PEMERINTAH KOTA DENPASAR INSPEKTORAT Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA DENPASAR INSPEKTORAT Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2015

TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR KATA PENGANTAR Adanya tuntutan masyarakat untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik (good

governance)

telah

mendorong

pengembangan

dan

penerapan

sistem

pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif. Diharapkan dengan penerapan sistem tersebut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna, bertanggungjawab dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Laporan Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Denpasar ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Adapun penyusunan LKIP ini tidak terlepas dari strategi yang dicanangkan oleh Bapak Walikota Denpasar yaitu bagaimana dapat mewujudkan pembangunan yang berwawasan budaya yang didukung oleh aparatur yang bersih dan berwibawa. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengawasan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, dan bila ditemukan penyimpangan harus ada tindak lanjut dengan menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan fungsi tersebut pada Inspektorat Kota Denpasar yang secara organisatoris telah dibentuk dengan struktur yang terdiri dari Inspektur, Sekretaris, 3 (tiga ) Kasubag, 4 (empat) Inspektur Pembantu dengan kelompok jabatan fungsional P2UPD dan Auditor dimana masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi yang pada intinya menguraikan tugas-tugas pokok yang diemban oleh Inspektorat Kota Denpasar.

LKIP 2015 – Tahun 2016

i

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR Demikianlah Laporan Kinerja ini dapat kami susun dengan keterbatasan, untuk itu kami harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Denpasar, 12 Pebruari 2016 Inspektur Kota Denpasar

Ida Bagus Gde Sidharta,SE,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19640223 199203 1 009


ii

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................

i

DAFTAR ISI .........................................................................................................................

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF.....................................................................................................

iv

BAB I PENDAHULUAN.........................................................................................................

1

LATAR BELAKANG...............................................................................

1

b. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT.....................................................

1

a.

c.

d. ISU STRATEGIS.....................................................................................

5

SISTEMATIKA PENULISAN...................................................................

6

e. BAB II

BAB III

BABIV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI................................................................. 2

RENCANA KINERJA......................................................................................

7

a. RENCANA STRATEGIS ........................................................................

7

b. PENETAPAN KINERJA..........................................................................

10

AKUNTABILITAS KINERJA.................................................................................

15

a. PENGUKURAN CAPAIAN.....................................................................

15

b. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

15

.......................................................

PENUTUP..........................................................................................................

27

LAMPIRAN


iii

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta sesuai dengan peran dan fungsi dari Inspektorat Kota Denpasar sebagai aparatur pengawas intern pemerintahan maka, tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan adalah : a. Tujuan : - Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. - Mewujudkan efektivitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan - Mewujudkan kemampuan aparatur pengawas fungsional sesuai dengan standar audit. - Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan,

ekonomis,

efisien,

efektif,

transparan

dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan b. Sasaran : - Meningkatnya kualitas hasil pengawasan - Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. - Meningkatnya efektivitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. - Meningkatnya kemitraan dengan aparat pengawas fungsional lainnya. - Terciptanya Laporan Keuangan yang akuntabel dan transparan. c. Kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2015 adalah : -

Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

-

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

-

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

-

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

-

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan


iv

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR -

Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

-

Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

d. Target dan realisasi Program/kegiatan : Di beberapa indikator sasaran telah mencapai dan melampaui target kinerja antara lain - Opini BPK – RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 BPK – RI memberikan opini WTP. Sehingga realisasi capaiannya sebesar 100%. - Prosentase jumlah penyimpangan yang material semakin menurun. Untuk tahun 2015 capaian kinerja atas sasaran meningkatkan kualitas hasil pengawasan sebesar 133%. (target 100% dan terealisasi 133%)) Namun disisi lain terdapat pula indikator sasaran yang belum memenuhi target yaitu : 1. Jumlah temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh SKPD yang menjadi Obyek Pemeriksaan prosentase capaiannya sebesar 83% dari yang ditargetkan sebesar 100% 2. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD ) yang Akuntabel (Nilai CC keatas). Dari 33 SKPD yang ditargetkan baru 9 SKPD yang nilai LKj nya mencapai cc keatas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar SKPD capaian kinerja output dan outcomenya tidak memadai sehingga capaian kinerja yang disajikan dalam LKj tidak dapat diukur dengan semestinya Secara umum tercapainya target karena didorong oleh motifasi kerja serta kebutuhan untuk efektifnya pengawasan  Kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi target kinerja yaitu: -

Penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan ( obrik ) dan bahkan sering tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan.

-

Respon SKPD dalam rangka pengawasan belum efektif.


v

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR  Upaya Pemecahan - Peningkatan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut kepada obyek pemeriksaan baik melalui pemanggilan maupun rapat koordinasi dengan obyek pemeriksaan tentang langkah-langkah pemecahan masalah yang sesuai di lapangan. - Mendorong / Sosialisasi kepada SKPD untuk merespon dengan baik program pengawasan.


vi

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR I. PENDAHULUAN a.

Latar Belakang Inspektorat Kota Denpasar dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggungjawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat ini perlu adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib, dan teratur, dan sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah juga diharapkan membantu

pimpinan

tertinggi

pemerintah

untuk

dapat

mempertanggungjawabkan mandat/kewenangannya kepada masyarakat/publik melalui lembaga perwakilan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Inspektorat Kota Denpasar merupakan media utama yang menuangkan kinerja untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam Tahun Anggaran 2015 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran. b.

Gambaran umum Inspektorat Dewasa ini maupun untuk kedepan tugas-tugas pengawasan akan tetap memegang peranan penting , sejalan dengan semangat menciptakan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan bersih. Disamping itu sesuai dengan tujuan pokok pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan kepada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu agar dapat terlaksananya Pelayanan Publik dengan sebaik – baiknya di daerah maka salah satu pilar penting sebagai essensinya yaitu adanya Pengawasan yang efektif. Oleh karena itu Inspektorat Kota Denpasar mempunyai tugas membantu


1

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR Walikota

Denpasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang

Pengawasan untuk mencegah secara dini penyimpangan dalam pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan Pengawasan Inspektur dibantu oleh Staf yang tertuang pada Struktur Organisasi Inspektorat Kota Denpasar. Struktur organisasi Inspektorat Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota denpasar c.

Tugas Pokok dan Fungsi Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan terwujudnya pemerintahan yang baik ( good governance ) melalui Penegakan Supremasi Hukum ( Law Enforcement )


2

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR Inspektorat merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Kota Denpasar mempunyai tugas pokok membantu Walikota Denpasar dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan serta memiliki fungsi sebagai pembuat Perumusan kebijakan Teknis di bidang pengawasan dan pelayanan penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berjalannya organisasi Inspektorat sangat ditentukan oleh kuantitas maupun Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Inspektorat didukung oleh pegawai sebanyak 44 orang dengan profil demografi sebagai berikut : Laki-laki

Perempuan

21 23

Gambar 2.2 Jumlah PNS pada Inspektorat Kota Denpasar berdasarkan Jenis Kelamin


3

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR

16

15

14 12 10

Eselon II

8

Eselon III

6 4 2

Eselon IV

5

Fungsional

3 1

0

Jumlah Eselon

Gambar 2.3 Jumlah PNS pada Inspektorat Kota Denpasar berdasarkan Tingkat Eselon 30

26

25

SD

20

SMP

15

12

SMA

10 5 0

S1 2

4

S2

0 Tingkat Pendidikan

Gambar 2.4 Jumlah PNS pada Inspektorat Kota Denpasar berdasarkan Tingkat Pendidikan


4

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR Golongan 25

23

20 15

12

10

7

5

2

0 I

II

III

IV

Gambar 2.5 Jumlah PNS pada Inspektorat Kota Denpasar berdasarkan Golongan d.

Isu Strategis Dalam era globalisasi ini tuntutan terhadap paradigma good governance dalam seluruh kegiatan tidak dapat ditawar – tawar lagi. Untuk dapat mewujudkan

good governance maka salah satu hal yang harus

dilakukan adalah adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas pemerintahan . Sebagai indikator adanya transparansi dan akuntabilitas tersebut adalah rendahnya tingkat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat Kota Denpasar dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan

tanggungjawab

melaksanakan

tugas

tertentu

dengan

pemerintahan,

diberikan dibidang

kewenangan pengawasan.

untuk Untuk

melaksanakan mandat dari masyarakat ini perlu adanya suatu pengawasan yang dapat lebih menjamin terwujudnya tertib pemerintahan menuju kepada good governance dan clean goverment. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Inspektorat Kota Denpasar dalam pelaksanaan tugas serta wewenang nya adalah : 1. Kompetensi aparat pengawasan yang belum memadai


5

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR 2. Respon SKPD dalam melaksanakan aturan tentang pengelolaan keuangan daerah belum memadai. 3. Komitmen SKPD dalam pelaksanaan

waskat belum seperti yang

diharapkan. 4. Ada beberapa temuan BPK yang belum dapat ditindaklanjuti karena pegawai yang bersangkutan sudah pensiun dan meninggal dunia. e.

Sistematika Penulisan BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

: Pendahuluan a.

Latar Belakang

b.

Gambaran Umum Inspektorat

c.

Tugas Pokok dan Fungsi

d.

Isu Strategis

e.

Sistematika Penulisan

: Rencana Kinerja a.

Rencana Strategis

b.

Penetapan Kinerja

: Akuntabilitas Kinerja a.

Pengukuran Capaian Kinerja

b.

Analisis Capaian Kinerja

: Penutup Simpulan

Lampiran-lampiran : a. Penetapan Kinerja ( PK ) b. Pengukuran Kinerja


6

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR BAB II RENCANA KINERJA a.

Rencana Strategis Dalam

rangka

peningkatan

kapasitas

aparatur

pemerintahan

dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta sesuai dengan peran dan fungsi dari Inspektorat Kota Denpasar sebagai aparatur pengawas intern pemerintahan maka telah disusun program strategis berupa : Visi dan Misi Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2010 – 2015 VISI : Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik melalui pengawasan yang profesional. MISI : 1. Meningkatkan kualitas pengawasan. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah. TUJUAN : 1. Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. 2. Mewujudkan efektivitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan 3. Mewujudkan kemampuan aparatur pengawas fungsional sesuai standar audit 4. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan,

ekonomis,

efisien,

efektif,

transparan

dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan


7

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR SASARAN : 1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan 2. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat 3. Meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan 4. Meningkatkan kemitraan dengan aparat fungsional lainnya 5. Terciptanya laporan keuangan yang akuntabel dan transparan STRATEGI 1. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparat pemerintah 2. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah 3. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan ARAH KEBIJAKAN 1. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintah daerah 2. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan KDH agar sesuai dengan visi dan misi yang akan dicapai 3. Meningkatkan profesinalisme dan kesejahteraan aparat pengawasan 4. Mengembangkan pengawasan yang berbasis kinerja 5. Melakukan evaluasi berkas atas kinerja dan temuan hasil pengawasan


8

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

Meningkatkan kualitas hasil pengawasan

Prosentase jumlah penyimpangan yang material Semakin Menurun

Terwujudnya SAKIP yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

-Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot - Prosentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan predikat cc keatas

TARGET 3 2011

2012

2013

2014

2015

20%

40%

60%

80%

100%

B

B

B

B

B

6 SKPD 12 SKPD 18 SKPD 25 SKPD 33 SKPD

Meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan

Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas

80%

80%

90%

90%

100%

Terselenggaranya Akutansi Pemerintah sesuai dengan SAP

Opini BPK

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP


9

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR Program. a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. e. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. f. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Kegiatan a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. b. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur. c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. d. Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala. e. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah. f. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH. g. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. h. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja. i. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. b.

Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang

akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Penetapan kinerja menjadi PERJANJIAN KINERJA sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 oleh para pejabat sebagai penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan masyarakat. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan SE Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja menyebutkan bahwa penetapan kinerja bertujuan untuk mewujudkan LKIP 2015 – Tahun 2016

10

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, baik berupa hasil maupun manfaat Penetapan kinerja bertujuan untuk : •

Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur

•

Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya

•

Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah

•

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

•

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian reward (penghargaan)/sanksi Komitmen yang kuat dari Inspektur Kota Denpasar Agar pelaksanaan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Denpasar lebih efektif, dan bermanfaat bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan yang merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penyelenggaraan tugas-tugas dibidang pengawasan dapat dilihat sebagai berikut :


11


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, danakuntabel sertaberorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini : Nama Jabatan

: Ida Bagus Gde Sidharta, SE, M.Si : Inspektur Kota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan

: I.B. Rai Dharmawijaya Mantra : Walikota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama , selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepeti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua Walikota Denpasar

I.B. RAI DHARMAWIJAYA MANTRA


Denpasar, 12 Januari 2015 Pihak Pertama Inspektur Kota Denpasar

IDA BAGUS GDE SIDHARTA, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19640223 199203 1 009

12

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 INSPEKTORAT KOTA DENPASAR Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target



100%


-Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot

B

-Jumlah SKPD dengan predikat cc keatas

33 SKPD



100%


Opini BPK

WTP

Program

Anggaran

Keterangan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Rp.1.016.436.500,-

Walikota Denpasar

I.B. Rai Dharmawijaya Mantra


Denpasar, 12 Januari 2015 Inspektur Kota Denpasar

Ida Bagus Gde Sidharta, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP.19640223 199203 1 009

13

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR PERIODE 2010-2015

Tugas Pokok : Membantu Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan Fungsi : Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah KINERJA UTAMA ATAU ( OUTCAME )

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN ( ALASAN ) / FORMULA

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

KET

1

2

3

4

5

6





-Jumlah SKPD dengan predikat cc keatas Meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan



Opini BPK

Jumlah temuan tahun lalu x 100%

Inspektorat

LHP

Inspektorat

Lakip Pemkot

Jumlah SKPD dengan predikat cc keatas x100% Jumlah seluruh SKPD

Inspektorat

Lakip SKPD

Jumlah temuan yang ditindaklanjuti x 100% Jumlah temuan hasil pemeriksaan

Inspektorat

LHP

Dengan mengikuti peraturan perundang - undangan dalam penyajian laporan keuangan SKPD maka laporan keuangan Pemda dapat diyakini keandalan nya

Inspektorat

Laporan Keuangan SKPD

jumlah temuan tahun ini Peran dan tugas Inspektorat untuk memastikan bahwa visi, misi , tujuan dan sasaran Walikota tercapai termasuk dalam penerapan sistem manajemen kinerja yang mana hasil tersebut merupakan hasil evaluasi tahunan oleh Menpan & RB

Inspektur Kota Denpasar Ida Bagus Gde Sidharta, SE. M.Si NIP. 19640223 199203 1 009 LKIP 2015 – Tahun 2016

14

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR BAB III AKUNTABILITAS KINERJA a.

Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dan

sasaran dengan cara membandingkan antara rencana/target pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Rumus pengukuran capaian kinerja yaitu sebagai berikut : Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut : Persentase Pencapaian Rencana /Tingkat Capaian =

Realisasi x 100% Rencana

Dalam

pengukuran

kinerja

Inspektorat

Kota

Denpasar

diupayakan

menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes dan menggambarkan keberhasilan Inspektorat Kota Denpasar secara keseluruhan. Dalam menganalisis keberhasilan tersebut dilakukan dengan memperbandingkan target pencapaian indikator sasaran strategis dengan realisasinya b.

Analisis Capaian Kinerja Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan

dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Inspektorat Kota Denpasar. Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Denpasar dimasa yang akan datang. Adapun evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan terget dengan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tabel berikut :


15

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR PENGUKURAN KINERJA Satuan Kerja Perangkat Daerah : INSPEKTORAT KOTA DENPASAR Tahun Anggaran : 2015 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

100%

233%

233%

B

CC

(Belum Tercapai

33 SKPD

9 SKPD

Masih dengan nilai CC ) 27%




-Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot - Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan predikat cc keatas (SKPD) dengan predikat cc keatas



100%

83%

83%


Opini BPK

WTP

WTP

100%


16

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR Dari tabel di atas terlihat bahwa : 1.

Sasaran 1 Meningkatkan kualitas hasil pengawasan Dalam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, khususnya

pada Kegiatan Pelaksanaan

Pengawasan Internal Secara Berkala dan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Denpasar untuk tahun 2015 dianggarkan sebesar

Rp. 426.609.000,- ( Empat ratus dua puluh enam juta enam ratus

sembilan ribu rupiah ) dan dalam pelaksanaan pengawasan telah terealisasi sebesar Rp. 380.867.825,-. ( Tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah ). Untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas hasil pengawasan Inspektorat Kota Denpasar menargetkan jumlah penyimpangan yang material semakin menurun dapat dilihat pada Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut : NO 1

INDIKATOR Prosentase

jumlah

penyimpangan material

TARGET

REALISASI

%

100%

133%

133%

yang Semakin

Menurun

Untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas hasil pengawasan Inspektorat Kota Denpasar menargetkan menurun sebesar 100%.

jumlah penyimpangan yang

material semakin

Untuk tahun anggaran 2015 realisasi atas sasaran

meningkatkan kualitas hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh BPK dan APIP yang ada penyimpangan materialnya sebanyak 21 temuan sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 28 temuan jadi realisainya sebesar 133% dengan perhitungan sebagai berikut :


17

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR Temuan kruneg tahun lalu BPK & APIP ( 28 )

x100% =

133 %

Temuan kruneg tahun sekarang BPK & APIP (21 ) Dan capaian kinerja sebesar 133%. Hal ini diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut : Realisasi (133) x100% =

133 %

Target (100) Berdasarkan formulasi perhitungan diatas maka prosentase capaian kinerja atas sasaran meningkatkan kualitas hasil pengawasan sebesar 133 %. 2.

Sasaran 2 Terwujudnya SAKIP yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai

berikut : NO 1

-

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%

Nilai Akuntabilitas

B

CC

33 SKPD

9 SKPD

Belum tercapai masih dengan nilai CC 27%

Kinerja Pemkot -

Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan predikat cc keatas

Untuk mencapai sasaran Terwujudnya SAKIP yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar , Inspektorat Kota Denpasar menargetkan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Denpasar dari Kementrian PAN dan RB dengan kategori B. Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB tahun 2014 memperoleh akuntabilitas kinerja dengan kategori CC. Hasil ini sudah meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan pada Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian LKIP 2015 – Tahun 2016

18

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR Akuntabilitas Knerja pada Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 192.781.500,( Seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah ) dan telah terealisasi sebesar Rp. 187.062.400 ( Seratus delapan puluh tujuh juta enam puluh dua ribu empat ratus rupiah ). Untuk tahun 2015 Jumlah SKPD dengan predikat CC keatas dari 33 SKPD yang ditargetkan baru 9 SKPD yang nilai LAKIP nya mencapai CC keatas sehingga capaian kinerjanya sebesar 27%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar SKPD capaian kinerja output dan outcomenya tidak memadai sehingga capaian kinerja yang disajikan dalam LAKIP tidak dapat diukur dengan semestinya. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dari 25 SKPD yang ditargetkan baru 6 SKPD yang nilai LAKIP nya mencapai CC sehingga capaian kinerjanya sebesar 24%. Capaian kinerja tahun 2015 Meningkat jika dilihat dari capaian kinerja tahun 2014 sebesar 27% . 3.

Sasaran 3 Meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Dalam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH Pada Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pada Inspektorat Kota Denpasar dianggarkan sebesar Rp. 362.536.500,- ( Tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam rubu lima ratus rupiah ) dan telah terealisasai sebesar Rp. 361.097.300 ( Tiga ratus enam puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah ) Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut : NO 1

INDIKATOR Prosentase rekomendasi hasil

TARGET

REALISASI

%

100%

83%

83%

pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas


19

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR -

Untuk

mencapai

sasaran

meningkatkan

efektifitas

pemantauan

pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kota Denpasar menargetkan Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas sebesar 100%. . Untuk tahun anggaran 2015 jumlah temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh SKPD yang menjadi Obyek Pemeriksaan sebesar 83% dengan prosentase capaiannya sebesar 83% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Kondisi ini terjadi karena penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan ( obrik ) dan bahkan sering tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan. 4.

Sasaran 4 Terselenggaranya Akutansi Pemerintah sesuai dengan SAP

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: NO 1

INDIKATOR Opini BPK

TARGET

REALISASI

%

WTP

WTP

100%

Untuk mencapai sasaran terselenggaranya akutansi pemerintah sesuai dengan SAP, Inspektorat Kota Denpasar menargetkan opini WTP oleh BPK – RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2014. Dari hasil pemeriksaan BPK - RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 BPK – RI memberikan opini WTP. Sehingga realisasi capaiannya sebesar 100%. Kondisi masih sama jika dibandingkan dengan opini BPK-RI tahun 2014 memberikan opini WTP. Di beberapa indikator sasaran telah mencapai dan melampaui target kinerja antara lain : -

Opini BPK – RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 BPK – RI memberikan opini WTP. Sehingga realisasi capaiannya sebesar 100%.


20

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR Prosentase jumlah penyimpangan yang material semakin menurun. Untuk

-

tahun 2015 capaian kinerja atas sasaran meningkatkan kualitas hasil pengawasan sebesar 233% ( Persentase jumlah penyimpangan yang material semakin menurun, dari target 100%, terrealisasi 233% ) sedangkan untuk tahun 2014 capaian kinerja atas sasaran meningkatkan kualitas hasil pengawasan sebesar 178% ( Persentase jumlah penyimpangan yang material semakin menurun, dari target 80%, terrealisasi 143% ) Namun disisi lain terdapat pula indikator sasaran yang belum memenuhi target yaitu : Jumlah temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh

-

SKPD yang menjadi Obyek Pemeriksaan prosentase capaiannya sebesar 83% dari yang ditargetkan sebesar 100%, terealisasi 83% Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD ) yang Akuntabel (Nilai CC

-

keatas). Dari 33 SKPD yang ditargetkan baru 9 SKPD yang nilai LAKIP nya mencapai cc keatas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar SKPD capaian kinerja output dan outcomenya tidak memadai sehingga capaian kinerja yang disajikan dalam LAKIP tidak dapat diukur dengan semestinya Secara umum tercapainya target karena didorong oleh motifasi kerja serta kebutuhan untuk efektifnya pengawasan Kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi target kinerja yaitu: Penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan yang belum sepenuhnya dapat

-

dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan ( obrik ) dan bahkan sering tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan. Respon SKPD dalam rangka pengawasan belum efektif.

-

Upaya Pemecahan -

Peningkatan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut kepada obyek pemeriksaan baik melalui pemanggilan maupun rapat koordinasi


21

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR dengan obyek pemeriksaan tentang langkah-langkah pemecahan masalah yang sesuai di lapangan. -

Mendorong / Sosialisasi kepada SKPD untuk merespon dengan baik program pengawasan.


22

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TREND PENCAPAIAN KINERJA TAHUN PERTAMA RENSTRA (2010-2015) No Program

Kegiatan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1. Kegiatan peningkatan sarana dan aparatur. prasarana aparatur. 3 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1. Kegiatan Peningkatan kapasitas Aparatur sumberdaya aparatur. 4 Program sistem pengawasan internal dan 1.Kegiatan Pengawasan internal secara Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH berkala. 2.Kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah. 3.Kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH. - Penyampaian Lakip Tepat Waktu - Nilai Evaluasi Lakip Pemkot 4.Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan. 5.Penentuan Wilayah Bebas Korupsi 5 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 6 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.


1.Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian akuntabilitas Kinerja 1.Kegiatan penyempurnaan sistem informasi hasil pemeriksaan.

Target Renstra

Realisasi Tahun Pertama/2011

%

5 Laporan

1 Laporan

20

5 Laporan

1 Laporan

20

151 Orang

44 Orang

29,13

180 LHP

36 LHP

20

60 LHP

17 LHP

28,33

170 SKPD

31 SKPD

18,23

B

CC

243

182

Belum Tercapai 75

8 SKPD 161 Orang

34 Orang

21,11

Data

Data

Data

23


TREND PENCAPAIAN KINERJA TAHUN KEDUA RENSTRA (2010-2015) No

Program

Target Renstra

Realisasi Tahun Pertama/2012

%

1. Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran.

5 Laporan

2 Laporan

40

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1. Kegiatan peningkatan sarana dan aparatur. prasarana aparatur.

5 Laporan

2 Laporan

40

3 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program sistem pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH

151 Orang

44 Orang

29,13

180 LHP

72 LHP

40

60 LHP

17 LHP

46,66

3.Kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH.

5 Laporan

2

40

4.Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

100%

74,32

74,32

5 Laporan

2 Laporan

40

Data

Data

Data

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan

1. Kegiatan Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. 1.Kegiatan Pengawasan internal secara berkala. 2.Kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.

5 Program peningkatan profesionalisme tenaga 1.Pelatihan Teknis Pengawasan dan pemeriksa dan aparatur pengawasan Penilaian akuntabilitas Kinerja 6 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.


1.Kegiatan penyempurnaan sistem informasi hasil pemeriksaan.

24

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TREND PENCAPAIAN KINERJA TAHUN KETIGA ,KEEMPAT DAN KELIMA RENSTRA (2010 -2015) SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Tahun 2013

1

2

Target

Reali sasi

2014 %

2015

Target

Reali sasi

%

Targ et

Reali sasi

%



60%

76,76 %

128%

80%

143%

178%

100%

233%

233%



B

C

Belum tercapai

B

CC

Belum tercapai

B

CC

Belum Tercapai

- Prosentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan predikat cc keatas

18 SKPD

5 SKPD

28%

25 SKPD

6 SKPD

24%

33 SKPD

9 SKPD

27%



90%

78,91

80%

90%

89,4

99%

100%

83%

83%


Opini BPK

WTP

WTP

100%

WTP

WTP

100%

WTP

WTP

100%


25

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR Analisis Kinerja Berdasarkan Analisis SWOT Untuk menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat pada Inspektorat Kota Denpasar

dilakukan dengan analisa SWOT

(Strength, Weaknesess, Opportunities, Treats) yaitu : 1.

Analisis Internal a). Kekuatan - Auditor Ada - Dukungan Pimpinan b). Kelemahan: - Minat untuk mengikuti kwalifikasi Auditor masih rendah - Sarana dan prasarana pemeriksaan yang belum memadai.

2.

Analisis Eksternal a). Peluang - Lembaga pendidikan ada (BPKP) - Dana tersedia b). Tantangan - Tidak ada jaminan bahwa lulus Auditor tetap difungsikan sebagai Auditor - Sangat ketatnya persyaratan lulus Auditor


26

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR BAB IV PENUTUP Simpulan : a. Faktor Pendukung Capaian Kinerja - Ketersediaan dana yang cukup memadai - Adanya komitmen pemerintah untuk melaksanakan sosialisasi serta upaya program aksi lainnya dalam rangka percepatan pembrantasan korupsi - Adanya kesadaran masyarakat untuk turut melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik serta melaporkan terhadap apa yang dipersangkakan sebagai penyelewengan. b. Kendala/Hambatan Capaian Kinerja - Penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan ( obrik ) dan bahkan sering tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan - Untuk efektifnya pengawasan bantuan informasi masyarakat sangat dibutuhkan, karena kurangnya bantuan informasi dari masyarakat, terutama ketika pada tahap pembuktian. - Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengawasan. c. Upaya Pemecahan Untuk dapat meningkatkan pencapaian target kinerja maka berbagai upaya dapat ditempuh antara lain : -

Meningkatkan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut kepada obrik

(monitoring), dengan upaya memanggil/mengadakan rapat-rapat

koordinasi dengan obrik terkait dengan temuan-temuan hasil pemeriksaan untuk mengambil langkah-langkah pemecahan masalahnya serta upaya


27

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR jemput bola ( langsung ke obrik ) yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai batas waktu yang telah ditentukan. -

Sinergi antara aparat pengawas dan masyarakat, LSM, ORMAS dan lain-lain

-

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pengawasan dengan memberikan kesempatan bagi staf, khususnya para pemeriksa untuk mengikuti pendidikan/pelatihan di bidang pengawasan seperti : diklat penjenjangan, sertifikasi auditor, workshop/bimtek .

-

Melakukan pembinaan dan sosialisasi Demikian laporan akuntabilitas kinerja di bidang pengawasan untuk

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Denpasar, 12 Pebruari 2016 Inspektur Kota Denpasar

Ida Bagus Gde Sidharta,SE,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19640223 199203 1 009


28

PEMERINTAH KOTA DENPASAR INSPEKTORAT Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2015

Recommend Documents