Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016

KATA PENGANTAR Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

Rahmat

dan

Hidayah-Nya,

sehingga

Pemerintah

Kabupaten Soppeng dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu instrument dalam upaya

untuk

lingkungan

mewujudkan

Pemerintah

percepatan

Kabupaten

reformasi

Soppeng

dan

birokrasi sebagai

di

media

pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya. sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik

Indonesia

Nomor

29

Tahun

2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun pertama periode 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Disamping memuat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, laporan ini juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana yang

dibelanjakan

dengan

hasil

atau

manfaat

yang

diterima

masyarakat.

Kata Pengantar

i


Secara

substantif

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Kabupaten Soppeng merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka

mengimplementasikan

sistem

pemerintahan,

pelaksanaan

kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Soppeng dan juga sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan

Clean

Goverment

dan

Good

Governance.

Hasil

pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Soppeng tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik

dalam

perumusan

kebijakan,

implementasi

maupun

pengawasannya. Dan

akhir

kata,

mudah-mudahan

Laporan

Kinerja

ini

dapat

bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, 29 Maret 2017

Kata Pengantar

ii


RINGKASAN EKSEKUTIF Untuk mewujudkan pencapaian Visi “ Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik” sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.1 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan

Kabupaten

Soppeng

Jangka

Tahun

Menengah

2016-2021,

Daerah

Pemerintah

(RPJMD) Kabupaten

Soppeng pada tahun 2016 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2016 yang ditetapkan

dalam

Perjanjian

Kinerja

Perubahan

Tahun

2016.

Pencapaian Visi pembangunan daerah tersebut ditopang 9 (Sembilan) Misi, dengan 19 Tujuan dan 36 Sasaran yang selanjutnya dijabarkan kedalam program dan kegiatan yang pelaksanaannya setiap tahun sampai akhir periode RPJMD tahun 2021. Dan sebagai wujud implementasi pelaksanaan asas umum penyelenggaraan Negara dalam bentuk Akuntabilitas Kinerja dengan prinsip

good

dasar

Kabupaten

and

clean

Soppengjuga

penyelenggaraan

government,

wajib

pemerintahan

maka

pemerintah

mempertanggungjawabkan

dengan

prinsip

tata

kelola

kepemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (results oriented

government)

mewujudkan

sesuai

Akuntabilitas

dengan

kinerja

kewenangannya.

tersebut

perencanaan lima tahunan setidaknya telah

dalam

Untuk

dokumen

termuat visi, misi,

tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran terukur, dapat diuji dan diandalkan. Untuk memenuhi aspek sebagaimana tersebut di atas maka pada tahun 2016 yang merupakan tahun pertama RPJMD Tahun 2016-2021 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan telah terlaksana berbagai program dan kegiatan. dan dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Soppeng Ikhtisar Eksekutif

iii


telah berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan

hasil

pengukuran

kinerja

terhadap

52

indikator

sasaran, yang tergambar pada tabel berikut : No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

9,775,000

9,288,347

1

Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan, petani perkebunan, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan (S1)

1

PDRB/kapita petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan (Rp)

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 2

Meningkatnya kapasitas jaringan irigasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian (S2)

2

Cakupan layanan irigasi (%)

72.47

72.88


Meningkatnya kegiatan pengolahan hasil dari produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (S3)

3

jumlah unit usaha dalam pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

108

124


Meningkatnya akses masyarakat atas layanan pendidikan (S4)

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan (S5)

95.021

Sangat Tinggi

100.57

Sangat Tinggi

100.57

Sangat Tinggi

114.81

Sangat Tinggi

114.81

Sangat Tinggi

APM SD dan sederajat;

83%

84.86%

102.24

Sangat Tinggi

5

APM SMP dan sederajat;

60%

69.01%

115.02

Sangat Tinggi

108.63

Sangat Tinggi

215.38

Sangat Tinggi

215.38

Sangat Tinggi

6

penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) kualifikasi baik

26

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 5

Ikhtisar Eksekutif

Sangat Tinggi

4


95.02

56

iv


NO.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

96%

99.70%

103.85

Sangat Tinggi

103.85

Sangat Tinggi

100

Sangat Tinggi

100.00

Sangat Tinggi

6

Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat (S6)

7

Angka melek huruf


Berkembangnya pelayanan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan informasi pembangunan(IT) (S7)

8

Adanya inovasi berbasis IT dan SDM pada pelayanan PTSP secara kontinyu

ADA

ADA


Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil (S8)

9

Persentase kepemilikan kartu keluarga (KK),

75.91%

83.46%

109.95

Sangat Tinggi

10

Rasio Bayi BerAkta Kelahiran

86.30%

93.63%

108.49

Sangat Tinggi

108.58

Sangat Tinggi


Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya (S9)

11

12

Persentase bencana kebakaran yang tertangani dengan baik Persentase bencana lainnya yang tertangani dengan baik

100%

100%

100.00

Sangat Tinggi

100%

100%

100.00

Sangat Tinggi

100.00

Sangat Tinggi

103.35

Sangat Tinggi

103.35

Sangat Tinggi


Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban serta penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat (S10)

13

Persentase penyelesaian K3

85%


Ikhtisar Eksekutif

87.85%

v


NO.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

11

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba (S11)

100%

99.97%

14

Persentase masyarakat yang tidak menyalahgunakan narkoba


Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan (S12)

15

Persentase Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan

4.10%

15.20%


Meningkatnya apresiasi kebudayaan dan ketahanan budaya daerah dalam menghadapi dinamika kebudayaan global (S13)

16

Jumlah Situs cagar budaya Kabupaten yang terdaftar sebagai situs cagar budaya nasional

30

29


Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi dalam mendukung interkoneksitas wilayah dan membuka lokasi terpencil (S14)

17

Porsi panjang jalan kabupaten kualitas baik (km)

510.7 km (55.8%)

496.07 Km (54.236%)


Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa (S15)

18

Rasio jumlah kendaraan dengan panjang jalan

0.04


Ikhtisar Eksekutif

0.03

99.97

Sangat Tinggi

99.97

Sangat Tinggi

370.73

Sangat Tinggi

370.73

Sangat Tinggi

96.67

Sangat Tinggi

96.67

Sangat Tinggi

97.19

Sangat Tinggi

97.19

Sangat Tinggi

75.00

Sedang

75.00

Sedang

vi


NO.

Sasaran Strategis


Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

16

Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat (S16)

19

Persentase rumah mengakses air bersih;

97

95.79

98.75

Sangat Tinggi

20

Persentase pemukiman kumuh

0.014

0.014

100.00

Sangat Tinggi

99.38

Sangat Tinggi

282.09

Sangat Tinggi

282.09

Sangat Tinggi


Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah dalam menjaga keseimbangan fungsi antara kawasan perlindungan dan kawasan budidaya (S17)

21

kepatuhan terhadap RTRW

35%

98.73%


Meningkatnya kinerja ASN sesuai kompetensi dalam tugas dan fungsinya pada struktur organisasi (S18)

22

23

Persentase PNS yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya Persentase PNS yang mengikuti diklat teknik tugas dan fungsi

99.36%

99.23%

99.87

Sangat Tinggi

16.42%

9.34%

56.88

Rendah

77.83

Tinggi


Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungan kinerja (S19)

24 25 26 27

Opini laporan keuangan; Tingkat Akuntabilitas Kinerja; Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Ratio Temuan BPK yang ditindaklanjuti

WTP

-

-

-

C

C

100.00

Sangat Tinggi

100%

53.69%

53.69

Rendah

40%

74.28%

185.70

Sangat Tinggi


Ikhtisar Eksekutif

-

vii

-


NO.

Sasaran Strategis


Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

20

Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa (S20)

28

Keterbukaan informasi dan komunikasi pelayanan Kecamatan, desa/ kelurahan; (%)

65%

100%

153.85

Sangat Tinggi

29

Desa Mandiri

6.12%

6.12%

100.00

Sangat Tinggi

126.92

Sangat Tinggi


Meningkatnya keterpenuhan saranaprasarana serta ketenagaan medic/non medic dalam pelayanan kesehatan (S21)

30 31

32

33

Cakupan Puskesmas Cakupan Pembantu Pukesmas Rasio tenaga dokter terhadap jumlah penduduk pada satuan wilayah Rasio tenaga paramedic terhadap jumlah penduduk pada satuan wilayah

212.5

212.5

100.00

Sangat Tinggi

62.86

62.86

100.00

Sangat Tinggi

0.294

0.012

4.082

Sangat Rendah

1.5

0.043

2.867

Sangat Rendah

51.737

Rendah

101.61

Sangat Tinggi

101.61

Sangat Tinggi


Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit (S22)

34

Indeks kepuasan masyarakat atas layanan rumah sakit

80%

81.29%


Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah, dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat (S23)

35

Rasio rumah ibadah/ jumlah penduduk;

2.06%

1.73%

83.98

Tinggi

36

Persentase penyelenggara kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi

100%

100%

100.00

Sangat Tinggi

100.00

Sangat Tinggi


Ikhtisar Eksekutif

viii


NO.

Sasaran Strategis


Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

24

Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olah raga daerah (S24)

100%

100%

100.00

Sangat Tinggi

100%

100%

100.00

Sangat Tinggi

100.00

Sangat Tinggi

37

38

Persentase organisasi kepemudaan yang aktif; Persentase cabang olah raga yang aktif


Meningkatnya kapasitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan (S25)

39

40

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persentase partisipasi perempuan di organisasi sosial kemyarakatan

11.10%

10.91%

98.29

Sangat Tinggi

20%

30%

150.00

Sangat Tinggi

124.144

Sangat Tinggi

34.27

Sangat Rendah

34.267

Sangat Rendah

91.06

Sangat Tinggi

91.06

Sangat Tinggi

100.00

Sangat Tinggi

100.00

Sangat Tinggi

82.48% (Udara)

456.95

Sangat Tinggi

83.5% (Air)

462.60

Sangat Tinggi

68.13% (Tutupan Hutan

283.05

Sangat Tinggi

400.87

Sangat Tinggi


Meningkatnya keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (S26)

41

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

15%

5.14%


Meningkatnya produksi beras (S27)

42

jumlah produksi beras (ton)

194.971

177.532


Meningkatnya kelestarian sumberdaya alam (S28)

43

Tingkat pengurangan emisi gas rumah kaca

2%

2%


Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S29)

44

Tingkat pengendalian pencemaran lingkungan

18.05% (Udara) 18.05% (Air) 24.07% (Tutupan Hutan)


Ikhtisar Eksekutif

ix


NO.

Sasaran Strategis


Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

30

Terpeliharanya kebersihan dan Keindahan perkotaan (S30)

24.23%

26.28%

108.47

Sangat Tinggi

111.02

Sangat Tinggi

-

-

45

Cakupan volume sampah yang tertangani (%)


Berkurangnya penduduk miskin (S31)

46

Angka Kemiskinan

8,36%

-


Meningkatnya cakupan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (S32)

47

Persentase PMKS yang tertangani

100%

-

79.11%


Meningkatnya jumlah investor yang tertarik berinvestasi (S33)

48

jumlah rencana investasi (Jumlah MOU)

30

0


Meningkatnya jumlah tenaga kerja berkompetensi cukup untuk terserap dalam lapangan kerja (S34)

49

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

67%

85.80%


Meningkatnya daya saing produk koperasi, UKM, industri kecil dan industry rumah tangga dalam perdagangan (S35)

50

51

Jumlah Jenis Produk Spesifik lokal dari industri daerah yang berdaya saing pada pasar Jumlah Jenis Produk Koperasi, usaha kecil dan usaha menengah spesifik lokal daerah yang bersaing dalam pasar regional

79.11

Tinggi

79.11

Tinggi

0

Sangat Rendah

0.00

Sangat Rendah

128.06

Sangat Tinggi

128.194

Sangat Tinggi

4

4

100

Sangat Tinggi

34

34

100

Sangat Tinggi

100.000

Sangat Tinggi


Ikhtisar Eksekutif

-

x


NO.

Sasaran Strategis


Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

36

Meningkatnya kapasitas sarana/ prasarana perdagangan bagi pelaku industri kecil dan rumah tangga, koperasi, serta usaha kecil dan menengah (S36)

17

17

52

Jumlah sarana/prasarana pasar tradisional yang efektif menunjang perdagangan produk spesifik lokal industri kecil dan rumah tangga serta koperasi dan UKM


100

Sangat Tinggi

100.000

Sangat Tinggi

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat :  28 (dua puluh delapan) sasaran yang capaian kinerjanya dibawah, sama atau lebih besar dari target dengan skala nilai 91 > persen dengan predikat kinerja Sangat Tinggi ; 

2 (dua) sasaran yang capaian kinerjanya dibawah target dengan skala nilai 76< 90 dengan predikat kinerja tinggi;

 1 sasaran yang capaian kinerjanya dibawah target dengan skala nilai 66< 75 dengan predikat kinerja sedang;  1 (satu) sasaran yang capaian kinerjanya dibawah target dengan skala nilai 51< 65 dengan predikat kinerja rendah;  2 (dua) Sasaran yang capaian kinerjanya dibawah target dengan skala nilai < 50 dengan predikat kinerja sangat rendah;  dan 2 (dua) sasaran yang rata-rata capaian kinerjanya belum dapat diukur karena masih ada indikator pencapaian belum dapat dihitung/tersedia. Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan dengan memperhatikan sumber daya yang ada dan koordinasi dengan pihak pihak terkait; mendorong upaya peningkatan profesionalisme aparatur Ikhtisar Eksekutif

xi


pemerintah daerah dan memperkuat fungsi pengawasan internal; dan mengembangkan sistem informasi pengumpulan data kinerja dalam rangka penyempurnaan penetapan indikator kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) menuju pemerintahan yang baik (good governance). Watansoppeng, 29 Maret 2017

Ikhtisar Eksekutif

xii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………

i

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………….

iii

DAFTAR ISI …………………………………………………………..

xii

DAFTAR LAMPIRAN………………………………………............

xiii

DAFTAR TABEL …………………………………………………......

xiv

DAFTAR GRAFIK ………………………………………...............

xxi

BAB I

PENDAHULUAN

I-1

1.1 Latar Belakang.................................................

I-1

1.1.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab.Soppeng ……………………………………

I-2

1.1.2 Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kab. Soppeng …………………………...........

I-5

1.1.3 Sarana dan Prasarana .........………………..

I-5

1.1.4 Aspek Demografi …………………................

I-6

1.1.5 Pertumbuhan Ekonomi/PDRB .................

I-8

1.1.6 PDRB Per Kapita .....................................

I-11

1.1.7 Kemiskinan …………….………………..........

I-12

1.1.8 Kesejahteraan Sosial ...............................

I-16

1.2 Permasalahan dan Isu Strategis .………….……..

I-18

1.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah ......

I.18

1.2.2 Isu Strategis Daerah ………………………….

I-25

PERENCANAAN KINERJA ………………………………

II-1

2.1 Perencanaan Kinerja Tahun 2016 ………...........

II-1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………

III-1

BAB II

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten

BAB IV

Daftar isi

Soppenng ………………………..….…................

III-1

3.2 Realisasi Anggaran ..........................................

III-108

PENUTUP …………………....................................

IV-1

xii


LAMPIRAN : Lampiran I

Perjanjian Kinerja Perubahan

Lampiran II Matriks Pengukuran Kinerja Lampiran III Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Soppeng Tahun 2016

Daftar isi

xiii


DAFTAR TABEL Hal. Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 1.4

Neraca Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2016 (Unaudited)………………………………………

I-6

Rata – rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

I-7

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Soppeng Tahun 2016…………………..

I-8

Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 (dalam

persen)………………………………………….

I-11

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2011 Kabupaten Soppeng 20112015……………………………………………………….

I-12

Angka Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Kinerja Penurunan Kemiskinan Nasional, Sul-Sel dan Kab. Soppeng Tahun 2011-2015

I-13

Tabel 1.7

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2011-2015 Kab. Soppeng.

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Kabupaten Soppeng Tahun 2016………………………………………………………

I-17

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kerja…………………………..

III-1

Tabel 3.2

Capaian Kinerja dan Predikat KInerja Sasaran Tahun 2016……………………………………………

III-2

Tabel 3.3

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1: PDRB/kapita petani, peternak,pembudidaya ikan dan nelayan ………………………………………

Tabel 1.5

Tabel 1.6

Tabel 3.4

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan, petani perkebunan, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan ……………….…

II-2

III-10

III-11

Tabel 3.5

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 : Cakupan Layanan Irigasi ……………………………

III-13

Tabel 3.6

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Kapasitas Jaringan Irigasi dalam mendukung Peningkatan Produksi Pertanian ....

III-14

Daftar isi

xiv


Tabel 3.7

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 : Jumlah Unit usaha dalam pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan Perikanan ……………………………………………..…

III-15

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya kegiatan pengolahan hasil produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan ……………………………………….....

III-17

Tabel 3.9

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 : APM SD dan Sederajat, APM SMP dan Sederajat

III-18

Tabel 3.10

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Akses masyarakat atas layanan pendidikan……………………………………………….

Tabel 3.8

III-20

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 : Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Kualifikasi baik………………………………………..

III-21

Tabel 3.12

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan …

III-23

Tabel 3.13

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6

III-24

Tabel 3.14

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Kemampuan Literasi Masyarakat

III-25

Tabel 3.11

Tabel 3.15 Tabel 3.16

Tabel 3.17 Tabel 3.18

Tabel 3.19

Tabel 3.20

Daftar isi

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran I : Adanya Inovasi Berbasis IT dan SDM pada Pelayanan PTSP secara Kontinyu ………………… Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Berkembangnya Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan Informasi Pembangunan (IT) ………………………………...

III-27

III-28

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8 : Persentase KepemilikanKartu Keluarga (KK), Rasio Bayi Ber Akta Kelahiran ………..……………

III-30

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran: Meningkatnya Kemudahan Masyarakat dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ..………….………………………………

III-31

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9 : Persentase Bencana Kebakaran yang tertangani dengan baik ……………………………….……………

III-33

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran: Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Penanganan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya ……….………………………………………….

III-34 xv


Tabel 3.21

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10 : Persentase Penyelesaian K3 …………………………

III-35

Tabel 3.22

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Berkurangnya gangguan Ketenteraman dalam ketertiban dalam masyarakat ………………………

III-36

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11: Persentase Masyarakat yang tidak menyalahgunakan Narkoba ………………………...

III-37

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkoba ……………..

III-39

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 12 : Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan ……………………………………………

III-40

Tabel 3.23

Tabel 3.24

Tabel 3.25 Tabel 3.26 Tabel 3.27

Tabel 3.28

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan

:

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 13 : Jumlah Situs Cagar Budaya Kabupaten yang terdaftar sebagai situs Cagar Budaya Nasional… Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Apresiasi Kebudayaan dan Ketahanan Budaya Daerah dalam menghadapi dinamika kebudayaan global………………………

Tabel 3.29

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 14 : Porsi Panjang Jalan ……...…………………………

Tabel 3.30

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Transportasi dalam mendukung interkoneksitas Wilayah dan membuka lokasi..

III-42

III-43

III-44 III-45

III-46

Tabel 3.31

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 15 : Rasio Jumlah Kendaraan dengan Panjang Jalan

Tabel 3.32

III-48

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran ………..

Tabel 3.33

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 16 : Persentase Pemukiman ………………………………

III-49

Tabel 3.34

Tabel 3.35

Daftar isi

III-50

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat……………………………………..…

III-52

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 17 : Kepatuhan terhadap RTRW ………………………...

III-53

xvi


Tabel 3.36

Tabel 3.37

Tabel 3.38

Tabel 3.39

Tabel 3.40

Tabel 3.41

Tabel 3.42

Tabel 3.43

Tabel 3.44

Tabel 3.45

Daftar isi

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dalam menjaga keseimbangan fungsi antara kawasan perlindungan dan kawasan Budidaya 2015……………………………...

III-54

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasasaran 18 : Persentase PNS yang ditempatkan sesuai dengan Kompetensinya, Persentase PNS yang mengikuti Diklat Teknik Tugas dan Fungsi

III-55

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Kinerja ASN sesuai Kompetensi dalam Tugas dan Fungsinya pada Struktur Organisasi ……………………………………………….

III-57

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 19 : Opini Laporan Keuangan; Tingkat Akuntabilitas Kinerja; Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD; Rasio Temuan BPK yang ditindaklanjuti..

III-58

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Penerapan Prinsip Akuntabilitas, Transpransi, Partisipasi, Efektivitas, dan Efisiensi dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungan Kinerja ……………………………….

III-61

Hasil Pengukuran Capaian Kienerja Sasaran 20 : Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Pelayanan Kecamatan, Desa/Kelurahan (Persen)……………………………………………………

III-63

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan serta berkembangnya Kemandirian Desa………………..

III-64

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 21 : Cakupan Puskesmas; Cakupan Puskesmas Pembantu; Rasio Tenaga Dokter terhadap Jumlah Penduduk pada satuan wilayah; Rasio Tenaga Paramedis terhadap jumlah penduduk pada satuan wilayah ………………………………….

III-65

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Prasarana serta Ketenagaan medic/Non Medic dalam pelayanan kesehatan …………………………………

III-68

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 22 : Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Rumah Sakit ……………………………………………

III-69

xvii


Tabel 3.46

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit

III-71

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 23 : Rasio Rumah Ibadah/Jumlah Penduduk; Persentase Penyelenggara Kegiatan Ibadah (Imam Masjid dan Guru Mengaji) yang difasilitasi ……………………………………………….

III-72

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Ibadah, Penyelenggara Kegiatan Ibadah, dan Situasi Kondusuf bagi Kerukunan Umat…………………..

III-73

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 24 : Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif; Persentase Cabang Olah Raga yang Aktif ……….

III-75

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga Daerah……………………………………………

III-76

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 25 : Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah; Persentase Partisipasi Perempuan di Organisasi Sosial Kemasyarakatan ……………

III-78

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Kapasitas Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan………………………

III-79

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 26 : Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat …………………………

III-81

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Keswadayaan dan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah ………

III-82

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 27 : Jumlah Produksi Beras (ton)………………………..

III-83

Tabel 3.56

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Produksi Beras …………………….

III-84

Tabel 3.57

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 28 : Tingkat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca …

III-85

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya Alam ….

III-87

Tabel 3.47

Tabel 3.48

Tabel 3.49

Tabel 3.50

Tabel 3.51

Tabel 3.52

Tabel 3.53

Tabel 3.54

Tabel 3.55

Tabel 3.58 Daftar isi

xviii


Tabel 3.59

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 29 : Tingkat Pengendalian Pencemaran Lingkungan

III-88

Tabel 3.60

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup ……

III-89

Tabel 3.61

Hasil Pengukuran capaian Kinerja Sasaran 30 : Cakupan Volume Sampah yang tertangani ……..

III-90

Tabel 3.62

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Terpeliharanya Kebersihan dan Keindahan Perkotaan………………………………………………..

III-91

Tabel 3.63

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 31 : Angka Kemiskinan …………………………………..

III-92

Tabel 3.64

Analisis Efesiensi Pengguna Anggaran : Berkurangnya Penduduk Miskin ………………….

III-94

Tabel 3.65

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 32 : Persentase PMKS yang tertangani ………………

III-95

Tabel 3.66

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial………………………

III-97

Tabel 3.67

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 33 : Jumlah Rencana Investasi (Jumlah MoU)……….

III-98

Table 3.68

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Jumlah Investor yang tertarik berinvestasi ……………………………………………..

III-99

Tabel 2.69

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 34 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ………………

III-100

Tabel 3.70

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Berkompetensi cukup untuk terserap dalam Lapangan Kerja…………………………………………

Tabel 3.71

Daftar isi

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 35 : Jumlah Jenis Produk spesifik Lokal dari Industri Daerah yang Berdaya Saing pada Pasar; Jumlah jenis Produk Koperasi Usaha Kecil dan Usaha Menengah Spesfiik Lokal daerah yang bersaing dalam Pasar regional……..

III-101

III-102

xix


Tabel 3.72

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : meningkatnya daya saing produk Koperasi, UKM, Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga dalam Perdagangan………………………….

III-104

Tabel 3.73

Tabel 3.74

Tabel 3.75

Daftar isi

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 36 : Jumlah Sarana/Prasarana pasar Tradisional yang efektif menunjang Perdagangan Produk Spesifik local Industri Kecil dan Rumah Tangga serta Koperasi dan UKM……………………………..

III-106

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran : Meningkatnya Kapasitas Sarana/Prasarana Perdagangan bagi Pelaku Industri Kecil dan Rumah Tangga, Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah ……………………………………………….

III-107

Alokasi dan Realisasi Belanja untu Pencapaian Sasaran…………………………………………………..

III-109

xx


DAFTAR GRAFIK Hal. Grafik I.1

Pertumbuhan

Ekonomi

Kabupaten

Soppeng

Tahun 2010-2015 (dalam persen)…………………. Grafik 1.2

Garis Kemiskinan (Rp) Tahun 2011-2015 Kab. Soppeng……

Grafik 1.3

I-14

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2011-2015 Kab.Soppeng ………………………….

Daftar isi

I-10

I-16

xxi


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan kesatuan

keseimbangan

wilayah

berbagai

pembangunan

aspek

ekonomi,

dalam

hukum,

satu sosial,

budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

akuntabel

(Good

Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan

dengan

hal

itu,

diperlukan

pengembangan

dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur,

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kepemerintahan

yang

penyelenggaraan

baik

(Good

pemerintahan

dan

Governance),

sehingga

pembangunan

dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab

BAB I Pendahuluan

serta

bebas

dari

korupsi,

kolusi

dan

I-1


nepotisme.

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban menuju good governance dan clean government itulah maka Pemerintah Kabupaten

Soppeng

berusaha

menyajikan

Laporan

Kinerja

Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk tahun 2016.

Laporan ini disusun didasarkan atas Peraturan

Menteri Negara Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 ini disusun dalam empat bab masing-masing Bab I merupakan Pendahuluan, Bab II berisi Perencanaan Kinerja, Bab III berisi Capaian Kinerja dan Bab IV adalah Penutup. Materi yang disajikan pada laporan ini didasarkan pada dokumen

RPJMD

Kabupaten

Dokumen

Perjanjian

Kinerja

Soppeng Perubahan

Tahun

2016-2021.

Tahun

2016

dan

pengukuran kinerjanya didasarkan atas data dan kenyataan dari berbagai program serta sektor/sub sektor yang dihasilkan oleh Instansi

Pemerintah

di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Soppeng selama tahun 2016. 1.1.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab.Soppeng Organisasi

perangkat

daerah

sebagai

wadah

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan Pemerintah

haruslah

Kabupaten

kokoh.

Soppeng

Struktur

mengacu

pada

organisasi Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

BAB I Pendahuluan

I-2


Untuk

menjalankan

kepemerintahan,

tugas

Pemerintah

pokok

Kabupaten

dan

fungsi

Soppeng

telah

menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) instansi pemerintah,

dilingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Soppeng

dengan Peraturan Daerah (Perda) yaitu;  Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008, tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,

Sekretariat

DPRD

dan

Staf

Ahli

Pemerintah

Kabupaten Soppeng.  Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng  Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng  Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng.  Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2013, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Adapun SKPD yang dimaksud dalam Perda diatas adalah sebagai berikut : 

Sekretariat Daerah



Sekretariat DPRD



Dinas-Dinas 1.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,

2.

Dinas Kesehatan,

3.

Dinas Pekerjaan Umum,

4.

Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air, Pertambangan dan Energi,

BAB I Pendahuluan

I-3


5.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan,

6.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,

7.

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

8.

Dinas Sosial,

9.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan,

10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 12. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 13. Dinas Peternakan dan Pertanian, 14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Lembaga Teknis Daerah 1.

Inspektorat Daerah

2.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

3.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD),

4.

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana 5.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

6.

Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian

dan

Ketahanan Pangan, 7.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

8.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

9.

Kantor Lingkungan Hidup

10. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 11. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 12. Kantor Pelayanan Terpadu 13. Rumah Sakit Umum Daerah 

8 Kecamatan dan 21 Kelurahan

BAB I Pendahuluan

I-4


Dengan komposisi perangkat daerah diatas diharapkan dapat mendukung dan melaksanakan serta mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Soppeng. 1.1.2 Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Soppeng Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

Pemerintah Kabupaten Soppeng didukung oleh sumber daya aparatur yang cukup memadai. Berdasarkan Data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Soppeng, Tahun 2016 jumlah aparatur negara (Pegawai Negeri Sipil) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng sebanyak 5.437 orang yang terdiri dari 2.217 PNS Laki-Laki dan 3.220 PNS Perempuan yang tersebar pada berbagai unit kerja. Komposisi PNS berdasarkan golongan terdiri dari: PNS golongan I sebanyak 51 orang, PNS Golongan II sebanyak 723 orang, PNS golongan III sebanyak 2.689 orang, dan PNS Golongan

IV

sebanyak 1.974 orang. Sedangkan pejabat struktural mulai dari eselon tertinggi yaitu Eselon IIa sebanyak 1 orang, Eselon IIb sebanyak 29 orang, Eselon IIIa sebanyak 50 orang dan Eselon eselon IIIb sebanyak 96 orang, Eselon IVa sebanyak 456 orang dan Eselon IVb sebanyak 138 orang dan Jumlah pejabat fungsional di Kabupaten Soppeng pada bulan Desember 2016 adalah sebanyak 4.667 orang. 1.1.3 Sarana dan Prasarana Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, maka

ketersediaan sarana dan

prasarana yang memadai sangat diperlukan. Berdasarkan Data Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2016 (Neraca) Kekayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikit :

BAB I Pendahuluan

I-5


Tabel 1.1

Neraca Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2016 (Unaudited) Aset Nilai (Rp.) I

Aset Tetap

1.798.724.483.615,37

Tanah

560.336.722.153,21

Peralatan Mesin

295.317.055,74

Gedung Bangunan

632.952.596.569,24

Jalan, Irigasi dan Jaringan

863.042.361.574,16

Aset Tetap Lainnya

36.741.492.050,60

Konstruksi Dalam Pekerjaan

98.402.764.754,40

Akumulasi Penyusutan II

(688.068.770.541,98)

Aset Lainnya

18.430.253.080,41

Aset Tidak Berwujud

1.820.224.800,00

Aset Lain-Lain

21.598.310.181,60

Akumulasi Penyusutan Aset Lain

(4.988.281.901,19)

TOTAL ASET (I+II)

1.973.611.558.383,03

Sumber Data :BPKAD Kab.Soppeng

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2016 berdasarkan Laporan Keuangan Kabupaten Soppeng 2016 Un audited BPK RI adalah Rp. 1.973.611.558.383,03 1.1.4 Aspek Demokrafis Berdasarkan data KTP-El Dinas Kependudukan, Catatan Sipil,

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi,

jumlah

penduduk

Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 252.677 jiwa terdiri dari 122.360 jiwa penduduk laki-laki dan 130.317 jiwa penduduk perempuan atau 48,43% penduduk lakilaki dan 51,57% penduduk perempuan. Sedangkan penyebaran penduduk

Kabupaten

Soppeng

tahun

2016

di

dominasi

Kecamatan Marioriwawo sebanyak 21,15 % yang merupakan kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak. Sebaran terbanyak kedua sebesar 19,95 % berada di Kecamatan

BAB I Pendahuluan

I-6


Lalabata yang merupakan ibu kota Kabupaten atau pusat pemerintahan. Sedangkan distribusi penduduk yang paling rendah di Kecamatan Citta sebesar 3,47 %. Dengan luas wilayah sebesar 1.500 Km², kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar 168 jiwa/Km². Kecamatan Liliriaja merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 311 jiwa/Km², sementara kepadatan terendah berada di Kecamatan Marioriawa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 95 jiwa/Km². Rata-rata kepadatan Penduduk Kab. Soppeng Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.2 Rata – rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Luas

Kecamatan

Penduduk

Area

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

300

26.176

27.261

53.437

Liliriaja

96

14.349

15.535

29.884

Lilirilau

187

19.955

21.787

41.742

Lalabata

278

24.784

25.636

50.420

Marioriawa

320

14.791

15.578

30.369

Donri-Donri

222

12.293

13.438

25.731

Ganra

57

5.840

6.486

12.326

Citta

40

4.172

4.596

8.768

1.500

122.360

130.317

252.677

Marioriwawo

TOTAL

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

Potensi

tenaga

kerja

dapat

dicermati

dari

komposisi

penduduk menurut umur karena umur seseorang sangat mempengaruhi kemampuan fisiknya sehingga akan menetukan produktivitasnya.

Penduduk dengan usia yang sangat mudah

(umur 0-14 tahun) umumnya belum produktif karena selain kemampuan fisiknya yang masih kurang, juga karena mereka pada umumnya masih sekolah dan belum bekerja. Begitu pula BAB I Pendahuluan

I-7


penduduk

yang

berusia

lanjut

(umur

60

tahun

keatas),

produktivitasnya sudah menurun dan bahkan sebagian dari mereka sudah tidak bekerja lagi.

Bila di hitung jumlah

penduduk pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) yaitu sebesar 160.441 jiwa maka dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk Kabupten Soppeng masih dalam usia produktif.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur di

Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel 1.3. Tabel 1.3 Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Jumlah Penduduk

Golongan Umur

Laki-Laki

Perempuan

LakiLaki+Perempuan

1

2

3

4

0–4

7,112

6,690

13,802

5–9

9,425

8,725

18,150

10 – 14

10,782

10,147

20,929

15 – 19

11,745

11,171

22,916

20 – 24

9,925

9,619

19,544

25 – 29

8,005

8,013

16,018

30 – 34

8,494

8,619

17,113

35 – 39

8,715

8,961

17,676

40 – 44

9,057

9,755

18,812

45 – 49

9,327

9,910

19,237

50 – 54

6,826

8,273

15,099

55 – 59

6,148

7,878

14,026

60 – 64

4,883

6,110

10,993

65 – 69

4,165

5,484

9,649

70 – 74

3,298

4,397

7,695

75+

4,453

6,565

11,018

Jumlah 122,360 130,317 Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

252,677

1.1.5 Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini

BAB I Pendahuluan

I-8


mengukur

tingkat

pertumbuhan

output

dalam

suatu

perekonomian, dan memberikan indikasi keberhasilan aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya.

Nilai PDRB yang digunakan

merupakan pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan ekonomi Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tercatat sebesar 5,10 persen.

Pertumbuhan ekonomi tersebut

dapat dimaknai bahwa nilai total barang dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 meningkat sebesar 5,10 persen dibanding tahun 2014, dengan catatan tidak ada faktor perubahan harga (menggunakan konstan tahun dasar 2010). Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ini melambat sebesar 1,8 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang berada pada angka 6,90 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi

tersebut

disebabkan

karena

produktivitas

tanaman

pertanian pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 226.433 ton (turun sebesar 23,94 persen) dibandingkan tahun 2014 sebesar 297.706 ton. Penurunan ini disebabkan oleh kemarau yang berkepanjangan selama tahun 2015. Perekonomian Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang cukup fluktuatif seperti terlihat pada grafik dibawah ini. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng ini dipengaruhi oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Soppeng. Atau dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tergantung pada pertumbuhan sektor pertanian.

BAB I Pendahuluan

I-9


Grafik I.1: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 (dalam persen) 8

7.17

6

7.23

6.93

6.9 5.1

4 2 0 Pertumbuhan Ekonomi

2011

2012

2013

2014

2015

7.17

6.93

7.23

6.9

5.1

Pertumbuhan Ekonomi Sumber: BPS Kab.Soppeng Tahun 2016

Selain laju pertumbuhan ekonomi, hal lain yang dapat diperoleh dari hasil perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku adalah terkait struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Soppeng dimana pada tahun 2015 tidak mengalami pergeseran dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya hal ini tergambar dari peran masing-masing lapangan

usaha

terhadap

pembentukan

PDRB

Soppeng.

Sumbangan terbesar pada tahun 2015, sama seperti tahun-tahun sebelumnya

yag

dihasilkan

oleh

lapangan

usaha

pertanian,

kehutanan, dan perikanan, kemudian konstruksi, perdagangan besar eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan industri pengolahan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 7 persen, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

BAB I Pendahuluan

I-10


Tabel I.4 Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 (dalam persen) 2011

2012

2013

2014

2015

%

%

%

%

%

31.41

30.07

30.07

30.33

28.47

Pertambangan & Penggalian

3.18

3.23

3.45

3.91

4.20

Industri Pengolahan

8.78

9.07

9.43

10.16

10.67

Pengadaan Listrik, dan Gas

0.11

0.11

0.10

0.09

0.08

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,,

0.07

0.05

0.06

0.05

0.05

Konstruksi

12.33

2.99

13.36

12.91

12.94

Perdagangan Besar dan Eceran,

13.12

13.52

13.01

12.26

12.64

Transportasi dan Pergudangan

2.65

2.62

2.76

2.95

3.22

Penyediaan Akomodasi dan Makan

1.47

1.57

1.53

1.54

1.52

Informasi dan Komunikasi

2.89

3.27

3.26

2.88

2.72

Jasa Keuangan dan Asuransi

2.85

3.40

3.45

3.44

3.44

Real Estat

4.79

5.04

5.26

5.44

5.63

Jasa Perusahaan

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

Administasi Pemerintahan, Pertahanan

7.98

7.65

7.13

7.04

7.36

Jasa Pendidikan

5.79

4.88

4.66

4.51

4.52

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

1.72

1.68

1.61

1.62

1.63

Jasa Lainnya

0.67

0.66

0.66

0.67

0.71

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Limbah dan Daur Ulang

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Minum

dan Jaminan Sosial Wajib

PDRB * Sumber : BPS Kab. Soppeng

1.1.6 PDRB PerKapita Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan salah satu

sasaran

pemerintah

dalam

melaksanakan

program

pembangunan, baik sebagai pendukung maupun yang langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan. Salah

satu

indicator

pengukuran

tingkat

kesejahteraan

penduduk suatu wilayah adalah PDRB per kapita.

Besaran

PDRB per kapita memberikan gambaran rata-rata pendapatan BAB I Pendahuluan

I-11


yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun disuatu wilayah. Tabel I.5 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2011 Kabupaten Soppeng 2011-2015 Tahun

PDRB perkapita (juta Rupiah) Harga berlaku

Harga Konstan

(2)

(3)

(1) 2011

19,05

17,72

2012

21,15

18,92

2013

23,95

20,25

2014

27,35

21,63

2015*

30,20

22,70

* Angka sementara (sumber Buku PDRB Kab.Soppeng Tahun 2011-2015)

Selama Soppeng

periode

terus

2010-2015

mengalami

PDRB

perkapita

peningkatan.

PDRB

Kabupaten perkapita

Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 ADHB telah mencapai Rp.30.200.000,-

meningkat

dibanding

tahun

2014

sebsesar

27.350.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 tiap penduduk diwilayah Kabupaten Soppeng mampu memberikan kontribusi nilai tambah secara ekonomi sebesar 30,20 juta rupiah. Meskipun demikian pada kenyataannya kenaikan PDRB perkapita menunjukkan adanya peningkatan harga barang dan jasa terutama yang dikonsumsi oleh public, baik secara langsung maupun tidak langsung kenaikan harga barang-barang dan jasa tersebut pasti dirasakan masyarakat sehingga mengakibatkan perlunya kemampuan yang lebih terutama dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. 1.1.7 Kemiskinan Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan BAB I Pendahuluan

I-12


maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut

diukur

berdasarkan

indikator

bersifat

uang

(garis

kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar. Kemiskinan

merupakan

masalah

pembangunan

kesejahteraan sosial masyarakat yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, kemiskinan

dan

ketidakberdayaan.

merupakan

masalah

Oleh

pokok

karena

daerah

itu yang

penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam kurun 2011-2015, tingkat kemiskinan Kabupaten Soppeng terus mengalami penurunan pada tahun 2015 angka kemiskinan Kabupaten Soppeng sebesar 8,36 persen lebih rendah dibanding tahun 2014 yaitu sebesar 8,76 persen, dan lebih rendah dibanding tahun 2013 yang mencapai 9,43 persen.

Rata-rata

angka kemiskinan Kabupaten Soppeng tahun 2011-2014 sebesar 9,16

persen

dengan

rata-rata

kinerja

penurunan

kemiskinansebesar 0,2 persen. Tabel 1.6

Angka Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Kinerja Penurunan Kemiskinan Nasional, Sul-Sel dan Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 TAHUN

ANGKA KEMISKINAN (%)

JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)

KINERJA PENURUNAN KEMISKINAN (%) KAB. Nasional SULSEL SOPPENG

Nasional

SULSEL

10.27

KAB. SOPPENG 9.36

30,018,930

840,290

KAB. SOPPENG 21,220

11.7

9.82

9.12

28,594,600

812,270

20,600

-0.7

2013

11.5

10.32

9.43

28,553,930

863,230

21,300

-0.19

0.5

0.31

2014

11

9.54

8.76

27,727,780

806,350

19,780

-0.51

-0.78

-0.67

8.36

-

-

Nasional

SULSEL

2011

12.4

2012

2015

-0.45

-0.24

18,800

* Sumber : BPS Kab. Soppeng

BAB I Pendahuluan

I-13


Meskipun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun garis kemiskinan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Hal ini

menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ternyata

cenderung

mendekati

garis

kemiskinan.

Sehingga

perbaikan tingkat pengeluaran penduduk miskin harus terus dioptimalkan

meskipun

pada

kenyataannya

masalah

yang

dihadapi sangat kompleks. Pada tahun 2015 garis kemiskinan di Kabupaten Soppeng sebesar Rp.213.164,- , meningkat sebesar 13,23 persen dibanding tahun 2011 yang sebesar Rp.188.257,-. Grafik 1.2 Garis Kemiskinan (Rp) Tahun 2011-2015 Kab. Soppeng 220000 210000 202666

200000

213164 207084

195722

190000

188257

180000 170000

2011

2012

2013

2014

2015

Garis Kemiskinan 188257 195722 202666 207084 213164 Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015

Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa

menghindari

pendekatan

sektoral.

Rumusan

kebijakan

pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja inilah yang akan menggerus BAB I Pendahuluan

tingkat

pengangguran

di

Kabupaten

Soppeng. I-14


Pengangguran mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan dengan tidak adanya pekerjaan yang dimiliki maka tidak ada pula pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan terhadap tingkat

kesejahteraan

masyarakat

maupun

keamanan

dan

stabilitas regional. Pada tahun 2015, TPT di Kabupaten Soppeng sebesar 2.96 persen meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu

2.43

persen.

Hal

tersebut

mengindikasikan

bahwa

penyerapan angkatan kerja penduduk usia kerja di Kabupaten Soppeng,

sedikit

mengalami

penurunan

sehingga

angka

pengangguran terbuka mengalami penurunan. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, TPT perempuan lebih rendah dari laki-laki pada tahun 2015. TPT perempuan sebesar 3,03 persen sedikit meningkat dari tahun 2014 sebesar 2,28 persen, sedangkan TPT laki-laki sebesar 2,92 persen juga mengalami peningkatan bila disbandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 2,52 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyerapan angkatan kerja penduduk usia kerja di Kabupaten Soppeng, baik laki-laki maupun perempuan sedikit menurun di tahun 2015

BAB I Pendahuluan

I-15


Grafik 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2011-2015 Kab. Soppeng

8 6

6.15

5.16

6.56

4 2 0 TPT

2.96

2.43

2011

2012

2013

2014

2015

5.16

6.15

6.56

2.43

2.96

TPT

Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2016

1.1.8 Kesejahteraan Sosial Pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas manusia di Kabupaten Soppeng yang tercermin dari

aspek

pendidikan,

kesehatan,

dan

ekonomi.

Aspek

pendidikan diukur dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Aspek kesehatan diukur dari angka

kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan balita gizi buruk. Aspek ekonomi diukur dari tingkat daya beli dan kesempatan kerja/penduduk yang bekerja. Angka capaian IPM Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun selalu meningkat. Peningkatan IPM ini disebabkan karena mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan komponen daya beli.

BAB I Pendahuluan

I-16


Tabel- 1.7 Indeks Pembangunan Manusi (IPM) Tahun 2011-2015 Kab. Soppeng Komponen

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

68.15

68.26

68.37

68.42

68.52

6.81

6.81

6.93

7.04

7.05

Angka Harapan Hidup (tahun) Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Pengeluaran per Kapita disesuaikan (000Rp ppp) IPM

11.36 640.46

Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015

63.80

11.39 643.20 64.05

11.42 646.38 64.43

11.45 654.81 64.74

11.81 608.03 65.33

IPM Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 yang sebesar 65,33 poin lebih rendah 3,82 poin dibanding IPM provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 69,15 poin karena dibeberapa komponen Kabupaten Soppeng masih tertinggal dengan Provinsi Sulawesi Selatan antara pada komponen angka harapan hidup (AHH) dimana pada tahun 2015 AHH Kab. Soppeng sebesar 68,52 tahun sedangkan AHH Provinsi Sulawesi Selatan 69,80 tahun, demikian halnya pada komponen angka melek huruf pada tahun 2015 Kab.Soppeng baru pada posisi 89,55 sementara untuk Sulawesi Selatan telah berada pada posisi 98,22, demikian pula dengan rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 Kabupaten Soppeng mencapai 7,05 dan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 7,64 dan pada sisi pengeluaran per kapita disesuaikan Prov.Sulawesi Selatan sebesar Rp 746.700 dan Kabupaten Soppeng masih pada kisaran Rp 608,036,- hal ini menunjukkan bahwa kedepan diperlukan upaya peningkatan status kesehatan masyarakat. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta perubahan pola pikir masyarakat sebagai bagian dari revolusi mental.

BAB I Pendahuluan

I-17


1.2. Permasalahan Dan Isu Strategis 1.2.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan

pembangunan

daerah

merupakan

“gap

Expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perbedaan dimaksud dilihat dari kesenjangan pencapaain daerah, maupun dengan pencapaian provinsi dan nasional. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai factor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan

kinerja

pembangunan

lalu.Permasalahan pembangunan daerah yang

daerah

dimasa

diidentifikasi dan

dianalisis berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut :` A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat  Pertumbuhan

Ekonomi

masih

didonimasi

oleh

oleh

faktor

konsumsi dari pada investasi meneybabkan pertumbuhan yang tidak berkualitas  Kurangnya lapangan kerja baru  AHH dan Rata-Rata Lama Sekolah masih Rendah di bawah SulSel dan Nasional  Masih Tinggi Angka Putus sekolah, dan masih banyak yang tidak bersekolah B. Aspek Pelayanan Umum  Urusan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar  Akses,

layanan, ketersediaan sarana dan prasarana

pendidikan masih terbatas pada beberapa wilayah  Masih belum tingginya kesadaran ibu hamil terhadap Tingginya estimasi jumlah sasaran ibu hamil  Adanya

Ibu

hamil

yang

tidak

merampungkan

standar

minimum empat kali kunjungan BAB I Pendahuluan

I-18


 Tingginya estimasi jumlah sasaran ibu hamil

dengan

komplikasi, tetapi secara riil semua ibu hamil dengan komplikasi kebidanan ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten  komplikasi ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompteten  kurangnya jumlah kelahiran  Tingginya estimasi jumlah sasaran anak balita  Masih banyak orang tua yang tidak lagi membawa anaknya ke sarana

pelayanan

kesehatan

untuk

dipantau

pertumbuhannya apabila sudah lebih dari usia satu tahun  Tingginya estimasi jumlah penduduk ≤ 15 tahun  Masih

rendahnya

partisipasi

masyarakat

untuk

memeriksakan diri di sarana pelayanan kesehatan (malu akan stigma sebagai penderita TB)  Jumlah balita kurang karena tingginya akseptor KB  jumlah posyandu yang masih kurang  Maskin yang menggunakan sarana pelayanan kesehatan kurang karena adanya kegiatan preventif dan promotif di masyarakat  Kurangnya pasien maskin yang dirujuk  Tidak ada penambahan rumah sakit dalam waktu 5 tahun terakhir di sisi lain jumlah penduduk semakin bertambah  Penambahan dokter belum sesuai kebutuhan  batas sertfikasi diperhatikan  Mamperhatikan

kompetensi

untuk

tenaga

tim

penanggulangan  Jumlah dokter spesialis belum memenuhi standard rumah sakit  Urusan Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar  rendahnya skill akibat dari belum terbinanya bursa kerja khusus yang ada di institusi pendidikan/ balai kerja

BAB I Pendahuluan

I-19


 Masih terbatasnya informasi pasar kerja, diantaranya disebabkan informasi lowongan/ kesempatan kerja oleh perusahaan tidak terbuka  Kurangnya kegiatan job canvasing (mencari lowongan pekerjaan ke perusahaan)  Kurangnya partisipasi perusahaan dalam wajib lapor lowongan pekerjaan  Kurangnya

partisipasi

pencari

kerja

yang

telah

ditempatkan/ telah mendapatkan kerja yang melaporkan diri ke dinas tenaga kerja  Kasus

KDRT

yang

semakin

tinggi

di

masyarakat

disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat akan KDRT yang semakin meningkat, karena banyaknya sosialisasi KDRT yang dilaksanakan di masyarakat baik dari BPPKB sendiri maupun oleh lembaga-lembaga lain yang peduli masalah KDRT  Kasus KDRT sebenarnya banyak terjadi di mayarakat sejak dulu tapi yang melapor hanya sedikit namun dengan meningkatnya pengetahuan mayarakat tentang prosedur pelaporan KDRT maka angka KDRT kelihatannya semakin tinggi  dalam penyusunan regulasi ketahanan pangan secara umum belum ada permasalahan yang ditemukan, akan tetapi apabila ditelaah secara spesifik masih ada arah kebijakan ketahanan pangan yang masih perlu dibuatkan regulasi hukum seperti diversifikasi dan keamanan pangan  adanya penurunan produksi dan produktifitas pangan utama dalam hal ini padi yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim serta bencana kekeringan (puso)

BAB I Pendahuluan

I-20


 adanya surplus ketersediaan pangan tertentu terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 93.891,92 ton berdasarkan analisis ratio ketersediaan neraca bahan makanan sehingga pencapaian ketersediaan energi dan protein melebihi target SPM kabupaten  belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas tentang pemahaman

pengisian

gudang

cadangan

pangan

pemerintah  pemantauan

ketersediaan

informasi

pasokan

yang

dilaksanakan meliputi 9 jenis komoditi, 4 lokasi dan waktu melebihi target yang ingin dicapai  harga komoditi sembilan bahan pokok cukup terjangkau kecuali harga bawang merah dan cabai yang mengalami fluktuasi pada hari-hari tertentu serta pasokan selalu tersedia

baik

produksi

daerah

maupun

dari

daerah

tetangga  skor PPH yang ingin dicapai sebesar 81 sementara realisasinya sebesar 87.65 sehingga pola konsumsi kita secara kualitas sudah melebihi target skor PPH Kabupaten  ditemukan

adanya

beberapa

jenis

pangan

yang

mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan yang beredar dipasaran seperti buah-buahan dan ikan kering yang

beredar

mengandung

formalin

dan

pestisida

berdasarkan uji residu dan uji laboratorium  belum adanya indukasi gejala kerawanan pangan di kab. Soppeng  Pensertifikatan

tidak

bisa

dilaksanakan

dikarenakan

adanya perubahan sistem pensertifikatan oleh kantor pertanahan Kabupaten Soppeng dari pendaftaran tanah secara sistimatik menjadi secara sporadis dimana setiap SKPD mengajukan sendiri asset yang akan disertifikat

BAB I Pendahuluan

I-21


 Pesatnya laju pertambahan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai  Tempat pembuangan sampah (TPS) masih kurang  Tidak adanya data luas wilayah rawan longsor dan sumber mata air sehingga tidak ada nilai pembagi luasan untuk menghitung persentase penghijauan rawan longsor dan sumber mata air  Masih

adanya

penduduk

yang

belum

melaksanakan

perekaman  Adanya penduduk yang terdaftar di data base tetapi tidak tinggal di Soppeng  Masih ada Sebagian Posyandu Yang Belum memiliki kader yang terlatih serta sarana dan prasarana yang layak khususnya di daerah Desa/Kelurahan terpencil  Jumlah Penumpang semakin meningkat setiap tahun  sebanyak 22 koperasi selama 3 tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT  Rendahnya peran aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan Koperasi  Kurangnya regulasi sektor ekonomi untuk mendorong kegiatan usaha koperasi  tidak adanya pendataan UMKM secara intensif  Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi  Sarana dan infrastruktur daerah  Informasi peluang dan potensi investasi Soppeng masih kurang

yang

 Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi  Kurangnya sosialisasi kepemudaan dalam berorganisasi

BAB I Pendahuluan

I-22


 1.) Terbatasnya kegiatan olah raga hanya pada tingkat pelajar, 2). Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan  sarana

dan

prasarana

masih

kurang

dan

kurang

terpelihara  budaya adalah kearifan lokal yang kadang berbenturan dengan agama  Pattaungeng,

Pesta

nelayan,

maccera

tampareng

ditentukan oleh kondisi alam seperti disaat air sedang pasang  budaya ini memerlukan perlakuan khusus atau kehati hatian agar tidak berbenturan dengan agama  ada beberapa kawasan cagar budaya yang beum dipelihara secara optimal  Masih kurangnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat  Ketersediaan dan kapasitas sumberdaya manusia pengelola arsip belum memadai,  Belum optimalnya pembinaan kearsipan di SKPD yang di sebabkan oleh kurangnya Tenaga Fungsional Kearsipan (Arsiparis  Urusan Pilihan  produksi menurun yang diakibatkan oleh kemarau panjang sehingga tidak ada produksi selama 6 bulan  tidak ada kegiatan restoking sejak tahun 2014  konsumsi

menurun

yang

diakibatkan

oleh

banyaknya

alternatif makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari  Optimalisasi kinerja dalam pembinaan kelompok nelayan seluruhnya belum mencapai target karena pada saat kondisi cuaca yang tidak mendukung (musim kemarau), sebagian kelompok nelayan beralih profesi (berdagang, buruh kasar dll) BAB I Pendahuluan

I-23


 produksi menurun yang diakibatkan oleh kemarau panjang sehingga tidak ada produksi selama 6 bulan  tidak ada kegiatan restoking sejak tahun 2014  sarana dan prasarana untuk pengembangan objek wisata belum optimal  sumberdaya pengelola dan instansi pengelola belum memadai  Terjadinya perubahan iklim (el nino) menyebabkan erjadinya bencana kekeringan yang menyebabkan areal pertanaman padi mengalami puso ±9.852 hektar, kerusakan ringan ± 15 hektar, sedang ±122,96 hektar dan berat ± 618,59 hektar.  Masih terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih bermutu yang bersertifikat di tingkat kelompok tani  Tingkatpemupukan belum sesuai rekomendasi teknis dan ketersediaan pupuk bersubsidi masih terbatas  Terjadinya perubahan iklim (el nino) menyebabkan terjadinya kekeringan hingga puso seluas 907 hektar  Terjadinya

perubahan

iklim

menyebabkan

terjadinya

kekeringan (puso) seluas 98 hektar  Masih terbatasnya ketersediaan penggunaan benih bermutu bersertifikat di tingkat kelompok tani  Penggunaan benih masih dominan menggunakan benih asalan, cenderung turun temurun  Pemeliharaan

tanaman

tidak

dilakukan

secara

insentif

karena hanya dianggap tanaman sela antara dua musim tanam  target binaan kelompok tani sebanyak 650 klp dengan realisasi

binaan

689

klp

dimana

pertumbuhan

dan

pemekaran kelompok tani yang melebihi target akibat luas potensi yang terlalu besar untuk satu kelompok serta efektifitas pengelolaan manajemen kelompok yang terlalu banyak anggotanya BAB I Pendahuluan

I-24


 Masih rendahnya pengetahuan peternak tentang inseminasi buatan  Kurangnya petugas inseminator  Masih banyaknya kelahiran ternak sapi hasil IB yang belum terlapor  masih adanya pengusaha tambang untuk mendapatkan IUP Operasi produksi yang sesuai  kurangnya kesadaran dari pengusaha  adanya

adaptasi

pencatatan

statistik

nasional

dengan

melakukan perubahan tahun dasar dari tahun dasar 2000 ke tahun dasar 2010  kurangnya

kesadaran

pedagang

akan

undang-undang

perlindungan konsumen  diharapkan

adanya

bantuan

pemerintah

dalam

bentuk

peralatan untuk perkembangan industry  diharapkan

adanya

pendataan

secara

kontinyu

agar

didapatkan hasil berupa profil usaha mikro khususna industri rumah tangga setiap tahunnya  tidak adanya pendataan terkait jumlah industri termasuk jumlah produksi di kab. Soppeng setiap tahunnya. Data yang diperoleh hanya bersumber dari jumlah usaha industri yang mengurus izin usaha melalui KPT dan dinas Koperindag  pelaku usaha / perajin membutuhkan peralatan namun terkendala oleh tidak adanya proposal yang dibuat untuk mendapatkan bantuan tersebut  Sejak tahun 2000 tidak ada lagi transmigrasi swakarsa mandiri  Aspek Daya Saing Daerah  Pengeluaran dibandingkan

Perkapita

654.820

pengeluaran

rupiah

perkapita

lebih

provinsi

rendah Sulawesi

Selatan yang sebesar 677.300 rupiah BAB I Pendahuluan

I-25


 kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/ dijual petani masih lebih rendah dibandingkan produk yang dibutuhkan oleh petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga  Masih kurangnya infrastuktur wialyah dalam kondisi yang memadai  Daerah yang permukaan rendah menjadi daerah yang rawan bencana banjir  Pertambahan

jumlah

penduduk

menyebabkan

tingkat

kepadatan penduduk di kota meningkat  Masih terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi permukiman  Masih

terbatasnya

debit

ar

PAM

untuk

mensuplay

kebutuhan penduduk  Kuatnya faktor ekternal daerah mempengaruh kriminalitas  Masih adanya masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi  Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi  Sarana dan infrastruktur daerah belum memadai  Informasi peluang dan potensi investasi Soppeng yang masih kurang 1.2.2 Isu Strategis Daerah. Pada pembahasan issu strategis daerah ini merupakan analisa dari permasalahan pembangunan yang telah diuraikan pada sub bahasan permasahan pembangunan. Adapun daftar issu strategis secara keseluruhan disajikan dengan pendekatan urusan pemerintahan menurut UU 23 Tahun 2014 tentang

BAB I Pendahuluan

I-26


Pemerintahan

Daerah.

Pendekatan

urusan

akan

lebih

mempermudah didalam menentukan stakeholder terkait dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan menghadapi issu strategis tersebut. No

Isu Strategis Urusan wajib Pelayanan dasar

1

Pendidikan; Akses layanan PAUD masih terbatas pada beberapa wilayah Belum optimalnya aksesibilitas pendidikan Masih kurangnya minat melanjutkan ke perguruan tinggi. Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang menyebabkan banyaknya anak putus sekolah Rendahnya Ekonomi keluarga

2

Kesehatan; Terbatasnya sumberdaya kesehatan (Dokter spesialis, dan Paramedis), Masih terbatasnya jumlah sarana prasarana kesehatan Pelaksanaan SOP belum optimal Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang; Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan ibu dan anak Masih adanya ibu hamil yang melahirkan bukan di puskesmas/ sarana kesehatan lainnya.

3

Pekerjaan umum dan penataan ruang; Kondisi jalan, jembatan, prasarana dan sarana irigasi dalam kondisi baik masih rendah.

BAB I Pendahuluan

I-27


No

Isu Strategis Aksesibilitas transportasi belum merata Drainase jalan tidak berfungsi dengan optimal Belum optimalnya pelaksanaan Perda RTRW Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Masih rendahnya bangunan ber IMB

4

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Belum memadainya sarana dan prasarana dasar permukiman dimana masih ada RT belum memenuhi layanan sanitasi Belum memadainya sarana dan prasarana dasar permukiman dimana masih ada RT yang belum menikmati air bersih Belum semua kecamatan memiliki RDTR

5

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) masih rendah (12,5%) disebabkan jarak tempu Rescue center dari wilayah kebakaran Kepatuhan masyarakat masih kurang dalam mematuhi peraturan Masih rendanya ratio jumlah polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk Semakin meningkatnya pengguna narkoba Pengaruh Globalisasi (Informasi kekerasan)

6

Sosial Masih cukup pengangguran

BAB I Pendahuluan

tingginya

angka

kemiskinan

dan

I-28


No

Isu Strategis Masih ada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tertangani Belum adanya fasilitasi pemerintah terhadap keluarga kematian Belum adanya fasliltas perumahan bagi imam masjid dan guru mengaji Beras untuk masyarakat miskin belum bebas biaya Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1

Tenaga kerja; Masih rendahnya skill tenaga kerja terhadap kebutuhan pasar Masih terbatasnya lapangan kerja Masih terbatasnya informasi pasar kerja, diantaranya disebabkan informasi lowongan/ kesempatan kerja oleh perusahaan tidak terbuka Kurangnya partisipasi perusahaan dalam wajib lapor lowongan pekerjaan

2

Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; Persentase perempuan di lembaga peemerintah masih rendah Kasus KDRT yang semakin tinggi di masyarakat Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak

3

Pangan; belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas tentang pemahaman pengisian gudang cadangan pangan pemerinta

BAB I Pendahuluan

I-29


No

Isu Strategis Regulasi ketahanan pangan secara umum belum ada yang disusun pemerintah daerah secara spesifik Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal, penurunan produksi dan produktifitas pangan utama dalam hal ini padi yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim serta bencanA kekeringan (puso).

4

Pertanahan; Rendahnya lahan yang bersertifikat

5

Lingkungan hidup; Masi banyaknya sampah yang tidak tertangani Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang; Tidak adanya data luas wilayah rawan longsor dan sumber mata air sehingga tidak ada nilai pembagi luasan untuk menghitung persentase penghijauan rawan longsor dan sumber mata air Dampak pemanasan global semakin meningkat

6

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan.

7

Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Keterbatasan infrastrukur wilayah perdesaan Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan Faktor ekonomi, rendahnya kapasitas SDM, dan terbatasnya Akses informasi, sarana, modal, pasar dan pelayanan Masih kurangnya insentif kader posyandu

8

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Masih lemahnya pengetahuan kesehatan reproduksi

BAB I Pendahuluan

masyarakat

terhadap

I-30


No 9

Isu Strategis Perhubungan; Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi Administrasi sarana transportasi belum optimal

10 Komunikasi dan informatika; Belum optimalnya implementasi e-government pada setiap SKPD Pengembangan teknologi informasi pemerintahan desa belum optimal

sampai

ke

Belum tersedianya stasiun TV local 11 Koperasi, usaha kecil, dan menengah Pembangunan kemitraan dan pemasaran serta Inovasi dan adopsi teknologi dalam rangka pengembangan disain produk masih kurang masih ada koperasi selama 3 tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT 12 Penanaman modal; Kondisi infrastruktur yang mendukung Iklim investasi belum optimal Rendahnya penanaman modal 13 Kepemudaan dan olah raga; Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga, Masih kurangnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga Masih lemahnya pembinaan pemuda Pengaruh globalisasi terhadap karakter pemuda

BAB I Pendahuluan

I-31


No

Isu Strategis

14 Statistik; Masih terbatasnya kualitas SDM dalam pengelolaan data dan statistik. 15 Persandian; Belum menjadi prioritas pemerintah daerah 16 Kebudayaan; Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya belum tersedianya budaya

sarana

penyelenggaraan

seni

dan

Kuatnya pengaruh budaya dari luar 17 Perpustakaan Masih rendahnya pengunjung perpustakaan sebagai akibat rendahnya minat baca masyarakat Koleksi perpustakaan masih kurang 18 Kearsipan SDM Kearsipan belum optimal Belum terlaksananya kearsipan melalui system elektronik. Urusan Pilihan 1

Kelautan dan perikanan; Rendahnya produksi perikanan Terbatasnya infastruktur/sarpras dari perikanan budidaya, tangkap dan pengelolaan hasil perikanan kelompok nelayan beralih profesi (berdagang, buruh kasa)

2

Pariwisata; Masih adanya pariwisata

BAB I Pendahuluan

keterbatasan

sarana

dan

prasarana

I-32


No

Isu Strategis Berkuranganya pengunjung objek wisata Masih kurangnya partisipasi pengembangan pariwisata,

3

mayarakat

dalam

Pertanian; Penurunan produktifitas hasil pertanian Pengelolaan Jaringan Air Irigasi untuk Pertanian masih kurang Masih terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih bermutu yang bersertifikat di tingkat kelompok tani Masih kurangnya pengetahuan Petani ternak Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian; Kurangnya petugas inseminator Biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual, serta belum optimalnya manajemen agribisnis. Masih terbatasnya akases petani terhadap ketersediaan pupuk Masih terbatasnya ketersediaan bibit ikan bagi petani Masih tinggi sistem sistem petik jual yang menyebabkan nilai tambah produksi pertanian rendah

4

Kehutanan; Masih adanya kerusakan kawasan Hutan

5

Energi dan sumberdaya mineral; masih adanya penambang tanpa izin Potensi energy terbarukan belum di manfaatkan.

6

Perdagangan; Kesiapan produk lokal menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean

BAB I Pendahuluan

I-33


No

Isu Strategis Pemasaran produk lokal masih kurang Belum optimalnya perlindungan konsumen

7

Perindustrian; Masih rendahnya daya saing produk UMKM di pasar nasional, Industri berbasis sumberdaya lokal belum berkembang secara merata Masih lemahnya pembinaan bagi pelaku UMKM,

8

Transmigrasi Sarana dan prasarana wilayah yang belum memadai Pemanfaatn lahan kritis belum optimal SDM peserta transmigrasi yang renda

9

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian Belum terkoordinasinya dengan baik kegiatan kepala daerah dengan warga masyarakat dalam penyebarluasan informasi pembangunan Pelayanan perizinan belum bisa diakses melalui TI di luar area KPT Masih lemahnya penegakan kedisiplinan PNS Belum optimlanya pencegahan dan pemberantasan korupsi daerah Belum diterapkannya system renumerasi PNS Masih adanya aparat desa dan kelurahan yang belum memiliki kendaraan operasional Akses pemberiaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum terjangkau

BAB I Pendahuluan

I-34


BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2016 Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi, pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor

1

Tahun

2016

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, Keputusan Bupati Soppeng Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2016. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi

BAB II Perjanjian Kinerja

II-1


komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mencapainya dalam Tahun 2016. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah

Kabupaten Soppeng sebagai berikut: Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kabupaten Soppeng Tahun 2016 VISI : PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK No.

Misi

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Kinerja

1

2

3

4

5

1

Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani (M1)








9.775.00 0

72,47%

108

II-2


No.

Misi

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Kinerja

1

2

3

4

5

2

Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga (M2)


APM SD dan sederajat; APM SMP dan sederajat;

3


Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat (S6) Menjadikan Berkembangnya Kabupaten pelayanan berbasis Soppeng yang teknologi informasi lebih baik dalam dan keterbukaan pelayanan informasi publik (M3) pembangunan(IT) (S7) Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil (S8) Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya (S9) Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban serta penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat (S10)


penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) kualifikasi baik Angka melek huruf Adanya inovasi berbasis IT dan SDM pada pelayanan PTSP secara kontinyu

Persentase kepemilikan kartu keluarga (KK), Rasio Bayi BerAkta Kelahiran Persentase bencana kebakaran yang tertangani dengan baik Persentase bencana lainnya yang tertangani dengan baik Persentase penyelesaian K3

83% 60% 26 96% ADA

75,91% 86,3% 100% 100%

85%

II-3


No.

Misi

Sasaran Strategis

1

2

3 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba (S11)

4

Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman (M4)



Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi dalam mendukung interkoneksitas wilayah dan membuka lokasi terpencil (S14) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa (S15)


Indikator Kinerja 4 Persentase masyarakat yang tidak menyalahgunaka n narkoba Persentase Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Jumlah Situs cagar budaya Kabupaten yang terdaftar sebagai situs cagar budaya nasional

Target Kinerja 5

100%

4,10%

30


510,7 km (55,8%)


0,04

II-4


5

Meningkatnya Persentase kapasitas dan rumah kualitas infrastruktur mengakses air perumahan dan bersih; pemukiman dalam mendukung Persentase kehidupan pemukiman masyarakat yang kumuh bersih dan sehat (S16) Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah dalam menjaga kepatuhan keseimbangan fungsi terhadap RTRW antara kawasan perlindungan dan kawasan budidaya (S17) Menciptakan Meningkatnya Persentase PNS tata kelola kinerja ASN sesuai yang ditempatkan pemerintahan kompetensi dalam sesuai dengan yang baik dan tugas dan fungsinya kompetensinya bersih bebas pada struktur Persentase PNS korupsi (M5) organisasi (S18) yang mengikuti diklat teknik tugas dan fungsi Meningkatnya Opini laporan penerapan prinsip keuangan; akuntabilitas, Tingkat transparansi, Akuntabilitas partisipasi, Kinerja; efektivitas, dan Penjabaran efisiensi dalam Program RPJMD perencanaan, kedalam RKPD penganggaran dan Ratio Temuan pertanggungan BPK yang kinerja (S19) ditindaklanjuti Meningkatnya Keterbukaan kepuasan informasi dan masyarakat atas komunikasi pelayanan pelayanan kecamatan dan Kecamatan, desa/ kelurahan serta kelurahan; (%) berkembangnya Desa Mandiri kemandirian desa


97 0,014

35%

99,36% 16,42% WTP C

100% 40% 65% 6,12% II-5


6

7

Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah (M6)

Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan (M7)

(S20)

Meningkatnya keterpenuhan sarana-prasarana serta ketenagaan medic/non medic dalam pelayanan kesehatan (S21)


Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah, dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat (S23) Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olah raga daerah (S24)



Cakupan Puskesmas Cakupan Pembantu Pukesmas Rasio tenaga dokter terhadap jumlah penduduk pada satuan wilayah Rasio tenaga paramedic terhadap jumlah penduduk pada satuan wilayah Indeks kepuasan masyarakat atas layanan rumah sakit Rasio rumah ibadah/ jumlah penduduk; Persentase penyelenggara kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi Persentase organisasi kepemudaan yang aktif; Persentase cabang olah raga yang aktif Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persentase partisipasi perempuan di organisasi sosial kemyarakatan

212,5 62,86 0,294 1,5 80% 2,06% 100% 100% 100% 11,10% 20% II-6


8

Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan (M8)

Meningkatnya keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (S26) Meningkatnya produksi beras (S27) Meningkatnya kelestarian sumberdaya alam (S28) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S29)


9

Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi (M9)

Berkurangnya penduduk miskin (S31) Meningkatnya cakupan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (S32) Meningkatnya jumlah investor yang tertarik berinvestasi (S33) Meningkatnya jumlah tenaga kerja berkompetensi cukup untuk terserap dalam lapangan kerja (S34)


Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat jumlah produksi beras (ton) Tingkat pengurangan emisi gas rumah kaca Tingkat pengendalian pencemaran lingkungan

Cakupan volume sampah yang tertangani (%) Angka Kemiskinan

Persentase PMKS yang tertangani jumlah rencana investasi (Jumlah MOU) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

15% 194.971 2% 18,05% (Udara)

18,05% (Air) 24,07% (Tutupan Hutan) 24,23% 8,36% 100% 30

67%

II-7




Jumlah Jenis Produk Spesifik lokal dari industri daerah yang berdaya saing pada pasar Jumlah Jenis Produk Koperasi, usaha kecil dan usaha menengah spesifik lokal daerah yang bersaing dalam pasar regional Jumlah sarana/prasarana pasar tradisional yang efektif menunjang perdagangan produk spesifik lokal industri kecil dan rumah tangga serta koperasi dan UKM

4

34

17

Muatan secara lengkap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Soppeng disajikan dalam lampiran 1


II-8


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng Akuntabilitas

kinerja

adalah

perwujudan

dari

kewajiban

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber

daya

dan

pelaksanaan

kebijakan

yang

dipercayakan

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk pertanggungjawaban berupa laporan kinerja (LKj) yang disusun secara periodik. Laporan Kinerja tersebut sekaligus bentuk pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Keberhasilan sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran digolongkan sesuai tabel berikut: Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja No.

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1 2

91> 76 < 90

Sangat Tinggi Tinggi

3

66 < 75

Sedang

4

51<65

Rendah

5

Nilai ReaSumber

< 50 : Permendagri 54 Tahun 2010

Sangat Rendah

Secara umum Pemerintah Kabupaten Soppeng telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021. Untuk tahun 2016 telah ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja

Perubahan Tahun 2016 mencakup 36 (tiga puluh enam) sasaran

BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-1


dengan 52 (lima puluh dua) indikator kinerja . Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam matrik sebagai berikut : Tabel 3.2 Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja Sasaran Tahun 2016 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

1


1


9,775,000

9,288,347



2


72.47

72.88



3


108

124




Sangat Tinggi

95.02

Sangat Tinggi

100.57

Sangat Tinggi

100.57

Sangat Tinggi

114.81

Sangat Tinggi

114.81

Sangat Tinggi

4


83%

84.86%

102.24

Sangat Tinggi

5


60%

69.01%

115.02

Sangat Tinggi

108.63

Sangat Tinggi

215.38

Sangat Tinggi

215.38

Sangat Tinggi


95.02

6


26



56

III-2


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

96%

99.65%

103.80

Sangat Tinggi

103.80

Sangat Tinggi

100

Sangat Tinggi

100.00

Sangat Tinggi

6


7

Angka melek huruf



8


ADA

ADA



9

Persentase kepemilikan kartu keluarga (KK),

75.91%

83.46%

109.95

Sangat Tinggi

10

Rasio Bayi BerAkta Kelahiran

86.30%

93.63%

108.49

Sangat Tinggi

109.22

Sangat Tinggi


10


Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban serta penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat (S10)

11

12


13

100%

100%

100.00

Sangat Tinggi

100%

100%

100.00

Sangat Tinggi


100.00

Sangat Tinggi


103.35

Sangat Tinggi

103.35

Sangat Tinggi

85%

87.85%



III-3


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

11


100%

99.97%


14

99.97

Sangat Tinggi

99.97

Sangat Tinggi

370.98

Sangat Tinggi

370.98

Sangat Tinggi

96.67

Sangat Tinggi

96.67

Sangat Tinggi

97.19

Sangat Tinggi


97.19

Sangat Tinggi


75.00

Sedang

75.00

Sedang



15


4.10%

15.21%



16


30

29


15



17

18


510.7 km (55.8%)

0.04

496.07 Km (54.236%)

0.03



III-4


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

16

Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat (S16)

19


97

95.79

98.75

Sangat Tinggi

20


0.014

0.00063

95.51

Sangat Tinggi

97.13

Sangat Tinggi

282.06

Sangat Tinggi

282.06

Sangat Tinggi



21


35%

98.72%



Persentase PNS yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya Persentase PNS yang mengikuti diklat teknik tugas dan fungsi

22

23

99.36%

99.23%

99.87

Sangat Tinggi

16.42%

9.34%

56.88

Rendah

78.37

Tinggi



Opini laporan keuangan;

24

Tingkat Akuntabilitas Kinerja; Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

25 26 27

Ratio Temuan BPK yang ditindaklanjuti

WTP

-

-

-

C

C

100.00

Sangat Tinggi

100%

53.69%

53.69

Rendah

40%

74.28%

185.70

Sangat Tinggi



-

-

III-5


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

28

Keterbukaan informasi dan komunikasi pelayanan Kecamatan, desa/ kelurahan; (%)

65%

100%

153.85

Sangat Tinggi

29

Desa Mandiri

6.12%

6.12%

100.00

Sangat Tinggi

126.92

Sangat Tinggi

20

Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa (S20)



30

Cakupan Puskesmas

212.5

212.5

100.00

Sangat Tinggi

31

Cakupan Pembantu Pukesmas

62.86

62.86

100.00

Sangat Tinggi

0.294

0.011

3.74

Sangat Rendah

1.5

0.043

2.867

Sangat Rendah

51.692

Rendah

101.61

Sangat Tinggi

101.61

Sangat Tinggi

32

33

Rasio tenaga dokter terhadap jumlah penduduk pada satuan wilayah Rasio tenaga paramedic terhadap jumlah penduduk pada satuan wilayah



34


80%

81.29%



35


2.06%

1.73%

83.98

Tinggi

36


100%

100%

100.00

Sangat Tinggi

91.99

Sangat Tinggi



III-6


No. 1 24

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olah raga daerah (S24)

Indikator Kinerja 3 Persentase organisasi kepemudaan yang aktif;

37

38

Persentase cabang olah raga yang aktif

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat Kinerja

4

5

6

7

100%

100%

100.00

Sangat Tinggi

100%

100%

100.00

Sangat Tinggi

100.00

Sangat Tinggi



39

40

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persentase partisipasi perempuan di organisasi sosial kemyarakatan

11.10%

10.97%

98.83

Sangat Tinggi

20%

30%

150.00

Sangat Tinggi

124.414

Sangat Tinggi

34.27

Sangat Rendah

34.267

Sangat Rendah

91.06

Sangat Tinggi

91.06

Sangat Tinggi

100.00

Sangat Tinggi

100.00

Sangat Tinggi



41


15%

5.14%



42

jumlah produksi beras (ton)

194.971

177.532


Meningkatnya kelestarian sumberdaya alam (S28)

43

Tingkat pengurangan emisi gas rumah kaca

2%

2%


Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S29)

44


18.05% (Udara)

82.48% (Udara)

456.95

Sangat Tinggi

18.05% (Air)

83.5% (Air)

462.60

Sangat Tinggi

24.07% (Tutupan Hutan)


283.05

Sangat Tinggi

400.87

Sangat Tinggi



III-7


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

24.23%

26.28%

108.47

Sangat Tinggi

108.47

Sangat Tinggi

-

-

30


Cakupan volume sampah yang tertangani (%)

45


Berkurangnya penduduk miskin (S31)

46

Angka Kemiskinan

8,36%

-




47

100%

-

79.11%




48

30

0




49

67%

85.80%



50

51

Jumlah Jenis Produk Spesifik lokal dari industri daerah yang berdaya saing pada pasar Jumlah Jenis Produk Koperasi, usaha kecil dan usaha menengah spesifik lokal daerah yang bersaing dalam pasar regional

79.11

Tinggi

79.11

Tinggi

0

Sangat Rendah

0.00

Sangat Rendah

128.06

Sangat Tinggi

128.06

Sangat Tinggi

4

4

100

Sangat Tinggi

34

34

100

Sangat Tinggi

100.000

Sangat Tinggi



-

III-8


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

36


17

17

52



100

Sangat Tinggi

100.000

Sangat Tinggi

Analisis terhadap Capaian kinerja masing-masing sasaran yang diukur dari tingkat capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Sasaran 1 Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan, perkebunan, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan

petani

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (1) memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani

dan juga

untuk mencapai tujuan (1). Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan nelayan, salah satu diantaranya

melalui

sasaran

meningkatnya

pendapatan

petani

tanaman pangan, petani perkebunan, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan. Untuk mengukur sasaran strategis pertama yang terdiri 1 indikator sasaran yaitu: PDRB/kapita petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan dengan rata-rata capaian kinerja 95,24 % dengan predikat sangat tinggi . Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :


III-9


Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 No. 1

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

9.027.500

9.775.000

9.288.570,37

Indikator Kinerja PDRB/kapita petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan (Rp)

(%)

Target Akhir Kinerja RPJMD 2021 (Rp)

95,24

13.512.500

Tahun 2016

Kondisi Awal 2015

Capaian

95,24

Rata-Rata Capaian Sasaran 1

 PDRB/ kapita petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan Pada tahun 2016 total PDRB per kapita petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan adalah sebesar 9.288.570,37,- lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar Rp 9.775.000 atau 95,24 persen dari target tapi lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 9.027.500. Nilai tersebut merupakan data nilai PDRB

hasil

peternakan,

tanaman kehutanan

pangan, dan

hortikultura,

perikanan

tahun

perkebunan, 2016

senilai

2.347.008.095.799,45 kemudian dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2016 yaitu 252.677 jiwa. Nilai tersebut menggambarkan besaran nilai (kontribusi) sector pertanian dan kehutanan terhadap total PDRB per kapita Kab.Soppeng. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja adalah:  Jumlah

produksi

masing-masing

komoditi

pada

sector

pertanian, perikanan, kehutanan ;  Kualitas/mutu

produk

yang

dihasilkan

mempengaruhi

nilai/harga jual komoditi di tingkat petani Hambatan/permasalahan :  Serangan hama/penyakit pada tanaman, ketersediaan sarana produksi yang belum optimal terutama produk subsidi;  Dampak

anomali

iklim

berupa

terjadinya

banjir

maupun

kekeringan yang berpengaruh langsung pada tingkat capaian produksi BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-10


Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :  Optimalisasi pengamatan Dini Hama/Penyakit Tanaman oleh petugas lapangan serta pemberantasan missal tim pengendali hama/penyakit ketika positif terjadinya serangan hama/penyakit  Optimalisasi

penyusunan

RDKK

pupuk

bersubsidi

dan

pengawasan intensif penyaluran pupuk bersubsidi  Pengembangan sumber-sumber air alternative untuk pencegahan kekeringan

seperti

embung,parit,

sumur

air

tanah

dangkal/dalam pada lokasi potensial;  Fasilitasi asuransi usaha tani pada lokasi rawan bencana Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.4 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

No.

Sasaran

Anggaran

Realisasi

Serapan Anggaran (%)

1

Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan, petani perkebunan, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan

9.963.011.833

7.734.480.948

77,63

Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)

Ket. (% serapan < % capaian kinerja = efesien)

95,24

Efesien

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan petani

tanaman

pangan,

petani

perkebunan,

peternak,

pembudidaya ikan dan nelayan dilaksanakan melalui (1). Program peningkatan

kesejahteraan

petani

dengan

kegiatan

berupa

penyuluhan dan pendampingan, petani dan pelaku agribisnis, peningkatan kemampuan lembaga petani, Sosialisasi system kredit /pembiayaan Usaha Tani terhadap kelompok tani, penyuluhan dan bimbingan pemerintah;

pengelolaan (2).

sumberdaya

petani

melalui

Program

Peningkatan

bantuan Produksi

Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan berupa penyediaan sarana BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-11


produksi pertanian/perkebunan, perlindungan tanaman untuk peningkatan pengamanan produksi tanaman pangan, sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan, pengadaan sarana produksi pertanian (pupuk bersubsidi); (3). Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan,

dengan

kegiatan

berupa

pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, Water Resource and Irrigation sector

management,

pengembangan

sarana

dan

prasarana

pertanian;(4). Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan

kegiatan

berupa

pembibitan

dan

perawatan

ternak,

monitoring, evaluasi dan pelaporan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir ; (5). Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan kegiatan berupa pengembangan perikanan (Bibit Unggul Air Tawar), Pengeembangan Usaha Mina Padi Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-PPHP); dan (6). Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan berupa pembinaan dan pengawasan danau tempe, dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016

sebesar Rp 9.963.011.833 terealisasi sebesar Rp

7.734.480.948 atau 77,63 %, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 95,24 % lebih tinggi dari persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan adanya efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran). Sasaran 2 Meningkatnya kapasitas produksi pertanian

jaringan

irigasi

dalam

mendukung

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (1) memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani dan tujuan meningkatkan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan salah satu diantaranya melalui sasaran BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-12


meningkatnya kapasitas jaringan irigasi dalam mendukung produksi pertanian. Untuk mengukur sasaran strategis kedua dengan 1 indikator yaitu Cakupan Layanan Irigasi dengan rata-rata capaian kinerja 100,57 persen dengan predikat sangat tinggi . Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut : Tabel 3.5 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 No.

1

Kondisi Awal 2015 (%)

Indikator Kinerja Cakupan Layanan Irigasi

68,73

Tahun 2016 Target (%)

Realisasi (%)

72,47

72,88


Capaian (%) 100,57

Target Akhir Kinerja RPJMD 2021 (%) 84,37

100.57

 Cakupan Layanan Irigasi Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya, Kinerja jaringan irigasi dinilai dari kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 Cakupan Layanan Irigasi adalah 72,88 persen atau 7.045 Ha dari luas seluruh lahan 9.666 Ha. Lebih tinggi dibanding tahun

2015 sebesar 68,73 persen tapi masih lebih

rendah dibandingkan target pada akhir periode RPJMD sebesar 84,37 %. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :  Meningkatnya kesadaran & partisipasi petani  Meningkatnya SDM pengetahuan petugas/ operator  Peran aktif masyarakat dalam peningkatan kinerja jaringan irigasi BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-13


 Dukungan dari pemerintah terhadap sarana & prasarana irigasi Hambatan/permasalahan :  Masih banyaknya saluran irigasi yang rusak  Berkurangnya volume/debit dari sumber-sumber air Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :  Mengetahui perbaikan terhadap sarana dan prasarana jaringan irigasi  Mengoptimalkan fungsi dari sumber air yaitu bendung, mata air maupun bangunan lainnya Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.6 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

No.

Anggaran

Realisasi


12.507.482.902

8.386.441.835

67,05

Sasaran



100,57

Efesien

Meningkatnya kapasitas jaringan 1

irigasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas jaringan irigasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian

dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 12.507.482.902,- terealisasi sebesar Rp 8.386.441.835,- atau 67,05 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 100,57 persen jauh lebih tinggi dari persentase serapan

anggaran

hal

ini

menunjukkan

adanya

efesiensi

penggunaan sumber daya (anggaran).


III-14


Sasaran 3 Meningkatnya kegiatan pengolahan hasil perkebunan, peternakan, dan perikanan

produk

pertanian,

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (1) memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani dan tujuan (1) meningkatkan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan nelayan salah satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya kegiatan pengolahan hasil produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Untuk mengukur sasaran strategis ketiga tersebut terdapat 1 indikator sasaran yaitu: Jumlah unit usaha dalam pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan rata-rata capaian kinerja 114,81 % dengan predikat sangat tinggi . Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :

No. 1

Tabel 3.7 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 Kondisi Tahun 2016 Awal Indikator Kinerja 2015 Target Realisasi Capaian (Unit) (%) (Unit) (Unit) Jumlah unit usaha dalam pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan 103 108 124 114,81 dan perikanan Rata-Rata Capaian Sasaran 3

 Jumlah

unit

usaha

dalam

Target Akhir Kinerja RPJMD 2021 (Unit) 128

108,81

pengolahan

hasil

pertanian,

perkebunan, peternakan dan perikanan Pada tahun 2016 Jumlah unit usaha dalam pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan adalah 109 unit, lebih tinggi dari target sebanyak 124 unit dengan capaian kinerja 114,81 %. Jumlah kelompok/unit usaha pengolahan tersebut terdiri dari Usaha Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura 40 unit, pengolahan hasil ternak 27 kelompok, pengolahan hasil perkebunan 28 kelompok dan hasil perikanan 29 kelompok. Jumlah unit usaha tersebut meningkat dibanding tahun 2015 yaitu BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-15


sebanyak 103 unit. Sementara itu bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebanyak 128 unit, maka masih perlu 4 unit/kelompok usaha baru untuk pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan. Faktor yang berpengaruh terdapat pencapaian kinerja sasaran adalah :  Perkembangan Ilmu dan Pengetahuan masyarakat dalam hal teknologi pengolahan hasil pertanian yang bisa menjadi pemicu dasar utama masyarakat untuk membentuk kelompok/unit usaha pengolahan hasil pertanian;  Dukungan sumber daya yang memadai (luas lahan pertanian, potensi perikanan dan peternakan)  Penduduk Kabupaten Soppeng sebagian besar bekerja disektor pertanian;  Sektor Pertanian merupakan Sektor Unggulan dan menjadi prioritas pembangunan Kab. Soppeng Hambatan/Permasalahan  Belum optimalnya fasilitasi kegiatan terkait pengolahan hasil pada bidang terkait;  Rendahnya

mutu/kualitas

produk

olahan

yang

dihasilkan

sehingga daya saing produk juga rendah dipasaran;  Rendahnya

minat

masyarakat

dalam

berwirausaha

terkait

pengolahan hasil pertanian Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :  Optimalisasi

pelaksanaan

kegiatan

pelatihan,

bimbingan

teknologi pengolahan hasil pada daerah basis produksi komodi;  Pembinaan dan pendampingan intensif serta fasilitasi peralatan teknologi pengolahan dalam peningkatan daya saing produk olahan;  Penyuluhan mengenai

kepada potensi

masyarakat berwirausaha

basis terkait

produksi

komoditi

pengolahan

hasil

pertanian. BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-16


Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.8 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran

Anggaran

Realisasi


meningkatnya kegiatan pengolahan hasil produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan

111.945.000

58.485.000

52.24

No.

1

Adapun

Program

meningkatnya perkebunan, Peningkatan dengan

yang

kegiatan

mendukung pengolahan

peternakan, Pemasaran

kegiatan

dan Hasil

berupa

dialokasikan

dalam

Produksi

APBD

114,81

Efesien

produk

perikanan

sasaran pertanian,

adalah

Program

pertanian/perkebunan atas

Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah, yang


pencapaian

hasil

Promosi


Hasil

Produksi

dengan total anggaran

Tahun

2016

sebesar

Rp

111.945.000,- terelisasi sebesar Rp 58.485.000 atau 52,24 %, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 100,93 % jauh lebih tinggi dari persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan adanya efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran). Sasaran 4 Meningkatnya akses masyarakat atas layanan pendidikan Untuk

mewujudkan

pencapaian

Misi

(2)

Mewujudkan

pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga dan tujuan (2) meningkatnya akses masyarakat atas layanan pendidikan salah satu diantaranyan melalui sasaran meningkatnya akses masyarakat atas layanan pendidikan. Untuk mengukur sasaran BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-17


strategis keempat tersebut terdapat 2 indikator kinerja sasaran yaitu: (1). APM SD dan sederajat dan (2). APM SMP dan sederajat. dengan rata-rata capaian kinerja 108,63 % dengan predikat sangat tinggi . Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut : Tabel 3.9 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 No.

Indikator Kinerja

1

APM SD dan sederajat

2.

APM SMP dan sederajat

Tahun 2016


Target (%)

81,70

83

57,90

60


Realisasi (%)

Capaian (%)

84,86

102,24

69,01

115,02

Target Akhir Kinerja RPJMD 2021 (%) 93 80

108,63

 APM SD dan sederajat Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Murni jenjang Sekolah Dasar (SD) dan sederajat adalah 84,86 persen, lebih tinggi dari target sebesar 83 persen dan juga lebih tinggi dibanding kondisi tahun 2015 sebesar 81,70 persen. Angka ini didapat dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah pada jejang SD dan sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7-12 tahun, dimana pada tahun 2016 Penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang SD dan sederajat sebanyak 19.349 orang atau 84,86 persen dari jumlah penduduk pada usia tersebut sebanyak 22.801. Sementara itu bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 dimana APM SD dan sederajat ditargetkan 93 persen, maka Angka Partisipasi Murni pada jenjang Sekolah Dasar dan sederajat masih perlu ditingkatkan.  APM SMP dan sederajat Selanjutnya untuk Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat pada tahun 2016 mencapai angka 69,01 persen lebih tinggi dari target sebesar BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-18


60 persen dan juga lebih tinggi dibanding tahun 2015 sebesar 57,90 persen. Angka ini didapat dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun, dimana pada tahun 2016 jumlah siswa/bersekolah usia 13-15 tahun sebanyak 9.512 orang atau 69,01 persen dari penduduk usia 13-15

sebanyak 13.783 orang. Sementara itu, jika dibanding

dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 80 persen dan Target Nasional sebesar 90, maka Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMP dan sederajat masih perlu ditingkatkan. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :  Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

terhadap

program

pendidikan dasar, wajib belajar Sembilan tahun;  Adanya Program Pendidikan Gratis;  Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memadai;  Dukungan anggaran yang memadai di bidang pendidikan Hambatan/Permasalahan  Masih ada orang tua yang cenderung untuk mempekerjakan anak usia sekolah;  Masih ada orang tua yang menyekolahkan anak pada usia 6 tahun, sehingga tidak masuk dalam kategori usia 7-12 tahun, dan dengan demikian juga berdampak pada jenjang selanjutnya; Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah  Semakin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program pendidikan dasar, wajib belajar sembilan tahun;  Memberi

akses

yang

luas

terhadap

layanan

pendidikan,

khususnya kepada penduduk usia sekolah yang kurang mampu;  Meningkatkan pendidikan luar sekolah/dikmas Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :


III-19


Tabel 3.10 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

No.

1

Sasaran

Anggaran

Realisasi

Serapan Anggara n (%)

Meningkatnya akses masyarakat atas layanan pendidikan

41.750.623.435

40.046.438.052

95.92

Adapun

Program

yang

mendukung



108,63

Efesien

pencapaian

sasaran

meningkatnya akses masyarakat atas layanan pendidikan adalah (1). Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun dengan kegiatan berupa Penambahan ruang kelas sekolah, rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi,

pelatihan

kompetensi

tenaga

pendidik,

penyediaan

bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs, penyelenggaraan paket B setara SMP, pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa, lomba olimpiade nasional guru, pembangunan,

pengadaan

prasarana/infrastruktur pengadaan

dan

dan

pendidikan

perbaikan

perbaikan daerah,

sarana

sarana

pembangunan,

prasarana/infrastruktur

pendidikan daerah (DAK) ; (2). Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan berupa pembangunan gedung sekolah, rehabilitasi sedang/berat

taman,

lapangan

upacara

dan

fasilitas

parker,

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pemberian insentif bagi Guru PAUD, pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD swasta; (3). Program Pendidikan Gratis

Pendidikan

Dasar

(DIKDAS)

dengan

kegiatan

berupa

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Gratis (APBD Kab) pendidikan gratis pendidikan dasar (APBD Kab), pendidikan gratis pendidikan dasar (APBD Prov) ; dan (4). Program Pendidikan Gratis BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-20


Pendidikan Menengah dengan kegiatan berupa Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pendidikan gratis (APBD Kab), pendidikan gratis pendidikan menengah dan kejuruan (APBD Kab.), pendidikan gratis pendidikan menengah dan kejuruan (APBD Prov.) dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 41.750.623.435,- terelisasi sebesar Rp 40.046.438.052 atau 95,92 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 108,63 persen lebih tinggi dari persentase serapan

anggaran

hal

ini

menunjukkan

adanya

efesiensi

penggunaan sumber daya (anggaran). Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan Untuk

mewujudkan

pencapaian

Misi

(2)

Mewujudkan

pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga dan tujuan (2) meningkatkan derajat pendidikan masyarakat salah satu diantaranyan melalui sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan.

Untuk mengukur sasaran strategis kelima

tersebut terdapat 1 indikator kinerja sasaran yaitu: Penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) kualifikasi baik dengan rata-rata capaian kinerja 215,38 % dengan predikat sangat tinggi . Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut : Tabel 3.11 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 No. 1

Indikator Kinerja Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) kualifikasi baik

Target

Realisasi

Capaian (%)

17

26

56

215,38



Tahun 2016

Kondisi Awal 2015

Target Akhir RPJMD 2021 56 Sekolah

215,38

III-21


 Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) kualifikasi baik Pada

tahun

2016

jumlah

Sekolah

Dasar

yang

menerapkan

manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan kualifikasi baik adalah 56 sekolah, jauh lebih tinggi dari target sebanyak 26 sekolah, dengan

capaian

kinerja

215,38

persen.

Kualifikasi

baik

diperuntukkan bagi sekolah yang telah terakreditasi dengan nilai “A”. sampai dengan tahun 2016 dari 250 Sekolah Dasar di Kabupaten Soppeng, yang telah terakreditasi baru sebanyak 141 sekolah dengan kualifikasi A sebanyak 56 sekolah, kualifikasi B sebanyak 84 sekolah dan kualifikasi C sebanyak 1 sekolah, dan masih ada 109 Sekolah Dasar yang belum terakreditasi.

Bila

dibandingkan kondisi tahun 2015 sebanyak 17 sekolah capaian kinerja tahun 2016 sangat meningkat dan bahkan telah memenuhi target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebanyak 56 Sekolah, namun demikian mengingat masih banyaknya jumlah Sekolah Dasar yang belum terakreditasi dengan kualifikasi “A” maka tetap harus dilakukan perbaikan manajamen di sekolah-sekolah . Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan, di dukung

dengan

kegiatan

peningkatan

sarana

prasarana

pendidikan negeri/swasta;  Semakin membaiknya Manajemen pengelolaan sekolah Hambatan/Masalah  Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :  Peningkatan pembinaan Majemen Berbasis Sekolah khususnya pada sekolah-sekolah yang belum terakreditasi Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :


III-22



No.

1

Sasaran

Anggaran

Realisasi


Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan

1.371.202.000

1.345.945.200

98.16

Adapun

Program

yang

mendukung



215,38

Efesien

pencapaian

sasaran

meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan adalah (1). Program Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

dengan

kegiatan

berupa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyusunan profil pendidikan, penggandaan naskah, pendistribusian, pencetakan LJK UNAS SLB,SMP,MTs, SMA/MA/SMK dan pemantauan UAN/UN SLB SMP/MTs,

SMA/MA/SMK;

(2).

Program

Peningkatan Layanan

Pendidikan dengan kegiatan berupa pemberian beasiswa, bagi Siswa Berprestasi dan Siswa Kurang Mampu, pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu, pemberian penghargaan bagi siswa peserta olimpiade berprestasi dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 1.371.202.000,- terealisasi sebesar Rp 1.345.945.200 atau 98,16 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 215,38 persen lebih tinggi dari persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan adanya efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran). Sasaran 6 Meningkatnya Kemampuan Literasi masyarakat Untuk

mewujudkan

pencapaian

Misi

(2)

Mewujudkan

pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga dan tujuan meningkatkan derajat pendidikan masyarakat salah BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-23


satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya kemampuan literasi masyarakat. Untuk mengukur sasaran strategis ke-6 tersebut terdapat 1 indikator kinerja yaitu Angka Melek Huruf. dengan rata-rata capaian kinerja 103,80 % dengan predikat sangat tinggi . Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut : Tabel 3.13 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6 No. 1

Indikator Kinerja Angka Melek Huruf

Kondis i Awal 2015


Realisasi (%)

Capaian (%)

96

99,70

103,80

95,88


Target Akhir RPJMD 2021 (%) 98

103,80

 Angka Melek Huruf Pada tahun 2016 angka melek huruf di Kabupaten Soppeng telah mencapai 99,70 persen lebih tinggi dari target sebesar 96 persen. Persentase, Angka Melek Huruf tersebut dihitung dari jumlah penduduk melek huruf usia 15 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Pada tahun 2016 penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf sebanyak 199.098 atau 99,70 persen dari 199.764 penduduk usia 15 tahun ke atas atau dengan kata lain masih ada 595 penduduk usia 15 ke atas yang tuna aksara. Dibanding tahun 2015 yang lalu angka melek huruf baru mencapai 95,88 persen dan untuk

akhir periode RPJMD Tahun

2021 yang ditargetkan sebesar 98 persen, maka capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 99.70 persen telah melewati target pada akhir periode RPJMD Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Berkembangnya PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) untuk melaksanakan pendidikan yang tidak terakomodir pada Pendidikan Formal (Drop Out); dan  Pembinaan Pemerintah terhadap Pendidikan Non Formal


III-24


Hambatan/Permasalahan  Masih ada penduduk usia sekolah yang tidak terakomodir (drop out) pada jenjang pendidikan formal;  Belum maksimalnya fungsi dan peran perpustakaan sebagai media pembelajaran masyarakat Strategi Pemecahan Masalah  Lebih meningkatkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;  Meningkatkan pembinaan terhadap non formal  Meminimalisir jumlah siswa/penduduk usia sekolah yang tidak terakomodir pada jenjang pendidikan formal;  Meningkatkan fungsi dan peran Perpustakaan sebagai salah satu media pembelajaran bagi masyarakat Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.14 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

No.

1

Sasaran

Meningkatnya kemampuan Literasi masyarakat

Anggaran

Realisasi


422.709.600

409.911.600

96,97

Ratarata capaian kinerja sasaran (%)


103,80

Efesien

Program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat adalah (1). Program Pendidikan Non Formal dengan kegiatan berupa Pengembangan pendidikan keaksaraan; (2). Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

dengan

kegiatan

berupa

pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk medorong terwujudnya masyarakat pembelajar, pengembangan minat dan budaya baca masyarakat, supervise, pembinaan khusus dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, publikasi


III-25


dan sosialisasi minat dan budaya baca, pengadaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, pengembangan potensi dan bakat pidato bagi siswa sekolah, pengembangan minat dan bakat pada bidang pengetahuan umum dan penyusunan strategi peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 422.709.600,- terelisasi sebesar Rp 409.911.600 atau 96,97 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran

yang

mencapai

103,80

persen

lebih

tinggi

dari

persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan adanya efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran).

Sasaran 7 Berkembangnya pelayanan berbasis Teknologi keterbukaan informasi pembangunan (IT) Untuk

mewujudkan

pencapaian

Misi

Informasi

(3)

dan

Menjadikan

Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan Publik dan tujuan

3

meningkatnya

kualitas

pelayanan

public

salah

satu

diantaranya melalui sasaran berkembangnya pelayanan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan informasi pembangunan. Untuk mengukur sasaran strategis ke-7 dengan indikator kinerja yaitu adanya inovasi berbasis IT dan SDM pada pelayanan PTSP secara kontinyu dengan rata-rata capaian kinerja 100 % dengan predikat sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15


III-26


Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7 No. 1

Indikator Kinerja

Kondis i Awal 2015

Adanya Inovasi Berbasis IT dan SDM pada pelayanan PTSP secara kontinyu

NA

Tahun 2016 Target

Realisasi

ADA

ADA

Capaian (%) 100 100


Target Akhir RPJMD 2021 2 (website yang berinteraksi dengan masyarakat dan SMART PTSP)

 Adanya Inovasi Berbasis IT dan SDM pada pelayanan PTSP secara kontinyu Pada tahun 2016 ada 1 (satu) Inovasi yang dikembangkan untuk mempersingkat waktu penerbitan izin yaitu Inovasi berbasis SDM dimana Tim Teknis berkantor di Kantor Pelayanan Terpadu, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa salah satu factor yang mendukung keberhasilan penerbitan izin tepat waktu adalah kinerja tim teknis. Pada tahun 2015 Inovasi yang dikembangkan terkait dengan pelayanan perizinan adalah stok opname berbasis aplikasi. dan target pada akhir periode RPJMD adalah 2 inovasi yang berbasis IT dan SDM dalam bentuk Website yang berinteraksi dengan dan SMART PTSP). Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran :  Penyederhanaan perizinan dengan memangkas birokrasi;  Penyederhanaan persyaratan dan waktu pelayanan perizinan;  Tim Teknis berkantor di Kantor PTSP;  Memberi layanan dengan sistem antrian secara elektronik;  Adanya SOP dan SPP pelayanan perizinan Hambatan/Permasalahan :  Masih adanya anggapan di masyarakat bahwa pengurusan izin dianggap, sulit, berbelit - belit, kurang ramah, kurang adanya kejelasan,

kurang

transparansi

persyaratannya,

proses

penyelesaiannya lama, biaya mahal dan tidak ada kepastian serta tidak dipertanggungjawabkan pada publik; BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-27


 Secara teknis maupun secara administratif masih ada beberapa perusahaan, yang belum memenuhi persyaratan. Solusi/ Alternatif penyelesaian masalah :  Sosialisasi secara kontinyu terkait proses pengurusan perizinan;  Memaksimalkan pelayanan, melalui aplikasi berbasis IT yang telah ada Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.16 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

No.

1

Sasaran

Anggaran

Realisasi


Berkembangnya Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi dan keterbukaan informasi pembangunan (IT)

8.030.578.225

7.574.540.159

94,32

Adapun

Program

berkembangnya keterbukaan

yang

mendukung

pelayanan

informasi

berbasis



100

Efesien

pencapaian teknologi

pembangunan

adalah

sasaran

informasi (1).

7) dan

Program

Peningkatan Kapasitas penyelenggaraan pelayanan public dengan kegiatan berupa penyusunan kebijakan system dan prosedur pelayanan public, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan perizinan dan non perizinan, penyusunan dan pengelolaan data informasi pelayanan dan survey indeks kepuasan masyarakat. (2). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi,

pembinaan

dan

pengembangan

sumber

daya

komunikasi dan informasi, pengkajian dan pengembangan system informasi, pembinaan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat dan kerjasama pengembangan jaringan komunikasi BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-28


dan informasi dan penyedia layanan media center; (3). Program Pemberdayaan

Masyarakat

untuk

menjaga

ketertiban

dan

keamanan dengan kegiatan berupa Penyuluhan Kantibmas yang dilaksanakan di 8 Kecamatan (4). Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan berupa Dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, anggota organisasi social

dan

masyarakat,

kunjungan

kerja

Pejabat

Negara/Departemen/Non Departemen/Luar Negeri, Kunjungan kerja.Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Koord. dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 8.030.578.225,- terealisasi sebesar Rp 7.574.540.159,atau 94,32 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 100 persen lebih tinggi dari persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan adanya efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran). Sasaran 8 Meningkatnya Kemudahan masyarakat dalam administrasi kependudukan dan catatan sipil Untuk

mewujudkan

pencapaian

Misi

(3)

pengurusan

Menjadikan

Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan Publik dan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan public salah satu diantaranya melalui

sasaran

meningkatnya

kemudahan

masyarakat

dalam

pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Untuk mengukur sasaran strategis ke-8 tersebut dengan 2 indikator kinerja yaitu (1). Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK); (2). Rasio Bayi ber Akta Kelahiran dengan rata-rata capaian kinerja 109,22 persen, dengan predikat sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut : Tabel 3.17 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8


III-29


No. 1 2

Indikator Kinerja Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)


Tahun 2016

Target Akhir RPJMD 2021 (%)

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

75,91

83,46

109,95

91,15

93,63

108,49

95

73,25

Rasio Bayi Ber Akta 85,2 86,3 Kelahiran Rata-Rata Capaian Sasaran 8

109,22

 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Pada tahun 2016 jumlah Kepala Keluarga yang telah memiliki Kartu Keluarga adalah 63.085 atau 83,46 persen dari total jumlah kepala keluarga sebanyak 75.587. Dibanding tahun 2015 yang lalu persentase kepemilikan Kartu Keluarga baru mencapai 73,25 persen, berarti ada peningkatan sekitar 10,21 persen. Sementara bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebesar 91,15

persen,

ditingkatkan

hal agar

ini

berarti

target

akhir

kepemilikan

KK

masih

periode

RPJMD

perlu

terpenuhi.

Peningkatan persentase kepemilikan KK di tahun 2016 terjadi karena gencarnya sosialisasi terkait perekaman KTP elektronik secara keliling, disamping itu Dinas Kependudukan & Catatan Sipil melakukan pelayanan dengan model kunjungan disetiap Kecamatan bahkan dari rumah ke rumah, dan sekolah untuk melayani penduduk yang belum melakukan perekaman termasuk penduduk yang memiliki keterbatasan karena sakit keras, cacat tubuh dan lansia.  Ratio Bayi ber Akta Kelahiran Pada tahun 2016 ratio bayi yang ber akta kelahiran adalah 93,63 persen dan bila ratio bayi dihitung jumlah bayi berakte kelahiran per 1000 kelahiran maka terdapat 936 bayi diantaranya telah ber akte, lebih tinggi dari target sebesar 86,3 persen dan meningkat dibanding

kondisi tahun 2015 yaitu sebesar

85,2 persen.

Sementara jika dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021


III-30


sebesar 95 persen, hal ini berarti ratio bayi ber akte kelahiran masih perlu ditingkatkan. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Komitmen

Pemerintah

daerah

untuk

mendukung

program

pemerintah pusat terkait kewajiban warga negara untuk memiliki dokumen kependudukan  Adanya pelayanan keliling dan perangkat pendukung Hambatan/permasalahan:  Belum semua penduduk terekam dalam data kependudukan  Masih ada orang tua yang belum paham/tidak memperhatikan kepemilikan akte kelahiran; Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :  Melakukan kunjungan ke kecamatan dan bahkan kunjungan dari

rumah

ke

rumah

dan

sekolah

untuk

melakukan

perekaman;  Sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.18 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

No.

1

Sasaran

Anggaran

Realisasi


Meningkatnya Kemudahan masyarakat dalam Pengurusan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil

949.009.000

945.062.900

99.58




109,22

Efesien

III-31


Adapun

Program

meningkatnya

yang

mendukung

kemudahan

pencapaian

masyarakat

dalam

sasaran

pengurusan

administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah (1). Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan berupa pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan, pengembangan data base kependudukan, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

peningkatan

pelayanan

public

dalam

bidang

kependudukan pada pelayanan E-KTP dan sosialisasi berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan. dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016

sebesar Rp

949.009.000,- terealisasi sebesar Rp 945.062.000,- atau 99,58 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 109,22persen lebih tinggi dari persentase serapan

anggaran

hal

ini

menunjukkan

adanya

efesiensi

Penanganan

bencana

penggunaan sumber daya (anggaran). Sasaran 9 Meningkatnya Jangkauan dan Kebakaran dan Bencana Lainnya Untuk

mewujudkan

Kualitas

pencapaian

Misi

(3)

Menjadikan

Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan Publik dan tujuan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum salah satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan

bencana

kebakaran

dan

bencana

lainnya.

Untuk

mengukur sasaran strategis ke-9 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu (1). Persentase bencana kebakaran yang tertangani dengan baik dan (2). Persentase bencana lainnya yang tertangani dengan baik dengan rata-rata capaian kinerja 100 persen dengan predikat sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :


III-32


No. 1

2

Tabel 3.19 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9 Kondis Tahun 2016 i Awal Indikator Kinerja Realisasi 2015 Target (%) (%) (%) Persentase Bencana Kebakaran yang tertangani 100 100 100 dengan baik Persentase Bencana Lainnya 100 100 yang tertangani dengan baik Rata-Rata Capaian Sasaran 9

100

Capaian (%)

Target Akhir RPJMD 2021

100

100

100

100

100

 Persentase Bencana Kebakaran yang tertangani dengan baik Sepanjang tahun 2016 jumlah bencana kebakaran di Wilayah Kab.Soppeng adalah 22 kejadian dan secara keseluruhan tertangani dengan baik atau 100 persen. Bencana kebakaran tersebar di 8 Kecamatan dan sejumlah desa/kelurahan. Demikian besar dampak yang diakibatkan oleh bencana kebakaran baik materi maupun jiwa sehingga sampai akhir periode RPJMD Tahun 2021 setiap tahun ditargetkan 100 persen.  Persentase Bencana Lainnya yang tertangani dengan baik Selain bencana kebakaran bencana lainnya yang terjadi sepanjang tahun 2016 adalah banjir, angin, tanah longsor dan bencana lainnya dengan jumlah sebanyak 42 kali dan secara keseluruhan bencana tersebut dapat tertangani dengan baik. Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Tersedianya pos Damkar, Armada dan Personil Damkar yang cukup ;  Koordinasi yang baik antara TRC BPBD, Tagana, dan SAR, untuk penanganan bencana secara cepat dan tepat. Hambatan/Permasalahan :  Jarak lokasi kejadian dari Pos Damkar yang jauh  Belum tersedianya Pos Damkar di setiap kecamatan Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah: BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-33


 Membuat Pos Damkar disetiap kecamatan  Penambahan Armada Damkar dan Personil Damkar Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.20 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

No.

1

Sasaran

Anggaran

Realisasi


Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya.

480.000.000

477.218.600

99,42

Adapun

Program

yang

mendukung



100

Efesien

pencapaian

sasaran

meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya adalah (1). Program Tanggap Darurat dan Logistik dengan kegiatan berupa

pemenuhan

kebutuhan dasar korban bencana, penyediaan peralatan dan logistic bencana, penanganan korban bencana dan penanganan darurat logistik total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016

sebesar Rp 480.000.000,- terealisasi sebesar Rp

477.218.600,- atau 99,42 persen, bila dibandingkan dengan ratarata capaian kinerja sasaran yang mencapai 100 persen lebih tinggi dari persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan adanya efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran). Sasaran 10 Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam Masyarakat. Untuk

mewujudkan

pencapaian

Misi

(3)

Menjadikan

Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan Publik dan tujuan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum salah satu BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-34


diantaranya melalui sasaran berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mengukur sasaran strategis ke-10

dengan

1

indikator

kinerja

sasaran

yaitu

persentase

penyelesaian K3, dengan rata-rata capaian kinerja 103,35 persen dengan predikat sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :

No. 1

Tabel 3.21 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10 Kondisi Tahun 2016 Awal Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 2015 (%) (%) (%) (%) Persentase Penyelesaian K3 84 85 87,85 103,35 Rata-Rata Capaian Sasaran 10

Target Akhir RPJMD 2021 (%) 95

103,35

 Persentase Penyelesaian K.3 Berdasarkan data Rekapitulasi Laporan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sepanjang tahun 2016 jumlah kejadian terkait

Ketentraman,

Ketertiban

dan

Keamanan

(K3)

adalah

sebanyak 494 kasus dan dapat terselesaikan sebanyak 434 kasus (87,85%). Jenis Gangguan tersebut berupa Kejahatan, Pelanggaran Perda, Bencana Alam, dan Kecelakaan, dan yang

paling banyak

adalah Gangguan Kejahatan seperti penganiayaan, pencurian, penipuan,

pengrusakan,

narkoba,

penggelapan,

curanmor,

penyerobotan tanah, KDRT dan beberapa jenis kejahatan lainnya. Persentase penyelesaian

Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan

(K3) sebesar 87,85 persen tersebut lebih tinggi dari target sebesar 85 persen dengan capaian kinerja 103,35 persen, meningkat dibanding tahun 2015 dengan realisasi sebesar 84 persen. Sementara itu bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 95 persen, maka persentase kasus K3 yang terselesaikan masih perlu ditingkatkan. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah : BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-35


 Koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Kepolisian, TNI; Permasalahan/Hambatan :  Masih tingginya angka gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan  Dalam hal penegakan Perda PPNS belum terberdayakan karena minim jumlah penyidik Solusi/Alternatif pemecahan masalah :  Pendekatan persuasive, dalam bentuk sosialisasi kepada seluruh lapisan

masyarakat

terkait

dengan

pentingnya

menjaga

ketenteraman dan ketertiban;  Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI dalam hal penanganan gangguan.  Jumlah penyidik

PNS ditambah dan diberdayakan secara

maksimal untuk penanganan pelanggaran Perda. Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.22 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

No.

Sasaran

Anggaran

Realisasi


1

Berkurangnya gangguan Ketenteraman dan Ketertiban dalam Masyarakat.

2.126.750.000

2.125.876.050

99,96

Adapun

Program

yang

mendukung



103,35

Efesien

pencapaian

sasaran

Berkurangnya gangguan Ketenteraman dan Ketertiban dalam Masyarakat adalah (1). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan berupa penyiapan tenaga

kerja

pengendali

dan

kenyamanan

lingkungan,

pengendalian keamanan lingkungan, monitoring, evaluasi dan BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-36


pelaporan dan penegakan dan pengawasan peraturan daerah ; (2). Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan berupa peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 2.126.750.000,- terelisasi sebesar Rp 2.125.876.050 atau 99,96 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 103,35 persen lebih tinggi dari persentase serapan

anggaran

hal

ini

menunjukkan

adanya

efesiensi

penggunaan sumber daya (anggaran). Sasaran 11 Meningkatnya kesadaran Penyalahgunaan Narkoba Untuk

mewujudkan

Masyarakat

pencapaian

terhadap

Misi

(3)

bahaya

Menjadikan

Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan Publik dan tujuan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum salah satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk mengukur sasaran strategis ke-11 dengan 1 indikator kinerja yaitu persentase masyarakat yang tidak menyalahgunakan narkoba dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,97 persen dan predikat sangat tinggi . Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :

No. 1

Tabel 3.23 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11 Kondisi Tahun 2016 Awal Indikator Kinerja Realisasi 2015 Target (%) (%) (%) Persentase Masyarakat yang tidak menyalahgunakan 100 100 99,97 Narkoba Rata-Rata Capaian Sasaran 11


Capaian (%)


99,97

100 %

99,97

III-37


 Persentase Masyarakat yang tidak menyalahgunakan narkoba Pada tahun 2016 realisasi persentase masyarakat yang tidak menyalahgunakan narkoba sebesar 99,97 persen yang artinya target kinerja tidak terpenuhi dikarenakan masih adanya masyarakat yang tersandung masalah penyalahgunaan narkoba sebanyak 64 orang. Untuk

meningkatkan

penyalahgunaan

kesadaran

narkoba

telah

masyarakat terlaksana

akan

sebanyak

bahaya 8

kali

sosialisasi/penyuluhan yang berpusat dibeberapa titik.

Foto : Deklarasi Soppeng Tolak Narkoba Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Komitmen pemerintah daerah bersama elemen masyarakat melawan narkoba, salah satunya melalui Deklarasi Soppeng Tolak Narkoba  Dukungan kepada penegak hukum untuk memberi hukuman yang seberat-beratnya kepada pengedar ataupun bandar narkoba Hambatan/Permasalahan :  Peredaran narkoba tidak hanya diperkotaan, tetapi telah masuk ke wilayah perdesaan;


III-38


Solusi/alternative pemecahan masalah :  Menambah intensitas pelaksanaan penyuluhan bahaya dampak penyalahgunaan narkoba  Memberi

Himbauan

kepada

Masyarakat

untuk

menjaga

lingkungan mulai dari keluarga, tempat tinggal, sekolah, tempat bekerja agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba, Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.24 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

N o.

1

Sasaran

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba

Adapun

Anggaran

Realisasi


1.443.860.650

1.329.416.378

92,07

Program

meningkatnya

yang

kesadaran

mendukung masyarakat



99,97

Efesien

pencapaian

sasaran

terhadap

bahaya

penyalahgunaan narkoba (1). Program Fasilitasi dan koordinasi di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan kegiatan salah satunya berupa Fasilitasi Penanganan Narkoba melalui Sistem Pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan Narkoba (P4GN) dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016

sebesar Rp 1.443.860.650,- terealisasi sebesar Rp

1.329.416.378,- atau 92,07 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 99,97 persen lebih

tinggi

menunjukkan

dari

persentase

adanya

efesiensi

serapan

anggaran

penggunaan

hal

sumber

ini daya

(anggaran).


III-39


Sasaran 12 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Untuk

mewujudkan

Kepariwisataan

dan

pencapaian

Sistem

Misi

Transportasi

Menata

(4)

yang

Mulus

dan

Nyaman dan tujuan meningkatkan daya tarik pariwisata, daya tarik keunikan

daerah

salah

satu

diantaranya

melalui

sasaran

meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Untuk mengukur sasaran ke-12 dengan 1 indikator yaitu persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dengan rata-rata capaian kinerja 370,73 persen dengan predikat sangat tinggi . Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :

No. 1

Tabel 3.25 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 12 Kondisi Tahun 2016 Awal Indikator Kinerja Realisasi 2015 Target (%) (%) (%) Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan -30,86 4,10 15,20 Wisatawan

Capaian (%)


370,73

6,01

370,73


 Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Pada tahun 2016, persentase peningkatan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan adalah 15,20 persen dihitung dari jumlah peningkatan kunjungan wisatawan pada tahun 2016 dibanding tahun 2015. Pada tahun 2016 jumlah wisatawan yang berkunjung di Kab.Soppeng adalah 218.387 orang meningkat 33.207 atau 15,20 persen dibanding tahun 2015 sebanyak 185.180 orang. Persentase pertumbuhan

kunjungan

wisata

tersebut

sangat

meningkat

dibanding kondisi tahun 2015 dengan tingkat pertumbuhan -30,86 persen. Sementara bila dibanding target akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 6,01 persen, maka peningkatan sebesar 15,20 di tahun 2016 telah melebihi target. BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-40


Foto Penandatangan MOU antara Pemerintah Kab.Soppeng dengan PATA

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran adalah  Komitemen pemerintah daerah membangun potensi pariwisata di Kab.Soppeng.  Meningkatnya animo wisatawan local maupun luar daerah untuk berkunjung ke Kab.Soppeng seiring gencarnya promosi dengan tagline “ayo ke soppeng”  Penataan Taman Kota dan Villa Yuliana; Permasalahan/Hambatan :  Masih banyak objek wisata unggulan yang belum maksimal pengelolaannya (perbaikan sarana prasarana pendukung);  Promosi masih skala lokal Solusi/alternative pemecahan masalah :  Perbaikan sarana prasarana pendukung kepariwisataan  Memanfaatkan adanya kerjasama pemerintah daerah dengan PATA Indonesia dalam bidang promosi ke dunia internasional. Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-41


Tabel 3.26 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran No.

1

Sasaran

Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan

Adapun

Anggaran

Realisasi


738.666.000

728.177.100

98,58

Program

yang

mendukung



370,73

Efesien

pencapaian

sasaran

meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan adalah (1). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan berupa pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar daerah,

pelatihan

pemandu

wisata

terpadu;

(2).

Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan berupa pengembangan objek pariwisata dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

program

pengembangan

destinasi

pemasaran

pariwisata dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016

sebesar Rp 738.666.000,- terealisasi sebesar Rp

728.177.100 atau 98,58 persen, bila dibandingkan dengan ratarata capaian kinerja sasaran yang mencapai 370,73 persen lebih tinggi dari persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan adanya efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran). Sasaran 13 Meningkatnya Apresiasi Kebudayaan dan Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Dinamika Kebudayaan Global Untuk Kepariwisataan

mewujudkan dan

Sistem

pencapaian Transportasi

Misi

(4)

yang

Budaya Menata

Mulus

dan

Nyaman dan tujuan meningkatnya daya tarik pariwisata dan daya tarik keunikan daerah salah satu diantaranya

melalui sasaran

meningkatnya apresiasi kebudayaan dan ketahanan budaya daerah dalam menghadapi dinamika kebudayaan local. Untuk mengukur sasaran strategis ke-13 dengan 1 indikator kinerja yaitu jumlah situs budaya kabupaten yang terdaftar sebagai situs cagar budaya nasional BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-42


dengan rata-rata capaian kinerja 96,67 persen dengan predikat sangat tinggi, Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut : Tabel 3.27 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 13 No. 1

Indikator Kinerja

Kondisi Awal 2015

Jumlah Situs Cagar Budaya Kabupaten yang terdaftar 30 sebagai situs cagar budaya nasional Rata-Rata Capaian Sasaran 13

Tahun 2016 Target (buah)

Realisasi (buah)

30

29

Capaian (%)

96,67

Target Akhir RPJMD 2021 (buah) 34

96,67

 Jumlah Situs Cagar Budaya Kabupaten yang terdaftar sebagai situs cagar budaya nasional Pada tahun 2016 jumlah situs cagar budaya yang terdaftar dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya ada sebanyak 29 situs dari 42 situs yang ada, kondisi ini sama dengan tahun 2015 (koreksi data penentuan kondisi awal dalam RPJMD sebanyak 30 situs). Hal ini berarti masih ada 13 situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Soppeng belum terdaftar. Sementara bila dibanding target pada akhir periode RPJMD sebanyak 34 situs yang terdaftar, sehingga dengan demikian diupayakan pada tahun 2021 dari 13 situs yang belum terdaftar 5 diantaranya dapat terdaftar pada system registrasi nasional cagar budaya sebagai situs cagar budaya nasional. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Target didasarkan pada kondisi awal tahun 2015 sebanyak 30 situs terdaftar, sementara data ada yang pada tahun 2015 jumlah situs yang terdaftar sebanyak 29 buah ;  Untuk menentukan sebuah situs menjadi situs cagar budaya nasional bukan kewenangan daerah melainkan kewenangan pemerintah pusat BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-43


Permasalahan/hambatan :  Masih ada situs cagar budaya yang belum teregistrasi dalam system registrasi cagar budaya nasional; Solusi/alternative pemecahan masalah :  Terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, agar situs cagar budaya daerah yang ada dapat diverifikasi agar dapat terdaftar sebagai situs cagar budaya nasional Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.28 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran No. 1

Sasaran

Anggaran

Realisasi


Meningkatnya Apresiasi kebudayaan dan ketahanan budaya daerah dalam menghadapi dinamika kebudayaan global

742.422.000

719.127.000

96,86

Adapun

Program

yang

mendukung



96,67

Tidak Efesien

pencapaian

sasaran

meningkatnya apresiasi kebudayaan dan ketahanan budaya daerah dalam menghadapi dinamika kebudayaan global adalah (1). Program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan berupa Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah; (2). Program

Pengelolaan

Kekayaan

Budaya

dengan

kegiatan

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan peninggalan bawah air; dan (3). Program Pengelolaan

Keragaman

pengembangan

Budaya

kesenian

dan

dengan

kegiatan

kebudayaan

berupa daerah,

penyelenggaraan dialog kebudayaan dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 742.422.000,terealisasi sebesar Rp 719.127.000 atau 96,86 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 96,67 persen lebih rendah dari persentase serapan BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-44


anggaran hal ini menunjukkan adanya efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran). Sasaran 14 Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur transportasi dalam mendukung interkoneksitas wilayah dan membuka lokasi terpencil Untuk

mewujudkan

Kepariwisataan

dan

pencapaian

Sistem

Misi

Transportasi

(4)

yang

Menata

Mulus

dan

Nyaman dan tujuan meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah salah satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi dalam mendukung interkoneksitas wilayah dan membuka lokasi terpencil. Untuk mengukur sasaran strategis ke-14 dengan 1 indikator yaitu porsi panjang jalan kabupaten kualitas baik (km) dengan rata-rata capaian kinerja 97,19 persen dengan predikat kinerja sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut : Tabel 3.29 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 14 No. 1

Tahun 2016

Kondisi Awal 2015

Indikator Kinerja Porsi panjang jalan Kabupaten Kualitas Baik (Km)

451,16 km (49,32%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

510,7 Km (55,8%)

496,072 km (54,23%)

97,19


Target Akhir RPJMD 2021 749,58 Km (81,24%)

97,19

 Porsi Panjang Jalan Kabupaten Kualitas Baik (Km) Jalan

merupakan

infrastruktur

yang

penting

untuk

menghubungkan satu daerah ke daerah lain atau satu pusat perekonomian

ke

pusat

perekonomian

lainnya.

Ketersediaan

infrastruktur jalan yang baik akan melancarkan penyaluran barang serta mobilitas manusia atau tenaga kerja, hubungan antara desa dan kota juga dibantu oleh ketersediaan infrastruktur jalan. Porsi Panjang Jalan Kabupaten Kualitas Baik pada tahun 2016 adalah BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-45


496,079

km

(54,23%)

sepanjang 914,831 Km.

dari

total

panjang

jalan

keseluruhan

Jalan berkondisi baik/mantap meliputi

jalan kondisi baik 390,846 Km (42,72%) dan jalan kondisi sedang 105,226 Km (11,50%). Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2016 lebih tinggi dari kondisi tahun 2015

sebanyak 451,16 Km

(49,32%). Sementara itu bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebanyak 749,58 Km (81,24%), hal ini berarti kondisi pada tahun 2016 masih jauh dari target Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Dana yang diperuntukkan dalam menunjang pencapaian kinerja memadai  Faktor SDM yang ada dapat diberdayakan dengan baik  Peran serta stakeholder untuk diajak kerjasama dan saling menunjang, Saran untuk peningkatan kinerja :  Penambahan anggaran ditingkatkan  Sebaiknya dukungan tidak hanya dari pemerintah tapi juga kalangan lainnya ikut menentukan kegiatan di daerah ini Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.30 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

No.

1

Sasaran

Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur transportasi dalam mendukung interkoneksitas wilayah dan membuka lokasi terpencil

Anggaran

Realisasi



232.718.319.366

194.821.820.754

83,72

97,19


Ket. (% serapan <% capaian kinerja = efesien)

Efesien

III-46


Adapun

Program

yang

mendukung

pencapaian

sasaran

meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi dalam mendukung interkoneksitas wilayah dan membuka lokasi terpencil adalah (1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan berupa Pembangunan Jalan, Pembangunan Jalan (peningkatan

jalan)

Pembangunan

Jembatan,

(2).

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan berupa Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan (pemeliharaan rutin), Rehabilitasi/pemeliharaan

jembatan,

rehabilitasi/pemeliharaan

jalan (DAK) dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 232.718.319.366,- terealisasi sebesar Rp 194.821.820.754,- atau 83,72 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 97,19 persen lebih

tinggi

menunjukkan

dari

persentase

adanya

efesiensi

serapan

anggaran

penggunaan

hal

sumber

ini daya

(anggaran).

Sasaran 15 Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan Jasa Untuk Kepariwisataan

mewujudkan dan

Sistem


Misi yang

(4)

Menata

Mulus

dan

Nyaman dan tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah salah satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa. Untuk mengukur sasaran strategi ke-15 dengan 1 indikator yaitu Rasio jumlah kendaraan dengan panjang jalan dengan rata-rata capaian kinerja 75 persen dengan predikat kinerja sedang. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut : BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-47


Tabel 3.31 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 15 No.

Indikator Kinerja

1

Tahun 2016

Kondisi Awal 2105

Target

Realisasi

Capaian (%)

0,04

0,04

0,03

75

Rasio Jumlah Kendaraan dengan Panjang Jalan


Target Akhir RPJMD 2021 0,05

75

 Ratio Jumlah Kendaraan dengan Panjang Jalan Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran (15) meningkatnya kapasitas

dan

kualitas

infrastruktur

perhubungan

dalam

mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa dengan indikator ratio jumlah kendaraan dengan panjang jalan menunjukkan bahwa pada tahun 2016 ratio jumlah kendaraan dengan panjang jalan adalah 1:35 atau dengan persentase 0,03 dihitung dari panjang jalan 1.035,969 km dibanding jumlah kendaraan sebanyak 36.210, persentase ratio

tersebut lebih rendah dari realisasi tahun 2015

sebesar 0.04 persen. ratio 1:35 berarti bahwa setiap 1 km panjang jalan dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 35 kendaraan. Kondisi ini berbeda pada tahun 2015 dimana ketersediaan sarana jalan terhadap kendaraan mencapai 1: 28. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja adalah:  Penambahan panjang jalan khususnya Jalan Provinsi bukan kewenangan daerah;  Besarnya

Anggaran

yang

dibutuhkan

untuk

penambahan

panjang jalan ;


III-48


Hambatan/Permasalahan:  Penambahan panjang jalan setiap tahun tidak signifikan  Pertumbuhan jumlah kendaraan cukup besar Solusi/Alternatif pemecahan masalah  Pembatasan umur kendaraan yang bisa dioperasikan;  Sosialisasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan moda angkutan umum Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.32 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

No.

1

Sasaran

Meningkatnya kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Perhubungan dan mendukung mobilitas manusia, barang dan Jasa

Adapun



75

Tidak Efesien

pencapaian

sasaran

Anggaran

Realisasi


189.896.500

183.090.000

96,41

yang

mendukung

Program

meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa adalah (1). Program (1). Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

dengan

kegiatan berupa penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk meningkatkan keselamatan penumpang, peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan, kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang dan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir kendaraan angkutan umum teladan; (2). Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ dengan kegiatan berupa rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan dan rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-49


dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 189.896.500,- terealisasi sebesar Rp 183.090.000 atau 96,41 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 75 persen lebih rendah dari persentase serapan

anggaran

hal

ini

menunjukkan

tidak

efesiensinya

penggunaan sumber daya (anggaran). Sasaran 16 Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan Sehat. Untuk Kepariwisataan

mewujudkan dan

Sistem

pencapaian

Misi

Transportasi

(4)

yang

Menata

Mulus

dan

Nyaman dan tujuan meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah salah satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat. Untuk mengukur sasaran strategis ke-16 yang terdiri dari 2 indikator yaitu (1). Persentase pemukiman kumuh dan (2). Persentase rumah mengakses air bersih dengan rata-rata capaian kinerja 97,13 persen dengan predikat kinerja sangat tinggi. Berikut hasil pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut : Tabel 3.33 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 16 No. 1 2

Indikator Kinerja Persentase Pemukiman Kumuh

Kondisi Awal 2015 0,0000 63

Tahun 2016


Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

0,014

0,00063

95.51

0,09

95,79

98,75

100

Persentase rumah 94,71 97 Mengakses Air Bersih Rata-Rata Capaian Sasaran 16

97,13

 Persentase Permukinan Kumuh


III-50


Hasil

pengukuran

kinerja

terhadap

indikator

persentase

permukiman kumuh menunjukkan bahwa pada tahun 2016 adalah sebesar 0,00063 persen. realisasi tersebut jauh dibawah target, tetapi persentase capaian sangat tinggi karena semakin rendah persentase permukiman kumuh maka akan semakin baik. Dan juga lebih rendah dari target akhir periode RPJMD Tahun 2021 yang ditargetkan 0,09 persen.  Persentase Rumah Mengakses Air Bersih Pada tahun 2016 jumlah rumah yang mengakses air bersih adalah 60.135

rumah/KK

atau

95,79

persen

dari

jumlah

rumah

keseluruhan sebanyak 62.776 rumah/KK, jumlah rumah/KK yang belum mengakses air bersih adalah 2.641/KK atau sekitar 4,21 persen.

Dibanding tahun 2015 sebesar 94,71 persen, maka

persentase rumah yang mengakses air bersih pada tahun 2016 meningkat sedikit yaitu + 1 persen. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Dukungan pendanaan pemerintah pusat;  Kinerja Badan Pengelola Air Bersih; Permasalahan/Hambatan :  Operasional/ pemeliharaan belum dilakukan secara berkala;  Kemampuan pendanaan daerah yang belum cukup memadai dalam pembangunan & pengembangan jaringan air bersih Solusi/Alternatif pemecahan Masalah :  Pengusulan program kepada Kementerian terkait;  Pelatihan dan studi Badan Pengelola Air Bersih Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :


III-51



No.

1

Sasaran

Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat

Adapun

Anggaran

Realisasi



542.245.100

367.124.600

67,70

97,13

Program

yang

mendukung

pencapaian


Efesien

sasaran

meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat adalah (1). Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah dengan kegiatan berupa penyediaan

prasarana

dan

sarana

air

limbah,

percepatan

pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016

sebesar Rp

542.245.100,- terealisasi sebesar Rp 367.124.600,- atau 67,70 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 97,13 persen lebih tinggi dari persentase serapan

anggaran

hal

ini

menunjukkan

adanya

efesiensi

penggunaan sumber daya (anggaran). Sasaran 17 Meningkatnya Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dalam menjaga keseimbangan fungsi antara kawasan perlindungan dan kawasan Budidaya Untuk Kepariwisataan

mewujudkan dan

Sistem


Misi yang

(4)

Menata

Mulus

dan

Nyaman dan tujuan meningkatkan kapasitas infstruktur daerah salah BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-52


satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah dalam menjaga keseimbangan fungsi antara

kawasan

perlindungan

dan

kawasan

budidaya.

Untuk

mengukur sasaran strategis ke-17 yang terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran yaitu kepatuhan terhadap RTRW dengan rata-rata capaian kinerja 282,06 persen dengan predikat sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersebut pada tabel berikut :


Indikator Kinerja Kepatuhan terhadap RTRW

Tahun 2016

Kondisi Awal 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)


33,33%

35%

98,72%

282,06

40%


282,06

 Kepatuhan terhadap RTRW Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran (17) meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah dalam menjaga keseimbangan fungsi antara kawasan perlindungan dan kawasan budidaya

dengan

menunjukkan

bahwa

indikator pada

kepatuhan tahun

2016

terhadap

RTRW

persentase

tingkat

kepatuhan terhadap RTRW mencapai 98,72 persen. Adapun jenis pelanggaran terhadap RTRW adalah pendirian bangunan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukkan.

Persentase

tingkat kepatuhan terhadap RTRW tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang mencapai 33,33 persen. dan juga lebih tinggi dari target akhir periode RPJMD Tahun 2021. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Adanya Peraturan Daerah tentang RTRW;


III-53


 Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mendapatkan izin terkait penggunaan lahan dan pendirian bangunan; Permasalahan/Hambatan :  Masih ada masyarakat yang tidak patuh terhadap RTRW; Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :  Koordinasi dengan Sat.Pol PP untuk penegakan Perda;  Sosialisasi kepada masyarakat terkait Perda RTRW


No.

1

Sasaran

Anggaran

Realisasi


Meningkatnya Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dalam menjaga keseimbangan fungsi antara kawasan perlindungan dan kawasan budidaya

231.880.000

215.033.000

92,73

Adapun

Program

yang

mendukung



282,06

Efesien

pencapaian

sasaran

meningkatnya kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dalam

menjaga

keseimbangan

perlindungan

dan

kawasan

pengendalian

pemanfaatan

fungsi

budidaya ruang

antara

adalah

dengan

(1).

kegiatan

kawasan Program berupa

pengawasan pemanfaatan ruang dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Reklame dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016

sebesar Rp 231.880.000,- terealisasi

sebesar Rp 215.033.000,- atau 92,73 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 282,06 persen lebih tinggi dari persentase serapan anggaran hal ini BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-54


menunjukkan

adanya

efesiensi

penggunaan

sumber

daya

(anggaran). Sasaran 18 Meningkatnya Kinerja ASN sesuai Kompetensi dalam Tugas dan Fungsinya pada Struktur Organisasi Untuk mewujudkan pencapaian Misi (5) Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bebas Korupsi dan tujuan meningkatkan professional

kapasitas ASN

kelembagaan

salah

satu

birokrasi

dan

diantaranya

kompetensi

melalui

sasaran

meningkatnya meningkatnya kinerja ASN sesuai kompetensi dalam tugas dan fungsinya pada struktur organisasi. Untuk mengukur sasaran strategis ke-18 yang terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran yaitu (1). Persentase PNS yang ditempatkan sesuai dengan Kompetensinya dan (2). Persentase PNS yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi

dengan rata-rata capaian kinerja 78,37 dengan predikat kinerja tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersebut pada tabel berikut : Tabel 3.37 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 18 No. 1

2

Indikator Kinerja Persentase PNS yang ditempatkan sesuai dengan Kompetensinya


Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

99,23

99,36

99,23

99,87

100

9,34

56,88

23,67

Tahun 2016

Persentase PNS yang mengikuti Diklat Teknik 14,99 16,42 Tugas dan Fungsi Rata-Rata Capaian Sasaran 18


78,37

 Persentase PNS yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran (18) meningkatnya kinerja ASN sesuai kompetensi dalam tugas dan fungsinya pada struktur

organisasi

dengan

indikator

persentase

PNS

yang

ditempatkan sesuai dengan kompetensinya adalah sebesar 99,23 BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-55


persen dihitung dari jumlah pejabat yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya dibagi jumlah jabatan yang tersedia yaitu 770 dibagi 776, sedikit lebih rendah dari yang ditargetkan sebesar 99,36 persen. dan juga lebih rendah dari

target akhir periode

RPJMD tahun 2021 sebesar 100 persen.  Persentase PNS yang mengikuti diklat teknik tugas dan fungsi Pada tahun 2016 jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis tugas dan dan fungsi sebanyak 508 PNS dari total jumlah PNS sebanyak 5.437 atau 9,34 persen sangat rendah dibanding target sebesar 16,42 persen dan lebih rendah dibanding realisasi tahun 2015 dengan target 14,99 persen dan juga lebih rendah jika dibanding target akhir periode RPJMD Tahun 2021 yang ditargetkan 23,67 persen. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Komitmen

Pemerintah

Daerah

dalam

hal

peningkatan

kompetensi PNS berupa beasiswa, pemberian izin belajar bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan dan kerjasama dengan pihak ketiga;  Potensi SDM ( PNS dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam) ; Hambatan/permasalahan :  Masih kurangnya PNS yang memiliki keahlian tertentu/teknis untuk memenuhi kebutuhan SKPD teknis  Masih banyaknya PNS yang tidak memenuhi kompetensi dengan disiplin ilmu yang sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Solusi/alternatif penyelesaian masalah  Mendorong Pimpinan SKPD untuk mengikutsertakan PNS di SKPD masing-masing dalam kegiatan Bimtek yang sesuai kebutuhan teknis SKPD;  Memperketat

syarat

untuk

PNS

yang

akan

melanjutkan

pendidikan harus yang sesuai dengan bidang tugasnya; BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-56


 Meningkatkan

alokasi

anggaran

khususnya

kepada

SKPD

penanggungjawab terhadap pengembangan SDM Aparatur. Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.38 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

No.

1

Sasaran

Anggaran

Realisasi


Meningkatnya Kinerja ASN sesuai Kompetensi dalam Tugas dan Fungsinya pada Struktur Organisasi

1.292.074.754

1.073.687.403

83,10

Adapun

Program

yang

mendukung



78,37

Tidak Efesien

pencapaian

sasaran

meningkatnya kinerja ASN sesuai kompotensi dalam tugas dan fungsinya

pada

struktur

organisasi

adalah

(1).

Program

pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara dengan kegiatan berupa Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar, pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi, pengelolaan kinerja dan disiplin aparatur sipil Negara (2). Program Penguatan Kelembagaan

Daerah

dengan

kegiatan

berupa

penyusunan

rencana kerja kelembagaan daerah, penyusunan road map program reformasi birokrasi dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016

sebesar Rp 1.292.074.754,- terealisasi sebesar Rp

1.073.687.403 atau 83,10 persen, bila dibandingkan dengan ratarata capaian kinerja sasaran yang mencapai 77,82 persen lebih rendah dari persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan tidak efesiennya penggunaan sumber daya (anggaran).


III-57


Sasaran 19 Meningkatnya Penerapan Prinsip Akuntabilitas, Partisipasi, Efektivitas, dan Efisiensi dalam Penganggaran dan Pertanggungjawaban Kinerja.

Transparansi, Perencanaan,

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (5) Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bebas Korupsi dan tujuan meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efesiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban kinerja salah satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efesiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban kinerja. Untuk mengukur sasaran ke-19 yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu (1). Opini laporan keuangan; (2). Tingkat Akuntabilitas Kinerja; (3). Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD; (4). Ratio Temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan rata-rata capaian kinerja tidak dapat diukur. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersebut pada tabel berikut :

Tabel 3.39 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 19 No. 1 2 3 4

Tahun 2016

Kondisi Awal 2015

Target

Realisasi

Capaia n (%)

WTP

WTP

-

-

WTP

Tingkat Akuntabilitas Kinerja C C Penjabaran Program RPJMD 88,57 100 kedalam RKPD Rasio Temuan BPK yang 36,36 40 ditindaklanjuti Rata-Rata Capaian Sasaran 19

C

100

CC

53,69

53,69

100

74,28

185,7

65

Indikator Kinerja Opini Laporan Keuangan


 Opini Laporan Keuangan Pengukuran Indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Tahun 2016 belum dapat dilakukan karena Laporan Keuangan Pemerintah Kab.Soppeng Tahun Anggaran 2016 masih dalam proses Audit BPK, BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-58


Untuk tahun 2015 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion yang artinya laporan keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informative dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan. Wajar karena laporan keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya, wajar tidak

hanya

terbatas

pada

jumlah-jumlah

dan

ketetapan

pengklasifikasian aktiva dan kewajiban, namun yang terpenting meliputi pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan.  Tingkat Akuntabilitas Kinerja Selanjutnya untuk Indikator

Tingkat

Akuntabilitas

Kinerja,

berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2016 terhadap implementasi system akuntabilitas kinerja pemerintah Kab.Soppeng mendapatkan nilai 39,40 atau dengan predikat penilaian “C”. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran masih sangat rendah

jika

dihubungkan

dengan

capaian

kinerja.

Hal

ini

disebabkan karena pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kab.Soppeng masih belum berjalan dan memerlukan perbaikan yang lebih mendasar.  Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Untuk Indikator Kinerja penjabaran program RPJMD kedalam RKPD menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD adalah sebanyak 80 program dari 149 program yang ada dalam RPJMD atau hanya 53,69 persen, lebih rendah dari target yang ditetapkan pada tahun 2016 dan target akhir periode RPJMD sebesar 100 persen. BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-59


 Ratio Temuan BPK yang Ditibdaklanjuti Dan untuk Indikator Kinerja Ratio temuan BPK yang ditindaklanjuti menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dari 189 temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 486, telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 361 atau 74,28 persen lebih tinggi dari target sebesar 40 persen, dan target akhir RPJMD sebesar 65 persen. Masih

tersisa

sekitar

25

persen

rekomendasi

yang

belum

terselesaikan dengan rincian 117 rekomendasi ditindalanjuti tapi belum sesuai rekomendasi, 6 rekomendasi belum tindaklanjuti dan 2 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Semakin membaiknya Pengelolaan Keuangan Daerah;  Tingginya Komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga segala bentuk temuan pemeriksaan cepat ditindaklanjuti; Hambatan/Permasalahan : Untuk capaian kinerja persentase penjabaran RPJMD ke dalam RKPD yang tidak mencapai target, disebabkan karena :  Aplikasi Sistem Penganggaran belum bisa menyesuaikan dengan RPJMD sehingga masih mengikuti program pada anggaran pokok  Belum terbangunnya system pengumpulan, pengolahan data kinerja yang memadai Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :  Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SAKIP  Terbangunnya system pengelolaan data kinerja. Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :


III-60



No.

1

Sasaran

Anggaran

Realisasi


Meningkatnya Penerapan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Efektivitas, dan Efisiensi dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungan Kinerja.

7.243.619.173

6.720.041.550

92,77

Adapun

Program

yang

mendukung



-

-

pencapaian

sasaran

meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi,

efektivitas,

dan

efesiensi

dalam

perencanaan,

penganggaran dan pertanggungjawaban kinerja

adalah (1).

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan berupa penyusunan standar satuan harga, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penyusunan rancangan

peraturan

KDH

tentang

penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, peningkatan manajemen asset/barang berharga, singkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana transfer dengan instansi terkait, penyediaan barang cetakan benda/barang berharga, peningkatan manajemn tuntutan ganti kerugian daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah, pengamanan aset-aset

pemerintah


daerah,

peningkatan

pengelolaan III-61


administrasi keuangan, sosialisasi APBD pokok dan perubahan, penyusunan standar biaya umum, monitoring dan evaluasi pengelolaan

keuangan

daerah,

monitoring

dan

evaluasi

pengelolaan aset daerah, pembentukan dan pemutakhiran basis data objek pajak, penghapusan dan penjualan barang milik daerah; (2). Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan berupa penyusunan rancangan RPJMD, penyusunan rancangan RKPD, penyelenggaraan musrenbang RKPD, koordinasi penyusunan

laporan

kinerja

pemerintah

daerah,

koordinasi

penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyusunan KUA dan PPAS, asistensi penyusunan RAPBD, penyusunan naskah akademik rancangan

RPJMD,

sosialisasi

regulasi

perencanaan

pembangunan, koordinasi penyusunan renstra SKPD, koordinasi penyusunan Indikator Kinerja Utama, Up Dating Rencana Aksi Daerah (RAD), Fasilitasi penyusunan RPJM Desa, Evaluasi mandiri kepala daerah berbasis Key Performance Indikator (KPI), fasilitasi

penyesuaian

Peningkatan

Sistem

Pelaksanaan

KDH

pengawasan

internal

pengaduan

di

dokumen Pengawasan

dengan

(3).

Internal

dan

Pengendalian

berupa

pelaksanaan

kegiatan

secara

Lingkungan

perencanaan;

berkala,

Pemerintah

penanganan Daerah,

Program

kasus

tindaklanjut

temuan hasil pengawasan (pemutakhiran data), evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, Desk pendamping SKPD, Evaluasi SAKIP, Reviu dokumen perencanaan dan penyerapan anggaran belanja barang dan jasa dan penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah, dan asistensi penyusunan RKA SKPD, dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 7.243.619.173,- terealisasi sebesar Rp 6.720.041.550,- atau 92,77 persen, sementara untuk efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran) belum dapat diiukur. BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-62


Sasaran 20 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan serta berkembangnya Kemandirian Desa Untuk mewujudkan pencapaian Misi (5) Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bebas Korupsi dan tujuan

meningkatkan

pelayanan

dan

kualitas

penyelenggaraan

pembangunan

pada

level

pemerintahan,

kecamatan

dan

desa/kelurahan salah satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa. Untuk mengukur sasaran strategis ke-20 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu (1). Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Pelayanan Kecamatan Desa/Kelurahan(%) dan (2). Desa Mandiri dengan rata-rata capaian kinerja 126,5 persen dengan predikat kinerja sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :

No. 1

2

Tabel 3.41 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 20 Kondisi Tahun 2016 Awal Indikator Kinerja 2015 Realisasi Target (%) (%) (%) Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Pelayanan Kecamatan, Desa/ 60 65 100 Kelurahan (%) Desa Mandiri % 6,12 Rata-Rata Capaian Sasaran 20

6,12

Capaian (%)


153

100

100 126,5

10,20

 Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Pelayanan Kecamatan Desa/Kelurahan Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran (20) keterbukaan informasi dan komunikasi pelayanan kecamatan Desa/Kelurahan menunjukkan bahwa dari 8 kecamatan ditambah 70 desa/kel. secara keseluruhan telah menerapkan keterbukaan infomasi dan komunikasi pelayanan

pelayanan, ataupun


baik

dalam

komunikasi

bentuk

langsung

papan

dengan

informasi

masyarakat III-63


terkait dengan pelayanan

baik

ditingkat kecamatan maupun

Desa/Kelurahan.  Desa Mandiri Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki - 5 - kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri merupakan desa dengan nilai IPD lebih dari 75. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bappenas pada tahun 2015 Jumlah desa di Kabupaten Soppeng yang masuk kategori mandiri adalah 3 desa dari 49 desa atau 6,12 persen, dan sampai tahun 2016 belum ada perubahan data sehingga dengan demikian jumlah desa yang berstatus desa mandiri tetap sebanyak 3 desa. Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.42 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

No.

1

Sasaran

Anggaran

Realisasi


Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan serta berkembangnya Kemandirian Desa

469.574.600

449.878.975

95,81

Adapun

Program

yang

mendukung



126,5

Efesien

pencapaian

sasaran

meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa adalah (1). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan kegiatan berupa Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; Monitoring, evaluasi BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-64


dan pelaporan; pembinaan dan fasilitasi dalam Pengelolaan dana ADD; Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan BPD; Fasilitasi penyusunan

LPPD;

Fasilitasi

Penyusunan

APBD

Desa;

Penyusunan Profil Desa dan Penyusunan Produk-Produk Hukum yang terkait dengan Desa dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016

sebesar Rp 469.574.600,- terealisasi

sebesar Rp 449.878.975,- atau 95,81 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 126,5 persen lebih tinggi dari persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan

adanya

efesiensi

penggunaan

sumber

daya

(anggaran). Sasaran 21 Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Prasarana serta Ketenagaan Medic/Non Medic dalam Pelayanan Kesehatan Untuk

mewujudkan

pencapaian

Misi

(6)

Menjamin

Ketersediaan Sistem Pelayanan Kesehatan Unggul dan Murah dan tujuan

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satu

diantaranya melalui sasaran meningkatnya keterpenuhan sarana dan prasarana serta ketenagaan medic/non medic dalam pelayanan kesehatan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ke-21 yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu (1). Cakupan Puskesmas; (2). Cakupan Puskesmas Pembantu; (3). Ratio tenaga dokter terhadap jumlah penduduk pada satuan wilayah; (4). Ratio tenaga paramedic terhadap jumlah penduduk pada satuan wilayah dengan rata-rata capaian kinerja 51,692 persen. Berikut

hasil pengukuran Capaian

Kinerja sasaran disajikan pada tabel berikut : Tabel 3.43 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 21 No.

Indikator Kinerja

1

Cakupan Puskesmas


Satuan

Tahun 2016 Target

Realisasi

Capaian (%)

212,5

212,5

100


III-65


2 3 4

Cakupan Puskesmas 62,86 Pembantu Rasio Tenaga Dokter terhadap jumlah penduduk pada satuan 0,294 wilayah Rasio Tenaga Paramedic terhadap jumlah penduduk 1,5 pada satuan wilayah Rata-Rata Capaian Sasaran 21

62,86

100

62,86

0,011

3.741

0,380

0,043

2,867

2,31

51,692

 Cakupan Puskesmas Pada tahun 2016 persentase cakupan puskesmas adalah 212,5 persen, dihitung dari jumlah puskesmas dibagi dengan jumlah kecamatan. Jumlah Puskesmas di Kab.Soppeng sebanyak 17 puskesmas dan tersebar di 8 kecamatan. Kondisi tersebut sama dengan tahun 2015 dan bahkan sampai akhir periode RPJMD Tahun 2021 cakupan puskesmas tetap sama, hal ini berarti tidak ada penambahan puskesmas baru. Namun demikian, pembangunan sarana

dan prasarana puskesmas terus ditingkatkan, untuk

keterpenuhan sarana dan prasarana kesehatan.  Cakupan Puskesmas Pembantu Cakupan Puskesmas Pembantu pada tahun 2016 mencapai 62,86 persen dihitung dari jumlah puskesmas pembantu dibagi jumlah desa/kelurahan. Jumlah puskesmas pembantu di Kab.Soppeng adalah 44 buah tersebar di 70 desa/kel. Kondisi tersebut sama dengan tahun 2015 dan bahkan sampai akhir periode RPJMD Tahun 2021 cakupan puskesmas tetap sama, hal ini berarti tidak ada penambahan puskesmas pembantu baru. Namun demikian, sama dengan Puskesmas, pembangunan sarana dan prasarana puskesmas pembantu terus ditingkatkan untuk keterpenuhan sarana dan prasarana kesehatan (Pustu, poskesdes dan sarana prasarana lain yang merupakan jaringan puskesmas).  Ratio tenaga dokter terhadap jumlah penduduk pada suatu wilayah Pada tahun 2016 ratio dokter terhadap jumlah penduduk di Kab.Soppeng adalah 0,011 jauh lebih rendah dari target sebesar BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-66


0,294 atau hanya 4,082 persen. Ratio tersebut dihitung dari jumlah dokter

sebanyak

28

orang

dibagi dengan

jumlah

sebanyak 252.677 orang, dengan perbandingan

penduduk

1:9024 berarti

bahwa 1 orang dokter untuk melayani 9.024 penduduk.  Ratio tenaga paramedic terhadap jumlah penduduk pada satuan wilayah Pada tahun 2016 ratio paramedic terhadap jumlah penduduk di Kab.Soppeng adalah 0,043 jauh lebih rendah dari target sebesar 1,5 atau hanya 2,867 persen. Ratio tersebut dihitung dari jumlah paramedic sebanyak 108 orang dibagi dengan jumlah penduduk sebanyak 252.677 orang, dengan perbandingan

1:2093 berarti

bahwa 1 orang paramedic untuk melayani 2.093 penduduk. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Pertumbuhan

jumlah

penduduk

tidak

dibarengi

dengan

penambahan tenaga dokter dan paramedic; Permasalahan/Hambatan :  Tidak ada penerimaan CPNS termasuk tenaga dokter dan paramedic :  Tidak ada penambahan Puskesmas dan Puskesmas pembantu; Solusi/Alternatif penyelesaian masalah :  Mengangkat tenaga dokter dan paramedic Honor Daerah sebagai alternative untuk meminimalkan kekurangan tenaga dokter dan paramedic, untuk tahun 2016 telah diangkat honor daerah sebanyak 123 orang terdiri dari 3 orang dokter dan 120 paramedic;  Untuk

meningkatkan

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

kesehatan, dilakukan melalui pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang ada. Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-67



No.

1

Anggaran

Realisasi



43.684.864.657

34.963.018.763

80,03

51,692

Sasaran

Meningkatnya Keterpenuhan sarana prasarana serta ketenagaan medic/non medic dalam pelayanan kesehatan

Adapun

Program

yang

mendukung

pencapaian

Ket. (% serapan <% capaian kinerja = efesien)

Tidak efesien

sasaran

meningkatnya sarana prasarana serta ketenagaan medic/non medic dalam pelayanan adalah (1). Program Upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan berupa pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAU),

peningkatan

kesehatan

masyarakat,

pengadaan,

peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (pajak rokok), pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DBH-CHT), pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK), peningkatan kesehatan ibum anak dan lanjut usia (pajak rokok), pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (PIK), pelayanan kesehatan gratis, pelayanan jaminan kesehatan nasional/JKN

(puskesmas),

pelayanan

jaminan

kesehatan

nasional/JKN (Non kapitasi). Jaminan persalinan (DAK non fisik), dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar

Rp

43.684.864.657,-

terealisasi

sebesar

Rp

34.963.018.763 atau 80,03 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 51,692 persen lebih

rendah

dari


persentase

serapan

anggaran

hal

ini

III-68


menunjukkan

adanya

inefesiensi

penggunaan

sumber

daya

(anggaran). Sasaran 22 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Untuk

mewujudkan

pencapaian

Misi

Menjamin

(6)

Ketersediaan Sistem Pelayanan Kesehatan Unggul dan Murah dan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

salah satu

diantaranya melalui sasaran meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit. Untuk mengukur sasaran strateis ke-22 dengan 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Rumah Sakit. Dengan rata-rata capaian kinerja 101,61 persen. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersebut pada tabel berikut : Tabel 3.45 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 22 Tahun 2016

Kondisi No.

Indikator Kinerja

Awal 2015

1

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Rumah Sakit

NA

Target Akhir RPJMD

Target

Realisasi

Capaia

(%)

(%)

n (%)

2021 (%)

80

81,29

101,61

80


101,61

 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Rumah Sakit Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran (22) meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Rumah Sakit menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Rumah Sakit mencapai 81,29 persen, lebih tinggi dari target sebesar 80 persen, dengan capaian kinerja 101,61 persen. Hal ini berarti pelayanan kesehatan RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng telah memenuhi harapan masyarakat. Sementara bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 yang ditargetkan 80 persen berarti telah mencapai target. BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-69


Survey IKM dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala, dengan menggunakan Variabel sebagaimana di atur dalam

surat

keputusan

Menpan

No.Kep/125/M.Pan/2/2004

tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Survey dilaksanakan pada Unit Layanan Rawat Jalan dan Unit Layanan Rawat Inap dengan jumlah responden masingmasing 100 orang yang berkunjung pada kedua unit layanan tersebut.

Hasil

Temmamala

analisis

terhadap

menunjukkan

bahwa

survey

IKM

di

secara

umum

RSUD

La

pelaksanaan

pelayanan kesehatan di RSUD La Temmamala Kab.Soppeng Tahun 2016 telah memenuhi harapan masyarakat namum masih ada 5 (lima) indicator yang belum memenuhi harapan pelanggan yaitu (1). Prosedur pelayanan; (2). Kecepatan pelayanan; (3). Kewajaran biaya; (4). Kesesuaian biaya yang diterapkan dan (5). ketepatan jadwal pelayanan sedangkan terdapat 9 (Sembilan) indikator yang sudah sesuai dengan harapan masyarakat antara lain : (1). Persyaratan pelayanan; (2). Kejelasan dan kepastian petugas melayani; (3). Kedisiplinan

petugas

melayani;

(4).

Tanggungjawab

petugas

pelayanan; (5). Kemampuan petugas dalam pelayanan; (6). Keadilan mendapatkan pelayanan; (7). Kesopanan dan keramahan petugas; (8). Kenyamanan lingkungan dan (9). Keamanan lingkungan Faktor yang berpengaruh tergadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Semakin membaiknya kualitas pelayanan yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, merupakan salah satu faktor

yang

mempengaruhi

persepsi

masyarakat

terhadap

pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Permasalahan/Hambatan  5 (lima) Indikator yang masih belum memenuhi harapan masyarakat

yaitu


(1).

Prosedur

pelayanan;

(2).

Kecepatan

III-70


pelayanan; (3). Kewajaran biaya; (4). Kesesuaian biaya yang diterapkan dan (5). ketepatan jadwal pelayanan. Solusi/Alternatif penyelesaian permasalahan  Memperbaiki seluruh indicator yang masih kurang, berdasarkan hasil survey Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.46 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran No.

1

Sasaran

Anggaran

Realisasi


544.320.000

377.125.695

69,28



101,61

Efesien

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit

Adapun

Program

yang

mendukung

pencapaian

sasaran

meningkatnya Kualitas pelayanan Rumah Sakit adalah (1). Program Standarisasi pelayanan kesehatan

dengan kegiatan

berupa

Kesehatan

Penyusunan

Standar

Penyusunan Standar Kesehatan

Pelayanan

dan

dengan total anggaran yang

dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 544.320.000,terelisasi sebesar Rp 377.125.695 atau 69,28 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 101,61persen lebih tinggi dari persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan adanya efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran). Sasaran 23 Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Ibadah, Penyelenggara Kegiatan Ibadah, dan Situasi kondusif bagi kerukunan Umat Untuk

mewujudkan

pencapaian

Misi

(7)

Mendorong

Peningkatan Kehidupan Beragama serta Partisipasi Pemuda dan BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-71


Perempuan dalam Pembangunan dan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan beragama salah satunya melalui sasaran meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah, dan situasi kondusif dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat. Untuk mengukur sasaran strategis ke-23 yaitu

:

(1).

Ratio

rumah

dengan 2 (dua) indikator kinerja

ibadah/jumlah

penduduk;

persentase

penyelenggara kegiatan ibadah (imam mesjid & guru mengaji) yang difasilitasi, dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 54,13 persen dengan predikat kinerja Rendah . Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut : Tabel 3.47 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 23 No. 1 2

Indikator Kinerja Rasio Rumah Ibadah/ Jumlah Penduduk


Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)


2,06

2,06

1,73

83,98

2,06

100

100

100

100

Tahun 2016

Persentase Penyelenggara Kegiatan Ibadah (Imam 100 masjid dan Guru Mengaji) yang difasilitasi Rata-Rata Capaian Sasaran 23

91,99

 Ratio Rumah Ibadah/Jumlah Penduduk Pada tahun 2016 jumlah rumah ibadah yang terdata adalah sebanyak 437 bertambah 11 buah dibanding tahun 2015 sebanyak 426 dan bila dibanding dengan jumlah penduduk tahun 2016 sebanyak 252.677 maka ratio rumah ibadah/jumlah penduduk adalah 1,73 persen, yang berarti setiap 1000 penduduk terdapat 12 rumah ibadah. Ratio tersebut lebih rendah dari target tahun 2016 dan target akhir periode RPJMD sebesar 2,06 persen.  Persentase Penyelenggara Kegiatan Ibadah (Imam masjid dan Guru Mengaji) yang difasilitasi Pada tahun 2016 jumlah guru mengaji, imam mesjid yang terdata adalah sebanyak 1.421 orang dan jumlah yang difasilitasi dalam bentuk pemberian insentif adalah sebanyak 1.421 orang atau 100 BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-72


persen. tersebar di 8 kecamatan dan 70 desa/kelurahan.

Realisasi

100 persen tersebut sesuai target tahun 2016 dan sekaligus target akhir periode RPJMD Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Kepedulian Pemerintah Daerah dan Pihak Legislatif dalam hal dukungan

peningkatan

masyarakat

yang

salah

nilai-nilai satunya

keagamaan

dalam

bentuk

ditengah dukungan

pembangunan rumah ibadah dan pemberian insentif bagi Imam Mesjid dan Guru Mengaji sebagai ujung tombak pembinaan keagamaan ; Permasalahan/Hambatan :  Tingginya animo masyarakat dalam merespon bantuan dalam bentuk

insentif,

sehingga

terkadang

diusulkan untuk menerima

insentif

jumlah

orang

yang

sebagai guru mengaji

meningkat Solusi/alternative penyelesaian masalah  Agar penerima tepat sasaran, verifikasi dan validasi data guru mengaji yang diusulkan untuk menerima insentif diperketat Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.48 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

No.

1

Sasaran

Meningkatnya Keterpenuhan sarana Ibadah, Penyelenggara Kegiatan Ibadah, dan Situasi Kondusif bagi Kerukunan Umat

Anggaran

Realisasi


1.153.200.000

1.146.000.000

99,38




91,99

Tidak Efesien

III-73


Adapun

Program

meningkatnya

yang

mendukung

keterpenuhan

sarana

pencapaian

ibadah,

sasaran

penyelenggara

kegiatan ibadah, dan situasi kondusif bagi kerukunan umat adalah

(1).

Kesejahteraan

Program Sosial

Pemberdayaan dengan

Kelembagaan

kegiatan

berupa

dan

Fasilitasi

Pembinaan Guru Mengaji,Imam Mesjid dan Penghulu Syara’ dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016

sebesar

Rp

1.153.200.000,-

terealisasi

sebesar

Rp

1.146.000.000,- atau 99,38 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 91,99 persen lebih

tinggi

dari

menunjukkan

persentase

tidak

efesiensi

serapan

anggaran

penggunaan

hal

sumber

ini daya

(anggaran).

Sasaran 24 Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga Daerah Untuk

mewujudkan

pencapaian

Misi

(7)

Mendorong

Peningkatan Kehidupan Beragama serta Partisipasi Pemuda dan Perempuan

dalam

Pembangunan

dan

tujuan

meningkatkan

partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan salah satunya melalui sasaran meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olahraga daerah. Untuk mengukur kinerja sasaran ke-24 dengan indikator kinerja yaitu (1). Persentase organisasi kepemudaan yang aktif dan (2). Persentase cabang olahraga yang aktif, dengan rata-rata capaian kinerja 100 persen dengan predikat sangat tinggi. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersebut pada tabel berikut :


III-74


Tabel 3.49 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 24 No. 1 2

Indikator Kinerja

Kondisi Awal 2015

Tahun 2016 Realisasi (%)

Capaia n (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

Target (%)

Persentase Organisasi 100 Kepemudaan yang Aktif Persentase Cabang Olah Raga 100 yang Aktif Rata-Rata Capaian Sasaran 24


100

 Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran (24) meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olahraga daerah dengan indikator (1). Persentase organisasi kepemudaan yang aktif menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah organisasi kepemudaan yang aktif adalah sebanyak 26 organisasi dari 26 organisasi kepemudaan yang ada atau 100 persen sama dengan kondisi tahun 2015 dan target akhir periode RPJMD Tahun 2021. dengan capaian kinerja 100 persen.  Persentase Cabang Olahraga yang Aktif Selanjutnya untuk Indikator Persentase Cabang Olahraga yang aktif pada tahun 2016 juga mencapai 100 persen sama dengan target. Hal ini berarti bahwa dari 20 organisasi olahraga yang ada semuanya aktif Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Pembinaan kelompok/organisasi pemuda semakin meningkat yang didukung dengan adanya kegiatan kepemudaan;  Meningkatkan pelaksanaan kegiatan keolahragaan Hambatan/Permasalahan :  Dibidang kepemudaan, masih ada Organisasi Kepemudaan yang aktif dari sisi kepengurusan tetapi belum aktif dalam hal

pendekatan masalah, baik dibidang pembinaan kedalam maupun kontribusi pemuda terhadap pembangungan. BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-75


 Dibidang Olahraga, Sarana dan prasarana untuk semua cabang

olahraga, baik dari segi jumlah maupun kondisinya masih belum memadai Solusi/Alternatif penyelesaian masalah :  Mendorong

Organisasi

meningkatkan

Kepemudaan

yang

ada

untuk

pembinaan kedalam maupun kontribusi pemuda

terhadap pembangungan.  Memaksimalkan

pelaksanaan

kegiatan

olahraga

dengan

memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dan secara bertahap akan dilakukan pembenahan dengan

pembangunan

sarana dan prasarana untuk semua cabang olahraga. Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :


No.

1

Sasaran

Anggaran

Realisasi


Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga Daerah

1.704.082.500

1.571.576.200

92,22

Adapun

Program

yang

mendukung



100

Efesien

pencapaian

sasaran

meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olahraga dan daerah (1). Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dengan kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda, peningkatan mutu siswa di bidang seni budaya dan sastra dikalangan pemuda ; (2). Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dengan kegiatan berupa pelatihan BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-76


usaha kelompok pemuda kreatif; dan (3). Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dengan kegiatan berupa pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi dalam olahraga, pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah, penyelenggaraan kompetisi olahraga, peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi, peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga dan pembinaan cabang-cabang olahraga dengan total anggaran yang dialokasikan

dalam

APBD

Tahun

2016

sebesar

Rp

1.704.082.500,- terelisasi sebesar Rp 1.571.576.500,- atau 92,22 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 101 persen lebih tinggi dari persentase serapan

anggaran

hal

ini

menunjukkan

adanya

efesiensi

penggunaan sumber daya (anggaran). Sasaran 25 Meningkatnya Pembangunan Untuk

Kapasitas

mewujudkan

Pengarusutamaan

Gender

pencapaian

(7)

Misi

dalam

Mendorong


dalam

Pembangunan

dan

tujuan

meningkatkan

partisipasi perempuan dan masyarakat secara umum dalam berbagai kegiatan pembangunan salah satunya melalui sasaran meningkatnya kapasitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Untuk mengukur sasaran ke 25 yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu (1). Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan (2).

Persentase

partisipasi

perempuan

di

organisasi

sosial

kemasyarakatan, dengan rata-rata capaian kinerja 124,41 persen dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :


III-77


Tabel 3.51 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 25 No. 1 2


Indikator Kinerja

Realisasi (%)

Capaian (%)


10,97

98,83

11,30

30

150,0

30


Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga 11,05 11,10 Pemerintah Persentase Partisipasi Perempuan di Organisasi 20 20 Sosial Kemasyarakatan Rata-Rata Capaian Sasaran 25

124,41

 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Hasil

pengukuran

persentase

kinerja

partisipasi

sasaran

25

dengan

perempuan

di

Indikator

lembaga

(1).

pemerintah

menunjukkan bahwa pada tahun 2016 persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah adalah 10,97 persen, atau 3.886 orang pekerja perempuan dari total jumlah pekerja perempuan sebanyak 35.429 orang. Realisasi kinerja tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 11,10 persen atau 98,29 persen dari target dan juga lebih rendah dibanding tahun 2015 sebesar 11,05 persen. Sementara itu bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 11,30 persen, maka persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah masih perlu ditingkatkan.  Persentase

Partisipasi

Perempuan

di

Organisasi

Sosial

Kemasyarakatan Selanjutnya untuk Indikator (2). Persentase partisipasi perempuan di organisasi sosial kemasyarakatan pada tahun 2016 mencapai 30,22 persen lebih tinggi dari target

dan realisasi tahun 2015

sebesar 20 persen dan bahkan lebih tinggi dari target akhir periode RPJMD sebesar 30 persen. Hal ini berarti bahwa dari total 35.429 jumlah pekerjan perempuan sebanyak 10.707 orang diantaranya berpartisipasi di organisasi kemasyarakatan.


III-78


Faktor yang mempengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :  Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya PNS yng telah memasuki usia pension dan pindah ke daerah lain.;  Persentase

partisipasi

perempuan

diorganisasi

sosial

kemasyarakatan melebihi target karena semakin meningkatnya pengetahuan perempuan dan semakin banyaknya organisasi kemasyarakatan yang memberi ruang yang cukup kepada perempuan untuk berpartisipasi Hambatan/Permasalahan :  Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan, a.l. : Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya;  Belum memadainya kapasitas kelembagaan pelaksanaan PUG serta koordinasi pelaksanaannya. Solusi/Alternatif Penyelesaian Masalah :  Melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup, pendidikan dan keterampilan kaum perempuan utamanya

dalam

pengambilan

kebijakan

public

dan

pengambilan keputusan Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.52 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

No.

1

Sasaran

Meningkatnya Kapasitas Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Anggaran

Realisasi


132.683.200

113.882.150

85,83




124,41

Efesien

III-79


Adapun

Program

meningkatnya pembangunan

yang

kapasitas adalah

mendukung

pencapaian

pengarusutamaan

(1).

Program

gender

penguatan

sasaran dalam

kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak, dengan kegiatan berupa penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak; (2). Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dengan kegiatan berupa fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan; (3). Program peningkatan peran serta dan keseteraan gender dengan kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender,

dengan total anggaran yang

dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 132.683.200,terealisasi sebesar Rp 113.882.150 atau 85,83 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 124,41 persen lebih tinggi dari persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan adanya efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran).

Sasaran 26 Meningkatnya Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah Untuk

mewujudkan

pencapaian

Misi

(7)

Mendorong


dalam

Pembangunan

dan

tujuan

meningkatkan

partisipasi perempuan dan masyarakat secara umum dalam berbagai bidang pembangunan salah satunya melalui sasaran meningkatnya keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk mengukur sasaran strategis ke-26 dengan indikator

yaitu

Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat dengan rata-rata capaian kinerja 34,26. persen dengan predikat kinerja BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-80


Sangat Rendah. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :

No. 1

Tabel 3.53 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 26 Kondisi Tahun 2016 Awal Indikator Kinerja Realisasi 2015 Target (%) (%) (%) Swadaya Masyarakat terhadap Program 10 15 5,14 Pemberdayaan Masyarakat Rata-Rata Capaian Sasaran 26

Capaian (%)


34,27

40

34,27

 Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Pada tahun 2016 nilai swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 2.270.772.367,- atau 5,14 persen dari Nilai ADD Pembangunan sebesar 44.191.461.300,-. Persentase tersebut lebih rendah dari target sebesar 15 persen dan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 40 persen. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah : ;  Sosialisasi terhadap asumsi dan kekeliruan dalam memahami bahwa tidak perlu ada gotong royong bila ada bantuan dari pemerintah karena tenaga kerja sudah dibayar dengan adanya dana bantuan tersebut. Namun ada kalanya bantuan juga butuh swadaya dari masyarakat. Hambatan/Permasalahan :  Belum maksimalnya pencatatan/ pendataan yang dilakukan oleh Desa terhadap swadaya pembangunan;  Menurunya semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dikalangan masyarakat;  Era globalisasi yang membuat orang terkadang berfikir praktis, kurang kepedulian terhadap lingkungan BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-81


Solusi/Alternatif Penyelesaian Masalah :  Menekankan pendataan

kepada

terhadap

Desa

untuk

nilai-nilai

lebih

swadaya

aktif

melakukan

terhadap

program

pemberdayaan masyarakat. Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.54 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

No.

1

Sasaran

Meningkatnya Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Adapun



34,27

Tidak Efesien

pencapaian

sasaran

Anggaran

Realisasi


85.057.525

82.802.025

97,34

Program

yang

mendukung

meningkatnya keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah adalah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

dengan

kegiatan

pemberian

Makanan

Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS); Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang dan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 85.057.525,- terealisasi sebesar Rp 82.802.025 atau 97,34 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 34,27 persen lebih tinggi dari persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan adanya efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran).


III-82


Sasaran 27 Meningkatnya Produksi Beras Untuk mewujudkan pencapaian Misi (8) Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai Pilar Utama Pembangunan Sulawesi Selatan dan tujuan meningkatnya kontribusi daerah dalam perwujudan Sulawesi Selatan sebagai pilar nasional dalam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan salah satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya produksi beras. Untuk mengukur sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja yaitu jumlah produksi beras (ton). Dengan rata-rata capaian kinerja 91,06 persen dengan predikat sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersebut pada tabel berikut : Tabel 3.55 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 27 No. 1

Indikator Kinerja Jumlah Produksi Beras (ton)

Tahun 2016

Kondisi Awal 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

143.911

194.971

177.532

91,06


Target Akhir RPJMD 2021 227.335

91,06

 Jumlah Produksi Beras (ton) Pada tahun 2016 jumlah produksi mencapai 177.532 Ton beras, dihitung dari produksi (Gabah Kering Giling) sebesar 280.905 Ton dikonversi menjadi beras sebesar 63,20 persen sehingga dihasilkan 177.532 Ton. Lebih rendah dari target sebesar 194.971 Ton dan realisasi tahun 2015 sebesar 143.911 Ton. Sementara itu bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebanyak

227.335

Ton,

maka

produksi

beras

masih

perlu

ditingkatkan. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Penerapan teknologi budidaya padi, ketersediaan sarana dan prasarana usaha tani serta kondisi cuaca/iklim yang berdampak


III-83


langsung

pada

tingkat

capaian

produksi

padi

dalam

menghasilkan beras . Permasalahan/Hambatan :  Pengaruh Anomali iklim yang menyebabkan banjir pada awal tahun 2016 dan kekeringan pada pertengahan tahun 2016;  Serangan hama terutama penggerak batang, wereng dan tikus serta penyakit blast dank reset yang menyerang pertanaman padi yang menyerang pertamanan padi. Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :  Pengendalian hama/penyakit sedini mungkin pada pertanaman padi yang terindikasi serangan hama/penyakit;  Fasilitasi sarana dan prasarana usaha tani padi melalui bantuan pengembangan komoditi padi;  Pengembangan sumber-sumber air alternative untuk pencegahan kekeringan serta pengaturan jadwal pertanaman sesuai kondisi perubahan cuaca/iklim Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :


No.

1

Sasaran

Meningkatnya Produksi Beras

Adapun

Anggaran

Realisasi


9.351.678.189

6.394.040.550

68,37

Program

yang

mendukung



91,06

Efesien

pencapaian

sasaran

meningkatnya Produksi Beras adalah (1). Program Peningkatan Ketahanan berupa

Pangan

Pertanian/Perkebunan

penyusunan

penanganan

pasca


Database

panen

dan

dengan

kegiatan

potensi

produk

pangan,

pengolahan

hasil

pertanian, III-84


pengembangan diversifikasi pada

lahan

kering,

tanaman, pengembangan pertanian

pengembangan

perbenihan/pembibitan,

koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan, peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian, pembinaan penyaluran pupuk bersubsidi, penyusunan rencana kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 9.351.678.189,- terealisasi sebesar Rp 6.394.040.550,- atau 68,37 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 91,06 persen lebih

tinggi

dari

menunjukkan

persentase

adanya

serapan

efesiensi

anggaran

penggunaan

hal

sumber

ini daya

(anggaran). Sasaran 28 Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Untuk

mewujudkan

pencapaian

Misi

(8)

Menjadikan

Kabupaten Soppeng sebagai Pilar Utama Pembangunan Sulawesi Selatan dan tujuan melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan meningkatnya

hidup

salah

satu

diantaranya

melalui

sasaran

kelestarian sumber daya alam. Untuk mengukur

sasaran strategis ke dua puluh delapan yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu (1). Tingkat pengurangan emisi gas rumah kaca, dengan rata-rata capaian kinerja 100 persen dengan predikat sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut : Tabel 3.57 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 28 No. 1

Indikator Kinerja Tingkat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca


Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)


2

2

2

100

10

Tahun 2016



100

III-85


 Tingkat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik

alami

maupun

antropogenik,

yang

menyerap

memancarkan kembali radiasi inframerah, sedangkan

dan

Emisi GRK

adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu. Dan

Tingkat Pengurangan emisi GRK adalah

tingkat pengurangan konsentrasi dan komposisi emisi GRK pada satu waktu tertentu. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pengurangan Emisi GRK tahun 2016 di Kab.Soppeng menunjukan adanya penurunan sebanyak 2 persen sesuai dengan target yang ditetapkan. Sementara itu bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 tingkat pengurangan emisi GRK adalah 10 persen, maka perlu digalakkan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Meningkatnya penutupan lahan baik dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan ; Permasalahan/Hambatan :  Masih

banyak

aktifitas

manusia

yang

berdampak

pada

peningkatan emisi gas rumah kaca salah satunya adalah pembakaran material organic seperti tumbuhan : Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :  Memperbanyak kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung ataupun tidak langsung terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :


III-86



No.

1

Sasaran

Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya Alam

Adapun

Anggaran

Realisasi


1.158.218.000

1.151.318.000

99,40

Program

yang

mendukung



100

Efesien

pencapaian

sasaran

meningkatnya kelestarian sumberdaya alam adalah (1). Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dengan kegiatan berupa Konservasi sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 1.158.218.000,- terealisasi sebesar Rp 1.151.318.000 atau 99,40 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 100 persen lebih tinggi dari persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan

adanya

efesiensi

penggunaan

sumber

daya

(anggaran). Sasaran 29 Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Untuk

mewujudkan

pencapaian

Misi

(8)

Menjadikan

Kabupaten Soppeng sebagai Pilar Utama Pembangunan Sulawesi Selatan dan tujuan melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan

hidup

salah

satu

diantaranya

melalui

sasaran

terpeliharanya kualitas lingkungan hidup. Untuk mengukur sasaran strategis ke dua puluh Sembilan yang terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Tingkat Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan rata-rata capaian kinerja 401 persen dengan predikat sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :


III-87



Indikator Kinerja Tingkat Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Tahun 2016

Kondisi Awal 2015

Target

Realisasi

Capaia n (%)

NA

18,05

82,48

456,95

Udara : 19,85

NA

18,05

83,50

462,60

NA

24,07

68,13

283,05

Air : 19,85 Tutupan Hutan : 26,4



400,87

 Tingkat Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pengendalian pencemaran lingkungan adalah serangkaian upaya dalam mencegah dan atau menanggulangi pencemaran beserta dampaknya serta upaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran yang bersangkutan menjadi dalam taraf kondisi yang sesuai dengan peruntukan

sebelumnya.

Hasil

pengukuran

terhadap

tingkat

pencemaran lingkungan terhadap tingkat pencemaran udara, air dan tutupan hutan

pada tahun 2016 masing-masing didapatkan

untuk udara adalah 82,48 persen, air 83,50 persen dan tutupan hutan 68,13. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tingkat pencemaran air dan udara, serta meningkatnya penanaman diluar kawasan.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD

Tahun 2021 ketiga unsure yang diukur telah melebihi target tetapi untuk mempertahankan kondisi tersebut harus tetap dilakukan upaya berkelanjutan untuk pengendalian pencemaran lingkungan. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Perilaku manusia yang dapat berdampak pada penurunan kualitas air udara dan tanah Permasalahan/Hambatan :  Masih

rendahnya

kesadaran

kesadaran

masyarakat

para

untuk

pelaku

hidup

usaha

bersih

ataupun

dan

sehat

dengankualitas lingkungan yang baik Solusi/Alternatif pemecahan masalah : BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-88


 Menggalakkan penghijauan untuk menyerap/mengkonversi zat pencemar.  Berbagai upaya pengendalian pencemaran melalui berbagai Program / Kegiatan, antara lain: – Program pengembangan kinerja persampahan – Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan;  Kegiatan: – Koordinasi penilaian kota sehat/adipura – Pemantauan kualitas lingkungan – Sosialisasi untuk penyadaran masyarakat, misalkan melalui edukasi publik. Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.60 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

No.

1

Sasaran

Anggaran

Realisasi


Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup

260.020.000

238.675.300

91,79

Adapun

Program

yang

mendukung



401

Efesien

pencapaian

sasaran

terpeliharanya kualitas lingkungan hidup adalah (1). Program Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan

kegiatan

berupa

Koordinasi

Penilaian

Kota

Sehat/ADIPURA, pengkajian dampak lingkungan, peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan, pengembangan produksi ramah

lingkungan,

penyusunan

kebijakan

pengendalian,

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 260.020.000,- terealisasi sebesar Rp 238.675.300,- atau 91,79 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 401 persen lebih tinggi dari persentase BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-89


serapan

anggaran

hal

ini

menunjukkan

adanya

efesiensi

penggunaan sumber daya (anggaran). Sasaran 30 Terpeliharanya Kebersihan dan Keindahan Perkotaan Untuk

mewujudkan

pencapaian

Misi

(8)

Menjadikan

Kabupaten Soppeng sebagai Pilar Utama Pembangunan Sulawesi Selatan dan tujuan melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup salah satunya melalui sasaran terpeliharanya kebersihan dan keindahan perkotaan. Untuk mengukur sasaran ke-30 dengan

indikator

kinerja

yaitu

cakupan

volume

sampah

yang

tertangani. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut : Tabel 3.61 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 30 No. 1

Indikator Kinerja Cakupan Volume Sampah yang tertangani

Tahun 2016


Target (%)

Realisasi (%)

Capaia n (%)

23,26

24,23

26,28

108,47



108,47

 Cakupan Volume Sampah yang Tertangani Cakupan volume sampah yang tertangani dihitung dari jumlah volume sampah yang ditangani dibagi dengan volume produksi (timbulan) sampah (M3). Pada tahun 2016 jumlah volume sampah yang tertangani adalah 210 M3 atau 26,28 persen dari total volume produksi (timbulan) sampah sebesar 799 M3. Besarnya volume sampah tertangani tersebut lebih tinggi dibanding kondisi tahun 2015 sebesar 23,26 persen dan masih jauh dari target pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 30,52 persen. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :


III-90


 Perilaku masyarakat yang cenderung membuang sampah bukan pada tempat yang disediakan Hambatan/Permasalahan :  Cakupan pelayanan masih di Kec. Lalabata

salah satunya

disebabkan karena terbatasnya mobil operasional pengangkut sampah;  Belum tersedianya jembatan timbang khusus sampah di TPA, sehingga untuk mengetahui berapa sesungguhnya sampah yang tertangani setiap hari memerlukan waktu yang lama. Solusi/Alternatif pemecahan masalah :  Mengembangkan program “Bank Sampah” yaitu program yang dikembangkan pemerintah daerah untuk menjadikan sampah bernilai ekonomi dengan cara memilah sampah ditingkat rumah tangga (produksi sampah) sehingga dapat meminimalkan jumlah sampah yang dibawa ke TPA.  Penambahan armada pengangkut sampah Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :


No.

1

Sasaran

Terpeliharanya Kebersihan dan Keindahan Perkotaan

Adapun

Anggaran

Realisasi


7.756.037.270

5.587.528.200

72,04

Program

yang

mendukung



108,47

Efesien

pencapaian

sasaran

terpeliharanya kebersihan dan keindahan perkotaan adalah (1). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan berupa penyediaan sarana dan prasarana persampahan, BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-91


peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, pengelolaan

peningkatan

peran

persampahan,

serta

masyarakat

penyusunan

Rencana

dalam Induk

Persampahan (RIP) (2). Program pengelolaan ruang terbuka hijau dengan kegiatan berupa pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); pemeliharaan rutin/ berkala penerangan lampu jalan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 7.756.037.270,- terealisasi sebesar Rp 5.587.528.200,- atau 72,04 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 108,02 persen lebih tinggi dari persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan adanya efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran).

Sasaran 31 Berkurangnya Penduduk Miskin Untuk

mewujudkan

pencapaian

Misi

Menjadikan

(8)

Kabupaten Soppeng sebagai Pilar Utama Pembangunan Sulawesi Selatan dan tujuan meningkatkan kualitas kesejahteraan social masyarakat salah satu diantaranya melalui sasaran meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk mengukur sasaran strategis ke-31 dengan 1 indikator kinerja yaitu Angka Kemiskinan . Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut : Tabel 3.63 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 31 No.

Indikator Kinerja

1

Angka Kemiskinan

Kondisi Awal 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)


8,44%

8,36%

-

-

7,26 %


Tahun 2016

-

 Angka Kemiskinan Capaian kinerja untuk indikator Angka kemiskinan tahun 2016 belum dapat di ukur karena data Angka Kemiskinan belum tersedia BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-92


(belum ada rilis BPS sebagai Institusi resmi pemerintah yang melakukan perhitungan data makro). Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :  Pemerintah daerah memiliki komitmen besar terhadap upaya penanggulangan berupa

kemiskinan, dengan penanganan diantaranya

pemberian

bantuan

Raskin

kepada

Fakir

Miskin,

Bantuan Rumah Layak Huni, paket bantuan keluarga sangat miskin  Program “Kartu Macca” yang sampai berakhirnya tahun 2016 telah dilakukan persiapan untuk pelaksanaan di tahun 2017. Program “Kartu Macca” merupakan salah satu program unggulan Bupati

&

Wakil

Soppeng

Bupati terpilih

didalamnya

mencakup

pelayanan

bebas

pendidikan

SD

biaya sampai

SMA/sederajat, bebas biaya administrasi Foto : Soft Launcing “Kartu Macca” kependudukan, bebas biaya pelayanan kesehatan dasar, bebas biaya melahirkan dan santunan kematian, bebas biaya konsultasi dan bantuan hukum, penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi SD sampai SMA/ sederajat. Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :


III-93



No.

1

Anggaran

Realisasi


999.066.484

977.195.851

97,81

Sasaran

Berkurangnya Penduduk Miskin

Adapun

Program

yang

mendukung



-

-

pencapaian

sasaran

berkurangnya penduduk miskin adalah (1). Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan berupa pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi fakir miskin (2). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan berupa

pengembangan

kebijakan

tentang

akses

sarana

dan

prasarana public bagi penyandang cacat dan lansia; pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye social bagi penyandang masalah kesejateraan sosial dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 999.066.484,- terealisasi sebesar Rp 977.195.851,- atau 97,81 persen, tingkat efesiensi penggunaan anggaran belum dapat dihitung karena rata-rata capaian kinerja belum dapat dihitung.

Sasaran 32 Meningkatnya Cakupan Kesejahteraan Sosial Untuk

mewujudkan

Pelayanan

Penyandang

pencapaian

Misi

(8)

Masalah

Menjadikan

Kabupaten Soppeng sebagai Pilar Utama Pembangunan Sulawesi Selatan dan tujuan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat salah satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya cakupan BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-94


pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Untuk mengukur sasaran strategis ke 32 dengan indikator kinerja yaitu persentase PMKS yang tertangani dengan rata-rata capaian kinerja 79,11 persen dengan predikat kinerja Tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut : Tabel 3.65 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 32 No. 1

Indikator Kinerja

Tahun 2016


Target (%)

Realisasi (%)

Capaia n (%)

100

100

79,11

79,11



Target Akhir RPJMD 2021 100%

79,11

 Persentase PMKS yang tertangani Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran (32) meningkatnya cakupan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2016 menunjukkan bahwa PMKS yang tertangani adalah sebanyak 3.090 Orang atau 79,11 persen dari jumlah PMKS 3.906 orang pada tahun 2016. Bentuk penanganan PMKS antara lain berupa pemberian bantuan beras kepada penderita kusta dan eks kusta

serta

pemberian

bantuan

UEP

(pabrik

kelapa,

alat

perbengkelan, perlengkapan salon) kepada 5 penyandang cacat dan 4 alat bantu (kaka palsu, tangan palsu,kursi roda, alat bantu dengar); pemberian bantuan paket makan minum kepada anak panti asuhan dan panti cacat; pemberian tali asih kepada keluarga veteran; pemberian bantuan rumah tidak layak huni untuk 6 Rumah Tangga miskin dan pemberian bantuan UEP mesin & peralatan bengkel untuk 1 orang fakir miskin; pemberian bantuan rumah tidak layak huni kepada sebanyak 50 KK; pemberian bantuan paket gizi (gula pasir, susu biscuit, the & beras) dan pemeriksaan

kesehatan

lansia

(80

lansia);

pelaksanaan

KIE

konseling dan kampanye sosial bagi PMKS yakni penyuluhan kepada

PMKS;

peningkatan


kualitas

pelayanan,

sarana

dan III-95


prasarana

rehabilitasi

kesejahteraan

social

bagi

PMKS

yakni

pemberian bantuan peralatan dan mesin kepada kelompok petani tembakau (4 kelompok); pemberian paket bantuan melalui Program Keluarga Harapan. Faktor yang berpengaruh terhadap capaian target kinerja sasaran adalah :  Komitmen Pemerintah Daerah dalam hal penanganan PMKS;  Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam bentuk pembiayaan yang bersumber dari APBN; Hambatan/Permasalahan :  Alokasi dana untuk penanganan PMKS tidak sebanding dengan besaran masalah sosial yang dihadapi;  Upaya penanganan terhadap PMKS seringkali hanya berhenti pada pendekatan pemberian bantuan tanpa diikuti dengan pola pembinaan untuk menjadikan PMKS yang mandiri;  Program pembangunan kesejahteraan sosial yang dikembangkan selama ini umumnya tidak berjalan efektif atau tidak maksimal, karena cenderung hanya menyentuh masalah di hilir, sementara akar masalah di tingkat hulu tidak banyak ditangani. Solusi/Alternatif pemecahan masalah :  Penanganan PMKS harus menyentuh ke akar permasalahan, salah satu contoh masalah kemiskinan, yang terkait dengan rendahnya minimnya

SDM, modal

kurangnya dan

pendidikan,

lapangan

usaha

pengangguran, sehingga

dalam

perumusan kebijakan terkait penanganannya memperhatikan aspek penyebab adanya kemiskinan tersebut. Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :


III-96



No.

1

Sasaran

Anggaran

Realisasi


Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

90.720.000

90.720.000

100

Adapun

Program

meningkatnya Kesejahteraan Penyandang

yang

Cakupan Sosial Cacat

mendukung Pelayanan

adalah dan



79,11

Tidak Efesien

pencapaian

sasaran

Penyandang

(1).

Program

Trauma

dengan

Masalah

Pembinaan kegiatan

Para

berupa

pendayagunaan para penyandang Cacat dan Eks Trauma dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 90.720.000,- terealisasi sebesar Rp 90.720.000 atau 100 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 79,11 persen lebih rendah dari persentase serapan

anggaran

hal

ini

menunjukkan

tidak

efesiennya

penggunaan sumber daya (anggaran). Sasaran 33 Meningkatnya Jumlah Investor yang tertarik berinvestasi Untuk

mewujudkan

pencapaian

Misi

(9)

Menjadikan

Kabupaten Soppeng sebagai Daerah yang Nyaman dan Terdepan dalam Investasi dan tujuan meningkatkan daya saing investasi dan iklim bisnis salah satunya melalui sasaran meningkatnya jumlah investor yang tertarik berinvestasi. Untuk mengukur sasaran strategis ke 30 dengan 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Rencana Investasi (Jumlah MOU) dengan rata-rata capaian kinerja 0 dengan predikat


III-97


kinerja sangat rendah. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :


Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah Rencana Investasi (Jumlah MoU)

Buah

Target

Realisasi

Capaian (%)


30

0

0

50

Tahun 2016


0

 Jumlah Rencana Investasi (Jumlah MoU) Untuk Indikator Jumlah Rencana Investasi (Jumlah MoU) pada tahun 2016 adalah 0 hal ini berarti belum ada rencana investasi antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam bentuk MoU, Investasi yang ada adalah investasi swasta untuk pengembangan usaha ataupun membuka usaha baru. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Peran pemerintah daerah untuk mendorong pihak swasta untuk berinvestasi melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah; Hambatan/permasalahan :  Kurangnya akses bagi investor untuk mendapatkan informasi terkait dengan potensi investasi yang dimiliki Kab.Soppeng; Solusi/Alternatif pemecahan masalah :  Menyusun Peta Potensi Investasi di Kabupaten Soppeng;  Regulasi terkait kemudahan berinvestasi di Kab.Soppeng Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :


III-98



No.

1

Sasaran

Meningkatnya Jumlah Investor yang tertarik berinvestasi

Adapun

Anggaran

Realisasi


237.999.025

235.604.225

98,99

Program

yang

mendukung



0

Tidak Efesien

pencapaian

sasaran

meningkatnya jumlah investor yang tertarik berinvestasi adalah (1). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan berupa penyelenggaraan pameran investasi, peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha. dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 237.999.025,terealisasi sebesar Rp 235.604.225 atau 98,99 persen, bila dibandingkan dengan serapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 0 hal ini menunjukkan tidak efesiennya penggunaan sumber daya (anggaran). Sasaran 34 Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Berkompetensi cukup untuk terserap dalam Lapangan Kerja Untuk

mewujudkan

pencapaian

Misi

(9)

Menjadikan

Kabupaten Soppeng sebagai Daerah yang Nyaman dan Terdepan dalam Investasi dan tujuan meningkatkan daya saing investasi dan iklim bisnis salah satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya jumlah tenaga kerja berkompetensi cukup untuk terserap dalam lapangan kerja dengan 1 indikator kinerja yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja dengan rata-rata capaian kinerja 128,06 persen dengan predikat sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut : BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-99



Indikator Kinerja


Target

Realisasi

Capaian (%)


62

67

85,80

128,06

92


Tahun 2016


128,06

 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan pengangguran terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK merupakan suatu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 mencapai angka 85,80. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) terdapat 86 orang yang aktif melakukan kegiatan bekerja dan atau mencari pekerjaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada sekitar 85,80 persen penduduk usia kerja Kabupaten Soppeng tahun 2016

yang berkesempatan

memperoleh penghasilan walaupun sementara sedang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. lebih tinggi dari target yang sebesar 67 persen dan juga lebih tinggi dibanding kondisi tahun

2015

sebesar 62. Sementara itu bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 yang ditargetkan 92 persen, maka tingkat partisipasi angkatan kerja masih perlu ditingkatkan. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Memberikan pelatihan dan keterampilan bagi pencari kerja;  Terbatasnya lapangan kerja Hambatan/Permasalahan :  Ada sebagian pencari kerja yang pilih-pilih pekerjaan;  Kemampuan pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-100


Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :  Perlu dilakukan pelatihan yang sesuai dengan pasar kerja; Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.70 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

No.

1

Sasaran

Anggaran

Realisasi


Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Berkompetensi cukup untuk terserap dalam Lapangan Kerja

329.933.500

317.106.000

96,11

Adapun

Program

yang

mendukung



128,06

Efesien

pencapaian

sasaran

meningkatnya jumlah tenaga kerja berkompetensi cukup untuk terserap dalam lapangan kerja adalah (1). Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan berupa penyusunan database tenaga kerja daerah, pendidikan dan pelatihan keterampilan pencari kerja. dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 329.933.500,terealisasi sebesar Rp 317.106.000,- atau 96,11 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 128,06 persen lebih tinggi dari persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan adanya efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran). Sasaran 35 Meningkatnya Daya Saing Produk Koperasi, UKM, Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga dalam Perdagangan Untuk

mewujudkan

pencapaian

Misi

(9)

Menjadikan

Kabupaten Soppeng sebagai Daerah yang Nyaman dan Terdepan dalam Investasi dan tujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industry, koperasi, usaha kecil dan usaha menengah BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-101


daerah dalam perdagangan salah satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya daya saing produk koperasi, UKM, Industri Kecil dan Rumah Tangga dalam Perdagangan. Untuk mengukur sasaran stratgis ke tiga puluh lima dengan Indikator 2 Indikator yaitu (1). Jumlah jenis produk spesifik lokal dari industri daerah yang berdaya saing pada pasar dan (2). Jumlah jenis produk koperasi, usaha kecil dan usaha menengah spesifik local daerah yang berdaya saing dalam pasar regional dengan rata-rata capaian kinerja 100 persen dengan predikat kinerja sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut : Tabel 3.71 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 35 No. 1

2

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)


4

4

100

20

34

34

100

42

Tahun 2016

Kondisi Awal 2015

Jumlah Jenis Produk Spesifik Lokal dari Industri 2 Daerah yang Berdaya Saing pada Pasar Jumlah Jenis Produk Koperasi Usaha Kecil dan Usaha Menengah Spesifik Lokal 32 Daerah yang bersaing dalam Pasar regional Rata-Rata Capaian Sasaran 33

100

 Jumlah Jenis Produk Spesifik Local dari Industry Daerah yang Berdaya Saing pada Pasar Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran (35) meningkatnya daya saing produk koperasi, UKM, Industri Kecil dan Rumah Tangga dalam Perdagangan, dengan Indikator Jumlah jenis produk spesifik lokal

dari

industri

daerah

yang

berdaya

saing

pada

pasar

sebagaimana tergambar di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2016 ada 4 (empat) jenis produk spesifik local dari Industri Daerah yang berdaya saing pada pasar sama dengan target yang telah ditetapkan yaitu 4 jenis dengan capaian kinerja 100 persen, atau meningkat dibanding kondisi tahun 2015 dimana hanya ada 2 jenis BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-102


produk

lokal

yang

mampu

bersaing

pada

pasar

dan

jika

dibandingkan target akhir periode RPJMD sebanyak 20 jenis hal ini tentu masih jauh dari target. 4 (empat) jenis produk lokal daerah tersebut adalah : 1.

Dasi Sutera, mampu berproduksi sebanyak 300 lembar per tahun, produk tersebut sudah dapat dipasarkan salah satunya di Galery Kerajinan Sutera Somba Opu Makassar;

2.

Kain

Sutera,

mampu

berproduksi

sebanyak

12.000

meter/tahun, produk tersebut sudah dapat dipasarkan salah satunya di Galery Kerajinan Sutera Somba Opu Makassar; 3.

Bolu Cukke dengan produksi rata-rata 330.000 buah per tahun menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Soppeng dan bahkan telah dipasarkan keluar Provinsi seperti Kalimantan dan Sulawesi Tengah;

4.

Nennu-nennu dengan rata-rata produksi 150.000 buah per tahun,

produk

ini

menjadi

salah

satu

oleh-oleh

khas

Kab.Soppeng  Jumlah Jenis Produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Spesifik Lokal Daerah yang Bersaing dalam Pasar Regional Untuk Indikator Jumlah jenis produk koperasi, usaha kecil dan menengah spesifik local daerah yang bersaing dalam pasar regional pada tahun 2016 terdapat 34 jenis produk koperasi,UKM yang mampu bersaing dalam pasar regional jumlah tersebut sama dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 34 jenis dengan capaian kinerja 100 persen, dan meningkat dibanding tahun 2015 yaitu sebanyak 32 jenis produk. Hal ini berarti pada tahun 2016 terdapat

2 (dua) jenis produk baru yang mampu bersaing pada

pasar regional. Dan jika dibandingkan target akhir periode RPJMD sebanyak 42 jenis, maka berarti masih perlu 8 (delapan) jenis produk baru yang diharapkan dapat bersaing di pasar regional.


III-103


Dua jenis produk yang mampu bersaing dipasar regional selain produk yang telah ada yaitu Bolu Susu dan Pipang. Kedua jenis produk ini memiliki kekhasan berupa aroma dan cita rasa yang khas, disamping bahan baku yang digunakan mudah dijangkau, tanpa bahan pengawet dan dari sisi harga juga terbilang murah dan dapat bersaing dengan produk lainnya. Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Dukungan pemerintah bagi UMKM untuk terus meningkatkan daya saing produk;  Adanya pembinaan agar UMKM tumbuh, berdaya saing tinggi ditengah sejumlah agenda integrasi ekonomi regional dan global;  Bahan Baku dan bahan penolong tersedia dipasaran Permasalahan/Hambatan :  Belum maksimalnya pembinaan untuk pengembangan produk;  Belum berkembangnya inovasi produk Solusi/Alternatif penyelesaian masalah :  Produk yang ada dapat dibina secara berkelanjutan  Mendorong para pelaku usaha baik koperasi,UKM,industry kecil dan rumah tangga untuk melakukan inovasi produk, agar tercipta produk-produk unggulan baru yang dapat bersaing dan diterima pasar Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.72 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran No. 1

Sasaran Meningkatnya daya saing Produk Koperasi, UKM, Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga dalam Perdagangan

Anggaran

Realisasi


139.259.000

139.098.000

99,88




100

Efesien

III-104


Adapun

Program

yang

mendukung

pencapaian

sasaran

meningkatnya daya saing produk koperasi, UKM, Industri Kecil dan Rumah Tangga dalam Perdagangan adalah (1). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan berupa

pembinaan,pengawasan

dan

penghargaan

koperasi

berprestasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan ; (2). Program Pengembangan Industri Kecil Menengah dengan kegiatan berupa pelatihan keterampilan jahit menjahit, pelatihan pengolahan minyak kelapa, pelatihan teknologi proses pembuatan abon ikan dan pelatihan industry keripik pisang dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 139.259.000,terelisasi sebesar Rp 139.098.000,- atau 99,88 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 100

persen lebih tinggi dari persentase serapan

anggaran hal ini menunjukkan adanya efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran). Sasaran 36 Meningkatnya Kapasitas Sarana/Prasarana Perdagangan bagi Pelaku Industri Kecil dan Rumah Tangga, Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah Untuk

mewujudkan

pencapaian

Misi

(9)

Menjadikan

Kabupaten Soppeng sebagai Daerah yang Nyaman dan Terdepan dalam Investasi dan tujuan meningkatkan produktivitas dan Daya Saing Produk Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah Daerah dalam Perdagangan salah satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya kapasitas sarana/prasarana perdagangan bagi pelaku industry kecil dan rumah tangga, koperasi serta usaha kecil. Untuk mengukur sasaran strategis ke 36 dengan 1 indikator kinerja yaitu Jumlah sarana/prasarana pasar tradisional yang efektif menunjang perdagangan produk spesifik lokal industry kecil dan rumah tangga serta koperasi dan UKM dengan rata-rata capaian kinerja 100 persen BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-105


dengan predikat kinerja sangat tinggi. Berikut hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut : Tabel 3.73 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 36 No. 1

Indikator Kinerja Jumlah Sarana/ Prasarana pasar tradisional yang efektif menunjang Perdagangan produk spesifik local industri kecil dan rumah tangga serta Koperasi dan UKM

Kondisi Awal 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)


17

17

17

100

17

Tahun 2016


100

 Indikator meningkatnya Jumlah Sarana/ Prasarana pasar tradisional yang efektif menunjang Perdagangan produk spesifik local industri kecil dan rumah tangga serta Koperasi dan UKM Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran (36) meningkatnya kapasitas sarana/prasarana perdagangan bagi pelaku industry kecil dan rumah tangga, koperasi serta usaha kecil dengan indicator meningkatnya Jumlah Sarana/ Prasarana pasar tradisional yang efektif menunjang Perdagangan produk spesifik local industri kecil dan rumah tangga serta Koperasi dan UKM, menunjukkan bahwa pada tahun

2016 jumlah sarana/prasarana pasar tradisional yang efektif untuk menunjang perdagangan produk sebanyak 17 unit sama dengan kondisi tahun 2015 dan target tahun 2016 bahkan target pada akhir periode RPJMD tahun 2016-2021. Hal ini berarti selama 5 tahun kedepan tidak ada penambahan jumlah pasar, yang menjadi fokus adalah melakukan pembangunan dan revitalisasi karena pasar tradisional yang ada masih efektif dalam mendukung transaksi jual beli dalam pemasaran produk spesifik local industry kecil dan rumah tangga;


III-106


Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran adalah :  Adanya Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.74 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

No.

1

Sasaran

Anggaran

Realisasi


Meningkatnya Kapasitas Sarana/ prasarana perdagangan bagi pelaku Industri kecil dan rumah tang, koperasi serta usaha kecil dan menengah

339.251.000

335.575.000

98,91

Adapun

Program

yang

mendukung



100

Efesien

pencapaian

sasaran

meningkatnya kapasitas sarana/prasarana perdagangan bagi pelaku industry kecil dan rumah tangga, koperasi serta usaha kecil adalah (1). Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan berupa Fasilitasi kemudahan perizinan

pengembangan

usaha,

pengembangan

pasar

dan

distribusi barang produk, pengembangan pasar lelang daerah dan pengembangan pasar tradisional modern (DAK) dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 339.251.000,- terealisasi sebesar Rp 335.575.000,-

atau 98,91

persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 100 serapan

anggaran

hal

ini

persen lebih tinggi dari persentase menunjukkan

adanya

efesiensi

penggunaan sumber daya (anggaran).


III-107


3.2. Realisasi Anggaran Dalam rangka pencapaian target kinerja sebanyak 36

sasaran

strategis, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :


III-108


Tabel-3.75 Alokasi dan Realisasi Belanja untuk Pencapaian Sasaran Anggaran

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realiasi Kinerja

Capaia n%

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaia n%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9,775,000

9,288,570

10,203,487,283.00

7,734,480,948.00

12,507,482,902.00

8,386,441,835.00

111,945,000.00

58,485,000.00

41,750,623,435.00

40,046,438,052.00

1

2

3

4









72.47%

95.24

72.88%

100.57

108

124

114.81


83%

84.86%

102.24


60%

69.01%

115.02

III-109

75.80%

67.05%

52.24%

95.92%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Anggaran

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realiasi Kinerja

Capaia n%

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaia n%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

26

56

215.38

1,371,202,000.00

1,345,945,200.00

96%

99.65%

103.80

422,709,600.00

409,911,600.00

8,030,578,225.00

7,574,540,159.00

949,009,000.00

849,058,000.00

480,000,000.00

477,218,600.00

5



6


Angka melek huruf

7

Berkembangnya pelayanan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan informasi pembangunan(IT) (S7) Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil (S8)


8

9



Persentase kepemilikan kartu keluarga (KK), Rasio Bayi BerAkta Kelahiran


ADA

ADA

100.00

75.91%

83.46%

109.95

86.30%

93.63%

108.49

100%

100%

100.00

100%

100%

100.00

III-110

98.16% 96.97% 94.32%

89.47%

99.42%


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realiasi Kinerja

Capaia n%

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaia n%

1

2

3

4

5

6

7

8

9


85%

87.85%

103.35

2,126,750,000.00

2,125,876,050.00

100%

99.97%

99.97

1,443,860,650.00

1,329,416,378.00

738,666,000.00

728,177,000.00

742,422,000.00

719,127,000.00

232,718,319,366.00

194,821,820,754.00

10

11 12

13

14

Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban serta penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat (S10) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba (S11)




4.10%

15.21%

370.73



30

29

96.67

510.7 km (55.8%)

496.07 Km (54.236%)

97.19




III-111

99.96%

92.07% 98.58%

96.86%

83.72%


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realiasi Kinerja

Capaia n%

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaia n%

1

2

3

4

5

6

7

8

9


0.04

0.03

75.00

189,896,500.00

183,090,000.00

97

95.79

98.75

542,245,100.00

367,124,600.00

0.014

0.00063

95.51

35%

98.72%

282.06

231,880,000.00

215,033,000.00

99.36%

99.23%

99.87

1,292,074,754.00

1,073,687,403.00

16.42%

9.34%

56.88

15

16

17

18


Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat (S16) Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah dalam menjaga keseimbangan fungsi antara kawasan perlindungan dan kawasan budidaya (S17) Meningkatnya kinerja ASN sesuai kompetensi dalam tugas dan fungsinya pada struktur organisasi (S18)




kepatuhan terhadap RTRW Persentase PNS yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya

Persentase PNS yang mengikuti diklat teknik tugas dan fungsi

III-112

96.42%

67.70%

92.73%

83.10%


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realiasi Kinerja

Capaia n%

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaia n%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Opini laporan keuangan;

WTP

-

C

C

100.00

7,243,619,173.00

6,678,691,550.00

100%

53.69%

53.69

40%

74.28%

185.70 469,574,600.00

449,878,975.00

43,684,864,657.00

34,963,018,765.00

19

20

21

Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungan kinerja (S19) Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa (S20)

Meningkatnya keterpenuhan saranaprasarana serta ketenagaan medic/non medic dalam pelayanan kesehatan (S21)


Tingkat Akuntabilitas Kinerja;

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Ratio Temuan BPK yang ditindaklanjuti Keterbukaan informasi dan komunikasi pelayanan Kecamatan, desa/ kelurahan; (%) Desa Mandiri Cakupan Puskesmas Cakupan Pembantu Pukesmas


65%

100%

153.85

6.12%

6.12%

100.00

212.5

212.5

100.00

62.86

62.86

100.00

0.294

0.011

3.74

1.5

0.043

2.87

III-113

92.20%

95.81%

80.03%


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realiasi Kinerja

Capaia n%

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaia n%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

80%

81.29%

101.61

544,320,000.00

377,125,695.00

2.06%

1.73%

83.98

100%

100%

100.00

1,153,200,000.00

1,146,000,000.00

Persentase organisasi kepemudaan yang aktit

100%

100%

100.00


1,704,082,500.00

1,571,576,200.00

100%

100%

100.00

11.10%

10.97%

98.83

132,683,200.00

113,882,150.00

20%

30%

150.00

22 23

24

25


Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah, dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat (S23) Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olah raga daerah (S24)



Indeks kepuasan masyarakat atas layanan rumah sakit Rasio rumah ibadah/ jumlah penduduk;


Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persentase partisipasi perempuan di organisasi sosial kemasyarakatan

III-114

69.28%

99.38%

92.22%

85.83


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realiasi Kinerja

Capaia n%

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaia n%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

26



15%

5.14%

85,057,525.00

82,802,025.00

194,971

177,532

2%

2%

100.00

9,351,678,189.00

6,394,040,550.00

18.05% (Udara)

82.48% (Udara)

456.95

1,158,218,000.00

1,151,318,000.00

18.05% (Air)

83.5% (Air)

462.60

260,020,000.00

238,675,300.00

24.07% (Tutupan Hutan)


283.05

24.23%

26.28%

111.02

7,756,037,270.00

4,859,493,300.00

8,36%

-

999,066,484.00

977,195,851.00

27 28 29

30

31


Meningkatnya kelestarian sumberdaya alam (S28) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S29)

Terpeliharanya kebersihan dan Keindahan perkotaan (S30) Berkurangnya penduduk miskin (S31)


jumlah produksi beras (ton) Tingkat pengurangan emisi gas rumah kaca


Cakupan volume sampah yang tertangani (%) Angka Kemiskinan

34.27

91.06

-

III-115

97.35 68.37 99.40 91.79

62.65 97.8108 93


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realiasi Kinerja

Capaia n%

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaia n%

1

2

3

4

5

6

7

8

9


100%

79.11%

90,720,000.00

90,720,000.00

0.00

237,999,025.00

235,604,225.00

329,933,500.00

317,106,000.00

139,259,000.00

139,098,000.00

32


33


34


35



jumlah rencana investasi (Jumlah MOU) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Jumlah Jenis Produk Spesifik lokal dari industri daerah yang berdaya saing pada pasar

Jumlah Jenis Produk Koperasi, usaha kecil dan usaha menengah spesifik lokal daerah yang bersaing dalam pasar regional

30

0

79.11

67%

85.80%

128.06

4

4

100.00

34

34

100.00

III-116

100.00 98.99

96.11

99.88


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realiasi Kinerja

Capaia n%

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaia n%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17

17

100.00

339,251,000.00

335,575,000.00

36




III-117

98.92



III-118



III-119


BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2016. Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun solusi/alternatif pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran

yang

telah

ditetapkan

dapat

tercapai

sesuai

yang

direncanakan. Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten soppeng selama tahun 2016 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan Visi, Misi dan tujuan dalam RPJMD 2016-2021 dan telah memenuhi 36 (tiga puluh enam) sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan,

maka

secara

umum

kinerja

Pemerintah

Kabupaten

Soppeng dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 52 indikator kinerja sasaran, 2 indikator tidak dihitung karena kedua indikator tersebut masih dalam proses, yaitu pada indikator Opini Laporan Keuangan dengan target Wajar Tanpa Pengecualian belum dapat terealisir karena masih dalam proses audit BPK dan indikator angka kemiskinan yang sampai saat ini belum ada rilis dari BPS sebagai Institusi resmi pemerintah dalam hal penyediaan data statistic makro. Sehingga ada 50 indikator sasaran strategis yang di ukur capaian kinerjanya yaitu ada 41 indikator atau 78,64% telah mencapai kategori sangat tinggi, 2 indikator atau 3,85% telah BAB IV Penutup

IV-1


mencapai kategori tinggi, 1 indikator atau 1,92 % mencapai kategori sedang, 2 indicator kinerja sasaran strategis atau 3,85 % mencapai kategori rendah dan 4 indikator kinerja sasaran strategis atau 7,69 % mencapai kategori sangat rendah . Dalam

pelaksanaan

pencapaian

target

indikator

kinerja

Pemerintah Kabupaten Soppeng juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun

Anggaran

2016

sebesar

Rp

1.320.871.298.370,-

jumlah

tersebut telah direalisasi sebesar Rp 1.200.412.475.086,30,- atau 90,88 persen ( un audited per tanggal 1 Maret 2017 ). Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2016 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kabupaten Soppeng akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2016 menjadi catatan yang tentunya akan

menjadi

bahan

evaluasi

penyusunan

kebijakan

guna

memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya. Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari

berbagai

pihak

sangat

diharapkan

untuk

penyempurnaan

penyusunan Laporan Kinerja dimasa yang akan datang sehingga BAB IV Penutup

IV-2


diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) menuju pemerintahan yang baik (good governance).

Watansoppeng, 29 Maret 2017

BAB IV Penutup

IV-3

MATRIKS PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

1

Meningkatnya pendapatan PDRB/kapita petani, peternak, petani tanaman pangan, petani pembudidaya ikan dan nelayan perkebunan, peternak, (Rp) pembudidaya ikan dan nelayan (S1)

Target

4 9.775.000

Realiasi Kinerja

% Capaian

5

6

9.288.570

7

95,02 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

3

4


Meningkatnya kegiatan pengolahan hasil dari produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (S3) Meningkatnya akses masyarakat atas layanan pendidikan (S4)


jumlah unit usaha dalam pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan APM SD dan sederajat; APM SMP dan sederajat;

72,47%

72,88%

108

124

83%

84,86%

60%

69,01%

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

8

9

10

536.821.450,00

172.257.500,00

32,09%

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

5.583.454.495,00

4.036.679.698,00

72,30%

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap

1.736.338.000,00 1.453.398.363,00

1.471.204.700,00

84,73%

197.299.975,00

196.699.975,00

99,70%

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2

Anggaran

Program

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa 100,57 dan Jaringan Pengairan Lainnya

696.175.000,00

552.288.500,00

1.305.350.575,00

79,33%

89,81%

12.507.482.902,00

8.386.441.835,00

111.945.000,00

58.485.000,00

52,24%

102,24 Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun 115,02 Program Pendidikan Anak Usia Dini

32.667.379.909,00

31.380.082.520,00

96,06%

5.315.027.500,00

4.973.936.500,00

93,58%

Program Pendidikan gratis Pendidikan Menengah

2.539.588.519,00

114,81

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar DIKDAS)

Page 1 of 9

1.228.627.507,00

1.226.145.382,00

2.466.273.650,00

67,05%

99,80%

97,11%

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

5

Meningkatnya pendapatanMeningkatnya kualitas pelayanan pendidikan (S5)

6


7


PDRB/kapita petani, peternak,penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) kualifikasi baik

Target

Realiasi Kinerja

4

5

26

56

Angka melek huruf

96%


ADA

99,65%

ADA

% Capaian 6

7


Persentase kepemilikan kartu keluarga (KK), Rasio Bayi BerAkta Kelahiran

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

8

9

10

215,38 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

845.302.000,00

824.545.200,00

97,54%

Program Peningkatan Layanan Pendidikan

525.900.000,00

521.400.000,00

99,14%

103,80 Program Pendidikan Non Formal

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

138.862.500,00 283.847.100,00

126.919.500,00

91,40%

100,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2.976.528.225,00

2.898.997.665,00

97,40%

96.000.000,00

95.400.000,00

99,38%

396.250.000,00

395.836.500,00

99,90%

4.561.800.000,00

4.184.305.994

91,72%

949.009.000,00

849.058.000,00

89,47

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

8

Anggaran

Program

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 75,91%

83,46%

109,95

86,30%

93,63%

108,49

Page 2 of 9

Program Penataan Administrasi Kependudukan

282.992.100,00

99,70%

9

Meningkatnya jangkauan dan Persentase bencana kebakaran kualitas penanganan bencana yang tertangani dengan baik kebakaran dan bencana lainnya (S9) Persentase bencana lainnya yang tertangani dengan baik

100%

100%

Program Tanggap Darurat dan 100,00 Logistik

100%

100%

100,00

Target

Realiasi Kinerja

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

4

5

PDRB/kapita petani, peternak, Persentase penyelesaian K3

85%

87,85%

10

11

Meningkatnya pendapatanBerkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban serta penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat (S10)



12


13


% Capaian 6

7

103,35 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

99,97%


4,10%

15,20%


30

29

477.218.600,00

Anggaran

Program

99,42%

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

8

9

10

1.858.750.000,00 268.000.000,00

1.857.876.050,00 268.000.000,00

Program Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Pemerintahan dan 99,97 Kesejahteraan Rakyat

1.443.860.650,00

1.329.416.378,00

92,07%

370,73 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

197.800.000,00

191.650.000,00

96,89%

210.000.000,00

189.420.000,00

90,20%

Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

100%

480.000.000,00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

96,67 Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Page 3 of 9

540.866.000,00 230.422.000,00 302.000.000,00

536.527.000,00 230.422.000,00 299.285.000,00

99,95% 100,00%

99,20% 100,00% 99,10%

14

15

Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi dalam mendukung Porsi panjang jalan kabupaten interkoneksitas wilayah dan kualitas baik (km) membuka lokasi terpencil (S14) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa (S15)

Indikator Kinerja

1

2

3

17


0,03


Sasaran Strategis

Meningkatnya pendapatanMeningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat (S16)

496.07 Km (54.236%)

PDRB/kapita peternak,Persentase mengakses air bersih;

Target

Realiasi Kinerja 5

95,79 97 0,014 0,00063



75,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

4 petani, rumah

97,19 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

0,04

No.

16

510.7 km (55.8%)

35%

98,72%

% Capaian 6

14.221.707.712,00

10.975.149.342,00

77,17%

218.496.611.654,00

183.846.671.412,00

84,14%

92.896.500,00

87.265.000,00

93,94%

97.000.000,00

95.825.000,00

98,79%

Anggaran

Program

7

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air 98,75 Limbah

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

8

9

10

542.245.100,00

367.124.600,00

67,70%

231.880.000,00

215.033.000,00

92,73%

95,51

282,06

Page 4 of 9

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

18

19



Persentase PNS yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya

Persentase PNS yang mengikuti diklat teknik tugas dan fungsi Opini laporan keuangan;

Tingkat Akuntabilitas Kinerja; Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Ratio Temuan BPK yang ditindaklanjuti

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

20

Meningkatnya PDRB/kapita petani, pendapatanMeningkatnya peternak,Keterbukaan kepuasan informasi dan komunikasi masyarakat atas pelayanan pelayanan kecamatan dan kelurahan serta Kecamatan, desa/ kelurahan; berkembangnya kemandirian (%) desa (S20) Desa Mandiri

99,36%

16,42%

WTP

1.021.828.628,00

82,88%

51.858.775,00

87,55%

3.683.583.321,00

3.311.953.600,00

89,91%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.629.336.700,00

1.475.432.950,00

90,55%

53,69 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 185,70

1.930.699.152,00

1.891.305.000,00

97,96%

99,23%

99,87

9,34%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil 56,88 Negara Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

-

C

C

100%

53,69%

100,00

40%

74,28%

Target

Realiasi Kinerja

4

Program Penguatan Kelembagaan Daerah

5

% Capaian 6

65% 6,12%

100% 6,12%

100,00

Page 5 of 9

Anggaran

Program

7 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

153,85

1.232.839.979,00 59.234.775,00

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

8

9

10

469.574.600,00

449.878.975,00

95,81%

21


Cakupan Puskesmas

Cakupan Pembantu Pukesmas


22



23



24

Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olah raga daerah (S24)


Persentase organisasi kepemudaan yang aktif;


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

212,5

212,5

100,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100,00

62,86

62,86

0,294

0,011

3,74

1,5

0,043

2,87

Program Standarisasi Pelayanan 101,61 Kesehatan

80%

81,29%

2,06%

1,73%

83,98

100%

100%

100,00

100%

100%

100%

100%

100,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial

100,00 Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Target

4

Realiasi Kinerja 5

% Capaian 6

Page 6 of 9

43.684.864.657,00

34.963.018.765,00

80,03%

544.320.000,00

377.125.695,00

69,28%

1.153.200.000,00

1.146.000.000,00

99,38%

387.317.500,00

381.517.200,00

98,50%

31.575.000,00

30.775.000,00

97,47%

1.285.190.000,00

1.159.284.000,00

90,20%

Anggaran

Program

7

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

8

9

10

25

26

27 28 29

30

Meningkatnya pendapatanMeningkatnya kapasitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan (S25)


Meningkatnya produksi beras (S27) Meningkatnya kelestarian sumberdaya alam (S28) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S29)

PDRB/kapita petani, peternak,Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

11,10%

10,91%

20%

30%

98,29 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

150,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Persentase partisipasi perempuan di organisasi sosial kemyarakatan Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat jumlah produksi beras (ton) Tingkat pengurangan emisi gas rumah kaca Tingkat pengendalian pencemaran lingkungan

Terpeliharanya kebersihan dan Cakupan volume sampah yang Keindahan perkotaan (S30) tertangani (%)

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

15%

5,14%

34,27

194.971

177.532

2%

2%

18.05% (Udara)

82.48% (Udara)

18.05% (Air)

83.5% (Air)

24.07% (Tutupan Hutan) 24,23%

68.13% (Tutupan Hutan 26,90%

Pogram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program Peningkatan Ketahanan 91,06 Pangan Pertanian/Perkebunan Program Perlindungan dan 100,00 Konservasi Sumber Daya Alam

Program Pengendalian Pencemaran 456,95 dan Perusakan Lingkungan Hidup

4

Realiasi Kinerja 5

59.624.800,00

80,66

21.458.200,00

16.957.500,00

79,03

37.300.000,00

37.299.850,00

100,00

85.057.525,00

82.802.025,00

97,35

9.351.678.189,00

6.394.040.550,00

68,37

1.158.218.000,00

1.151.318.000,00

99,40

260.020.000,00

238.675.300,00

91,79

1.891.896.500,00

1.138.100.300,00

60,16

5.864.140.770,00

3.721.393.000,00

63,46

462,60 283,05 111,02 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Target

73.925.000,00

% Capaian 6

Page 7 of 9

Anggaran

Program

7

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

8

9

10

31

Meningkatnya pendapatanBerkurangnya penduduk miskin (S31)

PDRB/kapita petani, peternak,Angka Kemiskinan

-

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

202.896.000,00

202.896.000,00

796.170.484,00

774.299.851,00

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

90.720.000,00

90.720.000,00

100,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

237.999.025,00

235.604.225,00

98,99

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

329.933.500,00

317.106.000,00

96,11

13.473.000,00

13.425.000,00

99,64

125.786.000,00

125.673.000,00

99,91

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

32



33



34



35

8,36%

Meningkatnya daya saing Jumlah Jenis Produk Spesifik produk koperasi, UKM, industri lokal dari industri daerah yang kecil dan industry rumah berdaya saing pada pasar tangga dalam perdagangan (S35) Jumlah Jenis Produk Koperasi, usaha kecil dan usaha menengah spesifik lokal daerah yang bersaing dalam pasar regional

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

100%

30

79,11%

0

67%

85,80%

4

4

34

34

Target

Realiasi Kinerja

4

5

79,11

0,00

128,06

100,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Industri 100,00 Kecil Menengah

% Capaian 6

Page 8 of 9

Anggaran

Program

7

100 97,25

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

8

9

10

36

Meningkatnya pendapatanMeningkatnya kapasitas sarana/ prasarana perdagangan bagi pelaku industri kecil dan rumah tangga, koperasi, serta usaha kecil dan menengah (S36)

PDRB/kapita petani, peternak,Jumlah sarana/prasarana pasar tradisional yang efektif menunjang perdagangan produk spesifik lokal industri kecil dan rumah tangga serta koperasi dan UKM

17

17

100,00

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah

Page 9 of 9

339.251.000,00

391.532.735.938,00

335.575.000,00

328.567.673.165,00

98,92

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 KATA PENGANTAR

Recommend Documents