LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN ANGGARAN 2015

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN RANTAU, 25 FEBRUARI 2015

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Grafik Daftar Tabel Ringkasan Eksekutif I

II

III

IV

PENDAHULUAN A

Latar Belakang

B

Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

C

Sistematika Penyajian

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A

Rencana Strategi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 – 2017

B

Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

C

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015 A

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

B

Evaluasi dan Analisa Kinerja Tahun 2015

C

Capaian Keberhasilan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lainnya

D

Kinerja Pembangunan Infrastruktur Sektor Transportasi, Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2017

E

Akuntabilitas Keuangan

PENUTUP A

Kesimpulan

B

Permasalahan

C

Saran Tindak Lanjut

LAMPIRAN : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

LKIP DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB.TAPIN

IKHTISAR EKSEKUTIF A. Akuntabilitas Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

dan

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, dan pelaporan kinerja. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerinta, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran,kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan

visi,

misi

dan

strategi

instansi

pemerintah.

Proses

ini

dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah

mempunyai

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan

penyelenggaraan pemerintah dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Demikian laporan Kinerja Instansi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin yang menggambarkan capaian Kinerja sesuai dengan Visi dan Misi pada Tahun 2015 dalam mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapin

i


KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah patut kita panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerinth Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2015 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memuat informasi kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam penyelenggaraan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan dan reformasi Birokrasi, berdasarkan peraturan diatas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

memuat

serta

menggambarkan

tingkat

pencapaian

keberhasilan

maupun kegagalan kinerja tahun 2014. Demikian

Laporan

Kinerja

Dinas

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika Kabupaten Tapin ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Rantau, 25 februari 2016 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

Drs. H. Tahir, MM (Pembina TK.I (IV/b) NIP.19640412 199312 1 001 i


i

LKIP DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP)

mewajibkan

setiap

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjwabkan dan menerapkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjwaban dalam rangka mewujidkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance). Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999, maka

disusunlah

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKIP)

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2015. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin selama tahun 2015, berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan diawal

Tahun

2015

dalam

Dokumen

Penetapan

Kinerja

(PK)

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2015. Komitmen dimaksud merupakan fokus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapinuntuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang di dalam rumusan tujuan dan sasaran. LKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten TapinTahun 2015 disusun sebagai gambaran tolak ukur

keberhasilan

maupun

kekurang

berhasilan

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. LKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten TapinTahun 2015 adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2015 dikaitkan dengan upaya–upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapinserta tujuan strategisnya telah diformalkan di dalam Keputusan Menteri PerhubunganNomor KP.1134 Tahun 2012tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.7tentang Rencana Strategis Kementerian PENDAHULUAN

I-1


BAB I

Perhubungan Tahun 2010-2014. Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten TapinTahun 2013 – 2017 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor : 5 Tahun 2010 tentang RPJMD Tahun 2013 – 2017. Selanjutnya untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 (lima) tahun tersebut ditetapkan sejumlah Sasaran Strategis yang tertuang di dalam RKA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin. Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Capaian kinerja (Performance Result) Tahun Anggaran 2015 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) yang telah disesuaikan dengan DPA T.A 2015 berikut revisinya, sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin. Analisis atas capaian kinerja tahun 2015 terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. B. Tugas,

Pokok

dan

Fungsi

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika Berdasarkan

Peraturan

Presiden

Nomor

24

Tahun

2010 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan tugas Kementerian Perhubungan adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin menyelenggarakan fungsi : 1) Menetapkan Kebijakan Teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 2) Melaksanakan Pembinaan Teknis Kegiatan Angkutan Jalan. 3) Melaksanakan Pembinaan Teknis Lalu Lintas Sungai dan Pelabuhan. PENDAHULUAN

I-2


BAB I

4) Melaksanakan Pembinaan Teknis Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi serta sarana dan Prasarana lalu lintas dan angkutan. 5) Mengkoordinasikan Pelayanan Administrasi. 6) Melkasanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai Tugas dan Fungsinya. C. Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKIP)

ini

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten

Tapin

selama

tahun

2015.

Capaian

kinerja

(performance results) 2015 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika

penyajian

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2015 adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Memuat latar belakang perlunya disusun LKIP serta tugas, pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Visi

dan

misi

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten Tapindalam periode 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran memuat uraian dari tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapindalam kurun waktu 5 (lima) tahun (sesuai dengan periode perencanaan strategis) dan disertai dengan IKU per sasaran. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran menjelaskan mengenai cara yang diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam bentuk program dan kegiatan beserta indikator kinerja yang direncanakan. Untuk memperjelas hal ini dapat digunakan Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja diuraikan secara umum dengan menjelaskan program dan kegiatan tahun 2015 yang didukung oleh pengalokasian anggaran yang memadai berikut juga kegiatan prioritasnya. PENDAHULUAN

I-3


BAB I

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 Pada BAB ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin pada tahun 2015 yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan disandingkan dengan pengukuran kinerja berupa capaian yang telah diperoleh selama tahun 2015. Analisis pencapaian kinerja menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja unit kerja, menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan dan hambatan/ kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dalam hal ini dapat dijelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan tersebut.

Aspek keuangan menguraikan sumber perolehan dan penggunaan dana bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Aspek keuangan harus memperhatikan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang lazim. BAB IV PENUTUP Tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan,

dan

kendala

yang

berkaitan

dengan

kinerja

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

PENDAHULUAN

I-4

LKIP DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TAPIN

BAB II

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Mengacu pada Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) 2013 – 2017, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2013 – 2017yang kemudian dilakukan review dalam rangka penyempurnaan dengan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.1134 Tahun 2012. Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Tapin

disusun

dalam

rangka

menjaga

kesinambungan

pembangunan daerah khususnya di Sektor Perhubungan, komunikasi dan informatika untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika bagi seluruh unit kerja dan stakeholder Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin. Dokumen Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin2013 - 2017 berisi tentang Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2017, selanjutnya Berikutnya untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan telah disusun kebijakan umum dan arah kebijakan pembangunan transportasi darat, transportasi sungai, danau dan penyeberangan dilanjutkan dengan penetapan program-program pembangunan yang dirinci per tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. 1. Visi dan Misi a. Pernyataan Visi Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Tapinyang merupakan salah satu pelaku pembangunan perhubungan daerah merumuskan Visi sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG HANDAL, BERDAYA SAING DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH”

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II-1


BAB II

b. Pernyataan Misi Dalam mengimplementasikan visi pembangunan tersebut di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan perhubungan, pada periode tahun 2013 – 2017 mempunyai misi sebagai berikut : a) Meningkatkan kualitas dan Sumber Daya Manusia serta kinerja aparatur; b) Meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat

pengguna

jasa

Transportasi, Komunikasi dan Informatika; c) Peningkatan

fasilitas

dan

kelengkapan

prasarana/sarana

Transportasi, Komunikasi dan Informatika; d) Meningkatkan pengawasan pengguna jasa Transportasi, komunikasi dan Informatika; 2. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan visi dan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin periode waktu 2013 – 2017, tujuan pembangunan

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten Tapin adalah : Mewujudkan penyelenggaraan transportasi, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien yang didukung SDM yang berkompeten guna mendukung perwujudan Kabupaten Tapin yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Tapin yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Penyelenggaraan kegiatan transportasi, komunikasi dan informatika yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi serta peningkatan kualitas SDM yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat. Dengan

memperhatikan

arah

penyelenggaraan

transportasi,

komunikasi dan informatika sebagaimana tersebut di atas, sasaran pembangunan transportasi, komunikasi dan informatika daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2013 2017 adalah sebagai berikut : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II-2


BAB II

A. PELAYANAN ANGKUTAN JALAN a. Peningkatan Pelayanan Angkutan jalan 1) Tersedianya Angkutan Umum yang melayani wilayah yang telah

tersedia

jaringan

jalan

untuk

jaringan

jalan

Kabupaten/Kota. 2) Tersediannya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota. b. Peningkatan Prasarana Angkutan Jalan 1) Tersediannya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 2) Tersediannya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. c. Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Jalan 1) Tersediannya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guard rail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. d. Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 1) Tersediaanya

unik

pengujian

kendaraan

bermotor

bagi

kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji e. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) 1) Meningkatnya Sumber daya manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten/kota yang memiliki terminal 2) Tersedianya sumber daya manusia (SDM)di bidang pengujian kendaraan

bermotor

pada

kabupaten/kota

yang

telah

melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. 3) Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang MRLL evaluasai Andalalin,Pengelolaan Parkir pada kabupaten/kota. 4) Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompentensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum


II-3


BAB II

f. Peningktakan keselamatan 1) Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota. 2) ANGKUTAN SUNGAI DAN PELABUHAN a.

Peningkatan Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau 1) Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari. 2) Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam

kabupaten/kota

tertinggal

dan

terpencil

yang

menghubungkan

dengan

wilayah

yang

daerah telah

berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari. b. Peningkatan Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau 1) Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroprasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau. c.

Peningkatan Keselamatan 1) Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroprasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu kabupaten/kota.

d. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) 1) Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang melayani angkutan sungai dan danau. 3. ANGKUTAN PENYEBRANGAN a.

Peningkatan Jaringan Angkutan Penyebrangan 1) Tersedianya Kapal penyebrangan yang beroprasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyebrangan dalam Kabupaten/kota 2) Tersedianya kapal penyebrangan yang beroprasi pada lintas dalam

kabupaten/kota

tertinggal

dan


terpencil

untuk

menghubungkan

dengan

wilayah

yang

daerah telah II-4


berkembang

pada wilayah

yang

telah

BAB II

ditetapkan lintas

penyebrangan dalam kabupaten/kota. b. Peningkatan Prasarana Angkutan Penyebrangan 1)

Tersedianya pelabuhan penyebrangan pada kabupaten/kota yang

memiliki

pelayanan

angkutan

penyebrangan

yang

beroprasi pada lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran c.

Peningkatan Keselamatan 1)

Terpenuhinya

standar

keselamatan

kapal

penyebrangan

dengan ukuran dibawah 7 GT dan kapal penyebrangan yang beroprasi pada lintas penyebrangan Kabupaten/kota. d. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) 1)

Tersedianya Sumber daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyebrangan dengan ukuran dibawah 7 GT atau yang beroprasi dilintas penyebrangan dalam kabupaten/kota.

4. Kebijakan Umum Kebijakan Umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi, komunikasi dan informatika (2013-2017) meliputi hal-hal sebagai berikut : 1) Mengembangkan sistem Transportasi yang handal dan efisien 2) Mengembangkan

sistem

Komunikasi

yang

menyentuh

segenap

lapisan Masyarakat 3) Mengoptimalisasikan penyampaian informasi kepada Masyarakat. 5. Program Pembangunan Program

Pembangunan

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika Kabupaten Tapin terdiri dari : a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan bertujuan

untuk

perhubungan

memenuhi

khususnya

kebutuhan

prasarana

perhubungan

darat,

dan

fasilitas

sungai

dan

penyeberangan. Adapun pelaksanaan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan pada tahun 2013 – 2017 disusun dengan target PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II-5

BAB II


kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan pada intinya meliputi : 1) Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 2) Penyusunan

norma,

kebijakan,

standar

dalam

pembangunan

dan

prosedur

bidang

dan

fasilitas

perhubungan; 3) Koordinasi

prasarana

perhubungan; 4) Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan; 5) Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang; 6) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan; 7) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat; 8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ bertujuan untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap prasarana dan fasilitas Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Adapun

pelaksanaan

program

Rehabilitasi

dan

Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ pada tahun 2013 – 2017 disusun dengan target kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ pada intinya meliputi : 1) Rehabilitasi/pemeliharaan

sarana

alat

pengujian

kendaraan

bermotor; 2) Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor; 3) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang; 4) Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan.


II-6

BAB II


c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan angkutan. Adapun pelaksanaan program Peningkatan Pelayanan Angkutan pada tahun 2013 – 2017 disusun dengan target kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan pada intinya meliputi : 1) Kegiatan

penyuluhan

bagi

para

sopir/juru

mudi

untuk

peningkatan keselamatan penumpang. 2)

Kegiatan

peningkatan

disiplin

masyarakat

menggunakan

Angkutan 3) Kegiatan temu wicara pengelola angkutan guna meningkatkan keselamatan penumpang 4) Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang. 5) Kegiatan pengendalian disiplin pengoprasian angkutan umum di jalan raya. 6) Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan Terminal. 7) Kegiatan

pengawasan

peralatan

keamanan

dalam

keadaan

darurat dan perlengkapan pertolongan pertama. 8) Kegiatan

penataan

tempat-tempat

pemberhentian

angkutan

umum. 9) Kegiatan

penciptaan

disiplin

dan

pemeliharaan

disiplin

di

lingkungan terminal. 10) Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah. 11) Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan. 12) Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan. 13) Fasilitasi perijinan dibidang perhubungan. 14) Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan. 15) Kegiatan

pemilihan

dan

pemberian

penghargaan

sopir/juru

mudik/awak kendaraan umum angkutan teladan. 16) Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan.


II-7


BAB II

17) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program

pembangunan

sarana

dan

prasarana

perhubungan

bertujuan untuk memenuhi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. Adapun pelaksanaan program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

pada tahun

2013

– 2017 disusun

dengan target

kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pada intinya meliputi : 1) Pembanguna gedung termina. 2) Pembangunan Halte bus, taxi terminal. 3) Pembangunan jembatan penyebrangan gedung terminal. e. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas bertujuan untuk peningkatan dan pengamana lalu lintas. Adapun pelaksanaan program peningkatan dan pengamanan lalu lintas pada tahun 2013 – 2017 disusun dengan target kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

pada intinya

meliputi : 1) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas. 2) Pembangunan marka jalan. 3) Pengadaan pagar pengaman jalan. f. Program Peningkatan Kelaiakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program peningkatan kelaiakan pengoprasian kendaraan bermotor bertujuan untuk meningkatkan kelaiakan pengoprasian kendaraan bermotor. Adapun pelaksanaan peningkatan kelaiakan pengoprasian kendaraan bermotor pada tahun 2013 – 2017 disusun dengan target kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.


II-8


BAB II

Program peningkatan kelaiakan pengoprasian kendaraan bermotor pada intinya meliputi : 1) Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor. 2) Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 3) Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor g. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa bertujuan untuk pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. Adapun pelaksanaan Program pengembangan komunikasi, informasi dan media pada tahun 2013 – 2017 disusun dengan target kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media pada intinya meliputi : 1) Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP 2) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi. 3) Pembinaan

dan

pengembangan

sumberdaya

komunikasi

dan

informasi. 4) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5) Pengadaan alat studio dan komunikasi. 6) Pengkajian dan pengembangan system informasi. 7) Perencanaan

dan

pengembangan

kebijakan

komunikasi

dan

Bidang

Komunikasi

dan

informasi. h. Program

Pengkajian

dan

Penelitian

Informasi. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi bertujuan untuk pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi. Adapun pelaksanaan Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi pada tahun 2013 – 2017 disusun dengan target kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.


II-9


BAB II

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi pada intinya meliputi : 1) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi. i. Program

Fasilitasi

Peningkatan

SDM

Bidang

Komunikasi

dan

bidang

komunikasi

dan

Informasi. Program informasi

fasilitasi

peningkatan

bertujuan

untuk

SDM

Fasilitasi

peningkatan

SDM

bidang

komunikasi dan informasi. Adapun pelaksanaan Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi pada tahun 2013 – 2017 disusun dengan target kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Program

fasilitasi

peningkatan

SDM

bidang

komunikasi

dan

informasi pada intinya meliputi : 1) Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi. j. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Program kerjasama informasi dan media massa bertujuan untuk meningkatkan kerjasama informasi dan media massa. Adapun pelaksanaan Program kerjasama informasi dan media massa pada tahun 2013 – 2017 disusun dengan target kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Program kerjasama informasi dan media massa intinya meliputi : 1) Penyebarluasan informasi pembanguna daerah. 2) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. 3) Penyebarluasan

informasi

yang

bersifat

penyuluhan

bagi

masyarakat. k. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program

pelayanan

administrasi

perkantoran

bertujuan

untuk

meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. Adapun pelaksanaan Program pelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2013 – 2017 disusun dengan target kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.


II-10


BAB II

Program pelayanan administrasi perkantoran intinya meliputi : 1) Penyediaan jasa surat menyurat. 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik. 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. 4) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS. 5) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah. 6) Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perijinan

kendaraan

dinas/operasional. 7) Penyediaan jasa administrasi keuangan. 8) Penyediaan jasa kebersihan kantor. 9) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 10) Penyediaan alat tulis kantor. 11) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan. 12) Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan

kantor. 13) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 14) Penyediaan peralatan rumah tangga. 15) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 16) Penyediaan bahan logistic kantor. 17) Penyediaan makanan dan minuman. 18) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan sarana dan prasaranan aparatur bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur. Adapun pelaksanaan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2013 – 2017 disusun dengan target kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Program peningkatan sarana dan prasarana intinya meliputi : 1) Pembangunan rumah jabatan. 2) Pembanguna rumah dinas. 3) Pembanguan gedung kantor. 4) Pengadaan mobil jabatan. 5) Pengadaan kendaraan dinas/operasional. 6) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 7) Pengadaan perlengkapan gedung kantor PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II-11


BAB II

8) Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 9) Pengadaan peralatan gedung kantor 10) Pengadaan mebeleur 11) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 12) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 13) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan. 15) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 16) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas. 17) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 18) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas. 19) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 20) Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 21) Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan. 22) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 23) Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 24) Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 25) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional 26) Rehabilitasi sedang/berat perlengkapan rumah jabatan/dinas. 27) Rehabilitasi sedang/berat perlengkapan gedung kantor. 28) Rehabilitasi sedang/berat peralatan rumah jabatan/dinas 29) Rehabilitasi sedang/berat peralatan gedung kantor. 30) Rehabilitasi sedang/berat mebeluer. m.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program

peningkatan

disiplin

aparatur

bertujuan

untuk

meningkatkan disiplin aparatur. Adapun pelaksanaan Program peningkatan disiplin aparatur pada tahun 2013 – 2017 disusun dengan target kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Program peningkatan disiplin aparatur intinya meliputi : 1) Pengadaan mesin/kartu absensi. 2) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 3) Pengadaan pakaian kerja lapangan. 4) Pengadaan pakaian KORPRI. 5) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II-12


BAB II

n. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. Adapun pelaksanaan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pada tahun 2013 – 2017 disusun dengan target kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur intinya meliputi : 1) Pendidikan dan pelatihan formal 2) Sosialisai peraturan perundang-undangan. 3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. o. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Adapun pelaksanaan Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada tahun 2013 – 2017 disusun dengan target kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan intinya meliputi : 1) Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun. 3) Penyusunan pelaporan prognosis realisai anggaran. 4) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

B. RENCANA KERJA TAHUN 2015 1. Gambaran Umum Rencana Kinerja Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama yang dipaparkan pada dokumen LKIP Tahun 2015 ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang lebih berorientasi kepada capaian outcome sehingga lebih menggambarkan capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II-13


BAB II

Indikator Kinerja Utama tersebut telah disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Gambar II.1 Hubungan antara RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, RKA SKPD, DPA SKPD, Penetapan Kinerja dan LKIP

201

2014

2015

2016

2017

RENCANA KINERJA

TAHUN 2013

......................................................................................................................... 3

RENSTRA 2013-2017

RENCANA KINERJATAHUN

RENJATAHUNAN 2013

RENJATAHUNAN 2013

RENJATAHUNAN 2013

RENJATAHUNAN 2013

2013 RKA-SKPD TAHUN 2013

DPA SKPD TAHUN 2013

PK TAHUN 2013

PELAKSANAAN DPA TAHUN 2013

LAKIP TAHUN 2013


II-14

BAB II


Rencana Kinerja Tahun 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten

Tapin

berdasarkan

sasaran

yang

telah

dituangkan dalam Revisi Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten TapinTahun 2013-2017 yaitu Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KP.1134 Tahun 2012 adalah sebagai berikut : No 1

Sasaran

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

(SS)

(IKU)

Angkutan

Peningkatan

Tersediannya

angkutan

jalan

Pelayanan

umum yang melayani wilayah

Angkutan Jalan

yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan

jalan

kabupaten/kota Tersediannya

angkutan

umum

melayani

yang

jaringan

trayek

yang

menghubungkan tertinggal

dan

daerah terpencil

dengan wilayah yang telah berkembang

pada

wilayah

yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota 2

Peningkatan

Tersediannya

halte

Prasarana

setiap Kabupaten/Kota yang

Angkutan Jalan

telah

dilayani

pada

angkutan

umum dalam trayek Tersediannya angkutan

terminal

penumpang

pada

setiap Kabupaten/Kota yang telah

dilayani

angkutan

umum dalam trayek 3

Peningkatan

Tersediannya

fasilitas

Fasilitas

perlengkapan jalan (rambu,

perlengkapan

marka dan guard rail) dan

Jalan

penerangan

jalan

umum

(PJU) pada jalan Kabupaten PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II-15

BAB II


Kota 4

Peningkatan

Tersediaanya unik pengujian

pelayanan

kendaraan

pengujian

kabupaten/kota

kendaraan

memiliki populasi kendaraan

bermotor

wajib

bermotor

uji

bagi yang

minimal

4000

(empat ribu) kendaraan wajib uji 5

Sumber

daya Tersedianya

manusia (SDM)

manusia

Sumber

(SDM)

daya

di

bidang

terminal

pada

kabupaten/kota

yang

memiliki terminal Tersedianya manusia

sumber

daya

(SDM)di

pengujian

bidang

kendaraan

bermotor

pada

kabupaten/kota

yang

telah

melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor Tersedianya manusia

sumber

(SDM)

MRLL

di

daya bidang

evaluasai

Andalalin,Pengelolaan

Parkir

pada kabupaten/kota Tersedianya

sumber

daya

manusia (SDM) yang memiliki kompentensi

sebagai

pengawas kelaikan kendaraan pada

setiap

perusahaan

angkutan umum 6

Peningktakan

Terpenuhi

standar

keselamatan

keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota


II-16

BAB II


1

Angkutan sungai danau

Peningkatan

Tersedianya kapal sungai dan

dan Jaringan

danau

pelayanan

untuk

jaringan

melayani

trayek

dalam

angkutan sungai kabupaten/kota pada wilayah dan danau

yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam kabupaten/kota yang menghubungkan tertinggal

daerah

dan

terpencil


pada

wilayah

yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari 2

Peningkatan

Tersedianya

pelabuhan

Jaringan

sungai

prasarana

melayani kapal sungai dan

dan

danau

untuk

angkutan sungai danau yang beroprasi pada dan danau

trayek dalam kabupaten/kota pada

wilayah

yang

telah

dilayari angkutan sungai dan danau. 3

Peningkatan

Terpenuhinya

standar

keselamatan

keselamatan

bagi

sungai

danau

dan

kapal yang

beroprasi pada lintas antar pelabuhan

dalam

satu

kabupaten/kota Peningkatan Sumber

Tersedianya Daya manusia

Manusia (SDM)

sumber (SDM)

mempunyai

daya yang

kompetensi

sebagai awak kapal angkutan sungai


dan

danau

untuk

II-17


BAB II

daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau 1

angkutan

Peningkatan

Tersedianya

kapal

penyebrangan

Jaringan

penyebrangan yang beroprasi

angkutan

pada

penyebrangan

kabupaten/kota pada wilayah

lintas

dalam

yang telah ditetapkan lintas penyebrangan

dalam

kabupaten/kota. Tersedianya

kapal

penyebrangan yang beroprasi pada

lintas

dalam

kabupaten/kota

untuk

menghubungkan

daerah

tertinggal

dan

terpencil


pada

wilayah

yang telah ditetapkan lintas penyebrangan

dalam

kabupaten/kota 2

Peningkatan

Tersedianya

jaringan

penyebrangan

pada

prasarana

kabupaten/kota

yang

angkutan

memiliki pelayanan angkutan

penyebrangan

penyebrangan yang beroprasi pada

lintas

pelabuhan

penyebrangan

dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran 3

Peningkatan

Terpenuhinya

keselamatan

keselamatan

standar kapal

penyebrangan dengan ukuran dibawah

7

GT

dan

kapal

penyebrangan yang beroprasi


II-18


pada

lintas

BAB II

penyebrangan

dalam kabupaten/kota 4

Peningkatan Sumber

Tersedianya Daya Manusia

Manusia (SDM)

Sumber

daya

(SDM)

mempunyai sebagai

yang

kompetensi awak

kapal

penyebrangan dengan ukuran dibawah

7

GT

atau

beroprasi

yang

dilintas

penyebrangan

dalam

kabupaten/kota

2. Alokasi Anggaran Tahun 2015 Alokasi

anggaran

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten Tapin Tahun 2015 sebesar Rp. 11.701.668.409,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah).

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Pada konteks implementasi LKIP, Penetapan Kinerja adalah rencana kinerja tahunan (annual performance plan) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2013 – 2017 dan Rencana

Strategis

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten Tapin tahun 2013 – 2017 (Tinjau Ulang), yang memuat tujuan dan

sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan. Penetapan Kinerja ini untuk merinci dan memperjelas target - target kinerja yang akan dicapai kurun waktu satu tahun serta untuk mempermudah terkait dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan ( pagu defenitif). Maksud

Penetapan

Informatika

Kabupaten

Kinerja Tapin

Dinas tahun

Perhubungan,

2015

adalah

Komunikasi

dan

untuk mewujudkan

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra), maka


II-19


BAB II

ditetapkan target kinerja tahunan. Adapun tabel Penetapan Kinerja sebagai berikut : 1. Sasaran

I

yaitu

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Darat dengan

penetapan kinerja sebagai berikut : No

Sasaran

Sasaran

Indikator Kinerja

Rencana

Strategis

Utama

Tingkat

(SS)

Capaian Target Satuan

1

Peningkatan

Peningkatan

Tersediannya

Pelayanan

Pelayanan

angkutan

Angkutan

Angkutan

yang

Darat

Jalan

wilayah

75

Persen

60

Persen

umum melayani yang

tersedia

telah

jaringan

jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota Tersediannya angkutan

umum

yang

melayani

jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil wilayah

dengan yang

telah

berkembang

pada

wilayah

telah

yang

tersedia

jaringan

jalan kabupaten/kota 2

Peningkatan

Tersediannya

halte 100

Prasarana

pada

Angkutan

Kabupaten/Kota

Jalan

yang

Persen

setiap telah

dilayani

angkutan

umum

dalam trayek Tersediannya terminal


40

Persen

angkutan

II-20


penumpang

BAB II

pada

setiap Kabupaten/Kota yang

telah

dilayani

angkutan

umum

dalam trayek 3

Peningkatan

Tersedianya

perlengkapan

perlengkapan

jalan

jalan

(rambu,marka

dan

guardrill)

dan

penerangan umum

fasilitas 60

Persen

jalan (PJU)pada

jalan kabupaten/kota 4

Peningkatan

Tersedianya

unit 60

pengujian

pengujian kendaraan

kendaraan

bermotor

bermotor

kabupaten/kota yang

Persen

bagi

memiliki

populasi

kendaraan wajib uji minimal

4000(empat

ribu)kendaraan wajib uji 5

Peningkatan

Tersedianya

Sumber 50

Persen

Sumber Daya Daya Manusia (SDM) Manusia

di

bidang

terminal

(SDM)

pada kabupaten/kota yang telah memiliki terminal Tersedianya

Sumber 100

Persen

Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan

bermotor

pada kabupaten/kota yang


telah

II-21


BAB II

melakukan pengujian berkala

kendaraan

bermotor Tersedianya daya

Sumber 40

manusia

Persen

di

bidang MRLL,Evaluasi Andalalin,pengelolaan parkir

pada

kabupaten/kota Tersedianya

Sumber 100

Persen

Daya Manusia (SDM) yang

memiliki

kompetensi pengawas

sebagai kelaiakan

kendaraan setiap

pada

perusahaan

angkutan umum 6

Peningkatan

Terpenuhinya

75

Persen

keselamatan

standar keselamatan

kapal 75

Persen

bagi angkutan umum yang melayani trayek di kabupaten/kota 1

Angkutan sungai danau

Peningkatan dan pelayanan angkutan

Tersedianya sungai

dan

untuk

danau

melayani

sungai

dan jaringan trayek dalam

danau

kabupaten/kota pada wilayah yang tersedia alur danau

sungai yang

dan dapat

dilayari 2

Tersedianya sungai

dan

kapal 75

persen

danau

yang melayani trayek


II-22


BAB II

dalam kabupaten/kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil wilayah

dengan yang

berkembang

telah pada

wilayah yang tersedia alur danau

sungai

dan

yang

dapat

dilayari 3

Peningkatan

Terpenuhinya

100

Persen

keselamatan

standar keselamatan

Sumber 100

persen

bagi kapal sungai dan danau yang beroprasi pada

lintas

antar

pelabuhan

dalam

satu kabupaten/kota 4

Peningkatan

Tersedianya


yang

mempunyai

(SDM)

kompetensi

sebagai

awak kapal angkutan sungai

dan

untuk

daerah

telah

danau yang

melayani

angkutan sungai dan danau 1

Angkutan

Peningkatan

Penyebrangan Pelayanan

Tersedianya penyebrangan

kapal 60

Persen

yang

angkutan

beroprasi pada lintas

penyebrangan

dalam kabupaten/kota pada wilayah


yang

telah

II-23


ditetapkan

BAB II

lintas

penyebrangan dalam kabupaten/kota Tersedianya

kapal 100

penyebrangan

Persen

yang

beroprasi pada lintas dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil wilayah

dengan yang

telah

berkembang

pada

wilayah

telah

yang

ditetapkan

lintas

penyebrangan dalam kabupaten/kota 2

Peningkatan

Tersedianya

prasarana

pelabuhan

angkutan

penyebrangan

penyebrangan

kabupaten/kota yang memiliki

60

persen

100

persen

pada

pelayanan

angkutan penyebrangan

yang

beroprasi pada lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota pada wilayah

yang

memiliki

alur

pelayaran 3

Peningkatan

Terpenuhinya

keselamatan

standar keselamatan kapal dengan


penyebrangan ukuran

II-24


BAB II

dibawah 7 GT dan kapal

penyebrangan

yang beroprasi pada lintas

penyebrangan

dalam kabupaten/kota 4

Peningkatan

Tersedianya

Sumber 50

persen


yang

mempunyai

kompetensi

sebagai

awak

kapal

penyebrangan dengan

ukuran

dibawah 7 GT atau yang

beroprasi

dilintas penyebrangan dalam kabupaten/kota


II-25


BAB II

2. hhh 2. mmm 3. uju


II-26



BAB II

II-27



BAB II

II-28


BAB II

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 Dinas Perhubungan dalam rangka mencapai misi, misi, tujuan dan sasaran

yang

telah

ditetapkan

dalam

Renstra

Dinas

Perhubungan

Perhubungan tahun 2010-2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016, telah mengalami perubahan paradigm orientasi akuntabilitas kinerja dimana sebelumnya akuntabilitas kinerja hanya dilihat dari seberapa dana yang telah dan akan dibelanjakan untuk pelaksanaan kegiatan atas program pembangunan transportasi pada tahun berjalan, kini berubah menjadi berapa besar kinerja yang akan dihasilkan, agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan. Dalam

rangka

penunjang

perencanaan

tersebut,

kementerian

Perhubungan melaksanakan manajemen kinerjanya secara lebih baik lagi dengan melakukan berbagai upaya penyempurnaan dan perbaikan, dimana salah satunya melaksanakan pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja dan penilaian kinerja secara berkala melalui (monitoring triwulan) dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kementerian tahun 2013 yang telah ditetapkan. Adanya aplikasi e-performance dan aplikasi e-monitoring and reporting

yang ada dalam wibe side Kementerian Perhubungan

memudahkan pimpinan di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam memantau progress capaian kerja secara berkala dari unit kerja yang dipimpinnya maupun unit kerja dibawahnya. Dari

hasil

pengumpulan

dan

pengukuran

capaian

kinerja

Kementerian Perhubungan selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu sebagai table III.1 : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II-29


BAB II

Table III.1 No

Kategori

Rentang Nilai

Kode

1

Sangat baik

>100

Biru

2

Baik

80-100

hijau

3

Cukup

50-79

Kuning

4

kurang

<49

Merah


II-30


BAB II

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2016 Analisa dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyususnan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pengukuran kinerja digunakan

sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan

atau ketidak

berhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Perhubungan. Secara rinci evaluasi dan analisa terhadap hasil pengukuran capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan sector transportasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: Sasaran pertama Kementerian Perhubungan adalah meningkatnya Keselamatan,Keamanan,dan

Pelayanan

Sarana

dan

Prasarana

Transportasi Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ditetapkannya Sasaran Kementerian Perhubungan berupa “Meningkatnya Keselamatan,

Keamanan,

dan

Pelayanan

Sarana

dan

Prasarana

Transportasi Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)” merupakan pejabaran

dari Visi Kementerian Perhubungan yaitu “Terwujudnya

Pelayanan Transportasi Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai

Tambah”.

Dimana

pelayanan

transportasi

yang

handal,

diindikasikan oleh penyelenggaraan transportsi yang selamat (safety),aman (security) dan nyaman (comfortable). PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II-31


BAB II

Table III.3 Realisasi Pencapaian Kinerja Sasaran Kemenhub I Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI

NO 1

IKU Kemenhub Jumlah kejadian kecelakaan

Satuan

Target

Realisasi

%

Kejadian/tahun

4.962

4.965

99.9

Transp. Nasional yang disebabkan oleh factor yang terkait dengan kewenangan Kemenhub

SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI NO

IKU Kemenhub

2

Jumlah gangguan Transp. Oleh

Satuan

Target

Realisasi

%

Kejadian/tahun

86.28

66.98

77.63

faktor yang terkait dengan kewenangan Kemenhub

SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI NO

IKU Kemenhub

3

Rata-rata prosentrasi

Satuan

Target

Realisasi

%

%

86.28

66.98

77.63

Pencapaian On-time Performance (OTP) sector Transportasi

SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA PEMENUHAN STANDAR TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI NO

IKU Kemenhub

4

Jumlah Sarana Transportasi

Satuan

Target

Realisasi

%

Unit

15.263

13.127

86.01

Unit

198

345

174.24

yang sudah tersertifikasi (Sarana Laut,Udara, dan KA)

5

Jumlah Prasarana Transportasi yang sudah Tersertifikasi

Sumber : Hasil Pengolahan Data (Biro Perencanaan,2015)


II-32


BAB II

Dalam rangka mencapai Sasaran kemenerian Perhubungan yang pertama ini ada 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) berbasis outcome yang dijadikan sebagia pedoman dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan 4 (empat) katagori Sasaran Strategis yaitu : Meningkatnya keselamatan Transportasi; Meningkatnya Keamanan Transportasi; Meningkatnya Pelayanan Transportasi; Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi.

a. Sasaran Strategis Meningkatnya Keselamatan Transportasi Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, seiring berjalannya waktu terus berupaya secara bertahap membenahi system keselamatan dan keamanan transportasi guna mengurangi tingkat kejadian keelakaan dan menuju kondisi zero to accident . Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan/keamanan transportasi maupun sosialisai kepada para pemangku kepentingan (publik) Dimana Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan adalah jumlah Kejadian kecelakaan Transportasi Nasional terkait tugas dan tanggungjawab serta Kewenangan Kementerian Perhubungan (Sesuai Dengan UU Transportasi Jalan) 1) Jumlah Kejadian Kecelakaan Transportasi Darat Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional yang Disebabkan Oleh Faktor yang terkait dengan Kewenangan Kementerian Perhubungan pada subsector Transportasi Darat adalah berupa jumlah kejadian kecelakaan jalan dan sungai, danau dan penyebrangan. Adapun informasi data yang diberikan adalah total kecelakaan lalu lintas jalan yang bersumber dari Korlantas Mabes Polri sesuai dengan kewenangan yang tercantum pada Undang-Undang no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tabel III.4 Trend Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2010-2013 IKU Kemenhub Jumlah kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional Yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan Kewenangan Kementerian Perhubungan Rincian IKU pada sub sector Satuan Realisasi Tahun Transp. Darat 2010 2011 2012 2013 kejadian kecelakaan lalu lintas (kejadian) 5.247 5.270 5.235 4.850 jalan dan SDP yang terkait dengan kewenangan Ditjen Hubdat 1. Kejadian Kecelakaan lalu (kejadian) 5.247 5.269 5.234 4.850 lintas yang terkait dengan kewenangan Ditjen Hubdat 2. Kejadian kecelakaan lalu (Kejadian) 0 1 1 0 lintas SDP yang terkait dengan kewenangan Ditjen Hubdat


II-33


BAB II

Sumber : Ditjen perhubungan Darat (2013)

a)

Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kejadian kecelakaan lalu lintas jalan yang terkait dengan kewenangan Ditjen Hubdat menunjukkan penurunan kejadian kecelakaan lalu lintas jalan menurun dari 2010 sebesar 5.247 kejadian menjadi 4.850 kejadian. Kejadian kecelakaan LLAJ yang merupakan kewenangan Ditjen Hubdat dapat dihitung dengan menggunakan formula : Jum.Kecelakaan karena faktor kendaraan = Jum. Kejadian 2013x0,048 = 101.037 x 0,048 = 4.850 kejadian Note : 0,048 = asumsi 4.8 % dari kewenangan Ditjen Hubdat

Jumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor menggunakan pendekatan 4,8% dari jumlah total kecelakaan. Asumsi 4,8% ini merupakan jumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan yang merupakan kewenangan dari Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Asumsi ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Budi Susilo, Msc pda kegiatan peningkatan kapasitas dalam Pengkajian keselamatan tahun 2012. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas angkutan jalan sebanyak 4.850 kejadian merupakan hasil dari 4,8% dari total jumlah kecelakaan yang bersumber dari kepolisian RI. Jika dibandingkan dengan target tahun 2013 sebesar 4.856 kejadian, maka jumlah kejadian yang melibatkan kendaraan bermotor pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,128% atau sebesar 6 kejadian kecelakaan dimana semakin kecil realisasi kejadian kecelakaan maka semakin baik pula kinerja penurunan kecelakaan transportasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas jalan. b)

Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Sungai Danau, dan Penyebrangan (SDP) Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Sungai Danau dan Penyebrangan (SDP) yang terkait dengan kewenangan Direktorat Jendral Perhubungan Darat dengan prosentasi capaian sebesar 100% dikarenakan selama tahun 2013 tidak terjadi kecelakaan Kapal yang merupakan kewenangan Direktorat Jendral Perhubungan Darat. Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Sungai, danau dan penyebrangan hanya dihitung pada tengggelamnya armada Kapal Motor Penyebrangan.

Jumlah Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut Dalam melaksanakan pengukuran jumlah kejadian kecelakaan Transportasi Laut yang berdasarkan kewenangan dari Kementerian Perhubungan, dibagi kedalam 2 (dua)


II-34


BAB II

faktor penyebab utama, yaitu berdasarkan faktor manusia (human error factor) dan factor teknis (technical error factor). Adapun capaian realisasi jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut berdasarkan factor penyebab dari Tahun 2010-2013 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel III.5 Jumlah Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut Berdasarkan Faktor Penyebabnya Tahun 2010-2013 Jumlah kejadian Kecelakaan Laut

Satuan

berdasarkan faktor Penyebabnya

Realisasi Tahun 2010

2011

2012

2013

Faktor Manusia

(kejadian)

43

31

24

24

Faktor Teknis dll

(Kejadian)

24

48

66

51

Sumber : Ditjen Hubla (2013)

Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa penyebab kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh faktor manusia berhasil diiminimalisir. Sementara trend faktor teknis setiap tahunnya mengalami trend kenaikan dari 24 kejadian di Tahun 2010 menjadi 51 kejadian di tahun 2013, atau mengalami kenaikan sebesar 112,5%. Hal ini akan menjadi prioritas perbaikan bagi Ditjen Perhubungan Laut untuk memperbaiki kinerjanya secara terus menerus dengan melakukan berbagai upaya perbaikan mulai dari pengawasan secara lebih ketat terhadap kelaiakan kapal untuk beroprasi, pemeriksaan SPB/Port Clear (Fisik, Dokumen, Jumlah dn Ijasah ABK) termasuk muatan dan penumpang maupun peningkatan Patroli laut (Pangkalan PLP dan Syahbandar). Berikut disampaikan trend jumlah Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut berdasarkan Faktor penyebab. a)

Jumlah Kejadian Kecelakaan yang disebabkan oleh factor manusia Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan faktor manusia pada tahun 2013 sebanyak 24 kejadian kecelakaan, hal ini mengalami penurunan sebesar 44.19% dibandingkan tahun 2010 dimana jumlah kejadian sebanyak 43 kejadian kecelakaan. Hal ini dapat tercapai dengn persyaratan dan proses penerbitan surat Persetujuan bayar (SPB) yang semakin berhati-hati, ketat dan juga dengan meningkatkan pembinaan kepada para aparat Ditjen Hubla yang terkait, serta kepada para pihak (stakeholder) yang bertanggungjawab atas kecelakaan kapal yaitu Nahkoda Kapal, pemilik Kapal/ Perusahaan Pelayaran, Aparat Pengawas dan penerbit Sertifikasi.

b)

Jumlah Kejadian Kecelakaan yang Disebabkan oleh Faktor Teknis dan Lain-Lain


II-35


BAB II

Terdapat beberapa penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain lain, yaitu yang disebabkan oleh mesin kapal, kapal tubrukan dan kecelakaan yang disebabkan oleh adanya muatan kapal yang jatuh dan mengakibatkan kecelakaan. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh faktor teknis dan lain-lain mengalami penurunan sebanyak 15 kejadian kecelakaan atau 22.72% dimana pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 51 kejadian kecelakaan. Dengan demikian Hubla telah berhasil menurunkan tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh faktor teknis dan lain-lain. Table III.6 Data Kecelakaan Kapal Laut Tahun 2011 – 2013 No

DATA KECELAKAAN KAPAL

TAHUN 2011

2012

2013

A

Jenis Kecelakaan

1

Kapal Tenggelam

58

49

57

2

Kapal terbakar

30

37

25

3

Kapal Tubrukan

14

20

19

4

Kapal kandas

35

38

37

Kapal yang menyebabkan

41

24

17

178

168

155

343

150

150

terancamnya jiwa manusia Jumlah B

Korban Kerugian

1

Korban Jiwa (meninggal,hilang)

2

Kerugian Barang (Ton)

1643

(kendaraan,Hewan) C

Bendera Kapal

1

Berbendera Indonesia

2

Berbendera Asing

189

166

10

11

199

177

Kapal Gt < 7

23

10

Kapal Gt 7-35

28

29

Kapal Gt 35-500

68

61

Kapal Gt > 500

90

77

199

177

117

119

Jumlah D

Ukuran Kapal

Jumlah E

Jenis Kapal

1

Kapal Motor (Km)


II-36

BAB II


2

Motor Tanker

3

11

3

Kapal Traditional /KLm

29

16

4

Kapal tug boat

23

17

5

Kapal Tongkang (Barge)

27

14

199

177

Jumlah

No

DATA KECELAKAAN KAPAL

TAHUN 2011

2012

2013

F

Dugaan Faktor Penyebab

1

Manusia

31

24

24

2

Alam

99

78

80

3

Teknis

48

66

51

Jumlah Direktorat Jendrak Perhubungan Laut telah berupaya untuk menurunkan kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain dengan berbagai kebijakan antara lain: (1) Upaya upaya Pencegahan kecelakaan kapal (2) Tindakan Preventif Kecelakaan Kapal (3) Tindakan Repsesif Kecelakaan Kapal (4) Pemeriksaan Kelaiakan Kapal (5) Peningkatan dan Pembangunan Prasarana/sarana yang memadai (6) Peningkatan Pengawasan Keselamatan kapal (7) Peningkatan Kuantitas Kehandalan dan Pengembangan Teknologi Sarana Telkomunikasi Pelayaran (8) Peningkatan Akses melalui pelayanan pelayanan angkutan laut perintis secara nasional (61 trayek) dan pembangunan kapal-kapal perintis (9) Peningkatan Kuantitas Kehandalan dan Pengembangan Teknologi Kapal Negara (Patroli KPLP dan Kenavigasian) (10) Penataan Alur dan Lokasi Perairan, implementasi VTS dan Perumusan dan Penetapan ketentuan terkait dengan keselamatan Pelayaran sehubungan dengan kegiatan Lepas Pantai (11) Pengkajian kelayakan dan Pengadaan Peralatan Pengamanan CCTV di Pelabuhan yang terbuka bagi Pelayaran Luar Negeri dan Pelabuhan yang ditetapkan untuk melayani angkutan lebaran dan natal (12) Melakukan Kajian mengenai Prototipe kapal-kapal yang mengangkut penumpang dan barang yang sesuai untuk wilayah-wilayah tertentu (13) Tingkat Kecukupan dan Kendala Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)


II-37


BAB II

Adapun jumlah SBNP yang beroprasi terdiri dari milik Ditjen Perhubungan Laut dan NON Ditjen Perhubungan Lau, dimana pada tahun 2013 jumlah SBNP milik Ditjen Perhubungan Laut sebanhyak 2.124 unit dan Non Ditjen Perhubungan Laut sebanyak 1.306 unit.

Tabel III.7 Jumlah SBNP yang Terpasang Tahun NO

JENIS

DJPL

NON DPJL

JUMLAH

1

Menara Suar

281

-

281

2

Rambu Suar

1.332

730

2.062

3

Pelampung Suar

399

535

934

4

Rambu Tanda Silang

140

69

209

5

Anak Pelampung

36

19

55

2.188

1.353

3.541

TOTAL Sumber : Ditjen Hubla (2013)

3) Jumlah Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara

Berdasarkan Penjelasan atas UU RI No 1 Tahun 2009 Pasal Ayat 1 Huruf a “Yang dimaksud dengan “Kecelakaan” adalah peristiwa pengoprasian pesawat udara yang mengakibatkan (a) Kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan atau (b) korban jiwa atau luka serius”. Dengan demikian untuk jumlah kejadian kecelakaan transportasi udara, dihitung berdasarkan ratio kecelakaan transportasi udara pada Air Operator Certificate (AOC) 121 dan AOC 135 dengan korban Jiwa dan pesawat Rusak berat. Dimana Rasio data kecelakaan adalah data kuantitatif angka jumlah kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa dibandingkan dengan angka jumlah pendaratan, jumlah keberangkatan, dan/atau jumlah jam terbang pesawat udara kategori transport komersial. Pada tahun 2013, untuk sector transportasi udara terdapat 1 kejadian atau sebesar 2.07 kejadian/ 1 juta flight cycle. Dimana kejadian kecelakaan yang terjadi pada tahun 2013 adalah pada tanggal 30 Desember 2013 di Kabanjahe Sumut


II-38


BAB II

dengan registrasi PK-DAL, jenis pesawat Bell -206 BII (Helicopter) dengan jumlah korban 1 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka. Jumlah kejadian kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 dengan korban jiwa dan pesawat rusak berat dapat dilihat dalam table dibawah ini;

Table III.8 Jumlah Kejadian Kecelakaan Pesawat Transportasi dengan Korban Jiwa dan Pesawat Rusak Berat Tahun

Jmh Kejadian kecelakaan

Ratio Kecelakaan transp.

Transp. Udara pd AOC 121

Udara pd AOC 135 dengan

A)C 135 dengan korban jiwa

korban jiwa dan pesawat

dan pesawat Rusak Berat

Rusak berat

2009 (thn dasar)

5

12.17

2010

0

0

2011

7

24.1

2012

3

5.56

2013

1

2.07

2010-2013

11

31.73

Rata-rata

2.75

7.93

Thn 2010-2013 Sumber : Direktorat KUPPU Ditjen Hubud (2013)

Berdasarkan table diatas, jika dibandingkan dengan tahun 2009, jumlah kejadian kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 dengan korban jiwa dan Pesawat Rusak berat adalah 5 kejadian dan ratio sebesar 7.93 kejadian, maka rata-rata kejadian selama empat tahun (Tahun 2010-2013) adalah 2.25 kejadian, ini berarti sampai dengan tahun 2013 jumlah kejadian kecelakaan sudah menurun lebih kecil dari 50%. Sesaui dengan road map to zero accident yang dicanangkan oleh Menteri Perhubungan pada pertengahan tahun 2008 dan rekomendasi dari TIM Evaluasi Keamanan dan Keselamatan Transportasi dan juga merupakan indicator dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yakni “ Menurunnya tingkat kecelakaan transportasi pada tahun 2014 menjadi lebih kecil 50 persen dari kondisi eksisting tahun 2009”


II-39


BAB II

Upaya yang dilakukan untuk mendukung peningkatan keselamatan jasa transportasi udara selain melakukan investigasi “pencegahan kecelakaan pesawat udara” adalah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya ; a)

Meningkatkan frekuensi Ramp check Keselamatan dan Keamanan Penerbangan

b)

Melakukan audit secara berkala terhadap operator penerbangan

c)

Melakukan Program Pengawasan (Surveilance) dan bimbingan teknis kepada operator penerbangan

d)

Mengimplementasikan Safety Management system dalam suatu system proses Management Safety dari suatu organisasi Operator Penerbangan

e)

Melaksanakan sosialisasi Civil Safety Regulation (CASR)

f)

Meningkatkan kualitas komputensi SDM melalui pelatihan-pelatihan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Direktorat Jendral Perhubungan Udara di dalam setiap kejadian Kecelakaan pesawat udara selalu melakukan investigasi “Pencegahan Kecelakaan Pesawat Udara”. Indikator keselamatan lainnya adalah jumlah Airtraffic incident dengan rasio 4 : 100.000 pergerakan. Bahwa dalam penetapan Checkpoint Air Traffic Incident didasarkan pada surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/284/x/1999 tentang Standar Kinerja Operasional Bandar Udara yang terkait dengan Level of Service dengan inkator Breaking of separation (BOS) adalah rasio 4 kejadian disbandingkan 100.000 pergerakan pesawat Udara atau rumus 4 kejadian : 100.000 pergerakan. Data pergerakan pesawat Udara pada tahun 2013 sebanyak 3.073.916 pergerakan pesawat Udara. Dari data pergerakan dimaksud berdasarkan rumus BOS 4 : 100.000 maka dapat ditoleransi pada tahun 2013 sebanyak 120 BOS. Berdasarkan Data yang ada sebanyak 45 BOS dari target yang ditetapkan sebesar 54 BOS atau sebesar 116.67% . Hal ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2012 dengan jumlah 9 BOS atau 183,93%, tapi dari capaian kinerja tahun 2013 mengalami penurunan dari sebesar 183.93% menjadi 116.67%. jika realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar 65 kejadian atau sebesar 75% tahun 2011 sebesar 19 kejadian atau 106.67% . dalam hal ini pengawasan kejadian kecelakaan terdapat beberapa kendala antara lain: a)

Budaya pelaporan terhadap airtraffic incident Bahwa saat ini telah dikembangkan system pelaporan ATS incident secara electronic/online (ESIRS / Electronic Safety incident Reporting system) sehingga setiap pelaporan kejadian dapat langsung dikelompokkan dan inventarisir secara otomatis, disamping informasi tersebut dapat segera diterima oleh pejabat yang berwenang melalui media SMS ataupun Email. Dalam implementasi budaya pelaporan tersebut terdapat hambatan yang dihadapi dalam menganilisis dan menginvebtarisir laporan kejadian antara lain: (1) Inventarisir laporan kejadian masih dilakukan secara manual


II-40


BAB II

(2) Sering terlambatnya pelaporan kejadian sehingga seringkali informasi kejadian tersebut lebih dahulu dipublikasikan oleh media dari pada oleh pejabat yang berwenang (3) Belum ada alur baku terkait pelaporan kejadian pasca berdirinya PERUM LPPNPI sehingga menimbulkan kebingungan pada personil navigasi penerbangan untuk melaporkannya (4) Masih kurangnya kesadaran personil penerbangan untuk melaporkan setiap kejadian yang dianggap dapat membahayakan keselamatan penerbangan sehingga masih terdapatnya pelaporan yang disampaikan oleh operator penerbangan Untuk mengtasi permasalahan di atas telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: (1) Melakukan koordinasi yang intensif dengan PERUM LPPNPI untuk membahas alur pelaporan kejadian dengan menyusun advisory circular. (2) Inventarisasi dan menganalisa secara mendalam setiap laporan kejadian serta mengklasifikasikan kejadian berdasarkan jenisnya. (3) Melakukan investigasi dan analisa mendalam jika laporan tersebut telah dianggap secara nyata membahayakan keselamatan penerbangan (4) Memberikan rekomendasi terhadap hasil investigasi agar kejadian yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan tidak terulang kembali b)

Peningkatan jumlah pergerakan pesawat udara Dengan peningkatan pergerakan pesawat udara tersebut diperlukan upaya – upaya untuk menjamin keselamatan penebangan melalui : restrukturisasi ruang udara, peningkatan status pelayanan ruang udara, penerapan prosedur baru, penambahan/penggantian fasilitas, penambahan personil navigasi penerbangan, serta peningkatan kompetensi personil Upaya yang telah dilakukan dalam mengantisipasi terhadap meningkatnya kepadatan pergerakan pesawat udara antar lain 1)

Penerapan Air Traffic Flow Managemen (ATFM). ATFM merupakan salah satu solusi dalam mengatasi tingginya pergerakan lalu lintas penerbangan. Salah satu upaya penerapan ATFM telah dilakukan walaupun dalam tahap yang sangat sederhana, diantaranya melalui penerapan SLOT time penetapan slot time saat ini dikelola oleh Indonesia Coordinator (IDSC) dimana Direktor Navigasi pentingnya penetapan slot time sebagai salah satu cikal bakal Direktorat Navigasi Penerbangan turut berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan IDSC Dalam rangka mendukung program ATFM lebih lanjut, diperlukan adanya penguatan system ATFM baik dari sisi hardware, software maupun Sumber Daya Manusia. Mengingat bahwa implementasi ATFM memerlukan kajian komprehensif serta biaya yang cukup besar, Direktorat Navigasi Penerbangan telah melakukan inisiasi pertemuan dengan PERUM Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab dalam penerapan ATFM.


II-41


2)

BAB II

Peningkatan Kapasitas Ruang Udara Upaya peningkatan kapasitas ruang udara dilakukan dengan beberapa cara diantaranya penerapan prosuder Performance Based Navigation (PBN) pada segmen wilayah pendekatan pada bandar asibuk atau bandara yang memiliki kontur sulit untuk didarati, sebagai contoh penerapan SID/STAR PBN Bandara Juanda Surabaya. Upaya peningkatan kapasitas ruang udara juga dilakukan dengan melakukan restrukturisasi ruang udara baik ruang udara lapis bawah (lower airspace) maupun ruang udara lapis atas (Upper Airspace). Saat ini telah dilakukan pada ruang udara pada bandara Soekarno Hatta.

3)

Pemenuhan Jumlah SUmber Daya Manusia Peningkatan kapasitas ruang udara melalui peningkatan status pelayanan pada beberapa bandara akan mengakibatkan kebutuhan jumlah personel juga akan semakin meningkat, dalam hal ini berlaku rumus bahwa peningkatan kapasitas ruang udara berbanding lurus dengan peningkatan jumlah dan kualitas SDM. Oleh karena itu, direktorat Navigasi Penerbangan melakukan upaya-upaya pemenuhan jumlah personel sebagai berikut : a)

Melakukan pemetaan kebutuhan jumlah personil ATC diseluruh bandara

b)

Memenuhi kebutuhan jumlah personil

c)

Pengawasan implementasi ketentuan lisensi dan rating ATC sesuai ketentuan CASR 69

d)

Pengawasan penyelenggaraan diklat teknis ATS sesuai ketentuan CASR 143

e)

Peningkatan kemampuan personil melalui pendidikan teknis baik berupa pendidikan yang terkait operasional lapangan maupun pendidikan yang sifatnya pengawasan/manajerial.

4)

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fasilitasi Pelayanan Navigasi Penerbangan Peralatan penunjang pelayanan merupakan salah satu faktor yang mendapat perhatian untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan navigasi penerbangan. Perbaiakan serta penambahan fasilitas penunjang pelayanan dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: a)

Sertifikasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan

b)

Perbaiakan dan pengadaan alat baru fasilitas alat bantu navigasi penerbangan

c)

Perbaiakan dan pengadaan alat baru fasilitas komunikasi

d)

Perbaiakan dan pengadaan alat baru fasilitas surveillance

e)

Kalibrasi peralatan alat bantu navigasi penerbangan dan peralatan surveillance secara berkala

f)

Pengenalan teknologi penerbangan terbaru/mutakhir kepada personil navigasi penerbangan


II-42


5)

BAB II

Pengawasan Implementasi Regulasi Pelayanan Navigasi Penerbangan Fungsi pengawasan yang dilakukan meliputi pelaksanaan audit berkala sebagai upaya untuk menjamin bahwa regulasi pelayanan navigasi yang telah diterbitkan senantiasa dijalankan oleh penyelenggara pelayanan, pelaksanaan investigasi insiden sebagai upaya agar kejadian insiden yang sama tidak terulang dikemudian hari, dan lain-lain.

4) Jumlah Kejadian Kecelakaan Perkereta Apian Jumlah kejadian kecelakaan Kereta Api khususnya kejadian anjlok dan kejadian tabrakan antar kereta api mengalami kenaikan di Tahun 2013, dimana pada tahun 2012 sebesar 31 kejadian, ditahun 2013 meningkat menjadi 39 kejadian atas meningkat sebesar 25.81%. namun demikian walau meningkat jumlah kejadian kecelakaan Kereta Api di tahun 2013, apabila dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah kejadian kecelakaan mengalami penurunan sebesar 5.13%. Adapun rincian kecelakaan KA apabila dilihat berdasarkan jenis kecelakaan jumlah terbesar dikarenakan karena adanya anjlog kereta api yaitu sebanyak 25 kejadian, sedangkan tabrakan kereta api tidak ada kejadian. Tabel III.9 Rekapitulasi Jumlah Jenis Kecelakaan KA Tahun 2013 No

Jenis Kecelakaan

Tahun 2013

1

Tabrakan KA dengan KA

0

2

Anjlog

25

3

Terguling

1

4

Banjir/longsor

7

5

Lain-lain

6

Jumlah

39

Sumber :Ditjen KA (2013)

Untuk mengantisipasi terkait dengan penanganan keselamatan perkeretaapian, terdapat beberapa kegiatan dalam upaya peningkatan keselamatan perkretaapian diantaranya: 1)

Kegiatan Workshop /sosialisasi keselamatan perkeretaapian

2)

Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian

3)

Audit Keselamatan Perkeretaapian

4)

Penelitian kecelakaan kereta api

5)

Penyidikan kecelakaan

6)

Penertiban penumpang KA

7)

Penertiban pemukiman liar ;dan


II-43


8)

BAB II

RAKOR PPNS perkeretaapian

Seluruh kegiatan tersebut terlaksana seluruhnya di tahun 2013 dan dijadikan bahan evaluasi penilian dalam rangka upaya peningkatan keselamatan perkeretaapian. b. Sasaran Strategis Meningkatnya Keamanan Transportasi Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Peningkatan Keamanan Transportasi, indicator Kinerja Utama yang digunakan adalah dari jumlah Gangguan Keamanan pada sector Transportasi yang terkait dengan Kewenangan Kementerian Perhubungan, indicator ini ada pada suatu subsector transportasi Udara. Sedangkan pada Sub sector lain faktor keamanan melekat pada intansi lain, hal ini sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Adapun pencapaian sasaran melalui Indikator Kinerja Utama ini pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel III.10 Tingkat Capaian sasaran Strategis Yang Terkait Dengan Keamanan Pada sector Transportasi Tahun 2013 IKU Kemenhub Jumlah Gangguan Keamanan pada Sektor Transportasi Oleh Faktor yang Terkait Dengan Kewenangan Kementerian Perhubungan Rincian IKU Kemenhub

Satuan

Target

Realisasi

%

Kejadian/Tahun

8

7

112.5%

(Transportasi Udara) Jumlah lolosnya Barang-barang Tekarang (Porhibited Item) yang terdiri dari Security Item Dangerous Article,dan Ancaman Bom Serta Penyusupan orang/Hewan ke Bandara Udara Sumber: Ditjen Perhubungan Udara (2013)

Realisasi capaian kinerja Tahun 2013 dapat dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya yaitu tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 sehingga diperoleh informasi mengenai pola / trend perkembangan pada table

Tabel III.11 Informasi Tentang ke-7(tujuh) Kejadian/Gangguan Yang telah terjadi pada tahun 2013

No

Kejadian

Kronologis

Tempat

Waktu

1

Unauthorized

Seseorang berjalan

Bandar Udara

05 feb

Tindak

pelaporan

lanjut


Idem

Garuda

II-44


peron di area

menyebrangi runway

Ngurah Rai

Strerile Area

saat Ga 401/DPs-cgk

Denpasar

2013

BAB II Indonesia

Lepas Landas 2

Unauthorized

Beberapa Anak di

Bandar Udara

25 jan

person di

Runway saat Ga

Iskandar Muda-

2013

Sterile Area

120/cgk-plm sedang

Aceh(Ap II)

Idem

Garuda Indonesia

proses Taxi - in 3

Bahan Peledak

ditemukan Rakitan

Bandara Soetta

Bom oleh pt.Duta

25 jan

Telah

Kantor

2013

dilakukan

Otband Wil

Angkasa Prima Kargo

inspeksi

1/yang

Dengan Pti Tertulis

pada

melaporkan

masin ikan melalui

tanggal 28

kejadian

pt.pos Indonesia

januari

joseph

dengan asal

2013

paking

Dijadwaklan

Garuda

pekalongan tujuan merauke yang diangkut dengan pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta-Ujung Pandang.Bom Rakitan tersebut telah diurai oleh tim gegana Polri,dilakukan peledakan pertama pada pukul 11.45 dan peledakan kedua pada pukul 12.06 Wib di Area Pergudangan kantor Pos Indonesia Bandara Soekarno Hatta 4

Unauthorized

Ditemukan orang dari

Bandar Udara

19 jan 2013

Person At

luar memasuki Area

Supadio

Strerile Area

Kedatangan memakai

Pontianak

Trolley besar tanpa dilakukan pemeriksaan /Body search 5

Temuan 4

Telah ditemukan 4

Terminal 1b

22 agust

Pt Angkasa

(empat) Butir

(empat) Butir peluru

Soekarno – Hatta

2013

Pura

pada tas jinjing

(penerb.semarang-

penumpang atas nama

jakarta –pangkal

Dps-Upg-Mdc

07 okt

Garuda

2013

Peluru/Amunisi

Briptu Agus

pinang) flight

Sulistyanto Anggota

no.sj 225-sj 076

Polwi Pati 6

Gagalnya

Ditemukan dg kategori

screening

Flammable Liquids

diBandara sam

Check poin di

berupa 3 botol plasik

Ratulangi-Manado

Bandara

berisi cairan bibit

Ga 312725

Ngurah Rai

parfu,pemutih,dan anti


II-45


Denpasar

BAB II

noda pakaian laundry didalam check Baggage penumpang berupa Dus dan diketahui saat Unloading Bagasi dari Compartement Iii Dus mengeluarkan asap Nojemmy wellem Theo siregar lable Tn Ga312725

7

Ditemukan petasan

Ga 728 Dps-per

kategori Explosives

Ga 718 Dps-mel,

sebanyak 6 Box kecil di

Bandara Ngurah

area check in counter

Rai Scp 2 intern

7 oct 2013

Garuda

pada saat implementasi additional baggage profiling terhadap penumpang Ga718 Dps=2 kotak=4 kotak,Ga728-per sebelum memasuki Queuing Line oleh petugas sec Gapura Udk telah dilakukan di Scp 1 Ngurah Rai

Selain kejadian/gangguan tersebut diatas, yang mengganggu keamanan jasa transportasi udara adalah accident penembakan pesawat udara DHC-6 Twin Otter milik PT. Trigana Air pada tanggal 8 April 2013 di Bandar Udara Mulia. Accident penembakan tersebut sudah ditindak lanjuti dengan surat rekomendasi dari Dirjen perhubungan Udara kepada PT. Trigana Air Serve untuk melakukan assement dan koordinasi terkait jaminan keamanan kepada pihak keamanan dan pemerintah Daerah setempat. c. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan transportasi Pencapaian sasaran strategis berupa peningkatan pelayanan transportasi diukur melalui Indikator Kinerja Utama rata-rata Prosentase pencapaian On-time Performance (OTP) Sektor Transportasi Darat, dengan rata rata capaian kinerja di tahun 2013 sebesar 77,63% dengan rincian sebagai berikut : 1)

Prosentasi Pencapaian on-time Performance Pelayanan Transportasi laut Pencapaian On-Time Performance pelayanan Transportasi di hitung berdasarkan rata-rata capaian Effective Time/Berth Time (ET/BT), dimana pada tahun2013 rata rata pencapian kinerja pelabuhan adalah sebesar 66.98% dari 46 pelabuhan yang ada. Pencapaian Effective Time (ET) sesuai SK. Direktur Jendral Perhubungan Laut yang telah ditetapkan adalah sebesar 54,17% yang artinya dari 48 pelabuhan yang telah ditetapkan hanya terdapat 26 pelabuhan yang telah mampu mencapai standard yang telah ditetapkan.


II-46


BAB II

Pada tahun 2013 jumlah pelabuhan yang memenuhi pencapaian Effective Time (ET)/(BT) sesuai standard yang ada 15 pelabuhan sedangkan pada tahun2013 sebanyak 36 pelabuhan atau meningkat sebanyak 21 (dua puluh satu) pelabuhan. 2)

Prosentasi Pencapaian On Time Performance (OTP) Transportasi Udara On time performance (OTP) merupakan perbandingan antara jumlah penerbangan yang tepat waktu yang dilakukan untuk menunjang kegiatan penerbangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pada umumnya ,On Time Performance disebabkan oleh alasan cuaca, operasional, teknik, Bandar udara (air port),Niaga dan lain lain

Table III.13 Prosentasi Pencapaian On-Time Performance (OTP) Transportasi Udara IKU Kemenhub Rata-Rata Prosentasi Pencapaian on-time Performance (OTP) Sektor Transportasi Rincian KU Kemenhub (Transp. Udara)

Satuan

Target

Realisasi

%

Prosentasi Pencapaian On-Time

%

79.52

77.85

97.90

Performance (OTP) Transportasi Udara Sumber: Ditjen Perhubungan Udara (2013) Direktorat Jendral Perhubungan udara telah melakukan pemantauan terhadap

tingkat OTP maskapai penerbangan selama tahun 2013 antaralain Garuda Indonesia, Trigana Aie, Sriwijaya Air, Citylink, Kalstar, Lion Mentari Airlines, Mandala Airlines, Aviastar, Merpati Nusantara Airlines, Wings Air, Indonesia Airasia, Transnusa. Dari hasil pemantauan pada periode Januari-Desember 2013 dapat dilaporkan bahwa Garuda Indonesia memiliki rata rata tingkat On Time Performance (OTP) yang paling tinggi, yaitu 84,05% dengan jumlah penerbangan 168.374 dan yang paling rendah adalah Trans Nusa yang memiliki OTP rata-rata 67.97%. Trigana Air menempati peringkat kedua setelah Garuda Indonesia dengan tingkat OTP rata-rata 83,70%. Pada peringkat ketiga terdapat maskapai Sriwijaya Air dengan perolehan OTP rata-rata 80.94 yang kemudian diikuti citylink dengan tingkat OTP ratarata 80,27% Kalstar rata rata OTP 79.94%, Lion Mentari Airlines dengan tingkat OTPratarata 74.55%, Mandala Airlines rata-rata OTP 73.81%, Aviastar rata-rata OTP sebesar 72.76%, Merpati Nusantara Airlines rata-rata OTP 72.73% Wing Air rata-rata OTP sebesar 72.37%, Indonesia Airasia rata-rata OTP71.58% dan yang menempati posisi terendah rata-rata OTP adalah Transnusa sebesar 67.97% Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Garuda Indonesia masih menjadi maskapai penerbangan domestic yang memiliki tingkat ketepatan waktu paling tinggi dibanding dengan maskapai penerbangan lain. Sesuai dengan penjelasan pada Pasal 146 UU nomor 1 Tahun 2009 Faktor keterlambatan meliputi:


II-47


a)

BAB II

Faktor Teknis Operasional (1) Bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara (2) Lingkungan menuju Bandar udara atau landasan terganggu fungsinya misalnya : retak, banjir atau kebakaran (3) Terjadinya antrian Pesawat udara lepas landas (Take off),mendarat (landing) atau alokasi waktu keberangkatan (slot time) di bandara (4) Keterlambatan pengisian bahan bakar

b)

Faktor Non Teknis Operasional (1) Keterlambatan pilot, co-pilot, dan awak kabin (2) Keterlambatan jasa boga (catering) (3) Keterlambatan penanganan di darat (4) Menunggu penumpang, baik yang baru melapor (chek in), pindah pesawat (transfer) atau penerbangan lanjutan (connecting flight) (5) Ketidak siapan pesawat udara

c)

Faktor Cuaca Hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang dibawah standar minimal, atau kecepatan angin yang melampau standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan.

d)

Faktor lain yaitu faktor – faktor keterlambatan selain TO, NTO, dan CUA Faktor penyebab keterlambatan yang tertinggi adalah faktor teknik operasional sebesar 44.48% keterlambatan faktor non teknik operasional sebesar 36,61%, faktor cuaca sebesar 5,73% dan faktor lain-lain sebesar 15,21%. OPT memiliki pengaruh dan dampak yang signifikan kepada tingkat peniliaian masyarakat terhadap mutu pelayanan suatu maskapai penerbangan. Diharapkan dengan adanya monitoring berkelanjutan ini, maka setiap maskapai dapat terus berusaha meningkatkan mutu pelayanan jasa transportasi udara Tahun 2013

Tabel III.14 On-Time Performance (OTP) Maskapai Tahun 2013 OTP Maskapai Tahun 2010 - 2013 Maskapai

Tahun 2013

Garuda Indonesia

84,05%

Trigana air

83,70%


II-48


3)

Sriwijaya air

80,94%

Citylink

80,27%

Kalstar

79,94%

Lion air

74,55%

Mandala airlines

73,81%

Aviastar

72,76%

Merpati nusantara airlines

72,73%

Wings air

72,37%

Indonesia airasia

71,58%

Transnusa

67,97%

BAB II

Prosentasi realisasi ketepatan Waktu Keberangkatan dan Kedatangan Kereta Api (On-Time performance) Dapat disampaikan bahwa ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api pada tahun 2013 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 55,87%. Realisasi pencapaian target mencapai sebesar 44,13% atau capaian indikator kinerja mencapai sebesar 78,97% Salah satu capaian tidak memenuhi target sebagaimana yang ditetapkan, disebabkan sepanjang ditahun 2013 terdapat beberapa hambatan opersi rata rata hambatan terbesar yakni terjadi anjlogan sehingga seluruh pola operasi KA terjadi kelambatan dan kurang tepat waktu. Tabel III.15 Rata-rata keterlambatan KA ahun 2010-2013 Rata-rata keterlambatan

Tahun

Kereta Api (dalam menit) 2010

2011

2012

2013

Target

43

39

40

40

Realisasi

58,75

54,25

44,64

17

Sumber Ditjen KA (2013)

Mengenai capaian indikator kinerja Rata-rata keterlambatan kereta api, diketahui bahwa keterlambatan rata-rata KA yang ditetapkan sebesar 40 menit didapat capaian rata-rata keterlambatan sebesar 17 menit artinya waktu keterlambatan lebih kecil atau rendah dari target. Dalam upaya mengevaluasi serta memonitor keterlambatan pengoprasian kereta api, kegiatan yang dilakukan yaitu Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan GAPEKA (Grafik Perjalanan Kereta Api) dimana tujuan pelaksanaan tersebut ialah untuk pembuatan laporan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan GAPEKA di tahun mendatang agar ketepatan dan keterlambatan dapat diantisipasi.


II-49


BAB II

d. Sasaran Strategis Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Dalam rangka mencapai Sasaran Strategi Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi, pengukuran dilakukan terhadap jumlah sarana Transpoetasi yang sudar tersertifikasi dan jumlah prasarana Transportasi yang sudah Tersertifikasi tahun 2013 capaian kinerja jumlah Sarana Transportasi sudah tersertifikasi sebanyak 13.127 unit dari target sebesar 15.263 unit sehingga capaian kinerja adalah sebesar 86.01% sedangkan untuk jumlah prasarana transportasi yang sudah tersertifikasi (Transportasi laut, Udara dan KA) capaian yang didapatkan di tahun 2013 adalah sebesar 545 unit dari target sebesar 198 unit sehingga capaian kinerja IKU tersebut adalah sebesar 174,24%, berikut disampaiakan rincian penjelasan capaian Transportasi per subsector 1)

Sarana Transportasi Yang sudah Tersertifikasi a)

Jumlah Sarana Transportasi darat yang sudah tersertifikasi Pencapaian sasaran Strategis ini berdasarkan IKU yang terkait dengan Transportasi Darat Tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel III.16 Capaian Kinerja Jumlah Sarana Transportasi Darat Yang Sudah Tersertifikasi Tahun 2013 IKU Kemenhub Jumlah Sarana Transportasi yang sudah Tersertifikasi Rincian IKU Kemenhub

Satuan

Target

Realisasi

%

Jumlah Kapal penyebrangan yang

Unit

167

167

100

sudah tersertifikasi

(Sertifikasi)

(Transportasi Darat)

Sumber:Ditjen Perhubungan Darat(2013)

Prosentasi Capaian rencana tingkat capaian pada IKU Prosentase Transportasi Darat khususnya kapal penyebrangan yang sudah tersertifikasi adalah sebesar 100%, dengan jumlah kapal penyebrangan yang sudah memiliki sertifikasi adalah sebanyak 167 unit kapal penyebrangan yang beroprasi. b)

Jumlah sarana Transportasi Laut yang sudah Memiliki Sertifikasi Kelaiakan Kapal (cat: Pusat) Salah satu upaya pencegahan kecelakaan transportasi laut adalah dengan penerbitan beberapa sertifikat kapal. Realisasi jumlah sarana transportasi laut yang sudah memiliki sertifikat kelaiaklautan kapal pada Tahun 2010 s.d 2012 dapat dilihat pada table berikut: Tabel III.17 Trend Jumlah Sarana Transportasi Laut Yang Sudah Tersertifikasi Tahun 210-2013


II-50


BAB II

IKU Kemenhub Jumlah Sarana Transportasi Yang Sudah Tersertifikasi Rincian IKU Kemenhub pada

Realisasi

Transp. Laut

satuan

2010

2011

2012

2013

Sertifikat

1.850

7.447

9.298

9.794

Jumlah Sarana Transportasi laut yang sudah memilikisertifikat kelaiaklautan kapal (cat : Pusat) Sumber : Ditjen Perhubungan Laut (2013)

Peningkatan jumlah sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2013 terdapat pada sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2013 terdapat pada sertifikat kapal Non Solas. Hal ini terkait adanya pemberlakuan Aza Cabotage dan terdapat Pemberlakuan NCVS (Non Convention Vessel Standard) pada tahun 2013 yaitu ketentuan khusus untuk kapal yang berlayar di dalam negeri. Jumlah dan jenis sertifikat yang diterbitkan dapat dilihat pada table berikut No

Jenis Sertifikat

Jumlah 2010

2011

2012

2013

80

293

350

344

563

2.398

3.096

3.208

76

276

336

333

306

1267

1687

1.889

Keselamatan Radio Kapal Barang (SOLAS)

76

300

358

348

Keselamatan Radio Kapal Barang (NON

255

1389

1749

1.922

Keselamatan Kapal Penumpang (SOLAS)

0

0

10

4

Keselamatan Kapal Penumpang (NON

10

54

58

51

Pengeluaran Sertifikat Kapal 1

Keselamatan Konstruksi Kapal barang (SOLAS) Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (NON Solas)

2

Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (SOLAS) Keselamatan Perlengkapan kapal Barang (NON SOLAS)

3

SOLAS) 4

SOLAS) 5

Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi

11

299

299

298

6

Kelaiakan dan pengawakan Kapal Penangkap

33

155

368

320

28

112

142

118

21

60

93

98

Ikan 7

Kelayakan pengangkutan bahan kimia berbahaya secara curah

8

Kelayakan pengangkutan gas cair secara


II-51


BAB II

curah 9

Persyaratan pengangkutan muatan padat

11

44

59

45

0

16

53

48

secara curah (Koda) Persyaratan pengangkutan muatan padat secara curah (international) 10

Dokumen otorisasi

9

42

56

57

11

Sertifikat pembebasan

31

96

115

103

12

Persyaratan khusus untuk kapal yang

95

343

464

602

0

2

5

6

mengangkut barang berbahaya 13

Kelayakan untuk kapal yang mengangkut bahan bakar nuklir beradiasi

c)

Jumlah Sarana Udara Yang Sudah Tersertifikasi Realisasi Jumlah pesawat udara yang memiliki sertifikat kalaikudaraan pada tahun 2013 sebesar 1.042 sertifikat dari target yang ditentukan sebesar 1.025 sertifikat, sehingga capaian target sebesar 101,66 % lebih rendah jika dibandingkan dengan prosentasi tahun 2011 Tabel III.19 Jumlah Sarana Transportasi udara yang Sudah Tersertifikasi Tahun 2013 IKU Kemenhub Jumlah Sarana Transportasi Yang Sudah Tersertifikasi Rincian IKU Kemenhub

Satuan

Target

realisasi

%

Sertifikat

1.200

792

66.00%

(Transp. Udara) Jumlah pesawat udara yang memiliki sertifikat kelaiakan udara Sumber: Ditjen Perhubungan Udara(2013) Berkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat serta jumlah penduduk yang besar, permintaan terhadap jasa angkutan udara(domestic maupun internasional) juga terjadi peningkatan, maka signifikan dengan peningkatan kebutuhan armada pesawat udara. Beberapa maskapai penerbangan Indonesia dengan cepat meningkatkan jumlah armada mereka, dalam periode tahun 2011 hingga tahun 2013 pertumbuhan jumlah armada pesawat udara di Indonesia meningkat rata-rata 10% Industri perhubungan udara Indonesia sudah berkembang dengan pesat untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan. Pertumbuhan cepat ditambah dengan beragam stimulasi yang ditawarkan melalui penerapan Open Sky, semakin menekankan kebutuhan untuk lebih memperhatikan


II-52


BAB II

pengawasan keselamatan, dalam hal ini setiap pesawat yang beoprasi harus memenuhi kelaikudaraan. d)

Jumlah Sarana Transportasi Perkereta Apian yang Sudah Tersertifikasi Pencapaian pada indikator kinerja terkait dengan kelaiakan sarana dan prasarana perkeretaapian dengan nilai capaian kinerja sebesar 117,35% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.20 Jumlah Sarana Transportasi Perkeretaapian Yang Sudah Tersertifikasi Tahun 2013 IKU Kemenhub Jumlah Sarana Transportasi yang sudah Tersertifikasi Rincian IKU Kemenhub

Satuan

Target

Realisasi

%

sertifikat

2.023

2.374

117.35

(Transp. Perkeretaapian) Jumlah Sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan tepat waktu Sumber : Ditjen Perkeretaapian (2013) Realisasi Tahun 2013 pada masing-masing indikator dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 2010 sehingga diperoleh informasi mengenai pola perkembangan. Dari Keterangan diatas, diketahui bahwa penilaian indikator kinerja sertifikat kelaiakan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan tepat waktu pada tahun 2013 telah melebihi target mencapai sebesar 53,99% atau capaian indikator kinerja mencapai sebesar 117,35%. Hal ini terjadi dikarenakan kebutuhan sarana KA yang mendesak untuk dioprasikan sehingga diperlukan sertifikasi sarana sebagaimana amanat dalam peraturan dibidang perkeretaapian. Beberapa kegiatan terkait dengan pelaksanaan sertifikasi sarana antara lain: 1)

Pengujian dan sertifikasi terhadap sarana perkeretaapian

2)

Pelaksanaan pengawasan kelaiakan sarana perkeretaapian

3)

Pengawasan pembangunan sarana perkeretaapian dan perawatan sarana perkeretaapian

4)

Pemeriksaan sarana perkeretaapian


II-53


BAB II

Sebanyak 2.374 Sertifikat dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan KA dirincian sebagai berikut

Tabel III.21 Hasil Pengujian dan Sertifikasi Sarana Perkeretaapian Tahun 2013 NO

SERTIFIKASI SARANA

VOLUME

a.

Lokomotif

163 sertifikat

b.

Kereta Dengan Penggerak Sendiri

54 sertifikat

c.

Peralatan Khusus

4 sertifikat

d.

Kereta yang Ditarik Lokomotif

597 sertifikat

e.

Gerbong

1.556 sertifikat TOTAL

2.374 sertifikat

Sumber : Ditjen KA (2013)

Dari hasil tersebut diketahui bahwa dominasi tertinggi pelakasanaan Pengujian dan Sertifikasi Sarana Perkeretaapian Tahun 2013 yaitu sertifikasi sarana Gerbong KA dimana jenis Kereta ini masih banyak yang tertunda ditahun sebelumnya sehingga di tahun 2013 dioptimalkan agar dapat beroperasi dengan baik. 2)

Jumlah Prasarana Transportasi Yang Sudah tersertifikasi Jumlah Prasarana Transportasi yang sudah tersertifikasi dibagi kedalam 2 (dua) sektor transportasi yaitu transportasi udara dan transportsi perkeretaapian dengan rincian sebagai berikut a)

Jumlah Prasarana Transportasi Udara yang Sudah Tersertifikasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 24 Tahun 2009 tentang peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Bandar Udara (Aerodrome), suatu Bandar Udara wajib memiliki Sertifikat Bandar Udara (SBU), bilamanan: (1) Digunakan oleh pesawat Udara yang melayani angkutan udara niaga dengan rute penerbangan dari dan ke luar negeri; atau


II-54


BAB II

(2) Mempunyai runway atau wilayah pendaratan yang sesuai dan dapat digunakan untuk melayani pesawat udara yang memiliki kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk atau dengan berat maksimum tinggal landas lebih dari 5.700 kg untuk angkutan udara niaga. Sementara Registrasi Bandar Udara (RBU) diberikan kepada Bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk atau dengan berat maksimum tinggal landas sampai dengan 5.700 kg untuk angkutan udara niag, termasuk tempat pendaratan dan lepas landas helicopter(heliport/helideck) dan Bandar udara perairan (waterbase), dimana penyelenggara Bandar Udara tersebut telah mengajukan permohonan dan mendapat registrasi dari Direktur Jendral Perhubungan Udara sebagai register udara. Sertifikat Bandar Udara (SBU) pada tahun 2012 yang ditargetkan sebanyak 15 sertifikat yang diterbitkan, dapat direalisasikan sebanyak 16 sertifikat dan 11 Register Bandar Udara atau mencapai target sebesar 180% dan pada tahun 2013 yang ditargetkan sebanyak 15 sertifikat untuk diterbitkan, dapat direalisasikan sebanyak 101 (15 Sertifikat Bandar Udara dan 86 Register Bandar Udara). Adapun Rincian sebagai berikut: (1) Sertifikasi Bandar Udara(SBU) Kegiatan penerbitan (initial) dan Perpanjangan (Recurrent) Sertifikat Bandar Udara bulan Januari s.d. Desember 2013 sebagaimana table berikut: (a) Jumlah Bandar udara bersertifikat sampai dengan Desember 2013 Tabel III.22 Bandar Udara Bersertifikat 2009 s.d. 2013 Tahun

2009

2010

2011

2012

2013

SBU

1

32

16

16

15

Total

1

33

49

65

80

(b) Kegiatan Penerbitan (initial) & Perpanjangan (Recurrent) Sertifikat Bandar Udara Tabel III.23 Penerbitan (initial) & Perpanjangan (recurrent) Sertifikat Bandar Udara 2009 s.d 2013 TAHUN

INITIAL

RECURRENT

JUMLAH

2009

1

-

1

2010

3

29

32

2011

6

10

16

2012

8

8

16

2013

15

-

15

TOTAL

23

47

80


II-55


BAB II

Tabel III.24 Daftar Sertifikat Bandar Udara yang telah dikeluarkan pada Tahun 2013 No

Nama & Lokasi Bandar

Penyelenggara/Milik

Udara 1

Masa berlaku

Ket.

7 Feb. 2018

initial

Sertifiksi

Pongtiku

UPT Ditjen Hubud

Tana Toraja-Sulsel 2

Nomor 065/SBUDBU/II/2013

Nota Hadinegoro

(c) (2) jijed b)

nkenfkef

3) e. jkjjkl

2)

evrv


II-56


f.

BAB II

rgrgr

C. nvkdvke


II-57

LAKIP DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB III

BAB III AKUTANSI KINERJA A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2013 – 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015, telah mengalami perubahan paradigma orientasi akuntabilitas kinerja dimana sebelumnya akuntabilitas kinerja hanya dilihat dari seberapa dana yang telah dan

akan

dibelanjakan

untuk

pelaksanaan

kegiatan

atas

program

pembangunan transportasi pada tahun berjalan, kini berubah menjadi berapa besar kinerja yang akan dihasilkan, agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan. Dalam

rangka

menunjang

capaian

kinerja

tersebut

,

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin melaksanakan manajemen kinerjanya secara lebih baik lagi dengan melakukan berbagai upaya penyempurnaan dan perbaikan, dimana salah satunya melaksanakan pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja dan penilaian kinerja secara berkala melalui (monitoring triwulan) dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kementerian tahun 2013 yang telah ditetapkan. Adanya aplikasi e-performance dan aplikasi e-monitoring and reporting yang ada dalam wibe side Kementerian Perhubungan

memudahkan

pimpinan

di

lingkungan

Kementerian

Perhubungan dalam memantau progress capaian kerja secara berkala dari unit kerja yang dipimpinnya maupun unit kerja dibawahnya. Dari hasil pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu sebagai berikut:

AKUTANSI KINERJA

40


BAB III

B. EVALUASI DAN ANALISA KINERJA TAHUN 2015 Analisa dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

dan

Peraturan

Menteri

Perhubungan Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyususnan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan sebagai

Kementerian

dasar

untuk

Perhubungan. menilai

Pengukuran

keberhasilan

atau

kinerja

digunakan

ketidak

berhasilan

pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi . Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Secara rinci evaluasi dan analisa terhadap hasil pengukuran capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor transportasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: Sasaran

pertama

Kabupaten

Tapin

Dinas adalah

Perhubungan,

Komunikasi

meningkatnya

dan

Informatika

Keselamatan,Keamanan,dan

Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ditetapkannya Sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Tapin

berupa

“Meningkatnya

Keselamatan,

Keamanan,

dan

Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Sesuai Standar Pelayanan Minimal

(SPM)”

merupakan

pejabaran

dari

Visi

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin yaitu “Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”. Dimana

pelayanan

transportasi

yang

handal,

diindikasikan

oleh

penyelenggaraan transportsi yang selamat (safety),aman (security) dan nyaman (comfortable). Dalam Rangka mencapai Sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dijadikan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan 4 (empat) katagori sasaran Strategis

yaitu

Meningkatkan

Keselamatan

Transportasi;

Meningkatkan

Keamanan Transportasi; Meningkatkan Pelayanan Transportasi; Meningkatnya AKUTANSI KINERJA

40


BAB III

Pemenuhan Standart Teknis dan Standart Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi C. CAPAIAN KEBERHASILAN KINERJA. Selama Tahun 2015, selain capaian keberhasilan kinerja yang telah ditetapkan dan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan transportasi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin juga memerlukan dukungan dari Pihak SKPD yang terkait, swasta dan juga melakukan berbagai koordinasi teknis dan supervisi tiap kegiatan pada masingmasing bidang teknis yang melaksanakan kegiatan. Sehingga, berbagai hambatan kecil dapat diantisipasi sedemikian rupa. D. KINERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Pembangunan angkutan jalan dimana diproiritaskan pada pemulihan kondisi pelayanan armada angkutan jalan, sesuai dengan standar pelayanan minimal, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin telah melakukan berbagai upaya pembangunan pada periode 2013-2015. Pembangunan pemanduan

transportasi

jaringan

di

pelayanan

prioritaskan diperkotaan

pada sesuai

pengembangan dengan

dan

hirarkinya,

perkembangan terminal dan pelabuhan, peningkatan kelancaran lalu lintas. Pembangunan Angkutan sungai dan penyebrangan diprioritaskan pada pengembangan pelabuhan sungai. E. AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 Alokasi Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2015 sebesar Rp. 11.701.668.409 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah) Dengan masing-masing bidang adalah sebagai berikut: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. d. Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. e. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan AKUTANSI KINERJA

Rp. 574.811.500 Rp. 197.000.000 Rp. 144.900.000 Rp. 15.000.000

Rp. 6.045.040.000 40


f. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. g. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. h. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. i. Program Kerjasama dengan Mas media j. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas k. Program Peningkatan Kelaiakan Pengoprasian Kendaraan Bermotor l. Non Program

BAB III

Rp. 50.000.000 Rp. 68.700.000 Rp. 362.430.000 Rp. 175.000.000 Rp. 631.430.000 Rp. 92.740.000 Rp. 3.344.616.909

Dipa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2015 apabila dilihat secara terinci dari jenis belanja adalah sebagai berikut Belanja Tidak Langsung

:

Rp. 3.344.616.909

Belanja Langsung

:

Rp. 8.357.051.500

Belanja Pegawai

:

Rp. 36.270.000

Belanja Barang dan Jasa

:

Rp. 3.477.198.500

Belanja Modal

:

Rp. 4.843.583.000

Kinerja Keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2015 dapat dilihat dari table berikut: Tabel Daya serap sisa dana (Total) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2015 No Unit Kerja Pagu DIPA Total Sisa % Dana sisa 1 Program Pelayanan Administrasi 574.811.500 29.388.685 5,36 Perkantoran 2

Program Peningkatan dan Prasarana Aparatur

Sarana

197.000.000

1.430.841

0,72

3

Program Peningkatan Aparatur

Disiplin

144.900.000

15.358.000

10,5

4

Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5

Program Prasarana Perhubungan

AKUTANSI KINERJA

Pembangunan dan Fasilitas

15.000.000

6.045.040.000

-

58.896.601

0

0,9

40


6 7 8 9 10 11

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Kerjasama dengan Mas Media Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaiakan Pengoprasian Kendaraan Bermotor

BAB III

50.000.000

500.000

1

68.700.000

1.395.000

2,0

362.430.000

51.753.500

14,2

175.000.000

947.100

0,5

631.430.000

12.199.600

1,9

92.740.000

43.121.000

46,4

Tabel Daya serap kinerja keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2015 No

Unit kerja

Pagu DIPA

Realisasi

1 1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 574.811.500

4 545.422.815

5=4/3*100 94,8

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

197.000.000

195.569.159

99,2

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

144.900.000

129.542.000

89,4

4

Pogram Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15.000.000

15.000.000

5

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitasi Perhubungan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Kerjasama dengan mas Media

6.045.040.000

5.986.143.399

99

50.000.000

49.500.000

99

68.700.000

67.305.000

97,9

362.430.000

310.676.500

85,7

175.000.000

174.052.900

99,4

6 7 8 9

AKUTANSI KINERJA

%

0

40


10 11

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaiakan Pengoprasian Kendaraan bermotor

BAB III

631.430.000

619.230.400

98,0

92.740.000

49.619.000

53,5

Tabel Rincian Sisa Dana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2015 No

1

Sub Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan

Pengamanan Pemungutan Terminal Keraton

SISA DANA Sisa Dana Dana BLU Kegiatan

40.800.000

-

Total sisa Dana

40.800.000

Berdasarkan Analisis yang telah disampaikan diatas maka dapat kita ketahui pada tahun 2015 ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dapat mencapai sasaran yang telah ada dengan baik. Namun demikian dimasa yang akan datang masih dipandang perlu dilakukan perbaikan yang menjadi strategi pemecahan masalah, antara lain: 1. Berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan pegawai yang ada secara intensif 2. Memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat dan lebih meningkatkan koordinasi 3. Penyediaan prasarana dan sarana Perhubungan yang memadai untuk mendukung Operasional Perhubungan.

AKUTANSI KINERJA

40


BAB IV

BAB IV PENUTUP Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKIP)

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugak pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijaksanaan yang dipercayakan dalam Tahun Anggaran 2015. Dalam melaksanakan tugas pokok maupun rutin masih dijumpainya adanya hambatan-hambatan baik teknis maupun non teknis baik berupa jumlah pegawai yang masih kurang, kualitas pendidikan penunjang, sarana dan prasarana yang masih kurang dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan ada persoalan yang terjadi dilapangan sering kali tidak terjawab. Demikian disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin yang diharapkan dapat digunakan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja dan juga sebagai media yang masih perlu penyempurnaan sehingga selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi SKPD ke depan dalam rangka mewujudkan Perhubungan, Komunikasi dan informatika sebagai Urat Nadi Pembangunan Perekonomian menuju terwujudnya kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tapin. Terhadap segala keterbatasan kemampuan dan kekurang isinya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Rantau, 25 Februari 2015 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

Drs. H. Tahir,MM (Pembina TK.I (IV/b) NIP. 19640412 199312 1 001

PENUTUP

41

Tabel III.2 Capaian Kinerja Kemenhub Pertriwulan 2016 NO SASARAN PERHUBUNGAN 1 meningkatnya keselamatan , keamanan,dan pelayanan sarana dan prasaranana transportasi sesuai standar pelayanan minimal (SPM)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SAT

TARGET

REALISASI CAPAIAN (AKUMULASI) TAHUN 2016 TW I TW II TW III

meningkatnya keselamatan transportasi

jumlah kejadian kecelakaan transportasi nasional yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan kemenhub

Kejadian

meningkatnya keamanan transportasi

jumlah gangguan keamanan pada sektor transportasi oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kemenhub

kejadian/ gangguan

Meningkatnya Pelayanan Transportasi

Rata-rata Prosentrasi pencapaian ON TIME PERFORMANCE (OTP) sektor Transportasi

%

jumlah sarana transportasi yang sudah tersertifikasi

jumlah sarana transportasi yang sudar tersertifikasi

Unit

15,263

jumlah prasarana yang sudah tersertifikasi

jumlah prasarana transportasi yang sudah tersertifikasi

Unit

198

4,962

4 ( Data akumulatif KA)

8

86,28

16 (Data akumulatif KA)

5

% TW IV 25

(Data akumulatif KA)

5

4,964

99,94%

(Data akumulatif Darat,laut,udara) kecelakaan transportasi darat (4.850 kecelakaan ) bersumber dari Polri didapat diakhir tahun 2013 5

7 112,50 %

(Data akumulatif Ditjen Udara)




n,a

n,a

n,a

66,98 (Data transportasi laut KA dan udara)

77,63%

161 663 1,452 13,127 (Data akumulatif (Data akumulatif (Data akumulatif (Data akumulatif KA dan Udara) KA dan Udara) KA dan Udara) Darat,laut,Udara dan KA)

86,01%

5 (Data akumulatif KA dan Udara)

12 332 345 (Data akumulatif (Data akumulatif (Data akumulatif KA dan Udara) Laut,KA dan laut KA dan udara) Udara)

174,24%

Tabel III.2 Capaian Kinerja Kemenhub Pertriwulan 2016 NO SASARAN SASARAN INDIKATOR PERHUBUNGAN STRATEGIS KINERJA UTAMA

SAT

TARGET


2 meningkatnya aksebelitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah

meningkatnya aksebelitas masyarakat terhadap pelaya nan saranan & prasarana guna mendorong pengembanagan konektivitas anatr wilayah

jumlah lintas pelayanan angkutan perintis dan subsidi

lintas

3 meningkatnya

meningkatnya manfaat sekor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi

kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional

%

1,6

meningkatnya kapasitas sarana&prasarana transportasi untuk mengurangi backlock dan

total produksi angkutan penumpang

org

1.078.924.455 19.541.733

bottleneck kapasitas infrastruktur transfortasi

total produksi angkutan barang

kapasitas rencana & prasarana transportasi untuk mengurangi backlog & bottleneck kapasitas infastruktur

transportasi

632

Ton

443.054.428

TW IV

639 ( Data ditjen Darat,Laut,KA dan Udara)

(Data ditjen Darat,Laut,KA dan Udara)

(Data ditjen Darat,Laut,KA dan Udara)

n.a

n.a

n.a

40.859.133

57.048.636

1,038.054.913

(Data akumulatif angkutan Udara)


(Data akumulatif angkutan Darat,KA Laut dan Udara termasuk angk natal dan tahun baru


639

%

639

639

101,11%

1,17

73,17%

(Data ditjen darat,Laut,KA dan Udara)

130,655 263,751 402,516 461.146.776 (Data akumulatif (Data akumulatif (Data akumulatif (Data akumulatif angkutan Udara) angkutan Udara) angkutan Udara) angkutan Darat,KA udara)

96,21%

104,08%

Tabel III.2 Capaian Kinerja DISHUB KOMINFO KAB. TAPIN NO

1

SASARAN PERHUBUNGAN

SASARAN STRATEGIS


SAT

peningkatan pelayanan angkutan darat

peningkatan Pelayanan angkutan jalan

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota

unit

75

202

202

202

202

tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menggabungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota

unit

60

7

8

8

8

tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

unit

100

9

9

9

9

tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah di dilayani angkutan umum dalam trayek

unit

40

2

2

2

2

tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan Umum pada jalan kabupaten/kota

unit

60

113

113

116

116

Peningkatan prasarana angkutan jalan

peningkatan perlengkapan jalan

AKUNTANSI KINERJA

TARGET


TW IV

31

No

SASARAN PERHUBUNGAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

SAT

TARGET TW I

TW II

TW III

TW IV

peningkatan pengujian kend. bermotor

tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000(empat ribu) kend wajib uji

unit

60

90

115

127

157

Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM)

tersedianya sumberdaya manusia (SDM) dibidang terminal pada kabupaten/kota yang telah memiliki terminal.

org

50

0

0

0

0

tersedianya sumberdaya manusia (SDM) dibidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten/kota yang telah melakukan pengujian berkala Kendaraan bermotor

org

100

5

5

5

5

tersedianya sumberdaya dibidang MRLL,evaluasi Andalalin,pengelolaan parkir pada kabupaten/kota

org

40

0

0

0

0

tersedianya Sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaiakan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan Umum

org

100

0

0

0

0

target

75

0

0

0

0

Peningkatan Keselamatan

KINERJA UTAMA

REALISASI CAPAIAN (AKUMULASI) TAHUN 2015

terpenuhinya standar keselama tan bagi angkutan umum yang melayani trayek di kabupaten/ kota

AKUNTANSI KINERJA

32

Tabel III.2 Capaian Kinerja DishubKominfo Kabupaten Tapin NO SASARAN SASARAN INDIKATOR PERHUBUNGAN STRATEGIS KINERJA UTAMA 2 ANGKUTAN Peningkatan Tersedianya Kapal Sungai dan SUNGAI DAN DANAU

Keselamatan

Danau untuk melayani

Angkutan sungai

jaringan trayek dalam kabupaten

dan Danau

kota pada wilayah yang tersedia

SAT unit

REALISASI TARGET CAPAIAN (AKUMULASI) TAHUN 2015 TW I TW II 75 7 7

TW III 7

TW IV 7

alur sungai dan danau yang dapat dilayari tersedianya Kapal Sungai dan

unit

75

7

7

7

7

target

100

0

0

0

0

org

100

0

0

0

0

danau yang melayani trayek dalam kabupaten/kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari

Peningkatan keselamatan

terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroprasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu kabupaten/kota

Peningkatan Sumber Daya manusia

tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau

AKUNTANSI KINERJA

33

Tabel III.2 Capaian Kinerja DishubKominfo Kabupaten Tapin NO SASARAN SASARAN INDIKATOR PERHUBUNGAN STRATEGIS KINERJA UTAMA 2 ANGKUTAN peningkatan tersedianya kapal penyebrangan penyebrangan

pelayanan

yang beroprasi pada lintas

angkutan penyeb

dalam kabupaten / kota pada

rangan

wilayah yang telah ditetapkan

SAT unit


TW III 6

TW IV 6

lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota tersedianya kapal penyebrangan

unit

100

6

6

6

6

yang beroprasi pada lintas dalam kabupaten / kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota

peningkatan prasarana angkutan penyeb rangan

tersedianya pelabuhan penye berangan pada kabupaten/kota yang telah memiliki pelayanan angkutan penyebrangan yang beroprasi pada lintas penyebrangan dalam kabupaten/ kota pada wilayah yang me miliki alur pelayaran

unit

60

0

0

0

0

peningkatan keselamatan

terpenuhinya standar keselama tan kapal penyebrangan dengan ukuran dibawah 7 GT dan kapal penyebrangan yang beroprasi pd lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota

target

100

0

0

0

0

AKUNTANSI KINERJA

34

Tabel III.2 Capaian Kinerja Dishubkominfo kabupaten Tapin NO SASARAN SASARAN PERHUBUNGAN STRATEGIS


peningkatan

tersedianya Sumber Daya

sumber Daya

Manusia (SDM) yang mempunyai

Manusia

kompetensi sebagai awak

SAT org


TW III 0

TW IV 0

kapal penyebrangan dengan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroprasi dilintas penyebrangan dalam kabupaten/kota

AKUNTANSI KINERJA

35

Tabel III.2 Capaian Kinerja Dishubkominfo kabupaten Tapin NO SASARAN SASARAN PERHUBUNGAN STRATEGIS


peningkatan

tersedianya Sumber Daya

sumber Daya

Manusia (SDM) yang mempunyai

Manusia

kompetensi sebagai awak kapal penyebrangan dengan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroprasi dilintas penyebrangan dalam kabupaten/kota

SAT org


TW III 0

TW IV 0

%

%

%

%

%

%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents