LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI BARAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI BARAT Jl. Sendawar Raya Jalur II No 4 Kompleks Pemkab Kutai Barat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat tahun 2016 ini disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai tindak lanjut TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik untuk mengetahui kemampuan unitunit kerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan Badan Pusat Statistik. Laporan Kinerja BPS ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada Badan Pusat

Statistik

Kabupaten

Kutai

Barat

dalam

menyelenggarakan

perstatistikan,

melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina perstatistikan dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta, sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Laporan kinerja ini juga sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kegiatan BPS tahun anggaran 2015 dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPS. Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, pimpinan BPS mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang, sangat kami hargai.

Sendawar, Februari 2017 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat

Gandi Wilyanto, S.ST

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat

i


DAFTAR ISI hal Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Ringkasan Eksekutif Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kab. Kutai Barat 1.4 Sumber Daya Manusia BPS Kab. Kutai Barat 1.5 Potensi dan Permasalahan 1.6 Sistematika dan Penyajian Laporan

i ii iii Iv v 1 1 2 3 6 7 9

Bab II

Perencanaan Kinerja 2.1 Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2015

10 10 20

Bab III

Akuntabilitas Kinerja 3.1 Capaian Kinerja BPS Kab. Kutai Barat Tahun 2015 3.2 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kab. Kutai Barat Tahun 2015 terhadap tahun 2010-2014 3.3 Capaian Kinerja BPS Kab. Kutai Barat Tahun 2015 terhadap Renstra 2015-2019 3.4 Kegiatan Prioritas BPS Kab. Kutai Barat 2015 3.5 Upaya Efisiensi BPS Kab. Kutai Barat Tahun 2015 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2015

21 22

Penutup 4.1 Tinjauan Umum 4.2 Tindak Lanjut

37 38 39

Bab IV

26 29 33 34 35

Lampiran-Lampiran 1. Bagan Susunan Organisasi 2. Rencana Strategis 2015-2019 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 4. Perjanjian Kinerja 2015


ii


5. 6. 7. 8. 9.

Pengukuran Capaian Kinerja Jumlah Sumber Daya Manusian BPS Kab. Kutai Barat Jumlah Sumber Daya Manusian BPS Kab. Kutai Barat Mailing List Publikasi Perbandingan Pengukuran Kinerja BPS Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012-2015 10. Perbandingan Pengukuran Kinerja BPS Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Terhadap Target Renstra 2015-2019


iii


DAFTAR TABEL hal Tabel 1.1

Komposisi Sumber Daya Manusia Di Lingkungan BPS Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2015

7

Tabel 2.1

Tujuan Yang Akan Dicapai

13

Tabel 2.2

Tujuan dan Indikator Tujuan BPS Kabupaten Kutai Barat 2015-2019

14

Tabel 2.3

Tujuan dan Sasaran Strategis

15

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama BPS Kabupaten Kutai Barat

17

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

21

Tabel 3.1

Capaian KInerja BPS Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015

22

Tabel 3.2

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kab. Kutai Barat Tahun 2015 Terhadap Tahun 2012-2014

26

Tabel 3.3

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kab. Kutai Barat Tahun 2015 Terhadap Target Renstra 2015-2019

29

Tabel 3.4

Perubahan DIPA BPS Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2015

35

Tabel 3.5

Target dan Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Kutai Barat menurut Program Tahun Anggaran 2015

36

Tabel 3.6

Target dan Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Kutai Barat menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2015

36


iv


DAFTAR GAMBAR hal Gambar 1.1

Struktur Organisasi BPS Kabupaten Kutai Barat


6

v


RINGKASAN EKSEKUTIF Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah perwakilan BPS RI yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan perstatistikan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Dalam menjalankan tugasnya, BPS Kabupaten Kutai Barat merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang disusun oleh BPS Kabupaten Kutai Barat dengan Visi menjadi “Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua”. Penjabaran dari Visi BPS Kabupaten Kutai Barat ini tertuang dalam misinya yang meliputi: 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan; Selanjutnya Misi tersebut dilaksanakan melalui beberapa Sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia yang dirumuskan sebagai berikut: 1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS; 2. Meningkatnya

kualitas

hubungan

dengan

sumber

data

(response

engagement); 3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement); 4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS; 5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Guna mencapai tujuan dan sasaran strategis dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2016 BPS Kabupaten Kutai Barat menetapkan 2 (dua) program utama yang terdiri : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS. 2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik.


vi


Penyelenggaraan program-program tersebut dibiayai melalui oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui APBN yang dituangkan ke dalam DIPA Bagian Anggaran 54 dengan nilai sebesar

Rp5.371.008.000,- dan realisasinya penyerapan

anggarannya sampai dengan kondisi akhir tahun 2016 sebesar Rp4.782.421.481,atau sebesar 89,04 persen dari yang dianggarkan, dengan catatan adanya self blocking daerah sebesar Rp. 319.967.000,-. Dalam melaksanakan program-program tersebut, BPS Kabupaten Kutai Barat tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapinya. Secara umum, kendala-kendala BPS Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan pembangunan perstatistikan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya jumlah tenaga teknis dan lapangan untuk menangani tuntutan pekerjaan yang ada serta semakin sulitnya mencari tenaga non organik untuk digunakan sebagai mitra statistik; 2. Sarana komunikasi dan transportasi yang belum memadai, khususnya di daerah dengan kondisi geografis yang sulit; 3. Responsibiltas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data relatif masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha; 4. Jumlah dan sebaran sampel yang masih terkendala oleh keterbatasan dana pemerintah, sedangkan tuntutan penggunaan data baik dari kalangan pemerhati maupun pengguna data semakin meningkat dan menginginkan cakupan sampel sampai wilayah terkecil (small area statistics); 5. Waktu antara pelaksanaan kegiatan statistik dengan kebutuhan data semakin pendek; 6. Ketersediaan anggaran belum mampu untuk memenuhi tuntutan kebutuhan yang ada dan pemanfaatannya harus semakin efektif dan efisien dengan melakukan pengelolaan anggaran yang tertib, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); Berbagai upaya telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Kutai Barat untuk mengatasi kendala-kendala yang ada untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan menyelaraskan antara ketersediaan anggaran dan jadwal pelaksanaan kegiatan serta kondisi geografis wilayah yang ada. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat

vii


Hasil evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2016 serta sesuai dengan visi-nya sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja dan akuntabilitas BPS Kabupaten Kutai Barat menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (significant result). Simpulan ini tergambarkan dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 98,01 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberikan makna bahwa pelaksanaan kegiatan oleh BPS Kabupaten Kutai Barat telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta telah mampu memenuhi misi yang diharapkan.


viii


BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundangundangan, antara lain : 

TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;



UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;



Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Satu diantara inti pokok dari peraturan tersebut di atas adalah bahwa, setiap

instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya


1


akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai satu diantara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) merupakan suatu instrument untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Stratejik, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 adalah merupakan perwujudan kewajiban

BPS

Kabupaten

Kutai

Barat

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat di tahun-tahun mendatang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPS Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja BPS Kabupaten Kutai Barat. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di BPS Kabupaten Kutai Barat untuk meningkatkan kinerjanya melalui perbaikan pelayanan publik


2


1.3 TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BPS KAB. KUTAI BARAT Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai instansi pemerintah berwenang menyelenggarakan statistik dasar melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan melalui Berita Resmi Statistik (BRS). Badan Pusat Statistik dipimpin oleh Kepala Badan Pusat Statistik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPS bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan unsur masyarakat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik untuk meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN), dan mendukung pembangunan nasional. Dalam kerangka pembinaan ini BPS melakukan upaya-upaya antara lain meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik dan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik. Sebagai

perwakilan

BPS

di

daerah,

BPS

Kabupaten

Kutai

Barat

bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 1.1.a TUGAS BPS Kabupaten Kutai Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum BPS Kabupaten Kutai Barat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan BPS di daerah adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya;


3


2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; 6. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah; 1.1.b FUNGSI Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BPS Kabupaten Kutai Barat sebagai perwakilan BPS di daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan Statistik Dasar di Kabupaten Kutai Barat; 2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten Kutai Barat; 3. Fasilitator pembinaan kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat; 4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga BPS Kabupaten Kutai Barat.


4


1.1.c SUSUNAN ORGANISASI Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan bentuk dan susunan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut: 1. Kepala Kepala BPS Kabupaten Kutai Barat adalah jabatan Eselon III a 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Eselon IV a. 3. Kepala Seksi Statistik Sosial Kepala Seksi Statistik Sosial adalah jabatan Eselon IV a. 4. Kepala Seksi Statistik Produksi Kepala Seksi Statistik Produksi adalah jabatan Eselon IV a. 5. Kepala Seksi Statistik Distribusi Kepala Seksi Statistik Produksi adalah jabatan Eselon IV a. 6. Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik adalah jabatan Eselon IVa. 7. Kepala Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik Kepala Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik adalah jabatan Eselon IV/a.


5


Secara rinci struktur organisasi BPS Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut : Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPS Kabupaten Kutai Barat

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA BPS KAB. KUTAI BARAT BPS Kab. Kutai Barat memiliki kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualitas yang memadai, namun secara kuantitas atau jumlah masih dirasa minim. Tahun 2016, jumlah PNS di BPS Kabupaten Kutai Barat adalah sebanyak 26 orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 18 orang (69,23%) dan perempuan sebanyak 8 orang (30,77%) yang menunjukkan perimbangan gender yang masih belum baik. Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S1/DIV sebanyak 17 orang (65,38%), kemudian DIII sebanyak SLTA sebanyak 5 orang (19,23%). Selain itu, PNS dengan pendidikan D3 dan D1 masing-masing sebanyak 5 (19,23) orang dan 1 orang (3,85). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat memiliki keragaman sumber daya manusia yang baik. Komposisi per jenjang pendidikan secara lengkap adalah sebagai berikut:


6


Tabel 1.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Di Lingkungan BPS Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2016

No. 1. 2. 3. 4.

Jenjang Pendidikan

Jenis Kelamin Laki-Laki

Perempuan

11 3 4 18

6 1 1 8

S1/DIV DIII DI SLTA Jumlah

Total 17 3 1 5 26

1.5 POTENSI DAN PERMASALAHAN Data dan informasi statistik berkualitas sangat dibutuhkan baik oleh Pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka perencanaan dan evaluasi pembangunan. Sektor swasta juga memerlukan data untuk perencanaan makro dalam bisnis. Demikian pula, dengan lembaga internasional menggunakan data untuk memperoleh kondisi ekonomi dan sosial. Uraian berikut menjabarkan potensi BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik berkualitas;  Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik, merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyeleng-garakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral di Indonesia.  Sumber daya manusia (SDM) berkualitas, BPS mengelola Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga statistik profesional, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). BPS juga memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Statistik, yang berfungsi mengembangkan kompetensi SDM aparatur baik di lingkungan internal BPS maupun instansi pemerintah lainnya.


7


 Sebagai instansi pembina bagi jabatan fungsional statistisi dan jabatan fungsional pranata komputer.  Teknologi

informasi

dan

komunikasi

dapat

dimanfaatkan

untuk

meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Penggunaan mobile applications akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Dalam hal diseminasi data, akan memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari mana pun.  Sebagai penyedia data untuk Sustainable Development Goals (SDG’s); seperti pengentasan kemiskinan (poverty eradication); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (sustainable agriculture, food security and nutrition); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur.

BPS Kabupaten Kutai Barat telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi, baik permasalahan internal maupun eksternal; a) Internal,  Sumber Daya Manusia, belum optimalnya dalam jumlah dan kapabilitas yang kompeten,  One Man One PC, belum optimalnya sarana dan prasarana kerja, terutama jumlah sarana teknologi informasi,  Respon Rate yang masih rendah, disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran responden dalam memberikan jawaban terutama untuk responden usaha/perusahaan,  Small Area Statistic, belum terpenuhinya data berskala mikro,  Timeliness, belum optimalnya penyajian dan desiminasi data tepat waktu; hal ini terkait dengan masih terjadinya kegiatan yang tumpang tindih,  Sistem Aplikasi Pengolahan, masih dijumpai sistem aplikasi yang belum terintegrasi antar kegiatan.


8


b) Eksternal,  Kebutuhan Data Meningkat, belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan data masyarakat, disebabkan semakin padatnya kegiatan baik rutin maupun ad hoc.  Koordinasi Antar Instansi, belum optimalnya koordinasi antar instansi tentang statistik, terlebih wilayah tugas BPS Kabupaten Kutai Barat yang masih mencakup wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu.  Undang

Undang

Nomor

16

tahun

1997

tentang

statistik,

tidak

memperkenankan untuk menyajikan data individu. 1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, Sumber Daya Manusia, potensi dan permasalahan, serta sistematika penyajian. Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Kutai Barat Memuat Pengelolaan Kinerja BPS, Rencana Strategis BPS, dan Penetapan Kinerja tahun 2016. Bab III : Akuntabilitas Kinerja BPS Kabupaten Kutai Barat Berisi penjelasan singkat tentang Capaian Kinerja tahun 2016, Capaian Kinerja 2016 terhadap target Renstra 2015-2019, Kegiatan prioritas Tahun 2016, dan upaya efisiensi. Selain itu, bab ini juga berisikan Kinerja Realisasi anggaran tahun 2016. Bab IV : Penutup Berisi tinjauan umum terkait pencapaian kinerja, dan Tindak lanjut terkait indikator kinerja yang tidak mencapai 90 persen dan indikator kinerja yang lebih dari 100 persen,


9


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Visi dalam RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, yang salah satunya ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat dalam menetapkan rencana strategis Tahun 2015-2019 mengacu Renstra Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2015-2019. Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), merupakan hal mutlak bagi kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan atau setidaknya transparansi instansi pemerintah di bidang informasi (termasuk informasi statistik) mengharuskan pemerintah menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap. Untuk itu, BPS Kabupaten Kutai Barat perlu menyusun suatu perencanaan strategis (Renstra) pembangunan di bidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean goverment tersebut. 2.1 RENCANA STRATEGIS BPS KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015-2019 Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Kabupaten Kutai Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala Kabupaten Kutai Barat yang berlaku selama kurun waktu 2015-2019. 1) Pernyataan Visi

Visi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat adalah ”BPS Kabupaten Kutai Barat Sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua”.


10


Pernyataan visi tersebut mengandung makna bahwa BPS Kabupaten Kutai Barat sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial), khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat. 2) Pernyataan Misi Untuk mampu mewujudkan Visi tersebut dan berorientasi pada perwujudan tujuan akhir dari keberadaan BPS Kabupaten Kutai Barat, maka visi tersebut dijabar dalam beberapa misi sebagai berikut: 1) Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional, 2) Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, 3) Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2019, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas; (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik; dan (4) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2015–2019, yakni bahwa BPS berupaya terusmenerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data stastistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunanya; (3) efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik; dan (4) kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya. Keseluruhan tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat

11


lanjut ke dalam 5 sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. 3) Program dan Kebijakan Organisasi Untuk dapat mencapai visi dan Misi tersebut di atas, BPS Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2016 melaksanakan 2 (dua) program kegiatan dari 4 (empat) program kegiatan yang ditetapkan dalam Rensta BPS RI. Programprogram tersebut adalah : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) Program DMPTTL bertujuan untuk terwujudnya Good Governance dan Clean Government,

serta

memberikan

dukungan

manajemen

dalam

penyelenggaraan kegiatan statistik di bidang penyediaan data dan pelayanan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijakan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga yang selama ini ditampung dalam mata anggaran rutin yaitu anggaran belanja pegawai dan belanja non pegawai, seperti penyediaan gaji pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan lain-lainnya. 2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Program PPIS bertujuan untuk menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan statistik dalam hal pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan penyajian data statistik yang berkesinambungan, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya oleh pengguna data 4) Tujuan Strategis Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan


12


bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaiman tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945. Tabel 2.1 Tujuan Yang Akan Dicapai Misi BPS 2015-2019

Visi BPS 2015-2019

1.

Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua

Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

Tujuan 2019

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan 1. 2. 3.

Peningkatan Kualitas data statistik melalui Kerangka Penjaminan Kualitas Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistic Peningkatan Birokrasi yang akuntabel

Keberhasilan BPS dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan BPS. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 2.2. Tujuan dan Indikator Tujuan BPS Kabupaten Kutai Barat 2015-2019 TUJUAN

TARGET

No (1) 1

URAIAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

80%

81%

82%

83%

84%

Peningkatan kualitas data statistik

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik


13

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 TUJUAN

TARGET

No (1) 2

3

URAIAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

80%

81%

82%

83%

84%

60

66

67

67

68

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

5) Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan

program-program

yang

bersifat

pelayanan

internal

untuk

mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal). Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel. 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Teknis TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

T1. Peningkatan kualitas data statistik

SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (response engagement)

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

SS1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

SS1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS SS2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS


14


Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistik dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: ”Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas”, adalah: 1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data Statistik Dengan indikator sasaran: 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data Statistik 1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 1.1.4. Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu 1.1.5. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu 1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) Dengan indikator sasaran: 1.2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga 1.2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha 1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha 2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: ”Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, adalah: 2.1. Meningkatnya

kualitas

hubungan

dengan pengguna data

(user

engagement) Dengan indikator sasaran: 2.1.1. Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS


15


2.1.2. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional 2.1.3. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS 2.1.4. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS 2.1.5. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS 3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: ”Peningkatan birokrasi yang akuntabel”, adalah: 3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Dengan indikator sasaran: 3.1.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 3.1.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I 3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Dengan indikator sasaran: 2.2.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Tabel 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI BARAT (Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2015) No. (1) 1.

Tujuan/Sasaran

Indikator Kinerja Utama

(2) (3) Peningkatan kualitas1.a. Persentase konsumen data statistik

Penanggung jawab (4) Seksi Distribusi

Sumber Data

Penjelasan

(5) (6) Survei Kebutuhan formula = (x/y)*100%

yang merasa puas dengan Seksi Sosial

Data

x= Jumlah konsumen

kualitas data statistik

Seksi Nerwilis

Survei Kepuasan

yang merasa puas

Seksi Produksi

Konsumen

dengan kualitas data statistik y= Jumlah konsumen


16

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 No.

Tujuan/Sasaran

(1) (2) 1.1. Meningkatnya


Penanggung jawab

(3) (4) 1.1.a. Persentase konsumen yang Seksi Distribusi

Sumber Data

Penjelasan

(5) (6) Survei Kebutuhan formula = (x/y)*100%

kepercayaan pengguna merasa puas dengan

Seksi Sosial

Data

x= Jumlah konsumen

terhadap kualitas data kualitas data statistik

Seksi Nerwilis

Survei Kepuasan

yang merasa puas

Seksi Produksi

Konsumen

dengan kualitas data

BPS

statistik y= Jumlah konsumen 1.1.b. Persentase konsumen yang Seksi Distribusi

Survei Kebutuhan formula = (x/y)*100%

selalu menjadikan data dan Seksi Sosial

Data

x= Jumlah konsumen

informasi statistik BPS

Seksi Nerwilis

Survei Kepuasan

yang selalu menjadikan

sebagai rujukan utama

Seksi Produksi

Konsumen

data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama y= Jumlah konsumen

1.1.c. Persentase pemutakhiran

Seksi IPDS

data MFD dan MBS

Sistem Informasi

formula = (x/y)*100%

Master File Desa

x= Jumlah pemutakhiran

dan Master Blok

data MFD dan MBS

Sensus

y= Jumlah data MFD dan MBS

1.1.d. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu

Seksi Distribusi

Laporan Kegiatan Jelas

Seksi Sosial

BPS Kabupaten/

Seksi Nerwilis

Kota

Seksi Produksi Seksi IPDS 1.1.e. Jumlah Publikasi/Laporan

Seksi Distribusi

Laporan Kegiatan Jelas

sensus yang terbit tepat

Seksi Sosial

BPS Kabupaten/

waktu

Seksi Nerwilis

Kota

Seksi Produksi Seksi IPDS 1.2. Meningkatnya kualitas 1.2.a. Persentase pemasukan hubungan dengan

dokumen (response rate)

sumber data

survei dengan pendekatan

(respondent

rumah tangga

engagement)

Seksi Distribusi Seksi Sosial Seksi Nerwilis Seksi Produksi

Laporan Kegiatan formula = (x/y)*100% BPS Kabupaten/

x= Jumlah pemasukan

Kota

dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga y= Jumlah dokumen survei dengan pendekatan rumah tangga


17


Tujuan/Sasaran

(1)

(2)


(3) 1.2.b. Persentase pemasukan dokumen (response rate)

Penanggung jawab

Penjelasan

(4) Seksi Distribusi

(5) (6) Laporan Kegiatan formula = (x/y)*100%

Seksi Sosial

BPS Kabupaten/

x= Jumlah pemasukan

Kota


survei dengan pendekatan Seksi Nerwilis usaha

Sumber Data

survei dengan

Seksi Produksi

pendekatan usaha y= Jumlah dokumen survei dengan pendekatan usaha 1.2.c. Persentase pemasukan dokumen (response rate)

Seksi Distribusi

Laporan Kegiatan formula = (x/y)*100%

Seksi Sosial

BPS Kabupaten/

x= Jumlah pemasukan

Kota


survei dengan pendekatan Seksi Nerwilis non rumah tangga non Seksi Produksi usaha

survei dengan pendekatan non rumah

Seksi IPDS

tangga non usaha y= Jumlah dokumen survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

2.

Peningkatan pelayanan . Persentase Kepuasan prima hasil kegiatan

Konsumen terhadap

statistik

pelayanan data BPS

 Seksi IPDS

Survei Kebutuhan formula = (x/y)*100% Data Survei Kepuasan Konsumen

x= Jumlah konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik y= Jumlah konsumen

2.1 Meningkatnya kualitas 2.1.a. Persentase Kepuasan

 Seksi IPDS


hubungan dengan

Konsumen terhadap

Data

x= Jumlah konsumen

pengguna data (user

pelayanan data BPS

Survei Kepuasan

yang merasa puas

Konsumen

dengan kualitas data

engagement)

statistik y= Jumlah konsumen


18


Tujuan/Sasaran

(1)

(2)


Penanggung jawab

(3) (4) 2.1.b. Persentase konsumen yang Seksi IPDS menggunakan data BPS

Sumber Data

Penjelasan

(5) (6) Survei Kebutuhan formula = (x/y)*100% Data

x= Jumlah Konsumen

dalam perencanaan dan

yang menggunakan data

evaluasi pembangunan

BPS dalam perencanaan

nasional

dan evaluasi pembangunan nasional y= Jumlah Konsumen BPS

2.1.c. Jumlah pengunjung

 Seksi IPDS

eksternal yang mengakses

Website BPS

Jelas

Kabupaten/Kota

data dan informasi statistik melalui website BPS 2.1.d. Persentase Konsumen

 Seksi IPDS


yang puas terhadap akses

Data

x= Jumlah pemasukan

data BPS

Survei Kepuasan


Konsumen

survei dengan pendekatan usaha y= Jumlah dokumen survei dengan pendekatan usaha

2.1.e. Persentase pengguna

 Subbag Tata Usaha


layanan yang merasa puas

Data

x= Jumlah pemasukan

terhadap pemenuhan

Survei Kepuasan


sarana dan prasarana BPS

Konsumen Survei survei dengan Kebutuhan Data

pendekatan non rumah tangga non usaha y= Jumlah dokumen survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

3.

 Seksi Distribusi Peningkatan birokrasi3.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh  Seksi Sosial yang akuntabel Inspektorat  Seksi Nerwilis

Laporan Hasil

Jelas

Evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat

 Seksi Produksi  Seksi IPDS  Subbag Tata Usaha


19

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 No. (1) 3.1.

Tujuan/Sasaran


Penanggung jawab

Sumber Data

Penjelasan

(2) (3) (4) Meningkatnya kualitas 3.1.a. Persentase Pegawai yang  Subbag Tata Usaha

(5) Sistem Informasi

(6) formula = (x/y)*100%

manajemen sumber

menduduki jabatan

Kepegawaian

x= Jumlah Pegawai yang

daya manusia BPS

fungsional tertentu

menduduki jabatan fungsional tertentu y= Jumlah Pegawai

3.1.b. Persentase pegawai yang  Subbag Tata Usaha berpendidikan minimal

Sistem Informasi

formula = (x/y)*100%

Kepegawaian

x= Jumlah pegawai yang

Diploma IV atau Strata I

berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I y= Jumlah Pegawai

3.2. Meningkatnya

3.2.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Seksi Distribusi

pengawasan dan

Inspektorat

Laporan Hasil

Jelas

 Seksi Sosial

Evaluasi SAKIP

akuntabilitas kinerja

 Seksi Nerwilis

Oleh Inspektorat

aparatur BPS

 Seksi Produksi  Seksi IPDS  Subbag Tata Usaha

2.2. PERJANJIAN KINERJA Awal tahun 2016, telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai oleh BPS Kabupaten Kutai Barat selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Target kinerja ini merupakan ukuran tanggungjawab dan keberhasilan BPS Kabupaten Kutai Barat dalan menjalankan tugasnya selama tahun 2016. Target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 2.5 PENETAPAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1) 1. Peningkatan kualitas data statistik

(2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.1Meningkatnya Persentase konsumen yang kepercayaan pengguna merasa puas dengan kualitas terhadap kualitas data BPS data statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat

Satuan

Target

(3) Persen

(4) 99,94

Persen

99,94

20


Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2) Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah release data yang tepat waktu Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

(3) Persen

(4) 100

Persen

100

Aktivitas

-

Publikasi

46

Persen

95,64

Persen

96,17

Persen

96,11

Persen

99,63

1.2.Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 2.1Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksan aan birokrasi yang akuntabel 3.1Meningkatnya kualitas

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persentase Kepuasan Konsumen Persen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal Pengunjung yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase konsumen yang Persen menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah Persentase konsumen yang Persen merasa puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan Persen yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Point Inspektorat

Persentase Pegawai yang


Persen

99,63 1200

50

98,77

96,30

66,30

60 21


Tujuan/Sasaran Strategis (1) manajemen sumber daya manusia BPS

3.2Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Indikator Kinerja (2) menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat


Satuan

Target

(3)

(4)

Persen

60

Point

66,30

22


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerah. Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Kutai Barat merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS dilakukan sesuai dengan rencana strategis seperti tertulis pada Bab sebelumnya.


21


3.1 Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat untuk tahun 2016. Pencapaian IKU BPS Kabupaten Kutai Barat tahun 2015 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Tabel. 3.1 Capaian Kinerja BPS Kab. Kutai Barat Tahun 2015 Tahun 2016 No. (1) 1.

1.1 .

Indikator Kinerja Utama Target

Realisasi

% Realisasi

(2) 1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

(3) 99,94%

(4) 99,94%

(5) 100%

1.1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

99,94%

99,94%

100%

1.1.b. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

100%

100%

100%

1.1.c. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

100%

100%

100%

46

46

100%

95.64%

98,28

102,76%

1.1.d. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu

1.2. 1.2.a. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga


22

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Tahun 2016 No. (1)

Indikator Kinerja Utama (2) 1.2.b. Persentase pemasukan dokumen

Target

Realisasi

% Realisasi

(3) 96,17%

(4) 97,77%

(5) 101,66%

96,11%

100%

104,05%

99,63%

99,63%

100%

99,63%

99,63%

100%

50%

50%

100%

1200

1286

107,17%

98,77%

98,77%

100%

96,30%

96,30%

100%

66,30

66,30

100%

60%

22,73%

37,88%

60%

65,38%

108,97%

66,30

66,30

100%

(response rate) survei dengan pendekatan usaha 1.2.c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

2.

2.a. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

2.1 2.1.a. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS 2.1.b. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional 2.1.c. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS 2.1.d. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS 2.1.e. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS 3. 3.1.

3.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat 3.1.a. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 3.1.b. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

3.2.

3.2.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Dari 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pusat Statsitik Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 15 IKU telah memenuhi kriteria sangat baik (96,58%).


23


Capaian Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategisnya secara ringkas adalah sebagai berikut: a. Tujuan I : Peningkatan Kualitas Data Statistik Melalui Kerangka Penjaminan Kualitas  Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Terhadap Kualitas Data BPS) Sasaran Strategis 1 dengan 4 (empat) indikator kinerja utama memperoleh nilai capaian kinerja rata-rata 100%. Semua indikator telah memenuhi target 100% sesuai yang ditargetkan pada tahun 2016.

 Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Sumber Data/Respondent Engagement) Sasaran Strategis 2 dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama memperoleh nilai capaian kinerja rata-rata 102,82% dengan capaian kinerja tertinggi pada indikator ketiga yaitu, Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha dengan nilai realisasi capaian sebesar 100% dari target tahun 2016 sebesar 96,11%. Sementara nilai capaian kedua dan ketiga indikator lainnya yaitu, Persentase pemasukan dokumen/response rate survei dengan pendekatan rumah tangga dan Persentase pemasukan dokumen/response rate survei dengan pendekatan usaha. Keduanya mencapai nilai realisasi 102,76% dan 101,66% dari yang ditargetkan pada Tahun 2016. b. Tujuan II : Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik  Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Pengguna Data/User Engagement) Sasaran Strategis 3 dengan 5 (lima) indikator kinerja utama memperoleh nilai capaian kinerja rata-rata 101,19% dengan capaian kinerja tertinggi pada indikator ketiga yaitu, Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS 1286 dari target


24


tahun 2016 sebesar 1200 atau mencapai 107,17% dari yang ditargetkan (sesuai target indikator kinerja). c. Tujuan III : Peningkatan Penyelenggaran/Pelaksanaan Birokrasi Yang Akuntabel  Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya manusia BPS) Sasaran Strategis 4 dengan 2 (dua) indikator kinerja utama memperoleh nilai capaian kinerja rata-rata 75,27% dengan capaian kinerja tertinggi pada indikator kedua yaitu, Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I dengan nilai realisasi capaian sebesar 60% dari target tahun 2015 sebesar 60% atau mencapai 100,00% dari yang ditargetkan (sesuai target indikator kinerja). Sementara nilai capaian terendah dicapai oleh indikator pertama (Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu) dengan nilai realisasi capaian sebesar 22,73% dari target tahun 2016 sebesar 60% atau mencapai 37,88% dari yang ditargetkan pada Tahun 2016.  Sasaran Strategis 5 (Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS) Sasaran Strategis 5 dengan 1 (satu) indikator kinerja utama (Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat) memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 87,93% dengan nilai realisasi capaian sebesar 58,3 point dari target tahun 2016 sebesar 66,3 point.

3.2 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kab. Kutai Barat Tahun 2015 Terhadap tahun 2013-2016 Pencapaian terhadap target kinerja dari sasaran strategis tahun 2016 perlu juga dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja yang sama pada periode tahun sebelumnya (2013-2016), hal ini dilakukan agar dapat melihat perkembangan pencapaian indikator kinerja tersebut dibandingkan dengan pencapain pada periode tahun sebelumnya. Perkembangan pencapaian indikator kinerja BPS Kabupaten Kutai Barat secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini.


25


Tabel. 3.2 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kab. Kutai Barat Tahun 2016 Terhadap Tahun 2013-2016 No. (1) 1.


Realisasi

Realisasi

Capaian

Capaian

Tahun 2016

Tahun 2015

Tahun 2014

Tahun 2013

(3)

(4)

(5)

(5)

99,94%

89.64%

-

-

99,94%

89.64%

-

-

100%

75%

-

-

100%

100%

100%

100.00%

46

24

23

23

98,28%

94.64%

90.42%

85.63%

97,77%

94.64%

94.31%

94.00%

100%

95.11%

92.36%

89.82%

99,63%

89.63%

-

-

99,63%

89.63%

-

-

50%

50%

-

-

1286

1028

-

-

(2) 1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

1.1. 1.1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.1.b. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 1.1.c. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 1.1.d. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu 1.2. 1.2.a. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga 1.2.b. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha 1.2.c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha 2.


2.1 2.1.a. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS 2.1.b. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional 2.1.c. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS


26


No. (1)


Realisasi

Realisasi

Capaian

Capaian

Tahun 2016

Tahun 2015

Tahun 2014

Tahun 2013

(3)

(4)

(5)

(5)

98.77%

88.77%

-

-

96.30%

86.30%

80.00%

75.00%

58.3

58.3

-

-

22,73%

36.84%

33,33%

33.33%

65,38%

60%

60%

50%

58.3

58.3

-

-

(2) 2.1.d. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS 2.1.e. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

3.

3.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

3.1. 3.1.a. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 3.1.b. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I 3.2. 3.2.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Pada tahun 2016 Badan Pusat Statsitik Kabupaten Kutai Barat menetapkan 15 Indikator Kinerja Utama (IKU), sama dengan IKU yang digunakan pada tahun sebelumnya, tetapi berbeda dengan dua tahun sebelumnya. Beberapa indikator kinerja merupakan indikator baru dalam upaya mangakomodir Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015-2019. Namun demikian masih terdapat setidaknya 8 (Delapan) indikator kinerja utama yang masih relevan dengan Indikator kinerja utama periode sebelumnya (2013-2014). Dilihat dari perkembangannya Delapan indikator tersebut secara umum mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Sasaran

Strategis

1

(Meningkatnya

Kepercayaan Pengguna Terhadap Kualitas Data BPS) mempunyai 2 (dua) indikator kinerja utama yang sama dengan periode sebelumnya, yaitu, Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS; dan Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu;. Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Sumber Data/Respondent Engagement) mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja utama yang sama dengan periode sebelumnya, yaitu: Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga; Persentase pemasukan


27


dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha; Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha, masing-masing dengan peningkatan dibandingkan kondisi tahun 2013-2015. Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Pengguna Data/User Engagement) mempunyai 1 (satu) indikator yang sama dengan periode sebelumnya yaitu indikator Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS. Selama tahun 2016 indikator ini mencapai nilai 96,30% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 (75,00%) telah mengalami peningkatan sebesar 28,40%. Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya manusia BPS) mempunyai 2 (satu) indikator yang sama dengan periode sebelumnya yaitu indikator Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang mencapai 22,73%, Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I yang mencapai 65,38%.

3.3 Capaian Kinerja BPS Kab. Kutai Barat Tahun 2015 Terhadap Renstra tahun 2015-2019 Pencapaian terhadap target kinerja dari sasaran strategis tahun 2016 perlu juga dibandingkan dengan target pencapaian indikator kinerja pada Rencana Strategis BPS Kabupaten Kutai Barat (Renstra) 2015-2019, hal ini dilakukan agar dapat melihat sejauh mana pencapaian indikator kinerja tersebut terhadap target Renstra di akhir tahun 2019. Pencapaian indikator kinerja BPS Kabupaten Kutai Barat terhadap target Renstra 2015-2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Tabel. 3.3 Capaian Kinerja BPS Kab. Kutai Barat Tahun 2015 Terhadap Renstra 2015-2019

No. (1) 1.

Indikator Kinerja Utama (2) 1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Realisasi

Target Akhir

Capaian 2015

Tahun 2016

Renstra 2019

Terhadap 2019 (%)

(3)

(4)

(5)

99,94%

99.44%

100%

99,94%

99.44%

100%

1.1. 1.1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik


28


No. (1)

Indikator Kinerja Utama (2) 1.1.b. Persentase konsumen yang selalu

Realisasi

Target Akhir

Capaian 2015

Tahun 2016

Renstra 2019

Terhadap 2019 (%)

(3) 100%

(4) 80%

(5) 125%

100%

100%

100.00%

46

46

100%

98,28%

97.50%

100,80%

97,77%

97.50%

100,28%

100%

97.50%

102,56%

99,63%

97.50%

102,18%

99,63%

97.50%

102,18%

50%

60%

83.33%

1286

1560

81,39%

98,77%

99.00%

99,77%

96,30%

96.60%

99,69%

menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 1.1.c. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 1.1.d. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu 1.2. 1.2.a. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

1.2.b. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha 1.2.c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha 2.


2.1 2.1.a. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS 2.1.b. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional 2.1.c. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS 2.1.d. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS 2.1.e. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS


29


No.


(1)

(2)

3.

3.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Realisasi

Target Akhir

Capaian 2015

Tahun 2016

Renstra 2019

Terhadap 2019 (%)

(3)

(4)

(5)

58.3

67

87,01%

36.84%

65%

56,68%

60%

75%

80%

58.3

67

87,01%

3.1. 3.1.a. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 3.1.b. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I 3.2. 3.2.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Dari 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pusat Statsitik Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 secara rata-rata telah mencapai nilai 94,58%. Nilai yang cukup tinggi ini juga mempengaruhi jumlah pencapaian yang telah dicapai pada tahun 2016 terhadap target Renstra 2015-2019. Capaian Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat terhadap target Renstra 2015-2019, berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategisnya adalah sebagai berikut: Tujuan I : Peningkatan Kualitas Data Statistik Melalui Kerangka Penjaminan Kualitas  Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Terhadap Kualitas Data BPS) Sasaran Strategis 1 dengan 5 (lima) indikator kinerja utama memperoleh nilai capaian kinerja rata-rata terhadap target Renstra 2019, 106,25% dengan capaian kinerja tertinggi pada indikator kedua yaitu, Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 125% dari target tahun 2019 sebesar 80% atau telah melampaui target indikator kinerja Renstra 2015-2019.  Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Sumber Data/Respondent Engagement) Sasaran Strategis 2 dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama memperoleh nilai capaian kinerja rata-rata target Renstra 2019, 101,21% dengan capaian kinerja tertinggi pada indikator ketiga yaitu, Persentase pemasukan dokumen


30


(response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha dengan nilai realisasi capaian sebesar 102,56% dari target tahun 2019. Sementara nilai capaian kedua indikator lainnya yaitu, Persentase pemasukan dokumen/response rate survei dengan pendekatan rumah tangga dan Persentase pemasukan dokumen/response rate survei dengan pendekatan usaha mencapai nilai realisasi sebesar 100,80% dari target tahun 2019 dan sebesar 100,28 dari yang ditargetkan pada Renstra 2015-2019. Tujuan II : Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik  Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Pengguna Data/User Engagement) Sasaran Strategis 3 dengan 5 (lima) indikator kinerja utama memperoleh nilai capaian kinerja rata-rata target Renstra 2019, 93,27% dengan capaian kinerja tertinggi pada indikator pertama yaitu, Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS dengan nilai realisasi capaian sebesar 102,18% dari target Renstra 2019. Sementara nilai capaian terendah dicapai oleh indikator ketiga (Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS) dengan nilai realisasi capaian sebesar 1286 pengunjung dari target Renstra 2015-2019 sebesar 1560 pengunjung atau baru mencapai 81,39% dari yang ditargetkan pada akhir periode Renstra 2015-2019. Hal tersebut dimungkinkan karena semakin tahun perkembangan akses informasi melalui internet (website) semakin besar, sehingga kedepan arah pelayanan publik juga tidak terlepas dari peran website. Tujuan III : Peningkatan Penyelenggaran/Pelaksanaan Birokrasi Yang Akuntabel  Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya manusia BPS) Sasaran Strategis 4 dengan 2 (dua) indikator kinerja utama memperoleh nilai capaian kinerja rata-rata target Renstra 2019, 68,34% dengan capaian kinerja tertinggi pada indikator kedua yaitu, Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I dengan nilai realisasi capaian


31


sebesar 60% dari target akhir periode Renstra 2015-2019 sebesar 75% atau mencapai 80,00% dari yang ditargetkan pada Renstra. Sementara nilai capaian indikator pertama (Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu) sebesar 36,84% atau baru mencapai 56,68% dari yang ditargetkan pada Renstra.  Sasaran Strategis 5 (Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS) Sasaran Strategis 5 dengan 1 (satu) indikator kinerja utama (Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat) memperoleh nilai realisasi capaian sebesar 58,3 point dari target periode akhir Renstra 2015-2019 sebesar 67 point atau telah mencapai 87,01% dari target Renstra. 3.4 Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Kutai Barat ada sebanyak 3 (tiga) program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Dari kedua Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat tersebut, pada Tahun 2016 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat mempunyai kegiatan prioritas berupa pengumpulan data Sensus Ekonomi 2016. Kegiatan Sensus Ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan terakhir dilaksanakan pada tahun 2006. Sensus Ekonomi bertujuan untuk menghitung jumlah usaha sebagai gambaran peta ekonomi di berbagai sektor perkeonomian. Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2016 selain untuk menjadi dasar kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah untuk perekonomian Indonesia ke depannya, juga sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dalam rentang waktu 2006 sampai 2016. Mengingat pentingnya kegiatan ini dan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat menjadikan kegiatan pengumpulan data Sensus Ekonomi sebagai kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2016.


32


3.5 Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Kutai Barat Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dan kapasitas program prioritas nasional pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 29 Januari 2015 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering Dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2015, Presiden menginstruksikan masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan pemblokiran mandiri (self blocking) terhadap alokasi anggaran belanja perjalanan dinas meeting/konsinyering yang akan dihemat pada program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2016, dan memastikan anggarannya tidak dicairkan, namun demikian penghematan anggaran perjalanan dinas dan meeting/konsinyering dilakukan dengan tetap menjaga capaian target kinerja outcome/ouput dari program/kegiatan prioritas nasional. Dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPS Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2016, BPS Kabupaten Kutai Barat melakukan upaya efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 2015 pada kegiatan-kegiatan di BPS Kabupaten Kutai Barat dan efisiensi terbesar adalah pada anggaran Sensus Ekonomi 2016. Dengan anggaran total sebesar Rp. 5.371.008.000,- BPS Kabupaten Kutai Barat berupaya melakukan efisiensi anggaran tanpa merubah capaian target kinerja output/outcome sebesar Rp. 319.967.000,atau sebesar sebesar 5,96% dari keseluruhan anggaran BPS Kabupaten Kutai Barat. 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2016 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Kutai Barat ada sebanyak 2 (dua) program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Dari 2 (dua) program tersebut, jumlah anggaran yang dikelola oleh BPS Kabupaten Kutai Barat pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp.5.371.008.000,- yang dituangkan dalam DIPA BPS Kabupaten Kutai Barat Nomor : DIPA-054.01.2.637194/2016 tanggal 7 Desember 2015.


33


Selama periode berjalan, BPS Kabupaten Kutai Barat telah melakukan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan belanja pegawai dan penghematan anggaran belanja barang. Perubahan DIPA BPS Kabupaten Kutai Barat secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini : Tabel 3.4 Perubahan DIPA BPS Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2016 Uraian

Anggaran Awal

Pendapatan Pendapatan Jasa Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Jumlah Belanja

Tahun 2016 Anggaran Setelah Revisi

2,334,916,000 2.907.228.000 560.000.000 5,802,144,000

2,526,911,000 2,844,097,000 5,371,008,000

Pencapaian realisasi anggaran yang dicapai oleh BPS Kabupaten Kutai Barat dari pengelolaan anggarannya sampai dengan kondisi 31 Desember 2016 adalah sebesar 89,04. Rincian penggunaan anggaran dan realisasi pencapaiannya menurut program dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel 3.5 dan 3.6 di bawah ini :

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Kutai Barat menurut Program Tahun Anggaran 2016 Kode

Program

054.01.01

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi (DMPTTL)

054.01.02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

054.01.06

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) JUMLAH

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa Anggaran (Rp)

3.036.606.000

2.883.697.538

152.908.462

0

0

0

2.334.402.000

1.898.723.943

435.678.057

81,34

5.371.008.000

4.782.421.481

588.586.519

89,04

% 94,96 0

Tabel 3.6 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat

34


Target dan Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Kutai Barat menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2016 Kode

Program

51 52 53

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa Anggaran (Rp)

2.526.911.000 2.844.097.000 0

2.487.663.038 2.294.758.443 0

39.247.962 549.338.557 0

0

0

0

5.371.008.000

4.782.421.481

588.586.519

Pengembalian Belanja JUMLAH

% 98,45 80,68 0 0 89,04

Realisasi belanja pada Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi samapi dengan kondisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar 94,96 persen. Sedangkan realisasi belanja pada Program PPIS sebagai program utama yang harus dijalankan oleh BPS Kabupaten Kutai Barat termasuk Sensus Ekonomi 2016 sampai dengan kondisi 31 Desember 2016 adalah sebesar 81,34 persen.


35


BAB IV PENUTUP 4.1 TINJAUAN UMUM Pencapaian visi BPS Kabupaten Kutai Barat sebagai Pelopor data statistik terpercaya untuk semua, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang obyective, up to date, reliable, complete, dan on time, serta user friendly. Data statistik BPS Kabupaten Kutai Barat ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang

bagi keperluan

pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Barat merupakan perwujudan kewajiban BPS Kabupaten Kutai Barat untuk membuat pertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi BPS Kabupaten Kutai Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dituangkan dalam Rencana strategis tahun 2015 - 2019, yang terdiri atas 3 (tiga) Program/Kegiatan yang mencakup 3 (tiga) tujuan yang dirinci menjadi 5 (lima) sasaran strategis. Dari sasaran strategis yang telah disusun maka dibentuklah indikatorindikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan terhadap target Renstra 2015-2019. Jumlah IKU BPS Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 berjumlah 15 indikator. Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS Kabupaten Kutai Barat menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (significant results). Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian indikator kinerja utama sebesar 96,58 % selama tahun 2016. Dengan pencapaian terhadap periode akhir Renstra 2015-2019 mencapai 94,58%. Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi BPS Kabupaten Kutai Barat. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat

37


4.2 Tindak Lanjut Meskipun pelaksanaan program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih ditemukan permasalahan yang memerlukan beberapa langkah perbaikan. Hal ini tercermin dari adanya nilai capaian indikator kinerja yang kurang dari 90 %, dan juga terdapat nilai capaian indikator yang mencapai nilai lebih dari 100 %. a. Permasalahan dan Kendala Capaian Indikator Kinerja Kurang Dari 90 Persen Pada tahun 2016 terdapat salah satu indikator kinerja utama yang masih mempunyai nilai capaian indikator kinerja dibawah 90 persen, indikator tersebut merupakan salah satu indikator pada tujuan ketiga dan sasaran strategis keempat, yaitu Indikator Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan nilai capaian indikator kinerja sebesar 37,88 persen. Hal ini tidak terlepas dari target tahun 2016 yang dipatok untuk persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu adalah sebesar 60 persen dari seluruh staf BPS Kabupaten Kutai Barat, hanya mampu dicapai pada angka 22,73 persen dari seluruh pegawai/staf BPS Kabupaten Kutai Barat. Beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target indikator kinerja utama yang ditetapkan, adalah:  Terjadinya perubahan peraturan BKN terkait usulan pengangkatan

pada

jabatan fungsional tertentu pada akhir tahun 2014, yang memberikan batasan minimal pendidikan DIII atau S1/DIV untuk dapat menduduki jabatan fungsional tertentu. Sehingga untuk staf dengan pendidikan terakhir SLTA atau DI untuk bias mengajukan permohonan pengangkatan sebagai pejabat fungsional tertentu (statistisi).  Masih rendahnya pemahaman pegawai/staf terkait dengan peraturan mengenai jabatan fungsional, baik terkait nilai angka kredit, berkas pengajuan Penetapan Agka Kredit (PAK) maupun tindak lanjut kenaikan pangkat/jabatan fungsional pegawai.


38


 Masih terbatasnya kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional tertentu, terutama pejabat fungsional pranata komputer di BPS Kabupaten Kutai Barat (atau di sebagian besar BPS Kabupaten/kota di seluruh Indonesia). Beberapa Upaya telah dilaksanakan untuk dapat meningkatkan nilai capaian indikator kinerja utama Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu, adalah:  Penyampaian materi terkait perubahan peraturan BKN terkait usulan pengangkatan

pada jabatan fungsional tertentu, utamanya bagi pegawai

dengan tingkat pendidikan DIV/S1, sehingga lebih memperlancar proses usulan pengangkatan pada jabatan fungsional tertentu.  Memberikan pemahaman kepada pegawai/staf terkait dengan peraturan mengenai jabatan fungsional, baik terkait nilai angka kredit, berkas pengajuan Penetapan Agka Kredit (PAK) maupun tindak lanjut kenaikan pangkat/jabatan fungsional pegawai melalui tim penilai jabatan fungsional tertentu dari BPS Provinsi Kalimantan Timur yang berkunjung ke BPS Kabupaten Kutai Barat.  Memberikan arahan kepada calon pejabat fungsional pranata komputer (lulusan DIV Komputasi Statistik) di BPS Kabupaten Kutai Barat untuk bias mengajukan atau mengusulkan pada jabatan fungsional Statistisi, sehingga lebih banyak kegiatan yang dapat terakomodasi di wilayah BPS Kabupaten Kutai Barat. b. Perubahan Volume Target Capaian Indikator Kinerja Lebih dari 120 Persen Pada tahun 2016 terdapat beberapa indikator kinerja utama yang mempunyai nilai capaian indikator kinerja lebih dari 100 persen. Hal ini tidak terlepas dari target tahun 2016 yang dipatok cukup rendah yang nilainya disesuaikan dengan targettarget pada tahun sebelumnya dan pada tahun 2016 ternyata mampu melampaui target.


39

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

Recommend Documents