LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO Tahun 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO Tahun 2015

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan Rahmat dan HidayahNya semua akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik. Disusunnya LKj IP ini merupakan implementassi dari TAP MPRNo. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari Pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan tolok ukur Perencanaan Strategik. Penyajian Laporan ini didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalamnya memuat unsur-unsur Perencanaan Strategik dan Evaluasi serta Analisis Pencapaian Kinerja yang telah dicapai oleh Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2015. Akhirnya LKj IP ini disertai dengan harapan, semoga akan menjadi landasan fundamental bagi Inspektorat Kota Probolinggo untuk selalu meningkatkan kualitas pada tahun-tahun berikutnya.

Probolinggo,

Pebruari 2016

INSPEKTUR KOTA PROBOLINGGO

Drs. Ec. SUNARDI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19561008 198503 1 014

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

i

DAFTAR ISI Hal

Kata Pengantar .......................................................................................................

i

Daftar isi

ii

BAB I

........................................................................................................

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ...................................................................

1

1. Struktur Organisasi …………………………………………….

2

2. Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………………...

3

3. Sumber Daya Manusia …………………………………………

3

B. MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………………

4

.

C. DASAR HUKUM . ........................................................................

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

4

A. PERENCANA STRATEGIS...........................................................

5

B. RENCANA STRATEGIS................................................................

5

C. PROGRAM DAN KEGIATAN...................................................... 11 D. PERJANJIAN KINERJA .............................................................. 12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ........................................ 14 B. REALISASI ANGGARAN ......................................................... 22

BAB IV

PENUTUP .......................................................................................... 23

LAMPIRAN-LAMPIRAN


ii


iii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 UndangUndang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan

umum,

asas

keterbukaan,

asas

proporsionalitas,

asas

profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai


1

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan

Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.( SAKIP ), Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah

sebagai

unsur

penyelenggara

pemerintahan

negara

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan di dasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).. Dengan demikian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah

harus

dapat

menunjukkan

tingkat

pencapaian

sasaran

dan

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Disamping itu harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi kegiatan yang telah dicapai. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut diperlukan pola pengukuran kinerja mulai dari perencanaan strategik sampai pada pengukuran kinerja atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

2

1. Struktur Organisasi Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Probolinggo Berdasarkan Peraturan W alikota Probolinggo Nomor 33 Tahun 2012 Inspektorat Kota Probolinggo terdiri atas : a. Inspektur; b. Sekretariat terdiri atas : - Sub.Bagian Administrasi dan Umum - Sub.Bagian Perencanaan - Ka.Sub.Bag. Evaluasi dan Pelaporan c. Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III terdiri atas : -

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

-

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan

-

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

d. Kelompok Jabatan Fungsional

2.

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat. Inspektorat Kota Probolinggo mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan. Untuk melakukan tugas dimaksud Inspektorat Kota Probolinggo mempunyai fungsi :Perencanaan program Pengawasan; - Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; - Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan;


3

- Pelaksanaan tugas lain yang dberikan oleh Walikota Probolinggo sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.

Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia

pada Inspektorat Kota Probolinggo hingga

akhir Desember 2015 sebanyak 45 Orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak

11 orang dan tenaga administrasi sebanyak 8 orang serta

fungsional sebanyak 17 orang dan tenaga harian lepas atau Pegawai tidak tetap sebanyak 9 Orang. Tabel Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan Tingkat Pendidikan NO

Gol Ruang

S-3

S-2

S-1

D-3

D-II

D-I

SLTA

SMP

SD

1

IV/c

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

2

IV/b

-

2

2

-

-

-

-

-

-

4

3

IV/a

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

3

III/d

-

2

2

-

-

-

-

-

-

4

4

III/c

-

1

2

-

-

-

-

-

-

3

5

III/b

-

1

4

-

-

-

-

-

-

5

6

III/a

-

-

11

-

-

-

-

-

-

11

7

II/d

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

7.

II/c

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

7

II/b

-

-

-

-

-

-

3

-

-

3

8

II/a

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

9

THL/PTT

-

-

1

-

-

-

8

-

-

9

-

7

23

1

-

-

14

-

-

45

JUMLAH


4

Jumlah

B. MAKSUD DAN TUJUAN Adapun Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemeintah ( LKIP ) adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan , alat ukur pencapaian kinerja dari seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan memberikan daya guna untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur maupun peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan “Good Governance.” C. DASAR HUKUM Dasar Hukum Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah : a. Ketetapan

MPR

Republik

Indonesia

Nomor

XI/MPR/1998

tentang

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ); b. Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ); c. Undang- undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 tahun 2008; d. Undang- undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; e. Peraturan

Pemerintah

Nomor

25

Tahun

2000

tentang

Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

5

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjiann Tata Cara Riviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Kinerja

merupakan suatu hal yang penting bagi

terselenggaraannya manajemen kinerja yang baik. Untuk itu perencanaan merupakan suatu hal yang harus dijadikan acuan oleh mamajemen dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan.. Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

( RPJMD ) Kota Probolinggo Tahun

2015- 2019., sesuai Misi III dalam RPJMD yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo didukung akuntabilitas, prefesionalitas dan Perluasan Partisipasi Publik Inspektorat Kota Probolinggo telah menyusun dokumen Perencanaan dalam lima tahun kedepan yang dituangkan dalam bentuk Perencanaan Strategis yang didalamnya memuat visi Misi , Tujuan dan Sasaran Strategis serta Program dan Kegiatan dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. B. RENCANA STRATEGIS Rencana Stretegis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Stretegis merupakan proses yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai

selama

kurun

waktu

5

(

lima)

tahun

dengan

mempertimbangkan potensi peluang dan kendala atau yang mungkin timbul.Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

5

perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik aspek kenegaraan , politik, ekonomi maupun budaya, maka perlu secara periodik perlu diupayanan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh. Bertitik Tolak dan terjadinya perubahan lingkungan strategis dan kondisi perpektif organisasi di masa depan maka Inspektorat Kota Probolinggo perlu mereposisi dan mengambil peran menjadi auditor internal yang profesional dalam mendukung upaya Pemerintah mewujudkan Good Governance. Peran ini memberikan gambaran konkrit bahwa Inspektorat Kota Probolinggo merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari kinerja pemerintah pada umumnya yang senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang handal dan profesional di Bidang Pengawasan serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipasif. Keberadaan peran Inspektorat Kota Probolinggo sebagai aparatur pengawas internal Pemerintah sebagaimana disebutkan diatas diwujudkan dalam bentuk : 1. Mendorong terwujudnya good governance; 2. Menumbuh kembangkan sinergi pengawasan; 3. Mendukung upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 4. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah 5. Berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Inspektorat Kota Probolinggo sebagai aparatur pengawas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

6

internal Pemerintah yang profesional dan mewujudkan pemerintahan yang clean government dan good governance maka Inspektorat Kota Probolinggo dituntut untuk menyusun rencana strategik yang diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarah pada tujuan organisasi yang akan dicapai. Rencana strategik merupakan awal dari proses akuntanbilitas suatu lembaga secara makro kepada pihak-pihak yang berkepentingan; oleh karena itu proses penyusunan rencana strategik memerlukan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan (stake-holder) sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam implementasinya. 1. Visi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa


7

depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, maka ditetapkan Visi Inspektorat

Kota

Probolinggo Tahun 2015 - 2019 yakni : “Menjadi lembaga pengawasan internal yang professional dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik” Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi sebagai berikut : Pemerintahan

yang

baik

merupakan

suatu

konsepsi

tentang

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Selain sebagai suatu

konsepsi

tentang

penyelenggaraan

pemerintahan,

tata

kepemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Reublik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan


8

melalui

alat

pertanggungjawaban

secara

periodik

guna

tercapai

pemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja diperlukan suatu pengukuran mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, maka diperlukan suatu pengawasan oleh aparatur pengawas profesional untuk akuntabilitas kinerja pemerintah. Aparatur Pengawas Profesional diperlukan suatu pelatihan atau koordinasi antar instansi pengawas lain guna menghasilkan objektivitas hasil pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Misi Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi SKPD. Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang di emban Inspektorat Kota Probolinggo tahun 2015 – 2019 sebagai berikut: “ Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)”.


9

3. Tujuan dan Sasaran a). Tujuan Organisasi : Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari Misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Pernyataan Misi organisasi mengandung makna : -

Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra ;

-

Menggambarkan

arah

strategis

organisasi

dan

perbaikan-

perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ; -

Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategis organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra. Dengan berlandaskan misi Inspektorat Kota Probolinggo,

maka penjabarannya ke dalam tujuan dapat dirumuskan sebagai berikut : a. Untuk

mewujudkan

pengawasan

“

Misi

terhadap

Meningkatkan

kualitas

laporan

efektivitas

hasil

keuangan

dan

akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).”, maka ditetapkan tujuan : 1. Good Governance Pemerintah Kota Probolinggo 2. Peningkatan kapasitas Inspektorat Kota Probolinggo


10

b). Sasaran Organisasi : Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud serta mengacu pada arahan tujuan yang telah dicapai atau dihasilkan oleh Inspektorat Kota Probolinggo dalam mengemban misi organisasi ke dalam strategis organisasi. Oleh karenanya penetapan

sasaran

harus

memenuhi

kriteria

spesific,

measurable, agresive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau


11

dengan kata lain disebut sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut sampai dengan

akhir

tahun

2019,

Inspektorat

Kota

Probolinggo

menetapkan sasaran Strategis dengan rincian sebagai berikut : 1. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Probolinggo 2. Akuntabilitas keuangan pemerintah kota dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan 3. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Kota Probolinggo.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam Rangka pencapaian Rencana Strategis Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2015- 2019, pada Tahun 2015 dalam mendukung kebijakan pengawasan ditempuh melalui program program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2015 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan kebijakan umum yang telah disepakati , maka program dan kegiatan yang merupakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

Inspektorat

Kota

Probolinggo tahun 2015 sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan : a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala; b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

12

c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; d. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan e. Reviu Laporan Keuangan Daerah; f. Evaluasi Lakip; g. Gelar Pengawasan;. h. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ); i. Monitoring Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); j. Ekspos pengawasan. 2. Program Peningkatan

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah dengan kegiatan: Pengawasan, Pembinaan dan Evalasi Pelaksanaan APBD. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan a. Bimbingan Tekhnis Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA);. b. Sosialisasi penatausahaan keuangan dan pelaporan. 4. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan kegiatan: Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;.


13

D. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja sangat membantu setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendaliakan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk menilai keberhasilan oganisasi. Perjanjian Kinerja disajikan sebagaimana tabel : NO (1) 1

2

SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo.

Akuntabilitas

keuangan

pemerintah kota dan kepatuhan terhadap undangan

peraturan

perundang-

INDIKATOR KINERJA (3) Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP B ke atas Prosentase SKPD yang patuh/baik thd SPI dalam pemenuhan peraturan perundangundangan. Prosentase TLHP BPK yang selesai ditindaklanjuti Prosentase TLHP Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti


TARGET (4) 25 %

80 %

94 % 94 %

14

PROGRAM 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

ANGGARAN

KETERANGAN

Rp. 542.682.400,00

APBD II

Rp. 315.300.000,00

APBD II

Probolinggo, 30

WALIKOTA PROBOLINGGO

Januari 2015

INSPEKTUR KOTA PROBOLINGGO

TTD TTD Hj. RUKMINI, SH, M.Si


Drs. TARTIB GOENAWAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630511 199103 1 009

15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan

atau kegagalan

pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintahan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Berdasarkan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, dituangkan dalam Perjanjian Tahun 2015. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2015 yang dijabarkan dalam 1 ( satu ) program pokok dan 10 kegiatan. Setelah diperoleh data hasil pengukuran kinerja maka dilakukan pengukuran tingkat pencapaian sasaran. Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Probolinggo tahun 2015. Dari hasil Pengukuran Kinerja telah dilakukan analisis dengan cara :


14

3.1

Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2015 seperti tabel dibawah ini : Tabel 01 Pencapaian Kinerja

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1 1

2 Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo.

3

4

5

% Capaian 6

Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP B ke atas

25 %

17,50 %

50 %

2

Akuntabilitas keuangan pemerintah kota dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Prosentase SKPD yang patuh/baik thd SPI dalam pemenuhan peraturan perundangundangan

80 %

78,04 %

97,55 %

94 %

82,14 %

87,38 %

94 %

22,41 %

23,55 %

Prosentase TLHP BPK yang selesai ditindaklanjuti Prosentase TLHP Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti

Target

Realisasi

3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun sebelumnya sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 02 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Th 2014(n-1)

Th

2015

(n) Meningkatnya Kinerja Pemerintah


25 %


0%

17,50 %

15

Kota Probolinggo.

Akuntabilitas keuangan pemerintah kota dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan


80 %

76 %

78,04 %

Prosentase TLHP BPK yang selesai ditindaklanjuti

94 %

89 %

82,14 %

Prosentase TLHP Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti

94 %

89 %

22,41 %

3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi adalah sebagai berikut;

Tabel 03 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 s/d akhir periode RPJMD/RENSTRA Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Meningkatnya Persentase Kinerja SKPD yang Pemerintah memperoleh Kota nilai SAKIP Probolinggo. B ke atas Akuntabilitas keuangan pemerintah kota dan kepatuhan terhadap peraturan

Prosentase SKPD yang patuh/baik thd SPI dalam pemenuhan peraturan perundang-

Target akhir RPJMD/RENSTRA

Realisasi

Tingkat Kemajuan

98 %

17,50 %

17,85 %

98 %

78,04 %

79,63 %


16

perundangundangan

undangan Prosentase TLHP BPK yang selesai ditindaklanjuti

99 %

82,14 %

82,96 %


99 %

22,41 %

22,36 %

3.4 Alokasi Persasaran Pembangunan Tabel 04 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

Indikator

Meningkatnya Persentase SKPD yang Kinerja Pemerintah memperoleh nilai SAKIP B ke Kota Probolinggo. atas


Prosentase SKPD yang patuh/baik thd SPI dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan

4.999.900

Prosentase Anggaran Terhadap Anggaran SKPD 0,26 %

511.082.500

26,87 %

34.000.000

1,78 %

Anggaran

Prosentase TLHP BPK yang selesai ditindaklanjuti Prosentase TLHP Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti


17

3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tabel 05 Sasaran/ Program

Indikator

Meningkatn ya Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo .


25 %

17,50 %

50 %

Akuntabilit as keuangan pemerintah kota dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan

Prosentase SKPD yang patuh/baik thd SPI dalam pemenu han peraturan perundangundangan

80%

78,04 %

97,55

Prosentase TLHP BPK yang selesai ditindak lanjuti

94 %

Prosentase TLHP Inspektorat yang selesai ditindak lanjuti

94 %

Targ et

Kinerja Realisa Capai sai an

Target 4.999.900

Anggaran Realisasi 3.617.500

Capai an 72,35 %

511.082.500 230.433.000 45,08 %

82,14 %

87,38 %

81.39 22,41 %

23,55 %


34.000.000

27.674.500 %

18

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Efisiensi Kinerja adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara outcome yang dihasilkan terhadap input yang digunakan ( cost of outcome). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Sejalan dengan perkembangan tersebut, untuk mengukur sejauh mana penggunaan anggaran yang terserap di lembaga pemerintahan berdasarkan realiksasi anggaran dari program-program kegiatan yang disusun selama setahun untuk mencapai visi dan misi lembaga apakah rasio input,output dan outcome sehingga lembaga pemerintahan tersebut dapat dikatakan berkinerja baik. Nilai Interval Efisiensi No

Tingkat Efisiensi

Nilai

1

Sangat Efisien

200% - 100%

2

Efisien

99% - 90%

3

Cukup Efisien

89% - 80%

4

Kurang Efisien

79% - 60%

5

Tidak Efisien

60% - 0%


19

Tabel 06 Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran

Indikator

Prosentase Prosentase Capaian Capaian Kinerja Anggaran

Meningkatnya Kinerja Persentase SKPD yang Pemerintah Kota memperoleh nilai SAKIP Probolinggo. B ke atas

Akuntabilitas keuangan pemerintah kota dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

50 %

72,35%

Prosentase SKPD yang patuh/baik thd SPI dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan

97,55 %

45,08%


87,38%

45,08 %


97,95%

81,39%

Tingkat Efisiensi 69,10% kurang Efisien

216,39% Sangat Efisien

216,39 % Sangat Efisien

106,89% Sangat Efisien

Keterangan : Penentuan nilai hasil akhir dari tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang dievaluator dengan kategori sebagai berikut : No

Kategori

Nilai angka

Interpretasi

1

AA

>90 - 100

Sangat Memuaskan

2

A

>80 - 90

Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel

3

BB

>70 - 80

Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang handal


20

4

B

>60 - 70

Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan manajemen kinerja dan perlu sedikit

5

CC

>50 - 60

Cukup, (memadai) Akintabilitas kinerjanya cukup, baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar

6

C

>30 - 50

Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

7

D

0 - 30

Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan, untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

3.7. An nalisis penyebab keberhasilan /kegagalan, peningkatan dan penurunan kinerja serta alterlatif solusinya.lihat table dibawah : Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

Analisa Penyebab

Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo.


25 %

17,50 %



80 %

78,04 %

Realisasi kinerja ini tidak tercapai karena masih ada beberapa SKPD yang nilai SAKIP nya kurang memadai kedepan evaluator disamping sebagai penilai juga sebagai pendamping Realisasi kinerja ini tidak tercapai karena masih ada beberapa SKPD yang kurang mematuhi peraturan perundang-undangan secara optimal kedepan APIP akan membuka konsultasi bagi SKPD yang membutuhkannya

Prosentase

94 %

82,14 %


Realisasi kinerja ini tidak 21

TLHP BPK yang selesai ditindaklanjuti

Prosentase TLHP Inpektorat yang selesai ditindaklanjuti

tercapai karena masih ada beberapa SKPD dan pihak ketiga yang belum menindaklanjuti hasil pengawasan, kedepan APIP akan tetap optimal dalam penyelesaiannya. 94 %

22,41 %

Realisasi kinerja ini tidak tercapai karena masih ada beberapa SKPD dan pihak ketiga yang belum menindaklanjuti hasil pengawasan, kedepan APIP akan tetap optimal dalam penyelesaiannya.

3.8. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan pencapaian Kinerja seperti tabel di bawah ini : Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

Meningkatn ya Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo.


25 %

17,50 % 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan : Evaluasi Lakip


Program/kegiatan

22

Akuntabilita s keuangan pemerintah kota dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan


80 %

78,04 % 1.Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan keg: a.Pengawasan, Pembinaan dan Evalasi Pelaksanaan APBD 2.Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan : a. pengawasan internal secara bekala b.Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah c.Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan d.Reviu Laporan Keuangan Daerah e. Gelar Pengawasan f. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) g.Monitoring Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) h. Ekspos Pengawasan


94 %

82,14 % 1.Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan keg : a. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan


23


B.

94 %

22,41 % 1.Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan keg : a. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

REALISASI ANGGARAN Pada Tahun Anggaran 2015 sumber dana Inspektorat Kota Probolinggo berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Probolinggo yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan jumlah sebesar

Rp.

4.709.717.672,01 terdiri dari Belanja Langsung Rp. 1.901.500.000,- dan Belanja tidak langsung sebesar sebesar

Rp. 2.808.217.672,01 Dari Anggaran tersebut terealisir

Rp. 4.147.815.385 atau 88,07 %.


24

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Probolinggo

Tahun

2015

merupakan

bentuk

Inspektorat Kota

pelaporan

dan

pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan capaian kinerja sesuai rencana kerja

dan Arah Kebijakan Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah ( APBD ) Tahun 2015 yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun yang akan datang. LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu LKj IP ini diharapkan akan menjadi motivasi kinerja yang lebih baik dan profesional sehingga dari nilai capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan manfaat yang sangat berguna untuk mencapai Visi dan Misi Inspektorat Kota Probolinggo. .


23

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suat instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Inspektorat Kota Probolinggo telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014

yang menyajikan informasi

mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan tahun 2014

selama

sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan disusun

berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis ( Renstra ) Inspektorat Kota Probolinggo tahun 2010 – 2014. LAKIP tahun 2014 menyajikan semua capaian kinerja program yang merupakan perbandingan antara rencana kerja dan realisasi pada tingkat output dan outcome kegiatan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kerja dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan sebagai bahan perbaikan kinerja dimasa mendatang. Selain Rencana Kerja Tahunan juga ditetapkan Penetapan Kinerja yang merupakan komitmen Inspektorat dalam merealisasikan tanggungjawab kepada stakeholder.yang berisikan target dan tolak ukur keberhasilan kinerja Inspektorat Kota Probolinggo. Penilaian Kinerja dilakukan terhadap indikator output kegiatan yang dituangkan dalam penetapan kinerja tahun 2014 dengan membandingkan antara target indokator dengan realisasi. Untuk Tahun 2014 Inspektorat melaksanakan 10 Program dan 34 kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp.4.326.901.257,47 terdiri dari belanja langsung sebesar 2.047.000.000,- dan Belanja tidak langsung. Sebesar Rp. 2.279.901.257,47


24


25

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO Tahun 2015

Recommend Documents