LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan Hidayah-NYA, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Governance). Keperintahan yang baik, bersih dan berwibawa ini akan dapat dicapai melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara transparan, akuntabel, berdayaguna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demikian, diatur dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mengacu pada ketiga peraturan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 disusun sebagai media pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 memperhatikan Rencana Kinerja Kementerian / Lembaga Tahun 2016 dan Rencana Aksi Program PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019.
i
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan PPSDM Kesehatan dapat terselesaikan berkat kerjasama yang baik dari semua pihak di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dengan tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi seluruh pelaksana Program dan Kegiatan, serta diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua Satuan Kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, progam dan kebijakan yang telah ditetapkan
Jakarta, 31 Januari 2017 Kepala Badan
Usman Sumantri NIP. 195908121986111001
ii
Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Tabel dan Grafik Ringkasan Eksekutif Bab I Pendahuluan A. Umum B. Gambaran Organisasi Badan PPSDM Kesehatan C. Sistematika Penulisan Laporan Bab II Perencanaan Kinerja A. Rencana Aksi Program PPSDM Kesehatan B. Perjanjian Kinerja Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 B. Realisasi Anggaran Bab IV Penutup LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 2. Perjanjian Kinerja Pusat di lingkungan Badan PPSDMK Tahun 2016 3. Tabel Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan PPSDM Kesehatan per Triwulan 4. Tabel Data Jumlah Puskemas Yang Minimal Memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan 5. Surat Edaran Terkait Penghematan Anggaran Tahun 2016 di Lingkungan Kementerian Kesehatan 6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Tugas Belajar Tahun 2016 7. Tabel Data Jumlah RSUD Kelas C yang Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang 8. Tabel Nama Pelatihan Tahun 2016
[iii]
i iii iv v 1 1 2 9 11 11 17 18 18 20 26 29 33 36
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1.
Gambar Struktur Organisasi BPPSDMK (Permenkes 64/2015)
Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi Gambar 3.1
Hierarki Indikator Kinerja Program PPSDM Kesehatan
DAFTAR TABEL Tabel 2.1.
Sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target (RKP/Renja)
Tabel 3.1.
Jenis Rumpun Tenaga Kesehatan
Tabel 3.2.
Jenis Pelatihan Tahun 2016
Tabel 3.3.
Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2016
Tabel 3.4.
Alokasi Anggaran BPPSDMK Pasca Selfblocking Per Kegiatan Tahun 2016
Tabel 3.5.
Realisasi BPPSDMK Per Kegiatan Tahun 2016 (Sumber dana RM)
Tabel 3.6.
Jumlah PNS di Lingkungan BPPSDMK Berdasarkan Jabatan Tahun 2016
Tabel 3.7.
Jumlah PNS di Lingkungan BPPSDMK Berdasarkan Golongan Per Unit Kerja Tahun 2016
DAFTAR GRAFIK Grafik 3.1.
Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2016
Grafik 3.2.
Target dan Capaian Indikator Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki Lima Jenis Tenaga Kesehatan per tahun
Grafik 3.3.
Target dan Capaian Indikator Persentase RS Kabupaten/Kota kelas C yang Memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang per Tahun
Grafik 3.4.
Jumlah Total Peserta PPDS per Program Studi (sesuai indikator) sampai dengan tahun 2016
Grafik 3.5.
Komposisi PNS di Lingkungan BPPSDMK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016
Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan, karena sumber daya manusia berperan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi suatu kegiatan dan program. Oleh karenanya, pembangunan kesehatan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu Sasaran Strategis dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah
meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan. Tantangan ini dijawab oleh Badan PPSDM Kesehatan yang memang berdasarkan Permenkes nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan, dengan menyusun tiga indikator kinerja program, yakni : 1.
Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan
2.
Persentase Rumah Sakit Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang
3.
Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
Pencapaian sasaran strategis yang diukur melalui indikator kinerja program tersebut, didukung
oleh
anggaran
Rp6.065.592.053.000,-
Badan
dimana
pada
PPSDM
Kesehatan
berjalannya
tahun
waktu
2016
mengalami
sebesar kebijakan
penghematan anggaran hingga menjadi Rp 5.911.059.021.000,-. Di dalam pagu anggaran sebesar
Rp
5.911.059.021.000,-
tersebut
terdapat
pagu
selfblocking
sebesar
Rp1.235.416.367.000,- sehingga pagu yang bisa dimanfaatkan oleh Badan PPSDM Kesehatan adalah Rp 4.675.642.654.000,-. Persentase realisasi anggaran Badan PPSDMK tahun
2016
dari
pagu
Rp4.041.082.846.489,-.
selfblocking
adalah
86,43%
atau
terealisasi
sejumlah .
Untuk tahun 2016, capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata persentase capaian indikator kinerja program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan tahun 2016 adalah sebesar 127 %. Dibandingkan tahun 2015, didapatkan kenaikan rata-rata persentase capaian sebesar 13%. Meskipun demikian, masih terdapat satu indikator yang belum mencapai target yang diharapkan, yakni indikator jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan, yang persentase capaiannya hanya 80,9%. Ketidakberhasilan pencapaian target indikator kinerja tersebut menunjukkan bahwa selain masih dibutuhkan serangkaian langkah-langkah strategis pemerintah Pusat, khususnya Badan PPSDM Kesehatan, juga dibutuhkan dukungan, komitmen, keterlibatan dan peran serta pemerintah daerah. Pemerintah Pusat akan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan melakukan distribusi tenaga kesehatan melalui berbagai program inovatif seperti Nusantara Sehat, Penugasan khusus individu dan WKDS. Selain itu Pemerintah Pusat akan melakukan penyiapan segala NSPK yang terkait upaya pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, baik secara jumlah, jenis dan distribusi tenaga kesehatan. Serta mengupayakan kerjasama lintas kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB untuk bersama-sama menyediakan NSPK terkait tenaga kesehatan dan formasi pengadaan pegawai. Pemerintah Pusat juga akan mendampingi Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebutuhan tenaga kesehaan berdasarkan analisis beban kerja. Pengawasan dan evaluasi akan dilakukan bersamasama sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kerjasamapun akan dibangun secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
vi
BAB I PENDAHULUAN A.
UMUM Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Oleh karenanya, pembangunan kesehatan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sasaran Pembangunan Kesehatan periode 2015-2019 melalui program Indonesia Sehat, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019 adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015-2019maka Kementerian Kesehatan menyusun Renstra Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat programprogram pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Salah satu Sasaran Strategis dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah
meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan. Sejak lama, telah diketahui bahwa kondisi tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan merupakan tantangan cukup berat yang harus dihadapi. Dan hal ini makin dirasakan khususnya sejak sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diluncurkan pada 1 Januari 2014 lalu, dimana sistem JKN ini menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang sebetulnya sudah cukup banyak, tetapi persebarannya tidak merata. Salah satu penyebabnya adalah begitu luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kondisi geografis sebagai negara maritim terbesar di dunia, dengan luas wilayah
1
1.910.931 km2 dan terdiri dari 17.504 pulau (Biro Pusat Statistik, 2014). Tantangan lain adalah ketersediaan tenaga kesehatan dalam segi jumlah dan jenis, serta mutu tenaga kesehatan tersebut. Badan PPSDM Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan, berperan besar dalam pencapaian sasaran strategis tersebut. Untuk itu, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui Rencana Aksi Program 20152019, telah menyusun dan menetapkan serangkaian tujuan, sasaran strategis dan berbagi kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan. B.
GAMBARAN ORGANISASI BADAN PPSDM KESEHATAN Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, organisasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.
Dalam
melaksanakan
tugasnya
itu,
Badan
PPSDM
Kesehatan
menyelenggarakan fungsi : a) Penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia
kesehatan
di
bidang
perencanan,
pendayagunaan,
peningkatan
kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan; b) Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
2
c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan; d) Pelaksanaan administrasi Badan; dan e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Badan PPSDM Kesehatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Pusat, yaitu a) Sekretariat Badan; b) Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; c) Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan; d) Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan e) Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Secara lebih detail, susunan organisasi Badan PPSDM Kesehatan dapat dilihat pada gambar – gambar berikut ini :
3
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Permenkes 64 / 2015
Sumber : Dok. Subbagian Advokasi dan Humas, Sekretariat BPPSDMK, 2016
4 4
Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi Badan PPSDM Kesehatan
KEPALA BADAN SEKRETARIAT
BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN HUMAS
BAGIAN KEUANGAN DAN BMN
BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
Kel Jab Fung
PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN
Ka Subbag TU
Ka Subbag TU
BIDANG PERENCANAAN SDMK
BIDANG PENDAYAGUNAAN SDMK DALAM NEGERI
Kel Jab Fung
5 4
BIDANG PENDAYAGUNAAN SDMK LUAR NEGERI
PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN
BIDANG FASILITASI PENGEMBANGAN DAN KEMITRAAN
BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BIDANG FASILITASI AKREDITASI DAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN
Kel Jab Fung
PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN Ka Subbag TU
BIDANG ANALISIS KOMPETENSI DAN KEBUTUHAN PELATIHAN
BIDANG PENGEMBANGAN PELATIHAN
BIDANG PENGENDALIAN MUTU PELATIHAN
Kel Jab Fung
Ka Subbag TU
BIDANG FASILITASI STANDARDISASI DAN PROFESI TENAGA KESEHATAN
BIDANG PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
Kel Jab Fung
B.1. Sekretariat Badan Sekretariat Badan memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi : a)
Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi;
b)
Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
c)
Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat;
d)
Pelaksanaan
urusan
kepegawaian,
ketatausahaan,
kerumahtanggaan,
arsip,
dokumentasi dan layanan pengadaan; dan e)
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Badan terdiri dari : a)
Bagian Program dan Informasi
b)
Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
c)
Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara
d)
Bagian Kepegawaian dan Umum
B.2. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Berdasarkan Permenkes Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, pasal 772, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pusrengun SDMK) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam
menyelenggarakan fungsi :
6 4
melaksanakan
tugas
tersebut,
Pusrengun
SDMK
a)
Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri dan luar negeri;
b)
Pelaksanaan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri dan luar negeri;
c)
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri dan luar negeri; dan
d)
Pelaksanaan administrasi Pusat.
Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Pusrengun SDMK terdiri atas : a)
Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
b)
Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri
c)
Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri
d)
Subbagian Tata Usaha; dan
e)
Kelompok Jabatan Fungsional
B.3. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pusdik SDMK) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Pusdik SDMK menyelenggarakan fungsi : a)
Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan, penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dan fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan;
b)
Pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan, penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dan fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan;
7 4
c)
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan, penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dan fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan; dan
d)
Pelaksanaan administrasi Pusat.
Pusat Pendidikan SDM Kesehatan terdiri atas : a)
Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraa;
7
b)
Bidang Penyelenggaraan Pendidikan;
c)
Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan;
4
d)
Subbagian Tata Usaha; dan
e)
Kelompok Jabatan Fungsional
7 4
B.4. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a)
Penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
b)
Pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
c)
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan; dan
d)
8 4
Pelaksanaan administrasi Pusat.
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan terdiri atas : a)
Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan;
b)
Bidang Pengembangan Pelatihan;
c)
Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan;
d)
Subbagian Tata Usaha, dan
e)
Kelompok Jabatan Fungsional
B.5. Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan (Puskat Mutu SDMK) mempunya tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Puskat Mutu SDMK menyelenggarakan fungsi : a)
Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional;
b)
Pelaksanaan di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional;
c)
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional; dan
d)
Pelaksanaan administrasi Pusat.
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan terdiri atas : a)
Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan;
b)
Bidang Pendidikan Berkelanjutan;
c)
Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional;
d)
Subbagian Tata Usaha; dan
e)
Kelompok Jabatan Fungsional.
9 4
C.
SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. BAB II PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. B. Realisasi Angaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. BAB IV PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. LAMPIRAN 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu
10
BAB II PERENCANAAN KINERJA A.
RENCANA AKSI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Oleh karenanya, kesehatan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui RPJMN 2015-2019 mengamanahkan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Penetapan Program Indonesia Sehat 2015-2019, dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan, memiliki 3 (tiga) pilar utama, yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Dalam RPJMN 2015-2019, Pemerintah menetapkan 6 (enam) Sasaran Pokok Pembangunan Kesehatan, yaitu :
ENAM SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL (RPJMN 2015-2019) 1) Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2) Meningkatnya pengendalian penyakit; 3) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; 4) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; 5) Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; 6) Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
11
4
Untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019, Kementerian Kesehatan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019 sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan, salah satunya terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, yang merupakan tugas dari Badan PPSDM Kesehatan. Dalam upaya mendukung pelaksanaan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Program (RAP) yang memuat tujuan, sasaran strategis dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan pada periode tahun 2015-2019.
A.1. Visi dan Misi Rencana Aksi Program (RAP) Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 merupakan arah dan acuan bagi seluruh satuan kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan. Namun dalam RAP Badan PPSDM Kesehatan 2015-2019 ini, Badan PPSDM Kesehatan tidak menyusun visi dan misi sendiri, karena mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu: 1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
12
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. A.2. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Strategi Badan PPSDM Kesehatan Adapun sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan tahun 2015-2019 berdasarkan Rencana Aksi Program (RAP) Badan PPSDM Kesehatan 2015-2019 adalah :
Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan
Dengan indikator yang digunakan dalam memantau dan melakukan evaluasi adalah sebagai berikut : 1. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan 2. Persentase Rumah Sakit Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang 3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Sasaran yang akan dicapai Badan PPSDM Kesehatan pada tahun 2019 adalah: 1. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas 2. Persentase Rumah Sakit Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang mencapai 60% 3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56.910 orang. Dalam upaya mencapai sasaran strategis program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan pada tahun 2019, Badan PPSDM Kesehatan menyusun berbagai strategi yakni : 1. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berbasis Tim (Team Based). 2. Peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi, mengikat dan lokal spesifik. 3. Pengembangan insentif baik material dan non material untuk tenaga kesehatan dan SDM Kesehatan. 4. Peningkatan produksi SDM Kesehatan yang bermutu.
13
5. Penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi pada 6. seluruh tenaga kesehatan. 7. Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan. 8. Pengendalian peserta pendidikan dan hasil pendidikan. 9. Peningkatan pendidikan dan pelatihan jarak jauh. 10. Peningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan persyaratan jabatan. 11. Pengembangan sistem kinerja. A.3. Kegiatan Badan PPSDM Kesehatan Mengacu kepada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 dan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja K/L) tahun 2016, terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan PPSDM Kesehatan pada tahun 2016, yaitu : 1. Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 2. Pelatihan SDM Kesehatan 3. Pendidikan SDM Kesehatan 4. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 5. Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan 6. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
14
B.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah : 1.
Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2.
Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3.
Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4.
Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5.
Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai
Perjanjian Kinerja Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 adalah : No
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas
dan
pemerataan
tenaga kesehatan
1. Jumlah Puskesmas yang minimal
2.000
memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 2. Persentase Rumah Sakit
35%
Kabupaten/Kota kelasC yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang 3. Jumlah SDM Kesehatan yang
21.510
ditingkatkan kompetensinya Perjanjian Kinerja Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 terlampir pada Lampiran -1
15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A.
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan PPSDM Kesehatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2016 dengan realisasinya. Secara keseluruhan capaian kinerja program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan sebesar 127% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian indikator. Dari tiga indikator kinerja program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, sebanyak dua indicator berhasil mencapai target, yaitu Indikator Persentase Rumah Sakit Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki empat dokter spesialis dasar dan tiga dokter spesialis penunjang, dan indicator Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya. Sementara indikator Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan tidak berhasil mencapai target yang ditentukan pada tahun 2016 ini. Rincian capaian kinerja terlampir pada Lampiran-2. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Badan PPSDM Kesehatan mendukung pencapaian sasaran strategis ke-5 Kementerian Kesehatan, yakni :
Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan
16
Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur melalui tiga indikator utama program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan, yaitu : 1. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan Cara perhitungan untuk indikator ini adalah nilai absolut Puskesmas yang telah terpenuhi tenaga kesehatan sesuai dengan standar, terutama tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga analis kesehatan 2. Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang Cara perhitungan indikator ini adalah jumlah rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang telah terpenuhi dokter spesialis dasar (Kandungan dan Kebidanan, Kesehatan Anak, Penyakit Dalam, dan Bedah) dan 3 dokter spesialis penunjang, dibagi total jumlah rumah sakit kabupaten/kota kelas C. 3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Cara perhitungan indikator ini adalah jumlah aparatur, tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kesehatan non aparatur dan masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuannya dengan memperoleh sertifikat melalui pendidikan dan pelatihan yang sudah terakreditasi. (Sumber : Lampiran Dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 20152019, hal 136) Gambar berikut ini menunjukkan keterkaitan indikator kinerja kegiatan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
17
Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan
Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesilias dasar dan 3 dokter spesialis penunjang
Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan secara team based (min 5 orang)
Jumlah residen yang ditempatkan dalam rangka penugasan khusus residen
Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan dalam rangka penugasan khusus individu
Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis baru yang menjalani WKS
Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI
Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis
Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi
Prosentasi program studi / institusi Poltekes yang terakreditasi baik
NSPK (regulasi)
Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)
Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi Jumlah peserta penerima program bantuan pendidikan SDM Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat biaya pendidikan (yg blm D III)
Data dan Informasi
Perancanaan dan Keuangan
Monitoring dan Evaluasi (misal: e-mones: DJA, Bappenas)
Gambar 3.1. Hierarki Indikator Kinerja Program PPSDM Kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yang melaksnakan internship 6
INDIKATOR 1 : Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa Puskesmas memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, karena keberadaannya yang berbasis wilayah. Disamping itu pula, Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan paling dasar dan terdepan dalam upaya mewujudkan peningkatan derajat kesehatan, terutama sejak sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2014. Sistem JKN yang ada ini menuntut dilakukannya
18
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Pada
era
JKN,
pelayanan
kesehatan
dilaksanakan
secara
berjenjang
dan
memberlakukan sistem rujukan, dengan harapan beban rumah sakit akan berkurang. Artinya sebagian besar pelayanan kesehatan diharapkan dapat diselesaikan di tingkat primer. Sukses dan tidaknya pelaksanaan JKN, salah satunya ditentukan oleh berjalan tidaknya sistem rujukan. Oleh karena itu, Puskesmas memiliki tugas sebagai gate keeper yaitu penyedia pelayanan kesehatan yang melakukan kontak pertama. Sebagai gate keeper, Puskesmas menyediakan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif, artinya meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Mengingat tugas tersebut, nampak bahwa Puskesmas berperan sangat strategis dalam mendukung JKN dan meningkatkan derajat kesehatan. Peran ini menuntut agar Puskesmas bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat di wilayahnya, tidak hanya menunggu sampai masyarakat menjadi sakit. Keberhasilan Puskesmas dalam menjalankan perannya tersebut membutuhkan ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai, terutama jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif.
Berdasarkan pasal 16 Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, disebutkan bahwa sumber daya manusia Puskesmas terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud paling sedikit terdiri atas : a. dokter atau dokter layanan primer; b. dokter gigi; c. perawat; d. bidan; e. tenaga kesehatan masyarakat; f. tenaga kesehatan lingkungan; g. ahli teknologi laboratorium medik; h. tenaga gizi; dan i. tenaga kefarmasian
19
Berdasarkan hasil pemetaan data SDM kesehatan, jumlah tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2016 yang tercakup oleh Subbagian Data dan Informasi, Sekretariat BPPSDMK adalah sebanyak 1.000.780 orang. Rincian per jenis tenaga sesuai dengan pengelompokkan dalam UU nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dapat kita lihat pada tabel berikut : Tabel 3.1. Jenis Rumpun Tenaga Kesehatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rumpun Ketenagaan Medis Psikologi Klinis Keperawatan Kebidanan Kefarmasian Kesehatan Masyarakat Kesehatan Lingkungan Gizi Keterapian Fisik Keteknisian Medis Teknik Biomedika Tenaga Kesehatan Tradisional Tenaga Kesehatan Lainnya Tenaga Penunjang Kesehatan Total
Jumlah 103.700 1.333 296.876 163.541 38.829 22.949 14.509 18.232 6.044 23.117 32.308 513 14.126 264.703 1.000.780
Sumber :Pemetaan Data SDMK, Desember 2016
Dari total cakupan 1.000.780 orang tenaga kesehatan, sebanyak 289.465 orang tenaga kesehatan yang dihitung berdasarkan standar tenaga kesehatan menurut Permenkes 75 tahun 2014, bekerja di 9.756 unit Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Distribusi jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas tersebut tidak merata di setiap Puskesmas. Belum seluruh Puskemas yang ada memenuhi jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan Permenkes 75 tahun 2014. Untuk itu, Badan PPSDM Kesehatan menetapkan indikator pengukuran pencapaian sasaran salah satunya melalui indikator jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan.
20
Jenis tenaga kesehatan yang dimaksud yaitu tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga analis kesehatan. Harapannya adalah agar jumlah dan jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif dapat tersedia dan tersebar lebih merata di Puskesmas seluruh Indonesia.
Grafik 3.1. Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2016 (Berdasarkan Standar Tenaga Kesehatan Menurut Permenkes 75 / 2014)
AHLI TEKNOLOGI LAB MEDIK
6.481
GIZI
9.318
KESLING
9.246
KESMAS
12.149
FARMASI
10.171 120.091
BIDAN
98.864
PERAWAT DOKTER GIGI DOKTER
6.618 16.527
Pada tahun 2016, dari target 2.000 unit Puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan, telah tercapai 1.618 Puskesmas (80,9 %). Tahun lalu, dari target 1.200 Puskesmas, tercapai 1.179 Puskemas (98 %). Hal ini menunjukkan pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas pada tahun 2016 masih belum maksimal. Bila diproyeksikan terhadap target tahun 2019, maka capaian kinerjanya baru sebesar 28,9%. Perhitungan indikator ini bersifat kumulatif, sehingga pencapaiannya baru benar-benar akan dinilai pada akhir tahun 2019. Namun upaya pemenuhan tenaga kesehatan per tahun tetap dilakukan oleh Badan PPSDM Keshatan.
21
Grafik 3.2. Target dan Capaian Indikator Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan per tahun
Salah satu upaya yang dilakukan Badan PPSDM Kesehatan dalam pemenuhan tenaga kesehatan adalah melalui program Nusantara Sehat. Program ini bertujuan memperkuat pelayanan kesehatan primer untuk mewujudkan Indonesia Sehat melalui peningkatan jumlah, distribusi, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan. Program Nusantara Sehat melibatkan sejumlah tenaga kesehatan di dalam satu tim kerja. Dengan mengirim tenaga kesehatan secara tim, diharapkan pelayanan kesehatan menjadi lebih optimal karena menggunakan pendekatan yang terintegrasi serta mengedepankan aspek preventif dan promotif, bukan sekedar kuratif seperti yang selama ini telah dilakukan. Pada tahun 2016, tim Nusantara Sehat yang didistribusikan sebanyak 131 tim, dengan total jumlah tenaga kesehatan sebanyak 728 orang. Program ini kini menjadi program nasional dan direncanakan untuk dilaksanakan secara terus menerus. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan program Nusantara Sehat melalui berbagai upaya untuk meningkatkan motivasi tenaga kesehatan strategis. Misalnya memberikan dukungan sarana, prasarana, peralatan, obat - obatan dan perbekalan kesehatan yang memadai pada fasilitas kesehatan tujuan, adanya perlindungan hukum bagi tim yang ditempatkan di daerah terpencil dan sangat terpencil, serta peningkatan kapasitas seluruh anggota tim agar mampu melakukan tindakan kegawatdaruratan medis di daerah terpencil dan sangat terpencil.
22
Ket : Pelepasan Tim Nusantara Sehat Periode I Tahun 2016 oleh Wakil Presiden
Upaya terobosan dan strategis lain yang direncanakan dilaksanakan oleh Badan PPSDM Kesehatan pada tahun 2016 terkait pemenuhan tenaga kesehatan adalah melalui penugasan khusus individu. Program ini serupa dengan team based Nusantara Sehat, tetapi dilakukan secara individual dan tidak terbatas pada dokter, dokter gigi, atau bidan saja sebagaimana program PTT terdahulu.
23
Akan tetapi dalam pelaksanaannya, upaya ini terkendala dari segi regulasi sehingga pelaksanaannya menjadi tertunda. Selain itu, melalui 38 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan PPSDM Kesehatan, rata-rata kurang lebih 20.000 tenaga kesehatan per tahun diproduksi berbagai jurusan dan program studi yang ada. Untuk tahun 2016, total jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah sebanyak 20.315 orang lulusan. Para lulusan Poltekkes Kemenkes ini diharapkan siap didayagunakan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Memperhatikan tidak terpenuhinya target kinerja indikator Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa masih diperlukan serangkaian langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Badan PPSDM Kesehatan. Misalnya menyusun dan mempercepat segala NSPK urusan pemerintahan yang mengatur tentang penempatan SDM Kesehatan strategis seperti NSPK tentang penugasan khusus individual, Dokter Layanan Primer (DLP), dan NSPK lain yang dibutuhkan. Perlu dipikirkan pula upaya penguatan program Nusantara Sehat untuk meningkatkan motivasi tenaga kesehatan strategis misalnya dukungan peraturan kepegawaian yang memberikan jaminan karier bagi para tenaga kesehatan yang telah bersedia ditempatkan khususnya di DTPK. Di samping itu, peran serta pemerintah daerah dibutuhkan dalam pemenuhan tenaga kesehatan, khususnya di Puskesmas. Adanya desentralisasi telah mengakibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam pelayanan kesehatan baik pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), serta merupakan urusan pemerintah yang wajib karena bersifat pelayanan dasar. Terkait SDM Kesehatan, dalam lampiran UU nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembagian urusan terkait SDM Kesehatan ini dijelaskan lebih lanjut dalam UU nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
24
Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap (a) pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan, (b) perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; dan (c) pelindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik. Pada pasal 13, disebut bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan. Dengan demikian, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja secara sinergis melaksanakan pembangunan kesehatan yang terencana, terpadu dan berkesinambungan dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
INDIKATOR 2: Persentase RS Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan
kesehatan
perorangan
secara
paripurna
yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Untuk meningkatkan ketersedian dan mutu SDM Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, ditetapkan indikator persentase rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang memiliki empat dokter spesialis dasar dan tiga dokter spesialis penunjang. Empat dokter spesialis dasar yang dimaksud yaitu dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter bedah, sedangkan tiga dokter spesialis penunjang yaitu dokter spesialis radiologi, dokter spesialis anestesi, dan dokter spesialis patologi klinik
25
Grafik 3.3. Target dan Capaian Indikator Persentase RS Kabupaten/Kota kelas C yang Memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang per Tahun
Target
Capaian
60% 50%
45,22% 35,00% 30%
2015
40%
35%
2016
2017
2018
2019
Jumlah rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang terdata adalah 314 rumah sakit. Dari total 314 tersebut, rumah rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang telah memiliki empat dokter spesialis dasar dan tiga spesialis penunjang ada sebanyak 142 rumah sakit (45,22 %) sehingga persentase capaiannya adalah 129,20 %. Dibandingkan tahun lalu, persentase rumah rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang telah memiliki empat dokter spesialis dasar dan tiga spesialis penunjang adalah 117 %. Tahun lalu, jumlah rumah rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang telah memiliki empat dokter spesialis dasar dan tiga spesialis penunjang adalah 104 rumah sakit. Berarti terdapat 38 rumah sakit
kabupaten/kota
yang
mendapat
tambahan
dokter
spesialis.
Apabila
diproyeksikan terhadap target yang ingin dicapai di tahun 2019, maka persentase kinerjanya telah mencapai 75 %. Salah satu upaya pemenuhan dokter spesialis di rumah sakit kelas C yang dilakukan oleh Badan PPSDM Kesehatan, adalah melalui penugasan khusus residen. Berdasarkan Permenkes nomor 9 tahun 2013 tentang penugasan khusus tenaga kesehatan, residen adalah dokter atau dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Masih menurut Permenkes yang sama, Residen terdiri dari Residen Senior dan Residen Pasca Jenjang I.
26
Residen Senior adalah dokter/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan spesialis yang khusus dan sudah memasuki tahap akhir pendidikan di rumah sakit pendidikan atau di rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Sementara yang dimaksud dengan Residen Pasca Jenjang I adalah dokter/dokter gigi yang mendapatkan bantuan pendidikan dokter spesialis / dokter gigi spesialis dari Kementerian Kesehatan yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang I. Penugasan khusus residen ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan), DBK (Daerah Bermasalah Kesehatan) dan RS kelas C dan kelas D di Kabupaten / Kota yang memerlukan pelayanan medik spesialistik. Untuk tahun 2016 ini, jumlah residen yang ditempatkan melalui penugasan khusus sebanyak 678 orang. Disamping itu, Badan PPSDM Kesehatan juga memberikan bantuan biaya pendidikan dokter spesialis / dokter gigi spesialis bagi para dokter dan dokter gigi. Berdasarkan Permenkes nomor 44 tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, perencanaan kebutuhan Program Bantuan PDS/PDGS mengutamakan pemenuhan 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar dan 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik. Empat pelayanan medik spesialis dasar yang dimaksud meliputi Obstetri dan Ginekologi, Bedah, Anak dan Penyakit Dalam. Sementara empat spesialis penunjang yang dimaksud adalah Anestesi, Radiologi, Patologi Klinik, dan Rehabilitasi Medik. Sementara untuk program pendidikan dokter gigi spesialis, berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan PPSDMK, diprioritaskan untuk Bedah Mulut, Konservasi Gigi dan Penyakit Mulut. Setelah selesai masa pendidikan, mereka wajib mengikuti masa pengabdian yang lamanya telah diatur dalam Permenkes tersebut.
27
Grafik 3.4. Jumlah Total Peserta PPDS per Program Studi (sesuai indikator) Sampai Dengan Tahun 2016
4325 430 522 162 434 657 623 772 725
1
0
1000
2000
3000
4000
5000
Total
Patologi Klinik
Anestesiologi
RM
Radiologi
Obstetri Ginekologi
Ilmu Bedah
Ilmu Penyakit Dalam
Ilmu Kesehatan Anak
(Sumber : Hasil Pengolahan Data SDM Kesehatan, 2016)
Untuk tahun 2016, jumlah peserta baru penerima bantuan biaya pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis adalah sebanyak 396 orang, yang terdiri dari angkatan XVI sebanyak 150 orang dan angkatan XVII sebanyak 246 orang. Rendahnya jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan ini salah satunya dikarenakan rendahnya tingkat kelulusan di fakultas kedokteran dan kedokteran gigi. Pada umumnya, peserta penerima bantuan PPDS/PPDGS adalah para dokter umum / dokter gigi yang telah bekerja di fasilitas pelayanan, yang umumnya terpencil. Atau mereka yang bekerja sebagai PNS di daerah pengusul. Terdapat kemungkinan mereka kurang terpapar perkembangan informasi kesehatan terkini terkait bidang keilmuan yang diminati. Pusat Peningkatan Mutu SDMK telah me-launching program e-learning PPDS/PPDGS berbasis website pada Agustus 2014, yang bertujuan untuk meningkatkan peluang menjadi dokter spesialis/dokter gigi spesialis, melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan secara mandiri. Modul pembelajaran ini dapat diakses melalui website Badan PPSDM Kesehatan. Hanya saja seberapa besar pemanfaatan dan keberhasilan program ini oleh dokter umum / dokter gigi masih belum dapat diukur. Masih perlu dilakukan sosialisasi secara aktif tidak hanya kepada calon peserta, tetapi juga kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
28
Selain itu perlu dilakukan update dan pengayaan modul pembelajaran secara terusmenerus, mengikuti perkembangan akademis. Untuk itu, perlu dilakukan pemantauan atas program pembelajaran jarak jauh ini apakah telah tepat pada sasaran.
INDIKATOR 3 : Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan salah satunya sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusianya, karena SDM merupakan aset utama yang berperan sebagai mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi suatu kegiatan dan program. Dalam Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, yang dimaksud dengan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Dalam Perpres tersebut disebutkan pula bahwa sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung/penunjang kesehatan wajib memiliki kompetensi untuk mengabdikan dirinya di bidang kesehatan.
Sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung/penunjang kesehatan, mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (hak asasi) sebagai makhluk sosial, wajib memiliki kompetensi, kewenangan untuk mengabdikan dirinya di bidang kesehatan, mempunyai etika, berakhlak luhur, dan berdedikasi tinggi dalam melakukan tugasnya. (Perpres 72/2012, Butir 273)
SDM Kesehatan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, baik melalui pendidikan maupun pelatihan. Melalui peningkatan kompetensi, diharapkan SDM Kesehatan akan senantiasa terpapar informasi kesehatan terkini (up to date), sehingga peningkatan kinerja dapat terjadi.
29
Untuk tahun 2016, jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya adalah sebanyak 37,830 orang, atau tercapai 176 % dari target yang ditetapkan sebesar 21.510 orang. Tahun 2015 lalu, dari target 10.200 orang, tercapai 13.003 orang SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (127 %), artinya terdapat kenaikan sebesar 49 %. Bila diproyeksikan ke target 2019, maka capaian kinerja indikator ini adalah 66 %. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan melalui pelatihan didukung oleh kinerja 3 (tiga) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan 3 (tiga) Balai Pelatihan Kesehatan yang menjadi UPT Badan PPSDMK, serta Balai Pelatihan Kesehatan Daerah (Bapelkesda) milik Pemerintah Daerah Provinsi melalui alokasi dana dekonsentrasi. Ada pula upaya Badan PPSDMK dalam peningkatan kualitas SDM kesehatan melalui pendidikan, dengan program inovasi percepatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan dari pendidikan menengah dan Diploma I ke jenjang Diploma III. Program ini dilaksanakan melalui pendidikan reguler dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Poltekkes yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Akan tetapi pelaksanaan melalui program pendidikan reguler untuk tahun 2016 ini masih terkendala dalam regulasinya. Untuk itu perlu dilakukan percepatan regulasi dengan berkoordinasi dengan Kemenristek Dikti dn Kemen PAN-RB.
Grafik 3.5. Target dan Capaian Indikator Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya per Tahun 60.000
56.910
50.000 44.850 40.000
37.830 33.060
30.000 21.510
20.000 13.003 10.000
10.200
2015
2016
2017 Target
30
Capaian
2018
2019
Pencapaian indikator jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya dihitung dari total penjumlahan jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi, ditambah dengan jumlah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya dan jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan. Untuk tahun 2016, jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan adalah sebanyak 1.499 orang, dengan rincian 1.103 orang mengikuti tugas belajar untuk jenjang pendidikan D-III, D-IV, S-1, S-2, S-3 dan profesi; serta 396 orang penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Sementara jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan pada pelatihan terakreditasi pada tahun 2016 adalah 34.142 orang, serta untuk pendidik dan tenaga
30
kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan adalah sebanyak 2.189 orang. Tabel 3.2. Jenis Pelatihan Tahun 2016 JENIS PELATIHAN 1 Pre Service 1 Prajabatan 2 Pratugas
30
JUMLAH PESERTA 0 0
2 In Service 1 Penjenjangan 2 Manajemen 1 Manajemen Kesehatan 2 Manajemen Non Kesehatan 3 Teknis 1 Teknis Profesi Kesehatan 2 Teknis Program Kesehatan 3 Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen 4 Fungsional 1 Fungsional Kesehatan 2 Fungsional Non Kesehatan JUMLAH
1.215 3.942 12.913 10.047 3.688 1.752 585 34.142
(Sumber : Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, 2016)
31
Sementara jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2016 adalah sebanyak 2.189 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.3. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2016
31
(Sumber : Pusat Pendidikan SDMK, 2016)
B.
REALISASI ANGGARAN
31
Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan, pada tahun 2016 Badan PPSDM Kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.065.592.053.000,-. Anggaran tersebut dibagi berdasarkan belanja, menjadi Rp 1.089.286.061.000,- untuk belanja pegawai, Rp 3.692.729.898.000,untuk belanja barang, dan Rp 1.283.576.094.000,-untuk belanja modal. Komposisi alokasi pagu berdasarkan Kewenangan dan Belanja, dapat dilihat pada tabel berikut:
32
Tabel 3.3. Komposisi Alokasi Badan PPSDMK Per Kewenangan dan Belanja Tahun 2016 INSTANSI Kantor Pusat BBPK / Bapelkes Poltekkes Kemenkes Dekonsentrasi TOTAL
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG
279.817.106.000 33.252.093.000 776.216.862.000
1.952.554.356.000 349.590.180.000 1.189.839.060.000
1.089.286.061.000
200.746.302.000 3.692.729.898.000
BELANJA MODAL
TOTAL
7.855.154.000 16.828.812.000 1.258.892.128.000
2.240.226.616.000 399.671.085.000 3.224.948.050.000
1.283.576.094.000
200.746.302.000 6.065.592.053.000
(Sumber : Business Inteligent Monev SMART, DJA Kemenkeu, 2016)
Dikarenakan adanya Instruksi Presiden melalui Inpres nomor 4 tahun 2016 tertanggal 12 Mei 2016 dan Inpres nomor 8 tahun 2016 tertanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian / Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, maka anggaran Badan PPSDM Kesehatan direvisi menjadi Rp 5.911.059.021.000,-. Dari pagu anggaran sejumlah Rp 5.911.059.021.000-. tersebut terdapat pula anggaran yang di selfblocking sebesar Rp 1.235.416.367.000,-, sehingga pagu yang bisa dimanfaatkan oleh Badan PPSDM Kesehatan adalah sebesar Rp 4.675.642.654.000,(Revisi dan Selfblocking Anggaran Badan PPSDM Kesehatan terlampir). Rincian alokasi anggaran pasca selfblocking dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.4. Alokasi Anggaran BPPSDMK Pasca Selfblocking Per Kegiatan Tahun 2016
32
KEGIATAN
PAGU AWAL
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Pelatihan SDM Kesehatan Pendidikan SDM Kesehatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Internship Tenaga Kesehatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM (PPSDM) Kesehatan
544.731.159.000 405.127.200.000 113.036.013.000 364.769.503.000 650.000.000.000 1.151.396.902.000 2.681.998.244.000
128.342.923.000 180.147.139.000 49.739.003.000 152.678.409.000 84.884.616.000 143.411.696.000 496.212.581.000
PAGU PASCA SELF BLOCKING 416.388.236.000 224.980.061.000 63.297.010.000 212.091.094.000 565.115.384.000 1.007.985.206.000 2.185.785.663.000
TOTAL
5.911.059.021.000
1.235.416.367.000
4.675.642.654.000
SELF BLOCKING
(Sumber :Business Inteligent Monev SMART, DJA Kemenkeu, 2016)
33
Untuk tahun anggaran 2016, persentase realisasi anggaran Badan PPSDM Kesehatan adalah 86,43 % atau terealisasi sejumlah Rp 4.041.082.846.489,- dari pagu pasca selfblocking. Rincian realisasi anggaran per kegiatan i) dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut : Tabel 3.5. Realisasi BPPSDMK Per Kegiatan Tahun 2016
KEGIATAN
PAGU PASCA SELFBLOCKING
REALISASI
%
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
416.388.236.000
323.518.437.725
77,70
Pelatihan SDM Kesehatan
224.980.061.000
191.629.061.205
85,18
63.297.010.000
51.706.883.741
81,69
212.091.094.000
98.970.119.884
46,66
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2.185.785.663.000
2.065.663.043.816
94,50 33
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
1.007.985.206.000
880.367.440.849
87,34
565.115.384.000
429.227.859.269
75,95
4.675.642.654.000 4.041.082.846.489
86,43
Pendidikan SDM Kesehatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan TOTAL (Sumber :Business Inteligent Monev SMART, DJA Kemenkeu, 2016)
Gambar Dashboard Kinerja Anggaran BPPSDMK Tahun 2016 Pada Aplikasi SMART – DJA Kementerian Keuangan
Sumber : http://monev.anggaran.depkeu.go.id/smart/index.php/eselon
34 Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran pada aplikasi SMART milik Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, nilai kinerja BPPSDMK Tahun Anggaran 2016 adalah 82,65 dan masuk dalam kategori Baik. C. 34
SUMBER DAYA MANUSIA Salah satu unsur penting yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi adalah sumber daya manusia. Agar organisasi memiliki kinerja yang baik, dibutuhkan SDM yang cukup secara jumlah serta berkompeten dan berkualitas. Hingga akhir tahun 2016 jumlah pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungani Badan PPSDM Kesehatan berjumlah 9.678 orang. Pegawai ini tersebar di Kantor Pusat dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan PPSDM Kesehatan. Rincian jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.6. Jumlah PNS di Lingkungan BPPSDMK Berdasarkan Jabatan Tahun 2016 Jabatan
Jumlah
Struktural Fungsional Staf
200 3.757 5.745
Tabel 3.7. Jumlah PNS Di Lingkungan BPPSDMK Berdasarkan Golongan Per Unit Kerja Tahun 2016 Unit Kerja
34
Sekretariat Badan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK Pusat Pendidikan SDMK Pusat Pelatihan SDMK Pusat Peningkatan Mutu SDMK BBPK dan Bapelkes Nasional Poltekkes Kemenkes
IV 27 13
Golongan III II 87 21 55 7
I 2 -
8 17 10
74 63 59
10 15 3
1 1
92 96 73
76 1.256
284 5.863
125 1.411
18 171
503 8.702
Total 137 75
35
TOTAL
1.407
6.485
1.592
193
9.678
Grafik 3.5. Komposisi PNS di Lingkungan BPPSDMK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016
35
Komposisi PNS BPPSDM KTahun 2016
35 42% 58%
Pria Wanita
36
BAB IV PENUTUP
L
aporan Kinerja Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan PPSDM Kesehatan beserta seluruh jajarannya kepada Menteri
Kesehatan. Laporan ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan, yang diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Program, sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Kinerja Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016. Secara umum capaian indikator kinerja program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan di tahun 2016 menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rata-rata persentase sebesar 127 %. Dibandingkan tahun 2015, terdapat kenaikan rata-rata persentase capaian sebesar 13 %. Akan tetapi masih terdapat satu indikator yang belum mencapai target yang diharapkan, yakni indikator jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan, yang persentase capaiannya hanya 80,9 %. Ketidakberhasilan pencapaian target indikator tersebut menunjukkan bahwa selain membutuhkan upaya dan kerja keras pemerintah Pusat, khususnya Badan PPSDM Kesehatan, juga dibutuhkan dukungan, komitmen, keterlibatan dan peran serta pemerintah daerah. Pemerintah Pusat akan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan melakukan distribusi tenaga kesehatan melalui berbagai program inovatif seperti Nusantara Sehat, Penugasan khusus individu dan WKDS. Selain itu Pemerintah Pusat akan melakukan penyiapan segala NSPK yang terkait upaya pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, baik secara jumlah, jenis dan distribusi tenaga kesehatan. Serta mengupayakan kerjasama lintas kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB untuk bersama-sama menyediakan NSPK terkait tenaga kesehatan dan formasi pengadaan pegawai. Pemerintah Pusat juga akan mendampingi Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebutuhan tenaga kesehaan berdasarkan analisis beban kerja. Pengawasan dan evaluasi akan dilakukan bersama-sama sesuai dengan kewenangan masingmasing. Kerjasamapun akan dibangun secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
37
1) Perjanjian Kinerja Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 2) Perjanjian Kinerja Pusat-Pusat di lingkungan Badan PPSDMK Tahun 2016 3) Tabel Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan PPSDM Kesehatan per Triwulan 4) Tabel Data Jumlah Puskemas Yang Minimal Memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan 5) Surat Edaran Terkait Penghematan Anggaran Tahun 2016 di Lingkungan Kementerian Kesehatan 6) Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Tugas Belajar Tahun 2016 7) Tabel Data Jumlah RSUD Kelas C yang Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang 8) Tabel Nama Pelatihan Tahun 2016
vii
