oleh : Tim SAKIP Kabupaten Lamongan Maret, 2017

KATA PENGANTAR Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Semoga nilai yang diperoleh lebih meningkat dari nilai SAKIP Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dapat terlaksana berkat adanya kerja sama yang baik antara Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Tim Penyusun dan pihakpihak lain yang terkait. Tahun 2016 merupakan periode awal RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sekaligus tahun awal masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih masa bhakti 2016-2021 yang dijabat oleh Bpk. Bupati H. Fadeli, SH, MM dan Ibu Wakil Bupati Hj. Kartika Hidayati, MM, MHP. Penyajian LKj IP ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 dalam rangka mewujudkan kualitas kinerja

LKjIP Kabupaten Lamongan Tahun 2016

i

penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam implementasinya mengandung konsekuensi terhadap capaian indikator kinerja yang menjadi Tujuan Utama, antara lain tercapainya “Good Governance”, pelaksanaan otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lamongan dan sekaligus merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan kinerja organisasi sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Progam dan Kebijakan yang telah ditetapkan menuju terwujudnya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa ( Good Governance and Clean Government ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Lamongan,

Maret 2017

BUPATI LAMONGAN

H. FADELI, SH, MM.


ii

DAFTAR ISI Kata Pengantar .................................................................................................... Daftar Isi ............................................................................................................... Ikhtisar Eksekutif .................................................................................................. BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... A. Latar Belakang .............................................................................. B. Maksud dan Tujuan ....................................................................... C. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Lamongan ................... D. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan ......................................... BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................... A. Rencana Strategis .......................................................................... 1. Visi ............................................................................................ 2. Misi ........................................................................................... 3. Tujuan ....................................................................................... 4. Sasaran dan Indikator Sasaran ................................................ B. Rencana Kinerja Tahun 2016 ......................................................... C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ....................................................... Bab III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. A. Capaian Kinerja Tahun 2016 .......................................................... 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016......... 2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah Daerah (RPJMD)………….. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Standar Nasional ( SPM ) ....................................................................... B. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2016 ............................................. C.Realisasi Anggaran Tahun 2016 .................................................... Bab IV PENUTUP ........................................................................................... A. Tinjauan Umum .............................................................................. B. Kesimpulan .................................................................................... C. Saran .............................................................................................. LAMPIRAN-LAMPIRAN : Review Internal Inspektorat Kabupaten Lamongan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Tahun 2016 Matriks RPJMD Tahun 2016-2021 Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2016 Perjanjian Kinerja Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Rencana Aksi Pemantapan SAKIP Tahun 2017

LKj IP Kabupaten Lamongan Tahun 2016

iii

i iii iv 1 1 3 5 24 34 34 34 36 37 43 52 79 81 82 85 106 123 130 142 161 161 165 168

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangan daerah. LKj IP ini memiliki 2 ( dua ) fungsi yaitu memberikan informasi kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban Penerima Amanat ( Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ) dan informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik maupun Penerima Amanat untuk memicu perbaikan kinerja pemerintah kedepan. Laporan Kinerja Instansi Pemeritah ( LKj IP ) Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 ini menyajikan laporan capaian kenerja ( performance result ) selama Tahun 2016 dan mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Tahun 2016 merupakan tahun awal RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sekaligus tahun awal masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa bhakti 2016-2021 yang dijabat oleh Bpk. Bupati H. Fadeli, SH, MM dan Ibu Wakil Bupati Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM, MHP.

Ikhtisar LKj IP Kab. Lamongan Tahun 2016

iv

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lamongan No. 27 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 yang terimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 sebagai komitmen pelaksanaan kinerja selama Tahun 2016. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan 5 (lima) Misi, 5 (lima) Tujuan, dan 42 (empat puluh dua) Sasaran Strategis, diperoleh capaian kinerja Sasaran dengan prosentase rata-rata sebesar 136,68 % (Sangat Berhasil). Sedangkan dari sisi realisasi anggaran prosentase rata-rata sebesar 90,87 %, dijabarkan kedalam 34 Urusan, meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perumahan, Kepemudaan dan Olahraga, Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kependudukan dan Catatan Sipil, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Kebudayaan, Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Industri, Perdagangan serta Ketransmigrasian.


v

Secara garis besar berdasarkan realisasi capaian kinerja setiap indikator pada 5 (lima) Misi, 5 (lima) Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 dapat diketahui bahwa dari target 13 (tiga belas) indikator Tujuan atau Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Daerah Tahun 2016 ini menunjukkan capaian kinerja yang cukup tinggi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 5 (lima) Tujuan tersebut pada Tahun 2016 dapat tercapai dengan baik sesuai target, bahkan ada beberapa indikator dengan capaian kinerja melampaui target. Namun demikian, akan tetap terus diupayakan untuk ditingkatkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada tahun-tahun berikutnya sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan. Dalam rangka mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut, maka dilaksanakan strategi dan kebijakan dengan didukung APBD Tahun 2016 ( setelah perubahan anggaran ) dengan realisasi sebesar Rp 3.077.043.662.618,30, realisasi anggaran belanja dan transfer sebesar Rp 2.796.049.237.222,66 (90,87 %), sedangkan jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 214.086.381.614,62 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 66.754.994.668,51 dan Pembiayaan Netto sebesar Rp 147.330.386.946,11 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA ) sebesar Rp 70.311.881.862,29.


vi

Dari 42 (empat puluh dua) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021, secara umum masing-masing indikator kinerja Sasaran tersebut telah tercapai kinerjanya sesuai target bahkan melebihi, namun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja Sasaran capaian target kinerjanya belum terpenuhi yaitu : 1. Misi Pertama, Tujuan Pertama, Sasaran Pertama, Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yg memadai, program dan kegiatan pencapaian Sasaran tersebut diselenggarakan Dinas Kesehatan, khususnya pada indikator Akreditasi Puskesmas. Tidak terpenuhinya target 30,00 % (10 Puskesmas) hanya tercapai 12,12 % (4 Puskesmas), dengan penjelasan bahwa sebenarnya Akreditasi Puskesmas memenuhi target yang ditetapkan. Sebanyak 10 (sepuluh) Puskesmas (30,00 %) dengan keterangan 4 (empat) Puskesmas (12,12 %) dengan kategori Madya sudah bersertifikat dan 6 (enam) Puskesmas sudah disurvey oleh Tim Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (KAFKTP) Kementerian Kesehatan, namun belum terbit sertifikat akreditasinya. 2. Misi Kedua, Tujuan Kedua, Sasaran Kedelapan, Meningkatnya kunjungan wisata dengan didukung berkembangnya destinasi wisata, program dan kegiatan pencapaian Sasaran tersebut diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, khususnya pada indikator Prosentase peningkatan PAD sektor pariwisata. Tidak terpenuhinya target 6,11 % tersebut, disebabkan semakin ketatnya persaingan


vii

obyek-obyek wisata baru dan menarik yang telah dibuka dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota lain di Jawa Timur sehingga berdampak berkurangnya minat kunjungan wisata ke obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Lamongan sekaligus berdampak berkurangnya pendapatan retribusi dari sektor pariwisata. 3. Seluruh target indikator kinerja Tujuan atau Indikator Kinerja Utama ( IKU ) pada Tahun 2016 dapat tercapai bahkan melampaui target. Dalam mengatasi kendala atau hambatan tersebut, telah ditempuh langkahlangkah antisipatif kedepan sebagai berikut : 1. Mereviu Rencana Strategis Perangkat Daerah ( Dinas Kesehatan ) terkait program / kegiatan Akreditasi Puskesmas khususnya dalam penentuan target tahunan yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia yaitu direncanakan secara bertahap dari tahun ke tahun sampai dengan tuntas pada akhir tahun Rencana Strategis. 2. Senantiasa dilakukan pengembangan potensi destinasi obyek-obyek wisata baru seperti obyek wisata Wisata Pemandian Air Hangat di Desa Brumbun Kecamatan Paciran, penambahan wahana baru di obyek wisata Waduk Gondang dan rehabilitasi serta penambahan fasilitas obyek wisata Komplek Makam Sunan Drajat diharapkan dapat meningkatkan daya tarik dan kunjungan wisatawan asing maupun domestik sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.


viii

Selanjutnya

sebagai

perwujudan

upaya

perbaikan

dan

peningkatan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lamongan agar lebih optimal sekaligus untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih masa bhakti 2016–2021 yang dijabat oleh Bpk. Bupati H. Fadeli, SH, MM. dan Ibu Wakil Bupati Hj. Kartika Hidayati, MM, MHP. Untuk kedua kalinya Bpk. H. Fadeli, SH, MM. memimpin kembali Kabupaten Lamongan. Dengan memperhatikan Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2005–2025 tersebut diatas serta dengan mengacu tahapan dan prioritas pembangunan tahun ketiga ( 2016–2020 ), maka tema pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah : “ Menuju Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “. Dalam rangka mendukung Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih masa bhakti 2016–2020, maka dilakukan beberapa perubahan Program Prioritas Pembangunan pada Tahun 2016 sebagai berikut : 1. Pemerataan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan ; 2. Pemerataan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan serta Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Hidup ; 3. Pemerataan Pembangunan dan Pemantapan Infrastruktur ; 4. Menciptakan Kemandirian Tenaga Kerja & Mendorong Pengembangan Dunia Usaha ; 5. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pengamanan Ketahanan Pangan ; 6. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik ;


ix

7. Peningkatan Kesadaran dan Kerukunan Beragama ; 8. Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan ; 9. Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olah Raga ; 10. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.


x

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government ) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan sebagai tindak lanjut ketetapan MPR tersebut maka

diterbitkan

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dan sebagai turunan kedua produk hukum dimaksud, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004


1

tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan negara yang terdiri atas asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa ( Good Governance and Clean Government ) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


BAB I - 2

B.

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan LKj IP Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam kurun satu tahun anggaran terkait dengan proses pelaksanaan Program dan Kegiatan serta pencapaian indikator-indikator Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKj IP Kabupaten Lamongan adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders ( Presiden, DPR, DPD, DPRD dan Masyarakat ) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKj IP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka : 1. Mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Lamongan ; 2. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan dalam menciptakan wilayah yang tentram, tertib, dan kondusif ;


BAB I - 3

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan guna mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat lebih baik ; 4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Lamongan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lamongan. PETA WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN


BAB I - 4

C.

GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN 1. Keadaan Geografi Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 6º 51’ 54” sampai dengan 7º 23’ 6” Lintang Selatan dan diantara garis Bujur Timur 122° 4’ 4” sampai 122° 33’12”. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 Km² atau + 3.78 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 Km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 Km2 apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Daratan Kabupaten Lamongan dibelah Sungai Bengawan Solo, secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 ( tiga ) karakteristik yaitu : 1) Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendah, relatif agak subur, membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu. 2) Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang, yang meliputi Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro. 3) Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah.


BAB I - 5

Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah : sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0 – 25 meter seluas 50,17 %, sedangkan ketinggian 25 – 100 meter seluas 45,68 %, selebihnya 4,16 % berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut. Dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,45 % lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0 – 2 % yang tersebar di Kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedungpring, sebagian Bluluk, Modo dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam, atau kurang dari 1 % ( 0,16% ) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40 % lebih. Kondisi tata guna tanah di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah (1) Lahan sawah seluas 87.762 Ha yang terdiri dari lahan sawah teknis 51.364


BAB I - 6

Ha dan tadah hujan 36.398 Ha (2) Lahan bukan sawah seluas 55.751 Ha yang terdiri dari tegal 27.788 Ha, ladang / huma 3.080 Ha, perkebunan 2.982 Ha, hutan rakyat 2.645 Ha, padang penggembalaan / padang rumput 335 Ha dan lainnya ( tambak, kolam, empang, hutan ) seluas 18.921 Ha. 2. Kondisi Demografis Menurut data Lamongan Dalam Angka ( LDA ) Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan keadaan Tahun 2015 menurut jenis kelamin sebanyak 1.338.800 jiwa, terdiri dari 677.024 jiwa (50,57 %) laki-laki dan 671.235 jiwa ( 49,43 % ) perempuan. Untuk mengurangi angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten Lamongan menfasilitasi para pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja melalui kegiatan Job Market Fair ( JMF ) Tahun 2016. Dengan kegiatan ini + 1.685 orang pencari kerja tamatan SD / SLTP / SLTA / Diploma I / II / III / S1 dan S2, terdiri dari 883 laki-laki dan 802 perempuan, akan terserap menjadi tenaga kerja. Tenaga kerja yang dikirim ke Luar Negeri sebanyak 162 orang, ke Malaysia 94 orang, Singapura 3 orang, Hongkong 4 orang, Taiwan 37 orang, Brunei Darussalam 7 orang dan Qatar 7 orang.


BAB I - 7

Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Lamongan yang mengikuti Transmigrasi pada tahun 2015 menurut daerah penempatan / tujuan sebanyak 5 KK ( 13 jiwa ) yang ditempatkan di Kecamatan Pulubala Propinsi Gorontalo. 3. Sosial Lembaga Pendidikan setingkat Taman Kanak-Kanak / RA negeri maupun swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 2015 sebanyak 1.170 lembaga, dengan 1.170 gedung sekolah, 2.191 ruang belajar, 2.282 kelas dan jumlah guru sebanyak 4.067 orang serta murid sebanyak 36.907 anak. Lembaga Pendidikan setingkat SD / MI dan SDLB baik negeri maupun swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 2015 sebanyak 1.170 lembaga, dengan 1.170 gedung sekolah, 7.306 ruang belajar, 11.166 kelas dan jumlah murid sebanyak 111.687 siswa. Sedangkan jumlah lembaga dan murid Kejar Paket A Tahun 2015 sebanyak 2 lembaga, dengan jumlah murid 20 laki-laki dan 37 perempuan yang hanya ada di Kec. Sukodadi dan Kec. Sekaran. Lembaga Pendidikan setingkat SMP / MTs, SMP Terbuka dan SMP LB baik negeri maupun swasta dan di Kabupaten Lamongan Tahun 2015 sebanyak 332 lembaga, dengan 332 gedung sekolah, 2.333 ruang belajar dan 2.329 kelas dan jumlah murid sebanyak 61.526 murid. Sedangkan jumlah lembaga dan murid Kejar Paket B Tahun 2015 sebanyak 36 lembaga, dengan


BAB I - 8

jumlah murid 656 laki-laki dan 890 perempuan dan meliputi seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan. Lembaga Pendidikan tingkat SMU / SMK / MA dan SMA LB baik negeri maupun

swasta

di

Kabupaten

Lamongan

Tahun

2015

sebanyak

217 lembaga, dengan 217 gedung sekolah, 1.789 ruang belajar, 1.871 kelas dan jumlah murid sebanyak 51.851 siswa. Sedangkan jumlah lembaga dan murid Kejar Paket C Tahun 2015 sebanyak 18 lembaga, dengan jumlah murid 399 laki-laki dan 161 perempuan yang meliputi 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan. Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 2015 sebanyak 13 Perguruan Tinggi, yaitu UNISLA, AKPER, STIKIP PGRI, STIE

KH. A. DAHLAN, STIKES MUHAMMADIYAH, Akademi Komunitas

Negeri Lamongan di Kecamatan Lamongan, UNISDA di Kecamatan Sukodadi, STIT AL-FALAH di Kecamatan Sekaran, STIT MUHAMMADIYAH Lamongan di

Kecamatan

Sambeng,

STAIM,

STAI

SUNAN

DRAJAD,

STIT

MUHAMMADIYAH dan STIE MUHAMMADIYAH di Kecamatan Paciran. Jumlah keseluruhan dosen pada 13 Perguruan Tinggi tersebut sebanyak 888 dengan jumlah mahasiswa 12.008 dan rasio dosen dibanding mahasiswa sebesar 1 dibanding 15.


BAB I - 9

Sarana Kesehatan di Kabupaten Lamongan Tahun 2015 terdiri dari Rumah Sakit sebanyak 11 unit, Klinik sebanyak 16 unit, Klinik Rawat Inap sebanyak 38 unit, Puskesmas sebanyak 33 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 109 unit, tempat praktek Dokter sebanyak 173 unit, Apotek sebanyak 75 unit, Laboratorium Medis sebanyak 8 unit. Sedangkan banyaknya Paramedis terdiri dari Dokter Umum sebanyak 209 orang, Dokter Gigi sebanyak 35 orang, Dokter Spesialis Anak sebanyak 4 orang, Dokter Obgyn sebanyak 9 orang, Analis kesehatan sebanyak 17 orang, Sarjana Kesehatan Masyarakat sebanyak 3 orang, Apoteker sebanyak 1 orang, Asisten Apoteker sebanyak 47 orang, Pengatur gizi sebanyak 46 orang, Bidan sebanyak 409 orang, Perawat sebanyak 288 orang, Sanitarian sebanyak 27 orang, Fisio therapy sebanyak 10 orang dan Perawat gigi sebanyak 15 orang. Tempat peribadatan di Kabupaten Lamongan Tahun 2015 terdiri dari Masjid sebanyak 1.842 buah, Musholla sebanyak 1.589 buah, Langgar / Surau sebanyak 3.059 buah, Gereja Protestan sebanyak 10 buah, Gereja Katolik sebanyak 1 buah dan Pura sebanyak 1 buah. Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Lamongan Tahun 2015 terdiri dari Stadion 1 unit, lapangan sepak bola 313 unit, hall serba guna 9 unit, kolam renang 11 unit, padepokan 7 unit, telaga / waduk 563 unit, tenis


BAB I - 10

meja 251 unit, lapangan bola basket 44 unit, lapangan bola voli 407, gedung senam 23 unit, lapangan bulu tangkis 152 unit, lapangan tenis 16 unit, panjat tebing 4 unit, lapangan sepak takraw 46 unit dan lapangan futsal 21 unit. 4. Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Luas lahan di Kabupaten Lamongan Tahun 2015 seluas 166.972 Ha terbagi menjadi lahan sawah seluas 87.762 Ha dan lahan non sawah seluas 55.751 Ha dan lahan non pertanian seluas 23.459 Ha, dengan rincian luas panen Padi seluas 166.717 Ha, produksi 1.028.254,25 Ton dengan rata-rata produksi 6,56 Ton/Ha, Jagung dengan luas panen seluas 58.966 Ha, produksi 235.124,83 Ton dengan rata-rata produksi 3,99 Ton/Ha, Ubi kayu dengan luas panen seluas 960 Ha, produksi 15.121,26 Ton, dengan rata-rata produksi 15,71 Ton/Ha, Ubi jalar dengan luas panen seluas 134 Ha produksi 1.037,66 Ton, dengan rata-rata produksi 7,74 Ton/Ha, Kacang tanah dengan luas panen seluas 7.130 Ha, produksi 7.447 Ton, dengan rata-rata produksi 1,04 Ton/Ha, Kacang hijau dengan luas panen seluas 5.367 Ha, produksi 6.927,67 Ton, dengan rata-rata produksi 1,29 Ton/Ha, Kedelai dengan luas panen seluas 21.077 Ha, produksi 30.632 Ton, dengan rata-rata produksi 1,45 Ton/Ha, Tebu dengan realisasi luas panen seluas 3.837,98 Ha, produksi 384.533 Ton, dengan rata-rata produksi 100,19 Ton/Ha, Tembakau virginia dengan luas


BAB I - 11

areal seluas 3.663 Ha, produksi daun basah 3.619 Ton, dengan rata-rata produksi 987,99 Kg/Ha, Tembakau rakyat dengan luas areal seluas 3.490 Ha, produksi daun kering 3.539 Ton, dengan rata-rata produksi 1.015,04 Kg/Ha, Kapas dengan luas areal seluas 76,75 Ha, produksi 28,81 Ton, dengan ratarata produksi 375,37 Kg/Ha, Kenaf dengan luas areal seluas 732 Ha, produksi daun basah 753,39 Ton, dengan rata-rata produksi 1.029,22 Kg/Ha, Kelapa dengan luas areal 535,36 Ha, produksi 162,97 Ton, dengan rata-rata produksi 192,15 Kg/Ha, Bawang daun dengan luas panen 2 Ha, produksi 8 Ton, dengan rata-rata produksi 4 Ton/Ha, Bawang merah dengan luas panen 67 Ha, produksi 4.610 Ton, dengan rata-rata produksi 62,09 Ton/Ha, Sawi / petsai dengan luas panen 11 Ha, produksi 2.178 Ton, dengan rata-rata produksi 198 Ton/Ha, Cabe rawit dengan luas panen 3.553 Ha, produksi 11.922 Ton, dengan rata-rata produksi 3,36 Ton/Ha, Cabe besar dengan luas panen 35 Ha, produksi 840 Ton, dengan rata-rata produksi 24 Ton/Ha, Cabe jamu dengan luas panen 20 Ha, produksi 41,54 Ton, dengan rata-rata produksi 488,30 Kg/Ha, Tomat dengan luas panen 40 Ha, produksi 726 Ton, dengan rata-rata produksi 18,16 Ton/Ha, Kacang panjang dengan luas panen 32 Ha, produksi 4.106 Ton dengan rata-rata produksi 128,31 Ton/Ha, Terong dengan luas panen 46 Ha, produksi 3.328 Ton, dengan rata-rata produksi 72,35 Ton/Ha, Ketimun dengan luas panen 26 Ha, produksi 468 Ton, dengan ratarata produksi 18 Ton/Ha, Kangkung dengan luas panen 1.645 Ha, produksi


BAB I - 12

197.400 Ton, dengan rata-rata produksi 120 Ton/Ha, Jamur dengan luas panen 25 Ha, produksi 300 Ton, dengan rata-rata produksi 12 Ton/Ha, Bayam dengan luas panen 250 Ha, produksi 2.500 Ton, dengan rata-rata produksi 10 Ton/Ha, Labu siam dengan luas panen 1 Ha, produksi 2 Ton, dengan ratarata produksi 2 Ton/Ha, Semangka dengan luas panen 725 Ha, produksi 99.865 Ton, dengan rata-rata produksi 137,74 Ton/Ha, Melon dengan luas panen 52 Ha, produksi 4.783 Ton, dengan rata-rata produksi 91,98 Ton/Ha, Blewah dengan luas panen 355 Ha, produksi 30.720 Ton, dengan rata-rata produksi 86,54 Ton/Ha, Blimbing dengan luas panen 21.490 Ha, produksi 409,90 Ton, dengan rata-rata produksi 0,02 Ton/Ha, Jambu biji dengan luas panen 77.123 Ha, produksi 936,20 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Jambu air dengan luas panen 29.086 Ha, produksi 408,40 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Jeruk Siam dengan luas panen 1.758 Ha, produksi 30,30 Ton, dengan rata-rata produksi 0,02 Ton/Ha, Jeruk besar dengan luas panen 12 Ha, produksi 10 Ton, dengan rata-rata produksi 0,83 Ton/Ha, Mangga dengan luas panen 412.183 Ha, produksi 18.297 Ton, dengan rata-rata produksi 0,04 Ton/Ha, Pisang dengan luas panen 1.883.598 Ha, produksi 34.555,40 Ton, dengan rata-rata produksi 0,019 Ton/Ha, Salak dengan luas panen 574 Ha, produksi 2,40 Ton, dengan rata-rata produksi 0,004 Ton/Ha, Sawo dengan luas panen 23.921 Ha, produksi 792,60 Ton, dengan rata-rata produksi 0,03 Ton/Ha, Sirsak dengan luas panen 4.561 Ha,


BAB I - 13

produksi 41,30 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Sukun dengan luas panen 13.372 Ha, produksi 379,50 Ton, dengan rata-rata produksi 0,03 Ton/Ha, Melinjo dengan luas panen 1.162 Ha, produksi 18,20 Ton, dengan rata-rata produksi 0,02 Ton/Ha, Nanas dengan luas panen 20 Ha, produksi 0,10 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Pepaya dengan luas panen 68.029 Ha, produksi 1.113,60 Ton, dengan rata-rata produksi 0,02 Ton/Ha, Nangka dengan luas panen 51.260 pohon, produksi 1.550,90 Ton, dengan rata-rata produksi 0,03 Ton/Ha, Rambutan dengan luas panen 3.450 pohon, produksi 29,60 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha. Khusus untuk komoditi Jagung mulai tahun 2016 telah dilakukan intensifikasi dengan penerapan sistem pertanian modern yang memanfaatkan alat-alat pertanian modern dan ekstensifikasi dengan perluasan areal tanam tahap awal seluas 10.000 Ha di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro dan terbukti dapat meningkatkan produktivitas jagung sebesar 10,64 ton per Ha. Ikan konsumsi sungai realisasi luas area 855,50 Ha, produksi 1.048.900 Kg, dengan rata-rata produksi 1.226,07 Kg/Ha, ikan konsumsi rawa realisasi luas area 7.087 Ha, produksi 998.800 Kg, dengan rata-rata produksi 150,93 Kg/Ha, ikan konsumsi kolam realisasi luas area 341,95 Ha, produksi 1.572.458 Kg, dengan rata-rata produksi 4.598,45 Kg/Ha, ikan konsumsi tambak realisasi luas area 1.754,20 Ha, produksi 3.972.588 Kg, dengan rata-


BAB I - 14

rata produksi 2.264,62 Kg/Ha, ikan konsumsi waduk realisasi luas area 3.068 Ha, produksi 1.024.700 Kg, dengan rata-rata produksi 334 Kg/Ha, ikan konsumsi sawah tambak realisasi luas area 23.454,73 Ha, produksi 36.799.517 Kg, dengan rata-rata produksi 1.568,96 Kg/Ha, ikan konsumsi karamba jaring apung realisasi luas area 0,60 Ha, produksi 2.400 Kg, dengan rata-rata produksi 4.000 Kg/Ha. Produksi perikanan laut dengan rincian pelabuhan Lohgung 326 Ton, Labuhan 1.328 Ton, Brondong/Blimbing 60.379 Ton, Kranji 3.795 Ton dan Weru 5.725 Ton. Populasi ternak unggas ayam buras 1.946.295 ekor, ayam ras 44.916.845 ekor, itik 172.625 ekor dan itik manila 50.943 ekor, sapi potong 99.016 ekor, sapi perah 21 ekor, kerbau 334 ekor, kuda 67 ekor, kambing 99.855 ekor dan domba 79.472 ekor. Sedangkan produksi ternak dalam bentuk telur, baik ternak besar dan kecil adalah ayam buras 222.450 butir, ayam ras 1.594.921 Kg, itik 840.333 butir, itik manila 55.692 butir. Dalam bentuk daging, ayam petelur 13.498.035 Kg, ayam pedaging 7.555.280 Kg, ayam buras 509.959 Kg, itik 825.279 Kg, itik manila 208.857, sapi 3.345.754 Kg, kambing 519.704 Kg, domba 320.045 Kg, kulit sapi 16.021 lembar dan kulit kambing 56.053 lembar. Produksi ternak di Kabupaten Lamongan selama periode tahun 2015 yaitu telur sebanyak 2.713.396 Kg dan daging sebanyak 26.782.913 Kg.


BAB I - 15

5. Perdagangan dan Industri Dalam rangka lebih memantapkan penataan dan pengembangan eksistensi bidang Perdagangan dan Industri, Pemerintah Daerah menerapkan strategi pemberdayaan yang mengutamakan memiliki Multiplayer Effect terhadap ekonomi masyarakat. Dalam upaya pengembangan bidang Perdagangan dan Industri masih dijumpai kendala-kendala antara lain terbatasnya tingkat kualitas sumber daya manusia, terbatasnya proses introduksi teknologi dan keterbatasan akses modal. Namun demikian pada tahun 2015 ini, semakin banyak saja investor yang berminta menanamkan investasinya di Kabupaten Lamongan, baik investor dalam negeri ( PMDN ) maupun investor luar negeri ( PMA ). Guna lebih mendorong dan meningkatkan gairah perekonomian daerah serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang optimal, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengambil langkah-langkah terobosan program strategis diantaranya penataan wajah kota, penambahan fasilitas kawasan taman-taman kota, Lamongan Integrated Shore Base ( LIS ), pelabuhan ASDP, pembangunan dok kapal dan peningkatan pengembangan potensi obyek wisata unggulan secara berkesinambungan. Selain itu yang tidak kalah penting adalah kemudahan dalam pengurusan ijin berinvestasi dengan penerapan pelayanan prima kepada setiap calon investor.


BAB I - 16

Jumlah perusahaan industri besar, sedang dan kecil di Kabupaten Lamongan tahun 2015 terdapat 134 unit, terdiri dari 22 unit kategori besar, dan 112 unit kategori sedang. Sedangkan jumlah perusahaan menurut sub sektor industri sebanyak 134 unit, dengan rincian 16 unit industri makanan, minuman dan tembakau, 62 unit industri tekstil, pakaian jadi dan kulit, 1 unit industri kayu, barang-barang dari kayu, perabot, bambu, rotan, furniture, 12 unit industri barang galian non logam kecuali minyak bumi dan batubara, serta 44 unit pengolahan lainnya. Jumlah tenaga kerja perusahaan industri besar, sedang dan kecil di Kabupaten Lamongan tahun 2015 sebesar 36.744, terdiri dari 3.713 industri besar,2.131 industri sedang, 5.998 industri kecil dan 24.902 industri non formal. Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) selama tahun 2015 sebanyak 1.259 dengan rincian 74 Perseroan Terbatas ( PT ), 17 Koperasi, 213 Commanditair Venotscape ( CV ) dan 955 Perusahaan Otomotif ( PO ). Sedangkan pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP ) selama tahun 2015 sebanyak 1.272, dengan rincian Pedagang besar sebanyak 3, Pedagang sedang sebanyak 93 dan Pedagang kecil sebanyak 1.176. Produk-produk unggulan Kabupaten Lamongan dan lokasinya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


BAB I - 17

Tabel 1.1

Produk Unggulan Kabupaten Lamongan dan Lokasi NO

PRODUK UNGGULAN

LOKASI

1

2

3

1. Tenun ikat / sarung & Ds. Parengan, Desa Pringgoboyo, Desa Kanugrahan Kec. pakaian jadi Maduran 2. Bordir Ds. Sudangan, Kec. Glagah 3. Aneka tas ( anyaman ) Kec. Lamongan, Ds. Pengaron Kec. Tikung 4. Bordir dan batik tulis Ds. Sendangduwur Kec. Paciran 5. Tikar lipat Kec. Lamongan, Kec. Kembangbahu 6. Wingko Kec. Babat, Kec. Lamongan 7. Songkok / Kopyah Desa Pengangsalan, Kec. Kalitengah 8. Konveksi Ds. Gambuhan Kec. Kalitengah, Ds. Tritunggal Kec. Babat 9. Anyaman / tikar pandan Kec. Mantup, Kec. Sambeng, Kec. Kembangbahu, Kec. Ngimbang, Kec. Modo, Kec. Bluluk 10. Anyaman bambu Ds. Tugu Kec. Mantup, Kec. Kedungpring, Kec. Sukodadi 11. Kapal rakyat Kel. Blimbing Kec. Paciran, Kec. Brondong 12. Pupuk organik, pupuk alam/ Ds. Banjaranyar Kec. Paciran, Kec. Lamongan jamu/obat tradisional 13. Telur asin Ds. Bedahan Kec. Babat, Kec. Lamongan. 15. Kerajinan tempurung kelapa Kec. Lamongan, Ds. Sumargo Kec. Paciran 16. Pengrajin emas Ds. Sendangduwur Kec. Paciran 16. Peralatan rumah tangga Jl. Cokroaminoto Kec. Babat 17. Kompor briket Ds. Sidorejo Kec. Deket 18. Ukiran kayu Jl. Basuki Rakhmat Kec. Lamongan 19. Dompet imitasi Ds. Sugihwaras Kec. Deket 20. Genting, batubata Ds. Kawistolegi Kec. Karanggeneng

Dalam Tahun 2016 di Kabupaten Lamongan, terdapat 110 pasar, 36.803 toko dan pedagang sebanyak 15.704. Selama Tahun 2016, investasi domestik (Non PMDN / Non PMA) di Kabupaten Lamongan sebesar Rp 195.583.417.000,- dengan rincian investasi industri besar sebesar Rp 134.302.789.000,-, industri sedang sebesar Rp 13.736.845.000,-industri kecil sebesar Rp 18.505.776.000,- industri non


BAB I - 18

formal sebesar Rp 29.038.007.000,-. Nilai investasi Tahun 2016 PMDN dan PMA yaitu sebesar Rp 2.039.549.920.000,- dan 5.404.036.000.000,-, dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 52.512 orang. 6. Perhubungan dan Komunikasi Panjang jalan Kabupaten adalah sepanjang 346,85 Km yang meliputi jalan negara sepanjang 94,70 Km, jalan provinsi 56,36 Km, dan jalan kabupaten 275,34 Km. Apabila dilihat menurut kelas jalan terdiri dari jalan negara kelas I 94,70 Km, jalan propinsi kelas III A 30,70 Km, kelas III B 25,66 Km dan jalan kabupaten kelas III A 201,09 Km, kelas III B 136,84 Km, kelas III C 8,93 Km. Sedangkan dilihat dari kondisi jalan, kondisi baik untuk jalan Negara 74,27 Km, jalan propinsi 8,04 Km, jalan kabupaten 233,66 Km, kondisi sedang untuk jalan Negara 19,83 Km, jalan propinsi 31,02 Km, jalan kabupaten 89,37 Km dan kondisi rusak jalan Negara 0,60 Km, jalan propinsi 16,30 Km, jalan kabupaten 18,03 Km serta kondisi rusak berat jalan propinsi 2,30 Km dan jalan kabupaten 5,80 Km. Frekuensi pelayanan pengiriman surat, paket pos dan kartu pos terdiri dari kilat khusus sebanyak 44.166, kilat sebanyak 61.026, dan surat biasa sebanyak 9.592 surat, rata-rata mengalami penurunan signifikan dikarenakan adanya telepon selular yang semakin canggih dengan fitur-fitur teknologi yang tersedia. Sedangkan frekuensi pelayanan penyetoran giro on line, diterima


BAB I - 19

sebanyak 626 dengan total nilai Rp 16.816.691.000,- dan dibayar sebanyak 174 dengan total nilai Rp

2.232.097.000,-. Sedangkan untuk wesel pos,

diterima sebanyak 38.652 dengan total nilai Rp 55.332.127.000,- dan dikirim sebanyak 16.576 dengan total nilai Rp 28.207.027.000,-. Pelayanan yang telah dilakukan oleh Kantor Pos Cabang Lamongan selama tahun 2015 antara lain EMS sebanyak 652 kali dan paket pos sebanyak 8.025 kali dan kartu pos sebanyak 500 lembar. Untuk Tabanas, nilai ditabung sebesar Rp 21.438.759.000,- dengan jumlah transaksi 4.998 kali sedangkan pengambilan tabungan sebanyak 2.255 kali, nilai yang dibayarkan sebesar Rp 4.002.393.000,7. Perhotelan dan Pariwisata Banyaknya hotel menurut kategori hotel di Kabupaten Lamongan tahun 2015 sebanyak 8 buah, dengan jumlah kamar sebanyak 320 kamar dan jumlah tempat tidur sebanyak 58.519 buah. Sedangkan Jumlah tamu yang menginap sebanyak 19.280 orang, terdiri dari domestik sebanyak 19.013 orang dan asing sebanyak 267 orang. Jumlah pengunjung obyek wisata Makam Sunan Drajad selama Tahun 2015 sebanyak 477.080 orang, Museum Sunan Drajad sebanyak 418.298 orang, Wisata Bahari Lamongan (WBL) sebanyak 665.630 orang, Wisata Mazoola sebanyak 246.639 orang, Waduk Gondang sebanyak 79.910 orang,


BAB I - 20

Makam Sendang Duwur sebanyak 80.547 orang, Brumbun sebanyak 25.231 orang, TPI dan Monumen Van Der Wijk sebanyak 365.133 orang. 8. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 sebesar Rp 2.796.049.237.222,66 ( 90,87% ) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 403.473.988.529,33 ( 101,50% ). Dana Perimbangan sebesar Rp 1.708.680.363.941,00 ( 89,60% ) dan Pendapatan lain-lain yang sah sebesar

Rp

238.889.185.495,35 ( 100,88% ). Bagi hasil pajak sebesar

Rp 79.223.583.047,00 ( 106,67 % ) dan Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA sebesar Rp 19.044.065.094,00 ( 60,57 % ). Pada Tahun 2016 total nilai PDRB atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 sebesar Rp 28.831.321,90. Pada periode yang sama total nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 sebesar Rp 22.316.829,70. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Kosntan Tahun 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 sebesar 5,77. Hal ini tidak lepas dari kerja keras Pemerintah Daerah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam membangun perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, menunjukkan bahwa sejauh ini dampak krisis ekonomi global yang melanda perekonomian dunia tidak begitu berpengaruh bagi perekonomian di Kabupaten Lamongan.


BAB I - 21

Namun demikian Pemerintah Kabupaten Lamongan tetap mewaspadai dampak krisis tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan berupa pemberian stimulus-stimulus antara lain peningkatan pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal melalui pembinaan dan fasilitasi permodalan bagi koperasi dan UMKM. Jumlah Koperasi Primer Tahun 2015 sebanyak 1.028 buah, dengan anggota sebanyak 174.734 orang, pengurus sebanyak 4.205 orang, pengawas 2.501 orang, dan jumlah karyawan sebanyak 3.994 orang dengan modal sendiri sebesar Rp 317.679.063.000,-. Jumlah Koperasi Sekunder Tahun 2015 sebanyak 3 buah, dengan anggota sebanyak 1.044 orang, pengurus sebanyak 16 orang, pengawas 9 orang, dan jumlah karyawan sebanyak 16 orang, dengan modal sendiri sebesar Rp 16.758.361.000,-. Jumlah KUD Tahun 2015 sebanyak 29 buah, dengan anggota sebanyak 70.661 orang, pengurus 131 orang, pengawas 77 orang, dan karyawan 2.838 orang, dengan modal sendiri sebesar Rp 19.088.279.000,-. Jumlah KPRI sebanyak 56 buah, dengan anggota sebanyak 12.446 orang, pengurus 282 orang, pengawas 169 orang, dan karyawan 176 orang, dengan modal sendiri sebesar Rp 99.739.875.000,-. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan sebagai berikut :


BAB I - 22

Tabel.1.2 PDRB KABUPATEN LAMONGAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2015 ** NO

LAPANGAN USAHA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintah, Pertanahan Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya PDRB Kabupaten Lamongan

Atas Dasar Harga Berlaku 11.520.119,94 392.901,55 2.088.372,45 15.167,62 29.172,80 3.028.159,56 5.404.688,73 219.628,03 405.135,82 1.795.792,30 596.170,24 588.951,38 75.411, 98 1.158.179,87 744.189,54 234.356,58 534.923,52 28.831.321,90

Atas Dasar Harga Konstan 8.255.525,95 284.318,92 1.652.111,77 15.593,54 24.296,98 2.310.223,81 4.400.986,64 171.505,00 314.946,84 1.725.426,81 456.469,70 480.171,61 62.376,26 922.212,29 600.655,80 194.270,51 445.737,27 22.316.829,70

Sumber : Lamongan Dalam Angka Tahun 2016 ( BPS Kab. Lamongan ) ** : Angka sangat sementara

Sedangkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010 sebagai berikut : Tabel 1.3 LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 ** NO 1. 2. 3.

LAPANGAN USAHA Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan


Atas Dasar Harga Konstan 4,57 9,64 8,14

BAB I - 23

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintah, Pertanahan Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamongan

Sumber : Lamongan Dalam Angka in Figure Tahun 2016 ( BPS Kab. Lamongan ) ** : Angka sangat sementara

1,18 5,43 1,66 7,20 7,61 12,80 6,93 7,14 8,03 6,84 6,05 7,96 9,14 7,06 5,77

D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pemerintah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (2), bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja instansi Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati / Walikota 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) Tahun.


BAB I - 24

Kabupaten Lamongan berdiri pada tanggal 10 Dzulhijjah Tahun 976 Hijriyah atau jatuh pada Hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1669 M dan pada tahun 2016 ini usia Kabupaten Lamongan sudah mencapai 447 tahun. Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota berdasarkan kewenangan yang dimiliki merupakan Daerah Otonom yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ), yang menjalankan kewenangannya berupa urusan wajib dan urusan pilihan. Kewenangan wajib yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota meliputi

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan,

perencanaan

pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup pelayanan pertanahan, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan perizinan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar dan lainnya, serta urusan wajib yang


BAB I - 25

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan Daerah dan potensi yang menjadi unggulan di Kabupaten Lamongan. Penyelenggara Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara yang terdiri atas asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan keadilan. Tugas Kepala Daerah sebagai Wakil Pemerintah adalah sebagai berikut : 1. Kepala Daerah yang dikarenakan jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten / Kota. 2. Dalam

kedudukannya

sebagai

Wakil

Pemerintah,

Kepala

Daerah

bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Gubernur. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 63, 65 dan Pasal 66, dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah, Kepala Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :


BAB I - 26

a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ; b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat ; c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD ; d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama ; e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut ; a. mengajukan rancangan Perda ; b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD ; c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah ;


BAB I - 27

d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan / atau masyarakat ; e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah : a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia. b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. d. Melaksanakan kehidupan demokrasi. e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. g. Memajukan dan mengembangkan daya saing Daerah. h. Melaksanakan prinsip taat kepemerintahan yang bersih dan baik. i.

Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Daerah

j.

Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di Daerah dan semua perangkat Daerah.

k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.


BAB I - 28

Bahwa guna membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan di Kabupaten Lamongan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas sebagai beriku : 1. Membantu Kepala Daerah dalam : a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. b. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan / atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ; c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur ; dan d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten / kota, kelurahan, dan / atau Desa bagi wakil bupati / wali kota ; e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah, dan f. Melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.


BAB I - 29

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan tersebut dibentuk berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang sinergis, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanaman Modal dan Perijinan serta didukung oleh PD BPR Bank Daerah, PD Air Minum, PD Pasar serta PD Aneka Usaha Lamongan Jaya, dengan rincian sebagai berikut : a. Unsur Staf ( Pembantu Pimpinan ), terdiri dari : 1)

Sekretariat Daerah ( PERDA No. 02 / 2008 ), terdiri dari 3 Asisten Sekretaris Daerah dan 11 Bagian

2)

Sekretariat DPRD ( PERDA No. 02 / 2008 )

3)

Kecamatan ( PERDA No. 08 / 2008 ), sebanyak 27 Kecamatan

4)

Kelurahan ( PERDA No. 08 / 2008 ), sebanyak 12 Kelurahan.

b. Unsur Pelaksana ( 16 Dinas Daerah, PERDA No. 03 Tahun 2008 dan PERDA No. 2 Tahun 2013 ), terdiri dari : 1)

Dinas PU Bina Marga

2)

Dinas PU Pengairan

3)

Dinas PU Cipta Karya

4)

Dinas Kesehatan


BAB I - 30

5)

Dinas Pertanian Dan Kehutanan

6)

Dinas Koperasi, Industri Dan Perdagangan

7)

Dinas Sosial,Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

8)

Dinas Perikanan Dan Kelautan

9)

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

10) Dinas Perhubungan 11) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 12) Dinas Pendidikan 13) Dinas Pemuda Dan Olahraga 14) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 15) Dinas Pendapatan Daerah ( PERDA No. 2 / 2013 ). c. Unsur Penunjang ( Lembaga Teknis Daerah ), PERDA No. 04 / 2008, terdiri dari 9 Badan, Inspektorat, 2 RSUD, Satuan

Polisi Pamong Praja dan

3 Kantor, sebagai berikut : 1)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA )

2)

Badan Pemberdayaan Masyarakat ( BPM )

3)

Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) *

4)

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

5)

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

6)

Badan Penanaman Modal Dan Perijinan


BAB I - 31

7)

Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah

8)

Badan Lingkungan Hidup

9)

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah ( PERDA No. 3 / 2013 )

10) Inspektorat * 11) Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) dr. Soegiri * ( Tipe B ) 12) Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Ngimbang * ( Tipe C ) 13) Satuan Polisi Pamong Praja * ( PERDA No. 9 Tahun 2008 ) 14) Kantor Pengolahan Data Elektronik ( PDE ) 15) Kantor Penelitian Dan Pengembangan Daerah 16) Kantor Ketahanan Pangan. Keterangan : * = ( tidak termasuk hitungan ). d. Lembaga lain ( PERDA No. 01 Tahun 2011 ), terdiri dari : 1)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD )

2)

Badan Narkotika Kabupaten ( BNK )

3)

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten. Untuk mendukung tugas operasional dan teknis Perangkat Daerah

Kabupaten Lamongan telah dibentuk 179 Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari 157 Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) dan 32 Unit Pelaksana Teknis Badan ( UPTB ). Sedangkan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan


BAB I - 32

Pembangunan di Kabupaten Lamongan terdapat 462 Desa, 12 Kelurahan, 1.431 Dusun dengan 2.277 RW dan 7.227 RT. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan didukung dengan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) kondisi Tahun 2015 sebanyak 11.853 orang PNS, dan 267 orang tenaga honorer. Rincian Rekapitulasi PNS menurut Tingkat Pendididkan, Golongan Kepangkatan dan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tabel sebagai berikut : Tabel.1.3 REKAPITULASI PNS MENURUT JABATAN, GOLONGAN KEPANGKATAN DAN TINGKAT PENDIDIDKAN DI LINGKUNGAN PEMKAB. LAMONGAN TAHUN 2015 NO

JABATAN

JUMLAH

PANGKAT / GOLONGAN

JUMLAH

PENDIDIKAN FORMAL

JUMLAH

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

1

STRUKTURAL

968

GOLONGAN I

228

SD / SETARA

112

2

FUNGSIONAL

8.283

GOLONGAN II

2.698

SLTP

171

3

STAF

2.602

GOLONGAN III

4.720

SLTA

1.903

GOLONGAN IV

4.207

D-1 / D-2 / D-3

1.628

D-4 / S-1

6.927

S-2

1.109

S-3

3

JUMLAH TOTAL

11.853

11.853

Jumlah Tenaga Honorer 267, Laki-laki 178, Perempuan 89

11.853

Sumber : Lamongan Dalam Angka Tahun 2016 ( BPS Kab. Lamongan )

Jumlah tersebut sudah termasuk tenaga pendidik dan tenaga fungsional lainnya.


BAB I - 33

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. V I S I Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kabupaten Lamongan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Konsep Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan 2016-2021 merupakan kelanjutan dan pembaharuan terhadap arah pembangunan dibawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Daerah 5 ( lima ) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Visi Kabupaten Lamongan yang ditetapkan dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021, adalah :


BAB II - 34

“ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “. Visi diatas merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilukada tanggal 9 Desember 2015 dan dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016. Visi tersebut telah dikaji dan disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW )

Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 serta Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019 ( NAWACITA ). Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu : 1. Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.


BAB II - 35

2. Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan. 3. Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan. 4. Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

2. M I S I Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Dengan kata lain Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi sesuai Visi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi


BAB II - 36

Pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan 5 ( lima ) Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan sumberdaya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; 2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah; 3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan; 4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik; 5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

3. TUJUAN Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu ditetapkan Tujuan ( goal ) pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Sementara itu, Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan ( goal ) serta dapat memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran Misi dan Program yang telah ditetapkan.


BAB II - 37

Adapun 5 ( lima ) Tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing; 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat; 3. Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik; 5. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran. Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang merupakan penjabaran makna dari setiap Misi. Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Pertama “ Mewujudkan sumberdaya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan “, ditetapkan Tujuan Pertama, yaitu :


BAB II - 38

1) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing, dengan indikator Tujuan “ Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) ”. Untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan Pertama ditetapkan target berikut : NO

INDIKATOR KINERJA

1. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )

Kondisi awal 2015 69,84

2016

2017

TARGET

2018

2019

2020

2021

69,89-70,45 69,99-70,55 70,09-70,65 70,19-70,75 70,29-70,85 70,59-71.00

Tujuan Pertama ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Sasaran-sasaran yang tergabung dalam 3 ( tiga ) urusan yaitu Pendidikan, Perpustakaan dan Kesehatan. Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Kedua “ Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah “, ditetapkan Tujuan Kedua, yaitu : 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat, dengan indikator tujuan : a. Prosentase Pertumbuhan ekonomi b. PDRB per Kapita ADHB c. Inflasi d. Indek Gini.


BAB II - 39

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan Kedua ditetapkan target berikut : TARGET

Kondisi awal2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1. Prosentase pertumbuhan ekonomi

5,77

5,5 - 6,5

5,5 - 6,5

5,5 - 6,5

5,5 - 6,5

5,5 - 6,5

5,5 - 6,5

2. PDRB per Kapita (1/1000) ADHB

24.220

26.640

29.300

32.230

35.460

39.000

42.900

3. Inflasi

1,96

3,0 – 4,0

3,0 – 4,0

3,0 – 4,0

3,0 – 4,0

3,0 – 4,0

3,0 – 4,0

4. Indek gini

0,267

NO

INDIKATOR KINERJA

0,267-0,265 0,266-0,264 0,265-0,263 0,264-0,262 0,263-0,261 0,262-0,260

Tujuan Kedua ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang tergabung dalam 9 ( sembilan ) urusan yaitu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, dan Perindustrian. Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Ketiga “ Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan “, ditetapkan Tujuan Ketiga, yaitu : 3) Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial

dan

ekonomi

masyarakat

Kabupaten

Lamongan

dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan, dengan indikator tujuan : a. Indeks Kinerja Infrastruktur b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan ini ditetapkan target berikut : NO

INDIKATOR KINERJA

1. Indeks Kinerja Infrastruktur 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

TARGET

Kondisi awal 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0

65,6

66,93

67,68

68,44

68,99

70

60,04

60,35

60,65

60,95

61,25

61,56

61,86


BAB II - 40

Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang tergabung dalam 8 ( delapan ) urusan yaitu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Keempat “ Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik “, ditetapkan Tujuan Keempat, yaitu : 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik, dengan indikator tujuan : a. Nilai opini BPK “ WTP “ b. Nilai LPPD c.

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Untuk menilai keberhasilan capaian Tujuan Keempat ditetapkan target berikut : TARGET

Kondisi awal 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

WDP

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

2. Nilai LPPD

-

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

B

B

B

B

B

B

B

NO

INDIKATOR KINERJA

1. Nilai opini BPK “ WTP “

Tujuan Keempat ini selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang tergabung dalam 8 ( delapan ) Urusan diluar Urusan Wajib yaitu Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penanaman Modal, Komunikasi dan Informatika, Kearsipan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Keuangan,


BAB II - 41

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan. Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Kelima “ Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal “, ditetapkan Tujuan Kelima, yaitu : 5) Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan

nilai-nilai

agama

dan

hukum

melalui

pemberdayaan

masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran, dengan indikator tujuan : a. Prosentase Tingkat kemiskinan b. Prosentase Tingkat pengangguran terbuka ( TPT ) c.

Prosentase Konflik sosial yang ditangani.

Untuk menilai keberhasilan capaian Tujuan Kelima ditetapkan target berikut : NO

INDIKATOR KINERJA

1. Prosentase Tingkat kemiskinan 2. Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT )

Kondisi awal 2015

2016

2017

TARGET

2018

2019

2020

2021

15,18

14,76-14,32 14,34-13,45 13,92-12,59 13,49-11,73 13,07-10,86 12,65-10,00

4,1

3,73 - 3,55 3,68 - 3,46 3,64 - 3,37 3,60 - 3,28 3,56 - 3,18 3,45 - 3,00

3. Prosentase Konflik sosial yang 100 % ditangani

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tujuan Kelima ini selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang tergabung dalam 8 ( delapan ) Urusan Wajib yaitu Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial, Tenaga Kerja, Pangan, Pemberdayaan


BAB II - 42

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Transmigrasi.

4. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN Sasaran pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka pendek ( 1 tahun ). Sasaran adalah penjabaran dari Tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Disamping itu, sasaran juga merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik Pemerintah. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dapat dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah. Untuk mewujudkan Misi Pertama dan Tujuan Pertama “ Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing “, dijabarkan dalam 3 (tiga) Sasaran dengan indikator Sasaran sebagai berikut : 1. Sasaran Pertama, Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai, dengan indikator pendukung :


BAB II - 43

a. Indeks Pendidikan b. Prosentase sekolah terakreditasi minimal B - SD / MI - SMP / MTs c. Prosentase Angka Melek Huruf ( AMH ) 2. Sasaran Kedua, Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat, dengan indikator pendukung : a. Prosentase Pertumbuhan Kunjungan Perpustakaan b. IMK Perpustakaan. 3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai, dengan indikator pendukung : a. Indeks Kesehatan b. Akreditasi Puskesmas c. Nilai Akreditasi Rumah Sakit dr. Soegiri d. Nilai Akreditasi Rumah Sakit Ngimbang. Untuk mencapai Tujuan Kedua “ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat “, dijabarkan dalam 8 ( delapan ) Sasaran dengan indikator Sasaran sebagai berikut :


BAB II - 44

1. Sasaran Pertama, Meningkatnya kinerja pertanian terutama produksi padi, palawija, holtikultura dan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, dengan indikator pendukung : a. Nilai Tukar Petani b. Pertumbuhan sub lapangan usaha pertanian. 2. Sasaran Kedua, Meningkatnya kinerja peternakan didukung peningkatan produksi hasil peternakan dan konsumsi masyarakat, dengan indikator : a. Prosentase Pertumbuhan sub sektor peternakan b. Prosentase Peningkatan konsumsi protein hewani. c. Sasaran Ketiga, Meningkatnya kinerja perikanan didukung peningkatan produksi perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir / pembudidaya, dengan indikator pendukung : Prosentase pertumbuhan sub sektor perikanan. d. Sasaran Keempat, Meningkatnya kinerja perindustrian yang berdayasaing ditingkat nasional maupun internasional, dengan indikator pendukung : Prosentase Pertumbuhan sektor industri pengolahan. e. Sasaran Kelima, Meningkatnya kinerja perdagangan didukung oleh peningkatan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen, dengan indikator pendukung : Prosentase Pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. f. Sasaran Keenam, Berkembangnya koperasi dan usaha mikro yang didukung peningkatan kompetensi SDM dan wirausaha baru di berbagai sektor, dengan indikator pendukung :


BAB II - 45

a. Prosentase koperasi berkualitas b. Prosentase usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil. g. Sasaran Ketujuh, Meningkatnya realisasi investasi untuk optimalisasi potensi daerah dengan didukung peningkatan pelayanan perijinan dan promosi investasi, dengan indikator pendukung : a. Prosentase Peningkatan realisasi investasi b. Prosentase Peningkatan jumlah investor. h. Sasaran Kedelapan, Meningkatnya kunjungan wisata dengan didukung berkembangannya destinasi wisata, dengan indikator pendukung : a. Prosentase Peningkatan PAD sektor pariwisata b. Prosentase Peningkatan kunjungan wisata. Untuk mencapai Tujuan Ketiga “ Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan “, dijabarkan dalam 6 ( enam ) Sasaran dengan indikator Sasaran sebagai berikut : 1. Sasaran Pertama, Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, pengairan serta perhubungan, dengan indikator pendukung : a. Prosentase Kemantapan infrastruktur jalan b. Prosentase Kemantapan jembatan c. Prosentase Kemantapan air baku d. Prosentase Kendaraan yang uji berkala.


BAB II - 46

2. Sasaran Kedua, Terwujudnya tata ruang dengan skenario aman dan nyaman untuk masyarakat, dengan indikator pendukung :

Prosentase Pertumbuhan

Pusat Kegiatan Lokal yang diprioritaskan ( PKLp ). 3. Sasaran Ketiga, Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman sehat, dengan indikator pendukung : a. Prosentase Rumah Tangga Sehat b. Prosentase Penanganan Pemukiman Kumuh c. Prosentase Kemantapan jalan dan drainase lingkungan d. Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau ( RTH ). 4. Sasaran Keempat, Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi Lingkungan, dengan indikator pendukung : a. Indeks Pencemaran Air ( IPA ) b. Indeks Pencemaran Udara ( IPU ). 5. Sasaran Kelima, Terwujudnya pengendalian bencana kebakaran, dengan indikator pendukung : Prosentase Penanganan kejadian kebakaran. 6. Sasaran Keenam, Terwujudnya pengendalian bencana alam, dengan indikator pendukung : Prosentase Desa Tangguh Bencana. Untuk mencapai Tujuan Keempat, “ Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik. ”,

dijabarkan dalam 13 (tiga belas) Sasaran

dengan indikator Sasaran sebagai berikut :


BAB II - 47

1. Sasaran Pertama, Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang berkualitas, dengan indikator pendukung : a. Prosentase kesesuaian program tahunan dengan program RPJMD b. Prosentase usulan dari Kecamatan yang diakomodir di RKPD. 2. Sasaran Kedua, Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah, dengan indikator pendukung : a. Prosentase Penelitian dan kajian yang ditindaklanjuti b. Prosentase Inovasi pembangunan daerah. 3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan penataan usahaan asset secara tertib, akuntabel dan transparan, dengan indikator pendukung : Prosentase Realisasi belanja daerah. 4. Sasaran Keempat, Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menuju kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan daerah, dengan indikator pendukung : a. Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) b. Prosentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). 5. Sasaran Kelima, Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik, dengan indikator pendukung :

Prosentase Aparatur Sipil Negara ( ASN ).


BAB II - 48

6. Sasaran Keenam, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah, dengan indikator pendukung : a. Prosentase Tindak lanjut hasil temuan b. Nilai Predikat Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah. 7. Sasaran Ketujuh, Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya, dengan indikator pendukung : Prosentase Jumlah naskah PERDA inisiatif DPRD. 8. Sasaran Kedelapan, Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan andal, dengan indikator pendukung :

Prosentase Perangkat

Daerah ( PD ) yang mengelola arsip secara tertib, rapi dan andal. 9. Sasaran Kesembilan, Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan, dengan indikator pendukung : a. IKM layanan penduk Capil b. Prosentase kepemilikan e-KTP 10. Sasaran Kesepuluh, Meningkatnya pelayanan perijinan untuk mendukung peningkatan penanaman modal, dengan indikator pendukung : a. IKM Layanan perijinan b. Prosentase Ijin yang diterbitkan. 11. Sasaran Kesebelas, Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampu


BAB II - 49

memberikan pelayanan publik yang lebih baik, dengan indikator pendukung : Prosentase Peningkatan kebijakan yang dirumuskan. 12. Sasaran Keduabelas, Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Publik, dengan indikator pendukung : Prosentase Penerapan e-Gov. 13. Sasaran Ketigabelas, Meningkatnya IKM Kecamatan, dengan indikator pendukung : IKM Layanan Kecamatan. Untuk mencapai Tujuan Kelima, “ Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui

pemberdayaan

masyarakat,

pengurangan

kemiskinan

dan

penggangguran ”, dijabarkan dalam 12 (dua belas) Sasaran dengan indikator Sasaran sebagai

berikut :

1. Sasaran Pertama, Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS, dengan indikator pendukung :

Prosentase PMKS yang tertangani.

2. Sasaran Kedua, Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat, dengan indikator pendukung : Skore Pola Pangan harapan. 3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya jumlah transmigran yang berhasil, dengan indikator pendukung : Prosentase Jumlah transmigran yang berhasil. 4. Sasaran Keempat, Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan indikator pendukung : Indeks Pembangunan gender.


BAB II - 50

5. Sasaran Kelima, Meningkatnya pelaksanaan Keluarga Berencana ( KB ), dengan indikator pendukung : a. Prosentase Laju Pertumbuhan penduduk b. Prosentase Jumlah Kampung KB. 6. Sasaran Keenam, Meningkatnya peran masyarakat dan lembaga dalam pembangunan Desa, dengan indikator pendukung : Prosentase Desa Cepat Berkembang ( Permendagri No. 81 Tahun 2015 ). 7. Sasaran Ketujuh, Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga berkualitas dengan sarana prasarana memadai, dengan indikator pendukung : a. Prosentase Peningkatan pemuda berprestasi b. Prosentase Peningkatan prestasi olahraga di berbagai event. 8. Sasaran Kedelapan, Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah, dengan indikator pendukung : a. Prosentase Seni dan budaya lokal yang dilestarikan b. Prosentase Benda / situs Cagar Budaya yang ditetapkan. 9. Sasaran Kesembilan, Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan, dengan indikator pendukung : Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan. 10. Sasaran Kespuluh, Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan, dengan indikator pendukung : Prosentase Konflik sosial yang ditangani. 11. Sasaran Kesebelas, Meningkatnya ketertiban masyarakat / masyarakat taat hukum, dengan indikator pendukung :


BAB II - 51

a. Jumlah Penurunan pelanggaran PERDA b. Prosentase Pelanggaran PERDA yang terselesaikan. 12. Sasaran Keduabelas, Peningkatan kesadaran politik masyarakat, dengan indikator pendukung : a. Prosentase Ormas, orpol dan LSM yang terdaftar b. Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Presiden dan Pemilihan DPD/DPR/DPRD c. Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Gubernur d. Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Bupati. Adapun rumusan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran serta Strategi Kebijakan pencapaian Misi secara rinci dijabarkan dalam Lampiran Matriks RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021. B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Rencana Kinerja Tahun 2016 tidak lain adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2015, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Rencana kinerja yang ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan


BAB II - 52

untuk mewujudkan realisasi kinerjanya dalam tahun 2016. Komitmen kami pada tahun 2016 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran beserta pencapaian indikator

kinerja

dan

target

sesuai

dokumen

RPJMD

2016-2021

tersebut,

yang diupayakan melalui pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan yang digambarkan pada target rencana capaian indikator kinerja Sasaran dan diuraikan keselarasannya dengan Misi dan Tujuan sebagai berikut : Misi 1

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing.

Sasaran 1, menggambarkan target indikator kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Meningkatnya

aksesbilitas - Indeks Pendidikan masyarakat terhadap pelayan- - Prosentase sekolah terakreditasi minimal B : an pendidikan yg didukung a. SD / MI tenaga pendidik berkualitas dg b. SMP / MTs sarana prasarana yg memadai - Prosentase Angka Melek Huruf ( AMH )

TARGET 3

0,62 % 82,96 % 82,98 % 99,98 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun c. Program Pendidikan Menengah d. Program Pendidikan Non Formal e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


BAB II - 53

f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan h. Program Pendidikan Perguruan Tinggi i. Program Pengembangan Nilai Budaya j. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga k. Program Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin. Sasaran 2, menggambarkan target indikator

kinerja

penyelenggaraan

Urusan

Perpustakaan, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

2.Meningkatnya fungsi per- - Prosentase pertumbuhan kunjungan perpustakaan pustakaan sebagai sarana pendukung budaya literasi - IKM Perpustakaan guna meningkatkan kecerdasan masyarakat

TARGET 3

5,00 % 79,00

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan


BAB II - 54

Sasaran 3, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Kesehatan, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

3

1

3.Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yg didukung tenaga pendidik ber-

kualitas dgn sarana prasarana yang memadai

-

Indeks Kesehatan Akreditasi Puskesmas Nilai Akreditasi RS Soegiri Nilai Akreditasi RS Ngimbang

0,80 30 15 4

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Perbaikan Gizi Masyarakat b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat / Pembangunan Lingkungan Sosial c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular d. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan e. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin f. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat h. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan i. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya / Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan ( DBHCHT ) j. Program Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan k. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas l. Program Pengembangan Data / Informasi Bidang Kesehatan


BAB II - 55

m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia o. Program Upaya Kesehatan Masyarakat / Pembangunan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan ( DBHCHT ) di RS dr. Soegiri p. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RS dr. Soegiri q. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit di RS dr. Soegiri r. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata di RS dr. Soegiri s. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di RS Ngimbang t. Program Upaya Kesehatan Masyarakat / Pembangunan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan ( DBHCHT ) di RS dr. Ngimbang u. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RS dr. Ngimbang v. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular di RS Ngimbang w. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit di RS Ngimbang x. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata di RS Ngimbang. Misi 2

Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat.


BAB II - 56

Sasaran 1, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pertanian, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Meningkatnya kinerja - Nilai Tukar Petani pertanian terutama produksi padi, palawija, hortikultura - Pertumbuhan sub lapangan usaha pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani

TARGET 3

102,56 3,15 – 3,50 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Pengembangan sarana dan Prasarana Pertanian b. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura c. Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan d. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku ( DBHCHT ) e. Program Pemberdayaan Penyuluh / Perkebunan f. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian g. Program Peningkatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Sasaran 2, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Peternakan, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

2. Meningkatnya kinerja - Prosentase pertumbuhan sub sektor peternakan peternakan didukung peningkatan produksi hasil - Prosentase peningkatan konsumsi protein hewani peternakan dan konsumsi masyarakat


2,25 – 2,50 % 6,54 %

BAB II - 57

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan / Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan ( DBHCHT ) b. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan d. Program Pengembangan Data / Informasi Peternakan e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Sasaran 3, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Perikanan, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

3. Meningkatnya kinerja - Prosentase pertumbuhan sub sektor perikanan perikanan didukung peningkatan produksi perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir / pembudidaya

5,90 – 6,30 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap c. Program Pengembangan Data / Informasi d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir e. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.


BAB II - 58

Sasaran 4, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Perindustrian, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

4. Meningkatnya kinerja - Prosentase pertumbuhan sektor industri pengolahan perindustrian yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional

TARGET 3

7,85 – 8,15 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Kapasitas IPTEK Sistem Produksi b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah / Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Industri ( Peningkatan Ketrampilan Masyarakat ) c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri d. Program Penataan Struktur Industri e. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial. Sasaran 5, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Perdagangan, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

5. Meningkatnya kinerja - Prosentase pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar perdagangan didukung oleh dan eceran peningkatan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen

TARGET 3

9,30 – 9,60 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


BAB II - 59

b. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima ( PKL ) c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor d. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan / Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal ( DBHCHT ). Sasaran 6, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

6. Berkembangnya koperasi - Prosentase Koperasi berkualitas dan usaha mikro yang didukung peningkatan - Prosentase Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro dan Kecil kompetensi SDM dan wirausaha baru di berbagai sektor

50,00 % 37,38 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Yang Kondusif b. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro c. Program Pengembangan Data / Informasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ( UMK ) d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi e. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMK dan Koperasi f. Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi UMK dan Koperasi g. Program Pertumbuhan Akses Kemitraan Terhadap Sumber Daya Produktif.


BAB II - 60

Sasaran 7, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

7. Meningkatnya realisasi - Prosentase peningkatan realisasi investasi investasi untuk optimalisasi potensi daerah dengan - Prosentase peningkatan jumlah investor didukung peningkatan pelayanan perijinan dan promosi investasi

4,00 % 27,28 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi c. Program Penyiapan Potensi dan Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah. Sasaran 8, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pariwisata, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

8. Meningkatnya kunjungan - Prosentase peningkatan PAD sektor pariwisata wisata dengan didukung berkembangnya destinasi - Prosentase peningkatan kunjungan wisata wisata

6,11 % 0,01 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Pengembangan Pemasaran Wisata b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata c. Program Pengembangan Kemitraan.


BAB II - 61

Misi 3

Tujuan 3 : Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sasaran 1, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

1. Terwujudnya peningkatan - Prosentase Kemantapan infrastruktur jalan kualitas dan kuantitas a. Jalan Kabupaten sarana dan prasarana jalan, b. Jalan poros strategis pengairan serta - Prosentase Kemantapan jembatan perhubungan - Prosentase Ketersediaan air baku - Prosentase kendaraan yang uji berkala

83,56 % 64,44 % 73,33 % 74,38 % 90,00 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Pembangunan jalan dan jembatan b. Program Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan c. Program Pembangunan infrastruktur perdesaan d. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya e. Program Pengendalian banjir f. Program Penyediaan dan pengolahan air baku g. Program Peningkatan pelayanan angkutan h. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor i. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.


BAB II - 62

Sasaran 2, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

2. Terwujudnya tata ruang - Prosentase Pertumbuhan dengan skenario aman dan diprioritaskan ( PKLp ) nyaman untuk masyarakat

Pusat

Kegiatan

Lokal

yang

59,26 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Penataan bangunan gedung dan penataan ruang b. Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan. Sasaran 3, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

3. Terwujudnya peningkatan - Prosentase Rumah Tangga Sehat akses masyarakat terhadap - Prosentase Penangan pemukiman kumuh permukiman - Prosentase kemantapan jalan dan drainase lingkungan a. Jalan lingkungan IKK b. Drainase lingkungan IKK - Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau ( RTH )

86,28 % 31,83 % 78,17 % 14,99 % 6,84 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Pengembangan perumahan b. Program Lingkungan sehat perumahan c. Program Prasarana, Sarana dan Utilitas umum ( PSU ).


BAB II - 63

Sasaran 4, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup, yaitu SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

4. Terwujudnya peningkatan - Indeks Pencemaran Air ( IPA ) kualitas dan konservasi - Indeks Pencemaran Udara ( IPU ) lingkungan

TARGET 3

61,27 % 71,57 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan b. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan c. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam d. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan e. Program Peningkatan pengendalian polusi f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau g. Program Penataan lingkungan h. Program Pengelolaan limbah B3. Sasaran 5, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Trantibum dan Linmas, yaitu: SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

5. Terwujudnya pengendalian - Prosentase Penanganan kejadian kebakaran bencana kebakaran

100,00 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan Program Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.


BAB II - 64

Sasaran 6, menggambarkan

penyelenggaraan Urusan Penanggulangan

target

Bencana, yaitu: SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

6. Terwujudnya pengendalian - Prosentase Desa Tangguh Bencana bencana alam

Strategi

yang

dilaksanakan

guna

mencapai

7,04 %

keberhasilan

terhadap

pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. Misi 4

Tujuan 4 : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.

Sasaran 1, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Perencanaan, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

1. Terwujudnya perencanaan, - Prosentase Kesesuaian program tahunan dgn program RPJMD pengendalian dan evaluasi - Prosentase Usulan dari Kecamatan yang diakomodir di RKPD program / kegiatan pembangunan yang berkualitas

100,00 % 43,00 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Pengembangan data / informasi b. Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh c. Program Perencanaan pengembangan kota-kota besar dan menengah d. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan


BAB II - 65

e. Program Perencanaan pembangunan daerah f. Program Perencanaan pembangunan ekonomi g. Program Perencanaan sosial dan budaya h. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. Sasaran 2, menggambarkan

target

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

(Penelitian dan Pengembangan), yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

2. Meningkatnya penelitian - Prosentase Penelitian dan kajian yang ditindaklanjuti dan pengembangan untuk mendukung perencanaan - Prosentase Inovasi pembangunan daerah pembangunan dan pengem bangan inovasi daerah

8,00 % 15,87 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan Program Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran 3, menggambarkan

target


(Keuangan), yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3. Meningkatnya kinerja - Prosentase Realisasi belanja daerah pengelolaan keuangan dan penataan usahaan asset secara tertib, akuntabel dan transparan

TARGET 3

93,00 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :


BAB II - 66

a. Program Pengelolaan perencanaan keuangan daerah b. Program Pengelolaan penatausahaan dan administrasi keuangan daerah c. Program Pengelolaan pelaporan keuangan daerah d. Program Tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Sasaran 4, menggambarkan

target


(Keuangan), yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4. Meningkatnya Pendapatan - Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Asli Daerah (PAD) untuk - Prosentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) menuju kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan daerah

4,65 % 100,00 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah b. Program Pendataan wajib pajak c. Program Perencanaan dan pengawasan pendapatan daerah. Sasaran 5, menggambarkan

target


(Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan), yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

5. Meningkatnya kualitas dan - Prosentase ASN sesuai dengan kompetensi kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik


98,50 %

BAB II - 67

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Pendidikan dan pelatihan ASN b. Program Peningkatan kapasitas pengelola pension dan kesejahteraan pegawai ASN c. Program Penataan jabatan dan peningkatan mutu informasi kepegawaian d. Program Pembinaan dan pengembangan kapasitas ASN. Sasaran 6, menggambarkan

target

penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan

(Inspektorat), yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

6. Meningkatnya akuntabilitas - Prosentase Tindak lanjut hasil temuan kinerja dan keuangan - Nilai Predikat penilaian SAKIP Daerah perangkat daerah

77,00 % 60,85

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah b. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan c. Program Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja.


BAB II - 68

Sasaran 7, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan (Sekretariat DPRD), yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

7. Meningkatnya peran DPRD - Prosentase Jumlah naskah PERDA inisiatif DPRD sesuai dengan fungsinya

100,00 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah b. Program Pengembangan publikasi informasi lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Sasaran 8, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Kearsipan, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

8. Meningkatnya pengelolaan - Prosentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara arsip Pemerintah Daerah tertib, rapi dan andal yang tertib, rapi dan andal

13,33 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip Daerah b. Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan c. Program Pemeliharaan rutin / berkala sarana prasarana kearsipan d. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi.


BAB II - 69

Sasaran 9, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

9. Meningkatnya tertib - IKM Layanan kependudukan dan catatan sipil administrasi kependudukan - Prosentase kepemilikan e-KTP dan peningkatan kualitas layanan kependudukan

72,31 91,47 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Penataan administrasi kependudukan b. Program Peningkatan pelayanan publik pencatatan sipil c. Program Implementasi sistem administrasi kependudukan d. Program Pemanfaatan data dan inovasi tertib administrasi kependudukan. Sasaran 10, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

10. Meningkatnya pelayanan - IKM Layanan perijinan perijinan untuk mendukung - Prosentase Ijin yang diterbitkan peningkatan penanaman modal

80,35 98,10 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi b. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi


BAB II - 70

c. Program Penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana Daerah d. Program Peningkatan pelayanan perijinan e. Program Peningkatan pelayanan perijinan dengan konsep HGSL (Hapus, Gabung, Sederhanakan, Limpahkan) berbasis Teknologi Informasi. Sasaran 11, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan (Sekretariat Daerah), yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

11. Terwujudnya penyelenggara - Prosentase peningkatan kebijakan yang dirumuskan an pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik

TARGET 3

100,00 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Penanganan kasus hukum b. Program Penataan peraturan perundang-undangan c. Program Fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis Tata Pemerintahan. Sasaran 12, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

12. Terwujudnya sistem infor- - Prosentase penerapan e-Gov masi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik


15,00 %

BAB II - 71

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Pengembangan informasi dan komunikasi publik b. Program Persandian Daerah c. Program Pengembangan aplikasi dan informatika d. Program Pengembangan data / informasi / statistik Daerah. Sasaran 13, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan (Kecamatan), yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

13. Meningkatnya Kecamatan

IKM - IKM Layanan Kecamatan

60,00

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka antara lain dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Perencanaan pembangunan. b. Program Peran serta kepemudaan. c. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. d. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.


BAB II - 72

Misi 5

Tujuan 5 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran.

Sasaran 1, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Sosial, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

1. Meningkatnya pelayanan - Prosentase PMKS yang tertangani sosial dalam upaya penurunan PMKS

50,45 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah sosial lainnya b. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial c. Program Pembinaan Anak Terlantar d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma e. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial g. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Sasaran 2, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pangan, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

2. Meningkatnya ketersediaan - Skore Pola pangan harapan dan keragaman pangan masyarakat


83,20 %

BAB II - 73

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Peningkatan ketahanan pangan b. Program Pengembangan Keanekaragaman Pangan Konsumsi c. Program Peningkatan jumlah lumbung pangan pedesaan d. Program Peningkatan penganekaragaan pangan masyarakat dengan pemanfaatan pekarangan e. Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan Daerah. Sasaran 3, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

3. Meningkatnya jumlah - Prosentase Jumlah transmigran yang berhasil transmigran yang berhasil

100,00 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan Program Transmigrasi Regional. Sasaran 4, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4. Meningkatnya pemberdaya - Indeks Pembangunan gender an perempuan dan perlindungan anak

88,21 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :


BAB II - 74

a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak b. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan c. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan d. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan e. Program Kesehatan Reproduksi Remaja f. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Krr g. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak. Sasaran 5, menggambarkan target

penyelenggaraan

Urusan

Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

5. Meningkatnya pelaksanaan - Prosentase Laju pertumbuhan penduduk Keluarga Berencana (KB)

0,30 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Keluarga Berencana b. Program Pelayanan kontrasepsi c. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri d. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga e. Program Penyuluhan dan Penggerakan f. Program Pengendalian Penduduk.


BAB II - 75

Sasaran 6, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

6. Meningkatnya peran - Prosentase Desa cepat berkembang (Permendagri No.81 /2015) masyarakat dan lembaga dalam pembangunan desa

5,84 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Peningkatan kelembagaan masyarakat desa b. Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan c. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (BUMDES) d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan e. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa f. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa g. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan. Sasaran 7, menggambarkan target

penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan

Olahraga, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

7. Meningkatnya prestasi - Prosentase Peningkatan pemuda berprestasi pemuda dan olahraga yang - Prosentase Peningkatan prestasi olahraga di berbagai event berkualitas dengan sarana prasarana memadai


10,00 % 5,41 %

BAB II - 76

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Peningkatan peran serta kepemudaan b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga c. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda d. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda e. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba f. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Sasaran 8, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Kebudayaan, yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

8. Meningkatnya pengembang - Prosentase Seni dan budaya lokal yang dilestarikan an seni dan budaya daerah - Prosentase Benda / Situs / Cagar Budaya yang ditetapkan

TARGET 3

61,00 % 16,00 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Pengembangan Nilai Seni dan Budaya b. Program Pengelolaan keragaman budaya c. Program Pengembangan Nilai Budaya d. Program Pengelolaan kekayaan budaya.


BAB II - 77

Sasaran 9, menggambarkan target

penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan,

yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

9. Meningkatnya pencari kerja - Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan yang ditempatkan

94,37 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan d. Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan. Sasaran 10, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Trantibum Linmas dan Urusan Penunjang Pemerintahan (Sekretariat Daerah), yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

10. Meningkatnya sosial dan kebangsaan

harmoni - Prosentase Konflik sosial yang ditangani wawasan

100,00 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Pengembangan wawasan kebangsaan b. Program Peningkatan kehidupan umat beragama c. Program Peningkatan lembaga pendidikan keagamaan.


BAB II - 78

Sasaran 11, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Trantibum Linmas, yaitu SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

11. Meningkatnya ketertiban - Jumlah Penurunan pelanggaran PERDA masyarakat / masyarakat - Prosentase Pelanggaran PERDA yang terselesaikan taat hukum

521 100,00 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut : a. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan b. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan c. Program Pemeliharaan ketenteraman ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Sasaran 12, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Trantibum Linmas, yaitu SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

12. Peningkatan kesadaran - Prosentase Ormas, orpol dan LSM yang terdaftar politik masyarakat - Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Presiden dan pemilihan DPD/DPR/DPRD - Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Gubernur - Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Bupati

96,58 % -

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan Program pendidikan politik masyarakat. C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu


BAB II - 79

satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi guna menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan an sanksi. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2016. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016–2021, sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan Rencana Kinerja Tahun 2016, selengkapnya Perjanjian Kinerja tersebut disajikan pada Lampiran.


BAB II - 80

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian Sasaran ataupun Tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yang ditetapkan. Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Sasaran dan Indikator kinerja Sasaran, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan. Sasaran dan Indikator kinerja Sasaran adalah merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu Tujuan dan atau Sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021. Tahun 2016 ini merupakan tahun awal RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021. Secara umum program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) merupakan penjabaran dari 42 ( empat puluh dua ) Sasaran Strategis dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 dan secara proporsional untuk Tahun 2016 dapat berjalan dengan Baik dan Berhasil, meskipun masih


BAB III-81

terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan karena adanya hambatan / kendala. Dari Kelima Misi tersebut diimplementasikan menjadi 5 ( lima ) Tujuan dan 42 ( empat puluh dua ) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan No. 27 Tahun 2015 tentang Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016, dengan 73 ( tujuh puluh tiga ) Indikator kinerja Sasaran Strategis yang secara keseluruhan telah dilaksanakan pada Tahun 2016. A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok-kelompok indikator kinerja. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka keberhasilan pencapaian


BAB III-82

kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi serta efektifitas. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sehingga akan diketahui Selisih atau Celah Kinerja baik positif atau negatif ( Peformance gap ). Selanjutnya atas dasar selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang ( Performance improvement ). Dalam penilaian tingkat capaian Kinerja setiap Sasaran, digunakan skala pengukuran 4 ( empat ) katagori dengan 2 ( dua ) jenis skala penilaian pengukuran, yaitu : a. Bilamana Indikator Sasaran bermakna Progres positif, dengan skala : Skor

Rentang Capaian

Kategori Capaian

4

Lebih dari 100 %

Sangat Berhasil

3

75 % sampai 100 %

Berhasil

2

55 % sampai 75 %

Cukup

1

Kurang dari 55 %

Kurang

b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran bermakna Progres negatif, dengan skala : Skor

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1

Lebih dari 100 %

Kurang

2

75 % sampai 100 %

Cukup

3

55 % sampai 75 %

Berhasil

4

Kurang dari 55 %

Sangat Berhasil

Kemudian untuk perhitungan prosentase capaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi sebagai berikut :


BAB III-83

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin Berhasil ( Progres positif ), maka digunakan rumus : Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian

=

Realisasi -------------------Rencana

x 100 %

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja ( Progres negatif ), maka digunakan rumus : Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian

=

Rencana – ( Realisasi – Rencana ) ----------------------------------------------------- x 100 % Rencana

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara

target

dengan

realisasinya

pada

masing-masing

indikator

kinerja

setiap Sasaran. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Baik, Baik, Cukup dan Kurang, sebagaimana uraian tersebut di atas. Terhadap Sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaian kinerjanya digambarkan dengan rata-rata prosentase hasil capaian kinerja dari populasi indikator yang diperoleh. Tahun 2016 ini adalah merupakan tahun awal kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Terpilih masa bhakti 2016-2021. Secara umum Sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dapat tercapai sesuai target bahkan terdapat beberapa indikator sasaran dengan capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan.


BAB III-84

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Pengukuran capaian indikator kinerja setiap Sasaran dikelompokkan berdasarkan Misi dan Tujuan sebagai berikut : I. Misi Pertama Tujuan Pertama, dengan 3 ( tiga ) Sasaran dan 9 ( sembilan ) Indikator kinerja, yakni : 1. Sasaran Pertama, Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai merupakan Sasaran program Dinas Pendidikan, ratarata prosentase capaian 3 (tiga) indikator sebesar 107,07 % (Sangat Berhasil). Capaian Sasaran Pertama secara terinci disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 1

SASARAN 1

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pe dan kesehatan yang merata serta berdaya saing layanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yg memadai NO 1

INDIKATOR KINERJA 2

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

0,62 %

0,62 %

100,00

3

4

5

1.

Indeks Pendidikan

2.

Prosentase sekolah terakreditasi minimal B : a. SD / MI b. SMP / MTs

82,96 % 82,98 %

83,03 % 83,14 %

100,08 100,19

3.

Prosentase Angka Melek Huruf ( AMH )

99,98 %

99,98 %

100,00

2. Sasaran Kedua, Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat, merupakan Sasaran program Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, dengan rata-rata prosentase capaian 2 ( dua ) indikator sebesar 100,15 % ( Sangat Berhasil ). Capaian Sasaran Kedua secara rinci disajikan dalam tabel berikut :


BAB III-85

TUJUAN 1

SASARAN 2

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai sarana dan kesehatan yang merata serta berdaya saing pendukung budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

1. Prosentase pertumbuhan kunjungan perpustakaan

5,00 %

5,008 %

100,00

2. IKM Perpustakaan

79,00

79,23

100,29

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga, merupakan Sasaran program Dinas Kesehatan, dengan rata-rata prosentase capaian 4 ( empat ) indikator sebesar 85,00 % ( Berhasil ). Capaian Sasaran Ketiga disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 1

SASARAN 3

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap kesehatan yang merata serta berdaya saing layanan kesehatan yg didukung tenaga kesehatan yg profesional dan sarana prasarana yg memadai TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

0,796 %

0,80 %

100,00

30 % ( 10 PKM )

12,12 % ( 4 PKM )

40,00

3. Nilai Akreditasi RS Soegiri

15

15

100,00

4. Nilai Akreditasi RS Ngimbang

4

4

100,00

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Indeks Kesehatan 2. Akreditasi Puskesmas

3

II. Misi Kedua Tujuan Kedua, dengan 8 ( delapan ) Sasaran dan 13 ( tiga belas ) Indikator kinerja, yakni : 1. Sasaran Pertama, Meningkatnya kinerja pertanian terutama produksi padi, palawija, hortikultura dan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, merupakan Sasaran program Dinas Pertanian dan Kehutanan, dengan rata-rata prosentase capaian 13 ( tiga belas ) indikator sebesar 97,28 %


BAB III-86

( Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Pertama secara rinci disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 2

SASARAN 1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi Meningkatnya kinerja pertanian terutama potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk produksi padi, palawija, hortikultura dan mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani INDIKATOR KINERJA

NO 1

2

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

102,56

102,00*

99,45

3,15 – 3,50 %

3,68 %

95,11

3

1. Nilai Tukar Petani 2. Pertumbuhan sub lapangan usaha pertanian

2. Sasaran Kedua, Meningkatnya kinerja peternakan didukung peningkatan produksi hasil peternakan dan konsumsi masyarakat, merupakan Sasaran program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan rata-rata prosentase capaian 2 ( dua ) indikator sebesar 136,14 % ( Sangat Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Kedua secara rinci disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 2

SASARAN 2

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi Meningkatnya kinerja peternakan potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk didukung peningkatan produksi hasil mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat peternakan dan konsumsi masyarakat NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

Prosentase hewani

peningkatan

REALISASI 2016

(%)

4

5

2,25 – 2,50 %

3,21 %

128,40

6,54 %

9,41 %

143,88

3

1. Prosentase pertumbuhan sub sektor peternakan 2.

TARGET 2016

konsumsi

protein

3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya kinerja perikanan didukung peningkatan produksi

perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir / pembudidaya,

merupakan Sasaran program Dinas Perikanan dan Kelautan, dengan


BAB III-87

prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 99,32 % ( Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Ketiga secara rinci disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 2

SASARAN 3

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi Meningkatnya kinerja perikanan didukung potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk peningkatan produksi perikanan, pembermewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat dayaan masyarakat pesisir / pembudidaya NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Prosentase pertumbuhan sub sektor perikanan

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

5,90 – 6,30 %

5,86 %

99,32

3

4. Sasaran Keempat, Meningkatnya kinerja perindustrian yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional, merupakan indikator sasaran program Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 153,25 % ( Sangat Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Keempat disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 2

SASARAN 4

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi Meningkatnya kinerja perindustrian yang potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk berdaya saing di tingkat nasional maupun mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat internasional NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

Prosentase pertumbuhan sub sektor industri 1. pengolahan

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

7,85 - 8,15 %

12,49 %

153,25

3

5. Sasaran Kelima, Meningkatnya kinerja perdagangan didukung oleh peningkatan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen, dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator Sasaran sebesar 93,96 % ( Berhasil ), merupakan indikator Sasaran dan Program Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Capaian Sasaran Kelima dapat dilihat dalam tabel berikut :


BAB III-88

TUJUAN 2

SASARAN 5

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi Meningkatnya kinerja perdagangan potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk didukung oleh peningkatan sarana mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat perdagangan dan perlindungan konsumen NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1.

Prosentase pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

9,30 – 9,60 %

9,02 %

93,96

3

6. Sasaran Keenam, Berkembangnya koperasi dan usaha mikro yang didukung peningkatan kompetensi SDM dan wirausaha baru di berbagai sektor, merupakan Sasaran program Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dengan rata-rata prosentase capaian 2 (dua) indikator sebesar 106,08 % (Sangat Berhasil). Capaian Sasaran Keenam secara terinci disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 2

SASARAN 6

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi Berkembangnya koperasi dan usaha mikro potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk yang didukung peningkatan kompetensi mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat SDM dan wirausaha baru di berbagai sektor NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

3

1.

Prosentase Koperasi berkualitas

50,00 %

52,63 %

105,26

2.

Prosentase Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro dan Kecil

37,38 %

39,96 %

106,90

7. Sasaran Ketujuh, Meningkatnya realisasi investasi untuk optimalisasi potensi daerah dengan

didukung peningkatan pelayanan perijinan dan promosi

investasi, merupakan Sasaran program Badan Penanaman Modal dan Perijinan, dengan rata-rata prosentase capaian 2 ( dua ) indikator sebesar


BAB III-89

571,21 % (Sangat Berhasil). Capaian Sasaran Ketujuh secara terinci disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 2

SASARAN 7

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi Meningkatnya realisasi investasi untuk potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk optimalisasi potensi daerah dengan mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat didukung peningkatan pelayanan perijinan dan promosi investasi TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

1. Prosentase peningkatan realisasi investasi

4,00 %

41,56 %

1.039

2. Prosentase peningkatan jumlah investor

27,28 %

28,21 %

103,41

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

5

8. Sasaran Kedelapan, Meningkatnya kunjungan wisata dengan didukung berkembangnya destinasi wisata, merupakan Sasaran program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan rata-rata prosentase capaian 2 ( dua ) indikator sebesar 600,82 % ( Sangat Berhasil ). Capaian Sasaran Kedelapan secara terinci disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 2

SASARAN 8

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi Meningkatnya kunjungan wisata potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan dengan didukung berkembangnya peningkatan pendapatan masyarakat destinasi wisata TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

1. Prosentase peningkatan PAD sektor pariwisata

6,11 %

0,10 %

1,64

2. Prosentase peningkatan kunjungan wisata

0,01 %

0,12 %

1.200

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

III. Misi Ketiga Tujuan Ketiga, dengan 6 ( enam ) Sasaran dan 13 ( tiga belas ) Indikator kinerja, yakni : 1. Sasaran Pertama, Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, pengairan serta perhubungan, merupakan indikator Sasaran


BAB III-90

program Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Pengairan dan Dinas Perhubungan, dengan rata-rata prosentase capaian 5 ( lima ) indikator sebesar 107,83 % ( Sangat Berhasil ). Capaian Sasaran Pertama secara rinci disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 3

SASARAN 1

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan Terwujudnya peningkatan kualitas aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dan kuantitas sarana dan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan prasarana jalan, pengairan serta perhubungan TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

1. Prosentase Kemantapan infrastruktur jalan - Jalan Kabupaten - Jalan Poros startegis

4

5

83,56 % 64,44 %

89,88 % 79,18 %

107,90 122,87

2. Prosentase Kemantapan jembatan

73,33 %

74,51 %

101,61

3. Prosentase Ketersediaan air baku

74,38 %

74,39 %

100,01

4. Prosentase kendaraan yang uji berkala

90,00 %

96,09 %

106,77

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

2. Sasaran Kedua, Terwujudnya tata ruang dengan skenario aman dan nyaman untuk masyarakat merupakan Sasaran program Dinas PU Cipta Karya, dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 100,00 % ( Berhasil ). Capaian Sasaran Kedua disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 3

SASARAN 2

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan Terwujudnya tata ruang dengan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan skenario aman dan nyaman untuk dengan memperhatikan kelestarian lingkungan masyarakat NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Prosentase Pertumbuhan Pusat Kegiatan Lokal yang diprioritaskan ( PKLp )


TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

59,26 %

59,26 %

100,00

3

BAB III-91

3. Sasaran Ketiga, Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman merupakan Sasaran program Dinas PU Cipta Karya, dengan rata-rata prosentase capaian 5 ( lima ) indikator sebesar 102,19 % ( Sangat Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Ketiga secara rinci disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 3

SASARAN 3

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan Terwujudnya peningkatan akses aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan masyarakat terhadap permukiman dengan memperhatikan kelestarian lingkungan TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

1. Prosentase Rumah Tangga Sehat

86,28 %

86,34 %

100,07

2. Prosentase Penanganan pemukiman kumuh

31,83 %

31,84 %

100,03

Prosentase kemantapan jalan dan drainase lingkungan 3 - Jalan lingkungan IKK - Drainase lingkungan IKK

78,17 % 14,99 %

84,24 % 15,18 %

107,77 101,27

4. Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau ( RTH )

6,84 %

6,96 %

101,75

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4. Sasaran Keempat, Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan merupakan Sasaran program Badan Lingkungan Hidup, dengan rata-rata prosentase capaian 2 ( dua ) indikator sebesar 99,59 % ( Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Keempat secara rinci disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 3

SASARAN 4

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan Terwujudnya aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan kualitas dan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan lingkungan NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Indeks Pencemaran Air ( IPA )


peningkatan konservasi

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

61,27 %

61,76 %

99,20

3

BAB III-92

2.

Indeks Pencemaran Udara ( IPU )

71,57 %

71,58 %

99,98

5. Sasaran Kelima, Terwujudnya pengendalian bencana kebakaran merupakan Sasaran program Dinas PU Cipta Karya, dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 100,00 % ( Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Kelima disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 3

SASARAN 5

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan Terwujudnya pengendalian aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan bencana kebakaran dengan memperhatikan kelestarian lingkungan NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Prosentase Penanganan kejadian kebakaran

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

100,00 %

100,00 %

100,00

3

6. Sasaran Keenam, Meningkatnya peran legislatif dalam tugas pemerintahan merupakan Sasaran program Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ), dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 100,00 % ( Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Keenam disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 3

SASARAN 6

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan Terwujudnya aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan bencana alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Prosentase Desa Tangguh Bencana


pengendalian

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

7,04 %

7,04 %

100,00

3

BAB III-93

IV. Misi Keempat Tujuan Keempat, dengan 13 ( tiga belas ) Sasaran dan 19 ( sembilan belas ) Indikator kinerja, yakni : 1. Sasaran Pertama, Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi program / kegiatan pembangunan yang berkualitas, merupakan Sasaran program BAPPEDA, dengan rata-rata prosentase capaian 2 ( dua ) indikator sebesar 100,05 % ( Sangat Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Pertama dalam tabel berikut : TUJUAN 4

SASARAN 1

Mewujudkan reformasi birokrasi Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi program / bagi pemenuhan pelayanan publik kegiatan pembangunan yang berkualitas TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

Prosentase Kesesuaian program tahunan dgn program RPJMD

100,00 %

100,00 %

100,00

Prosentase Usulan diakomodir di RKPD

43,00 %

43,04 %

100,10

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. 2.

dari

3

Kecamatan

yang

2. Sasaran Kedua, Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengem bangan inovasi daerah, merupakan Sasaran program Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan rata-rata prosentase capaian 2 ( dua ) indikator sebesar 244,19 % ( Sangat Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Kedua secara rinci disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 4

SASARAN 2

Mewujudkan reformasi birokrasi Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung bagi pemenuhan pelayanan publik perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah


BAB III-94

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

1. Prosentase Penelitian & kajian yang ditindaklanjuti

8,00 %

28,57 %

357,13

2. Prosentase Inovasi pembangunan daerah

15,87 %

20,83 %

131,25

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan penataan usahaan asset secara tertib, akuntabel dan transparan, merupakan indikator Sasaran program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 97,71 % ( Berhasil ). Capaian Sasaran Ketiga disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 4

SASARAN 3

Mewujudkan reformasi birokrasi Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan penataan bagi pemenuhan pelayanan publik usahaan asset secara tertib, akuntabel dan transparan NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Prosentase Realisasi belanja daerah

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

93,00 %

90,87 %

97,71

3

4. Sasaran Keempat, Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menuju kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan daerah, merupakan indikator Sasaran program Dinas Pendapatan Daerah, dengan rata-rata prosentase capaian 2 ( dua ) indikator sebesar 324,19 % ( Sangat Berhasil ). Capaian Sasaran Keempat secara rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut : TUJUAN 4

SASARAN 4

Mewujudkan reformasi birokrasi Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menuju bagi pemenuhan pelayanan publik kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan daerah


BAB III-95

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

1. Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

4,65 %

25,43 %

546,88

2. Prosentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

100,00 %

101,50 %

101,50

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

5. Sasaran Kelima, Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik, merupakan indikator Sasaran program Badan Kepegawaian Daerah, dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 99,49 % ( Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Kelima disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 4

SASARAN 5

Mewujudkan reformasi birokrasi bagi Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan pemenuhan pelayanan publik Daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Prosentase ASN sesuai dengan kompetensi

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

98,50 %

98,00 %

99,49

3

6. Sasaran Keenam, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah, merupakan indikator Sasaran program Inspektorat, dengan rata-rata prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 102,03 % (Sangat Berhasil). Capaian indikator Sasaran Keenam secara rinci disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 4

SASARAN 6

Mewujudkan reformasi birokrasi Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat bagi pemenuhan pelayanan publik daerah TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

1. Prosentase Tindak lanjut hasil temuan

77,00 %

80,12 %

104,05

2. Nilai Predikat penilaian SAKIP Daerah

60,85

60,86

100,00

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2


3

BAB III-96

7. Sasaran Ketujuh, Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya, merupakan indikator Sasaran program Sekretariat DPRD, dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 100,00 % ( Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Ketujuh disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 4

SASARAN 7

Mewujudkan reformasi birokrasi Prosentase Jumlah naskah PERDA inisiatif DPRD bagi pemenuhan pelayanan publik NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Prosentase Jumlah naskah Perda inisiatif DPRD

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

100,00 %

100,00 %

100,00

3

8. Sasaran Kedelapan, Meningkatnya pengelolaan arsip Pemerintah Daerah yang tertib, rapi dan andal, merupakan indikator Sasaran program Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, dengan prosentase capaian 1 (satu) indikator sebesar 100,00 % ( Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Kedelapan disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 4

SASARAN 8

Mewujudkan reformasi birokrasi Meningkatnya pengelolaan arsip Pemerintah Daerah yang bagi pemenuhan pelayanan publik tertib, rapi dan andal NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1.

Prosentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara tertib, rapi dan andal

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

13,33 %

13,33 %

100,00

3

9. Sasaran Kesembilan, Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan, merupakan indikator Sasaran program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan rata-rata pro-


BAB III-97

sentase capaian 2 (dua) indikator sebesar 101,54 % (Sangat Berhasil). Capaian indikator Sasaran Kesembilan disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 4

SASARAN 9

Mewujudkan reformasi birokrasi Meningkatnya tertib administrasi kependudukan bagi pemenuhan pelayanan publik peningkatan kualitas layanan kependudukan NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. IKM Layanan Penduk CAPIL 2. Prosentase kepemilikan e-KTP

dan

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

72,31

73,80

102,06

91,47 %

91,48 %

100,01

3

10. Sasaran Kesepuluh, Meningkatnya pelayanan perijinan untuk mendukung peningkatan penanaman modal, merupakan indikator Sasaran program Badan Penanaman Modal dan Perijinan, dengan rata-rata prosentase capaian 2 (dua) indikator sebesar 100,24 % (Sangat Berhasil). Capaian rata-rata indikator Sasaran Kesepuluh disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 4

SASARAN 10

Mewujudkan reformasi birokrasi Meningkatnya pelayanan perijinan bagi pemenuhan pelayanan publik peningkatan penanaman modal NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. IKM Layanan perijinan 2. Prosentase Ijin yang diterbitkan

untuk

mendukung

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

80,35

80,65

100,37

98,10 %

98,20 %

100,10

3

11. Sasaran Kesebelas, Terwujudnya penyelenggara an pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik, merupakan indikator Sasaran program Sekretariat Daerah, dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator


BAB III-98

sebesar 100,00 % ( Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Kesebelas disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 4

SASARAN 11

Mewujudkan reformasi birokrasi Terwujudnya penyelenggara an pemerintahan yang berkualitas bagi pemenuhan pelayanan publik dengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

100,00 %

100,00 %

100,00

3

1. Prosentase peningkatan kebijakan yang dirumuskan

12. Sasaran Keduabelas, Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik, merupakan indikator Sasaran program Kantor Pengolahan Data Elektronik, dengan prosentase capaian 1 (satu) indikator sebesar 140,00 % ( Sangat Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Keduabelas disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 4

SASARAN 12

Mewujudkan reformasi birokrasi Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mantap bagi pemenuhan pelayanan publik untuk mendukung pelayanan publik NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Prosentase penerapan e-Gov

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

15,00 %

21,00 %

140,00

3

13. Sasaran Ketigabelas, Meningkatnya IKM Kecamatan, merupakan indikator Sasaran program Kecamatan, dengan prosentase capaian 1 (satu) indikator sebesar 104,23 % ( Sangat Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Ketigabelas disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 4

SASARAN 13

Mewujudkan reformasi birokrasi Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mantap bagi pemenuhan pelayanan publik untuk mendukung pelayanan publik


BAB III-99

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. IKM Layanan Kecamatan

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

60,00

62,54

104,23

3

V. Misi Kelima Tujuan Kelima, dengan 12 ( duabelas ) Sasaran dan 18 ( delapan belas ) Indikator kinerja, yakni : 1. Sasaran Pertama, Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS, merupakan Sasaran program Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 193,42 % ( Sangat Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Pertama dalam tabel berikut : TUJUAN 5

SASARAN 1

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan Meningkatnya pelayanan sosial damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pember- dalam upaya penurunan PMKS dayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan & penggangguran NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Prosentase PMKS yang tertangani

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

50,45 %

97,58 %

193,42

3

2. Sasaran Kedua, Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat, merupakan Sasaran program Kantor Ketahanan Pangan, dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 100,36 % ( Sangat Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Kedua disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 5

SASARAN 2

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan Meningkatnya ketersediaan dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pember- keragaman pangan masyarakat dayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan & penggangguran NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Skore Pola pangan harapan


TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

83,20 %

83,50 %

100,36

3

BAB III-100

3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya jumlah transmigran yang berhas0l, merupakan indikator Sasaran program Dinas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 100,00 % ( Sangat Berhasil ). Capaian Sasaran Ketiga disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 5

SASARAN 3

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan Meningkatnya jumlah transmigran damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pember- yang berhasil dayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan & penggangguran NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

Keempat,

perlindungan

anak,

REALISASI 2016

(%)

4

5

100,00 %

100,00 %

100,00

3

1. Prosentase Jumlah transmigran yang berhasil

4. Sasaran

TARGET 2016

Meningkatnya merupakan

pemberdayaan

indikator

Sasaran

perempuan program

dan Badan

Pemberdayaan Perempuan dan KB, dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 98,87 % ( Berhasil ). Capaian Sasaran Keempat disajikan dalam tabel sebagai berikut : TUJUAN 5

SASARAN 4

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan Meningkatnya pemberdayaan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pember- perempuan dan perlindungan anak dayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan & penggangguran NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Indeks Pembangunan gender

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

88,21 %

87,21 %

98,87

3

5. Sasaran Kelima, Meningkatnya pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), merupakan indikator Sasaran program Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 196,67 %


BAB III-101

( Sangat Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Kelima disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 5

SASARAN 5

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan Prosentase damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pember- penduduk dayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan & penggangguran

Laju

pertumbuhan

\

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

1. Prosentase Laju pertumbuhan penduduk

0,30 %

0,88 %

293,33

2. Prosentase Jumlah Kampung KB

7,41 %

7,41 %

100,00

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

6. Sasaran Keenam, Meningkatnya peran masyarakat dan lembaga dalam pembangunan

desa,

merupakan

indikator

Sasaran

program

Badan

Pemberdayaan Masyarakat, dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 107,53 % ( Sangat Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Keenam disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 5

SASARAN 6

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan Meningkatnya peran masyarakat damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pember- dan lembaga dalam pembangunan dayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan & penggangguran desa NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1.

Prosentase Desa Cepat Berkembang ( Permendagri No. 81 /2015 )

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

5,84 %

6,28 %

107,53

3

7. Sasaran Ketujuh, Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga yang berkualitas dengan sarana prasarana memadai, merupakan indikator Sasaran program Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan prosentase capaian 1 ( satu )


BAB III-102

indikator sebesar 162,39 % ( Sangat Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Ketujuh disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 5

SASARAN 7

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan Meningkatnya prestasi pemuda dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pember- olahraga yang berkualitas dengan dayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan & penggangguran sarana prasarana memadai NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

REALISASI 2016

(%)

4

5

10,00 %

20,00 %

200,00

5,41 %

6,75 %

124,77

3

1. Prosentase Peningkatan pemuda berprestasi 2.

TARGET 2016

Prosentase Peningkatan prestasi olahraga di berbagai event

8. Sasaran Kedelapan, Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah, merupakan indikator Sasaran program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan rata-rata prosentase capaian 2 ( dua ) indikator sebesar 102,77 % ( Sangat Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Kedelapan secara rinci disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 5

SASARAN 8

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan Meningkatnya pengembangan seni damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pember- dan budaya daerah dayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan & penggangguran TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

1. Prosentase Seni dan budaya lokal yang dilestarikan

61,00 %

61,17 %

100,28

2. Prosentase Benda/Situs/Cagar Budaya yang ditetapkan

16,00 %

16,84 %

105,25

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

9. Sasaran Kesembilan, Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan, merupakan indikator Sasaran program Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 105,57 %


BAB III-103

( Sangat Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Kesembilan disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 5

SASARAN 9

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan Meningkatnya pencari kerja yang damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pember- ditempatkan dayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan & penggangguran NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

94,37 %

99,62

105,57

3

10. Sasaran Kesepuluh, Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan, merupakan indikator Sasaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 100,00 % ( Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Kesepuluh disajikan dalam tabel berikut : TUJUAN 5

SASARAN 10

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan Prosentase Konflik sosial yang damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pember- ditangani dayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan & penggangguran NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Prosentase Konflik sosial yang ditangani

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

100,00 %

100,00 %

100,00

3

11. Sasaran Kesebelas, Meningkatnya ketertiban masyarakat / masyarakat taat hukum, merupakan indikator Sasaran program Satuan Polisi Pamong Praja, dengan rata-rata prosentase capaian 2 ( dua ) indikator sebesar 73,51 % ( Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Kesebelas secara rinci disajikan dalam tabel berikut :


BAB III-104

TUJUAN 5

SASARAN 11

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan Meningkatnya ketertiban damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pember- masyarakat / masyarakat taat dayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan & penggangguran hukum NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

4

5

521

797

47,02

100,00 %

100,00 %

100,00

3

1. Jumlah Penurunan pelanggaran PERDA 2. Prosentase Pelanggaran PERDA yang terselesaikan

12. Sasaran Keduabelas, Peningkatan kesadaran politik masyarakat, merupakan indikator Sasaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan rata-rata prosentase capaian 4 (empat) indikator sebesar 100,00 % ( Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Keduabelas secara rinci disajikan tabel berikut : TUJUAN 5

SASARAN 12

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan Peningkatan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pember- masyarakat dayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan & penggangguran

kesadaran

politik

TARGET 2016

REALISASI 2016

(%)

96,58 %

96,58 %

100,00

Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Presiden dan pemilihan DPD/DPR/DPRD

-

-

-

3.

Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Gubernur

-

-

-

4.

Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Bupati

-

-

-

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

2.

1. Prosentase Ormas, orpol dan LSM yang terdaftar


3

4

5

BAB III-105

A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah RPJMD I. Misi Pertama Tujuan Pertama, dengan 8 ( delapan ) Sasaran, yakni : 1. Sasaran Pertama, merupakan Sasaran program Dinas Pendidikan. TUJUAN 1

SASARAN 1

Meningkatkan kualitas pelayanan Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan merata serta berdaya saing sarana prasarana yang memadai NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

3

4

5

% 6

1. Indeks Pendidikan Prosentase sekolah terakreditasi minimal B : 2. a. SD / MI b. SMP / MTs

0,62 %

0,62 %

0,67 %

100,00

82,96 % 82,98 %

83,03 % 83,14 %

83,45 % 83,65 %

100,08 100,19

3. Prosentase Angka Melek Huruf ( AMH )

99,98 %

99,98 %

99,98 %

100,00

2. Sasaran Kedua, merupakan Sasaran program Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan. TUJUAN 1

SASARAN 2

Meningkatkan kualitas pelayanan Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung pendidikan dan kesehatan yang budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat merata serta berdaya saing NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1.

Prosentase pertumbuhan kunjungan perpustakaan

2. IKM Perpustakaan

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

5,00 %

5,008 %

5,00 %

100,00

79,00

79,23

81,26

100,29

3

4

5

% 6

3. Sasaran Ketiga, merupakan Sasaran program Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.


BAB III-106

TUJUAN 1

SASARAN 3

Meningkatkan kualitas pelayanan Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional merata serta berdaya saing dan sarana prasarana yang memadai NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

0,796 30 15

0,80 12,12 15

0,798 100,00 15

100,00 40,00 100,00

4

4

15

100,00

3

1. Indeks Kesehatan 2. Akreditasi Puskesmas 4. Nilai Akreditasi RS Soegiri 5. Nilai Akreditasi RS Ngimbang

4

5

% 6

Selanjutnya untuk menilai tingkat keberhasilan capaian kinerja setiap Sasaran yang mendukung Misi Pertama dan Tujuan Pertama, dilakukan pengukuran capaian indikator Tujuan sebagai berikut : NO

INDIKATOR KINERJA

Kondisi awal

TARGET

REALISASI

69,84

69,89-70,45

70,03

2016

2015

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2016

TARGET 2017

2018

2019

2020

2021

69,99-70,55 70,09-70,65 70,19-70,75 70,29-70,85 70,59-71,00

Sumber : LKj IP SKPD Tahun 2016 dan Data Biro Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

Dari tabel tersebut diketahui bahwa target capaian kinerja Tujuan Tahun 2016 terpenuhi bahkan melampaui target, atau dapat dikatakan bahwa Tujuan Kesatu tercapai dan berhasil. II. Misi Kedua Tujuan Kedua, dengan 8 ( delapan ) Sasaran 1. Sasaran Pertama, merupakan indikator Sasaran program Dinas Pertanian dan Kehutanan. TUJUAN 2

SASARAN 1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Meningkatnya kinerja pertanian terutama produksi optimalisasi potensi daerah dan ekonomi padi, palawija, hortikultura dan perkebunan untuk kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan meningkatkan kesejahteraan petani pendapatan masyarakat


BAB III-107

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

102,56

102,00

103,56

99,45

3,68 %

3,15-3,50 %

95,11

3

1. Nilai Tukar Petani

2. Pertumbuhan sub lapangan usaha pertanian 3,15-3,50 %

4

%

5

6

2. Sasaran Kedua, merupakan Sasaran program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. TUJUAN 2

SASARAN 2

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Meningkatnya kinerja peternakan didukung optimalisasi potensi daerah dan ekonomi peningkatan produksi hasil peternakan dan kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan konsumsi masyarakat pendapatan masyarakat \

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET 2016 3

1. Prosentase pertumbuhan sub sektor peternakan 2,25-2,50 % Prosentase peningkatan konsumsi protein 2. 6,54 % hewani

REALISASI 2016 4

3,21 % 9,41 %

TARGET % CAPAIAN 2021 5

6

2,50-2,75 % 128,40 39,22 %

143,88

3. Sasaran Ketiga, merupakan Sasaran program Dinas Perikanan dan Kelautan. TUJUAN 2

SASARAN 3

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Meningkatnya kinerja perikanan didukung optimalisasi potensi daerah dan ekonomi peningkatan produksi perikanan, pemberdayaan kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan masyarakat pesisir / pembudidaya pendapatan masyarakat NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Prosentase pertumbuhan sub sektor perikanan

4. Sasaran Keempat,

TARGET REALISASI TARGET % CAPAIAN 2016 2016 2021 3

4

5

6

5,9-6,3 %

5,86 %

6,3-6,5 %

99,32

merupakan Sasaran program Dinas Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi. TUJUAN 2

SASARAN 4

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Meningkatnya kinerja perindustrian yang berdaya optimalisasi potensi daerah dan ekonomi saing di tingkat nasional maupun internasional kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat


BAB III-108

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET 2016 3

Prosentase pertumbuhan sub sektor industri 1. 7,85-8,15 % pengolahan

REALISASI 2016 4

12,49 %

TARGET 2021

%

CAPAIAN

5

6

7,90-8,20 % 153,25

5. Sasaran Kelima, merupakan Sasaran program Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. TUJUAN 2

SASARAN 5

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimali Meningkatnya kinerja perdagangan didukung sasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk oleh peningkatan sarana perdagangan dan mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat perlindungan konsumen NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1.

TARGET 2016 3

Prosentase pertumbuhan lapangan usaha 9,30 - 9,60 % perdagangan besar dan eceran

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

9,02 %

9,35-9,65 %

93,96

4

%

5

6

6. Sasaran Keenam, merupakan Sasaran program Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. TUJUAN 2

SASARAN 6

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimali Berkembangnya koperasi dan usaha mikro sasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk yang didukung peningkatan kompetensi SDM mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat dan wirausaha baru di berbagai sektor NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

2.

Prosentase Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro dan Kecil

1. Prosentase Koperasi berkualitas

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

50,00 %

52,63 %

95,84 %

105,26

37,38 %

39,96

40,38 %

106,90

3

4

5

% 6

7. Sasaran Ketujuh, merupakan Sasaran program Badan Penanaman Modal dan Perijinan. TUJUAN 2

SASARAN 7

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimali Menigkatnya realisasi investasi untuk optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk sasi potensi daerah dengan didukung peningmewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat katan pelayanan perijinan & promosi investasi


BAB III-109

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

1. Prosentase peningkatan realisasi investasi

4,00 %

41,56 %

26,53 %

1.039

2. Prosentase peningkatan jumlah investor

27,28 %

28,21 %

62,43 %

103,41

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

%

5

6

8. Sasaran Kedelapan, merupakan Sasaran program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. TUJUAN 2

SASARAN 8

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimali Meningkatnya kunjungan wisata dengan sasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk didukung berkembangnya destinasi wisata mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat TARGET 2016

REALISASI 2016

1. Prosentase peningkatan PADsektor pariwisata

6,11 %

2. Prosentase peningkatan kunjungan wisata

0,01 %

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4


6

0,10 %

47,18 %

1,64

0,12 %

0,05 %

1.200

Selanjutnya untuk menilai tingkat keberhasilan capaian kinerja setiap Sasaran yang mendukung Misi Kedua Tujuan Kedua, dilakukan pengukuran capaian target indikator Tujuan sebagai berikut : NO

INDIKATOR KINERJA

1. Prosentase

pertumbuhan ekonomi

Kondisi TARGET REALISASI awal 2016 2016 2015

5,90

5,77 5,55 - 6,55

2. PDRB

per Kapita 24.220 (1/1000) ADHB

TARGET 2017

2018

2019

2020

2021

5,56-6,56 5,57-6,57 5,58-6,58 5,59-6,59 5,60-6,60

26.640

27.134,344

29.300

32.230

35.460

39.000

42.900

3. Inflasi

1,96

3,0 – 4,0

1,52

3,0 – 4,0

3,0 – 4,0

3,0 – 4,0

3,0 – 4,0

3,0 – 4,0

4. Indeks Gini

0,267

0,2670,265

0,30

0,2660,264

0,2650,263

0,2640,262

0,2630,261

0,2620,260

Sumber : LKPJ Kab. Lamongan Tahun 2016 dan Data Biro Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

Dari tabel tersebut diketahui bahwa target capaian kinerja Tujuan Kedua Tahun 2016 terpenuhi bahkan ada yang melampaui target, atau dapat dikatakan bahwa Tujuan Kedua dapat tercapai dan berhasil.


BAB III-110

III. Misi Ketiga Tujuan Ketiga, dengan 6 ( enam ) Sasaran dan 13 ( tiga belas ) Indikator kinerja, yakni : 1. Sasaran Pertama, merupakan Sasaran program Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Pengairan dan Dinas Perhubungan. TUJUAN 3

SASARAN 1

Mewujudkan infrastruktur yg mampu mendukung peningkatan Terwujudnya peningkatan kualitas dan aktifitas sosial & ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan kuantitas sarana dan prasarana jalan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan pengairan serta perhubungan TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

Prosentase Kemantapan infrastruktur jalan 1. - Jalan Kabupaten - Jalan Poros startegis 2. Prosentase Kemantapan jembatan

83,56 % 64,44 % 73,33 %

89,88 % 79,18 % 74,51 %

95,22 % 92,56 % 80,00 %

107,90 122,87 101,61

3. Prosentase Ketersediaan air baku

74,38 %

74,39 %

80,01 %

100,01

4. Prosentase kendaraan yang uji berkala

90,00 %

96,09 %

92,00 %

106,77

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

%

5

6

2. Sasaran Kedua, merupakan Sasaran program Dinas PU Cipta Karya. TUJUAN 3

SASARAN 2

Mewujudkan infrastruktur yg mampu mendukung peningkatan Terwujudnya tata ruang dengan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan skenario aman dan nyaman untuk dengan memperhatikan kelestarian lingkungan masyarakat NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1.

Prosentase Pertumbuhan Pusat Kegiatan Lokal yang diprioritaskan ( PKLp )

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

59,26 %

59,26 %

100,00 %

100,00

3

4

%

5

6

3. Sasaran Ketiga, merupakan Sasaran program Dinas PU Cipta Karya. TUJUAN 3

SASARAN 3

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan Terwujudnya peningkatan akses aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan masyarakat terhadap permukiman dengan memperhatikan kelestarian lingkungan


BAB III-111

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

1. Prosentase Rumah Tangga Sehat 2. Prosentase Penangan pemukiman kumuh Prosentase kemantapan jalan dan drainase lingkungan 3 - Jalan lingkungan IKK - Drainase lingkungan IKK

86,28 % 31,83 %

86,34 % 31,84 %

86,42 % 51,72 %

100,07 100,03

78,17 % 14,99 %

84,24 % 15,18 %

87,41 % 22,91 %

107,77 101,27

4. Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

6,84 %

6,96 %

8,06 %

101,75

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

%

5

6

4. Sasaran Keempat, merupakan Sasaran program Badan Lingkungan Hidup. TUJUAN 3

SASARAN 4

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan Terwujudnya peningkatan kualitas aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dan konservasi lingkungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

1. Indeks Pencemaran Air ( IPA )

61,27 %

61,76 %

63,77 %

99,20

2. Indeks Pencemaran Udara ( IPU )

71,57 %

71,58 %

74,07 %

99,98

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

%

5

6

5. Sasaran Kelima, merupakan Sasaran program Dinas PU Cipta Karya. TUJUAN 3

SASARAN 5

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan Terwujudnya pengendalian aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan bencana kebakaran dengan memperhatikan kelestarian lingkungan NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Prosentase Penanganan kejadian kebakaran

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00

3

4

%

5

6

6. Sasaran Keenam, merupakan Sasaran program Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ). TUJUAN 3

SASARAN 6

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan Terwujudnya aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan bencana alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan


pengendalian

BAB III-112

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

7,04 %

7,042 %

91,55 %

100,00

3

1. Prosentase Desa Tangguh Bencana

4

%

5

6

Selanjutnya untuk menilai tingkat keberhasilan capaian kinerja setiap Sasaran yang mendukung Misi Ketiga Tujuan Ketiga, dilakukan pengukuran capaian target indikator Tujuan sebagai berikut : NO

Kondisi awal 2015

INDIKATOR KINERJA

1. Indeks Kinerja Infrastruktur

0

2. Indeks Kualitas Lingkungan 60,04 Hidup

TARGET REALISASI 2016 2016

TARGET 2017

2018

2019

2020

2021

65,6

66,80

66,93

67,68

68,44

68,99

70

60,35

60,65

60,65

60,95

61,25

61,56

61,86


Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja Tujuan Tahun 2016 terpenuhi bahkan melampaui target, atau dapat dikatakan bahwa Tujuan Ketiga dapat tercapai dan berhasil. IV. Misi Keempat Tujuan Keempat, dengan 13 ( tiga belas ) Sasaran dan 19 ( sembilan belas ) Indikator kinerja, yakni : 1. Sasaran Pertama, merupakan Sasaran program BAPPEDA. TUJUAN 4

SASARAN 1

Mewujudkan reformasi birokrasi Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi program / bagi pemenuhan pelayanan publik kegiatan pembangunan yang berkualitas

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

Prosentase Usulan diakomodir di RKPD

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00

43,00 %

43,04 %

62,00 %

100,10

3

Prosentase Kesesuaian program tahunan 1. dengan program RPJMD 2.

TARGET 2016

Kecamatan


yang

4

5

% 6

BAB III-113

2. Sasaran Kedua, merupakan Sasaran program Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah. TUJUAN 4

SASARAN 2

Mewujudkan reformasi birokrasi Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung bagi pemenuhan pelayanan publik perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah NO

INDIKATOR KINERJA

1

2


4

5

6

1. Prosentase Penelitian & kajian yg ditindaklanjuti

8,00 %

28,57 %

30,00 %

357,13

2. Prosentase Inovasi pembangunan daerah

15,87 %

20,83 %

15,87 %

131,25

3. Sasaran Ketiga, merupakan Sasaran program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ). TUJUAN 4

SASARAN 3

Mewujudkan reformasi birokrasi Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan penataan bagi pemenuhan pelayanan publik usahaan asset secara tertib, akuntabel dan transparan NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Prosentase Realisasi belanja daerah

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

93,00 %

90,87 %

95,00 %

97,71

3

4

%

5

6

4. Sasaran Keempat, merupakan Sasaran program Dinas Pendapatan Daerah. TUJUAN 4

SASARAN 4

Mewujudkan reformasi birokrasi Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menuju bagi pemenuhan pelayanan publik kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan daerah NO

INDIKATOR KINERJA

1

2


4

5

6

1. Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

4,65 %

25,43 %

70,12 %

546,88

2. Prosentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

100,00 %

101,50 %

100,00 %

101,50

5. Sasaran Kelima, merupakan Sasaran program Badan Kepegawaian Daerah. TUJUAN 4

SASARAN 5

Mewujudkan reformasi birokrasi Meningkatnya kualitas & kapasitas birokrat Pemerintahan Daerah bagi pemenuhan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik


BAB III-114

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

98,50 %

98,00 %

99,00 %

99,49

3

1. Prosentase ASN sesuai dengan kompetensi

4

5

% 6

6. Sasaran Keenam, merupakan Sasaran program Inspektorat. TUJUAN 4

SASARAN 6

Mewujudkan reformasi birokrasi Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat bagi pemenuhan pelayanan publik daerah TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

1. Prosentase Tindak lanjut hasil temuan

77,00 %

80,12 %

87,00 %

104,05

2. Nilai Predikat penilaian SAKIP Daerah

60,85

60,86

80,10

100,00

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

5

% 6

7. Sasaran Ketujuh, merupakan Sasaran program Sekretariat DPRD. TUJUAN 4

SASARAN 7

Mewujudkan reformasi birokrasi Prosentase Jumlah naskah PERDA inisiatif DPRD bagi pemenuhan pelayanan publik NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

Prosentase Jumlah naskah Perda inisiatif 1. DPRD

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00

3

4

5

% 6

8. Sasaran Kedelapan, merupakan Sasaran program Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. TUJUAN 4

SASARAN 8

Mewujudkan reformasi birokrasi bagi Meningkatnya pengelolaan arsip Pemerintah Daerah yang pemenuhan pelayanan publik tertib, rapi dan andal NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1.

Prosentase Perangkat Daerah yg mengelola arsip secara tertib, rapi dan andal


TARGET 2016

REALISASI 2016

13,33 %

13,33 %

3

4


6

80,00 %

100,00

BAB III-115

9. Sasaran Kesembilan, merupakan Sasaran program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. TUJUAN 4

SASARAN 9

Mewujudkan reformasi birokrasi Meningkatnya tertib administrasi kependudukan bagi pemenuhan pelayanan publik peningkatan kualitas layanan kependudukan NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

72,31

73,80

81,26

100,37

91,47 %

91,48 %

95,82 %

100,00

3

1. IKM Layanan kependudukan & catatan sipil 2. Prosentase kepemilikan e-KTP

dan

4

%

5

6

10. Sasaran Kesepuluh, merupakan Sasaran program Badan Penanaman Modal dan Perijinan ( BPMP ). TUJUAN 4

SASARAN 10

Mewujudkan reformasi birokrasi bagi Meningkatnya pelayanan perijinan pemenuhan pelayanan publik peningkatan penanaman modal NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. IKM Layanan perijinan 2. Prosentase Ijin yang diterbitkan

untuk

mendukung

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

80,35

80,35

81,56

100,00

98,10 %

98,38 %

98,40 %

100,29

3

4

%

5

6

11. Sasaran Kesebelas, merupakan Sasaran program Sekretariat Daerah. TUJUAN 4

SASARAN 11

Mewujudkan reformasi birokrasi bagi Terwujudnya penyelenggara an pemerintahan yang berkualitas pemenuhan pelayanan publik dengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1.

Prosentase peningkatan kebijakan yang dirumuskan


TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00

3

4

5

% 6

BAB III-116

12. Sasaran Keduabelas, merupakan Sasaran program Kantor Pengolahan Data Elektronik. TUJUAN 4

SASARAN 12

Mewujudkan reformasi birokrasi bagi Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mantap pemenuhan pelayanan publik untuk mendukung pelayanan publik NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

15,00 %

21,00 %

100,00 %

140,00

3

1. Prosentase penerapan e-Gov

4

%

5

6

13. Sasaran Ketigabelas, merupakan Sasaran program Kecamatan. TUJUAN 4

SASARAN 12

Mewujudkan reformasi birokrasi bagi Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mantap pemenuhan pelayanan publik untuk mendukung pelayanan publik NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

60,00

62,54

75,00

104,23

3

1. IKM Layanan Kecamatan

4

5

% 6

Selanjutnya untuk menilai tingkat keberhasilan capaian kinerja setiap Sasaran yang mendukung Misi Keempat Tujuan Keempat, dilakukan pengukuran capaian target indikator Tujuan sebagai berikut : NO

INDIKATOR KINERJA

Kondisi awal 2015


2017

2018

TARGET 2019

2020

2021

WDP

WDP

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

2. Nilai LPPD

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

78,73

79,24

76,99

79,74

80,25

80,75

81,26

81,76

1. Nilai opini BPK “WTP“


Dari tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja Tujuan Tahun 2016 terpenuhi bahkan ada yang melampaui target, atau dapat dikatakan bahwa Tujuan Keempat tercapai dan berhasil. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Lamongan senantiasa


BAB III-117

berupaya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah, dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. V. Misi Kelima Tujuan Kelima, dengan 12 ( duabelas ) Sasaran dan 18 ( delapan belas ) Indikator kinerja, yakni : 1. Sasaran Pertama, merupakan Sasaran program Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. TUJUAN 5

SASARAN 1

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan Meningkatnya pelayanan sosial damai berdasarkan nilai-nilai agama & hukum melalui pemberdaya dalam upaya penurunan PMKS an masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

50,45 %

97,58 %

66,05 %

193,42

3

1. Prosentase PMKS yang tertangani

4

5

% 6

2. Sasaran Kedua, merupakan Sasaran program Kantor Ketahanan Pangan. TUJUAN 5

SASARAN 2

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan Meningkatnya ketersediaan dan damai berdasarkan nilai-nilai agama & hukum melalui pemberdaya keragaman pangan masyarakat an masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

83,20 %

83,50 %

84,46 %

100,36

3

1. Skore Pola pangan harapan

4

5

% 6

3. Sasaran Ketiga, merupakan Sasaran program Dinas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. TUJUAN 5

SASARAN 3

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan Meningkatnya jumlah transmidamai berdasarkan nilai-nilai agama & hukum melalui pemberdaya gran yang berhasil an masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran


BAB III-118

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET 2016

1. Prosentase Jumlah transmigran yang berhasil

3

REALISASI TARGET % CAPAIAN 2016 2021

100,00 %

4

100,00 %

5

100,00 %

6

100,00

13. Sasaran Keempat, merupakan Sasaran program Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB. TUJUAN 5

SASARAN 4

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan Meningkatnya pemberdayaan damai berdasarkan nilai-nilai agama & hukum melalui pemberdaya perempuan dan perlindungan an masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran anak NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Indeks Pembangunan gender

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

88,21 %

87,21 %

90,71 %

98,87

3

4

%

5

6

14. Sasaran Kelima, merupakan Sasaran program Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB. TUJUAN 5

SASARAN 5

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan Prosentase Laju pertumbuhan damai berdasarkan nilai-nilai agama & hukum melalui pemberdaya penduduk an masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Prosentase Laju pertumbuhan penduduk 2. Prosentase Jumlah Kampung KB

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

0,30 % 7,41 %

0,88 % 7,41 %

0,55 % 100,00

293,33 100,00

3

4

%

5

6

15. Sasaran Keenam, merupakan Sasaran program Badan Pemberdayaan Masyarakat ( BAPEMAS ). TUJUAN 5

SASARAN 6

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan Meningkatnya peran masyarakat damai berdasarkan nilai-nilai agama & hukum melalui pemberdaya dan lembaga dalam an masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran pembangunan desa NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

Prosentase Desa cepat berkembang 1. ( Permendagri No. 81 /2015 )


TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

5,84 %

6,28 %

35,06 %

107,53

3

4

5

% 6

BAB III-119

16. Sasaran Ketujuh, merupakan Sasaran program Dinas Pemuda dan Olahraga. TUJUAN 5

SASARAN 7

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama yang berkualitas dengan sarana prasarana dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, memadai pengurangan kemiskinan dan penggangguran

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

REALISASI 2016

10,00 % 5,41 %

3

1. Prosentase Peningkatan pemuda berprestasi 2.

TARGET 2016

Prosentase Peningkatan prestasi olahraga di berbagai event

4


6

20,00 %

60,00 %

200,00

6,75 %

32,43 %

124,77

17. Sasaran Kedelapan, merupakan Sasaran program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. TUJUAN 5

SASARAN 8

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, Meningkatnya pengembangan seni dan budaya tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama daerah dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET REALISASI TARGET % 2016 2016 2021 CAPAIAN 3

4

61,00 %

61,17 %

65,00 % 100,28

2. Prosentase Benda/Situs/Cagar Budaya yg ditetapkan 16,00 %

16,84 %

100,00 % 105,25

1. Prosentase Seni & budaya lokal yg dilestarikan

5

6

18. Sasaran Kesembilan, merupakan Sasaran program Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. TUJUAN 5

SASARAN 9

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan


TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

94,37 %

99,62 %

94,42 %

105,57

3

4

5

% 6

BAB III-120

19. Sasaran Kesepuluh, merupakan Sasaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. TUJUAN 5

SASARAN 10

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, Prosentase Konflik sosial yang ditangani tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET 2016

REALISASI 2016

TARGET 2021

CAPAIAN

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00

3

1. Prosentase Konflik sosial yang ditangani

4

5

% 6

20. Sasaran Kesebelas, merupakan Sasaran program Satpol PP. TUJUAN 5

SASARAN 11

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, Meningkatnya ketertiban tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama masyarakat taat hukum dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1. Jumlah Penurunan pelanggaran PERDA Prosentase Pelanggaran PERDA 2. terselesaikan

masyarakat

/

TARGET REALISASI TARGET % CAPAIAN 2016 2016 2021 yang

3

4

5

6

521

797

216

47,02

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00

21. Sasaran Keduabelas, merupakan Sasaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. TUJUAN 5

SASARAN 12

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, Peningkatan kesadaran politik masyarakat tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran TARGET 2016

REALISASI 2016

1. Prosentase Ormas, orpol & LSM yang terdaftar

96,58 %

Prosentase Partisipasi masyarakat dalam 2. mengikuti pemilihan Presiden dan pemilihan DPD/DPR/DPRD

-

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2


3

4


6

96,58 %

100,00 %

100,00

-

-

-

BAB III-121

3.

Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Gubernur

-

-

-

-

4.

Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Bupati

-

-

-

-

Selanjutnya untuk menilai tingkat keberhasilan capaian kinerja setiap Sasaran yang mendukung Misi Kelima Tujuan Kelima, dilakukan pengukuran capaian target indikator Tujuan sebagai berikut : NO INDIKATOR KINERJA

Kondisi awal 2015

TARGET 2016

REALISASI 2016

1. Prosentase Tingkat Kemiskinan

15,18 %

14,76-14,32

15,38

2. Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

4,1 %

3,73-3,55

3,56

100,00 %

100 %

3. Prosentase Konflik 100,00 % sosial yang ditangani

2017

2018

TARGET 2019

2020

2021

14,3413,45

13,9212,59

13,4911,73

13,0710,86

12,6510,00

3,68-3,46 3,64-3,37 3,60-3,28 3,56-3,18 3,45-3,00 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


Dari tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja Tujuan Tahun 2016 terpenuhi, atau dapat dikatakan bahwa Tujuan Kelima tercapai dan berhasil. Sedangkan dari tabel perbandingan capaian kinerja dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja hampir secara keseluruhan di Tahun 2016 dapat memenuhi target yang ditetapkan bahkan diupayakan terus meningkat secara signifikan. Hal ini didukung kerja keras dan kerja cerdas dengan menerapkan beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Stake Holder dan segenap Kepala Perangkat Daerah dengan menetapkan program yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat ditunjang adanya kekompakan seluruh pejabat, karyawan serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program-program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Lamongan.


BAB III-122

Tidak terkecuali masih terdapat beberapa capaian kinerja yang kurang berhasil khususnya terhadap indikator kinerja yang rentan terhadap adanya kendala berupa faktor alam yang sulit diprediksi seperti serangan hama penyakit dan iklim / cuaca yang tidak mendukung, sehingga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas. Program dan kegiatan yang diselenggarakan Kecamatan senantiasa diintegrasikan dan disinergikan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah teknis dalam rangka turut mendukung perwujudan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari kontribusi keberhasilan Kecamatan dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, khususnya terkait pelayanan kepada masyarakat dengan capaian kinerja IKM Kecamatan sesuai target yang ditetapkan yaitu B, dengan prosentase capaian sebesar 100,00 % ( Berhasil ). A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Standar Nasional / SPM Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) masing-masing Kementerian memiliki dasar peraturan perundang-undangan yang berbeda. Perbandingan realisasi beberapa indikator kinerja Tahun 2016 dengan beberapa bidang Standar SPM / Standar Nasional yang dilaporkan oleh SKPD sebagai berikut : 1. Bidang Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 telah dirubah dengan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar, sehingga Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 129a/u/2004 dinyatakan tidak berlaku.


BAB III-123

No

Jenis Pelayanan Dasar

1

2

1 SPM Pendidikan Dasar

2 SPM Pendidikan Menengah

Indikator SPM 3

Rasio kelompok pemukiman permanen yang dilayani SD/MI dlm jarak kurang dari 3 km Rasio kelompok pemukiman permanen yg dilayani SMP/MTs dlm jarak kurang dari 6 km Rasio SD/MI yg semua robelnya tidak melebihi 32 siswa Rasio SD/MI yang telah memenuhi meja kursi serta papan tulis untuk setiap rombel Rasio SMP/MTs yg semua robelnya tdk melebihi 36 siswa Rasio SMP/MTs yang telah memenuhi meja kursi serta papan tulis untuk setiap rombel Rasio SMP/MTs yang telah memiliki ruang Lab. IPA dg meja & kursi untuk 36 peserta didik Rasio SMP/MTs yg memiliki satu set peralatan praktek IPA Rasio SD/MI yang memiliki 1 ruang guru, meja & kursi untuk, Kepala Sekolah dan staf Rasio SMP/MTs yang memiliki 1 ruang guru, meja dan kursi untuk, Kepala Sekolah dan staf Rasio SMP/MTs tersedia ruang Kepala Sekolah yg terpisah dari ruang guru Rasio SD/MI memiliki 1 org guru untuk tiap 32 peserta didik Rasio SD/MI mmiliki 6 (enam) orang guru Rasio SMP/MTs tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran Rasio SD/MI yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV Rasio SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki Sertifikat Pendidik Rasio SMP/MTs yang memiliki guru berkualifikasi akademik S1 atau D-IV >70% Rasio SMP/MTs yang memiliki guru berkualifikasi akademik S1/D-IV dan memiliki sertifikat >35% Rasio SMP/MTs yang memiliki guru dg kualifikasi akademik S1/D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 org untuk mata pelajaran BI, MTK, IPA dan B.Inggris Rasio Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi akademik S1/ D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik Rasio Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi akademik S1/D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik Rasio Pengawas berkualifikasi akademik S1/D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik Pemerintah Kab/Kota memiliki rencana & melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dlm mengembangkan kurikulum & proses pembelajaran yg efektif Rasio SD/MI yg mendapat kunjungan Pengawas 1 kali setiap bln & setiap kunjungan dilakukan selama >3 jam untuk supervisi & pembinaan Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK 60% Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK tidak >1% 90% SMA/MA/SMK memiliki sarana prasarana sesuai Standar Sarana Prasarana Sekolah 80% SMA/MA/SMK memiliki tenaga kependidikan non guru 90% SMA/MA/SMK kebutuhan guru terpenuhi 90% SMA/MA/SMK, guru terpenuhi kualifikasinya 100% siswa memiliki buku pelajaran Rasio siswa per kelas 30-40 siswa


Standar Realisasi Nasional Tahun 2016 Th.2016 (%) (%) 4

5

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,98

100,00

99,94

100,00

99,44

100,00

100,00

25,00

25,00

30,04

30,04

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

97,90

97,90

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Ya

Ya

100,00

100,00

64,14 0,10

64,14 0,10

100,00

100,00

90,00 90,65 96,30 100,00 1 : 28

90,00 90,65 96,30 100,00 1 : 28

BAB III-124

90% siswa mengikuti uji sampel mutu standar nasional mencapai nilai ”memuaskan” untuk mapel BIG, Geografi dan 95,00 Matematika 25% lulusan SMA/MA melanjutkan ke Perguruan Tinggi 75,00 ( PT ) terakreditasi 20% lulusan SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) 20,00 terakreditasi 20% lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai 55,00 kompetensinya 3 SPM Pendidikan Non Penduduk usia produktif (15-44 th) dpt membaca & menulis 100,00 Formal Jumlah buta aksara dlm kelompok usia 15-44 tahun tidak 0,13 ( Pendidikan melebihi 7% Keaksaraan ) Jml buta aksara usia diatas 44 tahun tidak melebihi 30% 1,10 4 SPM Pendidikan TK 20% anak usia 4-6 tahun mengikuti program TK/RA 73,97 90% guru layak mendidik TK/RA berkualifikasi 97,90 90% TK/RA memiliki sarana prasarana belajar/ bermain 90,00 60% TK/RA menerapkan MBS 100,00 Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan Kab. Lamongan Tahun 2016 ( SPM No. 15 Tahun 2010 )

95,00 75,00 20,00 55,00 99,85 0,15 3,12 73.84% 100% 99,75% 100,00

2. Bidang Kesehatan Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota, mencakup pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD di Kabupaten Lamongan, yaitu : No


1

2

1. Pelayanan kesehatan dasar

2. Pelayanan kesehatan rujukan

Indikator SPM 3

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit TB BTA + Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln Keluarga Miskin Cakupan kunjungan bayi Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan Neonatus dgn komplikasi yang ditangani Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan atau setingkat Cakupan peserta KB Aktif Non Folio AFP rate Cakupn balita dengan Pneumonia yang ditangani Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayan Gawat darurat Level 1 yang harus diberikan sarana


Standar Realisasi Nasional Tahun 2016 (%) (%) 4

5

3.575

1.447

17.060

8.983

474 94 1.271 381

340 94 524 381

46

46

16.259 17.873 2.347 0 215.320 272.966 5.287

8.118 8.179 930 0 147.320 4 2.621

590.246

7.144

11

11

BAB III-125

Cakupan KLB Desa / Kelurahan yang ditangani < 24 jam Cakupan Desa Siaga Aktif Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kab. Lamongan Tahun 2016

16 474

7 474

3. Bidang Pekerjaan Umum Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi 9 (sembilan) jenis pelayanan dasar, yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan, sebagai berikut : a. Jalan jaringan aksesibilitas, pada tahun 2014 dengan target 100,00 % b. Jalan jaringan mobilitas, pada tahun 2014 dengan target 100,00 % c. Jalan jaringan keselamatan, pada tahun 2014 dengan target 100,00 % d. Indikator kondisi jalan, pada tahun 2014 dengan target 60,00 % e. Indikator kecepatan, pada tahun 2014 dengan target 60,00 %. Indikator tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Namun beberapa hal pokok yang terdapat dalam indikator RPJMD pada dasarnya merupakan muatan / komponen dari indikator nasional yang dapat dipilah dan diadopsi untuk digunakan dalam menghitung capaian kinerja berdasarkan indikator nasional, sebagai berikut : No


1. Jalan jaringan aksesibilitas 2. Jalan jaringan mobilitas 3. Jalan jaringan keselamatan 4. Jalan ruas, kondisi jalan

Indikator SPM Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu dalam melakukan perjalanan Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan dpt berkendara dengan selamat Tersedianya jalan yg menjamin kendaraan dpt berjalan dg selamat dan nyaman


Target Realisasi Tahun 2014 Tahun 2016 (%) (%) 100,00

100,00

100,00

131,81

60,00

89,88

60,00

89,88

BAB III-126

5. Jalan ruas, kecepatan Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana Sumber : LKj IP Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan Tahun 2016

No


Indikator SPM

1. Penanganan Kumuh

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 2. Air Minum Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dg jaringan perpipaan & bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/org/hari 3. Pengelolaan sampah Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan 4. Drainase Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota Sumber : LKj IP Dinas PU Cipta Karya Kab. Lamongan Tahun 2016

60,00

89,88

Standar Realisasi Nasional Tahun 2016 Th.2016 (%) (%) 91,99

167,00

14,00

28,00

60,00

39,00

15,00

15,17

4. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota, yang diselenggarakan oleh Dinas PU Cipta Karya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan, yaitu : No 1 .


Standar Realisasi Nasional Tahun 2016 Th.2016 (%) (%)

Cakupan Penertiban KTP Elektronik

100,00

92,83

Cakupan Penertiban Kartu Keluarga

100,00

100,00

Cakupan Penertiban Kutipan Akta Kelahiran

90,00

75,05

Cakupan Penertiban Kutipan Akta Kematian 70,00 Sumber : Laporan SPM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan Tahun 2016

5,99

No

Pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Indikator SPM


1. Penanggulangan Bencana Kebakaran

Indikator SPM Cakupan Pelayanan bencana kebakaran di Kab/Kota Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Jml mobil pemadam kebakaran diatas 3.000-5.000 liter


54,15%

65,00

81,15%

75,00

100%

100,00

100%

Sumber : LKjIP Dinas PU Cipta Karya Kab. Lamongan Tahun 2015


BAB III-127

No


1. Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat

Indikator SPM Cakupan penegakan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah di Kab./Kota Cakupan patrol siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat


100,00

3 x per hari

3 x per hari ( 100,00 )

Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat 1 org setiap RT (Linmas) di Kab/Kota Sumber : Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lamongan Tahun 2016

0,15

5. Bidang Sosial Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi 4 ( empat ) jenis pelayanan dasar, diselenggarakan oleh Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Lamongan yaitu : No


1. Penyediaan sarana dan prasarana sosial 2. Pelaksanaan kegiatan pember dayaan sosial skala Kab./ Kota 3. Pemberian bimbingan sosial bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial skala Kab/ Kota 4. Penanggulangan bencana

Indikator SPM Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Prosentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Bantuan sosial bagi korban bencana


30

74,34

74,34

59,68

59,68

100,00

100,00

Sumber : Laporan SPM Dinas Sosial Nakertrans Kab. Lamongan Tahun 2016

6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sesuai Peraturan Kepala BKKBN No. 55/HK-010/85/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten / Kota, meliputi 3 ( tiga ) jenis pelayanan dasar, yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yaitu :


BAB III-128

No


Indikator SPM

1. Komunikasi informasi dan edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun 3,5% Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 65% Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi 5% Cakupan angota Bina Keluarga Balita (BKB)ber-KB 70% Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (KS) yg ber-KB 87% Rasio Petugas Lapangan KB (PLKB)/ Penyuluh KB (PKB), 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan Rasio Pembantu/Pembina KB (PPKBD), 1 Petugas di setiap Desa/Kelurahan 2. Penyediaan alat dan obat Cakupan penyediaan alat & obat kontrasepsi untuk kontrasepsi memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun 3. Penyediaan informasi Cakupan penyediaan informasi data Mikro keluarga data mikro disetiap Desa/Kel.100% setiap thn Sumber : Laporan SPM Badan PP dan KB Kab. Lamongan Tahun 2014

Standar Realisasi Nasional Th. 2016 Th.2016 (%) (%) 11,23

99,09

79,02

36,00

7,09

113,74

87,40

93,30

86,00

99,48

4,69

40,08

100,00

99,72

30,00

99,80

100,00

100,00

7. Bidang Ketahanan Pangan Sesuai Peraturan Menteri Pertanian RI No. 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi 4 ( empat ) jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan, yaitu : No


1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan 2. Distribusi &akses pangan 3. Penganekaragaman pangan 4. Penanganan kerawanan pangan

Indikator SPM Prosentase penguatan cadangan pangan

Standar Realisasi Th. 2015 Nasional Th.2015 (%) (%) 60,00

77,77

Prosentase stabilitas harga dan pasokan pangan Skor Pola Pangan Harapan

90,00 90,00

100,00 82,80

Penanganan daerah rawan pangan

60,00

52,73

Sumber : Laporan SPM Kantor Ketahanan Pangan Kab. Lamongan Tahun 2015

8. Bidang Penanaman Modal Sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Daerah


BAB III-129

Kabupaten / Kota, meliputi 7 ( tujuh ) jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan, yaitu : No


Indikator SPM

1. Kebijakan modal 2. Kerjasama modal

Realisasi Standar Nasional Th. 2016 Th.2016 (%) (%)

penanaman Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang 1 sektor/ bid. usaha unggulan usaha/thn penanaman Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dlm rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, 1 kali/thn menengah & koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten dg pengusaha tingkat provinsi / nasional 3. Promosi penanaman Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal 1 kali/thn modal kabupaten 4. Pelayanan penanaman Terselenggaranya pelayanan perijinan & non perijinan modal bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu 100,00 Satu Pintu 5. Pengendalian pelaksana- Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan 1 kali/thn an penanaman modal penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 6. Pengelolaan data & Terselenggaranya Sistem Pelayanan Informasi & sistem informasi 100,00 Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) penanaman modal 7. Penyebarluasan, pendidik Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman an & pelatihan 1 kali/thn modal kepada masyarakat dunia usaha penanaman modal Sumber : Laporan SPM Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Lamongan Tahun 2015

4 kegiatan/ dokumen 2 kegiatan/ 2 kali/thn 2 kegiatan/ 2 kali/thn 5 kegiatan 3 kegiatan/ 3 kali/thn 5 kegiatan 3 kegiatan/ 3 kali/thn

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Analisa Capaian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja. Analisa dilakukan terhadap pencapaian kinerja sasaran dan indikator sasaran yang melampaui target dan terhadap pencapaian sasaran dan indikator sasaran yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Mengacu hasil pengukuran kinerja yang dikelompokkan dalam setiap Misi, Tujuan dan Sasaran, dapat dijelaskan bahwa secara umum pencapaian setiap indikator kinerja Sasaran dapat dikatakan Berhasil bahkan Sangat berhasil. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak memenuhi target. Adapun secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :


BAB III-130

1. Misi Pertama Tujuan Pertama, dengan 3 (tiga) Sasaran dan 9 (sembilan) indikator kinerja. Prosentase rata-rata capaian 3 (tiga) Sasaran tersebut sebesar 97,46 % (Berhasil). Dengan kata lain bahwa Tujuan Pertama “ Meningkatnya kepastian ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar masyarakat “ dapat tercapai dan berhasil, sebagaimana tabel berikut : MISI 1

Mewujudkan sumberdaya manusia berdaya saing melalui peningkat an kualitas pelayanan pendidikan & kesehatan

TUJUAN 1

3 SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pelayanan pendidikan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan dan kesehatan yang sarana prasarana yang memadai merata serta berdaya 2. Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung saing budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat 3. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

1. Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan

pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai 2. Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan 3. kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai

Total Rata-rata

RATA-RATA JUMLAH SKPD PELAKSANA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM / KINERJA KINERJA KEGIATAN TH. 2016 3

4

3

107,07

Dinas Pendidikan

2

100,15

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

4

85,00

Dinas Kesehatan

9 -

5

292,22 % 97,46 % ( Berhasil )

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Sasaran yang memiliki kontribusi capaian kinerja tertinggi adalah Sasaran Pertama “ Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai ”, sebesar 107,07 % yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, selanjutnya diikuti oleh Sasaran Kedua dan Ketiga.


BAB III-131

Hal ini dapat tercapai karena didukung dengan pelaksanaan beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Dinas Kesehatan yaitu : a. Indeks Pendidikan yang ditargetkan 0,62 dapat tercapai 0,62 didukung dengan gerakan pendidikan yang merata dan adanya bantuan-bantuan pendidikan sehingga tingkat rata-rata lama sekolah dapat tercapai. b. Sekolah terakreditasi B baik tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs dapat terpenuhi target kinerjanya karena didukung adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) serta bantuan-bantuan fisik dari dana DAK. c. Angka Melek Huruf (AMH) dapat terpenuhi target kinerjanya karena didukung adanya program Desa Pintar dan Keasksaraan Nasional, sehingga dapat mengurangi masyarakat yang ada di desa-desa yang tidak dapat membaca. d. Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan baca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, Pengembangan minat dan budaya baca, Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, Sosialisasi Gemar Membaca dan Promosi perpustakaan serta Monitoring dan evaluasi perpustakaan yang diselenggarakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. e. Akreditasi RSUD dr. Soegiri dan RSUD Ngimbang dapat terpenuhi kinerjanya sesuai target, Prosentase Puskesmas Terakreditasi belum dapat terpenuhi target kinerjanya


BAB III-132

disebabkan keterbatasan anggaran dan jumlah tenaga surveyor yang terbatas, sehingga direncanakan target dapat tercapai secara bertahap dari tahun ke tahun. 2. Misi Kedua Tujuan Kedua, dengan 8 (delapan) Sasaran dan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar 229,10 % (Sangat Berhasil). Sasaran yang memiliki kontribusi capaian kinerja tertinggi adalah Sasaran Kedelapan “Meningkatnya kunjungan wisata dengan didukung berkembangnya destinasi wisata” sebesar 600,82 % yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diikuti Sasaran Ketujuh sebesar 571,21 % dan Sasaran Keempat sebesar 153,25 %. Selain itu kelima Sasaran lainnya juga memiliki capaian kinerja yang cukup tinggi dengan kategori Sangat Berhasil dan Berhasil, sebagaimana tabel berikut : MISI 2 Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktivitas sektorsektor andalan dan pendayagunaan sumber daya alam.

.

TUJUAN 2

8 SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya ke- 1. Meningkatnya kinerja pertanian terutama produksi padi, palawija, mampuan ekonomi holtikultura & perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas 2. Meningkatnya kinerja peternakan didukung peningkatan produksi hasil andalan daerah peternakan dan konsumsi masyarakat 3. Meningkatnya kinerja perikanan didukung peningkatan produksi perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir / pembudidaya 4. Meningkatnya kinerja perindustrian yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional 5. Meningkatnya kinerja perdagangan didukung oleh peningkatan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen 6. Berkembangnya koperasi & usaha mikro yang didukung peningkatan kompetensi SDM & wirausaha baru di berbagai sektor 7. Meningkatnya realisasi investasi untuk optimalisasi potensi daerah dg didukung peningkatan pelayanan perijinan dan promosi investasi 8. Meningkatnya kunjungan wisata dengan didukung berkembangnya destinasi wisata

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

1. Meningkatnya kinerja pertanian terutama produksi padi, palawija, holtikultura & perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani 2. Meningkatnya kinerja peternakan didukung peningkatan pro-


RATA-RATA JUMLAH CAPAIAN SKPD PELAKSANA INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN KINERJA TH. 2016 3

4

5

2

97,28

Dinas Pertanian Kehutanan

2

136,14

Dinas Peternakan dan

dan

BAB III-133

duksi hasil peternakan & konsumsi masyarakat 3. Meningkatnya kinerja perikanan didukung peningkatan produksi perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir / pembudidaya 4. Meningkatnya kinerja perindustrian yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional 5. Meningkatnya kinerja perdagangan didukung oleh peningkatan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen 6. Berkembangnya koperasi & usaha mikro yg didukung pening katan kompetensi SDM & wira usaha baru di berbagai sektor 7. Meningkatnya realisasi investasi untuk optimalisasi potensi daerah dengan didukung peningkatan pelayanan perijinan dan promosi investasi Meningkatnya kunjungan wisata dg didukung berkembangnya 8. destinasi wisata

Total Rata-rata

Kesehatan Hewan

1

99,32

1

153,25

1

93,96

2

106,08

2

571,21 Modal dan Perijinan

2 13 -

Dinas Perikanan

Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan

Badan Penanaman

Dinas Kebudayaan dan

600,82 Pariwisata 1.858,1 % 232,26 % ( Sangat Berhasil )

Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena didukung pelaksanaan beberapa program dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu : a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1. Peningkatan kunjungan wisatawan baik Wisatawan Nusantara (Wisnus) maupun Wisatawan Mancanegara (Wisman) pada Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) melalui pengembangan pembangunan fasilitas di obyek wisata Pemandian Air Hangat Desa Brumbun Kecamatan Paciran. 2. Pemeliharaan fasilitas obyek wisata Komplek Makam Sunan Drajat. 3. Penambahan wahana wisata Waduk Gondang di Kecamatan Sugio. b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : Peningkatan retribusi daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pencapaian target pemasukan retribusi yang ditetapkan


BAB III-134

khususnya pada obyek wisata Komplek Makam Sunan Drajat dan Waduk Gondang, masing-masing sebesar 100,00 % dan 106,30 %. c. Pengembangan Informasi Penanaman Modal, berupa publikasi di surat kabar dan pembuatan film profil investasi daerah. d. Penyusunan Buku Profil Investasi Kabupaten Lamongan e. Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001-2015. f. Penyusunan Database Investasi Kabupaten Lamongan 3. Misi Ketiga Tujuan Ketiga, dengan 6 (enam) Sasaran dan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar 101,74 % (Sangat berhasil). Sasaran yang memiliki kontribusi capaian kinerja tertinggi adalah Sasaran Pertama “Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, pengairan serta perhubungan” sebesar 107,83 % yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Pengairan dan Dinas Perhubungan, diikuti Sasaran Ketiga sebesar 102,19 % dan Sasaran Keempat sebesar 100,40 %. Selain itu ketiga Sasaran lainnya juga memiliki capaian kinerja cukup tinggi dengan kategori Berhasil, sebagaimana tabel berikut : MISI 3

TUJUAN 3

Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance), Menuju Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government ).

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

6 SASARAN STRATEGIS 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, pengairan serta perhubungan Terwujudnya tata ruang dengan skenario aman dan nyaman untuk masyarakat Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman sehat Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi Lingkungan Terwujudnya pengendalian bencana kebakaran Terwujudnya pengendalian bencana alam


BAB III-135

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, pengairan serta perhubungan 2. Terwujudnya tata ruang dengan skenario aman dan nyaman untuk masyarakat 3. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman sehat 4. Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi Lingkungan 5. Terwujudnya pengendalian bencana kebakaran 6. Terwujudnya pengendalian bencana alam

Total Rata-rata


4

4

107,83

1

100,00

4

102,19

2 1 1 13 -

99,59 100,00 100,00 610,42 % 101,74 %

5

Dinas PU Bina Marga, PU Pengairan & Dinas Perhubungan Dinas PU Cipta Karya BLH Dinas PU Cipta Karya BPBD

( Sangat Berhasil )

Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena didukung pelaksanaan beberapa program dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu : a. Pembangunan jalan dan jembatan dengan indikator sasaran 5 (lima) kegiatan, masing-masing tercapai kinerjanya sebesar 100,00 %. b. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan dengan indikator sasaran 55 (lima puluh lima) kegiatan, masing-masing tercapai kinerjanya sebesar 100,00 %. c. Program Penyediaan dan pngelolaan Air Baku. Sosialisasi Penertiban Lahan Waduk dan Rawa, berupa 5 (lima) kegiatan sosialisasi dan pembuatan papan larangan sebanyak 25 (dua puluh lima) buah. d. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor dan Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor. Kendaraan bermotor yang melaksanakan wajib uji KIR


BAB III-136

terealisasi sebanyak 15.227 unit ( 89,23 % ) sesuai target yang ditetapkan sebesar 89,23 % sehingga kinerja tercapai sebesar 100,00 %. 4. Misi Keempat Tujuan Keempat, dengan 13 (tigabelas) Sasaran dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar 131,86 % ( Sangat Berhasil ). Sasaran yang memiliki kontribusi capaian kinerja tertinggi adalah Sasaran Keempat “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan daerah” sebesar 324,19 % yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, diikuti Sasaran Kedua sebesar 244,19 % dan Sasaran Keduabelas sebesar 140,00 %. Selain itu kesepuluh Sasaran lainnya juga memiliki capaian kinerja cukup tinggi dengan kategori Sangat Berhasil dan Berhasil, sebagaimana tabel berikut : MISI 4

Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

.

TUJUAN 4

13 SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan tata 1. Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi program/ kelola pemerintahan kegiatan pembangunan yang berkualitas yang profesional dan 2. Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung akuntabel untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah peningkatan 3. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan penataan usahaan pelayanan publik asset secara tertib, akuntabel dan transparan 4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah untuk menuju kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan daerah 5. Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dlm rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yg baik 6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah 7. Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya 8. Meningkatnya pengel. arsip pemerintah daerah yg tertib, rapi & andal 9. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan 10 Meningkatnya pelayanan perijinan untuk mendukung peningkatan penanaman modal 11 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik 12 Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Publik 13 Meningkatnya IKM Kecamatan


BAB III-137

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

1. Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan yang berkualitas 2. Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah 3. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan penataan usahaan asset secara tertib, akuntabel dan transparan


4

5

2

100,05 BAPPEDA

2

244,19 DA

1

97,71

Kantor LITBANGBPKAD

4.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah untuk menuju kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan daerah

2

324,19 Dinas Pendapatan

5.

Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik

1 2 1

100,00 an Daerah 102,03 Inspektorat 100,00 Sekretariat DPRD

1

100,00 an & Arsip Drh

2

101,54 kan dan PenCapil

2

100,24 Modal & Perijinan

1

100,00 Daerah

6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah 7. Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya 8. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan andal 9. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan 10. Meningkatnya pelayanan perijinan untuk mendukung peningkatan penanaman modal 11. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik 12. Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Publik 13. Meningkatnya IKM Kecamatan

Total Rata-rata

1 1 19 -

Badan Kepegawai

Badan Perpustaka Dinas Kependudu Badan Penanamn Sekretariat Kantor Pengolah-

140,00 an Data Elektronik 104,23 Kecamatan 1.714,18 % 131,86% (Sangat Berhasil)

Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena didukung pelaksanaan beberapa program dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Peningkatan kegiatan sosialisasi kesadaran membayar pajak kepada masyarakat dan pihak swasta / pengusaha sehingga terjadi peningkatan penerimaan pajak berupa pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, PBB Pedesaan dan Perkotaan, retribusi jasa usaha, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan


BAB III-138

(BPHTB) serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan khususnya bagian laba penyertaan modal BUMD dan BUMN. Peningkatan penerimaan pajak daerah yang signifikan dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 397.520.914.287,68 terealisasi sebesar Rp. 401.584.607.879,82 ( 101,02 % ). 2. Program Pengembangan Data / Informasi. Sebanyak 15 (lima belas) kegiatan berupa penelitian / kajian di beberapa bidang, lomba inovasi teknologi tingkat Kabupaten dan Jawa Timur, penyusunan RoadMap SIDa Kabupaten Lamongan, pembuatan bulletin Litbang dan seminar hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Kantor LITBANGDA. 3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Pengadaan dan pengembangan infrastruktur jaringan Teknologi Informasi (TI) dan komunikasi berbasis F.O, Pengendalian bandwith dan monitoring jaringan pada SKPD serta Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi. 5. Misi Kelima Tujuan Kelima, dengan 12 (duabelas) Sasaran dan 19 (sembilanbelas) indikator kinerja. Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar 120,09 % (Sangat Berhasil). Sasaran yang memiliki kontribusi capaian kinerja tertinggi adalah Sasaran Kelima “Meningkatnya pelaksanaan Keluarga Berencana (KB)” sebesar 196,67 % yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, diikuti Sasaran Pertama sebesar 193,42 % dan Sasaran Ketujuh sebesar 162,39 %.


BAB III-139

Kesembilan Sasaran lainnya juga memiliki capaian kinerja cukup tinggi dengan kategori Sangat Berhasil dan Berhasil, sebagaimana tabel berikut : MISI 5

TUJUAN 5

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masya rakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran

.

12 SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS 2. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat 3. Meningkatnya jumlah transmigran yang berhasil 4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 5. Meningkatnya pelaksanaan Keluarga Berencana 6. Meningkatnya peran masyarakat & lembaga dlm pembangunan Desa 7. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga berkualitas dengan sarana prasarana memadai 8. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah 9. Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan 10 Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan 11 Meningkatnya ketertiban masyarakat / masyarakat taat hukum 12 Peningkatan kesadaran politik masyarakat

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

1. Meningkatnya pelayanan sosial dlm upaya penurunan PMKS 2. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat 3. Meningkatnya jumlah transmigran yang berhasil Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan 4. anak 5. Meningkatnya pelaksanaan Keluarga Berencana 6. Meningkatnya peran masyarakat dan lembaga dalam pembangunan Desa 7. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga berkualitas dengan sarana prasarana memadai 8. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah 9. Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan 10. Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan 11. Meningkatnya ketertiban masyarakat/masyarakat taat hukum 12. Peningkatan kesadaran politik masyarakat

Total Rata-rata


RATA-RATA JUMLAH CAPAIAN SKPD PELAKSANA INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN KINERJA TH. 2016 3

4

1

193,42

1

100,36

1

100,00

1

98,87

2

196,67

1

107,53

2

162,39

2

102,77

1 1 2 4 26 -

105,57 100,00 73,51 100,00 1.441,09 % 120,09 %

5

Dinas Sosial Nakertrans Kantor Ketahanan Pangan Dinas Sosial Nakertrans Badan PP dan KB Badan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Sosial Nakertrans Bakesbang dan Politik Satpol PP Bakesbang dan Politik

( Sangat Berhasil )

BAB III-140

Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena didukung pelaksanaan beberapa program dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu : a. Program Keluarga Berencana. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1. Penyediaan Pelayanan Kb Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 2. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 3. Pembinaan Keluarga Berencana 4. Pembinaan Kesertaan Ber Kb ( Pendataan Keluarga ) 5. Analisa Operasional Program KB Multi Indikator dan Efek Dampak, Spn dan Hasil Pendataan 6. Revitalisasi Program KB, Pelaporan dan Evaluasi Program KB 7. Dukungan Operasional Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan sebagai Pusat Pengendali Operasional Lini Lapangan. b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1. Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial Pembardayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS. 2. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sosial dan Kesejahteraan Sosial (PSKS). c. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :


BAB III-141

1. Lomba gerak jalan perjuangan Kadet Soewoko 2. Keikutsertaan dalam PORSENIDA KORPRI Provinsi Jawa Timur 3. Kejuaraan Daerah Junior pencak silat di Pacitan. Keberhasilan pencapaian target kinerja pada setiap Misi, Tujuan dan Sasaran tidak terlepas dari dukungan seluruh potensi sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta sumber dana APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 dan sumber dana lain seperti DAU, DAK dan lainnya yang diselaraskan dengan pencapaian target pada masing-masing SKPD. Seluruh potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal guna mencapai keberhasilan pencapaian setiap target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Adapun program dan kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang baik dengan menampung aspirasi seluruh masyarakat melalui kegiatan MUSRENBANG secara berjenjang, selanjutnya dirumuskan menjadi target kinerja setiap Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai kepada setiap SKPD sesuai dengan urusan / bidang dan tugas pokok fungsi yang ditangani, sehingga diharapkan tepat sasaran dan mendapatkan hasil yang optimal. D. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 Sejak diterapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undangundang No. 12 Tahun 2008 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang


BAB III-142

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tersebut, sesuai Pasal 284 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Agar pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan secara legal dan akuntabel, maka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus mengacu dan memperhatikan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman


BAB III-143

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007. Untuk mensinkronkan dengan ketentuan yang lebih tinggi dengan karakter dan kebutuhan daerah secara teknis pengelolaan keuangan daerah harus dituangkan dalam Peraturan Daerah. APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 serta Peraturan Bupati Lamongan No. 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya secara terinci terkait alokasi Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 (Anggaran setelah Perubahan) dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis berikut indikator kinerjanya, disajikan sebagaimana tabel berikut : NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

MISI 1 TUJUAN 1 1. Sasaran 1, Urusan Pendidikan

1.016.808.550.006,07

809.342.823.824,00 79,60

2. Sasaran 2, Urusan Kearsipan

5.333.440.000,00

5.162.158.105,00 96,79

3. Sasaran 3, Urusan Kesehatan

501.603.811.458,56

480.400.295.931,66 95,77

Total anggaran & realisasi Sasaran ( 9 indikator )


1.523.745.801.464,63 1.294.905.277.860,66 84,98

BAB III-144

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja 3 ( tiga ) Sasaran pada Misi Pertama Tujuan Pertama dengan rata-rata prosentase sebesar 84,98 %. NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

MISI 2 TUJUAN 2 1. Sasaran 1, Urusan Pertanian & Kehutanan

36.599.189.100,00

34.928.057.620,00

95,43

2. Sasaran 2, Urusan Peternakan & Kesehatan Hewan

13.545.763.300,00

13.241.196.968,00

97,75

3. Sasaran 3, Urusan Perikanan dan Kelautan

13.677.512.100,00

13.290.915.180,00

97,17

16.051.444.900,00

14.895.360.767,00

92,80

7. Sasaran 7, Urusan Penanaman Modal

5.876.499.750,00

5.569.953.529,00

95,78

8. Sasaran 8, Urusan Kebudayaan & Pariwisata

9.931.327.400,00

9.709.078.199,00

97,76

95.681.736.550,00

91.634.562.263,00

95,77

4. Sasaran 4, Urusan Perindustrian 5. Sasaran 5, Urusan Perdagangan 6. Sasaran 6, Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Total anggaran & realisasi Sasaran (13 indikator)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja 8 ( delapan ) Sasaran pada Misi Kedua Tujuan Kedua dengan rata-rata prosentase sebesar 95,77 %. URAIAN

NO

ANGGARAN

REALISASI

%

MISI 3 TUJUAN 3 1. Sasaran 1, Urusan Pekerjaan Umum ( Dinas PU Bina 336.299.092.125,00 325.349.406.166,00 96,74 Marga, PU Pengairan & Dinas Perhubungan ) 2. Sasaran 2, Urusan Pekerjaan Umum ( DPU Cipta Karya ) 3. Sasaran 3, Urusan Pekerjaan Umum ( DPU Cipta Karya )

118.239.856.000,00 115.351.692.754,00 97,56

4. Sasaran 4, Urusan Lingkungan Hidup (Badan Lingk. Hidup)

8.159.047.000,00

7.963.984.873,00 97,61

5, Sasaran 5, 6 Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam 6 Negri ( Bakesbang & Politik, BPBD )

4.050.222.200,00

3.809.219.482,00 94,05

Total anggaran & realisasi Sasaran (13 indikator)


466.748.217.325,00 452.474.303.275,00

96,94

BAB III-145

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja 6 ( enam ) Sasaran pada Misi Ketiga Tujuan Ketiga dengan rata-rata prosentase sebesar 96,94 %. NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

MISI 4 TUJUAN 4

1. Sasaran 1, Urusan Perencanaan Pembangunan ( BAPPEDA ) 2. Sasaran 2, Urusan Penelitian dan Pengembangan ( Kantor LItbangda ) 3. Sasaran 3, Urusan Otoda, Pemerintahan Umum dst ( BPKAD ) 4. Sasaran 4, Urusan Otoda, Pemerintahan Umum dst ( Dinas Pendapatan Daerah ) 5. Sasaran 5, Urusan Otoda, Pemerintahan Umum dst ( BKD ) 6. Sasaran 6,Urusan Otoda, Pemerintahan Umum dst ( Inspektorat ) 7. Sasaran 7, Urusan Otoda, Pemerintahan Umum dst ( Set. DPRD )

12.426.954.600,00

11.746.924.194,00

94,53

2.952.465.400,00

2.874.449.242,00

97,36

18.646.532.850,00

17.533.500.104,00

94,03

16.115.393.800,00

14.911.754.380,00

92,53

9.062.673.200,00

8.411.282.823,00

92,81

8.540.063.900,00

8.344.407.006,00

97,71

30.295.422.650,00

22.706.659.833,00

74,96

8. Sasaran 8, Urusan Kearsipan ( Badan Perpus & Arsip ) 9. Sasaran 9, Urusan Kependudukan & Pencatatan Sipil ( Dinas Kependudukan & Pencapil )

5.333.440.000,00

5.162.158.105,00

96,79

6.728.039.200,00

6.584.543.488,00

97,87

10. Sasaran 10, Urusan Penanaman Modal ( BPMP ) 11. Sasaran 11, Urusan Otoda, Pemerintahan Umum dst ( SETDA ) 12. Sasaran 12, Urusan Komunikasi & Informasi ( Kantor PDE ) 13. Sasaran 13, Urusan Otoda, Pemerintahan Umum dst ( Kecamatan )

5.876.499.750,00

5.569.953.529,00

94,78

66.627.984.405,00

62.126.249.623,00

93,24

8.067.921.400,00

7.815.408.397,00

96,87

93.376.671.950,00

89.960.647.722,00

96,34

284.050.063.105,00

263.747.938.446,00

92,85

Total anggaran & realisasi Sasaran (19 indikator )

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja 13 ( tiga belas ) Sasaran pada Misi Keempat Tujuan Keempat dengan rata-rata prosentase sebesar 92,85 %. NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

MISI 5 TUJUAN 5 1 Sasaran 1, 3, 9, Urusan Sosial, Tenaga Kerja & Transmi3,9 grasi ( Dinsos Nakertrans )

25.971.261.800,00

25.381.965.890,00 97,73

2. Sasaran 2, Urusan Ketahanan Pangan ( Kantor Ketahanan

3.566.572.600,00

3.449.122.713,00 96,71


BAB III-146

Pangan ) 4, 5 Sasaran 4, 5 Urusan Pemberdayaan Perempuan & KB ( Badan PP & KB )

21.375.642.100,00

20.739.196.674,00 97,02

8.752.311.000,00

8.574.095.814,00 97,96

7.228.974.200,00

6.965.849.910,00 96,36

9.931.327.400,00

9.709.078.199,00 97,76

10, Sasaran 10, 12, Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam 12 Negeri ( Bakesbang dan Politik )

7.847.794.200,00

7.741.815.205,00 98,65

11. Sasaran 11, Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri ( Satpol PP )

9.030.614.800,00

8.784.429.459,00 97,27

93.704.498.100,00

91.345.553.864,00 97,48

6. Sasaran 6, Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa ( Badan Pemberdayaan Masyarakat ) 7. Sasaran 7, Urusan Kepemudaan & Olahraga ( Dinas Pemuda dan Olahraga ) 8. Sasaran 8, Urusan Kebudayaan ( Dinas Kebudayaan dan Pariwisata )

Total anggaran & realisasi Sasaran (19 indikator )

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja 12 ( dua belas ) Sasaran pada Misi Kelima Tujuan Kelima dengan rata-rata prosentase sebesar 97,48 %. Selanjutnya apabila dirata-rata, prosentase realisasi anggaran dari Kelima Misi dan Kelima Tujuan tersebut adalah sebesar 93,60 %. Dengan prosentase realisasi anggaran tersebut, ternyata dapat dicapai keberhasilan pencapaian target Sasaran dan indikator Sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2016. Untuk mengetahui keterkaitan tingkat efisiensi dan efektifitas antara prosentase penyerapan anggaran dengan prosentase capaian kinerja setiap Sasaran, maka dilakukan pengukuran sebagaimana tabel berikut : MISI 1 TUJUAN 1 NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pe1. layanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yg memadai


RATA-RATA % RATA-RATA % JUMLAH CAPAIAN KINERJA PENYERAPAN INDIKATOR TH. 2016 ANGGARAN 2016 3 4 5

3

107,07

79,60

TINGKAT EFISIENSI 6

27,47 %

BAB III-147

Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai sarana 2. pendukung budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat Meningkatnya aksesibilitas masyarakat thd layanan 3. kesehatan didukung tenaga kesehatan yang profesio nal dan sarana prasarana yang memadai

2

100,15

96,79

3,36 %

4

85,00

95,77

(10,77%)

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh Sasaran Pertama dan diikuti Sasaran Kedua. Hal ini dapat tercapai karena adanya perencanaan yang baik didukung program / kegiatan yang tepat sasaran dan SDM Aparatur yang kompeten dengan kinerja yang tinggi serta kecermatan dalam mengelola dan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki. MISI 2 TUJUAN 2 NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

1. Meningkatnya kinerja pertanian terutama produksi padi, palawija, holtikultura dan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani Meningkatnya kinerja peternakan didukung peningkat 2. an produksi hasil peternakan & konsumsi masyarakat Meningkatnya kinerja perikanan didukung peningkatan 3. produksi perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir / pembudidaya Meningkatnya kinerja perindustrian yang berdaya saing 4. di tingkat nasional maupun internasional Meningkatnya kinerja perdagangan didukung peningkat5. an sarana perdagangan dan perlindungan konsumen Berkembangnya koperasi & usaha mikro yang didukung 6. peningkatan kompetensi SDM dan wirausaha baru di berbagai sektor Meningkatnya realisasi investasi untuk optimalisasi 7. potensi daerah dengan didukung peningkatan pelayanan perijinan dan promosi investasi Meningkatnya kunjungan wisata dengan didukung 8. berkembangannya destinasi wisata


TINGKAT EFISIENSI 6

2

97,28

95,43

1,85 %

2

136,14

97,75

38,39 %

1

99,32

97,17

2,15 %

117,76

92,80

24,96 %

2

571,21

95,78

475,43%

2

600,82

97,76

503,06 %

1 1 2

Pada tabel diatas diketahui bahwa tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh Sasaran Kedelapan, diikuti Sasaran Ketujuh dan Sasaran Kedua. Hal ini dapat tercapai karena adanya perencanaan yang baik didukung program / kegiatan yang tepat sasaran dan


BAB III-148

SDM Aparatur yang kompeten dengan kinerja yang tinggi serta kecermatan dalam memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki. MISI 3 TUJUAN 3 NO 1

1. 2. 3. 4.

SASARAN STRATEGIS 2

Terwujudnya peningkatan kualitas & kuantitas sarana & prasarana jalan, pengairan serta perhubungan Terwujudnya tata ruang dengan skenario aman dan nyaman untuk masyarakat Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman sehat Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi Lingkungan


7 3 3 2

5. Terwujudnya pengendalian bencana kebakaran

3

6. Terwujudnya pengendalian bencana alam

2

TINGKAT EFISIENSI 6

107,83

96,74

11,09 %

101,10

97,56

3,54 %

99,59

97,61

1,98 %

100,00

94,05

5,95 %

Pada tabel diatas diketahui bahwa tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh Sasaran Pertama, diikuti Sasaran Kelima dan Keenam dan Sasaran Kedua serta Sasaran Ketiga. Hal ini dapat tercapai karena didukung perencanaan yang baik didukung program / kegiatan yang tepat sasaran dan SDM Aparatur yang kompeten dengan kinerja yang tinggi serta kecermatan dalam mengelola dan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki. MISI 4 TUJUAN 4 NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

RATA-RATA % RATA-RATA % JUMLAH CAPAIAN KINERJA PENYERAPAN INDIKATOR TH.2016 ANGGARAN 2016 3 4 5

TINGKAT EFISIENSI 6

Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan 1. evaluasi program / kegiatan pembangunan yang berkualitas

2

100,05

94,53

5,52 %

Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk 2. mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah

2

244,19

97,36

146,83 %

Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan 3. penataan usahaan asset secara tertib, akuntabel dan transparan

1

97,71

94,03

3,68 %


BAB III-149

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk 4. menuju kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan daerah

2

324,19

92,53

231,66 %

5. Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik

1

100,00

92,81

7,19 %

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah

2

102,03

97,71

4,32 %

7. Meningkatnya peran DPRD sesuai dg fungsinya

1

100,00

74,96

25,04 %

Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah 8. yang tertib, rapi dan andal

1

100,00

96,79

3,21 %

9.

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan

2

101,54

97,87

3,67 %

10.

Meningkatnya pelayanan perijinan untuk mendukung peningkatan penanaman modal

2

100,24

94,78

5,46 %

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif 11. dan efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik

1

100,00

93,24

6,76 %

Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Publik

1

140,00

96,87

43,13 %

1

104,23

92,85

11,38

6.

12.

13. Meningkatnya IKM Kecamatan

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh Sasaran Keempat, diikuti Sasaran Kedua dan Sasaran Ketujuh. Hal ini dapat tercapai karena adanya perencanaan yang baik didukung program / kegiatan yang tepat sasaran dan SDM Aparatur yang kompeten dengan kinerja yang tinggi serta kecermatan dalam mengelola dan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki. MISI 5 TUJUAN 5 NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya 1. penurunan PMKS 3. Meningkatnya jumlah transmigran yang berhasil 9. Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan 2. masyarakat Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan per4. lindungan anak



1

TINGKAT EFISIENSI 6

1 1

132,99

97,73

35,26 %

1

100,36

96,71

3,65 %

1

147,77

97,02

50,75 %

BAB III-150

5. Meningkatnya pelaksanaan Keluarga Berencana Meningkatnya peran masyarakat dan lembaga dalam 6. pembangunan Desa

2 1

107,53

97,96

9,57 %

Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga berkualitas dengan sarana prasarana memadai

2

162,39

96,36

66,03 %

2 1 4

102,77

97,76

5,01 %

100,00

98,65

1,35 %

2

73,51

97,27

( 23,76 % )

7.

8. Meningkatnya pengembangan seni & budaya daerah 10. Meningkatnya harmoni sosial & wawasan kebangsaan 12. Peningkatan kesadaran politik masyarakat 11.

Meningkatnya ketertiban masyarakat / masyarakat taat hukum

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh Sasaran Ketujuh, diikuti Sasaran Keempat dan Sasaran Kelima serta Sasaran Pertama. Hal ini dapat tercapai karena adanya perencanaan yang baik didukung program / kegiatan yang tepat sasaran dan SDM Aparatur yang kompeten dengan kinerja yang tinggi serta kecermatan dalam mengelola dan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian kinerja yang optimal terhadap 42 ( empat puluh dua ) Sasaran dan 73 ( tujuh puluh tiga ) Indikator kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, APBD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 3.077.043.662.618,30 dengan realisasi sebesar Rp 2.796.049.237.222,66 90,87

( Rp

%

),

sedangkan

214.355.381.614,62

dan

Penerimaan

Pembiayaan

Daerah

sebesar

Pengeluaran

Pembiayaan

Daerah

sebesar

Rp 66.754.994.668,51 serta Pembiayaan Netto sebesar Rp 147.600.386.946,11 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA ) sebesar Rp 70.311.901.862,29.


BAB III-151

Adapun secara terinci mengenai Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Neraca Pemerintah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2016 ( dalam Rupiah ) sebagaimana Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 sebagai berikut :


BAB III-152

TABEL 3.1 NERACA PER 31 DESEMBER 2016 ( Dalam Rupiah ) PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2016


BAB III-153


BAB III-154

TABEL 3.2 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN ( LRA ) PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2016


BAB III-155


BAB III-156

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam rangka pencapaian Sasaran strategis RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, khususnya Tahun Anggaran 2016 telah terealisasi dengan prosentase capaian kinerja rata-rata sebesar 136,68 % dari anggaran yang ditetapkan dengan menerapkan prinsip penggunaan anggaran yang efisien dan efektif dengan memperhatikan skala prioritas, mengingat adanya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan, dengan harapan anggaran yang dibelanjakan untuk membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat tepat sasaran. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan telah diperoleh Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dari rencana yang ditetapkan setelah perubahan anggaran sebesar Rp 397.520.914.287,68 pada perkembangannya selama tahun anggaran berjalan terealisasi sebesar Rp 403.473.988.529,33 tercapai sebesar 101,50 %, sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini. Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 No

APBD 2015

Komponen PAD

1. Hasil Pajak Daerah

Target

Realisasi

%

110.226.338.000,00

115.011.561.654,30

104,34

2. Hasil Retribusi Daerah

28.045.889.874,00

27.119.113.182,00

96,70

3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

22.454.119.837,68

22.454.128.197,68

100,00

236.794.566.576,00

238.889.185.495,35

100,88

397.520.914.287,68

403.473.988.529,33

101,50

4. Lain-Lain PAD yang Sah Jumlah PAD

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) BPKAD per 31 Desember Tahun 2016 & 2015


BAB III-157

Selanjutnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan menyusun dan melaporkan keuangan pada sisi Pendapatan Daerah dari rencana yang ditetapkan setelah perubahan anggaran Tahun 2016 sebesar Rp 2.929.443.275.672,19 pada perkembangannya selama tahun anggaran berjalan terealisasi sebesar Rp 2.719.030.732.138,84 atau tercapai sebesar 92,82 %. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini : Tabel 3.4 Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016 No

APBD 2016

Komponen Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

Target 397.520.914.287,68

%

Realisasi

403.473.988.529,33 101,50

2. Dana Perimbangan

1.907.096.268.000,00 1.708.680.363.941,00

89,60

3. Pendapatan Transfer Pusat & Provinsi

2.382.659.176.716,00 2.166.293.558.941,00

90,92

4. Bantuan Keuangan Provinsi

115.464.350.000,00

115.464.350.000,00 100,00

5. Lain-lain Pendapatan yg Sah

33.798.834.668,51

33.798.834.668,51 100,00

Jumlah Pendapatan Daerah

2.929.443.275.672,19 2.719.030.732.138,84

92,82


Adapun Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Tahun Anggaran 2016 target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran sebesar Rp 1.907.096.268.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.708.680.363.941,00 atau tercapai sebesar 89,60 % sebagaimana tertera pada Tabel 3.5 dibawah ini :


BAB III-158

Tabel 3.5 Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016 APBD 2016

Komponen Dana Perimbangan

No

Target

%

Realisasi

1.

Bagi Hasil Pajak

74.268.136.000,00

79.223.583.047,00

106,67

2.

Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA

31.439.241.000,00

19.044.065.094,00

60,57

3.

Dana Alokasi Umum ( DAU )

1.166.655.654.000,00

1.166.655.654.000,00

100,00

4.

Dan Alokasi Khusus ( DAK )

634.733.237.000,00

443.757.061.800,00

69,91

1.907.096.268.000,00

1.708.680.363.941,00

89,60

Jumlah Dana Perimbangan


Disamping perolehan target dan realisasi pendapatan, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga melaksanakan Belanja Daerah sebagaimana posisi Belanja Daerah secara

keseluruhan

pada

Tahun

Anggaran

2016

dialokasikan

sebesar

Rp 2.606.297.628.189,40 terealisasi sebesar Rp 2.327.961.565.916,66 ( 89,32 % ), sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp 278.336.062.272,74 ( -10,68 % ), sebagaimana Tabel 3.6 sebagai berikut :


BAB III-159

Tabel 3.6 Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2016 No

APBD 2016

Komponen Belanja

Target

Realisasi

%

A.

BELANJA OPERASI

1.972.063.121.335,63

1.711.461.843.943,66

86,79

1. 2. 3. 4.

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

1.300.344.345.035,07 465.461.248.300,56 170.423.213.000,00 35.834.315.000,00

1.083.598.717.969,00 431.952.617.669,66 162.208.019.801,00 33.702.488.504,00

83,33 92,80 95,18 94,05

B.

BELANJA MODAL

633.892.066.539,00

616.499.721.973,00

97,26

1. 2. 3. 4. 5.

Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya

5.464.000.000,00 122.347.016.459,00 163.321.156.376,00 341.009.419.604,00 1.750.474.100,00

5.462.553.000,00 115.972.137.038,00 160.978.377.085,00 332.368.413.150,00 1.718.241.700,00

99,97 94,79 98,57 97,47 98,16

C.

BELANJA TIDAK TERDUGA

342.440.314,77

0,00

0,00

1.

Belanja Pegawai

342.440.314,77

0,00

0,00

2.606.297.628.189,40

2.327.961.565.916,66

89,32

-

(278.336.062.272,74)

-10,68

Jumlah Belanja Surplus / ( Defisit )


Selain itu Pemerintah Kabupaten Lamongan juga melaksanakan Pembiayaan Daerah yang mencakup Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaraan Pembiayaan sebagaimana posisi Pembiayaan Daerah secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2016, sebagaimana Tabel 3.7 sebagai berikut :


BAB III-160

Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 No

Komponen Pembiayaan

APBD 2016 Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

Bertambah / ( Berkurang )

%

PENERIMAAN DAERAH

214.355.381.614,62 214.085.401.614,62

(269.980.000,00) 99,87

1. Penggunaan SILPA 2. Penerimaan Piutang Daerah

189.685.381.614,62 189.685.401.614,62 24.670.000.000,00 24.400.000.000,00

20.000,00 100,00 (270.000.000,00) 98,91

A

66.754.994.668,51

66.754.994.668,51

0,00 100,00

1. Penyertaan Modal/Investasi Pemda 66.698.834.668,51 2. Pembayaran Pokok Pinjaman 56.160.000,00 Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank

66.698.834.668,51 56.160.000,00

0,00 100,00

147.600.386.946,11 147.330.406.946,11

(269.980.000,00) 99,82

B

PENGELUARAN DAERAH

Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA )

(0,00)

70.311.901.862,29 70.311.901.862,29



BAB III-161

BAB IV PENUTUP A. TINJAUN UMUM Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Tahun 2016 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lamongan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2016 serta sebagai masukan dalam pengambilan keputusan / kebijakan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil pengukuran capaian indikator kinerja dapat diketahui bahwa Sasaran-sasaran pada setiap Tujuan khususnya untuk tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016-2021 rata-rata capaian indikator kinerjanya telah memenuhi target dan bahkan ada yang melebihi target. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target kinerja yang ditetapkan karena adanya kendala atau hambatan. Berdasarkan analisa capaian kinerja hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, yang merupakan capaian kinerja indikator setiap Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka dapat diuraikan sebagai berikut : MISI 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui TUJUAN 1 3 SASARAN peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, prosentase rata-rata capaian kinerja 97,46 % ( Berhasil ).


BAB IV-161

MISI 22: Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan TUJUAN 2 8 SASARAN mengoptimalkan potensi daerah, prosentase rata-rata capaian kinerja 232,26 % ( Sangat Berhasil ). MISI 3 : Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan TUJUAN 3 6 SASARAN aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, prosentase rata-rata capaian kinerja 101,74 % ( Sangat Berhasil ). MISI 4 : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, TUJUAN 4 13 SASARAN prosentase rata-rata capaian kinerja 131,86 % ( Sangat Berhasil ). MISI 5 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai TUJUAN 5 12 SASARAN dengan menjunjung tinggi budaya lokal, prosentase rata-rata capaian kinerja 120,09 % ( Sangat Berhasil ). Capaian kinerja pada setiap Misi, Tujuan dan Sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan memperoleh predikat Sangat Berhasil dan apabila diratarata capaian kinerjanya sebesar 136,68 %. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Lamongan senantiasa tidak merasa berpuas diri dan senantiasa berupaya dan bekerja keras serta berinovasi dengan program / kegiatan yang tepat sasaran sehingga kedepan capaian kinerja tersebut dapat lebih ditingkatkan dan hasilnya dapat dinikmati dan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lamongan.


BAB IV-162

Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena didukung dengan perencanaan yang baik dan dilaksanakan melalui program / kegiatan yang tepat sasaran sesuai arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Lamongan, tentu dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan anggaran yang tersedia, sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2016. Segala upaya, kerja keras dan kerja cerdas tersebut tentunya diharapkan dapat membuahkan hasil yang baik dan optimal, terbukti dengan telah diperolehnya berbagai prestasi, baik yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun oleh Bpk. Bupati Lamongan selaku Kepala Daerah dan mendapatkan berbagai penghargaan baik tingkat Regional maupun Nasional, antara lain : a. Bidang Hak Asasi Manusia ( HAM ) :  Penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan, diterimakan di Gedung Negara Grahadi pada tanggal 12 Desember 2016. b. Bidang Teknologi Informasi ( IT ) :  Penghargaan Top Information Technology (IT) Improvement diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan dari Kementerian Informasi dan Komunikasi RI, diterimakan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 2016.


BAB IV-163

c. Bidang Lingkungan hidup :  Adipura Kirana Tahun 2016 bidang Kebersihan dan Keindahan Kota kategori Kota Kecil dari Wakil Presiden RI, diterimakan di Lapangan Istana Siak, Siak Sri Indrapura, Riau pada tanggal 22 Juli 2016. d. Bidang Kesehatan :  Kabupaten Sehat Tingkat Provinsi Jawa Timur dari Gubernur Jawa Timur diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan, diterimakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2016.  Kabupaten Terbaik dalam Kinerja Pencapaian Pekan Imunisasi Nasional ( PIN ) Polio diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan, diterimakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2016. e. Bidang Perdagangan :  Penghargaan Pengelolaan Pasar Desa Terbaik se-Jawa Timur ( Pasar Desa Sendangrejo - Desa Ngimbang ) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan, diterimakan di Kabupaten Tuban pada tanggal 11 Mei 2016. f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :  Penghargaam Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Madya diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI, diterimakan di Gedung Ir. Soedjarwo Manggalabhakti Jakarta Pusat pada tanggal 21 Desember 2016.


BAB IV-164

g. Bidang Keagamaan :  Penghargaan Juara Umum MTQ Korpri Jawa Timur diberikan kepada KORPRI Kabupaten Lamongan dari KORPRI Jawa Timur, diterimakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada tanggal 21 Juli 2016. h. Bidang Ketenagakerjaan :  Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan dari Gubernur Jawa Timur, diterimakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada tanggal 30 Maret 2016. B. KESIMPULAN Program-program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016, baik indikator kinerja Sasaran maupun indikator kinerja Program yang termuat dalam 5 ( lima ) Misi, 5 ( lima ) Tujuan, 42 ( empat puluh dua ) Sasaran dan diperoleh capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan rata-rata prosentase sebesar 136,68 % ( Sangat Berhasil ), sedangkan dari sisi realisasi anggaran dengan prosentase sebesar 90,87 %, sebagaimana rincian setiap Misi dan Tujuan sebagai berikut : 1) Misi Pertama Tujuan Pertama, yaitu Mewujudkan sumberdaya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan capaian kinerja Tujuan dan Sasaran rata-rata sebesar 97,46 % ( Berhasil ) ;


BAB IV-165

2) Misi Kedua Tujuan Kedua, yaitu Meningkatnya kemampuan ekonomi dan produktivitas andalan Daerah, dengan capaian kinerja Tujuan dan Sasaran rata-rata sebesar 232,26 % ( Sangat Berhasil ) ; 3) Misi Ketiga Tujuan Ketiga, yaitu Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan, dengan capaian kinerja Tujuan dan Sasaran rata-rata sebesar 101,74 % ( Sangat Berhasil ) ; 4) Misi Keempat Tujuan Keempat, yaitu Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan capaian kinerja Tujuan dan Sasaran rata-rata sebesar 131,86 % ( Sangat Berhasil ) ; 5) Misi Kelima Tujuan Kelima, yaitu Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan capaian kinerja Tujuan dan Sasaran rata-rata sebesar 120,09 % ( Sangat Berhasil ) ; 6) Seluruh target indikator kinerja Tujuan atau Indikator Kinerja Utama ( IKU ) pada Tahun 2016 dapat tercapai bahkan melampaui target. Dari sisi APBD, diperoleh prosentase realisasi anggaran sebagai berikut :  Realisasi anggaran Pendapatan Daerah target yang tercapai sebesar 92,82 % ;  Realisasi anggaran Belanja Daerah target yang tercapai sebesar 89,32 %. Antara realisasi anggaran Pendapatan Daerah dan realisasi anggaran Belanja Daerah tersebut diperoleh selisih positif sebesar 3,50 %. Hal ini dapat dikatakan sebagai wujud efisiensi dan manajemen anggaran yang diterapkan dengan baik, sehingga meskipun


BAB IV-166

prosentase anggaran belanja daerah terealisasi sebesar 90,87 %, namun ternyata dapat dicapai prosentase rata-rata kinerja yang sangat baik sebesar 136,68 % ( Sangat Berhasil ). Disamping keberhasilan capaian kinerja tersebut juga masih ditemukan beberapa Sasaran yang belum memenuhi target kinerja yang ditetapkan karena adanya kendala atau hambatan, antara lain : 1. Misi Pertama, Tujuan Pertama, Sasaran Pertama, Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yg memadai, program dan kegiatan pencapaian Sasaran tersebut diselenggarakan Dinas Kesehatan, khususnya pada indikator Akreditasi Puskesmas. Tidak terpenuhinya target 30,00 % (10 Puskesmas) tercapai 12,12 % (4 Puskesmas), dengan penjelasan bahwa sebenarnya Akreditasi Puskesmas memenuhi target yang ditetapkan. Sebanyak 10 (sepuluh) Puskesmas (30,00 %) dengan keterangan 4 (empat) Puskesmas (12,12 %) dengan kategori Madya sudah bersertifikat dan 6 (enam) Puskesmas sudah disurvey oleh Tim Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (KAFKTP) Kementerian Kesehatan, namun belum terbit sertifikat akreditasinya. 2. Misi Kedua, Tujuan Kedua, Sasaran Kedelapan, Meningkatnya kunjungan wisata dengan didukung berkembangnya destinasi wisata, program dan kegiatan pencapaian Sasaran tersebut diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, khususnya


BAB IV-167

pada indikator Prosentase peningkatan PAD sektor pariwisata. Tidak tercapainya target sebesar 6,11 % tersebut, disebabkan semakin ketatnya persaingan obyekobyek wisata baru dan menarik yang telah dibuka dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota lain di Jawa Timur sehingga berdampak berkurangnya minat kunjungan wisata ke obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Lamongan sekaligus berdampak berkurangnya pendapatan retribusi dari sektor pariwisata. Sebagai solusi telah diupayakan pengembangan potensi destinasi obyek-obyek wisata baru antara lain Wisata Pemandian Air Hangat di Desa Brumbun Kecamatan Paciran, penambahan wahana baru di obyek wisata Waduk Gondang dan rehabilitasi serta penambahan fasilitas di obyek wisata Komplek Makam Sunan Drajat yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik dan kunjungan wisatawan asing maupun domestik sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. C. S A R A N Berdasarkan kajian hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini, diharapkan senantiasa adanya peningkatan capaian kinerja khususnya terkait pelayanan dasar kepada masyarakat agar pada tahun mendatang dapat lebih optimal sehingga dapat mendukung tercapainya target seluruh Tujuan dan Sasaran serta Tujuan Regional maupun Nasional. Terhadap 2 (dua) SKPD yang salah satu target capaian indikator kinerjanya tidak terpenuhi disarankan segera melakukan langkah-langkah antisipatif yaitu :


BAB IV-168

a. Dinas Kesehatan, segera mencermati kembali penentuan target kinerja khususnya pada indikator Akreditasi Puskesmas, apabila perlu segera dilakukan reviu penentuan targetnya sehingga dapat sesuai anggaran yang tersedia dan kondisi di lapangan. b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, segera melakukan langkah-langkah nyata berupa kegiatan yang langsung terkait dengan upaya penggalian dan pengembangan potensi obyek-obyek wisata yang sudah ada maupun obyek-obyek wisata baru sehingga dapat meningkatkan sumber Pendapatn Asli Daerah (PAD) dari pemasukan retribusi obyek wisata. Selain itu perlu adanya komitmen kuat dan dukungan yang lebih pro aktif dari para pengambil kebijakan ( stake holder ) dan kekompakan seluruh aparatur khususnya Kepala Perangkat Daerah serta koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pihak swasta secara sinergi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan yang hakiki sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2016 secara administratif telah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kegiatan pembangunan yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Penerapan prinsip-prinsip anggaran yang efektif dan efisien telah diupayakan secara optimal meskipun belum sepenuhnya dapat terlaksana karena adanya berbagai hambatan, baik yang menyangkut


BAB IV-169

kualitas Sumber Daya Manusia maupun sistem dan prosedur anggaran yang relatif sering mengalami perubahan. Masih terus diperlukan kerja keras dan kerja cerdas serta kekompakan semua pihak guna memperbaiki segala kekurangan yang ada, sehingga pada tahun-tahun mendatang dapat dicapai peningkatan kinerja yang lebih optimal karena masih terdapat indikator program / kegiatan yang belum terpenuhi target kinerjanya disebabkan adanya permasalahan dan hambatan. Akhirnya semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, Amiiin. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. BUPATI LAMONGAN

H. FADELI, SH, MM.


BAB IV-170

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Utama 1 Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) 2 Pertumbuhan ekonomi (%) 3

Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Baseline) Tahun 2015

69,84 5,77

PDRB per Kapita (Rp.000.000) ADHB Inflasi

24,22

Indeks Kinerja Infrastruktur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 8 Nilai Opini BPK 9 Nilai LPPD 10 Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 11 Tingkat Kemiskinan (%)

60,04

4 5 6 7

Indeks Gini

12 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 13 Konflik Sosial yang ditangani (%)


1,96

0,267

WDP ST B

15,18 4,10 100

Target Kinerja 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD Th. 2021

PD Penanggungjawab

69,89 – 70,45 69,99 – 70,55 70,09 – 70,65 70,19 – 70,75 70,29 – 70,85 70,59 – 71,00 70,59 – 71,00

5,5–6,5

5,5–6,5

5,5–6,5

5,5–6,5

5,5–6,5

5,5–6,5

5,5–6,5

3,0 – 4,0

3,0 – 4,0

3,0 – 4,0

3,0 – 4,0

3,0 – 4,0

3,0 – 4,0

3,0 – 4,0

6,56 60,35

6,69 60,65

6,77 60,95

6,84 61,25

6,90 61,56

7,00 61,86

7,00 61,86

26,64

29,30

32,23

35,46

39,00

42,90

42,90

0,267 - 0,265 0,266 - 0,264 0,265 - 0,263 0,264 - 0,262 0,263 - 0,261 0,262 - 0,260 0,262 - 0,260

WDP ST B

WDP ST B

WDP ST B

WTP ST B

WTP ST B

WTP ST B

WTP ST B

14,76 – 14,32 14,34 – 13,45 13,92– 12,59 13,49 – 11,73, 13,07 – 10,86 12,65 – 10,00 12,65 – 10,00

3,73 - 3,55 100

3,68 – 3,46 100

3,64 – 3,37 100

3,60 – 3,28 100

3,56 – 3,18 100

3,45 – 3,00 3,45 – 3,00 100

100

Matriks RPJMD Th. 2016-2021

Indikator Kinerja Daerah ( IKD ) Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

No



Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1 Pendidikan 1.1 Indeks Pendidikan 0,62 1.2 Persentase Sekolah terakreditasi minimal B - SD/MI 82,96 - SMP/MTs 82,98 1.3 Angka Melek Huruf 99,98 (AMH) 2 Kesehatan 2.1 Indeks Kesehatan 0.80 2.2 Akreditasi Puskes0 mas 2.3 Nilai Akreditasi RS 0 Soegiri 2.4 Nilai Akreditasi RS 0 Ngimbang 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.1 Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan 3.2 3.3

- Jalan Kabupaten - - Jalan Poros Strategis

Persentase Kemantapan Jembatan Persentase ketersedia an air baku


Target Kinerja


PD Penanggungjawab

PD yg membawahi urusan Pendidikan

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,62

0,63

0,64

0,66

0,67

0,67

0,67

82,96 82,98 99,98

83,00 83,10 99,98

83,15 83,35 99,98

83,25 83,45 99,98

83,35 83,55 99,98

83,45 83,65 99,98

83,45 83,65 99,98

0.80 30

0.80 67

0.80 100

0.80 100

0.80 100

0.80 100

0.80 100

27

80

100

100

100

100

100

80

100

100

100

100

100

100

97.20 97.23

83.56 64.44

85.89 69.21

88.22 74.96

90.56 80.40

92.89 85.96

95.22 92.56

95.22 92.56

74.06

74.38

75.42

76.51

77.75

78.81

80.01

80.01

75.00

73.33

74.51

75.69

77.25

78.82

80.00

PD yg membawahi urusan Kesehatan

PD yg membawahi urusan PU dan Penataan Ruang

80.00


No

4

5



Target Kinerja 2016

2017

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4.1 Persentase rumah 83,87 86,28 86,30 tangga sehat 4.2 Persentase Penangan23.87 31.83 35.81 an Pemukiman Kumuh 4.3 Persentase kemantapan jalan dan dainase lingkungan - Jalan lingkungan IKK 154.05 78.17 79.49 86.97 14.99 16.58 - Saluran Drainase lingkungan IKK 4.4 % Luas RTH 6.84 6.84 7.08 4.5 % Pertumbuhan 51,85 59,26 66,67 Pusat Kegiatan Lokal yang diprioritaskan (PKLp) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 5.1 Jumlah penurunan 611 521 441 pelanggaran Perda 5.2 Persentase pelanggar100 100 100 an Perda yang terselesaikan 5.3 Persentase ormas, 96.58 96.58 97.60 orpol dan LSM yang terdaftar 5.4 Persentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Presiden & Pemilihan DPD/DPR/DPRD



2018

2019

2020

2021

86,33

86,36

86,39

86,42

86,42

81.07 18.16

82.92 19.74

85.03 21.32

87.41 22.91

87.41 22.91

371

311

261

216

216

97.60

99.32

99.32

100

100

39.79

7.33 74,07

100

43.77

7.57 81,48

100

66.78

47.74

7.81 92,59

100

51.72

8.06 100

100

51.72

PD Penanggungjawab

PD yg membawahi urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman

8.06 100

100

PD yg membawahi urusan Ketentraman, Ketertiban Umum &Perlindung an Masyarakat

66.78


No


5.5 5.6

6

5.7

Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Gubernur Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Bupati Persentase penanganan kejadian kebakaran


Target Kinerja 2016

4

Pangan 3.1 Skore pola pangan harapan Lingkungan Hidup 4.1 Indeks Pencemaran Air (IPA) 4.2 Indeks Pencemaran Udara (IPU)


2018

2019

2020

2021

61.25

100

100

PD Penanggungjawab

61.25

62.57

Sosial 6.1 Persentase PMKS yang 132,870 50.45 tertangani Fokus Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar 1 Tenaga Kerja 1.1 Persentase pencari 94 94.37 kerja yg ditempatkan 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.1 Indeks Pembangun87.21 88.21 an Gender 3

2017


62.57

100

100

100

100

100

100

52.64

55.78

59.00

62.30

66.05

66.05

PD yg membawahi urusan Sosial

94.38

94.39

94.40

94.41

94.42

94.42

88.71

89.21

89.71

90.21

90.71

90.71

PD yg membawahi urusanTenagaKerja

82,80

83,20

83,45

83,70

83,95

84,20

84,46

84,46

60.77

61.27

61.77

62.27

62.77

63.27

63.77

63.77

71,07

71.57

72.07

72.57

73.07

73.57

74.07

74.07

PD yg membawahi urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak PD yg membawahi urusan Pangan

PD yang membawahi urusan Lingkungan Hidup


No

5

6

7

8

9

10



Target Kinerja 2016

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 5.1 IKM Layanan B B penduk CAPIL 5.2 Persentase kepe87,17 91,47 milikan e-KTP Pemberdayaan masyarakat dan desa 6.1 Persentase Desa 0.00 5.84 Cepat Berkembang (permendagri no.81 tahun 2015) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7.1 Persentase Laju 0.26 0.30 pertumbuhan penduduk Persentase jumlah 0.00 7.41 kampung KB Perhubungan 8.1 Persentase Kenda90 90 raan yang uji berkala Komunikasi dan informatika 9.1 Persentase Pene10 15 rapan e-Gov Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 10.1 Persentase koperasi 47 berkualitas 10.2 Persentase usaha 36,78 kecil terhadap usaha mikro dan kecil


50

37,38

2017

2018

2019

2020

2021

B

B

B

B

B


PD Penanggungjawab

B

PD yg membawahi urusan Administra si Kependudukan dan Capil

92,14

93,13

94,16

95,00

95,82

95,82

11.69

17.53

23.38

29.22

35.06

35.06

PD yg membawahi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.55

20.00

25.00

33.33

50.00

100.00

100.00

PD yg membawahi urusan Pengendali an Pendudukan dan KB

90

92

92

92

92

92

30

50

60

80

100

100

53

54

57

60

63

63

37,98

38,58

39,18

39,78

40,38

40,38

PD yg membawahi urusan Perhubungan

PD yg membawahi urusan Komunikasi Penugasan Informatika PD yg membawahi urusan koperasi dan UMKM


No

11


13

14

11.3 IKM layanan perijinan 11.4 Persentase ijin yang diterbitkan Kepemudaan dan Olahraga 12.1 Persentase peningkatan pemuda berprestasi 12.2 Persentase peningkatan prestasi olahraga di berbagai event Kebudayaan 13.1 Persentase seni dan budaya lokal yang dilestarikan 13.2 Persentase benda/ situs cagar budaya yang ditetapkan Perpustakaan 14.1 Persentase pertumbuhan kunjungan perpustakaan 14.2 IKM Perpustakaan


Target Kinerja


2016

2017

2018

2019

2020

2021

4.00

8.16

12.49

16.99

21.67

26.53

26.53

5.469

27.28

33.63

40.32

47.33

54.71

62.43

62.43

B

B

B

B

B

B

B

B

Penanaman Modal 11.1 Persentase peningkat 15.712.393. an realisasi investasi 754.122 11.2 Persentase peningkat an jumlah investor

12


98,01

98,10

98,20

98,25

98,30

98,35

98,40

98,40

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

60.00

0.00

5.41

10.81

16.22

21.62

27.03

32.43

32.43

60

61

61

63

63

63

65

65

0

16

32

47

63

79

100

100

635,000

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

B

B

B

B

B

B

B

PD Penanggungjawab

PD yg membawahi urusan Penanaman Modal

PD yg membawahi urusan Kepemudaan dan Olahraga

PD yg membawahi urusan Kebudayaan

PD yg membawahi urusan Perpustakaan


No

15


Kearsipan 15.1

Persentase PD yang mengelola arsip secara tertib, rapi dan andal



6.67

Target Kinerja 2016

2017

2018

2019

2020

2021

13.33

26.67

40.00

53.33

66.67

80.00


PD Penanggungjawab

80.00

PD yg membawahi urusan Kearsipan


No



Fokus Urusan Pilihan 1 Kelautan dan Perikanan 1.1 Persentase Pertum6,29 buhan sub sektor perikanan 2 Pariwisata 2.1 Persentase peningkat- 14.607.780. an PAD sektor 000 pariwisata 2.2 Persentase peningkatan kunjungan wisata 2.360.910 3 Pertanian 3.1 Nilai Tukar Petani 102 3.2 Pertumbuhan sub 3,13 lapangan usaha pertanian 3,3 Persentase Pertum2,4 buhan sub sektor peternakan 3.4 Persentase peningkat22.95 an konsumsi protein hewani 4 Perdagangan 4.1 Persentase Pertum9,59 buhan lapangan usaha pedagangan besar dan eceran


Target Kinerja


2016

2017

2018

2019

2020

2021

6,3 - 6,5

6,3 - 6,5

6,3 - 6,5

6,3 - 6,5

6,3 - 6,5

6,3 - 6,5

6.11

13.64

21.17

29.38

38.28

47.18

47.18

0.01

0.02

0.02

0.03

0.04

0.05

0.05

102.56 3,15 - 3,5

102.76 3,15 - 3,5

102.96 3,15 - 3,5

103.16 3,15 - 3,5

103.36 3,15 - 3,5

103.56 3,15 - 3,5

2,5 - 3,0

2,5 - 3,0

2,5 - 3,0

2,5 - 3,0

2,5 - 3,0

2,5 - 3,0

103.56 3,15 3,5

6.54

13.07

19.61

26.14

32.68

39.22

39.22

9,5910,25

9,5910,25

9,5910,25

9,5910,25

9,5910,25

9,5910,25

9,5910,25

PD Penanggungjawab

6,3 - 6,5 PD yg membawahi urusan Kelautan dan Perikanan

PD yg membawahi urusan Pariwisata

PD yg membawahi urusan Pertanian

2,5 - 3,0 PD yg membawahi urusan Pertanian (Peternakan)

PD yang membawahi urusan Perdagangan


No


5


Target Kinerja 2016

Perindustrian 5.1 Persentase Pertum8,14 8,2-8,5 buhan sektor industri pengolahan 6 Transmigrasi 6.1 Persentase jumlah 100 100 transmigran yang berhasil Fokus Urusan Penunjang 1 Perencanaan 1.1 Persentase Kesuaian 100 100 program tahunan dg. program RPJMD 1.2 Persentase usulan 40.00 43.00 dari kecamatan yang diakomodir di RKPD 2 Keuangan 2.1 Persentase Realisasi 92,90 93,00 belanja daerah 2.2 Persentase peningkat- 321.667,13 4.65 an PAD 2.3 Persentase penerima108 100 an PAD 3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 3.1 Persentase ASN sesuai 98,00 98,00 dengan kompetensi



PD Penanggungjawab

2017

2018

2019

2020

2021

8,2-8,5

8,2-8,5

8,2-8,5

8,2-8,5

8,2-8,5

8,2-8,5

PD yg membawahi urusan Perindustrian

100

100

100

100

100

100

PD yg membawahi urusan Transmigrasi

100

100

100

100

100

100

50.00

53.00

56.00

59.00

62.00

62.00

PD yg membawahi urusan Perencanaan

93,50

94,00

94,50

94,50

95,00

95,00

100

100

100

100

100

100

15.29

99,00

27.03

99,00

39.99

99,00

54.31

99,00

70.12

100

70.12

100

PD yg membawahi urusan keuangan

PD yg membawahi urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan


No

4

5

6

7

8

9



Penelitian dan Pengembangan 4.1 Persentase Penelitian dan kajian yang ditindaklanjuti 4.2 Persentase inovasi pembangunan daerah Inspektorat 5.1 Persentase Tindak lanjut hasil temuan 5.2 Nilai Predikat Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP) Sekretariat Daerah 6.1 Prosentase peningkatan kebijakan yang dirumuskan Sekretariat DPRD 7.2 Persentase jumlah naskah PERDA inisiatif DPRD Kecamatan 8.1 IKM layanan Kecamatan BPBD 10.1 Persentase Desa Tangguh Bencana


Target Kinerja


2016

2017

2018

2019

2020

2021

5.00

8.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

30.00

15.87

19.05

22.22

25.40

28.57

31.75

34.92

34.92

75

77

79

81

83

85

87

87

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

B

B

B

B

B

B

B

5.63

7.04

23.94

40.85

57.75

74.65

91.55

91.55

B

B

B

B

B

B

B

PD Penanggungjawab

PD yg membawahi urusan penelitian & pengembangan

B


Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021

II-11

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA ( PK ) PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2016

1

2

3

4

1. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya aksesbilitas  Indeks Pendidikan pelayanan pendidikan masyarakat terhadap  Prosentase sekolah terakreditasi dan kesehatan yang pelayanan pendidikan yang minimal B : merata serta berdaya didukung tenaga pendidik - SD / MI saing berkualitas dengan sarana - SMP / MTs prasarana yang memadai  Prosentase Angka Melek Huruf ( AMH )  Prosentase pertumbuhan 2.Meningkatnya fungsi perpustakaan perpustakaan sebagai  IKM Perpustakaan sarana pendukung budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat 3. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga

Jumlah Anggaran Tahun 2016

   

kunjungan

Indeks Kesehatan Akreditasi Puskesmas Nilai Akreditasi Rumah Sakit dr. Soegiri Nilai Akreditasi Rumah Sakit Ngimbang

: Rp. 3.077.043.662.618,30

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 : Rp. 2.796.049.237.222,66 ( 90,87 % )

Lampiran PK LKjIP Kabupaten Lamongan Tahun 2016

REALISASI % 2016 CAPAIAN 5

6

0,62 %

0,62 %

100,00

82,96 % 82,98 % 99,98 %

83,03 % 83,14 % 99,98 %

100,08 100,19 100,00

5,00 %

5,008 %

100,00

79,00

79,23

100,29

0,796 0,80 30% (10 PKM ) 12,12% (4PKM ) 15 15 4 4

100,00 40,00 100,00 100,00

KET. 7

Dinas Pendidikan


Dinas Kesehatan

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA ( PK ) PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 Misi 2 : Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

1

2

2. Meningkatkan 1. Meningkatnya kinerja pertainpertumbuhan ekonomi an terutama produksi padi, melalui optimalisasi palawija, hortikultura dan potensi daerah dan perkebunan untuk meningkatekonomi kerakyatan kan kesejahteraan petani untuk mewujudkan peningkatan 2. Meningkatnya kinerja peternapendapatan masyarakat kan didukung peningkatan produksi hasil peternakan dan konsumsi masyarakat

TARGET 2016

INDIKATOR KINERJA 3

 Nilai Tukar Petani  Pertumbuhan sub pertanian

4

5

6

KET. 7

102,00 3,68

99,45 95,11

Dinas Pertanian dan Kehutanan

 Prosentase pertumbuhan sub sektor 2,25 – 2,50 % peternakan  Prosentase peningkatan konsumsi protein 6,54 % hewani

3,21 %

128,40

9,41 %

143,88

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

3. Meningkatnya kinerja perikan-  Prosentase pertumbuhan sub sektor 5,90 – 6,30 % an didukung peningkatan pro- perikanan duksi perikanan, pemberdaya an masyarakat pesisir / pembudidaya

5,86 %

99,32

Dinas Perikanan dan Kelautan

4. Meningkatnya kinerja perindus  Prosentase pertumbuhan sektor industri 7,85 – 8,15 % trian yang berdaya saing di pengolahan tingkat nasional maupun internasional

12,49 %

153,25


5. Meningkatnya kinerja perdaga  Prosentase pertumbuhan lapangan usaha 9,30 – 9,60 % ngan didukung oleh peningkat perdagangan besar dan eceran an sarana perdagangan dan perlindungan konsumen

9,02 %

93,96


6. Berkembangnya koperasi dan  Prosentase koperasi berkualitas usaha mikro yg didukung pe-  Prosentase usaha kecil terhadap usaha ning katan kompetensi SDM & mikro dan kecil wirausaha baru di berbagai sektor

52,63 % 39,96 %

105,26 106,90



lapangan

102,56 usaha 3,15 – 3,50

REALISASI % 2016 CAPAIAN

50,00 % 37,38 %

TUJUAN 1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2

3

7. Meningkatnya realisasi inves-  Prosentase peningkatan realisasi tasi untuk optimalisasi potensi investasi daerah dengan didukung pe-  Prosentase peningkatan jumlah investor ningkatan pelayanan perijinan dan promosi investasi 8. Meningkatnya kunjungan  Prosentase peningkatan PAD sektor wisata dengan didukung pariwisata berkembangnya destinasi  Prosentase peningkatan kunjungan wisata wisata


: Rp. 3.077.043.662.618,30



TARGET 2016 4

REALISASI % 2016 CAPAIAN 5

6

4,00 %

41,56 %

1.039

27,28 %

28,21 %

103,41

6,11 %

0,10 %

1,64

0,01 %

0,12 %

1.200

KET. 7

Badan Penanaman Modal dan Perijinan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA ( PK ) PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 Misi 3 : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

1

2


INDIKATOR KINERJA

5

83,56 % 64,44 % 73,33 % 74,38 % 90,00 %

89,88 % 79,18 % 74,51 % 74,39 % 96,09 %

107,90 122,87 101,61 100,01 106,77

 Prosentase Pertumbuhan Pusat Kegiatan Lokal yang diprioritaskan ( PKLp )

59,26 %

59,26 %

100,00


3. Terwujudnya peningkatan  Prosentase Rumah Tangga Sehat akses masyarakat terhadap  Prosentase penanganan pemukiman permukiman sehat kumuh  Prosentase kemantapan jalan & drainase lingkungan - Jalan lingkungan IKK - Drainase lingkungan IKK  Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau

86,28 % 31,83 %

86,34 % 31,84 %

100,07 100,03


78,17 % 14,99 % 6,84 %

84,24 % 15,18 % 6,96 %

107,77 101,27 101,75

4. Terwujudnya kualitas dan Lingkungan

61,27 % 71,57 %

61,76 % 71,58 %

100,80 100,00

Badan Lingkungan Hidup

100,00 %

100,00 %

100,00

BPBD

7,04 %

7,04 %

100,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat

 Prosentase kemantapan infrastruktur jalan - Jalan Kabupaten - Jalan Poros strategis  Prosentase kemantapan jembatan  Prosentase kemantapan air baku  Prosentase kendaraan yang uji berkala

peningkatan  Indeks Pencemaran Air ( IPA ) konservasi  Indeks Pencemaran Udara ( IPU )

5. Terwujudnya pengendalian  Prosentase kebakaran bencana kebakaran 6. Terwujudnya bencana alam

penanganan

kejadian

pengendalian  Prosentase Desa Tangguh Bencana

Jumlah Anggaran Tahun 2016 : Rp. 3.077.043.662.618,30 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 : Rp. 2.796.049.237.222,66 ( 90,87 % )


6

KET.

4

3. Mewujudkan infrastruk- 1. Terwujudnya peningkatan tur yang mampu kualitas dan kuantitas sarana mendukung peningkatan dan prasarana jalan, aktifitas sosial dan pengairan serta perhubungan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan 2. Terwujudnya tata ruang dengan skenario aman dan nyaman untuk masyarakat

3

% 2016

7

Dinas PU Bina Marga

Dinas PU Pengairan Dinas Perhubungan

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA ( PK ) PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 Misi 4 : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik TARGET 2016

REALISASI 2016

% CAPAIAN

 Prosentase kesesuaian program tahunan dengan program RPJMD  Prosentase usulan dari Kecamatan yang diakomodir di RKPD

100,00 %

100,00 %

100,00

43,00 %

43,04 %

100,10

 Prosentase penelitian dan kajian yang ditindaklanjuti  Prosentase inovasi pembangunan daerah

8,00 %

28,57 %

357,13

15,87 %

20,83 %

131,25

3. Meningkatnya kinerja pengelo  Prosentase Realisasi belanja daerah laan keuangan dan penataan usahaan asset secara tertib, akuntabel dan transparan

93,00 %

90,87 %

97,71

BPKAD

4. Meningkatnya Pendapatan  Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Asli Daerah (PAD) menuju Daerah ( PAD ) kemandirian fiskal untuk men-  Prosentase Penerimaan Pendapatan Asli dukung pembangunan daerah Daerah ( PAD )

4,65 %

25,43 %

546,88

Dinas Pendapatan

100,00 %

101,50 %

101,50

5. Meningkatnya kualitas dan  Prosentase Aparatur Sipil Negara ( ASN ) kapasitas birokrat Pemerintah an daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik

98,50 %

98,00 %

99,49

Badan Kepegawaian Daerah

6. Meningkatnya akuntabilitas  Prosentase Tindak lanjut hasil temuan kinerja dan keuangan  Nilai predikat Penilaian Sistem perangkat daerah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah

77,00 % 60,85

80,12 % 60,86

104,05 100,00

Inspektorat

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

1

2

4. Meningkatkan tata kelola 1. Terwujudnya perencanaan, pemerintahan yang pengendalian dan evaluasi profesional dan program/kegiatan pembangun akuntabel buntuk an yang berkualitas peningkatan pelayanan publik 2. Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah

INDIKATOR KINERJA 3


4

5

6

KET. BAPPEDA

7

Kantor Litbangda

TUJUAN 1

TARGET 2016

REALISASI 2016

% CAPAIAN

7. Meningkatnya peran DPRD  Prosentase jumlah naskah PERDA inisiatif sesuai dengan fungsinya DPRD

100,00 %

100,00 %

100,00

Sekretariat DPRD

8. Meningkatnya pengelolaan  Prosentase Perangkat Daerah yg mengearsip pemerintah daerah yang lola arsip secara tertib, rapi dan andal tertib, rapi dan andal

13,33 %

13,33 %

100,00


9. Meningkatnya tertib adminis-  IKM layanan penduk Capil trasi kependudukan dan  Prosentase kepemilikan e-KTP peningkatan kualitas layanan kependudukan

72,31 91,47 %

73,80 91,48 %

102,06 100,01

Dinas Kependudukan dan Capil

10 Meningkatnya pelayanan  IKM Layanan perijinan perijinan untuk mendukung  Prosentase Ijin yang diterbitkan peningkatan penanaman modal

80,35 98,10 %

80,65 98,20 %

100,37 100,10

Badan Penanaman Modal dan Perijinan

11 Terwujudnya penyelenggara-  Prosentase Peningkatan kebijakan yang an pemerintahan yang ber- dirumuskan kualitas dengan didukung birokrasi yg efektif dan efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik

100,00 %

100,00 %

100,00

Sekretariat Daerah

12 Terwujudnya Sistem Informasi  Prosentase Penerapan e-Gov dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Publik

15,00 %

21,00 %

140,00

Kantor P D E

60,00

62,54

104,23

Kecamatan

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2

3

13 Meningkatnya

Kecamatan


IKM  IKM Layanan Kecamatan

: Rp. 3.077.043.662.618,30



4

5

6

KET. 7

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA ( PK ) PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 Misi 5 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

5. Mewujudkan kehidupan 1. Meningkatnya pelayanan  Prosentase PMKS yang tertangani bermasyarakat yang sosial dalam upaya aman, tenteram dan penurunan PMKS damai berdasarkan nilainilai agama dan hukum 2. Meningkatnya ketersediaan  Skore Pola Pangan harapan melalui pemberdayaan dan keragaman pangan masyarakat, masyarakat pengurangan kemiskinan dan 3. Meningkatnya jumlah  Prosentase Jumlah transmigran yang penggangguran transmigran yang berhasil berhasil

TARGET REALISASI 2016 2016 4

5

% 2016 6

KET. 7

50,45 %

97,58 %

193,42

Dinas Sosial Nakertrans

83,20 %

83,50 %

100,36

Kantor Ketahanan Pangan

100,00 %

100,00 %

100,00


4. Meningkatnya pemberdayaan  Indeks Pembangunan gender perempuan dan perlindungan anak

88,21 %

87,21 %

98,87

Badan PP & KB

5. Meningkatnya pelaksanaan  Prosentase Laju Pertumbuhan penduduk Keluarga Berencana ( KB )  Prosentase Jumlah Kampung KB

0,30 % 7,41 %

0,88 % 7,41 %

293,33 100,00

6. Meningkatnya peran masya-  Prosentase Desa Cepat Berkembang rakat dan lembaga dalam ( Permendagri No. 81 Tahun 2015 ) pembangunan Desa

5,84 %

6,28 %

107,53

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

7. Meningkatnya prestasi  Prosentase peningkatan pemuda pemuda dan olahraga berprestasi berkualitas dengan sarana  Prosentase peningkatan prestasi olahraga prasarana memadai di berbagai event

10,00 %

20,00 %

200,00

Dinas Pemuda dan Olahraga

5,41 %

6,75 %

124,77

8. Meningkatnya pengembangan  Prosentase Seni dan budaya lokal yang seni dan budaya daerah dilestarikan  Prosentase Benda / situs Cagar Budaya yang ditetapkan

61,00 %

61,17 %

100,28


16,00 %

16,84 %

105,25

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

TUJUAN 1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2

3

TARGET REALISASI 2016 2016 4

5

% 2016 6

9. Meningkatnya pencari kerja  Prosentase pencari kerja yg ditempatkan yang ditempatkan

94,37 %

99,62 %

105,57

10 Meningkatnya harmoni sosial  Prosentase Konflik sosial yang ditangani dan wawasan kebangsaan

100,00 %

100,00 %

100,00

11 Meningkatnya ketertiban  Jumlah Penurunan pelanggaran PERDA masyarakat / masyarakat taat  Prosentase pelanggaran PERDA yang hukum terselesaikan

521 100,00 %

797 100,00 %

47,02 100,00 %

12 Peningkatan kesadaran politik  Prosentase Ormas, orpol dan LSM yang masyarakat terdaftar  Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Presiden dan Pemilihan DPD/DPR/DPRD  Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Gubernur  Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Bupati

96,58 %

96,58 %

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-


: Rp. 3.077.043.662.618,30



-

KET. 7


Satuan Pol PP

Badan Kesbang & Politik

1. Rencana Aksi SAKIP Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Lamongan : NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

1

2

3

1. Meningkatnya jumlah Perangkat  Jumlah Perangkat Daerah yang melakuDaerah yang menyusun dan memiliki kan paparan SAKIP dengan Tim SAKIP dokumen SAKIP Kabupaten

2. Meningkatnya kualitas Perangkat Daerah ( PD )

SAKIP  Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang memiliki Tim SAKIP

3. Terwujudnya sistem pelaporan secara  Jumlah PD yang melaporkan capaian berkala capaian kinerja Pejabat kinerja setiap Tribulan Perangkat Daerah sesuai Perjanjian Kinerja 4. Meningkatnya jumlah Pejabat  Jumlah Pejabat yang mendapat pelatihan Perangkat Daerah yang mendapat SAKIP melalui Bimtek Bimbingan Teknis SAKIP

5. Terwujudnya sistem pelaporan SAKIP  Penerapan aplikasi SAKIP online untuk yang sistematis dalam mendukung penyusunan LKj IP Perangkat Daerah penyusunan LKj IP Perangkat Daerah dan Kabupaten dan Kabupaten yang berkualitas

I

4

TARGET 2017 II III IV 5

6

7

KET. 8

- Telah dilaksanakan paparan SAKIP PD pada bulan Januari s.d Pebruari 2017 di depan Bpk. Bupati dan Tim SAKIP Kab. Lamongan - Penandatangan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah secara simbolis dengan Bpk. Bupati didepan Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB RI Tahun 2017 PD yang sudah memiliki Tim SAKIP a.l. : Inspektorat, Bappeda, Dinas Perikanan & Kelautan, Dinas Pertanian & Kehutanan, RSUD dr. Soegiri, BPMP dan Dinas Perindagkop

Tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan Pemantapan SAKIP berupa kegiatan Bimtek SAKIP dengan peserta Pejabat Eselon II dan Eselon IV yang membidangi SAKIP dengan Nara Sumber dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jatim

2. Evaluasi terhadap Rencana Aksi : NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

1

2

3

1. Meningkatnya jumlah Perangkat  Jumlah Perangkat Daerah yang melakuDaerah yang menyusun dan memiliki kan paparan SAKIP dengan Tim SAKIP dokumen SAKIP Kabupaten 2. Meningkatnya kualitas Perangkat Daerah ( PD )

I

4


6

7

KET. 8

Sudah dilaksanakan pada Tribulan I, bulan Januari s.d Pebruari 2017


Dalam proses

3. Terwujudnya sistem pelaporan secara  Jumlah PD yang melaporkan capaian berkala capaian kinerja Pejabat kinerja setiap Tribulan Perangkat Daerah sesuai Perjanjian Kinerja

Dalam proses

4. Meningkatnya jumlah Pejabat PD  Jumlah Pejabat yang mendapat pelatihan Daerah yang mendapat Bimbingan SAKIP melalui Bimtek Aplikasi SAKIP Teknis Aplikasi SAKIP Online Online

Dalam proses, bekerjasama Pemerintah Kota Bandung

dengan


Dalam proses bekerjasama Pemerintah Kota Bandung

dengan

3. Manfaat Rencana Aksi : NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

1

2

3

1. Meningkatnya jumlah Perangkat  Jumlah Perangkat Daerah yang melakuDaerah yang menyusun dan memiliki kan paparan SAKIP dengan Tim SAKIP dokumen SAKIP Kabupaten 2. Meningkatnya kualitas Perangkat Daerah ( PD )


I

4


6

7

MANFAAT 8

Meningkatkan semangat aparatur khususnya Pejabat yang membidangi SAKIP untuk berupaya lebih memahami dalam menyusun kelengkapan dokumen SAKIP PD Dapat meningkatkan kualitas SAKIP Perangkat Daerah (PD)

3. Terwujudnya sistem pelaporan secara  Jumlah PD yang melaporkan capaian berkala capaian kinerja Pejabat kinerja setiap Tribulan Perangkat Daerah sesuai Perjanjian Kinerja

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap PD berbanding anggaran yang telah diserap

4. Meningkatnya jumlah Pejabat PD  Jumlah Pejabat yang mendapat pelatihan Daerah yang mendapat Bimbingan SAKIP melalui Bimtek Aplikasi SAKIP Teknis Aplikasi SAKIP Online Online

Meningkatkan pemahaman dan kemampuan Pejabat yang membidangi SAKIP melalui Aplikasi SAKIP Online


Membantu dan mempermudah pemantauan perkembangan pencapaian kinerja dan penyusunan Lkj IP Perangkat Daerah dan Kabupaten

LAMPIRAN I.I : PERATURAN DAERAH KAB. LAMONGAN NOMOR : TAHUN 2017 TANGGAL : 2017

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016

Pendapatan KODE

Urusan Pemerintah Daerah

1 1

2 Urusan Wajib

Belanja

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

3

4

5=3+4

Bertambah/ (Berkurang)


Realisasi

Bertambah/ (Berkurang)

Tidak Langsung

Langsung

Jumlah Belanja

Tidak Langsung

Langsung

Jumlah Belanja

%

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

%

6

7

8

9=7+8

10

11

12 = 10 + 11

13 = 12 - 9

14

2,928,248,325,672.19

2,717,835,782,138.84

(210,412,543,533.35)

92.81%

1,851,881,697,148.74

1,161,339,500,969.56

3,013,221,198,118.30

1,628,803,718,762.00

1,105,785,348,692.66

2,734,589,067,454.66

(278,632,130,663.64)

0.00

0.00

0.00

0.00%

947,335,525,146.07

69,473,024,860.00

1,016,808,550,006.07

741,179,120,296.00

68,163,703,528.00

809,342,823,824.00

(207,465,726,182.07)

79.60%

0.00

0.00

0.00

0.00%

947,335,525,146.07

69,473,024,860.00

1,016,808,550,006.07

741,179,120,296.00

68,163,703,528.00

809,342,823,824.00

(207,465,726,182.07)

79.60%

198,212,537,750.00

203,349,887,122.84

5,137,349,372.84

102.59%

105,163,912,754.00

396,439,898,704.56

501,603,811,458.56

104,348,483,697.00

376,051,812,234.66

480,400,295,931.66

(21,203,515,526.90)

95.77%

59,272,607,775.00

63,941,818,517.00

4,669,210,742.00

107.88%

76,249,970,954.00

194,359,941,372.00

270,609,912,326.00

75,670,702,516.00

180,768,715,489.00

256,439,418,005.00

(14,170,494,321.00)

94.76%

02 02 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri

105,176,000,000.00

106,933,224,214.82

1,757,224,214.82

101.67%

24,226,907,200.00

143,516,658,361.00

167,743,565,561.00

24,037,236,509.00

140,747,971,046.32

164,785,207,555.32

(2,958,358,005.68)

98.24%

02 03 Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang

33,763,929,975.00

32,474,844,391.02

(1,289,085,583.98)

96.18%

4,687,034,600.00

58,563,298,971.56

63,250,333,571.56

4,640,544,672.00

54,535,125,699.34

59,175,670,371.34

(4,074,663,200.22)

93.56%

106,500,000.00

112,895,025.00

6,395,025.00

106.00%

17,503,471,200.00

425,947,421,000.00

443,450,892,200.00

17,201,996,924.00

413,283,355,699.00

430,485,352,623.00

(12,965,539,577.00)

97.08%

03 01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

34,500,000.00

40,840,000.00

6,340,000.00

118.38%

3,896,121,400.00

234,098,236,800.00

237,994,358,200.00

3,770,432,976.00

225,601,437,896.00

229,371,870,872.00

(8,622,487,328.00)

96.38%

1

03 02 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

31,000,000.00

31,055,025.00

55,025.00

100.18%

6,169,406,000.00

81,047,272,000.00

87,216,678,000.00

6,068,486,920.00

79,693,302,077.00

85,761,788,997.00

(1,454,889,003.00)

98.33%

1

03 03 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

41,000,000.00

41,000,000.00

0.00

100.00%

7,437,943,800.00

110,801,912,200.00

118,239,856,000.00

7,363,077,028.00

107,988,615,726.00

115,351,692,754.00

(2,888,163,246.00)

97.56%

1

06

0.00

0.00

0.00

0.00%

4,392,966,000.00

10,986,454,000.00

15,379,420,000.00

4,291,656,429.00

10,329,717,007.00

14,621,373,436.00

(758,046,564.00)

95.07%

1

06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0.00

0.00

0.00

0.00%

3,404,606,600.00

9,022,348,000.00

12,426,954,600.00

3,355,819,181.00

8,391,105,013.00

11,746,924,194.00

(680,030,406.00)

94.53%

1

06 02 Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah

97.36%

1

07

1

07 01 Dinas Perhubungan

1

08

1

08 01 Badan Lingkungan Hidup

1

10

1

10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil

1

11

1

01

Pendidikan

1

01 01 Dinas Pendidikan

1

02

1

02 01 Dinas Kesehatan

1 1 1

03

1

Kesehatan

Pekerjaan Umum

Perencanaan Pembangunan

Perhubungan

Lingkungan Hidup

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

90.75%

0.00

0.00

0.00

0.00%

988,359,400.00

1,964,106,000.00

2,952,465,400.00

935,837,248.00

1,938,611,994.00

2,874,449,242.00

(78,016,158.00)

9,694,711,000.00

8,810,811,146.00

(883,899,854.00)

90.88%

5,216,491,925.00

5,871,564,000.00

11,088,055,925.00

5,092,136,678.00

5,123,609,619.00

10,215,746,297.00

(872,309,628.00)

92.13%

9,694,711,000.00

8,810,811,146.00

(883,899,854.00)

90.88%

5,216,491,925.00

5,871,564,000.00

11,088,055,925.00

5,092,136,678.00

5,123,609,619.00

10,215,746,297.00

(872,309,628.00)

92.13%

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,701,971,000.00

6,457,076,000.00

8,159,047,000.00

1,637,724,297.00

6,326,260,576.00

7,963,984,873.00

(195,062,127.00)

97.61%

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,701,971,000.00

6,457,076,000.00

8,159,047,000.00

1,637,724,297.00

6,326,260,576.00

7,963,984,873.00

(195,062,127.00)

97.61%

135,690,000.00

366,500,000.00

230,810,000.00

270.10%

2,503,426,200.00

4,224,613,000.00

6,728,039,200.00

2,484,832,401.00

4,099,711,087.00

6,584,543,488.00

(143,495,712.00)

97.87%

135,690,000.00

366,500,000.00

230,810,000.00

270.10%

2,503,426,200.00

4,224,613,000.00

6,728,039,200.00

2,484,832,401.00

4,099,711,087.00

6,584,543,488.00

(143,495,712.00)

97.87%

0.00

0.00

0.00

0.00%

13,212,088,600.00

8,163,553,500.00

21,375,642,100.00

13,056,780,429.00

7,682,416,245.00

20,739,196,674.00

(636,445,426.00)

97.02%

0.00

0.00

0.00

0.00%

13,212,088,600.00

8,163,553,500.00

21,375,642,100.00

13,056,780,429.00

7,682,416,245.00

20,739,196,674.00

(636,445,426.00)

97.02%

1

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

1

14

300,000,000.00

325,885,800.00

25,885,800.00

108.63%

3,176,769,800.00

22,794,492,000.00

25,971,261,800.00

3,153,154,515.00

22,228,811,375.00

25,381,965,890.00

(589,295,910.00)

97.73%

1

14 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

300,000,000.00

325,885,800.00

25,885,800.00

108.63%

3,176,769,800.00

22,794,492,000.00

25,971,261,800.00

3,153,154,515.00

22,228,811,375.00

25,381,965,890.00

(589,295,910.00)

97.73%

1

15

114,250,000.00

114,250,000.00

0.00

100.00%

2,990,387,900.00

13,061,057,000.00

16,051,444,900.00

2,949,533,042.00

11,945,827,725.00

14,895,360,767.00

(1,156,084,133.00)

92.80%

1

15 01 Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan

114,250,000.00

114,250,000.00

0.00

100.00%

2,990,387,900.00

13,061,057,000.00

16,051,444,900.00

2,949,533,042.00

11,945,827,725.00

14,895,360,767.00

(1,156,084,133.00)

92.80%

1

16

2,807,500,000.00

2,307,395,500.00

(500,104,500.00)

82.19%

2,692,151,000.00

3,184,348,750.00

5,876,499,750.00

2,498,976,624.00

3,070,976,905.00

5,569,953,529.00

(306,546,221.00)

94.78%

1

16 01 Badan Penanaman Modal dan Perijinan

2,807,500,000.00

2,307,395,500.00

(500,104,500.00)

82.19%

2,692,151,000.00

3,184,348,750.00

5,876,499,750.00

2,498,976,624.00

3,070,976,905.00

5,569,953,529.00

(306,546,221.00)

94.78%

1

17

872,760,000.00

872,948,000.00

188,000.00

100.02%

2,858,714,400.00

7,072,613,000.00

9,931,327,400.00

2,835,108,061.00

6,873,970,138.00

9,709,078,199.00

(222,249,201.00)

97.76%

1

17 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

872,760,000.00

872,948,000.00

188,000.00

100.02%

2,858,714,400.00

7,072,613,000.00

9,931,327,400.00

2,835,108,061.00

6,873,970,138.00

9,709,078,199.00

(222,249,201.00)

97.76%

1

18

Kepemudaan dan Olah Raga

48,000,000.00

48,000,000.00

0.00

100.00%

2,119,674,200.00

5,109,300,000.00

7,228,974,200.00

2,082,818,768.00

4,883,031,142.00

6,965,849,910.00

(263,124,290.00)

96.36%

1

18 01 Dinas Pemuda dan Olah Raga

48,000,000.00

48,000,000.00

0.00

100.00%

2,119,674,200.00

5,109,300,000.00

7,228,974,200.00

2,082,818,768.00

4,883,031,142.00

6,965,849,910.00

(263,124,290.00)

96.36%

1

19

0.00

0.00

0.00

0.00%

8,683,035,200.00

12,245,596,000.00

20,928,631,200.00

8,526,439,440.00

11,809,024,706.00

20,335,464,146.00

(593,167,054.00)

97.17%

1

19 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

0.00

0.00

0.00

0.00%

2,841,344,200.00

5,006,450,000.00

7,847,794,200.00

2,803,844,738.00

4,937,970,467.00

7,741,815,205.00

(105,978,995.00)

98.65%

1

19 02 Satuan Polisi Pamong Praja

0.00

0.00

0.00

0.00%

4,333,618,800.00

4,696,996,000.00

9,030,614,800.00

4,233,996,591.00

4,550,432,868.00

8,784,429,459.00

(246,185,341.00)

97.27%

1

19 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,508,072,200.00

2,542,150,000.00

4,050,222,200.00

1,488,598,111.00

2,320,621,371.00

3,809,219,482.00

(241,002,718.00)

94.05%

1

20

2,715,876,376,922.19

2,501,407,209,545.00

(214,469,167,377.19)

92.10%

724,623,853,623.67

152,295,502,355.00

876,919,355,978.67

709,976,287,654.00

136,401,005,184.00

846,377,292,838.00

(30,542,063,140.67)

96.52%

1

20 00 PPKD

0.00

0.00

0.00

0.00%

619,598,665,743.67

0.00

619,598,665,743.67

608,687,533,163.00

0.00

608,687,533,163.00

(10,911,132,580.67)

98.24%

1

20 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

0.00

0.00

0.00

0.00%

12,364,093,480.00

0.00

12,364,093,480.00

11,623,632,565.00

0.00

11,623,632,565.00

(740,460,915.00)

94.01%

1

20 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

0.00

0.00

0.00

0.00%

783,930,000.00

0.00

783,930,000.00

711,306,935.00

0.00

711,306,935.00

(72,623,065.00)

90.74%

1

20 03 Sekretariat Daerah

773,979,200.00

706,526,700.00

(67,452,500.00)

91.28%

13,269,821,450.00

53,358,162,955.00

66,627,984,405.00

13,072,223,573.00

49,054,026,050.00

62,126,249,623.00

(4,501,734,782.00)

93.24%

1

20 04 Sekretariat DPRD

0.00

0.00

0.00

0.00%

2,353,582,400.00

27,941,840,250.00

30,295,422,650.00

2,237,904,801.00

20,470,755,032.00

22,708,659,833.00

(7,586,762,817.00)

74.96%

Ketenagakerjaan

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penanaman Modal

Kebudayaan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pendapatan KODE

Urusan Pemerintah Daerah

1

1 2 20 05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

1

20 06 Inspektorat

1

20 07 Dinas Pendapatan

1


Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

3 2,326,174,177,713.51

Belanja

Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)

4 2,132,446,164,601.02

%

5=3+4 (193,728,013,112.49)


Realisasi

Tidak Langsung

Langsung

Jumlah Belanja

Tidak Langsung

Langsung

Jumlah Belanja

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

6 91.67%

7 5,513,478,950.00

8 13,133,053,900.00

9=7+8 18,646,532,850.00

10 4,848,765,218.00

11 12,684,734,886.00

12 = 10 + 11 17,533,500,104.00

Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)

%

13 = 12 - 9 (1,113,032,746.00)

14 94.03%

0.00

0.00

0.00

0.00%

3,523,479,400.00

5,016,584,500.00

8,540,063,900.00

3,508,063,416.00

4,836,343,590.00

8,344,407,006.00

(195,656,894.00)

97.71%

388,928,220,008.68

368,254,518,243.98

(20,673,701,764.70)

94.68%

9,351,863,800.00

6,763,530,000.00

16,115,393,800.00

8,577,151,995.00

6,334,602,385.00

14,911,754,380.00

(1,203,639,420.00)

92.53%

20 08 Badan Kepegawaian Daerah

0.00

0.00

0.00

0.00%

3,223,667,200.00

5,839,006,000.00

9,062,673,200.00

3,058,655,730.00

5,352,627,093.00

8,411,282,823.00

(651,390,377.00)

92.81%

1

20 09 Sekretariat KORPRI

0.00

0.00

0.00

0.00%

409,738,000.00

1,098,186,000.00

1,507,924,000.00

404,263,184.00

954,055,500.00

1,358,318,684.00

(149,605,316.00)

90.08%

1

20 10 Kecamatan Lamongan

0.00

0.00

0.00

0.00%

7,215,669,000.00

4,345,158,100.00

11,560,827,100.00

7,061,540,666.00

4,131,380,657.00

11,192,921,323.00

(367,905,777.00)

96.82%

1

20 11 Kecamatan Babat

0.00

0.00

0.00

0.00%

4,527,472,200.00

1,870,607,050.00

6,398,079,250.00

4,444,492,645.00

1,795,268,879.00

6,239,761,524.00

(158,317,726.00)

97.53%

1

20 12 Kecamatan Paciran

0.00

0.00

0.00

0.00%

2,450,741,400.00

1,553,681,600.00

4,004,423,000.00

2,430,260,777.00

1,471,504,625.00

3,901,765,402.00

(102,657,598.00)

97.44%

1

20 13 Kecamatan Brondong

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,789,877,000.00

1,387,001,600.00

3,176,878,600.00

1,778,373,038.00

1,258,415,925.00

3,036,788,963.00

(140,089,637.00)

95.59%

1

20 14 Kecamatan Turi

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,659,567,800.00

1,286,037,000.00

2,945,604,800.00

1,643,238,149.00

1,214,800,447.00

2,858,038,596.00

(87,566,204.00)

97.03%

1

20 15 Kecamatan Pucuk

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,846,321,200.00

748,138,500.00

2,594,459,700.00

1,829,431,540.00

639,870,641.00

2,469,302,181.00

(125,157,519.00)

95.18%

1

20 16 Kecamatan Sukodadi

0.00

0.00

0.00

0.00%

2,353,048,200.00

841,887,600.00

3,194,935,800.00

2,318,707,926.00

799,036,751.00

3,117,744,677.00

(77,191,123.00)

97.58%

1

20 17 Kecamatan Tikung

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,787,267,800.00

2,712,315,000.00

4,499,582,800.00

1,751,990,691.00

2,629,458,275.00

4,381,448,966.00

(118,133,834.00)

97.37%

1

20 18 Kecamatan Deket

0.00

0.00

0.00

0.00%

2,054,312,800.00

979,371,600.00

3,033,684,400.00

2,015,854,230.00

864,729,243.00

2,880,583,473.00

(153,100,927.00)

94.95%

1

20 19 Kecamatan Kalitengah

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,532,694,800.00

864,057,600.00

2,396,752,400.00

1,497,865,288.00

759,739,683.00

2,257,604,971.00

(139,147,429.00)

94.19%

1

20 20 Kecamatan Kembangbahu

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,770,978,000.00

1,043,597,600.00

2,814,575,600.00

1,732,884,922.00

1,008,915,428.00

2,741,800,350.00

(72,775,250.00)

97.41%

1

20 21 Kecamatan Mantup

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,321,737,800.00

685,383,600.00

2,007,121,400.00

1,259,699,237.00

552,236,200.00

1,811,935,437.00

(195,185,963.00)

90.28%

1

20 22 Kecamatan Modo

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,515,307,400.00

819,831,600.00

2,335,139,000.00

1,491,933,694.00

769,876,972.00

2,261,810,666.00

(73,328,334.00)

96.86%

1

20 23 Kecamatan Bluluk

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,137,230,000.00

849,971,600.00

1,987,201,600.00

1,121,891,991.00

778,142,418.00

1,900,034,409.00

(87,167,191.00)

95.61%

1

20 24 Kecamatan Karangbinangun

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,616,085,400.00

910,027,600.00

2,526,113,000.00

1,603,454,133.00

891,597,984.00

2,495,052,117.00

(31,060,883.00)

98.77%

1

20 25 Kecamatan Glagah

0.00

0.00

0.00

0.00%

2,136,645,600.00

857,981,000.00

2,994,626,600.00

1,966,762,701.00

660,989,950.00

2,627,752,651.00

(366,873,949.00)

87.75%

1

20 26 Kecamatan Ngimbang

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,590,577,200.00

829,573,500.00

2,420,150,700.00

1,587,512,160.00

746,514,404.00

2,334,026,564.00

(86,124,136.00)

96.44%

1

20 27 Kecamatan Sugio

0.00

0.00

0.00

0.00%

2,195,069,800.00

896,187,600.00

3,091,257,400.00

2,177,857,691.00

856,693,182.00

3,034,550,873.00

(56,706,527.00)

98.17%

1

20 28 Kecamatan Karanggeneng

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,462,984,000.00

3,739,677,600.00

5,202,661,600.00

1,444,419,410.00

3,672,156,115.00

5,116,575,525.00

(86,086,075.00)

98.35%

1

20 29 Kecamatan Sambeng

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,453,963,600.00

779,600,600.00

2,233,564,200.00

1,410,075,632.00

614,873,252.00

2,024,948,884.00

(208,615,316.00)

90.66%

1

20 30 Kecamatan Kedungpring

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,711,779,800.00

2,146,028,200.00

3,857,808,000.00

1,699,143,577.00

2,068,469,999.00

3,767,613,576.00

(90,194,424.00)

97.66%

1

20 31 Kecamatan Laren

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,615,609,000.00

1,034,631,600.00

2,650,240,600.00

1,560,857,459.00

945,120,276.00

2,505,977,735.00

(144,262,865.00)

94.56%

1

20 32 Kecamatan Sekaran

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,652,056,400.00

2,615,367,600.00

4,267,424,000.00

1,638,974,572.00

2,505,276,424.00

4,144,250,996.00

(123,173,004.00)

97.11%

1

20 33 Kecamatan Sarirejo

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,850,268,800.00

2,578,160,600.00

4,428,429,400.00

1,832,567,266.00

2,450,097,332.00

4,282,664,598.00

(145,764,802.00)

96.71%

1

20 34 Kecamatan Sukorame

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,095,697,400.00

1,125,237,600.00

2,220,935,000.00

1,084,952,503.00

1,086,905,886.00

2,171,858,389.00

(49,076,611.00)

97.79%

1

20 35 Kecamatan Solokuro

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,105,081,200.00

1,039,737,600.00

2,144,818,800.00

1,093,792,142.00

997,073,252.00

2,090,865,394.00

(53,953,406.00)

97.48%

1

20 36 Kecamatan Maduran

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,783,489,600.00

605,887,600.00

2,389,377,200.00

1,768,253,034.00

544,716,448.00

2,312,969,482.00

(76,407,718.00)

93,376,671,950.00 1

21

1

21 01 Kantor Ketahanan Pangan

1

22

1

22 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1

24

1

24 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

1

25

1

25 01 Kantor Pengolahan Data Eletronik

2

Ketahanan Pangan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kearsipan

Komunikasi dan Informatika

Urusan Pilihan Pertanian

89,960,647,722.00

96.80%

96.34%

80,000,000.00

120,000,000.00

40,000,000.00

150.00%

1,030,326,600.00

2,536,246,000.00

3,566,572,600.00

1,010,772,614.00

2,438,350,099.00

3,449,122,713.00

(117,449,887.00)

96.71%

80,000,000.00

120,000,000.00

40,000,000.00

150.00%

1,030,326,600.00

2,536,246,000.00

3,566,572,600.00

1,010,772,614.00

2,438,350,099.00

3,449,122,713.00

(117,449,887.00)

96.71%

0.00

0.00

0.00

0.00%

2,657,863,000.00

6,094,448,000.00

8,752,311,000.00

2,605,391,645.00

5,968,704,169.00

8,574,095,814.00

(178,215,186.00)

97.96%

0.00

0.00

0.00

0.00%

2,657,863,000.00

6,094,448,000.00

8,752,311,000.00

2,605,391,645.00

5,968,704,169.00

8,574,095,814.00

(178,215,186.00)

97.96%

0.00

0.00

0.00

0.00%

2,384,290,000.00

2,949,150,000.00

5,333,440,000.00

2,289,051,157.00

2,873,106,948.00

5,162,158,105.00

(171,281,895.00)

96.79%

0.00

0.00

0.00

0.00%

2,384,290,000.00

2,949,150,000.00

5,333,440,000.00

2,289,051,157.00

2,873,106,948.00

5,162,158,105.00

(171,281,895.00)

96.79%

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,634,778,600.00

6,433,142,800.00

8,067,921,400.00

1,583,454,091.00

6,231,954,306.00

7,815,408,397.00

(252,513,003.00)

96.87%

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,634,778,600.00

6,433,142,800.00

8,067,921,400.00

1,583,454,091.00

6,231,954,306.00

7,815,408,397.00

(252,513,003.00)

96.87%

1,194,950,000.00

1,194,950,000.00

0.00

100.00%

21,482,044,000.00

42,340,420,500.00

63,822,464,500.00

21,211,539,477.00

40,248,630,291.00

61,460,169,768.00

(2,362,294,732.00)

96.30%

452,500,000.00

452,500,000.00

0.00

100.00%

16,449,813,400.00

33,695,139,000.00

50,144,952,400.00

16,253,050,476.00

31,916,204,112.00

48,169,254,588.00

(1,975,697,812.00)

96.06%

2

01

2

01 01 Dinas Pertanian dan Kehutanan

255,500,000.00

255,500,000.00

0.00

100.00%

11,254,530,600.00

25,344,658,500.00

36,599,189,100.00

11,084,282,402.00

23,843,775,218.00

34,928,057,620.00

(1,671,131,480.00)

95.43%

2

01 02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

197,000,000.00

197,000,000.00

0.00

100.00%

5,195,282,800.00

8,350,480,500.00

13,545,763,300.00

5,168,768,074.00

8,072,428,894.00

13,241,196,968.00

(304,566,332.00)

97.75%

2

05

742,450,000.00

742,450,000.00

0.00

100.00%

5,032,230,600.00

8,645,281,500.00

13,677,512,100.00

4,958,489,001.00

8,332,426,179.00

13,290,915,180.00

(386,596,920.00)

97.17%

2

05 01 Dinas Perikanan dan Kelautan

742,450,000.00

742,450,000.00

0.00

100.00%

5,032,230,600.00

8,645,281,500.00

13,677,512,100.00

4,958,489,001.00

8,332,426,179.00

13,290,915,180.00

(386,596,920.00)

97.17%

2,929,443,275,672.19

2,719,030,732,138.84

(210,412,543,533.35)

92.82%

1,873,363,741,148.74

1,203,679,921,469.56

3,077,043,662,618.30

1,650,015,258,239.00

1,146,033,978,983.66

2,796,049,237,222.66

(280,994,425,395.64)

90.87%

Kelautan dan Perikanan

TOTAL

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJ IP ) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016

Recommend Documents