LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

2015 0

1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMERINTAH KOTA BANDUNG

2015 2

2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3

BAB I PENDAHULUAN Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah : 1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 4

2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah. 3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi :

1. Rencana Strategis Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokemen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana strategis akan ditulis pada posting selanjutnya.

2. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan

indikator

kinerja.

Perjanjian

kinerja

selain

berisi

mengenai

perjanjian

penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pecapaian sasaran strategis. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di Penyusunan Perjanjian Kinerja.

3. Pengukuran kinerja Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran akan ditulis pada posting selanjutnya.

4. Pengelolaan Kinerja Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah

sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari

sistem akuntansi dan statistik pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan kinerja akan ditulis pada posting selanjutnya.

5

5. Pelaporan Kinerja Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evalusi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 adalah : 1.

Dokumen Penetapan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2015;

2.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam Renstra SKPD Tahun 2013 2018;

3.

Pencapaian tujuan dan sasaran;

4.

Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

5.

Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.

Laporan kinerja disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD yang menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang: 1.

Uraian singkat organisasi;

2.

Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;

3.

Pengukuran kinerja; 6

4.

Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini adalah : 1.

Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,

2.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

LKIP Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018. 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 329 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; 7

13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1058 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

1.1. Gambaran Umum DPKAD Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2009 tentang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagai salah satu entitas SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP DPKAD Kota Bandung Tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi DPKAD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 329 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja 8

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DPKAD Kota Bandung mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b.

Pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi;

c.

Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : a. Sekretariat, membawahkan : KEPALA DINAS

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Program;

SEKRETARIS

b. Bidang Anggaran, membawahkan : 1.

Seksi Anggaran Pendapatan;

2.

Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi;

SUBBAG UMUM & KEPEG

SUBBAG KEU & PROGRAM

c. Bidang Perbendaharaan, membawahkan : 1.

Seksi Belanja Tidak Langsung;

2.

Seksi Belanja Langsung;

3.

Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas;

d. Bidang Pemberdayaan Aset, membawahkan : 1.

Seksi Sertifikasi, Mutasi

BIDANG PERBENDAHARAAN

BIDANG ANGGARAN

2. 3.

SEKSI ANGGARAN PENDAPATAN SEKSI ANGGARAN BELANJA, PEMBIAYAAN DAN INVESTASI

dan Dokumentasi; 2.

Seksi Pemanfaatan Aset Daerah;

3.

Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa;

1.

2. 1.

SEKSI BELANJA TIDAK LANGSUNG SEKSI BELANJA LANGSUNG SEKSI PEMBIAYAAN DAN MANAJEMEN KAS

BIDANG AKUNTANSI

BIDANG PEMBERDAYAAN ASET

1.

2. 3.

SEKSI SERTIFIKASI, MUTASI DAN DOKUMENTASI SEKSI PEMANFAATAN ASET DAERAH SEKSI PENGAMANAN DAN PENANGANAN SENGKETA

1.

2. 3.

SEKSI AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN SEKSI AKUNTANSI BELANJA SEKSI PENCATATAN DAN PELAPORAN

e. Bidang Akuntansi, membawahkan : 1.

Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan;

2.

Seksi Akuntansi Belanja;

3.

Seksi Pencatatan dan Pelaporan.

Adapun jumlah SDM, sarana dan prasarana pendukung ketercapaian target kinerja DPKAD Kota Bandung pada tahun 2015 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

9

1.3. Isu Strategis yang Dihadapi SKPD Berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah permasalahan aktual/krusial/penting

yang

dihadapi

SKPD,

diidentifikasi

menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan

informasi

gambaran

pelayanan

SKPD

dalam

upaya

menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah. Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja

SKPD

dalam

pelayanan

publik.

Isu-isu

strategis



dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan

Belum optimalnya kapasitas kelembagaan;



Masih terdapat hal-hal

pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam memberikan pelayanan

mengenai pengelolaan

publik, telaahan terhadap rencana tata ruang, KLHS, Renstra

keuangan dan aset

Kementerian/ Lembaga/ Renstra SKPD provinsi

daerah yang belum diatur dalam bentuk

Isu-isu Strategis tersebut dapat dilihat atau diukur dari dinamika perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap

produk hukum daerah; 

Disiplin pegawai belum

program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan

mengarah pada

Keuangan dan Aset Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik

peningkatan kinerja

yang

pegawai;

dipengaruhi oleh faktor

internal dan eksternal akan

berdampak pada pelaksanaan peran Dinas Pengelolaan Keuangan



Prasarana gedung kantor yang kurang

dan Aset Daerah 2013 - 2018.

memadai; 

Penerapan anggaran berbasis kinerja perlu lebih ditingkatkan;



Belum tertibnya penyajian data dan dokumen keuangan dan aset;



Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;



Perubahan lingkungan eksternal.

10

Adapun Isu-isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selama ini antara lain sebagai berikut : 

Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, antara lain struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;



Masih terdapat hal-hal mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum diatur dalam bentuk produk hukum daerah;



Disiplin pegawai belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;



Prasarana gedung kantor yang kurang memadai;



Penerapan anggaran berbasis kinerja perlu lebih ditingkatkan;



Belum tertibnya penyajian data dan dokumen keuangan dan aset;



Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;



Perubahan lingkungan eksternal.

1.4. Sistematika Penyusunan Sedangkan

Sistematika

Penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2015 ini adalah sebagai berikut :

Bab I

Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Bab II

Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasilpengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusiyang telah dilakukan; 11

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV

Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1

Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor 050/878-DPKAD tanggal 27 Juni 2014 tentang Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018. Disamping itu pula, Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung diharapkan dapat 13

mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, Bappenas dan Biro Keuangan serta Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Pada Tahun 2014, telah dilakukan upaya perbaikan atas Rencana Strategis (Renstra) DPKAD Kota Bandung dengan Tim SAKIP dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah mulai dilakukan sejak Bulan November 2014. Berdasarkan hasil Reviu dan evaluasi dengan Tim SAKIP Kemenpan-RB dengan leading sector oleh Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bandung, maka beberapa hal yang mendapatkan revisi antara lain pada Visi Organisasi, Kebijakan, Sasaran, Tujuan, dan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hasil Reviu mengenai Rencana Strategis DPKAD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 (Lembar Reviu dengan Kemenpan terlampir), maka dihasilkan hal-hal yang perlu mendapatkan penyempurnaan yaitu sebagai berikut :

1. Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera. 14

Berdasarkan hasil Revisi Tim SAKIP, maka Visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2013 -2018 yang sebelumnya adalah Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Bandung yang Wajar Tanpa Pengecualian, dirubah menjadi visi yang lebih menggambarkan tugas pokok dan fungsi DPKAD selama 5 tahun ke depan, yaitu : “Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Bandung yang Transparan dan Akuntabel” Dari pernyataan visi tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai berikut : 1.

Pengelolaan Keuangan dan Aset

2.

Transparan

3.

Akuntabel Pernyataan visi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang Transparan dan Akuntabel

artinya bahwa pengelolaan keuangan dan asset daerah di Kota Bandung harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawabankewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung Kota Bandung yang Nyaman, Unggul dan Sejahtera.

Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggungjawaban. Istilah ini adalah perpanjangan metafor dari arti yang digunakan di dalam ilmu Fisika: sebuah obyek transparan adalah obyek yang bisa dilihat tembus. Aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah bertanggung-jawab dan untuk memerangi korupsi. Bila rapat pemerintah dibuka kepada umum dan media massa, bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila undang-undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan pemerintah untuk menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri.

Akuntabilitas

berasal

(mempertanggungjawabkan)

dari

bahasa

bentuk

kata

Latin

accomptare

dasar

computare

(memperhitungkan) yang juga berasal dari kata putare (mengadakan perhitungan). Akuntabilitas (accountability) secara harfiah dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban". Berdasarkan lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas

adalah

perwujudan

kewajiban

suatu

instansi

pemerintah

untuk 15

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sejalan dengan itu, maka pernyataan visi dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung Visi Kota Bandung yaitu Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

2. Misi Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung merumuskanpernyataan misi sebagai berikut :

1. Misi pertama, mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu. 2. Misi

kedua,

mewujudkan

penatausahaan

keuangan

daerah

sesuai

peraturan

perundangan. 3. Misi ketiga, mewujudkan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan. 4. Misi keempat, mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel. Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, sesuai karakteristik tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang harus dikembangkan, adalah: 1. Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan organisasi dengansenantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab. 16

2. Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan keyakinan. 3. Ketulusan, selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa menjaga kebersihan hati. Dengan adanya komitmen, integritas dan ketulusan segenap aparatur di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dapat tercapai.

3. Tujuan dan Sasaran Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2013 sampai dengan tahun

2018.

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut :

17

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD MISI 1 : mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu. TARGET KINERJA SASARAN NO

(1) 1.

TUJUAN

SASARAN

(2)

(3)

Meningkatkan kualitas penganggaran sesuai aturan jadwal waktu dan dokumen perencanaan

Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku

INDIKATOR SASARAN

PADA TAHUN KE-

SATUAN 1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Hari

62

60

60

60

60

Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan

%

93

95

97

98

100

Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan

%

77

80

88

88

90

(4) Lamanya waktu penyusunan RAPBD

MISI 2 : mewujudkan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan TARGET KINERJA SASARAN NO

(1) 1.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(2)

(3)

(4)

Terwujudnya penatausahaa n keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Meningkatnya layanan penatausaha-an keuangan sesuai peraturan perundangan

Prosentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

PADA TAHUN KE-

SATUAN 1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

%

75

80

85

90

95

Kategori

-

B

B

A

A

18

MISI 3 : mewujudkan penatausahaan aset sesuai peraturan perundangan. NO

(1) 1.

TUJUAN

SASARAN

(2)

(3)

Terwujudnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

SATUAN

(4)

1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Prosentase kesesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota

%

90

99,5

100

100

100

Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat

%

12,75

14

15

16

17

MISI 4 : mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel

NO

(1) 1.

TUJUAN

SASARAN

(2)

(3)

Terwujudnya laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel

Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dan Akuntabilitas Kinerja

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

SATUAN

(4)

1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

Opini

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

Nilai Evaluasi AKIP

Kategori

-

B

B

B

A

Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

-

80

80

90

100

19

3. Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana salah satu indikator yang harus dibuat oelh entitas SKPD selaku penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business)yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor : 060/253-DPKAD tanggal 3 Maret 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Keputusan Kepala DPKAD Kota Bandung tersebut merupakan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai upaya perbaikan kinerja Instansi Pemerintah khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung menuju arah yang lebih baik, dengan

memperhatikan

capaian

kinerja,

permasalahan

dan

isu-isu

strategis

yang

sangat

mempengaruhi keberhasilan organisasi. Adapun penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama beserta formulasi perhitungan dan target yang ditetapkan setiap tahunnya oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagai tindak lanjut hasil Reviu Renstra DPKAD Kota Bandung yang dilakukan oleh Kementrian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah sebagai berikut :

20

21

Tabel 2.3 REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018 HASIL REVIU DENGAN KEMENPAN-RB

PROGRAM / KEGIATAN

PENJELASAN NO.

1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku

Lamanya waktu penyusunan RAPBD

SATUAN ALASAN

Sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa sesuai Pasal 87 ayat (5) dan Pasal 104 ayat (1),

Hari

FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN

Tanggal penyampaian RAPBD – Tanggal penandatangan an Nota Kesepakatan KUA / PPA

KET.

SUMBER DATA

Nota Keuangan Raperda APBD dan Nota Kesepakatan KUA/PPA

Program peningkatan dan pengemba ngan pengelolaan keuangan daerah

Kecepatan waktu penyusunan RAPBD dari mulai disepakatinya KUA/PPA sampai dengan penyampaian Raperda APBD menjadi indikator utama untuk percepatan pembangunan di Kota Bandung.

22

PROGRAM / KEGIATAN

PENJELASAN NO.

SASARAN STRATEGIS

2.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN ALASAN

Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapata n yang telah ditetapkan

%

3.

Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan

%

4.

Meningkatnya layanan penatausahaa n keuangan sesuai peraturan perundangan

Prosentase waktu penyelesaia n SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat

%

FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran pendapatan yang ditetapkan menjadi target pendapatan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota

( Realisasi Pendapatan / Anggaran Pendapatan ) X

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran belanja yang ditetapkan menjadi jumlah dana tertinggi yang dapat dibelanjakan oleh SKPD

(Realisasi Belanja / Anggaran Belanja) X

Sesuai amanat pemendagri 13 /2006 ttg pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 217, maka Penerbitan

(Jumlah SP2D yang terbit tepat waktu / Seluruh jumlah SP2D yang diterbitkan) X 100 %

KET.

SUMBER DATA

Anggaran Pendapatan Realisasi Pendapatan

Program peningkatan dan pengemba ngan

100 % pengelolaan keuangan daerah

Anggaran Belanja Realisasi Belanja

Program peningkatan dan pengemba ngan

100 % pengelolaan keuangan daerah

SP2D

Program peningkatan dan pengemba ngan pengelolaan keuangan

23

PROGRAM / KEGIATAN

PENJELASAN NO.

SASARAN STRATEGIS

5.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN ALASAN

Meningkatnya penatausahaa n aset sesuai peraturan perundangan

SUMBER DATA

waktu

SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik maka DPKAD sebagai lembaga pelayanan public berorientasi pada Kepuasan masyarakat melaui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga Kota Bandung

Sesuai dengan Hasil survey SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat

Sesuai amanat pemendagri 13 /2006 ttg pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka jumlah neraca SKPD termasuk rincian Total BMD harus sesuai

(Jumlah Rincian Total BMD di Simda Barang / Data Aset pada Neraca Pemerintah Kota di Simda Keuangan) X 100 %

Kategori

6.

FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN

Prosentase kesesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota

%

KET.

daerah

Rincian Total BMD Neraca

Program peningkatan dan pengemba ngan pengelolaan keuangan daerah

24

PROGRAM / KEGIATAN

PENJELASAN NO.

SASARAN STRATEGIS

7.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN ALASAN

Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat %

8.

9.

Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dan Akuntabilitas Kinerja

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung menjadi kategori / nilai yang diperoleh

Nilai evaluasi AKIP

Opini

Kate gori

FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN

KET.

SUMBER DATA

Dalam rangka pengamanan aset, maka seluruh pengadaan tanah dan aset tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung harus disertifikatkan

(Luas Tanah milik Pemerintah Kota Bersertifikat / Seluruh Luas Tanah yang dimiliki dikuasai Pemerintah Kota) X 100 %

Sertifikat

Sesuai amanat pemendagri 13 /2006 ttg pengelolaan keuangan daerah maka DPKAD harus melakukan tertib administrasi pengelolaan keuangan

Opini BPK : 1. OTW (Opini Tidak Wajar) 2. Disclaimer (Tidak beropini) 3. WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 4. WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP maka DPKAD sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat

Program penataan penguasaa n, pemilikan, penggunaa n dan pemanfaata n tanah

Program peningkatan dan pengemba ngan pengelolaa n keuangan daerah

Program Peningkatan Pengemba ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

25

PROGRAM / KEGIATAN

PENJELASAN NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN ALASAN

FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN

KET.

SUMBER DATA

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

10.

Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti

%

Sesuai amanat pemendagri 13 /2006 ttg pengelolaan keuangan daerah maka DPKAD selaku SKPD harus melakukan tertib administrasi keuangan

Temuan Berita acara Program BPK/Inspekpenyelesaian Peningkata torat bidang tindak lanjut n keuangan yang temuan BPK/ Pengemba ditindaklajuti Inspektorat ngan dari seluruh Sistem jumlah Temuan Pelaporan BPK/InspekCapaian torat bidang Kinerja keuangan pada dan tahun berjalan Keuangan

Sumber Data : DPKAD Tahun 2015

26

4. Perjanjian Kinerja Perubahan 2015 Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang sangat perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut :

27

Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 SKPD

: DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN ANGGARAN

: 2015

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

1

2

3

4

5

1. Lamanya waktu penyusunan RAPBD

Hari

60

2. Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan

%

95

3. Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan

%

80

%

80

kategori

B

Meningkatnya penatausahaan aset 6. Prosentase kesesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di daerah sesuai peraturan perundangan Neraca Pemerintah Kota

%

90

7. Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat

%

12.75

1

2

Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku

Meningkatnya layanan penatausahaan 4. Prosentase waktu penyelesaian keuangan sesuai peraturan SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat perundangan waktu

5. Indeks Kepuasan Masyarakat

3

28

4

Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja

8. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

Opini

WDP

9 Nilai Evaluasi AKIP

nilai

B

%

80

10 Prosentase temuan pengelolaan anggaran BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti Sumber Data : SILAKIP

No

Program

Anggaran (Rp)

Sumber

1 Program Perencanaan Tata Ruang

475.000.000

APBD

2 Program Pengembangan Data / Informasi

322.872.000

APBD

77.000.000

APBD

327.610.350.080

APBD

677.250.000

APBD

6 Program Perencanaan Pengadaan Tanah

1.175.450.000

APBD

7 Program Persiapan Pengadaan Tanah

2.228.500.000

APBD

8 Program Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

836.023.100

APBD

9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.468.666.650

APBD

10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.336.214.000

APBD

3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

5 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

29

11 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

497.500.000

APBD

12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

586.600.000

APBD

13 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

182.934.400

APBD

12.135.242.174

APBD

1.156.386.930

APBD

0

APBD

490.500.000

APBD

18 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1.200.125.800

APBD

19 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

100.000.000

APBD

355.556.615.134

APBD

14 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

15 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

16 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

17 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

TOTAL Sumber Data : DPA Perubahan DPKAD 2015

30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A

kuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

pelaporan / pemberi amanah. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masingmasing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013 - 2018 maupun Renja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masingmasing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

31

Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

yang

telah

dilaksanakan

bersama

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi, dengan target indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada Target IKU Tahun 2015. Sehingga dilakukan penghitungan ulang terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra DPKAD Tahun 2013 – 2018 dan Renja DPKAD Tahun 2015, sehingga dapat lebih menggambarkan kondisi sebenarnya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD pada Tahun 2014 yang lalu. Dalam laporan ini, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013 - 2018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah Kota Bandung.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan terlebih dahulu melaksanakan Reviu Renstra dan IKU DPKAD dengan pihak Kemenpan-RB, sehingga mengalami perubahan menjadi Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor : 060/253-DPKAD 32

tanggal 3 Maret 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Capaian No.

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi %

MISI 1 : mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu Sasaran : Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku 1.

Lamanya waktu penyusunan RAPBD

2.

3.

Hari

60

11

181,66

Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan

%

95

93,46

98,38

Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan

%

80

79,28

99,10 126,38

MISI 2 : mewujudkan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan Sasaran : Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan 4.

Prosentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu

%

80

99,96

124,95

124,95

33

Capaian No.

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi %

MISI 3 : mewujudkan penatausahaan aset sesuai peraturan perundangan Sasaran : Meningkatnya penatausahaan asset daerah sesuai peraturan perundangan 5.

6.

Prosentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota

%

95,00

97,59

102,73

Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat

%

14,00

15,45

110,36

106,54 MISI 4 : mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel Sasaran : Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja 7.

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dan akuntabilitas SKPD Sumber Data : DPKAD

Opini

WDP

WDP

100,00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran kesatu “Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku” dapat dilihat dari indikator Lamanya waktu penyusunan RAPBD, Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan, dan Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan. IKU yang mencerminkan keberhasilan pencapaian Sasaran : Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan target yang ditetapkan ditunjukan oleh indikator Lamanya waktu penyusunan Raperda APBD yang dapat mencapai 181,66 %. Pencapaian angka 181,66 % tersebut diperoleh karena lamanya waktu Penyusunan Raperda APBD 2015 dari target yang ditetapkan yaitu 60 hari tercapai, sesuai dengan dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu mulai dari ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA/PPAS sampai dengan disampaikannya Nota Keuangan RAPBD Kota Bandung Tahun 2015 kepada DPRD Kota Bandung, yang 34

memerlukan waktu hanya 11 hari sehingga target dimaksud dapat dialmpaui. Untuk Indikator Kinerja Utama Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan, pada tahun 2015 ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 95,00 % karena prosentase realisasi pendapatan hanya berjumlah 93,46 %, sehingga hanya tercapai 98,38 %. Sedangkan untuk Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan dari target yang ditetapkan sebesar 80 %, prosentase pencapaian targetnya hanya 99,10 % dibandingkan dengan realisasinya yang hanya dapat mencapai 79,28 %. Sehingga penghitungan pada sasaran pertama ini apabila dirata-ratakan dari ketiga Indikator Kinerja Utama dimaksud sebesar 126,38 %, atau realisasi capaian kinerja pada sasaran 1 melampaui target yang telah ditetapkan. Pada Sasaran kedua yaitu “Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan”, mempunyai satu indikator kinerja yaitu Prosentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu dengan capaian sebesar 99,96 %.. Pada Indikator Kinerja Prosentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu, telah ditargetkan bahwa 80 % SP2D dapat diterbitkan secara tepat waktu yaitu 2 hari sejak berkas SPM diterima dengan lengkap dan benar, untuk dapat realisasinya dapat melebihi target yaitu sebesar 99,96 %, sehingga capaian target kinerjanya sebesar 124,95 %. Sehingga perhitungan untuk kedua indikator pada Sasaran kedua ini dapat melampaui target dengan rata-rata capaian sebesar 124,95 %. Pada Sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya penatausahaan asset daerah sesuai peraturan perundangan”, terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya baik yaitu “Prosentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota”, dan “Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat “. Pada indikator Prosentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota sampai dengan saat laporan ini disusun tercapai 99,5 % dari target yang ditetapkan sebesar 99,5 %, sehingga capaian target kinerjanya mencapai 100,00 %. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat dari target yang ditetapkan sebesar 14,00 % luasan tanah yang dimiliki / dikuasai Pemerintah Kota Bandung yang telah mendapatkan sertifikat dari BPN, sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 14 % sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Bandung, sehingga capaian target kinerjanya mencapai 100,00 %. Sehingga perhitungan untuk kedua indikator pada Sasaran ketiga ini tercapai sesuai target dengan rata-rata capaian sebesar 100,00 %. Sedangkan untuk pencapaian Sasaran keempat yang terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Indikator “mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang tranparan dan akuntabel”. Indikator Kinerja Utama Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah, dapat terealisasi WDP (dalam pengukuran IKU dihitung mendapat point 3) untuk opini BPK, 35

sehingga ketercapaian target kinerja dari Indikator dalam Misi keempat ini 3 (WDP) / 3 (WDP) = 100 % atau sesuai dengan target yang ditetapkan. Sehingga perhitungan untuk ketiga indikator pada Sasaran keempat ini dapat tercapai sesuai target dengan rata-rata capaian sebesar 100,00 %.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Secara umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 sebanyak 4 (empat) sasaran. Pada tahun 2015 ditetapkan 4 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dari 4 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 7 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Pencapaian Rata-Rata Kinerja Sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2015 NO. 1 2 3

SASARAN STRATEGIS Melampaui Target Sesuai Target Belum Mencapai Target Jumlah Sumber Data : DPKAD

CAPAIAN 2 3 2 7

Dari 4 Sasaran diatas, pencapaian rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 3.3 Pencapaian Target Sasaran

Tingkat Pencapaian No.

1 2 3 4

Sasaran

Jumlah Indikator Sasaran

Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Jumlah Sumber Data : DPKAD

3 1 2 1 7

Melampaui target (>100%) Jml % 1 33,33 1 100,00 0 0 0 0 2 28,58

Sesuai Target (100%) Jml 0 0 2 1 3

% 0 0 100,00 100,00 42,84

Belum Mencapai Target (<100%) Jml 2 0

% 66,67 0 0

2

28,58

36

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya

dilakukan

pula

pengukuran/penentuan

tingkat

efektivitas

yang

menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam

melakukan

evaluasi

kinerja,

perlu

juga

digunakan

pembandingan-

pembandingan antara : - kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (2015) - kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya ( < 2015) - Kinerja nyata dengan target akhir Renstra (2018). - kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. - kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 sasaran dan 10 indikator kinerja dari 4 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tahun 2013 - 2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

secara rinci dapat dilihat

sebagai berikut :

37

Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku Tahun 2018 Tahun 2014 (Excisting) No

Indikator Kinerja

(Akhir Renstra)

Satu an Target Realisasi

1.

2.

3.

Lamanya waktu penyusunan RAPBD

Tahun 2015

%

Target Realisasi

%

Target

Realisasi (sd 2015)

%

Hari

60

95

63,16

60

11

181,66

60

11

181,66

Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan

%

93,00

93,43

100,46

95,00

93,45

98,37

100,00

93,45

93,45

Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan

%

77,00

77,58

100,75

80,00

79,38

99,23

90,00

79,38

88,20

Rata-rata Kinerja Capaian Sasaran 1

-

126,42

121,10

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi

keuangan

daerah,

pertanggungjawaban

pelaksanaan

APBD,

pembinaan

dan

pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan /penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 38

pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Dengan berlandaskan pada dasar hukum di atas maka penyusunan APBD sebagai rencana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari uraian tersebut boleh dikatakan bahwa APBD sebagai alat / wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, di mana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah

harus

berupaya

secara

nyata

dan

terstruktur

guna

menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin sehingga tujuan atau sasarannya dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil. Sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa sesuai Pasal 87 ayat (5), bahwa penetapan Nota Kesepakatan KUA/PPA antara Eksekutif dan Legislatif ditandatangani bersama paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Berdasarkan nota kesepakatan dimaksud , TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD; Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD dimaksud, Kepala SKPD menyusun RKASKPD; RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD; RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. Sesuai Pasal 104 ayat (1), Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kecepatan waktu penyampaian penyusunan RAPBD dari mulai disepakatinya KUA/PPA sampai dengan penyampaian Raperda APBD menjadi indikator utama untuk percepatan pembangunan di Kota Bandung.

39

Penghitungan dilakukan dengan menghitung waktu (hari kalender) dimulai sejak tanggal Nota Kesepakatan KUA/PPA antara Eksekutif dan Legislatif disepakati sampai dengan tanggal penyampaian Raperda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kota Bandung. Untuk pencapaian target kinerja dimaksud, salah satu hal yang menjadi acuan adalah adanya sisdur pengelolaan keuangan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan pasal 330, dimuat ayat-ayat sebagai berikut : 1.

Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.

Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;

3.

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;

4.

Peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUD, kuasa BUD, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (8), Pasal 211 ayat (3), Pasal 194, dan Pasal 226. Selain adanya Sistem dan Prosedur yang mendukung pencapaian target kinerja ketepatan

waktu penyampaian APBD, adanya Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan (SIMDAKeuangan) juga membantu mempercepat proses penyusunan APBD Kota Bandung. Sampai dengan Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKAD) Kota Bandung belum dapat menyampaikan RAPBD kepada DPRD secara tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku, hal ini diakibatkan keterlambatan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAD) yang ditandatangani bersama oleh Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung. DPKAD Kota Bandung setiap tahun selalu memperbaharui Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bandung, terutama yang berkaitan dengan pengkode rekeningan program / kegiatan dan Kode Rekening Belanja yang dipakai oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Sejak DPKAD Kota Bandung dibentuk pada Tahun 2010, maka setiap tahun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah selalu mengalami perbaikan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, DPKAD Kota Bandung sejak dibentuk pada Tahun 2010 telah meneruskan Bagian Keuangan Setda Kota Bandung untuk melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) dalam hal penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang dilakukan selama 12 bulan mulai dari penyusunan 40

RAPBD, Penatausahaan APBD sampai dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun berjalan. Untuk total capaian kinerja kegiatan pada sasaran ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan realisasi capaian target kinerja rata-rata sebesar 126,42 %, dengan realisasi pencapaian adalah (1) satu target dapat melampaui target yang ditetapkan dan (2) dua capaian belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Indikator kinerja yang dapat dilampaui targetnya adalah lamanya waktu penyusunan APBD tercapai 181,66 %, sedangkan indikator kinerja realisasi pendapatan terhadap target pendapatan dan realisasi belanja terhadap target belanja keduanya belum dapat mencapai target yang ditetapkan dengan masing-masing capaian target sebesar 98,37 % dan 99,23 %. Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun terakhir sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, apabila dilihat dari masing-masing target dan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

PERBANDINGAN KINERJA NYATA DENGAN KINERJA YANG DIRENCANAKAN : 1.

Indikator Kinerja : Lamanya waktu penyusunan RAPBD Target yang ditetapkan adalah selama 60 hari, dihitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan KUA / PPA sampai dengan Penyampaian Raperda APBD. Untuk target Indikator ini dilakukan mulai Bulan Juli sampai dengan Oktober (Triwulan III – Triwulan IV), sehingga baru dapat dihitung pada Triwulan IV ini. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,Penandatanganan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas RKUA dan PPAS Tahun 2016 paling lambat dilaksanakan pada Minggu IV Bulan Juli, namun kondisi eksisting baru dapat dilakukan penandatanganan pada tanggal 5 November 2015 dikarenakan adanya penangguhan penyampaian RKUA PPAS 2016 dikarenakan menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016 sesuai Surat Nomor 900/1878-DPKAD tanggal 16 Juni 2015 tentang Surat Penyampaian RKUA PPAS TA. 2016 dari Walikota ke DPRD, dan Surat Pengantar dari Bapak Sekretaris Daerah kepada Bapak Walikota tentang Penyampaian kembali RKUA PPAS TA. 2016 berdasarkan surat No. 900/1922-DPKAD tanggal 16 Juni 2015. Meskipun demikian, sambil menunggu terbitnya Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan rapat anggaran dengan Badan Musyawarah dan Panitia Anggaran DPRD Kota Bandung sehingga diharapkan 41

Penyampaian RAPBD Kota Bandung Tahun 2016 dapat disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah baru dapat disampaikan pada tanggal 6 Juli 2015, terlambat 1 Bulan dari ketentuan yang seharusnya yaitu pada Minggu I Bulan Juni, melalui Surat Nomor 900/2087-DPKAD. Sehingga Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas RKUA dan PPAS Tahun 2016 baru dapat ditandatangani pada tanggal 5 November 2015 melalui Surat Nomor : 900/2277-DPRD / 900/3534-DPKAD, terlambat 3 bulan dari ketentuan seharusnya yaitu pada Minggu IV Bulan Juli.

Setelah Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2016 ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD Kota Bandung, diterbitkanlah Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan DPA SKPD/PPKD pada tanggal 10 November 2015 berdasarkan Surat Nomor 900/SE-116/DPKAD. Penerbitan Surat Edaran ini terlambat 2 bulan dari ketentuan seharusnya yaitu pada Minggu I Bulan Agustus 2015. Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD dan RKA SKPKD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD sesuai ketentuan yang berlaku seharusnya dilaksanakan pada Awal Bulan Agustus sampai dengan akhir Bulan September 2015, namun dikarenakan penandatanganan KUA PPAS Tahun 2016 baru dilakukan pada tanggal 5 November 2015 dan Penerbitan Surat Edaran Penyusunan RKA pada tanggal 10 November 2015, sehingga DPKAD dan seluruh SKPD mempersingkat waktu Penyusunan RKA SKPD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD menjadi hanya 11 hari. Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD Kota Bandung dilaksanakan tanggal 16 November 2015, atau terlambat sekitar 6 minggu dari ketentuan yang berlaku yaitu pada Minggu I Bulan Oktober. Namun demikian, sesuai dengan Perjanjian Kerja yang ditetapkan targetnya yaitu waktu yang diperlukan sejak KUA PPAS ditandatangani sampai dengan Penyampaian Raperda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kota Bandung, sehingga dari target sebanyak 60 hari, dapat dilaksanakan hanya 11 hari karena dihitung dari KUA PPAS TA 2016 ditandatangani yaitu pada tanggal 5 November 2015 sampai dengan Penyampaian Raperda tentang APBD yaitu pada tanggal 16 November 2015. Penghitungan capaian target kinerja dilakukan dengan penghitungan mundur karena target yang ditetapkan adalah target hari maksimal yang harus ditempuh dalam melaksanakan penyusunan APBD, semakin cepat melaksanakan penyusunan APBD maka capaian kinerja semakin baik. Target kinerja : 60 hari Capaian

: 11 hari

42

Penghitungan Mundur = ((2 X target) - Realisasi) * 100 % Target = ((2X 60) - 11) * 100 % 60 = 181,66 %

Meskipun kinerja DPKAD pada Tahun 2015 untuk Indikator Lamanya Waktu Penyusunan APBD sangat terlampaui, namun kami menyadari bahwa dalam

prakteknya

waktu

atau

tanggal

yang

dilaksanakan belum sesuai dengan tanggal yang ditetapkan sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, baik untuk penandatanganan KUA PPAS yang hampir terlambat 3 bulan, bahkan untuk penyampaian Raperda APBD nya pun dari Pemerintah Daerah ke DPRD terlambat dari jadwal waktu yang ditetapkan dalam Peraturan dimaksud. Namun, dalam penghitungan Instrumen / Cara Pengukuran Indikator hanya dihitung lamanya waktu yang dibutuhkan sejak KUA - PPAS ditandatangani sampai dengan Penyampaian Raperda APBD Tahun 2016, dikarenakan kewenangan DPKAD Kota Bandung adalah pada saat penyusunan Raperda APBD dimaksud, sehingga penghitungan capaian target tetap mengambil waktu dimaksud. Sebagai bahan perbandingan mengenai progres penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Bandung setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) antara Pemerintah Kota Bandung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung

sampai dengan Penyampaian Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2016 yang dilaksanakan pada Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

43

TABEL 3.5 TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD TA. 2016 KETENTUAN NO

URAIAN

DALAM PERMENDAGRI

No. DAN TANGGAL SURAT

No. 13 / 2006 1.

KETERANGAN

Penyampaian Surat Kepada No : 900/610

Bappeda tentang Permohonan data RKPD tembusan

7 Mei 2015

disampaikan kepada Bapak Sekda

DPKAD Tgl : 7 Mei 2015

selaku Ketua TAPD 2.

Koordinas dengan Bappeda tentang RKPD

3.

28 Mei 2015

28 Mei 2015

Penyampaian Surat ke-2 kepada No : 910/730-

Bappeda tentang Permohonan data RKPD tembusan

1 Juni 2015

disampaikan kepada Bapak Sekda

DPKAD Tgl : 1 Juni 2015

selaku Ketua TAPD 4.

Penyampaian Surat Permohonan DNCPHB TA. 2016 kepada Inspektorat, Kepala SKPD, Pemberi Rekomendasai, Kepala Bagian TU Sekda, tembusan

No : 978/7303 Juni 2015

DPKAD Tgl : 3 Juni 2015

disampaikan kepada Bapak Walikota dan Bapak Wakil Walikota 5.

Penerimaan Draft RKPD dari

No : 500 Tahun

Bappeda (blm ttd Bapak Walikota)

2015 Tgl : 28 Mei 4 Juni 2015

2015tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016 44

KETENTUAN NO

URAIAN

DALAM PERMENDAGRI No. 13 / 2006

6.

Proses Penyusunan RKUA PPAS Tahun Anggaran 2016

7.

No. DAN TANGGAL

KETERANGAN

SURAT

5 Juni 2015

Draft Awal RKUA PPAS selesai dari konseptor untuk dikoreksi

8.

Surat kepada Bappeda perihal permohonan RKPD yang sudah di tanda tangan Bapak Walikota

No : 050/7598 Juni 2015

Tgl : 8 Juni 2015

untuk keakuratan data RKUA 2016 9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

10.

10 Juni 2015

Surat Pengantar dari Bapak Sekretaris Daerah kepada Bapak Walikota tentang Penyampaian

Sosialisasi tanggal 26 Juni 2015 No : 902/1851-

11 Juni 2015

DPKAD Tgl : 11 Juni 2015

RKUA PPAS TA. 2016 11.

DPKAD

Surat Penyampaian RKUA PPAS

Hasil rapat

TA. 2016 dari Walikota kepada

Banmus dengan

DPRD Kota Bandung

Dewan bahwa penyampaian RKUA PPAS

16 Juni 2015

No : 900/1878-

2016

DPKAD

ditangguhkan sampai dengan

Tgl : 16 Juni 2015

Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

12.

Surat Pengantar dari Bapak Sekretaris Daerah kepada Bapak Walikota tentang Penyampaian

16 Juni 2015

No : 900/1922-

Menindaklanjuti

DPKAD

hasil rapat banmus yang 45

KETENTUAN NO

URAIAN

DALAM PERMENDAGRI

No. DAN TANGGAL SURAT

No. 13 / 2006 Kembali RKUA PPAS TA. 2016

KETERANGAN

Tgl : 16 Juni 2015

menyatakan bahwa penyampaian RKUA PPAS TA. 2016 ditangguhkan sampai dengan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2016 diterbitkan.

13.

Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketaua TAPD kepada Kepala Daerah

14.

Minggu I Bulan Juni

Kesepakatan antara Kepala

Paling lambat

Daerah dan DPRD atas RKUA

Minggu ke-4

dan RPPAS 15.

Paling lambat

Paling lambat

Penyusunan RKA_SKPD,

Minggu I Bulan

Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD serta

17.

Agustus

116/DPKAD Tgl : 10 November

Awal Bulan Agustus sampai Akhir Bulan

tentang APBD

September

tentang APBD kepada DPRD

5 November 2015

2015

Penyusunan Rancangan Perda

Penyampaian Rancangan Perda

Tgl : 6 Juli 2015

No : 900/SE-

Daerah perihal Pedoman

PPKD 16.

DPKAD

Bulan Juli

Penerbitan Surat Edaran Kepala

RKA_PPKD dan DPA SKPD /

No : 900/2087-

Paling lambat Minggu I Bulan Oktober

Tgl : 16 November 2015

46

KETENTUAN NO

URAIAN

DALAM PERMENDAGRI

No. DAN TANGGAL SURAT

No. 13 / 2006 18.

Pengambilan Persetujuan

Paling lambat 1

bersama DPRD dan Kepala

Bulan sebelum

Daerah

tahun anggaran yang bersangkutan

KETERANGAN

Tgl : 10 Desember 2015

(akhir November) 19.

Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi

20

Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD

3 hari kerja setelah persetujuan

Tgl : 14 Desember 2015

bersama

Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perwal tentang penjabaran APBD diterima oleh Gubernur

21.

Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil

Paling lambat 7

evaluasi yang ditetapkan dengan

hari kerja sejak

Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perdea tentang

diterimanya keputusan hasil evaluasi

APBD. 22.

Penyampaian Keputusan DPRD tentang Penyempurnaan

3 hari kerja setelah 47

KETENTUAN NO

DALAM

URAIAN

PERMENDAGRI No. 13 / 2006

Rancangan Perda tentang APBD

No. DAN TANGGAL

KETERANGAN

SURAT

keputusan

kepada Gubernur

Pimpinan DPRD ditetapkan

23.

Penetapan Perda tentang APBD

Paling lambat

dan Perwal tentang Penjabaran

akhir Bulan

APBD sesuai dengan hasil

Desember

evaluasi 24.

Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD

25.

Print out DPA SKPD

26.

Penandatanganan DPA SKPD

TABEL 3.6 DOKUMEN EVALUASI RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 NO

URAIAN

KETERANGAN

I.

DOKUMEN EVALUASI

1.

Surat Pengantar Kepala Daerah

No. 903/3958-DPKAD Tgl. 11 Desember 2015

2.

Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama

1 Buku (2 rangkap)

3.

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

3 Buku (2 rangkap)

4.

Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap

No. 903/3933-DPKAD 900/2381-DPRD Tgl. 10 Desember 2015

Raperda tentang APBD 5.

Keputusan Pimpinan DPRD tentang persetujuan terhadap Raperda

No. 27 Tahun 2015 Tgl. 10 Desember 2015 48

NO

URAIAN

KETERANGAN

APBD 6.

RKPD

No. 1067 Tahun 2015 Tgl. 05 November 2015

7.

KU APBD yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan

No. 900/3533-DPKAD 900/2277-DPRD Tgl. 05 November 2015

DPRD 8.

PPAS APBD yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD

9.

No. 900/3534-DPKAD 900/2278-DPRD Tgl. 05 November 2015

Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap Raperda tentang APBD

10.

Nota Keuangan dan pidato Kepala Daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada Sidang DPRD

11.

Daftar Sinkronisasi dan sinergitas program / kegiatan dalam APBD dengan Bidang Pembangunan Nasional

12.

Daftar Sinkronisasi dan sinergitas program / kegiatan dalam APBD dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

13.

Anggaran fungsi pendidikan

14.

Anggaran fungsi kesehatan di luar gaji

15.

Anggaran perumahan rakyat dan kawasan permukiman

16.

Alokasi Dana Desa (ADD) Catatan : Bagi Kab/Kota yang memiliki desa

17.

Softcopy Lampiran Ia

II.

LAMPIRAN PERDA TENTANG APBD Lampiran I

Ringkasan APBD

Lampiran II

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemda dan Organisasi

Lampiran III

Ringkasan APBD menurut urusan Pemda, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan 49

NO

URAIAN Lampiran IV

KETERANGAN

Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemda, organisasi, program dan kegiatan

Lampiran V

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemda dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah

Lampiran VI

Daftar jumlah pegawai per gol dan per jabatan

Lampiran VII

Daftar piutang daerah

Lampiran VIII

Daftar Penyertaan Modal Daerah

Lampiran IX

Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah

Lampiran X

Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain

Lampiran XI

Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun anggaran ini

III

Lampiran XII

Daftar Dana Cadangan Daerah

Lampiran XIII

Daftar pinjaman dan obligasi daerah

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD Lampiran I

Ringkasan APBD

Lampiran I.a

Ringkasan Penjabaran APBD

Lampiran II

Penjabaran APBD menurut urusan Pemda, organisasi, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, belanja dan pembiayaan

Lampiran III

Daftar Penerima Hibah

Lampiran IV

Daftar Penerima Bantuan Sosial

50

Berdasarkan data dimaksud di atas maka dapat dilihat percepatan penyusunan APBD Tahun 2016 sehingga dari target yang ditetapkan selama 60 hari, dapat tercapai selama 11 hari. Berdasarkan perhitungan yang telah kami utarakan di atas melalui perhitungan mundur, diperoleh kesimpulan bahwa untuk Indikator Kinerja Lamanya Waktu Penyusunan APBD dapat melampaui target yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 181,66 %.

2. Indikator Kinerja : Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, menyebutkan bahwa APBD Kota Bandung terdiri dari : Anggaran Pendapatan :

Rp. 5.455.361.616.094,00

Anggaran Belanja

:

Rp. 6.552.368.797.049,00

Anggaran Pembiayaan :

Rp. 1.098.007.180.955,00

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran pendapatan yang ditetapkan menjadi target pendapatan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota. Hal ini berdampak pada besarnya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung agar seluruh target pendapatan yang ditargetkan dapat tercapai. Ketercapaian target pendapatan sesuai dengan APBD merupakan indikator baiknya kualitas APBD yang dirancang sehingga seluruh target pendapatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan bahkan dapat terlampaui. Penetapan besaran target pendapatan dalam APBD merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bandung (yang didukung oleh DinasDinas penghasil) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Bandung untuk melaksanakan pembangunan. Berdasarkan data hasil rekonsiliasi pendapatan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung (unaudited), diperoleh data realisasi pendapatan Pemerintah Kota Bandung 51

Tahun 2015 sebesar

Rp. 5.098.071.916.848,00 atau sebesar 93,45 % dari anggaran

pendapatan Tahun 2015 sebesar Rp. 5.455.361.616.094,00. Dengan perhitungan :

Rp. 5.098.071.916.848,00 X 100 % Rp. 5.455.361.616.094,00

=

93,45 %

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan target prosentase untuk realisasi pendapatan pada Tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 95,00 %, hal ini menunjukan bahwa realisasi target kinerja yang ditetapkan belum dapat melampaui target yang ditetapkan sebesar 98,37 % (93,45/95,00 X 100 %)

Untuk mengetahui target pendapatan yang perlu dikelola lebih intensif, maka perlu diuraikan mengenai komponen pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2015. Komponen Pendapatan: 1)

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, BPHTB (mulai tahun 2010) dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

2)

Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta

3)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 (unaudited), maka didapatkan target dan realisasi anggaran per komponen pendapatan sebagai berikut :

52

Tabel 3.6 DATA PENDAPATAN PER KOMPONEN PEMERINTAH KOTA BANDUNG Tahun 2015 NO

KOMPONEN

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

%

1.

Pendapatan Asli Daerah

2.066.246.830.526,00

1.859.694.643.505,00

90,00

2.

Pendapatan Transfer

3.373.614.785.568,00

3.229.825.361.343,00

95,74

3.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

15.500.000.000,00

8.551.912.000,00

55,17

5.455.361.616.094,00

5.098.071.916.848,00

93,45

TOTAL Sumber : DPKAD

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi pendapatan Pemerintah Kota Bandung yang terbesar adalah dari Realisasi Pendapatan Transfer sebesar 62 % dari seluruh pendapatan Pemerintah Kota Bandung

53

MATRIK DATA PENDAPATAN PER KOMPONEN PEMERINTAH KOTA BANDUNG Tahun 2015

Sumber : DPKAD Berdasarkan data tersebut di atas, ketiga komponen yang ada pada Pos Pendapatan Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2015 ketiganya tidak dapat mencapai target yang ditentukan dalam APBD. Dari ketiga komponen dimaksud, Lain-lain pendapatan yang sah hanya tercapai 55,17 % dari target yang ditetapkan. Namun dikarenakan target maupun Realisasi dari komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah kecil, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian target pendapatan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 yaitu sebesar 93,45 %. Target pendapatan yang ditetapkan untuk Tahun 2015 sebesar 95,00 % sehingga ketercapaian target kinerja hanya tercapai 98,37 % karena realisasi capaian kinerja pendapatan Pemerintah Kota Bandung hanya sebesar 93,45 %.

3. Indikator Kinerja : Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan

Hampir sama dengan Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan, realisasi anggaran belanja juga bergantung pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah 54

penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor

01

Tahun

2014

tentang

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, menyebutkan bahwa APBD Kota Bandung terdiri dari : Anggaran Pendapatan :

Rp. 5.455.361.616.094,00

Anggaran Belanja

:

Rp. 6.552.368.797.049,00

Anggaran Pembiayaan :

Rp. 1.098.007.180.955,00

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran belanja yang ditetapkan adalah anggaran tertinggi untuk Pemerintah Kota dalam melakukan pembelanjaan. Hal ini berdampak pada besarnya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung agar seluruh kegiatan pembangunan yang telah ditargetkan dapat tercapai. Ketercapaian target belanja sesuai dengan APBD merupakan indikator baiknya kualitas APBD yang dirancang sehingga seluruh target belanja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Penetapan besaran target belanja dalam APBD merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar dapat digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan Kota Bandung dalam melaksanakan pembangunan. Berdasarkan data hasil rekonsiliasi belanja dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung (unaudited), diperoleh data realisasi belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 sebesar Rp. 5.201.037.465.945,00 atau sebesar 79,38 % dari anggaran pendapatan Tahun 2015 sebesar Rp. 6.552.368.797.049,00. Penghitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut : Prosentase Realisasi

=

Rp. 5.201.037.465.945,00

X 100 %

Rp. 6.552.368.797.049,00 =

79,38 % 55

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan target prosentase untuk realisasi pendapatan sebesar 80,00 %, hal ini menunjukan bahwa realisasi target kinerja yang ditetapkan tidak dapat tercapai karena realisasi pendapatan berdasarkan Laporan Keuangan unaudited sebesar 79,38 %. Perhitungan yang dilakukan dalam menghitung capaian realisasi target adalah : Capaian Target

=

79,38

X 100 % 80,00

=

99,23 %

Untuk mengetahui realisasi belanja yang belum secara baik penganggarannya, maka perlu diuraikan mengenai komponen belanja Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2015. Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 (unaudited), maka didapatkan target dan realisasi anggaran per komponen belanja sebagai berikut : Tabel 3.8 DATA BELANJA PER KOMPONEN PEMERINTAH KOTA BANDUNG Tahun 2015 NO

KOMPONEN

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

%

1.

Belanja Operasi

4.622.533.972.302,19

3.913.117.644.604,00

84,65

2.

Belanja Modal

1.908.650.351.654,81

1.287.802.827.811,00

67,47

Sumber : DPKAD

Berdasarkan

data

tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pada struktur belanja Pemerintah

Kota

Bandung,

Belanja

Operasi

mendapat

alokasi

75

%

sedangkan

Belanja Modal hanya mendapat alokasi 25 %.

56

Berdasarkan data dimaksud, kedua komponen yang ada pada Pos Pendapatan Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2015 keduanya tidak dapat mencapai target yang ditentukan dalam APBD. Dari kedua komponen dimaksud, Belanja Modal hanya tercapai 67,47 % dari target yang ditetapkan.

MATRIK DATA BELANJA PER KOMPONEN PEMERINTAH KOTA BANDUNG Tahun 2015

Sumber : DPKAD

PERBANDINGAN

KINERJA

NYATA

DENGAN

KINERJA

TAHUN-TAHUN

SEBELUMNYA : 1. Indikator Kinerja : Lamanya waktu penyusunan RAPBD Pada Tahun 2014, proses penyusunan RAPBD memakan waktu yang cukup lama yaitu selama 95 hari, mulai dari ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA – PPAS pada tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan usul penyampaian Raperda APBD kepada DPRD Kota Bandung pada tanggal 27 Oktober 2014 sehingga membutuhkan waktu 95 hari dari target sebanyak 62 hari, sehingga bila dilakukan penghitungan mundur dari target yang ditetapkan : Target kinerja : 62 hari Capaian

: 95 hari 57

Penghitungan Mundur = ((2 X target) - Realisasi) * 100 % Target = ((2X 62) - 95) * 100 % 62 = 46,77 %

Pada Tahun 2015, Penandatanganan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas RKUA dan PPAS Tahun 2016 yang seharusnya paling lambat dilaksanakan pada Minggu IV Bulan Juli, namun kondisi eksisting baru dapat dilakukan penandatanganan pada tanggal 5 November 2015 dikarenakan adanya penangguhan penyampaian RKUA PPAS 2016 dikarenakan menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016 sesuai Surat Nomor 900/1878-DPKAD tanggal 16 Juni 2015 tentang Surat Penyampaian RKUA PPAS TA. 2016 dari Walikota ke DPRD, dan Surat Pengantar dari Bapak Sekretaris Daerah kepada Bapak Walikota tentang Penyampaian kembali RKUA PPAS TA. 2016 berdasarkan surat No. 900/1922-DPKAD tanggal 16 Juni 2015. Meskipun demikian, sambil menunggu terbitnya Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan rapat anggaran dengan Badan Musyawarah dan Panitia Anggaran DPRD Kota Bandung sehingga diharapkan Penyampaian RAPBD Kota Bandung Tahun 2016 dapat disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah baru dapat disampaikan pada tanggal 6 Juli 2015, terlambat 1 Bulan dari ketentuan yang seharusnya yaitu pada Minggu I Bulan Juni, melalui Surat Nomor 900/2087-DPKAD. Sehingga Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas RKUA dan PPAS Tahun 2016 baru dapat ditandatangani pada tanggal 5 November 2015 melalui Surat Nomor : 900/2277-DPRD / 900/3534-DPKAD, terlambat 3 bulan dari ketentuan seharusnya yaitu pada Minggu IV Bulan Juli. Setelah Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2016 ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD Kota Bandung, diterbitkanlah Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan DPA SKPD/PPKD pada tanggal 10 November 2015 berdasarkan Surat Nomor 900/SE-116/DPKAD. Penerbitan Surat Edaran ini terlambat 2 bulan dari ketentuan seharusnya yaitu pada Minggu I Bulan Agustus 2015. Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD dan RKA SKPKD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD sesuai ketentuan yang berlaku seharusnya dilaksanakan pada Awal Bulan Agustus sampai dengan akhir Bulan September 2015, namun dikarenakan penandatanganan KUA PPAS Tahun 2016 baru dilakukan pada tanggal 5 November 2015 dan 58

Penerbitan Surat Edaran Penyusunan RKA pada tanggal 10 November 2015, sehingga DPKAD dan seluruh SKPD mempersingkat waktu Penyusunan RKA SKPD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD menjadi hanya 11 hari. Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD Kota Bandung dilaksanakan tanggal 16 November 2015, atau terlambat sekitar 6 minggu dari ketentuan yang berlaku yaitu pada Minggu I Bulan Oktober. Namun demikian, sesuai dengan Perjanjian Kerja yang ditetapkan targetnya yaitu waktu yang diperlukan sejak KUA PPAS ditandatangani sampai dengan Penyampaian Raperda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kota Bandung, sehingga dari target sebanyak 60 hari, dapat dilaksanakan hanya 11 hari karena dihitung dari KUA PPAS TA 2016 ditandatangani yaitu pada tanggal 5 November 2015 sampai dengan Penyampaian Raperda tentang APBD yaitu pada tanggal 16 November 2015. Penghitungan capaian target kinerja dilakukan dengan penghitungan mundur karena target yang ditetapkan adalah target hari maksimal yang harus ditempuh dalam melaksanakan penyusunan APBD, semakin cepat melaksanakan penyusunan APBD maka capaian kinerja semakin baik. Target kinerja : 60 hari Capaian

: 11 hari

Berdasarkan hal tersebut, untuk indikator kinerja lamanya waktu penyusunan RAPBD Tahun 2016 bila dibandingkan dengan lamanya waktu penyusunan RAPBD Tahun 2015 terjadi lonjakan dari 95 hari menjadi 11 hari atau berkurang / terjadi percepatan sebanyak 84 hari

2. Indikator Kinerja : Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan Apablia dibandingkan dengan prosentase realisasi terhadap anggaran pendapatan yang ditetapkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat diketahui dari Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung untuk setiap tahunnya. Sejak DPKAD terbentuk pada Tahun 2010, Pendapatan Pemerintah Kota Bandung selalu mengalami peningkatan, pada Tahun 2010 realisasi pendapatan Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp. 2.440.160.360.714,00, pada Tahun 2014 realisasi pendapatannya meningkat menjadi

Rp. 4.953.940.629.444,00, dan pada Tahun 2015 realisasi

pendapatan Pemerintah Kota Bandung menjadi Rp. 5.098.071.916.848,00.

59

Untuk lebih jelasnya mengenai peningkatan kemajuan pendapatan Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat pada table di bawah ini : Tabel 3.7 DATA PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG Tahun 2010 - 2015 NO

TAHUN

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

%

1.

2010

2.493.858.908.628,31

2.440.160.360.714,00

97,87

2.

2011

3.051.131.745.545,23

3.115.296.523.905,00

102,10

3.

2012

3.609.909.735.354,63

3.666.693.409.600,00

101,58

4.

2013

4.349.877.954.232,15

4.332.088.946.776,00

99,61

5.

2014

5.302.471.398.707,15

4.953.940.629.444,00

93,42

6.

2015

5.455.361.616.094,00

5.098.071.916.848,00

93,45

*2015 data unaudited Sumber : DPKAD Matrik Pendapatan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2010 – 2014

Sumber : DPKAD

Pendapatan Pemerintah Kota Bandung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari target maupun capainnya, hal ini dikarenakan adanya kesepahaman bagi unit kerja 60

penghasil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk dapat mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dengan seoptimal mungkin. Dengan melihat data realisasi pendapatan Pemerintah Kota Bandung mulai tahun 2010 – 2015 dapat dilihat walaupun selalu mengalami peningkatan dalam jumlah perolehan realisasi pendapatannya, namun secara prosentase terhadap target yang ditetapkan sudah tiga tahun mengalami penururan atau tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya pembahasan yang lebih baik dalam merumuskan target yang akan dicapai oleh eksekutif dan legislatif, sehingga realisasi pendapatan dapat mencapai target yang ditetapkan sebelumnya.

3. Indikator Kinerja : Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan

Sejak DPKAD terbentuk pada Tahun 2010, Pendapatan Pemerintah Kota Bandung selalu mengalami peningkatan, pada Tahun 2010 realisasi belanja Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp. 2.440.160.360.714,00, Tahun 2014 realisasinya Rp. 4.953.940.629.444,00, dan pada Tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 5.201.037.465.945,00. Untuk lebih jelasnya mengenai peningkatan kemajuan belanja Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat pada table di bawah ini :

61

Tabel 3.9 DATA BELANJA PEMERINTAH KOTA BANDUNG Tahun 2010 - 2015 NO

TAHUN

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

%

2010

2.855.133.555.022,31

2.522.680.816.553,00

88.36

2011

3.312.196.925.814,23

3.080.347.679.003,00

93.00

2012

3.864.609.570.886,63

3.490.035.513.075,00

90.31

2013

4.755.244.946.717,15

4.027.469.180.321,00

84.70

5.

2014

5.717.545.328.505,00

4.435.597.295.732,00

77,58

6.

2015

6.552.368.797.049,00

5.201.037.465.945,00

79,38

1. 2. 3. 4.

*2015 data unaudited Sumber : DPKAD Matrik Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2010 – 2015

Sumber : DPKAD

Belanja Pemerintah Kota Bandung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari target maupun capainnya, hal ini dikarenakan adanya kesepahaman bagi unit kerja penghasil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk dapat mencapai target pendapatan yang telah 62

ditetapkan

dengan

seoptimal

mungkin.

Namun

prosentase

realisasinya

menunjukan

kecenderungan penurunan pencapaian sesuai anggaran belanja yang ditetapkan. Penentuan besaran anggaran belanja Pemerintah Kota Bandung yang dibahas bersama-sama oleh legislatif dan eksekutif termasuk oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih terkendala dengan penganggaran belanja yang belum efesien dan efektif sehingga pencapaian target belanja masih jauh dari target yang diharapkan. Selain itu faktor kekhawatiran para pengguna anggaran terhadap kebijakan belanja yang akan dicairkan juga menjadi faktor rendahnya penyerapan anggaran belanja oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Sehingga untuk tahun-tahun ke depan perlu adanya upaya dari semua pihak agar anggaran belanja yang ditetapkan dalam APBD Kota Bandung dapat dilaksanakan seluruhnya dan tidak menyisakan Sisa Anggaran pada akhir tahun anggaran.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra : 1. Indikator Kinerja : Lamanya waktu penyusunan RAPBD Berdasarkan data pada Tabel 3.4 diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja 181,66 % yang berarti capaian melampaui target akhir Renstra. Akhir target Rencana Strategis untuk lamanya waktu penyusunan RAPBD Kota Bandung adalah 60 hari, sehingga bila dilakukan penghitungan capaian target kinerja menurun dari data realisasi sampai dengan tahun 2015 didapatkan angka 181,66 % sebagaimana dihitung di atas Dengan

hasil

capaian

target

seperti

di

atas,

maka

DPKAD

harus

dapat

mempertahankan kondisi dimaksud dengan lebih mendekati jadwal waktu penyampaian sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Hal ini memerlukan kerja keras yang sangat besar dari DPKAD Kota Bandung selaku Leading Sector Penyusunan Raperda APBD, agar pada akhir Renstra selain target kinerja tercapai bahkan terlampaui namun waktu nya pun dapat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan.

2. Indikator Kinerja : Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan Berdasarkan data pada Tabel 3.4 diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja 93,45 % yang berarti capaian target akhir Renstra perlu ditingkatkan sebesar 6,55 % agar dapat sesuai target akhir Renstra pada Tahun 2018. 63

Penghitungan yang dilakukan adalah dengan membandingkan ketercapaian realisasi tahun 2015 (93,45 %) dengan target akhir Renstra Tahun 2018 (100,00 %), sehingga perhitungannya adalah (93,45 / 100,00) X 100 % = 93,45 %. 3. Indikator Kinerja : Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan Berdasarkan data pada Tabel 3.4 diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja 79,38 % yang berarti capaian target akhir Renstra perlu ditingkatkan sebesar 10,62 % agar dapat sesuai target akhir Renstra pada Tahun 2018 sebesar 90,00 %. Penghitungan yang dilakukan adalah dengan membandingkan ketercapaian realisasi tahun 2015 (79,38 %) dengan target akhir Renstra Tahun 2018 (90,00 %), sehingga perhitungannya adalah (79,38 / 90,00) X 100 % = 88,20 %.

Perbandingan Kinerja dengan Kinerja Instansi Lain yang Unggul : 1. Indikator Kinerja : Lamanya waktu penyusunan RAPBD Pemerintah Kota Bandung selalu berusaha untuk memenuhi setiap ketentuan pada aturan perundangan yang berlaku, seperti halnya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang telah dapat menyampaikan RAPBD sesuai aturan perundangan yang berlaku yang diawali dengan penandatanganan KUA – PPAS yang dilaksanakan sebelum waktu yang ditetapkan, bahkan dapat mengesahkan APBD pada akhir Bulan November tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kesinambungan dan koordinasi yang baik terutama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) nya, sehingga Pemerintah Kota Surabaya dapat mengesahkan APBD tepat waktu. Adanya koordinasi yang baik antar lini pada Pemerintah Kota Surabaya, dan baiknya hubungan koordinasi antara eksekutif dan legislatif mengakibatkan Penyusunan dan Pembahasan Raperda APBD dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku bahkan bias lebih cepat dari target yang ditetapkan. Selain itu matangnya pembahasan dari awal penyusunan Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota yang dituangkan pada masing-masing SKPD dalam dokumen Pra-RKA dan Renja SKPD, yang kemudian dibahas bersama-sama dengan TAPD dan DPRD, sehingga pada saat penandatanganan KUA-PPAS dan persetujuan Raperda, DPRD tidak lagi membahasanya secara detail karena telah dilakukan pembahasan yang matang pada saat Musrenbang, penyusunan Pra-RKA dan Renja SKPD.

64

2. Indikator Kinerja : Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan Dikarenakan Indikator Kinerja untuk prosentase realisasi terhadap anggaran pendapatan ini baru ditargetkan pada Tahun 2014, sehingga DPKAD Kota Bandung belum dapat menampilkan perbandingan kinerja dengan Instansi lain pada Pemerintah Daerah lainnya sebagai bahan perbandingan, karena belum dilakukan studi banding mengenai prosentase realisasi ini. 3. Indikator Kinerja : Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan Dikarenakan Indikator Kinerja untuk prosentase realisasi terhadap anggaran belanja ini baru ditargetkan pada Tahun 2014, sehingga DPKAD Kota Bandung belum dapat menampilkan perbandingan kinerja dengan Instansi lain pada Pemerintah Daerah lainnya sebagai bahan perbandingan, karena belum dilakukan studi banding mengenai prosentase realisasi ini.

Penganggaran : Dalam menunjang Sasaran Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas Penyusunan APBD sesuai ketentuan yang berlaku, dialokasikan dalam 2 (dua) Program, yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai out come Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah, untuk Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 (Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD) dibebani anggaran sebesar Rp. 4.891.421.000,00 dengan realisasi Tahun 2015 sebesar Rp. 4.564.346.000,00

(93,31%). Program ini terbagi dalam 7 (tujuh) kegiatan, yaitu : Penyusunan

Standar Satuan Harga, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, yang masing-masing mempunyai output sebagai berikut : tersedianya Standar Satuan Harga, penyampaian Raperda - Raperwal tentang APBD, dan Raperda – Raperwal tentang RPAPBD, yang keseluruhan output dimaksud dapat menunjang dalam penyampaian RAPBD Kota Bandung secara tepat waktu. Program selanjutnya dalam mendukung capaian target kinerja ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD ini adalah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota, yang dianggarakan sebesar Rp. 906.901.430,00 dengan realisasi Tahun 2015 sebesar Rp. 857.804.100,00 (94,59 %), yang terdiri dari kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS dan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan 65

PPAS Perubahan APBD, yang masing-masing mempunyai output kegiatan : tersedianya dokumen KUA – PPAS Tahun 2016, dan Perubahan KUA – PPAS Tahun 2015. Faktor-faktor Pendukung adalah sebagai berikut : -

Peraturan perundangan yang berlaku;

-

Kebijakan pimpinan daerah dan pimpinan SKPD

-

Adanya kepentingan bersama terhadap ketepatan waktu pengesahan anggaran

-

Adanya SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Pengelolaan Keuangan

Faktor-faktor Penghambat adalah sebagai berikut : -

Belum terjadi kesepahaman antara legislatif dan eksekutif

-

SIMDA belum terhubung secara online ke seluruh SKPD

Solusi / Rekomendasi antara lain sebagai berikut : -

Penyusunan RKPD, dan KUA – PPAS perlu waktu yang lebih awal dibanding tahun ini supaya cukup waktu pembahasannya;

-

Perlu diberikan kesamaan presepsi mengenai indikator kinerja, output, outcome dan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara eksekutif dan legislatif;

-

Perlu adanya kebijakan dari Walikota Bandung terhadap seluruh SKPD agar penyampaian RAPBD dapat tepat pada waktunya.

-

Perlunya system online dalam penyampaian RKA – SKPD agar dapat lebih cepat diketahui setiap perubahan penyusunan anggaran SKPD.

66

Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan Tahun 2018 Tahun 2014 (Excisting) No

Indikator Kinerja

(Akhir Renstra)

Satu an Target Realisasi

1.

Prosentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu

Tahun 2015

%

75

Rata-rata Kinerja Capaian Sasaran 2

79,38

%

105,84

Target Realisasi

80

99,99

105,84

%

Target

Realisasi (sd 2015)

%

124,98

95

99,99

105,25

124,98

105,25

Sumber : DPKAD

Pada pelaksanaan perjalanan pengelolaan keuangan daerah wajib diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan pasal 330, dimuat ayat-ayat sebagai berikut : 1.

Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.

Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;

67

3.

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;

4.

Peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUD, kuasa BUD, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (8), Pasal 211 ayat (3), Pasal 194, dan Pasal 226. Semua penerimaan daerah dan

pengeluaran

rangka

daerah

pelaksanaan

dalam urusan

pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja,

dan

pembiayaan.

Penjelasan berikut ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini telah disusun pedoman pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan

Anggaran

oleh

Kepala

SKPD

dilaksanakan

setelah

Dokumen

Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. Proses penetapan DPA-SKPD adalah sebagai berikut : 1. PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD. 2. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. 3. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan. 4. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

68

5. Berdasarkan

hasil

verifikasi,

PPKD

mengesahkan

rancangan

DPA¬SKPD

dengan

persetujuan sekretaris daerah. 6. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. Setelah DPA-SKPD ditetapkan, Kepala SKPD melaksanakan kegiatan¬kegiatan SKPD berdasarkan dokumen tersebut. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tersebut tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD), atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD), atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Khusus untuk biaya pegawai diatur bahwa gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD. Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang¬undangan. Dalam pelaksanaan pembayaran yang terhutang pajak, bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya pembayaran dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD. Karena itu, kuasa BUD berkewajiban untuk: 

meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran; 69



menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;



menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;



memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan



menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Perlu menjadi perhatian bahwa penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: 

meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;



menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan



menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila kelengkapan dokumen, kebenaran perhitungan dan ketersediaan dana tidak terpenuhi. Bendahara pengeluaran wajib melakukan hal tersebut karena dia bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. Kepala daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD tersebut disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. Setelah DPA-SKPD ditetapkan, PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran kas tersebut memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 70

 Penyediaan Dana Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD merupakan dasar pengeluaran kas atas beban APBD. Permintaan pembayaran hanya dapat dilaksanakan, jika SPD telah diterbitkan.  Permintaan Pembayaran Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Ada 4 jenis SPP yaitu: 

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP).



Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP¬GU).



Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU).



Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh

persetujuan

dari

pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran melalui

PPK¬SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka mengganti uang persediaan. Sedangkan penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan. Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU tersebut

digunakan

dalam

rangka

pelaksanaan

pengeluaran

SKPD

yang

harus

dipertanggungjawabkan. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Prosedur pengajuan dan penerbitan SPM-LS dimulai dengan penyiapan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran. Selanjutnya, Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK¬SKPD. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran sebelum menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP).  Perintah Membayar 71

Setelah meneliti SPP, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran harus menyatakan apakan dokumen SPP telah lengkap dan sah. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.

Jika dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM. Penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP. SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.  Pencairan Dana Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Jika dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Jika dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Sedangkan untuk pembayaran langsung, Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada pihak ketiga.  Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bendahara

pengeluaran

secara

administratif

wajib mempertanggung jawabkan

penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini dilaksanakan dengan menutup Buku Kas Umum setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan. Dalam hal laporan pertanggungjawaban telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. Disamping pertanggungjawaban secara administratif, Bendahara Pengeluaran pada SKPD juga wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi 72

tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD

selaku

BUD

pertanggungjawaban

paling tersebut

lambat

tanggal

dilaksanakan

10

setelah

bulan

berikutnya.

diterbitkan

surat

Penyampaian pengesahan

pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

1. Indikator Kinerja : Waktu rata-rata penyelesaian SP2D 2 hari

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Jika dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Sedangkan untuk pembayaran langsung, Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada pihak ketiga. Untuk mendukung seluruh tata kelola penatausahaan keuangan daerah tersebut itulah, DPKAD Kota Bandung berupaya untuk dapat menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja dari mulai diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar dari SKPD.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditentukan bahwa Prosentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu ditargetkan sebesar 95 % pada akhir Tahun 2018, dan harus tercapai sebesar 80 % pada Tahun 2015.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan : Penerbitan SP2D di lingkungan Pemerintah Kota Bandung selama kurun waktu 2 Januari s/d 31 Desember 2015 (1 tahun anggaran) adalah sebanyak 20.141 lembar, terdiri dari 19.265 lembar SP2D Belanja Langsung (BL) dan 876 lembar SP2D Belanja Tidak langsung (BTL).

73

Berdasarkan register surat penerimaan SPM dari SKPD dan tanggal penerbitan SP2D atas SPM dimaksud, terdapat 20.140 SP2D yang terbit kurang dari atau sama dengan 2 hari kerja setelah SPM disampaikan dengan lengkap dan benar. Oleh sebab itu maka jumlah SP2D yang terbit kurang dari atau sama dengan 2 hari kerja dibagi dengan seluruh penerbitan SP2D dari DPKAD dikali dengan 100%, atau sama dengan 20.140 Lembar / 20.141 Lembar X 100 % Sehingga didapatkan angka 79,38 %. Target penerbitan SP2D yang dikeluarkan tepat waktu pada Tahun 2015 sebesar 80 %, hal ini berarti menunjukan bahwa prosentase realisasi penerbitan SP2D secara tepat waktu pada Tahun 2015 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 124,98 %. Berdasarkan data di atas, penerbitan SP2D di Kota Bandung dilaksanakan berdasarkan pengajuan SPM dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Pengajuan SPM berdasarkan Jenis Belanjanya sebagaimana telah diuraikan di atas terbagi dalam 2 (dua) jenis belanja yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun ketercapaian prosentase untuk masing-masing jenis belanja dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 3.11 REKAPITULASI PENERBITAN SP2D PER JENIS BELANJA TAHUN 2015 NO

JENIS BELANJA

1.

Belanja Langsung

2.

Belanja Tidak Langsung

JUMLAH

BANYAKNYA BERKAS

PENGAJUAN ≤ 2 HARI

%

19.265 berkas

19.264 berkas

99,99

876 berkas

876 berkas

100,00

20.141 berkas

20.140 berkas

99,99

Sumber : DPKAD

74

MATRIK PENERBITAN SP2D PER JENIS BELANJA TAHUN 2015

Sumber : DPKAD Dari tabel dan matrik di atas, dapat dilihat bahwa seluruh pengajuan Belanja Tidak Langsung dapat seluruhnya dapat diterbitkan SP2D kurang dari 2 (dua) hari, sedangkan untuk pengajuan SPM Belanja Langsung tercapai 99,99 % berkas SP2D yang dapat diterbitkan kurang dari atau sama dengan 2 (dua) hari. Pengajuan SPM dan Penerbitan SP2D Belanja Langsung pada setiap bulannya tidak sama, peningkatan terjadi pada bulan-bulan menjelang akhir tahun anggaran dikarenakan banyak kegiatan yang dilaksanakan dan dicairkan pada akhir tahun anggaran, sehingga pada akhir tahun anggaran banyak pengajuan SPM yang tidak dapat diterbitkan SP2D nya kurang dari waktu yang ditentukan.

TABEL 3.12 REKAPITULASI PENERBITAN SP2D BELANJA LANGSUNG PER BULAN TAHUN 2015 NO

BULAN

BANYAKNYA BERKAS

PENGAJUAN ≤ 2 HARI

%

1.

Januari

9 berkas

8 berkas

88,88

2.

Februari

9 berkas

9 berkas

100,00

3.

Maret

555 berkas

555 berkas

100,00

4.

April

676 berkas

676 berkas

100,00

5.

Mei

812 berkas

812 berkas

100,00 75

NO

BULAN

BANYAKNYA BERKAS

PENGAJUAN ≤ 2 HARI

%

6.

Juni

1.095 berkas

1.095 berkas

100,00

7.

Juli

1.297 berkas

1.297 berkas

100,00

8.

Agustus

1.082 berkas

1.082 berkas

100,00

9.

September

1.386 berkas

1.386 berkas

100,00

10.

Oktober

1.498 berkas

1.498 berkas

100,00

11.

November

2.055 berkas

2.055 berkas

100,00

12.

Desember

8.791 berkas

8.791 berkas

100,00

19.265 berkas

19.264 berkas

99,99

JUMLAH Sumber : DPKAD

MATRIK PENERBITAN SP2D BELANJA LANGSUNG PER BULAN TAHUN 2015

Sumber : DPKAD Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pengajuan SPM dari SKPD paling banyak terjadi pada Bulan Desember 2015, berkaitan dengan akhir tahun anggaran sehingga perlu diupayakan pembinaan kepada seluruh SKPD agar dapat mencairkan anggaran (mengajukan SPM) tidak bertumpuk pada akhir tahun anggaran. Sedangkan Pengajuan SPM dan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung pada setiap bulannya relatif sama, karena SPM dan SP2D Belanja Tidak Langsung ini terutama untuk membiayai Gaji Pegawai dan Tunjangan Pegawai. Sehingga ketepatan waktu untuk penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung ini relatif tercapai semua (100 %). Untuk lebih jelasnya mengenai 76

jumlah berkas dan prosesntase ketepatan waktu penerbitan SP2D dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 3.13 REKAPITULASI PENERBITAN SP2D BELANJA TIDAK LANGSUNG PER BULAN TAHUN 2015

NO

1.

BULAN

BANYAKNYA

PENGAJUAN ≤

BERKAS

2 HARI

%

Januari

1 berkas

1 berkas

100,00

2.

Februari

58 berkas

58 berkas

100,00

3.

Maret

79 berkas

79 berkas

100,00

4.

April

77 berkas

77 berkas

100,00

5.

Mei

72 berkas

72 berkas

100,00

6.

Juni

72 berkas

72 berkas

100,00

7.

Juli

78 berkas

78 berkas

100,00

8.

Agustus

72 berkas

72 berkas

100,00

9.

September

81 berkas

81 berkas

100,00

10.

Oktober

102 berkas

102 berkas

100,00

11.

November

85 berkas

85 berkas

100,00

12.

Desember

99 berkas

99 berkas

100,00

876 berkas

876 berkas

100,00

JUMLAH Sumber : DPKAD

77

MATRIK PENERBITAN SP2D BELANJA TIDAK LANGSUNG PER BULAN TAHUN 2015

Sumber : DPKAD Apabila data prosentase SP2D yang terbit secara tepat waktu dihitung secara total antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, dan dihitung akumulasi per triwulan, maka dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini : TABEL 3.14 REKAPITULASI PENERBITAN SP2D BELANJA PER BULAN TAHUN 2015

NO

BULAN

BANYAKNYA BERKAS

PENGAJUAN ≤ 2 HARI

%

Januari

10 berkas

9 berkas

90,00

2.

Februari

67 berkas

67 berkas

100,00

3.

Maret

634 berkas

634 berkas

100,00

Jumlah s/d Triw. I

711 berkas

710 berkas

96,67

4.

April

753 berkas

753 berkas

100,00

5.

Mei

884 berkas

884 berkas

100,00

6.

Juni

1.167 berkas

1.167 berkas

100,00

Jumlah s/d Triw. II

2.804 berkas

2.804 berkas

100,00

1.

78

NO

BULAN

BANYAKNYA BERKAS

PENGAJUAN ≤ 2 HARI

%

7.

Juli

1.375 berkas

1.375 berkas

100,00

8.

Agustus

1.154 berkas

1.154 berkas

100,00

9.

September

1.467 berkas

1.467 berkas

100,00

Jumlah s/d Triw. III

3.758 berkas

3.758 berkas

100,00

10. Oktober

1.600 berkas

1.600 berkas

100,00

11. November

2.140 berkas

2.140 berkas

100,00

12. Desember

8.890 berkas

8.890 berkas

100,00

20.141 berkas

20.140 berkas

99,99

JUMLAH TOTAL Sumber : DPKAD

Apabila dilihat data prosentase capaian kinerja per triwulan didapatkan data bahwa hanya pada Triw. I saja ada SP2D terbit tidak tepat waktu, sedangkan untuk triwulan lainnya semua SP2D dapat diterbitkan secara tepat waktu. Penerbitan SP2D dari Bidang Perbendaharaan DPKAD Kota Bandung pada setiap tahunnya mengalami ternd yang meningkat, dimana pada setiap tahun selalu terjadi peningkatan jumlah SP2D yang terbit, dan setiap tahun pula kami berupaya untuk dapat memenuhi ketentuan yang berlaku untuk dapat menerbitkan SP2D dalam 2 hari kerja setelah diterimanya SPM secara lengkap dan benar dari SKPD.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya : Apabila dibandingkan penerbitan SP2D Tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan penerbitan jumlah SP2D. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

79

TABEL 3.13 REKAPITULASI PENERBITAN SP2D TAHUN 2012 - 2015 BANYAKNYA

PENGAJUAN

BERKAS

≤ 2 HARI

NO

TAHUN

%

1.

2012

18.957 berkas

14.421 berkas

76,07

2.

2013

19.432 berkas

14.204 berkas

73,09

3.

2014

18.398 berkas

14.604 berkas

79,38

4.

2015

20.141 berkas

20.140 berkas

99,99

Sumber : DPKAD

MATRIK REKAPITULASI PENERBITAN SP2D TAHUN 2012 - 2015

Sumber : DPKAD

Berdasarkan tabel dan matrik di atas, dapat dilihat bahwa baik secara jumlah penerbitan SP2D maupun prosentase pengajuan waktu penyelesaian SP2D ≤ 2 hari mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan pada Tahun 2015 ini penerbitan SP2D di Dinas

80

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung mengalami peningkatan 9,47 % dari Tahun 2014 sebanyak 18.398 berkas meningkat sebanyak 1.743 berkas menjadi 20.141 berkas. Meskipun mengalami peningkatan jumlah penerbitan SP2D, prosentase penerbitan SP2D ≤ 2 hari pada Tahun 2015 dapat tercapai hampir 100,00 % yaitu sebesar 99,99 %. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan prosentase dari tahun 2014 sebesar 20,61 % dari yang semula hanya tercapai 79,38 %. Hal ini diakibatkan semakin baiknya pengelolaan penerbitan SP2D sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Target Akhir Renstra : Berdasarkan data pada Tabel 3.10 diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja 105,25 % yang berarti capaian target akhir Renstra telah terlampaui sebesar 10,25 % karena target akhir Renstra pada Tahun 2018 sebesar 95,00 %. Penghitungan yang dilakukan adalah dengan membandingkan ketercapaian realisasi tahun 2015 (99,99 %) dengan target akhir Renstra Tahun 2018 (95,00 %), sehingga perhitungannya adalah (99,99 / 95,00) X 100 % = 105,25 %.

Perbandingan Kinerja dengan Kinerja Instansi Lain yang Unggul : Pencapaian sasaran meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan, dengan indikator kinerja sasaran prosentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu, setelah dilakukan perbandingan dengan Instansi atau Pemerintah Daerah lainnya khususnya dengan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2014 yang lalu, didapatkan hasil bahwa penerbitan SP2D pada Pemerintah Kota Surabaya dapat seluruhnya tepat waktu atau sebesar 100 %. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan dalam proses penerbitan SP2D pada Pemerintah Kota Surabaya hanya berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Pengguna Anggaran / Kepala masing-masing SKPD yang mengajukan permohonan pembayaran, sehingga Pengelola Keuangan Pemerintah Kota Surabaya hanya melihat ketersediaan Anggaran Kas saja, tanpa harus memeriksa / memverifikasi kelangkapan dokumen SPM dimaksud.

81

Penganggaran : Dalam menunjang ketepatan waktu penerbitan SP2D dalam 2 (dua) hari sejak diterimanya SPM secara benar dan lengkap, dialokasikan dalam 2 (dua) Program, yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program pembinaan dan perbaikan system administrasi kearsipan. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai out come Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah, untuk Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-3 (Meningkatnya penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan) dibebani anggaran sebesar Rp. 733.007.000,00 dengan realisasi Tahun 2014 sebesar

Rp.

341.313.189,82 (46,56%). Program ini terbagi dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu : Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan, yang masing-masing mempunyai output sebagai berikut : tersampaikannya aturan-aturan baru tentang pengelolaan keuangan daerah dan terselesaikannya penerbitan SP2D, yang keseluruhan output dimaksud dapat menunjang dalam penerbitan SP2D selama 2 hari kerja. Program selanjutnya dalam mendukung capaian target kinerja di atas adalah Program perbaikan system administrasi kearsipan, yang dianggarakan sebesar Rp. 821.258.000,00 dengan realisasi Tahun 2014 sebesar Rp. 817.162.550,00 (99,50 %), yang terdiri dari kegiatan Penataan Arsip SKPD, yang mempunyai output kegiatan : tertatanya seluruh arsip DPKAD. Faktor-faktor Pendukung : Faktor-faktor Pendukung pencapaian target kinerja penatausahaan penerbitan SP2D adalah sebagai berikut : - Peraturan perundangan yang berlaku; - Kebijakan pimpinan daerah - Adanya kepentingan bersama terhadap pentingnya pengelolaan keuangan daerah - Adanya SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Pengelolaan Keuangan Faktor-faktor Penghambat : Faktor-faktor Penghambat Capaian Kinerja Penerbitan SP2D adalah sebagai berikut : - Masih kurang pahamnya para pengelola keuangan SKPD terhadap aturan-aturan yang berlaku - Masih rendahnya dukungan pimpinan SKPD terhadap pengajuan SPM sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan / jadwal waktu pelaksanaan kegiatan; - SIMDA belum terhubung secara online ke seluruh SKPD

82

Solusi/ Rekomendasi : Solusi / Rekomendasi apabila waktu penerbitan yang telah ditetapkan tidak tercapai, antara lain sebagai berikut : - Perlunya kesepahaman antara pengelola keuangan pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. - Perlu adanya SOP yang mengikat mengenai batas waktu penerbitan SP2D - perlu dilakukan perbandingan penerbitan SP2D pada Pemerintah daerah lainnya, agar dapat diantisipasi penerbitan SP2D yang bertumpuk pada akhir tahun - Perlu ada pengawasan dari setiap pimpinan SKPD mengenai kelengkapan SPM yang benar

83

Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.14 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan Tahun 2018 Tahun 2014 (Excisting) No

Indikator Kinerja

(Akhir Renstra)

Satu an Target

1

2

Tahun 2015

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi (sd 2015)

%

Prosentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota

%

90

99,41

110,46

100

99,41

99,41

Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat

%

12,75

12,78

100,24

17,00

12,78

75,18

Rata-rata Kinerja Capaian Sasaran 3

105.35

87,29

Sumber : DPKAD

Sejak ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan Negara. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). PP No. 6 Tahun 2006 pada dasarnya merupakan penyatuan peraturanperaturan mengenai pengelolaan BMN yang telah ada sebelumnya, mengatur hal-hal yang belum tertampung dalam peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat agar tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN/D dimaksud dapat diwujudkan. Menurut Permendagri No.17 Tahun 2007, penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang 84

berlaku. Dalam penatausahaan ini termasuk didalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi barang milik negara/daerah. Penatausahaan barang milik negara/daerah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun Laporan BMN/D yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat. Sedangkan penatausahaan BMN/D dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMN/D adalah menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan BMN/D dapat sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi,

akuntabilitas,

dan

Penatausahaan barang meliputi

pembukuan,

pelaporan.

Barang

milik

kepastian nilai. milik

negara/daerah

inventarisasi, negara/daerah

dan yang

berada dibawah penguasaan

pengguna barang/kuasa

pengguna proses

barang

harus

dibukukan

pencatatan

dalam

Daftar

kuasa

pengguna

Pengguna

oleh

Barang

melalui Kuasa barang,

Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah. Dalam rangka pengamanan barang milik daerah dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan. Dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan Negara diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian barang milik daerah tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database barang milik daerah yang akurat, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada lembaga Negara. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. SAP tidak menentukan satu kebijakan akuntansi yang harus dianut oleh pemerintah daerah, melainkan memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dalam merancang sistem akuntansi yang sesuai dengan karakteristik keuangan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan akuntansi yang berisi sistem dan prosedur yang telah dipilih. Kebijakan akuntansi ini bisa bervariasi 85

antar daerah. Kebijakan akuntansi ini berisi pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan kapan suatu transaksi harus dicatat dalam jurnal. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penyajian menunjukkan bagaimana sebuah laporan atau pos laporan keuangan itu disajikan atau dibuat. Penyajian ini lebih mengarah pada format laporan. Pengungkapan sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu pejabat tersebut adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Dalam hal ini, yang dilakukan oleh PPKD adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD, PPKD berwenang dalam melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, menyajikan informasi keuangan daerah, dan melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung pada tahun 2014 mengupayakan untuk Prosentase kesesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota sebesar 90 % dan Jumlah pengajuan tanah milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat sebanyak 52 pengajuan seluas 105,168 dan yang telah terbit sertifikatnya sebanyak 31 bidang dengan luas 18.703 m2. Untuk pencapaian target Prosentase kesesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota sebesar 90 % dimaksud, Pemerintah Kota Bandung melakukan berbagai upaya diantaranya dengan melakukan rekonsiliasi barang yang secara kontinyu dilaksanakan terhadap seluruh Pemegang Barang pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dengan demikian diharapkan kesesuaian data antara rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota Bandung bisa sama seluruhnya atau minimal sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 90 %.

86

Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun terakhir sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja : Prosentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 233 dijelaskan bahwa Sistem akuntansi pemerintahan daerah

sekurang-kurangnya

meliputi

prosedur

akuntansi

penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan prosedur akuntansi selain kas. Pada pencapaian Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hal yang menjadi tujuan akhir nya adalah pengelolaan keuangan dan asset daerah yang transparan dan akuntabel. Salah satu indikator yang menunjukan telah akuntabel nya pengelolaan keuangan dan asset daerah adalah adanya opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sejak saat DPKAD Kota Bandung sampai dengan Tahun 2014, Pemerintah Kota Bandung belum pernah mendapatkan Opini WTP dari BPK-RI, namun selalu mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Yang menjadi pengecualian kewajaran pengelolaan keuangan dan asset daerah Kota Bandung ada pada belum sesuainya data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota Bandung. Hal ini terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Bandung agar terwujudnya visi DPKAD yaitu mewujudkan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang transparan dan akuntabel serta mendapatkan opini WTP dari BPK-RI.

87

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan : Pada Tahun 2015, DPKAD Kota Bandung mentargetkan Prosentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota sebesar 90,00 %. Hal ini dihitung melalui formulasi penghitungan dengan membandingkan Data Rincian Total BMD se Kota Bandung dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Kota Bandung. Adapun data dimaksud dapat dilihat pada Tabel di Bawah ini : Tabel 3.15 Kesesuaian Data Rincian BMD dan Aktiva Tetap di Neraca Tahun 2015 NO

URAIAN

DATA RINCIAN BMD

AKTIVA TETAP DI NERACA

LEBIH/ (KURANG)

%

15.661.333.732.283,00

15.101.314.957.283,00

-560.018.775.000,00

96,42

1.

TANAH

2.

PERALATAN DAN MESIN

1.481.167.774.147,94

1.460.177.663.088,90

-20.990.111.059,04

98,58

3.

BANGUNAN GEDUNG

2.716.845.635.156,72

2.659.154.219.075,72

-57.691.416.081,00

97,88

4.

JALAN, JARINGAN DAN DAN IRIGASI

2.954.361.528.597,89

2.831.840.061.629,89

-122.521.466.968,00

95,85

5.

ASET LAINNYA

79.423.394.369,00

81.521.065.019,00

2.097.670.650,00

102,64

6.

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

278.156.223.302,00

478.186.673.666,00

200.030.450.364,00

171,91

AKUMULASI PENYUSUTAN

0

0

0

23.171.288.287.856,60

22.612.194.639.762,50

-559.093.648.094,04

7.

JUMLAH

97,59

Sumber : DPKAD

Pada Neraca DPKAD Kota Bandung per tanggal 31 Desember 2015, angka Aset Tetap sebesar Rp. 20.194.618.302.035,60. Hal ini dikarenakan pada Neraca DPKAD Kota Bandung per tanggal 31 Desember 2015 sudah dilakukan penyusunan akuntansi berbasis akrual sehingga dalam Aktiva Tetap Neraca DPKAD dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 2.417.576.337.726,87. Namun dikarenakan penghitungan pada Data Rincian Barang Milik Daerah belum dilakukan penghitungan akumulasi penyusutan aset tetap, sehingga untuk membandingkan kesesuaian data rincian BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca tidak dimasukan komponen Akumulasi Penyusutan. Dengan demikian kesesuaian data rincian BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca DPKAD Tahun 2015 sebesar 97,59 %. 88

Berdasarkan kesesuaian data dimaksud di atas, dapat dilihat pada matrik di bawah ini : MATRIK Kesesuaian Data Rincian BMD dan Aktiva Tetap di Neraca Tahun 2015

Sumber : DPKAD

Berdasarkan Tabel dan matriks di atas dapat dilihat kesesuaian antara Rincian Total BMD dan Jumlah Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung memiliki asset terbesar pada asset tetap tanah sebesar Rp. 15.101.314.957.283,00 menurut Neraca, sedangkan menurut BMD sebesar Rp. 15.661.333.732.283,00. Ketidaksesuaian ini disebabkan beberapa factor antara lain tanah hibah dari Provinsi yang sudah masuk dalam Neraca tetapi belum dimasukan dalam Rincian Total BMD karena Sertifikat / Tanda Bukti kepemilikan belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandung. Untuk asset tetap yang lainnya pun masih belum dapat 100 % sama, hal ini pun diakibatkan factor antara lain sudah dimasukannya barang-barang hibah ke dalam Rincian Total BMD namun belum dimasukan pada Neraca Pemerintah Kota Bandung.

89

Berdasarkan matrik di atas dapat dilihat bahwa asset tetap tanah menjadi asset yang paling banyak dikuasai / mempunyai nilai yang sangat besar dibandingkan dengan asset tetap lainnya. Adapun Rincian Total BMD untuk Aset Tetap pada setiap SKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.16 Data Rincian BMD Masing-Masing SKPD Tahun 2015 NAMA UPB

PERALATAN DAN MESIN

TANAH

BANGUNAN GEDUNG

JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

ASET LAINNYA

KDP

JUMLAH

Sekretariat DPRD

15.063.000.000,00

42.293.188.590,00

3.479.257.535,00

1.117.826.032,00

1.718.889.975,00

747.581.000,00

64.419.743.132,00

Sekretariat Daerah

0,00

158.894.174.709,00

128.899.733.153,00

2.976.070.100,00

6.110.955.723,00

0,00

296.880.933.685,00

183.451.130.000,00

113.733.972.065,00

462.457.124.622,00

2.814.175.038.351,89

42.652.600,00

92.549.329,00

3.573.952.466.967,89

3.680.000.000,00

47.680.151.495,00

8.493.845.339,00

84.833.995,00

29.463.500,00

0,00

59.968.294.329,00

Dinas Pemakaman dan Pertamanan

2.605.047.525.327,00

28.598.479.189,00

119.528.438.455,00

11.988.158.110,00

9.867.912.200,00

200.004.750,00

2.775.230.518.031,00

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

5.861.882.226.838,00

21.699.272.182,00

692.060.707.048,00

60.102.593.626,00

2.622.345.988,00

132.708.972.607,00

6.771.076.118.289,00

Dinas Perhubungan

214.315.912.741,00

132.501.809.114,00

74.963.087.828,00

46.558.544.398,00

49.165.900,00

15.816.248.788,00

484.204.768.769,00

Dinas Kesehatan

298.882.542.286,00

85.176.891.901,00

75.216.429.525,00

710.469.625,00

51.172.160,00

0,00

460.037.505.497,00

RSUD Kota Bandung

3.205.205.301,00

136.717.604.037,00

28.455.545.146,00

3.733.133.687,00

261.185.760,00

78.225.000,00

172.450.898.931,00

Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

6.515.000.000,00

38.449.952.095,10

13.955.943.667,00

555.736.150,00

0,00

0,00

59.476.631.912,10

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

3.542.000.000,00

10.293.194.751,00

15.963.419.383,00

99.198.000,00

0,00

0,00

29.897.812.134,00

3.006.352.104.595,00

175.060.019.814,00

825.774.696.416,00

512.277.654,00

46.992.340.618,00

45.624.934.604,00

4.100.316.373.701,00

Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Kebakaran

Dinas Pendidikan

90

NAMA UPB

Dinas Pemuda dan Olah Raga

PERALATAN DAN MESIN

TANAH

BANGUNAN GEDUNG

JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

ASET LAINNYA

KDP

JUMLAH

0,00

18.030.510.730,00

11.996.818.065,00

69.355.000,00

1.469.552.191,00

42.537.094.555,00

74.103.330.541,00

Dinas Sosial

2.081.000.000,00

5.795.029.869,00

9.153.709.990,00

0,00

1.560.000,00

36.938.393.006,00

53.969.692.865,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.239.000.000,00

14.928.570.656,00

2.016.162.050,00

23.894.970,00

59.806.000,00

0,00

20.267.433.676,00

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

2.353.000.000,00

7.650.001.876,00

1.559.150.100,00

76.934.000,00

62.000.000,00

0,00

11.701.085.976,00

Dinas Tenaga Kerja

3.040.000.000,00

5.093.319.892,00

2.670.976.098,00

124.828.530,00

0,00

0,00

10.929.124.520,00

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

139.076.200.000,00

15.737.853.527,00

23.683.192.055,00

4.560.148.405,00

740.507.976,00

0,00

183.797.901.963,00

23.397.060.000,00

10.037.286.643,00

19.663.707.220,00

270.194.430,00

39.050.000,00

0,00

53.407.298.293,00

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

0,00

16.011.592.137,00

203.106.952,00

231.715.890,00

113.292.130,00

0,00

16.559.707.109,00

Dinas Pelayanan Pajak

0,00

36.951.989.216,00

440.135.720,00

919.071.800,00

143.082.550,00

0,00

38.454.279.286,00

2.854.766.211.290,00

41.116.070.043,80

19.212.828.716,00

116.722.375,00

74.546.321,00

0,00

2.915.286.378.745,80

0,00

4.263.721.201,00

58.835.474,00

0,00

6.402.070,00

0,00

4.328.958.745,00

Bappeda

3.608.000.000,00

9.861.003.482,00

934.978.583,00

0,00

609.397.000,00

0,00

15.013.379.065,00

Badan Pengelola Lingkungan Hidup

4.766.000.000,00

28.565.977.622,00

1.480.489.815,00

138.290.000,00

43.854.997,00

0,00

34.994.612.434,00

187.318.500.000,00

9.470.947.776,00

9.874.391.190,00

73.950.000,00

1.552.798.130,00

0,00

208.290.587.096,00

Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

0,00

6.407.383.353,00

27.764.000,00

0,00

423.500.000,00

0,00

6.858.647.353,00

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

0,00

14.728.605.929,00

1.902.723.696,00

215.514.800,00

29.909.000,00

63.565.000,00

16.940.318.425,00

Badan Kepegawaian Daerah

0,00

5.910.269.250,00

0,00

0,00

80.188.700,00

0,00

5.990.457.950,00

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

0,00

5.511.694.570,00

5.038.662.430,00

24.851.930,00

3.089.293.000,00

2.517.283.663,00

16.181.785.593,00

Dinas Komunikasi dan Informatika

0,00

28.819.328.593,00

117.747.980,00

47.135.000,00

622.000,00

0,00

28.984.833.573,00

Kecamatan Sukasari

20.485.857.000,00

6.211.750.346,00

7.562.124.012,00

245.416.860,00

39.401.050,00

0,00

34.544.549.268,00

Kecamatan Cidadap

17.304.312.000,00

4.712.066.829,00

5.412.466.830,00

208.427.250,00

126.085.042,00

0,00

27.763.357.951,00

Kecamatan Sukajadi

6.405.548.000,00

5.962.661.542,00

4.338.834.108,00

208.201.950,00

1.105.298.660,00

49.104.000,00

18.069.648.260,00

Kecamatan Cicendo

6.081.052.000,00

6.133.989.904,00

5.251.705.037,00

310.539.990,00

52.379.500,00

0,00

17.829.666.431,00

Kecamatan Andir

5.114.185.000,00

6.861.372.376,00

4.261.970.000,00

197.241.000,00

15.793.500,00

158.795.000,00

16.609.356.876,00

Kecamatan Coblong

12.217.516.000,00

7.787.314.382,00

4.861.696.670,00

197.155.210,00

72.643.717,00

0,00

25.136.325.979,00

Kecamatan Bandung Wetan

7.969.432.000,00

4.598.311.241,00

4.971.987.475,00

245.857.000,00

28.088.750,00

0,00

17.813.676.466,00

21.944.602.000,00

6.501.223.828,00

1.769.442.094,00

229.912.400,00

16.820.350,00

0,00

30.462.000.672,00

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Kota

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kecamatan Sumur

91

NAMA UPB

PERALATAN DAN MESIN

TANAH

BANGUNAN GEDUNG

JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

ASET LAINNYA

KDP

JUMLAH

Bandung Kecamatan Cibeunying Kidul

4.738.508.000,00

8.611.132.449,00

3.707.751.702,00

251.501.740,00

68.208.217,00

0,00

17.377.102.108,00

Kecamatan Cibeunying Kaler

4.013.000.000,00

5.301.321.790,00

6.122.503.611,00

209.576.804,00

102.023.417,00

0,00

15.748.425.622,00

Kecamatan Astanaanyar

6.035.737.000,00

5.999.563.726,00

7.289.025.330,00

235.648.300,00

21.200.000,00

0,00

19.581.174.356,00

Kecamatan Bojongloa Kaler

3.459.728.000,00

5.864.675.073,00

7.274.722.121,00

297.057.050,00

286.811.877,00

0,00

17.182.994.121,00

Kecamatan Bojongloa Kidul

7.555.962.000,00

6.646.942.844,00

6.176.826.349,00

554.142.410,00

73.016.967,00

0,00

21.006.890.570,00

Kecamatan Babakan Ciparay

6.497.654.905,00

6.380.406.078,00

5.647.230.891,00

156.050.330,00

133.533.467,00

0,00

18.814.875.671,00

Kecamatan Bandung Kulon

4.724.013.000,00

8.496.511.605,00

5.056.699.040,00

197.505.110,00

11.748.250,00

0,00

18.486.477.005,00

Kecamatan Regol

9.783.260.000,00

7.319.079.286,00

6.579.020.251,00

94.555.430,00

32.609.750,00

0,00

23.808.524.717,00

18.067.000.000,00

9.161.068.419,00

4.194.719.510,00

187.821.501,00

143.049.567,00

0,00

31.753.658.997,00

Kecamatan Batununggal

7.121.383.000,00

8.905.813.813,00

6.060.411.465,00

203.775.695,00

68.449.217,00

0,00

22.359.833.190,00

Kecamatan Ujungberung

10.141.947.000,00

6.745.424.182,00

4.857.673.607,00

272.593.850,00

73.692.792,00

0,00

22.091.331.431,00

5.714.187.000,00

7.348.765.278,00

4.335.638.170,00

242.587.200,00

90.352.717,00

0,00

17.731.530.365,00

Kecamatan Arcamanik

10.985.293.000,00

6.365.262.441,00

8.171.002.269,00

231.192.000,00

197.884.970,00

0,00

25.950.634.680,00

Kecamatan Cibiru

12.353.583.000,00

5.883.641.815,00

8.609.483.943,00

197.208.600,00

63.855.067,00

0,00

27.107.772.425,00

Kecamatan Antapani

0,00

6.089.076.117,00

3.736.698.230,00

298.079.300,00

0,00

0,00

10.123.853.647,00

Kecamatan Rancasari

4.833.760.000,00

7.618.847.474,00

5.943.420.527,00

32.362.000,00

65.177.967,00

0,00

18.493.567.968,00

Kecamatan Buahbatu

4.909.174.000,00

7.182.301.218,00

6.518.683.588,00

203.234.690,00

14.501.750,00

0,00

18.827.895.246,00

Kecamatan Bandung Kidul

5.852.697.000,00

5.084.713.057,00

2.619.138.155,00

198.855.040,00

167.023.362,00

0,00

13.922.426.614,00

825.457.000,00

6.789.706.866,00

10.722.651.585,00

272.205.936,00

103.723.227,00

623.472.000,00

19.337.216.614,00

Kecamatan Panyileukan

1.018.059.000,00

5.572.120.510,10

7.405.481.944,00

243.451.370,00

32.885.550,00

0,00

14.271.998.374,10

Kecamatan Cinambo

4.662.000.000,00

4.854.753.759,00

6.323.915.110,00

192.628.700,00

28.762.500,00

0,00

16.062.060.069,00

Kecamatan Mandalajati

4.937.207.000,00

5.717.922.280,00

1.752.754.556,00

195.408.000,00

17.290.700,00

0,00

12.620.582.536,00

15.661.333.732.283,00

1.472.697.606.836,00

2.726.819.286.431,00

2.956.316.679.574,89

79.537.758.389,00

278.156.223.302,00

23.174.861.286.815,90

Kecamatan Lengkong

Kecamatan Kiaracondong

Kecamatan Gedebage

JUMLAH

Sumber : DPKAD Berdasarkan data pada table di atas, dapat dilihat bahwa asset milik Pemerintah Kota Bandung paling besar ada pada SKPD Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, disusul oleh Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Pemakaman dan Pertamanan, sehingga perlu upaya-upaya yang serius dan kontinyu untuk dapat menjaga asset milik Pemerintah Kota Bandung dimaksud. 92

Kesesuai antara data asset milik Pemerintah Kota bandung dimaksud harus selaras dengan Aktiva Tetap pada Neraca Pemerintah Kota Bandung. Sampai dengan akhir tahun 2015 sebagaimana telah diungkapkan di atas dapat tercapai sebesar 97,59 %, hal ini menunjukan bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 95,00 % dapat terlampaui sebesar 102,73 %. Hal ini menunjukkan penurunan capaian target dari tahun kemarin, hal ini diakibatkan pada tahun 2015 dilakukan pendataan ulang berbagai macam aset milik Pemerintah Kota Bandung terutama terhadap aset tanah yang mempunyai nilai yang sangat besar dibandingkan dengan nilai aset tetap milik Pemerintah Kota Bandung lainnya.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya : Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi prosentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota Bandung, maka terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 3.17 REKAPITULASI PROSENTASE DATA BMD DAN AKTIVA TETAP NERACA PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 - 2015 NO

TAHUN

DATA BARANG MILIK DAERAH

DATA AKTIVA TETAP DI NERACA

%

1.

2012

19.363.983.005.823,00

19.824.837.127.507,80

97,67

2.

2013

20.305.367.131.294,00

20.878.020.060.156,10

97,25

3.

2014

21.869.703.197.059,40

22.000.295.891.733,50

99,41

4.

2015

23.171.288.287.856,60

22.612.194.639.762,50

97,59

Sumber : DPKAD

93

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dilihat bahwa capaian target prosentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 yang lalu. Pada tahun 2012 hanya tercapai kesesuaian data sebesar 97,67 %, namun mengalami sedikit penurunan pada Tahun 2013 yaitu hanya sebesar 97,25 %. Dengan melakukan berbagai macam upaya, maka pada tahun 2014 dapat tercapai kesesuaian sebesar 99,41 %. Namun pada Tahun 2015 kembali mengalami penurunan di angka 97,59 %, hal tersebut diakibatkan pada Tahun 2015 dilakukan penghitungan kembali aset-aset tetap milik Pemerintah Kota Bandung sehingga baik nilai, maupun status penggunaannya mengalami banyak perubahan. Hal tersebut mengakibatkan banyak aset tetap yang belum dimasukan kembali ke Neraca Pemerintah Kota Bandung sampai dengan akhir tahun 2015.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Target Akhir Renstra:

Pemerintah Kota Bandung selalu melakukan berbagai upaya diantaranya dengan melakukan rekonsiliasi barang yang secara kontinyu dilaksanakan terhadap seluruh Pemegang Barang pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dengan demikian diharapkan kesesuaian data antara rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota Bandung bisa sama seluruhnya atau mendapat prosentase 100 %, baik untuk pencapaian tahun 2014 maupun pencapaian target tahun-tahun mendatang. Berdasarkan data pada Tabel 3.14 di atas, apabila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra yaitu pada tahun 2018, maka akumulasi pencapaian target kinerja pada Tahun 2015 sudah hampir tercapai yaitu sebesar 97,59 %, berarti sebesar 2,41 % dari target akhir Renstra yang harus dicapai sebesar 100 %. Hal ini memerlukan kerja keras bersama-sama seluruh pengelola barang milik daerah pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Perbandingan Kinerja dengan Kinerja Instansi Lain yang Unggul : Fenomena yang terjadi di Pemerintah Kota Padang adalah aset-aset Pemkot masih belum terkoordinir dengan baik. Masih banyak barang milik pemerintah daerah yang belum jelas lokasi dan penetapan peruntukannya. Penatausahaan dalam bentuk pengkodean barang sebagai bagian dari pengelolaan barang milik daerah, haruslah dikoordinir secara profesional, sehingga nantinya akan menghasilkan data yang tepat dan akurat. Berdasarkan audit BPK RI, empat tahun terakhir Pemko Padang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan salah satu pengecualiannya adalah pengelolaan aset tetap. Selain itu, para pengelola barang belum memiliki 94

kemampuan tentang tata cara penanganan barang hilang, penyusutan barang daerah serta kodekode dalam inventarisasi barang. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung juga selalu berupaya untuk memenuhi pencapaian target terwujudnya peningkatan pengelolaan asset sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penganggaran : Pada tahun anggaran 2015 DPKAD menyusun program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja dimaksud, yaitu melalui kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah, Revaluasi/appraisal aset/barang daerah, Pemutakhiran Database Sewa Tanah Milik Daerah, Penyusunan dan Pemutakhiran Data Base Aset, Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah, Penyusunan/pemutakhiran Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah, Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Pematangan Tanah Milik Daerah dan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan, yang kesemuanya mempunyai output yang hamper sama dalam mendukung target meningkatnya prosentase kesesuaian data rincian BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota Bandung. Untuk mewujudkan target dimaksud, dana yang dianggarkan sebesar Rp. 3.565.283.000,00 dengan jumlah penyerapan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.945.763.200,00 (82,62 %). Walaupun secara penyerapan anggaran, DPKAD Kota Bandung tidak menyerap secara maksimal namun berkat kerjasama yang baik dari seluruh Pengurus / Pemegang Barang pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, capaian target kesesuaian Data Rincian BMD dengan AKtiva Tetap pada Neraca dapat jauh melampaui target yang ditetapkan. Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian tersebut di atas, dan adanya kesadaran dari seluruh Pemegang Barang dan Pengelola Keuangan pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Rincian Total BMD dan aktiva tetap pada Neraca Pemerintah Kota pada Tahun 2015 adalah sebesar 97,59 %.

Faktor-Faktor Pendukung : -

Adanya peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengelolaan asset pemerintah daerah;

-

Adanya kebijakan pimpinan agar pengelolaan aset daerah dilakukan secara tertib.

-

Kesadaran SDM pengelola keuangan dan pengelola barang terhadap kesesuaian rincian total BMD dan aktiva tetap di Neraca tiap SKPD; 95

Faktor-Faktor Penghambat : -

Tugas Pokok dan Fungsi antara SKPD yang melakukan proses pengadaan tanah dan proses sertifikasi ada hanya pada 1 (satu) SKPD, sehingga mengakibatkan tidak adanya verifikasi;

-

Jumlah SDM yang kurang memadai karena SKPD yang menangani proses pengadaan tanah, proses sertifikasi tanah dan pengelolaan barang daerah ada pada 1 (satu) bidang tertentu sehingga pekerjaan yang dibebankan dirasakan terlalu menumpuk.

Solusi / Rekomendasi : Dalam rangka pencapaian target kesesuaian antara Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Kota Bandung, rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain : -

Disusunnya kembali tugas pokok dan fungsi serta kelembagaan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terutama yang menangani pengadaan tanah dan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan asset, sehingga tupoksinya tidak menumpuk hanya pada 1 (satu) SKPD atau 1 (satu) bidang saja.

-

Perlunya dilakukan rekonsiliasi barang dan keuangan secara bersama-sama agar didapatkan data yang lebih akurat pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

-

Perlunya penggabungan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Sistem Pengelolaan Barang yang online untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

96

2. Indikator Kinerja : Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung pada tahun 2015 mengupayakan untuk melakukan pengajuan tanah milik Pemerintah Kota Bandung agar mendapatkan sertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional, dan Penambahan sertifikat dari usulan Tahun 2014 sebanyak 3 bidang seluas 9.351 m2 dan Tahun 2015 sebanyak 68 bidang seluas 152.102 m2. Sehingga bidang tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang berhasil disertifikatkan sampai dengan akhir Tahun 2015 adalah sebanyak 532 bidang dengan luasan sebesar 1.750.587 m2. Namun pada Tahun 2015 ada penambahan dari proses pengadaan tanah sebanyak 16 bidang dengan luas sebesar 40.927 m2, sehingga tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang dimiliki / dikuasai bertambah menjadi seluas 11.331.319 m2. Hal ini dapat menyebabkan prosentase tanah yang disertifikatkan menurun.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan :

Namun untuk target kinerja Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat pada tahun 2015 sebanyak 14,00 %, Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2015 selalu berupaya agar dapat mensertifikatkan seluruh aset tanah yang dimiliki, oleh sebab itu perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dari Pemerintah Kota Bandung agar target akhir Renstra yang ditetapkan dapat tercapai.

97

TABEL 3.18 PROGRES PENYELESAIAN SERTIFIKASI TAHUN 2014-2015 YANG TELAH DIUSULKAN KE KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG

Usulan 2014

No

No

Total Bidang

Luas m2

52

105.168

TOTAL BELUM BERSERTIFIKAT TOTAL BIDANG

1791

TOTAL LUAS m2

9.682.376,35

selesai Luas Bidang m2 31 18.703

TOTAL USULAN SERTIPIKAT KE BPN TA. 2015 TOTAL TOTAL BIDANG LUAS m2

186

635.818

Penyelesaian 2015 belum Bidang

Luas m2

21

86.465

TOTAL SELESAI TOTAL BIDANG

63

TOTAL LUAS m2

152.102

selesai Luas Bidang m2 3 9.531

Ket

belum Luas Bidang m2 18 76.934

SISA USULAN KE BPN YG BELUM SELESAI

TOTAL SISA BELUM DIUSULKAN SERTIPIKAT

TOTAL BIDANG

TOTAL BIDANG

123

TOTAL LUAS m2

483.716

1.605

TOTAL LUAS m2

9.046.558,35

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk usulan proses sertifikasi tanah pada Tahun 2014 dari pengajuan sebanyak 52 bidang dengan luasan 105.168 m2, selesai pada tahun 2014 sebanyak 31 bidang dengan luas 18.703 m2 dan yang belum selesai pada tahun 2014 sebanyak 21 bidang dengan luas 86.465 m2. Poses sertifikasi tanah usulan tahun 2014 dimaksud, pada tahun 2015 terbit 3 sertifikat dengan luasan 9.531 m2 sehingga yang masih belum terbit sertifikatnya sebanyak 18 bidang dengan luas 76.934 m2. Dari total bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sampai dengan akhir tahun 2015, jumlah yang belum bersertifikat sebanyak 1.791 bidang dengan luas 9.682.376,35 m2, pada Tahun 2015 telah diusulkan sebanyak 186 bidang dengan luas 635.818 m2 dengan penyelesaian sebanyak 63 bidang dengan luas 152.102 m2. Sehingga sisa usulan ke BPN yang belum selesai proses sertifikasinya sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 123 bidang dengan luas 483.716 m2. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2015, total sisa pengajuan proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang belum bersertifikat sebanyak 1.605 bidang dengan luas 9.046.558,35 m2.

98

Ket

TABEL 3.18 DATA PROSES SERTIFIKASI BIDANG DAN LUASAN TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG S/D TAHUN 2015 Data Eksisting TAHUN 2013

NO

1.

2.

URAIAN

S/D TAHUN 2014

DIMILIKI / DIKUASAI

JUMLAH SERTIFIKAT TERBIT TAHUN 2014

SERTIFIKAT S/D TAHUN 2014

S/D TAHUN 2015

DIMILIKI / DIKUASAI

JUMLAH SERTIFIKAT TERBIT TAHUN 2015

SERTIFIKAT S/D TAHUN 2015

DIMILIKI / DIKUASAI

BERSER TIFIKAT

JUMLAH BIDANG TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG

2.182 Bidang

434 Bidang

19,89

2.202 Bidang

31 bidang

465 Bidang

21,12

2.218 bidang

71 bidang

532 bidang

23,98

LUAS BIDANG TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG

11.144.426 m2

1.355.92 7 m2

12,16

11.290.392 m2

145.966 m2

1.442.912 m2

12,78

11.331.319 m2

307.675 m2

1.750.587 m2

15,45

%

Ket. Tanah seluas 86.465 m2 (21 bidang) sedang dalam proses pengajuan di BPN

%

Ket. Penambah an pengadaan tanah tahun 2015 16 bidang (40.927 m 2)

%

Penambaha n sertifikat dari : Usulan Thn 2014 3 bidang (9.351 m2) dan Thn 2015 68 bidang (152.102 m2)

SUMBER : DPKAD 103

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Bandung mengadakan pengadaan tanah antara lain untuk sarana tanah perkantoran, sarana pendidikan, sarana lingkungan hidup, sarana kesehatan, sarana perumahan, sarana jalan, dan sarana umum taman bermain dengan total luasan yang dibebaskan adalah seluas 40.927 m2, sehingga Luas Tanah yang dimiliki / dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung berdasarkan data yang ada sampai dengan akhir Tahun 2015 adalah seluas 11.331.319 m2, sehingga Tanah milik Pemerintah Kota Bandung terdiri dari : 1.750.587 m2; dan

•

Tanah yang bersertifikat seluas

•

Tanah yang belum bersertifikat seluas 9.580.732 m2 Dari jumlah luas tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kota Bandung sebagaimana tersebut di atas, yang sudah bersertifikat seluas 1.750.587 m2, sehingga prosentase luasan tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah bersertifikat adalah sebanyak 15,45 %. MATRIK LUASAN TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015

SUMBER : DPKAD

Pengajuan sertifikat kepemilikan tanah Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 kepada BPN masih sangat rendah dibandingkan dengan luasan tanah yang dimiliki, oleh sebab itu perlu dicarikan solusi atas pengajuan sertifikasi kepemilikan tanah dimaksud. Dalam proses pensertifikasian tanah milik Pemerintah Kota Bandung, kendala yang selalu timbul adalah kelengkapan berkas pensertifikatan tanah terutama untuk tanah-tanah milik 104

Pemerintah Kota Bandung yang telah dimiliki dan/atau dikuasai sejak jaman Pemerintahan Belanda. Namun untuk pengadaan tanah sejak tahun 2010, selalu dilengkapi dengan pengajuan sertifikasi nya, walaupun tidak setiap tahun target pengajuan sertifikat dapat dicapai seperti pada tahun 2015.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya : Luas tanah milik/dikuasai Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2013 seperti dapat dilihat pada Tabel 3.18 adalah seluas 11.144.426 m2 dengan prosentase luasan tanah yang telah bersertifikat adalah sebesar 12,16 % atau hanya seluas 1.355.927 m2. Sedangkan pada Tahun 2014 terjadi peningkatan luasan tanah yang dimiliki dan sertifikasi tanah masing-masing sebanyak 11.290.392 m2 untuk luasan tanah yang dimliki dan 1.442.912 m2 telah disertifikatkan sehingga prosentase nya menjadi 12,78 %. Untuk penghitungan tahun 2015, tanah yang dimiliki menjadi 11.331.319 m2 dan yang telah bersertifikat sebanyak 1.750.587 m2 atau sebesar 15,45 %.

TABEL LUASAN TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 - 2015

SUMBER : DPKAD

Apabila dibandingkan dengan prosentase luasan tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat, berarti ada peningkatan sebesar 2,67 % dari prosentase Tahun 2014. Luasan tanah milik Pemerintah Kota Bandung pada setiap tahunnya relatif bertambah akibat adanya pembebasan lahan baru yang digunakan untuk kepentingan umum. Oleh sebab itu, prosentase luasan lahan yang bersertifikat pun selalu mengalami perubahan. 105

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Target Akhir Renstra: Pemerintah Kota Bandung selalu mengupayakan yang terbaik untuk menjaga seluruh asset milik Pemerintah Kota agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Oleh sebab itu, dalam rangka pengamanan asset dimaksud selalu diadakan rekonsiliasi barang daerah pada setiap SKPD oleh Pemegang Barang pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Selain itu, pengajuan sertifikat pada setiap proses pengadaan tanah/lahan juga selalu dilakukan khususnya sejak Tahun 2010 untuk menjaga asset tetap milik Pemerintah Kota Bandung tersebut. Pada akhir tahun 2018 diharapkan luasan tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat seluas 17,00 %, walaupun pada setiap tahunnya ada pembebasan lahan untuk kepentingan sarana umum. Dengan melihat realisasi sampai dengan akhir tahun 2015 sebesar 15,45 %, berarti target yang harus dikejar oleh Pemerintah Kota Bandung adalah sebesar

1,55 % dari luasan tanah yang

dimiliki / dikuasai Pemerintah Kota Bandung dengan pertimbangan adanya penambahan luasan tanah yang dibebaskan pada setiap tahunnya.

Perbandingan Kinerja dengan Kinerja Instansi Lain yang Unggul : Dalam rangka pengaman aset daerah, setiap Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk menjaga seluruh aset miliknya, terutama untuk menjaga aset tanah yang dikelola / dikuasai. Namun dalam pelaksanaan proses sertifikasi tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung selalu mengalami hambatan dan kendala khususnya dalam hal pemenuhan persyaratan pengajuan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung terutama untuk tanah – tanah yang sudah dimiliki/dikuasai sejak jaman penjajahan Belanda. Setelah melakukan studi banding ke beberapa Pemerintah Daerah lainnya, pada dasarnya menemukan hal yang serupa dalam proses pengajuan sertifikasi tanah-tanah yang telah dimiliki/dikuasai sejak jaman dahulu. Beberapa daerah melakukan upaya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga / notaris dalam melakukan pensertiffikatan tanah milik daerah, dan ada pula yang langsung melakukan kerjasama dengan pihak BPN di daerah masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk melakukan hal-hal yang serupa dalam kaitannya dengan pengajuan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Bandung. 106

Penganggaran : Sedangkan dalam rangka tercapainya target sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Bandung tidak lepas dari keseluruhan proses / kegiatan pengadaan tanah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Sehingga output yang diperoleh dari berbagai kegiatan pengadaan tanah di Pemerintah Kota Bandung sangat menentukan ketercapaian jumlah bidang tanah yang diajukan proses sertifikasinya. Kegiatan-kegiatan yang ada pada program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, program persiapan pengadaan tanah, program perencanaan pengadaan tanah, dan terutama program Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah sangat berpengaruh terhadap kesesuaian pencapaian target yang ditentukan. Program dan kegiatan-kegiatan yang ada pada program sebagaimana disebutkan di atas mempunyai anggaran sebesar Rp. 332.527.573.180,00

dengan realisasi penyerapan anggaran

sebesar Rp. 112.730.639.746,00 (33,90%).

Faktor-Faktor Pendukung : -

Adanya peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengelolaan asset pemerintah daerah;

-

Adanya kebijakan pimpinan agar pengelolaan aset daerah terutama tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota dilakukan secara tertib.

Faktor-Faktor Penghambat : -

Tugas Pokok dan Fungsi antara SKPD yang melakukan proses pengadaan tanah dan proses sertifikasi ada hanya pada 1 (satu) SKPD, sehingga mengakibatkan tidak adanya verifikasi;

-

Jumlah SDM yang kurang memadai karena SKPD yang menangani proses pengadaan tanah, proses sertifikasi tanah dan pengelolaan barang daerah ada pada 1 (satu) bidang tertentu sehingga pekerjaan yang dibebankan dirasakan terlalu menumpuk.

-

Persyaratan pengajuan sertifikasi tanah milik / dikuasai Pemerintah Kota Bandung terdahulu yang sudah tidak ada / hilang.

107

Solusi / Rekomendasi : Dalam rangka pencapaian target Prosentase Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat, rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain : -

Dilakukan kerjasama dengan pihak BPN Kota Bandung agar pengajuan persyaratan dapat dipermudah namun tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

-

Mengupayakan kerja dengan pihak ketiga / notaris agar proses pengajuan sertifikasi tanah dapat lebih cepat;

-

Disusunnya kembali tugas pokok dan fungsi serta kelembagaan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terutama yang menangani pengadaan tanah dan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan asset, sehingga tupoksinya tidak menumpuk hanya pada 1 (satu) SKPD atau 1 (satu) bidang saja.

108

Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dan Akuntabilitas Kinerja

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.19 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 Tahun 2014 (Excisting) No

Indikator Kinerja

(Akhir Renstra)

Satu an Target

1.

Tahun 2015

Realisasi

Opini BPK terhadap WDP laporan Opini WDP (3) keuangan (3) daerah dan akuntabilitas SKPD Rata-rata Kinerja Capaian Sasaran 4

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi (sd 2014)

%

WDP (3)

100 ,00

WTP (4)

WDP (3)

75,00

WDP 100 ,00 (3)

100,00

100,00

75,00

Sumber : DPKAD

1. Indikator Kinerja : Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dan akuntabilitas SKPD Dalam rangka pencapaian pemerintahan yang baik, maka Pemerintahan di Indonesia wajib menerapkan Sistem Reformasi

Birokrasi

agar

pelaksanaan pelayanan

masyarakat

dan

pembangunan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. Pertama, reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. Kedua, reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. Ketiga, reformasi pelayanan publik; yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari 109

reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu terupdate dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang diinginkan. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk perbaikan tata kelola pemerintah daerah, namun hal ini tetap menyisakan berbagai kendala. Terkait dengan transparansi anggaran, diketahui bahwa Kota Bandung termasuk daerah yang masih belum transparan, baik dalam proses pembahasan maupun penetapan APBD. Pada proses pembahasan APBD Kota Bandung belum memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam prosesnya. Anggaran

Pendapatan

Belanja

Daerah

Kota

Bandung meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bandung masih belum optimal. Alokasi belanja pegawai yang masih cukup

tinggi,

langsung

bagi

mengakibatkan masyarakat

manfaat masih

untuk

belanja

terbatas.

Tingkat

kepuasan publik juga dirasakan belum optimal. Masalah ini diindikasikan masih banyaknya keluhan masyarakat tentang beberapa

jenis

pelayanan

umum.

Misalnya,

terkait

mahalnya biaya pendidikan di Kota Bandung, penyelenggaraan pendidikan di beberapa tempat masih mengikuti mekanisme pasar, dan lambannya pengurusan perijinan. Selain itu, masih dijumpai beberapa keluhan, seperti dalam hal pengangkutan sampah, penyediaan air bersih, penyediaan layanan kesehatan, dan pengelolaan jalan kota. Selain itu, kendala yang sangat penting untuk segera diatasi adalah belum optimalnya peningkatan kapasitas dan integritas aparatur sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN, serta mencapai pelayanan prima pada masyarakat. Adanya beberapa kasus oknum PNS Kota Bandung yang terlihat dalam kasus korupsi masih mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah belum sepenuhnya bebas dari KKN sebagai komitmen Pemerintah Kota Bandung. Permasalahan yang menjadi permasalahan laten adalah perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menjadi sorotan utama masyarakat Kota Bandung. Ketidakefektifan dan tindak korupsi berakibat pada hilangnya semangat juang para pengelolanya, hilangnya harapan dan kepercayaan masyarakat kota, hilangnya kepercayaan para pelaku usaha dan investor dan lambatnya roda pembangunan. Kondisi tersebut akan teratasi dengan adanya kemudahan akses pengawasan masyarakat yang diimbangi dengan integritas jajaran pengelola pemerintahan kota. Dalam kaitannya dengan tugas pokok DPKAD Kota Bandung dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Bandung, yaitu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung yang merupakan gabungan dari seluruh Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 110

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk diaudit pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bandung, yang kemudian diindikasikan oleh Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Bandung tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung. Tanggung Jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. Kecuali terhadap hal yang telah diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem penilaian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan taget kinerja yang harus dicapai berdasarkan amanat dari RPJPD Kota Bandung. Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2016 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 sesuai dengan agenda Walikota Bandung road to WTP 2015. Dalam kaitannya dengan target terhadap opini Pemerintah Kota Bandung dalam kaitannya dengan audit LKPD Kota Bandung Tahun 2014 yang diberikan oleh BPK-RI pada Tahun 2015, menargetkan masih mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dikarenakan Pemerintah Kota Bandung masih terus mengupayakan berbagai hal dalam upaya mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Tahun 2015 untuk LKPD Tahun 2014.

111

Pada tanggal 20 Mei 2015 melalui LHP No. 53A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 dari BPK RI, maka LKPD Kota Bandung Tahun 2014 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian, hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Pada Tahun 2015 juga terkait opini yang dikeluarkan oleh BPK-RI atas audit LKPD Tahun 2015, masih pada level WDP dan yang masih menjadi pengecualiannya pun masih pada tatanan pengelolaan aset Pemerintah Kota Bandung yang dirasakan masih belum baik, sehingga harus terus menerus dilakukan upaya perbaikan pengelolaan aset di Kota Bandung, salah satunya dengan memperkuat pengelolaan aset Kota Bandung yang saat ini masih bergabung dengan pengelolaan keuangan. Pemerintah Kota Bandung telah melakukan beberapa studi komparasi dengan Pemerintah Daerah lainnya yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah nya. Penguatan di bidang pengelolaan aset daerah benar-benar mutlak dan wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah apabila ingin mendapatkan opini WTP atas LKPD nya, termasuk dalam hal penguatan organisasi pengelola aset daerah. Dalam rangka pemenuhan target Indikator Kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dan akuntabilitas SKPD, penghitungannya dilakukan dengan memberikan point pada masing-masing opini dimaksud. Target point ditetapkan sebagai berikut : Apabila mendapatkan “Opini Tidak Wajar” (OTW), maka point yang diberikan adalah 1 (satu); Apabila mendapatkan opini “Disclaimer”, maka point yang diberikan adalah 2 (dua); Apabila mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP), maka point yang diberikan adalah 3 (tiga); Apabila mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), maka point yang diberikan adalah 4 (empat). Berdasarkan LHP No. 53A/LHP/XVIII.BDG/05/2015, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir 5.2.7, Pemerintah Kota Bandung menyajikan Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp. 835,60 Miliar dan Rp. 116,44 Miliar. Terdapat kelemahan pengendalian intern atas penatausahaan dan penyajian Piutang Pajak, antara lain : 1)

Kesalahan administrasi atas penerimaan Piutang Pajak sebesar Rp. 421,23 juta yang masih tercatat sebagai piutang pajak;

2)

Piutang Pajak senilai Rp. 2,06 Miliar yang tidak dapat ditelusuri;

3)

Penyajian tunggakan terkait wajib pajak dengan nomor objek pajak (NOP) sebesar Rp. 1,64 Miliar yang belum sepenuhnya dapat diidentifikasikan sebagai NOP baru atau penetapan kembali serta saldo piutang PBB minimal sebesar Rp. 687,56 juta yang tidak disajikan dalam neraca. 112

Dijelasakan pula dalam Catatan Atas Laporan Keuangan butir 5.2.10, Pemerintah Kota Bandung menyajikan saldo Piutang Lainnya – Piutang Sewa Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp, 55,08 Miliar dan Rp. 53,24 Miliar. Dalam penyajian saldo Piutang Sewa Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 55,08 Miliar tersebut terdapat permasalahan : 1)

Terdapat selisih yang tidak dapat dijelasakan anatar saldo berdasarkan perhitungan mutasi dengan saldo Neraca Rp. 3,26 Miliar;

2)

Pengakuan Piutang Sewa yang tidak memiliki dasar hukum sebesar Rp. 1,29 Miliar;

3)

Kesalahan pengakuan piutang sewa karena perbedaan data pembayaran, nama penyewa, koefisien tarif serta luas tanah;

4)

Piutang Sewa Tanah dan Bangunan yang tidak didukung dengan identitas penyewa yang valid. Selanjutnya, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir

5.2.14, Pemerintah Kota Bandung menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp. Rp. 22,00 Triliun dan Rp. 20,88 Triliun. Terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern Aset Tetap pada Pemerintah Kota Bandung, yaitu : 1)

Aset Tetap Tanah, Bangunan dan Gedung serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp. 150,63 Miliar tidak mencantumkan lokasi keberadaannya, senilai Rp. 1,66 Triliun disajikan tanpa mencantumkan rincian lokasi dan luasnya;

2)

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang disajikan termasuk di dalamnya realisasi Belanja Pemeliharaan yang tidak dapat dikapitalisasi minimal sebesar Rp. 1,29 Miliar;

3)

Penyesuaian Aset Tetap yang berasal dari realisasi Belanja Modal Tahun 2012 sebesar Rp. 9,73 Miliar tidak dapat ditelusuri transaksinya; mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tahun 2013 dan 2014 senilai Rp. 202,66 Miliar tidak didukung dengan penjelasan yang memadai;

4)

Aset Tetap Peralatan dan mesin yang belum dapat ditelusuri fisik keberadaannya minimal senilai Rp. 195,02 Miliar;

5)

Aset Tetap Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya pada sekolah negeri belum tercatat minimal senilai Rp. 241,64 miliar;

6)

Belum seluruh aset tetap tanah untuk jalan tercatat dalam KIB A;

7)

Dasar penilaian aset tetap yang diperoleh pada tahun 2005 dan Tahun 2007 masing-masing senilai Rp. 8,02 Triliun dan Rp. 1,36 Triliun tidak dapat dijelaskan. Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin

perlu dilakukan jika Pemerintah Kota Bandung telah memperbaiki penyajian : penyajian Piutang Pajak; menyajikan Daftar Rincian Piutang Sewa Tanah dan Bangunan dengan data yang valid; dan menyajikan Saldo Aset Teta`p dengan nilai yang wajar serta didukung dengan rincian dan informasi 113

keberadaan, menelusuri fisik keberadaan Asety Tetap dan menyajikan seluruh Aset Tetap, Laporan Keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bandung 31 Desember 2014, realisasi anggaran, arus kas serta catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Pada Tahun 2015, target yang ditetapkan untuk IKU opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah adalah WDP atau diberikan point 3 (tiga). Realisasi capaian target kinerja Pemerintah Kota Bandung untuk opini BPK atas LKPD Tahun 2014 mendapatkan opini WDP atau mendapatkan point (3) sesuai dengan LHP No. 53A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 dari BPK RI. Sehingga penghitungan pencapaian target untuk indicator dimaksud adalah : WDP (3) / WDP (3) X 100 % atau sama dengan 100 %, artinya capaian target IKU dimaksud dapat tercapai 100 %.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya : Tata kelola keuangan daerah Kota Bandung masih menyisakan kendala. Hal ini diindikasikan oleh Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang masih

ada

di

level

Wajar

Dengan

Pengecualian

(WDP)

di

tahun

2012

(LHP

No.

22.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 Tanggal 24 Mei 2012). Salah satu kendala terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ialah terkait pengelolaan aset. Untuk itu diperlukan organisasi yang dapat mengelola aset secara optimal. Pemerintah Kota Bandung selalu mengupayakan untuk mendapat opini WTP dari BPK-RI, meskipun pada Tahun 2015 untuk LKPD Tahun 2014 masih mendapatkan pengecualian, namun kami berupaya untuk dapat mewujudkannya di tahun-tahun mendatang. Dalam laporan BPK Nomor 44.A/LHP/XVIII.BDG/05/2014 tanggal 26 Mei 2014, BPK menyatakan opini, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan, jika Pemerintah Kota Bandung telah memperbaiki kesalahan administrasi atas penerimaan Piutang Pajak yang masih tercatat sebagai piutang, menelusuri piutang pajak dan membuat Daftar Rincian Piutang Sewa Tanah dan Bangunan dengan data yang valid, menyajikan nilai Aset Tetap yang didukung dengan rincian dan informasi lokasi keberadaannya, menelusuru fisik keberadaan Aset Tetap dan mencatat dan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bandung tanggal 31 Desember 2013, realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada Tahun 2014, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan perbaikan atas sebagian permasalahan pada tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Bandung telah melakukan upaya 114

perbaikan atas penyajian Piutang Pajak dan Aset Tetap. Namun, Pemerintah Kota Bandung belum : 1)

Melakukan koreksi pengurangan saldo Piutang Pajak dari kesalahan administrasi atas penerimaan Piutang Pajak yang masih tercatat sebagai piutang dan menelusuri alamat lokasi wajib pajak;

2)

Memperbaiki data dalam Daftar Rincian Piutang Sewa Tanah dan Bangunan;

3)

Menelusuri mutasi piutang sewa tanah dan bangunan yang belum dapat dijelaskan;

4)

Melengkapi rincian Aset Tetap dengan informasi lokasi keberadaan Aset Tetap secara tuntas dan menyeluruh. Atas permasalahan tersebut di atas, pemerintah Kota Bandung terus melakukan perbaikan

agar pada tahun-tahun mendatang bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, mengingat Pemerintah Kota Bandung belum pernah mendapatkan opini dimaksud di atas. Untuk hal tersebut atas pengecualian-pengecualian dari BPK, perlu adanya organisasi yang lebih optimal dalam pengelolaan aset dan piutang sewa tanah dan bangunan karena selama ini hal dimaksud masih menjadi kendala dalam memperoleh opini WTP dari BPK – RI.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja Akhir Renstra : Pemerintah Kota Bandung selalu menargetkan untuk bisa memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Tahun 2016 untuk LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) per 31 Desember 2015. Dengan melihat tata kelola keuangan daerah Kota Bandung masih menyisakan kendala sampai dengan akhir tahun 2015 yang diindikasikan oleh Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2012 (LHP No. 22.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 Tanggal 24 Mei 2013), Tahun 2013 (LHP No. 44A/LHP/XVIII.BDG/05/2014) dan

Tahun

2014

(LHP

No.

53A/LHP/XVIII.BDG/05/2015) dari BPK RI untuk LKPD Kota Bandung Tahun 2013 masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Salah satu kendala terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ialah terkait pengelolaan aset. Untuk itu diperlukan organisasi yang dapat mengelola aset secara optimal.

115

Diharapkan pada Tahun 2016 untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung tanggal 31 Desember 2015, Pemerintah Kota Bandung bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dapat mempertahankannya sampai dengan akhir tahun renstra yaitu pada tahun 2018. Meskipun sebagaimana diketahui bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mulai Tahun 2015 harus menerapkan sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dengan berbasis akrual (Accrual Basic), sehingga penilaian atas seluruh pengelolaan keuangan dan aset di Kota Bandung memerlukan pendataan dan penghitungan ulang agar dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Instansi Lain yang Unggul : Setelah melakukan perbandingan dengan Pemerintah Daerah lainnya yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WT), maka yang menjadi tugas berat Pemerintah Kota Bandung adalah memperbaiki pengelolaan aset daerah, karena catatan pengecualian yang diberikan pada Pemerintah Kota Bandung adalah untuk pengelolaan aset daerah yang dinilai oleh BPK belum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Beberapa daerah yang mendapatkan opini WTP dari BPK RI telah menerapkan sistem pengelolaan aset dengan cukup baik sehingga perlu menjadi contoh bagi Pemerintah Kota Bandung dalam pengorganisasian pengelolaan aset yang baik dan wajar tanpa pengecualian.

Penganggaran : Dalam mewujudkan upaya memperbaiki kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung menganggarkan dana sebesar Rp. 2.023.799.574,00 untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan PPKD, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD, dengan realisasi pencairan anggaran sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.332.624.458,00 (65,85 %). Masing-masing kegiatan mempunyai output kegiatan antara lain : dokumen LKPD, dokumen perda dan perwal penjabaran APBD, dokumen pertanggungjawaban keuangan lainnya sesuai SAP, dan dokumen pengelolaan keuangan BLUD.

116

Faktor-faktor Pendukung : Dengan terlaksananya output dari setiap kegiatan di atas mendukung pencapaian opini WDP atas LKPD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014, dengan Pendukung Capaian Kinerja adalah sebagai berikut : -

Adanya peraturan perundangan yang berlaku;

-

Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;

-

Adanya upaya seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas LK-SKPD nya masing-masing.

Faktor-Faktor Penghambat : Penghambat Capaian Kinerja : -

Tugas Pokok dan Fungsi antara SKPD pengelola keuangan dan pengelola aset daerah masih ada pada 1 (satu) SKPD sehingga tugasnya belum optimal;

-

Jumlah SDM yang kurang memadai karena SKPD yang menangani pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset ada pada 1 (satu) SKPD, sehingga pekerjaan yang dibebankan dirasakan terlalu menumpuk.

Solusi / Rekomendasi : Dalam rangka pencapaian target tercapainya opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun-tahun mendatang atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung, rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain : -

Disusunnya kembali tugas pokok dan fungsi serta kelembagaan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terutama yang menangani pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset.

-

Perlu ditambahnya SDM pengelola asset terutama yang memahami tentang manajemen pengelolaan aset daerah.

117

1.3 Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dengan total nilai Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 355.556.615.134,00, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 132.232.281.440,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 37,19 % dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 penyerapan realisasi anggaran DPKAD masih belum sesuai

dengan anggaran

yang

telah ditetapkan.

Kondisi

Rp.

sisa anggaran adalah

223.324.333.694,00.

Hal

ini

Silpa selain

merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien, juga diakibatkan karena adanya pembayaran pengadaan tanah yang tidak terealisasi pada tahun 2018. Selain hal tersebut proses pengadaan lahan yang mempunyai anggaran yang sangat besar sebesar 93,33 % dari keseluruhan anggaran DPKAD banyak yang tidak dapat terealisasi karena belum terjadinya negosiasi harga dengan pihak penjual. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

118

Tabel 3.20 Pagu Anggaran per Sasaran Sesuai RPJMD Kota Bandung Tahun 2014 - 2018 dan Realisasi s/d Tahun 2015 DPKAD Kota Bandung Pagu Anggaran (2014 - 2018)

No.

Sasaran

1

Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku

27.551.003.305,00

Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan

11.065.040.000,00

2

3.

4.

Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dan Akuntabilitas Kinerja Jumlah

Realisasi Anggaran (s/d 2015)

10.211.757.150,00

%

37,06 %

(4.789.607.050 + 5.422.150.100)

4.995.392.440,00

45,15 %

(2.038.709.800 + 2.956.682.640)

1.311.851.135.015,00

51.830.056.680,00

258.564.756.566,00 (142.183.361.320 + 116.381.395.246)

19,71%

16.035.502.586,00

30,94%

(8.514.668.652 + 7.520.833.934)

1.402.297.235.000,00

289.807.408.742,00

20,67 %

(157.526.346.822 + 132.281.061.920)

Sumber : DPKAD Apabila dilihat realisasi penyerapan anggaran DPKAD Kota Bandung per sasaran sampai dengan tahun 2015, baru tercapai 20,67 % hal ini menunjukan penyerapan anggaran yang rendah dari DPKAD Kota Bandung sampai dengan Tahun 2014. Apabila dilihat dari sasaran yang paling sedikit penyerapannya adalah sasaran ketiga yaitu meningkatnya penatausahaan asset daerah sesuai peraturan perundangan. Hal ini dikarenakan beban kegiatan yang sangat banyak pada sasaran dimaksud khususnya untuk pengadaan tanah untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang tidak dapat terealisasi seluruhnya, sehingga mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran.

119

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan pagu anggaran tahun 2014 dapat dilihat pada table di bawah ini : Tabel 3.21 Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2015 per Sasaran DPKAD Kota Bandung Pagu Anggaran (Tahun 2015)

Realisasi Anggaran (Tahun 2015)

No.

Sasaran

1

Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku

5.798.322.430,00

5.422.150.100,00

93,51

Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan

3.104.349.900,00

2.956.682.640,00

95,24

337.058.356.180,00

116.332.614.766,00

34,51

9.595.586.624,00

7.520.833.934,00

82,14

355.556.615.134,00

132.232.281.440,00

37,19

2

3.

4.

Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dan Akuntabilitas Kinerja Jumlah

%

Sumber : DPKAD Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung pada tahun 2015, masih sangat rendah hanya mencapai 56,17 %. Namun realisasi anggaran dimaksud belum tentu menggambarkan bahwa efektifitas DPKAD rendah, dikarenakan banyak anggaran yang tidak terserap seluruhnya namun capaian kinerjanya sudah baik. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut :

120

Tabel 3.22 Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2015 TINGKAT CAPAIAN KINERJA NO

1

2

3.

4.

SASARAN

JUMLAH INDIKATOR

> 100 %

= 100 %

< 100 %

JML

%

JML

%

JML

%

Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku

3

2

66,67

0

0

1

33,33

Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan

1

1

100,00

0

0

0

0

Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan

2

2

100,00

0

0

0

0

Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dan Akuntabilitas Kinerja

1

0

0

1

100,00

0

0

7

5

71,43

1

14,28

1

14,28

TOTAL

Sumber : DPKAD

Apabila dilihat dari pencapaian sasaran pada tahun 2015, didapatkan data bahwa DPKAD Kota Bandung menetapkan 4 (empat) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada table di atas. Dari ketujuh indicator dimaksud, 5 (lima) indicator dapat melampaui capaian target yang ditetapkan, 1 (satu) indicator sesuai capaian target dan 1 (satu) indicator tidak mencapai target yang ditetapkan.

121

Tabel 3.23 Analisis Efisiensi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2015

% RATANO

SASARAN

RATA KINERJA SASARAN

1

PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

3

4

5=3-4

Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku

126,38

93,51

32,87

2

Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan

124,95

95,24

29,71

3.

Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan

106,54

34,51

72,03

4.

Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dan Akuntabilitas Kinerja

100,00

82,14

17,86

114,47

37,19

77,28

1

2

%

Sumber : DPKAD Berdasarkan analisis data efisiensi pada table di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung pada tahun 2015 telah melakukan efisiensi sebesar 77,28 % berdasarkan prosentase rata-rata realisasi capaian target kinerja dan prosentase penyerapan anggaran. Berdasarkan hal tersebut di atas didapatkan data bahwa seluruh sasaran kinerja DPKAD mengalami efisiensi yang sangat besar terutama pada penatausahaan aset daerah, hal ini dikarenakan pada anggaran sasaran dimaksud banyak terdapat dana untuk pengadaan tanah yang tidak secara langsung berdampak pada kinerja sasaran. Anggaran pengadaan tanah pada DPKAD Kota Bandung mencapai 93,35 % sehingga penyerapan anggarannya sangat kecil. Namun untuk pencapaian target kinerja sasaran dapat terlampaui dengan baik.

122

3.4 Prestasi dan Penghargaan Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pada Tahun 2015, DPKAD Kota Bandung dalam bidang perolehan pendapatan lain-lain daerah dapat melampaui target yang ditetapkan, sebesar 21.771.145.937,00 (100,79 %) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 21.600.000.000,00.

3.5 Upaya Perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan hasil evaluasi dan asistensi dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara diperoleh perbaikan-perbaikan mengenai sistem perjanjian kerja, penilaian capaian kinerja dan system evaluasi kinerja. Namun yang menjadi kesulitan Pemerintah Kota Bandung, terutama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung dalam melakukan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud adalah belum sesuainya target capaian kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban oleh DPKAD Kota Bandung, sehingga kami mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian capaian kinerja Tahun 2015. Berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi baik dengan pihak Kemenpan Republik Indonesia maupun dengan pihak Bagian Organsasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda Kota Bandung, maka untuk Tahun 2015 DPKAD Kota Bandung menyempurnakan system penyusunan target capaian indikator kinerja baik dalam Perjanjian Kinerja (PK) SKPD dengan Walikota Bandung maupun adanya turunan (cascading) dari Kepala Dinas kepada Sekretaris / Kepala Bidang maupun kepada Kepala Sub Bidang / Kepala Seksi di lingkungan DPKAD Kota Bandung. Penyusunan target capaian kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dibantu oleh adanya Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Silakip) sehingga seluruh data-data yang dibutuhkan untuk penilaian kinerja suatu instansi pemerintahan di Kota Bandung.

123

Perbaikan SAKIP DPKAD Kota Bandung dibahas melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut : 1. Evaluasi terhadap capaian kinerja DPKAD yang tertuang dalam LKIP DPKAD Kota Bandung Tahun 2015 dan mengacu pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018; 2. Hasil evaluasi dimaksud menunjukan bahwa tidak seluruh capaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD merupakan Tugas Pokok dan Fungsi DPKAD Kota Bandung sehingga kami mengalami kesulitan dalam memberikan penilaian terhadap capaian kinerja yang ada. 3. Kesulitan mengisi hasil capaian target kinerja dimaksud kemudian kami konsultasikan kepada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bandung sehingga kemudian dikonsultasikan kembali kepada phak Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara sebagai pihak Penilai SAKIP Kota. 4. Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara kemudian memberikan pengarahan, bimbingan dan asistensi kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk perbaikan SAKIP di Kota Bandung. 5. Berdasarkan hal tersebut, DPKAD menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban. 6. Draft IKU dimaksud kemudian dikonsultasikan dengan pihak Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk dilakukan sedikit perbaikan sehingga penilaian SAKIP nantinya akan menjadi jelas. 7. Setelah beberapa kali melakukan asistensi dan perbaikan IKU, maka didapatkan IKU sesuai dengan arahan dari pihak Kemenpan dan Bagian Organisasi Setda Kota Bandung sehingga akan dijadikan perbaikan dalam penyusunan LKIP tahun berikutnya. 8. Selain asistensi IKU, DPKAD juga mendapat pengarahan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja, dan Cascading SKPD ke eselon di bawahnya.

IKU dan PK Hasil Asistensi dan Evaluasi Berdasarkan hasil konsultasi dan arahan dari pihak Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia, maka DPKAD Kota Bandung disarankan untuk merubah / merivisi Rencana Strategis (Renstra) DPKAD Tahun 2013 – 2018 mulai dari Visi nya sehingga visi yang diemban oleh DPKAD untuk penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di masa mendatang adalah : “Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel.”

Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggungjawaban. Istilah ini adalah perpanjangan metafor dari arti yang digunakan di dalam ilmu Fisika: sebuah obyek transparan adalah obyek yang bisa dilihat tembus. Aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah bertanggung-jawab dan untuk 124

memerangi korupsi. Bila rapat pemerintah dibuka kepada umum dan media massa, bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila undang-undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan pemerintah untuk menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri. Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin accomptare (mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar computare (memperhitungkan) yang juga berasal dari kata putare (mengadakan perhitungan). Akuntabilitas (accountability) secara harfiah dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban". Berdasarkan lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sejalan dengan itu, maka pernyataan visi dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung Visi Kota Bandung yaitu Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Sedangkan untuk Misi nya tidak mengalami banyak perubahan, yaitu sebagai berikut : 1. Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu 2. Mewujudkan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan 3. Mewujudkan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan 4. Mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel

Misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Kebijakan sebagai berikut : 1. Meningkatkan proses penganggaran APBD sehingga dapat berkualitas serta tepat waktu 2. Meningkatkan pengelolaan aset Pemerintah Kota Bandung 3. Meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bandung 4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah

Adanya Kebijakan dimaksud memunculkan Strategi sebagai berikut : 1. Mewujudkan penganggaran yang berkualitas dan tepat waktu 2. Mewujudkan pengelolaan aset sesuai peraturan perundangan 3. Mewujudkan pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku 4. Mewujudkan Opini BPK : WTP

125

Berdasarkan Misi, Kebijakan dan Strategi dimaksud di atas maka disusunlah Tujuan Organisasi DPKAD Kota Bandung sebagai berikut : 1)

Meningkatkan kualitas penganggaran sesuai aturan jadwal waktu dan dokumen perencanaan

2)

Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku

3)

Terwujudnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku

4)

Terwujudnya laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel

Tujuan dimaksud dijabarkan dalam Sasaran DPKAD yang baru yaitu sebagai berikut : 1)

Mengoptimalkan waktu yang diperlukan dalam Penyusunan RAPBD yang berkualitas sesuai ketentuan yang berlaku

2)

Meningkatnya penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan

3)

Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan

4)

Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sedangkan Indikator Kinerja Utama yang disusun adalah sebagai berikut : 1)

Lamanya waktu penyusunan RAPBD

2)

Keseimbangan Prosentase Realisasi Anggaran Pendapatan terhadap Realisasi Anggaran Belanja yang telah ditetapkan

3)

Prosentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu

4)

Prosentase kesesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota

5)

Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat

6)

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

126

BAB IV PENUTUP Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LKIP) Dinas Pengelolaan Keuangan

dan

Aset

Daerah

Kota

Bandung Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2015. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2015 Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai. Dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan hasil evaluasi dan asistensi dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara diperoleh perbaikan mengenai sistem perjanjian kerja, penilaian capaian kinerja dan sistem evaluasi kinerja. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung

melakukan

perbaikan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, salah satunya dengan berkonsultasi. Berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi dengan pihak Kemenpan Republik Indonesia, maka untuk Tahun 2015 DPKAD Kota Bandung menyempurnakan sistem penyusunan target capaian indikator kinerja baik dalam Perjanjian Kinerja (PK) SKPD dengan Walikota Bandung maupun adanya turunan (cascading) dari Kepala Dinas kepada Sekretaris / Kepala Bidang maupun kepada Kepala Sub Bidang / Kepala Seksi di lingkungan DPKAD Kota Bandung.

127

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung. Bandung,

128