KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 1

KATA PENGANTAR

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai salah satu penyelengara pemerintahan dibidang hukum perlu mempunyai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka evaluasi LKjIP.

Penyusunan LKJIP ini berdasarkan: 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintahan. Yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas

pokok,

dipandang

perlu

adanya

pelporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indoensia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan

Presiden

RI

No.

29

Tahun

2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Sehubungan denga telah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sehingga nantinya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tinggal meyisahkan satu propinsi yaitu Propinsi Sulawesi Utara

Kami menyadari

bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2016 ini, masih belum sempurna. Oleh karena itu koreksi, kritik dan saran untuk kesempurnaan LKjIP ini sangat kami harapkan. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

1

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2015 ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dan pembinaan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kedepan.

Manado, 2 Januari 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado KETUA

JAMRES SARAAN, SH.,MH N I P. 19640816.199103.1.003

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

2

EXECUTIVE SUMMARY

Dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indoensia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan adanya Peraturan tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Manado selaku instansi pemerintah dibawah Mahkamah Agung RI. Sebagai peradilan tingkat pertama merasa perlu ikut mempertanggung jawabkan kinerjanya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2016 untuk menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2016 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Selanjutnya bahwa LKJIP Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2016 ini disusun merupakan Laporan terhadap “Pencapaian Kinerja“, (Performance

Result)

dari

jajaran

dibawah

Lembaga

Tinggi

Negara

Mahkamah Agung RI, selama kurun waktu 1 tahun dari bulan Januari s/d Desember 2016, yang selanjutnya dianalisa dan diperbandingkan dengan “ Rencana Kerja Kementrian dan Lembaga “ (Renja-KL) tahun 2016, yang sepenuhnya mengacu kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menetapkan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk tahun 2016 yang seluruhnya berjumlah

Rp. 6.600.893.000,- dan DIPA 05 dengan program

Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) untuk tahun 2016 yang seluruhnya berjumlah Rp. 37.500.000,Dalam LKjIP ini tertuang kinerja utama dari Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Tata usaha Negara Manado tahun 2016, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah menyelesaian perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan dalam wilayah hukumnya. Oleh karenanya proses mulai berkas masuk menjadi perkara sampai putusan dengan penyelesaian minutasi perkara dan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan sasaran strategis yang selalu Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

3

berpatokan pada faktor indikator kinerja maupun target yang diinginkan dari realisasi dan pencapaian out put dan out come kinerja lembaga. Faktor pendukung yaitu sarana prasarana dan anggaran adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari proses managemen yang juga ikut menjadi penentu keberhasilan.


4

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................

1

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ..................................

3

DAFTAR ISI ............................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ A. Latar Belakang .................................................................................... B. Tugas dan Fungsi ................................................................................. C. Sistematika Penyajian ...........................................................................

5 6 6 8 13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................ A. Rencana Strategis 2015 – 2019 ............................................................ 1. Visi dan Misi ...................................................................................... 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ........................................................... B. Rencana Kinerja Tahunan 2016 ............................................................. C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016 ............

14 14 14 15 16 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja ... B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) ............................................................................. BAB IV PENUTUP ................................................................................. A. Kesimpulan .......................................................................................... B. Saran-saran .........................................................................................

24 24 39

64 64 65

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2016 4. Rencana Kinerja Tahun 2017 5. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019 6. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah


5

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Manado

didirikan

berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1992 (pasal 2 ayat 3) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/012/SK/III/1993 tanggal 5 Maret 1993. Pada awalnya berdirinya daerah Hukum PTUN Manado meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 1997 didirikan PTUN Palu yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Sulawesi Tengah, sehingga Daerah Hukum PTUN Manado tinggal Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Sulawesi Utara. Tahun 2000 Propinsi Sulawesi Utara dimekarkan menjadi Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo maka saat ini Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kota didalam wilayah Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo. Sehubungan denga telah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sehingga nantinya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tinggal meyisahkan satu propinsi yaitu Propinsi Sulawesi Utara. 1. Wilayah Hukum PTUN Manado Di Propinsi Sulawesi Utara Terdiri Dari Kabupaten Dan Kota Sebagai Berikut : 1. Kabupaten Bolaang Mongondouw 2. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 3. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 4. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 5. Kabupaten Kepulauan Sangihe 6. Kabupaten Kepulauan Talaud 7. Kabupaten Kepulauan Sitaro 8. Kabupaten Minahasa 9. Kabupaten Minahasa Selatan 10. Kabupaten Minahasa Utara 11. Kabupaten Minahasa Tenggara 12. Kota Bitung 13. Kota Kotamobagu Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

6

14. Kota Manado 15. Kota Tomohon Propinsi Gorontalo. 2. Wilayah hukum PTUN Manado Propinsi Gorontalo terdiri dari Kabupaten dan Kota sebagai berikut : 1. Kabupaten Boalemo 2. Kabupaten Gorontalo 3. Kabupaten Pohuwato 4. Kabupaten Bone Bolango 5. Kabupaten Gorontalo Utara 6. Kota Gorontalo Peta Provinsi Sulawesi Utara

Peta Propinsi Gorontalo

.


7

B.

TUGAS DAN FUNGSI Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai salah satu Pelaksana

kekuasaan Yudikatif dibawah Mahkmah Agung RI dalam melaksanakan tugasnya adalah Mandiri yang bebas dari intervensi dan pengaruh dari lembaga/institusi lain. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menetapkan Program Kerja, Rencana

Strategi

dan

Penetapan

Kinerja

sebagai

tolak

ukur

dalam

pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Tugas dan wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, yang pada hakekatnya merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk

menegakan

hokum

dan

keadilan

berdasarkan

Pancasila

demi

terselenggaranya Negara Republik Indonesia. Disamping tugas pokoknya, Aspek sumber daya manusia dan pengelolaan sarana dan prasarana serta pembinaan dan pengawasan harus semakin ditingkatkan, hal ini menjadi arah kebijakan umum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Hal ini dilaksanakan untuk menopang terwujudnya Visi Mahkamah Agung RI “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” melalui kekuasaan yudikatif yang mandiri, efektif serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya ringan bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara kepengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang berwenang. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan sesuai tuntutan Undang-undang Dasar 1945.


8

Membina Calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi Hakim yang profesional. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara Manado terdiri dari: 1. Pimpinan; terdiri dari:  Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado  Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 2. Para Hakim. 3. Pejabat Kepaniteraan ; yang terdiri dari :  Panitera  Wakil Panitera  Panitera Muda Perkara  Panitera Muda Hukum 4. Pejabat Kesekretariatan ; yang terdiri dari :  Sekretaris  Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan  Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan  Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana 5. Kelompok Tenaga Fungsional ; yang terdiri dari : Para Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan strukturorganisasi diatas adalah sebagai berikut : 1. Ketua dan Wakil Ketua. 

Ketua Mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan oleh Majelis Hakim untuk diselesaikan.



Mengadakan

pengawasan

dan

pelaksanaan

tugas

dan

tingkahlaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

9



Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.



Wakil Ketua sebagai unsure pimpinan bertugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

2. Majelis Hakim 

Pada prinsipnya bertugas memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang ditugaskan oleh pimpinan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan seperti menjadi Hakim Pengawas bagian.

3. Panitera 

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita serta pelaksana di bagian teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.



Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.



Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.



Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan Undangundang yang berlaku.



Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

4. Sekretaris 

Sekretaris

bertugas

menyelenggarakan

administrasi

umum,

mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksanaan di bagian kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.


10



Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bartanggung jawab atas penggunaan anggaran. atas keberadaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).



Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab membantu

sekretaris

dalam

melaksanakan

tugas

dibidang

Administrasi Umum / Kesekretariatan dan mengkoordinir tugastugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dak Kesekretariatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2015 adalah terdiri dari :


11

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO HAKIM

KETUA

1. Henry T. Simamora, SH. 2. Baharuddin, SH.MH 3. Ceckly J. Kereh, SH 4. Yusuf Ngongo, SH 5. Zarina, SH 6. Sanny Pattipeilohy, SH.MH 7. Andi Darmawan, SH 8. Christin Andriani, SH.MH 9. Retno Ariyani,SH 10. Maria P. Telew, SH 11. Donny Poja, SH

Jamres Saraan, SH.MH

WAKIL KETUA Dra. Labobar Alentji, SH. MH

PANITERA

SEKRETARIS

Eddy Jacob,SH

Martha Sumale

WAKIL PANITERA

Antonius Wowiling, SH

PANMUD PERKARA

Oktofien W. Makalew, SH

PANMUD HUKUM

Joel J. A. Roeroe,SH

PANITERA PENGGANTI

1. Harry Turangan, S.Sos 2.. Alfred Paat, SH 4. Purba Rolina 5. Jacob Makalew 6. Joppi Tumbuan, SH 7. Andi B. Iskandar, SH

JURU SITA PENGGANTI

1. Jolla Tumbuan, SH 2. Samson Wongkar 3. Jaenal Sujoko 4. Iswanto Kau

KASUBAG PERANCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI dan PELAPORAN

KASUBAG UMUM dan KEUANGAN

KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI dan TATA LAKSANA

Marfel Rompas, SE

Maria Rampengan, SE

Yanti Y. Wonok

STAF UMUM

STAF KEUANGAN

STAF KEPEGAWAIAN

-

STAF STAF

-

-


12

-

-

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada

dasarnya

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

ini

untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, sebagai berikut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indoensia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Kata Pengantar Executive Summary ( Ikhtisar Eksekutif ) Daftar Isi Bab I

Pendahuluan yang menguraikan tentang latar Belakang, Tugas dan Fungsi serta Sistematika Penyajian.

Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang menguraikan tentang Rencana Strategis 2015 – 2019 yang terdiri dari Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Program Utama dan Kegiatan Pokok, Rencana Kinerja Tahunan 2016, Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja yang menguraikan tentang Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Bab IV

Penutup yang menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.

Bab V

Merupakan

lampiran-lampiran

dari

Struktur

Organisasi,

Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2016, Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019 dan SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


13

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019 1. Visi dan Misi Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tahun 20152019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Manado diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan.Visi Pengadilan

Tata Usaha Negara Manado

mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

menetapkan

misi

yang

menggambarkan

hal

yang

harus

dilaksanakan, yaitu : Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, adalah sebagai berikut : Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

14

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Tujuan dan sasaran Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. 7. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 8. Program peningkatan saran dan prasarana aparatur Mahkamah Agung 9. Program peningkatan manajemen peradilan Militer dan TUN. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

15

B. Rencana Kinerja Tahunan 2016 Bahwa kesembilan Sasaran Strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut sudah dapat digambarkan Rencana Kinerja Utama dari Pengadilan Tata Usaha Negara Manado itu sendiri, dan dapat pula dibuat suatu perkiraan seberapa besar target yang akan dicapai dengan penjelasan program sebagai berikut : 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara : Jumlah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado setiap tahun cenderung meningkat, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh karena seberapa besarpun perkara yang masuk Pengadilan Tata Usaha Negara Manado maka intitusi ini tetap solid akan melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi. Dalam peningkatan penyelesaian perkaran dalam setiap tahun, maka ada 2 (dua) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai, yaitu : a.

Jumlah Perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dengan target 60 perkara ;

b.

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan target 27 perkara ;

2. Peningkatan aksebilitas Putusan Hakim; Jumlah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tahun 2016 100 Perkara Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 49 Perkara dengan Persentase 49%, tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi sebanyak 73 Perkara dan tidak melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali sebanyak 100 Perkara: 3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ; Indikator bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah melaksanakan tugasnya adalah dengan melihat : a.

Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ;

b.

Jumlah Berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis;

c.

Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ;


16

e.

Jumlah Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara ;

f.

Jumlah Responden yang puas terhadap proses peradilan.

4. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). Sasaran Tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja ; a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan; Jumlah permohonan perkara Prodeo tidak ada Perkara yang masuk. b. Persentase

amar

putusan

perkara

yang

menarik

perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Indikator kinerja persentase jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat terdapat 2 perkara yaitu perkara Pemilukada Manado dan Pemilukada Minahasa Utara. Bahwa masing-masing dua perkara ini banyak dihadiri oleh masa pendukung kurang lebih 500 orang pengunjung siding yang dating setiap kali persidangan sampai dengan putusan dibacakan. 5. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan ; Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/KMA/2010 tentang keterbukaan informasi pada badan peradilan maka masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari setiap Pengadilan dan sebagai Indikator pencapaian peningkatan aksebilitas tersebut dapat diukur antara lain melalui prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan ; 6. Meningkatnya kualitas Pengawasan. Pengawasan pada prinsipnya berujuan agar suatu organisasi selalu berjalan dengan baik sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, namun sekalipun ketatnya pengawasan seringkali masih juga dijumpai adanya ketidakpuasan atas pelayanan. Adapun Indikator adanya peningkatan kualitas pengawasan untuk mengukur kinerja utama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah : 1. Prosentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.


17

2. Persentase

temuan

hasil

pemeriksaan

eksternal

yang

ditindaklanjuti. 7. Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas tekhnis lainnya ; Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara perlu adanya daya dukungan managemen peradilan yang tersedia melalui DIPA, dan sebagai Indikator pencapaian peningkatan program tersebut dapat diukur melalui : a.

Tersedianya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistim Akuntansi Pemerintah ( SAP ) ;

b.

Optimalisasi penyerapan anggaran DIPA 01 ; Optimalisasi penyerapan anggaran DIPA 05 ;

d.

Peningkatan Kualitas SDM ; Sumber Daya Manusia sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan dan memahami job masing-masing pegawai dengan baik maka diperlukan adanya peningkatan SDM dan sebagai Indikatornya adalah : 

Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat tekhnis ;



Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat non tekhnis.



Jumlah penambahan pegawai baru..

8. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung; Prosentase penyelenggaraan operasional perkantoran yang berbasis tekhnologi Informasi, dan sebagai indikator pencapaian peningkatan program tersebut dapat diukur melalui : a.

Prosentase

peningkatan

kapasitas

dan

kualitas

website

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado; b.

Prosentase pengusulan rehabilitasi gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ;

c.

Prosentase

tersedianya

sarana

dan

prasarana

aparatur

Pengadilan. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

18

9. Program Peningkatan Manajemen Peradilan TUN ; Bahwa dengan adanya DIPA 05, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dipercayakan untuk menyelenggarakan perkara-perkara prodeo dan

sebagai

indikator

kinerja

bahwa

DIPA

05

tersebut

telah

direalisasikan secara optimal maka dapat dilihat dari : a.

Prosentase jumlah dana yang tersedia untuk perkara prodeo;

b.

Prosentase pelaksanaan penertiban / pengamanan selama persidangan ;

c.

Prosentase pelaksanaan konsumsi persidangan;

d.

Prosentase Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum.

Sembilan Sasaran Kinerja dapat dilihat dari table berikut ini; NO 1.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% b. Persentase perkara yang diselesaikan 100%

2.

3.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

60 Perkara 65 Perkara 100Perkara 96 Perkara

100%

100% 100%

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

e. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

100% 100%

100% 5.

6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan


100% 100%

19

eksternal yang ditindaklanjuti. 7.

8.

9.

100% 100%

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan sietem akuntansi pemerintah (SAP) b. Optimalnya penhyerapan anggaran c. Peningkatan Kualitas SDM Program peningkatan sarana Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dan prasarana aparatur pengadilan Mahkamah Agung Program peningkatan a. Penyelesaian Perkara Peradilan TUN manajemen Peradilan Militer b. Penyelesaian Perkara Peradilan TUN dan TUN Melalui Pembebasan Biaya Perkara c. Tersedianya Layanan Bantuan hukum

100% 100% 100%

55 Pkr 2 Pkr 192 JL

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016 Bahwa Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Perjanjian kinerja Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, sebagai berikut : NO 1.

2.

3.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan Peningkatan Persentase perkara yang tidak aksepbilitas putusan mengajukan upaya hukum: Hakim - Incraht Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan a. Persentase berkas yang diajukan efektifitas pengelolaan banding, kasasi dan PK yang penyelesaian perkara disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat


TARGET 100% 100%

60 Perkara 65 Perkara 100Perkara

96 Perkara 100% 100%

20

waktu, tempat dan para pihak. d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4.

5.

6.

7.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

e. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a.Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan sietem akuntansi pemerintah (SAP) b. Optimalnya penyerapan anggaran c. Peningkatan Kualitas SDM

8.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan

9.

Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan TUN

a. Penyelesaian Perkara Peradilan TUN b. Penyelesaian Perkara Peradilan TUN Melalui Pembebasan Biaya Perkara c. Tersedianya Layanan Bantuan hukum

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

55 Pkr 2 Pkr

192 JL


21

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini: Nama

: EDDY JACOB, SH

Jabatan

: Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama

: JAMRES SARAAN, SH. MH

Jabatan

: Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi. Ketua

Manado, 10 Januari 2017 Panitera

JAMRES SARAAN, SH. MH NIP. 19640816.199103.1.003

EDDY JACOB, SH NIP. 19570731.198403.1.003


22

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini: Nama

: MARTHA SUMALE

Jabatan

: Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama

: JAMRES SARAAN, SH. MH

Jabatan

: Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi. Ketua

Manado, 10 Januari 2017 Sekretaris

JAMRES SARAAN, SH. MH NIP. 19640816.199103.1.003

MARTHA SUMALE NIP. 19610330198403.2.001


23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu

kegiatan/program/kebijakan

dalam

mewujudkan

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses

sistematis

dan

berkesinambungan

untuk

menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. NO

1.

SASARAN STRATEGI Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan

TARGET

REALISASI CAPAIAN (%)

100%

21 Perkara

21 %

100%

98 Perkara

98 %


24

2.

3.

4.

5.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan a. Jumlah berkas efektifitas yang diajukan pengelolaan banding, kasasi penyelesaian dan PK yang perkara disampaikan secara lengkap b. Jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara e. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan Peningkatan a. Persentase aksesibilitas (amar) putusan masyarakat perkara (yang terhadap menarik peradilan (acces perhatian to justice) masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase kepatuhan permohonan terhadap eksekusi atas putusan putusan perkara pengadilan. TUN yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

60 Perkara 65 Perkara 100Perkara

51Perkara 27Perkara 8 Perkara

85% 41.53% 8%

96Perkara

96 Perkara

100%

100Perkara

100Perkara

100%

100Perkara

100Perkara

100%

100Perkara

100Perkara

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

5 Perkara


5 Perkara

100%

25

6.

7.

8.

9.

Meningkatnya kualitas pengawasan

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur MA Program peningkatan manajemen peradilan Militer dan TUN

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) b. Optimalisasi penyerapan anggaran c. Peningkatan Kualitas SDM Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan a. Penyelesaian Perkara Peradilan TUN b. Penyelesaian Perkara Peradilan TUN melalui pembebasan biaya perkara c. Tersedianya layanan Pos Bantuan Hukum

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

96,24%

96,24%

100%

100%

100%

100%

99,21%

99,21%

55Prk

100%

100%

2 Prk

0

0

192 JL

100%

100%

Keadaan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2016 adalah sebagai berikut :


26

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Nomor Perkara 01/G/2016/PTUN.MDO 02/G/2016/PTUN.MDO 03/G/2016/PTUN.MDO 04/G/2016/PTUN.MDO 05/G/2016/PTUN.MDO 06/G/2016/PTUN.MDO 07/G/2016/PTUN.MDO 08/G/2016/PTUN.MDO 09/G/2016/PTUN.MDO 10/G/2016/PTUN.MDO 11/P/FP/2016/PTUN.MDO 12/G/2016/PTUN.MDO 13/G/2016/PTUN.MDO 14/G/2016/PTUN.MDO 15/G/2016/PTUN.MDO 16/G/2016/PTUN.MDO 17/G/2016/PTUN.MDO 18/G/2016/PTUN.MDO 19/G/2016/PTUN.MDO 20/G/2016/PTUN.MDO 21/G/2016/PTUN.MDO 22/G/2016/PTUN.MDO 23/G/2016/PTUN.MDO 24/G/2016/PTUN.MDO 25/G/2016/PTUN.MDO 26/G/2016/PTUN.MDO 27/G/2016/PTUN.MDO 28/G/2016/PTUN.MDO 29/G/2016/PTUN.MDO 30/G/2016/PTUN.MDO 31/G/2016/PTUN.MDO 32/G/2016/PTUN.MDO 33/G/2016/PTUN.MDO 34/G/2016/PTUN.MDO 35/G/2016/PTUN.MDO 36/G/2016/PTUN.MDO 37/G/2016/PTUN.MDO 38/G/2016/PTUN.MDO 39/G/2016/PTUN.MDO 40/G/2016/PTUN.MDO 41/G/2016/PTUN.MDO 42/G/2016/PTUN.MDO 43/G/2016/PTUN.MDO 44/G/2016/PTUN.MDO 45/G/2016/PTUN.MDO 46/G/2016/PTUN.MDO 47/G/2016/PTUN.MDO 48/G/2016/PTUN.MDO 49/G/2016/PTUN.MDO 50/G/2016/PTUN.MDO

Klasifikasi Pertanahan Kepegawaian Lain-Lain Pertanahan Pertanahan Pertanahan Pertanahan Pertanahan Pemilukada Pertanahan Fiktif Positif Pertanahan Pertanahan Perijinan Pertanahan Kepegawaian Kepegawaian Pertanahan Pertanahan Kepegawaian Pertanahan Lain-Lain Pertanahan Pertanahan Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Pertanahan Pertanahan Lain-Lain Pertanahan Pertanahan Pertanahan Lain-Lain Kepegawaian Pertanahan Pertanahan Lain-Lain Lain-Lain Pertanahan Kepegawaian Pertanahan Lain-Lain Lain-Lain Pertanahan Kepegawaian Pertanahan Pertanahan Pertanahan


Proses Inkracht Inkracht Inkracht Inkracht Inkracht Banding Inkracht Banding Kasasi Inkracht Inkracht Banding Inkracht Banding Inkracht Banding Inkracht Banding Banding Kasasi Banding Inkracht Banding Banding Kasasi Kasasi Kasasi Kasasi Banding Banding Cabut Banding Inkracht Banding Inkracht Banding Banding Cabut Banding Inkracht Putus Banding Banding Inkracht Banding Banding Inkracht Banding Putus Banding 27

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

51/G/2016/PTUN.MDO 52/G/2016/PTUN.MDO 53/G/2016/PTUN.MDO 54/G/2016/PTUN.MDO 55/G/2016/PTUN.MDO 56/G/2016/PTUN.MDO 57/G/2016/PTUN.MDO 58/G/2016/PTUN.MDO 59/G/2016/PTUN.MDO 60/G/2016/PTUN.MDO 61/G/2016/PTUN.MDO 62/G/2016/PTUN.MDO 63/G/2016/PTUN.MDO 64/G/2016/PTUN.MDO 65/G/2016/PTUN.MDO 66/G/2016/PTUN.MDO 67/G/2016/PTUN.MDO 68/G/2016/PTUN.MDO 69/G/2016/PTUN.MDO 70/G/2016/PTUN.MDO 71/G/2016/PTUN.MDO 72/G/2016/PTUN.MDO 73/G/2016/PTUN.MDO 74/G/2016/PTUN.MDO 75/G/2016/PTUN.MDO 76/G/2016/PTUN.MDO 77/G/2016/PTUN.MDO 78/G/2016/PTUN.MDO 79/G/2016/PTUN.MDO 80/G/2016/PTUN.MDO 81/G/2016/PTUN.MDO 82/G/2016/PTUN.MDO 83/G/2016/PTUN.MDO 84/G/2016/PTUN.MDO 85/G/2016/PTUN.MDO 86/G/2016/PTUN.MDO 87/G/2016/PTUN.MDO 88/G/2016/PTUN.MDO 89/G/2016/PTUN.MDO 90/G/2016/PTUN.MDO 91/G/2016/PTUN.MDO 92/G/2016/PTUN.MDO 93/G/2016/PTUN.MDO 94/G/2016/PTUN.MDO 95/G/2016/PTUN.MDO 96/G/2016/PTUN.MDO 01/P/FP /2016/PTUN.MDO 02/P/FP /2016/PTUN.MDO 03/P/FP /2016/PTUN.MDO 04/P/FP /2016/PTUN.MDO

Lain-Lain Lain-Lain Lain-Lain Lain-Lain Pertanahan Pemilukada Pertanahan Kepegawaian Pemilukada Lain-Lain Pertanahan Lain-Lain Lain-Lain Pertanahan Pertanahan Lain-Lain Pertanahan Kepegawaian Pertanahan Pertanahan Pertanahan Pertanahan Kepegawaian Pertanahan Tender Lain-Lain Lain-Lain Kepegawaian Perijinan Pertanahan Pertanahan Lain-Lain Lain-Lain Lain-Lain Lain-Lain Kepegawaian Pertanahan Lain-Lain Pertanahan Lain-Lain Pertanahan Pertanahan Lain - Lain Pertanahan Pertanahan Pertanahan Fiktif Positif Fiktif Positif Fiktif Positif Fiktif Positif


Banding Putus Banding Banding Banding Banding Banding Cabut Banding Banding Banding Inkracht Cabut Banding Berjalan Inkracht Banding Cabut Banding Cabut Berjalan Putus Berjalan Banding Banding Cabut Banding Berjalan Berjalan Berjalan Inkracht Berjalan Cabut Berjalan Berjalan Cabut Berjalan Berjalan Putus Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan Inkracht Inkracht Inkracht Inkracht

28

Jumlah : 100 perkara Klasifikasi : Pertanahan

: 46 perkara

Kepegawaian : 17 perkara Fiktif Positif

: 4 perkara

Perijinan

: 2 perkara

Tender

: 1 perkara

Pemilukada

: 3 perkara

Lain – lain

: 27 perkara


29

REKAPITULASI PERKARA TAHUN 2016 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO  Tingkat Pertama Sisa Tahun 2015 Masuk Tahun 2016 Putus/Cabut/Dismissal Tahun 2016 Sisa Tahun ini

: 21 perkara : 96 perkara : 98 perkara : 19 perkara

 Permohonan UUAP Sisa 2015 Masuk 2016 Putus 2016

:: 4 perkara : 4 perkara

 Tingkat Banding Sisa Tahun 2015 Masuk Tahun 2016 Putus Tahun 2016 Cabut Sisa Akhir (belum putus) a. Sudah dikirim : 31 perkara b. Belum dikirim : 5 perkara

:17 perkara : 51 perkara : 32 perkara :: 36 perkara

 Tingkat Kasasi Sisa Tahun 2015 Masuk Tahun 2016 Putus Tahun 2016 Cabut Sisa Akhir (belum putus) a. Sudah dikirim : 19 perkara b. Belum dikirim : 9 perkara

: 4 perkara : 28 perkara : 7 perkara :: 28 perkara

 Tingkat Peninjauan Kembali Sisa Tahun 2015 Kembali Masuk tahun 2016 Putus 2016 Cabut Sisa akhir (belum putus) a. Sudah dikirim : 4 perkara b. Belum dikirm : 2 perkara

: 2 perkara : 8 perkara : 3 perkara : 1 perkara : 6 perkara

 Eksekusi Sisa tahun 2015 Masuk tahun 2016 Dalam Proses


:: 6 perkara :-

30

Rekapitulasi Perkara Pada Tingkat Pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2016

Rekapitulasi Perkara Pada Tingkat Banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2016


31

Rekapitulasi Perkara Pada Tingkat Kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2016

Rekapitulasi Perkara Pada Tingkat Peninjauan Kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2016


32

Rekapitulasi Proses Eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2016

7 6

5 4 3 2 1 0 Sisa tahun 2015

Masuk Tahun 2016

Dalam Proses


33

REKAPITULASI PERMOHONAN BANDING TAHUN 2016 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO No.

Nomor Perkara

Tanggal Permohonan Banding

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

27/G/2015/PTUN.MDO 36/G/2015/PTUN.MDO 39/G/2015/PTUN.MDO 42/G/2015/PTUN.MDO 44/G/2015/PTUN.MDO 45/G/2015/PTUN.MDO 33/G/2015/PTUN.MDO 52/G/2015/PTUN.MDO 53/G/2015/PTUN.MDO 50/G/2015/PTUN.MDO 54/G/2015/PTUN.MDO 09/G/2016/PTUN.MDO 16/G/2016/PTUN.MDO 19/G/2016/PTUN.MDO 18/G/2016/PTUN.MDO 20/G/2016/PTUN.MDO 27/G/2016/PTUN.MDO 28/G/2016/PTUN.MDO 26/G/2016/PTUN.MDO 25/G/2016/PTUN.MDO 06/G/2016/PTUN.MDO 23/G/2016/PTUN.MDO 14/G/2016/PTUN.MDO 21/G/2016/PTUN.MDO 12/G/2016/PTUN.MDO 24/G/2016/PTUN.MDO 29/G/2016/PTUN.MDO 34/G/2016/PTUN.MDO 32/G/2016/PTUN.MDO 42/G/2016/PTUN.MDO 39/G/2016/PTUN.MDO 45/G/2016/PTUN.MDO 43/G/2016/PTUN.MDO 55/G/2016/PTUN.MDO

22-01-2016 19-01-2016 22-01-2016 14-01-2016 21-01-2016 21-01-2016 06-04-2016 13-05-2016 16-05-2016 20-05-2016 25-05-2016 17-06-2016 16-07-2016 25-07-2016 27-07-2016 05-08-2016 05-08-2016 05-08-2016 09-08-2016 10-08-2016 11-08-2016 15-08-2016 22-08-2016 24-08-2016 26-08-2016 30-08-2016 01-09-2016 26-09-2016 04-10-2016 04-10-2016 13-09-2016 08-11-2016 25-10-2016 14-11-2016

Tanggal Pemberitahuan Pernyataan Banding 25-01-2016 22-01-2016 25-01-2016 18-01-2016 25-01-2016 07-04-2016 16-05-2016 17-05-2016 23-05-2016 26-05-2016 17-06-2016 24-08-2016 26-07-2016 02-08-2016 09-08-2016 10-08-2016 09-08-2016 10-08-2016 10-08-2016 11-08-2016 15-08-2016 24-08-2016 25-08-2016 29-08-2016 31-08-2016 01-09-2016 04-10-2016 05-10-2016 14-09-2016 09-11-2016 28-10-2016 14-11-2016

Tanggal Terima Memori Banding


23-02-2016 21-03-2016 18-02-2016 25-02-2016 14-06-2016 13-05-2016 17-07-2016 10-06-2016 01-07-2016 22-08-2016 16-09-2016 19-09-2016 08-09-2016 08-09-2016 08-09-2016 08-09-2016 08-09-2016 30-08-2016 21-09-2016 19-10-2016 06-10-2016 17-10-2016 18-10-2016 -

Tanggal Penyerahan Memori Banding 24-02-2016 22-03-2016 22-02-2016 25-02-2016 14-06-2016 16-05-2016 20-07-2016 13-06-2016 01-07-2016 24-08-2016 16-09-2016 23-09-2016 08-09-2016 08-09-2016 08-09-2016 08-09-2016 08-09-2016 31-08-2016 23-09-2016 19-10-2016 28-11-2016 06-10-2016 17-10-2016 18-10-2016 -

Tanggal Terima Kontra Memori Banding 02-03-2016 06-04-2016 18-03-2016 07-03-2016 16-08-2016 29-27-2016 27-07-2016 25-07-2016 23-09-2016 26-09-2016 26-09-2016 26-09-2016 26-09-2016 26-09-2016 17-10-2016 23-11-2016 09-11-2016 -

34

Tanggal Penyerahan Kontra Memori Banding 07-03-2016 07-04-2016 18-03-2016 07-03-2016 16-08-2016 01-08-2016 28-07-2016 26-07-2016 23-09-2016 27-09-2016 27-09-2016 27-09-2016 27-09-2016 27-09-2016 18-10-2016 24-11-2016 10-11-2016 -

Tanggal Memeriksa Berkas (inzageh) 14-03-2016 14-03-2016 18-07-2016 18-07-2016 18-07-2016 18-07-2016 18-07-2016 02-09-2016 02-09-2016 04-10-2016 04-10-2016 04-10-2016 04-10-2016 04-10-2016 18-10-2016 18-10-2016 18-10-2016 15-11-2016 18-10-2016 18-10-2016 17-11-2016 18-10-2016 17-11-2016 -

Tanggal Kirim Berkas

KET

22-04-2016 18-03-2016 19-04-2016 11-10-2016 24-08-2016 03-08-2016 07-09-2016 07-09-2016 24-08-2016 11-10-2016 11-10-2016 11-10-2016 10-10-2016 10-10-2016 05-12-2016 06-12-2016 -

Putus Putus Putus Putus Putus Putus Putus Putus Putus Putus Putus Putus Putus Putus -

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

53/G/2016/PTUN.MDO 36/G/2016/PTUN.MDO 37/G/2016/PTUN.MDO 30/G/2016/PTUN.MDO 08/G/2016/PTUN.MDO 50/G/2016/PTUN.MDO 48/G/2016/PTUN.MDO 74/G/2016/PTUN.MDO 51/G/2016/PTUN.MDO 69/G/2016/PTUN.MDO 61/G/2016/PTUN.MDO 54/G/2016/PTUN.MDO 59/G/2016/PTUN.MDO 57/G/2016/PTUN.MDO 46/G/2016/PTUN.MDO 67/G/2016/PTUN.MDO 60/G/2016/PTUN.MDO

16-11-2016 16-11-2016 17-11-2016 17-11-2016 18-11-2016 18-11-2016 21-11-2016 22-11-2016 22-11-2016 29-11-2016 01-12-2016 05-12-2016 05-12-2016 06-12-2016 07-12-2016 13-12-2016 14-12-2016

21-11-2016 16-11-2016 21-11-2016 17-11-2016 21-11-2016 21-11-2016 06-12-2016 -


-

-

-

35

-

-

-

-

REKAPITULASI PERMOHONAN KASASI TAHUN 2016 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO No.

Nomor Perkara

Tanggal Permohonan Kasasi

Tanggal Pemberitahuan Pernyataan Kasasi

Tanggal Terima Memori Kasasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

03/G/2015/PTUN.MDO 09/G/2015/PTUN.MDO 10/G/2015/PTUN.MDO 13/G/2015/PTUN.MDO 35/G/2014/PTUN.MDO 22/G/2015/PTUN.MDO 18/G/2015/PTUN.MDO 58/G/2014/PTUN.MDO 16/G/2015/PTUN.MDO 19/G/2015/PTUN.MDO 02/G/2015/PTUN.MDO 27/G/2015/PTUN.MDO 45/G/2015/PTUN.MDO 44/G/2015/PTUN.MDO 31/G/2015/PTUN.MDO 35/G/2015/PTUN.MDO 29/G/2015/PTUN.MDO 21/G/2015/PTUN.MDO 42/G/2015/PTUN.MDO 36/G/2015/PTUN.MDO 09/G/2016/PTUN.MDO 27/G/2016/PTUN.MDO 50/G/2015/PTUN.MDO 20/G/2016/PTUN.MDO 25/G/2016/PTUN.MDO 26/G/2016/PTUN.MDO 28/G/2016/PTUN.MDO

07-03-2016 29-03-2016 10-02-2016 28-01-2016 21-01-2016 19-04-2016 11-05-2016 23-05-2016 29-06-2016 30-06-2016 01-07-2016 25-07-2016 25-07-2016 27-07-2016 08-08-2016 08-08-2016 09-08-2016 29-08-2016 26-10-2016 28-10-2016 28-11-2016 30-11-2016 07-12-2016 07-12-2016 07-12-2016 07-12-2016

10-03-2016 11-05-2016 24-05-2016 30-06-2016 30-06-2016 01-07-2016 27-07-2016 09-08-2016 30-08-2016 30-11-2016 -

16-03-2016 08-04-2016 04-02-2016 18-05-2016 12-07-2016 12-07-2016 14-07-2016 08-08-2016 09-08-2016 09-09-2016 07-11-2016 -


Tanggal Penyerahan Memori Kasasi 17-03-2016 08-04-2016 19-05-2016 13-07-2016 13-07-2016 15-07-2016 08-08-2016 09-08-2016 09-09-2016 08-11-2016 -

Tanggal Terima Kontra Memori Kasasi 31-03-2016 04-05-2016 25-02-2016 26-07-2016 28-07-2016 29-07-2016 31-08-2016 05-09-2016 23-09-2016 18-11-2016 -

36

Tanggal Penyerahan Kontra Memori Kasasi 04-04-2016 04-05-2016 26-07-2016 26-07-2016 26-07-2016 05-09-2016 23-09-2016 28-11-2016 -

Tanggal Memeriksa Berkas (inzageh) -


KET

23-06-2016 16-08-2016 19-09-2016 19-09-2016 19-09-2016 21-09-2016 21-09-2016 10-10-2016 10-10-2016 -

Putus -

REKAPITULASI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) TAHUN 2016 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO No.

Nomor Perkara

Tanggal Permohonan PK

Tanggal Pemberitahuan Pernyataan PK

Tanggal Terima Memori PK

Tanggal Penyerahan Memori PK

Tanggal Terima Kontra Memori PK

Tanggal Penyerahan Kontra Memori PK


KET

1 2 3 4 5 6 7 8

24/G/2013/PTUN.MDO 04/G/201/PTUN.MDO 11/P/FP/2016/PTUN.MDO 10/G/2014/PTUN.MDO 41/G/2014/PTUN.MDO 33/G/2014/PTUN.MDO 43/G/2014/PTUN.MDO 57/G/2014/PTUN.MDO

25-04-2016 03-05-2016 31-08-2016 09-09-2016 29-06-2016 16-11-2016 17-11-2016

-

25-04-2016 03-05-2016 31-08-2016 09-09-2016 29-06-2016 -

26-04-2016 10-05-2016 27-09-2016 13-09-2016 29-06-2016 -

24-05-2016 08-06-2016 03-08-2016 -

08-06-2016 03-08-2016 -

03-10-2016 03-10-2016 -

Cabut -


37

KASUS GUGATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO TAHUN 2016 NO.

KASUS PERKARA

SISA TH 2015

MASUK TH 2016

PUTUS TH 2016

SISA TH 2016

BANDING

KASASI

PK

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Pertanahan

13

46

48

11

36

12

7

2

Kepegawaian

5

17

20

2

10

9

-

3

Pajak

-

-

-

-

-

-

-

4

Perijinan

1

2

2

1

2

3

-

5

Lelang

-

-

-

-

-

-

-

6

Tender

-

1

1

-

-

-

-

7

Badan Hukum

-

-

-

-

-

-

-

8

Kehutanan

-

-

-

-

-

-

-

9

Pemilukada

1

3

3

1

2

1

-

10

Partai Politik

-

-

-

-

-

-

-

11

UUAP

-

4

4

-

-

-

-

12

Lain-lain

1

27

24

4

11

2

1

JUMLAH

21

100

102

19

61

27

8


38

Dilihat dari tabel tersebut di atas, secara umum dapat dilihat terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran berikut indikator kinerjanya, bahkan ada yang melampauinya. Namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada Tahun 2016 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun

2016,

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Manado

telah

melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut: Sasaran Strategis 1. Meningkatnya penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara diselesaikan b. Persentase diselesaikan:

perkara

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

yang 100%

21 Perkara

21 %

100%

102 Perkara

102 %

yang

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.  Perkara gugatan TUN yang masuk tahun 2016 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2015 dan baru disidangkan pada Tahun 2016, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang

masih

dalam

tahapan,

jawaban,

replik,

duplik,

pembuktian/saksi. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

39

Tahun 2015 perkara masuk sebanyak 58 perkara dan sisa perkara gugatan TUN Tahun 2015 sebanyak 21 perkara dan pada Tahun 2016 diselesaikan seluruhnya sebanyak 102 Perkara. Penyelesaian perkara Tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2016 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan TUN yang diselesaikan, sebagai berikut: Perkara Sisa TUN

Gugatan

Tahun 2015 Capaian % 100 %

2014 Capaian % 100 %

2016 Capaian % 100%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 sebanyak 100%. b. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perkara gugatan TUN yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 100 perkara, diselesaikan sebanyak 102 perkara dan sisa 19 perkara

Keadaan Perkara gugatan TUN Di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tahun 2016 ; No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

Masuk 6 9 11 10 12 5 8 8 10 7 4 6 96

Putus/cabut 10 3 5 1 9 6 10 13 6 8 18 9 98


40

Laporan Perkara Permohonan UUAP ; No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

Masuk

Putus

1 1

1 1

1 1

1 1 4

4

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan TUN yang diselesaikan, sebagai berikut: Perkara TUN

masuk

2014 selesai

89

55

Capaian % 61,79%

masuk

2014 selesai

58

51

Capaian % 87,93%

masuk

2016 selesai

100

102

Capaian % 102%

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO 1.

INDIKATOR KINERJA TARGET Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 60 Perkara - Banding 65 Perkara - Kasasi 100 Perkara - Peninjauan Kembali

REALISASI

51 27 8

3. Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Sasaran Tersebut diatas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja : a. Persentase/Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase/Jumlah berkas yang deregister dan siap di distribusikan ke majelis. c. Persentase/jumlah Penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

41

e. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO 1.

2.

3.

4. 5.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

Persentase/Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Persentase/Jumlah berkas yang deregister dan siap di distribusikan ke majelis. Persentase/jumlah Penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan.

96Perkara

96 Perkara

100%

100Perkara

100Perkara

100%

100Perkara

100Perkara

100%

100Perkara

100Perkara

100%

100%

100%

100%

1. Indikator Kinerja prosentase jumlah berkas yang diajukan banding,

kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap telah melampaui target di atas 100% sesuai yang ditargetkan, dimana dapat dilihat dari 96 perkara yang ditargetkan, 96 perkara yang siap diajukan banding, kasasi dan PK dan tidak terdapat berkas perkara yang dikembalikan pada tahun 2016, ini karena adanya sisa perkara dari tahun 2015. Penerimaan biaya perkara Tahun 2015 Rp. 99.027.324,- saldo kas Rp. 12.502.361,- saldo bank Rp. 86.524.963,- jumlah penerimaan biaya perkara Tahun 2016 Rp. 132.768.544,- Saldo kas Rp. 7.301.801,- Saldo Bank Rp. 125.466.743,- terjadi kenaikan sebesar 34.07% ; 2. Indikator Kinerja prosentase jumlah berkas yang diregister dan siap

disidangkan ke majelis mencapai 100 % dimana dilihat dari 100 perkara yang ditargetkan yang dapat terealisasi sebanyak 100 perkara yang siap disidangkan ke majelis sesuai perkara yang terdaftar ; Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

42

3. Indikator Kinerja prosentase jumlah penyampaian pemberitahuan

Relass putusan / penetapan tepat waktu, tempat dan para pihak mencapai 100 % sesuai yang ditargetkan, dimana dapat dilihat dari target yang ditetapkan yaitu 100 perkara dan terealisasi 102 perkara ; 4. Indikator Kinerja prosentase Ratio majelis hakim terhadap perkara

mencapai 100% ; 5. Indikator Kinerja Persentase responden yang puas terhadap proses

peradilan 100% karena tidak ada laporan pengaduan proses persidangan. 4. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). Sasaran Tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja ; c. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan; Indikator

kinerja

persentase

jumlah

perkara

prodeo

yang

diselesaikan tidak ada perkara yang ditargetkan tidak ada perkara, terealisasi tidak ada perkara. d. Persentase

amar

putusan

perkara

yang

menarik

perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Indikator kinerja persentase jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat terdapat 2 perkara yaitu perkara Pemilukada Manado dan Pemilukada Minahasa Utara. Bahwa masing-masing dua perkara ini banyak dihadiri oleh masa pendukung kurang lebih 500 orang pengunjung siding yang dating setiap kali persidangan sampai dengan putusan dibacakan.

5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Sasaran tersebut diatas mempunyai indikator kinerja Permohonan eksekusi

atas

putusan

yang

berkekuatan

hukum

tetap

yang

ditindaklanjuti. INDIKATOR KINERJA Persentase Permohonan eksekusi

TARGET

REALISASI

%

5 Perkara

5 Perkara

100%


43

atas putusan yang berkekuatan hokum tetap yang ditindaklanjuti Indikator Kinerja persentase jumlah eksekusi tepat waktu mencapai 100% yaitu dari 5 Perkara yang ditargetkan terdapat 5 perkara yang terealisasi hal ini disebabkan karena bertambahnya perkara yang dikabulkan gugatannya di tingkat peninjauan kembali. Untuk Indikator Kinerja tersebut diatas dapat dilihat perbandingan dengan tahun- tahun sebelumnya, dimana perubahan-perubahan tersebut sangat nampak seperti yang terlihat dalam grafik dibawah ini:

100 80 60

2015 2016

40 20 0 Sisa disidangkan

Banding

Kasasi

PK

Eksekusi

6. Meningkatnya kualitas pengawasan Sasaran tersebut mempunyai 2 (dua) indikator Kinerja yaitu : 3. Prosentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. 4. Persentase

temuan

hasil

pemeriksaan

eksternal

yang

ditindaklanjuti. Pencapaian

Indikator kinerja

sasaran

pada Tahun

2016 dapat

digambarkan sebagai berikut NO a.

b.

INDIKATOR KINERJA Prosentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

TARGET 100%

REALISASI 100%

% 100%

100%

0%

0%


44

1. Indikator

kinerja

persentase

Pengaduan

Masyarakat

yang

ditindaklanjuti yang telah ditargetkan, ini dimaksudkan bahwa untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk tahun 2016 terdapat pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan teknis 2. Indikator kinerja prosentase temuan yang ditindaklanjuti tidak mencapai target 100%, ini dimaksudkan bahwa untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk Tahun 2016 tidak terdapat temuan dari hasil pengawasan baik pengawasan Internal yaitu dari Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding, Mahkamah Agung RI maupun pengawasan Eksternal yaitu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sasaran tersebut mempunyai 3 (tiga) indikator Kinerja sebagai berikut : NO a.

b. c.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

Meningkatnya Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan Optimalnya penyerapan anggaran

100%

100%

100%

98.30%

Penungkatan Kualitas SDM

100%

100%

a. Meningkatnya Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan dapat dilihat dalam table dibawah ini 1) Gedung dan Tanah Kantor Nama Kantor 1 Pengadila n Tata Usaha Negara Manado

Alamat 2 Jl. Pomorouw No. 66 Manado

Tahun Perolehan 3 1991

Luas Bangunant anah 4 1000m2/ 3500m2

Nilai Perolehan 5 Rp.255.000.00 0/ Rp.130.625.00 0


No Sertifikat/St atus 6 18.01.05.19 .4.00007/ Hak Pakai

Ket 7 Sertifikat sudah an. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI

45

2) Rumah dan Tanah Negara Nama

Alamat

Tahun Perolehan

1 Pengadil an Tata Usaha Negara Manado

2 3 Kel. Taas 1991 Kec. Tikala Baru Manado

Pengadil an Tata Usaha Negara Manado

Jl. Adipura 2009 Kel. Kima Atas Kec. Mapanget

Luas Tanah/ Jumlah Rudis 4 1500m2/ 5 Unit

5 Rp.57.500.00 0

6 18.01.05.1 9.4.00022/ Hak Pakai

4.132m2/ 3 Unit

Rp.510.079.0 00

18.01.05.1 9.4.00010/ Hak Pakai

No Sertifikat/ Status

Nilai Perolehan

Ket 7 Sertifikat sudah an. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI Sertifikat sudah an. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI

3) Kendaraan Roda Empat No 1.

2.

Nama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Harga Perolehan Rp. 169.579.000 Transfer Masuk MARI Rp. 204.200.000 APBN

Tahun Perolehan Jumlah/Merek 2007 1 (satu) unit/Toyota Vios 2011 1 (satu) unit/Nissan Livina

Kondisi

Keterangan

Baik

DB. 3 AA

Baik

DB. 4250 AM

4) Kendaraan Roda Dua No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Harga Perolehan Rp. 14.795.000 APBN Rp. 13.750.000 APBN Rp. 13.750.000 APBN Rp. 14.065.000 APBN Rp. 14.065.000 APBN Rp.15.037.000 APBN Rp.14.925.000 APBN Rp.16.600.000 APBN

Tahun Perolehan Jumlah/Merek 2007 1 (satu) unit/Suzuki FL 125 RCD 2008 1 (satu) unit/Suzuki FL 125 RCD 2008 1 (satu) unit/Suzuki FL 125 RCD 2009 1 (satu) unit/Honda Revo 115 2009 1 (satu) unit/Honda Revo 115 2011 1 (satu) unit/Yamaha Jupiter MX 2011 1 (satu) unit/Yamaha Xeon 125 2015 1 (satu) unit/Yamaha Soul GT


Kondisi

Ket

Baik

DB. 6849 MM

Baik

DB. 6049 MM

Baik

DB. 6648 MM DB. 6226 MN

Baik DB 6225 MN Baik DB 6617 MN Baik DB 6616 MN Baik DB 2657 A Baik

46

5) Peralatan dan Mesin No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Nama Barang Mesin Foto Copy Folio Lemari Besi Metal Lemari Kayu Rak Kayu Filling Cabinet Besi Brandkas Peti Uang Kas Tabung Pemadam Api CCTV Papan Visual White Board Mesin Absensi Alat Pengaman Sinyal LCD Projector/Infocus Perkakas Kantor Lainnya Meja Kerja Kayu Kursi Besi Metal Kursi Kayu Sice Bangku Panjang Besi Bangku Panjang Kayu Meja Komputer Meja Telepon Kasur/Springbed Meja Makan Besi Meja Makan Kayu Partisi Jam Elektronik Mesin Pemotong Rumput Mesin Cuci AC Split Kipas Angin Sound System Wireless Step Up/ Down Stabilisator Lambang Garuda Pancasila Gambar Presiden/Wakil Tiang Bendera Tangga Alumunium Kaca Hias Dispenser Mimbar/Podium Palu Sidang Lambang Instansi Karpet UPS Telepone (PABX)

Jumlah

Baik

2 14 26 1 29 2 2 5 2 6 3 1 1 1 10 62 152 20 11 2 8 7 2 7 4 3 1 7 1 1 21 9 9 1 1 1 2 4 3 1 3 2 1 3 2 2 2 1

2 14 23 1 29 2 2 5 2 6 3 1 1 1 10 61 152 14 9 2 4 7 2 4 3 1 1 4


Rusak Ringan

Rusak Berat 3

1 6 2 4

3 1 2 3 1

1 21 9 9 1 1 1 2 4 3 1 3 2 1 3 2 2 2 1 47

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Pesawat Telepon Faximile Genset Internet PC Unit Laptop Monitor Printer Scanner Server Router Modem Head Copy Terminal Bak Penampung Monografi Software Computer

2 1 1 1 27 9 1 11 1 2 3 1 1 1 1057 2

2 1 1 1 27 9 1 11 1 2 3 1 1 1 1057 2

b. Anggaran untuk program ini adalah ;

Pagu (1) 6.128.618.000,-

Realisasi

%

(2) 6.024.245.098,-

Sisa Anggaran

(3) 98,30

(4) 104.372.902,-

Anggaran yang dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung, dialokasikan dan direalisasikan sebagai berikut ;

Jenis Belanja Pagu (1) 52- Belanja Barang 51- Belanja Pegawai

(2) 872.494.000,5.356.124.000,-

Realisasi (3) 865.707.984,5.158.537.114

%

Sisa Anggaran

(4) 99,22 98,14

(5) 6.789.016,97.586.886,-

Dari Indikator Kinerja tersebut dapat dilihat perbandingan pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya, dimana perubahan-perubahan tersebut sangat nampak seperti yang terlihat dalam table dan grafik tersebut di bawah ini :


48

Perbandingan Jumlah Anggaran Yang Diusul Tersedia Dan Terealisasi Untuk Tahun 2015 dan 2016 Untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jumlah Anggaran Tahun

2015 2016

Usulan (Rp)

Dalam DIPA (Rp)

6.451.003.000,1.435.480.000,-

5.490.617.000,6.128.618.000,-

Terealisasi (Rp) 5.706.329.640,6.024.245.098,-

Sisa anggaran (Rp) 234.287.360,104.372.902,-

Grafik Perbandingan Jumlah Anggaran Yang Diusul Tersedia, Terealisasi Dan Sisa Untuk Tahun 2015 Dan 2016 Untuk Untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 7000000000 6000000000 5000000000 4000000000

2015

3000000000

2016

2000000000 1000000000 0 Usulan

Dalam DIPA

Terealisasi

Sisa

c. Peningkatan Kualitas SDM Sumber Daya Manusia meliputi sumber daya manusia teknis yudisial dan sumber daya manusia non teknis yudisial. Jumlah Pegawai PTUN Manado sampai dengan 31 Desember 2016 adalah terdiri dari Hakim sebanyak 10 Orang, Panitera sebanyak 1 Orang, Wapan sebanyak 1 Orang, Panmud sebanyak 2 Orang, Panitera Pengganti sebanyak 7 Orang, Jurusita Pengganti sebanyak 4 Orang, Tenaga teknis yudisial sebanyak 25 Orang, tenaga teknis yudisial sebanyak 27 orang. Hakim terdiri dari 13 orang, Panitera Pengganti terdiri dari 7 orang, dan Jurusita Pengganti terdiri dari 4 orang. 1. Jumlah Hakim Jumlah personil Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Per 31 Desember 2016 sebanyak 10 orang termasuk Ketua, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


49

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama / NIP Jamres Saraan, SH., MH. NIP. 19640816 199103 1 003 Hendry Tohonan Simamora, SH. NIP. 19741113 200502 1 001 Baharuddin, SH., MH. NIP. 19730510 200604 1 003 Zarina, SH. NIP. 19720513 200604 2 001 Sanny Pattipeilohy, SH., MH. NIP. 19781228 200604 2 036 Anang Suseno Hadi, SH NIP.198412082007041001 Tiar Mahardi, SH.,MH NIP.198408212007041001 Salman Khalik Alfarisi,SH NP.198208192007041001 Christin Andriani, SH., MH. NIP. 19840420 200704 2 001 Donny Poja, SH. NIP. 19770623 200904 1 002

Pangkat / Gol Ruang

Jabatan

Pembina Utama Muda (IV/c)

Ketua

Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata Muda Tk.1 (III/b)

Hakim Pratama Madya Hakim Pratama Madya Hakim Pratama Madya Hakim Pratama Madya Hakim Pratama Madya Hakim Pratama Madya Hakim Pratama Madya Hakim Pratama Madya Hakim Pratama Muda

2. Jumlah Kepaniteraan Jumlah personil Kepaniteraan Per 31 Desember tahun 2016 sebanyak 11 orang termasuk Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nama / NIP Eddy Jacob, SH. NIP. 19570731 198403 1 003 Antonius Wowiling, SH. NIP. 19580723 198312 1 001 Mahiruddin, SH. NIP. 19680307 198903 1 003 Joel. J. A. Roeroe, SH. NIP. 19700110 199103 1 005 Harry Turangan, S.Sos. NIP. 19571020 198003 1 005 Andi Basoka Iskandar, SH. NIP. 19580925 198103 1 005 Oktofien W. Makalew, SH. NIP. 19681006 199103 2 001 Alfred. Z. Paat, SH. NIP. 19630426 199803 1 001 Purba Rolina NIP. 19580106 197801 2001 Jacob J. J. Makalew NIP. 19600704 198402 1 001 Joppi Tumbuan, SH. NIP. 19690901 199003 1 003

Pangkat / Gol Ruang Pembina Tingkat 1 (IV/b) Penata Tingkat 1 (III/d) Penata Tingkat 1 (III/d) Penata Tingkat 1 (III/d) Penata Tingkat 1 (III/d) Penata Tingkat 1 (III/d) Penata Tingkat 1 (III/d) Penata Tingkat 1 (III/d)

Jabatan Panitera Wakil Panitera Panitera Muda Perkara Panitera Muda Hukum Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti

Penata (III/c)

Panitera Pengganti

Penata (III/c)

Panitera Pengganti

Penata (III/c)

Panitera Pengganti


50

3. Jumlah Jurusita Pengganti Jumlah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Per 31 Desember Tahun 2016 sebanyak 4 orang yaitu : No 1 2 3 4

Nama / NIP Jolla Tumbuan, SH. NIP. 19680703 199302 2 001 Samson B. Wongkar, SE. NIP. 19760103 200112 1 001 Jaenal A. Sujoko, SH. NIP. 19790516 200604 1 004 Iswanto Kau NIP. 19770803 200604 1 002

Pangkat / Gol Ruang Penata Muda Tingkat 1 (III/b) Pengatur Tingkat 1 (II/d)

Jurusita Pengganti

Pengatur (II/c)

Jurusita Pengganti

Pengatur (II/c)

Jurusita Pengganti

Jabatan

Jurusita Pengganti

Sumber Daya Manusia Non Teknis Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial/Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Per 31 Desember Tahun 2016 sebanyak 4 orang pejabat struktural adalah sebagai berikut : No

1

Nama / NIP Martha Sumale NIP. 19610330 198403 2 001 Marfel Rompas, SE

2

3

4

NIP. 19710313 199303 1 004

Maria S. Rampengan, SE NIP. 19761021 200502 2 001 Yanti Y. Wonok NIP. 19740130 199303 2 002

Pangkat / Gol Ruang Pembina Tingkat 1 (IV/b) Penata Tingkat 1 (III/d)

Jabatan

Sekretaris Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

Penata Tingkat 1

Kasubag Umum dan

(III/d)

Keuangan

Penata (III/c)

Kasubag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

Jumlah tenaga honorer di pengadilan Tata Usaha Negara Manado Per 31 Desember Tahun 2016 sebanyak 10 orang. Secara keseluruhan Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dapat dilihat dari tabel dan statistik dibawah ini :


51

a. Berdasarkan Golongan Golongan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Ia Ib Ic Id II a II b II c II d III a III b III c III d IV a IV b IV c IV d IV e

2 1 1 7 7 1 1 -

1 5 2 1 -

2 1 2 12 9 2 1 -

Jumlah

20

9

29

b. Berdasarkan pendidikan Pendidikan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Strata 2 (S2) Strata 1 (S1) D III SLTA SLTP SD Jumlah

3 15 2 20

2 4 3 9

5 19 5 29

c. Berdasarkan Jabatan Teknis / Fungsional Golongan Jabatan Teknis

I

II

Jumlah

III

IV

Hakim Calon Hakim Panitera Wakil Panitera Panitera Muda Panitera Pengganti Jurusita Pengganti

L -

P -

L 3

P -

L 6 1 2 5 -

P 3 2 1

L 1 1 -

P -

L 7 1 1 2 5 3

P 3 2 1

Jumlah

-

-

3

-

14

6

2

-

19

6


52

a. Berdasarkan Jabatan Struktur dan Staf Golongan

Jabatan Struktural dan Staf

I

II

L

P

L

Jumlah III

P

L

IV

Sekretaris Kasub Bag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana Kasub Bag Umum dan Keuangan Kasub bag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Staf

-

-

-

-

-

P -

L -

P 1

L -

P 1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

-

-

-

-

1

2

-

1

1

3

Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan Keadaan 31 Desember 2016

16 14

12 10

Laki-Laki

8

Perempuan

6 4 2 0 I

II

III

IV


53

Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan 31 Desember 2016

16

14 12 10 Laki-laki

8

Perempuan

6 4 2 0 SD

SMP

SMA

D III

S1

S2

Daftar Mutasi Promosi No

Nama

Nip

Pangkat

Jabatan

1

Andi Darmawan, S.H

19830803 200704 1 001

III/c

Hakim PTUN Manado

2

Ceckly Kereh, S.H

19800604 200604 1 002

III/c

Hakim PTUN Manado

3

Maria Pingkan Telew, S.H

19840323 200805 2 001

III/b

Hakim PTUN Manado

4

Yusuf Ngongo, S.H

19740118 200604 1 004

III/c

Hakim PTUN Manado

Retno Ariyani, S.H

19840307 200805 2 002

III/b

Hakim PTUN Manado

Dra. Labobar Alentji, S.H. M.H

19540807 197903 2 001

IV/c

Wakil Ketua PTUN Manado

5

6


Pejabat yang Mengeluarkan SK Nomor SK Tanggal SK Dirjen Badilmitun MARI 317/Djmt/Kep/10/ 2016 3 Oktober 2016 Dirjen Badilmitun MARI 317/Djmt/Kep/10/ 2016 3 Oktober 2016 Dirjen Badilmitun MARI 317/Djmt/Kep/10/ 2016 3 Oktober 2016 Dirjen Badilmitun MARI 317/Djmt/Kep/10/ 2016 3 Oktober 2016 Dirjen Badilmitun MARI 317/Djmt/Kep/10/ 2016 3 Oktober 2016 Dirjen Badilmitun MARI 316/Djmt/Kep/10/ 2016

Mutasi dan Promosi

Hakim PTUN Pontianak



Hakim PTUN Pekan Baru

Hakim PTUN Mataram

Ketua PTUN Ambon

54

7

Salman Khalik Alfarisi, S.H.

19820819 200704 1 001


III/c

8

Anang Suseno Hadi, S.H.

19841208 200704 1 001

III/c

Hakim PTUN Mataram

9

Tiar Mahardi, S.H., M.H.

19840821 200704 1 001

III/c

Hakim PTUN Jambi

3 Oktober 2016 Dirjen Badilmitun MARI 317/Djmt/Kep/10/ 2016 3 Oktober 2016 Dirjen Badilmitun MARI 317/Djmt/Kep/10/ 2016 3 Oktober 2016 Dirjen Badilmitun MARI 317/Djmt/Kep/10/ 2016 3 Oktober 2016

Hakim PTUN Manado

Hakim PTUN Manado

Hakim PTUN Manado

Pensiun Untuk Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak ada Pegawai Negeri yang dipensiunkan.

Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran pada Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : No 1. 2. 3.

INDIKATOR KINERJA Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat non teknis Jumlah pegawai baru

TARGET 100%

REALISASI 100%

% 100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

Indikator Kinerja jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis telah terealisasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, ini dilihat dari keikutsertaan pegawai dalam bimbingan teknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Mahkamah Agung R.I, yaitu ; 1. Konsultasi ke Mahkamah Agung RI yang di tugaskan kepada Eddy Jacob, SH dan Martha Sumale pada tanggal 7 – 8 Januari 2016 2. Konsultasi ke Mahkamah Agung RI yang di tugaskan kepada Ketua PTUN Manado, Mula H. Sirait, SH.MH pada tanggal 8 Januari 2016 3. Kegiatan Sosialisasi Pendampingan Penyusunan LKKL Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh KPPN Manado yang ditugaskan kepada Jaenal Arifin Sujoko dan Iswanto Kau pada tanggal 20 Januari 2016 4. Kegiatan Pendampingan Laporan Keuangan Tahun 2015 pada Unit Akuntansi Wilayah di Lingkungan Mahkamah Agung RI provinsi Sulawesi Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

55

Utara yang ditugaskan kepada Marfel Rompas, SE dan Jaenal Arifin Sujoko pada tanggal 21 – 22 Januari 2016 5. Kegiatan Bimtek Penyusunan LK UAPPA-W Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawes Utara yang ditugaskan kepada Marfel Rompas, SE dan Jaenal Arifin Sujoko pada tanggal 21 Januari 2016 6. Kegiatan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada PN Tahuna yang dilaksanakan di PTA Manado yang ditugaskan kepada Iswanto Kau pada tanggal 25 – 26 Januari 2016 7. Kegiatan Pembinaan menyangkut materi Kepemimpinan dan Pelaksanaan Perma 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang ditugaskan kepada Jamres Saraan,SH.MH, Dra. Labobar Alentji, SH.MH, Martha Sumale, Antonius Wowiling, SH, Joel J. A. Roeroe, SH, Yusuf Ngongo, SH, Yanti Yunita Wonok, Jolla Tumbuan, SH pada tanggal 27 – 30 Januari 2016 8. Kegiatan Pembinaan menyangkut Materi Kepemimpinan dan Pelaksanaan Perma No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang ditugaskan kepada Hendry T. Simamora, SH , Ceckly J. Kereh, SH, Christin Andriyani SH.MH, Andi Darmawan, SH , Retno Ariyani, SH , dan Maria P. Telew, SH pada tanggal 27 – 30 Januari 2016 9. Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun Anggaran 2015 yang ditugaskan kepada Maria S. Rampengan, SE dan Jaenal A. Sujoko pada tanggal 28 Januari 2016 10. Kegiatan Rekonsiliasi Data dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan / BMN tahun anggaran 2015 DIPA 005.05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditugaskan kepada Marfel Rompas, SE dan Jaenal A. Sujoko pada tanggal 1 – 3 Februari 2016 11. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pendalaman Materi Keterbukaan Informasi Publik yang ditugaskan kepada Dra. Labobar Alentji, SH.MH pada tanggal 15 – 20 Februari 2016 12. Kegiatan Rapat Persiapan dan Anwijzing Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan barang / jasa pada PN Tahuna yang dilaksanakan di PTA Manado yang ditugaskan kepada Iswanto Kau pada tanggal 12 – 15 Februari 2016 13. Kegiatan Rapat Pembukaan Penawaran, Koreksi Aritmatik, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada PN Tahuna yang dilaksanakan di PTA Manado yang ditugaskan kepada Iswanto Kau pada tanggal 19 – 26 Februari 2016


56

14. Kegiatan Workshop Pembuatan Bukti Potong PPH pasal 21, E-Filing, dan MPN G-2 yang ditugaskan kepada Samson B. Wongkar dan Jaenal A. Sujoko pada tanggal 23 Februari 2016 15. Kegiatan Rapat Pembuktian Kualifikasi Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan barang / jasa pada PN Tahuna yang dilaksanakan di PTA Manado yang ditugaskan kepada Iswanto Kau pada tanggal 29 Februari 2016 16. Pelatihan Pemantapan KEPPH yang ditugaskan kepada Andi Darmawan, SH dan Maria P. Telew, SH pada tanggal 29 Februari 2016 – 5 Maret 2016 17. Bimtek Admin IT Peradilan Tata Usaha yang ditugaskan kepada Joel J. A. Roeroe, SH pada tanggal 22 – 24 Maret 2016 18. Pelatihan Pemantapan KEPPH yang ditugaskan kepada Christin Andriani, SH.MH pada tanggal 14 – 19 Maret 2016 19. Bimtek dan Pelatihan Kepemimpinan Ketua dan Wakil Ketua Peradilan Tata Usaha Negara yang ditugaskan kepada Jamres Saraan, SH.MH pada tanggal 14 – 18 Maret 2016 20. Bimtek dan Pelatihan Kepemimpinan Ketua dan Wakil Ketua Peradilan Tata Usaha Negara yang ditugaskan kepada Dra. Labobar Alentji, SH.MH pada tanggal 16 – 18 Maret 2016 21. Sosialisasi PMK Nomor 11/PMK.05/2016 dan Aplikasi SAS yang ditugaskan kepada Iswanto Kau pada tanggal 21 Maret 2016 22. Diklat Hakim Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang di tugaskan kepada Baharuddin, SH.MH, Zarina, SH, Andi Darmawan, SH, Christin Andriani, SH.MH, Retno Ariyani, SH, Maria P. Telew, SH, Donny Poja, SH pada tanggal 11 – 15 April 2016 23. Rapat Evaluasi Program / Kegiatan APBN Triwulan I Tahun Anggaran 2016 yang ditugaskan kepada Marfel Rompas, SE pada tanggal 12 April 2016 24. Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Perkara Tata Usaha Negara yang ditugaskan kepada Joppi Tumbuan, SH pada tanggal 20 – 22 April 2016 25. Bimbingan Teknis Panitera Muda Hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang ditugaskan kepada Jacob J. J. Makalew pada tanggal 20 – 22 April 2016 26. Bimbingan Teknis Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditugaskan kepada Jaenal A. Sujoko pada tanggal 25 -27 April 2016 27. Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka Mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditugaskan kepada Maria S. Rampengan, SE pada tanggal 28 April 2016


57

28. Sosialisasi dan Rekonsiliasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang ditugaskan kepada Samson B. Wongkar, SE pada tanggal 28 April 2016 29. Diklat Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Angkatan XI Tahun Anggaran 2016 yang ditugaskan kepada Martha Sumale pada tanggal 8 – 20 Mei 2016 30. Bimbingan Teknis Bendahara Keuangan Perkara yang ditugaskan kepada Jolla Tumbuan, SH pada tanggal 11 – 13 Mei 2016 31. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program / Kegiatan APBN Triwulan II Tahun Anggaran 2016 yang ditugaskan kepada Martha Sumale dan Maria S. Rampengan, SE pada tanggal 18 Juli 2016 32. Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan VIII Tahun Anggaran 2016 yang ditugaskan kepada Marfel Rompas, SE pada tanggal 24 Juli – 22 November 20163 33. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VIII Tahun Anggaran 2016 yang ditugaskan kepada Maria S. Rampengan, SE pada tanggal 24 Juli – 30 November 2016 34. Diklat Kuasa Penguna Anggaran (KPA) Angkatan VII dan VIII Tahun Anggaran 2016 yang ditugaskan kepada Martha Sumale pada tanggal 31 Juli 2016 – 5 Agustus 2016 35. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan II Tahun Anggaran 2016 yang ditugaskan kepada Jaenal A. Sujoko dan Samson B. Wongkar pada tanggal 29 juli 2016 36. Diklat Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya Angkatan V Tahun Anggaran 2016 yang ditugaskan kepada Yanti Yunita Wonok pada tanggal 18 – 25 September 2016 37. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tahun Anggaran 2016 yang ditugaskan kepada Jamres Saraan, SH.MH, Hendry T. Simamora, SH, Joel J. A. Roeroe, SH, dan Jolla Tumbuan, SH pada tanggal 28 – 30 September 2016 38. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Wilayah Sulawesi Tahun Anggaran 2016 yang ditugaskan kepada Yanti Yunita Wonok pada tanggal 16 – 21 Oktober 2016 39. Worshop Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan yang ditugaskan kepada Eddy Jacob, SH dan Christie V. Tuuk 40. Diklat Bendahara Wilayah Manado tahun Anggaran 2016 yang ditugaskan kepada Jolla Tumbuan, SH , dan Iswanto kau pada tanggal 24 – 28 Oktober 2016 41. Diklat Teknis Fungsional Panitera Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia yang ditugaskan kepada Antonius Wowiling, SH dan Mahiruddin, SH pada tanggal 30 Oktober 2016 – 5 November 20163


58

42. Seleksi dan Uji Kelayakan Calon Panitera Pengadilan Tingkat Banding yang ditugaskan kepada Eddy Jacob, SH pada tanggal 7 November 2016 43. Kegiatan Monitoring dan Sosialisasi PNBP yang ditugaskan kepada Jolla Tumbuan, SH dan Iswanto Kau pada tanggal 8 November 2016 44. Koordinasi dalam rangka Pengoperasian Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang ditugaskan kepada Martha Sumale dan Marfel Rompas, SE pada tanggal 10 – 11 November 2016 45. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang ditugaskan kepada Jaenal A. Sujoko pada tanggal 15 – 18 November 2016 46. Kegiatan Monitoring Evaluasi Laporan Keuangan dan Pembinaan oleh kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang ditugaskan kepada Dra. Labobar Alentji, SH. MH , Eddy jacob, SH, dan Martha Sumale pada tanggal 17 November 2016 47. Seminar Implementasi Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan Tk III Angkata VIII yang ditugaskan kepada Martha Sumale pada tanggal 21 November 2016 48. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang ditugaskan kepada Yanti Yunita Wonok, Helini K. M. Mongan, dan Maria I. Ungga pada tanggal 23 – 25 November 2016 49. Diklat Teknis Fungsional Sengketa Administrasi Pemerintahan yang ditugaskan kepada Joel J. A. Roeroe SH, dan Oktofien W. Makalew, SH pada tanggal 28 November 2016 – 3 Desember 2016 50. Seminar Implementasi Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan Tk IV Angkata VIII yang ditugaskan kepada Martha Sumale pada tanggal 28 November 2016 51. Pembahasan Usulan RKA-KL Tahun Anggaran 2018 yang ditugaskan kepada Martha Sumale dan Jaenal A. Sujoko pada tanggal 5 Desember 2016 52. Kegiatan Treasury Learning Center (TLC) yang ditugaskan kepada Jaenal A. Sujoko pada tanggal 19 Desember 2016

8. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung INDIKATOR KINERJA Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan

TARGET 100%

REALISASI 99,21%

% 99,21%

Tersedianya sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak terlepas dari anggaran yang dapat diserap pada tahun Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

59

2015 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mendapat anggaran pengadaan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 357.500.000 dan dapat terserap sebesar Rp. 354.673.000 atau capaian realisasi penyediaan sarana dan prasarana aparatur pengadilan adalah sebesar 99,21%. Pada Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mendapat Anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 472.275.000,- dan dapat terserap sebesar Rp. 459.163.000,- atau 97.22%. Sisa Anggaran yang tidak terserap Rp.13.112.000,Kegiatan yang dilakukan berupa : a. Pengadaan Pengadaan barang yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016 berupa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pengadaan Meubelair Pengadaan AC Standing Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadaan ESKUM Pengadaan ATR Pengadaan Sarana Pendukung SIPP Pengadaan Anti virus

40 Unit 1 Unit 12 Unit 1 Sistem 1 Sistem 23 Unit 1 Sistem

Perbandingan dengan Tahun 2015 dapat dilihat pada table dibawah ini : Jumlah Anggaran Tahun

2015 2016

Usulan (Rp) 6.576.490.000,1.745.000.000,-

Dalam DIPA (Rp) 357.500.000,430.275.000,-

Terealisasi (Rp) 354.673.000,459.163.000,-

Sisa anggaran (Rp) 2.827.000,13.112.000,-

9. Program Peningkatan Managemen Peradilan Militer dan TUN Sasaran tersebut mempunyai tujuan agar dapat terpenuhinya Sarana dan Preasarana yang optimal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Indikator Kinerja yaitu ; a. Penyelesaian Perkara Peradilan TUN; b. Penyelesaian Perkara Peradilan TUN melalui pembebasan biaya perkara; c. Tersedianya layanan Pos Bantuan Hukum.


60

Pencapaian target Indikator kinerja pada Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut ;

No a.

INDIKATOR KINERJA Penyelesaian Perkara Peradilan TUN

TARGET 55Prk

REALISASI 100%

% 100%

b.

Penyelesaian Perkara Peradilan TUN melalui pembebasan biaya perkara

2 Prk

0

0

c.

Tersedianya layanan Pos Bantuan Hukum

192 JL

100%

100%

a. Indikator Kinerja Penyelesaian Perkara Peradilan TUN sejumlah Rp. 14.000.000,- meliputi tersedianya konsumsi persidangan dan biaya pengamanan sidang dimana target 2016 adalah 55 Perkara, sedangkan perkara

yang masuk berjumlah

100 Perkara

dengan

demikian

penyerapan anggaran telah melampaui target 100% b. Indikator

Kinerja

Penyelesaian

Perkara

Peradilan

TUN

melalui

pembebasan biaya perkara sejumlah Rp 1.300.000,- hal ini tidak terserap oleh karena tidak ada permohonan yang masuk untuk pembebasan biaya perkara (Prodeo). c. Indikator Kinerja kegiatan Layanan Pos Bantuan Hukum di PTUN Manado sejumlah Rp. 22.200.000,- yang meliputi belanja barang ATK dan Honor Jasa Konsultan Hukum terealisasi 100% dengan volume 192 Jam Layanan.

Dari ketiga indikator tersebut diatas dapat dilihat pencapaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak terdapat perubahan-perubahan yang terjadi seperti yang terlihat dalam grafik tersebut dibawah ini ;


61

25000000 20000000 15000000

2014

10000000

2015

5000000 0 Keamanan dan Konsumsi Persidangan

Prodeo

Pos Layanan Hukum

Pengelolaan Keuangan Negara di Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Manado secara keseluruhan sebagaimana Dana yang telah dialokasikan dalam Program Peningkatan Managemen Peradilan Militer dan TUN Tahun Anggaran 2016 baik yang telah direalisasikan maupun yang belum terealisasikan sebagai berikut : Pelaksanaan Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Manado

tersedia

dana

anggaran

pendapatan belanja yaitu Rp. 36.180.000,- dengan rincian dapat dilihat pada table dibawah ini : Kode 521219

Uraian

Biaya Pengamanan Sidang dan 521211 Konsumsi Persidangan 521219 Biaya Perkara Prodeo 1059.003 Pos Bantuan Hukum Jumlah

Pagu (Rp) 10.000.000,-

Realisasi (Rp) 10.000.000,-

Sisa (Rp)

4.000.000,-

4.000.000,-

0,-

1.300.000,-

0,-

1.300.000,-

22.200.000,-

22.180.000,-

20.000,-

37.500.000,-

36.180.000,-

1.320.000,-

0,-

Dari alokasi anggaran belanja yang tidak terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.320.000,-


62

Perbandingan Jumlah Anggaran Yang Diusul Tersedia Dan Terealisasi Untuk Tahun 2015 dan 2016 Untuk Program Peningkatan Managemen Peradilan Militer dan TUN Jumlah Anggaran Tahun

2015 2016

Usulan (Rp)

Dalam DIPA (Rp)

50.000.000,55.000.000,-

37.350.000,37.500.000,-

Terealisasi (Rp) 34.440.000,36.180.000,-

Sisa anggaran (Rp) 2.910.000 1.320.000,-

Grafik Perbandingan Jumlah Anggaran Yang Diusul, Tersedia Terealisasi Dan Sisa Untuk Tahun 2015 Dan 2016 untuk Program Peningkatan Managemen Peradilan Militer dan TUN 60000000 50000000 40000000 2015

30000000

2016

20000000 10000000 0 Usulan

Dalam DIPA

Terealisasi


Sisa

63

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan 1. Bahwa untuk memenuhi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah disusun sesuai dengan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 323/SEK/OT.01.2/II/2016 tertanggal 17 November 2016 perihal Penyampaian LKJIP tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. 2. Bahwa sesuai rencana strategis tahun 2015 – 2019 yang dijabarkan dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis sesuai dengan tujuan dalam program utama dan kegiatan pokok yang dijabarkan dalam rencana kerja 2016, maka akuntabilitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Manado selama tahun 2016 telah diukur dan dianalisa dengan hasil sebagai berikut: a) Indikator prosentase perkara yang diselesaikan tahun 2016 adalah 100% dari 100 perkara yang masuk, diputus 98 perkara, selebihnya ada perkara yang dissmisal, gugur, diteruskan dan dicabut. b) Keberhasilan yang telah dicapai antara lain tidak ditemukan adanya temuan yang dapat ditindaklanjuti hasil pengawasan baik itu pengawasan secara internal maupun eksternal. 3. Hambatan/masalah yang masih diahadapi antara lain :  Belum memadainya ruang sidang dan ruang kerja bagi pegawai PTUN Manado yang berakibatkan kepada Hakim dalam melakukan persidangan harus melalui antrian (bergantian sidang) juga kepada para

pihak

harus

menunggu

terlalu

lama

untuk

menjalani

persidangan.  Tidak ada tenaga Staff di bagian bagian kesekretariatan dan kepaniteraaan, tenaga yang ada saat ini yang diperbantukan adalah tenaga staff honorer.  Adanya dana yang dialokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

64

 Kendaraan operasional yang dimiliki roda 4 (empat) hanya menyisahkan

2

Unit

Kendaraan

masih

sangat

diharapkan

penambahan operasional roda 4 (empat)  Masih terdapat lahan kosong untuk pembangunan rumah dinas seluas 2600M2 untuk pembangunan Rumah Dinas Hakim B. Saran – saran 1. Guna mencapai target dan hasil maksimal dari kinerja aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, kendalanya diklat bimbingan teknis dan non teknis yudisial ditingkatkan pada masa yang akan datang. 2. Rekrutmen tenaga administrasi dan IT perlu terus diadakan minimal 1 tahun sekali. 3. Meningkatkan Alokasi dana (DIPA) untuk Tahun anggaran selanjutnya. 4. Perlu adanya pembangunan gedung kantor yang sesuai prototype yang telah ditetapkan Mahkamah Agung dilokasi yang telah tersedia, 5. Perlu adanya penambahan pegawai untuk tenaga staff secepatnya. 6. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKAKL yang telah diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Demikian Laporan Tahunan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Manado, 10 Januari 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado KETUA

JAMRES SARAAN, SH.,MH N I P. 19640816.199103.1.003


65

LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LKJIP 1. Struktur Organisasi PTUN Tahun 2016 2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 3. Matriks Renstra 2015-2019 4. RKT 2017 5. PKT 2017 6. SK Tim Penyusun LKIP 7. Lampiran-lampiran lainnya.


66

KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 1

Recommend Documents