LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015 DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015

DAFTAR ISI DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

1

A.

LATAR BELAKANG ................................................................................. 1

B.

MAKSUD DAN TUJUAN .......................................................................... 1

C.

SEJARAH KOTA SEMARANG ................................................................ 2

D.

KONDISI GEOGRAFIS KOTA SEMARANG .......................................... 5

E.

GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI KOTA SEMARANG .................... 6

F.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ............................................. 9

G.

STRUKTUR ORGANISASI ....................................................................... 17

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

19

A.

VISI .......................................................... ................................................... 19

B.

MISI ............................................................................................................ 19

C.

TUJUAN DAN SASARAN ........................................................................ 20

D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA ............................ ................................ 28

E.

PERJANJIAN KINERJA ............................................................................ 33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

56

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ................................ 56 MISI I

Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Semarang yang Berkualitas............................ ............................. 56

MISI II

Mewujudkan Pemerintah Kota yang Efektif dan Efisien, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum..................... ...................................... 83

MISI III Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah .................. 121 MISI IV Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan............................................................................... 146 MISI V B.

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat........... ............... 166

AKUNTABILITAS KEUANGAN.............. ............................................... 177

BAB IV PENUTUP


BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Undang undang 23 tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap akhir tahun anggaran Kepala Daerah wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan da pembangunan daerah kepada Pemerintah, DPRD dan Masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat Pemerintah Kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refornasi Birokrasi selambat lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. B.

MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran dengan mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Disinilah esesensi dari prinsip akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKjIP dapat digunakan sebagai alat kendali / controlling untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Diharapkan dengan LKjIP ini pemerintah daerah mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan. .

1


C.

SEJARAH KOTA SEMARANG Sejarah Kota Semarang dimulai sejak kedatangan seseorang yang berasal dari Kesultanan Demak bernama Pangeran Made Pandan bersama putranya Raden Pandan Arang, yang meninggalkan Demak menuju ke daerah Barat (daerah tersebut yang kemudian bernama Pulau Tirang). Di daerah itu Pangeran dan putranya membuka hutan dan kemudian mendirikan pesantren untuk menyiarkan agama Islam. Dari waktu ke waktu daerah itu menjadi semakin subur. Dari sela-sela kesuburan muncullah pohon pohon asam yang jarang (bahasa Jawa : Asem Arang), sehingga mereka memberikan nama daerah itu menjadi Semarang. Sebagai pendiri daerah, kemudian beliau menjadi kepala daerah setempat dengan gelar Kyai Pandan Arang I yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Pandan Arang II. Perkembangan daerah Semarang makin menunjukkan pertumbuhan yang meningkat, sehingga menarik perhatian Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Akhirnya Pandan Arang II oleh Sultan Pajang melalui konsultasi dengan Sultan Kalijaga dinobatkan menjadi Bupati Semarang yang pertama. Penobatan tersebut bertepatan dengan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal 954 H atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Pada tanggal tersebut ”secara adat dan politis berdirilah Kabupaten Semarang”. Berdasarkan momentum itulah oleh Pemerintah Kota Semarang dengan persetujuan DPRD dalam sidangnya pada tanggal 29 April 1978, maka pada setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai ”Hari Jadi Kota Semarang”. Masa pemerintahan Raden Pandan Arang II menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan yang dapat dinikmati penduduknya. Kawasan Semarang pada waktu itu meliputi: Inderono (Gisik Drono), Tirang Amper, Jurang Suru, Tinjomoyo, Wotgalih, Gajah Mungkur, Sejonilo dan Gedung Batu. Sesudah Bupati Pandan Arang II lalu diganti oleh Raden Ketib, Pangeran Kanoman atau Pandan Arang III (1553-1586), kemudian disusul pengganti berikutnya yaitu Mas R. Tumenggung Tambi (1657-1659), Mas Tumenggung Wongsorejo (16591666), Mas Tumenggung Prawiprojo (1666-1670), Mas Tumenggung Alap-Alap (16701674), Kyai Mertonoyo, Kyai Tumenggung Yudonegoro atau Kyai Adipati Suromenggolo (1674-1701), Raden Martoyudo (1743-1751), Marmowijoyo atau Sumowijoyo atau Raden Martoyudo (1743-1751), Marmowijoyo atau Sumowijoyo atau Sumonegoro atau Surohadimenggolo (1751-1773), Surohadimenggolo IV (1773-1778), Adipati Surohadimenggolo V atau Kanjeng Terboyo (1778-1841), Raden Tumenggung Surohadiningrat (1841), Putro Surohadimenggolo (1841-1855), Mas Ngabehi Reksonegoro (1855-1860), RTP Suryokusumo (1860-1887), RTP Reksodirjo (1887-

2


1891), RMTA Purbaningrat (1891-1891), Raden Cokrodipuro (1891-1927), RM Soebiyono (1897-1927), RM Amin Suyitno (1927-1942). Pada periode 1500-1700 Masehi, Kota Semarang mulai dikenal, terutama oleh orang-orang asing yang singgah dan berdagang di pelabuhan Semarang. Status kawasan yang semula berada dibawah kekuasaan Susuhunan Surakarta akhirnya berubah mejadi daerah kekuasaan Belanda. Karena letaknya yang strategis, maka pada tahun 1678 Kota Semarang dijadikan tempat pertahanan militer dan daerah perniagaan. Kemudian untuk kepentingan politik kolonial Belanda, Kota Semarang dijadikan kota kedua setelah Batavia. Pada periode 1700-1906, Kota Semarang mulai menampakkan dirinya sebagai bentuk fisik sebuah kota. Wilayah pemukimannya semakin diperluas dengan adanya Kampung Jawa di Kaligawe, Pengapon, dan Poncol, Kampung Pecinan di sekitar Bubakan, Kampung Melayu di Melayu Darat. Peristiwa penting yang terjadi pada masa itu adalah pelantikan Kyai Adipati Surahadimenggolo ke IV menjadi Bupati Semarang ke 21 oleh pihak Belanda pada tanggal 6 Juli 1704. Pada pertengahan abad ke 18, perkembangan Kota Semarang semakin pesat yaitu dengan tumbuhnya perkantoran-perkantoran Pemerintahan Belanda. Kantor-kantor dagang, fasilitas-fasilitas sosial dan lain-lain. Dengan demikian pemerintahan pada masa itu terdiri dari pemerintahan pribumi dan pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda di dalam benteng kota yang bernama Gubernur Jenderal Jawa Utara. Pada tahun 1864 Nederlandsch Indisch Spoorrwagen (NIS), membangun jalan kereta api yang pertama kali di indonesia, yaitu rute Semarang-Yogyakarta, dengan stasiunnya di Tambak Sari. Kemudian pada tahun 1872 telah dibangun jalan kereta api jurusan Semarang-Kedung Jati dan Solo dengan mempertimbangkan transportasi tradisional yang semakin pesat. Pada tahun 1900, jumlah ekspor meningkat, sehingga membuat kota perdagangan Semarang menjadi semakin makmur. Jaringan kereta api ditambah yaitu jurusan Semarang-Juwana dan Semarang-Cirebon. Pada tanggal 1 April 1906 dengan Statblat Nomor 120 tahun 1906 dibentuk dan diresmikanlah Pemerintah Gemeente, yang berarti Semarang menjadi Kotapraja (Stads Gemeente Van Semarang). Sehingga sejak saat itu Kota Semarang terlepas dari Kabupaten dan memiliki batas kekuasaan Pemerintah Kotapraja. Terdapat keterangan bahwa adanya Gemeente itu maka sejak tahun 1906 Semarang dipimpin oleh dua macam Pemerintahan. Yang menyangkut Pemerintahan Bumiputra dikepalai oleh Bupati, sedang yang menyangkut pemerintah Kota Semarang dikepalai oleh Burgermeester (Walikota). Pemerintah Kota Besar Semarang buatan Belanda ini berakhir ketika tentara Jepang menduduki Indonesia tahun 1942. Tentara Jepang membentuk Pemerintahan

3


Daerah Semarang yang dipimpin seorang militer (Shitjo). Didampingi dua orang wakil, seorang Jepang dan seorang bangsa Indonesia. Pemerintahan dijalankan secara sentral dibawah pimpinan Kepala Daerah Karesidenan, sehingga Bupati Semarang saat itu RMAA Sukarman Mertohadinegoro (1942-1945) tidak mempunyai kedudukan atau tugas sama sekali. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak lama kemudian yaitu tanggal 14 sampai 20 Oktober 1945 terjadilah peristiwa kepahlawanan pemuda-pemuda Semarang yang bertempur melawan bala tentara Jepang yang bersikeras tidak bersedia menyerahkan diri kepada pasukan Republik. Perjuangan ini dikenal dengan nama “Pertempuran Lima Hari”. Pada tanggal 16 Mei 1946, Inggris atas nama Sekutu menyerahkan Kota Semarang kepada pihak Belanda. Pada tanggal 3 Juni 1946 dengan tipu muslihatnya, pihak Belanda menangkap Mr. Imam Sudjahri, Walikota Semarang sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Selama masa pendudukan Belanda hingga pemulihan kedaulatan yaitu tanggal 27 Desember 1949 tidak ada Pemerintahan Daerah di Kota Semarang. Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam pengungsian tersebut dapat berjalan hingga bulan Desember 1949, berpindah-pindah mulai dari daerah Purwodadi, Gubug, Kedungjati, Salatiga, dan akhirnya di Yogyakarta. Pimpinan pemerintahan berturutturut dipegang oleh R. Patah, R. Prawoto Soedibyo dan Mr. Ichsan. Pemerintahan pendudukan Belanda yang dikenal dengan Recomba berusaha membentuk kembali pemerintahan Gemeente seperti dimasa kolonial dahulu di bawah pimpinan R. Slamet Tirtosubroto. Hal itu tidak berhasil, karena pada masa pemulihan kedaulatan harus menyerahkan kepada komandan KMKB Semarang pada bulan Februari 1950 Mayor Suhardi, Komandan KMKB menyerahkan kepemimpinan Pemerintah Daerah Semarang kepada Mr. Koesoebijono, seorang pegawai tinggi Kementrian Dalam Negeri di Yogyakarta. Beliau menyusun kembali Pemerintahan Daerah Kota Besar Semarang sampai terbentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan Kota Semarang, maka saat kepemimpinan Walikotamadya Kol. Hadijanto Kotamadya Semarang dimekarkan dari 5 Kecamatan menjadi 9 Kecamatan yaitu pada tanggal 19 Juni 1976 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dimana pemekaran tersebut sampai ke wilayah Tugu, Gunung Pati, Mijen, dan Genuk. Kemudian berlanjut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan

4


Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dimana secara administratif dari 9 Kecamatan yang ada di Kota Semarang diadakan penataan menjadi 16 Kecamatan. Sejak tahun 1945 hingga sekarang para Walikota yang memimpin Kota Besar Semarang (semula Kotapraja Semarang), yang kemudian berubah menjadi Kotamadya Semarang dan terakhir menjadi Kota Semarang adalah: 1. Mr. Moch. Ichsan (1945 - 1949) 2. Mr. Koesoebijono (1949 - 1 Juli 1951) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

RM. Hadisoebeno Sosrowardoyo (1 Juli 1951 - 7 Januari 1958) Mr. Abdul Madjid Djojoadiningrat (7 Januari 1958 - 1 Januari 1960) RM Soebagyono Tjondrokoesoemo (1 Januari 1960 - 25 April 1964) Mr. Woerjanto (25 April 1964 - 1 September 1966) Letkol Soeparno (1 September 1966 - 6 Maret 1967) Letkol. R. Warsito Soegiarto (6 Maret 1967 - 2 Januari 1973) Kolonel Hadijanto (2 Januari 1973 - 15 Januari 1980) Kolonel H. Iman Soeparto Tjakrajoeda, SH (15 Januari 1980 - 19 Januari 1990) 11. Kolonel H. Soetrisno Suharto (19 Januari 1990 - 19 Januari 2000) 12. H. Sukawi Sutarip SH, SE (19 Januari 2000 - 19 Juli 2010) 13. Drs. Soemarmo Hadi Saputro, M.Si (19 Juli 2010 – 7 Mei 2013) 14. H. Hendrar Prihadi, SE, MM (Plt Walikota 7 Mei 2013 – 21 Oktober 2013) 15. H. Hendrar Prihadi, SE, MM (21 Oktober 2013 – 19 Juli 2015) Sedangkan sesuai dengan regulasi sejak tahun 1995 terdapat jabatan Wakil Walikota yang sampai saat ini sudah mengalami 4 kali pergantian yaitu : 1. Drs. Herdjono (15 Januari 1995 – 19 Januari 2000) 2. 3. 4.

D.

Drs. Muchatif Adi Subrata, M.Si (19 Januari 2000 – 19 Januari 2005) H. Mahfudz Ali, SH, M.Si (19 Juli 2005 – 19 Juli 2010) Hendrar Prihadi, SE, MM (19 Juli 2010 – 7 Mei 2013)

KONDISI GEOGRAFIS KOTA SEMARANG

1.

Batas dan Luas Wilayah Secara geografis, Kota Semarang terletak antara garis 6º 50’ - 7º 10’ Lintang Selatan dan garis 109º 50’ - 110º 35’ Bujur Timur. Secara administratif Kota Semarang terdiri atas 16 wilayah kecamatan dan 177 Kelurahan, dengan luas wilayah adalah 373,70 Km2, dan batas-batas administratif adalah: Sebelah Utara : Laut Jawa

5


Sebelah Selatan Sebelah Barat Sebelah Timur

: Kabupaten Semarang : Kabupaten Kendal : Kabupaten Demak

2.

Topografi Secara topografi, Kota Semarang memiliki keunikan karena terdiri dari daerah pantai dan daerah perbukitan, dengan elevasi topografi berada pada ketinggian antara 0,75 m sampai sekitar 350 m diatas permukaan laut. Daerah pesisir pantai merupakan wilayah terendah di Kota Semarang yang dibatasi Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Luas daerah pantai di Kota Semarang adalah 1% dari luas wilayah total dengan ketinggian 0-0,75 m dpl (diatas permukaan laut). Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian tengah, seperti daerah simpang lima dan pusat kota, dengan kemiringan antara 2 – 15 % dan ketinggian antara 0,75 – 3,5 m dpl seluas 33% dari luas wilayah total. Sedangkan wilayah dataran tinggi di Kota Semarang seluas 66% dari luas wilayah dengan ketinggian antara 5-348 m dpl. Daerah ini memiliki ketinggian yang bervariasi, seperti 136 m dpl di wilayah Jatingaleh, 253 m dpl di wilayah Mijen, serta 259 dan 348 m dpl di wilayah Gunungpati. Ketinggian Kota Semarang yang bervariasi ini menjadikan pemanfaatan bagian atas Kota Semarang lebih difungsikan sebagai daerah konservasi untuk melindungi Kota Semarang bagian bawah.

E.

GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI KOTA SEMARANG Secara demografi, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Semarang di tahun 2015 diperkirakan sejumlah 1.596.036 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 793.266 jiwa (49,7%) dan penduduk perempuan sejumlah 802.770 jiwa (50,3%). Jika dibandingkan dengan penduduk di tahun 2014, penduduk di tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 0,7% atau bertambah 11.130 jiwa. Dari sebaran penduduk per kecamatan, Kecamatan Pedurungan adalah kecamatan dengan penduduk terbanyak. Sedangkan Kecamatan Tugu adalah kecamatan dengan penduduk paling sedikit. Secara rinci, sebaran penduduk di tiap kecamatan terlihat pada tabel berikut: JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG PER KECAMATAN TAHUN 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7

KECAMATAN Kecamatan Semarang Selatan Kecamatan Semarang Utara Kecamatan Semarang Barat Kecamatan Semarang Timur Kecamatan Semarang Tengah Kecamatan Gunungpati Kecamatan Tugu

JUMLAH (JIWA) 86.064 131.511 164.324 81.899 74.412 75.895 30.759

6

PERSENTASE (%) 5,39 8,24 10,30 5,13 4,66 4,76 1,93


NO 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KECAMATAN JUMLAH (JIWA) PERSENTASE (%) Kecamatan Mijen 56.994 3,57 Kecamatan Genuk 92.376 5,79 Kecamatan Gajahmungkur 65.035 4,07 Kecamatan Tembalang 144.371 9,05 Kecamatan Candisari 82.409 5,16 Kecamatan Banyumanik 131.651 8,25 Kecamatan Ngaliyan 122.687 7,69 Kecamatan Gayamsari 76.040 4,76 Kecamatan Pedurungan 179.609 11,25 JUMLAH 1.596.036 100,00 Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2015 (data sementara, data diolah)

Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2015 sejumlah 1.142.952 jiwa, dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) sejumlah 453.084 jiwa. Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif, maka akan dapat diketahui Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio). Angka beban ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2015 adalah sebesar 39,64%. Secara rinci, jumlah penduduk Kota Semarang di tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini : JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG BERDASAR KELOMPOK UMUR KONDISI TAHUN 2015 KELOMPOK UMUR JUMLAH (JIWA) PERSENTASE (%) 0–4 127.674 8,00 5–9 126.763 7,94 10 – 14 123.123 7,71 15 – 19 148.361 9,35 20 – 24 157.671 9,97 25 – 29 150.913 9,47 30 – 34 140.438 8,80 35 – 39 126.105 7,89 40 – 44 119.700 7,49 45 – 49 107.174 6,70 50 – 54 90.847 5,67 55 – 59 64.789 4,03 60 – 64 36.954 2,29 65+ 75.524 4,69 Jumlah 1.596.036 100,00 Sumber: BPS Kota Semarang (data sementara, data diolah)

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang hampir merata pada pendidikan dasar dan menengah (SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, SMA/MA sederajat) dengan persentase terbesar adalah tamatan SD/MI sederajat sebesar 22,88%. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 8,78%, yang terdiri dari tamatan Diploma I/II/III sebesar 4,33% dan tamatan D IV, S1, S2, dan S3 sebesar 4,44%. Berikut ini tabel penduduk Kota Semarang dirinci berdasar tingkat pendidikan formal.

7


JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG BERDASAR PENDIDIKAN TAHUN 2015 NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH (JIWA)

PERSENTASE (%)

1

Tidaksekolah

96.047

6,54

2

Tidak/ belum tamat SD

299.639

20,39

3

Tamat SD/MI sederajat

336.148

22,88

4

Tamat SLTP/MTs / sederajat

298.149

20,29

5

Tamat SLTA/MA / sederajat

310.231

21,11

6

Tamat Diploma I / II / III

63.790

4,34

7

Tamat D IV / S1 / S2 / S3

65.248

4,44

JUMLAH 1.469.252 Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2015 (data sementara, data diolah)

100,00

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Kota Semarang sebagian besar bekerja sebagai buruh industri (25,69%), PNS/TNI/POLRI (13,77%), pedagang (12,53%) dan buruh bangunan (12,03%). Sementara itu, jenis mata pencaharian petani dan buruh tani (3,9%) serta nelayan (0,37%) adalah mata pencaharian yang paling sedikit di Kota Semarang. Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara lengkap dapat terlihat pada tabel di bawah ini: JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN TAHUN 2015 JUMLAH PERSENTASE JENIS MATA PENCAHARIAN (JIWA) (%) 1 Petani Sendiri 27.203 3,90 2 Buruh Tani 18.665 2,67 3 Nelayan 2.560 0,37 4 Pengusaha 53.947 7,72 5 Buruh Industri 179.416 25,69 6 Buruh Bangunan 83.986 12,03 7 Pedagang 87.500 12,53 8 Angkutan 25.845 3,70 9 PNS/TNI/POLRI 96.189 13,77 10 Pensiunan 40.243 5,76 11 Lainnya 82.825 11,86 JUMLAH 698.379 100,00 Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2015 (data sementara, data diolah) NO

Untuk mengukur kualitas hidup, terutama yang terkait dengan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah, digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunansuatu wilayah/negara. Sejak data tahun 2014, IPM dilihat dengan menggunakan indikator metode pengukuran yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya IPM diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH), Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah dan Konsumsi Per Kapita, dari tahun

8


2014 digunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli. Di tahun 2015, diperkirakan nilai IPM Kota Semarang meningkat menjadi 79,82. GRAFIK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KOTA SEMARANG TAHUN 2015 85.00

83.00

81.00

79.24

78.68 79.00

77.58

79,82 *)

78.04

77.00

75.00

73.00

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Keterangan : *). Data prediksi berdasarkan trend 5 tahun Sumber : BPS Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang ( data diolah )

F.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Tahapan Pencapaian Visi Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2010-2015

yaitu: 1. Tahap Konsolidasi, Juli 2010-2011 2. Tahap Percepatan Infrastruktur, tahun 2012 3. Tahap Percepatan Pencapaian Sapta Program, tahun 2013 4. Tahap Pemantapan Pencapaian Sapta Program, tahun 2014 5. Tahap Pengembangan, tahun 2015 Berdasarkan tahapan tersebut maka tahun 2015 merupakan tahapan Pengembangan Pencapaian Sapta Program dalam kerangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015. Dari uraian deskripsi kondisi, potensi, permasalahan, dan prediksi pembangunan daerah diberbagai bidang pembangunan maka perlu dirumuskan isu-isu strategis yang muncul sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2015 yaitu : 9


1. a.

Program Penanganan Kemiskinan Dan Pengangguran, dengan prioritas pada : Pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, yang difokuskan pada: 1) Peningkatan kualitas dan aksesbilitas pelayanan kesehatan bagi warga miskin, dengan arahan kegiatan: a) Fasilitasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin b) Penanganan kurang gizi dan rawan gizi c) Penambahan tempat pelayanan kesehatan di tiap kecamatan 2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah , dengan arahan kegiatan: a) Pemugaran rumah tidak layak huni b) Rehabilitasi dan pemeliharaan Sarana Prasarana Rusun dan Rusunawa di 5 rusun c) Pembuatan Sanitasi Komunal d) Perbaikan prasarana infrastruktur jalan lingkungan permukiman e) Penataan dan penanganan permukiman kumuh f) Fasilitasi perluasan program Pamsimas dan Sanimas di kelurahankelurahan 3) Peningkatan fasilitasi akses pendidikan dasar dan menengah bagi warga miskin, dengan arahan kegiatan: a) Pengembangan Kejar Paket Plus b) Bantuan Beasiswa bagi warga miskin c) Pengembangan kelurahan vokasi 4) Penguatan kelembagaan dan ketersediaan cadangan pangan serta perluasan akses pangan yang murah, sehat dan terjangkau bagi warga miskin, dengan arahan kegiatan:

b.

a) Bantuan Warung desa di kelurahan mandiri pangan b) Pelatihan pengolahan pangan lokal dan promosi produk olahan pangan c) Penyediaan bahan pangan untuk warung desa 5) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pemantapan pemberdayaan ekonomi warga miskin, yang difokuskan pada: 1) Pemberdayaan usaha ekonomi produktif masyarakat di kelurahan sasaran program Gerdukempling, dengan arahan kegiatan: a) Bantuan ekonomi bergulir untuk usaha kecil warga miskin b) Fasilitasi bantuan sarana dan peraatan usaha ekonomi produktif bagi warga miskin 2) Pemberian akses permodalan dan pemasaran bagi warga miskin yang memiliki usaha, dengan arahan kegiatan fasilitasi permodalan dan pemasaran

10


c.

hasil produk usaha warga miskin Pemantapan penurunan angka pengangguran, yang difokuskan pada: 1) Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas tenaga kerja, dengan arahan kegiatan: a) Optimalisasi bursa lapangan kerja b) Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) c) Padat karya produktif 2) Peningkatan pemberdayaan dan daya saing koperasi, UMKM/IKM, petani/nelayan 3) Pengembangan wirausaha baru serta diversifikasi usaha, dengan arahan kegiatan Fasilitasi pengembangan kelembagaan UMKM/Koperasi

2.

Program Penanganan Rob Dan Banjir, dengan prioritas pada:

a.

Peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob, yang difokuskan pada: 1) Pembangunan fasilitas pengendali banjir dan rob, dengan arahan kegiatan: a) Peningkatan saluran drainase Kali Tenggang b) Pembangunan saluran drainase kota 2) Peningkatan operasional sarana pengendali banjir, dengan arahan kegiatan: a) Peningkatan jumlah dan kapasitas pompa b) Pemeliharaan sistem drainase kota c) Operasional polder pengendali banjir d) Pengoptimalan embung dan polder

b.

Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Serta Konservasi Kawasan Hulu dan Hilir, yang difokuskan pada: 1) Rehabilitasi kawasan hulu 2) Rehabilitasi kawasan hilir, dengan arahan kegiatan: a) Pembuatan sabuk pantai dan groin b) Penanaman mangrove 3) Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai

3.

Program Peningkatan Pelayanan Publik, dengan prioritas pada:

a.

Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel Dengan Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang difokuskan pada: 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan arahan kegiatan: a) Mempertahankan pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 11


b) Peningkatan kualitas pelayanan publik (PATEN, ISO Pelayanan Perijinan) c) Rehabilitasi dan pembangunan kantor pemerintahan, terutama yang memberikan pelayanan langsung ke masyarakat, terdiri dari: Pembangunan dan rehabilitasi kantor kelurahan dan kecamatan Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lanjutan Pembangunan Kantor Kec. Semarang Timur; Kec. Mijen; Bapermas, Per dan KB; Gedung Diklat. d) Pemantapan penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2) Peningkatan kualitas sumber daya dan sistem penilaian kinerja aparatur, dengan arahan kegiatan: a) Pelaksanaan Renumerasi pegawai b) Peningkatan manajemen kepegawaian c) Penerapan dan percepatan pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 3) Pemantapan pelaksanaan administrasi kependudukan, dengan arahan kegiatan: a) Sosialisasi pelayanan produk kependudukan dan peningkatan kapasitas petugas pelayanan kependudukan b) Peningkatan keterpaduan data kependudukan (LaMPid, monografi) 4) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arahan kegiatan: a) Tersedianya SIM terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang b) Pengembangan SIM bagi SKPD-SKPD c) Pengembangan pelayanan perijinan secara online d) Peningkatan peran dan fungsi PPID serta unit PPID di semua SKPD 5) Dukungan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang, dengan arahan kegiatan: a) Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Dalam Pemilu b) Fasilitasi Penciptaan Stabilitas Keamanan Sosial dan Politik c) Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Pilwalkot 6) Peningkatan kualitas perencanaan dan implementasinya dalam kebijakan penganggaran pembangunan, dengan arahan kegiatan: a) Ketersediaan dokumen perencanaan tahunan yang tepat waktu dan

12


selaras dengan dokumen anggaran b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah c) Penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB) dalam pengelolaan keuangan daerah 7) Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 20152020, 8) Peningkatan pendapatan asli daerah, dengan arahan kegiatan: a) Intensifikasi penarikan pajak daerah b) Pendataan ulang potensi Pajak Daerah dan sumber pendapatannya c) Penyediaan data informasi keuangan daerah 9) Optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah, dengan arahan kegiatan: a) Peningkatan kemandirian BUMD dan Perusda b) Optimalisasi ketersediaan data aset daerah c) Pengembangan data aset tanah yang valid 10) Pengembangan destinasi, event dan atraksi wisata dan budaya Kota Semarang, dengan arahan kegiatan: a) Revitalisasi dan pengembangan sarana prasarana destinasi wisata Kota Semarang b) Pelaksanaan event atraksi kebudayaan khas Semarang c) Pengembangan desa wisata, melalui: Peningkatan Jalan akses desa wisata beserta rambu dan Penerangan Jalan Umumnya Pembuatan IPAK di klaster batik desa wisata Pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi kemitraan usaha bagi UMKM

b.

Pelatihan pengolahan pangan Lokal, dan Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan Penyediaan bibit tanaman dan penyuluh pertanian di desa wisata Pengembangan perikanan rakyat Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Lokal, yang difokuskan pada: 1) Pengembangan industri kecil dan menengah, dengan arahan kegiatan: a) Pengembangan cluster industri kecil dan menengah b) Peningkatan daya saing dan pengembangan pemasaran IKM 2) Pembangunan pasar tradisional dan revitalisasi kelembagaan pengelolanya, dengan arahan kegiatan: a) Pembangunan pasar tradisional, terdiri dari Revitalisasi Fisik Bangunan

13


Pasar Peterongan; Revitalisasi Fisik Pasar Waru; Lanjutan pembangunan Pasar Klitikan dan Pasar Rejomulyo b) Rintisan Perusda Pengelola Perpasaran 3) Peningkatan produksi perikanan, dengan arahan kegiatan: a) Optimalisasi Pasar Ikan Higienis b) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan c) Pengembangan Balai Benih Ikan d) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 4) Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, dengan arahan kegiatan: a) Fasilitasi akses permodalan dan peningkatan kemitraan usaha bagi UKM b) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM 5) Fasilitasi bantuan bagi kelompok tani dan bantuan usaha untuk peningkatan penapatan petani/peternak, dengan arahan kegiatan: a) Fasilitasi pembangunan/rehabilitasi sarpras pertanian b) Fasilitasi peternakan dan budidaya tanaman c.

Peningkatan antisipasi Pra Bencana, saat Tanggap Darurat, dan penanggulangan pasca bencana alam, yang difokuskan pada: 1) Penanggulangan bencana alam dalam tahap pra bencana, dengan arahan kegiatan pengurangan resiko bencana, pencegahan bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana 2) Penanggulangan bencana dalam tahapan saat tanggap darurat, dengan arahan kegiatan penyelamatan dan evakuasi bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital 3) Penanggulangan pasca bencana, dengan arahan kegiatan rehabilitasi wilayah bencana dan rekonstruksi kembali sarana prasarana terdampak bencana.

4.

Program Peningkatan Infrastruktur, dengan prioritas pada:

a.

Peningkatan Aksesbilitas, Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur Wilayah, yang difokuskan pada: 1) Pembangunan jalan aksesibilitas strategis, dengan arahan kegiatan Pembangunan Jalan, yang terdiri dari : Pembangunan fisik outer ring road Mangkang-Mijen; Pembangunan akses dari terminal Mangkang ke Stasiun Mangkang; Pembangunan jalan di rencana kawasan pusat pemerintahan Mijen; Penyusunan DED Outer Ring Road Mijen-Sumurrejo/Sisemut; Penyusunan DED outer ring road Majapahit-Pudak Payung (Jl.Pramuka); Penyusunan LARAP dan AMDAL Outer Ring Road Genuk-Majapahit (GOR Manunggal Jati); Penyusunan LARAP dan AMDAL Outer Ring Road

14


Srondol-Sekaran; dan Penyusunan LARAP dan AMDAL Outer Ring Road Mijen-Cepoko-Patemon 2) Percepatan pembangunan dan penyelesaian infrastruktur strategis, dengan arahan kegiatan: a) Penyelesaian pembangunan GOR Tri Lomba Juang b) Penyediaan lampu penerangan jalan umum c) Pengadaan lahan (land banking), terdiri dari pengadaan lahan TPU Jabungan; pembebasan Lahan Outer Ring Road Mangkang-Arteri Utara;

b.

5. a. b.

pengadaan lahan akses dari terminal Mangkang ke Stasiun Mangkang; dan pengadaan lahan kawasan konservasi mangrove di Kecamatan Tugu Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Utilitas Wilayah, yang difokuskan pada: 1) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, dengan arahan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, yang terdiri dari peningkatan pelayanan BRT, revitalisasi terminal Terboyo, pengelolaan feeder penghubung BRT, dan pemindahan shelter BRT. 2) Peningkatan pengelolaan persampahan, dengan arahan kegiatan pembangunan taman, yang terdiri dari penataan dan pengembangan RTH, pembangunan Taman Rejomulyo dan rehab Taman Simpanglima 3) Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan arahan kegiatan kampanye pembangunan infrastruktur berkelanjutan berwawasan lingkungan 4) Peningkatan sarana prasarana olahraga 5) Pengembangan kawasan Kota Lama Program Pengarusutamaan Gender, dengan prioritas pada: Pemantapan Kota Layak Anak, dengan fokus pada pengembangan capaian Kota Layak Anak Peningkatan Kualitas Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan, dengan fokus pada: 1) Peningkatan peran lembaga bantuan hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak dari KDRT 2) Peningkatan gerakan sayang ibu dan anak menuju keluarga berkualitas 3) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

6.

Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan, dengan prioritas pada:

a.

Pemantapan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun, dengan fokus pada: 1) Pemantapan penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun, kepada seluruh anak usia sekolah (termasuk untuk Anak Berkebutuhan 15


b.

Khusus dan penyandang disabilitas) terutama untuk pendidikan menengah 2) Dukungan optimalisasi penerapan Kurikulum tahun 2013 3) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah terutama untuk pembangunan dan perbaikan ruang kelas dengan kondisi rusak berat dan kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan di kecamatan. Peningkatan Mutu Pendidikan Formal dan Luar Sekolah, dengan fokus pada: 1) Peningkatan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2) Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kependidikan 3) Peningkatan mutu, relevansi dan daya lulusan saing yang sesuai dengan dengan kebutuhan pasar kerja 4) Peningkatan kualitas pendidikan usia dini

7. a.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dengan prioritas pada: Pemantapan Aksesbilitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat, yang difokuskan pada: 1) Perwujudan Semarang Menuju Kota Sehat 2) Pemantapan dukungan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 3) Peningkatan kualitas dan perluasan peserta Keluarga Berencana (KB) 4) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai, dengan arahan kegiatan : a) Peningkatan kualitas layanan Puskesmas, melalui perbaikan sarpras puskesmas dan puskesmas pembantu; akreditasi lab kesehatan; standarisasi pelayanan kesehatan; ISO kesehatan dan surveilance; penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; b) Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

b.

c) Penyediaan SIM kesehatan terpadu 5) Peningkatan keselamatan ibu/bayi dan balita 6) Peningkatan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Pemantapan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, yang difokuskan pada: 1) Pemantapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 2) Pencegahan peningkatan angka kesakitan penyakit menular

16


G.

STRUKTUR ORGANISASI

a.

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Semarang dipimpin oleh seorang Walikota dengan dibantu oleh seorang Wakil Walikota dan perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah Kota Searang terdiri dari : a. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi Walikota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008. Sekretariat Daerah b. c.

d. e.

dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan terdiri dari 13 bagian. Dinas Daerah, sebagai unsur pelaksana urusan daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008. Kecamatan dan Kelurahan, sebagai unsur kewilayahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008. Perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010, guna membentuk lembaga baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Adapun secara lengkap struktur organisasi Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

17


b.

Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Semarang memiliki PNS sebanyak 14.417 orang dengan perimbangan laki laki sebanyak 6.562 orang (45,52%) dan perempuan sebanyak 7.855 (54,48%), yang menunjukkan perimbangan gender yang baik sebagaimana nampak dalam grafik berikut : KOMPOSISI PNS KOTA SEMARANG TAHUN 2015

Laki Laki 46% Perempuan 54%

Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S1 sebanyak 8.148 orang (56,52%), kemudian SLTA sebanyak 2.638 orang (18,30%). Selain itu PNS dengan pendidikan S2 dan D3 juga cukup banyak, yaitu berturut-turut 1.172 orang dan 953 orang. Pemerintah Kota Semarang memiliki keragaman PNS yang baik. Komposisi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

JENJANG PENDIDIKAN S.3 S.2 S.1 D.3 D.2 D.1 SLTA SLTP SD JUMLAH

JUMLAH 4 1.172 8.148 953 716 111 2.638 424 251 14.417

% 0,03% 8,13% 56,52% 6,61% 4,97% 0,77% 18,30% 2,94% 1,74% 100%

Sedangkan bila dipilah menurut golongan adalah sebagai berikut : KOMPOSISI PNS KOTA SEMARANG BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2015 NO

GOLONGAN

1

GOLONGAN I

2

GOLONGAN II

3 4 5

CPNS

JUMLAH

%

264

1,83%

2.533

17,57%

GOLONGAN III

6.656

46,17%

GOLONGAN IV

4.886

33,89%

78

0,54%

JUMLAH

14.417

18

100,00%


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A.

VISI Suatu wilayah atau kota harus memiliki visi dan misi untuk perencananaan jangka panjang yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maupun jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. LKj-IP ini berisi laporan penyelenggaraan pemerintahan Kota Semarang selama tahun 2015, dan merupakan tahun akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2010–2015. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD periode 2010-2015, visi Pemerintah Kota Semarang adalah : “TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA” Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Perdagangan, Kota Jasa, Kota Berbudaya, dan Masyarakat yang Sejahtera. Kota Perdagangan, mengandung arti Kota yang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Kota Jasa, memiliki makna bahwa Kota Semarang lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik diberbagai bidang. Kota Berbudaya, mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan senantiasa dilandasi seluruh aspek kebudayaan yang terdiri dari Cipta, Rasa dan Karsa yang telah tumbuh menjadi kearifan masyarakat seperti pelaksanaan nilai-nilai religiusitas, kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, ketertiban dan sikap ketauladanan lainnya dalam lingkungan budaya masyarakat, sehingga menghasilkan pembangunan karakter yang mengedepankan kehalusan budi dan perasaan, manusiawi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. B.

MISI Dalam mewujudkan Visi “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa, Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi yang tinggi dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME. 19


2.

Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Adalah penyelenggaraan Pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintah yang bersih Clean Governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hokum dan Hak Asasi Manusia. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.

Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.

4.

Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

5.

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana.

C.

TUJUAN DAN SASARAN Untuk mencapai keberhasilan pembangunan jangka menengah tahun 2010-2015 yang merupakan lima tahun kedua dari RPJPD Tahun 2005-2025, maka ditetapkan prioritas pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan lima tahun pada masing-masing misi yang telah ditetapkan, sebagai berikut : 1.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Semarang yang Berkualitas. 1. Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala standar nasional, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada a) Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan mencapai 100%

20


2.

3.

4.

5.

b) Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar Nasional untuk SD/MI mencapai 40 %, SMP/MTs 60%, SMA/SMK/MA 40% dan Standar Internasional pada masing-masing sekolah 1 tingkat. c) Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 100% d) Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus. Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan dengan rintisan pengembangan pelayanan berskala rumah sakit, pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang meliputi : 1) Prosentase Angka kelangsungan Hidup Bayi mencapai 87,75/1000 Kelahiran Hidup; 2) Usia Harapan Hidup mencapai mencapai 72,52 Tahun; 3) Prosentase Gizi Buruk 0,001 %. b) Meningkatnya paradigma Semarang Sehat 75 %; c) Meningkatnya cakupan Universal Coverage 2015 sebesar 100%; Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan dan persebarannya, fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan Total Fertility Rate dibawah 2 (TFR<2); b) Peningkatan jumlah akseptor KB, baik laki-laki dan perempuan sebanyak 75% Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja/ berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada: a) Menurunnya angka pengangguran dari 14,9 % menjadi 12,4%; b) Meningkatnya persentase tingkat partisipasi angkatan kerja dari 64,75% menjadi 66,71 %; c) Meningkatnya persentase perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja mencapai 75%; d) Meningkatnya persentase fasilitasi penyelesaian masalah hubungan industrial mencapai 100%; e) Meningkatnya persentase penyelenggaraan dan sistem informasi pasar kerja yang mudah diakses masyarakat sebesar 100%; Pengembangan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku, kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam

21


6.

7.

8.

2.

pembangunan, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya persentase peran serta aktif generasi pemuda dalam pembangunan. Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat dan fasilitasi olahraga prestasi unggulan yang didukung sarana prasarana olahraga yang memadahi, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga sebesar 80%; b) Meningkatnya persentase budaya olahraga masyarakat mencapai 75%; c) Meningkatnya persentase pencapaian prestasi olahraga mencapai 80%. Pengembangan pelayanan dan aksesbilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi, optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan Perpustakaan berbasis IT, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya persentase Perpustakaan Berbasis TI sebesar 5%. b) Meningkatnya persentase minat baca masyarakat mencapai 75%; c) Meningkatnya persentase pelestarian dan koleksi bahan. Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya persentase sarana dan prasarana pelestarian seni dan budaya tradisional mencapai 3,66%; b) Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan benda cagar budaya mencapai 53,21%; c) Meningkatnya persentase kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya lokal 12,72%;

Mewujudkan Pemerintahan Kota yang Efektif dan Efisien, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum. 1. Pengembangan pemahaman politik untuk mewujudkan budaya politik demokratis yang santun dan partisipasi politik yang didukung oleh infra dan supra struktur politik yang sehat, dengan sasaran pembangunan difokuskan

2.

pada : a) Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat 80%; b) Meningkatnya persentase persentase partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada mencapai 75%; c) Meningkatnya persentase peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 100%; Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan egovernment menuju e-city, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya persentase administrasi pemerintahan dengan penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic government di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang mencapai 75%;

22


3.

4.

5.

b) Meningkatnya persentase perencanaan partisipatif dalam penyelenggaraan pembangunan mencapai 100%; c) Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang; Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani rakyat, dengan sasaran pembangunan difokuskan : a) Meningkatnya persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 12,5% pertahun; b) Meningkatnya rasio kemandirian keuangan dalam pembiayaan pembangunan mencapai 25 %; c) Meningkatnya Optimalisasi pengelolaan aset daerah dengan penekanan pada ketersediaan data aset yang akurat dan pengamanan aset daerah; d) Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel serta Pengembangan kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik tingkat lokal, nasional maupun internasional, dengan sasaran pembangunan yang difokuskan pada: a) Meningkatnya persentase kelembagaan dan ketatalaksanan pemerintahan guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah mencapai 90%; b) Meningkatnya persentase kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan penekanan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang bermoral, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme, responsif, transparan dan akuntabel 75%; c) Meningkatnya persentase sinergitas hubungan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah mencapai 75%; d) Meningkatnya persentase sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 90%; e) Persentase peningkatan hubungan kerjasama antara Swasta, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota lain , Provinsi , Pusat dan Luar Negeri 75%; f) Berkurangnya persentase penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 50%; Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan penunjang berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya persentase indeks kepuasan masyarakat mencapai 80%; b) Meningkatnya persentase standar mutu pelayanan mencapai 90%;

23


6.

7.

3.

c) Meningkatnya persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi mencapai 75%. d) Tewujudnya tertib administrasi dan pengelolaan administrasi kependudukan sebesar 100%. Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang memadahi, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya persentase keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat 80%; b) Meningkatnya persentase pemberantasan penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya 80 %; c) Meningkatnya persentase kemampuan perlindungan masyarakat (Linmas) mencapai 80% Pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan informasi publik yang bertanggungjawab, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya keterbukaan informasi publik mencapai 100%; b) Meningkatnya hubungan komunikasi timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan Media Masa mencapai 100% c) Meningkatnya partipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah 100%

Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah. 1. Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan dan pengembangan lokal untuk mendorong daya saing, dengan sasaran

2.

pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya persentase koperasi aktif mencapai 75%; b) Meningkatnya persentase koperasi sehat mencapai 55%; c) Meningkatnya persentase jumlah UMKM non BPR/LKM 10% per tahun; d) Meningkatnya persentase akses permodalan KUMKM mencapai 25%; e) Meningkatnya persentase jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM 10% pertahun. Mengembangkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, potensi dan produk unggulan daerah yang berdaya saing serta mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk mendorong sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :

24


3.

4.

5.

6.

a) Meningkatnya persentase iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang mencapai 80%; b) Meningkatnya persentase kerjasama pengelolaan aset dengan investor mencapai 75%. c) Revitalisasi kawasan-kawasan industri sebesar 50% Mengembangkan produktivitas pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya tingkat kesejahteraan petani 75%; b) Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas produksi peternakan sebesar 10% per tahun; c) Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas produksi komoditas tanaman perkebunan 1% per tahun; d) Mempertahankan luasan lahan pertanian produktif sebesar 90 %; e) Mempertahankan luasan hutan produktif seluas 1.559,7 ha. Mengembangkan produktivitas bahan pangan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya persentase ketersediaan pangan utama sebesar 10%; b) Meningkatnya persentase pengembangan Kelurahan mandiri pangan 6%; c) Meningkatnya persentase cadangan pangan daerah 11%; d) Meningkatnya persentase kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan sebesar 5%. Mengembangkan kualitas pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya persentase tujuan destinasi wisata di Kota Semarang sebesar 20%; b) Meningkatnya persentase kuantitas kunjungan wisata ke Kota Semarang rata-rata sebesar 10 % per tahun; c) Meningkatnya persentase daya saing dan daya jual destinasi wisata di Kota Semarang mencapai 25% d) Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya 10% Mengembangkan Produktivitas kelautan dan perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya tingkat kesejahteraan Nelayan 5% per tahun dan Petani Ikan 7% per tahun; b) Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya rata-rata 15% per tahun; c) Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap rata-rata 5% per tahun; d) Meningkatnya Produksi Ikan Olahan sebesar 3% per tahun; e) Meningkatnya cakupan Bina Kelompok Pelaku Perikanan dan Kelautan rata-rata 20% per tahun;

25


7.

8.

4.

f) Meningkatnya Konsumsi Ikan rata-rata 3% ikan/kg/kapita/tahun; Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Berkembangnya pasar tradisional modern sebanyak 2 buah per tahun; b) Pengaturan berkembangnya pasar-pasar retail modern yang baru; c) Meningkatnya persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 10%; d) Meningkatnya persentase nilai ekspor komoditi non migas rata-rata 10% per tahun; e) Penataan PKL 100%; Mengembangkan kualitas produk sektor perindustrian melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Terwujudnya city branding Kota Semarang 100 %; b) Meningkatnya persentase struktur industri yang kuat berbasis pada pendekatan klaster dan berdaya saing tinggi sebesar 50%;

Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan. 1. Meningkatkan penataan lahan kritis, penataan lahan bekas galian C dan penataan kawasan pantai dan pengembangan kegiatan perlindungan dan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam dan pengendalian polusi, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya persentase pengelolaan dan penataan lahan kritis; b) Meningkatnya persentase pengendalian dan pemanfaatan bahan galian C dan pengunaan air bawah tanah (ABT) 25 %; c) Meningkatnya persentase cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL; d) Meningkatnya persentase mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah serta pengembangan kegiatan penanganan sampah, dengan sasaran

3.

4.

pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya persentase cakupan skala pelayanan penanganan sampah sampai dengan 87%; b) Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair 50%; Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas RTH Kawasan Perkotaan sebesar 20%; b) Meningkatnya persentase pengelolaan RTH Publik sebesar 100%. Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang, peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana tata ruang yang ditetapkan, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada:

26


5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

a) Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan melalui penataan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW 50%; b) Meningkatnya persentase penanganan kawasan dan bangunan cagar budaya sebesar 75%; c) Meningkatnya Pengelolaan Reklame 50%, d) Meningkatnya pembangunan sarana-prasarana regional (kawasan Kendal – Ungaran – Semarang - Purwodadi) 25%. Pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan transportasi, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya persentase sarana dan prasarana transportasi massal 50%; b) Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen lalu lintas sebesar 80%; c) Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen perparkiran. Pengembangan manajemen pola pergerakan angkutan barang yang terintegrasi antar moda angkutan darat dan laut, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya persentase sarana prasarana pola pergerakan angkutan barang sebesar 50%. Pengembangan struktur jaringan jalan yang sistematis sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan sebesar 50%. Pengembangan kelengkapan jalan (street furniture), dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya persentase sarana prasarana estetika kota mencapai 75%; b) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum 35 %; c) Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum 30 %; Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan fasilitas pendukungnya, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya persentase peremajaan perumahan di kawasan-kawasan kumuh mencapai 20%; b) Pemugaran rumah tidak layak huni sebanyak 1000 rumah c) Meningkatnya persentase pemenuhan kebutuhan tempat pemakaman umum (TPU) 30%; Pengembangan sarana dan prasarana penanganan system jaringan drainase, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Menurunnya persentase luasan genangan banjir dan rob 50%; b) Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanganan system jaringan drainase mencapai 50%; Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam pengelolaan air baku, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya persentase ketersediaan air baku sebesar 60%.

27


5.

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. 1. Pengembangan pengarusutamaan gender melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Menurunnya persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak. b) Peningkatan Gender Development Indeks (GDI). c) Mewujudkan Kota Layak Anak. 2. Pengembangan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), lansia, anak jalanan dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus,

3.

korban napza, penyandang HIV- AIDS, wanita rawan sosial dan penyandang cacat secara sistematis, berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi rasa kesetiakawanan sosial, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a) Meningkatnya persentase penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS; b) Meningkatnya upaya Mitigasi bencana sebesar 75 %. Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin secara adil, merata, partisipatif,koordinatif, sinergis, dan saling percaya guna mempercepat penurunan jumlah warga miskin dengan persentase penurunan sebesar 2% per tahun.

D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA SEMARANG

1.

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGURANGAN PENGANGGURAN SASARAN STRATEGIS DALAM RPJMD Penurunan jumlah 1. warga miskin

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1

2

2

Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak huni

3

Meningkatnya persentase penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS

1 2 3 4 1 2 3 4

4

Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk

5

Menurunnya angka pengangguran

1 2 3 4 1

2

Penurunan Persentase Penduduk Miskin Jumlah Warga Miskin yang terdata Jumlah Penduduk Kota Semarang Persentase warga miskin yang ditangani Jumlah warga miskin yang ditangani Jumlah seluruh Warga Miskin Perbaikan /pemugaran Rumah Layak Huni Rumah tangga bersanitasi Rumah tangga pengguna air bersih Persentase Kawasan Kumuh Persentase jumlah PMKS yang tertangani Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang memperoleh jaminan sosial Sarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi) yang menyediakan pelayanan kessos Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) Jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Penurunan Jumlah PUS unmet need Meningkatnya jumlah peserta KB aktif Tingkat pengangguran terbuka Jumlah Penduduk usia 15 th ke atas yang mencari kerja Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Jumlah pencari kerja yang mendaftar

28

SATUAN persen

persen

unit persen persen persen persen jumlah jumlah jumlah angka jumlah jumlah persen persen

persen


SASARAN STRATEGIS DALAM RPJMD Meningkatnya 6 persentase tingkat partisipasi angkatan kerja 7

Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM

8

Peningkatan Kesejahteraan Buruh, Petani dan Nelayan

2.


2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 - 64 th) Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja Persentase Koperasi Aktif Jumlah tenaga kerja yang terserap Koperasi Peningkatan Jumlah UMKM yang aktif Jumlah tenaga kerja yang terserap pada UMKM Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan Persentase UMK dibanding dengan KHL Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Peningkatan Pendapatan Nelayan Persentase Peningkatan Pendapatan Pembudidaya ikan Skor Pola Pangan Harapan

SATUAN persen

kali persen jumlah jumlah jumlah jumlah persen angka persen persen angka

PENANGANAN ROB DAN BANJIR

SASARAN STRATEGIS DALAM RPJMD Menurunnya persentase luasan genangan banjir dan rob


2

3 4

5

3.

Persentase Luas Wilayah yang mengalami rob/banjir Luas wilayah yang terkena dampak rob/banjir Luas wilayah Kota Semarang Persentase Penurunan Luas wilayah yang mengalami rob/banjir Luas Wilayah yang mengalami banjir Luas Wilayah yang mengalami banjir tahun lalu Rata rata lamanya genangan air rob/banjir Peningkatan Persentase Kondisi Jaringan Drainase dalam kondisi baik Panjang Jaringan Drainase dalam keadaan baik Total Panjang Seluruh Jaringan Drainase Peningkatan Kapasitas Pompa Jumlah Pompa yang dibangun/diperbesar kapasitas

SATUAN persen

persen

menit persen

liter/dtk

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK SASARAN STRATEGIS DALAM RPJMD Terwujudnya tertib 1 administrasi keuangan daerah dengan opini WTP

2

3

4

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

1

Mempertahankan Pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian

persen

2

Persentase Aset Milik Daerah yang sudah terdata dan memiliki bukti penguasaan aset

persen

Jumlah Aset Milik Daerah yang terdata Jumlah Aset seluruh milik Pemerintah Daerah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah dibanding dengan volume seluruh Pendapatan

Meningkatnya persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1 2 3

Peningkatan Rasio kemandirian keuangan dalam pembiayaan pembangunan

persen

Meningkatnya persentase standar mutu pelayanan

1

Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah SKPD yang sudah melaksanakan IKM Jumlah Penanganan Pengaduan yang terselesaikan Peningkatan SKPD yang sudah memiliki SOP (Standar Operasional Pelayanan) atau SPP (Standar Pelayanan Publik)

angka jumlah jumlah jumlah

4

Peningkatan SKPD yang sudah memiliki Ruang Pelayanan serta sarana dan prasarana pelayanan yang baik

jumlah

5

Pelaksanaan PATEN - Jumlah Kecamatan yang memiliki ruang pelayanan - Jumlah Kecamatan yang memiliki SOP dan SPP - Persentase Pelayanan masyarakat di Kecamatan Cakupan / Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) per satuan penduduk

jumlah jumlah persen persen

2 3

Cakupan / Rasio Bayi memiliki Akta Kelahiran dalam setahun Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk

persen angka

4

Cakupan / Rasio pelayanan E-KTP

persen

Tewujudnya tertib administrasi dan pengelolaan administrasi kependudukan

2 3

1

29

persen persen


SASARAN STRATEGIS DALAM RPJMD Meningkatnya 5 persentase iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 2

3

6

Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi

4 5 1 2

3 4 5

6

7 8 9 7

Meningkatnya persentase keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

1 2 3 4

Jumlah Pelayanan Perijinan yang dikeluarkan dalam setahun Jumlah dan nilai persetujuan investasi selama setahun - Penanaman Modal Asing (PMA) - Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Jumlah tenaga kerja yang terserap Jumlah kegiatan peningkatan Investasi/Penanaman Modal Rasio Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Profesionalisme Aparatur - Jumlah SKPD yang telah menyusun Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa Beban Kerja (ABK) - Jumlah PNS yang mengikuti Bintek, Workshop, Pelatihan atau Pendidikan selama setahun - Persentase Jabatan Struktural yang telah terisi - Jumlah PNS yang terkena kasus hukum dan menerima Hukuman Disiplin Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, Tahunan Kesesuaian Jumlah Program yang dilaksanakan pada RPJMD dengan RKPD Tingkat Ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota melalui SIMPERDA dan MONEV Pembangunan Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Procurement - Jumlah Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP - Jumlah Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah /E-Government SKPD yang memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang Jumlah Perjanjian / Kerjasama kemitraan Pemerintah Kota di berbagai bidang pembangunan Rasio jumlah personil Satpol PP per 10.000 penduduk Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk Cakupan kegiatan Penegakan Peraturan dalam setahun Peningkatan Keamanan dan Ketertiban masyarakat - Angka Kriminalitas yang terjadi di Daerah - Jumlah konflik warga yang terjadi - Jumlah demo yang berakhir rusuh - Jumlah kerusuhan akibat SARA Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

SATUAN jumlah jumlah

Rp jumlah kegiatan persen

SKPD orang persen jumlah ada/tidak persen persen

jumlah

jumlah SIM SKPD jumlah persen persen persen angka jumlah jumlah jumlah persen waktu

8

Pelayanan Penangulangan Bencana Kebakaran

1 2

9

Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat

1

Rasio Grup Kesenian dan budaya per 10.000 penduduk

persen

2

Rasio Gedung Kesenian per 10.000 penduduk

persen

3

Jumlah penyelenggaraan festival Seni dan Budaya

jumlah

4

Jumlah benda, situs cagar budaya yang dilestarikan

jumlah

5 1 2 3

Rasio Gedung Olahraga per 10.000 penduduk Jumlah kunjungan wisata ke Kota Semarang dalam setahun Tingkat okupansi rata rata hunian hotel Rata - rata lama wisatawan tinggal dan menginap di Kota Semarang Peningkatan jumlah destinasi wisata di Kota Semarang Peningkatan Sarana dan Prasarana wisata - Hotel berbintang/non berbintang/losmen/penginapan - Restoran / Rumah makan / Café / Tempat Kuliner dan Pusat Oleh Jumlah pengunjung perpustakaan dalam setahun Jumlah perpustakaan keliling dan rumah pintar Kegiatan Promosi Gerakan Gemar Membaca

persen orang persen hari

10

Meningkatnya kuantitas kunjungan wisata ke Kota Semarang

4 5

11

Meningkatnya persentase minat baca masyarakat

1 2 3

30

jumlah jumlah jumlah jumlah jumlah kegiatan


4.

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KOTA SASARAN STRATEGIS DALAM RPJMD Meningkatnya 1 persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan

2

Meningkatnya persentase sarana prasarana estetika kota

3

Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas RTH Kawasan Perkotaan Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan dalam Perda RTRW

4

5

6

7

Meningkatnya revitalisasi Pasar Tradisional

Meningkatnya persentase cakupan skala pelayanan penanganan sampah

Meningkatnya persentase sarana dan prasarana transportasi massal


persen

2 1

Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik Panjang Jalan dalam kondisi baik (m) Jumlah seluruh Panjang Jalan (m) Prosentase jalan rusak yang diperbaiki Panjang Jalan rusak yang diperbaiki (m) Panjang Jalan yang Rusak (m) Presentase cakupan jalan yang diterangi PJU Jumlah jalan yang diterangi PJU Jumlah jalan Kondisi lampu PJU yang terpelihara Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

2

Pembangunan dan Rehabilitasi Taman Kota dalam setahun

taman

1

Persentase Jumlah Bangunan ber IMB Jumlah bangunan ber IMB Jumlah bangunan di Kota Semarang Realisasi luas wilayah seusai dg peruntukannya sesuai dengan RTRW (%)

persen

2

1

2 3 1

2 3 1 2 3

1 2

Tingkat Ketersediaan Lokasi Parkir Off Street

1

2

4 5

5.

Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen perparkiran

Pelestarian Kawasan Kota Lama Persentase Jumlah Pasar dalam kondisi baik Jumlah Pasar dalam kondisi baik Jumlah seluruh pasar di Kota Semarang Jumlah Pasar yang direnovasi / direvitalisasi dalam satu tahun Peningkatan Jumlah pasar Tradisional Modern Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Cakupan pelayanan penanganan sampah Cakupan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) per satuan penduduk Ketersediaan Sistem Transportasi Massal (Massa Rapid) a. Jenis Transportasi Massal b. Jumlah armada / moda transportasi Persentase penduduk yang menggunakan moda transportasi massal a. Cakupan wilayah yang dilayani transportasi massal b. Jumlah penumpang yang memanfaatkan dalam setahun c. Jumlah halte/pemberhentian bagi transportasi massal per trayek Persentase terminal dan sub terminal yang memiliki sarana dan prasarana fasilitas umum yang lengkap dan dalam kondisi yang baik (Toilet, Tempat ibadah, ruang tunggu, pelayanan kesehatan, tempat sampah) Peningkatan jumlah penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek per tahun Jumlah armada angkutan umum setiap tahun Jumlah trayek setiap tahun Tingkat Parkir on street

3

8

SATUAN

persen

persen

titik persen

persen kegiatan persen

pasar pasar persen persen persen Koridor jenis bus persen penumpang halte persen

jumlah % jumlah jumlah titik lokasi

KESETARAAN GENDER SASARAN STRATEGIS DALAM RPJMD Meningkatnya 1 kesetaraan dan keadilan gender 2

Menurunnya persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 2 3 1 2

Angka Indeks Pembangunan Gender (GDI) Prosentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan Rasio KDRT Prosentase Fasilitasi penanganan pengaduan kasus kekerasan anak dan perempuan (non ligitasi atau ligitasi) Kasus kekerasan anak dan perempuan yang difasilitasi Kasus kekerasan anak dan perempuan yang dilaporkan

2

31

SATUAN angka % angka % %


SASARAN STRATEGIS DALAM RPJMD Mewujudkan Kota 3 Layak Anak

6.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 2 3 4 5

Jumlah Forum Anak Kota Smg yang terbentuk Jumlah Komposisi Gugus Tugas Layak Anak Jumlah Lokasi Taman bermain Anak dlm rangka KLA Jumlah Zona Aman Sekolah / Sekolah Ramah Anak Jumlah Kelurahan Ramah Anak

SATUAN forum jumlah lokasi sekolah kel

PELAYANAN PENDIDIKAN

SASARAN STRATEGIS DALAM RPJMD Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 2 3

4

5

Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar Nasional untuk SD/MI dan Standar Internasional pada masing-masing sekolah 1 tingkat

1

2

3

Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus

1

2

3

4

Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus

1

2

Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Melek Huruf (Bebas Buta Aksara) Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SD/MI APK SMP/MTs APK SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI APM SMP/MTs APM SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI KE SMP/MTs dari SMP/MTs KE SMA/SMK/MA Peningkatan Sekolah yang terakreditasi>8 SD/MI SMP SMA/SMK Angka Kelulusan (AL) AL SD/MI AL SMP/MTs AL SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah (APS) APS SD/MI APS SMP/MTs APS SMA/SMK/MA Rasio Siswa terhadap Guru (R-S/G) SD/MI SMP SMA/SMK Guru yang memenuhi Kualifikasi S-1 / DIV Guru SD/MI Guru SMP Guru SMA/SMK Persentase Sekolah dalam Kondisi yang baik SD/MI SMP SMA/SMK Peningkatan perbaikan ruang kelas SD/MI SMP SMA/SMK Peningkatan penyelenggaraan pendidikan life skill (kecakapan hidup) Jumlah Peserta pendidikan life skill (kecakapan hidup) Frekuensi pelaksanaan pendidikan life skill (kecakapan hidup) Fasilitasi dan Pelaksanaan Kelurahan Vokasi

32

SATUAN % % %

%

%

sekolah

%

%

%

%

%

sekolah

orang kali kelurahan


7.

PELAYANAN KESEHATAN SASARAN STRATEGIS DALAM RPJMD Meningkatnya derajat 1 kesehatan masyarakat Meningkatnya 2 paradigma Semarang Sehat


Usia Harapan Hidup (UHH)

angka

1

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran bayi (Infant Mortality Rate/IMR) Penurunan Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (Childhood Mortality Rate/ChMR) Penurunan Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan Kunjungan Bayi yang memperoleh Layanan Kesehatan Penurunan Prevalensi Gizi Buruk Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Penurunan Kasus DBD Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Penurunan penderita HIV (hasil pendataan) Penurunan Penderita AIDS (hasil pendataan) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio Dokter Umum dan Spesialis per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Warga Kota Semarang yang mengikuti Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

angka

2 3

3

Meningkatnya cakupan Universal Coverage 2015

SATUAN

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2

angka angka % % % % % % kasus % orang orang % % % % % % orang

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 MISI PERTAMA : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT KOTA SEMARANG YANG BERKUALITAS URUSAN WAJIB PENDIDIKAN SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun didukung olehsarana/prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tatakelola pendidikan yang berskala standar nasional SASARAN : 1.

Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan

1.

Mempertahankan Angka Partisipasi Kasar (APK) (IKU) APK SD/MI

108,53%

APK SMP/MTs

119,05%

APK SMA/SMK/MA PAUD (IKU) 2.

84%

92,2%

SLTP/MTs

82,87%

SMA/SMK/MA

79.97%

Angka Kelulusan (AL) (IKU) SD/MI

4.

116,96

Angka Partisipasi Murni (APM) (IKU) SD/MI

3.

%

99,99 %

SLTP/MTs

94%

SMA/SMK/MA

96%

Penuntasan Buta Aksara (IKU)

33

99,5 %


SASARAN STRATEGIS 2.

3.

4

Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar Nasional untuk SD/MI dan Standar Internasional pada masing-masing sekolah 1 tingkat

Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus

Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus


TARGET TAHUN 2015

1.

Penerapan Sistem Pembelajaran berkarakter

100 %

2.

Mempertahankan jumlah TK NBI dan mendorong menjadi TK Bertaraf Internasional

3.

Capaian 16 rintisan SD pelaksanaan e- pembelajaran

40 %

4.

Capaian SMP pelaksanaan e-pembelajaran

60 %

5.

Meningkatkan jumlah SMA melaksananakan epembelajaran 60 %

60%

6.

Meningkatkan jumlah SMK melaksananakan epembelajaran 60 %

65%

7.

Mempertahankan jumlah SD SBI

1 Sekolah

8.

Mempertahankan jumlah SMP SBI

1 Sekolah

9.

Meningkatkan jumlah 11 SMK ber ISO 9001:2008

10.

Mempertahankan jumlah SMA RBI

1 Sekolah

11.

Mempertahankan jumlah SMK RBI

1 Sekolah

12.

meningkatkan jumlah sekolah SD, SMP terakreditasi 95%

13.

meningkatkan 90% SD dan SMP terakreditasi min. B

90%

14.

meningkatkan jumlah SMA berkreditasi B sebesar 90%

90%

15.

meningkatkan jumlah SMK berkreditasi B sebesar 90%

90%

1.

Meningkatkan kualitas ruang kelas SD, memperbaiki 325 ruang kelas rusak kelas rusak berkurang 70 ruang per tahun)

71 Ruang

2.

Meningkatkan kualitas ruang kelas SMP, memperbaiki 160 ruang kelas rusak kelas rusak berkurang 27 ruang per tahun)

27 Ruang

3.

Jumlah guru SD/SDLB berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar 88% (IKU)

88 %

4.

Jumlah guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar 98%

98 %

5.

Jumlah guru SMA/SMK berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar 87%

87%

6.

Jumlah guru SMA/SMK bersertifikasi

90%

1.

Meningkatkan Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi / bersertifikasi 50%

50%

2.

Meningkatkan lulusan program kecakapan hidup bersertifikat kompetensi sebesar 20 %

3.

Akreditasi PKBM

4.

Sekurang -kurangnya 1 kelurahan VOKASI di setiap Kecamatan (16 Kecamatan) (IKU)

16

5.

1 TBM di masing-masing Kecamatan (16 kecamatan)

16

6.

Meningkatnya penyediaan data dan informasi bidang pendidikan

90

7.

Meningkatkan Kelulusan Program Kecakapan Hidup Bersertifikat Kompetensi sebesar 20%

4%

1

11

95%

4% 40%

URUSAN WAJIB KESEHATAN SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/ rujukan dengan rintisan pengembangan pelayanan berskala rumah sakit, pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat SASARAN : 1.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

1.

Angka Usia harapan hidup (IKU)

2.

Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran bayi (IKU)

-

3.

Angka Kematian Balita

-

34

72,30


SASARAN STRATEGIS

2.

Meningkatnya paradigma Semarang Sehat

URAIAN INDIKATOR KINERJA 4.

Angka Kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (IKU)

5.

Angka Prevalensi Penyakit TBC

6.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Indikator tambahan dari IKU)

7.

Angka Prevalensi Penyakit DBD (IKU)

8.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD (IKU)

TARGET TAHUN 2015 55 < 1.5/1000 -

9.

Angka Prevalensi Penyakit HIV/ AIDS (IKU)

10.

Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP)

11.

Angka Kematian karena Penyakit TBC

-

12.

Angka Kematian karena Penyakit DBD

<2

13.

Angka Kematian karena Penyakit HIV /AIDS

14.

Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA

15.

Angka kesakitan pnemoni balita

16.

Balita yg naik berat badannya

17.

Angka kesakitan Diare

21/1000

18.

Angka Kematian Diare

<1

19.

Cakupan Kunjungan bayi (IKU)

20.

Presentase balita gizi buruk (IKU)

21.

Prevalensi gizi kurang pada balita (IKU)

22.

Rumah Tangga Sehat

1.

Presentase balita yang mendapat ASI Eksklusif

2.

Proporsi Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

3.

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan

4.

Angka bebas jentik

5.

Persentase Kelurahan yg mencapai Universal Child Immunization (UCI) (IKU)

6.

persentase Posyandu purnama dan mandiri

7.

Cakupan Kompilasi Kebidanan yang ditangani (IKU)

8.

Cakupan puskesmas (%)

<2/1000 -

280/10.000 100%

91% 0,03% 100 bayi 100% 100% 93% 98 12,07 % 231,25

9.

Cakupan pembantu puskesmas

10.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, per Satuan penduduk (Tambahan Indikator dari IKU)

%

11.

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk (Tambahan Indikator dari IKU)

%

12.

Rasio Dokter Umum per Satuan Penduduk (Tambahan Indikator dari IKU)

%

13.

Rasiao tenaga Medis per Satuan Penduduk (Tambahan Indikator dari IKU)

%

14.

Ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan jaringannya

100%

15.

Jaminan keamanan peredaran obat dan makanan

100%

16.

Meningkatnya mutu pelayanan puskesmas (ISO)

100 %

17.

Meningkatnya penerapan standar pelayanan publik di bidang kesehatan

100%

18.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaana pelayanan puskesmas sesuai standar pelayanan Puskesmas

100%

19.

Persentase rumah tangga mempunyai akses terhadap air layak konsumsi

20.

Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat

21.

persentase tempat tempat umum sehat

22.

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (IKU)

35

19,77

100 % 100%


SASARAN STRATEGIS

3.

Meningkatnya cakupan Universal Coverage2015


TARGET TAHUN 2015

23.

Persentase Ibu Hamil mendapat tablet Fe

-

24.

Pemberian Vitamin A pada bayi

-

25.

Penanganan Bayi BBLR

-

26.

Penurunan balita yang menderita pneumonia

-

27.

Pelayanan kesehatan bayi

100%

28.

Pelayanan kesehatan balita

100%

29.

Kualitas Pelayanan Kesehatan Lansia

100%

30.

persentase desa terkena KLB yang ditangani < 24 jam

31.

Persentase kasus DBD yang ditangani

100%

32.

Terselenggaranya pelayanan Rumah Sakit

100%

33.

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan 70%

63%

34.

Ketersediaan data dan informasi bidang kesehatan akurat dan tepat waktu

100%

-

1

Persentase Keluarga Miskin yang mendapat Pelayanan kesehatan (IKU)

-

2

Persentase penduduk yg menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan (IKU)

-

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan dan persebarannya,fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi SASARAN : 1.

Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk

1.

Pengendalian Angka Kelahiran (TFR) (IKU)

2.

Peningkatan kesadaran remaja utk tidak hamil dibawah 20 tahun serta kesiapan para remaja dalam kehidupan berkeluarga

3.

Jumlah PIK remaja per jumlah Kelurahan

4.

Jumlah sosialisasi dan advokasi kesehatan reproduksi remaja (KRR) dan peserta media (radio, TV,dll)

5.

Jumlah pembinaan pusat info dan konseling KRR tkt Kota

2,26% 0,4%

60 PIK KRR 1 64 KEG

Jumlah petugas KB Petugas UPTB, 6.

16

Jejaring / Kemitraan peduli KB (PKKBD Mandiri)

100%

PLKB/PKB

88

PPKBD/SKD

88

Sub PPKBD

47

Kelompok KB

2.

Peningkatan jumlah akseptor KB baru, baik laki-laki dan perempuan

9.712

7.

Ratio petigas lapangan /penyuluh KB 1 petugas di setiap 2 kel

0,4

8.

Ratio pembantu pembina KB 1 ptgs di kel

177

1

Jumlah peserta BK aktif : (IKU) 1.

BKB

96%

2.

BKR

95%

3.

BKL

96%

2

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun

0,4%

3

Peserta KB dari PUS unmet need/menurunnya PUS Unmet need

75,65

4

Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif

76%

5

Rasio akseptor KB (%)

36

18,64 %


URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja /berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja,serta kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global SASARAN : 1.

2.

3.

4.

5.

Menurunnya angka pengangguran (IKU)

1.

Tingkat pengangguran terbuka (IKU)

12,7%

2.

Penempatan pencari kerja sebanyak

10.750

AKAL

-

AKAD

-

AKAN

-

Meningkatnya persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (IKU)

1.

Angka partisipasi angkatan kerja (IKU)

63,51%

2.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (IKU)

66,71%

Meningkatnya persentase perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja (IKU)

1.

Upah Minimum Kota Semarang

100%

2.

Kebutuhan Hidup Layak

100%

3.

Peningkatan jumlah serikat buruh

4.

Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 570 perusahaan ( 45,6% )

570 Perusahaan

Meningkatnya persentase fasilitasi penyelesaian masalah hubungan industrial

1.

Penurunan angka perselisihan hubungan industrial 1 PHI/PHK/Unjuk rasa 2 % Per tahun

2.

Jumlah kasus pelanggaran / penyimpangan regulasi 3 ketenagakerjaan

Meningkatnya persentasepenyelenggaraan dan sistem informasi pasar kerja yang mudah diakses masyarakat

1.

Jumlah Bursa Tenaga Kerja (IKU)

2 keg

2.

Tenaga kepelatihan yg berkompetensi

25%

3.

Jumlah pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

4.

Meningkatnya ketrampilan tenaga kerja 2.310 orang

550 Orang

5.

Meningkatnya kompetensi tenaga kepelatihan 25%

5%

6.

Ketersediaan pranata pengelolaan DBHCHT dalam upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

100%

227 kasus menurun

200 keg

URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Pengembangan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku, kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah airg una meningkatkan partisipasi dalam pembangunan SASARAN : 1.

Meningkatnya persentase peran serta aktif generasi pemuda dalam pembangunan

1

Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan  Karang taruna  Organisasi kepemudaan

2

Peningkatan jumlah kegiatan kepemudaan

3

Peringatan Hari Sumpah Pemuda

4

Pendidikan Life skill/kewirausahaan

5

% (prosentase) jumlah peserta dihadapkan dengan jumlah anggota organisasi kepemudaan dalam rangka peningkatan peran serta generasi muda dalam pembangunan

6

Jumlah Organisasi Kepemudaan

7

1. % (prosentase) peningkatan fasilitasi/ bantuan Karang Taruna. 2. % (prosentase) peningkatan fasilitasi/bantuan Kepemudaan.

2,43 % 47 Organisasi 14 Kegiatan 47 Organisasi 16,66%

47 Organ 4,68%

TUJUAN : Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat dan fasilitasi olahraga prestasi unggulan yang didukung sarana prasarana olahraga yang memadahi

37


SASARAN STRATEGIS

TARGET TAHUN 2015


SASARAN : 1.

2.

3.

Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga

Meningkatnya persentase budaya olahraga amasyarakat

Meningkatnya persentase pencapaianprestasi olahraga

1

Pembangunan/rehab sarana olahraga

2

Presentase kecamatan yang mempunyai sarana dan prasarana olahraga untuk umum

100%

3

% (prosentase) Peningkatan jumlah pembangunan sarana olahraga di kota per 10000 penduduk (IKU)

16,7%

4

Data jumlah sarana prasarana olahraga

1

Jumlah kegiatan olahraga massal dalam satu bulan per tahun

2

Prosentase penduduk yang menjadi anggota klub olahraga

10,7%

3

Prosentase penduduk aktif melaksanakan minimal satu cabang olahraga satu kali seminggu

-

4

Peningkatan Pembinaan dan Permasyaratan olahraga

33%

5

Jumlah organisasi olahraga=23 organisasi(18 cabang olahraga dan 5 cabang olahraga baru/rekreasi)

23 Organ

6

Peniongkatan Jumlah Atlet yang dibina, jumlah mendali yang diperoleh

1

Peningkatan prestasi liga pendidikan Indonesia (LIPIO) Tk. SMA Tk. SMP

-

2

Mempertahankan sebelumnya

-

3

Prosentase nomor cabang olahraga pada PON yang meraih medali dibandingkan jumlah keseluruhan nomor cabang olahraga yang dipertandingkan

capaian

pada

-

POPDA

ada 19 Kegiatan

48 Orang /54 % Mendali

tahun

2%

URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Pengembangan pelayanan dan aksesbilitas perpustakaan berbasis teknologiinformasi, optimalisasi minat bacamasyarakat dan rintisan Perpustakaan berbasis TI SASARAN : 1.

2.

3.

Meningkatnya persentase Perpustakaan BerbasisTI

Meningkatnya persentase minat baca masyarakat

Meningkatnya persentase pelestarian dan koleksi bahan pustaka

1.

Jumlah perpustakaan milik di Kota Semarang

156

2.

Jumlah perpustakaan kelurahan/ Rumah Pintar

3.

Jumlah Perpustakaan Keliling dan Rumah Pintar (Tambahan Indikator dari IKU

4.

Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan

100%

5.

Peningkatan pelayanan Otomasi Perpustakaan

100%

16 Lokasi Jumlah

6.

Pelayanan Perpustakaan yang sudah berbasis IT

7.

Keberadaan data buku secara digital

Ada

8.

Keberadaan data anggota dan peminjam secara digital

Ada

9.

Penyediaan sarana informasi layanan perpustakaan berbasis TI dan website perpustakaan

Ada

10.

Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai

Ada

1.

Presentase peningkatan budaya baca

2.

Penyelenggaraan Pameran Buku

3.

Promosi Gerakan Membaca (IKU)

4.

Jumlah peminjam buku

1.

Peningkatan koleksi bahan pustaka berupa buku

2.

Terkelolanya koleksi buku perpustakaan

3.

Jumlah koleksi buku perpustakaan

8000 Buku

4.

Jumlah judul buku perpustakaan

2.076 Buku

5.

Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan

38

100% 2x dalam 1 Th 100% 40% 2.076 Buku 100%

35%


SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

6.

Jumlah Pengunjung Perpustakaan (dalam setahun) (IKU)

7.

Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan yang Terpelihara

60%

8.

Rasio ketersediaan Sarana/prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara

61 %

9.

Aksesbilitas/ketersediaan layanan informasi kearsipan

55%

10.

Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik

7100 berkas

11.

Jumlah dokumen/arsip daerah yang diselamatkan / dipelihara

4100 berkas

30% (Jumlah)

URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat indentitas dan jati diri masyarakat SASARAN : 1.

Meningkatnya persentase sarana dan prasarana pelestarian seni dan budaya tradisional

1.

    

2.

3.

Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan benda cagar budaya

Meningkatnya persentase kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian sen idan kekayaan budaya local

Tersediannya Sarana dan Prasarana Obyek Wisata yang memadai Tersediannya Adminsitrasi Perkantoran Tersediannya Sumber Daya Aparatur Pengelolaan Obyek Wisata dan Pemandu Wisata Meningkatnya Penyelenggaraan Apresiasi Seni dan dan Budaya Meningkatnya Penyelenggaraan Atraksi Budaya

21 Wahana 3 Kegiatan 618 Orang

20 Kegiatan 30 Kegiatan

2.

Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10 % per tahun dalam Pengembangan, Pengelolaan terhadap nilai, kekayaan, dan keragaman Budaya

3.

Rasio Group Kesenian dan Budaya per 10000 Penduduk (Indikator Tambahan dari IKU)

4.

Rasio Gedung Kesenian per 10000 (Indikator Tambahan dari IKU)

5.

Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Indikator Tambahan dari IKU)

1.

Daftar Cagar Budaya di Kota Semarang

100%

2.

Jumlah Benda, situs Cagar Budaya yang dilestarikan ( IKU)

Jumlah

3.

Jumlah obyek Cagar Budaya dalam setahun (IKU)

4.

Jumlah obyek Cagar Budaya yang telah diinventarisir

100%

5.

Jumlah obyek Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata

Jumlah

6.

Benda, situs, kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

100%

1

Jumlah sanggar seni dan budaya di Kota Semarang

100%

2

Jumlah Sanggar Seni dan Budaya di Kota Semarang yang dibina

100%

3

Frekuensi pembinaan Sanggar Seni dan Budaya

100%

4

Jumlah organisasi budaya

100%

5

Jumlah sanggar seni dan budaya

100%

6

Jumlah group,sanggar seni dan budaya yang dibina

100%

39

3 Kegiatan

174


SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

7

Jumlah penyelenggaraan pagelaran/festival/pentas seni dan budaya  Wayang kulit  Kethoprak  Atraksi Budaya  Apitan/sedekah bumi  Sesaji Rewanda  Upacara Tradisi Dugderan  Pagelaran Musik Tradisi  Tari  Rebana, Jipin  Lomba mewarnai  Semarang Night Carnival  Band/Vocal Grup

8

Frekuensi Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya

12 bulan

9

Penyelenggaraan Event Kebudayaan per tahun

12 bulan

10

Meningkatnya kegiatan kerjasama pengelolaan kekayaan seni budaya daerah

3 Kegiatan

7 keg

MISI KEDUA : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SERTA MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Pengembangan pemahaman politik untuk mewujudkan budaya politik demokratis yang santun dan partisipasi politik yang didukung oleh infra dan supra struktur politik yang sehat SASARAN : 1.

Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat

1

Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama

2 keg

2

Kegiatan Pembauran Kebangsaan

1 keg

3

Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik

75%

4

Tersedianya Pranata dalam peningkatan kesadaran politik masyarakat

100%

2.

Meningkatnya persentase partisipasi politikmasyarakat dalam Pemilu dan Pilkada

1

Pendataan dan Monitoring Partai Politik

3.

Meningkatnya persentase peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1

Tingkat kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan ( Raperda dan Perda)

2

Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang

3

Prosentase Peraturan Daerah yang ditetapkan -

Jumlah Perda yang ditetapkan selama setahun

-

Jumlah Raperda yang diusulkan

12 bulan

21

50 50%

4

Jumlah Perda yang diusulkan / inisiatif DPRD

5

Jumlah Keputusan DPRD yang dibuat selama setahun

6

Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

46 SK

7

Jumlah unjuk rasa terhadap anggota DPRD kota Semarang

10 kali

40

23 raperda 46 SK


SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA 8

- Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD - Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh DPRD

TARGET TAHUN 2015 5 kali 5 kali

TUJUAN : Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang memadahi SASARAN : 1.

Meningkatnya persentase keamanan,ketentraman dan ketertiban masyarakat Meningkatnya persentase pemberantasan penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya Meningkatnya Persentase kemampuan perlindungan masyarakat (LINMAS) mencapai 80%

1. 1

Pelaksanaan Kegiatan FORKOMPIDA/MUSPIDA

2.

Operasi Penegakan Peraturan

12 keg 234

3.

Penurunan angka kriminalitas

2.909

4.

Perekrutan anggota linmas baru

5.

Rasio Jumlah Personil Satpol PP per 10000 Penduduk (Tambahan Indikator dari IKU)

745 %

6.

Rasio Jumlah Personil Linmas per 10000 Penduduk (Tambahan Indikator dari IKU)

%

7.

Cakupan kegiatan Penegakan Peraturan dalam Setahun (Tambahan Indikator dari IKU)

%

8.

Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Maasyarakat (Tambahan Indikator dari IKU)  Angka Kriminalitas yang terjadi di Daerah  Jumlah konflik warga yang terjadi  Jumlah Demo yang berakhir Rusuh  Jumlah Kerusuhan akibat SARA

9.

Angka, Jumlah

Jumlah anggota linmas yang ber KTA

8.203

10.

Pos Kamling yang aktif

3.695

11.

Tingkat gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan

12.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan

100%

13.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

100%

14.

Menurunnya Jumlah kejadian terkait ketertiban dan keamanan

5%

15.

Menurunnya jumlah pelanggaraan perda 10 % per tahun

10%

16.

Meningkatnya kesadarn masyarakat dalam memahami bahaya lahgun dan peredaran narkoba

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SASARAN STRATEGIS

5%

100 orang

PEMERINTAHAN UMUM, PERANGKAT DAERAH,


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan e-government menuju e-city SASARAN : 1.

Meningkatnya persentase administrasi pemerintahan dengan penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic government di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang

1.

Penerapan e-procurement (IKU)  Jumlah Pengadaan Barang melalui ULP  Jumlah Pengadaan Barang melalui LPSE

2.

Paket yang dilelang melalui e-procurement

Ada

3.

Optimalisasi Penyelenggaraan Pengembangan SIM egov (IKU)

Ada

4.

Penerapan SIMPERDA dan MONEV secara elektronik (IKU)

41

Ada, Jumlah Jumlah

100%


SASARAN STRATEGIS

2.

3.

Meningkatnya persentase perencanaan partisipatif dalam penyelenggaraan pembangunan

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) Kota Semarang


TARGET TAHUN 2015

5.

Ketersediaan data dan Informasi untuk perencanaan dan pengendalian Pembangunan Kota, baik dari jumlah, jenis maupun akurasinya

1.

Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota

2.

Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan

16

3.

Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan

177

4.

Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah

100%

5.

Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi

2 Dok

6.

Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan Sosial dan Budaya

5 Dok

7.

Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam

5 Dok

8.

Tingkat ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasan-kawasan khusus kota

100%

9.

Ketersediaan Pranata Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kota

3 Dok

10.

Kapasitas Kelembagaan dan Personil Perencana Pembangunan Daerah Kota

100%

11.

Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah

2%

12.

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, Tahunan (Indikator Tambahan dari IKU)

Ada

13.

Kesesuaian Jumlah Program yang dilaksanakan pada RPJMD dengan RKPD (Indikator Tambahan dari IKU)

85%

Pembentukan Pejabat PPID dari SKPD (IKU)

Ada

1

95%

1

TUJUAN : Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani rakyat SASARAN : 1.

Meningkatnya persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (IKU)

1.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (IKU)

100% Rp. 615.199.740.000

2.

Rasio Pendapatan Asli Daerah dibanding dengan Volume seluruh pendapatan (Tambahan Indikator dari IKU)

%

3.

Meningkatkan Pendapatan Daerah

2.

Meningkatnya rasio kemandirian keuangan dalam pembiayaan pembangunan

1.

Peningkatan Rasio Kemandirian Keuangan dalam Pembiayaan Pembangunan (Tambahan Indikator dari IKU)

3.

Meningkatnya optimalisasi pengelolaan aset daerah dengan penekanan pada ketersediaan data aset yang akurat dan pengamanan aset daerah

1.

Sosialisasi penyusunan neraca aset

1 keg

2.

Sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah

1 keg

3.

Tingkat ketersediaan data aset pemerintah daerah

100%

4.

Tingkat akurasi hasil inventarisasi aset pemerintah daerah

100%

Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (IKU)

1.

Opini dari BPK RI

WTP

2.

Mempertahankan Pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (Tambahan Indikator dari IKU)

%

3.

Persentase Aset Milik Daerah yang sudah terdata dan memiliki bukti Penguasaan Aset (Tambahan Indikator dari IKU)

%

4.

25% %

TUJUAN : Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta antikorupsi,kolusi dan nepotisme dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel serta Pengembangan kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik tingkat lokal, nasional maupun internasional

42


SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

SASARAN : 1.

2.

3.

4.

5.

Meningkatnya persentase kelembagaan dan ketatalaksanan pemerintahan guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Meningkatnya persentase kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan penekanan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang bermoral,beretika,danberwibawa serta antikorupsi,kolusi dan nepotisme,responsif,transparan dan akuntabel

1.

Penataan Birokrasi sesuai PP no 41 tahun 2007

2.

Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat

3.

Penyusunan Kajian Kelembagaan

4.

Jumlah SKPD yang telah menyusun Analisis Jabatan dan ABK (IKU)

5.

Jumlah PNS yang mengikuti Bintek, workshop, pelatihan, atau pendidikan selama setahun (IKU)

6.

Persentase Jabatan Sturuktural yang telah terisi (IKU)

7.

Jumlah PNS yang terkena kasus hukum dan menerima Hukuman Disiplin (IKU)

Jumlah

8.

Tersedianya pranata dalam peningkatan organisasi / kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan.

100%

9.

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tertib administrasi ketatalaksanaan

100%

10.

Peningkatan program pemacu PAN dan tertib administrasi kepegawaian Setda dan Sekretariat DPRD

100%

11.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan standar pelayanan

100%

12.

Terlaksananya rintisan kelurahan sebagai SKPD 40 kel

1.

Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan

600 Orang

2.

Jumlah diklat teknis fungsional yang diselenggarakan

56 orang

3.

Jumlah diklat teknis fungsional yang dibutuhkan

4 keg

4.

Penyelenggaraan Diklat Prajab Gol I, II / III Honorer

100%

5.

Pengiriman Diklat Pim Tk II dan III dan Diklat Teknis dan Fungsiomal

56 orang

6.

Diklat Prajab Gol I, II dan III Umum

600 orang

7.

Meningkatkan kompetensi teknis dan fungsional

30 orang

8.

Meningkatnya profesionalisme dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara 90% dalam waktu 5 tahun perencanaan

100%

9.

Persentase jumlah aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis

90%

10.

Jumlah kelurahan yang berprestasi

11.

Rasio Jumlah Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Tambahan Indikator dari IKU)

100% 3 dokumen 62 SKPD Orang %

95%

3 kelurahan %

12.

Pelaksanaan AKD

Meningkatnya persentase sinergitas hubungan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah

1.

Kegiatan 1 Hubungan Antar Lembaga

2.

Ketersediaan pranata kerjasama antar pemerintah 2 daerah, antara lembaga / institusi

100%

Meningkatnya persentase sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.

Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

100%

2.

Jumlah produk hukum yang ditetapkan melalui Perda maupun Perwal :

Persentase peningkatan hubungan kerjasama antara Swasta, PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota lain,Provinsi,Pusat dan Luar Negeri

1 keg 3 Kegiatan



LD

4500



BD

2350

3.

Jumlah sosialisasi peraturan Perundang-undangan

17 Jenis

4.

Tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

5 Jenis

1.

Jumlah Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang

100%

2.

Jumlah koordinasi negara yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang

100%

3.

Jumlah rapat koordinasi Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang

100%

43


SASARAN STRATEGIS

6.

Berkurangnya persentase penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah


TARGET TAHUN 2015

4.

Dokumen Evaluasi Kerjasama Pihak Ketiga

100%

5.

Tersusunnya database kerjasama

100%

6.

Anggota Kedungsepur, anggota Apeksi, SKPD Kota Semarang

100%

7.

Jumlah kunjungan kerja luar negeri / dalam negeri

100%

8.

Jumlah daerah yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang

100%

9.

Tersedianya data pertanahan yang valid

10.

Jumlah perjanjian/ kerjasama kemitraan pemerintah kota di berbagai bidang pembangunan

20%

11.

Ketersediaan pranata Penyertaan Modal PDAM Kota Semarang

100%

12.

Ketersediaan pranata kerjasama antar pemerintah daerah, antara lembaga / institusi

100%

13.

Jumlah Perjanjian / Kerjasama Kemitraan Pemerintah Kota di berbagai Bidang Pembangunan ( IKU)

Jumlah

1.

Indeks Persepsi Korupsi

2.

Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat

8 kerjasama

Meningkat 100%

TUJUAN : Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan penunjang berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima SASARAN : 1.

2.

3.

Meningkatnya persentase indeks kepuasan masyarakat

Meningkatnya persentase standar mutu pelayanan

Meningkatnya persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi

1.

Pelaksanaan IKM

2 Dok

2.

Tertanganinya Pelayanan Pengaduan Masyarakat

340 Pngduan

3.

Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani

100%

1.

Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Jumlah SKPD yang melaksanakan IKM (IKU)

Angka dan Jumlah

2.

Jumlah Penanganan Pengaduan yang terselesaikan ( IKU)

Jumlah

3.

Peningkatan SKPD yang sudah memiliki SOP attau SPP (IKU)

Jumlah

4.

Peningkatan SKPD yang sudah memiliki ruang pelayanan serta sarana dan prasarana pelayanan yang baik

5.

Pelaksanaan PATEN (Pelayanan Terpadu di Kecamatan)  Jumlah Kecamatan yang memiliki ruang pelayanan  Jumlah kecamatan yang memiliki SOP dan SPP  Persentase Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

16 kec 16 kec 90%

1

Jumlah SIM dari SKPD

52

2

Jumlah Website SKPD

22

3

Website Kota Semarang

1

URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan penunjang berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima SASARAN : 1.

Tewujudnya tertib administrasi dan pengelolaan administrasi kependudukan

1.

Jumlah database kependudukan

2.

Tingkat validitas data base kependudukan

95%

3.

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (IKU)

90%

44

4


SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

4.

Jumlah ruangan pelayanan kependudukan kecamatan

5.

Perekaman E KTP

11

6.

Cakupan / Rasio pelayanan E-KTP (Tambahan Indikator dari IKU)

7.

Rasio Bayi berakte kelahiran (IKU)

90%

8.

Rasio Pasangan berakte nikah

81%

9.

Rasio keluarga ber KK

100%

10.

Rasio Penduduk ber Akte Kelahiran/1000 kk (IKU)

100%

11.

Rasio penduduk ber NIK

90%

12.

Rasio pasangan cerai ber Akta Perceraian

85%

13.

Rasio penduduk meninggal berakta kematian

100%

14.

Tersedianya pranata dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan

100%

1.103.328 wk %

URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan pemangkukepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan informasi publik yang bertanggungjawab SASARAN : 1.

2.

3.

Meningkatnya keterbukaan informasi publik

1.

Peraturan tentang pengelolaan informasi

Ada

2.

Jumlah SIM di SKPD yang terbangun

6 SIM

Meningkatnya hubungan komunikasi timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan Media Masa

1.

Siaran keliling

2.

Dialog interaktif melalui media TV Lokal

100%

3.

Sosialisasi melalui media radio

100%

4.

Sosialisasi melalui media cetak

100%

5.

Pameran, promosi dan propaganda (baliho, billboard)

100%

6.

Baliho dan spanduk DBHCHT

100%

7.

Persentase kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipublikasi masyarakat

100%

8.

Persentase peliputan, dokumentasi dan informasi media penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

100%

9.

Jumlah kegiatan Press release, pantauan berita elektronik, analisa berita surat kabar, pemuatan berita di website dan jumpa pers

225 kali

10.

Jumlah Dialog interaktif, publikasi, siaran langusng dan sosialsasi di media

115 kali

11.

Meningkatnya aparatur yang mempunyai pengetahuan teknologi dan informasi

10%

Persentase bantuan masyarakat yang masuk

100%

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah

1.

45

12 bulan


MISI KETIGA : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING DAERAH URUSAN WAJIB KOPERASI DAN UMKM SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan dan pengembangan lokal untuk mendorong daya saing SASARAN : 1.

2.

3.

4.

5.

Meningkatnya persentase koperasi aktif

Meningkatnya persentase koperasi sehat

Meningkatnya persentase jumlah UMKM non BPR/LKM

Meningkatnya persentase akses permodalan KUMKM

Meningkatnya persentase jumlah penyerapan tenagakerja pada sektor UMKM (IKU)

1.

Persentase koperasi aktif (IKU)  Jumlah koperasi aktif  Jumlah seluruh koperasi

2.

Mempertahankan Koperasi aktif 75 %

1.

75%

100% 50%

Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat

2.

Meningkatkan akses pembiayaan Koperasidan UMKM 25 % penguatan kelembagaan KSP/USP dan LKM

1.

Jumlah UMKM

2.

Peningkatan Jumlah UMKM yang Aktif (tambahan Indikator dari IKU)

3.

Meningkatnya jumlah UMKM 10%

1.

Fasilitasi permodalan (IKU)

2.

Peningkatan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM 25% serta penguatan kelembagaan KSP/USP dan LKM

1

Jumlah tenagakerja yang terserap Koperasi UMKM (IKU)

2

Jumlah penyerapan tenagakerja pada sektor UMKM meningkat 2% per tahun

4%

11.519 unit Jumlah 2% 2.611 KUMKM 4%

2% per tahun

55%

URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Mengembangkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, potensi dan produk unggulan daerah yang berdaya saing serta mengembangkan BUMD dana set-aset daerah untuk mendorong sector riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja SASARAN : 1.

Meningkatnya persentase iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang

1.

Penngkatan Jumlah permohonan penanaman modal

10%

 penanaman modal asing (PMA)  penanaman modal dalam negeri (PMDN)  Jumlah dan nilai penanaman modal daerah  Investasi lainnya (Non PMA/PMDN) 2.

Jumlah dan nilai persetujuan investasi selama setahun  Penanaman Modal Asing (PMA)  Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Jumlah

3.

Jumlah Pelayanan Perijinan yang dikeluarkan dalam setahun (Tambahan Indikator dari IKU)

Jumlah

4.

Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyard Rupiah) (Tambahan Indikator dari IKU)

5.

Jumlah tenagakerja yang terserap dalam perusahaan yang berinvestasi di Kota Semarang (IKU)

6.

Jumlah Kegiatan Peningkatan Investasi / Penanaman Modal

7.

Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi pembangunan daerah

8.

Ketersediaan pranata investasi

46

Rp. 15.737 orang Kegiatan

10% 100%


SASARAN STRATEGIS


2.

Meningkatnya persentase kerjasama pengelolaan asset dengan investor

1

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerjasama

3.

Revitalisasi kawasan-kawasan industry

1

Mempertahankan jumlah kluster industri

TARGET TAHUN 2015 12 bulan 100%

URUSAN PILIHAN PERTANIAN SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Mengembangkan produktivitas pertanian yang berorientasi pada system agribisnis SASARAN : 1.

2.

Meningkatnya tingkat kesejahteraan petani dan Kualitas SDM dalam memajukan Pertanian

Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas produksi Pertanian/perkebunan dan peternakan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

1

Kenaikan Nilai Tukar Petani (IKU)

335%

2

Tingkat pendapatan petani (IKU)

3

Cakupan bina kelompok tani

4

Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan

5

Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi pertanian/ perkebunan daerah

99,98%

1

Kenaikan produktivitas, Kualitas dan Hasil Produksi Komoditas Peternakan

97,04%

2

Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan hasil produk komoditas hasil pertanian/perkebunan

99,71%

3

Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan

100%

4

Angka Kesakitan dan Kematian Ternak Akibat Penyakit Menular

2,2%

335% kelompok 75%

3.

Mempertahankan luasan lahan pertanian/perkebunan, dan peternakan produktif

1

Mempertahankan Luas Lahan Produktif

4.

Mempertahankan luasan hutan produktif, Penataan Infrastruktur serta Rehabilitasi pada Lahan Pertanian/Perkebunan

1

Mempertahankan areal hutanrakyat

2

Tersedianya pranata kebijakan pertanahan & infrastruktur pertanian dan pedesaan

RTS

3

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian penghijauan /lahan

2,5%

414,2 ton

ha

URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Mengembangkan produktivitas bahan pangan untuk menjaga ketersediaan bahan pangandan meningkatkan ketahanan pangan SASARAN : 1.

Meningkatnya persentase ketersediaan pangan utama

122.576/ 1000 penduduk

1.

Ketersediaan pangan utama per 1000 penduduk

2.

Ketersediaan energy perkapita (%)

95%

3.

Ketersediaan protein perkapita (%)

100%

4.

Skor pola pangan harapan (IKU)

95%

5.

Kelancaran akses pangan masyarakat miskin

2100 kk

6.

Tingkat ketersedian bahan pangan daerah, khususnya beras dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat

11,55%

2.

Meningkatnya persentase pengembangan1. Kelurahan mandiri pangan

Kelurahan mandiri pangan

14 Kelurahan

3.

Meningkatnya persentase cadangan pangan daerah

1.

Penguatan cadangan pangan

35 Kelompok

2.

Lumbung pangan masyarakat

22 kelurahan

Meningkatnya persentase kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan

1.

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

46 Lokasi

2.

Produk pangan /olahan pangan yang memenuhi standar mutu

187 PIRT

4.

47


URUSAN PILIHAN KEPARIWISATAAN SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Mengembangkan kualitas pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung SASARAN : 1.

2.

3.

4.

Meningkatnya persentase tujuan destinasi wisata di Kota Semarang

1.

Terlaksananya pameran promosi kepariwisataan

2.

Meningkatnya jumlah destinasi wisata IKU

10% (4 obyek)

Meningkatnya persentase kuantitas kunjungan wisata ke Kota Semarang

1.

Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan (IKU)

2.185.379 orang

2.

Meningkatnya lama tinggal wisatawan asing(IKU)

1,37 hari

Meningkatnya persentase daya saing dan daya jual destinasi wisata di Kota Semarang

1.

Perbaikan dan rehabilitasi obyek wisata

kegiatan

2.

Tersedianya sumber daya aparatur pengelola obyek wisata dan pemandu wisata

618 Orang

Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya

1.

Jumlah sarana prasarana penunjang pariwisata

21 Wahana

2.

Tingkat okupansi hotel (IKU)

3.

Meningkatnya jumlah destinasi wisata

4.

Jenis dan jumlah rumah makan/restoran dan kawasan kuliner

242 lokasi

5.

Jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata

564 pelaku

6.

 

Jumlah Hotel Berbintang/ Non Berbintang/Losmen/Penginapan (Tambahan Indikator dari IKU) Restoran/Rumah Makan/Cafe/Tempat Kuliner dan Pusat Oleh-oleh (Tambahan Indikator dari IKU)

5 Kegiatan

5,72% 10% (4 obyek)

Jumlah

Jumlah

URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Mengembangkan Produktivitas kelautan dan perikanan yang berorientasi pada system agribisnis SASARAN : 1.

2.

Meningkatnya tingkat kesejahteraan Nelayan dan PetaniIkan

1.

Peningkatan rata rata pendapatan nelayan (IKU)

2.

Peningkatan pendapatan Pembudidayaan Ikan (IKU)

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

1.

Penyuluhan perikanan

2.

Produksi perikanan budidaya

3.

Jumlah Kelompok pelestari lingkungan

4.

Meningkatkan produksi perikanan budidaya 15% per tahun

15% 15% per tahun kali 733,7 ton 1 kelompok 843.70 ton

Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

1

Produksi perikanan tangkap

2

Meningkatkan produksi perikanan tangkap 5% per tahun

5% per tahun

4.

Meningkatnya Produksi Ikan Olahan

1

Meningkatkan produksi ikan olahan 3 % per tahun

13.201.00 ton

5.

Meningkatnya cakupan Bina Kelompok Pelaku Perikanan dan Kelautan

1

Produksi ikan olahan

12 kelompok

2

Cakupan bina kelompok pelaku perikanan dan kelautan 20% per tahun

3

Meningkatkat Pengetahuan masyarakat perikanan dan masyarakat konsumsiikan

1

Peningkatan konsumsiikan 3% per tahun

3.

6.

Meningkatnya KonsumsiIkan

437,3 ton

149 kelompok

26,71 kg/kapita

URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Rintisan, Penataan pasar-pasar tradisional modern dan perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional terhadap kebutuhan dan keterjangkauan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor

48



TARGET TAHUN 2015

1.

Peningkatan Jumlah Pasar Tradisional (IKU)

2 buah

2.

Pembangunan/rehab pasar tradisional (IKU)

2 pasar

3.

Stabilitas harga kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat 100% (pasar modern)

5%

4.

Stabilitas harga kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat 100% (pasar tradisional)

10%

5.

Jumlah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (bazar, pasar murah, dll)

100%

6.

Persentase Jumlah Pasar dalam kondisi baik (Tambahan Indikator dari IKU)

SASARAN STRATEGIS SASARAN : 1.

Berkembangnya pasar tradisional modern

%

2.

Pengaturan berkembangnya pasarpasar retail modern yang baru

1.

Kajian tentang pengaturan pasar retail modern

Peraturan

3.

Meningkatnya persentase kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB

1.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

BPS

4.

Penataan PKL

1.

Pemberdayaan dan penataan sentra PKL

100%

2.

Jumlah Pedagang kaki lima yg dibina & memiliki kemandirian dalam usaha

100%

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Mengembangkan kualitas produk sector perindustrian dan perdagangan melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sesuai standarisasi SASARAN : 1.

Terwujudnya City Branding Kota Semarang

1

Pelaksanaan penyusunan City Branding

2.

Meningkatnya persentase struktur industry yang kuat berbasis pada pendekatan klaster dan berdaya saing tinggi

1

Jumlah industry

2

Persentase industry kreatif terutama industry kecil/home industri

3

Jumlah cluster baru industry ikecil dan menengah

4

Produksi dan transaksi penjualan IKM

3%

5

Peningkatan penataan struktur IKM

3%

6

Penataan kawasan sentra-sentra industry potensial

1

Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa 100 %

2

Jumlah penanganan barang/produk beredar dipasar tidak sesuai standar yang ditentukan

100%

3

Jumlah kasus/kejadian yang diakibatkan oleh pemakaian produk/barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan (LPG, dll)

5%/kasus

3.

Perlindungan terhadap konsumen atas konsumsi barang dan jasa

49

3604 378 IKM 10 buah

20 sentra 160 pelaku usaha


MISI KEEMPAT : MEWUJUDKAN TATA RUANG WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Meningkatkan penataan lahan kritis,penataan lahan bekas galian C dan penataan kawasan pantai dan pengembangan kegiatan perlindungan dan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam dan pengendalian polusi SASARAN : 1.

2

3

4

Meningkatnya persentase pengelolaan dan penataan lahan kritis

1

Rehablitasi Hutan Mangrove

100%

2

Tingkat efektivitas upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

70 Ha

3

Cakupan wilayah rehabilitasi ekosistem pesisir/pantai

Meningkatnya persentase pengendalian dan pemanfaatan bahan galian C dan pengunaan air bawah tanah (ABT)

1

Pengawasan Kegiatan Pertambangan Galian C

2

Menurunnya pemanfaatan Air bawah tanah (ABT)

0,33%

3

Menurunnya jumlah kawasan penambangan galian Golongan C

0,25%

Meningkatnya persentase cakupan pengawasan AMDAL

1

Cakupan pelaksanaan peng-awasan AMDAL

2

Jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota Semarang

3

Persentase Kasus Yang ditangani

100%

1

Pemanen Air Hujan

9 Unit

2

Konservasi Lahan Tangkapan Air Hujan

5 Ha

3

Cakupan wilayah biopori

15%

Meningkatnya persentase mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim

80% 12 bulan

25 industri 12 Kel.

TUJUAN : Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah serta pengembangan kegiatan penanganan sampah SASARAN : 1

2

Meningkatnya persentase cakupan skala pelayanan penanganan sampah

Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair

1.

Persentase cakupan kinerja pengelolaan persampahan

83%

2.

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan Penduduk ( IKU)

%

3.

Jumlah kelurahan yang terlayani

4.

Tingkat luasan areal pelayanan persampahan kota

87%

5.

Tingkat cakupan pelayanan persampahan Wilayah

177 Klrhn

6.

Cakupan pelayanan penanganan persampahan (IKU)

%

7.

Cakupan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) per satuan penduduk (IKU)

%

8.

Cakupan Pelayanan K3 Wilayah Kecamatan

1.

Prosentase industri yang mentaati syarat teknis pencemaran air

2.

Meningkatnya 2 Sanitasi Lingkungan Masyarakat

4%

3.

Tingkat 4 pencemaran lingkungan hidup perkotaan

20%

4.

Tingkat 5 kualitas pencemaran udara perkotaan

5.

Tingkat Aksesbilitas informasi SDA dan LH

6.

Cakupan Wilayah Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pantai

100%

149 Titik Pantau 66%

500 Kdrn

TUJUAN : Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) SASARAN : 1.

Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas RTH Kawasan Perkotaan

1.

Rehab Taman Kota

2.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (IKU)

3.

Pembangunan dan Rehabilitasi Taman Kota Dalam Setahun (IKU)

50

2 taman 30% 8 Taman


SASARAN STRATEGIS 2.

Meningkatnya persentase pengelolaan RTH Publik

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.

Taman yang dikelola Pemerintah

TARGET TAHUN 2015 237 taman

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana tata ruang yang ditetapkan SASARAN : 1.

Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan melalui penataan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW

1.

Penetapan Perda RTRW

Ada

2.

Monitoring dan Evaluasi

12 bulan

3.

Kelestarian kawasan kota lama (IKU)

100%

4.

Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kota dan tingkat konflik pemanfaatan peruntukan lahan

100%

TUJUAN : Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana tata ruang yang ditetapkan SASARAN : 1.Meningkatnya persentase penanganan kawasan dan bangunan cagar budaya

1

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya

2.Meningkatnya Pengelolaan Reklame

1

Peningkatan pengelolaan reklame

2

Jumlah titik reklame

menurun

3

Jumlah titik Reklame yang tertata dan terpelihara dengan baik

915 Titik

ada

20%

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan transportasi SASARAN : 1.

Meningkatnya persentase sarana dan prasarana transportasi massal

1.

Cakupan pelayanan angkutan umum  Jenis Transportasi Masal  Jumlah Armada/Moda Transportasi (Tambahan Indikator dari IKU)

2.

Persentase Penduduk yang menggunakan Moda Transportasi Massal  Cakupan Wilayah yang dilayani transportasi massal  Jumlah Penumpang yang memanfaatkan dalam setahun  Jumlah halte/ pemberhentian bagi transportasi massal per trayek

3 Koridor Jenis Bus

% Penumpang Halte

3.

Persentase terminal dan Sub Terminal yang memiliki sarana dan prasarana fasilitas umum yang lengkap dan dalam kondisi yang baik (toilet, tempat ibadah, ruang tunggu, pelayanan kesehatran, tempat sampah (IKU)

4.

Meningkatnya jumlah penumpang di terminal (IKU)

5.

  

6.

Pelayanan angkutan umum massal (BRT)

7.

Tingkat pelanggaran angkutan umum di jalan ratarata 10% per tahun

10%

8.

Tingkat ketersediaan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

7 Lokasi

Rasio Ijin Trayek per Tahun Jumlah Armada Angkutan Umum setiap tahun Jumlah trayek tiap tahun (IKU)

51

%

4.243.448 Penumpang % Jumlah Jumlah 3 Koridor


SASARAN STRATEGIS

2.

3.

Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen lalu lintas


TARGET TAHUN 2015

9.

Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT

10.

Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan

1.

Pembangunan ATCS

7 Titik

2.

Tertatanya Pembangunan Tower telekomunikasi dan informatika yang tertib dan teratur

100%

3.

Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi

83%

4.

Tingkat fasilitas perhubungan terpantau

100%

5.

Tingkat Ruas jalan /Simpul rawan kemacetan lalu lintas

6.

Tingkat Ketersdiaan Aturan Bidang Perhubungan

Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen perparkiran

100% 73.611 Unit

5% 0

1

Manajemen Perpakiran

105%

2

Tingkat Ketersediaan titik parkir on street (IKU)

1342 titik

3

Tingkat ketersediaan lokasi parkir off street (IKU)

220 lokasi

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Pengembangan struktur jaringan jalan yang sistematis sesuai dengan Rencana Tata Ruang SASARAN : 1.

meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringanjalan

1.

Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang Prosentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (IKU)

2420 Km (%)

2.

Prosentase Jalan Rusak yang diperbaiki (IKU)

3.

Tingkat Kapasitas jalan, frekuensi pemanfaatan jalan dan waktu pelayanan jalan dalam kota

25%

4.

Jumlah prasarana jalan dan Jembatan yang terpelihara secara mantab dan berfungsi

21%

5.

Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan

20%

6.

Ketersediaam sarana dan prasarana kebinamargaan yang berfungsi dan terpelihara

21%

7.

Pengelolaan infrastruktur wilayah

8.

Tingkat pengendalian ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam kota

(%)

100% 38%

TUJUAN : Pengembangan kelengkapan jalan (streetfurniture) SASARAN : 1.

2.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum

Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum

1.

Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik

80%

2.

Jumlah lampu LPJU yang dalamkondisi baik

54.100 Titik

1.

Jumlah titik LPJU baru terpasang

1.873 Titik

2.

Jumlah LPJU yang terpasang

1.244 Titik

Jumlah LPJU yangterpelihara (IKU)

744 Titik

3.

Persentase cakupan jalan yang diterangi oleh lampu penerangan jalan umum (dirinci jenis jalan) (IKU)

80%

4

Panjang jalan yang diterangi oleh lampu LPJU

80%

5.

Persentase wilayah Kota Semarang yang diterangi oleh LPJU

80%

TUJUAN : Pengembangan sarana dan prasarana penanganan sistem jaringan drainase SASARAN : 1.

Menurunnya persentase luasan genangan banjir dan rob (IKU)

1.

Lama maksimal genangan banjir dan rob setelah hujan (IKU)

2.

Persentase Luas Wilayah yang mengalami Rob/Banjir (Tambahan Idikator dari IKU)

52

120 menit %


SASARAN STRATEGIS

2.

Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanganan sistem jaringan drainase


TARGET TAHUN 2015

3.

Persentase Penurunan Luas Wilayah yang mengalami Rob/Banjir (Tambahan Idikator dari IKU)

%

4.

Peningkatan Persentase Kondisi Jaringan Drainase dalam kondisi baik (Tambahan Idikator dari IKU)

%

5.

Penurunan Luas Wilayah yang mengalami Genangan banjir & rob

6.

Berkurangnya tinggi air rob dan banjir pada elevasi 70 msl

34%

1.

Proyek untuk meminimalisir terjadinya banjir

100%

2.

Peningkatan Kapasitas Pengendali Banjir dengan Pompa dan Polder

100%

-

Kawasan Semarang Barat

-

Kawasan Semarang Tengah

-

Kawasan Semarang Timur

-

Jumlah Pompa dibangun/diperbesar kapasitas

400 m2

Liter/detik

4

Penambahan Titik Pompa Baru (dengan kapasitas pompa 600 liter/detik)

100%

5

Jumlah Prasarana Sumberdaya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi

11%

6

Operasional peralatan drainase

7 unit

URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Pengembangan sarana dan prasarana penyediaaan air baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu hilir dan atara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota dalam Pengelolaan air baku SASARAN : 1.Meningkatnya Persentase Ketersediaan air baku

1.

Pelayanan air bersih

57%

2.

Jumlah Prasarana Sumberdaya air dan irigasi yang 2 terpelihara dan berfungsi

30%

3.

Meningkatnya 3 ketersediaan air baku masyarakat

6%

URUSAN WAJIB PERUMAHAN SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR )dan fasilitas pendukungnya SASARAN : 1.

Meningkatnya persentase peremajaan perumahan di kawasankawasankumuh

2.

Pemugaran rumah tidak layak huni

3.

Peningkatan penyediaan rumah layak huni

1

Meningkatnya fasilitas Rusunawa

2

Data sarpras lingk. permukiman

3

Jumlah perbaikan rumah masyarakat kurang mampu

256 Unit

4

Luas urugan lahan Rusunawa

7.200 m3

5

Data permukiman kumuh

6

Persentase Kawasan Kumuh (IKU)

7

Jumlah Pembangunan Kawasan Pemukiman Kumuh

9%

8

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan pemukiman

8%

1

Perbaikan rumah tidak layak huni (IKU)

2

Rehab Rumah miskin

1

Tingkat ketersediaan (jumlah) fasilitas perumahan sederhana bagi masyarakat miskin

2

Peningkatan ketersediaan TPU

53

113 Kel

100 Kel %

256 Unit 200 rumah 100% 15 TPU


SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

3

Rehab TPU

6 TPU, 8 makam 65%

4

Jumlah TPU yang berfungsi dan terkelola dengan baik

5

Meningkatnya Sanitasi Lingkungan Masyarakat

6

Rumah Tangga Bersanitasi (Tambahan Indikator dari IKU)

%

7

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Tambahan Indikator dari IKU)

%

25% 4%

MISI KELIMA : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Pengembangan pengarusutamaan gender melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi SASARAN : 1.

2.

3.

Menurunnya persentase kekerasan terhadap perempuan

Peningkatan Gender Development Indeks

Mewujudkan Kota LayakAnak

1.

Fasilitasi perlindungan terhadap tindak kekerasan

2.

Menurunkan angka KDRT & Anak (IKU)

3.

Prosentase Fasilitasi Penanganan Pengaduan kasus kekerasan anak dan Perempuan (Non Ligitasi atau Ligitasi) (IKU)

1.

Fasilitasi Kegiatan berbasis Gender

2.

Angka Indeks Pembangunan Gender (GDI) (Indikator Tambahan dari IKU)

3.

Pemberdayaan GOW

5 kgt

4.

Meningkatnya Komitmen Pemerintah Komitmen Pemerintah terhadap Anggaran Responsif Gender

40%

5.

a)meningkatnya kapasitas kelembagaan organisasi perempuan dan anak ; b) terwujudnya sinkronisasi program kegiatan organisasi yang responsif gender

35%

6.

Peningkatan peran gender dilembaga pemerintah dan swasta (IKU)

40%

7.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (IKU)

angka

1.

Kebijakan Kota LayakAnak

2.

Fasilitasi Kelurahan Ramah Anak (IKU)

3.

Fasilitasi Forum Anak (IKU)

4.

KegiatanVerifikasi Warga Miskin

5.

Kelurahan Sasaran

32 kel

6.

Jumlah Komposisi Gugus Tugas Layak Anak (Indikator Tambahan dari IKU)

Jumlah

7.

Lokasi Taman Bermain Anak dalam rangka KLA (Indikator Tambahan dari IKU)

Lokasi

8.

Jumlah Zona Aman Sekolah/Sekolah Ramah Anak (Indikator Tambahan dari IKU)

Sekolah

54

16 ppt 40% %

7 kgt Angka

3 Prod.Hkm 2 kel 16 Kec Ada


URUSAN WAJIB SOSIAL SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2015

TUJUAN : Pengembangan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), lansia, anak jalanan dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus,korban napza, penyandang HIV-AIDS, wanita rawan social dan penyandang cacat secara sistematis, berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi rasa kesetiakawanan social SASARAN : 1.

2.

Meningkatnya persentase penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS

Meningkatnya upaya Mitigasi bencana

1.

Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan (IKU)

100%

2.

Jumlah PMKS tahun ini

100%

3.

Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial (IKU)

%

4.

Persentase jumlah factor miskin yang tertangani dihadapkan dengan jumlah fakir miskin yang ada =n/51.300)*100%; Persentase peningkatan jumlah PMKS yang tertangani dibandingkan dengan PMKS yang ada a/4792)*100%

17,8%

5.

% (prosentase) peningkatan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Kesejateraan Sosial yang ditangani

61,32%

6.

% (prosentase) jumlah anak terlantar yang terbina dihadapkan dengan jumlah anak terlantar yang ada

50,66%

7.

Persentase jumlah penyandang cacat dan trauma yang terbina dihadapkan dengan jumlah penyandang cacat dan trauma yang ada (IKU)

26,36

8.

Jumlah sarana social seperti pantiasuhan, pantijompo, pantirehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatudaerah (IKU)

137 Unit Panti

9.

Peningkatan jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang tertangani dengan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

10.

Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan

2.323 Organisasi

100%

1.

1Penanganan Bencana

100%

2.

2Tingkat

100%

3.

pelayanan penanggulangan bencana

Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (Indikator Tambahan dari IKU)

15 menit

TUJUAN : Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin secara adil, merata, partisipatif, koordinatif, sinergis, dan saling percaya SASARAN : 1.

Penurunan jumlah warga miskin (IKU)

1.

Penurunan Persentase Penduduk Miskin (2 tahun sekali) (IKU)

2%

2.

Persentase warga miskin yang ditangani (1 tahun sekali) (IKU)

1000KK

3.

Kegiatan Verifikasi Warga Miskin

4.

Kelurahan Sasaran

55

ada 32 kel


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. LKjIP Kota Semarang Tahun 2015 ini menyajikan data capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran LKjIP Kota Semarang Tahun 2015 juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2015 yang dibiayai dari dana APBD Kota Semarang. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran, program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Perencanaan Kinerja (Performance Plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2015 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (Performance Gap). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (Performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dengan menggunakan pijakan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA 91< 76 < 90 66 < 75 51 < 65 < 50

KRITERIA Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

A.

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan dalam satu analisis. MISI I MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT KOTA SEMARANG YANG BERKUALITAS TUJUAN 1 : MENGEMBANGKAN PEMERATAAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DAN RINTISAN WAJAR 12 TAHUN DIDUKUNG OLEH SARANA/ PRASARANA YANG MEMADAI DAN TENAGA PENDIDIKAN YANG PROFESIONAL SERTA PENINGKATAN TATA KELOLA PENDIDIKAN YANG BERSKALA STANDAR NASIONAL.

56


SASARAN 1 : MENINGKATNYA PEMERATAAN DAN JANGKAUAN AKSES PELAYANAN PENDIDIKAN MENCAPAI 100% Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Mempertahankan Angka Partisipasi Kasar (APK) (IKU) APK SD/MI APK SMP/MTs APK SMA/SMK/MA PAUD (IKU) Angka Partisipasi Murni (APM) (IKU) SD/MI SLTP/MTs SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) (IKU) SD/MI SLTP/MTs SMA/SMK/MA Penuntasan Buta Aksara (IKU)

Realisasi Tahun 2014

Tahun 2015 Target

Realisasi

%

Target Akhir RPJMD

Realisasi Akhir RPJMD

Capaian 2015 terhadap RPJMD (%)

107.35 116.43 121.87 95.76

108.53 119.05 116.96 84.00

107.54 110.07 113.87 95.76

99.09% 92.46% 97.36% 114%

100.00 100.00 116.96 95.76

107.54 110.07 113.87 84.00

107.54% 110.07% 97.36% 114.00%

91.90 82.97 83.67

92.20 82.87 79.97

92.08 81.24 76.49

99.87% 98.03% 95.65%

100.00 100.00 79.97

92.08 81.24 76.49

92.08% 81.24% 95.65%

99.58 98.86 98.42 99,96

99.99 94.00 96.00 99,96

99.98 99.82 99.83 99,96

99.99% 106.19% 103.99% 100%

100.00 100.00 96.00 -

99.98 99.82 99.83 -

99.98% 99.82% 103.99% -

Terkait dengan sasaran diatas, aspek penting dari pemerataan dan jangkauan pelayanan pendidikan dapat dilihat dari indikator APK, APM dan Angka Kelulusan dengan rata rata kinerja Sangat Tinggi. Pendidikan anak usia dini mengalami perkembangan yang baik, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Pada tahun 2014 APK PAUD sebesar 95,76 % dan pada tahun 2015 APK PAUD sebesar 98,42 %. APK SD sebesar 107,54%, dan APM sebesar 92,08%. Data ini menunjukkan bahwa di Kota Semarang sudah tidak ada permasalahan akses layanan dan pemerataan pendidikan di tingkat SD. Tingkat kelulusan SD sebesar 99,98 % dan angka melanjutkan sebesar 104,27%. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang SD secara umum tidak ada kendala dalam kelulusan dan semua siswa yang lulus dapat tertampung pada jenjang SMP. APK SMP sebesar 110,07 % dan APM sebesar 81,24 %. Data ini menunjukkan bahwa akses dan pemerataan pendidikan SMP di Kota Semarang tidak mengalami kendala. Tingkat kelulusan SMP mencapai 99,82 % dan angka melanjutkan sebesar 85,64% hal ini membawa konsekwensi pembinaan lebih lanjut dengan memberikan kesempatan siswa yang belum lulus UN untuk mengikuti Ujian Nasional Program Paket pada jalur Non Formal. APK SMA sebesar 113.87% dan APM sebesar 76.49 %. Dengan capaian APK seperti tersebut di atas menunjukkan keberhasilan Kota Semarang dalam aspek layanan dan pemerataan pendidikan menengah. Tingkat kelulusan SMA dan sederajat sebesar 99.83 %, Bagi yang belum lulus dapat mengikuti UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) atau Ujian Kejar Paket C. Penuntasan buta aksara ditandai dengan pendeklarasian tuntas buta aksara pada Tahun 2009, pada Tahun 2015 angka melek huruf telah mencapai 99,96%. Program untuk buta aksara ditujukan sebagai langkah pelestarian dalam arti sebagai kegiatan untuk mempertahankan dan menguatkan kemampuan baca tulis bagi penduduak penyandang buta 57


aksara. Di samping penuntasan buta aksara, program pendidikan non formal dilakukan dengan pendidikan kesetaraan melalui Program Kejar Paket A, B, C. SASARAN 2 : MENINGKATNYA MUTU DAN KUALITAS PENDIDIKAN BERSTANDAR NASIONAL UNTUK SD/ MI MENCAPAI 40 %, SMP/ MTS 60%, SMA/ SMK/ MA 40% DAN STANDAR INTERNASIONAL PADA MASING-MASING SEKOLAH 1 TINGKAT Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja

100.00

Realisasi Akhir RPJMD 100.00

187.85%

40.00

75.14

187.85%

101.14

168.57%

60.00

101.14

168.57%

60.00

58.00

96.67%

60.00

58.00

96.67%

58.00

65.00

58.00

89.23%

65.00

58.00

89.23%

0

1

0

100.00%

1

0

100.00%

0

4

0

100.00%

4

0

100.00%

10.00

11.00

11.00

100.00%

11.00

11.00

100.00%

93.13

95.00

93.13

98.03%

95.00

93.13

98.03%

86.46

90.00

86.46

96.07%

90.00

86.46

96.07%

74.53

90.00

74.53

82.81%

90.00

74.53

82.81%

77.81

90.00

77.81

86.46%

90.00

77.81

86.46%


Tahun 2015

Penerapan Sistem Pembelajaran berkarakter

100.00

Target 100.00

Realisasi 100.00

% 100.00%

Capaian 16 rintisan SD pelaksanaan e- pembelajaran Capaian SMP pelaksanaan epembelajaran Meningkatkan jumlah SMA melaksananakan epembelajaran sebesar 60 % Meningkatkan jumlah SMK melaksananakan epembelajaran sebesar 60 % Mempertahankan jumlah SD SBI Mempertahankan jumlah SMP SBI Meningkatkan jumlah 11 SMK ber ISO 9001:2008 meningkatkan jumlah sekolah SD, SMP terakreditasi 95% meningkatkan 90% SD dan SMP terakreditasi min. B meningkatkan jumlah SMA berkreditasi B sebesar 90% meningkatkan jumlah SMK berkreditasi B sebesar 90%

75.14

40.00

75.14

101.14

60.00

58.00

Target Akhir RPJMD

Capaian 2015 terhadap RPJMD (%) 100.00%

Pemerintah Kota Semarang telah mengusahakan dan memasukkan pendidikan karakter pada anak usia dini melalui pengenalan terhadap lagu-lagu kebangsaan dengan semangat nasionalisme dan ragam bentuk pembelajaran melalui permainan begitupula sebaliknya permainan melalui pembelajaran (bermain-belajar dan belajar-bermain) sesuai dengan usia pemahaman anak usia dini dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, ketertiban dan tanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pendidikan menengah akan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi paling lambat Bulan Oktober 2016. Sasaran ini didukung dalam Program manajemen pelayanan pendidikan merupakan pelaksanaan kegiatan prioritas pendidikan lainnya yang belum tertampung di 6 (enam) program pendidikan, yang meliputi: (i) ketersediaan data dan informasi pendidikan; (ii) sekolah yang terakreditasi; dan (iii) sekolah SMK yang ber-ISO (keterangan: sekolah RSBI

58


ditiadakan sejak Tahun Pelajaran 2013/2014). Pada Tahun 2010-2015, semua sekolah SMKN telah melaksanakan sertifikasi ISO berjumlah 11 (sebelas) sekolah. Jumlah satuan pendidikan yang telah terakreditasi besarannya naik turun atau fluktuatif dikarena setiap 4 (empat) Tahun sekali akreditasi ditinjau kembali dan dilakukan akreditasi ulang.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA PROSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA PENDIDIKAN UMUM DAN KHUSUS MENCAPAI 100%

SARANA

Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut :

206

71

0

0.00%

351

Realisasi Akhir RPJMD 546

96

27

0

0.00%

108

401

371.30%

75.65

89.00

75.65

85.00%

89.00

75.65

85.00%

90.10

97.00

90.10

92.89%

97.00

90.10

92.89%

94.42

90.00

94.42

104.91%

90.00

94.42

104.91%

82.54 82.54

90.00 90.00

82.54 82.54

91.71% 91.71%

90.00 90.00

82.54 82.54

91.71% 91.71%


Indikator Kinerja Meningkatkan kualitas ruang kelas SD, memperbaiki 325 ruang kelas rusak kelas rusak berkurang 70 ruang per tahun) Meningkatkan kualitas ruang kelas SMP, memperbaiki 160 ruang kelas rusak kelas rusak berkurang 27 ruang per tahun) Jumlah guru SD/SDLB berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar 88% (IKU) Jumlah guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar 98% Jumlah guru SMA/SMK berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar 87% Jumlah guru SMA bersertifikasi Jumlah guru SMK bersertifikasi

Tahun 2015 Target

Realisasi

%

Target Akhir RPJMD


Dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menciptakan tempat pendidikan yang representatif dilakukan melalui rehabilitasi bangunan Ruang kelas, gedung dan sarana prasarana. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja peningkatan ruang kelas untuk SD dan SMP yang sangat tinggi. Peningkatan mutu pada satuan pendidikan dan pelayanan pendidikan tidak hanya pada sarana dan prasarana atau infrastruktur saja, tetapi juga dilakukan dengan peningkatan kualitas pendidik (guru) dan tenaga kependidikan, diantaranya melalui model: (i) penambahan jumlah SDM pendidik (guru) dan tenaga kependidikan; dan/atau (ii) peningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (bimbingan teknis/bintek serta pelatihan-pelatihan). Jumlah persentase kualitas dan rasio guru dipengaruh 3 (tiga) faktor, yakni: (i) usia pensiun pegawai; (ii) perpindahan pegawai; dan (iii) kematian pegawai. INDIKATOR KINERJA PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA 1

Rasio Siswa terhadap Guru

SAT.

TARGET 2015

CAPAIAN 2014

REALISASI 2015

(R-S/G) (RPJMD)

SD dan yang sederajat

Angka

1:20

16,91

19,72

SMP dan yang sederajat

Angka

1:14

14,11

16,74

SMA/SMK dan yang sederajat

Angka

1:14

11,77

14,26

59


INDIKATOR KINERJA 2

3

TARGET 2015

SAT.

CAPAIAN 2014

REALISASI 2015

Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S-1 / DIV (RPJMD) SD dan yang sederajat

%

88

75,65

77,50


%

98

90,10

92,41


%

90

94,42

96,30

SD dan yang sederajat

%

80

74,87

74,92


%

90

84,36

84,56


%

90

82,54

82,74

Jumlah Guru yang bersertifikasi (RPJMD)

SASARAN 4 : MENINGKATNYA RELEVANSI DAN DAYA SAING PENDIDIKAN MENENGAH UMUM DAN KHUSUS. Indikator Kinerja Meningkatkan Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi / bersertifikasi 50% Meningkatkan lulusan program kecakapan hidup bersertifikat kompetensi sebesar 20 % Meningkatnya penyediaan data dan informasi bidang pendidikan

43.18

50.00

43.18

86.36%

50.00

Realisasi Akhir RPJMD 43.18

20.00

4.00

20.00

100.00%

20.00

20.00

100.00%

100.00

90.00

100.00

111.11%

90.00

100.00

111.11%


Tahun 2015 Target

Realisasi

%

Target Akhir RPJMD


Pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah bertujuan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak dan/atau belum sempat memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, potensi pribadi, dengan harapan dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sasaran pendidikan non formal adalah penduduk atau warga belajar yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi sebesar 16,1 %. PKBM yang terakreditasi sebesar 26,66 %, yang dimaksudkan untuk peningkatan keahlian dan mengurangi kemiskinan di masing-masing kecamatan, dengan mengambil kegiatan sekurang-kurangnya ada 1 kelurahan vokasi (percontohan) per-kecamatan. Sampai dengan Tahun 2015, telah terbina 16 kelurahan dalam kegiatan vokasi. Sementara itu, untuk taman bacaan sampai dengan Tahun 2015 telah terdapat minimal masing-masing 1 Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di setiap Kecamatan (16 Kecamatan).

TUJUAN 2 : PENGEMBANGAN PEMERATAAN JANGKAUAN DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN/ RUJUKAN DENGAN RINTISAN PENGEMBANGAN PELAYANAN BERSKALA RUMAH SAKIT, PENGEMBANGAN PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN YANG DIDUKUNG DENGAN PESEBARAN SARANA DAN PRASARANA DAN TERWUJUDNYA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT. SASARAN 1 : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT 60


Capaian : Indikator Kinerja Angka Usia harapan hidup (IKU) Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran bayi (IKU) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (Data dari LKPJ) Angka Kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (IKU) Angka Prevalensi Penyakit TBC Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (IKU) Angka Prevalensi Penyakit DBD (IKU) Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD (IKU) Angka Prevalensi Penyakit HIV/ AIDS (IKU) Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) Angka Kematian karena Penyakit TBC (Data dari LKPJ) Angka Kematian karena Penyakit DBD Angka Kematian karena Penyakit HIV /AIDS Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA ta dari LKPJ) Angka kesakitan pnemoni balita Balita yg naik berat badannya Angka kesakitan Diare Angka Kematian Diare Cakupan Kunjungan bayi (IKU) (Data dari LKPJ) Presentase balita gizi buruk (IKU) (Data dari LKPJ) Prevalensi gizi kurang pada balita (IKU) (Data dari LKPJ) Rumah Tangga Sehat


Tahun 2015 Target

Realisasi

%

72,53 9,37

72,53 13,5

72,53 8,38

100% 62%

11,32

20

10,35

51,75

122,25

70

128,04

182,91%

192 100

107 100

247 100

230,84% 100%

IR 92,2/100.000 pddk 100

-

100

IR98,2 /100.000 pddk 100

100%

0.90

<2

0.66

167.00%

2,2

2,7

2,2

81,48

0,45

<1

1,7

1.6

<1,5

1.10

126.67%

9,3

9,3

1,98

21,29%

61

85

64

75,29%

285 89.74

280 100.00

286.00 88.70

0.08 97,21

<1 97,21

0,38

Target Akhir RPJMD



<2

0.66

167.00%

<1,5

1.10

126.67%

97.86% 88.70%

280 100.00

286.00 88.70

97.86% 88.70%

0.14 97,46

186.00% 100,25%

<1

0.14

186.00%

1,57

0,40

25,4%

2,73

13,2

3,54

26,8%

100.00

100.00

90.94

90.94%

100.00

90.94

90.94%

Salah satu indikator derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat adalah Usia Harapan Hidup dimana peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir dapat diindikasikan adanya keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Pada tahun 2015, UHH Kota Semarang meningkat menjadi 72,53 (Angka Sangat Sementara/data belum dirilis) hal ini menunjukkan semakin baik tingkat kesejahteraan Kota Semarang. a. Mortalitas. Kejadian kematian dalam masyarakat digunakan sebagai indikator dalam menilai keberhasilan pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan lainya : - Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH), di Kota Semarang tahun 2015, sebesar 8,38/1.000KH (253 kasus dengan jumlah kelahiran hidup 26.992), jika dibandingkan tahun 2014 mengalami penurunan, angka kematian bayi sebesar 9,37/1.000 hidup - Angka kematian Balita mengalami kenaikan yaitu di tahun 2013 sebesar 11,26/1.000 KH (299 kasus dengan jumlah kelahiran hidup 26.547) menjadi 11,32/1.000 KH di tahun 2014 (306 kasus dengan jumlah kelahiran hidup 26.992) dan pada tahun 2015 sebesar 10,35/1.000 KH

61


- Angka kematian Ibu (AKI) mengalami kenaikan di tahun 2013 karena jumlah kematian ibu 29 kasus (107,9/100.000 KH) dan tahun 2014 jumlah kematian ibu 33 kasus (122,25/100.000 KH ).dan pada tahun 2015 sebesar 128,04/100.000 KH. b. Morbiditas Adalah keadaan sakit, terjadinya penyakit atau kondisi yang mengubah kesehatan dan kualitas hidup. Hal ini dapat dilihat dari data angka prevalensi, angka kematian dan angka penanganan penyakit : - Jumlah penderita DBD pada tahun 2013 sebanyak 2.364 kasus (IR 134,09/100.000 pddk) dengan angka kematian 27 orang (CFR 1,1%) pada tahun 2014 jumlah penderita sebanyak 1.628 kasus (IR 92,2/100.000 pddk) dengan angka kematian 27 orang (CFR 1,7%) telah terjadi penurunan kasus sebanyak 19 % pada tahun 2015 jumlah penderita 1.729 kasus ( IR 98,2/100.000 dengan angka kematian 20 orang ( CFR 1,2 % ) - Jumlah penderita TB Paru BTA (+) yang ditemukan mengalami penurunan dari 1.132 penderita ditahun 2012 menjadi 1.120 ditahun 2013 dan 1.183 ditahun 2014. Pada tahun 2015 sebesar 1.222 penderita. - Jumlah HIV positif mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 terdapat 430 penderita baru dengan jumlah penderita asli penduduk Kota Semarang sebesar 174 orang (40%). Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 453 orang dengan jumlah penderita penduduk asli Kota Semarang 102 orang (22,5%) dan pada tahun 2015 turun menjadi ( 0,85 /100.000 pddk ) - Jumlah penderita baru AIDS mengalami penurunan dari 104 orang ditahun ditahun 2012 menjadi 75 orang ditahun 2013 dan menurun menjadi 40 orang pada tahun 2014. Sedangkan untuk angka kematian meningkat dibandingkan tahun 2013 yaitu dari 9,3% menjadi 12,5% pada tahun 2014.dan tahun 2015 turun menjadi 1,98 % - Angka kasus AFP ( Acute Flacid Paralysis ) atau biasa disebut lumpuh layu di tahun 2014 adalah 2,2/10.000 penduduk mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu 2,7 per/10.000 penduduk. Dan pada tahun 2015 masih tetap sebesar 2,2/10.000 pddk c. Status Gizi Hasil pemantauan status gizi masyarakat dapat memberikan gambaran terhadap derajad kesehatan masyarakat disuatu wilayah. - Pada tahun 2014 telah dilakukan upaya penurunan persentase balita gizi buruk yaitu di tahun 2013 sebesar 0,87 % dan ditahun 2014 menjadi 0,38 %. - Pada tahun 2014 prevalensi balita gizi buruk 0,38 % dan di tahun 2015 menjadi 0,40 %. - Prevalensi gizi kurang pada anak balita ditahun 2014 sebesar 2,73 % menjadi 3,54 % ditahun 2015. - Penanganan gizi buruk yang ada telah 100% tertangani secara komprehensif.

SASARAN 2 : PARADIGMA SEMARANG SEHAT 75% Capaian :

62


Indikator Kinerja Presentase balita yang mendapat ASI Eksklusif (Data dari LKPJ) Proporsi Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan Angka bebas jentik Persentase Kelurahan yg mencapai Universal Child Immunization (UCI) (IKU) persentase Posyandu purnama dan mandiri Cakupan Kompilasi Kebidanan yang ditangani (IKU) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, per Satuan penduduk (Tambahan Indikator dari IKU) Rasio Dokter Umum per Satuan Penduduk (IKU) Jaminan keamanan peredaran obat dan makanan


Tahun 2015 Target

Realisasi

%

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


97,25

97

97,05

100%

97,21

93

97,53

104,87%

100%

100%

100%

100%

85,67 100

95 100

86 100

90,52% 100%

77,77

70

77,4

110,57%

100%

100%

100%

100%

5,7

5,7

5,7

100%

46,65

50

107,5

214%

100

100.00

100.00

100.00%

100.00

100.00

100.00%

Meningkatnya mutu pelayanan puskesmas (ISO)

100

100.00

100.00

100.00%

100.00

100.00

100.00%

Meningkatnya penerapan standar pelayanan publik di bidang kesehatan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaana pelayanan puskesmas sesuai standar pelayanan Puskesmas Persentase rumah tangga mempunyai akses terhadap air layak konsumsi Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (Data dari LKPJ) persentase tempat tempat umum sehat (Data dari LKPJ) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (IKU) Persentase Ibu Hamil mendapat tablet Fe (Data dari LKPJ) Pemberian Vitamin A pada bayi (Data dari LKPJ) Penurunan balita yang menderita pneumonia (Data dari LKPJ) Pelayanan kesehatan bayi Pelayanan kesehatan balita Kualitas Pelayanan Kesehatan Lansia Terselenggaranya pelayanan Rumah Sakit Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan 70%

100

100.00

100.00

100.00%

100.00

100.00

100.00%

80

100.00

100.00

100.00%

100.00

100.00

100.00%

100

100.00

100.00

100.00%

100.00

100.00

100.00%

90,90

88

90,94

103,34%

92,01

95,3

95,4

100%

97.87

100.00

93.85

93.85%

100.00

93.85

93.85%

97,25

97

97,53

100,54%

57

76

76

100%

98.89 93.72 99.74

100.00 100.00 100.00

75.78 88.12 92.51

75.78% 88.12% 92.51%

100.00 100.00 100.00

94.45 88.12 97.43

94.45% 88.12% 97.43%

100

100

100

100%

100

100

100%

68.00

75.00

75.00

100.00%

75.00

75.00

100.00%

100

100.00

100.00

100.00%

100.00

100.00

100.00%

Ketersediaan data dan informasi bidang kesehatan akurat dan tepat waktu

100,2

Perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehinga anggota keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan beperan aktif dalam kegatan – kegiatan masyarakat Pemberdayaan masyarakat dimulai dari tingkat individu dan keluarga melalui perilaku yang bersih sehat. Perilaku sehat oleh masyarakat dapat dilihat dari program Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS). Perkembangan PHBS dari tahun ke tahun belum memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang berarti.

63


Hal ini dapat dilihat dari indikator rumah tangga sehat (utama dan paripurna) yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan tahun 2014 sampai 2015 yaitu 90,90 % dan 90,94%. Pencapaian cakupan rumah tangga sehat tersebut didapatkan dari survei PHBS yang dilakukan rutin setiap tahun kemitraan TP PKK Kecamatan dan Kelurahan. Perilaku sehat masyarakat yang dapat mempengaruhi status gizi diantaranya adalah keluarga sadar gizi dan pemberian air susu ibu eksklusif selama 6 bulan. Berdasar survei, capaian keluarga sadar gizi tahun 2014 sebesar 96,77% dan tahun 2015 sebesar 95,27%. Sedangkan pemberian ASI eksklusif tahun 2014 sebesar 82,79% dan tahun 2015 sebesar 83 %. Disamping perilaku, peran serta masyarakat sangat mempengaruhi derajad kesehatan masyarakat. Peran serta masyarakat yang dikaitkan langsung dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah terlihat dalam angka bebas jentik. Angka bebas jentik (ABJ) dari tahun 2014 dan 2015 menunjukkan peningkatan tetapi masih dibawah target nasional (95%), yaitu 85,67% dan 86%. Melihat angka bebas jentik ini dapat dikatakan bahwa peran serta masyarakat masih rendah dalam melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk yang menambah kompleksitas upaya penanggulangan demam berdarah. Bentuk peran serta masyarakat yang lain dalam pembangunan kesehatan adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). UKBM yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat kota Semarang salah satunya adalah dalam bentuk posyandu. Sampai tahun 2015 tercatat ada 1.575 buah posyandu, yang terbagi dalam empat katagori yaitu pratama, madya, purnama dan mandiri. Dari keempat strata posyandu tersebut, dapat dikatakan posyandu purnama dan mandiri yang memiliki mutu pelayanan yang baik karena didukung oleh kader posyandu yang aktif maupun jenis kegiatan yang memadai secara kuantitas maupun kualitasnya. Posyandu purnama dan mandiri ini yang disebut posyandu aktif dengan jumlah 1.219 buah (77,4%) Selain posyandu, kelompok usia lanjut merupakan salah satu bentuk peran serta dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari para lanjut usia. Pada tahun 2015 jumlah kelompok lanjut usia aktif sebanyak 776 buah. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) terbukti efektif dalam upaya mempercepat akses terhadap sanitasi yang layak. Hal ini dikarenakan STBM merupakan pendekatan dan paradigma pembangunan sanitasi di Indonesia yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan perubahan prilaku. Saat ini STBM dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan sanitasi. Di Kota Semarang persentase kelurahan yang melaksanakan STBM tahun 2014 sebesar 86% dan tahun 2015 sebesar 86,5 %. Disamping persediaan air bersih dan air minum, keberadaan jamban sehat dan pemanfaatannya juga merupakan barrier bagi penularan penyakit melalui fecal oral, berdasar data tahun 2014 dan 2015, didapatkan pemanfaatan jamban sehat oleh kepala keluarga di kota Semarang telah menunjukkan peningkatan secara signifikan yaitu berturut turut tahun 2014 sebesar 91 % dan pada tahun 2015 meningkat sebesar 92%. Air limbah rumah tangga dapat menjadi sumber penularan penyakit, hal ini dapat dicegah melalui suatu pengelolaan sederhana terhadap air limbah tersebut. Pengelolaan

64


tersebut berupa saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat kesehatan, dimana cakupannya mengalami peningkatan dari tahun 2014 dan 2015, adalah sebagai berikut 85 % dan 85 %. Berbagai upaya penyehatan lingkungan tersebut memerlukan kerjasama dan kontribusi lintas sektor terkait antara lain dinas pekerjaan umum berbagai pengembang perumahan dan lain-lain. Berdasar profil kesehatan cakupan tempat umum dan tempat pengelolaan makanan sehat dari tahun 2014 sampai 2015 sebesar : 86 % dan 87%. Upaya penyehatan tempat pengelolaan makanan tidak hanya mengawasi sanitasi dan pengelolaan makanan di restoran/rumah makan serta jasa boga yang sangat mendesak dan penting adalah upaya pengawasan terhadap penggunaan bahan tambahan makanan yang dilarang. -

-

-

-

-

-

Pelayanan kesehatan memiliki beberapa sasaran diantaranya: Persentase Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan yaitu di tahun 2013 sebesar 93% meningkat di tahun 2014 menjadi 97,87 % tahun 2015 97,53 Persentase Kelurahan yang mencapai Universal Child Imunization (UCI) setiap tahunnya dapat dilakukan sesuai dengan target 100% termasuk di tahun 2014 thn 2015 100 % Persentase kelurahan yang terkena KLB yang ditangani kurang dari 24 jam di tahun 2014 mencapai 100%, thn 2015100 % Persentase pelayanan pemberian 90 tablet Fe pada ibu hamil pada tahun 2013 tercatat 96,36%. dan pada tahun 2014 pemberian 96 tablet Fe pada ibu hamil naik menjadi 97,23 % thn 2015 97,05 % Pemberian ASI eksklusif selama 2014-2015 memperlihatkan sedikit peningkatan yaitu dari 64,65 % menjadi 64,69 % Persentase bayi yang mendapat imunisasi campak selalu mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang telah mencapai 100 % meningkat di tahun 2014 menjadi 101,3% dan thn 2015 103,9 Pelayanan Kesehatan Ibu mengalami peningkatan Kunjungan ibu hamil (K-4) tahun 2013 – 2014 yaitu dari 96,90 % menjadi 97,21%. thn 2015 97,46 % Pemberian vitamin A pada bayi tahun 2013 mencapai 100,61% dan meningkat di tahun 2014 menjadi 121,6%, demikian halnya pemberian vitamin A pada balita di tahun 2013 sebesar 99,54 % di tahun 2014 meningkat menjadi 100,2%. Sedangkan pemberian vitamin A pada ibu nifas mencapai sebesar 106,59% pada tahun 2013, dan di tahun 2014 sebesar 100,05%. Dan pada tahun 2015 sebesar 100 % sebagian besar target diatas 100% karena dari jumlah sasaran mendapat tambahan dari luar Kota Semarang yang pada saat kegiatan bulan vitamin A berada di Kota Semarang Pelayanan pemantauan pertumbuhan balita yang ada di Kota Semarang berdasarkan balita yang datang dan ditimbang (D/S) pada tahun 2013 sebesar 79,69% hal ini naik dibandingkan tahun 2014, sebesar 80,46% thn 2015 D/S sebesar 82,54 % sedangkan balita yang naik berat badannya (N/D) 89,14 % di tahun 2013, menjadi 89,78% ditahun 2014. 82,54 % thn 2015 N/D sebesar 90,82

65


-

Penemuan balita yang menderita pneumonia, pada tahun 2013 sebanyak 40% dan pada tahun 2014 sebanyak 57%. thn 2015 76 % Semua balita yang menderita pneumonia dalam kurun waktu tersebut telah mendapat pelayanan kesehatan, baik ditangani langsung oleh petugas puskesmas maupun dilakukan rujukan bagi pneumonia berat.

Sumber Daya Kesehatan dengan indikator : Perkembangan tenaga kesehatan yang ada di Kota Semarang tiap tahunnya mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat melalui Rasio Dokter umum tahun di tahun 2014 sebesar 46,65 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 107,5 % .Rasio Dokter Gigi tahun 2014 sebesar 12,3 per 100.000 penduduk dan di tahun 2015 yaitu menjadi 25 per 100.000 penduduk. Rasio Dokter Spesialis tahun 2014 sebesar 49,9 per 100.000 penduduk menjadi 47,3 per 100.000 penduduk di tahun 2015. Sedangkan Bidan dari 35 per 100.000 penduduk dari tahun 2014 pada tahun 2015 meningkat menjadi 46,35 per 100.000 penduduk . Jumlah Perawat mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2014 sebesar 82 per 100.000 penduduk menjadi 164 per 100.000 penduduk di tahun 2015. Di sisi lain ada bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan seperti kader posyandu, petugas pemantau jentik, pengawas minum obat bagi penderita TB, hanya jumlahnya masih terbatas dan perlu upaya peningkatan. Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Semarang Dalam memberikan pelayanan kesehatan paripurna dan profesional kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar rumah sakit type B yang ditetapkan dan selalu meningkatkan cakupan pelayanan secara kompetitif terutama di wilayah Kota Semarang. Dengan kapasitas tempat tidur pasien 322 TT (Kelas III 221 TT; Kelas II 59 TT; Kelas I 38 TT; VIP 4 TT), ditambah jumlah tempat tidur ruang khusus 97 TT ( ICU 9 TT, Kamar Bersalin 22 TT, Peristi 20 TT, HCU 6 TT, Flu Burung 2 TT, Hemodialisa 14 TT, IGD 10 TT, IBS 14 TT) berdasar SK Direktur Nomor 3256 Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang banyak menghadapi masalah yang perlu segera diselesaikan agar tidak terakumulasi yang dikawatirkan bisa berdampak negative terhadap kualitas pelayanan publik secara internal maupun eksternal. Kondisi sarana dan prasarana rumah sakit yang masih perlu penambahan dan peningkatan kualitas infrastruktur, disamping belum tercukupi juga memerlukan pemeliharaan dengan biaya tidak sedikit agar terwujud kondisi yang nyaman dan aman bagi para pelanggan. SASARAN 3 : MENINGKATNYA CAKUPAN UNIVERSAL COVERAGE TH.2013 SEBESAR 100% Capaian : Indikator Kinerja Persentase Keluarga Miskin yang mendapat Pelayanan kesehatan (IKU)

Realisasi Tahun 2014 100

Tahun 2015 Target

Realisasi

100

100

66

% 100%

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD



Indikator Kinerja


Persentase penduduk yg menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan (IKU)

100

Target Akhir RPJMD

Tahun 2015 Target

Realisasi

100

100

%

Realisasi RPJMD


100%

Persentase penduduk kota yang menjadi peserta jaminan kesehatan masyarakat tahun 2015 sebesar 100% karena seluruh penduduk Kota Semarang yang tidak masuk dalam ”Data Base” Warga Miskin asal menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) langsung dapat menggunakan Kartu Jamkesmasko.pada tahun 2015 sebesar 36.325 dengan perincian peserta yang masuk Data base sebanyak 23.560 (64,9 %) orang dan peserta yang tidak mampu sebanyak 12.765 orang (35,1 %). URAIAN 1 2 3 4

%

TARGET TAHUN 2015 100

% Rp %

SATUAN

Persentase penduduk kota yang menjadi peserta jaminan kesehatan masyarakat Persentase penduduk miskin yang menjdi peserta jamkesmas (APBD,APBD Prov dan APBN) Anggaran untuk pemberian jamkesmas pertahun Cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usila

REALISASI TAHUN 2014


100

100

100

100

100

47 .milyar 65

35.milyar 64,83

39,9 milyar 65

TUJUAN 3 : PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN DAN PERSEBARANNYA, FASILITASI KELUARGA BERENCANA DAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG TERINTEGRASI SASARAN 1 : MENINGKATNYA PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN DENGAN TOTAL FERTILITY RATE DIBAWAH 2 (TFR<2)

PENDUDUK

Capaian : Indikator Kinerja Pengendalian Angka Kelahiran (TFR) (IKU) Jumlah PIK remaja per jumlah Kelurahan PLKB/PKB PPKBD/SKD Sub PPKBD

202

Target 2.26

Realisasi 2.02

% 110.62%

Target Akhir RPJMD 2.26

64

60

67

111.67%

87.57 47.08

88.00 44.50

87.57 47.08

99.51% 105.80%


Tahun 2015

2.02


60

67

111.67%

88.00 44.50

87.57 47.08

99.51% 105.80%

Realisasi RPJMD

Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama tahun 2015 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut : 1) TFR tahun 2015 sebesar 2,02 2) Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB pada tahun 2015, sebesar 200.235 ( 76,2%) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS). 262.780 orang 3) Peserta KB baru tahun 2015 adalah sebesar 25.768 (81,10%) peserta dari perkiraan permintaan masyarakat sebesar 36.122 permintaan.

67


SASARAN 2 : PENINGKATAN JUMLAH AKSEPTOR KB, BAIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN Capaian : Indikator Kinerja Jumlah peserta BK aktif : (IKU) 1. BKB 2. BKR 3. BKL Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun Peserta KB dari PUS unmet need/ menurunnya PUS Unmet need


Tahun 2015 Target

Realisasi

%

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


99.67 100.00 99.00 0.06

96.00 95.00 96.00 0.4

97.49 96.00 99.00 0.06

101.55% 101.05% 103.13% 185.00%

96.00 95.00 96.00 0.4

97.49 96.00 99.00 0.06

101.55% 101.05% 103.13% 185.00%

76.67

75.65

75.40

99.67%

75.65

75.40

99.67%

Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB pada tahun 2015, sebesar 200.235 ( 76,2%) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS). 262.780 orang Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), ada 316 Kelompok BKL di 16 Kecamatan, adapun BKL aktif sejumlah 121 kelompok, dengan jujmlah anggota yang aktif sejumlah 6.235. Adapun fasilitasi kegiatan dalam kelompok tersebut yaitu Pembinaan dan Usaha Ekonomi Produktif ; Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), ada 153 Kelompok aktif di 16 Kecamatan, dengan 714 kader yang aktif dan terlatih dari 1.429 anggota. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Jumlah BKR di 16 Kecamatan ada 95 Kelompok, anggota yang aktif sebesar 2.894 . Pada tahun 2015, Jumlah akseptor KB baru dengan metode kontrasepsi adalah sebagai berikut : a) UD : 3.611 akseptor b) MOW : 1.885 akseptor c) Implant : 1.990 akseptor d) Suntik : 14.574 akseptor e) PIL : 2.318 akseptor f) Kondom : 1.347 akseptor g) MOP : 43 akseptor Pada tahun 2015, dari jumlah peserta KB tersebut diatas, apabila dilihat berdasarkan tempat pelayanannya adalah sebagai berikut : a. Klinik pemerintah : 9.001 akseptor ( 28,84 ) b. Klinik Swasta : 8.483 akseptor (24,18%) c. Dokter Praktek Swasta : 2.298 akseptor (7,36 %) d. Bidan Praktek Swasta : 11.433 akseptor (36,63 %) TUJUAN 4 : FASILITASI PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA/ BERUSAHA, KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA, SERTA KUALITAS TENAGA KERJA YANG MAMPU BERSAING DI ERA GLOBAL. SASARAN 1 : MENURUNNYA ANGKA PENGANGGURAN DARI 14,9 % MENJADI 12,4% 68


Capaian : Indikator Kinerja Tingkat pengangguran terbuka (IKU) Penempatan pencari kerja sebanyak AKAL AKAD AKAN

7.15

Target 8.50

Realisasi 10.81

% 72.82%


13.277

10.750

9.500

88.37%

49.050

13.146 4 127

13.146 4 127

8.043 0 93

61.18 0.00 73.23


Tahun 2015

10.81


60.862

124.08%

Realisasi RPJMD

Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio perbandingan jumlah penganggur usia angkatan kerja dengan jumlah angkatan kerja. Dari tabel diatas menunjukkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 sebesar 10,81 % mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 7,15 %. Penambahan data penganggur terbuka ini disebabkan pertambahan jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga dan pensiun, juga penambahan data berdasarkan pencatatan pengajuan dana JHT pada tenaga kerja yang mengalami PHK/pemutusan hubungan kerja dan dampak dari perusahaan pailit. Jumlah data tenaga pekerja yang PHK kemudian mengajukan dana JHT program BPJS pada tahun 2015 sebesar 1.680 orang. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 berhasil meningkatkan ketersediaan peluang kesempatan kerja untuk 30.129 orang naik sebesar 103,33 % dibanding tahun 2014 untuk 14.818 orang, sebagai hasil telah dilaksanakannya bursa informasi tenaga kerja sejumlah 3 ( tiga ) kegiatan. Dengan ketersediaan peluang kesempatan kerja telah dilakukan penempatan tenaga kerja pada tahun tahun 2015 sebanyak 8.136 orang dengan pola sebagai berikut penempatan pola AKL (antar kerja local) sebanyak 8.043 orang, AKAD (antar kerja antar daerah) sebanyak 0 orang dan AKAN (antar kerja antar negara) sebanyak 93 orang.

SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DARI 64,75% MENJADI 66,71 % Capaian :

Angka partisipasi angkatan kerja (IKU)

72.84

63.51

63.05

99.28%


Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (IKU)

77.51

66.71

66.71

100.00%

66.71

Indikator Kinerja


Tahun 2015 Target

Realisasi

%

63.05


66.71

100.00%

Realisasi RPJMD

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio perbandingan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. Dari tabel diatas menunjukkan pada tahun 2014 sebesar 65,84 %, dan tahun 2015 sebesar 63,05%. Memperhatikan data tersebut menunjukan penurunan angka TPAK pada tahun 2015 sebesar : 2,79% dibanding tahun 2014. Kondisi ini perlu mendapat perhatian cukup serius dimana jumlah penduduk angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja mengalami penurunan dikarenakan

69


terjadinya kenaikan jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga dan pensiun. Kondisi mempengaruhi terjadinya penurunan jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja dan jumlah penduduk usia angkatan kerja pada tahun 2015 dibanding tahun 2014. SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA MENCAPAI 75%

DAN

JAMINAN

Capaian : Realisasi Tahun 2014

Indikator Kinerja Peningkatan jumlah serikat buruh Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 570 perusahaan ( 45,6% )

858 PUK 491

Tahun 2015 Target 858 PUK 570 perush (45,8%)

Realisasi 890 PUK 573

% 100.53%

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD

570 perush (45,8%)


573

100.53%

Komitmen Pemerintah Kota Semarang melalui Bapak Walikota dalam memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja mendorong besaran UMK upah minimum Kota Semarang pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu, tahun 2015 sebesar 18,37 % dari UMK tahun 2014 dan tahun 2016 kembali meningkat sebesar : 13,29 % dari UMK tahun 2015. Diatas besaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah dan diatas besaran KHL (kebutuhan hidup layak) di Kota Semarang. Jumlah serikat buruh mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebanyak 890 PUK semuanya telah dilaksanakan pembinaan oleh Pemerintah Kota Semarang dibandingkan tahun 2014 sebanyak 858 PUK. Indikator Kinerja Jumlah Perusahaan di Kota Semarang Jumlah perusahaan yang berhasil di pantau Disnakertrans Kota Semarang Jumlah perusahaan yang menerapkan K3

Tahun 2015


Target

Realisasi

3.735

3.735

3,990

106.83

491

491

570

116.09

491

491

570

116.09

%

Jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2015 sebanyak 367 orang mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2014 sebanyak 411 orang, baik kecelakaan yang terjadi di tempat kerja maupun kecelakaan lalu lintas sebagaimana tabel berikut ini : Realisasi Tahun 2014

Indikator Kinerja Jumlah kecelakaan kerja Kejadian kecelakaan : Kecelakaan Tempat Kerja Kecelakaan Lalu Lintas Tingkat keparahan kecelakaan : Meninggal Luka Berat Luka Ringan

411 0 259 152 0 8 0 403

Target 411 0 259 152 0 8 0 403

Tahun 2015 Realisasi 367 0 181 186 0 7 0 343

% 89.29 0 69.88 122.37 0 87.50 0 85.11

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Dari hasil kegiatan dimaksud pada tahun 2015 ditemukan pelanggaran pelaksanaan norma kerja sejumlah 492 kasus, norma K3 sejumlah 467 kasus. Sebagai tindak lanjut dengan melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan pada 340

70


perusahaan dalam bentuk pembinaan diantaranya pembentukan P2K3 sejumlah 82 perusahaan, bintek norma kerja untuk 100 orang / perusahaan dan bintek K3 untuk 100 orang/ perusahaan, serta bintek mengenai BPJS untuk 100 orang/ perusahaan. SASARAN 4 : MENINGKATNYA PERSENTASE FASILITASI HUBUNGAN INDUSTRIAL MENCAPAI 100%

PENYELESAIAN

MASALAH

Capaian : Indikator Kinerja


Penurunan angka perselisihan hubungan industrial PHI/PHK/Unjuk rasa 2 % Per tahun

214

Tahun 2015 Target 227

Realisasi 185

% 118.50%

Target Akhir RPJMD 227

Realisasi RPJMD 185


Penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial menunjukan penurunan kasus yang ditangani dari tahun 2014 sebanyak 214 kasus menjadi sebesar 175 kasus tahun 2015. Menurunnya jumlah kasus perselisihan yang ditangani menunjukkan perusahaan dan pekerja semakin paham mengenai peraturan perundangan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sedangkan untuk mogok kerja / unjuk rasa pekerja perusahaan pada tahun 2014 sebanyak 1 kasus, dan di tahun 2015 sebanyak 10 kasus, dengan tuntutan kepentingan dan beberapa hak normatif yang belum dipenuhi oleh pengusaha. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan kegiatan antara lain melalui Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial yang dapat dilihat pada tabel berikut; DATA PENYELESAIAN KASUS PERSELISIHAN PENYELESAIAN KASUS PADA TAHUN 2014 2015 214 175

URAIAN Jumlah kasus yang ditangani : Penyelesaian : 1 Dalam bentuk PB 2 Tahap anjuran mediator 3 Secara bipartite usai mediasi 4 Diasumsikan selesai bipartite tidak melapor.

71 92 25 22

72 56 26 21

Dalam pembinaan pembentukan sarana Hubungan Industrial di perusahaan juga perlu mendapatan perhatian serius dalam upaya mewujudkan hubungan kerja di perusahaan yang kondusif. Sarana Hubungan industrial yang terbentuk pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; TABEL PEMBENTUKAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL NO

URAIAN

PELAKSANAAN TAHUN 2014 2015 175 persh 175 persh

1

Pembinaan pembentukan PP

2

Pembinaan pembentukan PKB

20 persh

29 persh

3

Pembinaan pembentukan LKS-Bipartite

19 persh

40 persh

71

KETERANGAN TAHUN 2015 Baru : 39 persh Pemb : 131 persh Legalisasi : 5 persh Baru : 1 persh Pemb : 28 persh Perpanj : 0 persh Baru : 14 persh Pemb : 26 persh


NO 4

URAIAN Pembinaan PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu)

PELAKSANAAN TAHUN 2014 2015 133 persh

KETERANGAN TAHUN 2015 Baru : 124 persh. Pemb : 1 persh. Perpanj : 12 persh.

SASARAN 5 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENYELENGGARAAN DAN SISTEM INFORMASI PASAR KERJA YANG MUDAH DIAKSES MASYARAKAT SEBESAR 100% Capaian : Indikator Kinerja Jumlah Bursa Tenaga Kerja (IKU) Jumlah pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Pelatihan yg dilaksanakan BLK Pelatihan yg dilaksanakan Disnakertrans Pelatihan yg dilaksanakan LPK Binaan Disnakertrans Meningkatnya ketrampilan tenaga kerja 2.310 orang Meningkatnya kompetensi tenaga kepelatihan 25% Ketersediaan pranata pengelolaan DBHCHT dalam upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja


Tahun 2015 % 100%

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


2 kali

Target 3 kali

Realisasi 3 kali

420 org 350 org

420 org 350 org

432 org

11.650 org

11.650 org

11.650 org

420

550

432

78.55%

2.310

2.312

100.09%

30.39

5.00

31.60

126.40%

25.00

31.60

126.40%

100

100.00

100.00

100.00%

100.00

100.00

100.00%

310 org

Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja pada tahun 2015 mengalami peningkatan daripada tahun 2015. Adapun jenis-jenis pelatihan yang dilaksanakan antara lain menjahit modiste, otomotif, operator komputer, tehnisi HP, desain grafis, mekanik, mesin jahit, tata boga, tata rias, membatik, menjahit cepat, dan jahit bordir. Penyusunan bursa informasi tenaga kerja dilaksanakan untuk memperoleh informasi pasar kerja yang berisi antara lain tentang pencatatan lowongan kerja dan pencari kerja yang mendaftar. Penyebarluasan bursa informasi tenaga kerja dilaksanakan melalui pelaksanaan bursa kerja (job fair), dimana Tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali meningkat dibanding tahun 2014 yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Adapun hasil dari pelaksanaan bursa tenaga kerja dan optimalisasi yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan dalam mendatangi obyek-obyek perusahaan untuk menghimpun data lowongan kerja yang tersedia dapat dilihat dari tabel dibawah dimana ditunjukkan bahwa jumlah lowongan kerja terdaftar meningkat pesat dari sebelumnya tersedia untuk 14.818 orang menjadi 30.129 orang. DATA PERKEMBANGAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR, LOWONGAN DAN PENEMPATAN DI DISNAKERTRANS REALISASI TAHUN 2014 17.941 14.818 13.277

INDIKATOR KINERJA Jumlah pencari kerja terdaftar Jumlah lowongan kerja terdaftar Jumlah penempatan pencari kerja

72

TAHUN 2015 TARGET 17.941 14.818 13.277

REALISASI 8.152 30.129 8.136

% 45.44 203.33 61.28


REALISASI TAHUN 2014 13.146 4 127

INDIKATOR KINERJA Penempatan Lokal Penempatan Antar Daerah Penempatan Antar Negara

TAHUN 2015 TARGET 13.146 4 127

REALISASI 8.043 0 93

% 61.18 0.00 73.23

Kegiatan di layanan sistem antar kerja masyarakat dalam mengajukan AK-1 dengan memperhatikan pencari kerja terdaftar pada tahun 2014 sejumlah 17.941 orang, sedangkan tahun 2015 sejumlah 8.152 orang, menunjukan penurunan sejumlah 9.789 orang (54,56 %) dibanding tahun 2014. Penyebab penurunan angka tersebut dikarenakan tidak diperlukannya bagi pencari kerja untuk mendaftar bilamana berorientasi untuk menjadi pekerja swasta / berwirausaha/ berwiraswasta. Di satu sisi para lulusan sekolah baik pada tingkat SD, SLP, SLA berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, sehingga tidak perlu mendaftar sebagai pencari kerja; dan pada sisi lain beberapa pencari kerja telah mendapat pekerjaan, terlihat pada penempatan pencari kerja dalam tahun 2015 sejumlah 8.136 orang. Dan dari hasil pencermatan data pencari kerja yang mendaftar AK-1 menunjukan secara realita diantara mereka tidak bersatus sebagai penganggur penuh, mereka sudah bekerja baik di swasta maupun telah berwirausaha. TUJUAN 5 : PENGEMBANGAN PERAN PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM MENDUKUNG SIKAP DAN PERILAKU, KEPELOPORAN, KEMANDIRIAN, INOVASI, DAN KREATIVITITAS SERTA WAWASAN KEBANGSAAN DAN CINTA TANAH AIR GUNA MENINGKATKAN PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN. SASARAN 1 : PROSENTASE PERAN SERTA PEMBANGUNAN SEBESAR 75 %

AKTIF

GENERASI

PEMUDA

DALAM

Capaian : Indikator Kinerja Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan  Karang taruna  Organisasi kepemudaan Peningkatan jumlah kegiatan kepemudaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Pendidikan Life skill/kewirausahaan % (prosentase) jumlah peserta dihadapkan dengan jumlah anggota organisasi kepemudaan dalam rangka peningkatan peran serta generasi muda dalam pembangunan Jumlah Organisasi Kepemudaan 1. % (prosentase) peningkatan fasilitasi/ bantuan Karang Taruna. 2. % (prosentase) peningkatan fasilitasi/bantuan Kepemudaan.


47

47

Capaian 2015 terhadap RPJMD (%) 100,00%

100% 100% 100%

16,66

16,66

100,00%

100% 96,58%

47 4,68

47 4,52

100,00% 96,58%

Tahun 2015 Target

Realisasi

%

60

94

94

100%

10 keg

15 keg

15 keg

100%

1 keg 4 keg 14,66

1 keg 8 keg 16,66

1 keg 8 keg 16,66

47 3,93

47 4,68

47 4,52

73

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


Untuk melaksanakan sasaran ini pada tahun 2015 dilaksanakan melalui kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan fasilitasi kegiatan kepemudaan serta pengkajian kegiatan kebijakan kepemudaan. Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan beberapa kegiatan berikut: - pembinaan organisasi kepemudaan; - pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan; - pertukaran pemuda antar provinsi, negara, dan pemuda pelopor pembangunan; - penyuluhan pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif bagi generasi muda - lomba tata upacara bendera dan baris berbaris -

lomba kreativitas pemuda INDIKATOR

1. 2. 3. 4.

Jumlah organisasi kepemudaan Jumlah warga yang mengikuti organisasi kepemudaan Jumlah kegiatan kepemudaan Prosentase jumlah peserta dihadapkan dengan jumlah anggota organisasi kepemudaan dalam rangka peningkatan peran serta generasi muda dalam pembangunan

TUJUAN 6 : PENGEMBANGAN

REALISASI TAHUN 2014 60 50.958 10 8,35%

SATUAN Organisasi Orang Kgt Persen

PEMBUDAYAAN

OLAHRAGA

REALISASI TAHUN 2015 94 235.000 15 10,15%

MASYARAKAT

DAN

FASILITASI OLAHRAGA PRESTASI UNGGULAN YANG DIDUKUNG SARANA PRASARANA OLAHRAGA YANG MEMADAHI. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA SEBESAR 80% Capaian : Indikator Kinerja Pembangunan/rehab sarana olahraga Presentase kecamatan yang mempunyai sarana dan prasarana olahraga untuk umum % (prosentase) Peningkatan jumlah pembangunan sarana olahraga di kota per 10000 penduduk (IKU) Data jumlah sarana prasarana olahraga


Tahun 2015 Target

Realisasi

%

100%

100%

100%

100%

14.7

16.70

11.00

65.87%

Target Akhir RPJMD

16.70

Realisasi RPJMD


11.00

65.87%

Untuk mencapai sasaran ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga dan pemberian hibah. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

74


DAFTAR SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015 INDIKATOR 1. Jumlah gelanggang olahraga di Kota Semarang

TAHUN 2014 4

TAHUN 2015 4

2

2

87 68 387 33 68 321 26 5

110 86 529 55 103 445 32 5

197 100 %

28 100 %

2. Jumlah Stadion sepakbola di Kota Semarang

KET - 2 milik Kota Semarang (GOR Manunggal Jati dan GOR Tri Lomba Juang), - 1 milik provinsi Jawa Tengah (GOR Jatidiri), - 1 milik swasta (GOR Satria) 1 milik Kota Semarang (Stadion Citarum), 1 milik Provinsi Jawa Tengah (Stadion Jatidiri)

3. Jumlah lapangan olahraga di Kota Semarang  Lapangan sepakbola  Lapangan tennis  Lapangan badminton  Lapangan futsal  Lapangan basket  Lapangan bola voli  Kolam renang  Lapangan Golf 4. Jumlah fasilitasi bantuan olahraga 5. Presentase kecamatan yang mempunyai sarana dan prasarana olahraga untuk umum

Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah : Pengkajian Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Olahraga Pengelolaa dana hibah. pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga; rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana olahraga; pengembangan database kepemudaan dan olahraga; penyusunan FS dan DED Gedung Panti Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Gelanggang Manunggal Jati, Stadion Citarum, Trilomba Juang, Lapangan tenis Tambora.

SASARAN 2 : MENINGKATNYA MENCAPAI 75%

PERSENTASE

BUDAYA

OLAHRAGA

MASYARAKAT

Capaian : Indikator Kinerja Jumlah organisasi olahraga=23 organisasi(18 cabang olahraga dan 5 cabang olahraga baru/rekreasi) Peniongkatan Jumlah Atlet yang dibina, jumlah mendali yang diperoleh

23

Target 23

Realisasi 46

% 200.00%


43

48

49

102.08%

48


Tahun 2015

46


49

102.08%

Realisasi RPJMD

Pada Tahun 2015, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pemasyarakatan olahraga adalah sebagai berikut: pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga; pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat; pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat; pengembangn olahraga rekreasi; penyelenggaraan kompetisi olahraga mahasiswa, karyawan, dan masyarakat; 75


-

fasilitasi kegiatan keolahragaan masyarakat; dan

-

Pekan Olahraga Pelajar Daerah (SD, SMP, SMA). INDIKATOR JUMLAH ORGANISASI OLAHRAGA PENINGKATAN JUMLAH ATLET YANG DIBINA PERSENTASE JUMLAH MEDALI YANG DIPEROLEH DIBANDINGKAN CABANG OLAHRAGA YANG DIPERTANDINGKAN PERSENTASE JUMLAH PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA PER 10.000 PENDUDUK

SASARAN 3 : MENINGKATNYA MENCAPAI 80% Capaian : Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Atlet yang dibina, jumlah Medali yang diperoleh Jumlah medali yang diperoleh

organisasi orang

23 48

46 49

PERSEN TASE 200,00% 102,08%

%

54,00

83,00

153,70%

%

16,70

11,00

65,87%

SATUAN

PERSENTASE


TARGET 2015

PENCAPAIAN

PRESTASI


Target

Realisasi

%

43

48

49

102,08%


52

54,00

83,00

153,70%

54,00

Tahun 2015

OLAHRAGA

49


83,00

153,70%

Realisasi RPJMD

Terselenggaranya kompetisi Liga Pendidikan Indonesia (LIPIO) Tingkat Kota Semarang dengan jumlah peserta Kelompok SD sebanyak 16 team, Kelompok SLTP sebanyak 16 team dan Kelompok SMU sebanyak 16 team. Terseleksinya Tim Kota Semarang untuk mengikuti kejuaraan LIPIO Tingkat Jawa Tengah, untuk kelompok umur SMP dan berhasil mendapatkan prestasi Juara I Tingkat Jawa Tengah. Dalam rangka pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, secara rutin diselenggarakan Liga Pendidikan Indonesia di tingkat SD, SMP, dan SMA. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga berpatisipasi dalam kegiatan pekan olahraga di tingkat Provinsi hingga tingkat Nasional. Adapun untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) selama 2 (dua) tahun ini tidak diselenggarakan karena kegiatantersebut merupakan event 4 (empat) tahunan, dimana event berikutnya akan diselenggarakan pada tahun 2016. Namun dalam rangka pembinaan, pengiriman peserta event olahraga dan penyelenggaraan event olahraga tetap dilakukan. Salah satu prestasinya adalah berhasil mempertahankan Juara Umum tingkat SD, SMP, maupun SMA dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA). TUJUAN 7 : PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA TRADISIONAL, BANGUNAN BERSEJARAH SERTA BENDA CAGAR BUDAYA DALAM RANGKA MEMPERKUAT IDENTITAS DAN JATI DIRI MASYARAKAT. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA TRADISIONAL MENCAPAI 3,66%

76


Capaian : Indikator Kinerja Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10 % per tahun dalam Pengembangan, Pengelolaan terhadap nilai, kekayaan, dan keragaman Budaya


Tahun 2015 Target

Realisasi 3

4

% 4

133,33%


Realisasi RPJMD 18


Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada sasaran ini adalah meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10% per tahun. Total target dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah 15 kegiatan. Adapun target tahun 2015 adalah 3 kegiatan. Capaian kinerja berdasarkan target tersebut dapat dikatakan baik, karena telah melebihi target. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 4 kegiatan pada program ini. Adapun total kegiatan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah 18 kegiatan. 4 kegiatan yang dilaksanakan pada Program pengembangan nilai budaya pada tahun 2015 adalah pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya, penyelenggaraan upacara tradisional dugderan dan penyelenggaraan simfoni kota lama. Selain target tersebut, target pada program ini adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya 54 kegiatan dan sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya 55 kegiatan. SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS BANGUNAN BERSEJARAH DAN BENDA CAGAR BUDAYA MENCAPAI 53,21% Capaian : Indikator Kinerja Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10 % per tahun Daftar Cagar Budaya di Kota Semarang Jumlah Benda, situs Cagar Budaya yang dilestarikan(IKU) Jumlah obyek Cagar Budaya dalam setahun (IKU) Jumlah obyek Cagar Budaya yang telah diinventarisir Jumlah obyek Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata Benda, situs, kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan


Tahun 2015 Target

Realisasi

%

5

3

5

166,67%

174

174

174

100

98

98

98

100

315

315

315

100

0

0

0

0

3

3

3

100

98

98

98

100


Realisasi RPJMD 17


Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada sasaran ini adalah meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10% per tahun. Total target dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah 15 kegiatan. Adapun target tahun 2015 adalah 3 kegiatan. Capaian kinerja berdasarkan target tersebut dapat dikatakan baik, karena telah melebihi target. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 5 kegiatan pada program ini. Adapun total kegiatan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah 17 kegiatan. 5 kegiatan yang dilaksanakan pada Program pengelolaan kekayaan budaya pada tahun 2015 adalah Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah, 77


Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah, Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum, dan Peninggalan Bawah Air, Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, dan Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah. SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE KESADARAN DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN SENI DAN KEKAYAAN BUDAYA LOKAL 12,72% Indikator Kinerja Meningkatnya kegiatan kerjasama pengelolaan kekayaan seni budaya daerah


Tahun 2015 Target

Realisasi

%

3

7

233,33%


Realisasi RPJMD 19


Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada sasaran ini adalah meningkatnya kegiatan kerjasama pengelolaan kekayaan seni budaya daerah sebesar 10% per tahun. Total target dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah 15 kegiatan. Adapun target tahun 2015 adalah 3 kegiatan. Capaian kinerja berdasarkan target tersebut dapat dikatakan baik, karena telah melebihi target. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 7 kegiatan pada program ini. Adapun total kegiatan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah 19 kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa promosi dan pameran seni dan budaya Kota Semarang di berbagai kota, antara lain : Jakarta, Semarang dan Yogyakarta. a) Promosi pentas seni di TMII Jakarta merupakan acara tahunan yang dihadiri paguyuban Kota Semarang yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Acaranya berupa suguhan pentas seni budaya Semarangan, pameran produk unggulan kepariwisataan dan makanan khas Semarangan yang bisa dinikmati oleh pengunjung di Anjungan TMII Jakarta; b) Pelaksanaan pameran di Yogyakarta. Pameran budaya ini merupakan acara tahunan

c)

d)

untuk mempromosikan destinasi wisata, kuliner dan produk unggulan yang ada di Kota Semarang, sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisata yang ada di Kota Semarang. Pelaksanaan pameran di Semarang, merupakan pameran kepariwisataan yang diselenggarakan di Kota Semarang bersamaan dengan SKPD Pemerintah Kota Semarang. Pelaksanaan pameran di Jakarta. Acara Gebyar Wisata Budaya Nusantara merupakan acara rutin tahunan yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center yang diikuti oleh Kabupaten / Kota / Propinsi se Indonesia untuk mempromosikan seni budaya dan pariwisata dari masing-masing Kabupaten/Kota/Propinsi. Kegiatan ini didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Badan Promosi Indonesia.

Selain itu realisasi yang dicapai yaitu penyelenggaraan festival seni dan budaya 222 kegiatan dan sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya 173 kegiatan. Apabila

78


dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah penyelenggaraan pagelaran/festival/pentas seni dan budaya juga mengalami peningkatan, antara lain : wayang kulit, ketoprak, upacara tradisi, keroncong, atraksi budaya dan band/vocal group. REALISASI TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA Jumlah penyelenggaraan pagelaran/ festival/ pentas seni dan budaya - Wayang kulit - Kethoprak - Wayang orang - Atraksi Budaya - Upacara Tradisi - Keroncong - Band/Vocal Grup

28 2 4 2 10 20 24

TAHUN 2015 TARGET

REALISASI

28 3 4 4 6 24 32

29 3 4 4 6 24 32

%

103.57 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0

Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut di atas, kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan di kota Semarang untuk memperingati hari-hari penting/ besar/ bersejarah antara lain adalah Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, penyelenggaraan upacara tradisional dugderan, fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, pengembangan kebudayaan dan pariwisata, penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah, penyelanggaraan pentas seni, festival seni dan budaya rakyat. Gedung Kesenian yang berfungsi sebagai Ruang Pertunjukkan Kesenian di Kota Semarang antara lain ; Gedung Ki Narto Sabdo TBRS, Open Teatre TBRS, Gedung Serba Guna TBRS, Auditorium RRI, Open Teatre Taman KB, Gedung B6 FBS UNNES, Ruang Teatre FIB UNDIP, Auditorium IAIN Walisongo, Gedung Marabunta, Gedung Kesenian Sobokarti, Ruang Cinema Gedung Thomas Aquinas UNIKA Sugijapranata, Sanggar Greget, Gedung Pertunjukan PKJT dan Marina Convention Center ( MCC ) Adapun Indikator kegiatan untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan dilakukan dengan pembinaan terhadap potensi budaya yang ada di Kota Semarang yaitu : REALISASI TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA Jumlah sanggar/group/kelompok kesenian Jumlah sanggar/group/keompok kesenian di Kota Semarang yang dibina Frekuensi pembinaan sanggar seni dan Jumlah organisasi budaya Jumlah gedung kesenian Jumlah kegiatan fasilitasi untuk mengembangkan ksenian dan kebudayaan - Penyuluhan Subtansial maupun tekhnikal - Promosi - Bimbingan Organisasi

TAHUN 2015 REALISASI 415 415

364 364

TARGET 364 364

% 114.01 114.01

12 19 14

12 19 14

12 19 14

100 100 100

12 1 12

12 12 12

12 0 12

100 0 100

Pada tahun 2015 ini tidak ada pemberian bantuan atau hibah untuk sanggar/kelompok kesenian karena tidak ada yang memenuhi syarat hibah sesuai aturan yang berlaku, yaitu bahwa belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan usaha milik negara atau BUMD dan Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

79


TUJUAN 8 : PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN AKSESBILITAS PERPUSTAKAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI, OPTIMALISASI MINAT BACA MASYARAKAT DAN RINTISAN PERPUSTAKAAN BERBASIS TI SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE PERPUSTAKAAN BERBASIS TI SEBESAR 5% Capaian : Indikator Kinerja Jumlah perpustakaan milik di Kota Semarang Jumlah perpustakaan kelurahan/ Rumah Pintar Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan Peningkatan pelayanan Otomasi Perpustakaan Pelayanan Perpustakaan yang sudah berbasis IT - Keberadaan data buku secara digital - Keberadaan data anggota dan peminjam secara digital Penyediaan sarana informasi layanan perpustakaan berbasis TI dan website perpustakaan Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai


Tahun 2015

1

Target 1

Realisasi 1

% 100%

187

188

188

100%

25

30.00

37.00

123.33%

83%

84%

84%

100%

ada

ada

ada

100%

ada

92%

92%

100%

ada

100%

100%

100%

ada

ada

ada

100%

ada

ada

ada

100%

Target Akhir RPJMD

30.00

Realisasi RPJMD


37.00

123.33%

Pemerintah Kota Semarang memiliki 1 Perpustakaan Umum Daerah Kota Semarang. Lokasinya berada di pusat kota, dekat dengan Tugu Muda dan Gedung Lawang Sewu, tepatnya di Gedung Pandanaran Jalan Pemuda 175 Semarang sehingga dengan mudah dapat dijangkau oleh warga Kota Semarang dan sekitarnya. Jumlah perpustakaan kelurahan/rumah pintar di Kota Semarang pada tahun 2015 sebanyak 188 unit meningkat dibandingkan tahun 2014 sebanyak 187. Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2015 sebanyak 1.773.787 orang meningkat dari tahun 2014 sebanyak 1.756.224 orang sesuai tabel di bawah ini: INDIKATOR KINERJA

2014

Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (orang)

1.756.224

2015 1.773.787

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang telah melaksanakan pelayanan berbasis IT, penyediaan informasi perpustakaan melalui media internet (website), dan sarana prasarana penunjang lainnya SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE MINAT BACA MASYARAKAT MENCAPAI 75% Capaian : Indikator Kinerja Presentase peningkatan budaya baca Penyelenggaraan Pameran Buku Promosi Gerakan Membaca (IKU)


Tahun 2015 Target

Realisasi

%

83%

84%

84%

100%

2 kali 2 keg

2 kali 3 keg

2 kali 3 keg

100% 100%

80

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD



Indikator Kinerja Jumlah peminjam buku

Tahun 2015


Target

35 ( 21.222 org)

40 (22.008 )

Realisasi 77,61 (27.921 org)

% 182.53%

Target Akhir RPJMD 40 (22.008 )

Realisasi RPJMD 77,61 (27.921 )


Budaya baca masyarakat Kota Semarang tahun 2015 sebesar 85% meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 84%. Kegiatan promosi gerakan membaca pada tahun 2015 telah terlaksana sebanyak 3 kali meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 2 kegiatan. Pengembangan minat dan budaya baca masyarakat ditingkatkan dengan mengadakan talkshow yang dapat terlaksana pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebanyak 2 kegiatan. Selain itu pula dalam rangka untuk mengembangkan minat dan budaya baca masyarakat ditempuh salah satunya dengan mengadakan talkshow yang pada tahun 2015 dapat terlaksana sebanyak 2 kali kegiatan. Pada tahun 2015, telah dilaksanakan kegiatan pameran buku sebanyak 2 kegiatan.Pameran buku ini berperan dalam pelestarian Gerakan Gemar Membaca untuk masyarakat Kota Semarang, dan merupakan salah satu agenda rutin tahunan. Dari hal tersebut bisa diketahui bahwa kegiatan Pameran Buku dapat sebagai bukti lain kekayaan buku itu yaitu kekayaan budaya perbukuan yang tentunya memiliki banyak kesempatan besar dan tujuan besar yang besar bagi para pelakunya atau penggerak kegiatannya. SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE PUSTAKA MENCAPAI 75% Capaian : Indikator Kinerja Peningkatan koleksi bahan pustaka berupa buku Terkelolanya koleksi buku perpustakaan Jumlah koleksi buku perpustakaan Jumlah judul buku perpustakaan Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan (dalam setahun) (IKU) Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan yang Terpelihara Rasio ketersediaan Sarana/prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara Aksesbilitas/ketersediaan layanan informasi kearsipan Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik Jumlah dokumen/arsip daerah yang diselamatkan / dipelihara


PELESTARIAN

DAN

Tahun 2015 Target

Realisasi

%

KOLEKSI

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD

BAHAN


91.641

110.085

110.085

100%

19.014

25.192

25.192

100%

91.641

110.085

110.085

100%

34.918 30.00

42.571 35.00

42.571 40.00

100% 114.29%

35.00

40.00

114.29%

25.00

30.00

37.00

123.33%

30.00

37.00

123.33%

51.00

60.00

60.00

100.00%

60.00

60.00

100.00%

94%

95%

95%

100%

50.00

55.00

57.00

103.64%

55.00

57.00

103.64%

6.900

7.100

9.275

130.63%

7.100

9.275

130.63%

5.422

4.100

6.049

147.54%

4.100

6.049

147.54%

Koleksi buku yang dimiliki perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2015 sebanyak 110.085 buku, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 91.641 buku.. Judul buku 81


perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2015 sebanyak 42.571 judul meningkat dibandingkan tahun 2014 sebanyak 34.918 judul. Dalam rangka Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan telah dilakukan langkah – langkah dalam merawat koleksi perpustakaan. Dengan adanya kenaikan pengadaan bahan pustaka, maka otomatis akan terjadi penambahan koleksi perpustakaan. Dalam tiga tahun terakhir rata-rata terjadi kenaikan sebesar 2%. Kenaikan koleksi perpustakaan tersebut, diharapkan akan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pemustaka dalam rangka pelayanan prima. Pada tahun 2015 pelaksanaan Kegiatan kearsipan dengan sistem administrasi mengalami peningkatan dengan melihat Jumlah Arsip yang telah tersistem dengan baik sebanyak 14.500 Arsip dibandingkan pada realisasi tahun 2014 sebanyak 8.657 dan melebihi dari realisasi RPJM sebesar 9.275 Arsip. Sarana/prasarana penyimpanan arsip yang masih berfungsi dan terpelihara dengan baik pada tahun 2015 dan 2014 jika dirasiokan sebesar 95% dan 94% dari total sarana/prasarana yang dimiliki oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang juga telah memliki depo untuk penyimpanan arsip Kegiatan Dokumen/arsip daerah yang diselamatkan/dipelihara di tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu 6.049 arsip pada Tahun 2015.

82


MISI II. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SERTA MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM. TUJUAN 1 : PENGEMBANGAN PEMAHAMAN POLITIK UNTUK MEWUJUDKAN BUDAYA POLITIK DEMOKRATIS YANG SANTUN DAN PARTISIPASI POLITIK YANG DIDUKUNG OLEH INFRA DAN SUPRA STRUKTUR POLITIK YANG SEHAT SASARAN 1 : MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN DALAM MASYARAKAT 80% Capaian : Indikator Kinerja Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Kegiatan Pembauran Kebangsaan Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik Tersedianya Pranata dalam peningkatan kesadaran politik masyarakat


Tahun 2015

Target Akhir RPJMD



2 keg

Target 2 keg

Realisasi 13 keg

% 100%

2 keg

1 keg

2 keg

10%

82,72%

75.00%

85.00%

113.33%

75.00

85.00

113.33%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tujuan dari sasaran ini adalah untuk mengoptimalkan pengembangan nilai kebangsaan guna penguatan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan tanpa meninggalkan ciri khas masing-masing. Hal ini dikarenakan Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai macam perbedaan, keanekaragaman, kemajemukan atau pluralitas baik suku,agama, ras, kelompok, golongan dan budaya. Kemajemukan tersebut adalah kenyataan hidup yang sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena itu keberagaman perlu dikelola melalui pengembangan Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat agar tercipta harmoni kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerintah Kota Semarang juga telah mampu mewujudkan Kerukunan umat beragama yaitu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kerukunan umat beragama tercipta berkat komunikasi yang intens antar tokoh dari enam agama yang terwadahi dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan komunikasi berkelanjutan antara tokoh agama, tokoh masyarakat dengan pemerintah yang terwadahi dalam Paguyuban Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Petamas). Pada tahun 2015 tidak terjadi konflik sosial/komunal yang berlatar belakang agama baik intern umat beragama maupun antar umat beragama. Hal yang paling menonjol yang perlu mendapat perhatian adalah tentang keberadaan tempat ibadah dan aktivitasaktivitasnya, pengaturan tentang pendirian tempat ibadah telah dituangkan dalam Peraturan 83


Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala DaerahDalam Pemeliharaan KerukunanUmat Beragama, Pemberdayaan ForumKerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Pengelolaan kerukunan suku bangsa diwadahi dalam Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) yang anggota-anggotanya adalah tokoh-tokoh dari masing-masing suku bangsa yang tinggal di Kota Semarang. Melaui forum ini apabila terjadi persoalan dalam interaksi sosial antar suku secara komunal dapat dideteksi secara dini diselesaikan secara dini pula, sehingga pada tahun 2015 tidak terdapat konflik sosial yang bersifat komunal yang berlatar belakang suku/etnis. Program Pengembangan wawasan kebangsaan dari sudut golongan mempunyai tujuan agar golongan-golongan masyarakat yang terwadahi dalam Organisasi Kemasyarakatan keberadaanya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara serta mengeliminir Organisasi Kemasyarakatan yang keberadaanya meresahkan masyarakat. Pengawasan terhadap Ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri Nomor 220/3957 D.III tanggal 30 Nopember 2012 perihal Penjelasan Status Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Melalui surat tersebut disampaikan bahwa Pengurus dan anggota Ormas Gafatar pernah terlibat dalam Gerakan Al-Qiyadah AlIslamiyah yang telah dinyatakan sebagai Aliran Ajaran terlarang oleh Jaksa Agung melalui Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 116/A/J.A/11/2007 tentang Larangan Kegiatan Aliran Ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PILKADA MENCAPAI 75% Capaian : INDIKATOR KINERJA


Pendataan dan Monitoring Partai Politik

12 bulan

POLITIK

TAHUN 2015 TARGET 12 bulan

REALISASI 12 bulani

% 100%

Pendidikan politik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang adalah pendidikan politik secara luas, bukan hanya memberikan pemahaman tentang seluk beluk Pemilihan Umum akan tetapi lebih ditekankan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap etika berdemokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk penyampaian pendapat dimuka umum. Pendidikan politik kepada masyarakat diarahkan untuk menguatkan Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat disetiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi UUD 1945. Program pendidikan politik masyarakat pada tahun 2015 diwujudkan berupa sosialisasi, penyuluhan, forum diskusi dan seminar dengan sasaran aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar sebagai pemilih pemula, pengurus ormas dan pengurus parpol sebanyak 12 kegiatan. Kegiatan tersebut telah dapat memberikan

84


pemahaman secara komprehensif tentang budaya politik bangsa Indonesia dan pentingnya etika berpolitik dengan kebebasan dan keterbukaan yang bertanggungjawab. Tahun 2015 adalah tahun penyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di beberapa Kabupaten/Kota termasuk Kota Semarang, pendidikan politik bagi masyarakat yang dilaksanakan selama tahun 2015 telah dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas sosial politik pada saat tahap-tahap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang dilaksanakan. Selain itu pendidikan politik kepada masyarakat menjelang pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 dapat memberikan kontribusi angka partisipasi pemilih yaitu sebesar 65,95% meningkat lebih besar dibandingkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2010 sebesar 60,06%. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015, Pemerintah Kota Semarang turut serta memberikan dukungan dalam bentuk sosialisasi secara visual dan verbal, penertiban atribut partai politik/calon Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sesuai ketentuan. Dengan upaya tersebut Pemerintah Kota Semarang telah mampu memberikan fasilitas untuk suksesnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang secara serempak tahun 2015. Partai Politik sebagai infrastruktur politik yaitu sebagai bangunan bawah, atau mesin politik informal atau mesin politik masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan social, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan lainnya. Pemerintah Kota Semarang melaksanakan monitoring terhadap keberadaan Partai Politik level Kota Semarang, yang termonitor adalah sebanyak 12 (dua belas) partai, 9 (sembilan) partai politik diantaranya mendapatkan kursi di DPRD Kota Semarang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Bahwa Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD diberikan Bantuan Keuangan. Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik tersebut sebesar 60% harus digunakan untuk pendidikan politik. Pada tahun 2015 menyalurkan bantuan keuangan partai politik diberikan sebagai berikut : DAFTAR BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN 2015 No

Partai Politik

Perolehan Suara

Nilai per Suara

Tatacara penghitungan bantuan keuangan

Besarnya Bantuan (Rp)

1.

PDIP

234.227

1.325

nilai per suara x Σ suara

310.350.775

2.

GERINDRA

96.419

1.325


127.755.175

3.

DEMOKRAT

88.946

1.325


117.853.450

4.

PKS

64.485

1.325


85.442.625

5.

PKB

66.430

1.325


88.019.750

6.

PAN

55.614

1.325


73.688.550

7.

NASDEM

47.206

1.325


JUMLAH

653.327

62.547.950 865.658.275

.

85


Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 213/2186/Polpum tanggal 1 September 2015 perihal penyaluran bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2015, bahwa Partai Golkar dan PPP tidak diberikan Bantuan Keuangan Partai Politik mengingat masih terdapat perselisihan internal di dalam Partai tersebut sampai dengan menunggu putusan Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pada tahun 2015 Bantuan Keuangan untuk Partai Golkar dan PPP untuk sementara tidak diberikan. Pelaksanaan program pendidikan politik masyarakat lainnya adalah kegiatan Pengamanan Tidak Langsung (Pamtaksung) pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015. Pengamanan dilakukan terhadap personil, tempat, dokumen dan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan tingkat Kota. Pelaksanaan pengamanan tersebut melibatkan secara aktif anggota Linmas yang ditempatkan pada 2.465 TPS, Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan sebagai sekretariat Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan Pamtaksung ini adalah telah terwujud keamanan dan kelancaran personil penyelenggara, dokumen, tempat dan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 sehingga tidak ditemui adanya gangguan yang menghambat proses pemungutan dan penghitungan suara. SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE PERAN DAN FUNGSI POLITIK LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 100% Capaian : INDIKATOR KINERJA


Tingkat kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan ( Raperda dan Perda) Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang Prosentase Peraturan Daerah yang ditetapkan - Jumlah Perda yang ditetapkan selama setahun - Jumlah Raperda yang diusulkan Jumlah Perda yang diusulkan / inisiatif DPRD Jumlah Keputusan DPRD yang dibuat selama setahun Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti Jumlah unjuk rasa terhadap anggota DPRD kota Semarang - Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD - Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh DPRD

11

50 42 11 11 35 35 3 29

TAHUN 2015 TARGET 29

REALISASI 10

% 34,48%

50 50% 12 45 45 36 36 0 12

50 26,67% 12 45 45 36 36 0 12

100% 100 100 100 100 100 0 100

Pada tahun 2015, beberapa produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD berupa Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD adalah sebagai berikut : jumlah Raperda yang masuk dalam prolegda sebanyak Raperda 45 ditetapkan jadi Perda 12 Atau sekitar 26.67 %. Sedangkan pada tahun 2014, dari 42 Raperda yang masuk Prolegda telah berhasil ditetapkan oleh DPRD menjadi perda sebanyak 11 Perda, atau sekitar 26%. Terkait keputusan yang dikeluarkan DPRD, pada tahun 2015 DPRD telah mengeluarkan keputusan sebanyak 36 keputusan dan semuanya telah ditindaklanjuti.

86


Sedangkan pada tahun 2014, keputusan yang telah dikeluarkan DPRD sebanyak 35 keputusan. Dalam rangka menunjang proses penetapan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD tersebut di atas, DPRD telah melakukan kegiatan sidang/rapat seperti Paripurna, Komisi, Pansus, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Guna meningkatkan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghasilkan produk – produk hukum daerah, selama tahun 2015 DPRD telah dilakukan kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 118 kali, dengan perincian, kunjungan kerja sebanyak 50 kali, konsultasi ke pemerintah pusat sebanyak 58 kali, bimbingan teknis sebanyak 8 kali dan menghadiri undangan sebanyak 2 kali. Sedangkan pada tahun 2014 DPRD telah melakukan kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 75 kali, dengan perincian, kunjungan kerja sebanyak 31 kali, konsultasi ke pemerintah pusat sebanyak 37 kali, bimbingan teknis sebanyak 6 kali dan workshop sebanyak 1 kali. JUMLAH PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA, KONSULTASI, BINTEK DAN WORSHOP TAHUN 2014 DAN 2015 NO 1 2 3 4 5

NAMA KEGIATAN PERJALANAN DINAS Kunjungan Kerja Kunsultasi ke Pemerintah Pusat Bintek Workshop Undangan Jumlah

JUMLAH KEGIATAN 2014 2015 31 50 37 58 6 8 1 1 2 75 118

Terkait dengan penyerapan aspirasi masyarakat, penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD dilakukan melalui reses dan hearing, penerimaan unjuk rasa dari masyarakat dan penerimaan pengaduan masyarakat. Untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, pada tahun 2015 DPRD telah melakukan reses dan hearing sebanyak 3 kali. Sedangkan pada tahun 2014 penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan hearing telah dilakukan sebanyak 2 kali. Adapun penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui unjuk rasa. Pada tahun 2015, DPRD tidak menerima aspirasi masyarakat melalui unjuk rasa, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 3 kali. Terkait dengan pengaduan masyarakat, pada tahun 2015 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD sebanyak 12 pengaduan, dan telah berhasil ditindaklanjuti sebanyak 12 pengaduan. Adapun pada tahun 2014, jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD sebanyak 29 pengaduan, dan telah berhasil ditindaklanjuti sebanyak 17 pengaduan. TUJUAN 2 : PENGEMBANGAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE YANG DIDUKUNG PENERAPAN E-GOVERNMENT MENUJU ECITY SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN PENERAPAN INFORMATION COMMUNICATION AND TECHNOLOGY (ICT) 87


MELALUI ELECTRONIC GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG MENCAPAI 75% Capaian : Indikator Kinerja


Tahun 2015

100%

Target 100%

Realisasi 100%

430

396

355

Jumlah Pengadaan Barang melalui LPSE

430

396

355

Paket yang dilelang melalui eprocurement Optimalisasi Penyelenggaraan Pengembangan SIM e-gov (IKU) Penerapan SIMPERDA dan MONEV secara elektronik (IKU) Ketersediaan data dan Informasi untuk perencanaan dan pengendalian Pembangunan Kota, baik dari jumlah, jenis maupun akurasinya

430

396

355

ada

ada

ada

100%

ada

ada

ada

100%

95%

95%

95%

100%

Penerapan e-procurement (IKU)  Jumlah Pengadaan Barang melalui ULP 

% 100%

100%

Realisasi Akhir RPJMD 100%

Capaian 2015 terhadap RPJMD (%) 100%

95%

95%

100%

Target Akhir RPJMD

Terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Kota Semarang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pengadaan melalui peningkatan keterbukaan/transparansi dalam pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui pengadaan barang/jasa sistem E – Procurement sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah. Penggunaan sistem E – Procurement ini juga dimaksudkan untuk menghindari kontak langsung antara Pokja ULP dengan rekanan yang mengikuti lelang dilingkungan Pemerintah Kota Semarang sehingga diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kecurangan/permasalahan yang mungkin muncul dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada tahun 2015, pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang untuk Pengadaan Jasa Konsultan dengan nilai HPS diatas Rp. 50.000.000,sedangkan Konstruksi, Pengadaan Barang dan Pengadaan Jasa Lainnya dengan nilai HPS diatas Rp.200.000.000,- dilakukan dengan menggunakan sistem E – Procurement melalui LPSE yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP). Jumlah SKPD yang melakukan pelelangan melalui ULP pada tahun 2015 sebanyak 35 SKPD dengan jumlah paket yang dilelangkan sebanyak 396 paket. Dari 396 paket tersebut yang berhasil dilelangkan sebanyak 355 paket dan 13 paket mengalami gagal lelang. Sisanya sebanyak 28 paket tidak memenuhi syarat administrasi. Ke-13 Paket yang mengalami gagal lelang disebabkan karena waktu pelaksanaan lelang yang tidak mencukupi (merupakan anggaran perubahan). Selain itu, paket yang mengalami gagal lelang ini juga disebabkan karena tidak ada peserta yang mengajukan penawaran serta tidak adanya peserta yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam dokumen lelang. Sedangkan pada tahun 2014 Jumlah SKPD yang melakukan pelelangan

88


melalui Unit Layanan pengadaan (ULP) sebanyak 31 SKPD dengan jumlah yang dilelangkan sebanyak 430 paket, dengan perincian bahwa 417 paket selesai lelang, dan sisanya yang sebanyak 13 paket mengalami gagal lelang. Sebagai sarana pendukung dalam peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa, pada tahun 2015 telah disusun buku pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebanyak 60 buku yang didistribusikan kepada semua SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dan 150 buku Analisa Harga Satuan Bahan dan Upah untuk kegiatan pembangunan (Konstruksi). SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE PERENCANAAN PARTISIPATIF PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MENCAPAI 100% Capaian : Indikator Kinerja Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan Sosial dan Budaya Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam Tingkat ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasankawasan khusus kota Ketersediaan Pranata Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kota Kapasitas Kelembagaan dan Personil Perencana Pembangunan Daerah Kota Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, Tahunan (Indikator Tambahan dari IKU) Kesesuaian Jumlah Program yang dilaksanakan pada RPJMD dengan RKPD (IKU)


Tahun 2015 Target

Realisasi

Target Akhir RPJMD

DALAM



1

1

1

% 100%

16

16

16

100%

177

177

177

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3 dok

2 dok

2 dok

100,00%

10 dok

15 dok

150,00%

8

5

9

180,00%

25

37

148,00%

18

5

5

100,00%

25

30

120,00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

3

3

100,00%

15

28

186,67%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2%

2,00

2,00

100,00%

10,00

10,00

100,00%

ada

ada

ada

100%

ada

ada

100%

85%

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif yang bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Partisipasi tersebut terwadahi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Untuk penyusunan RKPD, tiap tahun diselenggarakan Musrenbang yang dilaksanakan 89


secara berjenjang mulai dari Rembug Warga, Musrenbang di tingkat kelurahan, Musrenbang di tingkat kecamatan dan Musrenbang di tingkat kota. Untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan RKPD tahun 2017, disusun Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2017. Sejak tahun 2013, Musrenbang telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan hasil Musrenbang. Total seluruh usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang tahun 2015 sebanyak 5.985 usulan. Dari jumlah usulan tersebut, sebanyak 4.113 usulan atau 68,72% telah direalisasikan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan dan SKPD teknis. Jumlah tersebut menurun dibandingkan persentase di tahun perencanaan 2014 yang mencapai 78%. Penurunan ini antara lain terkait dengan aturan tentang hibah dan bantuan sosial di UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD Kota Semarang Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahun 2016 yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025, terutama berfokus pada prioritas sasaran program pada tahapan periode lima tahun ketiga. Hal ini dilakukan karena belum tersusunnya RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Dokumen RKPD 2016 ini menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. RKPD Kota Semarang Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016. Sedangkan untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan pada Perubahan APBD Tahun 2015, disusun RKPD Perubahan Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2015. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang, yang terdiri dari : 1) Kajian/dokumen perencanaan ekonomi: (a) Dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi (RIPE) (b) Penyusunan Panduan Manajemen Kewirausahaan bagi Pengembangan UMKM (c) Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) tentang pengembangan perekonomian Kota Semarang 2) Kajian/dokumen perencanaan sosial budaya dan pemerintahan: (a) Draft Peraturan Walikota Semarang tentang rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) (b) Fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang antara lain menghasilkan Dokumen Strategi

90


3)

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) 2016-2020 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) (c) Dokumen Kajian Pendidikan Untuk Semua (PUS) (d) Koordinasi Pendampingan Kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kajian/dokumen perencanaan infrastruktur: (a) Dokumen pemutakhiran (review) Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Semarang Tahun 2015-2019 (b) Dokumen Study Integrasi Pasar Johar (c) Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh, antara lain melalui program Kampung Bahari Tambak Lorok, program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP), Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP).

SASARAN 3 : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA SEMARANG Capaian : REALISASI TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA Pembentukan Pejabat PPID dari SKPD (IKU)

ada

TAHUN 2015 TARGET ada

REALISASI ada

% 100%

Pemerintah Kota Semarang terus melakukan keterbukaan informasi dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hal itu bisa dilihat dari diadakannya Forum Koordinasi PPID yang telah dilakukan sebanyak 2 kali pada tahun 2015. Hal tersebut dilakukan tentunya agar sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik ini bisa diterima, diketahui dan dipahami oleh seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kota Semarang dan bagi masyarakat khususnya. Pada tahun 2015 ini, Pemerintah Kota Semarang mendapat Juara II Komisi Informasi Award 2015 Tingkat Propinsi Jawa Tengah.

TUJUAN 3 : PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH POTENSIAL DAN KREATIF DENGAN TIDAK MEMBEBANI RAKYAT.

YANG

SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBESAR 12,5% PERTAHUN Capaian : Indikator Kinerja Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (IKU)

Realisasi Tahun 2014 1.158.137.854.383

Tahun 2015 Target 1.244.594.020.738

Realisasi 1.244.594.020.738

91

% 112,42%

Target Akhir RPJMD




Indikator Kinerja Rasio Pendapatan Asli Daerah dibanding dengan Volume seluruh pendapatan (IKU) Meningkatkan Pendapatan Daerah


Tahun 2015

26,1

Target 27,10

Realisasi 37,83

% 139,59%

3.185.786.667.455

3.263.824.536.000

3.390.172.448.717

103,87%

Target Akhir RPJMD 27,10

Realisasi Akhir RPJMD 37,83


Adapun pendapatan daerah ditarget sebesar Rp.3.263.824.536.000 dan realisasinya sebesar Rp. 3.390.172.448.717 atau sekitar 103,87 persen. Jika dibandingkan pendapatan daerah tahun 2014 yang sebesar Rp.3.185.786.667.455, maka realisasi pendapatan daerah tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 6,35 persen. Salah sumber Pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2015 (PAD) Kota Semarang adalah sebesar Rp. 1.244.594.020.738, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar itu, maka tingkat kemandirian daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015 sebesar 36,35 persen. jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014 yang sebesar Rp.1.158.137.854.383,- maka Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 ini mengalami peningkatan sebesar 7,31 persen. Pajak daerah adalah merupakan penyumbang terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2015 Pajak Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah sebesar Rp. 816.208.853.784,- atau sekitar 66,30 persen dari PAD. Penerimaan pajak daerah tahun 2015 ini jika dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah tahun 2014 yang sebesar Rp.791.764.929.686,- mengalami kenaikan sebesar 4,08 persen. Terkait dengan objek pajak PBB. Pada tahun 2015 jumlah objek PBB sebanyak 496.716 objek pajak . Sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 490.305 objek pajak. Adapun Terkait dengan wajib pajak, jumlah wajib pajak daerah tahun 2015 sebanyak 881.469 (belum termasuk BPHTB) wajib pajak. Adapun pada tahun 2014 jumlah wajib pajak daerah sebanyak 921.313 wajib pajak. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan waktu pembayaran yaitu sebelum jatuh tempoadalah sebanyak 439.527 wajib pajak, atau sekitar 49,4 persen. Sumber APBD yang lain selain Pendapatan Asli Daerah adalah bersumber dari dana perimbangan. Pada tahun 2015. Dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp.1.306.428.964.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.270.371.271.674,-, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1.126.847.634.000,- Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.46.661.150.000, dana bagi hasil pajak sebesar Rp. 95.124.155.500,- dan dana bagi hasil bukan pajak sebesar Rp.1.738.332.174,-. Adapun pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2015 sebesar Rp. 875.207.156.305,- ,yang terdiri dari bagi hasil pajak provinsi dan pemda lain sebesar Rp. 432.645.344.655,- , dana penyesuaian dan dana dana otonomi khusus sebesar Rp. 355.298.952.000,- , bantuan keuangan provinsi sebesar Rp. 66.532.836.650,serta dana insentif daerah sebesar Rp.20.730.023.000,-. Adapun pada tahun 2014, pendapatan yang bersumber bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar sebesar Rp.752.881.422.793,- ,yang terdiri dari bagi hasil pajak provinsi dan pemda lain sebesar

92


Rp. 399.557.971.017,-, dana penyesuaian dan dana dana otonomi khusus sebesar Rp.283.917.499.000,- , serta bantuan keuangan provinsi sebesar Rp.69.405.952.776,JENIS PENDAPATAN Pendapatan Asli 1. Daerah. Dana 2. Perimbangan Lain-lain 3. Pendapatan yang Sah. Jumlah Pendapatan Daerah.

NO

REALISASI 2015

SELISIH

1.107.053.257.000

1.244.594.020.738

137.540.763.738

PERSEN TASE 112,42

1.306.428.964.000

1.270.371.271.674

(36.057.692.326)

97,24

1.274.767.390.279

875.207.156.305

24.864.841.305

102,92

752.881.422.793

ANGGARAN 2015

850.342.315.000

3.263.824.536.000

3.390.172.448.717

126.347.912.717

REALISASI 2014 1.158.137.854.383

103,87

3.185.786.667.455

SASARAN 2 : MENINGKATNYA RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN MENCAPAI 25 % Capaian : REALISASI TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA Peningkatan Rasio Kemandirian Keuangan dalam Pembiayaan Pembangunan ( IKU)

36,35%

TAHUN 2015 TARGET 36,35

REALISASI 36,35

% 100

Tingkat kemandirian daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015 sebesar 36,35 persen. Hasil ini dihitung dari Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Total Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2015.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH DENGAN PENEKANAN PADA KETERSEDIAAN DATA ASET YANG AKURAT DAN PENGAMANAN ASET DAERAH SEBESAR 100% Capaian : Indikator Kinerja Sosialisasi penyusunan neraca aset Sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah Tingkat ketersediaan data aset pemerintah daerah Tingkat akurasi hasil inventarisasi aset pemerintah daerah


Tahun 2015

Target Akhir RPJMD



1 keg

Target 1 keg

Realisasi 1 keg

% 100%

1 keg

1 keg

1 keg

100%

92

100

100

100%

100

100

100

100

100

100

100%

100

100

100

Terkait dengan pendataan aset Pemerintah Kota Semarang terutama aset tanah, pada tahun 2015 aset tanah yang terdata sebanyak 3.813 bidang. Dari jumlah tersebut yang sudah bersertifikat sebanyak 2.079 bidang atau sekitar 64,22%,. Adapun pada tahun 2014, aset tanah yang terdata sebanyak 3.794 bidang, dari jumlah tersebut yang telah bersertifikat sebanyak 2.076 bidang atau sekitar 63,8%. Terkait dengan penghapusan aset, jumlah aset yang dihapus pada tahun 2015 terdiri dari kendaraan operasional dinas sejumlah buah ,asset gedung sejumlah 62 buah serta

93


peralatan mesin dan kantor sejumlah 3.847 buah penghapusan asset tersebut dilakukan karena sudah tidak dapat digunakan untuk mendukung operasional dinas pada SKPD. Terkait dengan pengelolaan barang milik daerah (BMD), pada tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan survey kebutuhan barang milik daerah (BMD) dan cheking distribusi barang milik daerah (BMD) yang hasilnya berupa 15 buku survey kebutuhan barang milik daerah (BMD) dan 15 buku cheking distribusi barang milik daearh (BMD). Sebagai tindaklanjut atas kegiatan survey kebutuhan barang milik daerah (BMD), pada tahun 2015 telah dilakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kerja dilingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas Pimpinan Daerah yang tertuang dalam dokumen berupa 25 buku Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2016. Adapun untuk meminimalisasi terjadinya resiko atas penggunaan kendaran dinas, pada tahun 2015 semua kendaraan dinas dan asset gedung kantor roda 4 dan asset gedung / kantor milik pemerintah Kota Semarang telah diasuransikan kepada penjamin asuransi yang tertuang dalam 2 dokumen perjanjian asuransi. SASARAN 4 : TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Capaian : INDIKATOR KINERJA Opini dari BPK RI

Mempertahankan Pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (Tambahan Indikator dari IKU) Persentase Aset Milik Daerah yang sudah terdata dan memiliki bukti Penguasaan Aset (Tambahan Indikator dari IKU)

REALISASI TAHUN 2014 WTP (untuk Laporan Keuangan 2013) WTP (untuk Laporan Keuangan 2013) 63,8

TAHUN 2015 TARGET WTP

WTP

64,22

REALISASI WDP (untuk Laporan Keuangan 2014) WDP (untuk Laporan Keuangan 2014) 64,22

%

100

Disisi lain, terkait dengan pemeriksaan secara eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2014, Pemerintah Kota Semarang belum mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk LKPD tahun 2014 Pemerintah Kota Semarang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Sebagai langkah menuju pemerintahan yang baik dan bersih, Pemerintah Kota Semarang khususnya Inspektorat Kota Semarang membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Sesuai tujuan yang tertuang dalam Perwal tersebut, maka diharapkan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) daerah dapat mengantisipasi pencegahan adanya tindak gratifiksasi, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Adapun laporan penerimaan gratifikasi tahun 2015 yang masuk ke Inspektorat sebanyak 69 laporan, dan semuanya telah ditindaklanjuti dengan melaporkan/ mengirimkannya ke KPK . 94


. TUJUAN 4 : PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR YANG PROFESIONAL, BERSIH, BERETIKA, DAN BERWIBAWA SERTA ANTI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM RANGKA MENUNJANG TATA PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK YANG DIDUKUNG OLEH KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA PENGEMBANGAN KERJASAMA DAERAH DENGAN BERBAGAI PIHAK BAIK TINGKAT LOKAL, NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAN PEMERINTAHAN GUNA MEWUJUDKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENCAPAI 90% Capaian : Indikator Kinerja Penataan Birokrasi sesuai PP no 41 tahun 2007 Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat Penyusunan Kajian Kelembagaan Jumlah SKPD yang telah menyusunAnalisis Jabatan dan ABK (IKU) Jumlah PNS yang mengikuti Bintek, workshop, pelatihan, atau pendidikan selama setahun (IKU) Persentase Jabatan Sturuktural yang telah terisi ( IKU) Jumlah PNS yang terkena kasus hukum dan menerima Hukuman Disiplin (IKU) Tersedianya pranata dalam peningkatan organisasi / kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tertib administrasi ketatalaksanaan Peningkatan program pemacu PAN dan tertib administrasi kepegawaian Setda dan Sekretariat DPRD Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan standar pelayanan Terlaksananya rintisan kelurahan sebagai SKPD 40 kelurahan


Target Akhir RPJMD

Tahun 2015

sesuai

Target sesuai

Realisasi sesuai

%

100

100

100

100

9 dok 2

3 dok 10

9 dok 5

100 50

532 orang

1055 orang

1055 orang

100

91,4%

95%

91,4%

95

45 kasus

35 kasus

45 kasus

133

100%

100%

100%

100%

100%

100%



100 100

100

100

100

100

100

100

91,66%

91,66

91,66

91,66

100

100%

88,83%

88,83

88,83

88,83

100

100%

95,00%

100,00%

105,26

95,00

100,00

105,26%

10

10

48

48

10

48

48

Aspek Penataan Kelembagaan Daerah ini pengukuran kinerjanya difokuskan pada Pengisian Struktur Jabatan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007, dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi, serta keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD.

95


Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Semarang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 11, 12, 13, 14 dan 15 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang, yang penyusunannya mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Jika dilihat dari Rasio Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi, maka dapat dikatakan bahwa tingkat capaiannya belum mencapai 100 %. Hal ini disebabkan karena terjadinya pergeseran dan perubahan struktur organisasi serta adanya pejabat yang purna tugas, sehingga memerlukan penyiapan secara lebih matang dalam penempatan pejabat sesuai dengan eselon dan fungsi organisasi. Sementara itu jika dilihat dari indikator keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD, sesuai Peraturan Daerah tersebut, Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang semua terdapat struktur jabatan fungsional. Namun belum semua dapat terisi mengingat hal ini juga sangat tergantung dengan ketetapan mengenai jabatan fungsional itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi ketatalaksanaan, pada tahun 2015 telah dilakukan kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. SPP sejumlah 4, dan SOP sejumlah 7. Sedangkan dalam rangka pengelolaan dan peningkatan tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Skretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dilaksanakan penyusunan formasi, peta jabatan, pelayanan pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan DUK PNS dan lainya yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sebanyak 42 dokumen (realisasi 100%.) Pada tahun 2015 terdapat 45 rekomendasi laporan hasil pemeriksaan kasus dari Inspektorat yang seluruhnya telah ditindak lanjuti dengan menerbitkan SK penjatuhan hukuman disiplin yang meliputi 23 hukuman kategori ringan, 11 hukuman kategori sedang, 11 hukuman kategori berat. NO 1 2

INDIKATOR KINERJA Jumlah PNS yang melakukan pelanggaran Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin a. Ringan b. Sedang c. Berat

TAHUN 2014 45 orang

TAHUN 2015 45 orang

26 orang 8 orang 11 orang

23 orang 11 orang 11 orang

Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2015

SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE KAPASITAS BIROKRASI DAN PROFESIONALISME APARAT DENGAN PENEKANAN PADA PERUBAHAN SIKAP DAN PERILAKU APARAT PEMERINTAH DAERAH YANG BERMORAL, BERETIKA, DAN BERWIBAWA SERTA ANTI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, RESPONSIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 75% Capaian : Indikator Kinerja Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan

Realisasi Tahun 2014 100%

Tahun 2015 Target

Realisasi

%

100% 408 orang

100% 408 orang

100%

96

Target Akhir RPJMD




Tahun 2015


Indikator Kinerja Jumlah diklat teknis fungsional yang diselenggarakan Jumlah diklat teknis fungsional yang dibutuhkan Penyelenggaraan Diklat Prajab Gol I, II / III Honorer Pengiriman Diklat Pim Tk II dan III dan Diklat Teknis dan Fungsiomal Diklat Prajab Gol I, II dan III Umum Meningkatkan kompetensi teknis dan fungsional Meningkatnya profesionalisme dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku secara 90% dalam waktu 5 tahun perencanaan Persentase jumlah aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah kelurahan yang berprestasi Rasio Jumlah Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (IKU) Pelaksanaan AKD

Target Akhir RPJMD


365 orang

365 orang

100,00%


8 keg

Target 11 keg

Realisasi 11 keg

% 100%

4 keg

12 keg

12 keg

100%

100

365 orang

365 orang

100%

-

193 orang

193 oang

100%

600 30

600 30

43 180

100,00% 600,00%

2.916 150

876 420

100,00% 280,00%

100

100,00

102,14

102,14%

100,00

102,14

102,14%

85

90,00

90,00

100,00%

90,00

90,00

100,00%

3 100%

3 100%

3 100%

100 100%

15

15

100

1 keg

1 keg

1 keg

100%

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia PNS terus dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, untuk mendukung hal tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan peningkatan kompentensi yaitu Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP 101/ 2000 Tentang Diklat Jabatan PNS. Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, Menpan menerbitkan Surat Keputusan No. 81/ 1993 yang merumuskan suatu pedoman umum dalam pelaksanaan pelayanan umum. Secara garis besar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur PNS adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat (excellent service for people). Menyadari hal tersebut, peningkatan kualitas Aparatur dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan akan terus ditingkatkan.Potensi Sumber daya manusia Aparatur Pemerintah Kota Semarang secara kuantitatif per 31 Desember 2015 sejumlah 14.417 dengan komposisi berdasarkan kualifikasi pendidikannya adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH PNS (ORANG) 4 1.172 8.148 953 716 111 2.638 424 251 14.417

TINGKAT PENDIDIKAN S-3 S-2 S-1 D-3 D-2 D-1 SLTA SLTP SD JUMLAH

PERSENTASE (%) 0,027 8,12 56,51 6,61 4,96 0,76 18,29 2,94 1,74 100%

Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2015

Tabel tersebut diatas menunjukkan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan pendidikan dan kualitas Pegawai tahun 2015 dengan komposisi berdasarkan kualifikasi pendidikan terdapat peningkatan pendidikan pegawai pada latar pendidikan S.1 sebesar 54,93% menjadi 56,51% dari total keseluruhan pegawai dan pegawai dengan latar 97


pendidikan SMA terdapat penurunan sebesar dari 18,62% menjadi 18,29% Sedangkan untuk S.2 dan S.3 merupakan bagian terkecil dari komposisi pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasar pendidikan namun juga mengalami peningkatan, pada S.2 dari 7,90%. menjadi 8,12%. a) Ijin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah Ijin belajar adalah upaya nyata Pemertintah Kota Semarang dalam meningkatkan kualitas SDM Aparaturnya dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan pendidikan akademisnya dilembaga pendidikan yang sudah terakreditasi di wilayah Kota Semarang, dan dilaksanakan diluar jam kerja. Selanjutnya Ujian Penyesuaian Ijazah merupakan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang untuk menyesuaikan ijazah akademisnya dengan golongan kepangkatan melalui ujian/seleksi. Bagi PNS yang lulus ujian penyesuaian ijazah, golongan kepangkatannya dapat diusulkan sesuai dengan ijazah akademis yang dimilikinya. Tahun 2015 Pemertintah Kota Semarang melaksanakan ujian penyesuaian ijazah dengan peserta 315 PNS. PNS yang dinyatakan lulus 308 dan tidak lulus sejumlah 7 PNS, dengan rincian sebagai berikut : No

Tingkat Pendidikan

Jumlah Peserta

1 2 3 4

S-2 S-1 D-3, D-2, SMA SMP Jumlah Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2015

278 30 7 315

Lulus 272 29 7 308

Hasil Ujian Tidak Lulus 6 1 7

b)

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Di dalam meningkatkan kualitas SDM, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai peran penting untuk membantu mengembangkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Sumber Daya Manusia memiliki posisi sangat strategis dalam organisasi, artinya manusia memegang peranan penting dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan dan kondisi yang lebih baik. Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai. Mengingat hal tersebut, pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Pendidikan dan pelatihan merupakan proses transformasi kualitas SDM aparatur yang menyentuh 4 dimensi utama, yaitu : spiritual, intelektual, mental dan phisikal. Perubahan mutu keempat dimensi tersebut ditujukan untuk mewujudkan sosok aparatur yang memiliki jatidiri sebagai PNS, abdi negara dan abdi masyarakat dengan komitmen integritas dan kemampuan profesional yang tinggi dalam mengemban tugas kepemerintahan dan kepelayanan pada masyarakat. Selain itu motivasi kerja aparatur Pemerintah perlu lebih

98


ditumbuh-kembangkan melalui pelatihan motivasi sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai. Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang melaksanakan dan mengirimkan peserta Diklat sebagai berikut : 1) Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional dengan target sebanyak 193 orang dan realisasi sebanyak 193 orang (100%); 2) Penyelenggaraan Diklat teknis/Fungsional sebanyak 11 jenis diklat dengan target peserta 523 orang dan realisasi 523 orang (100%); 3) Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dengan target sebanyak 94 orang. Adapun realisasinya adalah pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II ke Badan

4)

Diklat Provinsi Jawa Tengah sejumlah 4 orang, penyelenggaraan melalui pola kemitraan antara Pemerintah Kota Semarang dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III sejumlah 30 orang dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sejumlah 60 orang (100%). Penyelenggaraan Diklat prajabatan Golongan I, II dan III sebanyak 408 orang PNS (realisasi 100%) terdiri atas CPNS Golongan III dari dari pelamar umum sejumlah 43, dan CPNS Golongan III, II dan I dari Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) sejumlah 365 orang.

Pelaksanaan Diklat pada Pemerintah Kota Semarang tersebut diatas hasil kinerjanya secara garis besar adalah sebagai berikut : NO 1 2 3

4 5

INDIKATOR KINERJA Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Jumlah Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan a. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan b. Jumlah CPNS Pemerintah Kota Semarang Jumlah diklat teknis fungsional yang diselenggarakan Jumlah diklat teknis fungsional yang dibutuhkan

TAHUN 2014 102 orang

TAHUN 2015 94 orang

2.028

2.028

408 8 4

100% 408 75 11 12

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan dan pelatihan bagi alumni pendidikan dan pelatihan juga dilaksanakan evaluasi baik Diklat struktural maupun diklat teknis untuk memperoleh informasi tentang kekurangan, kelemahan dan kekuatan sebagai bahan masukan untuk perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE SINERGITAS HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENCAPAI 75% Capaian : Indikator Kinerja Persentase pelaksanan kegiatan Hubungan Antar Lembaga Ketersediaan pranata kerjasama antar pemerintah


Tahun 2015

100%

Target 100%

Realisasi 100%

% 100%

100%

100%

100%

100%

99


100%

Realisasi Akhir RPJMD 100%

100%

100%

100%

Target Akhir RPJMD

100%


Indikator Kinerja


Tahun 2015 Target

Realisasi

Target Akhir RPJMD

%



daerah, antara lembaga / institusi

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Kerjasama antar daerah merupakan syarat penting untuk mengembangkan potensi yang ada. Kerjasama juga digunakan untuk mensinkronkan program program pembangunan dengan Kota/Kabupaten lain, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat . Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang telah melakukan beberapa kerjasama seperti kerjasama antar Pemerintah Daerah Anggota Kedungsepur, Anggota Apeksi, serta kerjasama City Net, City Net – Indonesia, dan Sister City. Jumlah Perjanjian Kerjasama, MoU dan LoI yang masih berlaku sampai dengan tahun 2015 sebanyak 89 buah. SASARAN 4 : MENINGKATNYA PERSENTASE SISTEM PENGAWASAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

INTERNAL

Capaian : Indikator Kinerja Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah produk hukum yang ditetapkan melalui Perda maupun Perwal : (buku yang dicetak)  LD 

BD

Jumlah sosialisasi peraturan Perundang-undangan Tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi


Tahun 2015 Target

1 buku

Realisasi

1 buku

Target Akhir RPJMD

%

1 buku



22.500

100,00%

11.750

100,00%

100%

17

17

17

100

4500 buku selama 5 tahun (22500 buku) 2350 buku selama 5 tahun (11750 buku) 17

5

5

5

100

5

4.500

4.500

4.500

100,00%

2.350

2.350

2.350

100,00%

17

100

5

100

Pada tahun 2015, beberapa produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD berupa Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD adalah sebagai berikut : jumlah Raperda yang masuk dalam prolegda sebanyak Raperda 45 ditetapkan jadi Perda 12 Atau sekitar 26.67 %. Sedangkan pada tahun 2014, dari 42 Raperda yang masuk Prolegda telah berhasil ditetapkan oleh DPRD menjadi perda sebanyak 11 Perda, atau sekitar 26%. Disamping produk hukum daerah yang telah dikeluarkan oleh DPRD sebagaimana tersebut diatas, Produk hukum daerah juga dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Beberapa produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2015 berupa Peraturan Walikota sebanyak 30 peraturan dan untuk Keputusan Walikota sebanyak 375 keputusan. Sedangkan pada tahun 2014, Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan Peraturan Walikota sebanyak 45 peraturan dan Keputusan Walikota sebanyak 604 keputusan.

100


JUMLAH PRODUK PERATURAN WALIKOTA DAN KEPUTUSAN WALIKOTA TAHUN 2014 S/D 2015 NO 1 2

NAMA PRODUK HUKUM Peraturan Walikota Keputusan Walikota

2014 45 604

2015 30 375

Agar produk produk hukum yang telah dikeluarkan baik oleh DPRD dan Pemerintah Kota Semarang, maupun oleh DPR dan Pemerintah Pusat dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat secara luas, maka produk produk hukum tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi Produk Hukum Dokumentasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan pembuatan Buku Himpunan Peraturan Perundangundangan, Himpunan Keputusan Walikota, Lembaran Daerah (LD) lepas atas Peraturan Daerah dan Berita Daerah (BD) lepas atas Peraturan Walikota, CD Paparan Himpunan Peraturan Daerah, Leaflet Produk Hukum dan pembelian buku-buku hukum untuk Pustaka Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan penyebarluasan Produk Hukum kepada setiap SKPD, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain se-Jawa Tengah. Sedangkan dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) telah dilakukan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada semua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Evaluasi terhadap 32 Unit Penunjang Jaringan (UPJ) di Kecamatan/Kelurahan sebanyak masing-masing 1 (satu) kali kegiatan. Melalui program pencarian hukum yang kegiatannya guna mempercepat dan mempermudah dalam pencarian informasi Produk Hukum selain itu ada juga Kegiatan yang dilakukan meliputi Sosialisasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (DBHCHT) yang dilaksanakan di Tingkat Kota Semarang dan diikuti 200 peserta.

SASARAN 5 : PERSENTASE PENINGKATAN HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA SWASTA, PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA LAIN, PROVINSI, PUSAT DAN LUAR NEGERI 75% Capaian : Indikator Kinerja Jumlah Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang Jumlah koordinasi negara yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang Jumlah rapat koordinasi Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang Dokumen Evaluasi Kerjasama Pihak Ketiga Tersusunnya database kerjasama Anggota Kedungsepur, anggota Apeksi, SKPD Kota Semarang Jumlah kunjungan kerja luar negeri / dalam negeri Jumlah daerah yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang Tersedianya data pertanahan yang valid


Tahun 2015

100%

Target 100%

Realisasi 100%

% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

101

Target Akhir RPJMD




Jumlah perjanjian/ kerjasama kemitraan pemerintah kota di berbagai bidang pembangunan Ketersediaan pranata Penyertaan Modal PDAM Kota Semarang Ketersediaan pranata kerjasama antar pemerintah daerah, antara lembaga / institusi Jumlah Perjanjian / Kerjasama Kemitraan Pemerintah Kota di berbagai Bidang Pembangunan (Tambahan Indikator dari IKU) Jumlah kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara pemerintah kota dengan lembaga/pemerintah daerah (kegiatan/dialog/workshop/pameran/dll)

8

8

9

112,50%

40

89

222,50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15

8

9

112,50%

40

89

222,50%

10

10

8

80,00%

50

48

96,00%

Mengingat berbagai keterbatasan yang ada di setiap daerah maka hubungan kerjasama antar daerah menjadi sangat penting. Kerjasama antar daerah yang baik merupakan prasyarat untuk terbentuknya sinergitas dan sinkronisasi program-program pembangunan secara menyeluruh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerja sama dilakukan antar pemerintah daerah baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang telah melakukan beberapa kerjasama seperti kerjasama antar Pemerintah Daerah Anggota Kedungsepur, Anggota Apeksi, serta kerjasama City Net, City Net – Indonesia, dan Sister City. Hasil yang dicapai dalam kerjasama Kedungsepur pada tahun 2015 antara lain : 1. Merevisi kembali Draft Promosi, Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan se Wilayah KEDUNGSEPUR 2. Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama Bidang Pariwisata Tingkat BAKORWIL I Provinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Demak, dengan hasil yaitu telah ditandatangani 1 naskah Perjanjian Kerjasama tentang Promosi, Pemasaran Pariwisata Dan Kebudayaan Se wilayah KEDUNGSEPUR 3. Pada bulan Oktober 2015 Dinas Pariwisata se wilayah Kedungsepur mengikuti pameran di Kabupaten Demak Adapun terkait dengan kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), pada tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang telah mengikuti kegiatan APEKSI sebagai berikut : 1. Rakerkomwil III APEKSI Tahun 2015 di Kota Bandung pada tanggal 23-25 April 2015 dengan tema “ Inovasi Daerah Sebagai Upaya Percepatan Pembangunan Dan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2.

2015 tentang Pemerintahan” Rakernas APEKSI Tahun 2015 di Kota Ambon pada tanggal 5 – 7 Mei 2015 dengan tema “Optimalisasi Kemaritiman Nasional Dalam Rangka Mendorong

3.

Pembangunan Infrastruktur Kota dan Kota Pantai” Rapat Kerja Teknis Apeksi Tahun 2015 di Jakarta Barat pada tanggal 21 – 23 Oktober 2015 dengan tema “ Implementasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

4.

Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Daerah” Rapat Teknis Komwil III Apeksi Tahun 2015 di Kota Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 24 November 2015 dengan acara membahas rencana pelaksanaan Rakor

102


Komwil III Apeksi tahun 2015 sebagai salah satu program kerja Komwil III Apeksi tahun 2015. Sehubungan dengan program Citynet, Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu anggota CITYNET pada tahun 2015 menghadiri the 33rd Executive Committee and International Seminar pd tgl 5 – 7 Oktober 2015 dan the 3rd CityApp pd tgl 7 – 8 Oktober 2015 di Kab. Sidoarjo. CITYNET-Indonesia merupakan wahana jejaring antar stakeholder pembangunan perkotaan yang bertujuan untuk membangun komunikasi dan pertukaran best practices dalam proses pembangunan daerah. Adapun kegiatan Citynet Indonesia tahun 2015 ini yaitu Short Course & Study Visit on Healthy Cities and Hospital Management yang diselenggarakan pada tanggal 16 – 26 Oktober 2015 di beberapa Negara Eropa seperti Belanda, Belgia, Perancis dan Swiss hasil kerjasama Citynet-Idonesia dengan Erasmus University Rotterdam dengan peserta para pejabat kota-kota anggota CITYNET-Indonesia termasuk Pemerintah Kota Semarang. Adapun terkait dengan Sister City, pada tanggal 9–14 Agustus 2015 Pemerintah Kota Semarang mengadakan kunjungan kerja ke Kota Jung-Gu, Kota Metropolitan Ulsan, Korea Selatan. Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari Dinas Bina Marga Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang dan Bagian Kerjasama Setda Kota Semarang berkunjung untuk belajar, saling bertukar pengalaman dan alih pengetahuan dalam bidang perencanaan pembangunan perkotaan dan pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan serta variable pengikutnya. Selain itu turut serta dalam rombongan, unsur legislatif yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kota Semarang untuk berdiskusi dengan DPRD Kota Jung-Gu terkait sinkronisasi dan harmonisasi unsur legislatif dengan unsur eksekutif utamanya dalam membahas kepentingan dan kebutuhan Kota Semarang dalam pengalokasian anggaran dan pengawasan kinerja pemerintah.

SASARAN 6 : BERKURANGNYA

PERSENTASE

PENYIMPANGAN

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH SEBESAR 50% Capaian : Indikator Kinerja


Indeks Persepsi Korupsi

Tahun 2015 Target

Realisasi

%

meningkat

Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat

100%

100%

100%

100%

Dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan, Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap semua SKPD yang ada di Pemerintah Kota Semarang. Pada tahun 2015, Inspektorat kota Semarang telah melakukan pemeriksaan reguler terhadap 161 obyek pemeriksaan (obrik) yang terdiri Asisten, Setwan, Badan, Satpol PP, Dinas, Kantor, BUMD, Kecamatan (termasuk Kelurahan), Puskesmas, SMA, SMK, SMP dan UPTD Pendidikan (termasuk sekolah dasar negeri dan swasta), serta Sanggar Kegiatan 103


Belajar. Jumlah pemeriksaan reguler pada tahun 2015 sama dengan jumlah pemeriksaan tahun 2014, yaitu 161 obyek pemeriksaan. Berkaitan dengan pengaduan masyarakat, pada tahun 2015, jumlah pengaduan yang masuk ke Inspektorat sebanyak 25 pengaduan dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 25 pengaduan, dengan perincian, 20 pengaduan dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa Inspektorat, dan sisanya yang 5 kasus merupakan kasus indisipliner dan ancaman hukumanya tingkat ringan diteruskan ke SKPD yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung. Dalam rangka memberikan dorongan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada SKPD pelaksana pelayanan publik untuk, pada tahun 2015 Inspektorat telah melakukan pemeriksaan khusus pelayanan publik terhadap 72 Obrik (SKPD) yang melakukan pelayanan publik. Selain itu, sebagai upaya pengendalian dan pencegahan perilaku korupsi, khususnya dalam bentuk gratifikasi yang diterima oleh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Sebagai langkah menuju pemerintahan yang baik dan bersih, Pemerintah Kota Semarang khususnya Inspektorat Kota Semarang membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Sesuai tujuan yang tertuang dalam Perwal tersebut, maka diharapkan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) daerah dapat mengantisipasi pencegahan adanya tindak gratifiksasi, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Adapun laporan penerimaan gratifikasi tahun 2015 yang masuk ke Inspektorat sebanyak 69 laporan, dan semuanya telah ditindaklanjuti dengan melaporkan/ mengirimkannya ke KPK .

TUJUAN 5 : PENGEMBANGAN SYSTEM DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI SESUAI KEWENANGAN PADA BIDANG PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG BERBASIS TEKNOLOGI INFOMATIKA GUNA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA. SASARAN 1 : MENINGKATNYA MENCAPAI 80%

PERSENTASE

INDEKS

KEPUASAN

MASYARAKAT

Capaian : Indikator Kinerja Pelaksanaan IKM Tertanganinya Pelayanan Pengaduan Masyarakat Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani


Tahun 2015 Target

Realisasi

73,738 389

75,00 340

75,642 455

% 100% 134%

100%

100%

100%

100%

Target Akhir RPJMD

100%


100%


100%

Dalam rangka pelayanan pengaduan berupa ketidakpuasan/keluhan/saran dari masyarakat atas kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan jasa, administrasi dan barang maupun kebijakan publik, Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M)

104


telah menangani pengaduan masyarakat secara transparan dan akuntabel secara online maupun manual atau secara langsung. Tahun 2015 pengaduan yang ditujukan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Kelurahan dan Puskesmas sejumlah 455 pengadu dan dapat terselesaikan 100% pengaduan masyarakat sejumlah 455 pengadu.

SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE STANDAR MUTU PELAYANAN MENCAPAI 90% Capaian : Realisasi Tahun 2014

Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Jumlah SKPD yang melaksanakan IKM (IKU) Jumlah Penanganan Pengaduan yang terselesaikan (IKU) Peningkatan SKPD yang sudah memiliki SOP attau SPP (IKU) Pelaksanaan PATEN (Pelayanan Terpadu di Kecamatan) (Tambahan Indikator dari IKU)  Jumlah Kecamatan yang memiliki ruang pelayanan  Jumlah kecamatan yang memiliki SOP dan SPP  Persentase Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

Tahun 2015

73,738

Target 75,000

Realisasi 75,642

% 100%

100% 31

100% 20

100% 11

100% 60%

16 Kec 16 kec 100%

16 Kec 16 kec 90%

16 Kec 16 kec 100%

100% 100% 100%

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi ketatalaksanaan, pada tahun 2015 telah dilakukan kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. SPP sejumlah 4, dan SOP sejumlah 7. Dalam rangka pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah pada tahun 2015, Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan antara lain regulasi pedoman penyusunan standar operasional prosedur, Study penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, analisis beban kerja SKPD, optimalisasi penyusunan road map Reformasi Birokrasi, pembinaan kinerja unit pelayanan publik. Dari upaya upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat, nilai kepuasan masyarakat meningkat hal ini dapat dilihat dari :

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Semarang

Jumlah SIM dari SKPD Jumlah Website SKPD Website Kota Semarang

Realisasi Tahun 2014 60 SIM 23 1

Target 75,000

73,738

SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI MENCAPAI 75% Capaian : Indikator Kinerja

Tahun 2015


Indikator Kinerja

SARANA PUBLIK

Target 52 SIM 29 1

Realisasi 52 SIM 29 1

DAN BERBASIS

Target Akhir RPJMD

Tahun 2015 % 100 100 100

Realisasi 75,642

29 1

% 100%

PRASARANA TEKNOLOGI



29 1

Pemerintah Kota Semarang dalam rangka mewujudkan good governance selalu mengedepankan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang agar publik memiliki ruang untuk mengakses 105

100 100


informasi publik yang ada adalah dengan menyediakan berbagai macam fasilitas untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Media yang digunakan untuk penyaluran informasi publik terdiri dari teknologi informasi, media cetak/ elektronik, media sosial dan komunikasi secara langsung dengan tetap mengedepankan unsure interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Beberapa kegiatan lain yang dilakukan Kota Semarang tahun 2015 dalam pengembangan pelayanan public berbasis teknologi informasi digambarkan pada tabel berikut: NO 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12

JENIS KEGIATAN Tersedianya Bandwith di Pemerintah Kota Semarang Pedoman penyusunan magang bidang Tik Penyusunan integrasi sistem Aplikasi a. Jumlah aplikasi b. Jumlah aplikasi yang terintegrasi c. Jumlah apliaksi mobile Tersedianya ruang Monitoring Control Room (MCR) Master Plan IT Kota Semarang Tahun 2016-2021 Terbentuknya Konfigurasi Jaringan FO di Pemerintah Kota Semarang Terbentuknya Pusat Informasi Publik Terbentuknya Bank Data Gaji, TPP dan Data Warga Miskin Meningkatnya aparatur yang mempunyai pengetahuan teknologi dan informasi Web SKPD Visualisasi kegiatan SKPD

TAHUN 2014 80 Mbps -

TAHUN 2015 150 Mbps 1 buku 1 buku

52 13 SKPD 9 fasilitas 1 paket lama 6 orang

63 11 12 1 1 40 SKPD 14 fasilitas 1 paket terbarukan 6 orang

23 49 SKPD

29 49 SKPD

Ditahun 2015 juga mengalami peningkatan untuk terbentuknya Konfigurasi Jaringan FO di Pemerintah Kota Semarang sebanyak 13 SKPD meningkat ditahun 2015 menjadi 40 SKPD, terbentuknya Pusat Informasi Publik ditahun 2014 terdiri 9 fasilitas meningkat ditahun 2015 menjadi 14 fasilitas. Kemudian Bank Data Gaji TPP, Data Warga Miskin dengan 1 paket lama ditahun 2014 menjadi 1 paket terbarukan ditahun 2015. Kemudian untuk web SKPD meningkat ditahun 2014 sebanyak 23 menjadi 29 ditahun 2015. Dan untuk visualisasi kegiatan SKPD baik ditahun 2014 maupun ditahun 2015 adalah sebanyak 49 SKPD. SASARAN 4 : TEWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBESAR 100% Capaian : Indikator Kinerja Jumlah database kependudukan Tingkat validitas database kependudukan Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (IKU) Jumlah ruangan pelayanan kependudukan kecamatan Perekaman E KTP Cakupan / Rasio pelayanan E-KTP (Tambahan Indikator dari IKU) Rasio Bayi berakte kelahiran (IKU) Rasio Pasangan berakte nikah Rasio keluarga ber KK Rasio Penduduk ber Akte Kelahiran/1000 kk (IKU)


Tahun 2015 Target

96%

95%

Realisasi 4 96%

92

90,00

83,00

92,22%

11

11

100%

1.103.749 wk 91,54%

100%

83%

1.103.328 wk 90%

100 100 100 68

81,00 100,00 100,00 85,00

90,82 100,00 100,00 74,00

112,12% 100,00% 100,00% 87,06%

4

4

106

% 100% 100%

Target Akhir RPJMD



90,00

83,00

92,22%

81,00 100,00 100,00 85,00

90,82 100,00 100,00 74,00

112,12% 100,00% 100,00% 87,06%

100%


Indikator Kinerja Rasio penduduk ber NIK Rasio pasangan cerai ber Akta Perceraian Rasio penduduk meninggal berakta kematian Tersedianya pranata dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan


Tahun 2015


85,00 100,00

Realisasi Akhir RPJMD 100,00 100,00

Target Akhir RPJMD

100 100

Target 85,00 100,00

Realisasi 100,00 100,00

% 117,65% 100,00%

100

100,00

100,00

100,00%

100,00

100,00

100,00%

100

100,00

100,00

100,00%

100,00

100,00

100,00%

117,65% 100,00%

Adapun untuk hasil kinerja Pemerintah Kota Semarang untuk Urusan Kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada selama tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Rasio penduduk ber KTP_el per satuan penduduk. Jumlah penduduk yang memiliki KTP_el = ---------------------------------------------------------- x 100 = Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah

1.103.749 ------------1.205.691

= 91,54 per 100 Berdasarkan hasil perhitungan diatas bahwa selama tahun 2015 hingga akhir Desember 2015 terdapat 91,54 % atau 1.103.749 penduduk Kota Semarang yang harus wajib KTP telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP_el). Hasil Kinerja tersebut mengalami kenaikan dibandingkan realisasi yang ada pada RPJMD sebesar 83% pada bulan November 2015. 2.

Rasio bayi berakta kelahiran. Jumlah bayi yang berakta kelahiran = ------------------------------------------------------------------ x 100% Jumlah kelahiran bayi 18.202 = ---------- x 100% = 91,38% 19.917 Tingkat kepemilikan Akte Kelahiran bayi penduduk Kota Semarang pada tahun 2015 hingga akhir Desember 2015 terdapat 91,38 % atau 18.202 bayi yang telah memiliki Akta Kelahira dibandingkan pada bulan November 2015 pada realisasi RPJMD sebesar 90,82%.

3.

Rasio pasangan berakta nikah (bagi non Islam) Jumlah pasangan nikah yang berakta nikah = ------------------------------------------------------------------ x 100% Jumlah pemohon akta perkawinan 1.200 = ---------- x 100% = 100% 1.200 Dari hasil diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Pasangan Nikah yang telah memiliki Akta Perkawinan sepanjang tahun 2015 hingga akhir Desember mencapai 100 % atau 1.200 pasangan yang memiliki Akta Perkawinan sesuai dengan Capaian Realisasi Kinerja yang ditetapkan dalam RPJM.

4.

Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 orang

107


Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran = ------------------------------------------------------------------ x 1.000 orang Jumlah penduduk 1.313.429 = -------------- x 1.000 = 739 per 1000 orang 1.776.618 artinya bahwa pada tahun 2015 terdapat 739 atau 1.313.429 penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran. 5.

Rasio Keluarga berKK (Kartu Keluarga) Jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga = ------------------------------------------------------------x 100 % Jumlah Kepala Keluarga 550.692 = -------------- x 100 % = 100% 550.692 artinya bahwa pada tahun 2015, seluruh kepala keluarga telah memiliki KK.

6.

Rasio penduduk berNIK (Nomor Induk Kependudukan) Jumlah penduduk berNIK =

------------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah penduduk 1.776.618 = -------------- x 100 % = 100% 1.776.618 artinya bahwa pada tahun 2015, seluruh penduduk Kota Semarang telah memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan). 7.

Rasio pasangan cerai berakta perceraian (bagi non Islam) Jumlah pasangan cerai yang ber akta perceraian = ------------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah permohonan akta perceraian 200 = -------------- x 100 % = 100% 200 artinya bahwa pada tahun 2015 terdapat 100 % atau 200 pasangan cerai yang memiliki Akta Perceraian.

8.

Rasio penduduk meninggal berakta kematian Jumlah penduduk meninggal ber akta kematian = ------------------------------------------------------------------

=

Jumlah permohonan akta kematian 9.024 -------------- x 100 % = 100% 9.024

108

x 100 %


artinya Bahwa pada tahun 2014 terdapat 100 % atau 9.024 penduduk meninggal yang telah memiliki Akta Kematian. 9.

Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi Dengan telah menerapkan aplikasi SIAK dari Kementrian Dalam Negeri maka database penduduk Kota Semarang telah berskala Provinsi.

10. Penerapan KTP elektronik (KTP_el) Pelayanan perekaman KTP elektronik (KTP_el) sampai dengan tahun 2015 telah mencapai 91,54 % atau sejumlah 1.103.749 wajib KTP_el telah melakukan perekaman data kependudukannya dari target perekaman 1.205.691 wajib KTP_el yang ada di Kota Semarang. a) Jumlah Database Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan tahun 2015 telah memiliki 4 (empat) buah database yang dikelola, yakni : 

Database SIAK; Database SIAK merupakan database yang mengorganisasi skema atau memodelkan database yang dalam pembangunan Sistim Informasi Kependudukan dimanfaatkan untuk diolah menjadi suatu informasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Database SIAK digunakan sebagai sarana utama penunjang pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam pencetakan dokumen administrasi kependudukan. Selain itu pengelolaan database SIAK juga dapat digunakan sebagai sarana informasi kependudukan yang dapat memberikan angka statistik mengenai penduduk berdasarkan jenis kelamin, agama, kelompok umur, pendidikan, pekerjaan dan berdasarkan kartu keluarga per Kecamatan dalam periode tertentu. SIAK yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 merupakan aplikasi yang dibangun oleh Kementrian Dalam Negeri yang digunakan di semua Kabupaten / Kota di Indonesia yang selanjutnya pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan SIAK di daerah.. Sampai dengan tahun 2015 pemanfaatan dan pengelolaan database SIAK telah dilakukan pada beberapa kegiatan sebagai berikut : 1. Buku Induk Penduduk (BIP) 2. DRT (Daftar Rumah tangga) untuk pemutakhiran data 3. Data urbanisasi penduduk 4. Proyeksi penduduk 5. Statistik kependudukan Untuk meningkatkan validitas database kependudukan dari hasil proses transaksi data kependudukan dengan menggunakan database SIAK selama tahun 2015 telah dilakukan updating data sebanyak 75.000 data.



Database Penduduk Sementara WNI

109


Database yang berisi hasil proses transaksi entry data penduduk sementara WNI yang melakukan permohonan pencetakan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). Pada tahun 2015 jumlah penduduk sementara yang mengajukan permohonan dan telah diterbitkan SKTS sebanyak 589 lembar. 

b)

c)

d)

e)

Database Penduduk Sementara WNA Database yang berisi hasil proses transaksi entry data penduduk sementara WNA yang melakukan permohonan pencetakan Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT). Pada tahun 2015 jumlah penduduk Sementara WNA yang mengajukan permohonan dan telah diterbitkan SKTT sebanyak 607 lembar. d. Database afis KTP_el Database yang berisi data kependudukan hasil perekaman KTP_el yang memuat antara lain biometric penduduk (iris mata, sidik jari), tanda tangan dan foto. Database afis KTP_el mulai dibangun sejak perekaman data penduduk KTP_el dilaksanakan mulai tahun 2012 dan sampai dengan tahun 2015 telah direkam sebanyak 1.103.749 data. Tingkat Validasi Database Kependudukan. Tingkat validasi database penduduk pada tahun 2015, mencapai 96 %, sisanya sebesar 4 % merupakan data rusak (data yang karena kesalahan proses pelaporan, misalnya kepala keluarga / header KK meninggal / pindah, namun tidak melakukan perubahan susunan, sehingga data anggota keluarga tidak sesuai dengan kondisi riil) dan data yang sedang dalam proses transaksi LAMPID (lahir, mati, pindah dan datang). Untuk capaian validasi dan akurasi database penduduk pada tahun 2015 tersebut karena penerapan sistem aplikasi SIAK Online yang secara terus menerus dilakukan pengembangan oleh Pemerintah Pusat. Jumlah Warga Kota Semarang. Potensi penduduk di Kota Semarang pada tahun 2015 mencapai 1.776.618 jiwa, sedangkan tahun 2014 sebesar 1.761.414 jiwa sehingga terdapat peningkatan jumlah penduduk sebesar 15.204 jiwa atau sebesar 0,86% karena adanya mutasi penduduk lahir, mati, pindah, datang (LAMPID). Jumlah Warga Kota Semarang yang Telah Memiliki KTP. Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP, maka capaian kepemilikan KTP pada tahun 2015 adalah 1.103.749 orang atau sebesar 91,54 % dari jumlah wajib KTP sebesar 1.205.691 orang. Sedangkan sejumlah 50.250 orang atau 8,46 % adalah jumlah penduduk mutasi dan wajib KTP pemula yang belum memiliki KTP. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional untuk tahun 2015, KTP Non elektronik hanya berlaku sampai dengan Desember 2014 dan digantikan KTP elektronik terhitung mulai 1 Januari 2015. Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang. Sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah kepala keluarga di Kota Semarang sebanyak 550.692 kepala keluarga. Terdapat peningkatan jumlah dari tahun 2014

110


sebesar 2,09 % atau bertambah 11.291 kepala keluarga dari tahun 2014 sebanyak 539.401 kepala keluarga. f) Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang yang telah memiliki Kartu Keluarga yang telah memiliki Kartu Keluarga. Dari sejumlah kepala keluarga sebesar 550.692 kepala keluarga sampai akhir tahun 2015 telah seluruhnya memiliki kartu keluarga (KK) atau 100 % kepemilikan Kartu Keluarga. g) Jumlah Ruang Pelayanan Kependudukan yang Representatif di Wilayah Kecamatan. Sesuai standarisasi gedung TPDK Kecamatan dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil maka spesifikasi ruang pelayanan di 16 TPDK Kecamatan adalah gedung yang berdiri sendiri dengan luas 130 m2 dan memiliki sarana dan prasarana perlengkapan dan peralatan pendukung pelayanan publik yang memadai baik untuk kelancaran proses komunikasi data maupun kenyamanan dalam pelayanan bagi pemohon administrasi kependudukan. Sampai dengan tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah memiliki 11 (sebelas) gedung yang sesuai standar yaitu di Kecamatan Banyumanik, Tembalang dan Ngaliyan yang dibangun pada tahun anggaran 2011. Kemudian pada tahun 2012 dibangun 4 (empat) gedung TPDK Kecamatan yaitu di Semarang Timur, Gunung Pati, Mijen dan Genuk. Pada tahun yang sama 4 (empat) gedung TPDK Kecamatan lainnya dibangun oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, yaitu gedung TPDK Kecamatan Pedurungan, Semarang Utara, Semarang Barat dan Semarang Selatan. Untuk 5 (lima) gedung TPDK Kecamatan yang belum sesuai standar telah dilakukan rehab dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana gedung, peralatan dan perlengkapan yang ada agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pemohon yaitu di Kecamatan Tugu, Gayamsari, Candisari, Gajahmungkur dan Semarang Tengah. h) Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan. Dalam tabel jumlah penerimaan jenis pelayanan administrasi kependudukan, capaian pelayanan tahun 2015 disebabkan antara lain sebagai berikut : kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan, regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan pengembangan teknologi yang diterapkan pada penyelenggaraan pelayanan dengan sebagai berikut : a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. Upaya yang telah dilakukan untuk hal tersebut antara lain dengan kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan baik secara langsung maupun melalui media lainnya (leaflet, banner dan iklan). b. Regulasi yang berpihak kepada masyarakat yaitu dengan terbitnya Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam Pasal 79A disebutkan bahwa “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya”. Di Kota Semarang ditindak lanjuti dengan menerbitkan

111


c.

i)

j)

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang membebaskan Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan online yang dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Penerapan SIAK online dapat meminimalisir kesalahan proses cetak, karena tidak perlu konsolidasi data antara server TPDK Kecamatan dengan Dinas, yang sebelumnya proses konsolidasi data sering mengalami kegagalan dan menimbulkan kerusakan pada data penduduk. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya kemungkinan data ganda dalam database kependudukan, selain itu kegagalan konsolidasi data juga menyebabkan tidak sinkronnya antara server di TPDK Kecamatan dengan Dinas, dampak dari itu proses cetak KK banyak mengalami kesalahan. Pada tahun 2015 SIAK Online telah diupgrade menjadi aplikasi yang lebih akuntabel yaitu dengan versi 5.0 yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja pelayanan yang lebih cepat, tepat dan akurat. Jumlah Warga Miskin yang Mendapat Pembebasan Retribusi. Pemberian pembebasan Retribusi biaya cetak KK, KTP dan Akta Kelahiran bagi warga miskin Kota Semarang yang merupakan salah satu kebijakan Walikota Semarang dan merupakan program yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Kegiatan Penerapan KTP_el Sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP_el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dalam peraturan tersebut disebutkan juga masa berlaku KTP_el seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat 7 huruf a.). Adapun untuk fungsi dan kegunaan KTP_el adalah : 1.

Sebagai identitas jati diri yang berlaku secara nasional.

2.

Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP.

3.

Terciptanya

keakuratan

data

penduduk

untuk

mendukung

pembangunan. k) Pelaksanaan penerapan KTP_el pada tahun 2015, terdiri dari : a.

Perekaman data penduduk

112

program


Kegiatan perekaman data penduduk dilaksanakan setiap hari di 16 (enambelas) TPDK Kecamatan dan di kantor Dinas dengan target 1.205.691 wajib KTP_el. Untuk percepatan pencapaian target perekaman KTP_el yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan perekaman wajib KTP_el yang belum melaksanakan perekaman di mobil keliling dan pelayanan langsung di kelurahan

sehingga untuk Kota Semarang dapat mencapai hasil sampai

dengan akhir tahun 2015 perekaman KTP_el telah mencapai 91,54 % atau sebesar 1.103.749 wajib KTP_el dari target 1.205.691 wajib KTP_el. Selanjutnya untuk pencapaian perekaman KTP_el tahun 2015 menurut Kecamatan diuraikan dalam tabel berikut ini : PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK TAHUN 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KECAMATAN

JUMLAH WAJIB KTP

Semarang Tengah Semarang Utara Semarang Timur Gayamsari Genuk Pedurungan Semarang Selatan Candisari Gajahmungkur Tembalang Banyumanik Gunungpati Semarang Barat Mijen Ngaliyan Tugu Jumlah

57.519 101.885 65.900 56.474 65.060 134.298 63.543 64.596 47.320 109.719 101.344 58.864 122.906 41.787 90.691 23.785 1.205.691

JUMLAH PEREKAMAN 46.394 82.375 55.431 49.628 65.905 114.003 50.338 56.953 41.060 127.014 93.420 55.070 119.478 38.542 87.484 20.654 1.103.749

PERSENTASE (%) 80,66% 80,85% 84,11% 87,88% 101,30% 84,89% 79,22% 88,17% 86,77% 115,76% 92,18% 93,55% 97,21% 92,23% 96,46% 86,84% 91,54%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2015

b.

Dari hasil perekaman sampai dengan akhir tahun 2015 terdapat 2 (dua) Kecamatan yang capaiannya diatas 100 % yaitu Kecamatan Genuk dan Tembalang. Hal tersebut disebabkan karena perekaman data penduduk bisa dilakukan di TPDK kecamatan dan di dinas. Sehingga terdapat kelebihan perekaman yang berasal dari perekaman data penduduk yang berdomisili di luar Kecamatan tersebut. Hasil perekaman di tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar 32.992 atau 3,08 % dari tahun 2014. Pencetakan KTP_el Pencetakan KTP_el untuk tahun 2015 dilaksanakan di Dinas dengan menggunakan 6 (enam) alat cetak. Sedangkan untuk pengadaan blanko KTP_el menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri. Hasil pencetakan KTP_el sampai dengan tahun 2015 telah mencapai 1.159.894. Dari hasil tersebut yang berhasil dicetak sebesar 1.103.749 cetakan dari hasil perekaman dan sisanya sebesar 56.145 sebagai penggantian KTP_el yang

113


hilang dan rusak. Rekapitulasi hasil cetak KTP_el sampai dengan tahun 2015 disajikan dalam tabel sebagai berikut : REKAPITULASI CETAK KTP ELEKTRONIK s.d TAHUN 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KECAMATAN Semarang Tengah Semarang Utara Semarang Timur Gayamsari Genuk Pedurungan Semarang Selatan Candisari Gajahmungkur Tembalang Banyumanik Gunungpati Semarang Barat Mijen Ngaliyan Tugu Jumlah

JUMLAH 2015 3.357 6.895 4.516 4.332 8.280 14.477 4.395 4.695 3.387 11.995 9.814 4.934 8.409 4.531 8.370 2.817 105.204

S/D 2014 44.800 83.031 54.060 48.074 63.734 120.180 49.055 55.445 39.943 103.670 90.305 54.471 106.532 36.791 84.604 19.995 1.054.690

S/D 2015 48.157 89.926 58.576 52.406 72.014 134.657 53.450 60.140 43.330 115.665 100.119 59.405 114.941 41.322 92.974 22.812 1.159.894

TUJUAN 6 : PENGEMBANGAN UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA DAN MEMELIHARA KEAMANAN, KETERTIBAN, PERSATUAN, DAN KESATUAN SERTA KERUKUNAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERJAMINNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM & TEGAKNYA HUKUM SERTA TERSELENGGARANYA PERLINDUNGAN DAN PENGAYOMAN TERHADAP MASYARAKAT YANG DIDUKUNG OLEH SARANA PRASARANA KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG MEMADAHI. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE KETERTIBAN MASYARAKAT 80% Capaian :

KEAMANAN,

KETENTRAMAN

CAPAIAN KINERJA 2015 TARGET REALISASI

INDIKATOR KINERJA Tingkat gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Jumlah angka kriminalitas atau gangguan keamanan 2 Jumlah Demo / Unjuk Rasa : - Demo / Unjuk rasa yang berakhir dengan ricuh - Demo / Unjuk rasa yang berakhir dengan damai 3 Jumlah kerusuhan konflik sosial : - Jumlah tawuran antar siswa - Jumlah tawuran antar warga - Jumlah kerusuhan akibat SARA 4 Keberadaan Peta Rawan konflik di Kota Semarang 5 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat - Jumlah anggota linmas yang terdaftar 6 Pemberdayaan Pos Kamling - Jumlah Pos Kamling yang ada di Kota Semarang - Jumlah Pos Kamling yang diberi bantuan

114

DAN

%

33 72 -

45

101 -

-

6.530 4.387 16

6.647 4.818 0

0,00


INDIKATOR KINERJA - Jenis dan jumlah sarana prasarana yang dibagikan untuk Pos Kamling

- Prosentase warga yang melaksanakan ronda malam Pendataan Warga Negara Asing - Jumlah WNA di Kota Semarang - Pembinaan WNA di Kota Semarang 8 Kegiatan Forkominda selama satu tahun Tingkat konflik yang mengganggu ketertiban dan ketentraman lingkungan Jumlah kegiatan Peningkatan Pemberdayaan masyarakat untuk 1 menjaga ketertiban dan keamanan Jumlah Pemuka Agama yang diberikan pembekalan masalah 2 kerukunan umat beragama 3 Keberadaan forum Kerukunan Umat Beragama - Jumlah Organisasi Keagamaan yang tercatat - Jumlah pertemuan FKUB selama setahun Jumlah Pemuka Agama yang diberikan pembekalan masalah 4 kerukunan umat beragama (FKUB)

CAPAIAN KINERJA 2015 TARGET REALISASI Buku wira-wiri, borgol, senter, jas 0 hujan, jam dinding, kenut -

% 0,00 -

7

603 25 48

603 25 48

-

3

3

100,00

250

250

100,00

8 6

11 15

-

40

37

92,50

Jumlah anggota Satlinmas sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 7.470 orang yang tersebar di 177 Kelurahan. Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan selain dari sisi jumlah Linmas, Pemerintah Kota Semarang memberikan fasilitas dan memenuhi kebutuhan anggota Linmas melalui peningkatan pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (skill) anggota Linmas, pemenuhan sarana prasarana dan mengikutsertakan Linmas dalam kegiatan di Tingkat Kota Semarang melalui kegiatan Pengerahan Linmas. Sampai dengan tahun 2015 anggota Linmas yang telah difasilitasi dan dipenuhi kebutuhannya tersebut sebanyak 3.322 orang atau sebanyak 44,5% dari keseluruhan anggota Linmas. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) telah diterapkan oleh anggota Linmas untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan sarana pendukung berupa Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang tersebar hampir di setiap RW di seluruh Kota Semarang. Untuk mengendalikan operasionalisasi Poskamling tersebut telah dibentuk Pos Komando Kewaspadaan Linmas di Tingkat Kota Semarang. Kondisi kenyamanan lingkungan sosial dipengaruhi signifikan oleh pemahaman ideologi warga yang menghuni lingkungan tersebut, ideologi dapat melahirkan suatu ideide dasar, kumpulan dasar gagasan, keyakinan serta kepercayaan yang sifatnya sistematis yang dapat memberikan arah dan juga tujuan yang akan dicapai dalam kehidupan bermasyarakat. Karena ideologi adalah ide-ide dasar dan kepercayaan maka perilaku, perbuatan, tindakan masyarakat secara komunal dipengaruhi oleh ideologi yang dianutnya. Indonesia telah menyatakan Ideologi Negara adalah Pancasila, namun demikian pengaruh ideologi sosialis dan liberalis tidak dapat dihindarkan karena secara geografis Indonesia terletak diantara negara-negara yang menganut ideologi sosialis disisi sebelah utara dan negara yang menganut ideologi liberalis disisi sebelah selatan. Oleh karena itu kegiatan penumbuhan dan pengembangan ideologi Pancasila secara terus menerus dilaksanakan agar masyarakat khususnya generasi muda tidak terpengaruh oleh ideologi sosialis atau liberalis.

115


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, dicantumkan bahwa pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Ruang lingkup pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing meliputi: 1) Diplomat/tamu VIP asing; 2) Tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing; 3) Wartawan dan shooting film asing; 4) Peneliti asing; 5) Artis asing; 6) 7)

Rohaniawan asing; Ormas asing. Pemerintah Kota Semarang telah menjalankan tugas tersebut dengan melaksanakan verifikasi dokumen administratif dan tindakan lapangan terhadap sasaran. Verifikasi dokumen administratif dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen, sedangkan tindakan lapangan dilakukan dengan mendatangi kantor, perusahaan dan tempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan, dan aktivitas orang asing dan organisasi masyarakat asing guna mengumpulkan bahan, data dan informasi; melakukan klarifikasi bahan, data dan informasi; dan menganalisis bahan, data dan informasi. Apabila dalam verifikasi dokumen administratif dan tindakan lapangan ditemui adanya WNA atau Ormas Asing yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan maka Pemerintah Kota Semarang merekomendasikan kepada Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengambil tindakan sesuai kewenangannya. Pada tahun 2015 dari kegiatan pendataan dan pemantauan keberadaan Orang Asing di wilayah Kota Semarang tidak ditemui adanya pelanggaran ketentuan aktivitas dan keberadaan orang asing. Selama tahun 2015 stabilitas bidang sosial politik tetap terjaga dengan seimbang, baik dan normal, salah satunya dibuktikan dengan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015 dapat berjalan secara aman dan lancar sesuai dengan tahap – tahap yang direncanakan. Polarisasi masyarakat dalam kelompok pendukung calon tertentu tidak menjadikan lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa, artinya setiap aktivitas dan kegiatan para pendukung calon tertentu tetap menjaga toleransi dengan kepentingan kelompok lain maupun kepentingan masyarakat yang lebih luas. SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NAPZA, MIRAS, DAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) LAINNYA 80 % Capaian : Indikator Kinerja Rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk

Realisasi Tahun 2014 248 personil (rasio : 1,5)

116

Tahun 2015 Target 230 personil (rasio : 1,4)

Realisasi 229 personil (rasio : 1,4)

%


Menurunnya jumlah pelanggaran Perda 10 % per tahun (RPJMD) Cakupan pelanggaran Perda/Perwal yang diselesaikan dibagi jumlah pelanggaran yang dilaporkan/dipantau (pelanggaran IMB/HO, PKL, PSK Liar/Waria, Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, Tidak mempunyai KTP, dll) Cakupan jalan protokol yang dilaksanakan sosialiasi dan patroli wilayah dibagi jumlah protokol Rasio frekuensi patroli wilayah Jumlah pegawai Satpol yang mengikuti diklat / bintek Kegiatan pengamanan Trantibum oleh Satpol PP

80 %

100 %

90 %

100 % 234/234

100% 120/120

100 % 233/233

86 % 25/29 60 4 kegiatan 163 orang 63 kegiatan 30 orang



Dalam rangka penegakan Peraturan tingkat daerah yaitu Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja diberi kewenangan antara lain : 1.

Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah;

2.

Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

3.

Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

4.

Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah;

5.

Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Salah satu indikator program ini adalah rasio jumlah Polisi Pamong Praja yaitu

jumlah dari pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentaraman masyarakat diluar tenaga administrasi/kesekretariatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan jumlah Polisi Pamong Praja, bahwa penetapan jumlah ideal Polisi Pamong Praja dilakukan dengan penghitungan kriteria umum dan kriteria teknis. Adapun kriteria umum penetapan jumlah ideal Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut : 1)

Jumlah penduduk;

2)

Luas wilayah;

3)

Jumlah APBD;

4)

Rasio belanja aparatur

117


Sedangkan kriteria teknis penetapan jumlah ideal Polisi Pamong Praja adalah: 1)

Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;

2)

Jumlah peraturan daerah;

3)

Jumlah peraturan kepala daerah;

4)

Jumlah desa/kelurahan;

5)

Tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan;

6)

Jumlah kecamatan;

7)

Aspek Karakteristik;

8)

Kondisi geografis Berdasarkan penghitungan kriteria umum dan kriteria teknis tersebut, jumlah ideal

Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diluar tenaga administrasi /kesekretariatan di Pemerintah Kota Semarang adalah 450 orang, namun pada tahun 2015 hanya tersedia 106 orang sehingga secara kwantitas belum ideal. Penegakan produk-produk hukum daerah dilaksanakan melalui kegiatan Penegakan Hukum dan HAM serta penyelidikan dan penyidikan terdahap pelanggaran Perda yang mengandung sanksi. Kota Semarang memiliki Perda yang mengandung sanksi sebanyak 64 buah, 23 buah diantaranya telah dilakukan penegakan selama tahun 2015. Penegakan Perda tersebut difokuskan kepada perda dengan jumlah pelanggaran dominan dan bersifat strategis atau berdampak kepada kepentingan umum. Personil yang menangani penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari anggota Satpol PP yang telah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda apabila ditemukan tindak pidana ringan maka PPNS meneruskan kepada penuntut umum untuk dilanjutkan dengan persidangan di Pengadilan atau sidang di tempat kejadian. Pada tahun 2015 tercatat kegiatan penegakan perda sebanyak 233 operasi penertiban, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda yang dilanjutkan dengan persidangan di pengadilan dan sidang di tempat kejadian perkara.

TUJUAN 7 : PENGEMBANGAN KOMUNIKASI TIMBAL BALIK ANTARA PEMERINTAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG RESPONSIF TERHADAP INFORMASI YANG DIDUKUNG OLEH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK YANG BERTANGGUNGJAWAB.

118


SASARAN 1 : MENINGKATNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENCAPAI 100% Capaian : Indikator Kinerja


Peraturan tentang pengelolaan informasi Jumlah SIM di SKPD yang terbangun

Tahun 2015 Target

Realisasi

%

ada

ada

ada

100%

7

6

3

50,00%

Target Akhir RPJMD



26

52

200,00%

Pemerintah Kota Semarang terus melakukan keterbukaan informasi dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hal itu bisa dilihat dari diadakannya Forum Koordinasi PPID yang telah dilakukan sebanyak 2 kali padatahun 2015. Hal tersebut dilakukan tentunya agar sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik ini bisa diterima, diketahui dan dipahami oleh seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kota Semarang dan bagi masyarakat khususnya. Pada tahun 2015 ini, Pemerintah Kota Semarang mendapat Juara II Komisi Informasi Award 2015 Tingkat Propinsi Jawa Tengah. SASARAN 2 : MENINGKATNYA HUBUNGAN KOMUNIKASI TIMBAL BALIK PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN MEDIA MASA MENCAPAI 100%

ANTARA

Capaian : Indikator Kinerja Persentase kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipublikasi masyarakat Persentase peliputan, dokumentasi dan informasi media penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Jumlah kegiatan Press release, pantauan berita elektronik, analisa berita surat kabar, pemuatan berita di website dan jumpa pers Jumlah Dialog interaktif, publikasi, siaran langusng dan sosialsasi di media

Meningkatnya aparatur yang mempunyai pengetahuan teknologi dan informasi


Tahun 2015


100,00

Realisasi Akhir RPJMD 100,00

Target Akhir RPJMD

100,00

Target 100,00

Realisasi 100,00

% 100,00%

100,00

100,00

100,00

100,00%

100,00

100,00

100,00%

483

225

482

214,22%

2.408

214,04%

290

115

317

275,65%

1.502

261,22%

10,00

15,00

150,00%

225 kali selama 5 tahun (1125 kali) 115 kali selama 5 tahun (575 kali) 50,00

65,00

130,00%

10,00

100,00%

Pengembangan komunikasi dan informasi antara pemerintah dengan masyarakat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan, seperti siaran keliling, dialog interaktif baik secara langsung maupun melalui media massa. Siaran keliling tentang program pemerintah selama tahun 2015 telah dilakukan sebanyak 24 kali. Kegiatan dialog interaktif melalui media TV Lokal dalam tahun anggaran 2015 adalah sebanyak 9 kali, sedangkan dialog melalui TV Nasiona ltentang Semarang adalah sebanyak 1 kali. Advertorial media cetak yang sudah dilakukan pada tahun 2015 adalah sebanyak 9 kali. Spot TV nasionala dalah sebanyak1 kali, spot TV lokal sebanyak 24 danspot radio adalah sebanyak 11 paket. Selain kegiatan yang sudah dilakukan di atas guna menyebarluaskan informasi sampai ke tingkat 119


kelurahan (RT/RW), pada ditahun 2015 telah dilakukan pembuatan, cetak dan distribusi majalah Media Semarang sebanyak 10 edisi masing-masing 7.500 eksemplar. Jumlah peliputan, dokumentasi dan informasi media penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dilakukan baik tahun 2014 maupun 2015 adalah sebanyak 720 dan jumlah press release, pantauan berita elektronik, analisa berita surat kabar, pemuatan berita di website ditahun 2014 dan tahun 2015 adalah sebanyak 720. SASARAN 3 : MENINGKATNYA PARTIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH 100% Capaian : Indikator Kinerja Pelaksanaan Musrenbang


Tahun 2015 Target 100%

Realisasi 100%

% realisasi 100%

Target Akhir RPJMD


Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif yang bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Partisipasi tersebut terwadahi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Untuk penyusunan RKPD, tiap tahun diselenggarakan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rembug Warga, Musrenbang di tingkat kelurahan, Musrenbang di tingkat kecamatan dan Musrenbang di tingkat kota. Untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan RKPD tahun 2017, disusun Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2017. Sejak tahun 2013, Musrenbang telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan hasil Musrenbang. Total seluruh usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang tahun 2015 sebanyak 5.985 usulan. Dari jumlah usulan tersebut, sebanyak 4.113 usulan atau 68,72% telah direalisasikan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan dan SKPD teknis. Jumlah tersebut menurun dibandingkan persentase di tahun perencanaan 2014 yang mencapai 78%. Penurunan ini antara lain terkait dengan aturan tentang hibah dan bantuan sosial di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

120


MISI III. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING DAERAH. TUJUAN 1 : MENGEMBANGKAN PERAN KOPERASI DAN UMKM SERTA LEMBAGA KEUANGAN MIKROU DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN PASAR, SERTA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN LOKAL UNTUK MENDORONG DAYA SAING. SASARAN 1: MENINGKATNYA PERSENTASE KOPERASI AKTIF MENCAPAI 78% Capaian : Indikator Kinerja


Jumlah seluruh koperasi Mempertahankan Koperasi aktif 75 %

79,67

54,00%

10,00

12,91

129,10%

106,23%

75,00

79,67

106,23%

75

75,00

79,67

Realisasi % 106,23%

2,00

2,00

1,08

75

75,00

79,67

Persentase koperasi aktif (IKU)  Jumlah koperasi aktif 

75,00


Tahun 2015 Target

Realisasi

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD

Data diatas menunjukkan pada tahun 2014 jumlah koperasi di Kota Semarang tercatat sebanyak 974unit dimana 79,26 % atau sebanyak 772 unit adalah koperasi aktif. Pada Tahun 2015 terdapat penambahan Koperasi baru sebanyak 33 unit, sehingga jumlah koperasi pada tahun 2015 sebanyak 1.007 unit dimana 805 unit atau 79,94 % adalah Koperasi aktif. Dengan adanya penambahan jumlah koperasi berdampak pada peningkatan omset koperasi sebesar Rp. 714.858.000.000 (57,81 %) dimana tahun 2014 sebesarRp.1.236.530.000.000,- menjadi Rp. 1.951.388.134.000,-pada tahun 2015, sedangkan jumlah Aset Koperasi meningkat sebesar Rp.262.929.913.000,- (19%) dimana pada tahun 2014 sebesar Rp.1.383.841.648.000,- menjadi Rp. 1.646.771.561.000,-pada tahun 2015. SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE KOPERASI SEHAT MENCAPAI 55% Capaian : Indikator Kinerja Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat Meningkatkan akses pembiayaan Koperasidan UMKM 25 % penguatan kelembagaan KSP/USP dan LKM


Tahun 2015 Target

Realisasi

51,94

55,00

46,35

Realisasi % 84,27%

5,00

4,00

3,07

76,75%

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD

55,00

46,35


25,00

25,04

100,16%

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan antara lain;

121


1)

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian kepada 730 orang berupa Sosialisasi Perkoperasian kepada Koperasi sekolah, Sosialisasi Peraturan Perkoperasian,Bintek kelembagaan Koperasi; Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi berupa Pembinaan dan peningkatan SPI (Sistem Pengawasan Intern), Penilaian Kesehatan KSP/ USP (Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam), Lomba Koperasi Berprestasi; Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi berupa Seminar dan sarasehan hari Koperasi, Upacara Hari Koperasi, Lomba Koperasi Sekolah, Peningkatan usaha anggota koperasi; Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi berupa survey pendirian koperasi,PAD

2)

3)

4)

(Perubahan Anggaran Dasar) Koperasi, dan pembubaran koperasi, Pemeringkatan Koperasi, Usulan penghargaan bidang Koperasi dan Rakor Koperasi. SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE JUMLAH UMKM NON BPR/ LKM Capaian : Indikator Kinerja


Jumlah UMKM Peningkatan Jumlah UMKM yang Aktif (IKU) Meningkatnya jumlah UMKM 10%

Tahun 2015

2,00 2,00

2,00 2,00

1,08 1,08

Realisasi % 54,00% 54,00%

2,00

2,00

1,08

54,00%

Target

Realisasi

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD

10,00 10,00

12,91 12,91

Capaian 2015 terhadap RPJMD (%) 129,10% 129,10%

10,00

12,91

129,10%

Dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 Jumlah UMKM secara keseluruhan telah mengalami peningkatan sebanyak 12,91%, telah melebihi target peningkatan UMKM dalam RPJMD Tahun 2010-2015 sebanyak 10%. Perkembangan Jumlah UMKM di Kota Semarang dapat dijelaskan pada data berikut; DATA JUMLAH UMKM TAHUN 2015 INDIKATOR

Tahun 2014

Tahun 2015

1

- Jumlah UMKM

unit

11.585

11.692

2

- Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (IKK)

unit

9.563

10.757

3

- Jumlah UMKM yang dibina

unit

3.066

4.677

Sumber: Diskop UMKM Kota Semarang, Tahun 2015

Data diatas menunjukkan jumlah UMKM pada tahun 2015 meningkat sebesar 107 unit (0,92 %) dimana pada tahun 2014 sebesar 11.585 unit menjadi 11.692 unit pada tahun 2015. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dengan kegiatan antara lain; 1) Pembinaan industri rumah tangga, kecil dan menengah berupa Sosialisasi media marketing dan sosialisasi P-IRT. 2) Penyelenggaraan promosi produk UMKM berupa Pameran Gelar Inovasi UMKM dan PKBL Expo 2015, Pameran Semarang Introducing Market 2015, serta Fasilitasi UMKM pameran diluar daerah yang bersifat Regional dan Nasional yaitu Pameran Produk Unggulan Manado 2015, Pameran Smesco Jakarta Expo 2015, Pameran Puspita JCC Jakarta 2015, Pameran Harkopnas Kupang 2015, Pameran Pekan Batik

122


3)

Nusantara 2015 Pekalongan, Pameran produk Unggulan Pontianak Expo 2015, Pameran Apeksi Expo 2015 Ambon, Pameran Produk Unggulan Bandung Expo 2015, Pameran Bazar Ramadhan 2015, Pameran Bazar BBGRM Semarang 2015, Pameran Bazar TMMD 2015 Semarang, Pameran Hortikultura Expo 2015. Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro berupa pemberian bantuan peralatan usaha bagi PUM dan peralatan usaha bagi pedagang makanan keliling, tidak terealisasi karena terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 5 dimana Belanja hibah hanya dapat diberikan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.

SASARAN 4 : MENINGKATNYA PERSENTASE AKSES PERMODALAN KUMKM MENCAPAI 25% Capaian : Indikator Kinerja Fasilitasi permodalan (IKU) Peningkatan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM 25% serta penguatan kelembagaan KSP/USP dan LKM

1)

2)

3) 4)


Tahun 2015 Target

Realisasi

Realisasi %

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


25,00

25,04

100,16%

961.500.000,5,00

4,00

3,07

76,75%

Pada Tahun 2015 fasilitasi permodalan sebesar Rp. 961.500.000,- diberikan kepada 29 KUMKM, sumber dana APBD Kota Semarang, dan dari program KUR yang dikucurkn oleh Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan Bank Jateng diberikan kepada 54 Koperasi dan UMKM. Fasilitasi Akses Permodalan KUMKM melalui penyaluran pinjaman dana bergulir kepada 10 Koperasi dengan nilai Rp. 820.000.000,- dan 19 UMKM senilai Rp. 141.500.000,- dan fasilitasi forum pembiayaan bagi KUMKM kepada 300 pelaku usaha. Pemantauan penggunaan dana bergulir dari APBD Kota Semarang pada 350 orang dan dari APBN pada 36 orang. Jumlah omzet UMKM meningkat sebesar Rp. 9.704.985.000,- (2,79 %) dimana tahun 2014 sebesar Rp. 347.916.404.000,- menjadi Rp. 357.621.389.000,- pada tahun 2015. Pada tahun 2015 sektor ekonomi nasional mengalami perlambatan pertumbuhan dipengaruhi ekonomi global, hal ini juga mempengaruhi peningkatan omset dari UMKM.

SASARAN 5 : MENINGKATNYA PERSENTASE JUMLAH PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR UMKM Capaian :

123


Indikator Kinerja


Jumlah tenagakerja yang terserap Koperasi UMKM (IKU) Jumlah penyerapan tenagakerja pada sektor UMKM meningkat 2% per tahun

Tahun 2015 Target

Realisasi

Realisasi %

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


2,00

2,00

1,78

89,00%

10,00

18,83

188,30%

2,00

2,00

1,78

89,00%

10,00

18,83

188,30%

DATA KELEMBAGAAN UMKM TAHUN 2015 INDIKATOR -

Jumlah Tenaga Kerja Jumlah Omset Fasilitasi permodalan KUMKM

SAT

TAHUN 2014

TAHUN 2015

orang rupiah rupiah

18.705 Rp. 347.916.404.000,Rp. 1.931.000.000,-

19.042 Rp. 357.621.389.000,Rp. 961.500.000,-

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang, Tahun 2015

Data diatas menunjukkan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2015 meningkat sebesar 337 orang (1,77%) dimana pada tahun 2014 sebesar 18.705 orang menjadi 19.042 orang pada tahun 2015. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM dengan kegiatan antara lain; a. Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dalam bentuk; a) Kemitraan dengan pengusaha besar dan toko modern; b) Kontak dagang dengan buyer, asosiasi pengusaha dan UMKM Kabupaten/Kota/Provinsi lain untuk 20 UMKM; c) Workshop IUMK untuk 210 orang; d) Fasilitasi gallery semarangan untuk 10 klaster. b. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan kepada 800 orang yang terbagi dalam Pelatihan Manajemen Usaha Kecil, Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal, Pelatihan Kewirausaan Ketrampilan Usaha Produktif dan c.

d.

Achievment Motivation Training. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD kepada 613 orang yang terbagi dalam Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (SAKETAP), Pelatihan Manajemen berbasis Kompetensi, Pelatihan Manajemen Dasar Perkoperasian, PelatihanPenyusunan Peraturan Khusus KSP, Pelatihan Analisis Laporan Keuangan. Peningkatan dan Pengembangan OVOP kepada 90 orang yang terbagi dalam Pelatihan Desain Fashion Batik, Pelatihan Sulam Pita, Pelatihan Peningkatan Diversifikasi Produk Ovop.

124


TUJUAN 2 : MENGEMBANGKAN STRUKTUR PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN INVESTASI, POTENSI DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH YANG BERDAYA SAING SERTA MENGEMBANGKAN BUMD DAN ASET-ASET DAERAH UNTUK MENDORONG SEKTOR RIIL DALAM RANGKA MEMPERLUAS KESEMPATAN KERJA. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI KOTA SEMARANG MENCAPAI 80% Capaian : Tahun 2015 Indikator Kinerja


Peningkatan Jumlah permohonan penanaman modal

Rp. 2.552.351.168.084

Target

Realisasi %

Realisasi

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


Rp. 3.729.340.088.650

 penanaman modal asing (PMA)

45

45

45

100%

 penanaman modal dalam negeri (PMDN)

4.405

4.773

4.773

100%

 Jumlah dan nilai penanaman modal daerah

8,00

10,00

293,92 (Rp 7.027.165.376.193)

2745,90%

10,00

293,92 (Rp 7.027.165. 376.193)

2745,90%

Jumlah dan nilai persetujuan investasi selama setahun  Penanaman Modal Asing (PMA)

Rp. 2.592.005.659.915

Rp. 5.397.756.206.300



Rp. 5.332.510.190.010

Rp. 5.432.000.000.000

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Jumlah Pelayanan Perijinan yang dikeluarkan dalam setahun (Tambahan Indikator dari IKU) Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi pembangunan daerah Ketersediaan pranata investasi

 

Investasi : 15.130 Non Investasi : 2.101



 Investasi : 16.721 Non Investasi : 3.563

8,00

10,00

23,41

234,10%

10,00

23,41

234,10%

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada pelaksanaan Urusan Wajib Penanaman Modal selama tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut : 1)

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan promosi investasi sebanyak 13 kali diantaranya dengan melakukan ekspo atau pameran, temu bisnis antara lain Semarang Business Forum (SEMBIZ) dan Rapat Koordinasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD)sertaForum Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk : a) b)

Tersedianya Data Penanaman Modal di Kota Semarang. Terjalinnya hubungan dan komunikasi timbal balik yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha. 125


c) d) e)

Meningkatnya Penanaman Modal (PMA dan PMDN) di Kota Semarang. Terciptanya Iklim Investasi yang kondusif Peningkatan Realisasi Investasi. Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan investasi kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan perijinan di Kota Semarang memberikan hasil yang positif dimana pada tahun 2015, jumlah investor mengalami peningkatan, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah proyek penanaman modal dalam negeri dan asing di mana pada tahun 2014 jumlah proyek penanaman modal dalam negeri dan asing sebanyak 4450 proyek dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 4817 proyek. Peningkatan jumlah proyek tersebut berpengaruh terhadap peningkatan nilai investasi penanaman modal dalam negeri dan asingdari Rp.7.924.515.849.925,- pada tahun 2014, menjadiRp. 10.829.756.206.300,- di tahun 2015 atau sebesar 36,6 %. Dampak positif lainnya adalah terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam perusahaan yang berinvestasi di Kota Semarang dari 39.505 orang menjadi 41.847 orang. INDIKATOR KINERJA 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Jumlah dan nilai penanaman modal daerah (RPJMD) Jenis dan jumlah potensi investasi di Kota Semarang Nilai potensi investasi di Kota Semarang Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Jumlah kegiatan dan jenis promosi untuk mendatangkan investasi(Forum PPTSP, RKPPMD, Sem BIZ, Temu Bisnis dll) Laju pertumbuhan investasi Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Ada / tidaknya sistem informasi penanaman modal Ketersediaan pranata kerjasama antar pemerintah daerah, antara lembaga / institusi Jumlah perjanjian/ kerjasama kemitraan pemerintah kota di berbagai bidang pembangunan

SATUAN Rupiah jumlah potensi Rupiah % Jumlah ke giatan % Peru sahaan Ada / Tidak Persen Kerjasama

REALISASI TAHUN 2014 7.924.515.849.925 22

REALISASI TAHUN 2015 9.570.413.742.378 22

4.907.000.000.000 100 12

8.117.054.179.000 100 13

48 111

63 138

Ada

Ada

100%

100%

80

89

2)

Program Peningkatan Iklim Investasi Kondisi iklim investasi tahun 2015 menunjukkan kegairahan pelaku usaha dalam melakukan investasi, baik perluasan usaha yang telah ada maupun untuk investasi baru. Hal ini dapat ditunjukkan pada perkembangan Penanaman Modal dari tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2015, dimana terjadinya peningkatan realisasi jumlah nilai investasi PMDN, tahun 2014 sebanyak 4.405 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 5.332.510.190.010,- dan pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 5.432.000.000.000,sebanyak 4.773 proyek. Sedangkan laju pertumbuhan investasi tahun 2015 sebesar 63%, lebih besar dari pada laju pertumbuhan investasi tahun 2014 sebesar 48 % dan dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1

Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi pembangunan daerah (RPJMD)

investor

2 3

Jumlahtenagakerja yang terserap (RPJMD) Jumlah jenis perijinan yang mendapatkan pengakuan ISO 9001 : 2008 Jumlah dan nilai persetujuan investasi selama setahun

orang Jumlah per ijinan Jumlah rupiah

4

126

REALISASI TAHUN 2014 4.450


39.505 29

41.847 29


INDIKATOR KINERJA

5 6

7 8 9 10 11 12

SATUAN

- Penanaman Modal Asing (PMA) - Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Jumlah permohonan penanaman modal penanaman modal asing (PMA) penanaman modal dalam negeri (PMDN) Jumlah proyek penanaman modal asing (PMA) Nilai investasi penanaman modal asing (PMA) Jumlah proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) Nilai investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) Jumlah persetujuan investasi yang diterbitkan (IKK) Jumlah Perijinan yang dilayani Investasi Non Investasi

rupiah

REALISASI TAHUN 2014 1.210.904.761.000 1.490.022.482.000 2.552.351.168.084

Permo honan

REALISASI TAHUN 2015 1.398.793.197.537 1.540.981.800.00 3.729.340.088.650

Proyek Rupiah Proyek

45 4.405 45 2.592.005.659.915 4.405

45 4.773 45 5.397.756.206.300 4.773

Rupiah

5.332.510.190.010

5.432.000.000.000

ijin ijin

4.450

4.817

15.130 2.101

16.721 3.563

JUMLAH PELAYANAN PERIJINAN TAHUN 2015 NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

INDIKATOR KINERJA TOTAL PERIJINAN Ijin Lokasi Persetujuan Pendirian Rumah Sakit Persetujuan Penempatan dan Pengelolaan Tower Bersama Persetujuan Pendirian Hotel Persetujuan Pendirian SPBU Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Ijin Gangguan (HO) Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Pendaftaran Penanaman Modal Ijin Prinsip Penanaman Modal Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Ijin Usaha Penanaman Modal Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger) Ijin Perubahan Penanaman Modal Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Ijin Usaha Industri (IUI) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tanda Daftar Gudang (TDG) Tanda Daftar Industri (TDI) Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) Ijin Waralaba Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Ijin Usaha Angkutan Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Ijin Tenaga Kesehatan (AA, Perawat, Apoteker kecuali dokter) Ijin Laboratorium Kesehatan Swasta Ijin Pedagang Eceran Obat/Toko Obat (TO) Ijin Klinik Pratama Ijin Klinik Utama Ijin Optik Ijin Usaha Apotek/Farmasi Ijin Penyelenggaraan Reklame Ijin Titik Reklame

JUMLAH PERMOHONAN PELAYANAN PERIJINAN TAHUN 2014 TAHUN 2015 17.235 20.456 41 35 2 0 27 42

PELAYANAN PERIJINAN YANG DITERBITKAN TAHUN 2014 TAHUN 2015 17.231 20.284 41 35 2 0 29 42

31 7 2.656 704 805 0 3 0 0 8 0 0

8 4 2.946 742 854 0 8 0 0 4 0 0

31 7 2523 675 805 0 3 0 0 8 0 0

8 4 2915 712 854 0 8 0 0 4 0 0

0 4749 3 4980 20 6 119 0 23

0 5664 9 5664 9 5 24 0 21

0 4.749 3 4.980 20 6 119 0 23

0 5.664 9 5.641 9 5 24 0 21

37 6 0 0 2.101

33 12 4 0 3.563

37 6 0 0 2101

33 12 4 0 3563

3 9 51 10 18 71 377 324

3 7 48 7 16 94 173 482

3 9 49 10 17 68 424 481

3 7 49 7 15 97 158 381

127


3)

Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Dalam rangka fasilitasi penanaman modal telah disusun Peta Potensi Investasi Daerah. Tersedianya peta tersebut diharapkan dapat sebagai acuan dalam pengamkbilan kebijakan untuk berinvestasi, mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan investasi daerah, dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA

SATUAN



Ketersediaan pranata investasi (RPJMD) Dokumen Pemetaan Potensi

%

100%

100%

dokumen

1 Dok.Peta Potensi Daerah Sektor Infrastruktur dan SDM

2

Peningkatan prasrana investasi

%

1 Dok.Penyusu nan Profil Potensi dan Peluang Inves tasi Kota Smg. Penataan ruang arsip dan pengadaan perlengkapan kantor (100%)

3

PeningkatanProduk BUMD

1

kegiatan

Penataan Ruang Arsip dan Ruangan Tuggu Pelayanan (100%) 1 x kegiatan FGD revitalisasi BUMD kota smg

1 x kegiatan Penyusunan Kajian Pengembangan Bidang Usaha BUMD Kota Semarang

SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE KERJASAMA PENGELOLAAN ASET DENGAN INVESTOR MENCAPAI 75% Capaian : Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerjasama


Tahun 2015 Target 100%

Realisasi 100%

% 100%

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga pada tahun 2015 masih ada beberapa yang belum terlaksana dikarenakan masih perlu adanya penjajakan dan kajian teknis untuk proses kerjasamanya, diantaranya, kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana jalan untuk pemasangan microcell kamuflase PJU dengan PT. Mitratell, PT. TOWER BERSAMA GROUP dan PT. BALI TOWER. Adapun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pengawasan dan pengendalian kerjasama sebanyak 35 obyek atau 100% dilaksanakan. SASARAN 3 : REVITALISASI KAWASAN-KAWASAN INDUSTRI SEBESAR 50% Capaian : Indikator Kinerja Mempertahankan jumlah kluster industri

Realisasi Tahun 2014 378 IKM

Target 378 IKM

Tahun 2015 Realisasi 478 IKM

%

Perkembangan industri kreatif terutama industri kecil pada tahun 2015 mencapai 478 IKM melebihi target yang direncanakan di tahun 2015 sebanyak 378 IKM. Jumlah kluster industri pada tahun 2015 sebanyak 10 unit, capaian tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 10 unit pada tahun 2015. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan IKM, jumlah IKM yang mengikuti pedidikan dan pelatihan pada tahun 2015 sebanyak 1.090 orang meningkat dibandingkan tahun 2014 sebanyak 448 orang. Selain kegiatan pendidikan dan pelatihan, untuk

128


pembinaan IKM juga dilaksanakan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan sebanyak 32 kali kegiatan di tahun 2015. Kegiatan lain yang menunjang program pengembangan IKM adalah temu bisnis, workshop, fasilitasi pembuatan papan dan katalog klaster IKM.

TUJUAN 3 : MENGEMBANGKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN YANG BERORIENTASI PADA SISTEM AGRIBISNIS SASARAN 1 : MENINGKATNYA TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI 75% Capaian : Indikator Kinerja


Tahun 2015

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


335,00

305,58

91,22%

Kenaikan Nilai Tukar Petani (IKU) Tingkat pendapatan petani (IKU) Cakupan bina kelompok tani Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan

305,88 332,00

<300 335,00

304,26 305,58

Realisasi % 100% 91,22%

66,67

75,00

87,50

116,67%

75,00

87,50

116,67%

Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi pertanian/ perkebunan daerah

99,88

99,98

100,00

100,02%

99,98

100,00

100,02%

Target

Realisasi

Tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan nisbah antara harga yang diterima petani dari hasil penjualan komoditas pertaniannya dengan harga yang harus dikeluarkan petani untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsinya. Tahun 2015 NTP naik dibandingkan tahun 2014 yaitu dari 304,26 menjadi 305,88 di tahaun 2015. Hal ini disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani yang lebih tinggi daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani. Kenaikan indeks harga yang diterima petani tersebut terutama dari kenaikan harga komoditas-komoditas pangan (gabah dan jagung), sayuran, dan sapi potong (daging). Dari segi SDM petani, peningkatan kapasitas kelembagaan petani ditunjukkan dengan adanya 15 kelompok tani yang naik kelas dalam klasifikasi kelompok tani meskipun di lain pihak terdapat 14 kelompok tani yang justru turun kelas. Adapun dari segi jumlah kelompok tani terdapat 29 kelompok tani baru dengan penambahan jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani sebanyak 1.166 orang yaitu dari 8.588 orang pada tahun 2014 menjadi 9.754 pada tahun 2015. Ini menunjukkan semakin luasnya cakupan pembinaan kepada petani, terlihat dari realisasi penyuluhan dan pendampingan petani yang mencapai 108% dari yang ditargetkan. Sementara dari sisi SDM penyuluh pertanian, dengan 177 kelurahan dan jumlah petani 45.516 orang, Kota Semarang minimal memerlukan tenaga penyuluh pertanian lapangan sejumlah 58 orang. Namun demikian jumlah penyuluh pertanian lapangan yang ada saat ini baru sebanyak 27 orang yang terdiri dari 13 orang penyuluh PNS dan 14 orang penyuluh harian lepas (non PNS). Untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal

129


kepada semua petani Kota Semarang, strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian adalah meningkatkan kinerja penyuluh yang ada serta meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan maupun magang. Selain itu juga diberdayakan penyuluh swadaya untuk membantu kegiatan-kegiatan penyuluhan di lapangan. Saat ini terdapat sekitar 43 tenaga penyuluh swadaya yang berasal dari kalangan petani sendiri. SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUKSI PETERNAKAN SEBESAR 10% PER TAHUN Capaian : Realisasi Tahun 2014

Indikator Kinerja Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan hasil produk komoditas hasil pertanian/perkebunan Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan Angka Kesakitan dan Kematian Ternak Akibat Penyakit Menular

Tahun 2015

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD

99,71

100,00


Target

Realisasi

99,51

99,71

100,00

% realisasi 100,29%

100

100

100

100

100

100

100

2,80

2,20

0,39

182,27%

2,20

0,39

182,27%

Produksi mengalami kenaikan rata-rata 28,2% dengan komoditas yang mengalami kenaikan produksi yaitu daging unggas, telur, dan susu; sedangkan daging non unggas sebaliknya mengalami penurunan produksi sampai 51%. Berkurangnya populasi sapi potong menyebabkan harga sapi potong serta daging tinggi sehingga pemotongan sapi berkurang dan konsumen beralih ke daging unggas yang harganya relative lebih terjangkau. Implikasinya produksi daging unggas naik sampai 132%, terlihat dari banyak teridentifikasinya pemotongan-pemotongan unggas selain di RPU (Rumah Pemotongan Unggas) yang memberikan kontribusi besar bagi kenaikan produksi daging unggas tersebut. Produksi hasil peternakan di Kota Semarang pada tahun 2015 sebagai berikut : Komoditas peternakan 1. 2. 3. 4. 5.

Populasi sapi potong Daging unggas Daging non unggas (1%) Susu (1%) Telur (1%)

Satuan ekor kg kg ltr kg

Tahun 2014 4.595 7.467.627 5.793.326 2.787.000 8.320.719

Tahun 2015 4.505 17.354.941 2.824.495 3.622.202 8.468.415

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

Komoditas peternakan lainnya yaitu susu mengalami kenaikan produksi 30% dibanding tahun 2014. Penguatan pakan ternak serta perbaikan sistem budidaya sapi perah berhasil meningkatkan produktivitas sapi perah sampai 3-5 liter/ekor/hari. Sedangkan untuk komoditas telur, kenaikan produksi 1,8% didukung oleh penguatan pakan serta pengembangan ternak unggas melalui bantuan bibit ayam dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Populasi ternak bantuan pemerintah bertambah 45% dari 375 ekor pada tahun 2014 menjadi 544 ekor pada tahun 2015. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan agribisnis di wilayah potensi peternakan dalam rangka pengentasan kemiskian di Kota Semarang. 130


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pada tahun 2015 angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular sebesar 0,39%, turun sebesar 85% dibanding angka tahun 2014 sebesar 2,63%. Angka ini jauh lebih kecil dari yang ditargetkan angka kesakitan dan kematian ternak sebesar 2,2%. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran penyakit menular ternak di Kota Semarang dapat dikendalikan. Kegiatan-kegiatan pencegahan & penangulangan penyakit menular ternak seperti surveillance, biosecurity, vaksinasi, serta pengobatan massal & pelayanan klinik hewan keliling berhasil meningkatkan derajat kesehatan hewan/ternak di Kota Semarang sehingga jumlah ternak/hewan yang sakit maupun mati karena penyakit menular ternak dapat ditekan. Meskipun terdapat kematian pada beberapa hewan/ternak yang terinfeksi penyakit menular tetapi tidak sampai pada tingkat yang dapat menimbulkan wabah/epidemi yang meluas yang dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan manusia maupun mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Semarang. Dalam hal kesmavet, meningkatnya intensitas pemeriksaan Bahan Asal Hewan (BAH) yang beredar di Kota Semarang memberikan jaminan bahwa BAH yang beredar aman, sehat, utuh, dan halal untuk dikonsumsi masyarakat. SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUKSI KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN 1% PER TAHUN TABEL PRODUKSI PERTANIAN TAHUN 2015 Tahun 2014 38.503,50 11.195,00 13.736 352.095 1.151,00 223,39

Produksi 1 2 3 4 5 6

Padi (3%) (ton) Palawija (1%) (ton) Durian (1%) (kw) Anggrek (1%) (tangkai) Temulawak (1%) (ton) Kelapa dalam (1%) (ton)

2015 39.328 8.272 24.024 355.052 509,55 214,35

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

Luas areal sawah yang ditanami padi meningkat 6,6% yaitu dari 3.158,46 ha di tahun 2014 menjadi 3.368,27 ha pada tahun 2015. Pembangunan maupun rehabilitasi jaringanjaringan irigasi melalui kegiatan DAK Bidang Pertanian meningkatkan ketersediaan air sehingga lahan sawah yang tadinya tidak ditanami padi memungkinan untuk ditanami padi. Ketersediaan air yang cukup tersebut disertai perbaikan pada sistem budidaya padi dengan dukungan bantuan sarana produksi (benih unggul, pupuk, traktor, dan transplanter) dan pendampingan dari pemerintah telah meningkatkan produktivitas padi sehingga produksi padi dapat meningkat 2,14%. Selain itu juga dipengaruhi oleh keberhasilan dalam pengendalian OPT dimana 95% (125,9 ha dari 132,5 ha) area sawah yang terkena serangan OPT berhasil dikendalikan, 5% diantaranya (6,3 ha) dikendalikan dengan agensia hayati. Adapun pada komoditas palawija, produksi turun 26% sebagai akibat dari berkurangnya luas tanam karena alih fungsi lahan maupun alih komoditas dimana lahan yang tadinya ditanamai palawija beralih ditanami tanaman keras (kayu-kayuan). Pada komoditas utama hortikultura Kota Semarang yaitu durian mengalami kenaikan sebesar 74,9% dari tahun 2014 sebanyak 13.736 kw menjadi 24.024 kw di tahun 2015,

131


kenaikan produksi durian ini disebabkan oleh bertambahnya luas panen (tanaman produktif) yang mencapai 75%, yaitu dari 178,4 ha pada tahun 2014 menjadi 311,98 ha pada tahun 2015. Sedangkan anggrek produksinya meningkat 0,84% dari tahun 2014 sebanyak 352.095 tangkai menjadi 355.052 tangkai di tahun 2015. Kenaikan produksi anggrek terjadi karena produktivitas yang meningkat sebesar 19,8% dari 20,25 tangkai/m3 pada tahun 2014 menjadi 24,24 tangkai/m3 pada tahun 2015 berkat penerapan GAP (Good Agricultural Practise) dalam sistem produksinya. Produksi temulawak mengalami penurunan sebesar 55,7% dari 1.150,69 ton pada tahun 2014 menjadi 509,55 ton pada tahun 2015. Penurunan produksi dipengaruhi oleh penurunan luas panen sebesar 50,6% yaitu dari 38,3 ha pada tahun 2014 menajdi 18,9 ha pada tahun 2015. Hal ini karena sebagian besar petani mengganti tanamannya dengan tanaman obat yang lain seperti jahe merah dan jahe emprit, bahkan ada juga yang menggantinya dengan tanaman keras. Selain itu turunnya produksi temulawak juga disebabkan oleh penurunan produktivitas sebesar 10,3% karena tanaman dipanen pada umur yang belum optimal. Di sub sektor perkebunan produksi kelapa turun sebesar 4,05% dari tahun sebelumnya sebanyak 223,39 ton dan pada tahun 2015 sebanyak 214,35 ton disebabkan oleh berkurangnya jumlah tanaman yang produktif karena tanaman sudah tua dan butuh peremajaan, disamping juga adanya alih fungsi lahan maupun alih komoditas ke tanaman buah-buahan. Tingkat kepemilikan lahan yang kecil menyebabkan budidaya tanaman perkebunan kurang ekonomis sehingga banyak petani yang melakukan alih komoditas atau usaha lain yang lebih bisa memberikan keuntungan bagi mereka. SASARAN 4 : MEMPERTAHANKAN LUASAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF SEBESAR 90 % Capaian : Indikator Kinerja Mempertahankan areal hutanrakyat Tersedianya pranata kebijakan pertanahan & infrastruktur pertanian dan pedesaan Tingkat partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian penghijauan /lahan


Tahun 2015

1.656 ha 76,92%

1.665, 22 ha 20%

1.665, 22 ha 76,92%

% realisasi 10% 384,60%

2,50

2,50

3,13

125,20%

Target

Realisasi

Target Akhir RPJMD


20%

76,92%

15,00

15,63

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Luas lahan produktif di dalam hutan produksi meningkat 0,6% pada tahun 2015 seluas 1.665,22 ha sedangkan pada tahun 2014 seluas 1.656 ha. Produksi kayu di kawasan hutan rakyat tahun 2015 sebesar 3.094,1 m3 menurun sebesar 35% dibandingkan tahun 2014 sebesar 4.776 m3. Hal ini disebabkan berkurangnya luas lahan untuk hutan rakyat karena alih fungsi, selain juga menurunnya jumlah tanaman usia produktif (usia siap tebang). Upaya pelestarian lingkungan melalui penghijauan lingkungan dan rehabilitasi hutan dan lahan di Kota Semarang dilakukan dengan melibatkan masyarakat luas. Pada tahun 2015 tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian dan penghijauan lahan dan/atau lingkungan sebesar 3,13% melebihi target tahun 2015 sebesar 2,5%. Upaya

132


merehabilitasi hutan dan lahan-lahan kritis pada tahun 2015 juga melampaui target yaitu sebesar 51,8 ha atau 5,4% dari total lahan kritis yang ada di Kota Semarang seluas 962,4 ha (BP DAS Pemali Jratun, 2013) yang sebagian besar berupa pembangunan hutan kota, hutan rakyat, serta penghijauan lingkungan. Lahan kritis di Kota Semarang sebagian besar terdapat di wilayah Banyumanik, Tembalang, Gunungpati, dan Ngaliyan. Banyaknya kegiatan penambangan (galian C) di wilayah-wilayah tersebut ditenggarai menyebabkan timbulnya lahan-lahan kritis baru sementara lahan-lahan kritis yang lama belum sepenuhnya terehabilitasi. Dalam hal pelestarian kawasan hutan, melalui pengawasan yang ketat tidak ditemui adanya illegal logging maupun kebakaran di kawasan Hutan di Kota Semarang yang dapat merusak kawasan hutan tersebut.

TUJUAN 4 : MENGEMBANGKAN PRODUKTIVITAS BAHAN PANGAN UNTUK MENJAGA KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN DAN MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA SEBESAR 10% Capaian : Indikator Kinerja Ketersediaan pangan utama per 1000 penduduk Ketersediaan energy perkapita (%) Ketersediaan protein perkapita (%) Skor pola pangan harapan (IKU) Kelancaran akses pangan masyarakat miskin Tingkat ketersedian bahan pangan daerah, khususnya beras dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat


Tahun 2015

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


227.075,42

122.576

191.760

Realisasi % 100%

2652

2090

2652

100%

67,77

57

67,77

100%

90,6

95,00

90,90

95,68%

95,00

90,90

95,68%

2.090

2.100

2.195

104,52%

2.100

2.195

104,52%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Target

Realisasi

Skor pola pangan harapan tahun 2015 adalah 90,9 lebih tinggi dibanding tahun 2014 yang mencapai 90,6 atau naik 0,44%. Kegiatan penumbuhan warung desa dapat meningkatkan akses pangan,yang saat ini jumlah warung desa/lumbung pangan pada tahun 2015 menjadi 52 buah dari tahun 2014 berjumlah 46 . Konsumsi energi Kota Semarang Tahun 2015 sebesar : 1979,3 Kkal/kapita/hari ( AKE : 2000). Kinerja bidang ketahanan pangan yang telah di capai sampai tahun 2015 sesuai dengan target dapat dilihat dari capaian masing – masing indikator sebagai berikut :

133


SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENGEMBANGAN KELURAHAN MANDIRI PANGAN 6% Capaian : Indikator Kinerja


Kelurahan mandiri pangan

12

Tahun 2015 Target

Realisasi

14

17

% realisasi 121,43%

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


14

17

121,43%

Kelurahan mandiri pangan sampai dengan tahun 2015 sudah berjumlah 17 kelurahan bertambah 5 kelurahan dibandingkan tahun 2014. SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE CADANGAN PANGAN DAERAH 11% Capaian : Indikator Kinerja


Penguatan cadangan pangan Lumbung pangan masyarakat

Tahun 2015 Target

40 22

Realisasi 30 52

30 236,36%

% realisasi 100 22

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD

52


22

52

Pada penguatan cadangan pangan kantor ketahanan pangan akan merencanakan membuat gedung cadangan ( gudang bulog ) pangan di karenakan gudang bulog yang berada di randu garut yang tadinya termasuk wilayah kota semarang menjadi wilayah kabupaten kendal ( sebagai pengelola ). Kegiatan penumbuhan warung desa dapat meningkatkan akses pangan,yang saat ini jumlah warung desa/lumbung pangan pada tahun 2015 menjadi 52 buah dari tahun 2014 berjumlah 46 buah. SASARAN 4 : MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS BAHAN MEMENUHI STANDAR MUTU PANGAN SEBESAR 5%

PANGAN

YANG

Capaian : Indikator Kinerja


Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Produk pangan /olahan pangan yang memenuhi standar mutu

Pembangunan

Tahun 2015

111

155

155

% realisasi 100%

191

187

191

102,14%

dibidang

ketahanan

pangan

Target

Realisasi

yaitu

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD

187

meningkatkan

191


102,14%

persentase

ketersediaan pangan, pengembangan kelurahan mandiri pangan dan meningkatkan kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan. Pada produk pangan/olahan pangan yang memenuhi standar mutu masih tetap stabil sejumlah 191 Produk Industri Rumah Tangga.

134


TUJUAN 5 : MENGEMBANGKAN KUALITAS PARIWISATA MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI, KELEMBAGAAN, OBYEK WISATA DAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE TUJUAN DESTINASI WISATA DI KOTA SEMARANG SEBESAR 20% Capaian : Indikator Kinerja

Tahun 2015


Terlaksananya pameran promosi kepariwisataan Meningkatnya jumlah destinasi wisata (IKU)

100%

100%

100%

% realisasi 100%

45

10 % (51 obyek)

62

121,57%

Target

Realisasi

Target Akhir RPJMD

10 % (51 obyek)

Realisasi RPJMD


62

121,57%

Target jumlah destinasi wisata pada tahun 2015 yang tercantum dalam RPJMD 20102015 adalah meningkat 10% atau dapat diterjemahkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 51 obyek wisata di Kota Semarang. Capaian pada indikator ini sangat baik, karena terdapat 62 obyek wisata di Kota Semarang atau mencapai 121,57% apabila dibandingkan dengan target. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata pada tahun 2015 secara terus menerus melakukan berbagai promosi dalam memperkenalkan Daerah Wisata untuk menarik Wisatawan baik Domestik maupun Luar Negeri seperti tercantum pada tabel dibawah ini : -

SARANA PROMOSI Situs Online Buku

2014 www.wisata semarang.net www.semarang-tourism.com  Guide book & Kalender Event : 1000 buku  Direktori Kebudayaan dan Pariwisata 2014

2015 www.wisata semarang.net www.semarang-tourism.com  Guide book & Kalender Event : 1750 buku  Direktori Kebudayaan dan Pariwisata 2015

-

  

Brosur / Leflet Kota Lama Wisata Kota semarang Peta Wisata

2000 lembar 2500 lembar 5000 lembar

5000 lembar 5000 lembar 7000 lembar

-

DVD Wisata Kota Semarang

-

1 kegiatan

-

Baliho Majalah Penerbangan

7 kegiatan 1 kegiatan

6 kegiatan 1 kegiatan

-

Majalah Pariwisata

2 kegiatan

2 kegiatan

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2105

Kegiatan pameran pemasaran pariwisata yang diselenggarakan atau diikuti oleh Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2015 antara lain ; KEGIATAN Central Java Tourism Expo

TANGGAL 24-26 April 2015

Majapahit Travel Fair

7-10 Mei 2015

Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara

14-17 Mei 2015

Jawa Barat Travel Exchange

20-22 Mei 2015

Festival Kuliner

23-24 Mei 2015

135

LOKASI Lawangsewu Semarang Grand City Mall Surabaya Jakarta Convention Center Grand Royal Panghegar Bandung TMII Jakarta


KEGIATAN

TANGGAL 28-31 Mei 2015

Jateng TIT Expo Indonesia Investment, Tourism and Trade Expo 2015 Semarang ITT Expo

1-4 Oktober 2015

Tourism and Craft Expo

5-8 November 2015

Jogja TTI Expo

12-14 November 2015

Gelar Produk Unggulan Khas Daerah

3-6 Desember 2015

Senggigi Beach Expo 2015

3-6 Desember 2015

LOKASI Java Supermall Semarang Nagoya Hill Shopping Mall Batam Duta Pertiwi Mall Semarang Java Supermall Semarang Ambarukmo Plaza Mall Yogyakarta Bandung Trade Center Fashion Senggigi Lombok Nusa Tenggara Barat

15-18 Oktober 2015

Selain melakukan Promosi seperti tersebut pada tabel diatas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga melakukan pelatihan untuk menambah Sumber Daya Manusia bagi masyarakat serta membina wilayah-wilayah potensial yang dapat mendukung dan mempromosikan kota Semarang sebagai kota tujauan wisata. Adapun kegiatan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2015 antara lain : a. Pelatihan pemandu wisata terpadu ( Pelatihan Pemandu Wisata dan Pelatihan Saka Pandu Wisata ) b. Pelestarian Kelompok Sadar Wisata ( Pembinaan POKDARWIS) Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata ( Bina Pelaku Usaha Pariwisata, Peningkatan SDM Pariwisata )

SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE KUANTITAS KUNJUNGAN WISATA KE KOTA SEMARANG RATA-RATA SEBESAR 10 % PER TAHUN Capaian : Indikator Kinerja


Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan (IKU)

3.750.351

Meningkatnya lama tinggal wisatawan asing(IKU)

1,65 hari 1,51 hari

Tahun 2015 Target 2.185.379

Realisasi 3.928.334

% realisasi 179,76%

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD

9.757.946

15.649.711


Belum ada data dari BPS

Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada program ini adalah meningkatnya kunjungan wisata. Total target dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah 9.757.946 orang. Adapun target tahun 2015 adalah 2.158.379 orang. Capaian kinerja berdasarkan target tersebut dapat dikatakan sangat baik, karena telah jauh melebihi target. Pada tahun 2015 jumlah wisatawan tercatat 4.376.359 orang atau mencapai 200,25%. Adapun total jumlah wisatawan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah 16.097.736 orang atau mencapai 164,97%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, jumlah wisatawan pada tahun 2015 juga menunjukkan peningkatan, dari 3.750.351 orang pada tahun 2014 menjadi 4.376.359 orang pada tahun 2015.

136


Kondisi kepariwisataan kota Semarang dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) adalah sebagai berikut NO 1 2 3 4 5 6

TAHUN Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

JUMLAH 1.915.892 orang 2.100.926 orang 2.712.442 orang 3.157.658 orang 3.750.351 orang 4.376.359 orang

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2015

Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada program ini adalah meningkatnya lama tinggal wisatawan asing. Berdasarkan data terakhir hasil penghitungan BPS, lama tinggal wisatawan asing pada tahun 2014 adalah 1,65 hari. Adapun lama tinggal wisatawan dalam negeri pada tahun 2014 adalah 1,51 hari. SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE DAYA SAING DAN DAYA JUAL DESTINASI WISATA DI KOTA SEMARANG MENCAPAI 25% Capaian : Indikator Kinerja Perbaikan dan rehabilitasi obyek wisata


Tahun 2015 Target

Realisasi

100%

100%

% realisasi 100%

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


Dari 62 obyek ini yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang dan tercatat dalam aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebanyak 5 destinasi, yaitu Goa Kreo, Hutan Wisata Tinjomoyo, Taman Budaya Raden Saleh, Taman Margasatwa Semarang dan Kampoeng Wisata Taman Lele. Dari 62 obyek ini dibedakan menurut jenis wisata yaitu : a) Wisata alam terdiri dari Goa Kreo, Hutan Wisata Tinjomoyo, Pantai Marina, Pantai Maron, Mangrove Education Center, Desa Wisata Kandri, Desa Wisata Wonolopo, b)

c)

Desa Wisata Nongkosawit, Kebun Argo Cepoko dan Ngenter Kali Jogo Kandri. Wisata budaya terdiri dari Taman Budaya Raden Saleh, Gereja Blenduk, Kawasan Kota Lama, Lawang Sewu, Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Agung Kauman Semarang, Klenteng Sam Poo Kong Gedung Batu, Museum Jamu Nyonya Meneer, Vihara Mahavira, Vihara Budha Gaya Avalokitesvara, Puri Agung Giri Natha, Museum Mandala Bhakti, Museum Muri dan Jamu Jago, Museum Ronggo Warsito, Makam Ki Ageng Pandanaran, Museum Peradaban Islam,Widya Mitra, Semarang Galeri, Masjid Layur, Petilasan Joyo Kusumo Cepoko, Kyai Safi’i Makam Wonosari, Makam Raja Pragulopati Gunungpati dan Makam Pangeran Harto Gumilar Nongko Sawit. Wisata buatan terdiri dari Tugu Muda,Taman Margasatwa Semarang, Kampoeng Wisata Taman Lele, Kawasan Simpang Lima, Water Blaster, Taman Rekreasi Marina, Pusat Oleh-oleh Jl. Pandanaran, Loenpia Mataram, Bandeng Presto, Wingko Babat Cendrawasih, Waduk Jatibarang, Banjir Kanal Barat, Mall Paragon, Mall

137


Ciputra, DP Mall, Java Mall, Kampoeng Batik, Batik Semarang 16, Kampoeng Semarang, Waroeng Semawis Pecinan Kampoeng Laut, Wonderia, Gardu Pandang, Marina Convention Center, Galery Bunga Pojok Taman KB, Omah Herborist, Agro Sodong, Gelanggang Pemuda dan Maerokoco.

a)

b) c) d)

Event-event pariwisata yang diadakan di tahun 2015 adalah sebagai berikut: Pemilihan Denok Kenang, adalah sarana untuk mempromosikan pariwisata Kota Semarang sekaligus memberdayakan generasi muda untuk lebih mengenal pariwisata Kota Semarang. Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu, adalah kegiatan pelatihan untuk pemandu wisata dan Saka Pandu Wisata serta Denok Kenang. Lomba Foto Semarang, adalah kegiatan untuk meningkatkan minat masyarakat tentang obyek wisata dan untuk mempromosikan obyek wisata di Kota Semarang. Cinta Puspa dan Satwa salah satu kegiatan untuk mempromosikan Taman Margasatwa Semarang yang dimeriahkan dengan lomba Lomba menggambar kategori SD kelas 1, 2, 3 Lomba mewarnai kategori SD kelas 4, 5, 6 Lomba foto flora fauna untuk umum Dimeriahkan parade band pelajar.

SASARAN 4 : MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA PRASARANA PARIWISATA SERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA 10% Capaian : Indikator Kinerja Jumlah sarana prasarana penunjang pariwisata Tingkat okupansi hotel (IKU) Meningkatnya jumlah destinasi wisata

Jenis dan jumlah rumah makan/restoran dan kawasan kuliner Jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata


Tahun 2015 % realisasi

Target

Realisasi

56,68 62

121,57%

403

56,58 10 % (51 obyek) 242

424

1007

564

1.029

56,58 45

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


62

121,57%

175,21%

10 % (51 obyek) 242

424

175,21%

182,45%

564

1.029

182,45%

Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada program ini adalah tingkat okupansi hotel, meningkatnya jumlah destinasi wisata, jenis dan jumlah rumah makan/restoran dan kawasan kuliner, serta jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata. Tingkat okupansi hotel dapat dilihat dari dua indikator, yaitu Tingkat Penghunian Kamar dan Tingkat Pemakaian Tempat Tidur. Berdasarkan data terakhir hasil penghitungan BPS, Tingkat Penghunian Kamar pada tahun 2014 adalah 56,58%. Adapun Tingkat Pemakaian Tempat Tidur adalah 58,43%. (data untuk tahun 2015 masih dalam pengolahan BPS) Target jenis dan jumlah rumah makan/restoran dan kawasan kuliner pada tahun 2015 yang tercantum dalam RPJMD 2010-2015 adalah meningkat 10% atau dapat diterjemahkan

138


bahwa pada tahun 2015 terdapat 242 jenis dan jumlah rumah makan/restoran dan kawasan kuliner di Kota Semarang. Capaian pada indikator ini sangat baik, karena terdapat 424 jenis dan jumlah rumah makan/restoran dan kawasan kuliner di Kota Semarang atau mencapai 175,21% apabila dibandingkan dengan target. Selain indikator tersebut, perkembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Kota Semarang pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah hotel, restoran/rumah makan dan tempat hiburan. SARANA / PRASARANA Jumlah obyek wisata di Kota Semarang Jumlah obyek wisata unggulan di Kota Semarang Jumlah sarana prasarana penunjang pariwisata  Hotel  Restoran/Rumah makan  Tempat Hiburan  Biro Perjalanan  MICE

2014 45 6

2015 62 9

122 267 96 109 88

114 297 80 124 175

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2105

Target jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata pada tahun 2015 yang tercantum dalam RPJMD 2010-2015 adalah meningkat 10% atau dapat diterjemahkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 564 jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata di Kota Semarang. Capaian pada indikator ini sangat baik, karena terdapat 1.029 jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata di Kota Semarang atau mencapai 182,45% apabila dibandingkan dengan target. Selain indikator tersebut, perkembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Kota Semarang pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah hotel, restoran/rumah makan dan tempat hiburan. Selain indikator tersebut, upaya oleh Pemerintah Kota Semarang adalah Kerjasama kemitraan dalam rangka pemasaran pariwisata Kota Semarang tahun 2015 adalah dengan BP2KS (Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang) dan desa wisata. Pemerintah kota Semarang dan BP2KS mengadakan Familirization Trip dengan mengundang travel agent dan biro perjalanan untuk mempromosikan Kota Semarang. Desa wisata unggulan yang ada di Kota Semarang ada tiga desa yaitu Desa Kandri, Desa Nongkosawit dan Desa Wonolopo. Desa wisata ini untuk menumbuhkan embrio kepariwisataan yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Semarang.

TUJUAN 6 : MENGEMBANGKAN PRODUKTIVITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERORIENTASI PADA SISTEM AGRIBISNIS SASARAN 1 : MENINGKATNYA TINGKAT PERIKANAN 7% PERTAHUN

KESEJAHTERAAN

Capaian :

139

NELAYAN

DAN

PETANI



Indikator Kinerja Peningkatan rata rata pendapatan nelayan (IKU) Peningkatan pendapatan Pembudidayaan Ikan Indikator dari IKU)

Rp1.450.000,00 Rp1.450.000,00

(Tambahan

Tahun 2015 Target

Realisasi

5% 5%

Rp1.450.000,00 Rp1.450.000,00

% realisasi 100% 100%

Kebijakan pembangunan pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan laut maupun darat secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan potensi kelautan secara optimal dan pengembangan perikanan. SASARAN 2 : MENINGKATNYA CAKUPAN BINAAN KELOMPOK PELAKU PERIKANAN DAN KELAUTAN RATA-RATA 20% PER TAHUN Capaian : Indikator Kinerja Produksi ikan olahan Cakupan bina kelompok pelaku perikanan dan kelautan 20% per tahun Meningkatkat Pengetahuan masyarakat perikanan dan masyarakat konsumsiikan


Tahun 2015

14.157,85 308

60.391.00 149

64.343.46 370

% realisasi 106,54% 248,32%

3,50

3,00

3,00

100,00%

Target

Realisasi

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD

USAHA


149

370

248,32%

3,00

3,00

100,00%

SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE BUDIDAYA PERIKANAN RATA-RATA 15% PER TAHUN Capaian : Indikator Kinerja Penyuluhan perikanan Produksi perikanan budidaya Jumlah Kelompok pelestari lingkungan Meningkatkan produksi perikanan budidaya 15% per tahun


Tahun 2015 Target

Realisasi

% realisasi

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


100% 1.854,38

100% 3.252.70

100% 9.882.57

100% 303.83%

11

6

11

183,33%

6

11

183,33%

733,70

843,70

2.705,19

320,63%

3.252,70

9.882,57

303,83%

Hasil kinerja pada program ini dapat dilihat dari jumlah produksi olahan pada pada tahun 2014 adalah 15.193,10 ton sedangkan pada tahun 2015 adalah 15.426,75 ton. Dibandingkan dengan target pada tahun 2015 jumlah produksi olahan mengalami peningkatan sebesar 116,86 %.

140


SASARAN 4 : MENINGKATNYA PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP RATARATA 5% PER TAHUN Capaian : Indikator Kinerja Produksi perikanan tangkap Meningkatkan produksi perikanan tangkap 5% per tahun Produksi perikanan tangkap Jumlah dan jenis usaha pengolahanhasil laut Nilai ekspor hasil laut Jumlah pelabuhan perikanan Jumlah tempat pelelangan ikan dan pemasaranhasi l laut Nilai rata-rata transaksi pada tempat pelelangan ikan dan pemasaranhasi llaut


Tahun 2015 Target

Realisasi

1485,5

437,3

2.136,29

1.485,50 ton

5%

1.485,50 ton

525 orang (14 jenis usaha) $21.867.220,67 1 1

-

525 orang (14 jenis usaha) $21.867.220,67 1 1

0,9% -

Rp 6.789.025,00/hari

-

% realisasi 488,52%

Target Akhir RPJMD

1.980,90

Realisasi RPJMD


6.291,99

317,63%

Rp 6.789.025,00/hari

SASARAN 5 : MENINGKATNYA PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN OLAHAN SEBESAR 3% PER TAHUN Capaian : Indikator Kinerja Meningkatkan produksi ikan olahan 3 % per tahun

Realisasi Tahun 2014 15.193,10

Tahun 2015 Target

Realisasi

13.201,00

15.426,75

% realisasi 116,86%

Target Akhir RPJMD 60.391,00

Realisasi RPJMD 64.343,46


Hasil kinerja pada program ini dapat dilihat dari jumlah produksi olahan pada pada tahun 2014 adalah 15.193,10 ton sedangkan pada tahun 2015 adalah 15.426,75 ton. Dibandingkan dengan target pada tahun 2015 jumlah produksi olahan mengalami peningkatan sebesar 116,86 %. SASARAN 6 : MENINGKATNYA PERSENTASE KONSUMSI MAKANAN DARI IKAN SEBESAR 3% PER KAPITA PER TAHUN Capaian : Indikator Kinerja Peningkatan konsumsiikan 3% per tahun Meningkatkan Pengetahuan masyarakat perikanan dan masyarakat konsumsi ikan Meningkatkan konsumsi ikan

Realisasi Tahun 2014 25,93

Tahun 2015 Target

Realisasi

26,71

30,26

15

15

15,50

25.93

26,71

30.26

141

% realisasi 113,29% 100%

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD

26,71

30,26



Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan indikator kinerja meningkatkan konsumsi ikan per kapita, pada tahun 2014 sebesar 25,93 kg/kapita/orang meningkat menjadi 30,26 kg/kapita/orang pada tahun 2015

TUJUAN 7 : RINTISAN PASAR-PASAR TRADISIONAL MODERN DAN PERLINDUNGAN BAGI KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN EKSPOR. SASARAN 1 : BERKEMBANGNYA PASAR TRADISIONAL MODERN SEBANYAK 2 BUAH PER TAHUN Capaian : Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Pasar Tradisional (IKU) Pembangunan/rehab pasar tradisional (IKU) Stabilitas harga kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat 100% (pasar modern) Stabilitas harga kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat 100% (pasar tradisional) Jumlah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (bazar, pasar murah, dll) Persentase Jumlah Pasar dalam kondisi baik (Tambahan Indikator dari IKU)

Tahun 2015


Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


50

50

50

% realisasi 100%

3

2

0

0,00%

10

9

90,00%

7,99

10,00

8,53

85,30%

10,00

8,53

85,30%

100

100

100

100

Target

Realisasi

100

100

Capaian yang telah dihasilkan dapat dilihat sebagai berikut: NO 1

INDIKATOR KINERJA Stabilitas harga kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat

TARGET 2015

REALISASI 2015

2 pasar modern

2 pasar modern

2

Data Inflasi - stabilitas harga kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat (inflasi)

10 %

3,95 %

3

Jumlah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat melalui bazaar, pasar murah

100 %

100 %

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pasar, dan Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang

Stabilitas harga kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau masyarakat pada tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 2 pasar modern yang dilakukan melalui kegiatan pengawasan. Nilai inflasi pada tahun 2015 mencapai 3,95 % lebih baik dari target yang ditetapkan sebesar 10 %. Jumlah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat melalui bazaar/pasar murah telah terlaksana sebanyak 1 kali kegiatan yang dilaksanakan menjelang hari raya lebaran berupa paket sembako sebanyak +10.000 paket.

142

100


SASARAN 2 : PENGATURAN BERKEMBANGNYA PASAR-PASAR RETAIL MODERN YANG BARU Capaian : Indikator Kinerja


Kajian tentang pengaturan pasar retail modern

Tahun 2015 Target

ada

Realisasi ada

ada


Target Akhir RPJMD

% realisasi 100%

SASARAN 3 : PENATAAN PKL 100% Capaian : Indikator Kinerja Pemberdayaan dan penataan sentra PKL Jumlah Pedagang kaki lima yg dibina & memiliki kemandirian dalam usaha


Tahun 2015

100

100

100

% realisasi 100

100

100

100

100

Target

Realisasi

100

100

Capaian 2015 terhadap RPJMD (%) 100

100

100

100

Target Akhir RPJMD

Realisasai RPJMD

Pembinaan dan penataan PKL pada tahun 2015 telah terlaksana sesuai dengan target sebesar 100 %. Jumlah PKL yang dibina dan memiliki kemandirian usaha pada tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai target sebesar 100 %.

TUJUAN 8 : MENGEMBANGKAN KUALITAS PRODUK SEKTOR PERINDUSTRIAN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI, KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE STRUKTUR INDUSTRI YANG KUAT BERBASIS PADA PENDEKATAN KLASTER DAN BERDAYA SAING TINGGI SEBESAR 50% Capaian : Indikator Kinerja Jumlah industry Persentase industry kreatif terutama industry kecil/home industri Jumlah cluster baru industry ikecil dan menengah Produksi dan transaksi penjualan IKM Peningkatan penataan struktur IKM


Tahun 2015 Target

% realisasi

Realisasi

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


395

378

395

104,50%

378

395

104,50%

10

10

10

100,00%

10

10

100,00%

71,74

3,00

3,00

100,00%

15,00

86,56

577,07%

3,00

3,00

3,00

100,00%

15,00

15,00

100,00%

143


Indikator Kinerja


Penataan kawasan sentra-sentra industry potensial

16

Tahun 2015 Target

Realisasi 20

16

% realisasi 80,00%

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD 20


16

80,00%

Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan urusan ini pada tahun 2015 dapat dilihat sebagai berikut : Perkembangan industri kreatif terutama industri kecil pada tahun 2015 mencapai 478 IKM melebihi target yang direncanakan di tahun 2015 sebanyak 378 IKM. Jumlah kluster industri pada tahun 2015 sebanyak 10 unit, capaian tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 10 unit pada tahun 2015. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan IKM, jumlah IKM yang mengikuti pedidikan dan pelatihan pada tahun 2015 sebanyak 1.090 orang meningkat dibandingkan tahun 2014 sebanyak 448 orang. Selain kegiatan pendidikan dan pelatihan, untuk pembinaan IKM juga dilaksanakan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan sebanyak 32 kali kegiatan di tahun 2015.

Kegiatan lain yang menunjang program pengembangan IKM adalah temu bisnis, workshop, fasilitasi pembuatan papan dan katalog klaster IKM. Produksi dan transaksi penjualan IKM pada tahun 2015 sebesar 85,56 % lebih tingggi 70,56 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 15 %. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka produksi dan transaksi penjualan IKM antara lain pengadaan SNI corner dan gelar tenologi industri dan perdagangan. Peningkatan penataan struktur IKM tahun 2015 dapat terealisasi sebesar 15 % sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan lain yang menunjang penataan struktur IKM adalah pengawasan rokok ilegal mulai dari pabrik pembuat rokok sampai dengan pedagang eceran, sosialisasi tentang cukai, sosialisasi kelembagaan untuk industri batik yang ada di Kota Semarang, pemetaan industri tembakau, serta berbagai kegiatan pelatihan. Penataan kawasan sentra industri potensial pada tahun 2015 sebanyak 20 sentra industri sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan sentra industri potensial adalah pembuatan profil industri menurut komoditi, pembinaan sentra industri kecil serta pembuatan buku dan pengelolaan website informasi industri dan perdagangan di Kota Semarang. SASARAN 2 : PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS KONSUMSI BARANG JASA Capaian :

Indikator Kinerja Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa 100 %


Tahun 2015 Target

Realisasi

160

167

144

% realisasi 104,38%


Realisasi RPJMD 167

DAN



Indikator Kinerja Jumlah penanganan barang/produk beredar dipasar tidak sesuai standar yang ditentukan Jumlah kasus/kejadian yang diakibatkan oleh pemakaian produk/barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan (LPG, dll)


Tahun 2015

100,00

100,00

100,00

% realisasi 100,00%

6,00

5,00

0,00

200,00%

Target

Realisasi

100,00

100,00


5,00

0,00

200,00%

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD

Kesadaran pelaku usaha dalam mengkonsumsi barang dan jasa produksi dalam negeri pada tahun 2015 sebanyak 167 pelaku usaha dari target 160 pelaku usaha yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pengawasan. Jumlah kasus karena pemakaian produk/harga tidak sesuai standar ketentuan yang berhasil difasilitasi penyelesaiannya pada tahun 2015 sebanyak 7 % dari kasus yang terjadi melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 5 %. Penyelesaian sengketa konsumen yang dapat difasilitasi pada tahun 2015 sebanyak 12 kasus sesuai dengan target yang telah direncanakan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk melindungi kepentingan konsumen khususnya mengenai LPG 3 kg dan pupuk bersubsidi pada tahun 2015 telah terlaksana sebanyak 3 kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, kegiatan tersebut berupa sosialisasi, kegiatan inspeksi mendadak serta penyelenggaraan rapat koordinasi. Kegiatan pengawasan barang yang beredar pada tahun 2015 telah berhasil memenuhi target yang direncanakan sebanyak 260 kali kegiatan, kegiatan tersebut berupa pengawasan barang yang beredar di took-toko/pelaku usaha di seluruh Kota Semarang.

145


MISI IV. MEWUJUDKAN TATA RUANG WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN TUJUAN 1 : MENINGKATKAN PENATAAN LAHAN KRITIS, PENATAAN LAHAN BEKAS GALIAN C DAN PENATAAN KAWASAN PANTAI DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI, REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM DAN PENGENDALIAN POLUSI. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENATAAN LAHAN KRITIS SEBESAR 15 % Capaian : Indikator Kinerja


Tahun 2015

Rehablitasi Hutan Mangrove Tingkat efektivitas upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

100% 76,00

100% 70,00

100% 70,00

Realisasi % 100% 100,00%

Cakupan wilayah rehabilitasi ekosistem pesisir/pantai

70,00

80,00

80,00

100,00%

Target

Realisasi

Realisasi RPJMD


70,00

70,00

100,00%

80,00

80,00

100,00%

Target Akhir RPJMD

Hasil yang dicapai dari kegiatan pengelolaan dan rehabilitasi ekositem adalah : a) Penanaman tanaman mangrove di pesisir pantai di wilayah Kecamatan Trimulyo Genuk dari luas 17 ha dengan jumlah tanaman mangrove 40.000 batang. b) Meningkatnya jumlah tanaman mangrove yang ditanam, di tahun 2014 sebanyak 40.000 batang sedangkan ditahun 2015 sebanyak 41.000 batang. Untuk areal seluas kurang lebih 1 ha dikelurahan Trimulyo. c) Berkurangnya luas lahan dan / atau tanah yang kritis di Kota Semarang dari 714,5 Ha pada tahun 2014 menjadi 709,5 Ha pada tahun 2015 SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN BAHAN GALIAN C DAN PENGUNAAN AIR BAWAH TANAH (ABT) 25 % Capaian : Indikator Kinerja Pengawasan Kegiatan Pertambangan Galian C Menurunnya pemanfaatan Air bawah tanah (ABT) Menurunnya jumlah kawasan penambangan galian Golongan C


Tahun 2015

12 bulan 0,20

12 bulan 0,33

12 bulan 0,41

Realisasi % 100% 124,24%

0,25

0,25

0,20

80,00%

Target

Realisasi

Realisasi RPJMD


1,65

1,60

96,97%

1,25

1,20

96,00%

Target Akhir RPJMD

Capaian kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral selama tahun 2015 dapat dilihat dari pelaksanaan program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan dengan indikator sebagai berikut :

146


a.

b.

c.

Jumlah sumur air bawah tanah (ABT) di Kota Semarang yang berijin, dari tahun 2014 tercatat sebesar 84 sedangkan tahun 2015 tercatat sebesar 102 jadi ada peningkatan sebesar 18 ABT yang berijin. Hal ini terjadi karena kebutuhan air baku bagi masyarakat belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh PDAM, sehingga masih memanfaatkan air bawah tanah. Pemberian ijin pemanfaatan ABT dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Kota hanya memberikan rekomendasi dari aspek sosial. Meningkatnya Potensi volume air bawah tanah yang dimanfaatkan dengan adanya sumur, dari tahun 2014 tercatat sebesar 1.815 meter kubik sedangkan tahun 2015 tercatat sebesar 7844,93 meter kubik jadi ada peningkatan sebesar 6.029,93 meter kubik. Menurunnya Luas kawasan Penambangan Galian C, galian C pada tahun 2014 sebesar 0,25 persen sedangkan galian C pada tahun 2015 sebesar 0,20 persen jadi Luas kawasan Penambangan Galian C ada penurunan sebesar 0,05 persen.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE CAKUPAN PENGAWASAN PELAKSANAAN AMDAL 100% Capaian : Indikator Kinerja Cakupan pelaksanaan peng-awasan AMDAL Jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota Semarang Persentase Kasus Yang ditangani


Tahun 2015

114 Industri 64 Kel

290

290 Industri

Realisasi % 100%

80 Kel

80 Kel

100%

100%

100%

100%

100%

Target

Realisasi

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui pencegahan, pengendalian, pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan, dengan hasil sebagai berikut ; 1) Cakupan pelaksanaan pengawasan Amdal yang dilaksanakan pada tahun 2015 2)

3)

sebesar 290 industri/kegiatan. Meningkatnya jumlah industri/kegiatan usaha yang telah menyusun dokumen kajian lingkungan dari 114 industri/kegiatan pada tahun 2014 menjadi 290 industri/kegiatan usaha pada tahun 2015 Penyusunan 2 (dua) dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Semarang. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) berupa Buku Basis Data dan Buku Laporan. Buku Basis Data berisi data kualitas lingkungan hidup menurut media lingkungan (air, udara, lahan serta pesisir dan pantai), data kegiatan/hasil kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup, data upaya atau kegiatan untuk mengatasi permasalahan lingkungan, dan data penunjang lainnya yang diperlukan untuk melengkapi analisis. Buku Laporan berisi analisis keterkaitan antara perubahan kualitas lingkungan hidup (status), kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup (tekanan), dan upaya untuk mengatasinya (respon). 147


Data Kegiatan Usaha Yang Memiliki Dokumen Pengelola Lingkungan Hidup/ Kelayakan Lingkungan Tahun 2015 No. Jenis Dokumen / Kajian 1. AMDAL 2. DPLH 3. DELH 4. UKL/UPL 5. SPPL Jumlah Sumber data dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang tahun 2015

Jumlah 9 19 9 124 162 323

Terwujudnya peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan kota Semarang yang bersih, hijau dan nyaman, melalui : 1) Meningkatnya jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota Semarang dari 64 Kelurahan pada tahun 2014 menjadi 80 Kelurahan pada tahun 2015 2) Meningkatnya jumlah Bank Sampah dari 40 buah pada tahun 2014 menjadi 50 buah pada tahun 2015 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui penaatan dan penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 sebanyak 39 kasus. SASARAN 4 : MENINGKATNYA PERSENTASE PERUBAHAN IKLIM 50%

MITIGASI

DAN

ADAPTASI

DAMPAK

Capaian : Indikator Kinerja Pemanen Air Hujan Konservasi Lahan Tangkapan Air Hujan Cakupan wilayah biopori

a)

b) c)

d)

e)

Realisasi Tahun 2014 58 unit 31,5 ha 30%

Tahun 2015 Target

Realisasi

65 unit 36,5 ha 33%

65 unit 36,5 ha 33%

Realisasi % 100% 100% 100%

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


Terwujudnya peningkatan mitigasi/adaptasi daerah rawan kekeringan akibat dampak perubahan iklim dengan dibangunnya Rain Harvesting /pemanen air hujan dari 58 unit pada tahun 2014 menjadi 65 unit pada tahun 2015 Pembuatan iklan layanan masyarakat “Public Service Advertisement (PSA) Program Rain Harvesting yang ditayangkan di Kompas TV Meningkatnya cakupan wilayah yang melaksanakan program “Biopori” dari 30 % pada tahun 2014 menjadi 33% pada tahun 2015 Konservasi Lahan tangkapan air hujan Meningkatnya cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air di Daerah Tangkapan Air Waduk Jatibarang dari 31,5 Ha pada tahun 2014 menjadi 36,5 Ha pada tahun 2015 Meningkatnya cadangan sumber daya air melalui pembuatan sumur resapan sebanyak 16 unit di seluruh wilayah Kota Semarang di Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Mijen

148


TUJUAN 2 : PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN SAMPAH SERTA PENGEMBANGAN KEGIATAN PENANGANAN SAMPAH. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE CAKUPAN PENANGANAN SAMPAH SAMPAI DENGAN 87% Capaian : Indikator Kinerja Persentase cakupan kinerja pengelolaan persampahan Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan Penduduk (Tambahan Indikator dari IKU) Jumlah kelurahan yang terlayani Tingkat luasan areal pelayanan persampahan kota Tingkat cakupan pelayanan persampahan Wilayah Cakupan pelayanan penanganan persampahan (IKU) Cakupan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) per satuan penduduk (Indikator Tambahan dari IKU) Cakupan Pelayanan K3 Wilayah Kecamatan


SKALA

PELAYANAN

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD

87,00

87,00


Tahun 2015 Target

Realisasi

Realisasi %

85,00

87,00

87,00

100,00%

416 TPS

441 TPS

441 TPS

100%

177 85,00

177 87,00

134 87,00

75,71% 100,00%

177 87,00

134 87,00

75,71% 100,00%

177

177

134

75,71%

177

134

75,71%

85,00

87,00

87,00

100,00%

87,00

87,00

100,00%

416 TPS

441 TPS

441 TPS

100%

149

149

149

100

149

149

100

Capaian penyelenggaraan program yang telah dilaksanakan antara lain a) Kemampuan pelayanan persampahan di Kota Semarang meningkat dari 85 % di tahun 2014 menjadi 87% di tahun 2015 dimana volume sampah, sesuai daya tampung TPS seluruhnya terangkut sebesar 1.062,2 m3/hari pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.087 m3/hari pada tahun 2015. Sedangkan sisanya dikelola secara mandiri oleh masyarakat khususnya di wilayah kecamatan Gunungpati dan Mijen. b)

c)

d)

Jumlah kelurahan yang terlayani sebanyak 134 kelurahan dari 177 kelurahan serta ada 2 kecamatan yang belum terlayani yaitu Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Mijen karena di kedua kecamatan tersebut lahan yang tersedia masih luas sehingga pengelolaan sampah masih dilakukan sendiri oleh masyarakat setempat. Pemerintah Kota Semarang memiliki sebuah TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yaitu TPA Jatibarang. Sedangkan TPA Jatibarang mempunyai luas 46,1830 ha dengan pembagian 27,7098 ha untuk lahan buang dan 18,4732 ha untuk infrastruktur kolam lindi (leachate), sabuk hijau dan lahan cover sedangkan daya tampung TPA mencapai 4,15 juta m3 namun saat ini sampah yang tertimbun melebihi kapasitas sehingga perlu penerapan sistem 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) secara intens. Jumlah kelurahan yang terlayani sebanyak 135 kelurahan dari 177 kelurahan serta ada 2 kecamatan yang belum terlayani yaitu Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Mijen karena di kedua kecamatan tersebut lahan yang tersedia masih luas sehingga pengelolaan sampah masih dilakukan sendiri oleh masyarakat setempat.

149


e)

Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang sudah melibatkan 16 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tentunya keberadaannya sangat mendukung kinerja.

SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS PENGELOLAAN LIMBAH PADAT DAN LIMBAH CAIR 50% Capaian : Indikator Kinerja Prosentase industri yang mentaati syarat teknis pencemaran air Meningkatnya Sanitasi Lingkungan Masyarakat Tingkat pencemaran lingkungan hidup perkotaan


Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


Tahun 2015 Target

Realisasi

Realisasi %

199 industri

260 industri

269 industri

100%

22,00

20,00

20,00

100,00%

20,00

20,00

100,00%

Tingkat kualitas pencemaran udara perkotaan

750

500

914

182,80%

2.500

3.164

126,56%

Tingkat Aksesbilitas informasi SDA dan LH

16

16

16

100,00%

16

16

100,00%

70,00

80,00

80,00

100,00%

80,00

80,00

100,00%

Cakupan Wilayah Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pantai

a)

Terwujudnya penurunan tingkat pencemaran udara, limbah padat dan limbah cair melalui pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah domestic dan pengelolaan limbah industri, dengan hasil : 1) 269 industri / kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan perijinan pengendalian limbah cair dan limbah padat 2) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan pilah dan olah sampah di 80 kelurahan 3) Banyaknya masyarakat yang menerapkan pilah dan olah sampah melalui penyuluhan sebanyak 2400 orang 4) Pembangunan 1 (satu) unit biogas dikelurahan kandri kecamatan gunungpati

b)

Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui penerapan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) di kawasan Simpanglima, Jl. Pemuda dan Jl. Pahlawan setiap minggu sekali atau sebanyak 52 kali dalam setahun. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mencegah polusi udara dari sumber bergerak.

TUJUAN 3 : PENGEMBANGAN KUALITAS DAN KUANTITAS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH). SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS RTH KAWASAN PERKOTAAN SEBESAR 20% Capaian :

150


Indikator Kinerja Rehab Taman Kota Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (IKU) Pembangunan dan Rehabilitasi Taman Kota Dalam Setahun (Tambahan Indikator dari IKU)


Tahun 2015 Target

Realisasi %

Realisasi

19 Taman 52,5%

15 Taman

15 Taman

100%

52,5%

52,5%

100%

24

8

8

100,00%

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


40

79

197,50%

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan sarana prasarana taman kota, pemeliharaan dekorasi Kota, pemeliharaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau serta rehab taman di Kota Semarang antara lain : Rehab Taman Simpang Lima. Jumlah taman yang dikekola oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 242 taman yang meliputi taman aktif maupun pasif. SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENGELOLAAN RTH PUBLIK SEBESAR 100% Capaian : Indikator Kinerja Taman yang dikelola Pemerintah

Realisasi Tahun 2014 31,64%

Tahun 2015 Target 33,05%

Realisasi 33,05%

Realisasi % 100%

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


Jumlah taman yang dikekola oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 242 taman yang meliputi taman aktif maupun pasif. Kegiatan yang dilakukan antara lain pemeliharaan RTH, pemeliharaan sarpras taman kota, pemeliharaan taman-taman kota dan 15 paket rehab atau pembuatan taman TUJUAN 4 : PERWUJUDAN STRUKTUR TATA RUANG YANG SEIMBANG, PENINGKATAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG YANG KONSISTEN DENGAN RENCANA TATA RUANG YANG DITETAPKAN. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE PEMANFAATAN RUANG SESUAI DENGAN FUNGSI KAWASAN MELALUI PENATAAN KAWASAN STRATEGIS YANG TELAH DITETAPKAN DALAM PERDA RTRW 50% Capaian : Indikator Kinerja Penetapan Perda RTRW Monitoring dan Evaluasi Kelestarian kawasan kota lama (IKU) Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kota dan tingkat konflik pemanfaatan peruntukan lahan

Realisasi Tahun 2014 ada 12 bulan 100% 100%

Tahun 2015 Target ada 12 bulan 100% 100%

Realisasi ada 12 bulan 100% 100%

Realisasi % 100% 100% 100% 100%

Target Akhir RPJMD

100%

Realisasi RPJMD


100%

100%

SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENANGANAN KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA SEBESAR 75% 151


Capaian : Indikator Kinerja Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya

Realisasi Tahun 2014 1 bangunan

Tahun 2015 Target 4 bangunan

Realisasi 4 Bangunan

Realisasi % 100%

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


a.

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya Penyusunankebijakan ini bertujuan untuk mendata secara teknis kondisi bangunan cagar budaya. Dari hasil pendataan ini dibuatkan juga kebijakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada bangunan cagar yang dimaksud sehingga dapat dijadikan pedoman pengembangan bangunan cagar budaya(dengan volume 4 bangunan teridiri dari gedung Hotel Candi, Vankoof Kota Lama, Ngedangan dan gedung Rajawali Nusindo )

b.

Kegiatan Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Tim Pelestari Cagar Budaya Terbentuknya suatu tim dalam mengoperasionalkan, memberikan saran dan masukan untuk bangunan tertentu atau perijinan bangunan gedungyang disusun dalam Berita Acara TABG sebanyak 13 gedung dan 5 kali pembahasan, rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)untuk 3 bangunan cagar budaya dan pembahasan rutin terkait SLF yang menghasilkan 1 surat keterangan dan 6 kali pembahasan SLF.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA PENGELOLAAN REKLAME 50% Capaian : Indikator Kinerja Peningkatan pengelolaan reklame Jumlah titik reklame Jumlah titik Reklame yang tertata dan terpelihara dengan baik

Realisasi Tahun 2014 100% 1.119 1.119

Tahun 2015 Target 100% 915 915

Realisasi 100% 502 502

Realisasi % 100% 54,86% 54,86%

Target Akhir RPJMD

4575 4575 (915 selama 5 tahun)

Realisais i RPJMD


4.665 4.665

101,97% 101,97%

Kegiatan Penertiban Reklame Terlaksananya penertiban reklame sebanyak 60 kegiatan, dengan jumlah reklame yang ditertibkan/dibongkar sebanyak 27.031 reklame yang terdiri dari reklame baliho, neon box, dan umbul-umbul. Kegiatan pembongkaran reklame difokuskan pada pembongkaran baliho yang terletak di badan-badan jalan di Kota Semarang karena sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan, sehingga tidak diperbolehkan lagi memasang reklame melintang di jalan serta di median jalan termasuk delta, baik di jalan nasional, provinsi, maupun kota. Terlaksananya sosialisasi kebijakan tentang penetapan penertiban reklame di Kota Semarangsebanyak 2 kali yang diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari penyelenggara/biro reklame.

152


TUJUAN 5 : PENGEMBANGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN PELAYANAN TRANSPORTASI. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI MASSAL 50% Capaian : Indikator Kinerja


Persentase terminal dan Sub Terminal yang memiliki sarana dan prasarana fasilitas umum yang lengkap dan dalam kondisi yang baik (toilet, tempat ibadah, ruang tunggu, pelayanan kesehatran, tempat sampah (ri IKU) Meningkatnya jumlah penumpang di terminal (IKU) Pelayanan angkutan umum massal (BRT) Tingkat pelanggaran angkutan umum di jalan rata-rata 10% per tahun Tingkat ketersediaan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan

Tahun 2015

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


100%

100%

100%

Realisasi % 100%

4.085.19 5

4.243.448

4.415.468

104,05%

21.217.2 40

32.888.1 04

155,01%

4 10

3 10

4 10

133,33% 100

3 10

4 10

133,33% 100

7

7

7

100,00%

7

7

100,00%

103,33

100

100

100

100

100

100

91.573

73.611

85.289

115,86%

365.135

408.589

111,90%

Target

Realisasi

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, ditunjukkan dengan indikator kinerja pada tabel sebagai berikut : TABEL INDIKATOR KINERJA PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ TAHUN ANGGARAN 2015 NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1

Meningkatnya jumlah penumpang di terminal (RPJMD) Ketersediaan terminal dan sub terminal Jumlah terminal Jumlah sub terminal Pelayanan angkutan di terminal dan sub terminal Jumlah angkutan yang keluar masuk Jumlah penumpang

penumpang

2

3

4

5

Persentase terminal dan sub terminal yang memiliki sarana dan prasarana fasilitas umum yang lengkap dan dalam kondisi yang baik (toilet, tempat ibadah, ruang tunggu, pelayanan kesehatan, tempat sampah) Jumlah terminal/ sub yang diperbaiki

terminal

TARGET TAHUN 2015 4.259.190

REALISASI TAHUN 2014 4.085.195

REALISASI TAHUN 2015 5.208.385

5 0

5 0

5 0

334.773

391.013

4.259.190 100

4.085.195 100

5.208.385 100

3

3

4

Rit Orang %

terminal

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penumpang di terminal meningkat dari tahun 2014 adalah sebanyak 4.085.195 meningkat menjadi 5.208.385 ditahun 2015. Kemudian untuk ketersediaan terminal yang mendukung transportasi adalah sejumlah 5 terminal dengan jumlah terminal/ sub yang diperbaiki ditahun 2014 yaitu sebanyak 3 terminal dan ditahun 2015 meningkat menjadi 4 terminal. Pelayanan angkutan di terminal dan sub

153


terminal, jumlah angkutan yang keluar masuk meningkat dari tahun 2014 yaitu sebanyak 334.773 rit ditahun 2015 menjadi 391.013 rit. Pelayanan di terminal yang ada telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kapasitas dan fasilitas yang ada, adapun jumlah penumpang sampai dengan saat ini telah memenuhi target. Jumlah penumpang mengalami peningkatan dari tahun 2014 yaitu sebanyak 4.085.195 meningkat ditahun 2015 menjadi 5.208.385 melebihi target tahun 2015 yait sebesar 4.259.190. disamping itu, persentase terminal dan sub terminal yang memiliki sarana dan prasarana fasilitas umum yang lengkap dan dalam kondisi yang baik (toilet, tempat ibadah, ruang tunggu, pelayanan kesehatan, tempat sampah) baik ditahun 2014 maupun ditahun 2015 adalah sebanyak 100%. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, ditunjukkan dengan indikator pelayanan angkutan di terminal Terboyo, Mangkang dan Penggaron, dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Pelayanan angkutan di terminal Terboyo mengalami peningkatan rit sebesar 17.757 rit (10%) yang mana pada tahun 2014 sebesar 175.856 rit menjadi 193.613 rit pada tahun 2015. Jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sebesar 455.927 orang (25%) dari 1.328.942 orang pada tahun 2014 menjadi 1.784.869 orang pada tahun 2015. b. Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami peningkatan sebesar 1.618 rit (1%) yang mana pada tahun 2014 sebesar 149.427 rit menjadi 151.045 rit pada tahun 2015. Jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 344.754 orang (14%) dimana pada tahun 2014 sebesar 2.079.464 orang menjadi 2.424.218 orang pada tahun 2015. c. Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami peningkatan rit sebesar 6.387 rit (18.9%) dimana pada tahun 2014 sebesar 33.765 rit menjadi 40.152 rit pada tahun 2015. Jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sebesar 213.421 orang (31.5%) dimana pada tahun 2014 sebanyak 676.789 orang menjadi 981.210 orang pada tahun 2015. Program peningkatan pelayanan angkutan, dengan kegiatan antara lain; a. Program peningkatan pelayanan angkutan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu salah satunya jumlah penumpang angkutan umum BRT di tahun 2014 yaitu sebnayak 5.821.623 orang meningkat ditahun 2015 menjadi 8.023.869 orang. b. Jumlah halte/ pemberhentian bagi transportasi massal per trayek ditahun 2014 adalahs ebanyak 186 halte meningkat menjadi 232 halte ditahun 2015. c. Pelayanan angkutan penumpang umum masal BRT mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 telah dioperasikan 4 koridor BRT yaitu Koridor I Mangkang – Penggaron, koridor II Terboyo – Sisemut, Koridor III Pelabuhan – Jl. Sultan Agung – Jl. Imam Bonjol – Pelabuhan dan Koridor IV Cangkiran – Bandaran A. Yani. Jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 37.8%. Penambahan shelter menjadi 232 shelter (permanen dan portable) dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan dan persiapan pelincuran BRT Koridor V dan VI di tahun 2016.Pelayanan BRT telah

154


mencakup 14 dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang. 2 kecamatan terisa akan dilayani BRT Koridor V dan VI yang akan dioperasikan di tahun 2016. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan kegiatan antara lain: TABEL INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2015 NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tingkat ketersediaan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum (RPJMD) Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT (shelter) (RPJMD)

1

2

lokasi

TARGET TAHUN 2015 7

%

CAPAIAN TAHUN 2014

100

REALISASI TAHUN 2015 7

7

100

100

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2015

a.

b.

Tempat pemberhentian angkutan penumpang umum ditahun 2015 yaitu ada di lokasi : Sendowo, Plamongan Indah, Banjardowo, Meteseh, Gunungpati, Gedawang dan Pelabuhan Tanjung Mas; Pelayanan angkutan penumpang umum masal BRT mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 telah dioperasikan 4 koridor BRT yaitu: Koridor I Mangkang – Penggaron koridor II Terboyo – Sisemut -

Koridor III Pelabuhan – Jl. Sultan Agung – Jl. Imam Bonjol – Pelabuhandan

-

Koridor IV Cangkiran – Bandaran A. Yani

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang diuji sebesar 1.088 kendaraan (1.1%), dimana pada tahun 2014 kendaraan yang diuji sebesar 91.573 kendaraan menjadi 92.661 kendaraan pada tahun 2015. Sejak tahun 2015 telah dibuka pelayanan drive thru yang bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor. SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENGELOLAAN MANAJEMEN LALU LINTAS SEBESAR 80% Capaian : Indikator Kinerja Pembangunan ATCS Tertatanya Pembangunan Tower telekomunikasi dan informatika yang tertib dan teratur Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi Tingkat fasilitas perhubungan terpantau Tingkat Ruas jalan /Simpul rawan kemacetan lalu lintas


Tahun 2015

13 100

22 100

22 100

Realisasi % 100% 100

100%

100%

100%

100%

100 11,00

100 5,00

100 9,00

100 60,00%

Target

Tingkat Ketersdiaan Aturan Bidang Perhubungan

155

Realisasi

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


100

100

100

100 45,00

100 58,00

100 71,11%


Pengoperasian ATCS (Area Traffic Control System) pada 13 persimpangan pada tahun 2014 telah bertambah 9 persimpangan pada tahun 2015 sehingga secara keseluruhan jumlah persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS berjumlah 22 simpang yang dikendalikan dari CC Room ATCS. Masyarakat juga dapat mengakses pantauan lalu lintas di persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS secara live menggunakan android dengan mengunduh aplikasi ATCS Lalin Semarang di play store; Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dapat dilihat beberapa indikator kinerja yaitu salah satunya adalah tingkat ruas jalan kemacetan lalu lintas (RPJMD) ditahun 2014 adalahs ebesar 11% turun ditahun 2015 menjadi 9%. Kemudian selain itu terdapat indikator kinerja menurunnya jumlah kecelakaan, dimana jumlah meninggal dunia pada tahun 2014 yaitu sebanyak 88 orang ditahun 2015 sebanyak 237 orang, kemudian jumlah yang luka berat ditahun 2014 sebanayk 90 orang pada tahun 2015 turun menjadi 11 orang dan jumlah yang luka ringan ditahun 2014 adalahs ebanyak 970 orang turun menjadi 951 ditahun 2015. Selain indikator kinerja yang disebutkan diatas, program peningkatan dan pengamanan lalu lintas juga memiliki indikator lainnya berupa ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas sesuai yang digambarkan pada tabel dibawah ini: TABEL SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI TAHUN 2015 -

Ketersediaan sarana dan prasarana lalulintas Jumlah rambu lalulintas terpasang Panjang marka jalan APIL (alat pemberi isyarat lalu lintas) Jumlah penunjuk jalan ATCS

Satuan Unit M2 Unit Unit Unit

Tahun 2014 278 1.169 3 37 13

Tahun 2015 351 2.956 1 40 22

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Rambu lalu lintas, sampai dengan tahun 2014 terpasang sebanyak 278 buah menjadi 331 buah pada tahun 2015.; b) Pembuatan Marka Jalan, sampai dengan tahun 2014 terpasang sebanyak 1.169 m2 menjadi 2.956 m2 pada tahun 2015; c) Jumlah APIL (alat pemberi isyarat lalu lintas) sampai pada tahun 2014 sebanyak 3 unit, ditahun 2015 menjadi 1 unit; d) Jumlah penunjuk jalan sampai dengan tahun 2014 sebanayk 37 unit menjadi 40 unit pada tahun 2015; e) ATCS sampai dengan tahun 2014 sebanyak 13 unit menjadi 22 unit pada tahun 2015; f) Untuk perencanaan pengembangan prasarana dan manajemen lalu lintas di tahuntahun mendatang, pada tahun 2015 telah disusun : DED Terminal Cangkiran DED Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor FS Pelabuhan Rakyat FS Terminal Barang Kajian Tarif BRT Suvey Potensi Parkir Halaman Pasar FS BRT Koridor V dan VI

156


SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENGELOLAAN MANAJEMEN PERPARKIRAN SEBESAR 100% Capaian : Indikator Kinerja Manajemen Perpakiran Tingkat Ketersediaan titik parkir on street (IKU) Tingkat ketersediaan lokasi parkir off street (IKU)


Tahun 2015

ada 1.089

ada 1.342

ada 1.127

Realisasi % 100% 116,02%

203

220

212

96,36%

Target

Realisasi

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


1.342

1.127

116,02%

220

212

96,36%

Sumber Data : Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2015

Pelayanan parkir pada tahun 2015 telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu menurunnya titik parkir on street dan meningkatnya lokasi parkir off street guna mendukung kelancaran transportasi. Pengelolaan perparkiran, dalam tahun 2015 dikelola parkir tepi jalan umum (on street) mengalami peningkatan sebanyak 38 titik (3%) dimana pada tahun 2014 sebanyak 1089 titik menjadi 1127 titik pada tahun 2015, sedangkan untuk parkir di tempat parkir (off street) tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 9 titik (4%) dimana pada tahun 2014 sebanyak 203 titik menjadi 212 titik pada tahun 2015. TUJUAN 6 : PENGEMBANGAN STRUKTUR JARINGAN JALAN YANG SISTEMATIS SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG SASARAN 1 : PROSENTASE PENINGKATAN KUALITAS PRASARANA JARINGAN JALAN 50% Capaian : Indikator Kinerja  

Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang Prosentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (Tambahan Indikator dari IKU)


DAN

KUANTITAS

Tahun 2015 Target

Realisasi

Realisasi %

SARANA

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


82,6%

88,07%

88,07%

100%

Prosentase Jalan Rusak yang diperbaiki (Tambahan Indikator dari IKU) Tingkat Kapasitas jalan, frekuensi pemanfaatan jalan dan waktu pelayanan jalan dalam kota

100%

100%

100%

100%

22,00

25,00

19,12

76,48%

25,00

23,53

94,12%

Jumlah prasarana jalan dan Jembatan yang terpelihara secara mantab dan berfungsi

22,22

21,00

16,01

76,24%

99,00

96,58

97,56%

Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan

20,00

20,00

12,75

63,75%

100,00

92,75

92,75%

Ketersediaam sarana dan prasarana kebinamargaan yang berfungsi dan terpelihara Pengelolaan infrastruktur wilayah Tingkat pengendalian ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam kota

25,37

21,00

11,90

56,67%

99,00

100,00

101,01%

92,37 7,21

100,00 38,00

90,60 15,64

90,60% 41,16%

100,00 100,00

90,60 64,85

90,60% 64,85%



Pada tahun 2015, telah dilaksanakan pekerjaan peningkatan jalan baru maupun lanjutan tahapan peningkatan jalan di tahun 2014 di 49 ruas jalan, antara lain pekerjaan 157


Peningkatan Jalan Penggaron Lor, Peningkatan Jalan Kudu Raya Tahap II, Peningkatan Jalan Kokrosono Tahap III, Peningkatan Jalan Madukoro Tahap III, Peningkatan Jalan Hanoman Raya Dan Jalan Subali, Peningkatan Jalan Tlogosari Raya, Peningkatan Jalan Kartini-Gajah Tahap II, Peningkatan Jalan Woltermonginsidi Tahap II, dan Peningkatan Jalan Kedungmundu - Tentara Pelajar Tahap III. Selain melalui pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan, untuk meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, di tahun 2015 dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan melalui kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota Semarang dan kegiatan pemeliharaan jalan di 39 ruas jalan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang jalan selama tahun 2015 diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan di Kota Semarang. Sejak tahun 2015, ditetapkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 611.51/481 tahun 2015 tentang Penetapan Status Jalan yang merupakan landasan hukum bagi penetapan jalan yang merupakan kewenangan Dinas Bina Marga. Berdasarkan SK tersebut, total panjang jalan yang merupakan kewenangan Dinas Bina Marga adalah sepanjang 722,456 kilometer. Data panjang jalan tersebut berbeda dengan data panjang jalan di tahun 2014 yang sepanjang 2.690,342 kilometer. Perbedaan ini disebabkan karena dalam inventarisasi ulang / pemutakhiran data status jalan, panjang jalan yang ditangani Dinas Bina Marga Kota Semarang berkurang. Pengurangan panjang tersebut dikarenakan secara status jalan, jalan lingkungan permukiman tidak masuk kewenangan Dinas Bina Marga. Dari total panjang jalan yang merupakan kewenangan Dinas Bina Marga sesuai SK Walikota tentang Status Jalan sepanjang 722,456 meter, jalan yang dalam kondisi baik mencapai 379,367 kilometer (52,51%), kondisi sedang sepanjang 256,895 kilometer (35,56%) dan kondisi rusak (ringan dan berat) sepanjang 86,194 kilometer (11,93%). Kondisi jalan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini: PANJANG JALAN KOTA SEMARANG SESUAI SK WALIKOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN STATUS JALAN KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NO

KECAMATAN

1. BANYUMANIK 2. CANDISARI 3. GAJAH MUNGKUR 4. GAYAMSARI 5. GENUK 6. GUNUNGPATI 7. MIJEN 8. NGALIYAN 9. PEDURUNGAN 10. SMG BARAT 11. SMG SELATAN 12. SMG TENGAH 13. SMG TIMUR 14. SMG UTARA 15. TEMBALANG 16. TUGU TOTAL (m) PANJANG (km)

BAIK (m) 26.754 19.152 22.140 16.557 23.963 32.125 48.669 24.868 22.865 33.251 20.909 30.578 2.843 46.726 7.968 379.367 379

KONDISI JALAN RUSAK SEDANG RINGAN (m) (m) 10.241 1.489 1.264 0,12 11.584 1.966 5.969 0,80 15.668 6.279 31.095 13.155 56.987 12.592 17.549 3.436 7.885 2.347 10.416 1.984 3.997 0,47 23.593 11.327 15.350 2.579 13.817 3.290 7.379 4.830 24.103 5.620 256.895 72.279 257 70

Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2015

158

RUSAK BERAT (m) 1.621 2.125 3.968 1.425 0,55 2.126 1.075 0,53 0,50 13.915 12

TOTAL PANJANG JALAN (m) 38.484 20.532 35.690 23.326 47.530 78.500 122.215 47.278 33.097 46.201 25.376 67.624 19.004 20.475 59.434 37.690 722.456 722


Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum di tahun 2015 juga dilaksanakan melalui pengadaaan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan jalan baru di Kota Semarang. Di tahun 2015, kinerja pengadaan tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini: REALISASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7

KEGIATAN Pengadaan Tanah Jalan Siliwangi – Jrakah Pengadaan Tanah Jalan Tembus Kartini - Gajah (Jolotundo) Pengadaan Lahan untuk Under Pass Jatingaleh Pengadaan Lahan Undip - Jangli & Simpang Kasipah Jangli - Dr. Wahidin Pengadaan Lahan untuk Jalan Sriwijaya Pengadaan Lahan untuk Jalan Arteri Utara Pengadaan Lahan untuk Peningkatan Jalan Krt Wongsonegoro

SATUAN Meter Persegi Meter Persegi Meter Persegi Bidang tanah

TARGET 276 2.152 5.574 104

REALISASI 276 110 2.441 0

Bidang tanah Meter Persegi Meter Persegi

90 5.300 1.246

0 3.668 713

Secara umum, urusan pekerjaan umum pada bidang jalan dan jembatan dilaksanakan dengan indikator kinerja prosentase prasarana jalan dan jembatan secara mantap dan berfungsi yang persentasenya meningkat dari 82,6% di tahun 2014 menjadi 88,07% di tahun 2015. TUJUAN 7 : PENGEMBANGAN KELENGKAPAN JALAN (STREET FURNITURE). SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENERANGAN JALAN UMUM 35 % Capaian : Indikator Kinerja Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik Jumlah lampu LPJU yang dalamkondisi baik


2.075

Tahun 2015 Target

744

Realisasi

2.430

Realisasi %

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


326,61%

SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA PENERANGAN JALAN UMUM 30 % Capaian : Indikator Kinerja

Jumlah titik LPJU baru terpasang Jumlah LPJU yang terpasang Jumlah LPJU yangterpelihara (IKU) Persentase cakupan jalan yang diterangi oleh lampu penerangan jalan umum (dirinci jenis jalan) (IKU) Panjang jalan yang diterangi oleh lampu LPJU Persentase wilayah Kota Semarang yang diterangi oleh LPJU


Tahun 2015

1.425 1.425 2.075 85%

1.698 1.244 744 87%

1.698 1.600 2.430 87%

Realisasi % 100% 128,62% 326,61% 100%

85% 85%

87% 87%

87% 87%

100% 100%

Target

159

Realisasi

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


18.663 3.255

7.345 9.420

39,36% 289,40%


Kinerja urusan Pekerjaan Umum pada penerangan jalan umum ditunjukkan dengan jumlah titik lampu PJU baru yang terpasang di tahun 2015 yaitu sebanyak 1.698 titik lampu yang terletak di 16 kecamatan di Kota Semarang, diantaranya di kecamatan Pedurungan (114 titik lampu), kecamatan Semarang Barat (169 titik lampu), kecamatan Semarang Selatan (243 titik lampu), kecamatan Gunungpati (147 titik lampu), kecamatan Mijen (130 titik lampu), kecamatan Ngaliyan (266 titik lampu), pemasangan lampu High Mast di delta Jalan dr. Wahidin, dan pemasangan lampu High Mast di Delta Posis, Terminal Cangkiran dan Pertigaan Meteseh-Rowosari. Selain di jalan-jalan utama, kegiatan pemasangan lampu PJU juga dilaksanakan di daerah pinggiran dan pemukiman yang di tahun 2015 dilaksanakan 60 kegiatan, diantaranya di kecamatan Genuk (47 titik lampu), kecamatan Gunungpati (147 titik lampu), kecamatan Mijen (130 titik lampu), kecamatan Semarang Utara (138 titik lampu), kecamatan Banyumanik (88 titik lampu), dan kecamatan Pedurungan (114 titik lampu). Secara lengkap, kinerja dari penerangan jalan umum terlihar pada tabel berikut ini: INDIKATOR KINERJA PENERANGAN JALAN UMUM DI TAHUN 2015 NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1

Persentase cakupan jalan yang diterangi oleh lampu penerangan jalan umum Jumlah titik LPJU baru yang terpasang Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan terpelihara sampai tahun berjalan Fasilitasi penyelesaian rekomendasi atas permintaan PJU Swadaya Masyarakat Kegiatan pemasangan LPJU di daerah pinggiran dan permukiman

%

2 3 4 5



87

1.425 68.500

1.698 69.838

%

100

100

kegiatan

60

65

titik titik

Sumber: Dinas PJPR tahun 2015

TUJUAN 9 : PENYEDIAAN PERUMAHAN YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT DAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DAN FASILITAS PENDUKUNGNYA. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE PEREMAJAAN PERUMAHAN DI KAWASANKAWASAN KUMUH MENCAPAI 20% Capaian : Indikator Kinerja Meningkatnya fasilitas Rusunawa Data sarpras lingk. permukiman Jumlah perbaikan rumah masyarakat kurang mampu Luas urugan lahan Rusunawa Data permukiman kumuh Persentase Kawasan Kumuh (Tambahan Indikator dari IKU) Jumlah Pembangunan Kawasan Pemukiman Kumuh


Tahun 2015

65% ada 576 rumah ada 1,23%

70% ada 412 rumah

70% ada 412 rumah

Realisasi % 100% 100% 100%

5.641,65 ada 1,1%

5.641,65 ada 1,1%

100% 100% 100%

13,30

9,00

14,50

161,11%

Target

160

Realisasi

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


40,00

46,20

115,50%


Indikator Kinerja Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan pemukiman


Tahun 2015 Target

8,00

8,00

Realisasi 8,00

Realisasi % 100,00%

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD

35,00

35,00


Terlaksananya penanganan dan penataan permukiman kumuh di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Petompon dan Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajahmungkur dengan melalui pembangunan peninggian jalan dan pemasangan paving.Kegiatan ini berhasil mewujudkan lingkungan yang tertata, bersih dan sehat di kawasan seluas 1,5 ha. Dari beberapa Program kegiatan untuk penanganan permukiman kumuh pada tahun 2015,meliputi Program Pengembangan Perumahan, Program lingkungan Sehat Perumahan dan Program Pemberdayaan Perumahanini dapat menangani kawasan seluas 46 ha. sesuai SK Walikota Semarang Nomor 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang, total luas kawasan kumuh di Kota Semarang seluas 415,83 ha, sehingga pada tahun 2015 kawasan kumuh yang tertangani melalui APBD dan APBD Provinsi adalah sebesar 11,06 % dan yang belum tertangani seluas 369,83 ha (88,94 %). SASARAN 2 : PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SEBANYAK 1000 RUMAH Capaian : Indikator Kinerja Perbaikan rumah tidak layak huni (IKU) Rehab Rumah miskin


Tahun 2015 Target

91,51% 576

91,65% 200

Realisasi 91,65% 412

Realisasi % 100% 206,00%

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


1.000

1.598

159,80%

Pada tahun 2015, perbaikan/rehabilitasi rumah bagi masyarakat miskin dilaksanakan pada 412 unit rumah di 48 kelurahan di 16 kecamatan. Hal ini mengalami penurunan sebesar 164 unit (28,47 %) jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014, yaitu sebanyak 576 unit. Namun jika dilihat dalam RPJMD 2011-2015 dimana ditargetkan terdapat 1.000 unit rumah yang tertangani, maka jumlah rumah yang sudah tertangani adalah sebanyak 1.598 unit atau 159,80% dari target RPJMD. Terdapat peningkatan perbaikan permukiman layak huni dan rumah sehat sebesar 91,65% dari tahun sebelumnya 91,51%. SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERSENTASE PEMAKAMAN UMUM (TPU) 30% Capaian : Indikator Kinerja Jumlah TPU dengan baik

yang berfungsi & terkelola

Realisasi Tahun 2014 25,00

PEMENUHAN

KEBUTUHAN

Tahun 2015 Target 25,00

161

Realisasi 29,00

Realisasi % 116,00%

TEMPAT

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD

25,00

29,00



BIDANG PEMAKAMAN Di bidang pemakaman peningkatan jumlah TPU yang berfungsi dan terkelola dengan baik hingga 2015 ditargetkan 60%, dimana kondisi awal pada tahun 2010 sebesar 35% dengan peningkatan per tahun 5%. sehingga di tahun 2015 ditargetkan mencapai 64%.Daya tampung TPU yang dikelola Pemerintah Kota dan tersebar di 16 Kecamatan Kota Semarang masih memadai. namun terdapat beberapa TPU yang daya tampungnya sudah penuh dan beberapa sudah mencapai 100%. TABEL DATA TPU YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NO TPU 1 TPU Banyumanik 2 TPU Sendangmulyo 3 TPU Kembangarum 4 TPU Banjardowo 5 TPU Pedurungan Lor 6 TPU Kedungmundu Kristen 7 TPU Veteran 8 TPU Tawangaglik 9 TPU Bergota 10 TPU Sompok 11 TPU Sendangguwo 12 TPU Palir 13 TPU BSB 14 TPU Jabungan 15 TPU Ngadirgo 16 TPU Tugurejo Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang Tahun 2015

KAPASITAS TERPAKAI 100% 25% 30% 1,50% 0,75% 28% 27,5% 85,75% 100% 100% 27,50% 0,30% 2% 0% 0% 0%

Upaya yang telah dilakukan adalah optimalisasi lahan TPU yang sudah ada, selain itu diperlukan adanya kerja sama dengan pihak kelurahan dalam mengidentifikasi ketersediaan tanah bengkok untuk dijadikan TPU baru, serta melakukan kerja sama dengan pengembang perumahan agar dapat menyediakan lahan makam baik di luar maupun di dalam lingkungan permukiman tersebut. Adapun hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang pemakaman adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman yang diperlukan dalam

2.

3.

4.

operasional di area makam berupa peralatan kebersihan dan alat-alat kerja di 15 TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang. Kegiatan Registrasi Makam Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pemakaman dengan melaksanakan pendataan sehingga memudahkan pencarian data-data makam, khususnya di TPU Bergota,serta untuk melakukan penghitungan potensi retribusi. Kegiatan regristasi makam ini dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dimana pada tahun anggaran 2015 ini dilaksanakan pendataan dan pemasangan plat pengenal/peneng sebanyak 4.000buahpada nisan di TPU Bergota yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang.. Kegiatan Pelayanan Pemakaman Sektor TPU se-Kota Semarang Terlaksananya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemakaman diluar jam kerja kantor sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan non stop. Kegiatan Rehabilitasi TPU-TPU se Kota Semarang 162


5.

6.

Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di 10 TPU yaitu TPU Kembangarum, TPU BSB Jatisari, TPU Tawangaglik, TPU Banyumanik, TPU Sendangmulyo, TPU Kedungmundu Cina, TPU Kedungmundu Kristen, TPU Kedungmundu Veteran, TPU Bergota dan TPU Banjardowo berupa perbaikan jalan, saluran, pembangunan gapura, pagar, pemeliharaan gedung kantor dan pembuatan plasa tugu memorial. Kegiatan Pengukuran Batas Makam Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pemakaman dengan melaksanakan pembuatan patok pembatas makam sebanyak 236 buah patok di TPU BSB untuk mengamankan aset TPU BSB dan penengasan batas wilayah makam. Kegiatan DED TPU Pemerintah Kota Semarang Penyusunan DED TPU Pemerintah Kota Semarang untuk mengetahui rencana pembangunan makam TPU sesuai dengan harapan dan dapat diketahui kebutuhan anggaran biaya yang dibutuhkan pada 8 TPU yang dikelola Pemerintah Kota Semarang.

TUJUAN 10 : PENGEMBANGAN SARANA JARINGAN DRAINASE.

DAN

PRASARANA

PENANGANAN

SYSTEM

SASARAN 1 : MENURUNNYA PERSENTASE LUASAN GENANGAN BANJIR DAN ROB 50% Capaian : Indikator Kinerja Lama maksimal genangan banjir dan rob setelah hujan (IKU) Persentase Luas Wilayah yang mengalami Rob/Banjir (Tambahan Idikator dari IKU) Persentase Penurunan Luas Wilayah yang mengalami Rob/Banjir (Tambahan Idikator dari IKU) Berkurangnya tinggi air rob dan banjir pada elevasi 70 msl


Tahun 2015 Target

Realisasi

Realisasi %

120 menit 25%

60 menit

60 menit

100%

20%

20%

100%

25%

20%

20%

100%

29,50

34,00

32,50

95,59%

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


34,00

32,50

95,59%

Banjir dan rob adalah permasalahan utama di Kota Semarang. Upaya penanganan banjir dan rob antara lain dilaksanakan dengan pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase, optimalisasi pompa-pompa, pengerukan saluran serta pemeliharaan saluran. Pada tahun 2015, dilaksanakan pembangunan dan peningkatan saluran di 10 ruas, yaitu peningkatan Talud Perum BMP; peningkatan Saluran Kampung Melayu; peningkatan sub sistem Bandarharjo; talud saluran Banget Ayu Wetan; peningkatan Saluran Imam Bonjol; pembangunan Talud Jl. Lingkar Tanjung Mas; peningkatan Saluran drainase Jl. RM. Hadi Subeno; pembangunan Saluran Drainase Kawasan Sigarbencah Tahap II; pembangunan Saluran Pembuangan RPU Penggaron; dan pembangunan Saluran Pembuangan Pasar Bulu. Selain itu juga dilaksanakan pemeliharaan saluran drainase

163


melalui kegiatan operasional dan pemeliharaan drainase yang di tahun 2015 telah dilaksanakan pemeliharaan saluran di 220 ruas saluran. Secara rinci, kinerja dan profil pompa dan polder pengendali banjir dan rob dapat dilihat pada tabel berikut ini: PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB Sistem Drainase

No

Kawasan Semarang Barat Kawasan Semarang Tengah Kawasan Semarang Timur

1

2

3

TAHUN 2014 Pompa/Polder Pengendali Banjir Jumlah Areal Kapasitas Titik layanan Pompa/ Lt/ dt (Ha) Polder 4 1.325 250

Luas Genangan (ha) 977

TAHUN 2015 Pompa/Polder Pengendali Banjir Jumlah Areal Kapasitas Titik layanan Pompa/ Lt/ dt (Ha) Polder 4 1325 250

Luas Genangan (ha)

650

31

24.755

1.304,97

1.308

31

24755

1.304,97

1100

4

1.775

71

1.115

6

12175

71

850

Sumber: Dinas PSDA dan ESDM tahun 2015

Upaya pengendalian banjir dan rob juga dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas polder dan pompa air. Jika dibandingkan tahun 2014, terdapat peningkatan jumlah pompa air di tahun 2015 yang bertambah dari 116 unit (2014) menjadi 118 unit (2015). Penambahan titik pompa tersebut adalah di Banjardowo sebanyak 2 unit. Peningkatan juga terjadi pada kapasitas polder yang meningkat dari 12.000.000 liter di tahun 2014 menjadi 12.001.200 liter. Kapasitas total pompa air juga meningkat dari 76.405 liter (2014) menjadi 77.605 liter (2015). SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA PRASARANA PENANGANAN SYSTEM JARINGAN DRAINASE MENCAPAI 50% Capaian : Indikator Kinerja Penambahan Titik Pompa Baru (dengan kapasitas pompa 600 liter/detik) Jumlah Prasarana Sumberdaya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi Operasional peralatan drainase


Realisasi %

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


Tahun 2015 Target

Realisasi

116 Unit

118 Unit

25,00

11,00

17,00

154,55%

55,00

72,00

130,91%

12

7

12

171,43%

7

12

171,43%

Secara ringkas, kinerja sasaran yang terkait dengan penanganan banjir dan rob dapat dilihat pada tabel berikut ini: INDIKATOR KINERJA PENANGANAN BANJIR DAN ROB DI TAHUN 2015 NO 1 2 3 4

INDIKATOR KINERJA Lama genangan banjir dan rob di sungai, saluran drainase dan gorong-gorong pada saat banjir Panjang Sungai dan saluran drainase Kapasitas/fungsi drainase (luas areal tangkapan) Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder Menurunnya Luas Genangan banjir dan rob - Lama Genangan - Tinggi Genangan - Lebar Genangan


164

SATUAN Menit

TAHUN 2014 120

TAHUN 2015 60

meter Hektar Liter / detik

206.506 37.301 76.405

206.506 37.301 77.405

Menit Cm Cm

650 50 12000

540 30 8300


Untuk meningkatkan pelayanan irigasi ke sektor pertanian yang ada di Kota Semarang, dilaksanakan kegiatan penyediaan saluran irigasi bagi areal pertanian yang ada. Di tahun 2015, pelayanan irigasi mencakup areal seluas 3.378 hektar yang tersebar di 4 kecamatan dengan peningkatan tipe irigasi teknis dari non teknis. POTRET IRIGASI KOTA SEMARANG PENYEBARAN DAERAH IRIGASI TAHUN 2014 No

1 2 3 4 5 6

Kecamatan

Gunungpati Mijen Tugu Ngaliyan Tembalang Banyumanik Jumlah

TAHUN 2015

Daerah Irigasi Teknis

Areal (ha)

Daerah Irigasi Non Teknis

Areal (ha)

Daerah Irigasi Teknis

Areal (ha)

Daerah Irigasi Non Teknis

Areal (ha)

7 6 1 1

701 270 20 25

71 30 5 2 2

1611 686 229 1611 118

7 6 1 1

555 52 20 25

71 30 5 2 2

1611 686 229 82 118

110

4255

15

110

2726

15

1016

-

652


TUJUAN 11 : PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR BAKU MASYARAKAT DAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH, HULU HILIR DAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KOTA DALAM PENGELOLAAN AIR BAKU SASARAN 1 : PROSENTASE PENINGKATAN KETERSEDIAAN AIR BAKU SEBESAR 60% Capaian : Indikator Kinerja


Pelayanan air bersih Jumlah Prasarana Sumberdaya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi Meningkatnya ketersediaan air baku masyarakat

Tahun 2015

70,42% 28,60

71,46% 11,00

71,46% 17,00

Realisasi % 100% 154,55%

8,40

6,00

0,13

2,17%

Target

Realisasi

Target Akhir RPJMD

Realisasi RPJMD


55,00

72,00

130,91%

30,00

25,03

83,43%

Pada tahun 2015 ketersediaan air baku masyarakat mencakup 60%, meningkat dibandingkan cakupan di tahun 2014 yang sebesar 59,78%. Hal ini sejalan juga dengan peningkatan persentase jangkauan pelayanan air bersih yang meningkat dari 70,42% (2014) menjadi 71,46% dengan 1.104.891 rumah tangga pengguna air bersih. Secara ringkas, kinerja pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum yang terkait dengan pengeloaan air baku dan air bersih dapat dilihat pada tabel berikut ini: INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN AIR BAKU DAN AIR BERSIH DI TAHUN 2015 NO 1

INDIKATOR KINERJA Presentase jangkauan pelayanan air bersih

2

Proyek untuk penyediaan air bersih

3

Pelayanan dan persebaran fasilitas pemenuhan air bersih dan sanitasi ● Deep well/Sumur dalam ● Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS)


165

SATUAN %

TAHUN 2014 70,42

TAHUN 2015 71,46

kegiatan

4

4

Titik Titik

75 3

89 3


MISI V. MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT TUJUAN 1 : PENGEMBANGAN PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI FASILITASI PENGEMBANGAN KE LEMBAGAAN, KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK, REMAJA DAN PEREMPUAN DALAM SEGALA BENTUK DISKRIMINASI DAN EKSPLOITASI. SASARAN 1 : MENURUNNYA PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBESAR 80% Capaian : Realisasi Tahun 2014

Indikator Kinerja Fasilitasi perlindungan terhadap tindak kekerasan Menurunkan angka KDRT & Anak (IKU) Prosentase Fasilitasi Penanganan Pengaduan kasus kekerasan anak dan Perempuan (Non Ligitasi atau Ligitasi)

Tahun 2015 Target

Realisasi

Realisasi %

100%

100%

100%

100%

51,30 100%

40,00 100%

51,30 100%

128,25% 100%

Target Akhir RPJMD


-

40,00 -

Capaian 2015 terhadap RPJMD (%) -

51,30 -

128,25% -

Upaya - upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan selalu menjadi priorotas Pemerintah Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari terfasilitasinya penanganan kasus kekerasan dimana seluruh kasus yang masuk 100% tertangani. Adapun Rincian Kasus yang ditangani sebagai berikut : RINCIAN KASUS YANG DITANGANI BAPERMASPER DAN KB KOTA SEMARANG DAN PPT SERUNI TAHUN 2015 NO. 1. 2 3 4 5

JUMLAH KASUS

KASUS Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan Dalam Pacaran Kekerasan Terhadap Anak Perkosaan/kekerasan sexual Anak berhadapan dengan hukum JUMLAH

YANG TERTANGANI 129 5 29 29 3 195

129 5 29 29 3 195

Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas Per dan KB ) Kota Semarang melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang dan 16 (enam belas) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT ) tingkat Kecamatan melakukan advokasi baik litigasi maupun non litigasi terhadap kasus KDRT, Kekerasan dalam pacaran (KDP). Kekerasan terhadap Anak, Pelecehan Seksual, perkosaan dan masalah Anak yang berhadapan dengan hukum. SASARAN 2 : PENINGKATAN GENDER DEVELOPMENT INDEKS (GDI) Capaian :

166


Indikator Kinerja Fasilitasi Kegiatan berbasis Gender Angka Indeks Pembangunan Gender (GDI) (Indikator Tambahan dari IKU) Pemberdayaan GOW Meningkatnya Komitmen Pemerintah Komitmen Pemerintah terhadap Anggaran Responsif Gender a)meningkatnya kapasitas kelembagaan organisasi perempuan dan anak ; b) terwujudnya sinkronisasi program kegiatan organisasi yang responsif gender Peningkatan peran gender dilembaga pemerintah dan swasta (IKU)

1)

2)

3)

4) 5)

6)


Tahun 2015

Target Akhir RPJMD



100% 73,41

100% 73,51

100% 73,74

Realisasi % 100% 100%

100% 37,00

100% 40,00

100% 37,00

100% 92,50%

40,00

37,00

92,50%

43,00

35,00

43,00

122,86%

35,00

43,00

122,86%

63,50

40,00

63,50

158,75%

40,00

63,50

158,75%

Target

Realisasi

Terlaksananya penyusunan buku profil gender Kota Semarang Tahun 2015, buku tersebut bertujuan sebagai salah satu perwujudan komitmen terhadap upaya mendorong kesetaraan gender di kota Semarang dan diharapkan dapat bermanfaat tentang pencarian solusi dan penerapan rekomendasi yang tepat bagi perbaikan dan kebijakan kesetaraan gender di kota Semarang. Terlaksananya Seminar Pengarustamaan Gender pada tanggal 25 September 2015 dengan peserta 90 dan narasumber kegiatan dimaksud yaitu : Dra. Dewi Indrayati (BP3AKB) di Ruang Komisi AB dengan materi Implementasi pengambilan keputusan yang responsif gender dan isu-isu gender Terlaksananya Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis gender (P2MBG), yang kegiatannya memberikan pelatihan selama 1 hari (24 Maret 2015) di Gedung Arsip bekerjasama oleh Dinas Koperasi dengan materi Kewirausahaan dan Pemberdayaan UMKM. Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI), sosialisasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Pebruari 2015 di Gedung PKK Kota Semarang . Terlaksananya Pengumpulan data pilah gender / SIGA , yaitu Sistem Informasi Gender dan Anak, bertujuan untuk mengetahui ketersediaan data pilah gender dan anak sehingga kesetaraaan gender di Pemerintah Kota Semarang dapat terukur. Terfasilitasinya kegiatan organisasi-organisasi perempuan seperti PKK, GOW, Dharma Wanita dan GOP TKI, adapun kegiatan - kegiatan yang difasilitasi Pemerintah Kota Semarang yaitu : a) PKK Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Terlaksananya Lomba- Lomba Dalam Rangka HKG PKK, Terlaksananya Pelatihan (Kewirausahaan Remaja, Ketrampilan bagi anak tuna rungu, Ketrampilan komputer bagi anak putus sekolah,Ketrampilan service HP, Kreasi kain perca, Kader BKB), Penghargaan Kader Berprestasi, Terlaksananya Sosialisasi Secara Terpadu Pokja I-IV (Kel. Plalangan Kec.Gunungpati), Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Partisipasi PKK dalam TMMD

167


DATA UMUM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TAHUN 2014 - 2015 No 1 2 3 4 5

Data umum PKK Tim Penggerak PKK Kelurahan Kelompok PKK RW Kelompok PKK RT Dasa Wisma Jumlah kader PKK : a. Anggota tim penggerak PKK b. Umum

Tahun 2014

Tahun 2015

177 1.449 9.759 21.176

177 1.449 9.759 21.176

3.800 129.654

3.800 129.654

DATA KEGIATAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2014 - 2015 No 1.

Jenis Data Kegiatan Jumlah Kader : Kader PPBN Kader Kadarkum Kader Pola Asuh Jumlah Kelompok Simulasi : Kelompok Simulasi PPBN Kelompok Simulasi Kadarkum Kelompok Simulasi Pola Asuh Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan : Pelaksanaan Penyuluhan PPBN Pelaksanaan Penyuluhan Kadarkum Pelaksanaan Penyuluhan Pola Asuh

2.

3.

Tahun 2014

Tahun 2015 1.915 2.815 2.238

1.915 2.815 2.238

355 486 470

361 489 480

704 886 795

709 893 801

DATA KEGIATAN GOTONG ROYONG TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2014 - 2015 No 1 2 3 4 5

Jenis Kelompok Kegiatan Kerja Bakti Rukun Kematian Keagamaan/Rohani Jimpitan Arisan

Tahun 2014

Tahun 2015 26.218 8.064 5.381 11.852 12.568

26.218 8.064 5.381 11.852 12.568

DATA KEGIATAN EKONOMI DAN INDUSTRI PKK TAHUN 2014 - 2015 No 1

2

3

Jenis Kader dan Kegiatan Jumlah Kader : Pangan Sandang Perumahan Pemanfaatan Pekarangan : Peternakan Perikanan Warung Hidup TOGA Tanaman Keras Jumlah Industri Rumah Tangga : Pangan Sandang/Konveksi Jasa Lainnya

Tahun 2014

Tahun 2015 5.732 3.020 2.746

5.732 3.020 2.746

26.924 5.274 33.705 49.273 71.976

26.924 5.274 33.705 49.273 71.976

18.413 612 17.208 3.972

18.413 770 22.739 4.245

DATA KEGIATAN BIDANG KESEHATAN PEREMPUAN DAN ANAK TIM PENGGERAK PKK TAHUN TAHUN 2014-2015 No

Jenis Kader dan Kegiatan

1

Jumlah Kader : Posyandu Gizi

Tahun 2014

Tahun 2015 14.744 7.088

168

14.744 7.088


No 2

3

Jenis Kader dan Kegiatan

Tahun 2014

Kesehatan Lingkungan Jumlah POSYANDU Pratama Madya Purnama Mandiri POSYANDU LANSIA

b)

c)

d)

Tahun 2015 4.650

4.650

42 335 595 621 1.599

42 335 596 621 1.599

Dharma Wanita Persatuan (DWP) dengan kegiatan seperti terlaksananya Musyawarah Kota DWP, Pelatihan Ketrampilan (sulam payet), Seminar Kesehatan, Partisipasi dalam kegiatan TMMD I dan II, pengajian Jum’at Legi, terlaksananya Pelatihan ketrampilan dan membuat Nugget Terlaksananya kegiatan donor darah dengan 3 periode pelaksanaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Kegiatan yang dilaksanakan seperti Raker GOW, Pelatihan peningkatan Standar Muti Rias manten Agung, HUT GOW ke 53, terlaksananya Seminar kesehatan penyakit mata, Terlaksananya pelatihan pembuatan mie, Sosialisasi Penurunan AKI dan AKB, Partisipasi TMMD dan terlaksananya Pasar Murah Idul Fitri GOP TKI 

HUT GOP TKI ke 57



Sosialisasi Kurikulum PAUD 2013 bagi guru TK



Work shop Modul Pembelajaran dan penilaian PAUD

SASARAN 3 : MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK Capaian : Indikator Kinerja Kebijakan Kota LayakAnak Fasilitasi Kelurahan Ramah Anak (IKU) Fasilitasi Forum Anak (IKU) Kelurahan Sasaran Jumlah Komposisi Gugus Tugas Layak Anak (Indikator Tambahan dari IKU) Lokasi Taman Bermain Anak dalam rangka KLA (Indikator Tambahan dari IKU) Jumlah Zona Aman Sekolah/Sekolah Ramah Anak (Indikator Tambahan dari IKU)


Tahun 2015 Target

Realisasi

ada 2 17 2 74

ada 2 17 2 74

ada 2 17 2 74

5

7

9

517 2310

517 2310

517 2310

Realisasi % 100% 100% 100% 100% 100%

Target Akhir RPJMD



-

100%

Dalam rangka pengembangan Semarang Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan beberapa upaya/kegiatan, yaitu : a)

Terlaksananya penyusunan buku profil anak Kota Semarang tahun 2015, buku dimaksud berisi tentang Kebijakan , Program dan Kegiatan yang terintegrasi dan terukur dalam mewujudkan Kota Layak Anak dan buku profil ini merupakan salah satu indikator Kota Layak Anak.

169

-


b)

c)

d)

Terfasilitasinya Kecamatan ramah anak , yaitu di dua kelurahan di dua kecamatan yang berbeda yaitu kelurahan Sumurboto dan kelurahan Mijen. Fasilitasi itu berupa : permainan anak Terfasilitasinya Forum Anak Tingkat Kota dan Kecamatan , dengan tujuan untuk memberikan ruang dan peluang bagi anak-anak dalam menyampaikan aspirasi kebutuhan dan keinginan dalam pembangunan yang berhubungan anak di lingkungannya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang ) Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2015, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan berbagai kegiatan diantaranya yaitu Lomba menggambar, mewarnai, Membatik, tari tradisional dengan acara puncaknya pada tanggal 27 Agustus 2015 di Gedung Balaikota Semarang yang menampilkan ajang kreatifitas Anak Kota Semarang.

TUJUAN 2 : PENGEMBANGAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS), LANSIA, ANAK JALANAN DAN ANAK TERLANTAR, ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS, KORBAN NAPZA, PENYANDANG HIV- AIDS, WANITA RAWAN SOSIAL DAN PENYANDANG CACAT SECARA SISTEMATIS, BERKELANJUTAN DAN BERMARTABAT MELALUI PELAYANAN PANTI, NON PANTI MAUPUN RUMAH SINGGAH DILANDASI RASA KESETIAKAWANAN SOSIAL. SASARAN 1 : MENINGKATNYA PERSENTASE REHABILITASI PMKS 20 % Capaian : Indikator Kinerja Persentase jumlah factor miskin yang tertangani dihadapkan dengan jumlah fakir miskin yang ada =n/51.300)*100%; Persentase peningkatan jumlah PMKS yang tertangani dibandingkan dengan PMKS yang ada a/4792)*100% % (prosentase) peningkatan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Kesejateraan Sosial yang ditangani % (prosentase) jumlah anak terlantar yang terbina dihadapkan dengan jumlah anak terlantar yang ada Persentase jumlah penyandang cacat dan trauma yang terbina dihadapkan dengan jumlah penyandang cacat dan trauma yang ada (IKU) Jumlah sarana social seperti pantiasuhan, pantijompo, pantirehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatudaerah (IKU) Peningkatan jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang tertangani dengan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan


PENANGANAN,

PELAYANAN

Tahun 2015

15,8

17,80

17,95

Realisasi % 100,84

59,32

61,32

62,10

48,66

50,66

24,36

Target

Realisasi

Target Akhir RPJMD

DAN

Realisasi RPJMD


17,80

17,95

100,84

101,27

61,32

62,10

101,27

47,30

93,37%

50,66

47,30

93,37%

26,36

30,00

113,81%

26,36

30,00

113,81%

132

137

132

96,35%

137

132

96,35%

2.278

2.323

2.285

98,36%

2.323

2.285

98,36%

100

100

100

100

100

100

100

170


a)

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Untuk mengurangi dampak sosial para PMKS pada tahun 2015 dilaksanakan pelatihan ketrampilan bordir dan kerajinan tangan serta Program Keluarga Harapan. INDIKATOR Persentase Peningkatan Jumlah Pmks Yang Tertangani Dibandingkan Dengan Pmks Yang Ada

SATUAN %

TARGET 2015 17,80

REALISASI TAHUN 2015 17,95

PERSENTASE 100,84%

Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada akhir tahun 2015 target kinerja telah berhasil dicapai meski jumlah PMKS terus meningkat akibat faktor ekstern dari luar Kota Semarang yang tidak bisa dikendalikan. Berikut jumlah PMKS yang tertangani : 1. 2.

INDIKATOR Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS tahun ini

REALISASI TAHUN 2015 57.844 orang 67.986 orang


b)

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut: - fasilitasi bantuan peralatan kerja/kesenian; - TRC dan patroli; - pelatihan keterampilan; -

indentifikasi dan monitoring; pemberdayaan anak jalanan; bantuan fasilitasi usaha produktif bagi anak jalanan purna bina; dan penanganan rehabilitasi sosial Adapun hasil program ini sebagai berikut : INDIKATOR

SATUAN

Persentase Peningkatan Penanganan, Pelayanan, Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Yang Ditangani

TARGET 2015

%

61,32


PERSEN TASE 101,27%


c)

Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma dari golongan keluarga miskin sebanyak 4 (empat) gelombang. Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut : INDIKATOR

SATUAN

Persentase Jumlah Penyandang Cacat Dan Trauma Yang Terbina Dihadapkan Dengan Jumlah Penyandang Cacat Dan Trauma Yang Ada

TARGET 2015

%

26,36


PERSEN TASE 113,81%


d)

Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan pelatihan bagi

penghuni panti asuhan dan pemberian santunan kematian. Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut :

171


INDIKATOR

SATUAN

Jumlah Sarana Sosial/Panti Asuhan/Panti Jompo/Panti Rehabilitasi/Rumah Singgah Yang Ada

TARGET 2015

unit panti

137


PERSEN TASE 96,35%


Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah yang terdapat sebanyak 132 unit panti. e)

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut: INDIKATOR

organisasi

TARGET 2015 2.323


PERSEN TASE 98,36%

%

100

100

100%

SATUAN

Peningkatan Jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Yang Tertangani Persentase Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Turut Berpartisipasi Dalam Penyelenggaraan Pembangunan


Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan beberapa kegiatan berikut : operasional panti khusus Among Jiwo; peringatan Hari Lansia Nasional; bantuan asupan makanan bagi lansia potensial luar panti; -

pembinaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Unit



Kelompok Kelompok Orang

70 5 183

70 250 25 kube x 10 anggota

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan 2. Jumlah KUBE yang ada 3. Jumlah yang baru terbentuk tahun ini 4. Jumlah PMKS dalam satu tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat


SASARAN 2 : MENINGKATNYA UPAYA MITIGASI BENCANA SEBESAR 75 % Capaian : Indikator Kinerja Penanganan Bencana Tingkat pelayanan penanggulangan bencana Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (Indikator Tambahan dari IKU)

Realisasi Tahun 2014 100% 5,00 15 menit

Tahun 2015 Target

Realisasi

100% 5,00 15 menit

100% 5,21 15 menit

Realisasi % 100% 104,20% 100%

Target Akhir RPJMD

5,00

Realisasi RPJMD


5,21

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang telah memetakan daerah rawan bencana dan juga telah memetakan daerah resiko bencana tanah lonsor dimana peta tersebut adalah peningkatan dari peta rawan bencana. Peningkatan yang dimaksud adalah menyajikan informasi secara detail dengan resiko bencana tanah longsor. Peta tersebut mencakup 29 kelurahan yang memiliki resiko tinggi bencana tanah longsor. 172

100%


Guna mengurangi resiko akibat bencana maka pada tahun 2015 telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut : 1) Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana (KSB). Pembentukan Keluarahan Sadar Bencana (KSB) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Sistem yang digunakan dalam kelurahan sadar bencana ini adalah menerapkan manajemen bencana berbasis komunitas masyarakat yaitu sebuah pendekatan yang mendorong komunitas masyarakat dalam mengelola resiko bencana. Upaya tersebut dilaksanakan dengan melakukan inteprestasi sendiri atas ancaman dan

2)

3)

resiko bencana yang dihadapinya, mengurangi serta memantau dan mengevaluasi kinerjanya sendiri dalam upaya pengurangan bencana. Pendekatan ini juga dilaksanakan dengan memaksimalkan penggunaan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja, material dan organisasi. Praktek manajemen bencana ini telah berhasil melibatkan kerjasama antara komunitas dengan instansi yang terkait. Komunitas masyarakat telah sadar akan risiko dan peduli untuk melakukan tindakan untuk menghadapi risikonya, namun masyarakat masih memerlukan bantuan tehnis, bantuan materi dan bantuan dalam membangun kemampuannya. Sampai dengan saat ini telah terbentuk 22 Kelurahan Siaga Bencana. Pelatihan/simulasi manajemen bencana. Pelatihan/simulasi manajemen bencana yang dilaksanakan selama tahun 2015 bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada masyarakat bagaimana sebaiknya bertindak saat terjadi bencana. Masyarakat wilayah rawan bencana diberikan pemahaman dan pengalaman tentang perilaku bencana yang kemungkinan terjadi, pola pikir dan tindakan yang perlu atau tidak perlu dilakukan saat terjadi bencana, pemanfaatan jalur-jalur evakuasi, memanfaatkan sistem informasi bencana tradisional dan modern. Dan yang paling penting adalah memutuskan tindakan yang harus diambil dalam waktu singkat dengan mental yang baik apabila bencana terjadi. Simulasi melibatkan berbagai unsur baik dari pemerintahan maupun masyarakat, dari unsur pemerintahan selain tim rescuer yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang adalah TNI, Polri, Basarnas, Pol PP dan Linmas, Taruna Tanggap Bencana (Tagana) dan PMI. Sedangkan dari unsur masyarakat selaku relawan tergabung dalam organisasi kemasyarakatan sosial seperti Ubaloka, Semargana, Granat Recue, Bankom dan sebagainya. Penguatan Forum Pengurangan Resiko Bencana Forum Pengurangan Resiko Bencana sebagai suatu paguyuban pemangku kepentingan dan para pihak bersama-sama berbagi kepentingannya dalam mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Forum Pengurangan Resiko Bencana bertujuan untuk membangun suatu rasa kesatuan, tanggung jawab bersama dan mengkoordinasikan program-program pengurangan risiko bencana melalui berbagai aspek yang dibangun melalui proses inklusif yang melibatkan semua pihak.

173


Pembetukan Forum Pengurangan Resiko Bencana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 8 yang mendorong pelibatan forum dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah – Pengurangan Riskio Bencana (RAD-PRB). Didalamnya diatur bahwa anggota forum ini meliputi unsur dari pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, Palang Merah Indonesia, lembaga ilmiah dan akademisi, serta Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Lingkungan dan Penanggulangan Bencana. Pemerintah Kota Semarang menyadari pentingnya penanggulangan dan pencegahan kebakaran. Hasil yang dicapai dalam upaya penanganan penanggulangan kebakaran oleh Pemerintah Kota Semarang tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Gedung Terlaksananya pemeriksaan alat pemadam kebakaran di 53 lokasi perusahaan/gedung dan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebanyak 53 dokumen dari target 120 dokumen. 2. KegiatanPengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran Terlaksananya pengawasan terhadap proteksi kebakaran pada 40 gedung di Kota Semarang sehingga dapat diketahui kondisi kesiapan proteksi kebakaran gedung tersebut.Hasil kegiatannya dituangkan dalam 10 buku data bangunan gedung beserta sarana proteksi kebakaran. 3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran Terlaksananya pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan sebanyak 34 personil untuk meningkatkan keahlian petugas pemadam kebakaran. 4. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran Terlaksananya penyuluhan kepada 1.350 orang di 30 kelurahan,penayangan dan penyiaran iklan layanan masyarakat melalui TV daerah,pembuatan stiker dan brosur penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran. 5. KegiatanPengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja petugas dalam

6.

7.

8.

memadamkan kebakaran, berupa 3 nozzle jet 1,5 inch, 10 nozzle 2,5 inch, 3 nozzle spray 1,5 inch, 3 nozzle spray 2,5 inch, 3 pipa cabang 2,5 inch x 1,5 inch x 1,5 inch, 2 pipa cabang 2,5 inch x 2,5 inch x 2,5 inch, 12 slang tekan 1,5 inch, 12 slang tekan 2,5 inch dan 8 buah mobil PMK 5000 liter air-500 liter foam. KegiatanPencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Terlaksananya observasi laboratorium ke DKI Jakarta dan Bandung, 1 dokumen updating data kondisi sumur dan bak tandon kebakaran, 17 display peta rawan kebakaran, dan 1 dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. KegiatanPeningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Terwujudnya pembinaan fisik dan kesegaran serta peningkatan pengetahuan pertolongan korban, pencegahan dan pemadaman kebakaran bagi 20 personil Dinas Kebakaran. KegiatanLomba Ketrampilan Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

174


Terwujudnya peningkatan SDM dan profesionalitas personil Dinas Kebakaran dan peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran berupa pelaksanaan lomba ketrampilan pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana. 9. KegiatanOperasi Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Terlaksananya pemadaman kebakaran di 402 lokasi kebakaran serta pelaksanaan piket dan pengamanan pada kegiatan-kegiatan publik dan sosial seperti pengamanan kunjungan Presiden dan Wakil Presiden, konser, pertandingan sepakbola dan pembersihan lokasi korban banjir. 10. KegiatanPembentukan Satlakar Terbentuknya 480 anggota Satlakar di 32 kelurahan untuk meningkatkan kesiagaan 11.

12.

13.

14.

dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran. Kegiatan Gladi Lapang Menghadapi Musim Kemarau Terlaksananya kegiatan gladi lapang menghadapi musim kemarau untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil Dinas Kebakaran dalam menghadapi musim kemarau. Kegiatan Pendataan dan Pelaporan Kejadian Kebakaran Terlaksananya pendataan dan pelaporan kejadian kebakaran sebanyak 24 kejadian selama 3 bulan sehingga didapat data kejadian kebakaran yang akurat. Kegiatan Pengembangan Pusat Data dan Sistem Informasi Kebakaran Kegiatan yang dianggarkan pada Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 initerdapat dua kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan yang harus melalui proses lelang. Kegiatan Pengadaan APAR untuk Sekolah Tersedianya 115 tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk 42 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Semarang.

TUJUAN 3 : PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DASAR WARGA MISKIN SECARA ADIL, MERATA, PARTISIPATIF, KOORDINATIF, SINERGIS DAN SALING PERCAYA GUNA MEMPERCEPAT PENURUNAN JUMLAH WARGA MISKIN. SASARAN 1 : MEMPERCEPAT PENURUNAN JUMLAH WARGA PERSENTASE PENURUNAN SEBESAR 2% PER TAHUN Capaian Indikator Kinerja Penurunan Persentase Penduduk Miskin (2 tahun sekali) (IKU) Persentase warga miskin yang ditangani (1 tahun sekali) (IKU) Kegiatan Verifikasi Warga Miskin Kelurahan Sasaran


Tahun 2015 Target

Realisasi

1,80%

2%

2%

4.943 KK (3,83 %)

4.485 jiwa

32

367.848 17

5.254 KK ( 4,08 %) 367.848 17

175

Realisasi % 100% 110% 100% 100%

MISKIN

Target Akhir RPJMD

DENGAN

Realisasi RPJMD



Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Semarang telah membangun web site mengenai Sistem Informasi Manajemen Warga Misikin (SIMGAKIN) yaitu http://simgakin.semarangkota.go.id Berdasarkan Keputusan Walikota Semarang No. 050/680 Tahun 2015 Tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015 dimana Hasil Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015 diperoleh data warga miskin Kota Semarang sebesar 114.939 KK / 367.848 jiwa dengan rincian : a. Penduduk Hampir Miskin sejumlah 97.564 KK / 313.258 Jiwa b. Penduduk Miskin sejumlah 17.336 KK / 54.485 Jiwa c. Penduduk Sangat Miskin sejumlah 39 KK / 105 Jiwa Berikut data jumlah warga miskin pada tahun 2015 di 16 Kecamatan : NO

KECAMATAN

JML KELU RAHAN

JML GAKIN 2015 (KK / JIWA)

1

SEMARANG BARAT

16

2

TUGU

7

2.973 / 9.607

3

MIJEN

14

4.734 / 14.605

4

NGALIYAN

10

6.775 / 21.372

5

TEMBALANG

12

10.817 / 35.537

6

BANYUMANIK

11

4.592 / 14.428

7

CANDISARI

7

7.564 / 24.220

8

GAYAMSARI

7

6.532 / 21.311

9

SEMARANG UTARA

9

13.408 / 44.595

10

SEMARANG TENGAH

15

5.939 / 17.791

11

GAJAH MUNGKUR

8

5.027 / 15.705

12

GUNUNGPATI

16

5.726 / 17.569

13

SEMARANG SELATAN

10

6.991 / 21.477

14

PEDURUNGAN

10

7.502 / 24.892

15

SEMARANG TIMUR

12

6.281 / 20.090

16

GENUK

13

7.975 / 25.513

177

114.939 / 367.848

JUMLAH Sumber : Bappeda Kota Semarang Tahun 2015

12.103 / 39.136

DAFTAR PERKEMBANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NO

URAIAN

1.

Jumlah SKPD Pengampu

2.

Jumlah Kelurahan

3. 4.

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

16 SKPD

22 SKPD

26 SKPD

26 SKPD

26 SKPD

32 Kelurahan

48 kelurahan

48 kelurahan

32 Kelurahan

17 Kelurahan

Jumlah Warga Miskin Tertangani

5.688 KK ( 4,42 % )

7.934 KK ( 6,17 % )

6.005 KK ( 4,60 % )

4.943 KK ( 3,84 % )

5.254 KK ( 4,08 % )

Capaian Target RPJMD

2.316 KK ( 1,80 % )

3.473 KK ( 2,70 % )

3.473 KK ( 2,70 % )

2.316 KK ( 1,80 % )

1.287 KK ( 1,00 % )

Sumber : Bappeda Kota Semarang Tahun 2015

Rekapitulasi Hasil Kegiatan Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskian : a) Melalui Program/ Kegiatan/ Bantuan dari SKPD dengan dana APBD tahun 2015, termasuk untuk 17 Kelurahan Sasaran Gerdu Kempling Tahun 2015 sebesar Rp 201.039.916.366 ,b) Melalui Program/ Kegiatan/ Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 212.220.880.375,c) Melalui Program/ Kegiatan/ Bantuan dari CSR ( BUMN/ BUMD/ Perbankan/ Perusahaan ) dengan pendamping PTN/PTS, sebesar Rp 16.520.787.530 ,d) Melalui Program/ Kegiatan/ Bantuan dari BAZ dan Swadaya Masyarakat sebesar Rp 1.534.209.000,-

176


B.

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelolapemerintahan yang baik merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi yang berlaku, maka setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaruan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan. Pada bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Semarang telah berupaya untuk mematuhi semua aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan, disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsip-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 83 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015. Dalam penyusunan APBD Pemerintah sesuai mekanismenya maka terlebih dahulu disusun Dokumen KUA. Dokumen KUA merupakan dokumen yang memuat target pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota untuk setiap urusan Pemerintahan Daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. KUA juga memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang memuat langkah- langkah konkrit dalam pencapaian target yang ditetapkan. Dokumen KUA ini memuat kebijakan penganggaran dari rencana program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2015 yang merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015. A.

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 177


Daerah, serta ditegaskan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015, Anggaran Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2015, terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1.107.053.257.000,2. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.306.428.964.000,3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 850.342.315.000,Total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.263.824.536.000,1.

Kebijakan Pendapatan Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut: a. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Optimalisasi penerimaan pendapatan dari pemanfaatan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; c. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD; d. Penataan performance budgeting melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan

e.

anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja secara efisien, efektif dan berkesinambungan; Optimalisasi Dana Perimbangan dengan memperhatikan ketentuan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015, sebagai berikut: 1) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum DaerahProvinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2015. 2) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2015. 3) Sisa DAK, untuk target kinerja yang telah tercapai dapat digunakan untuk mendanai bidang yang sama atau bidang yang sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2015 atau tahun sebelumnya dan target kinerja kegiatan DAK yang belum tercapai, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya. 4) Penganggaran pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2015 5) Pendapatan pada pos Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Pajak Rokok pada KUA ini belum diperhitungkan karena belum terdapat informasi resmi dari kementrian terkait mengenai alokasi ke daerah Tahun Anggaran 2015. Jika informasi resmi tentang pagu alokasi Pajak Rokok telah ditetapkan, maka pagu alokasi tersebut 178


f.

dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada Permendagri No. 37 Tahun 2014 tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS. Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus.

Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2015 diarahkan pada optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang menitikberatkan pada : a. b. c. d. e. f. g.

Optimalisasi potensi pendapatan dengan tetap tidak memberatkan masyarakat. Melaksanakan online sistem pembayaran dan pelaporan pajak daerah (Pajak Restoran dan Pajak Hiburan). Menjaga iklim investasi yang kondusif. Pemutakhiran data spasial peta blok PBB (Kelurahan Bulusan) Mudah diterapkan dan dilaksanakan. Tidak merusak lingkungan. Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kota.

Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah ini diharapkan akan meningkat sejalan dengan perkembangan yang terjadi sesuai akselerasi aktivitas perekonomian dan memberikan akuntabilitas yang obyektif dan proporsional pada pembangunan yang akan dilaksanakan serta berupaya meningkatkan pengembangan perekonomian di daerah. 2.

Target dan Realisasi Pendapatan Upaya-upaya dalam mencapai target pendapatan daerah pada tahun 2015, dapat ditempuh dengan : a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki berdasarkan ketentuan yang berlaku; b. Meningkatkan kualitas pelayanan, sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang cepat, sederhana dan akuntabel; c. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang dimiliki Pemerintah Kota dengan tetap memerhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat; d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan; e. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah; f. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam memberikan kontribusi kepada pendapatan Pemerintah Kota.

179


Secara umum di Tahun 2015 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Semarang telah mencapai target, bahkan beberapa pendapatan realisasinya melampaui target. Namun masih terdapat jenis pendapatan yang realisasinya belum mencapai target. Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2015 sebagai berikut : Target Pendapatan Rp. 3.263.824.536.000,Realisasi Pendapatan Rp. 3.390.172.448.717,- Selisih lebih Rp. 126.347.912.717,Realisasi Pendapatan mencapai 103,87 %dari target Pendapatan Tahun 2015. Target dan Realisasi pendapatan secara rincian adalah sebagai berikut : JENIS PENDAPATAN Pendapatan Asli 1. Daerah. 2. Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan 3. yang Sah. Jumlah Pendapatan Daerah. NO

ANGGARAN 2015 1.107.053.257.000

REALISASI 2015 1.244.594.020.738

137.540.763.738

PERSEN TASE 112,42

REALISASI 2014 1.158.137.854.383

1.306.428.964.000 850.342.315.000

1.270.371.271.674 875.207.156.305

(36.057.692.326) 24.864.841.305

97,24 102,92

1.274.767.390.279 752.881.422.793

3.263.824.536.000

3.390.172.448.717

126.347.912.717

SELISIH

103,87

3.185.786.667.455

Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2015

a)

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan pendapatan yang berasal dari pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut : Target Rp. 1.107.053.257.000,Realisasi Rp. 1.244.594.020.738,- _ Selisih Lebih Rp. 137.540.763.738,Realisasi PAD mencapai 112,42% dari target PAD Tahun 2015. NO

URAIAN

1. 2. 3.

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah

4.

Jenis PAD

ANGGARAN 2015

REALISASI 2015

783.000.000.000 103.340.009.000 9.306.898.000

816.208.853.784 89.728.179.483 10.530.576.700

33.208.853.784 (13.611.829.517) 1.223.678.700

104,24 86,83 113,15

211.406.350.000

328.126.410.771

116.720.060.771

155,21

248.026.422.354

1.107.053.257.000

1.244.594.020.738

137.540.763.738

112,42

1.158.137.854.383

SELISIH

PERSEN TASE

REALISASI 2014 791.764.929.686 110.310.402.783 8.036.099.560


b) Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Target dan Realisasi Dana Perimbangan adalah : Target Rp. 1.306.428.964.000,Realisasi Rp. 1.270.371.271.674,- Selisih kurang Rp. (36.057.692.326,-) Realisasi Dana Perimbangan mencapai 97,24% dari target Tahun 2015.

180


Rincian Dana Perimbangan adalah sebagai berikut : NO

URAIAN

ANGGARAN 2015

REALISASI 2015

PERSEN TASE

125.281.000.000

95.124.155.500

(30.156.844.500)

75,93

137.759.893.153

2.200.000.000

1.738.332.174

(461.667.826)

79,02

3.031.059.126 1.104.739.473.000

SELISIH

REALISASI 2014

1.

Bagi Hasil Pajak

2.

Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

3.

Dana Alokasi Umum.

1.126.847.634.000

1.126.847.634.000

0

100,00

Dana Alokasi Khusus

52.100.330.000

46.661.150.000

(5.439.180.000)

89,56

29.236.965.000

1.306.428.964.000

1.270.371.271.674

(36.057.692.326)

97,24

1.274.767.390.279

Dana Perimbangan

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2015

Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Target dan Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah : Target Rp. 850.342.315.000,Realisasi Rp. 875.207.156.305,Selisih lebih Rp. 24.864.841.305,Realisasi lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 102,92% dari target lain – lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2015. c)

Rincian Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut : NO

URAIAN

ANGGARAN 2015

REALISASI 2015

PERSEN TASE

SELISIH

REALISASI 2014

1.

Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya

392.158.000.000

432.645.344.655

40.487.344.655

110,32

399.557.971.017

2.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

355.298.952.000

355.298.952.000

0

100,00

283.917.499.000

3.

Bantuan Keuangan dari Propinsi

82.155.340.000

66.532.836.650

(15.622.503.350)

80,98

69.405.952.776

4

Dana Insentif Daerah Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah

20.730.023.000

20.730.023.000

0

100,00

0

850.342.315.000

875.207.156.305

24.864.841.305

102,92

752.881.422.793


3.

Permasalahan dan Solusi Pencapaian Pendapatan Daerah Dalam upaya mengoptimalisasi mengelola pendapatan daerah Pemerintah Kota Semarang sering mengalami berbagai permasalahan. Adapun permasalahan yang timbul pada setiap optimalisasi pendapatan dan solusinya sebagai berikut : a.

Permasalahan Pendapatan dan Solusi pada PAD a) Permasalahan Pajak Daerah 1) Adanya Wajib Pajak yang belum membayar sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Kurangnya kesadaran dan transparansi Wajib Pajak dalam melaporkan besaran pajak yang seharusnya dibayar. 3) Keterbatasan SDM Pemeriksa Pajak yang memenuhi kriteria pemeriksa pajak. 4) Kesulitan dalam pemungutan Pajak Daerah yang obyek pajaknya yang subyek pajaknya sulit diketemukan.

181


5) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak tercapai dikarenakan adanya penurunan jumlah transaksi tanah dan atau bangunan yang pada tahun 2014 terjadi transaksi sebanyak 13.305 transaksi dan di tahun 2015 terjadi 12.794 transaksi. Kemungkinan hal ini terjadi karena pelemahan pertumbuhan ekonomi secara nasional 6) Dalam pembayaran PBB terealisasi sebesar Rp.215.303.165.681,- melebihi jumlah target Rp.215.000.000.000,-. Namun pada tahun 2015 telah dipisahkan antara penulisan rekening pokok pajak dan denda pajak sehingga tidak memenuhi target. Hal ini terjadi karena adanya penurunan tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang ditunjukan pada tahun 2014 dari 496.124 lembar SPPT PBB yang diterbitkan, terbayar 359.191 SPPT PBB (72,39%). Sedangkan pada tahun 2015 dari 502.895 lembar SPPT PBB yang terbayar sejumlah 317.350 SPPT (63,10%). 7) Pajak Sarang Burung Walet realisasinya mencapai 0% dikarenakan sulitnya menemui wajib pajak (Pemilik) sehingga tidak pernah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah(SPTDT) Pajak Sarang Burung Walet.Akan tetapi tetap dianggarkan mengingat adanya potensi perkembangan bisnis sarang burung walet di Kota Semarang. b) Solusi yang diupayakan sebagai berikut : 1) Dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan pemasangan on line system (pembayaran dan pelaporan melalui sistem elektronik) terhadap Wajib Pajak Restoran dan Pajak Hiburan serta akan dilakukan terhadap obyek pajak yang lain. 2) Melaksanakan pemeriksaan secara periodik setiap Triwulan dan penungguan terhadap obyek pajak tertentu yang ditengarai dalam membayar pajaknya tidak sesuai dengan yang seharusnya. 3) Mengusulkan kepada Kantor Diklat Kota Semarang untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan terkait pengelolaan dan pemeriksaan pajak daerah. 4) Melaksanakan Yustisi Pajak Daerah bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan yang berlaku. 5) Melakukan updating Pajak Daerah secara rutin dan berkelanjutan. 6) Berusaha mencari informasi pemilik sarang burung wallet dengan melakukan pendataan melalui kerjasama dengan masyarakat sekitar serta koordinasi dengan Asosiasi Sarang Burung Walet. b. Permasalahan Retribusi Daerah Upaya pengelolaan Retribusi Daerah secara optimal sering terjadi permasalahan dan kendala yang dihadapi SKPD pengelola Retribusi Daerah bersangkutan. Adapun permasalahan Retribusi Daerah setiap SKPD sebagai berikut : Dinas PSDA dan ESDM Permasalahan :

182


Peralatan yang di miliki dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang masih belum bisa mencukupi untuk kebutuhan internal Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas PSDA dan SKPD lain yang membutuhkan. Sehingga untuk kebutuhan eksternal pelayanan masyarakat yang akan menyewa belum bisa dilayani secara maksimal , hal ini dikarenakan jumlah peralatan terbatas, kondisinya sudah tua dan ada beberapa peralatan yang rusak. Solusi yang diupayakan sebagai berikut : Penambahan peralatan/mesin baru dengan penganggaran di tahun 2016 perubahan dan perbaikan peralatan supaya berfungsi dengan optimal. Dinas Tata Kota dan Perumahan Permasalahan : 1) Tidak tercapainya Target pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah khususnya rumah sewa dikarenakan : a. Tingkat kepatuhan dari penghuni untuk memenuhi kewajibannya masih kurang dan biasanya pembayaran sewa saat dilakukan penagihan selalu digunakan keperluan lain seperti bayar sekolah. b. Keterbatasan petugas penagih, dimana petugas penagih melakukan penagihan siang hari dan banyak penghuni rumah sewa yang bekerja, sehingga saat melakukan penagihan kurang efektif. 2)

3)

Tidak tercapainya Target pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dikarenakan : a. Wajib Retribusi IMB yang masuk pada TA 2015 sebanyak 2.128 pemohon sebagian besar nilai retribusinya kecil (rata-rata sekitar Rp.10.000,- per meter). b. Banyak berkas yang berhenti karena persyaratan belum lengkap, terutama terkait persyaratan rekomendasi dari instansi lain. c. Proses IMB yang masih rumit dan tidak sesuai SPM, sehingga masyarakat enggan mengurus IMB. d. Dalam memproses IMB belum memanfaatkan IT secara maksimal sehingga efisien dan efektifitas masih kurang. e. Banyak berkas yang masuk dalam kondisi pengecekan di lapangan terdapat banyak pelanggaran, sehingga berkas tidak bisa diproses. f. Personil yang menangani sangat terbatas. Tidak tercapainya Target Pendapatan Retribusi Ijin Gangguan (HO) dikarenakan : a. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu bahwa permohonan daftar ulang bagi pemohon Ijin Gangguan tidak dikenakan pembayaran retribusi kembali. b. Pemberlakuan peraturan baru/edaran mengenai persyaratan yang harus dilengkapi dalam permohonan Ijin Gangguan menjadi hambatan bagi

183


pengajuan penerbitan Ijin Gangguan maupun daftar ulang Ijin Gangguan, karena belum didukung peraturan teknis pelaksanaannya di daerah. Solusi yang diupayakan sebagai berikut : 1) Tingkat intensitas pembinaan kepada penghuni rumah susun perlu ditingkatkan, dalam rangka meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya dan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulannya. 2) Sosialisasi berkaitan dengan perijinaan (KRK, IMB, HO dan Pelayanan Pemakaman) pada 8 kecamatan setiap tahunnya yang sudah dilaksanakan mulai tahun 2011 sampai sekarang. Sosialisasi dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait yaitu BPPT. 3) Perlu adanya monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap prosedur perijinan yang berlaku melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian. Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Permasalahan: 1) Banyak ijin Titik Reklame yang tidak diperpanjang lagi. 2) Beberapa permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame masih dalam proses, hal tersebut karena adanya ketidaksesuaian antara ijin yang diajukan dengan 3)

kondisi fisik yang ada di lapangan. Mekanisme perijinan reklame terlalu panjang, sehingga memperlambat pemasukan retribusi reklame.

Solusi yang diupayakan sebagai berikut : 1) Menyusun Raperda tentang Reklame, yang pada saat ini sudah masuk di Badan Legislatif DPRD. 2) Penyederhanaan mekanisme perijinan penyelenggaraan reklame. 3) Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Reklame. Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Permasalahan : 1) Tidak tercapainya target pendapatan parkir tepi jalan umum dikarenakan setelah ditinjau ke lapangan banyak ditemukan titik parkir ditempat larangan parkir dan realisasi di lapangan titik-titik baru belum efektif, sehingga belum ada peningkatan pendapatan secara signifikan. 2) Tidak tercapainya target pengujian kendaraan bermotorkarena Kendaraan yang terdaftardalam data base tidak semuanya melakukan uji laik di Kota Semarang, dikarenakan ada kendaraan yang sudah tidak beroperasi lagi (usang) dan melakukan uji di daerah lain. 3)

Tidak tercapainya target retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa gedung parkir SCJ Johar) karena ada keterlambatan pembayaran yang seharusnya dibayar bulan Desember 2015 baru dibayar tanggal 19 Januari 2016.

184


4)

Tidak tercapainya target retribusi terminal karena realisasi retribusi Terminal Mangkang dicatat ke dalam pendapatan BLU UPTD Terminal Mangkang, sehingga mengurangi retribusi Terminal secara keseluruhan.

Solusi yang diupayakan sebagai berikut : 1) Parkir a. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan parkir tepi jalan umum pada tahun 2015 dengan mencari titik baru telah membuahkan hasil, jumlah titik parkir pada 2014 sebanyak 1.089 titik bertambah menjadi 1.127 titik (meningkat 38 titik) b.

2)

3) 4)

Untuk mengoptimalkan retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2015 telah dilaksanakan penjajakan penerapan parkir meter. Dan pada tahun 2016 akan dilaksanakan DED Parkir Meter di Kota Semarang. Untuk meningkatkan pendapatan pengujian kendaraan bermotor akan dilakukan updating data kendaraan, sehingga kendaraan yang melakukan uji sesuai dengan potensi yang riil. Melaksanakan sosialisasi kepada pihak penyewa agar dilaksanakan pembayaran sewa secara tepat waktu . Pada saat perencanaan penganggaran agar dipisahkan antara retribusi terminal dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ( penerimaan lain-lain BLU ).

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Permasalahan Tidak tercapainya retribusi sewa Lapangan Simpang Lima karena di tahun 2015 Lapangan Pancasila Simpanglima sedang dalam tahap rehabilitasi yaitu penataan jalur bunga sehingga belum dapat digunakan. Solusi yang diupayakan sebagai berikut : Mempercepat proses rehabilitasi penataan jalur bunga pada Lapangan Simpang Lima sehingga dapat difungsikan kembali guna meningkatkan retribusi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Permasalahan : 1) Retribusi Pemakaian kekayaan daerah tidak dapat memenuhi target dikarenakan sewa lahan TBRS (WONDERIA) belum dibayar oleh PT. Semarang Arsana Rekreasi Trusta (SMART). 2) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tidak memenuhi target dikarenakan terhambat dengan ditutupnya median jalan sehingga mengurangi pengunjung yang akan menginap. 3)

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak memenuhi target dikarenakan terhambat dengan ditutupnya median jalan sehingga mengurangi pengunjung yang akan rekreasi.

185


Solusi yang diupayakan sebagai berikut : 1) Pihak Pemerintah Kota Semarang sudah melakukan penagihan terhadap Sewa lahan di TBRS (WONDERIA) oleh PT. Semarang Arsana Rekreasi Trusta (SMART) akan tetapi sampai dengan saat ini belum dilakukan pembayaran. 2) Meningkatkan pengunjung yang menginap diPesanggrahan dengan cara memperbanyak event-event yang dilaksanakan di sekitar Pesanggarahan tersebut sehingga mendorong masyarakat untuk menginap. 3) Menyusun Perda tentang kenaikan tarif retribusi jasa usaha dan sudah melalui proses pembahasan di Pansus DPRD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Permasalahan : 1) Kerjasama pengelolaan SPBU Pandanaran sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi, sedangkan denda terhadap keterlambatan Rp.3.353.900.000,sampai dengan selesainya perjanjian belum dipenuhi. 2) Kerjasama dengan PT.Narpati tidak mencapai target dan capaiannya 0% dikarenakan sampai dengan saat ini Pihak PT.Narpati belum memenuhi kewajibannya yaitu membayar retribusi. Sedangkan PT.Narpati menuntut sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang saat ini masih proses di Kanwil Pertanahan Jawa Tengah. Solusi yang diupayakan sebagai berikut : 1) Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan proses hukum sampai dengan tingkat Kasasi dan saat ini telah ada putusan kasasi dari MA (Mahkamah Agung). Sesuai putusan MA tersebut dimenangkan oleh pihak Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang telah melayangkan surat teguran piutang tahun 2014 sebanyak 2 (dua) kali dan tahun 2015 telah menagih kembali namun sampai dengan saat ini belum ada respon. Disisi lain Pemerintah Kota juga telah memasukkan dalam daftar kerugian daerah yang selalu akan ditagih dengan melakukan koordinasi dengan Pengadilan dan Kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi penagihan. 2) Pemerintah Kota Semarang sudah melakukan penagihan sebanyak 2 ( dua ) kali, tapi sampai dengan saat ini PT.Narpati belum melakukan pembayaran. Berdasarkan Hasil dialog Pj.Walikota dengan jajaran Badan Pertanahan Nasional antara lain tentang TPA Jatibarang. Disarankan untuk merubah permohonan dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ke Hak Pakai (HP) terlebih dahulu. Tetapi berdasarkan pengajuan HPL yang sudah diserahkan dari Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Tengah ke BPN Kota Semarang hingga sekarang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Semarang. Dinas Pasar : Permasalahan : Tidak tercapainya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikarenakan :

186


1) 2)

Jumlah PKL yang digunakan sebagai acuan penyusunan target Pendapatan pada kenyataannya sudah banyak berkurang karena adanya kegiatan penertiban PKL. Banyak Kelurahan kekurangan personel didalam penarikan retribusi.

Solusi yang diupayakan sebagai berikut : 1) Updating data PKL pada tahun 2015 sebagai bahan untuk merevisi target di 177 kelurahan 2) Personel Dinas Pasar diperbantukan dalam penarikan retribusi di kelurahankelurahan yang tidak mempunyai petugas juru pungut. c.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Permasalahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan : Perusda Percetakan Adanya PPn kurang bayar dari tahun 2010-2013, pihak Perusda Percetakan selama ini menganggap bahwa pajak yang dikenakan adalah pajak diatas Rp.1.000.000,sedangkan di bawah Rp.1.000.000,- tidak dikenakan pajak . Pajak dari tahun 20102013 mencapai Rp.227.054.928,- yang ditutup dengan perolehan laba tahun 2014. Adapun laba tahun 2014 Rp.347.732.368,- sehingga Perusda Percetakan hanya dapat menyetorkan deviden Rp.69.361.561,Solusi yang diupayakan sebagai berikut: Semua penjualan akan dikenakan PPn sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dari yang semula penjualan dibawah Rp.1.000.000,- tidak dikenakan pajak PPn) Perusda RPH dan BHP Penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh Pegawai RPH dan BHP berdampak pada laba operasional Perusda RPH dan BHP Kota Semarang Solusi yang diupayakan sebagai berikut: 1) Telah dilakukan proses hukum kepada bendahara yang bersangkutan. 2) Melakukan perekrutan SDM yang mempunyai kompentensi di bidang keuangan. 3) Melakukan pengendalian melalui monitoring perolehan pendapatan secara harian 4) Untuk meningkatan pendapatan maka pemotongan hewan yang semula hanya dilaksanakan pada malam hari, akan ditingkatkan lagi menjadi pemotongan di malam hari dan siang hari khususnya untuk babi dan sapi PD. BPR Bank Pasar PD BPR Bank Pasar tidak mencapai target di tahun 2015 karena : 1) Adanya biaya jasa pengabdian direktur yang harus dibayarkan secara langsung dan tidak boleh diambilkan dari dana kesejahteraan pegawai. 2) Adanya biaya sistem yang harus dibayar langsung oleh BPR Bank Pasar dan tidak boleh disusutkan Solusi yang diupayakan sebagai berikut: 1) Memperkecil suku bunga pinjaman kepada pihak ketiga

187


2) 3)

Membuat produk-produk baru yang lebih inovatif seperti Tabungan Tahta (Tabungan Arisan Hadiah Jutaan) Memperkuat Tim Market (pemasaran)

PD. BPR BKK Kota Semarang PD BPR BKK Kota Semarang tidak mencapai target di tahun 2015 karena persaingan pasar yang cukup ketat. Solusi yang diupayakan sebagai berikut: Dengan memperkuat Tim market (pemasaran) sehingga pendapatan usaha bisa mencapai target yang direncanakan. d.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Permasalahannya tingginya penerimaan denda disebabkan karena masyarakat kurang tertib dan disiplin dalam melakukan permohonan administrasi kependudukan sehingga sesuai Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan maka setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan. Solusi yang diupayakan sebagai berikut : Melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan, yaitu memberikan pelayanan langsung baik dengan mobil keliling maupun pelayanan pada kelurahan serta pembebasan denda akta kelahiran pada kegiatan HUT Kota Semarang ke 468. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Penerimaan lain-lain BLU tidak memenuhi target karena pengoperasian koridor baru BRT belum tersosialisasi secara penuh pada masyarakat sehingga masyarakat belum menggunakan armada tersebut. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan tiket BRT berkurang Solusi yang diupayakan sebagai berikut: Kedepan akan dilakukan sosialisasi dan promosi untuk menarik animo masyarakat, agar masyarakat memaksimalkan penggunaan armada BRT.

e.

Pendapatan Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target dikarenakan : 1) Transfer triwulan IV tahun 2015 belum disalurkan sampai dengan 31 Desember 2015 dan rencana Pemerintah Pusat akan menyalurkan kekurangan tersebut di tahun 2016 sesuai PMK Nomor 241/PMK.07/2014 dengan mekanisme kurang bayar. 2) Realisasi penerimaan pajak pusat tidak tercapai sehingga realisasi bagi hasil pajak kepada daerah juga tidak tercapai, karena bagi hasil pajak perhitungannya berdasarkan realisasi penerimaan pajak pusat. Solusi yang diupayakan sebagai berikut:

188


Perlu meningkatkan upaya dalam rangka optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak yaitu dengan implementasi perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I tentang Optimalisasi Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21 dan PPH WPOPDN Pasal 25/29). Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) tidak mencapai target dikarenakan : 1) Transfer triwulan IV tahun 2015 belum disalurkan. sampai dengan 31 Desember 2015 dan rencana Pemerintah Pusat akan menyalurkan kekurangan tersebut di tahun 2016 sesuai PMK Nomor 241/PMK.07/2014 dengan mekanisme kurang bayar. 2)

Harga minyak mentah dunia mengalami penurunan drastis Rp.35.000 per barel, sehingga realisasi menjadi sangat rendah ( tidak tercapai ).

Solusi yang diupayakan sebagai berikut : Terkait dengan harga minyak mentah dunia, Pemerintah Kota sifatnya hanya menerima, namun untuk kebenaran data selalu diadakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dana Alokasi Khusus tidak mencapai target karena : Tidak tercapainya pendapatan dari DAK khususnya untuk DAK tambahan yang terdiri dari Program Prioritas Percepatan Kabinet Kerja (P3K2) dan Urusan Daerah (UD) hanya 80% adalah karena : 1) Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena gagal lelang. 2) SKPD kurang cepat menyerap dana DAK sehingga keharusan penyerapan 75% sampai dengan tahap III tidak dapat dipenuhi. Tercapainya pendapatan DAK tergantung capaian kinerja SKPD pelaksana DAK. Solusi yang diupayakan sebagai berikut : SKPD pelaksana DAK harus dipacu untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan tepat waktu sehingga penyerapan bisa lebih cepat dan minimal penyerapan 75% yang merupakan syarat pengajuan pencairan tahap selanjutnya dapat dipenuhi. f.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi tidak mencapai target dikarenakan : Khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak tercapai target anggaran pendapatan karena masyarakat beralih pada pembelian mobil murah, sehingga realisasi pendapatan BBNKB menjadi lebih kecil. Solusi yang diupayakan sebagai berikut : Terkait dengan daya beli dan selera masyarakat dalam pembelian mobil murah, Pemerintah berupaya memonitor ketepatan data. Bantuan Keuangan dari Propinsi Realisasi Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi terserap sebesar 80,98% dari target yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan karena :

189


1) 2) 3)

Bantuan hibah tidak dapat dilaksanakan karena adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Gagal lelang, terutama untuk kegiatan yang bersifat fisik . Khusus untuk Dinas Pendidikan, bantuan keuangan masuk dalam APBD Perubahan 2015 sehingga tidak cukup waktu pelaksanaan karena perubahan APBD ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2015.

Solusi yang diupayakan sebagai berikut : 1) Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan persyaratan penerima hibah harus berbadan hukum. 2)

3)

SKPD melaksanakan kegiatan lebih responsif dan perencanaan pelaksanaan lebih baik dan tepat waktu. sehingga dapat mengantisipasi adanya gagal lelang dan penyerapan anggaran optimal. Memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Provinsi agar penetapan APBD Provinsi lebih awal baik murni maupun perubahan, sehingga Pemerintah Kota tidak terkendala dalam pelaksanaan proses lelang serta terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan.

B.

PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Pengelolaan Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang disusun berdasarkan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian target kinerja terukur yang ditetapkan untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Orientasi anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian keluaran dan hasil (output dan outcome) dari masukan (input) yang dimanfaatkan untuk pencapaian target kinerja Pemerintah Kota Semarang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. 1.

Kebijakan Belanja Daerah Kebijakanbelanja daerah pada tahun 2015disusun dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Kebijakan belanja di tahun 2015 diarahkan pada: a. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang, dengan peningkatan proporsi belanja program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan.

190


b.

Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2015 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2015 yang memerhatikan pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015, capaian Millenium Development Goals (MDG’s) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). c. Pada tahun 2015, dialokasikan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Penganggaran Belanja Daerah tahun 2015 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. a.

Belanja Tidak langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Kebijakan untuk belanja tidak langsung di tahun 2015, diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: 1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2015 gaji PNSD disusun dengan memperhatikan antisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan, accress dan 2)

3)

4)

kenaikan tunjangan beras; Tambahan Penghasilan PNS di tahun 2015 direncanakan naik rata-rata sebesar 100% dengan berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Melalui kenaikan TPP ini, diharapkan akan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang TataCara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 191


b.

Belanja Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Rencana belanja langsung ditahun 2015adalah sebesarRp. 1.874.761.855.000. Belanja Langsung pada tahun anggaran 2015 diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut: 1) Penganggaran belanja langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan Sapta Program yang sejalan dengan RKPD Kota Semarang Tahun 2015 dalam rangka pencapaian targettarget kinerja dalam RPJMD Tahun 2010-2015, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals (MDG’s);

2.

2)

Penganggaran Belanja Langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran;

3)

Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan memerhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan secara efektif dan efisien;

4)

Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Semarang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional di tahun 2015;

5)

Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target dan Realisasi Belanja Daerah Target dan Realisasi Belanja Daerah adalah Anggaran Rp. 4.358.328.271.526 Realisasi Rp. 3.018.858.152.493 _ Selisih kurang Rp. (1.339.470.119.033) Kurang 30,73 % dari Anggaran Belanja Tahun 2015

NO

URAIAN

ANGGARAN 2015

REALISASI 2015

SELISIH

PERSEN TASE

REALISASI 2014

1

Belanja Tidak Langsung

1.683.530.502.900

1.361.662.523.163

(321.867.979.737)

80,88

1.232.457.912.913

2

Belanja Langsung

2.674.797.768.626

1.657.195.629.330

(1.017.602.139.296)

61,96

1.729.518.776.473

Belanja

4.358.328.271.526

3.018.858.152.493

(1.339.470.119.033)

69,27

2.961.976.689.386


192


Target dan Realisasi Belanja dapat dirinci sebagai berikut : a.

Belanja Tidak Langsung Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah : Anggaran Rp.1.683.530.502.900,Realisasi Rp.1.361.662.523.163,- _ Selisih kurang Rp. (321.867.979.737,-) Atau kurang 19,12% dari Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2015.

NO

URAIAN

ANGGARAN 2015

REALISASI 2015

SELISIH

PERSEN TASE

REALISASI 2014

1.508.021.694.600

1.323.678.903.513

(184.342.791.087)

87,78

1.178.286.258.488

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga

0

0

0

0

250.000.000

3

Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

4

Belanja Hibah

80.633.775.000

34.097.478.825

(46.536.296.175)

42,29

44.933.676.000

5

Belanja Bantuan Sosial

4.875.000.000

1.998.500.000

(2.876.500.000)

40,99

6.301.500.000

6

Belanja Bagi Hasil

0

0

0

0

0

7

Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak terduga

984.262.000

865.658.275

(118.603.725)

87,95

870.104.900

89.015.771.300

1.021.982.550

(87.993.788.750)

1,15

1.816.373.525

1.683.530.502.900

1.361.662.523.163

(321.867.979.737)

80,88

1.232.457.912.913

8

Belanja Tidak Langsung


Pemerintah Kota Semarang dalam Realisasi Belanja Daerah diupayakan menghindari adanya pelampauan. Realisasi kurang dari target belanja apabila target sasaran output terpenuhi berarti terjadi efisiensi. Adapun selisih kurang Belanja pada Belanja Tidak langsung dapat diuraikan sebagai berikut : a) Belanja Pegawai : Selisih kurang diakibatkan adanya pegawai pensiun, mutasi pegawai, pegawai yang cuti dan meninggal. Kurang Belanja Pegawai terdapat pada setiap SKPD dengan selisih terkecil di SKPD Kecamatan Semarang Selatan dan terbesar di SKPD BKD. b) Belanja Bunga : Belanja Bunga tidak dianggarkan. c) Belanja Subsidi Belanja subsidi tidak dianggarkan. d) Belanja Hibah Selisih kurang terjadidikarenakan adanya pengendalian pemberian hibah berdasarkan Permendagri nomor 39 tahun 2012 sebagai perubahan Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Serta ketentuan pasal 298 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka organisasi kemasyarakatan yang diperbolehkan untuk menerima hibah adalah organisasi kemasyarakatan yang

193


berbadan hukum Indonesia. Sehingga dikarenakan peraturan tersebut, maka SKPD pengelola Hibah lebih berhati-hati dalam mengajukan pencairan Hibah. e) Belanja Bantuan Sosial : Selisih kurang terjadi dikarenakan belanja bantuan sosial diberikan sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 39 tahun 2012 sebagai perubahan Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Pemerintah dalam pemberian bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat (pemberian bersifat tidak wajib dan tidak harus diberikan tiap tahun), kecuali dalam keadaan tertentu serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. f)

Belanja Bantuan Keuangan : Bantuan keuangan merupakan bantuan kepada partai politik yang diberikan kepada 9 partai politik dengan jumlah suara sebanyak 656.683 suara, dengan nilai Rp1.325,00 per suara. SKPD pengelola bantuan keuangantersebut adalahBadan Kesbangpolinmas, Adapun Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan pembangunan tidak dicairkan karena tidak ada pengajuan dari Kesbangpolinmas untuk kedua partai tersebut disebabkan karena kelengkapan persyaratan yang kurang lengkap yaitu tidak dikeluarkan surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM kepada kedua Partai tersebut.

g) Belanja Tidak Terduga : Belanja Tidak Terduga digunakan sesuai dengan kebutuhan yaitu untuk restitusi sedangkan sisanya dicadangkan apabila terjadi bencana alam. b.

Belanja Langsung Target dan Realisasi Belanja Langsung adalah : Anggaran Rp. 2.674.797.768.626,Realisasi Rp. 1.657.195.629.330,- Selisih kurang Rp.(1.017.602.139.296,-) Atau kurang sebesar 38,04 % dari target Belanja Langsung Tahun 2015:

NO

URAIAN

ANGGARAN 2015

REALISASI 2015

SELISIH

PERSEN TASE

REALISASI 2014

1

Belanja Pegawai

159.188.977.295

133.048.408.412

(26.140.568.883)

83,58

133.988.263.889

2

Belanja Barang dan Jasa

1.166.259.301.809

838.106.540.994

(328.152.760.815)

71,86

808.370.385.171

3

Belanja Modal

1.349.349.489.522

686.040.679.924

(663.308.809.598)

50,84

787.160.127.413

Belanja Langsung

2.674.797.768.626

1.657.195.629.330

(1.017.602.139.296)

61,96

1.729.518.776.473


Keterangan kurang belanja pada Belanja Langsung sebagai berikut : a) Belanja Pegawai : Selisih kurang belanja pegawai disebabkan karena :

194


Sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing SKPD. Kurang Belanja Langsung Pegawai terdapat pada beberapa SKPD yaitu RSUD, Dinas PJPR, Dishubkominfo, Disnakertrans dan Sekretariat DPRD. b) Belanja Barang dan Jasa : Pada belanja barang dan jasa selisih kurang disebabkan karena : 1) Adanya beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang tidak dapat dicairkan SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana) nya . Hal tersebut disebabkan karena adanya keterlambatan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) dari SKPD pengampu kegiatan. 2) Belanja barang jasa disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan. 3) Pemakaian telepon, listrik, dan air disesuaikan dengan kebutuhan kedinasan. 4) Pengadaan dan penyediaan ATK, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dan pengadaan dan penyediaan peralatan gedung kantor disesuaikan dengan harga pasar dan menyesuaikan dengan E-Catalog. 5) Adanya kegiatan yang dilaksanakan tetapi target dan penyerapan belanjanya tidak mencapai 100% dan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau 0% . Kurang Belanja Barang dan Jasa terdapat pada SKPD Dinas Pendidikan, RSU, Dinas Bina Marga, Dinas PSDA dan ESDM, Sekretariat DPRD, DPKAD, Dishubkominfo, DKK dan Dinas PJPR. Belanja Modal : Pada belanja modal selisih kurang belanja disebabkan karena : 1) Pembelian barang modal memiliki kualitas dan kuantitas dan pelaksanaannya di bawah standar indeks harga yang sudah ditentukan. 2) Belanja modal pengadaannya dilakukan secara selektif yaitu dengan melakukan perbandingan harga yang menguntungkan bagi pemerintah daerah yaitu melalui mekanisme lelang. 3) Belanja modal pengeluarannya sesuai kebutuhan. 4) Kegiatan yang tidak mencapai 100% terdiri dari SKPD : Dinas Pendidikan, RSU, Dinas Bina Marga, Dinas PSDA dan ESDM, DPKAD, PJPR, DTKP ,Satpol PP, kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Gunungpati, Kecamatam Banyumanik, Kecamatan Ngaliyan sedangkan kegiatan yang tidak dilaksanakan (0%) yaitu dari SKPD : Dinas Bina Marga, Dinas PSDA dan ESDM, RSUD, Dinas Tata Kota dan Perumahan dan Dinas Pasar, BLH, Dinas Koperasi, Dinsospora, Kecamatan : Mijen, Genuk, Gunungpati. Semarang Barat, Semarang Tengah, Satpol PP. 3.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan belanja Daerah yang timbul dalam pelaksanaan. Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : a) Mekanisme pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai, yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan-nya (BAPP) diperkirakan akan terjadi sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Pekerjaan yang belum selesai tersebut adalah pekerjaan-pekerjaan yang masih dalam tahap penyelesaian dan belum dilakukan

195


Serah Terima Barang/Jasa, sementara batas akhir penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) ke DPKAD sudah berakhir. Hal ini mengindikasikan masih cukup besar prosentase pekerjaan pada instansi pemerintah kota Semarang yang belum dilaksanakan atau setidak-tidaknya yang belum diselesaikan pengerjaannya serta belum dilakukan pencairan anggarannya. b) Permasalahan pembebasan pada pertanahan masih banyak tanah sengketa di masyarakat harga negosiasi yang dikehendaki masyarakat dan kemampuan keuangan pemerintah belum mencapai sepakat sehingga memerlukan waktu lama penyelesaiannya, maka pembebasan belum dapat diselesaikan semua c) Beberapa program dan kegiatan dari pusat yang ditetapkan belum diikuti dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dengan tepat waktu sehingga bila direalisasikan pelaksanaannya sering terbentur dengan waktu dan kondisi di lapangan. Solusi dalam Pengelolaan Belanja Daerah adalah sebagai berikut : a) Disusun Peraturan Walikota tentang Perubahan APBD Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016. b) Permasalahan pembebasan tanah diselesaikan dengan komunikasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat selain dengan musyawarah mufakat. c) Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dengan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dari pusat. C.

PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan dalam struktur APBD merupakan akibat dari penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran. 1. a.

Penerimaan Pembiayaan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Sumber penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2015 bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SilPA) dan pencairan Dana Cadangan. Penganggaran SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran di tahun anggaran 2014. Penerimaan pembiayaan di tahun 2015 direncanakan akan dianggarkan dari pencairan dana cadangan yang akan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015, baik yang berbentuk hibah maupun belanja langsung program dan kegiatan pada SKPD terkait.

196


b. Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Anggaran Rp.1.136.190.735.526,Realisasi Rp.1.073.208.844.976,- _ Selisih kurang Rp. (62.981.890.550,-) Atau kurang 5,54 % dari Target Penerimaan Pembiayaan Tahun 2015. Penerimaan Pembiayaan adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2014, yaitu sebesar Rp.1.073.208.844.976,- dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp.62.981.890.550,-. NO

URAIAN

1

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Pembiayaan

2 3 4 5 6

ANGGARAN 2015

REALISASI 2015

PERSEN TASE

1.073.208.844.976

1.073.208.844.976

0

100

912.721.021.842

62.981.890.550 0

0 0

(62.981.890.550) 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1.136.190.735.526

0 1.073.208.844.976

0 (62.981.890.550)

0 94,46

0 912.721.021.842

SELISIH

REALISASI 2014


D.

SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN 2015

1.

Kebijakan SILPA Tahun Berjalan. Kebijakan SILPA pada tahun berjalan bahwa SILPA tahun berjalan dijadikan pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan penyusunan RAPBD. Apabila menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah memanfaatkan untuk menambah program dan kegiatan sesuai skala prioritas yang dibutuhkan dan/atau pengeluaran pembiayan. Dan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya. 2.

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2015. Mendasarkan hal tersebut di atas maka perhitungan anggaran Tahun 2015 pada sisa kas (Sisa perhitungan) sebagai berikut : a. Realisasi Pendapatan Rp. 3.390.172.448.717,Realisasi Belanja Rp. 3.018.858.152.493,- _ Surplus Anggaran Rp. 371.314.296.224,b. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.073.208.844.976,Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp. 41.688.874.742,- _ Defisit Pembiayaan Rp. 1.031.519.970.234,c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2015 Rp 1.420.834.266.458,-

197


Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp1.420.834.266.458,- terdiri dari : 1) Over Target Pendapatan sebesar Rp.126.347.912.717,2) Sisa kegiatan dari Dana Perimbangan/Transfer sebesar Rp.299.731.409.188,- yang berasal dari dana – dana yang sifatnya khusus dan sesuai dengan ketentuan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang lain maupan sisa dana yang bersifat umum atau bebas penggunaannya untuk mendanai program dan kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut : a) Alokasi DBHCHT yang belum dilaksanakan di tahun 2015 akan dianggarkan kembali dalam APBD 2016 sebesar Rp.7.174.708.594,b) Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dianggarkan kembali di tahun 2016 sebesar Rp.5.644.500.000,c) Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dianggarkan kembali di tahun 2016 sebesar Rp. 154.105.503.896,d) Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan kembali di tahun 2016 sebesar Rp.96.726.233.638,- terdiri dari : a. Silpa DAK reguler sebesar Rp.81.847.044.247,- dengan rincian : - Bidang PendidikanRp.79.969.299.423,-(sudah dianggarkan kembali tahun 2016) - Bidang lain Rp.1.877.744.824 terdiri dari : Air Minum Rp.869.168.543,- , Sanitasi Rp.18.855.119,- , Lingkungan Hidup Rp.39.725.550,- , Keluarga Berencana Rp.750,Keselamatan Angkutan Darat Rp.11.606.800,-, Perumahan dan Pemukiman Rp.14.959.000,- , Infrastruktur Jalan Rp.635.717.002,- , Kehutanan Rp.155.616.000,- , Dinas Pasar Rp.74.752.940,- , DKK Rp.57.343.120,Belum dapat di anggarkan kembali karena sisa tersebut adalah sisa pagu/ efisiensi sehingga untuk menganggarkan kembali menunggu PMK yang mengatur Silpa efisiensi. b. DAK tambahan sejumlah Rp. 14.879.189.391 ,- merupakan kegiatan yang

e)

gagal lelang atau tidak dilaksanakan (0%) terdiri dari : - Program Percepatan Pembangunan Kabinet Kerja (P3K2) sebesar Rp.6.879.189.391,- Program Urusan Daerah (UD) sebesar Rp.8.000.000.000,Dana Bantuan Keuangan total Silpa sampai dengan 2016 sebesar Rp.21.477.845.590,- terdiri dari Silpa tahun 2015 sebesar Rp.20.920.345.590 dan Silpa tahun 2014 sebesar Rp. 557.500.000. perincian dari Silpa tersebut disebabkan karena : Belum dapat dicairkannya SP2D atas pengajuan SPP tahun 2015 sebesar Rp. 16.531.351.091,Efisiensi atas pagu dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.388.994.499,- Silpa tersebut merupakan silpa umum yang dapat digunakan untuk program dan

198


kegiatan yang lain dan Silpa ini sudah termasuk Silpa yang berasal dari efisiensi kegiatan. - Silpa tahun 2014 yang harus dianggarkan kembali sebesar Rp.557.500.000, namun di tahun 2016 baru dianggarkan sebesar Rp.27.500.000. Sisanya sebesar Rp.530.000.000 belum di anggarkan di tahun 2016 karena masih menunggu solusi dari provinsi terkait UU Nomor 23 tahun 2014. f) Dana Insentif Daerah. Silpa Dana Insentif Daerah sebesar Rp.5.214.474.450 ,- dengan perincian sebagai berikut : - Adanya SP2D yang belum dapat dicairkan di tahun 2015 sebesar Rp.2.527.502.250 - efisiensi sebesar Rp.2.686.972.200,- belum bisa dianggarkan menunggu petunjuk dari Kemenkeu. g) Pajak Rokok. Silpa pajak rokok sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp.9.388.143.020,- belum dianggarkan kembali di tahun 2016 terdiri dari : - Silpa 2015 Rp. 4.784.229.184,- dengan perincian sebagai berikut : Adanya SP2D yang belum dapat dicairkan di tahun 2015 sebesar Rp.1.526.152.788,efisiensi sebesar Rp.3.258.076.396,- . - Silpa 2014 sebesar Rp. 4.603.913.836,3) SP2D yang belum dapat dicairkan tahun 2015 sebesar Rp.47.483.678.871,-, diluar SP2D yang berasal dari dana perimbangan . antara lain di Dinas Pendidikan, DKK, RSUD, Dinas Bina Marga, PSDA dan ESDM, Dinas Tata Kota dan Perumahan, Bappeda, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Sekretariat DPRD, DPKAD dan Kantor Diklat. 4) Kegiatan yang tidak dilaksanakan yang disebabkan gagal lelang dan atau tidak dilaksanakan sebesar Rp.102.443.035.100,- antara lain di Dinas Bina Marga, Dinas PSDA dan ESDM, Dinas Kebakaran, Dishubkominfo, RSUD, DTKP, Dinas PJPR,

5) -

BLH, Disdik, Dinkes, Dinas Pasar, Dinsospora, Sekretariat DPRD, BPBD, Dinas Koperasi, KPU Kota, Perusda Percetakan, Kantor Satpol PP, Kecamatan Mijen, Kecamatan Genuk, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Semarang Barat, dan Kecamatan Semarang Tengah. Sisa belanja sebesar Rp.826.828.230.583,-.Sisa belanja tersebut terdiri dari : Kegiatan yang tidak dilaksanakan (0%) diluar gagal lelang sebesar Rp.232.161.232.394,- . Sisa Belanja yang disebabkan karena kinerja Fisik dan Keuangan tidak mencapai 100% sebesar Rp. 392.547.909.830,- . Efisiensi yaitu Kinerja fisik tercapai 100 % namun keuangan tidak mencapai 100% sebesar Rp.202.119.088.358 ,-.

199


BAB IV PENUTUP A.

KESIMPULAN 1.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kota Semarang Tahun 2015 yang telah selesai disusun menunjukkan bagaimana kualitas kinerja seluruh elemen Pemerintah Kota Semarang. Seluruh kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Semarang melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan yang matang hingga evaluasi yang efektif.

2.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015 diukur dengan pencapaian Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis, yang mengacu pada Indikator Kinerja Pemerintah Kota Semarang berdasarkan realisasi Akhir RPJMD tahun 2015 dengan hasil “sangat baik”.

3.

Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian Kinerja Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2015, persentase kumulatif capaian kinerja yang ditinjau baik dari Tujuan dan Sasaran strategis adalah sebesar 92,13 % dengan capaian sangat tinggi, 5,90 % tinggi, 0,98 % sedang, 0,66% rendah, serta 0,33% sangat rendah. Dengan hasil tersebut diatas, kinerja Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2015 dapat dinilai “berhasil”. Hal ini tentunya tidak hanya melihat pencapaian angka semata, namun ini sebuah hasil karya nyata bahwa keseriusan seluruh elemen

4.

B.

Beberapa program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang yang sukses dilaksanakan merupakan hasil dari adanya sinergitas dan harmonisasi hubungan serta dukungan dari anggota DPRD dan masyarakat Kota Semarang.

UPAYA PERBAIKAN KEDEPAN 1.

Mengingat masih terdapat beberapa masalah yang belum dapat terselesaikan secara maksimal dikarenakan berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada, maka dibutuhkan upaya perbaikan dan pembenahan di segala lini dan bidang untuk mencapai kinerja yang optimal seperti yang diharapkan

2.

Kami memiliki harapan besar bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang serta dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang di masa yang akan datang dalam mewujudkan Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya menuju masyarakat yang Sejahtera.

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI, SE, MM

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015 DAFTAR ISI

Recommend Documents