LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN KUDU TAHUN 2015
KECAMATAN KUDU TAHUN 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sematalah, saat ini kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kudu Tahun 2015 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan salah satu Dokumen Laporan pelaksanaan Rencana Kerja yang telah direalisasikan dalam 1 ( satu ) Tahun sebelumnya, dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan mampu memberikan gambaran apa yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun di tahun 2015 sebagai pertanggung jawaban yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan salah satu pedoman bagi perencanaan pada tahun mendatang. Demikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kudu disusun unuk menjadikan periksa.
Kudu, Pebruari 2016 CAMAT KUDU
SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO,SSTP.M.SI Penata Tingkat.I NIP. 19791208 200003 1 001
i
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 A. Latar Belakang .................................................................................................... 1 B. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................... 1 1. Camat.............................................................................................................. 1 2. Sekretariat Kecamatan .................................................................................... 2 I. Sub Bagian Umum ...................................................................................... 3 II. Sub Bagian Keuangan ................................................................................ 3 III.Sub Bagian Penyusunan Program Dan Pelaporan ..................................... 3 3. Seksi Tata Pemerintahan ............................................................................. 4 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ................................................ 4 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ................................................... 5 6. Seksi Sosial dan Budaya .............................................................................. 6 7. Seksi Hubungan Masyarakat ........................................................................ 7 C. Dasar Hukum ...................................................................................................... 9 D. Sistematika Laporan ........................................................................................... 9 BAB II PERENCANAAN KINERJA ...................................................................... 11 A. Rencana Strategis ........................................................................................... 11 1. Visi ................................................................................................................ 11 2. Misi ................................................................................................................ 11 3. Tujuan dan sasaran ...................................................................................... 12 4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran ......................................................... 13 B. Rencana Kerja dan Kontrak Kerja.................................................................... 15 1. Program ........................................................................................................ 15 2. Kegiatan ........................................................................................................ 15 C. Penetapan Kinerja ............................................................................................ 19 D. Pengukuran Kinerja .......................................................................................... 25 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................... 29 A. Capaian Kinerja Organisasi .............................................................................. 29 B. Akuntabilitas Keuangan .................................................................................... 42 BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 44 LAMPIRAN -LAMPIRAN 1. Matriks Renstra 2. Penetapan Kinerja 3. Pengukuran Kinerja 4. IKU ( Indikator Kinerja Utama )
ii
LAMPIRAN
ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam
rangka
melaksanakan
ketentuan
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Kudu. B. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 1.
Camat Tugas
pokok
Camat
adalah
menyelenggarakan
pemerintahan dan melaksanakan
tugas
umum
kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati. b. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi : 1. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, 2. pengkoordinasian
upaya
penyelenggaraan
ketentraman
dan
ketertiban umum; 3. pengkoordinasian
penerapan
dan
penegakan
peraturan
perundang-undangan; 4. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
Kecamatan Kudu
Page 1
5. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; d. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; e. Penyelenggaraan
perencanaan
program
pembangunan,
perekonomian, produksi pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan sosial budaya di lingkungan Kecamatan ; f. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di wilayah kerjanya; g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayah kerjanya; h. Pelaksanaan tugas pembantuan; i. Penyusunan program, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan. 2. Sekretariat Kecamatan Tugas
pokok
Sekretariat
adalah
melaksanakan
sebagian
tugas
Kecamatan di bidang ketatausahaan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan
pelaporan serta tata usaha
perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi: a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan, dan pengolahan data serta pelaporan; b) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan; c) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; d) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; e) Pengelolaan urusan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan; f) Penyiapan data dan informasi kepustakaan dan inventarisasi asset;
Kecamatan Kudu
Page 2
g) Pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; h) Pelaksanaan kebersihan dan keindahan pada kantor Kecamatan; i) Penyelenggaraan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat. I.
Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum, mempunyai tugas: a) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, tata laksana dan kearsipan
serta
mencukupi
kebutuhan
peralatan
dan
perlengkapan kantor; b) Mempersiapkan upacara, pertemuan dan penerimaan tamu serta urusan perjalanan dinas; c) Menyelenggarakan
penyediaan
dan
pembinaan
pelayanan
masyarakat; d) Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang kantor; e) Menyelenggarakan perbaikan kantor dan bangunan milik kantor serta urusan kendaraan dinas; f) Melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengisian buku induk, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan pensiun pegawai; g) Mengumpulkan, menyusun dan menginventarisir data guna usulan penyempurnaan organisasi dan tata laksana; h) Menyusun dan mengolah data rencana kebutuhan pegawai,daftar urut kepangkatan (DUK) dan analisa kebutuhan pegawai.
II. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: a) Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana anggaran; b) Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan; c) Mengurus dan menyelenggarakan penggajian dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai; Kecamatan Kudu
Page 3
d) Menyusun laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan Kecamatan. III. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Pelaporan Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas: a) Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan; b) Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan; c) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan; d) Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; 3. Seksi Tata Pemerintahan Tugas pokok Seksi Tata Pemerintahan adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: a) Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan
di bidang penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan; b) Penyelenggaraan
pembinaan
dan
pengadministrasian
kependudukan dan catatan sipil; c) Pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya; d) Penyelenggaraan
pembinaan
aparatur
dan
administrasi
pemerintahan desa; e) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
Kecamatan Kudu
Page 4
f) Pelaksanaan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati; g) Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; h) Pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal kepada masyarakat di kecamatan; i) Pelaksanaan tugas pembantuan. 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi: a) Mendorong
partisipasi
masyarakat
untuk
ikut
serta
perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan
dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan; b) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat desa dan kelurahan serta tertib administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan; c) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun swasta; d) Pelaksanaan
tugas-tugas
lain
di
bidang
pemberdayaan
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Kecamatan Kudu
Page 5
e) Penyusunan masyarakat,
laporan
pelaksanaan
pembinaan
dan
tugas
pengawasan
pemberdayaan penyelenggaraan
pemerintahan Desa /Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; f) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK. 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi: a) Penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat; b) Pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban Masyarakat; c) Penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; d) Penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan; e) Pelaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan; f) Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
tugas
dan
perundang-undangan
fungsinya dan/atau
dibidang
penegakan
Kepolisian
Negara
peraturan Republik
Indonesia; g) Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan
Kecamatan Kudu
Page 6
fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; h) Menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati ; i) Pelaksanaan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat. 6. Seksi Sosial dan Budaya Tugas pokok Seksi Sosial Budaya adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi: a) Penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya; b) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya; c) Penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya; d) Penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya,
pemuda,
olah
raga,
ketenagakerjaan
dan
kesehatan
masyarakat; e) Penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan; f)
Penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.
7. Seksi Hubungan Masyarakat Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi hubungan masyarakat mempunyai fungsi:
Kecamatan Kudu
Page 7
a) Penyelenggaraan program kegiatan hubungan masyarakat Kecamatan; b) Penyusunan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi; c) Pelaksanaan penyebarluasan dan penyampaian informasi program dan kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten; d) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang informasi hasil-hasil pembangunan; e) Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama di bidang hubungan masyarakat, penyebarluasan dan pelayanan informasi. f) Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat di Kecamatan; g) Penyusunan laporan di bidang hubungan masyarakat
Kecamatan Kudu
Page 8
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN KUDU
CAMAT KUDU CAMAT KUDU SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, SHOLAHUDDIN HADI S.STP., M.Si SUCIPTO,SSTP.M.Si.
SEKCAM KUDU ABDUL MUNIF,SH MUNIF,SHOMO, S.Sos
JABATAN FUNGSIONAL SUB BAG SUNGRAM & PELAPOR TIPUK SUGIARTI
SUB BAG UMUM ANIK MIHARSIH,S.SOS
SUB BAG KEUANGAN ALIMAH SUCIATI.S.SOS JABARA,S.STP
SUHARNI
SEKSI TATA PEMERINTAHAN PRASETYOWIDODO,S PRASETYO WIDODO,SH H
STAF TATA PEMERINTAHAN MASIWAN
STAF TATA PEMERINTAHAN PONIATININGSIH AGUSTINA
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Drs.KUSDIONO,MSi
SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM YASIN,S.IP
SEKSI SOSIAL BUDAYA ARILAN,S.PD.O
SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT SUPARNO,SH
SATPOL PP GATOTSUYATNO SUYATNORAPTO
SATPOL PP BUDIONO
SATPOL PP DANANG ZULKARNAIN ABDIBUDI
Kecamatan Kudu
Page 9
C. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kudu Tahun 2015 dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ; 2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. D. Sistematika Laporan Kata Pengantar Daftar Isi BAB I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas dan Fungsi Organisasi C. Dasar Hukum D. Sistematika Laporan
BAB II.
PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Rencana Kerja dan Kontrak Kerja C. Penetapan / Perjanjian Kinerja
Kecamatan Kudu
Page 10
D. Pengukuran Kinerja BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Akuntabilitas Keuangan
BAB IV.
PENUTUP
Lampiran-lampiran : 1. Matriks Renstra 2. Penetapan Kinerja ( PK ) 2. Pengukuran Kinerja 3. IKU ( Indikator Kinerja Utama )
Kecamatan Kudu
Page 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 1. Visi Visi adalah cara pandang jauh kedepan sebuah organisasi akan dibawa agar tetap eksitensinya tetap diakui, antisipatif dan inovatif, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi ini merupakan akselerator proses pencapaian apa yang telah dicita-citakan. Kantor Camat Kudu sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jombang, maka visinyapun mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Jombang, hanya lingkup wilayahnya khusus di Kecamatan Kudu, yaitu : “Menciptakan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan
pemberdayaan
masyarakat
menuju
Jombang
sejahtera untuk semua.” 2. Misi Guna menunjang Visi Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang, maka misi Kecamatan Kudu adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan
kedudukan,
peran,
dan
fungsi
Kecamatan
dalam
pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan IPTEK dan IMTAQ yang tangguh c. Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
proses
perencanaan
pembangunan di tingkat Kecamatan d. Meningkatkan pembangunan sesuai dengan potensi dan tipologi kawasan Kecamatan e. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat sebagai bentuk penguatan modal sosial f. Meningkatkan
kualitas
kehidupan
sosial
masyarakat
melalui
pengembangan seni budaya dan organisasi kemasyarakatan g. Meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kecamatan
Kecamatan Kudu
Page 12
3. Tujuan dan sasaran Tujuan dan sasaran tiap misi merupakan uraian lebih rinci atau lebih operasioanl untuk memahami dan mencapai misi, adapun tujuan dari tiap misi akan diuraikan sebagai berikut; a. Misi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
di
tingkat
Kecamatan
memiliki
tujuan
terciptanya
perencanaan pembangunan yang partisipasif, dan tujuan ini memiliki sasaran: -
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang Kecamatan
-
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraan
pembangunan Kecamatan Adapun Indikator sasaran sebagai berikut : -
Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang kecamatan
-
Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan kecamatan
Untuk target kinerja 100 % b. Misi mewujudkan pembangunan sesuai dengan potensi dan tipologi kawasan Kecamatan memiliki tujuan terwujudnya pembangunan dan pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal Kecamatan, dan tujuan ini memiliki sasaran: -
Meningkatnya potensi Kecamatan yang sesuai dengan tipologi Kecamatan
-
Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal
Adapun indikator sasaran sebagai berikut : -
Menurunnya jumlah masyarakat miskin di kecamatan
Untuk target kinerja 100 % c. Misi mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat sebagai bentuk penguatan modal sosial memiliki tujuan terciptanya modal sosial masyarakat yang kuat di lingkungan Kecamatan, dan tujuan ini memiliki sasaran: -
Menurunnya konflik di dalam masyarakat
-
Menurunnya angka kriminalitas di wilayah Kecamatan
Kecamatan Kudu
Page 13
Adapun indicator sasaran sebagai berikut : -
Angka kriminalitas di kecamatan menurun
Untuk target 100 % d. Misi meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan seni budaya dan organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan kebangsaan, dan tujuan ini memiliki sasaran: -
Meningkatnya kegiatan masyarakat berbasis seni dan budaya
-
Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan
Adapun indikator sasaran sebagai berikut : -
Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan
Untuk target 100 % e. Misi meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kecamatan memiliki tujuan terwujudnya informasi potensi dan informasi penyelenggaraan pelayanan Kecamatan yang berkualitas, dan tujuan ini memiliki sasaran: -
Meningkatnya informasi mengenai potensi Kecamatan
-
Meningkatnya jangkauan informasi penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan kepada masyarakat
-
Terwujudnya pelayanan administrative terpadu kecamatan
Adapun indicator sasaransebagai berikut -
Jumlah informasi potensi kecamatan yang di update tiap bulan
-
Prosentase publikasi informasi prosedur pelayanan public kecamatan tiap tahun
-
Prosentase terselenggaranya sebagian pelimpahan kewenangan bupati kepada camat
f. Misi meningkatkan kedudukan, peran, dan fungsi Kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik memiliki tujuan optimalnya kedudukan, peran, dan fungsi Kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan tujuan ini memiliki sasaran: -
Terwujudnya pelayanan administratif yang berkualitas
-
Meningkatnya kualitas pelayanan prima Kecamatan Kudu
Page 14
-
Terwujudnya
penyelenggaraan
administrasi
Kecamatan
yang
akuntabel, professional, efisien dan efektif Adapun indicator sasaran sebagai berikut : -
Prosentase terwujudnya pelayanan yang berkualitas
-
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat ( IKM ) terhadap pelayanan kecamatan
-
Tersusunnya laporan capaian kinerja serta keuangan kecamatan
Untuk target 100 % g. Misi meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan IPTEK dan IMTAQ yang tangguh memiliki tujuan terciptanya sumberdaya aparatur yang berkualitas di lingkungan Kecamatan yang dilandasi IPTEK dan IMTAQ dan tujuan ini memiliki sasaran: -
Meningkatnya kualitas IPTEK sumber daya aparatur
-
Meningkatnya IMTAQ sumber daya aparatur
4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas maka perlu adanya kebijakan dan program yang jelas sebagai berikut : Kebijakan yang diambil dalam rangka menjapai tujuan dan sasaran misi Kecamatan Diwek adalah : a. Pelimpahan
sebagian
kewenangan
Bupati kepada
Camat terkait
pelayanan perijinan dan non perijinan b. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang IPTEK dan IMTAQ c. Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif d. Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One Village One Product) e. Sosialisasi
dan
optimalisasi
peran
serta
masyarakat
dalam
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum f. Pengembangan kegiatan seni, budaya, dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan g. Optimalisasi penyajian data dan informasi kepada masyarakat
Kecamatan Kudu
Page 15
Sedangkan program yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kebijakan tersebut diatas adalah : a. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur e. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD *Dokumen matrik Renstra 2014-2018 dimuat dalam lampiran laporan ini.
B. Rencana Kerja dan Kontrak Kerja Rencana Kerja Kecamatan Kudu tahun 2015 setelah mengalami perubahan maka dapat dijelaskan Program, Kegiatan dan anggarannya sebagai berikut : 1. Program Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kudu maka program-program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : a. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur e. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 2. Kegiatan Berpedoman pada Renstra Kecamatan KuduTahun 2014-2018 maka kegiatankegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
Kecamatan Kudu
Page 16
a. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan -
Penyelenggaraan musrenbang kecamatan
-
Koordinasi musrenbang desa/kelurahan
-
Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan
-
Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat
-
fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama
-
Penyusunan monografi kecamatan
-
penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
-
Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
-
Pembinaan dan fasilitasi PKK
-
Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
-
Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
sarana
dan
prasarana
gedung kantor -
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
e. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD -
Penyusunan rencana strategis SKPD
-
Penyusunan rencana kerja SKPD
-
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
-
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Kecamatan Kudu
Page 17
Pagu Anggaran masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut : TABEL 2.1 PAGU ANGGARAN SEBELUM DAN SESUDAH PAK SKPD KANTOR KECAMATAN KUDU TAHUN 2015
Pagu Anggaran No
Program/Kegiatan
1 1.20.50
2 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggara an
Sebelum PAK
Setelah PAK
(Rp)
(Rp)
3
4
133.000.000
124.207.500
10.000.000
7.600.000
7.500.000
6.677.500
18.000.000
14.430.000
kemiskinan
5.000.000
6.500.000
Koordinasi dan pengendalian keamanan
10.000.000
7.100.000
12.500.000
12.500.000
15.000.000
15.000.000
5.000.000
5.000.000
20.000.000
19.400.000
Pemerintahan Wilayah Kecamatan
1.20.50.02
Penyelenggaraan musrenbang kecamatan
1.20.50.03
Koordinasi musrenbang desa/kelurahan Pembinaan dan koordinasi pengamanan Wilayah tanggul brantas.
1.20.50.09
Koordinasi
penanggulangan
tingkat kecamatan 1.20.50.05
dan ketertiban masyarakat 1.20.50.07
fasilitasi
peringatan
hari-hari
besar
nasional/agama 1.20.50.01
Penyusunan monografi kecamatan
1.20.50.06
penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
1.20.50.15
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pelayanan
Terpadu Kecamatan 1.20.50.08
Pembinaan dan fasilitasi PKK
10.000.000
10.000.000
1.20.50.14
Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi
20.000.000
20.000.000
Pemerintahan Desa
Kecamatan Kudu
Page 18
1.20.01
Penyediaan
Pelayanan
Administrasi
88.799.000
110.871.000
dan
55.425.000
52.617.500
Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung
12.500.000
Perkantoran
1.20.02
Program
Peningkatan
Sarana
Prasarana Aparatur 1.20.02.46
kantor 1.20.02.47
7.800.000
Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
gedung kantor/bangunan pendukungnya 1.20.02.48
Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
37.000.000
38.892.500
2.325.000
2.325.000
3.600.000
3.600.000
sarana dan prasarana gedung kantor 1.20.02.49
Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
kendaraan dinas/kendaraan operasional 1.20.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.325.000
3.325.000
1.20.03.05
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian
3.325.000
3.325.000
15.000.000
15.000.000
khusus lainnya Program 1.20.07
Pelaporan
perencanaan Capaian
Strategis Kinerja
dan serta
Keuangan SKPD 1.20.07.01
Penyusunan rencana strategis SKPD
1.20.07.02
Penyusunan rencana kerja SKPD
5.000.000
5.000.000
1.20.07.03
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
5.000.000
5.000.000
1.20.07.04
Penyusunan laporan keuangan SKPD
5.000.000
5.000.000
295 .549.000
306.021.000
Kecamatan Kudu
Page 19
C. Penetapan Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan, anggaran serta Target yang akan dicapai oleh SKPD Kecamatan Kudu pada Tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama PERJANJIAN KINERJA KANTOR KECAMATAN KUDU KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
(3)
(4) 1 Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggara an Pemerintah an Wilayah Kecamatan b Penyelengga raan musrenbang kecamatan
(1) 1 Terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipatif
(2) 1 Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
a Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan B Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam penyelenggara an pembangunan kecamatan
b Prosentase partisipasi masyarakatdalam musrenbang Kecamatan b Prosentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pembangunan kecamatan
Trwujutnya pelayan administrasi terpadu kecamatan
Prosentase terselenggaranya sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
3 desa
c Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal
c Menurunnya jumlah masyarakat miskin di kecamatan
100 %
100%
100%
b Koordinasi musrenbang desa
Pembinaan dan koordinasi pengamanan wil,tanggul brantas c Koordinasi penanggu Langan kemiskinan tingkat kecamatan
Anggaran (Rp) (5) 133.000.000
Anggaran PAK (Rp) (6) 124.207.500
10.000.000
7.600.000
7.500.000
7.600.000
18.000.000
14.430.000
5.000.000
6.500.000
Kecamatan Kudu
Page 20
d Menurunnya angka kriminalitas di wilayah kecamatan
d Angka kriminalitas di kecamatan
100%
e Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan f Meningkatnya informasi mengenai potensi kecamatan
e Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan
1 kali
f
Jumlah informasi potensi kecamatan yang di update tiap bulan kecamatan Kudu g Prosentasepublikasi imformasi prosedur pelayanan public kecamatan tiap bulan
100%
f
100 %
g Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
5.000.000
5.000.000
h Prosentase terselenggaranya sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat i Prosentase terselenggaranya sebagia pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat j Tertibnya administrasi pemerintah desa
100%
h Fasilitasi penyelengga raan pelayanan terpadu kecamatan i Pembinaan dan fasilitasi PKK
20.000.000
19.400.000
10.000.000
10.000.000
20.000.000
20.000.000
88.799.000
110.871.000
88.799.000
110.871.000
55.425.000
52.617.500
12.500.000
7.800.000
g Meningkatnya jangkauan informasi penyelenggara an pelayanan public kecamatan kepada masyarakat h Terwujudnya pelayanan administratif terpadu kecamatan i Terwujutnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan j Terselenggaranya sebagian pelimphan kewenangan Bupati kepada Camat 2 Terwujudnya pelayanan administratif yang berkualitas a Terwujudnya . pelayanan . administratif yang berkualitas
11 bulan
100%
2 Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD a Tersedianya . pelayanan administrasi perkantoran
2 Meningkatnya kualitas pelayanan prima
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a Meningkatnya indek . kepuasan masyarakat (IKM)
a Tersedianya . peralatan gedung kantor
100%
100%
d Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat e Fasilitasi peringatan harihari besar nasional / keagamaan
j
Penyusunan Monografi kecamatan
Penyelengga raan administrasi pemerintahan desa 2 Program pelayanan administrasi perkantoran a Penyedia an Pelayanan Administrasi Perkan toran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a Pengada an . sarana dan prasarana gedung kantor
10.000.000
7.100.000
12,500,000
12,500,000
15.000.000
Kecamatan Kudu
15.000.000
Page 21
b Meningkatnya indek . kepuasan masyarakat (IKM)
b Terbangunnya . gedung kantor
100%
c Meningkatnya indek . kepuasan masyarakat (IKM)
c Terpeliharanya . peralatan dan perlengkatan gedung kantor
100%
d Meningkatnya . indek kepuasan masyarakat (IKM)
d Terpeliharanya . kendaraan dinas/kendaraan operasional
100%
3 Meningkatnya kualitas pelayanan prima
3 Meningkatnya disiplin aparatur
a Meningkatnya . Prosentase sparatur yang disiplin dalam berpakaian
a Tersedianya pakaian . olah raga
4 Terwujudnya penyelengara an administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif
4 Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
a Terwujudnya . penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif b Terwujudnya . penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif
a Tersusunnya . dokumen Renstra SKPD
100%
b Tersusunnya . dokumen SKPD
100% Renja
100%
b Pemeliha . raan rutin/berka la/sedang/be rat gedung kantor/ba ngunan pendukungny a c Pemeliha . raan rutin/berka la/sedang/be rat sarana dan prasarana gedung kantor d Pemeliha . raan rutin/berka la/sedang/be rat kendaraan dinas/ken daraan operasio nal 3 Program peningkatan disiplin aparatur a Penga daan . Pakaian dinas dan pakaian kusus lainnya 4 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD a Penyusun an . rencana strategis SKPD
37.000.000
38.892.500
2.325.000
2.325.000
3.600.000
3.600.000
3.325.000
3.325.000
3.325.000
3.325.000
15.000.000
15.000.000
b Penyusun an . rencana kerja SKPD
5.000.000
5.000.000
Kecamatan Kudu
Page 22
c Terwujudnya . penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif d Terwujudnya . penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif Jumlah Anggaran :
c Tersusunnya . Laporan Capaian Kinerja SKPD
100%
c Penyusun an . laporan capaian kinerja SKPD
5.000.000
5.000.000
d Tersusunnya . laporan keuangan SKPD
100%
d Penyusun an . laporan keuangan
5.000.000
5.000.000
295.549.000
Kecamatan Kudu
306.021.000
Page 23
D. Pengukuran Kinerja metode pengukuran terhadap indikator kinerja pada tiap sasaran strategis adalah dengan menggunakan formula persentase kinerja yang memiliki polarisasi maksimize sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.3 Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran KINERJA UTAMA 1 Terwujudnyap artisipasi masyarakat dalam penyelenggar aan pembangunan
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2
PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN 3
Prosentaseparti sipasimasyarak atdalamkegiatan musrenbangKec amatan
Jumlahpesertahadirpadamu srenbangkecamatan -------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlahpeserta yang diundangpadamusrenbangk ecamatan Jumlahmasyarakat yang hadirdalammusrenbangdes a ------------------------------------------------------------------------x 100% Jumlahseluruhmasyarakat yang diundangdalam musrenbangdesa ProsentaseFasilitasi yang dilakukan ----------------------------------------------------------------- x 100% Prosentasetarget fasilitasi Jumlahkoordinasi yang dilakukan ----------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah target koordinasi Jumlahfasilitasi yang dilakukan ----------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah target fasilitasi
Daftar Hadir
Kasi PMD
Berita Acara Musrenbang Desa
Kasi PMD
Laporan Kegiatan
Kasi Sosbud
Laporan Kegiatan
Kasi Trantib
Laporan Kegiatan
Kasi Sosbud
Jumlahpembinaan/penyuluh an PKK yang direalisasikan -------------------------------------
Laporan Kegiatan
Kasi PMD
Prosentaseketer libatanmasyarak atdalamkegiatan pembangunanD esa
Terfasilitasiny a program penanggulang ankemiskinan di kecamatan
prosentasefasilit asipenanggulan gankemiskinand i kecamatan
Terkoordinirny akeamananda nketertiban di kecamatan
Prosentasekoor dinasikeamanan danketertibandi Kecamatan
Terfasilitasiny akegiatan yang menunjangwa wasankebang saandankeaga maan Terfasilitasiny apemberdaya ankesejahtera
Prosentasefasilit asiperingatanha ribesarnasionald ankeagamaan
Prosentasefasilit asipemberdaya ankesejahteraa
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
4
5
Kecamatan Kudu
Page 24
ankeluarga di kecamatan
nkeluarga di kecamatan
--------------------------------- x 100 % Jumlahpembinaan/penyuluh an PKK yang ditargetkan Jumlahupdate informasipotensi di kecamatan --------------------------------------------------------------------------- x100% Jumlahtarget update informasipotensi di kecamatan
Tersedianyainf ormasimenge naipotensikec amatan
Prosentaseinfor masipotensikec amatan yang diupdatetiaptah un
Terpublikasika nnyainformasi penyelenggar aanpelayanan public kecamatankep adamasyaraka t
Prosentasepubli kasiinformasipro sedurpelayanan public kecamatantiapb ulan
Jumlahinformasiprosedurpe layanan public yang disebarluaskan -------------------------------------------------------------------------- x100% Jumlahinformasiprosedurpe layanan public yang dibutuhkan
Buku kegiatan
Terwujudnyap elayananadmi nistrasiterpadu kecamatan
Prosentaseterse lenggaranyapel ayananadministr asiterpadukeca matan (PATEN)
Terwujudnyapelayananterp aduKecamatan ( PATEN) : 1.Jml pelayananKK di Kecamatan ---------------------------------------------------------- x 100% JmlpengajuanpelayananKK di Kecamatan
Buku register
2. Jmlpelayanan KTP di Kecamatan ---------------------------------------------------------- x 100% Jmlpengajuanpelayanan KTP di Kecamatan
Buku register
3. Jmlpelayananmutasikepend udukan ---------------------------------------------------------- x 100% Jmlpengajuanmutasikepend udukan
Buku register
4.Jml rekomendasi IMB yang diterbitkan ----------------------------------
Buku register
Monografi Kecamatan
Kecamatan Kudu
Kasi Tapem
KasiTapem
KasiTrantib
Page 25
------------------------------------x 100% Jml.rekomendasi IMB yang diusulkan/dibutuhkan
5. Jml.rekomendasiijin HO yang diterbitkan ---------------------------------------------------------------------x 100% Jml.rekomendasiijin HO yang diusulkan/dibutuhkan
Buku register
6.Jml.rekomendasi permohonan SKM/KJS yang diterbitkan ---------------------------------------------------------------------x 100% Jml.rekomendasipermohon an SKM/KJS yang diusulkan/dibutuhkan
Buku register
KasiSosbud
1.Jml.rekomendasi permohonan SKCK yang diterbitkan ---------------------------------------------------------------------x 100% Jml.rekomendasipermohon an SKCK, yang diusulkan/dibutuhkan
Buku register
sekcam
Buku register 2.Jml.rekomendasi permohonanlegalisir yang diterbitkan ---------------------------------------------------------------------x 100% Jml.rekomendasipermohon anlegalisir yang diusulkan/dibutuhkan Terciptanyaad ministrasipem erintahdesa yang tertib
Prosentaserpem binaanadministr asidesa
Jml.realisasipembinaanadm inistrasiDesa -----------------------------------------------------------------------x 100% Jml.targetpembinaanadmini strasiDesa
Kecamatan Kudu
Kasi PMD
Page 26
Terciptanyapel ayanankecam atan yang berkualitas
Tercapainyaind eksKepuasanM asyarakat (IKM) terhadappelaya nanKecamatan
RealisasiIndeksKepuasanM asyarakat (IKM) ---------------------------------------------------------------------- x 100 % Target IndeksKepuasanMasyaraka t(IKM)
Kasubag Sun gram
Terwujudnya penyelengara an administrasi kecamatan yang akuntabel
Tersusunnyalap orancapaiankine rjasertakeuanga nKecamatan
RealisasiDokumenPerenca nandanPelaporan ---------------------------------------------------------------------- x 100 % Target Dokumen Perencanan dan Pelaporan
Kasubag Sun gram
Kecamatan Kudu
Page 27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 /IX/618/2004 tentang Perbaikan
Pedoman
Penyusunan
pelaporan
Akuintabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah, Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dengan mengacu Keputusan Kepala LAN yang merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Jombang telah menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Capaian kinerja diperoleh berdasarkan atas pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Cara penyimpulan hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dilakukan dengan membuat capaian indikator kinerja sasaran. Adapun Indikator
Kinerja
Utama (IKU) Kecamatan Kudu yaitu : 1. Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan 2. Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa 3. Prosentase penanggulangan kemiskinan di kecamatan 4. Prosentase koordinasi keamanan dan ketertiban di kecamatan 5. Prosentase fasilitasi peringatan hari besar nasional dan keagamaan 6. Prosentase informasi poteni kecamatan yang di update tiap tahun 7. Prosentase Publikasi informasi Prosedur pelayanan publik Kecamatan tiap bulan 8. Prosentase
terselenggaranya
pelayanan
administrasi
terpadu
kecamatan
terhadap
pelayanan
(PATEN) 9. Prosentase pembinaan dan fasilitasi PKK 10. Prosentase pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 11. Meningkatnya Sapras pendukung pelayanan di Kecamatan 12. Meningkatnya
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Kecamatan Kudu
Page 28
Kecamatan 13. Meningkatnya Disiplin Aparatur 14. Tersusunnya Renja SKPD, laporan capaian kinerja serta Laporan keuangan Kecamatan
Predikat penilaian capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordional sebagai berikut :
85 s/d 100 : sangat berhasil 70 s/d 84
: berhasil
55 s/d 69
: cukup berhasil
<55
: tidak berhasil
B. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
Dari 11 sasaran dengan indicator kinerja sebanyak 20 indikator kinerja pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kudu adalah sebagai berikut : Tabel.3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kudu
NO
PREDIKAT JUMLAH SASARAN
JUMLAH SASARAN
1
Sangat Berhasil
20
2
Berhasil
1
3
Cukup Berhasil
0
4
Tidak Berhasil
0
Jumlah
21
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam Tabel sebagai berikut .
Kecamatan Kudu
Page 29
Tabel.3.2. Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kudu Tahun 2015 FORMULA/ RUMUS URAIAN
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan
Terfasilitasinya program peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi local
INDIKATOR KINERJA
Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang Kecamatan Prosentase ketertiban masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa Prosentase fasilitasi penanggulangan kemiskinan di kecamatan
TARGET
Jumlah peserta hadir pada musrenbang kecamatan / Jumlah peserta yang diundang pada musrenbang kecamatan x100% Jumlah masyarakat yang hadir dalam musrenbang desa/ Jumlah seluruh masyarakat yang diundang dalm musrenbang x100% Prosentase fasilitas yang dilakukan / prosentase target fasilitasi x100%
Prosentase koordinasi kemanan dan ketertiban di kecamatan
Jumlah koordinasi yang dilakukan/ Jumlah target koordinasi x100%
Terfasilitasinya kegiatan yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan Tersedianya informasi mengenai potensi
Prosentase fasilitas peringatan hari besar nasional dan keagamaan
Jumlah fasilitas yang dilakukan / Jumlah target Fasilitasix100%
Prosentase informasi potensi kecamatan yang diupdate tiap
Jumlah informasi potensi di kecamatan / Jumlah target update informasi potensi di
<55
55 > 69
70 > 84
85 > 100
√ 100
99 orang
100
99 orang
99
√
11 kali
4 kali
100
6 kali
4 kali
Terlaksananya kegiatan musrenbang di tingkat desa
Terlaksananya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan kecamatan
Terselenggaranya koordinasi keamanan dan ketertiban dalam rakor 5 kali 1 tahun di kecamatan
83
Terlaksananya fasilitas peringatan hari besar nasional dan keagamaan 6 kali dalam 1 tahun
√ 100
Terlaksananya Musrenbang Kecamatan
91
√ 100
Keterangan
99
√
100
Terkoordinirnya keamanan dan ketertiban di kecamatan
REALISASI
RATARATA CAPAIAN KINERJA
100
√
100
Kecamatan Kudu
Page 30
Terlaksananya penyediaan informasi mengenai potensi desa di kecamatan
kecamatan
tahun
kecamatanx100%
Terpublikasinya informasi penyelenggaraan pelayanan public kecamatan Terwujudnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Prosentase publikasi informasi prosedur pelayanan public kecamatan tiap bulan Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamat5an (PATEN)
Jumlah informasi prosedur pelayanan publik yang disebarluaskan/ jumlah informasi prosedutr pelayanan publik yang dibutuhkan x100% Jumlah pelayanan KK di kecamatan / Jumlah pengajuan pelayanan KK di kecamatan x100% Jumlah pelayanan KTP di kecamatan/ Jumlah pengajuan pelayanan KTP di kecamatanx100% Jumlah pelayanan mutasi kependudukan / Jumlah pengajuan mutasi kependudukan x100% Jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi IMB yang diusulkan/dibutuhkan x100% Jumlah rekomendasi Ijin HO yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi ijin HO yang diusulkan x100% Jumlah rekomendasi permohonan SKM/KJS uang diterbitkan/ Jumlah rekomendasi permohonan SKM/KJS yang diusulkan x100% Jumlah rekomendasi SKCK yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi permohonan SKCK yang diusulkan x100%
yang di update 3 kali dalam 1 tahun
√ 100
11 kali
91
100
695 orang
100
100
639 orang
100
690 orang
100
100
100
100
√
√
√
√ 3 orang
100
5 orang
100
√
√ 100
100
Terlaksananya publikasi informasi pelayanan publik yang di lakukan 11 kali dalam 1 tahun
194 orang
100
673 orang
100
√
Kecamatan Kudu
Page 31
Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu yang disiplin dan optimal
Terfasilitasinya pembinaan PKK
Prosentase pembinaan dan fasilitasi PKK
Terciptanya administrasi Pemerintahan Desa yang tertib Terwujudnya pelayanan administratif yang berkualitas
Prosentase pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Meningkatnya Sapras pendukung pelayanan di Kecamatan
Meningkatnya kualitas pelayanan prima
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Meningkatnya Disiplin Aparatur
Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif
Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif
Jumlah rekomendasi permohonan legalisir yang diterbitkan/ jumlah rekomendasi permohonan legalisir yang diusulkan x100% Jumlah Pembinaan/penyuluhan PKK yang terealisasi / Jumlah pembinaan/penyuluhan PKK yang ditargetkan x 100% Jumlah realisasi pembinaan administrasi Desa / Jumlah target pembinaan administrasi desa x 100% Realisasi pengadaan/ pemeliharaan Sapras Kecamatan / Target pengadaan / pemeliharaan Sapras Kecamatan x 100% Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan
Realisasi pengadaan pakaian olah raga / Target pengadaan pakaian olah raga x 100% Realisasi dokumen perencanaan dan pelaporan / Target dokumen perencanaan dan pelaporan x 100%
√ 100
100
100
100
100
100
100
673 orang
12 kali
100
√
Terlaksananya koordinasi pembinaan dan penyuluhan PKK
√
Terlaksananya pembinaan administrasi Desa 4 kali dalam 1 tahun
√
Terpenuhinya sarana dan prasarana kecamatan yang baik
√
Terlaksananya survey Indek Kepuasan Masyarakat dalam 1 tahun
100
4 kali
100
2
100
201
100
1 kali
100
8 doumen
100
Kecamatan Kudu
Page 32
√
Tersedianya pakaian olahraga untuk kecamatan
√
Tersusunnya dokumen pelaporan kecamatan
C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Capaian kinerja merupakan peningkatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah. Analisis Capaian Indikator Kinerja
I. Prosentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbang Kecamatan 1. Musrenbang
Kecamatan
merupakan
forum
musyawarah
antar
para
pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda kota dan dilaksanakan oleh Camat.dan TPM 2. Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kudu, indikator Prosentease Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbang Kecamatan dihitung dengan rumus :
3. Dari
data
Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat
(PMD)
diketahui
jumlah
masyarakat yang diundang dalam rapat koordinasi Musrenbang Kecamatan Kudu adalah 100 orang, yang terdiri dari 11 perwakilan desa serta instansi yang ada di Kecamatan Kudu. Dan berdasarkan daftar kehadiran tercatat 99 orang yang hadir. Dengan demikian dapat diketahui nilai capaian indikator kerja sebesar 99,00%.
33
4. Dalam kaitannya dengan target dan realisasi kinerja tahun 2015, tahun ini realisasi kinerja mencapai 99% (98 orang) dari target yang ditetapkan 100% (100 orang) 5. Untuk hubungannya dengan tahun sebelumnya yaitu 2014, tahun ini mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada tahun 2014 tercatat 98,00% dan meningkat pada tahun 2015 yaitu sebesar 1%. 6. Peningkatan capaian kinerja tersebut karena adanya partisipasi masyarakat desa dan koordinasi yang baik antara masyarakat dan kecamatan sehingga program ini dikatakan berhasil 7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan musrenbang kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam
program
fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp 7.600.000 dan terealisasi sebesar 7.573.600 dan di dapat prosentase 99.65%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 8. Program pendukung indikator Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang kecamatan adalah program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan
wilayah
kecamatan
dengan
kegiatan-
kegiatan : a. Pra musrenbang membahas usulan PID dan reguler b. Diskusi kelompok bidang saran prasarana, ekonomi dan Sosbud untuk menentukan sekala prioritas usulan Reguler yang tidak bisa dilaksanakan oleh desa c. Verifikasi usulan PID melalui kertas kerja usulan PID oleh SKPD dan Bappeda yang terdiri dari bidang infrastruktut, Pertanian dan Pendidikan d. Memasukan usulan PID dan usulan prioritas reguler melalui SIPPD e.
Menyampaikan hasil SIPPD, berita acara musrenbang dan mandat delegasi musrenbang Kecamatan
II. Prosentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan Desa. 1. Penyenyelnggaraan musrenbang desa ditujukan untuk menampung aspirasi dan masukan kegiatan pembangunan dari masyarakat ditingkat desa yang diselaraskan dengan rencana-rencana
program kegiatan prioritas yang
tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah Desa, yang dikoordinasikan oleh Camat dan dilaksanakan TPM ( Tim Pelaksana Musrenbang ) Desa
34
2.
Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kudu, indikator Prosentease Partisipasi Masyarakat Dalam penyelenggaraan pembangunan desa dihitung dengan rumus :
3. Dari
data
kasi
Pemberdayaan
Masyarakat
(PMD)
diketahui
jumlah
masyarakat yang di undang dalam Musrenbang Desa adalah 606 dimana terdiri dari perwkilan 11 desa. Dari ke 11 desa tersebut diperoleh daftar kehadiran dengan total 600 orang. Dengan demikian nilai capaian indikator adalah sebesar 99%. 4. untuk perbandingan anatara target dan realisasi kinerja, tercatat tahun 2015 sebesar 99% sedangkat target yang diharapkan 100%. 5. Kaitannya dengan capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 98%, tahun 2015 mengalami pengingkatan sebesar 1% atau 99%. hal tersebut dapat dikatakan berhasil walupun belum mencapai target yang diinginkan. 6. Peningkatan tersebut didukung dengan partisipasi masyarakat dalam program penbangunan desa, serta adanya koordinasi yang baik dalam pembangunan desa, sehingga dalam pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. 7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan pembangunan desa tersebut sudah di anggarkan dalam program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp 6,677,500 dan terealisasi sebesar 6,677,500
dan di dapat
prosentase 100%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 8. Program pendukung indikator Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang Desa adalah program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah Desa dengan kegiatan-kegiatan : a. Pra musrenbang Desa membahas usulan reguler dan PID tahun 2015 b. Melaksanakan kegiatan diskusi kelompok bidang sarplas, ekonomi dan Sosbud menentukan usulan reguler dan usulan PID tahun 2015 c. Mengisi kertas usulan PID tahun 2015 d. Memilih delegasi musrenbang desa yang akan mewakili ke musrenbang Kecamatan.
III. Prosentase Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan 1. Penyelenggaraan Koordinasi penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat ditingkat desa yang diselaraskan dengan rencana-rencana
program kegiatan prioritas yang
tercantum dalam Daftar Usulan masyarakat miskin 35
yang diintegrasikan
dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah Desa, yang dikoordinasikan oleh Camat Kasi Sosbud dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ) 2. Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kudu indikator Prosentease Masyarakat miskin dikecamatan dihitung dengan rumus :
3. Dari informasi Kasi Sosbud diketahui jumlah fasilitas yang dilakukan yaitu sebanyak 11 kali dari target 12 kali dalam setahun. Sehingg bisa ditarik capaian kinerjanya yaitu 91% 4. Bila dibandingkan dengan target tahun 2015 yaitu 100% tahun 2015 tercatat capaian kinerja yang diperoleh yaitu 91%, sehingga dapat dikatakan berhasil walaupun belum mencapai target yang diinginkan. 5.
Berkaitan dengan target tahun sebelumnya, pada tahun 2015 ini mengalami peningkatan sebesar 2%, dimana tahun 2014 tercatat capaian kinerja sebesar 89% dan di tahun 2015 sebesar 91%.
6. Peningkatan capaian kinerja tersebut dikareakan adanya koordinasi yang baik anatar kecamatan dan desa
dalam hal fasilitasi kegiatan dalam rangka
penanggulangan kemiskinan dalam lingkup Kecamatan Kudu. 7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam
program
fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp 6.500.000 dan terealisasi sebesar 6.125.000 dan di dapat prosentase 94.23%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 8. Program pendukung indikator Prosentase Masyarakat miskin di Kecamatan adalah
program
fasilitasi
dan
koordinasi
fasilitasi
dan
koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan wilayah Desa dengan kegiatan-kegiatan a. Rapat koordinasi dengan Puskesmas, PLKB, Kasi Sosbud kecamatan serta TKSK b. Rapat koordinasi dengan kepala Desa IV.Prosentase Keamanan Dan Ketertiban Di Kecamatan 1. Angka kriminalitas di tingkat Kecamatan merupakan gambaran umum akan tingkat kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Kudu dimana kriminalitas tersebut
dikategorikan
berat,
sedang
dan
ringan.
Dan
dalam
penanggulangannya dikoordinasikan dengan beberapa instansi terkait seperti Koramil dan Polres. Dalahm hal ini Camat berkoordinasi dengan Kasi Ketertiban dan Keamanan untuk mennanggapi adanya tindak kriminalitas atau kerusuahn yang ada dalam kawasan kecamatan Kudu, dan kemudian 36
dikoordinasikan dengan instansi terkait seperti Polres dan Koramil untuk diambil tindakan sesuai kondisi pada saat itu. 2. Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kudu, indikator Angka kriminalitas di Kecamatan dihitung dengan rumus :
3. Dari data yang di dapat Kasi Ketertiban dan Keamanan diketahui bahwa jumlah koordinasi yang telah dilaksanakan yaitu sebanyak 4 kali dari 6 koordinasi yang dilakukan. Dengan demikian capaian kinerja yaitu sebesar 83%. 4. Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2015 yaitu 100%, realisasi kinerja pada tahun 2015 ini ,masih kurang karena tercatat 83% . 5. Dalam kaitannya dengan realisasi kinerja pada tahun 2014 yaitu 80%, tahun 2015 ini mengalami peningkatan 3% yaitu menjadi 83%, walaupun belum mencapai target yang diinginkan. 6. Peningkatan capaian kinerja tersebut disebabkan karena adanya koordinasi yang baik antara istansi yang berwenang dengan kecamatan, sehingga dalam upaya meminimalisir tidak kriminalitas dan terlaksana dengan baik. 7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan keamanan dan ketertiban kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam program
fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah
kecamatan yaitu sebesar Rp 7.100.000 dan terealisasi sebesar 7.050.000 dan di dapat prosentase 99.30%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 8. Program pendukung indikator jumlah kriminalitas di Kecamatan
adalah
program fasilitasi dan koordinasi fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah Desa dengan kegiatan-kegiatan a. Rapat koordinasi dengan Polsek, Koramil, dan SKPD lainnya, serta pemuda, tokoh masyarakat dan LSM b. Setiap rapat koordinasi dengan kepala Desa yang dihari kapolsek serta Danramil
V. Prosentase fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional Dan Keagamaan 1. Kegiatan Peringatan hari besar nasional dan keagamaan merupakan suatu kegiatan dalam rangka menghormati sejarah nasional dan keanekaragaman kepercayaan yang ada di Indonesia. Dalam kegiatan ini ada beberapa peserta yang mengikutinya antara lain Polsek, Koramil, para kyai alim ulama Kecamatan dengan dinas yang terkait serta partisipasi masyarakat ikut 37
didalamnya ditingkat desa yang diselaraskan dengan rencana-rencana program kegiatan prioritas , yang dikoordinasikan oleh Camat , Kasi Trantib serta Humas dan Sosbud 2. Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kudu, indikator Jumlah peserta kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan di Kecamatan dihitung dengan rumus :
3. Dari data kecamatan tercatat ada 6 kegiatan peringatan hari besar yang dilaksanakan. Target yang diharapkan yaitu 6 kali, sehingga bisa ditarik prosentase yang didapat yaitu 100%. 4. Pada tahun 2015 target yang diharapkan adalah 100%, sedangkan realisasi kinerja kecamatan sebesar 100%. Hal ini dikatakan telah mencapai target yang dinginkan. 5. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100%, tahun 2015 ini tidak mengalami perubahan atau dikatakan stabl di angka 100%. 6. Hal tersebut dikarenakan adanya dalam hari peringatan hari-hari besar tersebut sudah disiapkan dan dikoordinasikan dengan baik dengan instansiinstansi yang berada di lingkup kecamatan Perak, sehingga kegiatan dapat terlaksanan dengan baik. 7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan tersebut sudah di anggarkan dalam
program
fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp 12.500.000 dan terealisasi sebesar 12.500.000 dan di dapat prosentase 100%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 8. Program pendukung indikator jumlah Jumlah peserta kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan di Kecamatan adalah program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan dengan kegiatan-kegiatan a. Rapat koordinasi dengan Polsek, Koramil, SKPD lainnya, serta pemuda, tokoh masyarakat dan LSM b. Setiap rapat koordinasi dengan kepala Desa yang dihari kapolsek serta dan ramil
VI.
Prosentase Informasi Potensi Kecamatan Yang Di Update Tiap tahun
1.
Informasi Potensi yang di update tiap bulan merupakan sarana kecamatan dalam rangka menyebarluaskan kondisi serta potensi-potensi yang ada 38
dalam Kecamatan Kudu. Dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Camat , Sekcam Kasi Humas dan kasi Tata Pemerintahan Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kudu, indikator
2.
Prosentase informasi potensi kecamatan yang diapdate tiap bulan di Kecamatan dihitung dengan rumus :
Penyuluhan yang dilakukan kecamatan pada tahun 2015 adalah sebanyak 4
3.
kali kegiatan dimana dari 4 kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sepenuhnya, sehingga mecapai 100%. Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2015, realisasi kinerja tahun
4.
2015 sudah mencapai target yang dinginkan yaitu sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2015 ini bisa dikatakan stabil karena pada tahun 2014
5.
juga telah mencapai target yang diinginkan yaitu 100% juga. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan
6.
penyebarluasan potensi kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam program
fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah
kecamatan yaitu sebesar Rp 5.000.000 dan terealisasi sebesar 4.975.000 dan di dapat prosentase 99.50%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 7. Program pendukung indikator prosentase informasi potensi yang diapdete tiap bulan di Kecamatan
adalah program fasilitasi dan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan dengan kegiatankegiatan a. Penyuluhan ke Desa – desa tentang kesadaran Hukum, Pelayanan dikecamatan dan Pelayanan Kependudukan b. Disampaikan dalam tiap rapat koordinasi dengan kepala Desa setiap VII.
Prosentase Publikasi Prosedur Pelayanan Publik Kecamatan Tiap
Bulan 1. Prosentase publikasi prosedur pelayan publik kecamatan tiap bulan adalah kegiatan sosialisasi tentang prosedur pelayanan public untuk masyarakat, dimana kegiatan ini berhubungan dengan kegiatan dibidang PKK dikoordinasikan oleh Camat , Sekcam Kasi
yang
Humas dan kasi Tata
Pemerintahan, Kasi PMD dan Kasubag Umum 2. Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kudu, indikator Prosentase publikasi prosedur pelayanan publik kecamatan tiap bulan di Kecamatan dihitung dengan rumus :
39
3. Prosentase capaian kinerja untuk kegiatan ini yaitu sebesar 91%, dimana jumlah informasi yang disebarluaskan adalah 11 informasi dari 12 informasi yang dibutuhkan. 4. Apabila dibandingkan dengan target yang ada pada tahun 2015, realisasi tahun 2015 ini sudah tercapai, karena target yang ingin dicapai 100% sedangkan realisasi kinerja tahun 2015 ini 100%. 5. Capaian kinerja tahun 2015 ini dikatakan mengalami kenaikan dari tahun 2014. Hal ini terlihat pada tahun 2014 sebesar 80% namun pada tahun 2015 ada kenaikan menjadi 91% 6. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya koordinasi yang baik dalam hal informasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti halnya tentang prosedural pembuatan KTP dan KK. 7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan publikasi prosedur pelayanan publik tersebut sudah di anggarkan dalam program
fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah
kecamatan yaitu sebesar Rp 10.000.000 dan terealisasi sebesar 10.000.000 dan di dapat prosentase 100%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 8. Program pendukung indikator prosentase informasi potensi yang diapdete tiap bulan di Kecamatan
adalah program fasilitasi dan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan dengan kegiatankegiatan a. Pertemuan rutin PKK yang diadakan sekali setiap bulannya b. Pembinaan kader-kader PKK di ke 11 Desa
VIII.
Prosentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) 1. Prosentase terselenggaranya pelayanan adminisrasi terpadu kecamatan ada peningkatan secara dratis dan sangat berhasil karena didukung dengan pegawai yang profisional dibidang pelayan dengan seluruh pelayanan yang gratis rencana-rencana program kegiatan prioritas , yang dikoordinasikan oleh Camat , Sekcam dan kasi Tata Pemerintahan serta kasubag umum 2. Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kudu, indikator Prosentase publikasi prosedur pelayanan publik kecamatan tiap bulan di Kecamatan dihitung dengan rumus : a. 40
b. c. d. e. f. g. h. 3. Dari data pelayanan di dapat data untuk pelayanan KK yaitu sebesar 659 pengajuan dan 659 pengajuan yang sudah selesai terlayani pada tahun 2015, sehingga di dapat prosentase 100%. 4. Untuk pelayanan KTP di dapat data 639 pengajuan dan 639 pengajuan yang sudah diselesaikan, sehingga di dapat prosentase 100%. 5. Untuk masalah pindah tempat penduduk atau mutasi didapat 690 pengajuan dan 690 pengajuan yang sudah diselesaikan. Dan di dapat prosentase sebesar 100%. 6. Dan kemudia untuk IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) tercatat 3 permohonan, dan dari ketiga permohonan tersebut sudah diselesaikan semua sehingga di dapata prosentase 100%. Hal ini dikarenakan permohonan IMB tersebut sudah bisa dikatakan layak karena bangunan tidak mengganggu masyarakat dan merusak lingkungan. 7. Selanjutnya untuk ijin HO tercatat ada 5 permohonan dan kelima permohonan
tersebut
sudah
disetujui
semuanya
sehingga
didapat
prosentase 100%. 8.
Untuk KJS didapat data 194 pemohon dan 194 permohonan sudah terlayani, sehingga didapat prosentase 100%.
9. Selanjutnya untuk permohonan SKCK didapat data 673 pemohon dan kesemuaanya sudah terselesaikan sehingga didapat prosentase 100%. 10. Untuk permohonan legalisir terdapat 201 permohonan. Dari 201 permohonan tersebut terlayani 100% 11. Dari rata-rata yang di dapat sudah mencapai target yang dinginkan yaitu 100%. Hal ini apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 bisa dikatakan relatif sama dengan 2015. 12. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam
program
fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan 41
wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp19.400.000 dan terealisasi sebesar 19.400.000 dan di dapat prosentase 100%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 13. Program
pendukung
indikator
Penyediaan
Pelayanan
terpadu
pembinaan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan desa
dan
adalah
program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan dengan kegiatan-kegiatan: a. Ijin IMB yang kurang dari 150 M dan tidak bertingkat b. Rekomendasi Dispensasi Nikah c. Pembinaan pemerintah desa d. Perekaman E-KTP
IX. 1.
Prosentase Pembinaan dan Fasilitas PKK Pemberdayaan kesejahteraan masyarakat keluarga di kecamatan adalah suatu kegiatan penunjang dalam mensejahterkan keluarga anggota di kecamatan. Dimana dalam kegiatannya terfokus dalam kegiatan PKK yang diselenggarakan sekali dalam sebulan.
2.
Dalsm IKU disebutkan untuk menghitung capaian kinerjanya yaitu
3.
Informasi yang di dapat bahwa dalam kegiatan koordinasi yan dilakukan antara PKK dan kecamatan yaitu sebanyak12 kali. Namun dari data tersebut yag terealisasikan sebanyak 11 kali sehingga didapat prosentase 91%.
4.
Bila dibandingkan dengan target 2015, realisasi kinerja kecamatan masih di angka 91%. Hal tersebut dikatakan sudah mencapai target yang dinginkan.
5.
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar 5%, dimana realisasi kinerja pada tahun 2014 sebesar 86% dan di tahun 2015 sebesar 91%.
6.
Dalam kaitannya dengan peningkatan tersebut di dukung karena adanya organisasi PKK yang membantu kecamatan dalam pembinaan PKK dikalangan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dalam rapat-rapat dan koordinasikan PKK setiap bulan di kecamatan.
7.
Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga di kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp 10.000.000 dan terealisasi sebesar 10.000.000 dan di dapat prosentase 100%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran
42
X. Prosentase Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa 1. Adminitrasi desa merupakan salah satu hal penting dalam proses administrasi
kependudukan.
Hal
ini
dikarenakan
admisnitrasi
desa
merupakan garis depan yang langsung mengetahui masyarakat dilapangan. 2. Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kudu, indikator Prosentase Pelayanan yang berkualitas di Kecamatan dihitung dengan rumus :
3. Dari data yang diperoleh dengan jumlah realisasi pembinaan administrasi desa yaitu sebanyak 4 kali dalam setahun. Sedangkan dalam target yang diaharapakan adalah 4 kali, sehingga prosentase yang di dapat yaitu 100% 4. Dalam kaitannya dengan anggaran, kegiatan ini memperoleh prosentase sebesar 97.87%. Dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000 telah terealisasi Rp 19.574.950. Hal ini terjadi efisiensi yang cukup besar, sehinggakegiatan ini dapat dikatakan berhasil. 5. Program Pelayanan administrasi Perkantoran dengan kegiatan-kegiatan a.
XI.
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)Terhadap Pelayanan Kecamatan
1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan respon dari masyarakat tentang pelayanan yang ada di kecamatan. Yang mana dalam hal ini merupakan tingkat kinerja pegawai kecamatan untuk melayani secara optimal tentang data kependudukan. 2. Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kudu indikator Prosentase publikasi prosedur pelayanan publik kecamatan tiap bulan di Kecamatan dihitung dengan rumus :
3. Dari hasil kuesioner yang dilakukan kecamatan setahun sekali dan di isi oleh masyarakat di dapat prosentase capaian kinerja sebesar 100%. Dimana hal tersebut di dapat dari jumlah pemohon yang terlayani yaitu 201 dari jumlah pemohon keseluruhan 201 4. Bila dibandingkan dengan target yang ditentukan yaitu 100%, maka realisasi kinerja tahun 2015 ini masih sudah 100% 5. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2014, tahun 2015 sama mencapai 100%.
43
6. Keberhasilan tersebut didukung karena adanya pembagian kuesioner yang tepat sasaran dan adanya pelayanan yang baik untuk administrasi kependudukan, sehingga dicapai realisasi yang baik pula. 7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) program
tersebut sudah di anggarkan dalam
fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah
kecamatan yaitu sebesar Rp 55.942.500 dan terealisasi sebesar 54.546.400 dan di dapat prosentase 98%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 8. Program pendukung indikator Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) di kegiatan Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima adalah program Sarana Prasarana Aparatur a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor b. Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/
berat
gedung
kantor/bangunan
pendukungnya c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional
XII. Tersusunnya Renja SKPD, Laporan Capaian Kinerja Serta Laporan Keuangan Kecamatan 1. Laporan capaian kinerja keuangan kecamatan merupakan sarana informasi tentang keuangan yang digunakan dalam SKPD, dalam pelaporannya dikoordinasikan oleh Camat , sekcam, kasubag keunagan dan kasubag penyusun program dan pelaporan. 2. Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Kudu, indikator laporan capaian kinerja keuangan
Kecamatan dihitung dengan rumus
:
Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan
3. Menurut data laporan yang dilaporkan oleh seksi keuangan terdapat 8 dokumen yang setiap tahun dilaporkan. Dan prosentasenya yaitu 100%. 4. Dalam Kegiatan realisasi kinerja telah mencapai target yang dinginkan yaitu 100%. Karena Penyusunan dokumen tersebut dibutuhkan untuk laporan kecamatan kepada kabupaten.\ 5. Dalam kaitannya dengan tahun 2014, tahun 2015 ini dikatakan stabil karena tidak ada penurunan atau peningkatan, melainkan tetap di anga 100%. 44
6. Hal tersebut di dukung karena adanya koordinasi yang baik guna penyusunan laporan dan dokumen untuk keperluan kecamatan. Dalam hal ini sumber-sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen sudah disiapkan dengan baik, sehingga dalam penyusunannnya tidak terkendala masalah sumber data. 7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan laporan capaian kinerja dan keuangan kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam pemerintahan
program
wilayah
fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan
kecamatan
terealisasi sebesar 14.394.000
yaitu
sebesar
Rp15.000.000
dan
dan di dapat prosentase 96%. Sehingga
telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 8. Program pendukung indikator Laporan capaian kinerja keuanagan di Kecamatan adalah program Prencanaan strategis dan pelaporan dengan kegiatan-kegiatan a. Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD b. Penyusunan Rencana Kerja SKPD c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD d. Penyusunan laporan keunagn SKPD
45
B. Akuntabilitas Keuangan Sebagai penjelasan tentang akuntabilitas keuangan pada tahun 2015 maka berikut ini disajikan realisasi keuangan tahun anggaran 2015. Tabel 3.3 REALISASI ANGGARAN SKPD KECAMATAN KUDU TAHUN 2015 NO
Program/Kegiatan
(1) 1
(2)
Pagu
Realisasi
%
Anggaran (Rp)
(Rp)
realisasi
(3)
(4)
7,600,000
7,573,600
99.65%
musrenbang
6,677,500
6,677,500
100%
c. Koordinasi
penanggulangan
6,500.000
6,125.000
94.23%
kemiskinan
tingkat
7,100,000
7,050.000
99.30%
12.500.000
12.500.000
100%
monografi
15.000.000
13.560,000
90.40%
informasi
5.000.000
4,975,000
99.50%
19,400,000
19,400,000
100%
Fasilitasi
dan
(5)
Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan a. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan b. Koordinasi desa/kelurahan
kecamatan d. Koordinasi dan pengendalian keamanan
dan
ketertiban
masyarakat e. Fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama f.
Penyusunan kecamatan
g. Penyebarluasan yang
bersifat
penyuluhan
bagi masyarakat h. Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pelayanan
Terpadu
Kecamatan i.
Pembinaan dan fasilitasi PKK
10.000.000,00
10.000.000
100%
j.
Penyelenggaran Administrasi
20,000,000
19,574,950
97.87%.
Pemerintahan Desa 2
Program
Pelayanan
Administrasi Perkantoran
46
a
Penyediaan
Pelayanan
110.871,000
101,978,720
91.98%
7,800.000
7,730.000
99.10%
38,892,500
37,612,000
96.71%
2,325,000
2,325,000
100%
3,600,000
3,554,400
98.73%
3.325.000
3.325.000
100%
rencana kerja
5..000.000,00
4,700,000
94%
Penyusunan laporan capaian
5..000.000,00
4,919,000
98.38%
5..000.000,00
4,775,000
95.50%
306.021.000
292.575.170
Administrasi Perkantoran 3
Program
Peningkatan
Sarana
dan Prasarana Aparatur a.
Pengadaan
sarana
dan
prasarana gedung kantor b.
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung
kantor/bangunan
pendukungnya c.
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana
dan
prasarana
gedung kantor d.
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan
dinas/kendaraan
operasional 4
Program
peningkatan
disiplin
aparatur a.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
5
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD a.
Penyusunan
rencana
strategis SKPD b.
Penyusunan SKPD
c.
kinerja SKPD d.
Penyusunan
laporan
keuangan SKPD
47
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Kudu pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2015. Adapun dari hasil evaluasi pelaksanaan program kerja yang bersifat rutin sebagaimana tersebut di atas bahwa program – program kegiatan Kecamatan Kudu dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Tahun 2015, namun anggaran yang telah direncanakan tidak terserap 100 % karena adanya efisiensi dan penyesuaian harga pada pelaksanaannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti lagi untuk tahun 2016 yaitu perlu adanya tambahan personil dan peningkatan SDM personil guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Akhirnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun Anggaran yang akan datang. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Kudu dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi jajaran Aparatur Pemerintah Kecamatan Kudu.
Kudu,
Pebruari 2016
CAMAT KUDU
SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTPO,SSTP.M.Si Penata Tingkat I Nip. 19791208 20000 1 001
48
