LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKj IP ) TAHUN 2015 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKj IP ) TAHUN 2015

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas asung kerta wara nugraha-Nya, kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKj IP) Tahun 2015 tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan suatu kewajiban sebagaimana diatur dalam Peratutan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan Sumber Daya berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016. LKj IP Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tidak terlepas dari kekurangan implementasi sistem Akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin koordinasi antar Instansi terkait dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi narasumber. Semoga LKj IP Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat dijadikan acuan terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program kegiatan tahun 2015 dan sebagai bahan masukan perencanaan kinerja kedepan. Negara, 24 Januari 2016

Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Ni Kade Ari Sugianti,S,Pd.M.Pd. Penata Tk.I NIP. 19660919 199010 2 001

i

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB JALAN SURAPATI NO 1 TELP. (0365) 41210 Pswt 3221 dan 3224 Fax 41010

Kode Pos 82217 --- N E G A R A

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 20/PPKB/2016 TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi; b. Bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) dipandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKj IP) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana; c. Bahwa untuk tujuan dimaksud hurup a dan b diatas, Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana

Mengingat

: 1 Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang ………………..

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor3) 14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 65 Tahun 2011, Tentang Uraian Tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana.

MEMUTUSKAN ……………………….

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2015;

KEDUA

: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan laporan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana;

KETIGA

: Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2015 dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Negara Pada tanggal : 4 Pebruari 2016 Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jembrana,

Ni Kade Ari Sugianti,S.Pd,M.Pd. Penata Tk.I. NIP. 19660919 199010 2 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth : 1. Bupati Jembrana sebagai laporan, 2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana sebagai laporan, 3. Wakil Bupati Jembrana sebagai laporan, 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana sebagai laporan, 5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai laporan, 6. Para Camat se-Kabupaten Jembrana, 7. Arsip.

SURAT PERNYATAAN PENERIMA DAN KESEDIAAN TIDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 PADA SKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

NOMOR :800/

/PPKB/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu empat belas,terkait dengan Pelaksanaan evaluasi AKIP Tahun 2013 pada SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kami menyatakan Sebagai berikut: 1. Kami dapat menerima LHE AKIP dimaksud sepenuhnya (tanpa catatan/dengan tanggapan) sebagai berikut: -

Pada Pemenuhan Pengukuran Kinerja, bahwa dukumen IKU sudah ada dengan Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 12 Pebruari 2013, pada LHE tertulis Keputusan Inspektorat.

2. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi,termasuk rekomendasi tahun lalu yang belum tuntas Tindak lanjutnya,akan segera kami slesaikan yaitu sebelum penyusunan LAKIP tahun berikutnya.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Yang membuat pernyataan Kepala kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

NI WAYAN KORIANI, SH, MH Pembina tingkat I NIP : 19671215 199503 2 004

SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN DAN KESEDIAAN TIDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 PADA SKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

NOMOR :800/910/PPKB/2014 Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu empat belas,terkait dengan Pelaksanaan evaluasi AKIP Tahun 2013 pada SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kami menyatakan Sebagai berikut: 1. Kami dapat menerima LHE AKIP dimaksud sepenuhnya (tanpa catatan/dengan tanggapan). 2. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi,termasuk rekomendasi tahun lalu yang belum tuntas Tindak lanjutnya,akan segera kami slesaikan yaitu sebelum penyusunan LAKIP tahun berikutnya.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Yang membuat pernyataan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

NI WAYAN KORIANI, SH, MH Pembina Tingkat I NIP : 19671215 199503 2 004

DAFTAR ISI Halaman KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PPKB KAB JEMBRANA KATA PENGANTAR…………………………………………………………….

i

DAFTAR ISI……………………………………………………………………....

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF………………………………………………………....

iii

BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………….

1

1.1 GAMBARAN UMUM SKPD ………………………………....

1

1.2 TUGAS DAN FUNGSI SKPD ...................…………………..

4

1.3 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI SKPD..........................

9

BAB II. PERENCANAAN KINERJA ………..................................................

11

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS…………………….................

11

2.2 PENETAPAN KINERJA..........................................................

15

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA……………………………………......…

16

3.1 CAPAIAN IKU............................................................................

16

3.2 PENGUKURAN,EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....................................................................................

28

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN................................................

34

3.4

PRESTASI ATAU PENGHARGAAN........................................

38

BAB IV. PENUTUP………………………………………………………...............

40

LAMPIRAN

ii

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF Setiap akhir tahun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas inerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatus Negra dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomo : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Satuan Perangka Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat/publik/stakeholder dan sejauh mana aspirasi masyarakat sudah terpenuhi. Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya wajib menyusun Rencana Strategis dimana didalamnya tertuang Visi, Misi, tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Demikian pula Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana yang merupakan salah satu instansi pemerintah telah juga menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dituangkan kedalam Perencanaan Strategis Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana 2011-2016. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tahun 2014 telah dilakukan pengukuran dan evaluai kinerja yang telah tertuang pada LKjIP ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah : Meningkatnya kualitas perempuan dan perlindungan anak dan Meningkatnya keluarga berkualitas dan pengendalian penduduk. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan, Meningkatnya kesertaan ber Keluarga Berencana, dan Meningkatnya partisipasi kelompok peduli Keluarga Berencana. Dalam LKjIP ini disajikan pengukuran kinerja berikut dengan penjelasan tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan, serta langkah antisipasi yang akan diambil dimasa mendatang daloam pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja yang dipakai pada pengukuran ini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), hasil (output) dari kegiatan 2015 sedangkan manfaat (benefit) dan dampak (impact) sebagaian besar beluam bisa diukur karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa dilakukan penelitian. Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap kegiatan yang telah dibiayai tahun 2015 dan pengukuran kinerja program sesuai dengan yang teruang dalam Penetapan Kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana tahun 2015 yang dikelompokkan kedalam pencapaian Misi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana yang terdiri dari 2 Misi dengan 3 Sasaran strategis, maka kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana dengan capaian indikator rata-rata Persentase 96,43% dengan kategori sangat baik. Pencapaian Kinerja ini didorong oleh adanya kerja sama yang baik dari Instansi terkait dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Jembrana . Serta adanya kesungguhan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

iii

A. Pemberdayaan Perempuan 1. Belum maksimalnya penerapan terhadap pengarusutamaan gender. 2. Belum optimalnya penguatan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan Hak Anak diberbagai bidang pembangunan. 3. Belum optimalnya pemahaman peran perempuan dalam pengambilan keputusan. 4. Belum terlatihnya SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT. 5. Belum optimalnya Pelaksanaan Anggaran Berbasis Gender di masing-masing SKPD. B. Keluarga Berencana 1. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang program KB. 2. Partisipasi pria dalam ber KB masih rendah. 3. Masih rendahnya partisipasi kelompok masyarakat peduli KB. 4. Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang KRR. 5. Belum maksimalnya jumlah bahan informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang anak.

iii

BAB I PENDAHULUAN A. UMUM Pelayanan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan keluarga berencana kepada masyarakat adalah merupakan tugas pokok Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana. Dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat diperlukan aparatur yang mampu mengantisipasi perkembangan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sebagai akibat dari pengaruh multi dimensi dari krisis ekonomi, sosial serta pengaruh globalisasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Berbagai indikasi masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan seperti masalah kesetaraan gender serta pada Keluarga Berencana dimana masih perlu penanganan pengendalian jumlah penduduk yang lebih baik menuntut perlunya peningkatan program-program keluarga berencana. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undangundang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, maka peranan LAKIP ini menjadi sangat penting. Untuk mengukur apakah Sasaran , Kebijakan, Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2011 tercapai atau tidak, maka dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja yang akan dilakukan selama tahun 2011dan kemudian menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya secara berjenjang seperti untuk staf dan eselon IV pada Program, dan eselon III bertanggungjawab pada Kebijakan. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat daerah kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 tahun 2008 tentang uraian tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, maka dengan sumber dana dan sumberdaya manusia yang ada telah berusaha secara maksimal meningkatkan kinerjanya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan tupoksinya. B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAKIP Kantor PPKB Kabupaten Jembrana sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana diwajibkan menyusun Rencana Kinerja tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

iii

Sebagai realisasi atas pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, Kantor PPKB Kabupaten Jembrana diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansinya pada setiap akhir tahun anggaran. Bagi Kantor PPKB Kabupaten Jembrana penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2011 merupakan bagian dari pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan dipertegas lagi dengan Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu penyusunan LAKIP ini menjadi penting artinya sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban Kepala Kantor PPKB Kabupaten Jembrana dan media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya. LAKIP Kantor PPKB Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : 1. Landasan Idiil yaitu Pancasila, 2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945 3. Landasan Operasional yaitu : 1) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

iii

10)

11)

12)

13) 14)

15)

16)

17)

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revie atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, tambahan LembaranDaerah Kabupaten Jembrana Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4); Peraturan Bupati Jembrana Nomor 44 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2009 Nomor 114).

C. PROFIL LAYANAN UMUM KANTOR PPKB KABUPATEN JEMBRANA Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jembrana, Kantor PPKB Kabupaten Jembrana merupakan satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana Peraturan Daerah kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) maka laporan pelaksanaan tugas setiap akhir tahun merupakan suatu keharusan. Disamping menyusun laporan akhir tahun sebagai laporan yang menyeluruh dan komprehensif, maka LAKIP ini merupakan pertanggungjawaban tugas yang bersifat strategis. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengukur sejauh mana keberhasilan Kantor PPKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

iii

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. LAKIP Kantor PPKB Kabupaten Jembrana tahun 2011 merupakan evaluasi untuk mengetahui hasil apa yang telah tercapai, dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan funsi. Dasar penyusunan LAKIP Kantor PPKB Tahun 2011 adalah Program Kerja dan Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, dan sebagai lembaga teknis yang menangani masalah keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana mempunyai tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1. Tugas Pokok a) Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. b) Melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. 2. Fungsi a) Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perumus sasaran kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1. Kepala Kantor PPKB Kepala Kantor PPKB mempunyai tugas : a. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; b. Merumuskan sasaran kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Reproduksi Remaja, Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Kecil Berkualitas; c. Merumuskan sasaran kegiatan pengarusutamaan gender (PUG), pengarusutamaan anak (PUA), peningkatan kualitas perlindungan perempuan (PKHP), perlindungan anak serta pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha; d. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; g. Mengkoordinasikan program kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan instansi terkait; h. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; i. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

iii

j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; k. Menginventarisasi permasalahan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan mencari alternatif pemecahannya; l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; m. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban. 2. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan; b. Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan; c. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya; d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas; e. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Kantor; f. Melaksanakan urusan keuangan; g. Menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan kantor; h. Menerima naskah/surat-surat yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke seksi; i. Menyimpan data/arsip naskah dinas keluar/masuk; j. Merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor; k. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor; l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada bawahan; n. Menyusun laporan hasil kegiatan; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Seksi Pelayanan KB dan Reproduksi Seksi Pelayanan KB dan Reproduksi mempunyai tugas : a. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; d. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di Seksi pelayanan keluarga berencana dan reproduksi; g. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

iii

h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi; i. Menginventaris permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 4. Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga berdasarkan kebijakan Kantor; b. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; d. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; e. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga; g. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas; h. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; i. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. Seksi Pemberdayaan Perempuan Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas : a. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Perempuan sesuai kebijakan Kantor; b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengarusutamaan gender (PUG), pengarusutamaan anak (PUA), dan peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan (PKHP); c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pengarusutamaan anak (PUA), dan peningkatankualitas perlindungan perempuan (PKHP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; d. Mempersiapkan bahan pembinaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Perempuan; e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Perempuan; f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di Seksi Pemberdayaan Perempuan; g. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

iii

h. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; k. Memberi petunjuk kepada Sub bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; l. Menilai hasil kerja Kepala Sub bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir; m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2008 Kepala Kantor PPKB

Kasubag. Tata Usaha Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Pelayanan KB dan Reproduksi

Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga iii

Seksi Pemberdayaan Perempuan

D. SUMBER DAYA MANUSIA 1. Sampai dengan akhir tahun 2011 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana didukung oleh staf sebanyak 18 orang. Personalia Jumlah pegawai yang dimiliki Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana berjumlah l8 (Delapan belas) orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan Golongan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut: Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Kantor PP dan KB Kab Jembrana Tahun 2011 Magister (S2)

Sarjana (S1)

Diploma

SMA/SMK

SMP

SD

TOTAL

2

3

4

8

-

1

18

Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Kantor PP dan KB Kab Jembrana Tahun 2011 Jabatan

Magister (S2)

Sarjana (S1)

Diploma

SMA

SMP

SD

TOTAL

Struktural

-

2

3

-

-

-

-

5

fungsional

-

-

-

-

-

-

-

-

Staff

-

-

-

4

8

-

1

13

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kantor PP dan KB Kab Jembrana Tahun 2011 Golongan Jumlah (orang)

IVc

IVb

IVa

IIId

IIIc

IIIb

IIIa

IId

IIc

IIb

IIa

Ib

TOTAL

-

-

1

2

3

5

1

l

3

1

-

1

18

iii

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Kantor PP dan KB Kab Jembrana Tahun 2011 Laki Laki

Perempuan

TOTAL

6

I2

I8

Jumlah (orang) Asset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana, asset / modal yang tercatat pada Kantor PP dan KB sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp. 890.680.955,-, ( delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:

Aset Kantor PP dan KB NO

URAIAN ASSET/MODAL

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung Dan Bangunan

NILAI (Rp) 890.680.955,,-

TOTAL JUMLAH

iii

890.680.955,-

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan instrumen pertanggungjawaban. Perencanaa Strategis (Renstra) adalah merupakan bahan untuk melakukan pengukuran kinerja dan sekaligus merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Untuk mampu menjawab tuntutan perkembangan tadi perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka system pemerintahan harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan yang disusun secara bertahap. Konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. A. Rencana Strategis Perencanaan Strategik (Renstra) adalah merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Untuk mencapai hal itu diperlukan visi dan misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis sebagai pedoman organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Demikian pula Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana telah memiliki visi dan misi.

iii

1. Visi Visi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana adalah : ”TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA SELURUH KELUARGA IKUT KB” 2. Misi Untuk mewujudkan Visi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana maka ditetapkan 2 (dua) misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan peningkatan pemahaman gender, kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak Mewujudkan Pemberdayaan Perempuan adalah menyelenggarakan peningkatan peranan perempuan dan kesetaraan gender dalam mewujudkan kesamaan peran, fungsi dan tanggungjawab kaum perempuan dalam segala aspek seperti : bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. 2. Mewujudkan peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga Mewujudkan pelayanan keluarga berencana adalah membangun keluarga sejahtera melalui program keluarga berencana 3. Tujuan dan Sasaran Tujuan Tujuan yang telah dirumuskan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak. b. Meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan c. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak. b.Meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan c. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga. 4. Kebijakan Kebijakan merupakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi setiap kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana dalam lima tahun didasari oleh peraturan antara lain : 1. Mengoptimalkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak. 2. Mengoptimalkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. 3. Mengoptimalkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga. 5. Program Program Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana adalah :

iii

1. 2. 3. 4.

Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Keluarga Berencana Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Bentuk KB/KR yang Mandiri Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

B. Rencana Kinerja Tahun 2011 Rencana kinerja menunjukkan gambaran rencana kegiatan yang dilakukan serta indikator keberhasilan pencapaian dalam tahun yang bersangkutan yang dibuat secara realistis dan terukur. Rencana Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana tahun 2011 berupa kegiatan strategic dan kegiatan rutin. Berikut ini diuraikan kegiatan strategik sebagaimana dibawah ini : 1. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak - Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembahaan pemberdayaan perempuan dan anak. - Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. 2. Program Keluarga Berencana - Pelayanan KIE 3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Bentuk KB/KR yang Mandiri - Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 4. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak - Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak

iii

iii

C. PERJANJIAN KINERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2011 SASARAN STRATEGIS

TARGET

1 Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

2 Terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT Organisasi Wanita, GSI, dan P2WKSS

3 -Terselenggaranya peringatan Hari Kartini dan Anak -Tersedianya Kelompok P2WKSS, Tokoh Perempuan dan GSI yang siap lomba ke tingkat propinsi

4 Program Penguatan kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan

Terlaksananya Workshop

Jumlah peserta yang mengikuti workshop 35 orang

Program Penguatan kelembagaan dan Pengarusutamaan -Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

250.950.000

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam program KB

Meningkatnya kesertaan ber KB

-Pemasangan spanduk I8 buah -Banner I5 buah -Umbul-umbul I0 buah

Program Keluarga Berencana -Pelayanan KIE

9.000.000

iii

PROGRAM /KEGIATAN

ANGGARAN (RP) 5 47.350.000

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Tersedianya dana operasional -304 kelompok KB kelompok KB dan kegiatan lomba - Banner I5 buah -13 Kegiatan lomba ke Provinsi - 6 jenis hadiah

Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam bentuk KB/ KR yang mandiri -Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

139.000.000

Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Reproduksi serta ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Terealisasinya biaya jasa kepada kelompok Catur Bina

Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak -Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak

87.300.000

- 274 kelompok BKB - 6 kelompok BKR - 6 Kelompok BKL - 5 kelompok BLK

Jumlah Anggaran Rp. 533.600.000,-

iii

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang kemudian dikenal dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan Lakip ini berdasarkan pada evaluasi dari hasil pelaksanaan perencanaan strategis (Renstra) saat berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2011. A.

Pengukuran Kinerja.

Dalam pelaksanaan suatu penilaian terhadap keberhasilan dengan prosentase tingkat capaian kegagalan dari suatu kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yang meliputi input (masukan), output (keluaran). Outcome (hasil), dikaitkan dengan rencana (target) yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai. Untuk pengukuran prosentase pencapaian target sasaran apakah dapat dicapai dengan prosentase tingkat capaian atau tidak, maka perlu diidentifikasikan terlebih dahulu sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang merupakan dokumen rencana strategis, diidentifikasi sasaran mana yang mendapat perioritas diwujudkan pada tahun bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaian (target), kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut : Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut : Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian = Realisasi Rencana

x 100%

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja. 1. Meningkatnya Pemahaman Gender, Kualitas hidup Perempuan dan Perlindungan Anak Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah : 1) Jumlah kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT untuk Organisasi Wanita 2) Jumlah peserta yang mendapat workshop

iii

Pencapaian kinerja dari masing-masing indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Jumlah kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT untuk organisasi wanita Capaian kinerja tahun 2011 dari indikator terselenggaranya kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT untuk organisasi wanita, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terlaksananya peringatan HUT DWP, Hari Ibu, dan HKG. Dari 8 jenis kegiatan yang direncanakan telah terealisasi 8 kegiatan dengan prosentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 100% dan telah terealisasi 100% dengan prosentase tingkat capaian sebesar 100%. Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.47.350.000,- sedangkan telah terealisasi Rp.47.350.000,- dengan prosentase tingkat capaian 100%. 2) Jumlah pembinaan penguatan kelembagan PUG dan Anak Capaian Kinerja tahun 2011 dari indikator terselenggaranya pembinaan penguatan kelembagaan PUG dan anak, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terlaksananya workshop. Dari 35 orang yang direncanakan telah terealisasi 35 orang dengan prosentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 100% dan telah terealisasi 100% dengan prosentase tingkat capaian sebesar 100%. Dan yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 250.950.000,- sedangkan telah terealisasi Rp. 250.950.000,- dengan prosentase tingkat capaian 100 %. 2. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Indikator kinerja utama pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan keluarga berencana adalah : 1) Meningkatnya kesertaan ber KB 2) Terealisasinya kegiatan BKB 3) Terserapnya dana operasional kelompok KB 4) Terealisasinya biaya jasa kelompok BKB Pencapaian kinerja dari masing-masing indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Meningkatnya kesertaan ber KB Capaian kinerja tahun 2011 dari indikator kesertaan ber KB yang dilaksanakan Banner KB, spanduk TMKK dan Umbul – Umbul sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya kesertaan ber KB. Dari 15 buah banner KB yang direncanakan terealisasi 15 buah dengan prosentase tingkat capaian 100%, sedangkan dari 18 spanduk TMKK yang direncanakan telah direalisasikan 18 buah dengan prosentase tingkat capaian 100%, serta dari 10 buah umbul-umbul KB yang direncanakan terealisasi 10 buah dengan prosentase tingkat capaian 100%. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya kesertaan ber KB direncanakan 100% yaitu jumlah peserta KB baru 44.267 orang terealisasi adalah 49.800 orang dengan prosentase tingkat capaian 112,50 %. Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 9.000.000,- sedangkan telah terealisasi Rp. 9.000.000,-

2) Terealisasinya kegiatan BKB Capaian Kinerja tahun 2011 dari indikator jumlah terealisasinya kegiatan BKB, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah operasional ketua kelompok BKB, PPKBD dan pelaksanaan lomba-lomba ke tingkat provinsi. Dari 304 kelompok BKB

iii

yang direncanakan terealisasi 304 kelompok dengan prosentase tingkat capaian 100%, dari 51 PPKBD, dan 13 kegiatan lomba-lomba dengan 6 jenis kejuaraan. 3) Jumlah Kelompok KB yang menerima dana operasional Capaian Kinerja tahun 2011 dari indikator Jumlah Kelompok KB yang menerima operasional, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terserapnya dana operasional kelompok KB. Dari 304 kelompok yang direncanakan terealisasi sebanyak 304 kelompok dengan prosentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 100% terealisasi 100% dengan prosentase tingkat capaian 100%. Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.139.000.000,- sedangkan terealisasi Rp.139.000.000,- dengan prosentase tingkat capaian 100%. 4) Jumlah Kelompok yang menerima jasa Capaian Kinerja tahun 2011 dari indikator jumlah kelompok yang menerima jasa, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terealisasinya biaya jasa kepada kelompok BKB. Dari 291 kelompok yang direncanakan telah terealisasi 291 kelompok dengan prosentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 100%. Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.87.300.000,sedangkan telah terealisasi Rp. 87.300.000,- dengan prosentase tingkat capaian 100%. Kendala yang dihadapi adalah : 1. Masih adanya PUS Unmetneed (PUS yang tidak menggunakan alat kontrasepsi) 2. Masih adanya PUS Muda 3. Masih kurang pengadaan Alat Permainan Educatif (APE) Upaya pemecahan yang dilaksanakan adalah : 1. Melakukan KIE dan Pelayanan KB 2. Melakukan KIE tentang KRR kepada remaja C. Aspek Keuangan Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan adalah aspek penganggaran. Penyediaan besarnya anggaran dan penggunaannya dalam tahun 2011 , Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan realisasi Rp 1.833.831.755,- (92,18 %) dari Pagu Anggaran yang tersedia Rp. 1.989.448.759,-

Dengan Rincian sebagai berikut : I. BELANJA TIDAK LANGSUNG NO

URAIAN

I.

Belanja Pegawai

1.

Gaji dan Tunjangan

PAGU DANA (RP) 1.024.328.759

REALISASI (RP) 887.202.305

PERSENTASE (%) 86,62 %

810.568.759

707.537.305

87,29 %

iii

-.

Gaji Pokok PNS / uang representasi

577.383.924

539.094.320

93,37 %

-

Tunjangan keluarga

58.496.251

39.784.764

68,02 %

-

Tunjangan jabatan

47.571.500

44.460.000

93,46 %

-

Tunjangan fungsional umum

33.912.125

28.805.000

84,95 %

-. -

Tunjangan beras Tunjangan PPh / tunjangan khusus

52.362.062 19.703.595

30.135.340 14.507.870

57,56 % 73,64 %

-

Pembulatan gaji

18.497

11.187

60,49 %

2.

Iuran asuransi kesehatan Tambahan penghasilan PNS

21.120.805 213.760.000

10.381.981 179.665.000

50,85 % 84,04 %

-.

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

137.520.000

125.520.000

91,28 %

-

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja

1.000.000

1.000.000

100 %

-

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

75.240.000

53.145.000

70,64 %

II. BELANJA LANGSUNG

NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.

Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opersional

3.

PAGU DANA (RP)

iii

REALISASI FISIK

423.152.00 0

100 %

KEUANGAN (RP) 405.764.450

%

2.076.000

100 %

2.071.000

99.76 %

55.200.000

100 %

54.900.00

99,46 %

54.680.000

100%

53.153.950

97,21%

95,90 %

4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. III.

1. IV.

1.

2.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Program peningkatan sarana prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian inerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Program penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

8.450.000

100%

6.160.000

72,90%

49.921.000

100 %

49.143.500

98,45 %

92.295.000

100 %

92.289.000

100 %

47.900.000 29.900.000 82.730.000

100 % 100 % 100 %

47.863.500 22.537.500 77.646.000

99.93 % 75,38 % 93,86%

2.740.000

100 %

2.740.000

100 %

2.740.000

100 %

2.740.000

100 %

5.628.000

100 %

4.525.000

80,41 %

5.628.000

100 %

4.525.000

80,41 %

298.300.00 0

100 %

298.300.000

100 %

47.350.000

100 %

47.350.000

100 %

250.950.00 0

100 %

250.950.000

100 %

V.

Program Keluarga berencana

9.000.000

100 %

9.000.000

100 %

1.

Pelayanan KIE

9.000.000

100 %

9.000.000

100 %

VI.

Program Pembinaan peran serta masyaraat dalam bentuk KB/KR yang mandiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pedui KB

139.000.00 0

100 %

139.000.000

100 %

139.000.00 0

100 %

139.000.000

100 %

Program Pengembangan bahan informasi tetang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pengumpulan bahan informasi tetang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak TOTAL

87.300.000

100 %

87.300.000

100 %

87.300.000

100 %

87.300.000

100 %

946.629.450

98,09

1.

VII.

1.

iii

965.120.00 0

Total anggaran yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana setelah perubahan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Jumlah Anggaran

Realisasi

Prosentase

1.024.328.759

887.202.305 86,62 %

965.120.000

946.629.450 98,09 %

1.989.448.759

1.833.831.755 92,18 %

BAB IV PENUTUP Berdasarkan atas Hasil Pengukuran Kinerja Analisi dan Evaluasi Pencapaian Sasaran, Kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana semua sasaran dapat tercapai sesuai perencanaan semula. Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah : a. Adanya komitmen pimpinan daerah dalam hal ini Bapak Bupati Jembrana dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam birokrasi pemerintahan, sehingga dapat disiapkan dana, sarana dan prasarana yang diperlukan. b. Terjalinnya hubungan koordinasi yang baik dengan para pimpinan unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sehingga Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat dilaksanakan. Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana tahun 2011 adalah : A. Pemberdayaan Perempuan : 1. Kurang pemahaman masyarakat tentang gender. 2. Belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor. 3. Belum mantapnya koordinasi pada instansi terkait yang menangani masalah kesejahteraan dan perlindungan anak. 4. Belum berfungsinya lembaga perlindungan anak di Jembrana. 5. Belum optimalnya kegiatan organisasi perempuan yang ada. 6. Belum tertangani dan terbiayai kasus KDRT dan biaya visum 7. Belum optimalnya Pelaksanaan Anggaran Berbasis Gender di masing-masing SKPD. B. Keluarga Berencana : 1. Masih adanya PUS (PUS yang tidak menggunakan alat kontrasepsi) 2. Masih adanya PUS Muda 3. Masih kurang pengadaan Alat Permainan Educatif (APE) Didalam mengantisipasi dan meminimalisasi kendala yang terjadi, maka strategi pemecahan masalah yang digunakan dimasa yang akan datang adalah :

iii

A. Pemberdayaan Perempuan : 1. Memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang gender. 2. Membuka peluang kepada perempuan untuk menempati jabatan strategis. 3. Melaksanakan penyusunan Program yang responsif gender. 4. Memantapkan koordinasi dengan instansi terkait. B. Keluarga Berencana 1. Melakukan sosialisasi alat kontrasepsi pria 2. Pelayanan KB Pria secara gratis. 3. Melakukan KIR dan Pelayanan KB 4. Melakukan KIE tentang KRR kepada remaja. Disamping itu untuk meminimalisasi kendala yang dihadapi maka jalan yang akan ditempuh antara lain : a. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara efektif dan efisien. b. Menyusun dan melaksanakan seluruh jadwal kegiatan secara tepat. c. Secara bertahap mengadakan penyempurnaan strategi melaksanakan kegiatan. d. Menyempurnakan penyusunan anggaran agar teralokasi secara baik. e. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait.

Negara, 29 Desember 2011

Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Ni Wayan Koriani,SH,MH Pembina NIP. 1967l2l5 l99503 2 004

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

GAMBARAN UMUM Pelayanan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

dan keluarga berencana kepada masyarakat adalah merupakan tugas pokok Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana. Menindak lanjuti tugas pokok pemberian pelayanan kepada masyarakat diperlukan aparatur yang mampu mengantisipasi perkembangan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sebagai akibat dari pengaruh multi dimensi dari krisis ekonomi, sosial serta pengaruh globalisasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Berbagai indikasi masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan seperti masalah kesetaraan gender serta pada Keluarga Berencana dimana masih perlu penanganan pengendalian jumlah penduduk yang lebih baik menuntut perlunya peningkatan program-program keluarga berencana. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undangundang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, maka peranan LAKjIP ini menjadi sangat penting. Untuk mengukur apakah Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2015 tercapai atau tidak, maka dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja yang akan dilakukan selama tahun 2015 dan kemudian menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya secara berjenjang seperti untuk staf dan eselon IV pada Program, dan eselon III bertanggungjawab pada Kebijakan. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat daerah kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 65 Tahun 2011 tentang uraian tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1

LKjIP PPKB Tahun 2015

Kabupaten Jembrana, maka dengan sumber dana dan sumberdaya manusia yang ada telah berusaha secara maksimal meningkatkan kinerjanya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan tupoksinya. 1.1.1.Dasar Hukum LKjIP Kator Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencna Kabupaten Jembrana Tahun 2015 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : ( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila, ( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, ( 3 ). Landasan Operasional : a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

2


Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; l. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 ) m. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 65 tahun 2011, Tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Pemberdayaan Perempuan ddan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana n. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 53) o. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 689)

3


1.1.2 PROFIL LAYANAN UMUM KANTOR PPKB KABUPATEN JEMBRANA

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jembrana, Kantor PPKB Kabupaten Jembrana merupakan satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana Peraturan Daerah kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) maka laporan pelaksanaan tugas setiap akhir tahun merupakan suatu keharusan. Disamping menyusun laporan akhir tahun sebagai laporan yang menyeluruh dan komprehensif, maka LKjIP ini merupakan pertanggungjawaban tugas yang bersifat strategis. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengukur sejauh mana keberhasilan Kantor PPKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. LKjIP Kantor PPKB Kabupaten Jembrana tahun 2015 merupakan evaluasi untuk mengetahui hasil apa yang telah tercapai, dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan funsi. Dasar penyusunan LKjIP Kantor PPKB Tahun 2015 adalah Program Kerja dan Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2015.

1.2

TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jembrana, Kantor PPKB

Kabupaten Jembrana merupakan satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana Peraturan Daerah kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) maka laporan pelaksanaan tugas setiap akhir tahun merupakan suatu keharusan. Disamping menyusun laporan akhir tahun sebagai laporan yang menyeluruh dan

4


komprehensif, maka LKj IP ini merupakan pertanggungjawaban tugas yang bersifat strategis. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengukur sejauh mana keberhasilan Kantor PPKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. LKj IP Kantor PPKB Kabupaten Jembrana tahun 2015 merupakan evaluasi untuk mengetahui hasil apa yang telah tercapai, dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dasar penyusunan LKj IP Kantor PPKB Tahun 2015 adalah Program Kerja dan Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 65 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, dan sebagai lembaga teknis yang menangani masalah keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana mempunyai tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: 1. Tugas Pokok a) Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga

daerah dalam bidang

pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. b) Melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

2. Fungsi a) Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perumus sasaran kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5


1. Kepala Kantor PPKB Kepala Kantor PPKB mempunyai tugas : a. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; b. Merumuskan sasaran kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Reproduksi Remaja, Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Kecil Berkualitas; c. Merumuskan

sasaran

kegiatan

pengarusutamaan

gender

(PUG),

pengarusutamaan anak (PUA), peningkatan kualitas perlindungan perempuan (PKHP), perlindungan anak serta pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha; d. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; f.

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

g. Mengkoordinasikan

program

kegiatan

Keluarga

Berencana

dan

Pemberdayaan Perempuan dengan instansi terkait; h. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; i.

Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

j.

Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

k. Menginventarisasi permasalahan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan mencari alternatif pemecahannya; l.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;

m. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

6


STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB BERDASARKAN PERDA NO. 15 TAHUN 2011

Kepala Kantor PPKB

Kasubag. Tata Usaha Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Pelayanan KB dan Reproduksi

1.2.1

Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Seksi Pemberdayaan Perempuan

SUMBER DAYA MANUSIA

Sampai dengan akhir tahun 2015 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana didukung oleh staf sebanyak 39 orang. 1.2.1.1 Personalia Jumlah pegawai pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana berjumlah 39 (Tiga puluh sembilan ) orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan Golongan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut : Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Kantor PP dan KB Kab Jembrana Tahun 2015 Magister (S2)

Sarjana (S1)

Diploma

SMA/SMK

SMP

SD

TOTAL

2

8

6

23

-

-

39

7


Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kantor PP dan KB Kab Jembrana Tahun 2015 Golongan Jumlah (orang)

Ivb

IVa

IIId

IIIc

IIIb

IIIa

IId

IIc

IIb

IIa

TOTAL

-

5

10

4

7

2

2

8

1

-

39

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Kantor PP dan KB Kab Jembrana Tahun 2015

Jumlah (orang)

Laki Laki

Perempuan

TOTAL

26

13

39

1.2.1.2. Asset/Modal Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, asset / modal yang tercatat pada Kantor PP dan KB sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.1.318.534.336.,- (Satu miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Aset Kantor PP dan KB NO

URAIAN ASSET/MODAL

NILAI (Rp)

A.

ASET LANCAR

627.450,-

1.

Persediaan

627.450,-

B.

ASET TETAP

C

3.122.455.850,-

1. Peralatan dan Mesin:

3.122.455.850

2.Akumulasi penyusutan

(1.804.548.964)

Aset Lainnya

TOTAL JUMLAH

1.318.534.336,-

8


1.3 ISU-ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA Isu-Isu Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2011-2016 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor PPKB. Masing-masing tugas dan fungsi ini dijabarkan melalui program dan Kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pemberdayaan Perempuan, Seksi Pelayanan KB dan Reproduksi, Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga. Penyusunan Program dan Kegiatan berdasarkan pada kondisi strategis, isu pokok yang berkembang serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. Dalam menyusun Renstra Kantor PPKB juga memperhatikan Lingkungan Internal ( Kekuatan dan Kelemahan ) serta Lingkungan Eksternal ( Peluang dan Tantangan ) suatu organisasi. Sehingga Renstra mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Isu Strategis

yang dihadapi Kantor

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana saat ini antara lain : 1.3.1. Belum maksimalnya penerapan terhadap Pengarusutamaan Gender 1.3.2. Belum Optimalnya penguatan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan Hak Anak diberbagai bidang pembangunan 1.3.3. Belum optimalnya pemahaman peran perempuan dalam pengambilan keputusan 1.3.4. Belum terlatihnya SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT 1.3.5. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang program KB. 1.3.6. Partisipasi pria dalam ber-KB masih rendah. 1.3.7.Masih rendahnya partisipasi kelompok masyarakat peduli KB. 1.3.8.Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang KRR. 1.3.9.Belum mkasimalnya jumlah bahan informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang anak.

1.4

Sistematika Penulisan LKjIP SISTEMATIKA PENULISAN LkjIP ( LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERITAH ) BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum SKPD 1.2

Tugas dan Fungsi SKPD

1.3

Isu Strategis yang Dihadapi SKPD 9


1.4

Sistematika Penulisan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis 2.2

Penetapan Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian IKU ( Indikator Kinerja Utama ) 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.3 Akuntabilitas Keuangan 3.4 Prestasi atau Penghargaan BAB IV

PENUTUP

10


BAB II PERENCANAAN KINERJA Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP)

merupakan

instrumen

pertanggungjawaban. Perencanaa Strategis (Renstra) adalah merupakan bahan untuk melakukan pengukuran kinerja dan sekaligus merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Untuk mampu menjawab tuntutan perkembangan tadi perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka system pemerintahan harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan yang disusun secara bertahap. Konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS Perencanaan Strategik (Renstra) adalah merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Untuk mencapai hal itu diperlukan visi dan misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis sebagai pedoman organisasi dalam menjalankan aktivitasnya Perencanaan Kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunandan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Adapun komponen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jembrana ( terlampir ). Perencanaan merupakan suatu proses awal dalam usaha yang ditentukan untuk merealisasikan atau menuju tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan kinerja dilakukan oleh instansi untuk menyusun solusi permasalahan utama yang diuraikan dalam BAB I. Solusi 11


permasalahan tersebut direncanakan secara skala proritas berdasarkan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Solusi tersebut dituangkan dalam perjanjian kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jembrana, ditetapkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Pernyataan Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusny terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencangkup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun. Dengan perencnaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau kegiatan Asisten Ketataprajaan akan lebih baik dan terarah. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 53) dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 689), ditetapkanlah Perubahan Perjanjaian Kinerja pada tanggal 22 September 2015, merupakan lampiran / dokumen Lakip ini yang menjadi kompenen penting pengukuran kinerja yang diuraikan dalam BAB III. Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

12


Berencana Kabupaten Jembrana yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan kebijakan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1.1.2

Visi

Visi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana adalah : ”TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG TAHUN 2015 MENUJU MASYARAKAT JEMBRANA YANG SEJAHTERA BERKEADILAN BERIMAN DAN BERBUDAYA” 1.1.3

Misi

Untuk mewujudkan Visi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana maka ditetapkan 2 (dua) misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan peningkatan pemahaman gender, kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. 2. Mewujudkan peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

1.1.4 TUJUAN DAN SASARAN 1.1.4.1.TUJUAN Tujuan yang telah dirumuskan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kwalitas perempuan dan perlindungan anak. Dengan Indikator indek Pembangunan Gender. 2. Meningkatkan keluarga berkualitas dan pengendalian penduduk. Dengan Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk. 1.1.4.1.2.SASARAN : 1. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Dengan indikator : a) .Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan, b). Ratio KDRT, c). Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempan dari tindakan kekerasan. d). Jumlah SKPD yang mengimplementasikan menganggaran yang resfonsif gender. 2. Meningkatnya kesertaan ber Keluarga Berencana. Dengan indikator : a). Prepalenssi peserta KB aktif. b). Ratio Akseptor KB Baru. 13


3. Meningkatnya Partisipasi kelompok peduli Keluarga Berencana. Dengan indikator : a). Meningkatnya jumlah kelompok Tribina dan UPPKS. b). Persentase Keluarga Prasejahtera dan keluarga sejahtera 1.

1.1.5 KEBIJAKAN : Kebijakan merupakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi setiap kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana dalam lima tahun didasari oleh peraturan antara lain : 1.1.5.1 Mengoptimalkan kwalitas peran perempuan dan perlindungan anak. 1.1.5.2 Mengoptimalkan keluarga berkualitas dan pengendalian penduduk. 1.1.6 PROGRAM DAN KEGIATAN. Program Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana adalah : 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Kegiatan

Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan

perempuan dan anak dan Kegiatan Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. 3. Program Keluarga Berencana. Kegiatan Pelayanan KIE. 4. Program Pelayanan Kontrasepsi. Kegiatan Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB. 5. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Bentuk KB/KR yang Mandiri. Kegiatan Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB. 6. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak. Kegiatan Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

14


2.1. PENETAPAN KINERJA Penetapan Kinerja pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2015 seperti tabel dibawah ini : NO 1 1

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2 3 Meningkatnya Keadilan dan Persentase penyelesaian pengaduan dari Kesetaraan gender dalam tindakan kekerasan pembangunan. Jumlah SKPD yang mengimplementasikan perencanaan yang resfonsif gender Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan Ratio KDRT

2

Meningkatnya kesertaan ber KB

Prepalensi peserta KB Aktif Ratio Akseptor KB Baru

3

Meningkatnya partisipasi kelompok Peduli KB

TARGET 4 100 % 14 Unit

99,54 % 0,30 88,50 % 10 %

Meningkatnya jumlah kelompok Tri Bina dan UPPKS

466 klp

Persentase keluarga Pra Sejahtera dan keluarga sejahtera 1

8,11 %

15


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang kemudian dikenal dengan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan LKjIP ini berdasarkan pada evaluasi dari hasil pelaksanaan perencanaan strategis (Renstra) saat berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2015.

3.1.Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam pelaksanaan suatu penilaian terhadap keberhasilan dengan prosentase tingkat capaian kegagalan dari suatu kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yang meliputi input (masukan), output (keluaran). Outcome (hasil), dikaitkan dengan rencana (target) yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai. Untuk pengukuran prosentase pencapaian target sasaran apakah dapat dicapai dengan prosentase tingkat capaian atau tidak, maka perlu diidentifikasikan terlebih dahulu sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang merupakan dokumen rencana strategis, diidentifikasi sasaran mana yang mendapat perioritas diwujudkan pada tahun bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaian (target), kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama dapat kami laporkan sebagai berikut :

3.1.1 Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan dengan melaksanakan program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. Untuk menentukan Indikator

Persentase Penyelesaian

16


pengaduan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan dapat ditentukan dari jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan dibagi Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dikali seratus dengan data sebagai berikut : NO 1

URAIAN

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Jumlah Pengaduan perlindungan perempuan

46

29

51

46

29

51

dan anak yang terselesaikan 2

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak Formatted: Centered, Indent: First line: 0", Line spacing: single

Tabel : Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya Indikator Kinerja Utama Perentase Penyelesai an pengaduan perlindung an perempuan dari tindakan kekerasan

Sat uan

%

Tahun 2013 Target

Realis asi

100

100

%

Tahun 2014

Tahun 2015 %

100

target

Realisasi

100

100

100

% target

Realisasi

100

100

Pencapaian rencana target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa sudah mencapai target yang direncanakan. Hal tersebut disebabkan karena koordinasi dengan lintas sektor khususnya Tim P2TP2A Kabupaten Jembrana. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian tetap sesuai dengan target bisa optimal. Pelayanan optimalisasi sosialisasi dan pelatihan program dalam peningkatan

17


100

partisipasi perempuan, mengkordinasikan dan mensinergikan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja sudah tercapai sebesar 100 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2016 (akhir RPJMB)

Tahun 2015 IndikatorKinerjaUtama

% Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan

Satuan

%

% Target

Realisasi

100

100

Target

100

100

%

Realisasi Th 2015

100

100

Untuk mencapai terget indikator Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan tersebut tetap melaksanakan program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

3.1.2. Jumlah SKPD yang mengimplementasikan perencanaan penganggaran yang refonsif gender Indikator Jumlah SKPD yang mengimplementasikan perencanaan penganggaran yang refonsif gender dengan melaksanakan Program Keserasian kebijakan peningkataan kualitas ank dan perempuan dengan data pada tahun 2013 belum menargetkan , tahun 2014 sebanyak 14 SKPD dan tahun 2015 sebanyak 15 SKPD sedangakan jumlah SKPD di Kabupaten Jembrana sebanyak 34 SKPD.

18


Capaian indikator kinerja dari IKU dilihat pada tabel berikut : Formatted: Centered, Indent: First line: 0", Line spacing: single

Tabel : Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya Tahun 2013 Indikator Kinerja Utama

Jumlah SKPD yang mengimplem entasikan perencanaan pengang garan yang refonsif gender

Sat uan

Unit

T ar g et

Reali sasi

-

-

%

Tahun 2014

Tahun 2015 %

-

target

Realis asi

13

14

%

107,69

target

Reali sasi

14

15

107,14

Pencapaian rencana target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa sudah mencapai target yang direncanakan. Namun belum semua SKPD yang membuat analisis penganggaran yang refonssi gender. Hal tersebut disebabkan belum optimalnya pelatihan penggaran yang resfonsif gender. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target bisa optimal. Pelayanan optimalisasi sosialisasi dan pelatihan penganggaran yang resfonsif gender serta mengkordinasikan dan mensinergikan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja sudah tercapai sebesar 15 unit sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama

Jumlah SKPD yang mengimplementasikan perencanaan penganggaran yang refonsif gender

Satuan

Unit

% target

Realisasi

14

15

107,42

Tahun 2016 (akhir RPJMD) Realisasi Target th 2015 15

15

100

19


%

Untuk mencapai terget indikator persentase partisipasi angkatan kerja perempuan tersebut tetap melaksanakan Program Keserasian kebijakan peningkataan kualitas anak dan perempuan.

3.1.3 Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan Indikator persentase partisipasi angkatan kerja perempuan dengan melaksanakan program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan anak dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Untuk menentukan dari partisipasi angkatan kerja perempuan dapat ditentukan dari jumlah pekerja perempun dibagi jumlah angkatan kerja dikali seratus dengan data sebagai berikut : NO 1

URAIAN

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

90.985

91.207

101.260

102.821

102.384

102.760

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan

2

Angkatan kerja perempuan

Capaian indikator kinerja dari IKU dilihat pada tabel berikut: Formatted: Centered, Indent: First line: 0", Line spacing: single

Tabel : Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya Tahun 2013

Indikator Kinerja

Satu an

Utama Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

%

%

Tahun 2014

Targ et

Reali

Tar

Reali

sasi

get

sasi

99,51

88,48

99,52

89,08

88,91

Tahun 2015 %

89,50

Tar

Reali

get

sasi

99,54

98,54

%

98,99

20


Pencapaian rencana target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa belum mencapai target yang direncanakan. Hal tersebut disebabkan dukungan sumber daya baik sarana prasarana serta koordinasi dengan lintas sekto Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target bisa optimal. Pelayanan optimalisasi sosialisasi dan pelatihan program dalam peningkatan partisipasi perempuan, mengkordinasikan dan mensinergikan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja sudah tercapai sebesar 98,54 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2015

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

%

% target

Realisasi

87

98,54

113,26

Tahun 2016 (akhir RPJMD) Realisasi target th 2015 100

98,54

98,54

Untuk mencapai terget indikator persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

tersebut tetap melaksanakan program Penguatan Kelembagaan dan

Pengarusutamaan Gender dan anak dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan

Workshop

Peningkatan Peran Perempuan dan Pengambilan Keputusan.

3.1.4 Rasio KDRT Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perjanjian kinerja tahun 2015 dengan menggunakan perhitungan jumlah kekerasan dalam rumah tangga dibagi jumlah rumah tangga, dengan data sebagai berikut: NO

URAIAN

1

Jumlah KDRT

2

Jumlah Keluarga

Tahun 2013

Taun 2014

Tahun 2015

46

29

51

89.159

84.251

87.982

21


%


Tabel : Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya Indikator Kinerja

Tahun 2013 uan

Utama

Tar

Reali sasi

get

Rasio KDRT

%

Tahun 2014

Tahun 2015

Sat

%

0,030

0,052

target 57,69

%

Reali

0,030

sasi 0,031

96,78

Tar

Reali

get

sasi

0,030

0,029

%

103, 44

Dari pencapaian target Indikator KInerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam indikator kinerja utama rasio KDRT hal tersebut disebabkan karena optimalisasi penerapan tentang Undang-Undang KDRT.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja baru tercapai sebesar 96,66%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD Indikator Kinerja Utama

Tahun 2015 Satuan

%

Rasio KDRT

% target

Realisasi

0,029

0,030

96,66

Tahun 2016 (akhir RPJMD) Realisasi Target th 2015 0,020 0,030

Untuk memenuhi capaian target indikator kinerja utama Rasio KDRT dilaksanakan melalui program Penguatan kelembagaan pengarusutamaam gender dan anak.

3.1.5 Tingkat prevalensi peserta KB aktif Standar pelayanan minimal untuk cakupan sasaran pasangan usia subur untuk menjadi peserta KB aktif sampai dengan taahun 2014 adalah 65 %. Indikator kinerja utama tingkat prevalensi peserta KB aktif pencapaian indikator kinerja utama sasaran ini pada tahun 2015 sebesar 79,48% dari target yang direncanakan 88,50% dengan data dasar dibawah ini :

22


%

66,66

NO

URAIAN

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

1

Jumlah peserta KB aktif

50.564

49.347

42.708

2

Pasangan Usia Subur

57.297

57.744

53.295

(PUS)


Tabel : Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya Satu an

Indikator Kinerja Utama Tingkat prevalensi peserta KB aktif

%

Tahun 2013

%

Targ et

Reali sasi

90,17

88,25

Tahun 2014

90, 17

%

Reali sasi

target 97, 87

Tahun 2015

88,45

target

Reali sasi

88,50

79,48

98,09

%

89, 80

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa belum mencapai target disebabkan masih banyak admeetneet yang belum terlayani dan pasangan usia subur potensial yang belum ber KB. Upaya yang perlu dilaksanakan untuk memenuhi capaian target indikator kinerja utama prevalensi peserta KB aktif dengan optimalkan pelaksanaan Tim KB keliling dan melaksanakan Komunikasi Informasi Ejukasi dan Konseling bagi calon akseptor. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja baru tercapai sebesar 79,48 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD Indikator Kinerja Utama Tingkat prevalensi peserta KB aktif

Tahun 2015 Satuan

%

% Target

Realisasi

88,50

79,48

89,80

Tahun 2016 (akhir RPJMD) Realisasi target Th 2015 79,50

79,48

99,97

Untuk melaksanakan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Tingkat prevalensi peserta KB aktif dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana dengan

23


%

kegiatan Pelayanan KIE

dan program

Pelayanan Kontrasepsi dengan kegiatan

pelayanan pemasangan kontrasepsi KB.

3.1.6 Persentase Ratio Akseptor KB Indikator kinerja utama Ratio Akseptor KB aktif pencapaian indikator kinerja utama sasaran ini pada tahun 2015 sebesar 79,48% dari target yang direncanakan 88,50%. Untuk menentukan Ratio Akseptor KB dapat dihitung dari julam peserta KB aktif dibagi pasangan usia subur dikali seratus dengan data dibawa ini : NO

URAIAN

Tahun 2013

Tahun 2014

Taun 2015

1

Jumlah peserta KB baru

5.467

4.926

4.439

2

Pasangan Usia Subur

57.297

57.744

53.241

(PUS)


Tabel : Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya Tahun 2013

Indikator

Satu an

Kinerja Utama % Ratio Akseptor KB

%

Tar

Reali

get

sasi

11

9,54

%

86,73

Tahun 2014

Tahun 2015

Reali sasi

%

target 10,5

8,53

81,2

Tar

Reali

get

sasi

10

8,33

%

83,3

Pencapaian rencana target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa belum mencapai target yang direncanakan. Hal tersebut disebabkan masih banyak unmeetneet yang belum terlayani dan pasangan usia subur potensial yang belum ber KB. Upaya yang perlu dilaksanakan untuk memenuhi capaian target indikator kinerja utama prevalensi peserta KB aktif dengan optimalkan pelaksanaan Tim KB keliling dan melaksanakan Komunikasi Informasi Ejukasi dan Konseling bagi calon akseptor. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja sudah tercapai sebesar 79,48 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

24


Tabel Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2016 (akhir RPJMD)

Tahun 2015


Satuan

% Target

Realisasi

10

8,33

%

% Ratio Akseptor KB

Target

Realisasi Th 2015

10

8,33

83,3

%

83,3

Untuk mencapai target indikator persentase % Ratio Akseptor KB tersebut tetap melaksanakan program Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi.

3.1.7 Meningkatnya jumlah kelompok Tribina dan UPPKS Merealisasikan pencapaian sasaran strategis meningkatnya peran serta masyarakat dalam KB dalam perjanjian kinerja tahun 2015 ditetapkan dua indikator kinerja utama Meningkatnya jumlah kelompok Tribina dan UPPKS pencapaian indikator kinerja utama sasaran ini pada tahun 2015 sebesar 79,48% dari target yang direncanakan 88,50% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO

URAIAN

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

1

Jumlah Kelompok Tribina

749

494

468

2

Jumlah Desa

51

51

51

Capaian indicator kinerja dari IKU dilihat pada tabel berikut: Formatted: Centered, Indent: First line: 0", Line spacing: single

Tabel : Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya Indikator Kinerja Utama Meningkatnya jumlah kelompok Tribina dan UPPKS

Tahun 2013 Sat uan

Target

Reali sasi

klp

749

749

%

100

Tahun 2014

Tahun 2015

Tar get

Realis asi

%

494

494

100

Reali sasi

%

target

466

468

100,42

25


Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa sudah melebihi target.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja baru tercapai sebesar 79,48 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2016 (akhir RPJMD)

Tahun 2015


Satuan

Meningkatnya jumlah kelompok Tribina dan UPPKS Untuk

%

klp

melaksanakan

target

Realisasi

466

468

pencapaian

target

Realisasi Th 2015

468

468

100,42

indikator

kinerja

utama

(IKU)

meningkatnya jumlah kelompok Tribina dan UPPKS. Membentuk kelompok-kelompok baru yang berkelanjutan untuk menunjang kepesertaan KB dan meningkatkan ekonomi keluarga.

3.1.8 Persentase Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Indikator % Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1, dengan melaksanakan program Pembinaan peran serta masyarakat dalam bentuk KB KR yang mandiri. Ntuk menentukan capaian IKU ini dengan membagi Jumlah keluarga pra sejahtera dengan jumlah kelurga dikali eratus dengan data berikut : NO

URAIAN

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

1

Jumlah keluarga Pra

6.906

6.641

7.080

82.843

84.251

87.982

sejahtera

dan

sejahtera 2

Jumlah Keluarga

26


%

100


Tabel : Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya Indikator Kinerja Utama % Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Tahun 2013

Sat ua n

Tar get

Realisas i

%

8,77

8,54

%

Tahun 2014

97,3 8

Tahun 2015

targ et

Reali sasi

%

8,11

7,88

97,1 6

Reali sasi

%

target

8,11

8,04

99,14 %

Pencapaian rencana target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa presentase realisasi idealnya lebih rendah dari target disebabkan jumlah keluarga prasejahtera harus menurun dalam upaya pengentasan kemiskinan. Upaya yang dilakukan tetap melaksanakan program pembinaan peningkatan ekonomi keluarga dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2016 kinerja sudah tercapai sebesar 99,14 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD Indikator Kinerja Utama % Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Satu an

%

Tahun 2015 % Target

Realisasi

8,11

8,04

99,14

Tahun 2016 (akhir RPJMB) target

Realisasi Th 2015

8,11

8,04

%

99,14

Untuk mencapai terget indikator % Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I tetap melaksanakan program pembinaan peran serta masyarakat dalam bentuk KB/KR yang mandiri dengan kegiatan fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB.

27


3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.2.1. Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pekerjaan Umum. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output), sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Mengukur kinerja pada hakekatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target – target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang sering pula disaebut Key Performance Indicator merupakan acuan untuk 28


mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendaya Gunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.2.2. Evaluasi Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/ penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategic pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Pencapaian kierja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan anatara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapainnya dapat diuraikan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana 2011 – 2016 sebagai berikut :

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini dijelaskan pula 29


perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Merealisasikan sasaran strategis meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan tahun 2015 dengan indikator 1). Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan. 2). Jumlah SKPD yang mengimplementasikan perencanaan penganggaran yang resfonsif gender dengan melaksanakan program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan Kegiatan yang terkait dengan kesetaraan gender. 3) Indikator Ratio KDRT dan 4) Indikator persentase partisipasi angkatan kerja perempuan. dengan 2 (dua) kegiatan yaitu 1). Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan dan anak. 2). Kegiatan Workshop peningkatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Untuk indikator kinerja 1 dab 2 tersebut diatas di Tahun 2015 adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 46.275.000,00 dengan realisasi 100 % bersumber dari APBD, SDM 4 orang dengan 1 Tim, Output Jumlah Pengurus organisasi wanita yang mendapat Sosialisasi, Outcome,Tersosialisasinya 150 orang pengurus organisasi wanita dan perencana di SKPD

Bonefit : Peningkatan pemahaman kesetaraan gender,

Infact : peningkatan pelayanan pengaduan dan perencaanan yang resfonsif gender. Untuk indikator 3). yaitu Ratio KDRT dari kegiatan Sosialisasi terkait kesetaraan gender

di Tahun 2015 adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp.

96.779.000,00 dengan realisasi Rp. 92.685.051,00 atau 95,77 % bersumber dari APBD, SDM 4 orang, Output Menurunkan Jumlah KDRT Outcome Menurunnya Jumlah KDRT, Bonefit : Menurunnya Jumlah KDRT Infact Menurunkan ratio KDRT. 30


Untuk indikator 4) dari kinerja Indikator persentase partisipasi angkatan kerja perempuan dari kegiatan Workshop peningkatan perempuan dalam pengambilan keputusan ini di Tahun 2015 adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp.228.800.000,00 dengan realisasi 99,98 % bersumber dari APBD, SDM 5 orang , Output

Jumlah peserta mengikuti Workshop

Outcome Peningkatan partisipasi

angkatan kerja perempuan, Bonefit : Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan

Infact Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kesertaan ber KB Merealisasikan sasaran strategis meningkatnya kesertaan ber KB kinerja utama tahun 2015 dengan indikator kinerja utama 1). Prevalesi peserta KB Aktif dan 2). Ratio Akseptor KB dengan melaksanakan program Keluarga Berencana dengan kegiatan pelayan KIE dan Program Pelayanan pemasangan kontrasepsi dengan kegiatan Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB. Untuk indikator kinerja dari kegiatan pelayan KIE di Tahun 2015 adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp.6.450.000,00 dengan realisasi 100 % bersumber dari APBD, SDM 3 orang, Output Jumlah spanduk,umbul-umbul dan banner tersedia. Outcome, persentase kesediaan pelaynan KIE Bonefit : Meningkatnya ketersediaan pelayanan KIE, Infact : Peningkatan prevalensi peserta KB Aktif. Untuk indikator kinerja dari kegiatan Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB.di Tahun 2015 adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 1.037.254.000,00 dengan realisasi Rp. 980.910.860,00 atau 94,57

%

terdapat sisa anggaran Rp.

56.343.140,00 bersumber dari APBD dan DAK, SDM 4 orang dengan 1 Tim, Output Jumlah bangunan Balai Penyuluhan pelayanan KB Outcome Persentase akseptor KB Bonefit : Peningkatan akseptor KB Infact : Meningkatnya akseptor KB

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya partisipai kelompok peduli KB Merealisasikan sasaran strategis meningkatnya partisipsi kelompok peduli KB kinerja utama tahun 2015 dengan indikator kinerja utama :

31


1). Meningkatnya jumlah kelompok Tri Bina dan UPPKS. 2). Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1. Dengan melaksanakan Program Pembinaan masyarakat dalam bentuk KB KR yang mandiri dengan kegiatan Fasilitasi kelompok masyarakat peduli KB dan Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dengan kegiatan pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Untuk indikator kinerja dari kegiatan Fasilitasi kelompok masyarakat peduli KB di Tahun 2015 adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 137.522.000,00 dengan realisasi Rp. 121.936.650 atau 88,67 % bersumber dari APBD, SDM 5 orang dan 1 Tim, Output Persentase keluarga prasejahtera Outcome : Menurunkan Persentase keluarga prasejahtera

Bonefit : Peningkatan pelayanan keluarga prasejahtera Infact :

Menurunnya keluarga prasejahtera. Untuk indikator kinerja dari kegiatan pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. di Tahun 2015 adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 165.840.500,00 dengan realisasi Rp.160.719.300,00 atau 96,91 % terdapat sisa anggaran Rp.5.121.200 bersumber dari APBD dan DAK, SDM 5 orang, Output : Jumlah pembinaan kelompok Tribina dan UPPKS, Outcome : Peningkatan jumlah kelompok peduli KB Bonefit : Peningkatan jumlah kelompok peduli KB Infact : Meningkatnya jumlah kelompok peduli KB.  Analisa

penyebab

keberhasilan

ataupun

kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan keberhasilan dan kegagalan pecapaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah (SKPD). Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 menyebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat

pencapaian

sasaran

atau

tujuan

instansi

Pemerintah

yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian

32


sasaran dan target atas pelaksanaan program / kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Brencana Kabupaten Jembrana adalah: a. Adanya kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi setiap pegawai terhadap tugas dan tanggungjawabnya. b. Adanya standar prosedur operasional sebagai acuan kerja dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. c. Adanya situasi yang kondusif untuk menjaga etos kerja d. Adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan. e. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait

3.3 Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Keuangan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2015

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Kantor Pemberdayaan Perempun dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2015, terdapat dukungan dana sejumlah Rp. 5.195.074.500,- yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp.3.123.342.300,- dan alokasi belanja langsung sebesar Rp.2.071.732.200,- Bila dibandingkan antara belanja tidak langsung dan belanja langsung maka sebagian besar dana APBD untuk Kantor Pemberdayaan Perempun dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana dialokasikan untuk belanja langsung. Realisasi belanja tahun 2015 sebesar yang terbagi dalam dua jenis belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.901.233.967,- dengan persentase sebesar 92,89 % dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 1.971.228.204,- dengan persentase sebesar 95,15 %. Dengan demikian terdapat sisa dana sebesar Rp. 322.612.329,-

33


Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tahun 2014) maka, terdapat penurunan realisasi belanja langsung dari semula sebesar 95,49 % menjadi 95,15 % atau turun sebesar 0,34 %, yang disebabkan efisiensi anggaran. Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan adalah aspek penganggaran. Penyediaan besarnya anggaran dan penggunaannya dalam tahun 2015 adalah Rp 5.195.074.500,- Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dengan Rincian sebagai berikut I. BELANJA TIDAK LANGSUNG : NOMOR 1. a. b. c. d. e. f. g. h.

i. h. 2. a.

b.

URAIAN PAGU DANA REALISASI Belanja Pegawai 3.123.342.300 2.901.233.967 Gaji dan Tunjangan 2.421.102.300 2.333.323.967 Gaji Pokok PNS 1.783.063.700 1.766.830.239 Tunjangan Keluarga 180.749.300 171.222.112 Tunjangan Jabatan 44.460.000 44.460.000 Tunjangan Fungsional 133.000.000 132.832.000 Tunjangan Fungsional 39.770.000 31.460.000 Umum Tunjangan Beras 105.768.900 94.863.840 Tunjangan 57.017.300 37.830.727 PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji 42.000 25.131 Iuran Asuransi 71.231.100 53.799.918 Kesehatan Tambahan 702.240.000 567.910.000 Penghasilan PNS Tambahan 516.960.000 424.060.000 Penghasilan berdasarkan beban kerja Tambahan 170.280.000 130.050.000 penghasilan berdasarkan pertimbangan obyekif lainnya JUMLAH 3.123.342.300 2.901.233.967

PERSENTASE 92,89 96,38 98,76 94,73 100 99,88 79,11 89,69 66,35

59,84 75,53 80,88 82,03

76,38

92,89

34


II. BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN NO KEGIATAN I.

Program Pelayanan Adminisrasi

1.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

2. 3. 4.

5. 6.

II.

PAGU DANA (RP)

REALISASI FISIK (%)

KEUANGAN

%

2.076.000

87

1.806.000

87

11.150.000

94,18

10.500.000

94,18

35.055.000

100.00

35.055.000

100,00

24.540.000

96,95

23.790.000

96,95

30.600.000

99,95

30.584.000

99,95

94.750.000

91,62

86.803.600

91,62

1.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

8.000.000

100,00

8.000.000

100,00

2.

Pemeliaraan rutin/berkala kendaraan dinas /operasionnal

124.974.200

92,38

115.446.243

92,38

III.

Program peningkatan disiplin aparatur.

1.

Pangadaan pakaian khusus sehari-hari tertentu.

14.000.000

100,00

14.000.000

100,00

IV.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

1.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.466.500

100,00

7.466.500

100,00

35


V.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1.

Pelaksanaan sosialisasi yang yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

VI.

Program penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak.

1.

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.

2.

Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.

VII.

Program keluarga berencana.

1.

Pelayanan KIE

VIII.

46.275.000

100,00

46.275.000

100,00

96.779.000

95,77

92.685.051

95,77

229.000.000

99,92

228.800.000

99,92

6.450.000

100,00

6.450.000

100,00

1.037.254.000

94,57

980.910.860

94,57

137.522.000

88,67

121.936.650

Program Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

IX.

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam bentuk KB/KR yang mandiri.

1.

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

88,67

36


X.

Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

1.

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Jumlah Total

165.840.500

2.071.732.200

96,92

95,15

160.719.300

1.971.228.201

96,92

95,15

Total anggaran yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana setelah perubahan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

3.4

Jumlah (RP) Anggaran Realisasi 3.123.342.300 2.901.233.967

Prosentase 92,89

2.071.732.200

1.971.228.201

95,15

5.195.074.500

4.872.462.171

93,79

Prestasi atau Penghargaan Prestasi atau penghargaan yang diperoleh dari tahun 2013 sampai tahun 2015 adalah :

3.4.1. Prestasi atau Penghargaan yang diperoleh dalam mewujudkan capaian kinerja indikator persentase angkatan kerja perempuan adalah Piagam dari Gubernur Bali dalam seleksi Tokoh Perempuan Tahun 2014 an. Ni Ketut Nentri Asih, SE selaku Tokoh Perempuan Propinsi Bali Tahun 2014. 3.4.2. Prestasi yang diperoleh dalam mewujudkan capaian indikator Ratio KDRT adalah Lomba Penanggulangan Pencegahan Terhadap Kekerasan

Rumah Tangga

sebagai Pelaksana Terbaik I Tingkat Propinsi maju ke Tingkat Nasional Tahun 2015 yang diwakili oleh Desa Gumbrih Kecamatan Pekutatan.

37


3.4.3. Prestasi atau Penghargaan yang diperoleh dalam mewujudkan capaian kinerja indikator prevalensi peserta KB aktif adalah : 1) Mendapat penghargaan dari Gubernur Bali atas beberhasilan mencapai Persentase Komitmen Kinerja Program (KKP) terbaik III Tahun 2014. 2) Mendapat penghargaan dari Gubernur Bali atas keberhasilan mencapai Komitmen Kinerja Program (KKP) Peserta KB Baru Medis Operatif Pria (MOP) Terbanyak Tahun 2014. 3) Mendapat Penghargaan dari Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi dalam Lomba Kelompok KB Pria Tingkat Nasional Tahun 2014. 4) Piagam Penghargaan dari Gubernur Bali dalam Lomba KB Mandiri sebagai Juara III Tahun 2014. 5) Piagam Penghargaan dari Gubernur Bali Lomba Kelompok KB Pria Jaya Lestari, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya Tahun 2014. 6) Piagam Penghargaan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali sebagai Juara III Lomba PKB/PLKB. Tahun 2015. 7) Piagam Penghargaan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali sebagai Juara I Lomba KB Lestrasi 10 Tahun , Tahun 2015. 8) Piagam Penghargaan dari Kepala BKKBN sebagai Juara II Lomba KB Lestrasi 10 Tahun Tingkat Nasional, Tahun 2015.

3.4.4. Prestasi yang diperoleh dalam mewujudkan capaian kinerja indikator meningkatnya jumlah kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) dan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapat an Keluarga Sejahtera) adalah sebagai berikut : 1) Lomba Cipta Lagu Mars Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Nasional sebagai Juara Harapan II Tahun 2013. 2) Lomba KB Lestari 20 Tahun Juara II Tingkat Provinsi Bali Tahun2014. 3) Lomba Kelompok BKB Tingkat Nasional mendapat Piagam Penghargaan dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015. 4) Pemilihan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai Juara III Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015. 5) Sayembara Pidato Kependudukan (Katagori Remaja) Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015 sebagai Pemenang I. 38


BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluargaa Berencana Tahun 2015 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana. Berdasarkan hasil evaluasi internal yang telah disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2015, capaian rata-rata indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja sebesar 96,43 %. Dengan demikian kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluaga Berencana telah berhasil merealisasikan Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Hal ini didukung komitmen pimpinan daerah dalam hal ini Bapak Bupati Jembrana dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam birokrasi pemerintahan, sehingga dapat disiapkan dana, sarana dan prasarana yang diperlukan, dan terjalinnya hubungan koordinasi yang baik dengan para pimpinan unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu akan dilakukan upaya peningkatan kinerja dilingkup Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, pembangunan budaya yang kondusif mengoptimalkan sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana periode 2011-2016.

Negara, 24 Januari 2016 Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Ni Kade Ari Sugianti,S.Pd.M.Pd Penata Tk.I NIP. 19660919 199010 2 001

39


40


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKj IP ) TAHUN 2015 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA

Recommend Documents