LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2016 KATA PENGANTAR

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

2016

KATA PENGANTAR

S

egala puji bagi Allah SWT, dengan rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja (LKJ) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2016 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2016 telah dapat disusun. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BPM Aceh berkewajiban menyusun laporan kinerja (LKJ) sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai Visi dan Misi organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BPM Aceh tahun 2012-2017 yang merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017, yang selanjutnya dijabarkan setiap tahunnya dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja (Tapkin). LKJ BPM Aceh Tahun 2016 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan BPM Aceh selama Tahun 2016 yang tertuang dalam rencana srategis BPM Aceh tahun 2012‐2017. Pengukuran pencapaian output sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai selama kurun waktu Tahun 2016. Dengan demikian akan terlihat seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPM Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan/pemanfaatan sumber daya yang dimiliki selama Tahun 2016. LKJ BPM Aceh Tahun 2016 juga memuat capaian kinerja serta realisasi penyerapan anggaran tahun Anggaran 2016 dan sekaligus menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan manajemen kinerja BPM Aceh di masa akan datang.

Banda Aceh,

Februari 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH

(Prof. Dr. Ir. AMHAR ABUBAKAR, M.Sc) PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610503 198603 1 003

i


2016

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................................................................. DAFTAR ISI .................................................................................................................................................... IKHTISAR EKSEKUTIF............................................................................................................................. BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ................................................................................................... B. TUGAS, FUNGSI DAN SUMBER DAYA APARATUR .................................... C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI ....................................................................... D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) ....................................... E. SISTEMATIKA PENYAJIAN....................................................................................

BAB II

i ii iii

1 1 5 7 9

PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2012-2017 ............................... 10 B. TUJUAN DAN SASARAN ........................................................................................ 12 C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN................................................................................. 15 D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) ............................................................ 18 E. PENETAPAN KINERJA............................................................................................. 22

BAB III

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA............................................................... B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 .............................................................

23 33

PENUTUP A. KESIMPULAN .............................................................................................................. B. RENCANA TINDAK LANJUT .................................................................................

71 71

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 RENCANA KINERJA TAHUNAN BPM ACEH 2016 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 RENCANA/ TARGET DAN CAPAIAN SKPA TAHUN ANGGARAN 2016

i


2016

IKHTISAR EKSEKUTIF

L

aporan Kinerja (LKJ) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2016 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2012 – 2017 dan Rencana Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Penyusunan LKJ Tahun 2016 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan bagi setiap instansi Pemerintah dalam melaksanakan manajemen pemerintahan dan implementasi berbagai kebijakan yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi serta tujuan dan sasaran secara sistematis yang telah dituangkan dalam Renstra BPM Aceh Tahun 2012 – 2017. Visi tersebut yakni “Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Nanggore Aceh Darussalam”. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas perlu dirumuskan sejumlah misi yaitu : 1.

Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, Gampong dan Kelurahan;

2.

Peningkatan Keswadayaan Masyarakat;

3.

Pemantapan Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga yang Islami;

4.

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

5.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan;

6.

Pemberdayagunaan Teknologi Tepat Guna Sesuai Kebutuhan Masyarakat;

7.

Penanggulangan Kemiskinan.

iii


2016

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2016 ditetapkan berdasarkan 4 (empat) sasaran strategis, selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2016 menunjukkan bahwa 4 (empat) sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan secara baik, namun masih ada beberapa indikator sasaran strategis yang masih perlu ditingkatkan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR RENSTRA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Mutu Gizi Anak Usia Dini Melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)

INDIKATOR KINERJA 1

Jumlah

sekolah

perbaikan

gizi

yang

mendapat

melalui

makanan

TARGET 2016

REALISASI 2016

CAPAIAN 2016

91 Sekolah

91 Sekolah

100%

tambahan bergizi (PMT-AS)

SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Teknologi Tepat Guna (TTG)

1

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2016

Jumlah peserta yang berhasil menjadi

6 Inventor

juara Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Teknologi Tepat Guna (TTG) XI Tahun 2016

iv

REALISASI 2016 6 Inventor

CAPAIAN 2016 100%


2016

SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kemukiman dan Gampong

1

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2016

REALISASI 2016

CAPAIAN 2016

Jumlah Gampong Berprestasi yang

6

6 Gampong

100%

Mendapat Dana Pembinaan

Gampong

SASARAN STRATEGIS 4: Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Gampong

INDIKATOR KINERJA 1

Jumlah

Gampong

Mengelola Dana Desa

yang

Berhasil

TARGET 2016

REALISASI 2016

CAPAIAN 2016

6.474

6.474

100%

Gampong

Gampong

Banda Aceh,

Februari 2017



v


2016

BAB. I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan

untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam

rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukursehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pemerintah telah menerbitkan instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan

kepada

presiden

selaku

kepala

pemerintahan.

Laporan

tersebut

menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP). B.

TUGAS, FUNGSI, DAN SUMBER DAYA APARATUR Secara kelembagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh adalah perangkat daerah

sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh mempunyai tugas untuk “Melaksanakan Tugas

Umum

Pemerintahan

dan

Pembangunan

di

bidang

pemberdayaan

masyarakat”. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh mempunyai fungsi : 1


2016

1.

Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;

2.

Penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;

3.

Penyelengaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, termasuk pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;

4.

Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan mukim dan gampong serta pemberdayaan masyarakat;

5.

Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pembedayaan masyarakat;

6.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana tersebut di atas, Badan Pemberdayaan

Masyarakat Aceh mempunyai kewenangan: 1.

Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan kelembagaan mukim dan gampong;

2.

Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang ketahanan masyarakat;

3.

Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;

4.

Merumuskan

dan

menyiapkan

kebijakan

dibidang

pemberdayaan

ekonomi

masyarakat gampong; 5.

Merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi litbang serta penyusunan perencanaan dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat; dan

6.

Melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta rumah tangga.

2


2016

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi maka susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh, terdiri dari : 1.

Kepala Badan;

2.

Sekretaris;

3.

Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Perdesaan;

4.

Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong;

5.

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

6.

Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan;

7.

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Didalam penyusunan dan pembagian struktur organisasi berdasarkan esselon III dan

IV adalah sebagai berikut : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sekretariat, terdiri dari : a.

Sub Bagian Umum;

b.

Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;

c.

Sub Bagian Keuangan.

Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Perdesaan, terdiri dari : a.

Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdesaan;

b.

Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Gampong.

Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong, terdiri dari : a.

Sub Bidang Motivasi dan Swadaya;

b.

Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Tradisi dan Budaya.

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari : a.

Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan;

b.

Sub Bidang Bimbingan Usaha Ekonomi.

Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan, terdiri dari : a.

Sub Bidang Teknologi Tepat Guna;

b.

Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan.

Unit Pelaksana Kegiatan (UPTB), terdiri dari : a.

Sub Bagian Tata Usaha;

b.

Seksi Penyiapan dan Penyelenggaraan Pelatihan;

c.

Seksi Sarana dan Prasarana Pelatihan. 3


2016

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BPM Aceh didukung oleh 133 orang pegawai yaitu PNS sebanyak 105 dan tenaga kontrak sebanyak 42 orang. Gambaran komposisi pegawai yang ada saat ini sampai akhir bulan Desember 2016.  Menurut golongan : a. Golongan IV

= 18 orang

b. Golongan III

= 56 orang

c. Golongan II

= 16 orang

d. Tenaga Kontrak

= 42 orang

 Menurut jenis kelamin: a. Laki-laki

= 86 orang

b. Perempuan

= 47 orang

 Menurut tingkat pendidikan sebagai berikut: a. Pasca Sarjana (S-2)

= 18 orang

b. Sarjana (S-1)

= 61 orang

c. Diploma III (D-III)

= 5 orang

d. SLTA Sederajat

= 26 orang

 Jumlah PNS yang menduduki eselon: a. Eselon II-a

= 1 orang

b. Eselon III-a

= 6 orang

c. Eselon IV-a

= 13 orang

4


C.

2016

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh didalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya

memiliki strategi pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada RPJMA Tahun 2012 – 2017 dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan situasi pemberdayaan masyarakat baik secara lokal, nasional dan global. Strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh adalah : 1.

Pemantapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong sesuai dengan kaidah yang berlaku;

2.

Peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Gampong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

3.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial dan memantapkan manajemen pemerataan keadilan serta peningkatan kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial dan ekonomi melalui pembinaan dan stimulan dalam rangka penanggulangan kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan;

4.

Penanggulangan kemiskinan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dilaksanakan berdasarkan pembagian 4 klaster/kelompok yaitu : a. Klaster I bantuan dan Perlindungan Sosial berbasis keluarga bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; b. Klaster II Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; c. Klaster III Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; d. Klaster IV Program murah untuk rakyat untuk memberikan ”sesuatu” dengan harga sangat murah dengan sebagian dibantu pemerintah.

5.

Melanjutkan dan mendukung Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong/Desa (P3MG/D);

6.

Memfungsikan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai lembaga pengembangan perekonomian masyarakat Gampong;

5


7.

2016

Mengupayakan bantuan stimulan bagi masing-masing Gampong secara proporsional dalam bentuk program Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong atau nama lain serta program-program pemberdayaan lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing Gampong;

8.

Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan dan kelembagaan Mukim/ Gampong, pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan pelaku program melalui berbagai pelatihan dan field training guna meningkatkan pengetahuan sehingga diharapkan menjadi tenaga profesional pada bidang tugasnya;

9.

Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengelola Industri Kecil dan Rumah Tangga serta meningkatnya kemampuan usaha UKM;

10. Pengembangan TTG untuk perdesaan sebagai upaya peningkatan akses kelompok masyarakat miskin terhadap TTG untuk peningkatan produktifitas; 11. Menumbuh kembangkan keswadayaan, gotong royong masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun Gampong; 12. Memberdayakan keluarga guna meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan di Gampong maupun diperkotaan melalui 10 program pokok PKK. 13. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan peningkatan gizi anak sekolah sehingga akan tercipta suasana yang mendukung kecerdasan dan aktifitas anak. 14. Mendukung kegiatan posyandu dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Gampong; 15. Meningkatkan kualitas pendidikan guna mendukung kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan mendukung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

6


D.

2016

PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED ) Berdasarkan analisis tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh,

maka peran sebagai regulator merupakan tantangan utama yang perlu disikapi untuk pengembangan pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. Adapun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan pemberdayaan masyarakat aceh : 1. Isu Substansial a. Kurangnya akses bagi masyarakat untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan

dalam

mengatur

kehidupannya

sebagai

akibat

masih

kuatnya

kewenangan Pemerintah dalam mengelola kebijakan program pembangunan; b. Masih kurangnya Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di gampong – gampong; c. Masih kurangnya TK/RA/SD/MI yang mendapat bantuan pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS); d. Perlunya pembinaan secara berkelanjutan terhadap peningkatan Kesejahteraan Keluarga baik di kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa; e. Masih tumpang tindihnya pembinaan dan pengembangan kelembagaan adat antara BPM, MAA dan Katibul Wali ; f. Masih terbatas dan rendahnya tingkat pengetahuan/keterampilan

masyarakat

dalam mengelola SDA dan mendayagunakan TTG sesuai kebutuhan masyarakat; g. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program pembangunan di gampong/kelurahan; h. Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong belum optimal; i. Terbatasnya sarana dan prasarana Pemerintahan Mukim, dan Gampong; j. Perlunya peningkatan, fasilitasi, monitoring pelaksanaan dana desa secara efektif dan efisien; k. Belum berperannya lembaga ekonomi masyarakat

seperti Badan Usaha Milik

Gampong (BUMG), Koperasi Unit Desa (KUD) dan lembaga keuangan lainnya guna menunjang hasil produksi masyarakat; l. Belum optimalnya data Profil Gampong secara lengkap sebagaimana dasar penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan potensi wilayah; m. Perlunya pembinaan secara kontinyu dan terus menerus terhadap Pemerintahan Gampong yang memenuhi syarat sehingga dalam pelaksanaan perlombaan Gampong lebih terarah;

7


2016

n. Kurang berfungsinya lembaga Posyantekdes sehingga informasi pemanfatan TTG bagi masyarakat kurang efektif; o. Masih kurangnya penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Inovasi terbarukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ; p. Belum adanya data yang lengkap terhadap desa miskin dan terisolir, kawasan yang memiliki potensi, masyarakat miskin untuk penyusunan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan; 2. Isu Institusional a. Aspek Kelembagaan  Adanya perbedaan bentuk dan nomenklatur Instansi Pemberdayaan Masyarakat pada tingkat Kabupaten/Kota dan ada Kabupaten/Kota yang belum membentuk Institusinya;  Masih banyak pejabat/aparatur BPM Kabupaten/Kota yang belum mempunyai kompetensi di bidang pemberdayaan masyarakat, hal ini disebabkan karena pemindahan/mutasi pejabat, pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  Belum tejalinnya singkronisasi dan kesamaan persepsi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang program kegiatan yang akan di alokasikan ke gamponggampong; b. Aspek Kebijakan dan Program Prioritas  Komitmen Pemerintahan Kab/Kota terhadap penetapan kebijakan dan Programprogram Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen Propeda, Renstra dan Repetada belum seluruhnya ada;  Program-program memperhatikan

Prioritas Program

Pemerintahan Pemberdayaan

Kab/Kota Masyarakat

belum

seluruhnya

dan

Penguatan

Pemerintahan /Kelembagaan Mukim dan Gampong;  Belum semua Kab/Kota mengintruksikan kepada gampong-gampong untuk mengupdate pendayagunaan profil gampong dengan menunjuk petugas khusus dan memberikan honorarium;

8


E.

2016

SISTEMATIKA PENYAJIAN Dalam penyajian Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017

memiliki sistematika penulisan sebagai berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF Menguraikan ringkasan secara menyeluruh LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh; BAB I

PENDAHULUAN Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, penetapan kinerja, sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan capaian visi dan misi Badan Pembedayaan Masyarakat Aceh.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Pada bab ini diuraikan akuntabilitas kinerja, diutamakan pada pencapaian sasaran organisasi. Didalamnya disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

BAB IV PENUTUP BAB V

LAMPIRAN

9


2016

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

Rencana Strategis (RENSTRA) 2012 - 2017 Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh tahun 2012-2017

merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012‐2017, sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan dan Rencana Strategis pemerintah Aceh Tahun 2012‐2017. Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2012‐2017 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah dalam menjalankan kebijakan Strategis pemerintah Aceh yang merupakan implementasi RPJMA Tahun 2012‐2017, serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh . Isi dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh menjabarkan tentang kebijakan yang dilakukan secara komprehensif dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai selama periode lima tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika tuntutan perubahan dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pemerintah Aceh khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya selama periode lima tahun kedepan. 1.

Visi Berdasarkan peran dan mandat Pemerintah Aceh yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsi, visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh adalah :

Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Aceh

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita dalam rangka perubahan menuju masyarakat Aceh yang lebih mandiri melalui pemberdayaan masyarakat dan 10


2016

sebagai motor penggerak perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong serta cerminan komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi yang lebih baik lagi, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh. a. Keberdayaan masyarakat, merupakan upaya mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi

aspek

pemberdayaan ekonomi masyarakat, keswadayaan masyarakat, sosial budaya masyarakat, pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, pendayagunaan tehnologi tepat guna dan penanggulangan kemiskinan, sehingga diharapkan masyarakat Aceh secara bertahap akan mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam proses pembangunan. b. Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai demi terwujudnya suatu tatanan Pemantapan Kerangka Acuan/Regulasi, Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan Mukim dan Gampong, Pemantapan

Pengelolaan

Keuangan

Gampong,

Pementapan

Adaministrasi

Pemerintahan Mukim dan Gampong, Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Mukim dan Gampong, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong.

2. Misi Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi, maka misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh adalah sebagai berikut : 1.

Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, Gampong dan Kelurahan;

2.

Peningkatan Keswadayaan Masyarakat;

3.

Pemantapan Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga yang Islami;

4.

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

5.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan;

6.

Pemberdayagunaan Teknologi Tepat Guna Sesuai Kebutuhan Masyarakat;

7.

Penanggulangan Kemiskinan.

11


B.

2016

Tujuan dan Sasaran Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh menetapkan tujuan strategis yaitu : Tabel 2B. 1 Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi MISI

TUJUAN

Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, Gampong dan Kelurahan

Peningkatan Keswadayaan Masyarakat

Pemantapan Nilai – Nilai Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga

Pengembangan Masyarakat

Usaha

Ekonomi

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah mukim dan gampong Berfungsinya Lembaga-lembaga gampong dalam rangka penguatan kelembagaan gampong Meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam membangun gampong Meningkatnya motivasi masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan budaya dan tradisi sesuai dengan kearifan lokal Terwujudnya keluarga yang sejahtera melalui peningkatan taraf hidup yang lebih layak Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat dan pembangunan gampong

Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat gampong berbasis ramah lingkungan

Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Mendorong berkembangnya inovasi desiminasi informasi/teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan produktifitas dan mutu produksi pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab menuju keunggulan yang kompetitif

Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatnya taraf hidup masyarakat gampong

Lebih lanjut Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh menetapkan sasaran

strategis

sebagai turunan dari setiap tujuan strategis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 2012 2017, yaitu : 1.

Untuk mewujudkan Tujuan Pertama, ditetapkan sasaran sebagai berikut : a. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong; b. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan gampong; c. Terciptanya data profil gampong yang mampu memberi kontribusi terhadap pembangunan gampong; d. Memaksimalkan manajemen administrasi mukim dan gampong.

12


2.

2016

Untuk mewujudkan Tujuan Kedua, ditetapkan sasaran sebagai berikut : a. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola lembaga mukim dan gampong; b. Meningkatanya peran serta lembaga gampong dalam rangka pembangunan gampong dan mukim; c. Berfungsinya Badan Usaha Milik gampong; d. Memaksimalkan fungsi dan kewenangan imum mukim sebagai kepala administrasi yang membawahi gampong.

3.

Untuk mewujudkan Tujuan Ketiga, ditetapkan sasaran sebagai berikut : a. Pembentukan/meningkatkan kualitas sumber daya kader pemberdayaan gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pembangunan gampong; b. Dukungan

pengentasan

daerah

tertinggal

melalui

pemantapan

Program

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Gampong (P3MD/G); 4.

Untuk mewujudkan Tujuan Keempat, ditetapkan sasaran sebagai berikut : a. Meningkatnya kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan kekeluargaan dan kegotong- royongan; b. Terbentuknya gampong percontohan yang mengembangkan kearifan lokal; c. Terwujudnya database gampong adat se Aceh.

5.

Untuk mewujudkan Tujuan Kelima, ditetapkan sasaran sebagai berikut : a. Meningkatnya asupan gizi anak usia sekolah gampong Se-Aceh; b. Terbentuknya Kader Pokjanal Posyandu Plus di tingkat gampong dalam wilayah Aceh; c. Meningkatnya peran aktif tim PKK Kabupaten/Kota, Kecamatan dan gampong.

6.

Untuk mewujudkan Tujuan Keenam, ditetapkan sasaran sebagai berikut : a. Bantuan prioritas lainnya kepada masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam berbagai bentuk kegiatan bantuan modal usaha kepada masyarakat. b. Meningkatnya taraf hidup masyarakat Gampong;

7.

Untuk mewujudkan Tujuan Ketujuh, ditetapkan sasaran sebagai berikut : a. Pembinaan dan bantuan dana pengembangan usaha pengelolaan potensi lokal; b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pengelolaan sumber daya dalam dan potensi gampong; c. Terbentuknya database pengembangan pengelolaan sumber daya alam yang inovatif dan memiliki kontribusi bagi lingkungan hidup. 13


8.

2016

Untuk mewujudkan Tujuan Kedelapan, ditetapkan sasaran sebagai berikut : a. Penguatan lembaga pelayanan pengembangan teknologi tepat Guna; b. Meningkatnya pengembangan pemantapan teknologi tepat guna

9.

Untuk mewujudkan Tujuan kesembilan, ditetapkan sasaran sebagai berikut : a. Tersedianya kader aparatur pemberdayaan masyarakat yang professional dan berkualitas; b. Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

pelaksanaan

pemerintahan

tugas

serta

dan

fungsi

meningkatnya

aparatur transparansi

dalam dan

akuntabilitas; c. Terselengaranya reformasi birokrasi dan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh; d. Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

aparatur

dalam

penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat aceh. 10. Untuk mewujudkan Tujuan Kesepuluh, ditetapkan sasaran sebagai berikut : a. Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring ,evaluasi dan pelaporan agenda strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat; b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh secara berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan; c. Meningkatnya

pemanfaatan

perumusan kebijakan.

14

hasil

penelitian

sebagai

bahan

rekomendasi


C.

2016

Strategi dan Kebijakan Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pemberdayaan masyarakat Aceh Tahun 2012–2017, secara konsisten diarahkan pada upaya–upaya mendukung lingkup tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan Aceh di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat . Tabel 2C. 1 Strategi dan Kebijakan MISI

STRATEGI 1. Pemantapan pelaksanaan

1. Memantapkan sistem pendataan

penyelenggaraan pemerintahan

profil desa/kelurahan sebagai

mukim dan gampong sesuai dengan

basis data dalam penyusunan

kaidah yang berlaku;

rencana pembangunan di

2. Peningkatan peranan kelembagaan Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, Gampong dan Kelurahan

KEBIJAKAN

masyarakat gampong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

gampong /kelurahan dan pengembangan kebijakan daerah. 2. Memfasilitasi pemantapan penyel enggaraan pemerintahan mukim, gampong dan Kelurahan

PROGRAM 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun gampong 2. Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya 3. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong

3. Dukungan penyediaan sarana

1. Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat 2. Meningkatkan partisipasi dan Peningkatan Masyarakat

Keswadayaan

swadaya masyarakat 3. Meningkatkan peran serta dan

15

Prasarana Mukim dan Gampong 2. Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim 3. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Gampong 4. Pelatihan Aparatur pemerintah gampong dalam bidang manajemen

gampong dan kelurahan

pemerintahan gampong

1. Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta

1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong

1. Pembinaan sosial budaya masyarakat dan

pengembangan partisipasi dan

pemberdayaan

keswadayaan masyarakat dalam

kesejahteraan keluarga

pembangunan kawasan pedesaan melalui pengembangan

budaya gotong royong

manajemen pembangunan

usia dini

1. Peningkatan Sarana dan

prasarana pemerintahan mukim,

apresiasi masyarakat melalui 4. Meningkatkan kualitas gizi anak

KEGIATAN

partisipatif 2. Pelestarian budaya gotong royong


2016

3. Mendorong masyarakat dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga yang berkualitas, sehat dan sejahtera. 4. Mendukung kegiatan posyandu dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat gampong 5. Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)

Pemantapan Nilai-Nilai Sosial Budaya

Masyarakat

1. Terbentuknya

dan

gampong

1. Memantapkan kehidupan sosial

yang

budaya masyarakat sesuai tradisi

masyarakat

dan

gampong

percontohan

Pemberdayaan Keluarga

mengembangkan kearifan lokal 2. Identifikasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk

adat

istiadat

mewujudkan

dalam

1. Peningkatan

partisipasi dalam

1.

membangun

Pemberdayaan

Adat

Sosial Masyarakat dan Gampong

keharmonisan

bermasyarakat dan berbangsa.

dilestarikan dan dikembangkan 3. Pemeliharaan

norma,

nilai

dan

sistem sosial yang positif didalam masyarakat

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

1.

1. Pembinaan dan pengembangan usaha pengelolaan potensi lokal

Gampong

1.

Pembinaan, Pengembangan,

2. Mengembangkan usaha ekonomi

Pembangunan

masyarakat dan keluarga serta

Pemberdayaan

memantapkan

Masyarakat

lembaga

manajemen

keuangan

mikro

masyarakat dan usaha – usaha desa

16

1. Pengembangan Lembaga Ekonomi

dan

Gampong/Desa (P3MD)


2016

3. Memfungsikan Badan Usaha Milik Gampong

(BUMG)

Lembaga

sebagai

pengembangan

perekonomian

masyarakat

gampong; Pemanfaatan Alam

yang

Lingkungan

Sumber

Daya

Berwawasan

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung

dalam

rangka

alam

potensi gampong

lingkungan

pengembangan

database pengelolaan

sumber daya alam yang inovatif dan

memiliki

lingkungan hidup

kontribusi

bagi

Masyarakat

dalam

pengelolaan potensi sumber daya

pengelolaan sumber daya alam dan 2. Terbentuknya

17

1. Mendorong

yang

berwawasan

1. Peningkatan

Keberdayaan 1. Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat Gampong

Melalui

Pemanfaatan/

Pengelolaan SDA


2016

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2016 Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) BPM Aceh 2012-2017 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja BPM Aceh Tahun 2015 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi BPM Aceh untuk mencapainya dalam tahun 2015. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP 6 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kinerja Tahunan ini disebut Rencana Kerja SKPD disingkat Renja SKPD. Dokumen rencana kinerja BPM Aceh tahun 2016 memuat informasi tentang: a. sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; b. indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya; c. program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya

18


2016

SASARAN/STRATEGIS Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Melalui Kegiatan Gotong-royong, Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah, Peran Aktif pokjanal Posyandu Provinsi dan Kabupaten /Kota serta Meningkatnya peran PKK dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Teknologi Tepat Guna (TTG)

Tercapainya Program/Kegiatan Pemberdayaan Adat Dan Budaya Aceh Secara Efektif dan Efesien serta Terkoordinasinya dan Sinerginya Pelaksanaan Program/Kegiatan Provinsi Dan Kab/Kota

19

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

Jumlah peserta Rakorda Pokjanal Posyandu Se-Aceh

32 Orang

2

Jumlah peserta Rakerda TP PKK Aceh

203 Orang

3

Jumlah Peserta Sosialisasi Dan Pembekalan Bagi Tenaga Pendamping PMT-AS

120 Orang

4

Jumlah Peserta Rapat Kerja PMT – AS Se Aceh

52 Orang

5

Jumlah Penyuluhan kesadaran narkoba terhadap anak-anak dan remaja

120 Orang

6

Jumlah Peserta Sosialisasi FORIKAN di 1 Wilayah

24 Orang

7

Jumlah peserta desiminasi posyandu terintegrasi untuk tim PKK gampong

150 Orang

8

Jumlah peserta sosialisasi dan pembengkalan TPK bedah rumah dhuafa

58 Orang

9

Jumlah peserta dalam rangka HSQ

40 Orang

10

Jumlah kader TP PKK Provinsi dan Kab/Kota yang mengabdi selama 25 tahun secara terus menerus

2 Orang

11

Jumlah TP PKK yang menjuarai lomba Asmaul Husna

6 TP PKK

12

Jumlah peserta sosialisasi dan advokasi pencegahan kanker serviks melalui test IV A

180 Orang

13

Pelaksanaan acara BBGRM XIII dan HKG PKK ke 44

14

Jumlah sekolah TK/RA yang menerima bantuan PMT-AS

91 Sekolah

15

Jumlah penerima bantuan renovasi bedah rumah dhuafa

74 Orang

1

Jumlah peserta dan pemakalah rakernis posyantek dan pemetaan kebutuhan TTG

40 Orang

2

Pelaksanaan PIN desa/kelurahan Nasional II dan Gelar TTG Nasional XVIII

1 Kali

3

Jumlah yang ikut serta dalam gelar TTG se Aceh XI

4

Jumlah juara gelar TTG se Aceh XI kategori inventor TTG

3 Orang

5

Jumlah juara gelar TTG se Aceh XI kategori inovasi TTG

3 Orang

1

Jumlah peserta rakor pemberdayaan adat dan budaya Aceh

55 Orang

2

Jumlah Peserta rapat tim pokja pelestarian adat dan budaya Aceh

20 Orang

dan

pembentukan

1 kali

23 Kab/Kota


Meningkatnya kinerja pelaku program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/gampong (P3MD/G)

2016

1

Jumlah tenaga ahli pemberdayaan masyarakat terbaik dalam mengelola dana desa dalam wilayah Aceh

3 Orang

2

Jumlah tenaga ahli Infrastruktur terbaik dalam mengelola dana desa dalam wilayah Aceh

3 Orang

3

Jumlah tenaga ahli pembangunan partisipatif terbaik dalam mengelola dana desa dalam wilayah Aceh

3 Orang

4

Jumlah tenaga ahli pemberdayaan ekonomi desa terbaik dalam mengelola dana desa dalam wilayah Aceh

3 Orang

5

Jumlah tenaga ahli pengembangan teknologi tepat guna terbaik dalam mengelola dana desa dalam wilayah Aceh

3 Orang

6

Jumlah tenaga ahli pengembangan pelayanan dasar terbaik dalam mengelola dana desa dalam wilayah Aceh

3 Orang

7

Jumlah pendamping desa terbaik dalam mengelola dana desa dalam wilayah Aceh

3 Orang

8

Jumlah pendamping lokal desa terbaik dalam mengelola dana desa dalam wilayah Aceh

3 Orang

9

Jumlah Gampong terbaik dalam mengelola dana desa

3 Gampong

1

Jumlah Peserta Rapat Koordinasi perlombaan gampong tingkat provinsi

23 Orang

2

Jumlah peserta rapat koordinasi dan evaluasi penyusunan dan pendayagunaan profil gampong

46 Orang

3

Jumlah peserta workshop forum keuchik se Aceh dan BPM Kab/Kota

46 Orang

4

Jumlah Gampong berprestasi yang mendapat biaya pembinaan

6 gampong

5

Jumlah Gampong yang masuk 10 besar berprestasi tingkat provinsi yang mendapat biaya pembinaan

4 Gampong

Tersedianya dan terpantaunya Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)

1

Jumlah Peserta Rapat Pengaduan Masyarakat

30 Orang

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat gampong dalam pengelolaan manajemen lembaga kemasyarakatan gampong

1

Jumlah peserta pelatihan perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat gampong bagi ketua LPM / Tuha Lapan Gampong

30 Orang

1

Jumlah peserta pembekalan bagi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Keuchik dan pendamping Kab/Kota pembangunan kantor keuchik

12 Orang

2

Jumlah Peserta Rapat Evaluasi pembangunan kantor keuchik

12 Orang

Meningkatnya Peran, Fungsi dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim/gampong dan profil gampong

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan di seluruh Aceh

20

Tim

persiapan

Sekretariat

Unit

pelaksana


2016

3

Jumlah bantuan wireless untuk gampong

20 Unit

4

Jumlah bantuan sound system untuk gampong

1 Unit

5

Jumlah bantuan komputer PC untuk kantor keuchik

32 Unit

6

Jumlah gampong penerima bantuan mobiler untuk kantor keuchik

20 Gampong

7

Jumlah Pembangunan Kantor Keuchik

2 Unit

8

Jumlah pembangunan gedung PKK

1 Unit

1

Jumlah Imum Mukim yang memperoleh biaya operasional (BOP) Mukim

793 Orang

2

Jumlah Peserta workshop penguatan kelembagaan mukim

46 Orang

Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA)

1

Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) kawasan perdesaan

25 Orang

Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Keuchik yang baru pertama kali terpilih sebagai keuchik definitif di seluruh Aceh

1

Jumlah Keuchik definitif yang baru pertama kali terpilih yang mengikuti pelatihan pratugas

120 Orang

Meningkatnya peran dan fungsi imum mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penataan pembangunan di kemukiman

21


2016

E. PENETAPAN KINERJA Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pegemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja. Tujuan Perjanjian Kinerja: 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik; 2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya 3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel; 4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 5. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya; 6. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah 7. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 8. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) atau sanksi (Punishment). SASARAN/STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya mutu gizi anak usia dini melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

Jumlah sekolah yang mendapat perbaikan gizi melalui makan tambahan bergizi (PMT-AS)

91 Sekolah


Jumlah peserta yang berhasil menjadi juara Pekan Inovasi Perkembangan Desa/ Teknologi Tepat Guna (TTG) se-Aceh XI

6 Inventor

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di kemukiman dan Gampong

Jumlah Gampong berprestasi yang mendapat dana pembinaan

6 Gampong

Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong

Jumlah Gampong yang berhasil mengelola Dana Desa

6.474 Gampong

Program :

Anggaran

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong

Rp. 18.706.966.000

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong

Rp. 1.852.577.000

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Gampong

Rp. 3.553.304.000

22


2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran tersebut merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai (dalam bentuk persentase) disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : Capaian Persentase

Kategori Capaian

85 – 100

Sangat Berhasil

70 – 84

Berhasill

55 – 69

Cukup Berhasil

Kurang dari 55

Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

23


2016

1. Pencapaian Kinerja Sasaran, Kegiatan dan Indikator a. Pencapaian Kinerja Sasaran Pengukuran pencapaian sasaran adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian target Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. Berdasarkan pada matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2016, maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan memiliki jumlah persentase pencapaian target kinerja sasaran terendah sebesar 55 % dan nilai tertinggi adalah sebesar 100 %. Menurut tingkat pencapaian tiap indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan maka dapat dilihat bahwa dari 43 indikator sasaran, yang sesuai dengan target adalah 42 indikator atau sebesar 100 %, sedangkan yang belum mencapai target adalah 1 indikator atau 97,6 %. b. Pengukuran Kinerja Kegiatan Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) Badan Pemberdayaan Masyarakat dari masing-masing kelompok kinerja kegiatan. Berdasarkan pada matrik pengukuran kinerja kegiatan (PKK) maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh pada tahun 2016 dilihat dari persentase Pencapaian Target Kinerja Kegiatan dari pencapaian indikator kinerja yang terdiri atas pencapaian input, output dan outcomes kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan secara umum dapat dilihat pada tabel PKK sebagaimana terlampir. 2. Analisis Kinerja Sasaran dan Program Kegiatan Secara umum Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2012 - 2017. Secara umum dari 11 sasaran strategis tersebut terdapat 43 indikator yang pencapaian targetnya dapat dilihat pada tabel berikut :

24


2016

Tabel 3A.1 Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) NO

SASARAN/STRATEGIS

PENCAPAIAN TARGET (%)

1

Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Melalui Kegiatan Gotong-royong, Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah, Peran Aktif pokjanal Posyandu Provinsi dan Kabupaten /Kota serta Meningkatnya peran PKK dalam Pemberdayaan Masyarakat.

97,6

2


100

3


100

4


100

5

Meningkatnya Peran, Fungsi dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim/gampong dan profil gampong

100

6


100

7

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat gampong dalam pengelolaan manajemen lembaga kemasyarakatan gampong

100

8

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan di seluruh Aceh

100

9

Meningkatnya peran dan fungsi imum mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penataan pembangunan di kemukiman

100

10

Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA)

100

11

Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Keuchik yang baru pertama kali terpilih sebagai keuchik definitif di seluruh Aceh

100

25

KETERANGAN


2016

Dari 11 sasaran dan 43 indikator sasaran kinerja yang mendukung tercapainya target tersebut, persentase pencapaian indikator sasaran kinerja dapat dikelompokkan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut : Untuk melihat pencapaian kinerja sasaran pada tabel diatas secara lebih terperinci dapat terlihat dalam matrik dibawah ini : Tabel 3A. 2 Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target NO

SASARAN

JUMLAH INDIKATOR

KETERCAPAIAN TARGET

KETERANGAN

Misi 1 : Pemantapan penyelenggaraan pemerintah mukim, gampong dan kelurahan 1

2

3

4

5

Meningkatnya Peran, Fungsi dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim/gampong dan profil gampong Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat gampong dalam pengelolaan manajemen lembaga kemasyarakatan gampong Tersedianya sarana dan prasarana perdesaan di seluruh Aceh Meningkatnya peran dan fungsi imum mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penataan pembangunan di kemukiman Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Keuchik yang baru pertama kali terpilih sebagai keuchik definitif di seluruh Aceh

5

100%

1

100%

8

100%

2

100%

1

100%

Misi 2 : Peningkatan keswadayaan masyarakat 1

Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Melalui Kegiatan Gotong-royong, Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah, Peran Aktif pokjanal Posyandu Provinsi dan Kabupaten /Kota serta Meningkatnya peran PKK dalam Pemberdayaan Masyarakat.

8

97,6%

Misi 3 : Pemanfaatan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan keluarga 1


2

100%

Misi 4 : Pengembangan usaha ekonomi masyarakat 1

26


9

100%-


2016

Misi 5 : Pemanfaaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan 1

Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) 1

100%

Misi 6 : Pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat 1

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap TTG

dan

kesadaran

5

100%

Misi 7 : Penanggulangan Kemiskinan 1


1

100%

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran yang telah dicapai pada tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran di tahun 2015 sehingga dapat dilakukan evaluasi sebagai berikut: Tabel 3A. 3 Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 1 Tahun 2015 No

Indikator Sasaran

Satuan

Target

Realisasi

Tahun 2016 Capaian Kinerja (%)

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

Meningkatnya peran, fungsi dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim/gampong dan profil gampong 1

2

Jumlah peserta Rapat koordinasi persiapan perlombaan gampong tingkat provinsi Jumlah peserta rapat koordinasi dan evaluasi penyusunan dan pendayagunaan profil gampong

3

Orang

23

23

100

23

23

100

Orang

-

-

-

46

46

100

Orang

-

-

-

46

46

100

Gampong

4

4

100

6

6

100

Gampong

4

4

100

4

4

100

Jumlah peserta workshop forum keuchik se Aceh dan BPM Kab/Kota 4 Jumlah Gampong berprestasi yang mendapat biaya pembinaan 5

Jumlah Gampong yang masuk 10 besar berprestasi tingkat provinsi yang mendapat biaya pembinaan

27


2016

Tabel 3A. 4 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2015 No

Indikator Sasaran

Satuan Target

Realisasi


Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat gampong dalam pengelolaan manajemen lembaga kemasyarakatan gampong Jumlah peserta pelatihan 1 Orang 150 150 100 30 30 100 perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat gampong bagi ketua LPM / Tuha Lapan Gampong


Indikator Sasaran

Satuan Target

Tahun 2016

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

Tersedianya sarana dan prasarana perdesaan di seluruh Aceh 1

2

3 4 5 6 7 8

Jumlah peserta pembekalan bagi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Keuchik dan pendamping Kab/Kota pembangunan kantor keuchik Jumlah Peserta Rapat Evaluasi pelaksana pembangunan kantor keuchik Jumlah bantuan wireless untuk gampong Jumlah bantuan sound system untuk gampong Jumlah bantuan komputer PC untuk kantor keuchik Jumlah gampong penerima bantuan mobiler untuk kantor keuchik Jumlah Pembangunan Kantor Keuchik Jumlah pembangunan gedung PKK

28

Orang

171

171

100

12

12

100

Orang

171

171

100

12

12

100

Unit

37

37

100

20

20

100

Unit

-

-

-

5

5

100

Unit

127

127

100

2

2

100

Paket

58

58

100

18

18

100

Unit

76

76

100

2

2

100

Unit

-

-

-

1

1

100


2016


Indikator Sasaran

Satuan Target

Realisasi


Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

Meningkatnya peran dan fungsi imum mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penataan pembangunan di kemukiman 1

2

Jumlah Imum Mukim yang memperoleh biaya operasional (BOP) Mukim Jumlah Peserta workshop penguatan kelembagaan mukim

Imum Mukim

780

780

100

782

782

100

orang

-

-

-

46

46

100


Indikator Sasaran

Satuan

Target

Realisasi


Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Keuchik yang baru pertama kali terpilih sebagai keuchik definitif di seluruh Aceh 1

Jumlah Keuchik definitif yang baru pertama kali terpilih yang mengikuti pelatihan pratugas

Keuchik

510

510

100

150

150

100

Tabel 3A. 8 Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 1 Tahun 2015 No

Indikator Sasaran

Satuan Target

Realisasi


Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Melalui Kegiatan Gotong-royong, Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah, Peran Aktif pokjanal Posyandu Provinsi dan Kabupaten /Kota serta Meningkatnya peran PKK dalam Pemberdayaan Masyarakat. 1

2

3

4

5

Jumlah peserta Rakorda Pokjanal Posyandu SeAceh Jumlah peserta Raker TP PKK Aceh Jumlah Peserta Sosialisasi Dan Pembekalan Bagi Tenaga Pendamping PMT-AS Jumlah Peserta Rapat Kerja PMT – AS Se Aceh Jumlah peserta desiminasi posyandu terintegrasi

29

orang

51

51

100

32

28

87,5

orang

192

192

100

203

203

100

orang

46

46

100

120

114

95

orang

104

104

100

52

51

98

orang

44

44

100

150

150

100


6

7

8

Jumlah peserta acara BBGRM XIII dan HKG PKK ke 44 Jumlah murid TK/RA yang menerima bantuan PMT-AS Jumlah penerima bantuan renovasi bedah rumah dhuafa

2016

orang

100

100

murid

3571

3571

100

3882

3882

100

Unit

29

29

100

74

74

100


Indikator Sasaran

Satuan

Target

Realisasi


Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)


1

Jumlah peserta rakor pemberdayaan adat dan budaya Aceh

2

Jumlah Peserta rapat tim pokja pelestarian adat dan budaya Aceh

30

orang

56

56

100

56

56

100

orang

15

15

100

20

20

100


2016


Indikator Sasaran

Satuan

Target

Realisasi


Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jumlah tenaga ahli pemberdayaan masyarakat terbaik dalam mengelola dana desa dalam wilayah Aceh Jumlah tenaga ahli Infrastruktur terbaik dalam mengelola dana desa dalam wilayah Aceh Jumlah tenaga ahli pembangunan partisipatif terbaik dalam mengelola dana desa dalam wilayah Aceh Jumlah tenaga ahli pemberdayaan ekonomi desa terbaik dalam mengelola dana desa dalam wilayah Aceh Jumlah tenaga ahli pengembangan teknologi tepat guna terbaik dalam mengelola dana desa dalam wilayah Aceh Jumlah tenaga ahli pengembangan pelayanan dasar terbaik dalam mengelola dana desa dalam wilayah Aceh Jumlah pendamping desa terbaik dalam mengelola dana desa dalam wilayah Aceh Jumlah pendamping lokal desa terbaik dalam mengelola dana desa dalam wilayah Aceh Jumlah Gampong terbaik dalam mengelola dana desa

31

Juara

-

-

-

3

3

100

Juara

-

-

-

3

3

100

Juara

-

-

-

3

3

100

Juara

-

-

-

3

3

100

Juara

-

-

-

3

3

100

Juara

-

-

-

3

3

100

Juara

-

-

-

3

3

100

Juara

-

-

-

3

3

100

Juara

-

-

-

3

3

100


2016

Tabel 3A. 11 Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 1 Tahun 2015

Satuan No

Indikator Sasaran

Target

Realisasi


Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

50

50

100

Meningkatnya Partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

1

Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) kawasan perdesaan

orang

50

50

100


Indikator Sasaran

Satuan

Target

Realisasi


Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap TTG

1

Jumlah peserta dan pemakalah rakernis posyantek dan pemetaan kebutuhan TTG

2

Jumlah peserta rapat persiapan gelar TTG seAceh

3

Jumlah yang ikut serta dalam gelar TTG se Aceh XI

4

Jumlah juara gelar TTG se Aceh XI kategori inventor TTG

5

Jumlah juara gelar TTG se Aceh XI kategori inovasi TTG

32

orang

87

87

100

45

45

100

Kab/Kota

23

23

100

23

23

100

Kab/Kota

23

23

100

23

23

100

Juara

6

6

100

6

6

100

Juara

6

6

100

6

6

100


2016


Indikator Sasaran

Satuan

Target

Realisasi


Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

100

30

30

100

Tersedianya dan Terpantaunya Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)

1

Jumlah Peserta Rapat Tim Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat

orang

40

40

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 Dalam tahun 2016 Pemerintah Aceh melalui Badan Pemberdayaan Aceh telah melaksanakan 7 (tujuh) program terbagi dalam 28 (dua puluh delapan) kegiatan, dengan pagu dan realisasi yang dijabarkan dalam tabel dibawah ini : TABEL 3B.1 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BPM APBA TAHUN 2016 Realisasi No.

Belanja/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (Rp)

Fisik (%)

(%)

Total Anggaran APBA (DPA) SKPA BPM ACEH 1

Belanja Tidak Langsung

2

Belanja Langsung TOTAL

33

9.267.553.080

9.187.092.056

99,13

99,13

34.892.023.075

27.425.542.901

78,60

78,60

82,91

93,22

44.159.576.155

36.612.634.957


2016

Didalam pembagian anggaran berdasarkan program dapat dilihat dari tabel berikut : TABEL 3B.2 URUTAN ANGGARAN BELANJA BPM ACEH APBA TAHUN 2016 BERDASARKAN PROGRAM Realisasi % Anggaran No

Program

Alokasi Anggaran

dari total

Keuangan

pagu DPA

1

2

3

4

5

6

7

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan

Sarana

dan

7,59

2.854.906.367

6,46

2.361.499.000

5,35

2.249.175.605

5,09

18.242.566.000

41.31

12.142.408.257

27,50

1.669.577.000

3,78

1.421.555.715

3,22

3.533.304.000

8,00

3.146.155.637

7,12

733.828.000

1,66

702.312.250

1,59

5.000.000.000

11,32

4.909.029.070

11,12

Prasarana

Gampong Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Gampong Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam Membangun Gampong Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pemerintah Gampong Peningkatan

Imum

Mukim

(%)

3.351.249.075

Aparatur Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

(Rp)

dan

Kelembagaannya

Didalam penggunaan anggaran berdasarkan program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan merupakan program pendukung administrasi untuk kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. Total

Anggaran

pada

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar

Rp. 3.351.249.075 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.854.906.367 (85,19%). Sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan adanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran dan sebahagian item kegiatan tidak terlaksanakan. Secara rinci dapat disampaikan berdasarkan kegiatan sebagai berikut : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah pengiriman surat, pengadaan perangko, materai dan benda pos lainnya selama 12 bulan. Pagu anggaran yang disediakan sebesar 34


2016

Rp. 15.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.088.660,00 (67,26% ) dan realisasi fisik 100%. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran rekening listrik, telepon, dan air ke kantor BPM Aceh, Kantor UPTB BPM Aceh dan Kantor TP-PKK Aceh. Pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 665.950.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 474.009.577 (71.18%) dan realisasi fisik 100%. c. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran BPM Aceh selama 12 bulan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 78.799.575 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.769.700 (99,96%) dan realisasi fisik 100%. d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran BPM Aceh. Pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 22.090.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.228.000 (91,57%) dan realisasi fisik 92%. e. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BPM Aceh selama 12 bulan. Pagu Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 32.696.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.690.800 (99,98%) dan realisasi fisik 100%. f.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas kantor BPM Aceh dan UPTB. Pagu anggaran Rp. 489.260.000 dengan realisasi keuangan Rp. 486.949.000 (99,53%) dan realisasi fisik 100% dari total volume yang direncanakan.

g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah pengadaan surat kabar harian/daerah/nasional untuk kantor BPM Aceh dan TP.PKK Aceh Pagu Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 23.568.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.447.000 (99,49%) dan realisasi fisik 100%.

35


2016

h. Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk tersedianya makanan dan minuman tamu serta satuan keamanan Pagu Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 110.755.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 102.467.900 (92,52%) dan realisasi fisik 93%. i.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat. Pagu Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 194,.130.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 99.909.100 (51,47%) dan realisasi fisik 52%.

j.

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk tersedianya pelayanan adminstrasi perkantoran. Pagu Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.719.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.526.346.630 (88,79%) dan realisasi fisik 89%.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 5 (lima) kegiatan. Pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.361.499.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.249.175.605 (95,24%). Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program tersebut berupa : a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk tersedianya sarana dan prasarana pendukung BPM Aceh dan UPTB BPM Aceh. Pagu anggaran Rp. 1.695.780.000 dengan realisasi keuangan Rp. 1.689.477.000 (99,63%) dan realisasi fisik 100% dari total volume yang direncanakan. b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk tersedianya gedung kantor yang memadai. Pagu anggaran Rp.125.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 121.240.000 (96,99%) dan realisasi fisik 97% dari total volume yang direncanakan. c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk terawatnya kendaraan operasional kantor di BPM Aceh dan TP. PKK Aceh. Berupa penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas, biaya pajak kendaran bermotor.

36


2016

Pagu Anggaran Rp. 333.319.000 dengan realisasi keuangan Rp. 320.778.555 (96,24%) dan realisasi fisik 97% . d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor di BPM Aceh, UPTB BPM Aceh dan TP.PKK Aceh. Pagu anggaran Rp. 155.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 88.644.800 (57,19%) dan realisasi fisik 58,00%. e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk pemeliharaan peralatan kantor di BPM Aceh dan TP.PKK Aceh. Pagu anggaran Rp. 52.400.000 dengan realisasi keuangan Rp. 29.035.250 (55,41%) dan realisasi fisik 56%.

3.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong Pada program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong terdiri dari 5 (lima) kegiatan. Pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 18.242.566.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.142.408.257 (66,56%). Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program tersebut berupa : a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat Perdesaan Pagu Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 252.016.000 dengan realisasi keuangan Rp. 213.730.785 (84,81%) dan realisasi fisik 100%. b. Kegiatan Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan ini dengan pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 469.860.000 dengan realisasi Rp. 415.821.275 atau 88,50%. Adapun realisasi fisik sebesar 89%. c. Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kegiatan ini dengan pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 16.430.590.000 dengan realisasi Rp. 10.454.328.497 atau 63,63%. Adapun realisasi fisik sebesar 86%. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

1) Raker Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) se Aceh Tahun 2016 Kegiatan ini Dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 4 s.d 6 April 2016 bertempat di Hotel Kuala Radja, Jln. Tgk. Daud Beureu’eh Nomor 187 Banda Aceh. Pesertanya sebanyak 51 (lima puluh satu) orang yang terdiri dari unsur Sekretariat Tim PMT-AS Provinsi (BPM Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas 37


2016

Kesehatan Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Tim Penggerak PKK Aceh) dan Kepala Bidang yang membidangi PMT-AS dari BPM dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebanyak 46 (empat puluh enam) orang. Raker PMT-AS dilaksanakan sebagai ajang koordinasi dan sinkronisasi untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan PMT-AS tahun 2016 supaya pihakpihak yang terlibat dalam pelaksanaan PMT-AS memahami maksud dan tujuan penyelenggaraan PMT-AS, sistem pertanggungjawaban dana dan adanya dukungan pemerintah kabupateng/kota dalam pelaksanaan PMT-AS. 2) Sosialisasi dan Pembekalan Bagi Tenaga Pendamping PMT-AS se Aceh Kegiatan ini bertujuan agar peserta Tenaga Pendamping PMT-AS dan Pihak TK/RA penerima bantuan PMT-AS memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai Tenaga Pendamping PMT-AS serta mengetahui tata cara pealaksanaan dan sistem pertanggungjawaban dana bantuan PMT-AS. Dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 April 2016 bertempat di Hotel Kuala Radja Banda Aceh.

38


NO

NAMA LEMBAGA

1 1

2

3

4

2016

GAMPONG

2

KECAMATAN

4

5

1

TK NEGERI 10

Iboih

Sukakarya

2

RA PERWANIDA

Balohan

Sukajaya

3

TK NEGERI 3 LAMPULO

Lampulo

Kuta Alam

TOTAL

KABUPATEN/

JUMLAH

KOTA

MURID

(Rp.)

6

7

8

Sabang

65

40.000.000

40

25.000.000

85

52.000.000

35

22.000.000

Banda Aceh

DANA

4

RA AL MAHIRAH

Lamdom

Lueng Bata

5

TK ZURIATUS SAKINAH/RA ZURRIYATUS SAKINAH

Ateuk Deah Tanoh

Baiturrahman

25

16.000.000

6

TK SATU ATAP SD LAM RABO/TK SATU ATAP SD LAMRABO

Beurangong

Kuta Baro

45

28.000.000

7

TK BABUSSAADAH

Kayee Kunyet

Blang Bintang

50

31.000.000

8

TK SATU ATAP SDN LAMREH/TK SATU ATAP SD LAMREH

Lamreh

Mesjid Raya

25

16.000.000

9

TK PAUD LAMPUYANG/PAUD PHONNA

Lampuyang

Pulo Aceh

40

25.000.000

10

TK AL ALAQ/PAUD AL' ALAQ

Rabo

Pulo Aceh

30

19.000.000

11

TK PUTROE SANI

Neulop

Delima

95

58.000.000

12

RA NURUL IMAN

Keudeu Ie Leubue

Kembang Tanjong

50

31.000.000

13

RA NURUL QALBI

Linggong Sagoe

Simpang Tiga

50

31.000.000

14

TK AL-FIRDAUS

Asan Tongpudeng

Titeue

50

31.000.000

39

Aceh Besar

Pidie


5

6

7

8

2016

15

RA DARUSSA'ADAH LANGGIEN/RA DARUSSA'ADAH LANGIEN

Meunasah Sagoe

Bandar Baru

40

25.000.000

16

TK PERMATA

Tu

Panteraja

65

40.000.000

17

TK RAUDHATUL NAJHAN/TK RAUDATUL NAJHAN

Meunasah Mee

Jangka Buya

55

34.000.000

18

TK SATU ATAP KUTA TRIENG/TK SATU ATAP SD NEGERI KUTA TRIENG

Baro Nyong

Bandar Baru

56

34.600.000

19

TK JEUMPA PUTEH

Batee Dabai

Makmur

42

26.200.000

20

TK BUNAYYA

Tanoh Mirah

Peusangan

32

20.200.000

21

TK KASIH BUNDA

Lhok Kulam

Jeunieb

30

19.000.000

22

TK MEULIGOE RADJA/TK MEULIGOU RADJA

Blang Panyang

Simpang Mamplam

25

16.000.000

23

TK PUTROE NENG

Blang Pulo

Muara Satu

54

33.400.000

24

TK RAUDHATUL JANNAH

Ulee Blang Mane

Blang Mangat

60

37.000.000

25

RA MIFTAHUL JANNAH

Tunong

Blang Mangat

45

28.000.000

26

SBB AR RAHMAN/PAUD SBB AR-RAHMAN

Krueng Lingka

Langkahan

35

22.000.000

27

SBB BABUS SALAM/PAUD SBB BABUSSALAM

Paya Dua Uram

Seunuddon

30

19.000.000

28

SBB ASYIFA/PAUD SBB ASYIFA

Tumpok Mesjid

Paya Bakong

56

34.600.000

29

SBB AL MASYURAH/PAUD SBB AL-MASYURAH

Blang Gurah

Kuta Makmur

35

22.000.000

40

Pidie Jaya

Bireuen

LhokSeumawe

Aceh Utara


9

10

2016

30

TK ASYIAH BUSTANUL ATHFAL/TK ASYIYAH BUSTANUL ATHFAL

Gegarang

Jagong Jeget

31

TK HIZBUL WATHAN

Uning Pegantungen

Bies

32

TK NEGERI PEMBINA LINGE

Kute Riyem

33

TK SWASTA TURUT PAYU

34

35

22.000.000

40

25.000.000

Linge

30

19.000.000

Blang Gele

Bebesen

30

19.000.000

TK MUSARA ATE SENI ANTARA/TK MUSARA ATE

Kulem Para Kanis

Timang Gajah

22

14.200.000

35

TK QURATUL AINI/TK QURATUL' AINI

Wih Porak

Pintu Rime Gayo

31

19.600.000

36

TK CEMPARAM LAMA SATU

Cemparam

Mesidah

22

14.200.000

Aceh Tengah

Bener Meriah

ATAP SD NEGERI CEMPARAM 37

TK KALA INDAH

Seni Antara

Permata

30

19.000.000

38

TK HARAPAN BANGSA

Labuhan Keude

Sungai Raya

60

37.000.000

39

RA DARUL HIKMAH

Keutapang Mameh

Idi Rayeuk

45

28.000.000

40

TK NURUL IMAN

Paya Peulawi

Birem Bayeun

30

19.000.000

41

TK PEMBINA DARUL IHSAN/TK NEGERI PEMBINA DARUL IHSAN

Seuneubok Teungoh

Darul Ihsan

34

21.400.000

42

TK ATHIYAH

Paya Bujok Blang Pase

Langsa Kota

30

19.000.000

43

TK NEGERI SATU ATAP

Meurandeh

Langsa Lama

64

39.400.000

Alue Dua

Langsa Baro

43

26.800.000

11

12

Aceh Timur

Kota Langsa

MEURANDEH 44

41

TK AL KAUSAR


13

14

15

2016

45

TK HARAPAN

Seunebok Punti

Manyak Payed

26

16.600.000

46

TK MIFTAHUL KHAIRI

Paya Bujok

Karang Baru

30

19.000.000

47

TK ILHAM

Jamur Jelatang

Rantau

43

26.800.000

48

TK AT AL IKHLAS

Suka Mulia Upah

Banda Mulia

25

16.000.000

49

TK MATA DELIMA

Pasi Gelima

Teunom

21

13.600.000

50

TK FAJAR UTAMA/TK PAUD FAJAR UTAMA

Ceuraceu

Pasie Raya

25

16.000.000

51

TK DRIEN RAMPAK

Sapek

Setia Bakti

22

14.200.000

52

TK NURUL TAQWA/PAUD KB NURUL TAQWA

Cot Dulang

Jaya

40

25.000.000

53

TK ADIL IBARA/PAUD KB ADIL IBARA

Lamdurian

Jaya

35

22.000.000

54

TK KUTA CUT NYAK DHIEN

Manggie

Panton Reu

17

11.200.000

55

PAUD BIRRUL WALIDAINI

Ulee Pulo

Woyla Barat

15

10.000.000

Aceh Tamiang

Aceh Jaya

Aceh Barat

16

56

TK PERMATA HATI

Pasi Aceh Baroh

Meureubo

20

13.000.000

57

TK PKK KUALA BHEE

Kuala Bhee

Woyla

25

16.000.000

58

TK PERMATA BUNDA

Teupin Panah

Kaway XVI

15

10.000.000

59

TK BUNGA JEUMPA/TK BUNGONG MAWAR

Peulanteu

Bubon

20

13.000.000

60

TK MAWAR

Purwodadi

Kuala Pesisir

65

40.000.000

61

RA AL QUR'AN/RA AL-QUR'AN

Pulo Teungoh

Darul Makmur

45

28.000.000

62

TK AN NUR KULU

Kulu

Seunagan

50

31.000.000

42

Nagan Raya


17

2016

63

TK AL FURQAN

Alue Tho

Seunagan

35

22.000.000

64

TK ISLAM TERPADU/TK ISLAM TERPADU AL-MADANI

Air Dingin

Simeulue Timur

81

49.600.000

65

TK ALMADANI/TK KASIH IBU

Kuala Makmur

Simeulue Timur

45

28.000.000

Simeulue

18

19

66

TK KASIH IBU/TK PERMAI

Latiung

Teupah Selatan

35

22.000.000

67

TK PERMAI/TK HARAPAN IBU

Sua-sua

Teupah Tengah

40

25.000.000

68

TK PEMBINA LEMBAH SABIL

Ladang Tuha II

Lembah Sabil

40

25.000.000

69

TK AS-SYIFA

Ujung Tanah

Setia

40

25.000.000

70

TK HARAPAN BUNDA

Cot Seumantok

Babahrot

40

25.000.000

71

TK AISAH BUSTANUL ATHFAL/TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL SIKABU

Sikabu

Kuala Batee

45

28.000.000

72

TK DHARMAWANITA KEUDE BAKONGAN/TK DHARMAWANITA BAKONGAN

Keude Bakongan

Bakongan

95

58.000.000

73

TK SEULANGA MEULIGO SELATAN/PAUD TERPADU SEULANGA MEULIGOE SELATAN

Pasar

Tapaktuan

95

58.000.000

74

TK PEMBINA /TK NEGERI PEMBINA KLUET SELATAN

Suaq Bakong

Kluet Selatan

70

43.000.000

75

TK RISKI BEURAWE

Kuta Iboh

Labuhan Haji Barat

80

49.000.000

43

Aceh Barat Daya

Aceh Selatan


20

21

22

23

2016

76

TK BUNGARA

Danau Bungara

Kuta Baharu

77

TK DWP DANAU PARIS

Biskang

Danau Paris Aceh Singkil

85

52.000.000

60

37.000.000

55

34.000.000

70

43.000.000

35

22.000.000

78

TK DWP SURO/TK DHARMA WANITA PERSATUAN SURO

Pangkalan Sulampi

Suro

79

TK LUMBA-LUMBA

Pulau Baguk

Pulau Banyak

80

TK DW PERSATUAN SULTAN DAULAT/TK DW PERSATUAN JAMBI BARU

Jambi Baru

Sultan Daulat

81

TK PKK MELATI PUTIH

Makmur Jaya

Simpang Kiri

45

28.000.000

82

TK MELATI MUDA

Subulussalam

Simpang Kiri

35

22.000.000

83

TK INGIN MAJU/PAUD TK INGIN MAJU

Sikelang

Penanggalan

35

22.000.000

84

TK NEGERI BLANG JERANGO

Peparik Gaib

Blang Jerango

20

13.000.000

45

28.000.000

Subulussalam

Gayo Lues

85

TK ISLAM AL JIHAD

Kutelintang

Blang Kejeren

86

TK NEGERI TERANGUN

Jabo

Terangun

25

16.000.000

87

TK NEGERI TRIPE JAYA

Buntul Musara

Tripe Jaya

21

13.600.000

88

TK IT MUHANDIST/TK IT MUHANDIS

Tanah Merah

Badar

80

49.000.000

89

TK AR RAHMAN

Pulonas Baru

Lawe Bulan

50

31.000.000

90

TK SDN SATU ATAP TUHI JUNGKAT

Tuhi Jungkat

Babul Rahmah

25

16.000.000

91

TK AL VARO

Pulo Peding

Babussalam

25

16.000.000

3882

2.420.200.000

TOTAL

44

Aceh Tenggara


2016

3) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005, dalam pelaksanaannya diintegrasikan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. BBGRM bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai gotong royong yang telah ada dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia agar tidak luntur dan hilang, karena seluruh kegiatan pembangunan di masyarakat gampong dilaksanakan secara musyawarah, mufakat dan gotong royong. BBGRM ini setelah dicanangkan di tingkat provinsi diikuti oleh kabupaten/kota dan dilaksanakan selama satu bulan penuh pada bulan Mei tahun berjalan. Pada kegiatan pencanangan BBGRM tingkat provinsi Tahun 2016 yang diselenggarakan di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, diserahkan juga berbagai bantuan yang berasal dari Pemerintah Aceh melalui SKPASKPA terkait dan diberikan kepada masyarakat gampong di sekitar lokasi acara pencanangan. Pada tahun anggaran 2016, dalam kegiatan BBGRM provinsi juga diberikan bantuan dana penggerak gotong royong masyarakat dari Pemerintah Aceh sebesar Rp. 100.000.000,- dan digunakan untuk membangun Saluran Air Pembuangan Masyarakat berlokasi Gampong Suak Timah Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat. 4) Rakorda Pokjanal Posyandu se Aceh Kegiatan Rakorda Pokjanal Posyandu Se Aceh Tahun 2016 diselenggarakan pada tanggal 12 s.d 14 Oktober 2016 bertempat di Hotel Grand Permata Hati Jalan Sultan Iskandar Muda No 17 Blang Oi Banda Aceh Tujuan dari pelaksanaan Rakorda Pokjanal Posyandu Tersebut adalah untuk menyamakan persepsi berbagai kebijakan dalam pelaksanaan Pokjanal Posyandu dan sebagai sarana penyampaian informasi dari BPM Aceh terkait rencana pelaksanaan kegiatan pemilihan Duta Posyandu Terintegrasi se Aceh pada tahun anggaran 2017. Rakorda tersebut diikuti oleh 23 org peserta yaitu satu orang Kepala Bidang yang membidangi posyandu dari BPM Kabupaten/Kota serta 5 orangg peserta dari 45


2016

sekretariat Pokjanal Posyandu Provinsi : 1 orang dari BPM Aceh, 1 orang dari Dinas Kesehatan Aceh, 1 orang dari Dinas Pendidikan Aceh, 1 org dari Dinas Syariat Islam Aceh dan 1 orang dari BkkbN Provinsi Aceh. 5) Renovasi Rumah Dalam Rangka Bedah Rumah Dhuafa Tim Penggerak PKK Aceh Dilaksanakan mulai tahun anggaran 2014 dan diberikan kepada para dhuafa yang rumahnya tidak layak huni dengan kriteria-kriteria tertentu yang menjadi acuan dan persyaratan untuk mendapatkan atau menerima bantuan tersebut diantaranya rumah dengan kondisi sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas, tidak mempunyai akses MCK, bahan

bangunan

tidak

permanen

dan

atau

atap/dinding

dari

bambu/rumbia, tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara, tidak memiliki pembagian ruangan, lantai dari tanah dan rumah lembab/pengap, letak rumah tidak teratur dan berdempetan, kondisi rusak, luas tanah dan luas bangunan yang sempit sedangkan penghuninya terdiri dari beberapa anggota keluarga. Program ini bertujuan untuk membantu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Provinsi Aceh. dan untuk memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak huni di Provinsi Aceh, namun mengingat keterbatasan anggaran maka bantuan renovasi rumah dhuafa belum dapat diberikan untuk semua kalangan.

46


2016

NO

NAMA PENERIMA

KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN

GAMPONG

BESARAN BANTUAN (Rp.)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

47

1

NURDIN

Banda Aceh

Baiturahman

Peuniti

45.000.000

2

MUSTAFA

Banda Aceh

Baiturahman

Peuniti

45.000.000

3

ZAKARIA BIDIN

Banda Aceh

Syiah Kuala

Pineung

25.000.000

4

ZULKIFLI

Banda Aceh

Lueng Bata

Cot Mesjid

10.000.000

5

SITI HASANAH

Aceh Besar

Kuta Cot Glie

Bithak

30.000.000

6

M. HUSEN

Aceh Besar

Kuta Cot Glie

Keumireu

20.000.000

7

FATIMAH AHMAD

Aceh Besar

Darul Imarah

Tingkeum

30.000.000

8

M. ZINI

Aceh Besar

Darul Imarah

Tingkeum

30.000.000

9

M. SAMID

Aceh Besar

Peukan Bada

Keuneu eu

20.000.000

10

NILAWATI

Aceh Besar

Peukan Bada

Keuneu eu

10.000.000

11 12

BASYARIAH MUHAMMAD RINALDI

Aceh Besar Aceh Besar

Montasik Krueng Barona Jaya

Lamme Garot Lamreung Meunasah Bak Trieng

10.000.000 15.000.000

13

ZAKARIA USMAN

Pidie

Mutiara Timur

Jojo

18.000.000

14

MARIANI

Pidie

Mutiara Timur

Mesjid Jeurat

30.000.000

15

RUKIAH

Pidie

Mutiara Timur

Mesjid Jeurat

30.000.000

16

HABIBAH

Pidie

Mutiara Timur

Tong Pria

30.000.000

17

NURAINI IBRAHIM

Pidie

Mutiara Timur

Tong Pria

20.000.000

18

FATIMAH

Pidie

Mutiara Timur

Barieh

35.000.000

19

ISMAIL ADAM

Pidie

Mutiara Timur

Meucat Adan

15.000.000


2016

20

A. HAMID

Pidie

Mutiara Timur

Meucat Adan

15.000.000

21

M. THALEB USMAN

Pidie

Mutiara Timur

Meucat Adan

15.000.000

22

PATISAH

Pidie

Glumpang Tiga

Ude Gampong

35.000.000

23

FOUZIAH

Pidie

Glumpang Tiga

Ude Gampong

35.000.000

24

SARIBANUN

Pidie

Glumpang Tiga

Meunasah Meunjee

25.000.000

25

NURHAYATI BEMAN

Pidie

Glumpang Tiga

Meunasah Meunjee

10.000.000

26

TGK. M. ALI ANGKAT

Pidie

Batee

Kulee

30.000.000

27

FARIDAH

Pidie

Batee

Dayah Baroh

30.000.000

28

NURHAYATI ALI

Pidie

Batee

Dayah Baroh

30.000.000

29

MUHAMMAD NUR DELI

Pidie

Batee

Meucat

15.000.000

30

SAUDAH

Pidie

Pidie

Sirong

10.000.000

31

MARIANI

Pidie

Pidie

Ujung Lamngo

30.000.000

32

BURHANUDDIN USMAN

Pidie

Mutiara

Baro Yaman

18.000.000

33

ANDIAN ALATIF

Pidie

Tangse

Paya Guci

15.000.000

34

HENDON AHMAD

Pidie

Indra Jaya

Garot Cut

10.000.000

35

NURMALA

Pidie

Simpang Tiga

Pante

30.000.000

36

FAUZIAH USMAN

Pidie

Glumpang Baro

Pulo Panjoe

35.000.000

37

IRAWATI

Pidie Jaya

Bandar Baru

Paru Keude

30.000.000

38

KAMARULLAH

Pidie Jaya

Bandar Baru

Paru Keude

20.000.000

5

39

NURBAITI BRANSAH

Bireuen

Peusangan

Mata Mamplam

30.000.000

6

40

SUHAILI

Aceh Tengah

Kebayakan

Paya Tumpi Baru

20.000.000

4

48


7

8

9

10

11

12

49

2016

41

MALA DEWI YANI

Aceh Tengah

Lut Tawar

Takengon Timur

25.000.000

42

AISAH

Aceh Tengah

Bebesan

Kala Kemili

15.000.000

43

SEPIAH RANTA

Bener Meriah

Wih Pesam

Janarata

15.000.000

44

ZUBAIDAH

Bener Meriah

Bener Kelipah

Gunung Musara

15.000.000

45

RADIANSYAH

Bener Meriah

Pintu Rime Gayo

Blang Rakal

20.000.000

46

ZUBAIDAH USMAN

Lhok Seumawe

Banda Sakti

Ujong Blang

25.000.000

47

ASMIAH

Lhok Seumawe

Muara Dua

Uteun Kot

25.000.000

48

MAWADDAH

Lhok Seumawe

Banda Sakti

Hagu Teungoh

30.000.000

49

SAFWAN

Aceh Utara

Kuta Makmur

Guha Uleue

35.000.000

50

SULAIMAN DAUD

Aceh Utara

Kuta Makmur

Ceumeucut

30.000.000

51

SAIDI

Aceh Utara

Syamtalira Aron

Matang Muenye

10.000.000

52

HENDON

Aceh Timur

Rantau Peurelak

Pulo Blang

20.000.000

53

M. AMIN

Aceh Timur

Rantau Peurelak

Pulo Blang

20.000.000

54

MURNIATI

Aceh Jaya

Sampoiniet

Ligan

10.000.000

55

AFLAH

Aceh Jaya

Sampoiniet

Ligan

24.000.000

56

TGK MARHABAN

Aceh Barat

Meurebo

Ujong Tanoh Darat

25.000.000

57

MUSLIADI

Aceh Barat

Meurebo

Pasi Mesjid

25.000.000

58

M. NASIR

Aceh Barat

Kaway XVI

Pasi Ara

30.000.000

59

SYARIFUDIN

Aceh Barat

Meureubo

Mesjid Tuha

30.000.000

60

ZAINUDDIN

Aceh Barat

Samatiga

Deuah

30.000.000

61

MUHAMMAD YUSUF

Aceh Barat

Bubon

Rambong

30.000.000


13

14

62

MARIANI

Aceh Barat

Johan Pahlawan

Ujong Baroh

30.000.000

63

ALAM

Aceh Singkil

Simpang Kanan

Lipat Kajang

30.000.000

64

DAHRI BR CIBERO

Aceh Singkil

Simpang Kanan

Si Atas

30.000.000

65

DANGDUNG SOLIN

Aceh Singkil

Gunung Meriah

Rimo

30.000.000

66

ASMAH

Aceh Singkil

Singkil

Ujung

30.000.000

Subulussalam

Simpang Kiri

Subulussalam

30.000.000

Subulussalam

Simpang Kiri

Subulussalam Selatan

30.000.000

67 68

15

16

2016

JAMALUDDIN BEURUTU ARFAN

69

ASMARNI

Subulussalam

Rundeng

Pasar Rundeng

30.000.000

70

MUHARSSYAH

Aceh Tenggara

Lawe Alas

Pulo Sepang

15.000.000

71

RUSLI

Aceh Tenggara

Lawe Alas

Pulo Sepang

15.000.000

72

WERI

Aceh Tenggara

Lawe Alas

Pulo Sepang

15.000.000

73

ZAKIR

Gayo Lues

Tripe Jaya

Rerebe

25.000.000

74

RENIP

Gayo Lues

Blang Kejeren

Kute Lintang

30.000.000

JUMLAH

50

1.785.000.000


2016

d. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Kegiatan ini dengan pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 150.490.000 dengan realisasi Rp. 147.323.300 atau 97,90%. Adapun realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Kawasan Perdesaan, pelaksanaannya dilaksanakan di dua Kabupaten yaitu di Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 23 Agustus 2016 yang dilaksanakan di Hotel Pantee Cahaya dan di Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 25 Agustus 2016 yang dilaksanakan di Hotel Pantai Barat. Pesertanya dari unsur Aparatur Desa masing-masing Kabupaten berjumlah 25 orang. Adapun maksud dari kegiatan sosialisasi adalah mewujudkan komitmen, kemitraan serta dukungan program Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap pembangunan

kawasan

perdesaan

secara

terpadu

serta

pengembangan

perekonomian masyarakat desa yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pengembangan sektor lainnya di kawasan perdesaan. e. Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Gampong Kegiatan ini dengan pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 939.610.000 dengan realisasi Rp. 911.204.400 atau 96,98%. Adapun realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk: 1) Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Posyantek dan Pemetaan Kebutuhan Teknologi Tepat Guna (TTG) dilaksanakan mulai tanggal 27 s.d 29 April 2016 di Hotel Pavilium Seulawah Banda Aceh dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah selaku Pembina Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK). Pesertanya berjumlah 40 orang terdiri dari 23 orang Pejabat Teknis yang membidangi TTG pada BPM Kabupaten/Kota dan 17 orang pemerhati Teknologi Tepat Guna (TTG). 2) Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Se-Aceh XI Tahun 2016 yang dilaksanakan di Kota Sabang dengan Tema “PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI TEKNOLOGI TEPAT GUNA MENUJU DESA BERDAYA SAING”. Acara berlansung selama 5 hari mulai tanggal 21 sampai dengan 25 Mei 2016 di Lokasi Arena Sabang Fair Kota Sabang dengan peserta terdiri dari Badan Pemberdayaan 51


2016

Masyarakat Kabupaten/Kota Se-Aceh, Para Inovator/Penemu dan Perekayasa Alat TTG serta Kelompok Masyarakat dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut a) Welcome Dinner. Acara Welcome Dinner dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 bertempat di Pendopo Walikota Sabang, dengan tamu undangan yang terdiri dari Gubernur Aceh beserta rombongan, Bupati/Walikota se-Aceh dan para Kepala SKPK Kota Sabang. b) Acara Pembukaan (Opening Ceremony). Acara pembukaan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 yang dibuka oleh Gubernur Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Aceh dan didampingi oleh Wali Kota Sabang. Acara Pembukaan di awali dengan Pawai Budaya dan di meriahkan oleh tarian kolosal etnik Aceh dan Hikayat Aceh. c) Pameran Exhibition. Kegiatan ini di ikuti oleh 23 Kabupaten/Kota se-Aceh dan SKPK Kota Sabang berlangsung selama 5 (lima) hari mulai tanggal 21 sampai dengan 25 Mei 2016. Pada pameran Gelar TTG se-Aceh menampilkan alat TTG Unggulan Tingkat Kabupaten/Kota, alat TTG Inovasi terbaik Kabupaten/Kota, Display Pameran Wisata, Display Promosi hasil produk. d) Penilaian TTG Unggulan dan TTG Inovasi. Penilaian dilakukan oleh Tim Juri yang terdiri dari Unsur Akademisi, Balai Penelitian Teknologi Pertanian, Baristan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun hasil dari penilaian adalah Penetapan Juara I, II dan III Kategori TTG Unggulan dan Juara I, II, III Kategori TTG Inovasi. Penilaian TTG Unggulan adalah alat TTG tersebut memiliki keunggulan teknis dan dapat bersaing secara ekonomis serta telah diproduksi dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan Penilaian TTG Inovasi menilai hasil inovasi alat TTG yang telah dibuat dan telah dimodifikasi menjadi lebih baik.

52


2016

Adapun hasil yang diperoleh dari penilaian Tim Juri adalah sebagai berikut : Juara TTG Kategori Unggulan NO

NAMA

KAB/KOTA

ALAT TTG

NILAI

KET

1

2

3

4

5

6

1

Saiful Zuhri,SE

Aceh

Spiner/Alat

Tamiang

Peniris

389

Minyak

Juara I Memperoleh Uang Pembinaan sebesar Rp. 8.000.000,- + Piala tetap +

Goreng

Sertifikat dan Plakat, Diikutsertakan pada Lomba TTG Unggulan Tingkat Nasional XVIII di NTB

2

Effendi

Pidie Jaya

Alat

Peranjang

337

Jahe

Juara II Memperoleh Uang Pembinaan Sebesar Rp. 7.000.000,- + Piala Tetap + Sertifikat dan Plakat, diikut sertakan sebagai Peserta Pameran TTG Nasional XVIII di NTB

3

Franskiadi

Aceh

Barat

Daya

Alat Penggulung

299

Kertas

Juara III memperoleh uang pembinaan sebesar Rp. 6000.000,- + Piala Tetap + Sertifikat

dan Plakat. diikutsertakan

sebagai Peserta Pameran TTG Nasional XVIII di NTB

Juara TTG Kategori Inovasi NO

NAMA

KAB/KOTA

ALAT TTG

NILAI

KET

1

2

3

4

5

6

1

Effendi

Pidie Jaya

Alat Penyulingan

288

Minyak Atsiri

Juara I Memperoleh Uang Pembinaan sebesar Rp. 8.000.000,- + Piala tetap + Sertifikat dan Plakat

2

Edi Haryono

Kota Sabang

Alat Melinjo

Pengolah

264

Multi

Sebesar Rp. 7.000.000,- + Piala Tetap +

Fungsi 3

Ramadhan

Singkil

Mesin Pengayak Multi Fungsi

Juara II Memperoleh Uang Pembinaan Sertifikat dan Plakat

242

Juara III memperoleh uang pembinaan sebesar Rp. 6000.000,- + Piala Tetap + Sertifikat dan Plakat

53


2016

Yang diikutsertakan pada Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional XVIII tahun 2016 di Mataram Nusa Tenggara Barat hanya Juara TTG Kategori Unggulan sedangkan Juara I Lomba Inovasi menjadi perwakilan Aceh dalam rangka seleksi Tingkat Nasional TTG Unggulan. e) Acara Temu ramah dan Rakornis Acara Temu ramah dan Rakornis TTG dilaksanakan di Pantai Sumur Tiga Kota Sabang pada Tanggal 21 Mei 2016.

Pada Acara ini dilakukan pemilihan

sekaligus penetapan Tuan Rumah penyelenggaraan GTTG se –Aceh XII tahun 2017. Dari hasil Keputusan RAKORNIS ditetapkan bahwa untuk tahun 2017 yang menjadi tuan rumah Gelar Teknologi Tepat Guna se-Aceh XII Tahun 2017 adalah Kabupaten Aceh Selatan. f)

Penutupan (closing Ceremony) Acara penutupan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016 di Panggung Festival Sabang Fair oleh Wali Kota Sabang sekaligus pengumuman para pemenang dan pembagian hadiah.

3) Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional XVIII Tahun 2016 yang berlansung selama 5 hari mulai tanggal 22 sampai dengan 26 November 2016, dilaksanakan di Kawasan Islamic Centre Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Yang ikut berpartisipasi pada Gelar TTG Nasional ke XVIII Tahun 2016 dari Kabupaten/Kota yaitu : Bupati/Walikota, Ketua DPRK, Kepala BAPPEDA, Kepala BPM dan Ketua TP. PKK sedangkan dari Provinsi yaitu : Gubernur, Ketua DPRA, Kepala BAPPEDA, Kepala BPM, Ketua TP. PKK, Inventor Juara TTG Unggulan dan Panitia/Tim Pelaksana Gelar TTG Nasional. Alat TTG Unggulan yang dipamerkan pada Stand Provinsi Aceh adalah Alat Perajan Jahe Praktis dan Penggulung Kertas sedangkan Spiner/Alat Peniris Minyak Goreng di Pamerkan pada Stand TTG Unggulan.

54


2016

Adapun rangkaian kegiatan Pada Gelar TTG Nasional XVIII adalah sebagai berikut: a) Gala Dinner Dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 22 November 2016 di Halaman Kantor Gubernur Provinsi NusaTenggara Barat untuk menjamu makan malam para Gubernur yang hadir pada pelaksanaan Gelar TTG Nasional XVIII 2016 b) Pembukaan Pembukaan dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 23 November 2016 oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan memukul Tambur Khas Nusa Tenggara Barat dan dimeriahkan oleh Tarian Kolosal Etnik dan Tarian lokal lainnya. c) Pameran/Exhibition Pameran di ikuti oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) provinsi seIndonesia dan Stand Kementerian Partisipan dengan menampilkan Display Lomba TTG Unggulan Tingkat Nasional, Display Pameran TTG pada Stand Pameran, Display Stand TTG terbaik Tingkat Nasional, Display Promosi hasil produk dan Display lainnya. d) Penilaian Stand dan TTG Unggulan Menilai TTG Unggulan, dimana Alat TTG tersebut memiliki keunggulan Teknis dan dapat bersaing secara ekonomis serta telah diproduksi dan terbukti sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Penilaian stand yaitu menilai informasi dan materi/isi yang ditampilkan/dipamerkan dan didayagunakan, penataan, dekorasi, nilai estetika, kreasi dan inovasi sesuai karakteristik wilayahnya. e) Lokakarya dan Rakornis Lokakarya dan Rakornis diselenggarakan selama satu hari pada Tanggal 24 November 2016 bertempat di Hotel Aston Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Dalam Rakornis ditetapkan bahwa Tuan Rumah Gelar TTG Nasional

55


2016

ke XIX tahun 2017 di Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan calon Tuan Rumah Gelar TTG NASIONAL XX tahun 2018 di Provinsi Papua. f) Widyawisata Dilaksanakan pada Tanggal 25 November 2016. Rute dimulai dari Kawasan Islamic Centre menuju ke Pasar Seni-Taman Darmaga-nyerot-Mesjid Raya Praya-Sukarare-Ponikmas dan kembali ke kawasan Islamic Centre. g) Closing Ceremony (Acara Penutupan) Acara penutupan pada Hari Senin Tanggal 26 November 2016 yang ditutup oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus Pegumuman Juara TTG Unggulan dan Juara Stand TTG terbaik Tingkat Nasional ke XVIII tahun 2016 4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong Pada program pengembangan lembaga ekonomi gampong terdiri dari 2 (dua) kegiatan. Pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.669.577.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.421.555.715 (85,14%). Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program tersebut berupa : a. Kegiatan Pembinaan Pengembangan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Gampong

(P3MD/G)

Pagu

Anggaran

yang

disediakan

sebesar

Rp.

1.426.292.000 dengan realisasi keuangan Rp. 1.198.517.415 (84,03%) dan realisasi fisik 93%. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai babak baru dan perubahan dalam politik pembangunan nasional, dimana Desa menjadi titik tumpu yang mendapatkan salah satu dari perhatian serius pada era Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini. Undang-Undang Desa diyakini sebagai gerbang harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju dan sejahtera. Sebagai dasar hukum bagi keberadaan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengkonstruksikan cara pandang baru praktis berdesa

terutama pada urusan

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga Desa diakui dan dikukuhkan sebagai subjek yang mampu mengatur dan mengurus dirinya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

56


2016

usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Pemerintah Aceh melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam hal ini Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp 3.829.751.986.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO KABUPATEN/KOTA

JUMLAH GAMPONG

1 ACEH SELATAN 2 ACEH TENGGARA 3 ACEH TIMUR 4 ACEH TENGAH 5 ACEH BARAT 6 ACEH BESAR 7 PIDIE 8 ACEH UTARA 9 SIMEULUE 10 ACEH SINGKIL 11 BIREUEN 12 ACEH BARAT DAYA 13 GAYO LUES 14 ACEH JAYA 15 NAGAN RAYA 16 ACEH TAMIANG 17 BENER MERIAH 18 PIDIE JAYA 19 BANDA ACEH 20 SABANG 21 LHOKSEUMAWE 22 LANGSA 23 SUBULUSSALAM JUMLAH

260 385 513 295 322 604 727 852 138 116 609 132 136 172 222 213 232 222 90 18 68 66 82 6474

57

ALOKASI DASAR

ALOKASI FORMULA (Rp)

JUMLAH (Rp)

PER GAMPONG PER KAB/KOTA (Rp) (Rp) 565.640.000,00 147.066.400.000,00 7.475.783.000,00 154.542.183.000,00 565.640.000,00 217.771.400.000,00 7.252.140.000,00 225.023.540.000,00 565.640.000,00 290.173.320.000,00 11.892.501.000,00 302.065.821.000,00 565.640.000,00 166.863.800.000,00 6.876.712.000,00 173.740.512.000,00 565.640.000,00 182.136.080.000,00 6.947.633.000,00 189.083.713.000,00 565.640.000,00 341.646.560.000,00 9.324.502.000,00 350.971.062.000,00 565.640.000,00 411.220.280.000,00 12.874.836.000,00 424.095.116.000,00 565.640.000,00 481.925.280.000,00 16.914.272.000,00 498.839.552.000,00 565.640.000,00 78.058.320.000,00 5.721.738.000,00 83.780.058.000,00 565.640.000,00 65.614.240.000,00 5.329.977.000,00 70.944.217.000,00 565.640.000,00 344.474.760.000,00 11.861.811.000,00 356.336.571.000,00 565.640.000,00 74.664.480.000,00 5.335.765.000,00 80.000.245.000,00 565.640.000,00 76.927.040.000,00 5.539.675.000,00 82.466.715.000,00 565.640.000,00 97.290.080.000,00 5.379.557.000,00 102.669.637.000,00 565.640.000,00 125.572.080.000,00 7.137.937.000,00 132.710.017.000,00 565.640.000,00 120.481.320.000,00 7.221.921.000,00 127.703.241.000,00 565.640.000,00 131.228.480.000,00 5.761.266.000,00 136.989.746.000,00 565.640.000,00 125.572.080.000,00 6.250.403.000,00 131.822.483.000,00 565.640.000,00 50.907.600.000,00 4.956.519.000,00 55.864.119.000,00 565.640.000,00 10.181.520.000,00 3.445.421.000,00 13.626.941.000,00 565.640.000,00 38.463.520.000,00 5.330.445.000,00 43.793.965.000,00 565.640.000,00 37.332.240.000,00 5.063.622.000,00 42.395.862.000,00 565.640.000,00 46.382.480.000,00 3.904.190.000,00 50.286.670.000,00 13.009.720.000,00 3.661.953.360.000,00 167.798.626.000,00 3.829.751.986.000,00


1.

2016

Monitoring dan Evaluasi a.

Latar Belakang Guna menjalankan amanat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) serta Mengkoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya untuk mendukung pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah gampong dalam mencapai target kinerja melalui penyediaan sarana dan prasarana, dana serta Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga

b.

Tujuan Melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan Dana Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MG/D), menghadiri rapat kerja, sosialisasi, workshop dan konsultasi program dengan Pemerintah Pusat

c.

Realisasi Kegiatan Terpantaunya pelaksanaan kegiatan Dana Desa sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana dan terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan pelaksanaan program/kegiatandan terlaksananya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) sesuai dengan ketentuan melalui penetapan kebijakan, informasi dan pelaporan.

2.

Sosialisasi dan Publikasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MG/D) a.

Latar Belakang Kurangnya pemahaman aparatur Gampong, masyarakat dan pelaksanaan Dana Desa pada masing-masing Gampong sebagai akibat minimnya informasi dan sebagai media publikasi program.

b.

Tujuan dan Sasaran Memberikan informasi-informasi terkait dengan aturan atau kebijakan terbaru pelaksanaan Dana Desa seperti, pengelolaan program, penggunaan Dana Desa, maksud dan tujuan, mekanisme pencairan dana, pelaksanaan kegiatan dilapangan, tugas dan tanggungjawab Pendamping Profesional Desa.

58


c.

2016

Realisasi Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi dan publikasi Dana Desa yang diharapkan melalui proses pelaksanaan kegiatan dan pendampingan program sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah dan masyarakat Gampong serta sebagai media publikasi hasil capaian program/keberhasilan pelaksanaan program.

3.

Rapat Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa a.

Latar Belakang Menentukan keberhasilan pelaksanaan Dana Desa Melalui Program Pembangunan Dan Pemberdayan Masyarakat Desa khususnya di wilayah Kabupaten/Kota.

b.

Tujuan dan Sasaran Masyarakat dan Gampong-Gampong nyaris selalu dianggap tidak mengerti dan tidak tahu apa yang mereka butuhkan bagi diri mereka sendiri, sehingga akibatnya banyak Kearifan Lokal, Adat-Istiadat, Dan Potensi Gampong yang tergerus dan ujung-ujungnya akan memperlemah gampong itu sendiri.

c.

Realisasi Kegiatan -

Dalam menjalankan setiap kegiatan yang didana melalui dana gampong, perlu mentaati aturan-aturan yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta dengan turunannya dan harus disosialisasikan kepada penanggungjawab dan pelaku program terutama kepada para keuchik dan pelaku kegiatan di gampong, terutama regulasi atau aturan yang bersifat teknis guna menghidari permasalahan hukum dikemudian hari;

-

Dana gampong yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 agar dipergunakan untuk membiayai pembangunan dan infrastruktur gampong, penyediaan sarana dan prasana di gampong dan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi gampong;

-

Dana gampong dapat membiayai yang kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk di dalam prioritas penggunaan Dana Desa, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bupati/walikota, dengan catatan bahwa kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi sebagaimana amanat Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa;

59


-

2016

Para pendamping gampong yang telah ditugaskan untuk mendampingi tahapan program dana gampong sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

-

Semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan dana gampong sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, baik Lembaga Pemerintah Daerah dan unsur lainnya dapat bersatu padu, bekerjasama dan bergotong royong untuk mewujudkan

gampong yang

mandiri. -

Hindari tumpang tindih dan jauhi ego sektoral, perkuat koordinasi, tingkatkan sinkronisasi dan kembangkan harmonisasi dengan pelaku program dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan cita-cita membangun dari pinggiran yakni gampong untuk memperkuat negara kesatuan republik indonesia.

-

Peserta rapat Temu Ramah dengan Gubernur Aceh yang dihadiri 450 peserta terdiri dari unsur : Camat, Imum Mukim, Keuchik dan Pendamping Profesional Desa.

b. Kegiatan Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Kegiatan ini dengan pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 243.285.000 dengan realisasi Rp. 223.038.300 atau 91,68%. Adapun realisasi fisik sebesar 98%. Adapun kegiatan yang dilakukan : Dalam rangka pengembangan sistem penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan terkoordinasi dalam penyaluran raskin merupakan tugas dari Tim Sekretariat UPM Raskin. Setiap keputusan yang akan diambil maupun kebijakan dalam pelaksanaan program-program kesekretariat, penanganan keluhan maupun pembinaan, Sekretariat UPM-RASKIN Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh terlebih dahulu terbahas, dimusyawarah dan diputuskan secara bersama dalam rapat Tim Sekretariat UPM-RASKIN Provinsi Aceh. Kegiatan Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat bertujuan untuk :  Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik;

60


2016

 Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan;  Mengembangkan sistem penanganan pengaduan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi;  Mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang maksimal di lingkungan Pemerintah Aceh;  Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam melakuk pengawasan/ kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oleh Pemerintah Aceh. Langkah tersebut perlu ditempuh sebagai upaya untuk mengatisipasi berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan perbedaan persepsi dalam menangani permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program RASKIN. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RASKIN di Provinsi Aceh Tim Sekretariat UPM-RASKIN telah mengadakan rapat-rapat sebagai berikut: 1) Rapat Koordinasi Tim Sekretariat

UPM-RASKIN bersama Kabupaten/Kota

dilakaksanakan 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 17 Mei 2016 dan kali Kedua tanggal 03 November 2016 berlangsung di ruang Aula Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh; 2) Rapat Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat UPM-RASKIN dilakaksanakan 2 (dua) kali pertama pada tanggal 26 Juli 2016 dan kali Kedua tanggal 01 Desember 2016 berlangsung di ruang Aula Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh, yang dihadiri oleh anggota dari Tim Sekretariat UPM-RASKIN Provinsi yang terdiri dari: - Biro Ekonomi Setda Aceh; - Perum Bulog Divre Aceh; - Polda Aceh; - Badan Pusat Statistik Aceh; - Inspektorat Aceh; - Kejaksaan Tinggi Aceh; - Dinas Sosial Aceh; - Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh, dan ; - Badan Pemberdayaan Masyarakat kabupaten/Kota. 61


2016

3) Agenda Rapat - Pembahasan mengenai proses penanganan dan penyelesaian kasus; - Menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi di lapangan; - Koordinasi dan saling memberi pendapat; 5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Gampong Pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Gampong terdiri dari 4 (empat) kegiatan. Pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.533.304.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.146.155.637 (89,04%). Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program tersebut berupa : a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Mukim dan Gampong Pagu Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.137.752.000 dengan realisasi keuangan Rp. 1.073.902.340 (94,39%) dan realisasi fisik 100%. Salah satu upaya pemerintah dalam mengukur dan melihat tingkat keberhasilan pembangunan di Gampong adalah melalui Perlombaan Gampong yang dilakukan secara

terarah,

mengevaluasi

terkoordinasi,

dan

menilai

terpadu

dan

pelaksanaan

berkelanjutan

pembangunan,

dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan dan sosial kemasyarakatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat Gampong. Perlombaan gampong merupakan kompetisi dan evaluasi hasil pembangunan gampong yang bersifat mendorong kebersamaan dan keswadayaan gotong royong dilakukan setiap tahun secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Penilaian perlombaan gampong dilakukan atas tingkat perkembangan gampong yaitu dengan membandingkan data gampong 2 (dua) tahun terakhir yang terdapat dalam profil gampong sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan. Penyelenggaraan Perlombaan gampong di Aceh dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi serta mengikutsertakan Juara I Tingkat Provinsi ke ajang Perlombaan Desa Tingkat nasional. Terhadap Pemenang Juara Provinsi diberikan Hadiah Penghargan berupa Piagam, Plakat serta dana Pembinaan.

62


2016

Data Pemenang/Juara Perlombaan Gampong Tingkat Provinsi Tahun 2016

No 1 2 3 4 5 6

Juara Pertama Kedua Ketiga Harapan I Harapan I Harapan II

Gampong Blang Krueng Lhok Rukam Lhok Mon Puteh Ilie Suak Indrapuri Kuala Baro

Kecamatan Baitussalam Lhok Bengkuang Muara Satu Ulee Kareng Johan Pahlawan Kuala Pesisir

Kabupaten Aceh Besar Aceh Selatan Lhoksemawe Banda Aceh Aceh Barat Nagan Raya

b. Kegiatan Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong Kegiatan Kegiatan Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong Pagu Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 235.882.000 dengan realisasi keuangan Rp. 193.716.300 (82,12%) dan realisasi fisik 98%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa memberikan harapan dan peluang untuk mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendorong mempercepat pembangunannya. Maka dari itu pembangunan perdesaan di arahkan untuk (1) mengurangi kemiskinan dan keretanan ekonomi di perdesaan; (2) memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan; (3) meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan; (4) penguatan tata kelola pemerintah desa yan baik; (5) mewujudkan desa berkelanjutan, yang berbasis pada potensi sumber daya social budaya local dan daerah; serta (6) membangun keterkaitan desa-kota melalui pengembangan perekonomian hulu-hilir dan industrialisasi perdesaan khususnya di desa-desa yang telah berkembang dan mandiri yang terkait dengan industri di pusat-pusat pertumbuhan terdekat. Salah satu amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Badan Usaha Milik Desa, bisa disingkat BUMDes atau BUM Desa. Jika di tingkat pusat dikenal Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di level provinsi atau kabupaten/kota dikenal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka di desa dikenal BUMDes, sedangkan di Provinsi Aceh lebih dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMG ini adalah untuk melayani 63


2016

masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi dan sumber daya desa. BUMDes, menurut Pasal 1 angka 6 UU Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong

atau

menampung

seluruh

kegiatan

peningkatan

pendapatan

masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah Sebagai sebuah usaha desa. c. Kegiatan Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong Kegiatan Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong Pagu Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 235.300.000 dengan realisasi keuangan Rp. 229.462.527 (97,52%) dan realisasi fisik 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan : Kegiatan ini lebih diarahkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Gampong. Bentuk kegiatannya adalah Rakor Pemberdayaan Adat dan Budaya Aceh, Sosialisasi Peradilan Adat Gampong dan Rapat Pokja Pelestarian Adat dan Budaya Aceh. 1) Rakor Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Aceh Tahun 2016 Rakor ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 30 Mei s.d 1 Juni 2016 bertempat di Hotel Kuala Radja, Jln. Tgk. Daud Beureu’eh Nomor 187 Banda Aceh. Pesertanya sebanyak 56 (lima puluh enam) orang yang terdiri dari unsur Provinsi (Biro Organisasi Setda Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Majelis Adat Aceh, LSM dan BPM Aceh) sebanyak 14 (empat belas) orang dan unsur Kabupaten/Kota (BPM dan MAA Kabupaten/Kota) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang.

64


2016

2) Rapat Pokja Pelestarian Adat dan Budaya Aceh Rakor

ini

bertujuan

untuk

mensinergikan

dan

mensinkronkan

program/kegiatan antara Dinas/Instansi terkait, sekaligus mengevaluasi hasil kerja program/kegiatan Pelestarian Adat dan Budaya Aceh tahun sebelumnya dan meningkatkan pemahaman Pejabat Pemerintah Aceh tentang tugas dan fungsi Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Rapat Pokja Pelestarian Adat dan Budaya Aceh Tahun 2016 dilaksanakan di BPM Aceh pada tanggal 1 April 2016, 21 November 2016, 28 November 2016 dan 5 Desember 2016 dengan menghadirkan peserta dari lintas sektor terkait sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 411.21/200/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Provinsi Aceh Periode 2016 -2020. Dari beberapa pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan sebagai berikut : a) Tim sepakat untuk menyusun Draft Rencana Kerja Pelestarian Adat dan Budaya Aceh (Renja PABA) Tahun 2016 dan 2017. b) Tim sepakat adanya penambahan program/kegiatan dari lintas sektor untuk memperkaya Renja PABA. c) Tim juga sepakat untuk menshare Renja Pokja PABA kepada lintas sektor. d. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong Pagu Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.924.370.000 dengan realisasi keuangan Rp. 1.649.074.470 (85,69%) dan realisasi fisik 97%. Untuk mengantisipasi dan mempersiapkan tugas tanggung jawab dan kewenangan yang sangat besar bagi pemerintahan Gampong maka, kesiapan pemerintahan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, baik dalam hal kapasitas aparatur desa, lembaga masyarakat maupun seluruh komponen yang ada termsuk sarana dan prasarana. Karena pemerintahanan gampong tidak akan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik apabila sarana dan prasarana kerja seperti kantor desa maupun sarana kerja lain tidak terpenuhi. Oleh karena itu sarana dan prasarana 65

pemeerintahan

gampong

dipandang

sangat

penting

untuk


diperhatikan/dipenuhi

2016

khusunya

dalam

rangka

memberikan

pelayanan,

pemberdayaan dan kesejahteraann masyarakat.

Tabel 1.1 Realisasi Capaian Indikator Penyediaan Prasarana Perdesaan Tahun 2016 No 1

Indikator Pembangunan Kantor Keuchik

Satuan

Jumlah

Lokasi Gampong

Unit

2

1. Gampong Paya Dua Kecamatan Makmur Kabupaten Biruen 2. Gampong Kuta Barat Kecamatan Makmur Kabupaten Biruen

2

66

Pembangunan Gedung PKK

Unit

1

1. Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Iamarah Kabupaten Aceh Besar


2016

Tabel 1.2. Realisasi Capaian Indikator Penyediaan Sarana Perdesaan Bagi Gampong Tahun 2016 No

Indikator

Lokasi Gampong Penerima Kabupaten

1

Penyediaan Meubelair

Aceh Barat

Kecamatan Kec. Johan Pahlawan Kec. Meurebo Kec. Pante Ceuremen

Aceh jaya

Nagan Raya

Bieruen 67

Kec. Teunom

Krueng Sabe Setia Bhakti Tadu Jaya Darul Makmur

Beutong Makmur

Gampong 1. Drien Rampak 2. Gampa 3. Ranto Panyang Timur 4. Ranto Panyang BArat 5. Suak Awe 6. Krueng Bekah 7. Tanoj Anou 8. Teupin Ara 9. Padang Kieng 10. Panton 11. Dayah BAro 12. Lhok Geuleumpang 13. Gunong Pungki 14. Pulo Tengoh 15. Kuta Trieng 16. Blang Baroe 17. Babah Lueng 18. Blang seumot 19. Paya Dua


2.

Wireless

Aceh Barat

2016

Johan Pahlawan

Sama Tiga

3. 4.

68

Sound System Komputer

Aceh besar Biruen

Baiturrahman Makmur

20. Kuta Barat 1. Drien Rampak 2. Sunebok 3. Gampa 4. Blang Beurandang 5. Lapang 6. Kampung Belakang 7. Ujong Kalak 8. Suak Ribe 9. Suak Raya 10. Leuhan 11. Suak Sigandeng 12. Rundeng 13. Suak Nie 14. Paya Lumpat 15. Suak Timah 16. Cot Seumeureung 17. Cot Pluh 18. Reusak 19. Cot Darat 20. Cot Mesjid Neuhen 1. Paya Dua 2. Kuta BArat


2016

6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong Pada program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 733.828.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 702.312.250 (95,71%). Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program tersebut berupa : a.

Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Gampong. Kegiatan ini telah dilaksanakan Pagu anggaran Rp. 1.695.780.000 dengan realisasi keuangan Rp. 1.689.477.000 (95,71%) dan realisasi fisik

100%

dari

total

volume

yang

direncanakan.

Sebagai

salah

satu

strategi peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan gampong sesuai dgn amanat pasal 112 UU No 6 tahun 2017 ttg Desa dilakukan melalui pelatihan. Sebagai impementasi dari amanat ketentuan tsb UPTB melaksanakan melalui 2 program pelatihan yaitu 1.

Pelatihan pratugas bagi keuchik definitif yg baru terpilih Pelatihan pratugas bagi keuchiek sebagai upaya utk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan dlm kepemimpinan menyelola pemerintah gampong dan pemberdayaan masyarakat, Untuk Tahun 2016 sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh, BPM Aceh telah melaksanakan pelatihan pratugas keuchik definitif sebanyak 4 angkatan yang diikuti oleh keuchik baru terpilih dari masing-masing kabupaten/kota seAceh sejumlah 120 orang diantaranya sebagai berikut :

NO

KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PESERTA

1

2

3

1

ACEH TIMUR

23

2

BIREUEN

26

3

ACEH BESAR

18

4

PIDIE

24

5

PIDIE JAYA

15

69


2016

6

BANDA ACEH

3

7

LANGSA

1

4

ACEH TENGAH

10 JUMLAH TOTAL

2.

120

Pelatihan perencanaan pembangunan pertisipatif masyarakat Gampong (P3MG) bagi ketua LPMG / tuhalapan. Sedangkan pelatihan rencana pembangunan partisipatif masyarakat gampong (P3MG) bagi ketua LPM/ tuhalapan gampong diikuti oleh 30 orang diantaranya sebagai berikut :

NO

KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PESERTA

1

2

3

1

NAGAN RAYA

6

2

LANGSA

3

3

BIREUEN

13

4

SINGKIL

3

5

ACEH BESAR

5 JUMLAH TOTAL

120

Waktu pelaksanaan Pelatihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 18 April 2016, bertempat di UPTB BPM Aceh Jalan Raya Banda Aceh Medan Km 184,5 Cot Batee Geuleungku pandrah Kab. Bireuen.

70


2016

BAB IV PENUTUP

A.

KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKJ) merupakan salah satu acuan bagi pimpinan unit kerja untuk mengontrol pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud pertanggungjawaban yang objektif. Sejauh ini perkembangan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Khususnya di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh menunjukkan peningkatan dalam mendorong pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan berdasarkan capaian kinerja yang diperoleh dan diharapkan menjadi media umpan balik bagi peningkatan kinerja, program maupun kegiatan di tahun berikutnya. B. RENCANA TINDAK LANJUT Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh pada Tahun 2016, dapat disarankan hal‐hal sebagai berikut: 1.

Secara umum kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh perlu ditingkatkan lagi di masa yang akan datang, mengingat peran dan fungsinya yang sangat strategis dalam memberikan masukan maupun rekomendasi, kebijakan dan program kepada Unit Kerja Perangkat Aceh dalam lingkungan Pemerintah Aceh;

2.

Secara khusus : a.

Dilingkungan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Aceh

diperlukan

upaya

peningkatan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka menyamakan persepsi pelaksanaan program dan kegiatan; b.

Hasil Kinerja BPM Aceh di Tahun 2016 agar digunakan sebagai referensi dalam penyusunan indikator kinerja serta pencapaiannya di tahun mendatang;

c.

Perlu dilakukan peningkatan dan penajaman indikator kinerja agar perhitungan dan evaluasi kinerja dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Hal tersebut perlu pula diikuti dengan perbaikan terhadap pelaksanaan mekanisme pengganggaran berbasis kinerja yang sinergis dengan sistem akuntabilitas kinerja;

71


d.

Perlu

menentukan

target

yang

2016

realistis

yang

hendak

dicapai

dengan

mempertimbangkan kapasitas dan penyediaan anggaran pembiayaan yang sesuai dengan beban target yang di tentukan; e.

Dibutuhkan penataan dan konsistensi antara program dan kegiatan, serta antara kegiatan pokok renstra dengan uraian kegiatan tahunan baik yang diuraikan dalam DPA maupun dalam indikator kinerja utama (IKU) dan Penetapan kinerja (PK) agar setiap kegiatan dapat berkontribusi secara hirarkhi dan terstruktur terhadap sasaran yang ditargetkan;

f.

Perlu pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BPM Aceh dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas untuk mencapai optimalisasi kinerja yang disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

g.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik maka pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan, sehingga dapat memaksimalkan pencapaian kinerja.

Demikian Laporan Kinerja (LKJ) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2016 disampaikan, dengan harapan dapat dijadikan tolok ukur penilaian terhadap kinerja selama tahun 2017 dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (Clean and Good Governance).

Banda Aceh,

Februari 2017



72


73

2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2016 KATA PENGANTAR

Recommend Documents