KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, sebagai ucapan rasa syukur kita karena telah berakhirnya tahun 2015 dan bersamaan dengan telah selesainya pelaksanaan dari keseluruhan kegiatan tahun 2015 sesuai dengan program-program yang telah direncanakan. Semuanya tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat ini yang terdiri dari pelaksanaan tahun anggaran 2015. Pengadilan Negeri Sungailiat merasa bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 516-1/SEK/KU.01/11/2015 Tanggal 17 November 2015. LKjIP (Laporan Kinerja Intansi Pemerintah) ini merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Strategis tahun 2015-2019 yang diperjanjikan melalui perjanjian kinerja antara Sekretaris dan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat setiap awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) sebelumnya.

Penyusunan LKjIP ini mengacu kepada Program Kerja Tahun 2015 lalu yang telah disusun dengan memperhatikan potensi dan peluang maupun kendala yang dihadapi. Berkaitan hal tersebut dalam tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan visi, misi sebagai sumber data dalam penyusunan LKjIP ini sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi yang ada. Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari masih terdapat kekurangankekurangan yang belum sempurna seperti yang kita harapkan, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang akan datang.

Pengadilan Negeri Sungailiat

i


RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2015, merupakan LKjIPtahun pertama sejak dikeluarkannya Renstra Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2015–2019. Dalam LKjIP ini tertuang hasil review terhadap indikator kinerja utama dari Pengadilan Negeri Sungailiat dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2015-2019. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Sungailiat adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah dikirim ke pengadilan pengaju. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian out put dan out come kinerja lembaga peradilan dipengaruhi unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat. Secara umum, rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : TARGET 2015

REALISASI

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN JUMLAH

%

JUMLAH

SASARAN STRATEGIS I MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA menjadi akta 10 perkara 100 6

Persentase mediasi yang perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan 148 perkara Persentase perkara yang diselesaikan 310 perkara Persentase perkara yang diselesaikan dalam 310 perkara jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam 0 perkara jangka waktu lebih dari 5 bulan RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

%

60

60

100 100

148 982

100 316.77

100 316.77

100

978

315.48

315.48

5

4

0.41

8

158.47

160.05

PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding 360 perkara 95 948 Kasasi

SASARAN STRATEGIS II

PK

96.54

101.62

360 perkara

95

963

98.07

103.23

360 perkara

95

982

100

105.26

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA


ii

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS III PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap 365 perkara didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para 365 perkara pihak Prosentase penyitaan tepat waktu dan 365 perkara tempat. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara (4 78 perkara Majelis Hakim) RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

100

44

83.01

83.01

100

1107

303.28

303.28

100

982

269.04

269.04

100

953

307.41

307.41

100

276

353.84

353.84

SASARAN STRATEGIS IV PENINGKATAN AKSEBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 0 100 0 100 100 Persentase perkara yang dapat diselesaikan 55 perkara 100 208 378.18 378.18 dengan cara zitting plaatz Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat 365 perkara 100 982 269.04 269.04 diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus SASARAN STRATEGIS V PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

100

SASARAN STRATEGIS VI PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN a) Persentase pengaduan masyarakat yang 100 ditindaklanjuti b) Persentase temuan hasil pemeriksaan 100 eksternal yang ditindaklanjuti. RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

0

0

0

0

100

100

1

100

100

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA KESELURUHAN SASARAN STRATEGIS


iii


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

ii

DAFTAR ISI

iv

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

2

C. Sistematika Penyajian

5

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

6

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

6

BAB II

BAB III

BAB IV

a. Visi dan Misi

6

b. Tujuan dan Sasaran Strategis

9

c. Program Utama dan Kegiatan Pokok

10

B. Indikator Kinerja Utama

11

C. Rencana Kinerja Tahunan 2016

13

D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) tahun 2015

14

AKUNTABILITAS KINERJA

16

A. Pengukuran Kinerja

16

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

17

C. Akuntabilitas Keuangan

32

PENUTUP

37

A. Kesimpulan

37

B. Saran-saran

38

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Penetapan Kinerja Tahun 2015 4. Rencana Kinerja Tahun 2016 5. Matriks Renstra 6. Capaian Kinerja Tahun 2015 SK Tim Penyusun LKjIP


iv

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tidak terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Negeri Sungailiat dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai organisasi Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sungailiat mempunyai visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungailiat yang Agung”. Sebagai

Organisasi

mempertanggungjawabkan

Kantor kinerjanya

Pengadilan kepada

Negeri

publik.

Sungailiat

Pengadilan

Negeri

harus dalam

melaksanakan tugasnya baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu lembaga peradilan yang mandiri akan dapat terakomodir. LaporanKinerjaInstansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 1.

Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;

2.

Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;

3.

Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

4.

Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;

5.

Jujur, obyektif, transparan dan akurat;

6.

Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, setiap Pengadilan Negeri Sungailiat

1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat dan benar. Program-program yang ada di Pengadilan Negeri Sungailiat diprioritaskan yang terkait dengan akses publik sehingga dengan program-program tersebut di Pengadilan Negeri Sungailiat akan tercipta : 1.

Transparansi pengadilan dan akuntabelnya Pejabat Peradilan;

2.

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan dan akses publik;

3.

Perbaikan tata kerja dan pengembangan sumber daya manusia.

B. Tugas dan Fungsi 1. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri bertugas dan berwewenang : Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalamPasal 52 ayat (1) danayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang. 2. Fungsi : Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai lembaga peradilan di tingkat pertama di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menjalankan/fungsi utama lembaga yaitu : a.

Fungsi Peradilan Pengadilan Negeri Sungailiat merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan tingkat pertama untuk menjaga agar semua hukum dan undangundang di seluruh wilayah Bangka Belitung diterapkan secara adil dan benar. b. Fungsi Pengawasan 1. KetuaPengadilan Negeri Sungailiat melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan dapat diselenggarakan dengan seksama dan dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, Pengadilan Negeri Sungailiat

2

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara. 2. KetuaPengadilan Negeri Sungailat juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim-Hakim. Pengadilan Negeri Sungailiat merupakan Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Ketua Pengadilan Negeri tugas pokok dan fungsinya adalah : Pemimpin Pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri tugas pokok dan fungsinya adalah : Mewakili Ketua Pengadilan Negeri dalam hal ini merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri. 3. Hakim tugas pokok dan fungsinya adalah : Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggnung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri menyusun Program Kerja Jangka Panjang dan jangka Pendek, serta melaksanakan Pengawasan Bidang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat. 4. Panitera/Sekretaris tugas pokok dan fungsinya adalah : Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi Perkara, Administrasi Umum dan Administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konseprumusan kebijakan dalam menggerakan pelaksanaan


3

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 tugas kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek. 5. Wakil Panitera tugas pokok dan fungsinya adalah : Membantu Panitera/Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan, Mengevaluasi dan Melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Wakil Sekretaris tugas pokok dan fungsinya adalah : Mewakili Panitera/Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di Kesekretariatan bertanggung jawab dalam menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan serta bertanggung jawab kepada Panitera/Sekretaris 7. Panitera Muda Perdatatugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan megkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian Kepaniteraan Perdata serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Wakil Panitera. 8. Panitera Muda Pidana tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian Kepaniteraan Pidana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Wakil Panitera. 9. Panitera Muda Hukum tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian Kepaniteraan Hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Wakil Panitera. 10. Kasubbag

Umum

tugas

pokok

dan

fungsinya

adalah

:

Memimpin

dan

mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bagian Umum (rumah tangga)

serta

menyiapkan

konsep

rumusan

kebijakan

dalam

pelaksanaan

mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Wakil Sekretaris. 11. Kasubbag Kepegawaian tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bagian Kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Wakil Sekretaris. 12. Kasubbag Keuangan tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bagian Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Wakil Sekretaris. Pengadilan Negeri Sungailiat

4

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 13. Panitera Pengganti tugas pokok dan fungsinya adalah : Mendampingi dan membantu Hakim dalam menyidangkan perkara dan membuat berita acara, membuat instrumen sidang, dan menyerahkan berkas perkara yang telah selesai kepada Panitera Muda Hukum serta bertanggung jawab kepada Panitera/Sekretaris. 14. Jurusita/Jurusita Pengganti tugas pokok dan fungsinya adalah : Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab kepada Panitera/Sekretaris. C. Sistematika Penyajian Pada dasarnya laporan akuntabilitaskinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat dalam tahun 2015, dengan bentuk sajian seperti berikut : KATA PENGANTAR EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) DAFTAR ISI BAB I

:

Pendahuluan, menguraikan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sertasistematikapenyajian.

BAB II

:

PerencanaandanPenetapanKinerja,terdiridari

Rencana

Strategis2015-2019, indikator kinerjautama 2015, rencana kinerja tahunan 2015, dan perjanjian kinerja yaitu dokumen penetapan kinerja tahun 2015. BAB III

:

AkuntabilitasKinerja, uraian dari pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja, dan analisis akuntabilitas

kinerja

tentang

pencapaian

sasaran-sasaran

organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. BAB IV

:

Penutup, kesimpulan dan saran.

BAB V

:

Lampiran, struktur organisasi, indikator kinerja utama 2015, rencana kinerja tahun 2017, matrik rencana strategis tahun 20152019, penetapan kinerja tahun 2016, pengukuran kinerja, dan SK Tim

Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah.


5

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2015-2019. Renstra kali ini merupakan visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri sungailiat sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung RI berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sungailiat. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Sungailiat adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungailiat yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sungailiat Visi Visi Pengadilan Negeri Sungailiat mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI

yang

berhasil dirumuskan pada kesimpulan Rakernas Mahakamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada rakernas berikutnya. Penjelasan : a) Pengadilan Negeri menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum khususnya; b) Sungailiat, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Negeri; c) Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran; Pengadilan Negeri Sungailiat

6

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara. Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merajuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Visi merupakan harapan dan cita-cita Pengadilan Negeri Sungailiat khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Misi Untuk Visi dari suatu organisasi, maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus dijalankan. Adapun Misi Pengadilan Negeri Sungailiat, sesuai dengan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu : 1.

Menjaga kemandirian badan peradilan;

2.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari kebenaran;

3.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut : a.

Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya

kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian instutional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal Pengadilan Negeri Sungailiat

7

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasi kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan diseluruh Indonesia. Selain kemandirian Instutional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan peradilan. Tujuan penyelenggaraan peradilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang. b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya orientasi perbaikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial,yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan. c.

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan

pergerakan perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (yudisial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, Pengadilan Negeri Sungailiat

8

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 secara operasional, Pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain Pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan nonyudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung akan menitikberatkan peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-yudisial. d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggngjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan atau pun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparans, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Sungailiat akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Kemampuan dan Kinerja Pengadilan agar lebih efektif dan efisien;

2.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan;

3.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan;


9

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek daripada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Sungailiat adalah : 1.

Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, berwibawa dan tidak memihak;

2.

Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan lembaga peradilan kepada masyarakat dan pencari keadilan;

3.

Menyelenggarakan pengorganisasian Pengadilan Negeri Sungailiat;

4.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri

Sungailiat dalam tahun 2015-2019. Karena keempat sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, maka Pengadilan Negeri Sungailiat dalam tahun 2015 menetapkan sasaran yang dicapai dalam tahun 2015 dengan memperhatikan fungsi Pengadilan Negeri Sungailiat serta unit-unit kerja yang ada dibawahnya yang mendukung Lembaga Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sasaran tersebut tercerminkan dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2015. Program Utama dan Kegiatan Pokok Salah satu inti kegiatan yang merupakan program utama dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sungailiat adalah pelayanan publik dengan transparansi, cepat tanggap, efektif dan efisien. Program dan kegiatan skala prioritas Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2015 mempunyai 6 (enam) kegiatan pokok, sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Publik. Melayani masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dari Pengadilan Negeri Sungailiat dengan adanya Meja Informasi (desk info), TV Media dan website Pengadilan Negeri Sungailiat yang berbasis IT; 2) Program Penegakan Hukum dan HAM. Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah peningkatan kapasitas penanganan perkara pada proses peradilan tingkat pertama dan perkara tunggakan. 3) Program Peningkatan Manajemen Aparatur Peradilan Umum. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia Pengadilan Negeri Sungailiat

10

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 yangberkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : a) Pelaksanaan pembinaan berstruktur; b) Tindak lanjut pengaduan yang masuk; c) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. 4) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia/Aparatur Peradilan. Kegiatan ini lebih terarah kepada para Pejabat dan Pegawai baik Teknis, Struktural, maupun Fungsional. Salah satunya dengan mengadakan Sosialisasi dan Ujian Sertifikasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa, dimana diharapkan agar muncul generasi-generasi baru yang lebih berprofesional dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5) Program Peningkatan Kinerja Aparatur Lembaga Peradilan Umum. Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Rumah-rumah Dinas Hakim, Pengadaan Alat Pengolah Data, Pengadaan Meubelair, dan Pengadaan Operasional yaitu Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4. 6) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur Lembaga Peradilan. Pengadaan Penambahan dan Pengembangan Sistem Jaringan IT, agar lebih mampu memberikan pelayanan keadilan kepada masyarakat yang lebih luas dan dapat mengontrol atau mengawasi kinerja dari para Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Sungailiat dengan dilengkapi CCTV. B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT Pengadilan Negeri Sungailiat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Nomor: W7.U2/ 4426/OT.01.3/12/2015, tanggal 31 Desember 2015, dapat dilihat sebagai berikut : NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a.

b.

c.

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan (sisa):  Perdata  Pidana Persentase perkara yang diselesaikan:  Perdata


PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian. X 100% Jumlah perkara yang di mediasi

Hakim Mediasi Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakim dan Panitera




Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

11

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015  Pidana Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Peningkatan Persentase aksepbilitas perkara yang putusan Hakim tidak mengajukan upaya hukum:  Banding  Kasasi  Peninjauan Kembali Peningkatan a. Persentase efektifitas berkas pengelolaan perkara yang penyelesaian diajukan perkara kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusika n ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahua n relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan a. Persentase aksesibilitas perkara masyarakat prodeo yang terhadap diselesaikan peradilan b. Persentase (acces to perkara yang justice) dapat diselesaikan di zitting plaatz c. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja d.

2.

3.

4.


Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)

Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan



Majelis Hakim Panitera


Majelis Hakim


Panitera


Panitera


Panitera dan Juru Sita


Panitera dan Juru Sita

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis X 100% Jml berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan

Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi zetting plaatz X 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara zetting plaat




Kepaniteraan/Kesek retariatan Jumlah amar putusan perkara (tipikor) yang di wibsite X 100% Jumlah putusan tipikor


Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)

12

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 sejak diputus Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti . d.

5.

6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan

Jml responden yang puas terhadap proses peradilan X 100% Jumlah responden yang disurvey

Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata

Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti X100% Jumlah temuan eksternal

Ketua Pengadilan & Panitera

Laporan hasil survey independen







C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat pada tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara sasaran yang menguraikan indikator kinerja dan target, program serta program yang ingin dicapai. Realisasi masing-masing indikator kinerja sesuai dengan rincian yang terletak pada sumber daya manusianya yang berkualitas dan fasilitas yang telah disediakan. Selanjutnya untuk menetapkan target kinerja tahun 2015, maka tidak terlepas dari Core Bussines Pengadilan Negeri Sungailiat yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara, sehingga apa saja yang harus dilaksanakan yang didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi dan berimbang untuk menyelesaikan perkara yang masuk. Rencana Kinerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 tertuang dalam bentuk Matrik Rencana Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut : RENCANA KINERJAPENGADILAN NEGERI SUNGAILIATTAHUN 2015 NO 1.

2.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan


INDIKATOR KINERJA a) Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b) Persentase sisa perkara yang diselesaikan c) Persentase perkara yang diselesaikan d) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

TARGET 2015 100 % 100 % 100 % 95 % 5%

13

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 aksepbilitas Hakim

3.

4.

5.

6.

putusan hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK pengelolaan yang disampaikan secara lengkap penyelesaian perkara b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan aksesibilitas masyarakat b) Persentase perkara yang dapat diselesaikan terhadap peradilan dengan cara zitting plaatz (acces to justice) c) Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi atas putusan kepatuhan terhadap perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap putusan pengadilan. yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a) Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b) Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100%

100 %

100 % 100% 100%

D. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2016 Penetapan

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sungailiat, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Sungailiat, sebagai berikut : NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

a) Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b) Persentase sisa perkara yang diselesaikan c) Persentase perkara yang diselesaikan d) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu


TARGET 2016 Jml

%

menyesuaikan

95

125 perkara

100

385 perkara

100

385 perkara

100

perkara

5

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

Penyelesaian perkara dengan upaya penyelesaian melalui mediasi Penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Sungailiat baik perkara Pidana maupun Perdata Percepatan penyelesaian perkara yang masuk Meminimalisirkan penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan

14


2.

3.

4.

5.

6.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

lebih dari 5 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara (4 Majelis Hakim) a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b) Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz c) Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b) Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.


385 perkara

100

Menyesuaikan

100

385 perkara

100

385 perkara

100

Menyesuaikan

100

385 perkara

100

15 perkara

100

185 perkara

100

385 perkara

100

Menyesuaikan

100

Meneysuaikan

100

Menyesuaikan

100

Ketelitian dalam menyidangkan memutus perkara

dan

Menerima berkas perkara dimohonkan banding, kasasi, PK.

yang

Menerima berkas perkara dan mencatat kedalam register (menginput ke SIPP/CTS) Menyampaikan relas putusan secara patuh dan sah.

Melaksanakan kegiatan sita berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Jumlah Majelis Hakim sebanding dengan perkara yang disidangkan Memberikan bantuan bagi masyarakat kurang mampu untuk menyelesaikan perkara melalui program prodeo yang disesuaikan dengan anggaran. Melaksanakan sidang ditempat bagi masyarakat didaerah sesuai dengan anggaran. Melakukan publikasi putusan yang dimuat kedalam website sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dengan memperhatikan ketentuan mengenai tata cara publikasi putusan yang telah ditetapkan Menidaklanjuti permohonan eksekusi yang berkekuatan hukum tetap

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat Menindaklanjuti hasil temuan pengawasan sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh pengawas

15

Rp. 15.230.000 Rp. 177.370.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015Pengadilan Negeri Sungailiat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan telah dicapai tahun 2015. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, masih belum mencapai target pencapian 2015. Maka hal itu, akan diupayakan agar pencapaiannya dapat ditingkatkan pada tahun 2016. Tahun 2015Pengadilan Negeri Sungailiat menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 17 (tujuh belas) indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2015, sebagai berikut :


16

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 TARGET 2015 NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SASARAN






INDIKATOR KINERJA

a) Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b) Persentase sisa perkara yang diselesaikan c) Persentase perkara yang diselesaikan d) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara (4 Majelis Hakim) d) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan e) Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz f) Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

c) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti d) Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

ANGGARAN JUMLAH

%

10 perkara

100

148 perkara 310 perkara

100 100

310 perkara

100

0 perkara

5

360 perkara

95

5 perkara

5

365 perkara

100

365 perkara

100

365 perkara

100

78 perkara

100

0

100

55 perkara

100

365 perkara

100

10 perkara

100

10 pengaduan

100

3 kegiatan

100

Rp. 40.640.000

RP. 168.360.000

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiap tahun, Pengadilan Negeri Sungailiat telah memiliki sistem yang bisa mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga pada tahun 2015, fokus Pengadilan Negeri Sungailiat memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif.


17

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Adapun perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut hanya bersifat penyempurnaan, agenda lanjutan pembaruan Pengadilan Negeri Sungailiat selama tahun 2015, meliputi: 1. Menjaga kesinambungan program penurunan tunggakan perkara, meliputi: a. Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA No. 138/2009; b. Redistribusi perkara yang berkategori perkara tunggakan; 2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara melalui: a. Membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara Panitera Pengganti dan Hakim : 3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi pengadilan (putusan

PN

Sungailiat, informasi status perkara). a. Kontinuitas penyempurnaan direktori putusan Pengadilan Negeri Sungailiat. b. Kontinuitas penyempurnaan sistem informasi status perkara (akurasi data, kelengkapan data). c. Memfungsikan secara maksimal

situs web Pengadilan Negeri Sungailiat dengan

membuka layanan seperti pengaduan online, polling/jajak pendapat masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri Sungailiat

dalam

keterbukaan informasi melalui situs web. Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai Ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja sebagai berikut : Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penyelesaian Perkara Sasaran

ini

dimaksudkan

untuk

menggambarkan

efektifitas

dan

efisiensi

penyelenggaran penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sungailiat. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5 (lima) indikator. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015, dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1. 2.

Indikator Kinerja

Target 2015 Jml %

Realisasi 2015 Jml %

Persentase mediasi yang menjadi akta 10 100 6 60 perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan : a. Pidana: 121 148 100 148 100


Capaian 2015 (%) 60 100

18

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 b. 3.

4. 5.

Perdata: 27

Persentase perkara yang diselesaikan : a. Pidana : 848 310 100 982 316.77 b. Perdata : 134 Persentase Perkara yang diselesaikan 310 100 978 315.48 dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase Perkara yang diselesaikan 0 5 4 0.41 dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

316.77 315.48 8

Rata-rata capaian

160.05%

1. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Jumlah perkara yang menjadi akta perdamaian dari mediasi tahun 2015 sebanyak 6 perkara dengan jumlah target perkara yang menjadi akta perdamaian sebanyak 10 perkara dengan persentase capaian di tahun 2015 sebesar60% yang menjadi akta perdamaian. 2. Penjelasan Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan Pada tahun 2015 jumlah sisa perkara yang diselesaikan sebanyak 148 perkara yang merupakan perkara sisa tahun 2014 yang belum terselesaikan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu sebesar148 perkara, maka persentase sisa perkara yang diselesaikansepanjang tahun 2015 sebesar 100 %. 3. Penjelasan Persentase Perkara yang diselesaikan Rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan putus. Artinya Pengadilan Negeri Sungailiat dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya 100% atau melebihi dari target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan masih adanya tunggakan perkara tiap tahunnya. Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Sungailiat menerima perkara sebanyak959 perkara (pidana 832, Perdata Gugatan 93, Perdata Permohonan 37)dan sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 148 perkara, jadi jumlah beban perkara yang ditangani sebanyak 1107 perkara, dengan jumlah perkara yang putus sebanyak 982, rasio penyelesaian perkara sebesar 88.70 %. Tabel Keadaan penyelesaian perkarasetiap bulan sepanjang tahun 2015 : Perkara Perdata Perkara Pidana No.

Gugatan

Bulan

1

Januari

2

Pebruari

3

Maret

Permohonan

Sisa Lalu

Masuk

Putus

Sisa

Sisa Lalu

Masuk

Putus

Sisa

Sisa Lalu

Masuk

Putus

Sisa

121

65

97

89

27

8

10

25

-

5

2

3

89

73

41

121

25

9

4

30

3

1

3

1

121

82

68

135

30

9

9

30

1

4

3

2


19

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 4

April

135

60

70

125

30

8

10

28

2

6

5

3

5

Mei

125

59

71

113

28

5

8

25

3

3

6

-

6

Juni

113

68

71

110

25

9

9

25

-

1

1

-

7

Juli

110

45

65

90

25

5

5

25

-

1

1

-

8

Agustus

90

95

52

133

25

9

10

24

-

3

3

-

9

September

133

63

75

121

29

8

3

29

-

1

1

-

10

Oktober

121

83

77

127

29

10

5

34

-

3

1

-

11

Nopember

127

77

108

96

34

6

13

27

2

2

2

2

12

Desember

96

62

53

105

27

4

13

18

2

7

7

2

90

99

37

35

Total Sisa Tahun 2015

832

848

105

18

2

Jika dipandang dari rasio penyelesaian perkarapada tahun 2015 berada di level 88.70%. Gambaran keadaan perkara Periode 2015 Tahun

Sisa Tahun lalu

Masuk

Jumlah

Putus

Sisa Akhir

2015

148

959

1107

982

125

Grafik keadaan perkara Periode 2015 1200 1000 800 600 400 200 0 2015 Grafik keadaan perkara yang putus Periode 2015 1000

982

800 600 400 200 0 2015


20


Grafik keadaan sisa Perkara Periode 2015 120 100 80 60 40 20 0

105

18

Pidana

Perdata Gugatan

2 Perdata Permohonan

Dari grafik diatas, keadaan perkara masuk dan putus menunjukkan trend fluktuatif. Meskipun demikian sisa perkara dapat ditekan semakin sedikit, perkara yang masuk kePengadilan Negeri Sungailiat tahun 2015adalah 959 perkara dan sisa perkara tahun 2014 adalah 148 perkara sedangkan yang diputus sejumlah 1107 perkara. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu sebesar 310 perkara, maka persentase perkara yang diselesaikan sepanjang tahun 2015 sebanyak 959 perkara dengan persentase sebesar309.35% 4. Penjelasan Persentase Perkara Yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Rasio perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Pada tahun 2015, perkara yang diselesaikan dalam waktu 5 bulan berjumlah 955 perkara, sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan berjumlah 959 perkara. Jadi, besarnya rasio perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan, yaitu sebesar (99.58%). Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu sebesar 310 perkara, maka persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sepanjang tahun 2015 sebanyak 955 perkara dengan persentase sebesar 308.06% 5. Penjelasan Persentase Perkara Yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih5 bulan Rasio perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Pengadilan Negeri Sungailiat

21

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Pada tahun 2015, perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih5 bulan berjumlah 4 perkara, sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan berjumlah 959 perkara. Jadi, besarnya rasio perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan, yaitu sebesar (0.41%).

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap hasil putusan Hakim.Semakin tinggi tingkat akseptabilitas putusan Hakim artinya tingkat kepuasan dan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan hakim meningkat. Pengadilan Negeri Sungailiat (memeriksa, mengadili, dan memutus perkara), diharapkan (putusan dikeluarkan) dari keseluruhan perkara yang diputus dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan dengan menerima 100 % putusan pengadilan tersebut.Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut : Target 2015 Realisasi 2015 Capaian 2015 (%) Jml % Jml % Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding 360 95 948 96.54 101.62 Kasasi 360 95 963 98.07 103.23 Peninjauan Kembali 360 95 982 100 105.26 1. Penjelasan rasio perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Indikator Kinerja

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Sungailiat sebanyak 959 perkara dengan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 148 perkara dan diputus sebanyak 982 perkara, terdiri dari: - Perkara Perdata Gugatan yang diputus sebanyak 99 perkara. - Perkara Perdata Permohonan yang ditetapkan sebanyak 35 Perkara - Perkara pidana yang diputus sebanyak 832 perkara - Beban Perkara sebanyak 1107 - Yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 34 perkara atau sebesar 3.46% dan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 948 perkara atau sebesar 96.54 %.


22


Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Target 2015 Jml %


360

948

95

Capaian 2015 (%)

96.54

101.62

2. Penjelasan rasio perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Sungailiat sebanyak 959 perkara dengan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 148 perkara dan diputus sebanyak 982 perkara, terdiri dari: - Perkara Perdata Gugatan yang diputus sebanyak 99 perkara. - Perkara Perdata Permohonan yang ditetapkan sebanyak 35 Perkara - Perkara pidana yang diputus sebanyak 832 perkara - Beban Perkara sebanyak 1107 - Yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 19 perkara atau sebesar 1.93% dan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 963 perkara atau sebesar 98.07 %. Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Target 2015 Jml % 360

95

Jml

%

Capaian 2015 (%)

963

98.07

103.23

Realisasi 2015

3. Penjelasan rasio perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Sungailiat sebanyak 959 perkara dengan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 148 perkara dan diputus sebanyak 982 perkara, terdiri dari: - Perkara Perdata Gugatan yang diputus sebanyak 99 perkara. - Perkara Perdata Permohonan yang ditetapkan sebanyak 35 Perkara - Perkara pidana yang diputus sebanyak 832 perkara - Beban Perkara sebanyak 1107 - Yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara atau sebesar 0 % dan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 982 perkara atau sebesar 100 %.


23


Indikator Kinerja Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum PK

tidak

Target 2015 Jml %


360

982

95

Capaian 2015 (%)

100

105.26

Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Pada sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tertib administrasi perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sungailiat.Peningkatan tertib administrasi perkara ini di Pengadilan Negeri Sungailiat direalisasikan dengan menggunakan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini yang meliputi yaitu, persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap; Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis; Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak; Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat; Ratio majelis Hakim terhadap perkara. Indikatortersebut menunjukan out comedari kegiatan bimbingan dalam pelayanan penyelesaian perkara dan pembinaan

para tenaga tehnis dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya oleh Pengadilan Negeri Sungailiat. Semakin banyak berkas perkara yang dikembalikan ke pengadilan pengaju mengindikasikan pembinaan SDM terkait belum berjalan secara maksimal dalam mendukung pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pencari keadilan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015, dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis


Target 2015

Realisasi 2015

Jml

%

Jml

%

Capaian 2015 (%)

-

100

44

83.01

83.01

365

100

1107

303.28 %

303.28 %

24

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio majelis Hakim terhadap perkara

365

100

982

269.04 %

269.04 %

310

100

953

307.41 %

307.41 %

78

100

276

353.84 %

353.84 %

Rata-rata capaian

263.32 %

1. Penjelasan rasio berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Rasio berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK dan disampaikan secara lengkap adalah merupakan nilai rata-rata persentase berkas perkara kasasi yang disampaikan secara lengkap dan persentase berkas perkara PK yang disampaikan secara lengkap. Dari laporan tahunan (cts) pada tahun 2015 tercatat jumlah berkas perkara Banding yang diajukan sebanyak 34 Perkara, sedangkan jumlah perkara Banding yang diajukan secara lengkap sebanyak 30 perkara dan jumlah berkas perkara kasasi yang diajukan sebanyak 19 perkara, sedangkan jumlahberkas perkara kasasi yang disampaikan secara lengkap sebesar 14 perkara.  Besarnya persentase berkas yang diajukan Banding

yang disampaikan secara

lengkap tahun 2015 adalah sebesar (30 perkara : 34 perkara) x 100% = 88.23%.  Besarnya persentase berkas yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap tahun 2015 adalah sebesar (14 perkara : 19 perkara)x 100% = 73.68 %  Untuk perkara Peninjauan Kembali (PK), pada tahun 2015 jumlah berkas perkara yang diajukan tidak ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk PK sebesar 100%. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap pada tahun 2015 ini adalah 44 : 53 x 100 % = 83.01 %. 2. Penjelasan rasio berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Sepanjang tahun 2015 rasio berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalahsebesar (100 %),

dimana jumlah berkas yang diregister tahun 2015

adalahsebanyak 1107 perkara dan jumlah perkara yang didistribuskan ke majelis adalahsebanyak 1107 perkara. Pengadilan Negeri Sungailiat

25

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu sebesar 365 perkara, maka persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Tahun 2015

sebanyak

1107 perkara dengan

persentase sebesar 303.28% 3. Penjelasan rasio penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Rasio penyampaian pemberitahuan relaasputusan tepat waktu,tempat dan para pihak adalah sebesar (100 %), dimana jumlah perkara yang putus tahun 2015 adalah sebanyak 982 perkara dan jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah sebanyak 982 perkara. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu sebesar 365 perkara, maka persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihakTahun 2015 sebanyak 982 perkara dengan persentase sebesar 269.04% 4. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat Rasio penyitaan tepat waktu dan tempat adalah sebesar (100%), dimana jumlah berkas perkara pidana yang masuk tahun 2015 adalah sebanyak 832 perkara dan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 121 perkara. Jumlah penyitaan tepat waktu dan tempat adalah sebanyak 953 perkara. Sehingga rasio pencapaiannya juga (100%). Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu sebesar 310 perkara, maka persentase penyitaan tepat waktu dan tempat Tahun 2015 sebanyak 953 perkara dengan persentase sebesar 307.41% 5. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 959 dan sisa perkara pada tahun yang lalu sebanyak 148 perkara dengan jumlah beban perkara pada tahun 2015 sebesar 1107 perkara. Untuk majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada tahun 2015 ada 4 majelis Hakim dengan rata-rata 1 Majelis Hakim menyelesaikan 1107: 4 = 276 perkara. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu sebesar 78 perkara dengan jumlah Majelis Hakim sebanyak 4 Majelis, maka rasio Majelis Hakim terhadap perkara pada Tahun 2015 sebesar 276: 78 x 100 % = 353.84 %


26

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to justice)

Pada sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan penyediaan ruang/akses kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pencari keadilan akan informasi diPengadilan Negeri Sungailiat.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Negeri Sungailiat direalisasikan dengan mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana

untuk pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi peradilan dan

keterjangkauan terhadap pelayanan peradilan. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator.Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 , dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Target 2015 Jml % 0 100

Jml 0

% 100

Capaian 2015 (%) 100

Realisasi 2015

55

100

208

378.18

378.18

365

100

982

269.04

269.04

Rata-rata capaian

249.07%

1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Sungailiat tidak ada perkara prodeo, jadi bisa dikatakan pada indikator ini mencapai target. 2. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz Jumlah perkara zitting plaatz pada tahun 2015 sebanyak 208 perkara dengan perkara yang diselesaikan berjumlah 208 perkara. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu sebesar 55 perkara, maka persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz Tahun 2015

sebanyak

208 perkara dengan persentase

sebesar 269.04% 3. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus


27

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Tahun 2015 jumlah putusan sebanyak 982 perkara yang dipublikasikan putusan usulan yang ditargetkan 100 % berjumlah 982 putusan (100%) Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu sebesar365 perkara, maka persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputusTahun 2015

sebanyak

982 perkara dengan persentase

sebesar 269.04% Indikator kinerja dapat dilihat pada jumlah yang diusulkan semakin meningkat seiring jumlah perkara yang telah diselesaikan di Pengadilan Negeri Sungailiat. Perkara yang diusulkan atau ditargetkan di lakukan penyeleksian untuk dipublikasikan, perkara yang dipublikasikan dilihat dari berbagai aspek antara lain; peristiwa hukum, bobot pertimbangan hukum, amar putusan, dan lain-lain. Indikator Kinerja Utama merupakan upaya Pengadilan Negeri Sungailiat dalam meningkatkan pelayanan publik, adapun upaya-upaya Pengadilan Negeri Sungailiat untuk meningkatkan dan mendukung Indikator kinerja penyediaan informasi di pengadilan. Dukungan teknologi informasi yang memadai, dibutuhkan kesiapan dan kapabilitas instansi

dalam

membangun

sebuah

sistem

informasi

yang dapat

diakses

publik.Kehadiran teknologi di ranah hukum diharapkan mampu membantu meringankan pekerjaan yang selama ini dikerjakan secara manual. Penerapan teknologi dalam proses pencatatan registrasi perkara, pengetikan naskah putusan, dan pengiriman berkas perkara, upaya tersebut antara lain : a. Kinerja Meja Informasi. Dalam perkembangannya, Pengadilan Negeri Sungailiat mengintegrasikan teknologi informasi dan kebutuhan publik atas informasi melalui penyediaan meja informasi. Sebagai realisasinya, Pengadilan Negeri Sungailiat membuka meja informasi, yang disediakan bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan penanganan perkara dan informasi lain dari pengadilan. Selama setahun terakhir, upaya membuka

meja

informasi

di

Pengadilan

Negeri

Sungailiat

terus

dikembangkan.Layanan ini berbasis teknologi informasi online sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Adapun informasi yang disediakan di layanan meja informasi ini adalah informasi perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).


28

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Penyediaan meja informasi merupakan langkah pembaruan yang memberikan dampak positif dalam beberapa hal, antara lain: 1. Memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan hakim maupun panitera; 2. Memudahkan pihak yang berperkara dan pengguna pengadilan bila ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan; 3. Menekan biaya, karena situs web Pengadilan Negeri Sungailiat bisa diakses darimana saja. 4. Memberikan pelayanan terbaik bagi pencari keadilan. b. Kinerja Penyediaan web site. Bagi para pencari keadilan dan masyarakat yang kesulitan untuk datang langsung ke meja informasi di pengadilan mereka dapat meperoleh informasi yang dibutuhkan melalui situs web Pengadilan Negeri Sungailiat yaitu www.pnsungailiat.go.id Berikut adalah beberapa informasi-informasi yang tersedia di web site pnsungailiat.go.id beserta gambar :

Gambar Link Terkait


29


Gambar Informasi Kepaniteraan Pidana

Gambar Informasi Kepaniteraan Perdata

Gambar Informasi Bagian Kepaniteraan Hukum

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Pada sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator, untuk mewujudkan sasaran tersebut. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 , dapat digambarkan sebagai berikut :

Jml

%

Jml

%

Capaian 2015 (%)

-

100

0

0

0

Target 2015

Indikator Kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Rata-rata capaian

Realisasi 2015

0

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjutimerupakan perbandingan antara jumlah permohonan Pengadilan Negeri Sungailiat

30

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 eksekusi atas putusan perkara perdatayang berkekuatan hukum tetap dengan jumlah permohonan eksekusi tersebut yang berhasil ditindaklanjuti. Jumlah permohonan eksekusi pada tahun 2015 sebanyak1 perkara, dengan yang berhasilditindaklanjuti sejumlah 0 perkara. Ini dikarenakan masih dalam tahap proses aanmaning II. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Sasaran

ini

dimaksudkan

untuk

menggambarkan

efektifitas

dan

efisiensi

penyelenggaran pengawasan di Pengadilan Negeri Sungailiat.Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 , dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target 2015 Jml %

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti


Capaian 2015 (%)

-

100

0

100

100

-

100

1

100

100

Rata-rata capaian

100

1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 menargetkan 100% yang masuk ke Pengadilan Negeri Sungailiat sepanjang Januari – Desember 2015 . Dengan rinciantindak lanjut sebagai berikut: 1. Pengaduan tidak layak diproses

: - pengaduan

2. Pengaduan layak diproses sejumlah

: - pengaduan, yang terdiri dari :

a. Masih proses telaah

= - pengaduan

b. Diperiksa Tim Pengawas PT BABEL

= - pengaduan

c. Dijawab dengan surat

= - pengaduan

d. Delegasi Internal (Panitera/Sekretaris)

= - pengaduan

Dari uraian di atas, pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Sungailiat sejumlah – pengaduan. Kinerja pada tahun 2015 dalam hal penanganan pengaduan mencapai 100%, karena tidak adanya pengaduan dari masyarakat yang masuk. Pengadilan Negeri Sungailiat

31

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 2. Penjelasan Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Tahun 2015 jumlah aparat peradilan di wilayah Pengadilan Negeri Sungailiat ada 1 (satu) pegawai yang dijatuhi hukuman. Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2015 adalah kurangnya anggaran yang memadai agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif, maka langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas adalah tim pengawas dari Pengadilan Negeri Sungailiat mengadakan telaah yang matang terhadap masalahmasalah yang kerap kali temukan sepanjang pelaksanaan tugas. Disamping itu, perlu dilakukan pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan melekat agar terwujud tertib administrasi dalam tertib register, tertib laporan dan tertib arsip. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Realisasi anggaran dan kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2015 adalahsebagai berikut: 1.

Pagu Tahun 2015 sebesar Rp. 10,485,221,000,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

2.

Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 10,417,160,874,(Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau 99,35% Dengan rincian pada tabel di bawahini: Realisasi Rincian Anggaran Per Jenis Belanja Per Januari sampai Desember 2015 Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah

Pagu Realisasi (Rp.) (Rp.) 5,478,676,000 5,434,155,502 905,937,000 901,437,372 4,100,608,000 4,081,568,000 10,485,221,000 10,417,160,874

Capaian (%) 99.22 99.48 99.53 99.35

Realisasi Anggaran PerProgram Tahun Anggaran 2015 No.

Program

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi Anggaran (Rp)

%

1

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

6,161,913,000

6,114,681,874

99,26

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4,100,608,000

4,081,568,000

99.53

2


32

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Mahkamah Agung 3 Peningkatan manajemen peradilan umum Jumlah


222,700,000

220,911,000

10,485,221,000 10,417,160,874

99,20 99.35

33

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN PN SUNGAILIAT TAHUN ANGGARAN 2015 POK 2015 (DIPA 2015 ) NO

KODE AKUN

1

2

005.01.01 1066.001 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 511157

1066.002

523111


DETIL KEGIATAN/SUB. KEGIATAN

PAGU

REALISASI ANGGARAN

%

SISA ANGGARAN

%

3

4

5

6

7

8

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MA DIPA 01 ( BADAN URUSAN ADMINISTRASI) A BELANJA PEGAWAI 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural Belanja Tunj. Fungsional Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj Umum PNS Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim JUMLAH B BELANJA BARANG BELANJA BARANG OPERASIONAL Penyelenggaraan Operasional dan 002 Pemeliharaan Perkantoran Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

KET. 9

1,897,485,000 47,000 152,501,000 42,740,000 32,500,000 2,261,105,000 360,255,000 125,391,000 372,852,000 28,600,000 205,200,000 5,478,676,000

1,889,971,320 22,899 151,749,482 42,522,704 26,130,000 2,248,405,000 358,490,977 124,884,120 363,539,000 24,590,000 203,850,000 5,434,155,502

99.60 48.72 99.51 99.49 80.40 99.44 99.51 99.60 97.50 85.98 99.34 99.22

7,513,680 24,101 751,518 217,296 6,370,000 12,700,000 1,764,023 506,880 9,313,000 4,010,000 1,350,000 44,520,498

0.40 51.28 0.49 0.51 19.60 0.46 0.49 0.40 2.50 14.02 0.66 0.78

47,250,000

47,250,000

100

0

0

34

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 523112

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon BelanjaLangganan Air Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Legas JUMLAH BELANJA BARANG OPERASIONAL

523121 522111 522112 522113 521111 521113 521114 521115 521119 521811 521813

521211

BELANJA BARANG NON OPERASIONAL Belanja Bahan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Belanja Perjalanan Biasa Belanaja Perjalanan Dinas Dalam Kota JUMLAH BELANJA BARANG NON OPERASIONAL

521811 524111 524113

005.01.02 534131 532111 533111 Pengadilan Negeri Sungailiat

C

BELANJA MODAL Belanja Modal Jaringan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal gedung dan bangunan

3,500,000

3,498,400

99.95

1,600

0.05

85,245,000 93,360,000 3,000,000 18,240,000 168,300,000 3,600,000 13,250,000 38,880,000 8,265,000 44,775,000

84,549,556 93,206,568 2,649,588 17,855,560 167,822,750 3,593,500 13,250,000 38,880,000 8,265,000 44,775,000

99.18 99.84 88.32 97.89 99.72 99.82 100 100 100 100

695,444 153,432 350.412 384,440 477,250 6,500 0 0 0 0

0.82 0.16 11.68 2.11 0.28 0.18 0 0 0 0

960,000

960,000

100

0

0

528,625,000

526,555,922

99.60

2,069,078

0.40

11,880,000 3,495,000

11,569,000 3,486,450

97.38 99.76

311,000 8,550

2.62 0.4

25,000,000 111,987,000 2,250,000 154,612,000

25,000,000 111,665,000 2,250,000 153,970,450

100 99.71 100 99.58

0 322.000 0 641,550

0 0.29 0 0.42

200,000,000 864,204,000 3,036,404,000

200,000,000 848,466,000 3,033,102,000

100 98.18 99.89

0 15,738,000 3,302,000

0 1.82 0.11 35


JUMLAH BELANJA MODAL JUMLAH PAGU DIPA 01 005.03.07

DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL

521211

Belanja Bahan

522151 521811

Belanja Jasa dan Profesi Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

524111

Belanja Perjalanan Biasa (Dalam Negeri)

521219 524113

Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota JUMLAH BELANJA BARANG NON OPERASIOANAL

521114

JUMLAH PAGU 01 + 03


BELANJA BARANG OPERASIONAL Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat JUMLAH BELANJA BARANG OPERASIOANAL JUMLAH PAGU 03

4,100,608,000

4,081,568,000

99.53

19,040,000

0.47

10,262,521,000 10,196,249,874

99.35

66,271,126

0.65

1,215,000 2,400,000 13,200,000

1,215,000 2,400,000 13,200,000

100 100 100

0 0 0

0 0 0

5,000,000 500,000 28,640,000 124,020,000 4,000,000 39,325,000 3,400,000 221,700,000

5,000,000 500,000 28,640,000 123,880,000 3,600,000 39,060,000 3,200,000 220,695,000

100 100 100 99.89 90 99,33 94.12 99.54

0 0 0 140,000 400,000 265,000 200,000 1,005,000

0 0 0 0.11 10 0.67 5.88 0.45

1,000,000

216,000

21.60

784,000

78.40

1,000,000 222,700,000

216,000 220,911,000

21,60 99.20

784,000 1,789,000

78.40 0.80

10,485,221,000 10,417,160,874

99.35

68,060,126

0.65

36

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Sungailiat pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program ataupun sasaran Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2015 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaanya. Namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu di tingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Mengenai keberhasilan, hambatan serta cara pemecahan masalah dapat diuraikan sebagai berikut: A. Keberhasilan Keberhasilan yang telah di capai antara lain: a. Bertambahnya Sarana dan Prasarana penunjang operasional kantor; b. Meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. B. Hambatan/masalah Beberapa hambatan/ masalah yang masih di hadapi antara lain: a. Mengingat situasi keuangan pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang di alokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud; b. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaanya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan NegeriSungailiat tahun 2015 ini melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2015 sebagai tahun pertama Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2015–2019 yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat merupakan suatu perwujudan tranparansi dan akuntabel, karena Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang dijadikan


37

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2015. Sebagai kawal depan (Voor Post) Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sungailiat bertekad mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan peradilan tersebut secara berkesinambungan dan ditingkatkan untuk mengejawantahkan visi misi Pengadilan Negeri Sungailiat. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Sungailiat. Menganalisis kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2015 maka diharapkan ada suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja peradilan. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2015 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja. C. SARAN Sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dihubungkan dengan kenyataan tugas pokok visi dan misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut : a.

Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas tentang peraturan perundang-undangan dan penyusunan LKjIP.

b.

Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LKjIP dimaksud untuk jajaran Peradilan Umum maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berlainan dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.

c.

Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Agar implementasi LKjIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai


38

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel. d.

Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga


hasil

yang

diharapkan

dapat

terwujud.

39



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 STRUKTUR ORGANISASI DAN JUMLAH PEGAWAI PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT KETUA WAKIL KETUA

PANITERA/SEKRETARIS

HAKIM

WAKIL SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

PANITERA MUDA PIDANA

PANITERA MUDA HUKUM

KASUBAG KEPEGAWAIAN

KASUBAG KEUANGAN

KASUBAG UMUM

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN

PANITERA PENGGANTI


JURUSITA/ JURUSITA PENGGANTI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Ket : a.

Hakim Adapun Hakim di Pengadilan NegeriSungailiat(data bulan Desember 2015) berjumlah10 Orang dengan data sebagai berikut : 1. Andreas Purwantyo Setiyadi, S.H., M.H. (Ketua) 2. Hariyadi, S.H (Wakil Ketua) 3. Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. 4. Mohammad Solihin, S.H. 5. Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. 6. Jonson Parancis, S.H., M.H. 7. John Paul Mangungsong, S.H 8. Arief Kadarmo, S.H.,M.H 9. Melda Lolyta Sihite, S.H.,M.Hum 10. Derit Werdiningsih, S.H

b. Kepaniteraan 1) Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Perdata . 1. Zulfahmi Anwar, S.H., M.H. (Panitera/Sekretaris) 2. Rahardhi Perdana, S.H.,M.H (Wakil Panitera) 3. Imam Mualimin, S.H.,M.H (Panitera Muda Perdata) 4. Yusbet Hariri, S.H (Plt. Panitera Muda Pidana) 5. Juwita Sari, S.H (Panitera Muda Hukum) 2) Panitera Pengganti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat berjumlah 5 (lima) orang, dengan data sebagai berikut: 1. Eddy Susilo 2. Suprapto, S.H. 3. Marsandi Eka Saputra, S.H 4. Padli, S.H 5. Yuanita Rusnawati, S.H 3) Jurusita Jurusita pada Pengadilan NegeriSungailiat berjumlah 2 (dua) orang dengan data sebagai berikut: 1. Hasbullah Pengadilan Negeri Sungailiat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 2. Yos Uninggo 3. Kiki Kurniawan 4. Deddy Supriyadi, A.md 4) Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat berjumlah 9 (sembilan) orang dengan data sebagai berikut: 1. Nayla Ratih Ayu, S.I.Kom (Merangkap sebagai staf Kepaniteraan Hukum) 2. Lisa Wahyuni, S.E (Merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran) 3. Nur Kamalia, S.H (Merangkap sebagai staf Kepaniteraan Perdata) 4. Mardiana (Merangkap sebagai Bendahara Penerima/Penyetor) 5. Dessy Triastuti, A.Md (Merangkap sebagai staf Kepaniteraan Pidana) 6. Teddy Erwin S, A.Md (Merangkap sebagai staf kepaniteraan Perdata) 7. Ismarsudi (Merangkap sebagai staf Umum) 8. Devi Safitri (Merangkap sebagai staf Umum) 9. Rosminah (Merangkap sebagai staf Perdata) 5) Staf Kepaniteraan Perdata Adapun untuk membantu tugas-tugas pada kepaniteraan perdata adalah sebagai berikut: 1. Nurkamalia, S.H (Merangkap JSP) 2. Teddy Erwin Saputra, A.md (Merangkap JSP) 3. Rosminah (Merangkap JSP) 4. Suyanmar 6) Staf Kepaniteraan Pidana Adapun untuk membantu tugas-tugas pada kepaniteraan pidana adalah sebagai berikut : 1. Dessy Triastuti, A.md (Merangkap JSP) 2. Riova Uwly Muhamadian, A.Md 7) Staf Kepaniteraan Hukum Adapun untuk membantu tugas-tugas pada kepaniteraan hukum adalah sebagai berikut : 1. Naila Ratih Ayu, S.I.Kom (Merangkap sebagai JSP) 2. Erwin Marantika, S.H (Calon Panitera Pengganti) 3. Marina Yunisa, S.H (Calon Panitera Pengganti) 4. Triana Dian Nisa, S.Kom Pengadilan Negeri Sungailiat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 5. Muhammad Harun c.

Kesekretariatan Dalam upaya mendukung tugas-tugas kesekretariatan telah dibentuk sistematika organisatoris yang dikoordinir oleh Panitera/Sekretaris yang kemudian di delegasikan kepada Wakil Sekretaris yang selanjutnya dibantu 3 (tiga ) orang Kasubbag yang terbagi atas sub bagian umum, kepegawaian, dan keuangan dengan susunan sebagai berikut : 1. Yus Yuli, S.H (Wakil Sekretaris) 2. Rosmala Sari, S.E (Kasubbag Keuangan) 3. Jovan Meiril, S.T (Kasubbag Umum) 4. Merie Lhuvantie, S.E (Kasubbag Kepegawaian) Staff : 1) Staf Sub Bagian Umum Adapun untuk membantu tugas-tugas di bagian umum ditugaskan staf-staf dengan data sebagai berikut: 1. Ismarsudi (Merangkap sebagai JSP) 2. Devi Safitri (Merangkap sebagai JSP) 2) Staf Sub Bagian Keuangan Adapun Pelaksana tugas-tugas pengelolaan keuangan pada Pengadilan Negeri Sungailiat dilaksanakan oleh staf-staf dengan data sebagai berikut: 1. Lisa Wahyuni, S.E. (Bendahara Pengeluaran merangkap sebagai JSP)) 2. Mardiana (Bendahara Penerima/Penyetor merangkap sebagai JSP) 3) Staf Sub Bagian Kepegawaian Adapun Pelaksana tugas-tugas pengelolaan kepegawaian pada Pengadilan Negeri Sungailiat dilaksanakan oleh staf-staf dengan data sebagai berikut: 1. Rendra


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 TARGET 2015 NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SASARAN







INDIKATOR KINERJA

a) Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b) Persentase sisa perkara yang diselesaikan c) Persentase perkara yang diselesaikan d) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding

CAPAIAN JUMLAH

%

10 perkara

100

60


100 100

100 315.48

310 perkara

100

315.48

0 perkara

5

8

360 perkara

95

101.62

Kasasi

360 perkara

95

103.23

PK

360 perkara

95

105.26

-

100

83.01

365 perkara

100

303.28

365 perkara

100

269.04

365 perkara

100

307.41

78 perkara

100

353.84

0

100

100

55 perkara

100

378.18

365 perkara

100

269.04

-

100

0

-

100

100

-

100

100

a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara (4 Majelis Hakim) a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b) Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz c) Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

a) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b) Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 REALISASI

TARGET 2015 NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SASARAN






INDIKATOR KINERJA

a) Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b) Persentase sisa perkara yang diselesaikan c) Persentase perkara yang diselesaikan d) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding

CAPAIAN

JUMLAH

%

100

6

60

60


100 100

148 982

100 316.77

100 315.48

310 perkara

100

978

315.48

315.48

0 perkara

5

4

0.41

8

JUMLAH

%

10 perkara

360 perkara

95

948

96.54

101.62

Kasasi

360 perkara

95

963

98.07

103.23

PK

360 perkara

95

982

100

105.26

-

100

44

83.01

83.01

365 perkara

100

1107

303.28

303.28

365 perkara

100

982

269.04

269.04

365 perkara

100

953

307.41

307.41

78 perkara

100

276

353.84

353.84

0

100

0

100

100

55 perkara

100

208

378.18

365 perkara

100

982

269.04

269.04

-

100

0

0

0

-

100

0

100

100

-

100

1

100

100

a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara (4 Majelis Hakim) a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b) Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz c) Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

a) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b) Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.


378.18

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1.


Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan

2.

3.

4.




Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara (4 Majelis Hakim) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus 5.

6.


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.


TARGET 2016 Jml

%

menyesuaikan

95

125 perkara

100

385 perkara

100

385 perkara

100

perkara

5

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

Penyelesaian perkara dengan upaya penyelesaian melalui mediasi Penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Sungailiat baik perkara Pidana maupun Perdata Percepatan penyelesaian perkara yang masuk Meminimalisirkan penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan Ketelitian dalam menyidangkan dan memutus perkara

385 perkara

100

Menyesuaikan

100

385 perkara

100

385 perkara

100

Menyesuaikan

100

385 perkara

100

15 perkara

100

185 perkara

100

385 perkara

100

Menyesuaikan

100

Meneysuaikan

100

Menyesuaikan

100

Menerima berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK. Menerima berkas perkara dan mencatat kedalam register (menginput ke SIPP/CTS) Menyampaikan relas putusan secara patuh dan sah.

Melaksanakan kegiatan sita berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Jumlah Majelis Hakim sebanding dengan perkara yang disidangkan Memberikan bantuan bagi masyarakat kurang mampu untuk menyelesaikan perkara melalui program prodeo yang disesuaikan dengan anggaran. Melaksanakan sidang ditempat bagi masyarakat didaerah sesuai dengan anggaran. Melakukan publikasi putusan yang dimuat kedalam website sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dengan memperhatikan ketentuan mengenai tata cara publikasi putusan yang telah ditetapkan Menidaklanjuti permohonan eksekusi yang berkekuatan hukum tetap Menindaklanjuti pengaduan masyarakat Menindaklanjuti hasil temuan pengawasan sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh pengawas

Rp. 15.230.000

Rp. 177.370.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 RENCANA KINERJA TAHUN 2017 NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan aksepbilitas Hakim

putusan





INDIKATOR KINERJA a) Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b) Persentase sisa perkara yang diselesaikan c) Persentase perkara yang diselesaikan d) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b) Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz c) Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b) Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

TARGET 2017 90 % 100 % 100 % 95 % 5%

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

Recommend Documents