Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)

Bappeda Kota ParepareTahun 2015

merupakan wujud nyata dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf Bappeda dalam

menyelenggarakan

tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, transparan dan akuntabel. Dalam tahun 2015, Bappeda Kota Parepare terus berupaya mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya serta

prasarana wilayah , baik dari segi substansi maupu

ketepatan waktu dalam penyelesaian

dokumen-dokumen perencanaan pembangunan

daerah. Secara internal, Bappeda berupaya menumbuhkan jiwa entrepreneurship dikalangan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga timbul kreatifitas dan inovasi dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen Bappeda Kota Parepare untuk senantiasa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik guna mendukung terselenggaranya

Good

Governance,

yang

merupakan

prasyarat

bagi

setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan citacita berbangsa dan bernegara. Disamping itu, juga dilakukan koordinasi yang intensif secara internal antara bidang/bagian untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif. LaKIP Tahun 2015 merupakan laporan evaluasi tahun kedua dari implementasi Rencana Strategis Bappeda Kota Parepare Tahun 2013 - 2018 yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 20132018. Dokumen LaKIP diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada

stakeholders

perencanaan

pembangunan

daerah

atas

pelaksanaan

kegiatan/program Bappeda Tahun 2015, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam laporan ini dilakukan i Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


seobjektif mungkin yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja denagan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja difokuskan pada pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Parepare. Untuk memudahkan Stakeholders perencanaan pembangunan daerah mengetahui hasil pelaksanaan program/kegiatan Bappeda maka LaKIP Bappeda Kota Parepare Tahun 2015, Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Aksi Bappeda Kota Parepare Tahun 2016 dapat diakses melalui Website Bappeda

dengan alamat www.bappeda-

pareparekota.com Semoga LaKIP Bappeda Kota Parepare Tahun 2015 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan kegiatan/program pemerintah guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Parepare, 29 Februari 2016 KEPALA BAPPEDA

Ir. H. ZAHRIAL DJAFAR B, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19580425198801 1 001

ii Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………

i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………..

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………………

iv

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ………………………………………………………….

1

B. Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………………….

3

C. Struktur Organisasi …………………………………………………….

5

D. Isu Strategis dan Permasalahan Utama ..........................

8

E. Sistematika Penyajian ………………………………………………….

13

BAB II. PERENCANAAN KINERJA A. Visi dan Misi ........ ………………………………………………………

14

B. Tujuan dan Sasaran .......................................................

18

C. Perjanjian Kinerja ……………………………………………………...

19

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja ............……………………………………….......

22

B. Realisasi Anggaran ……………………………………………………….. 41 BAB IV. PENUTUP A. Kesimpulan ……………………………………………………………

49

B. Saran Tindak …………………………………………………………..

50

LAMPIRAN – LAMPIRAN Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Lampiran 3. Rencana Aksi Tahun 2016

iii Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare telah berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan Visi Bappeda Tahun 2013 - 2018 sekaligus mendukung terwujudnya Visi Kota Parepare Tahun 2013-2018. Dalam melaksanakan tupoksi tersebut, telah ditetapakan sasaran strategis dan indikator kinerjanya yang menjadi alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi kinerja selanjutnya disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP). LaKIP merupakan laporan kinerja tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai sasaran strategis, yang disusun sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang tranparan dan akuntabel. Bappeda Kota Parepare telah menyusun LaKIP Tahun 2015 berdasarkan azas akuntabilitas,

yang

memberikan

gambaran

tentang

kinerja

penyelenggaraan

perencanaan pembangunan daerah. LAKIP Bappeda Kota Parepare

menyajikan hasil

pengukuran/evaluasi kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Parepare yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan Rencana Kerja Tahun 2015 sebagai implementasi dan penjabaran lebih lanjut dari Rencana

Strategis

Bappeda.

Pengukuran

/

evaluasi

kinerja

dilakukan

dengan

membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya. Tata cara Penyusunan LaKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Selain merupakan kewajiban, Penyusunan LaKIP juga telah menjadi kebutuhan bagi Bappeda Kota Parepare untuk menganalisis dan mengevaluasi secara obyektif pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2015 dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Capaian sasaran strategis Bappeda Kota Parepare secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

iv Bappeda Kota Parepare Tahun 2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 NO

SASARAN STRATEGIS

1

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Perencana Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan

2

3 4

5

6

Meningkatnya pelayanan di bidang pelayanan modal daerah Meningkatnya Pengelolaan Website Bappeda

Meningkatnya kualitas penyelesaian dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

Meningkatnya Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dan penganggaran

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Persentase Pegawai yang telah memiliki sertifikat Perencana

30%

34,29%

114,29%

1. Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan administrasi umum dan kepegawaian 2. Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan pengelolaan administrasi keuangan 3. Ketepatan waktu dalam penyampaian LAKIP / Perjanjian Kinerja SKPD 1. Persentase layanan fasilitasi penanam modal daerah

60%

63,83%

106,38%

60%

42,55%

70,92%

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

3.000 org

1.618 org

53,93%

Ada

Ada

100%

Tepat Waktu Tepat Waktu

100%

INDIKATOR SASARAN

1. Persentase Produk dokumen perencanaan yang terpublikasi 2. Persentase Laporan Evaluasi yang terpublikasi 3. Jumlah pengunjung website Bappeda 1. Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 2. Ketepatan waktu dalam Penyelesaian RKPD 3. Ketepatan waktu dalam Penyusunan KUA/PPAS 4. Tersedianya dokumen/ perencanaan ekonomi 5. Tersedianya dokumen/perencanaan sosial budaya 6. Tersedianya dokumen/perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1 Dokumen 1

Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu 1 Dokumen 1

Dokumen

Dokumen

1

1

Dokumen

Dokumen

7. Tersedianya dokumen inovasi daerah

1

1

Dokumen

Dokumen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

76%

188,01%

247,38%

76%

186,43%

245,30%

1. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (aspek perencanaan) 2. Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD (aspek perencanaan) 3. Penjabaran Program RPMJD ke dalam RKPD (aspek penganggaran) 4. Penjabaran Program RKPD ke

v Bappeda Kota Parepare Tahun 2016

0% 100% 100% 100%

100%


5. 7

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

100%

93,33%

93,33%

1

1

100%

Dokumen

Dokumen

Nilai CC

Nilai C

0%

Ada

Ada

100%

2. Buku Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Parepare 3. Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat 4. Buku Kondisi Ekonomi Daerah

Ada

Ada

100%

Ada

Ada

100%

Ada

Ada

100%

5. Buku Informasi Pembangunan Daerah 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan perencanaan 2. Tingkat partisipasi perempuan dalam mengikuti kegiatan perencanaan 1. Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam APBD

Ada

Ada

100%

80%

79,02%

98,77%

40%

43,01%

107,53%

1,75%

0,78%

44,58%

1. 2.

8

9

10

Meningkatnya ketersediaan data/ informasi dan statistik daerah

Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Meningkatnya usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD

dalam APBD (aspek penganggaran) Penjabaran Program/ kegiatan Renstra Bappeda ke dalam Renja Ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Pencapaian penilaian LAKIP Daerah Kota Parepare Buku Data Pokok Kota

1.

Parepare

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2015, Bappeda Kota Parepare menyediakan anggaran sebesar Rp. 5.108.826.165 dan terealisasi sebesar 83,74% atau Rp. 4.278.223288. Rencana dan Realisasi anggaran Bappeda Kota Parepare Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : No 1.

RENCANA (Rp) 2.354.826.000

REALISASI (Rp) 2.261.590.553

1.973.826.000

1.921.408.553

97,34%

381.000.000

340.182.000

89,29%

Belanja Langsung

5.108.826.165

4.278.223.288

83,74%

a. Belanja Pegawai

1.217.080.000

1.095.065.000

89,97%

b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal

3.453.146.165

2.752.423.788

79,71%

438.600.000

430.734.500

98,21%

7.463.652.000

6.539.813.841

87,62%

Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung a. Gaji dan Tunjangan b. Tambahan Penghasilan

2.

JUMLAH TOTAL

vi Bappeda Kota Parepare Tahun 2016

TINGKAT CAPAIAN 96,04%


Untuk menggambarkan komitmen yang kuat dari

pimpinan dan staf Bappeda dalam

mewujudkan target kinerja tahunan, maka pada laporan ini juga ditampilkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Aksi Tahun 2016 sebagai lampiran. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama serta target kinerja dan anggaran, sedangkan rencana aksi merupakan penjabaran lebih lanjut dari perjanjian kinerja yang menggambarkan target penyelesaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016. Penjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan ikatan perjanjian oleh bawahan kepada atasan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan program/kegiatan dalam mencapai sasaran strategis yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD.

vii Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostime menyebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan pemegang

kedaulatan

tertinggi

kepada

negara

masyarakat atau rakyat sebagai

sesuai

dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Untuk mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara maka pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden

Nomor

7 Tahun 1999 tentang

akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penjelasan pengalokasian sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan dan dirumuskan sebelumnya. Inpres ini dikeluarkan untuk melaksanakan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan

yang

tepat,

pemerintahan

jelas,

terukur

dan

legitimate

sehingga

dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itulah, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja. Namun demikian, agar laporan pertanggungjawaban pemerintah lebih sistematis dan akuntabel dalam menyampaikan capaian kinerja dari setiap instansi/SKPD maka ditetapkan pedoman terbaru melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Menpan tersebut dimaksudkan sebagai pemerintah dalam menyusun Laporan

Akuntabilitas

(LaKIP) dan Perjanjian Kinerja sebagai wujud

acuan

bagi

Kinerja

akuntabilitas

setiap

Instansi instansi

instansi

Pemerintah pemerintah.

Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) merupakan media

pertanggungjawaban

yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar

(Good Governance)

yang didasarkan pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan

dapat dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat,

menjadikan

instansi

pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien

dan

responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 2 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


LaKIP

Bappeda Kota Parepare Tahun 2015 disusun untuk memenuhi maksud

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

baik,

dengan

mempertanggungjawabkan

kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu satu tahun. Adapun Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2016 dan dijabarkan dalam Rencana Aksi dimaksudkan sebagai ikatan perjanjian antara Kepala Bappeda yang didukung oleh seluruh staf dengan Walikota untuk melaksanakan program/kegiatan secara sungguhsungguh dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis Bappeda Kota Parepare. Sebagai bentuk transparansi terhadap kinerja Bappeda Kota Parepare sepanjang tahun 2015 dan rencana pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 serta komitmen yang kuat terhadap kebebasan untuk mendapatkan informasi publik maka LaKIP Bappeda Kota Parepare Tahun 2015, Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Aksi Bappeda Kota Parepare Tahun 2016 dapat diakses seluruh stakeholders perencanaan pembangunan daerah melalui Website Bappeda dengan alamat www.bappeda-pareparekota.com B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare

diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas pokok, fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam struktur organisasi, Bappeda Kota Parepare dipimpin oleh seorang Kepala Bappeda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Parepare

melalui Sekretaris Daerah

Kota Parepare, dengan tugas pokok dan fungsi : 1. Tugas Pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan. 2. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bappeda Kota Parepare mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; 3 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas pokok dan fungsi. 3. Rincian Tugas Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut : a. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan daerah;

program pembangunan tahunan

c. mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan musrembang; d. menyusun RKPD, RPJMD dan RPJP daerah; e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi terkait, termasuk lembaga-lembaga non pemerintah; f. melaksanakan pemantauan program dan atau kegiatan untuk SKPD meliputi analisis pencapaian kinerja, pencapaian biaya dan kendala yang dihadapi; g. melaksanakan pengendalian meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran, agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; h. melaksanakan program dan kegiatan teknis yang sifatnya lintas sektor di bidang perencanaan ekonomi, perencanaan wilayah, perencanaan sosial budaya serta di bidang penelitian dan pengembangan; i. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan; j. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah; k. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); l. membuat

laporan

hasil

pelaksanaan

pertimbangan kepada Walikota.


tugas

dan

memberikan

saran

dan


C. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2011)

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Parepare dibantu oleh : 1. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) sub bagian : a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 2. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi a. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Ekonomi b. Kepala Sub Bidang Penanaman Modal 3. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah a. Kepala Sub Bidang Prasarana dan Penataan Ruang b. Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam 4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Penerapan Teknologi b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Program dan Statistik 5. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya a. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial b. Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia



Secara lengkap Struktur Organisasi Bappeda Kota Parepare dapat dilihat pada bagan berikut : STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA PAREPARE KEPALA

SEKRETARIS

SUB BAGIAN Administrasi Umum dan Kepegawaian

SUB BAGIAN Evaluasi dan Pelaporan

SUB BAGIAN Perencanaan dan Keuangan

BIDANG Perencanaan Ekonomi

BIDANG Perencanaan Wilayah

BIDANG Penelitian dan Pengembangan

BIDANG Perencanaan Sosial Budaya

SUB BIDANG Sumber Daya Ekonomi

SUB BIDANG Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA

SUB BIDANG Penelitian dan Penerapan Teknologi

SUB BIDANG Kelembagaan dan SDM

SUB BIDANG Penanaman Modal

SUB BIDANG Prasarana dan Penataan Ruang

SUB BIDANG Pengembangan Program dan Statistik

SUB BIDANG Kesejahteraan Sosial



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Kota Parepare pada tahun 2015 didukung oleh sumberdaya aparatur yang profesional dan terdistribusi pada sekretariat dan bidang-bidang. Komposisi aparatur Bappeda dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 1.1 Jumlah Aparatur berdasarkan pendidikan, pangkat, dan eselon Per 31 Desember Tahun 2015.

Pendidikan Jenjang

Jumlah (orang)

Pangkat L

P

Jenjang Pembina Utama

Jumlah

Eselon L

P

Jenjang

1

1

0

II – b

(orang)

Jumlah

L

P

1

1

0

(orang)

S3

1

1

0

S2

12

7

5

Pembina Tk 1

2

1

0

III – a

1

1

0

S1

25

11

14

Pembina

2

2

0

III – b

4

3

1

D3

1

1

0

Penata Tk 1

9

7

1

IV – a

11

6

5

SMA/SMK

7

5

2

Penata

5

3

2

Staf

31

16

15

SMP

2

2

Penata Muda Tk 1

8

4

4

Penata Muda

3

2

3

Pengatur Tk 1

2

1

1

Pengatur

1

1

-

Pengatur Muda Tk 1

1

-

1

Pengatur Muda

1

1

-

PTT

12

4

6

Total

48

27

-

21

Muda

Aparatur Bappeda Kota Parepare pada tahun 2015 berjumlah 48 orang, yang terdiri dari 35 orang PNS dan 13 Pegawai Tidak Tetap dengan tingkat pendidikan dan kepangkatan bervariasi. Jumlah aparatur yang berkualifikasi pendidikan Strata 3 (S3) sebanyak 1 (satu) orang, Strata 2 (S2) berjumlah 12 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 25 orang, 7 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


Diploma 3 (D3) berjumlah 1 (satu) orang dan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 7 (tujuh) orang dan SMP sebanyak 2 (dua) orang. Dengan memperhatikan data tersebut, tingkat pendidikan aparatur Bappeda Kota Parepare cukup tinggi, namun penempatan aparatur belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini menuntut setiap aparatur bersikap profesional dan selalu berupaya mengembangkan kapasitas yang dimiliki agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

dengan

baik

dalam

memberikan

pelayanan

di

bidang

perencanaan

pembangunan daerah. Masalah lain yang dihadapi adalah tidak adanya tenaga fungsional perencana sehingga penyusunan dokumen perencanaan dilakukan oleh tenaga struktural. Kebutuhan terhadap tenaga fungsional perencana sangat diperlukan agar dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat lebih berkualitas. Dari segi kepangkatan, aparatur Bappeda terdiri dari 5 (lima) orang aparatur golongan IV, 25 orang berpangkat Golongan III, dan 3 (tiga) orang aparatur berpangkat Golongan II. Untuk jabatan eselon, terdiri dari 1 (satu) orang eselon IIb, 1 (satu) orang eselon IIIa, 4 (empat) orang eselon IIIb, 11 orang eselon IVa, serta 31 orang merupakan staf. D. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA 1. Isu Strategis Beberapa isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, adalah : a. Perencanaan dan Penganggaran pro-growth, pro-poor, dan pro-job Perencanaan

dan

penganggaran

daerah

diarahkan

pertumbuhan

ekonomi, mengentaskan kemiskinan

untuk

dan

meningkatkan

mampu

membuka

lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. Perencanaan Responsif Gender Perencanaan Responsif Gender merupakan perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan permasalahan

perbedaan-perbedaan perempuan

dan


pengalaman, laki-laki

dalam

aspirasi, proses

kebutuhan

dan

penyusunannya.


Perencanaan responsif gender perlu dilakukan untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap sumberdaya, partisipasi dan mempunyai kontrol yang sama dalam pengambilan keputusan, memperoleh manfaat yang sama dari semua bidang pembangunan, serta terhindarnya laki-laki dan

perempuan

yang

mengalami

diskriminasi,

akibat

perencanaan

dan

penganggaran yang belum optimal menggunakan analisis gender/analisis situasi. c. Masyarakat Ekonomi ASEA (MEA) Untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam persaingan global, para pemimmpin ASEAN telah bersepakat untuk membentuk pasar tunggal di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang dimulai akhir tahun 2015. Diharapkan MEA dapat menarik investor asing untuk berivestasi di negara-negara ASEAN, membuka lapangan kerja baru sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berlakunya MEA, pasar domestik kita akan dipenuhi produk-produk barang dan jasa serta tenaga kerja terlatih/terampil dari sesama negara ASEAN. Olehnya itu, perlu langkah-langkah strategis dari seluruh komponen bangsa mempersiapkan tenaga kerja dalam negeri yang terlatih dan bersertifikasi untuk bersaing di bursa kerja. Demikian pula, kualitas produk-produk barang dan jasa dalam negeri harus terus ditingkatkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar ASEAN. d. Pencapaian Target Pembangunan Milinium Perencanaan

Pembangunan

Daerah

harus

memperhatikan

Tujuan

Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals - MDGs) yaitu tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut. Komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan 9 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015. 2. Permasalahan Utama Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kota Parepare dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah, adalah sebagai berikut : a) Koordinasi

antara

Bappeda

dengan

SKPD

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan dan evaluasi belum maksimal. Bappeda selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah seharusnya melakukan

supervisi

kepada

seluruh

SKPD

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan untuk memastikan kebijakan umum dan prioritas pembangunan yang ada dalam RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra/Renja SKPD. Namun, peran ini belum dilaksanakan secara maksimal oleh Bappeda dalam penyusunan Renstra SKPD tahun 2008-2013 dan Renja SKPD. b) Sinergitas antara RPJMD dengan Renstra SKPD belum maksimal Sinergitas antara prioritas pembangunan dan target capaian kinerja antara Renstra SKPD dengan RPJMD belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini menyulitkan SKPD dalam menjabarkan program prioritas dan menetapkan indikator kinerja dan targetnya sesuai arah dan kebijakan umum dalam RPJMD. c) Konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran belum maksimal. Konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran merupakan hal yang penting dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir masih sebatas wacana sehingga banyak program dan kegiatan yang ada dalam RKPD tidak tercantum dalam APBD demikian pula sebaliknya. Demikian pula, tidak semua sasaran strategis dan kebijakan pembangunan yang ada dalam RPJMD terjabarkan dalam RKPD. Hal ini dapat menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan yang dilaksanakan tidak konsisten dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan, 10 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


dapat berubah sesuai perkembangan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. d) Koordinasi antara SKPD belum optimal Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan juga ditentukan oleh seberapa intensnya

koordinasi

antara

SKPD

dilakukan

khususnya

bagi

program

pembangunan lintas sektoral. Namun kenyataannya, ego-ego sektoral masih sering ditemui dalam implementasi program dilapangan, SKPD saling mengklaim sebagai pemilik program sehingga implementasi pembangunan yang seharusnya bersifat komprehensif, multi sektoral berubah menjadi parsial yang mengakibatkan sasaran pembangunan tidak tercapai. Diharapkan, ke depannya Bappeda mampu menjadi koordinator yang handal dalam memfasilitasi dan memediasi seluruh SKPD agar dapat bersinegi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. e) Ketersediaan data base pembangunan masih kurang Ketersediaan data base pembangunan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam memberikan informasi tentang kondisi yang ada saat ini. Dari data base

inilah,

perencana

mampu

menyusun

dokuemen

perencanaan

yang

berkualitas dengan menetapkan indikator kinerja pembangunan secara akurat dengan target kinerja yang terukur. Hal ini masih menjadi permasalahan, seluruh SKPD belum mempunyai basis data yang baik sehingga pengelolaan data bersifat insidentil yang hasilnya sangat subjektif dan tidak akurat. Demikian pula data yang disajikan oleh lembaga resmi, masih mengikuti format lama yang sangat kaku. Data yang disajikan sangat terbatas, sehingga banyak data yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan yang tidak tersajikan. f) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi belum optimal Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan menghasilkan laporan kegiatan yang hanya berisi rencana dan realisasi keuangan dan fisik kegiatan tersebut. Laporan ini belum dapat menyajikan outcome (hasil) dari kegiatan/program tersebut dan bagaimana konstribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam 11 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


RPJMD maupun Renstra SKPD. Diharapkan ke depannya, Bappeda Kota Parepare mampu merumuskan pola pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan hasil laporan yang lebih berkualitas. g) Partisipasi

aktif

masyarakat

dalam

perumusan

program

perencanaan

pembangunan masih rendah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat diukur dari tingkat kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang khususnya ditingkat kelurahan. Kehadiran masuarakat dalam Musrenbang Kelurahan tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini disebabkan pemberlakuan kembali pagu indikatif wilayah sebagaimana diatur dalam Perda Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 yang memberi motivasi masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan. Namun, keterlibatan masyarakat secara aktif untuk memberikan masukan/tanggapan terhadap permasalahan yang dihadapi masih kurang yang kemungkinan karena latar belakan pendidikan. Untuk itu peran para Fasilitator Kelurahan (Faskel) dalam mendampingi/memfasilitasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu mengekspresikan kebutuhannya dengan terlibat aktif dalam pelaksanaan Musrenbang. h) Kapasitas dan kompetensi aparatur perencana masih rendah Secara umum, kapasitas dan kompetensi aparatur perencana di seluruh SKPD sangat kurang hal ini disebabkan tidak adanya tenaga fungsional perencana di tiap SKPD sehingga penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan oleh aparatur yang kebetulan ditugaskan di bagian perencanaan SKPD yang hanya belajar secara otodidak melalui literatur-literatur perencanaan dan kursus-kursus singkat. Diharapkan, Bappeda mampu berperan strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur perencana di seluruh SKPD melalui kerjasama dengan institusi lain yang berkompeten dalam penyelenggaraan bimbingan teknis dan diklat fungsional perencana. i) Koordinasi pengawasan pemanfaatan ruang belum optimal



Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Parepare dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan pertumbuhan pembangunan dan pengembangan wilayah yang sangat cepat. Hal ini tidak diimbangi dengan pengawasan pemanfaatan ruang yang ketat sehingga pengembangan wilayah dan pemanfaatan ruang banyak yang tidak sesuai dengan RTRW maupun RDTR. Dikhawatirkan jika tren ini berlanjut dapat mengakibatkan kesemrawutan penataan kota, kemacetan lalu lintas, daya dukung lingkungan menurun serta dampak negatif lainnya yang menyebabkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat untuk beraktifitas. E. SISTEMATIKA PENYAJIAN Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, maka sistematika penyajian LAKIP Bappeda Kota Parepare adalah sebagai berikut : Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta Struktur Organisasi Bappeda Kota Parepare serta isu-isu strategis dan permasalahan utama yang dihadapi. Bab II – Perencanaan Kinerja, berisikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2015 BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang capaian kinerja Bappeda dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP Bappeda Kota Parepare dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Lampiran-lampiran 1. Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Parepare Tahun 2015 2. Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Parepare Tahun 2016 3. Lampiran 3. Rencana Aksi Bappeda Kota Parepare Tahun 2016 13 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


BAB II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja sebagai sasaran bagi seluruh komponen instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan. A. VISI DAN MISI Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen mengenai

upaya

terencana,

sistematis

dan

berkesinambungan

untuk

mewujudkan sesuatu yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan peluang

(opportunities)

dan

kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), tantangan

(threats)

yang

ada.

Proses

ini

menghasilkan suatu perencanaan dalam instansi yang memuat visi. Misi, tujuan, sasaran, strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan pelaksanaannya. Dengan berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018, maka dalam Renstra Bappeda Kota Parepare ditetapkan visi sebagai berikut : "Terwujudnya institusi perencana yang visioner, partisipatif, profesional dan akuntabel" Pernyataan visi tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh komponen yang ada di Bappeda Kota Parepare untuk senantiasa bersinergi menciptakan perubahan demi kemajuan dan eksistensi Bappeda Kota Parepare. Makna dari visi tersebut di atas adalah : 14 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


1. Institusi perencana yang visioner mengandung makna bahwa Bappeda Kota Parepare harus memiliki pandangan/wawasan jauh ke depan dengan kemampuan memahami kondisi lingkungan internal dan eksternal dan bereaksi secara tepat atas segala ancaman dan peluang. Bappeda Kota Parepare harus mampu merencanakan dan mengendalikan perubahan yang terjadi ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang dimiliki untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. 2. Institusi perencana yang partisipatif mengandung makna bahwa Bappeda Kota Parepare harus mampu menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan secara obyektif dalam mengakomodir berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan menjadi suatu keniscayaan. Partisipasi aktif tersebut akan memberikan data dan informasi yang lebih akurat dalam merumuskan kebijakan perencanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Bappeda harus memandang masyarakat sebagai subyek pembangunan bukan sekedar objek sehingga masyarakat mengaktualisasikan dirinya sebagai bagian dari pembangunan. 3. Institusi perencana yang profesional mengandung makna bahwa Bappeda Kota Parepare harus mampu mengembangkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur yang dimiliki, sehingga menjadi aparat perencana yang memiliki kemahiran dan kearifan dalam pelaksanaan tugas berdasarkan keahlian (skills),

ilmu

pengetahuan dan pengalaman (knowledge) serta berpegang teguh pada etika profesi (attitude), memiliki pengendalian diri (self control) dan berorientasi pada kualitas kerja dengan cara kerja yang lebih efisien dan efektif serta memiliki kepekaan (responsibility) yang tinggi terhadap perubahan kondisi dan masalah kemasyarakatan. 4. Institusi Perencana yang akuntabel bermakna bahwa Bappeda Kota Parepare dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus dapat dipertanggungjawabkan baik proses pelaksanaannya maupun hasil yang diperoleh kepada seluruh pemangku kepentingan

(stakeholders)

perencanaan

pembangunan

daerah.

Untuk

itu,

penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan terukur, baik 15 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Akuntabillitas juga berarti memperhitungkan (account) sumberdaya yang digunakan untuk mencapai tujuan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem perencanaan pembangunan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, top down-bottom up planning dan pendekatan politik. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Bappeda Kota Parepare telah menetapkan misi sebagai

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Bappeda Kota Parepare dengan seluruh sumberdaya yang dimiliki, sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur perencana Sebagai penggerak perencanaan, peningkatan SDM aparatur perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral multidisipliner dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas SDM merupakan peningkatan kualitas individu dalam mengemban beban tugas masingmasing

dalam

organisasi

yang

apabila

dilaksanakan

secara

konsisten

dan

berkesinambungan akan mampu melahirkan aparatur yang profesional dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Meningkatkan kapasitas instansi perencanaan dengan mengupayakan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan baik personil maupun kelembagaan merupakan upaya untuk mewujudkan pelayanan prima kepada semua pihak. 2. Mengembangkan sarana dan prasarana perencanaan Ketersediaan SDM aparatur perencana yang profesional perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menghasilkan perencanaan 16 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengembangan sarana dan prasarana dimaksudkan bukan hanya berupa gedung beserta peralatan dan perlengkapannya,

tetapi juga mencakup pengembangan teknologi informasi

dalam penyediaan data dan informasi perencanaan serta publikasi dokumen perencanaan yang dihasilkan. Teknologi informasi menjadi media komunikasi antara Bappeda dengan stakeholders perencanaan lainnya. 3. Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas harus didahului oleh perencanaan yang berkualitas. Suatu perencanaan dapat dikatakan berkualitas jika perencanaan tersebut memiliki tiga hal penting, yaitu

: i) Berbasis lokal, bahwa perencanaan harus

didasarkan pada potensi lokal untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah tanggap terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat sehingga dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangun daerah secara efektif dan efisien; ii) bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional,

yang

berarti

perencanaan

pembangunan

daerah

disusun

dengan

memperhatikan kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung terwujudnya tujuan bernegara. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional; iii) Akomodatif terhadap

dinamika

global,

penyusunan

perencanaan

pembangunan

daerah

dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan daerah. Hal ini ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing daerah serta

masyarakat dalam menghadapi arus

globalisasi. 4. Optimalisasi

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

perencanaan

pembangunan. Partisipatif merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang mengharuskan keterlibatan seluruh stakeholders perencanaan dalam perumusan kebijakan sehingga mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif dan holistik dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Agar Bappeda dapat 17 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi, maka keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan khususnya di tingkat bawah (kelurahan) mutlak diperlukan. B. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Bappeda yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Bappeda selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis Bappeda yang dihadapi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Bappeda atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Bappeda Kota Parepare Tahun 20132018 adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Misi Pertama : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur perencana Tujuan

Sasaran

1. Mengembangkan kualitas SDM Aparatur Perencana 2. Meningkatkan pelayanan Kinerja SDM Aparatur

1. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Perencana 2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan.

Misi Kedua : Mengembangkan sarana dan prasarana perencanaan Tujuan 1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas 18 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016

Sasaran 1. Meningkatnya

ketersediaan

dan


Sarana dan prasarana kantor

kualitas sarana dan prasarana kantor. 2. Meningkatnya pengelolaan website Bappeda

Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas perencanaan Tujuan

Sasaran

kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan Penganggaran daerah 2. Mengembangkan Data/Informasi dan Statistik pembangunan daerah

1. Meningkatnya kualitas penyelesaian dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. 2. Meningkatnya Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dan penganggaran. 3. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan 4. Meningkatnya ketersediaan data/ informasi dan statistik daerah.

1. Meningkatkan

Misi Keempat : Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanan pembangunan Tujuan Sasaran 1. Meningkatkan

Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan 2. Meningkatnya usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD

C. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 antara Kepala Bappeda Kota Parepare dengan Bapak Walikota Parepare dituangkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani kedua belah pihak.



Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 N O 1 2

3 4

5

6

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Perencana Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan

Meningkatnya pelayanan di bidang pelayanan modal daerah Meningkatnya Pengelolaan Website Bappeda


Meningkatnya Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dan penganggaran

SATUAN

TARGET

Persentase Pegawai yang telah memiliki sertifikat Perencana

%

30

1. Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan administrasi umum dan kepegawaian 2. Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan pengelolaan administrasi keuangan 3. Ketepatan waktu dalam penyampaian LAKIP / Perjanjian Kinerja SKPD 1. Persentase layanan fasilitasi penanam modal daerah

%

60

%

60

-

Tepat Waktu

%

100

1. Persentase Produk dokumen perencanaan yang terpublikasi 2. Persentase Laporan Evaluasi yang terpublikasi 3. Jumlah pengunjung website Bappeda 1. Tersedianya dokumen RKPD

%

100

%

100

orang

3.000

-

Ada

-

Tepat Waktu Tepat Waktu

INDIKATOR SASARAN

yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 2. Ketepatan waktu dalam Penyelesaian RKPD 3. Ketepatan waktu dalam Penyusunan KUA/PPAS

4. Tersedianya dokumen/ perencanaan ekonomi 5. Tersedianya dokumen/perencanaan sosial budaya 6. Tersedianya dokumen/perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 7. Tersedianya dokumen inovasi daerah 1. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (aspek perencanaan)


-

1 Dokumen

-

1 Dokumen

-

1 Dokumen

-

1 Dokumen

%

100


7

8

9

10



Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Meningkatnya usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD

2. Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD (aspek perencanaan) 3. Penjabaran Program RPMJD ke dalam RKPD (aspek penganggaran) 4. Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD (aspek penganggaran) 5. Penjabaran Program/ kegiatan Renstra Bappeda ke dalam Renja 1. Ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan 2. Pencapaian penilaian LAKIP Daerah Kota Parepare 1. Buku Data Pokok Kota Parepare

%

100

%

76

%

76

%

100

-

1 Dokumen

-

Nilai CC

-

Ada

2. Buku Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Parepare 3. Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat 4. Buku Kondisi Ekonomi Daerah

-

Ada

-

Ada

-

Ada

5. Buku Informasi Pembangunan Daerah 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan perencanaan 2. Tingkat partisipasi perempuan dalam mengikuti kegiatan perencanaan 1. Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam APBD

-

Ada

%

80

%

40

%

1,75%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Bappeda Kota Parepare Tahun 2015 didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menilai sejauh mana perjanjian kinerja telah terlaksana maka dilakukan pengukuran kinerja secara objektif. Pengukuran Kinerja merupakan metoda Performance Gap, yang dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kerja dengan capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan, meliputi

input, output dan outcome yang dilakukan melalui suatu proses

sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan. A. Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja organisasi dapat diketahui dengan melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi Kinerja dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana suatu kegiatan/program terlaksana sesuai rencana dan menghasilkan output dan outcome yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga realisasi terhadap target yang telah ditetapkan pada sasaran strategis dapat diketahui. Dengan demikian evaluasi kinerja dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengevaluasi dan menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Parepare tahun 2015. Evaluasi kinerja juga dapat memberikan gambaran tentang kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan/program dan cara mengatasinya, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat lebih baik pada tahun berikutnya. 22 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


Bappeda

Kota

Parepare

pada

tahun

2015

telah

melaksanakan

beberapa

program/kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini. SASARAN I No 1

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Perencana

Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang telah memiliki sertifikat Perencana

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target Renstra (Tahun 2018)

15%

32,35%

215,69 %

30%

34,29%

114,29%

50%

Tahun 2014

Tahun 2015

Pada Tahun 2015, pegawai Bappeda yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana (DFPP) Tingkat Pertama yang diselenggarakan oleh Bappenas bekerjasama dengan Pusat Penelitian, Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Universitas Hasanuddin hanya 1 (satu) orang, sehingga jumlah pegawai PNS di Bappeda Kota Parepare yang mempunyai sertifikat orang, dengan rincian sebagai berikut

perencana sebanyak 12

: i) 9 (sembilan) orang bersertifikat Diklat

Fungsional Penjenjangan Perencana (DFPP) Tingkat Pertama dan 3 (tiga) orang bersertifikat DFPP Tingkat Muda. Jumlah keseluruhan PNS hingga 31 Desember 2015 sebanyak

35 orang, sehingga

Persentase pegawai yang telah memiliki sertifikat perencana mencapai 34,29%. Data ini menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator tersebut sebesar 114,29%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 32,35%, berarti pada tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,94%. Sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra, diharapkan hingga akhir tahun 2018 Persentase pegawai yang telah memiliki sertifikat perencana mencapai 50%. Dengan memperhatikan realisasi tahun 2015 sebesar 34,29% berarti telah mencapai 68,57% dari target yang diperoleh. Pegawai Bappeda secara sungguh-sungguh berupaya untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya di bidang perencanaan sehingga produk-produk perencanaan yang dihasilkan dapat lebih berkualitas. Olehnya itu, keinginan untuk mengikuti DFPP sangat tinggi sehingga capaian kinerja pada sasaran ini cukup tinggi. Berdasarkan fakta di atas maka diyakini target 50% akan dicapai pada akhir tahun 2018. 23 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang berpeotensi

menjadi faktor

penghambat adalah : i) persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara DFPP yang mewajibkan pangkat/golongan yang dapat mengikuti DFPP; ii) beberapa staf yang telah memiliki sertifikat perencana dimutasi ke unit kerja lain, ii) Waktu pelaksanaan DFPP sepenuhnya ditetapkan oleh Bappenas dan P3KM UNHAS

sehingga terkadang

bersinggungan dengan jadwal penyelesaian dokumen perencanaan atau tugas lainnya; dan iv) Materi DFPP perlu direvisi agar lebih sesuai dengan kebutuhan perencana di daerah. SASARAN II No 1

2

3

Indikator Kinerja Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan pengelolaan administrasi keuangan Ketepatan waktu dalam penyampaian LAKIP / Perjanjian Kinerja SKPD

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan

Tahun 2015

Tahun 2014

Target Realisasi Capaian Target Realisasi

Capaian

Target Tahun 2018

50%

56,82%

113,64

60%

63,83%

106,38%

90%

50%

22,73%

45,45%

60%

42,55

70,92%

90%

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100%

Tepat Waktu

Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan menjadi salah satu urat nadi dalam pelaksanaan tupoksi SKPD. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan yang baik diyakini akan mendorong pegawai untuk lebih

fokus

meningkatkan kinerjanya, menimbulkan rasa saling percaya dan mempererat silaturahim sehingga menimbulkan suasana kerja yang nyaman. Dari 47 pegawai (35 PNSD dan 12 PTT/PHT) yang tercatat hingga akhir Desember 2015, terdapat 30 orang atau 63,83% 24 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


menyatakan puas dalam pelayanan administrasi umum/kepegawaian dan sisanya 17 orang menyatakan belum puas atas pelayanan yang diterima. Capaian kinerja (63,83%) telah melebihi target yang ditetapkan yaitu hanya 60% sedangkan untuk capaian Renstra baru mencapai 70,92% dari target pada tahun 2018 mencapai 90%. Data ini ini juga menunjukkan adanya peningkatan kinerja dibanding tahun 2014 yang realisasinya hanya 56,82%. Meskipun demikian, masih diperlukan kerja yang lebih inovatif dari Kasubag. Administrasi Umum dan Kepegawaian dan jajarannya sebagai ujung tombak dalam pelayanan administrasi umum dan kepegawaian agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Persentase Kepuasan Pegawai Dalam Pelayanan Pengelolaan Administrasi Keuangan juga menunjukkan tren yang positif meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 47 Pegawai (PNSD dan PTT/PHT), hanya 20 orang pegawai (42,55%) yang terlayani dengan baik yang berarti belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 60%, sedangkan sisanya 27 orang belum terlayani dengan baik. Capaian kinerja organisasi hanya 70,92%. Dengan membandingkan realisasi tahun 2015 (42,55%) dengan realisasi tahun 2014 (22,73%) terlihat adanya perbaikan kinerja pengelolaan keuangan. Tidak tercapainya target kinerja organisasi disebabkan oleh beberapa hal antara lain : i) Adanya aturan/kebijakan baru dalam hal pengelolaan keuangan; ii) Koordinasi antara Bendahara Pengeluaran, PPTK dan Panitia Penatausahaan Keuangan belum berjalan dengan baik; iii) penerapan standar pengelolaan keuangan SKPD yang sesuai dengan SPM belum berjalan dengan baik; iv) Kurangnya optimalnya pengelolaan uang persediaan. Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan maka perlu penerapan SPM pengelolaan keuangan secara lebih baik dan koordinasi antara PPK, Bendahara dan PPTK masih perlu diintensifkan serta peningkatan koordinasi dengan jajaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bappeda maka sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014, Baappeda Kota Parepare telah menyusun LaKIP tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja 2016 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan yaitu pada akhir Bulan Februari 2016. Hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan bahwa penyelesaian LaKIP/Perjanjian Kinerja paling lambat tanggal 29 25 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


Februari 2016. Agar penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja dapat berjalan lebih efektif dan efisien maka Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan perlu melaksanakan evaluasi internal secara berkala setiap triwulan sehingga pengumpulan data / informasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksanan dengan baik dan terjadwal. SASARAN III Indikator Kinerja

No 1

Persentase layanan fasilitasi penanam modal daerah

Meningkatnya pelayanan di bidang pelayanan modal daerah

Tahun 2015

Target Renstra Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Tahun 2018 Tahun 2014

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pertumbuhan ekonomi daerah sangat membutuhkan modal pembangunan dalam bentuk investasi baik dari pemerintah maupun dari swasta. Dengan adanya investasi diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Untuk itu, Bappeda Kota Parepare akan berupaya secara maksimal untuk memfasilitasi seluruh calon investor yang berniat berinvestasi di Kota Parepare. Capaian kinerja organisasi sebesar 100%. Sesuai dengan target Renstra 2013 - 2018, Bappeda akan memfasilitasi setiap investor ataupun pihak lain yang berniat mengembangkan dan membuka usaha di Parepare hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang berkualitas bagi stakeholders sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah.

SASARAN No 1

IV

Indikator Kinerja Jumlah Produk dokumen Perencanaan yang terpublikasi

Meningkatnya pengelolaan Website Bappeda Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

-

-

-

100%

100%

100%


Target Renstra Tahun 2018 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 2

Jumlah Laporan evaluasi yang terpublikasi Jumlah Pengunjung Website Bappeda (orang)

3

-

-

-

100%

50%

50%

-

-

-

3.000

1.618

53,93%

100%

4.000

Pada tahun 2014, dilakukan revitalisasi website Bappeda sehingga pada tahun 2015 dapat

berfungsi

dengan

baik.

Website

Bappeda

merupakan

wadah

untuk

mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi yang dihasilkan ke stakeholders perencanaan pembangunan sebagai wujud nyata keterbukaan informasi publik. Website Bappeda menjadi jendela bagi pihak luar untuk mengetahui kinerja Bappeda Kota Parepare, sekaligus wadah untuk memberikan masukan dan tanggapan untuk peningkatan kinerja perencanaan daerah. Pada Tahun 2015, seluruh dokumen perencanaan yang dihasilkan telah terpublikasi secara keseluruhan sehingga capaian kinerjanya 100% sesuai target. Dokumen-dokumen tersebut, adalah

: i) Rancangan Awal RKPD Tahun 2016; ii) RKPD Tahun 2016; iii)

Perubahan RKPD Tahun 2015; dan iv) Renja Bappeda Tahun 2016. Sedangkan Laporan evaluasi yang dihasilkan adalah 4 (empat) laporan namun hanya 2 (dua) yang terpublikasi, sehingga realisasi dan capaian kinerjanya hanya 50%. Dokumen yang terpublikasi adalah LaKIP Bappeda Tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015 serta LaKIP Kota Parepare Tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Parepare Tahun 2015. Laporan yang tidak terpublikasi adalah Laporan evaluasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi RKPD/RPJMD. Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja adalah : i) Koordinasi antara administrator website dengan pengelola kegiatan belum optimal dan ii) Perhatian pengelola kegiatan terhadap publikasi laporan evaluasi masih rendah. Diharapkan administrator website dapat lebih pro-aktif untuk menghubungi pengelola kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan evaluasi untuk mempublikasikan dokumen/laporan yang dihasilkan.



Jumlah pengunjung Website Bappeda pada tahun 2015 hanya mencapai 1.618 pengunjung atau hanya 53,93% dari target yang ditetapkan sebesar 3.000 orang dan jika dibandingkan dengan target renstra (4.000 orang) baru mencapai 40,45%. Tidak tercapainya pengunjung website disebabkan beberapa hal, antara lain

: i) tampilan

halaman muka website kurang menarik; ii) konten/isi yang ditampilkan belum beragam; iii) Data dan informasi yang ditampilkan masih terbatas dan iv) artikel/tulisan dari pegawai Bappeda masik kurang. Untuk meningkatkan pengunjung website maka perlu kerja keras dari Pengelola website temasuk pegawai Bappeda secara umum. Hal-hal yang perlu dilaksanakan, antara lain

: i) mempublikasikan seluruh dokumen

perencanaan dan evaluasi sehingga data/informasi yang tersaji lebih banyak; ii) mendorong minat pegawai Bappeda untuk berkontribusi melalui penulisan artikel di halaman website; dan iii) meningkatkan aspek estetika tampilan website Bappeda. SASARAN V


Untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran

tersebut, maka telah ditetapkan

beberapa indikator kinerja sebagai berikut : No 1

2 3 4 5 6

Indikator Kinerja Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Ketepatan waktu dalam Penyelesaian RKPD Ketepatan waktu dalam Penyusunan KUA/PPAS Tersedianya dokumen/ perencanaan ekonomi Tersedianya dokumen/perencanaan sosial budaya Tersedianya dokumen/perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Tahun 2014

Tahun 2015

Target Renstra 2018 Ada

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Ada

Ada

100%

Ada

Ada

100%

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100%

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100%

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100%

Tepat Waktu

0%

Tepat Waktu

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

100%

1 Dokumen 1 Dokumen

Tidak Tepat Waktu 1 Dokumen 1 Dokumen

100%

5 Dokumen 5 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

1 Dokumen


100%

100% 100%

5 Dokumen


Tersedianya dokumen inovasi daerah

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

5 Dokumen

Sebelum Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, terlebih dahulu Bappeda Kota Parepare menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2016 sebagai dasar dalam penyusunan KUA/PPAS, RAPBD dan APBD Kota Parepare Tahun 2016. Penyusunan RKPD dilakukan oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2016 yang terdiri dari unsur Bappeda, Setdako dan Dispenda melalui SK Walikota Parepare Nomor 38 Tahun 2015. RKPD Kota Parepare Tahun 2016 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Parepare Nomor 31 Tahun 2015 pada tanggal 29 Mei 2015. Penyusunan dan penetapan RKPD dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan kalender perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan selesainya RKPD Tahun 2016, maka ditindaklanjuti dengan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) secara bersamaan. KUA APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan melalui Nota Kesepakatan antara Walikota Parepare dengan Pimpinan DPRD pada tanggal 18 November 2015 Nomor 180.4/50/HKM – 170.1/12/DPRD dan PPAS juga ditetapkan melalui Nota Kesepakatan antara Walikota Parepare dengan Pimpinan DPRD pada tanggal 18 November 2015 Nomor 180.4/51/HKM – 170.1/13/DPRD. Penetapan KUA/PPAS mengalami keterlambatan dikarenakan beberapa hal, yaitu : i) Keterlambatan penyerahan KUA/PPAS ke DPRD; ii) Pencermatan terhadap beberapa program prioritas membutuhkan waktu yang cukup lama; iii) Pembahasan KUA/PPAS di DPRD antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD cukup lama. Sepanjang tahun 2015, seluruh bidang yang ada di Bappeda melakukan rapat koordinasi dengan SKPD dan stakeholders lainnya terkait dengan tupoksi setiap bidang. Hasil dari rapat koordinasi tersebut menjadi dokumen (risalah rapat) dan menjadi bahan dalam menyusun perencanaan setiap bidang. Bidang Perencanaan Ekonomi menghasilkan Dokumen Perencanaan Ekonomi, Bidang Perencanaan Wilayah menghasilkan Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, Bidang Penrencanaan Sosial Budaya menghasilkan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan menghasilkan Dokumen Sistem Inovasi Daerah (SiDA). Jika dibandingkan dengan target dalam Renstra, maka masing-masing dokumen yang dihasilkan telah 29 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


mencapai 40% (2 dokumen) dari jumlah dokumen yang harus tersedia hingga akhir tahun 2018 yaitu 5 dokumen setiap bidangnya. SASARAN VI

Meningkatnya Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dan penganggaran Tahun 2014

No 1

2

3

4

5

Indikator Kinerja Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (aspek perencanaan) Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD (aspek perencanaan) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (aspek penganggaran) Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD (aspek penganggaran) Penjabaran Program/ kegiatan Renstra Bappeda ke dalam Renja SKPD

Tahun 2015

Target Renstra Tahun 2018

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

75,38%

100,51%

76%

188,01%

247,38%

>79%

75%

100,33

133,77%

76%

186,43%

245,30%

>79%

100%

97,06%

97,06%

100%

93,33%

93,33%

100%

Dari Aspek Perencanaan, Bappeda Kota Parepare berkomitmen mewujudkan konsistensi antara dokumen perencaaan dan penganggaran daerah, sehingga seluruh program RPJMD harus terjabarkan dalam RKPD dan APBD. Seluruh program dalam RPJMD yang berjumlah sekitar 153 program telah terjabarkan ke dalam RKPD Kota Parepare Tahun 2015, demikian pula seluruh program yang terdapat dalam RKPD tahun 2015 telah terjabarkan dalam APBD Kota Parepare Tahun 2015. Capaian kinerjanya adalah 100% sama dengan capaian kinerja tahun 2014.



Dari aspek penganggaran, jumlah program yang tercantum dalam RPJMD tahun 2015 sebanyak 153 program dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 295.106.516.615 yang terdistribusi ke 34 SKPD, sedangkan jumlah belanja langsung yang terdistribusi ke SKPD dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 mencapai Rp. 554.835.869.647 atau mencapai 186,43% (sedang targetnya hanya 76%) yang berarti capaian kinerjanya 247,38% jika dibandingkan dengan RPJMD. Demikian pula untuk Perubahan APBD Tahun 2015 total Belanja Langsung yang dialokasikan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan di SKPD mencapai Rp. 550.169.167.797 atau 186,43% dengan capaian kinerja 245,30% dari target yang ditetapkan (hanya 76%). Hal ini menunjukkan belanja langsung dalam RKPD lebih tinggi dibanding angka proyeksi yang ada dalam RPJMD. Tingginya capaian kinerja dari indikator kinerja pada sasaran ini disebabkan meningkatnya Dana Perimbangan (khususnya Dana Alokasi Khusus) yang sangat signifikan pada perubahan APBD Tahun 2015, peningkatannya mencapai 58,16%. Capaian ini telah sejalan dengan target dalam Renstra yaitu >79%. Dari data ini juga menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Langsung bahkan Belanja Daerah secara keseluruhan dalam RKPD tahun 2015 dan APBD Tahun 2015 jauh diatas proyeksi anggaran Belanja Daerah Dalam RPJMD. Hal inilah yang menjadi salah satu indikasi perlunya Revisi RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018. Pada tahun 2015, sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Bappeda, direncanakan untuk melaksanakan 15 program dan 78 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 4.863.800.000. Sedangkan Dalam Renja Bappeda Tahun 2015 direncanakan anggaran sebesar Rp. 4.898.910.000 untuk mendanai pelaksanaan 14 progrm dan 70 kegiatan atau 93,33% dari target yang ditetapkan. Capaian ini masih sedikit dibawah target Renstra sebesar 100%. SASARAN VII


Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mengetahui hasil pelaksanaan program pembangunan yang telah dilaksanakan,n baik terhadap kegiatan yang sedang berjalan untuk mengetaui progress report dari kegiatan tersebut, 31 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


maupun terhadap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan untuk mengetahui apakah output dan outcome-nya telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya. Penyusunan Dokumen perencanaan yang berkualitas harus didahului oleh pengumpulan data/informasi hasil monitorng dan evaluasi, olehnya itu pelaksanaan Monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Untuk mencapai sasaran ini, Bappeda Kota Parepare telah menetapkan indikator kinerja, sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut : No 1

2

Tahun 2014

Indikator Kinerja Ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Pencapaian penilaian LAKIP Daerah Kota Parepare

Tahun 2015


Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

5 Dok

Nilai C

Nilai C

100%

Nilai CC

Nilai C

0

Nilai B

Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sedang berjalan dilakukan secara rutin per-triwulan melalui kegiatan : a. Monitoring,

Evaluasi,

Pengendalian

dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (untuk seluruh kegiatan yang ada di APBD tahun berjalan) b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi (khusus untuk kegiatan yang dibiayai oleh Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi serta kegiatan lain yang pendanaannya dari pemerintah pusat). Hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dikomplisai menjadi satu dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan hingga tahun 2018 terdapat 5 (lima) dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan. Capaian kinerjanya adalah 100%. Untuk mengatahui hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya dilakukan melalui kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014. LAKIP akan memberikan gambaran yang jelas tentang 32 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


sejauhmana capaian pemerintah daerah terhadap indikator kinerja setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). LAKIP Kota Parepare Tahun 2014 telah dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 dengan memperoleh Nilai C. Nilai yang diperoleh mengalami stagnasi karena sama dengan pencapaian tahun sebelumnya yang berarti belum dapat memenuhi target yang ditetapkan yaitu meraih nilai CC. Capaian ini juga masih jauh dari target Renstra yaitu Nilai B pada tahun 2018. Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya terget ini, antara lain : a) Dokumen LaKIP Tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 tidak dipublikasikan

melalui

Website

Pemerintah

Kota

Parepare

tetapi

hanya

dipublikasikan melalui Website Bappeda. b) Indikator Kinerja yang disajikan belum dapat menggambarkan secara keseluruhan kinerja pemerintah. c) Kurangnya asistensi antara Tim Penyusun LaKIP dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Untuik mengatasi hal tersebut perlu dilaksanakan, antara lain : i) Penambahan indikator kinerja pada setiap sasaran strategis khususnya sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; ii) Perlunya peningkatan koordinasi antara Tim Penyusun dengan Inspektur Provinsi; iii) Perlunya mempublikasikan LaKIP/Perjanjian Kinerja melalui Website pemerintah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. SASARAN VIII No

1 2 3


Indikator Kinerja Buku Data Pokok Kota Parepare Buku Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Parepare Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat

Tahun 2014

Target Renstra

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Ada

Ada

100%

Ada

Ada

100%

Target Renstra Tahun 2018 5 edisi

Ada

Ada

100%

Ada

Ada

100%

5 edisi

Ada

Ada

100%

Ada

Ada

100%

5 edisi



4 5

Buku Perkembangan Ekonomi Daerah Buku Informasi Pembangunan Daerah

Ada

Ada

100%

Ada

Ada

100%

5 edisi

Ada

Ada

100%

Ada

Ada

100%

5 edisi

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik yang bersifat tahunan (RKPD) maupun 5 (lima) tahunan (RJMD/Renstra) dan dokumen perencanaan lainnya, Bappeda memerlukan data/informasi yang valid dan faktual yang dihasilkan oleh lembaga resmi yang kredibel. Data/informasi tersebut disusun dalam bentuk buku melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare. Pada tahun 2015 telah dihasilkan 5 (lima) buah buku, yaitu : a. Buku Data Pokok Daerah Tahun 2015 merupakan kumpulan data sekunder yang mencakup seluruh data pokok Kota Parepare Tahun 2014, antara lain : Keadaan Geografi,

pemerintahan,

Penduduk,

perindustrian/pertambangan/energi,

keadaan

perdagangan

dan

sosial,

pertanian,

koperasi,

Angkutan,

pariwisata dan telekomunikasi, keuangan dan perbankan dan PDRB. Buku ini dicetak sebanyak 100 eksemplar. b. Buku Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2015, merupakan Buku yang menggambarkan tentang perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kota Parepare dari berbagai sektor atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2014. Dari data ini dapat pula diketahui nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu satu tahun di Kota Parepare. Perlu pula disampaikan bahwa untuk PDRB tahun 2014 telah dilakukan perubahan tahun dasar yang semula masih menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar diubah menjadi tahun dasar 2010, juga telah dilakukan perubahan pengklasifikasian sektor ekonomi dari hanya 9 (sembilan) sektor bertambah menjadi 17 sektor. Buku ini dicetak 40 eksemplar. c. Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat atau Indeks Pembangunan Manusia. Buku ini menyajikan data tentang tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif serta sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi perencana pembangunan daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini. IPM terdiri dari Indeks Pendidikan (angka 34 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


melek huruf dan rata-rata lama sekolah, Indeks Kesehatan (angka harapan hidup), dan Indeks standar Hidup Layak. Buku ini dicetak sebanyak 40 eksemplar. d. Buku Perkembangan Ekonomi Daerah, memberikan gambaran tentang Indikator Ekonomi

Daerah

yang

memuat

data/informasi

tentang

penduduk

dan

ketenagakerjaan, Inflasi, Keuangan Pemerintah Daerah, perbankan, produksi, perhubungan, serta PDRB. Buku ini disetak sebanyak 50 eksemplar. e. Buku Informasi Pembangunan Daerah berisi delapan kelompok data yang dicetak sebanyak 40 eksemplar Ketersediaan Buku statistik tersebut masing-masing telah mencapai 40% (2 dokumen) dari target yang ditetapkan dalam Renstra sebanyak 5 dokumen. Data/Informasi hasil pembangunan yang terdapat dalam buku-buku tersebut telah memberikan tambahan informasi bagi perencana dalam merumuskan rencana pembangunan daerah. Namun beberapa kendala yang dihadapi dalam penyusunan buku-buku tersebut, yaitu Data-data yang disajikan merupakan data baku

: i)

sesuai format BPS sehingga masih

banyak data-data pembangunan yang tidak termuat dalam buku tersebut; ii) Data yang tersaji merupakan data tahun sebelumnya dan biasanya diselesaikan pada akhir tahun berjalan, padahal data-data tersebut digunakan untuk memproyeksikan data tahun berikutnya sehingga ada ketimpangan hasil proyeksi. SASARAN IX

Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan

Salah satu pendekatan perencanaan adalah aspek partisipatif, yang menghendaki keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Pendekatan partisipatif dalam tahapan pembangunan memandang masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan itu sendiri. Pemerintah Kota Parepare mendorong para Lurah dan Fasilitator Kelurahan untuk melibatkan masyarakat sebanyak mungkin dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat kelurahan

untuk

menjaring

aspirasi

masyarakat

sehingga

pembangunan

yang

dilaksanakan oleh pemerintah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikutu Musrenbang Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut : No 1

2

Indikator Kinerja Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan perencanaan (%) Tingkat partisipasi perempuan dalam mengikuti kegiatan perencanaan (%)

Tahun 2015

Tahun 2014

Target Renstra Realisasi Capaian Tahun 2015

Target

Realisasi

Capaian

Target

75

73,80

98,40

80

79,02

98,77

95

30

39,70

132,33

40

43,01

107,53

34

Secara umum, tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan perencanaan mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang Kelurahan pada tahun 2015. Dalam penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan Tahun 2015, jumlah masyarakat yang menghadiri Musrenbang Kelurahan sebanyak 1.242 orang (terdiri dari 707 pria dan 535 perempuan) yang berarti mencapai 79,02% dari jumlah undangan yang disampaikan ke masyarakat (1.550 undangan). Namun demikian, peningkatan partisipasi masyrakat belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga capaian kinerjanya hanya 98,77% dan masih lebih baik dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 98,40%. Target yang ditetapkan dalam Renstra pada tahun 2018 adalah 95%, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 (79,02%) baru mencapai 83,18% dari target Renstra. Beberapa hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target yang ditetapkan, antara lain : a. Masih ada sebagian masyarakat yang masih mempunyai paradigma lama tentang Musrenbang, yang menganggapnya hanya formalitas belaka.



b. Penerapan Pagu Indikatif Wilayah sebagai amanat Perda No. 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat tidak dilaksanakan karena tidak adanya kesepakan antara legislatif dan eksekutif. c. Format Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan tidak berubah dari tahun ke tahun sehingga terkesan masyarakat mulai jenuh. d. Kendala lainnya, selama ini yang diundang adalah pengurus RT/RW/Faskel/Tokoh Masyarakat/Tokoh Pemuda/Kader Posyandu yang merupakan mitra dari kelurahan itu sendiri, sebaiknya perlu juga dihadirkan masyarakat marjinal untuk mengetahui potensi mereka yang dapat dikembangkan/diberdayakan sehingga kehidupannya dapat lebih baik. Tingkat Partisipasi perempuan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014, mencapai 39,70% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 43,01%, melampaui target yang ditetapkan yaitu 40% sehingga capaian kinerjanya 107,53%. Data ini menunjukkan bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir tingkat partisipasi perempuan telah melampaui target yang ditetapakan dalam Renstra yaitu 34% pada tahun 2018. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan perempuan dalam Musrenbang kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut : No A

Nama Kelurahan

Jumlah Undangan

Jumlah Peserta (orang) L P Total

Tingkat Kehadiran (%) L

P

Total

Kecamatan Soreang 1

Kelurahan Wt. Soreang

75

35

25

60

58,33

41,67

80,00

2

Kel. Bukit Harapan

80

46

24

70

65,71

34,29

87,50

3

Kel. Bukit Indah

65

28

26

54

51,85

48,15

83,08

4

Kel. Ujung Lare

80

35

34

69

50,72

49,28

86,25

5

Kel. Ujung Baru

70

32

21

53

60,38

39,62

75,71

6

Kel. Lakessi

60

25

19

44

56,82

43,18

73,33

7

Kel. Kampung Pisang

70

33

18

51

64,71

35,29

72,86

B

Kecamatan Ujung 1

Kel. Ujung Sabbang

70

34

24

58

58,62

41,38

82,86

2

Kel. Ujung Bulu

60

24

24

48

50,00

50,00

80,00



Kel. Lapadde

140

70

55

125

56,00

44,00

89,29

4

Kel. Mallusetasi

50

17

14

31

54,84

45,16

62,00

5

Kel. Labukkang

80

35

35

70

50,00

50,00

87,50

C

Kecamatan Bacukiki 1

Kel. Galung Maloang

70

32

28

60

53,33

46,67

85,71

2

Kel. LompoE

50

25

17

42

59,52

40,48

84,00

3

Kel. LemoE

70

38

23

61

62,30

37,70

87,14

4

Kel. Wattang Bacukiki

50

25

15

40

62,50

37,50

80,00

D

Kec. Bacukiki Barat 1

Kel. LumpuE

90

45

31

76

59,21

40,79

84,44

2

Kel. Sumoang MinangaE

75

27

25

52

51,92

48,08

69,33

3

Kel. Cappa Galung

75

29

28

57

50,88

49,12

76,00

4

Kel. Tiro Sompe

75

25

18

43

58,14

41,86

57,33

5

Kel. Kampung Baru

50

18

14

32

56,25

43,75

64,00

6

Kel. Bumi Harapan

60

29

17

46

63,04

36,96

76,67

Jumlah Total Tahun 2015

1550

707

535

1242

56,99

43,01

79,02

Jumlah Total Tahun 2014

1000

445

293

738

60,30

39,70

73,80

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat partisipasi perempuan rata-rata 43,01%, dan semua kelurahan partisipasinya di atas 35%.

Tingkat partisipasi perempuan yang

terendah sebesar 35,29% di Kelurahan Kampung Pisang dan yang tertinggi sebesar 50% di Kelurahan Labukkang dan Kelurahan Ujung Bulu. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti Musrenbang, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain : a. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Musrenbang harus lebih diintensifkan melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik (TV kabel / Radio Pemerintah dan swasta) bahkan jika perlu penyampaian pengumuman di rumah ibadah. b. Mendorong Fasilitator Kelurahan untuk mengedukasi masyarakat bawah untuk menjadikan ajang Musrenbang sebagai salah satu media untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi.



c. Melakukan inovasi terkait format pelaksanaan Musrenbang agar lebih menarik sehingga membangkitkan kembali animo masyarakat untuk mengikuti Musrenbang. d. Menghadirkan masyarakat marjinal untuk mengetahui potensi mereka yang dapat dikembangkan/diberdayakan sehingga kehidupannya dapat lebih baik. e. Perlu

adanya

kesepakatan

antara

pihak

legislatif

dengan

eksekutif

untuk

melaksanakan Perda No. 1 Tahun 2010 yang menjamin berlakunya Pagu Indikatif Wilayah untuk mengakomodir usulan masyarakat. SASARAN IX No

1

Meningkatnya usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD Tahun 2014

Tahun 2015


Indikator Kinerja

Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam APBD (%)

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Tahun 2018

1

1,54

154

1,75

0,78

44,58%

2,25

Dalam proses penyusunan APBD Kota Parepare Tahun 2015, tidak diperoleh kesepakatan tentang besaran pagu wilayah yang akan dialokasikan untuk mengakomodir usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat. Namun demikian, Pemerintah Kota Parepare tetap berupaya mengakomodir usulan masyarakat yang dinilai prioritas di dalam APBD Tahun 2015. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Belanja Daerah dalam APBD Kota Parepare Tahun 2015 sebesar Rp. 949.460.574.857 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 399.291.407.060 dan Belanja Langsung Rp. 550.169.167.797. Dalam Belanja Daerah tersebut sudah termasuk anggaran yang dialokasikan untuk usulan masyarakat sebesar Rp. 7.407.240.000 atau mencapai 0,78 % 39 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


dari total Belanja Daerah dan 1,35% dari Belanja Langsung. Capaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1,75% sehingga capaian kinerjanya hanya 44,58%,. Angka 0,78% ini masih jauh dari target pencapaian dalam Renstra sebesar 2,25% yaitu baru mencapai 34,67% dari target Renstra tersebut. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 juga mengalami penurunan baik dari kuantitas maupun dari kualitas. Pada tahun 2014, mencapai Rp. 10.979.198.750 dari total Belanja Daerah Rp. 711.954.276.729 atau realisasinya 1,54%. Beberapa permasalah yang dihadapi sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai, antara lain : a) Amanat Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat tidak dilaksanakan karena tidak adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. b) Beberapa usulan masyarakat belum dianggap prioritas sehingga tidak dapat diakomodir dalam pembahasan RAPBD. c) Peningkatan Dana Perimbangan khususnya DAK Tambahan yang sangat signifikan yang menyebabkab faktor pembagi meningkat. Agar target yang direncanakan pada tahun 2018 sebesar 2,25% dapat tercapai maka beberapa hal yang perlu dilaksanakan, adalah : a) Perlu adanya Nota Kesepakatan tentang Pagu Wilayah antara Legislatif dan eksekutif sebagai implementasi dari Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat. b) Perlunya formulasi baru untuk menentukan persentase usulan masyarakat yang diakomodir mengingat anggaran usulan masyarakat tersebut sepnuhnya dari DAU sedangkan faktor pembaginya total APBD. c) Optimalisasi peran Fasilitator Kelurahan dalam mendampingi masyarakat dalam merumuskan usulan agar lebih berkualitas dan sesuai dengan sasaran strategis daerah dan SKPD sehingga peluang untuk diakomodir juga lebih besar.



B. Realisasi Anggaran Pertumbuhan ekonomi Kota Parepare yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari faktor belanja pemerintah daerah. Belanja Pemerintah telah mampu meningkatkan perputaran roda ekonomi khususnya dalam peredaran barang dan jasa. Pemerintah Kota Parepare telah berupaya meningkatkan serapan anggaran APBD untuk memicu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah, dengan harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran belanja Bappeda Kota Parepare terdiri atas dua bagian, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung, dengan realisasi anggaran sebagai berikut :



Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2014 – 2015 NO

1.

JENIS BELANJA Belanja Tidak Langsung a. Gaji dan Tunjangan b. Tambahan Penghasilan

2.

Tahun 2015

Tahun 2014 RENCANA (Rp) 2.132.939.924

REALISASI (Rp) 2.060.139.680

TINGKAT CAPAIAN 96,59 %

RENCANA (Rp) 2.354.826.000

REALISASI (Rp) 2.261.590.553

1.792.139.924

1.768.129.680

98,66 %

1.973.826.000

1.921.408.553

97,34%

340.800.000

292.010.000

85,68 %

381.000.000

340.182.000

89,29%

87,28 %

5.108.826.165

4.278.223.288

Belanja Langsung

3.648.367.575

a. Belanja Pegawai

1.068.715.000

982.213.825

91,91%

1.217.080.000

1.095.065.000

89,97%

b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal

2.412.434.475

2.067.083.449

85,68%

3.453.146.165

2.752.423.788

79,71%

135.107.225

92,76 %

438.600.000

430.734.500

98,21%

5.244.544.179

90,72 %

7.463.652.000

6.539.813.841

JUMLAH TOTAL

167.218.000 5.781.307.499


3.184.404.499

TINGKAT CAPAIAN 96,04%

83,74%

87,62%


Secara umum, kinerja pengelolaan keuangan Bappeda tahun 2015 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Realisasi Belanja pada tahun 2014 mencapai 90,72% sedang realisasi tahun 2015 hanya 87,62%. Belanja Bappeda Kota Parepare Tahun 2015 direncanakan sebesar Rp. 7.463.652.000 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 2.354.826.000 dan Belanja Langsung Rp. 5.108.826.165. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 2.261.590.553 atau 96,04%, yang terdiri dari i) Gaji dan tunjangan, terealisasi sebesar Rp. 1.921.408.553 atau 97,34% dari rencana sebesar Rp. 1.973.826.000 dan ii) Tambahan Penghasilan terealisasi sebesar Rp. 340.182.000 atau 89,29% dari rencana sebesar Rp. 381.000.000. Reaalisasi Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan dibanding realisasi tahun 2014 yang mencapai 96,59%. Untuk Belanja Langsung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.108.826.165 dengan realisasi sebesar 83,74% atau Rp. 4.278.223.288, capaian ini lebih rendah jika dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 87,28%. Belanja Langsung terdiri dari

: i)

Belanja Pegawai dengan alokasi anggaran Rp. 1.217.080.000 dan realisasinya Rp. 1.095.065.000 atau mencapai 89,97%; ii) Belanja Modal dengan alokasi anggaran Rp. 438.600.000 terealisasi sebesar Rp. 430.734.500 (98,21%); serta iii) Belanja Barang dan Jasa

dengan alokasi anggaran Rp. 3.453.146.165 dan terealisasi 79,71% atau

sebesar Rp. 2.752.423.788. Rincian rencana dan realisasi anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2015, sebagai berikut : Jumlah Anggaran (Rp) No

Uraian Program dan kegiatan

I

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

3

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

Sisa

730.589.115

656.561.055

89,87

74.028.060

6.074.000

5.400.000

88,90

674.000

122.000.000

77.934.080

63,88

44.065.920

9.800.000

3.923.660

40,04

5.876.340


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor

157.500.000

157.500.000

100,00

-

32.263.400

21.390.700

66,30

10.872.700

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Penyediaan bahan logistik kantor

16.800.000

16.800.000

100,00

-

2.802.500

2.802.500

100,00

-

35.400.000

30.840.000

87,12

4.560.000

16.142.000

16.142.000

100,00

-

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan spanduk dan bendera

250.000.000

242.521.900

97,01

7.478.100

2.875.000

2.875.000

100,00

-

48.932.215

48.431.215

98,98

501.000

30.000.000

30.000.000

100,00

-

747.410.000

629.123.910

84,17

118.286.090

Penyediaan operasional administrasi keskretariatan/perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur

320.000.000

317.234.500

99,14

2.765.500

15.000.000

15.000.000

100,00

-

58.600.000

56.600.000

96,59

2.000.000

10.000.000

9.000.000

90,00

1.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pembangunan ruang resepsionis (Front office) Penyusunan DED pembangunan gedung kantor

42.650.000

42.625.300

99,94

24.700

206.360.000

146.294.110

70,89

60.065.890

9.800.000

9.470.000

96,63

330.000

35.000.000

32.900.000

94,00

2.100.000

50.000.000

-

-

50.000.000

125.000.000

63.060.000

50,45

61.940.000

2 3 4 5 6 7 8 9

III

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1

Pendidikan dan pelatihan formal

75.000.000

16.100.000

21,47

58.900.000

2

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan

50.000.000

46.960.000

93,92

3.040.000



IV

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

21.500.000

14.565.000

67,74

6.935.000

1

3.500.000

3.240.000

92,57

260.000

2

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Anggaran SKPD

6.000.000

5.350.000

89,17

650.000

3

Penyusunan renja SKPD

6.000.000

5.975.000

99,58

25.000

4

Penyusunan laporan evaluasi kinerja SKPD

6.000.000

-

-

6.000.000

V

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

50.000.000

45.791.250

91,58

4.208.750

1

Sosialisasi perda RTH dan perda konservasi SDA

50.000.000

45.791.250

91,58

4.208.750

VI

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

215.000.000

192.894.400

89,72

22.105.600

1

Pengawasan pemanfaatan ruang

215.000.000

192.894.400

89,72

22.105.600

VII

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA /INFORMASI

184.034.175

96.973.675

52,69

87.060.500

1

Penyusunan profile daerah

64.734.175

33.478.175

51,72

31.256.000

2

Pengelolaan website bappeda

34.300.000

11.500.000

33,53

22.800.000

3

Pengembangan data kebutuhan prasaranan infrastruktur Penyusunan sistem pengendalian pemanfaatan ruang

60.000.000

51.995.500

86,66

8.004.500

-

25.000.000

4

VIII

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

1

Pengukuran ekspektasi publik terhadap kebijakan pemerintah Penataan sistem transportasi perkotaan Penyelenggaraan seminar internasional Penyelenggaraan seminar pembangunan daerah

2 3 4

25.000.000

435.000.000

313.521.050

72,07

121.478.950

45.000.000

-

-

45.000.000

75.000.000

14.828.200

19,77

60.171.800

195.000.000

180.808.750

92,72

14.191.250

120.000.000

117.884.100

98,24

2.115.900



IX

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan

X

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

177.000.000

129.390.875

73,10

47.609.125

177.000.000

129.390.875

73,10

47.609.125

1.295.043.750

1.140.497.948

88,07

154.545.802

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyusunan rancangan RKPD

114.440.000

101.011.725

88,27

13.428.275

110.603.050

87.989.675

79,55

22.613.375

Penyelenggaraan musrembang RKPD Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK,tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan perda no.1 tahun 2010 Koordinasi penyusunan renja SKPD Monitoring evaluasi dan pelaporan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Koordinasi penguatan sistem inovasi daerah Pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan Koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan daerah Koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana pajak rokok

210.486.000

173.658.423

82,50

36.827.577

27.134.000

20.196.250

74,43

6.937.750

155.000.000

148.245.500

95,64

6.754.500

196.891.400

175.607.375

89,19

21.284.025

66.390.000

44.217.100

66,60

22.172.900

100.000.000

95.635.900

95,64

4.364.100

18.772.000

18.691.175

99,57

80.825

28.832.000

25.708.875

89,17

3.123.125

45.000.000

41.925.000

93,17

3.075.000

40.000.000

39.444.700

98,61

555.300

60.000.000

59.110.500

98,52

889.500

20.165.000

20.013.600

99,25

151.400

71.330.300

59.043.100

82,77

12.287.200



Publikasi produk-produk perencanaan

XI

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Sosialisasi perda pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Penyusunan perkembangan ekonomi daerah Analisis perekonomian daerah

2 3 4 5 6 XII

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

1

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Koordinasi penyelenggaraan kota sehat Penyelenggaraan pendidikan untuk semua Pengarusutamaan gender

2 3 4 5 6

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

1

Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan Koordinasi dan implementasi program pengembangan kota hijau Koordinasi tindak lanjut perda konservasi SDA dan perda RTH Koordinasi pembentukan badan pengelola kebun raya jompie

3 4

29.999.050

100,00

950

272.450.125

208.114.350

76,39

64.335.775

52.500.000

37.414.475

71,27

15.085.525

65.000.000

28.145.650

43,30

36.854.350

25.350.125

23.740.125

93,65

1.610.000

50.000.000

45.334.150

90,67

4.665.850

44.600.000

39.319.950

88,16

5.280.050

35.000.000

34.160.000

97,60

840.000

404.599.000

354.689.975

87,66

49.909.025

-

35.200.000

35.200.000 197.035.000

190.225.500

96,54

6.809.500

34.969.000

34.496.950

98,65

472.050

42.395.000

41.907.500

98,85

487.500

60.000.000

53.061.900

88,44

6.938.100

35.000.000

34.998.125

99,99

1.875

356.200.000

338.043.800

94,90

18.156.200

191.000.000

186.499.400

97,64

4.500.600

50.000.000

46.325.750

92,65

3.674.250

40.200.000

40.011.000

99,53

189.000

75.000.000

65.207.650

86,94

9.792.350

Koordinasi penyelenggaraan data gender dan anak Penyusunan indeks kualitas hidup masyarakat

XIII

2

30.000.000


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Parepare (Hutan jompie) XIV

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

1

Penyusunan dan pengumpulan Data Pokok Daerah Penyusunan dan pengumpulan data pertumbuhan ekonomi sektoral Jumlah Total

2

95.000.000

94.996.000

100,00

4.000

50.000.000

49.996.000

99,99

4.000

45.000.000

45.000.000

100,00

-

5.108.826.165

4.278.223.288

83,74

830.602.877

Dari data di atas terlihat bahwa beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sehingga realisasi anggarannya nihil, yaitu

: i) Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD, ii)

Penyusunan Sistem Pengendalian Pemanfaatan ruang, iii) Pengukuran ekspektasi publik terhadap kebijakan pemerintah, iv) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya. Serapan anggaran beberapa kegiatan juga kurang maksimal, hal ini terlihat dari realisasi kurang dari 80%, yaitu : i) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; ii) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional; iii) Penyediaan jasa kebersihan kantor; iv) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; v) Pendidikan dan Pelatihan Formal; vi) Pengelolaan Website Bappeda; vii) Penyusunan Profile Daerah; viii) Penataan sistem transportasi perkotaan; ix) Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan; x) Penyusunan rancangan RKPD; xi) Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah; xii) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; xiii) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi; dan xiv) Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.



BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Bappeda Kota Parepare Tahun 2015 memberikan gambaran terhadap berbagai capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda, yang dapat dijadikan bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan stakeholders perencanaan pembangunan daerah dapat memperoleh gambaran tentang hasil perencanaan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Untuk lebih menyempurnakan laporan ini akan dilakukan berbagai langkah agar tercapai transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan. Hasil evaluasi kinerja yang ditampilkan dalam LaKIP Bappeda Kota Parepare Tahun 2015 pada dasarnya merupakan hasil evaluasi tahun kedua dari Rencana Strategis Bappeda Kota Parepare Tahun 2013-2018 yang sebelumnya telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Bappeda Kota Parepare Tahun 2015. A. KESIMPULAN Berdasarkan LAKIP Bappeda Kota Parepare Tahun 2015 yang merupakan wujud nyata pertanggungjawaban

pelaksanaan

kegiatan

untuk

tahun

anggaran

2015

dapat

disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut : 1. Evaluasi kinerja sasaran strategis dilakukan dengan mengukur tingkat capaian indikator kinerja outcome yang sebelumnya telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2015. 2. Secara umum, capaian Kinerja Bappeda Tahun 2015 memperlihatkan hasil yang memuaskan. Dalam Indikator Kinerja Utama 2015 terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 30 indikator sasaran strategis, dari 30 indikator tersebut hanya ada 49 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


6 (enam) indikator yang tidak memenuhi target yaitu

: i) Persentase kepuasan

pegawai dalam pelayanan pengelolaan administrasi keuangan yang capaiannya hanya 70,92 (tahun 2014 hanya 45,45%; ii) Pengunjung Website Bappeda hanya 53,93 %; iii) Ketepatan waktu dalam penetapan KUA/PPAS; dan iv)) Pencapaian Nilai LaKIP yang hanya C, masih dibawah target CC; dan v) Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan perencanaan yang capaian kinerjanya hanya 98,77%; dan vi) Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam APBD. 3. Capaian dari indikator kinerja Tingkat partisipasi perempuan dalam mengikuti kegiatan perencanaan pada tahun 2015 mencapai 43,01% telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra yang hanya menargetkan 34% pada tahun 2018. 4. Pada Tahun 2015, realisasi anggaran sedikit menurun dibanding tahun 2014. Realisasinya hanya 87,62% sedang tahun 2014 mencapai 90,72%. Menurunnya realisasi anggaran disebabkan oleh : i) Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan; ii) Efisiensi yang dilakukan oleh PPK terhadap biaya operasional (misalnya biaya makan minum, biaya perjalanan dinas, ATK) dalam pelaksanaan kegiatan tetapi tidak mengganggu kualitas pekerjaan B. SARAN TINDAK Untuk mengatasi hambatan/kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan/program pada tahun berikutnya termasuk menghindari kemungkinan tidak terlaksananya kegiatan, maka perlu dilakukan beberapa hal : 1. Dalam penyusunan Rencana Kerja yang berisi program dan kegiatan serta target kinerja SKPD harus berpedoman pada Rencana Strategis SKPD sehingga tercipta konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD. 2. Untuk menghindari menurunnya realisasi anggaran maka diharapkan seluruh PPTK/PPK dapat lebih awal melaksanakan kegiatannya dan merencanakan anggaran kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan biaya sehingga realisasi tidak terlalu berbeda dengan anggaran yang tersedia. 3. Perlunya penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang lebih matang, sehingga penyelesaian kegiatan dapat lebih optimal. 50 Bappeda Kota Parepare Tahun 2016


4. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan perlu secara berkesinambungan melakukan monitoring dan evaluasi secara internal agar progress report dari pelaksanaan dapat diketahui dan diantisipasi bila mengalami keterlambatan. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan harus dioptimalkan untuk mengetahui progres report dari setiap program/kegiatan sehingga hambatan/kendala yang mungkin dihadapi dapat diantisipasi lebih cepat untuk kemudian merumuskan solusi yang tepat. 6. Kalender perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang ditetapkan setiap tahun hendaknya dapat dipedomani sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah (RKPD, KUA, PPAS dan APBD).


RENCANA AKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2016 No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2016

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (output)

3

4

Kinerja 1 1

2

Meningkatkan Meningkatnya pelayanan Kinerja efektifitas dan SDM Aparatur efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan

1. Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan administrasi umum dan kepegawaian

2. Persentase kepuasan pegawai dalam

pelayanan pengelolaan administrasi keuangan

70

70

%

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran


Jumlah Surat Keluar

3.

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan prasarana kantor

Mengembangkan kualitas SDM Aparatur Perencana

1. Tersedianya ruang kerja yang Meningkatnya ketersediaan dan representatif kualitas sarana dan prasarana kantor

Meningkatnya Persentase Pegawai yang telah memiliki kualitas dan sertifikat Perencana profesionalisme SDM Perencana

80

35

%

%

Anggaran (Rp)

I Kinerja

5 100,00

Anggaran

Kinerja

8

III

Anggaran (Rp)

Kinerja

9

IV

Anggaran (Rp)

Kinerja

10

Anggaran (Rp)

21,02%

22,50%

26,98%

22,50%

26,15%

22,50%

25,85%

surat keluar

6.074.000

32,50%

22,94%

22,50%

27,06%

22,50%

27,06%

22,50%

22,94%

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air Jumlah Tagihan Rekening yang terbayar dan listrik

49 tag rek

96.900.000

32,50%

25,00%

22,50%

25,00%

22,50%

25,00%

22,50%

25,00%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Opersaional

19

STNK

6.975.000

32,50%

25,00%

22,50%

25,00%

22,50%

25,00%

22,50%

25,00%

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (21 Jenis Jasa Keuangan)

258

jasa

169.100.000

32,50%

24,79%

22,50%

25,86%

22,50%

25,86%

22,50%

23,49%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan tiap bulannya

2

org

29.626.350

32,50%

24,98%

22,50%

24,98%

22,50%

24,98%

22,50%

25,07%

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki

24

unit

15.150.000

32,50%

0,00%

22,50%

33,00%

22,50%

33,00%

22,50%

33,99%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Jumlah Komponen / Bahan - bahan listrik yang diadakan

77 kompon en

2.176.300

32,50%

22,97%

22,50%

22,97%

22,50%

22,97%

22,50%

31,08%

Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan / Surat Kabar dan Majalah.

23.680.000

32,50%

25,34%

22,50%

25,34%

22,50%

25,34%

22,50%

23,99%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantro

216

eks

7

jenis

13.672.000

32,50%

25,00%

22,50%

23,03%

22,50%

23,03%

22,50%

28,95%

116

kali

125.000.000

32,50%

24,00%

22,50%

28,00%

22,50%

24,00%

22,50%

24,00%

Penyediaan Operasional Adminsitrasi Kesekretariatan / Perkantoran

Jumlah Bahan Operasional Perkantoran

27

jenis

49.300.000

32,50%

14,40%

22,50%

30,96%

22,50%

30,96%

22,50%

23,68%

Penunjang Kegiatan Rapat Kesekretariatan

Jumlah Rapat Kesekretariatan

36

kali

33.750.000

32,50%

17,78%

22,50%

32,59%

22,50%

26,67%

22,50%

22,96%

100,00

%

318.805.100

39,58%

23,21%

18,33%

27,20%

30,83%

34,72%

27,92%

14,88% 0,00%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan prasarana aparatur Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah Peralatan Kantor

Pengadaan mebeleur

Kursi Rapat

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Jumlah Frekuensi pemeliharaan gedung

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

5

unit

60.000.000

20,00%

0,00%

42,50%

50,00%

37,50%

50,00%

0,00%

20

unit

10.000.000

20,00%

0,00%

0,00%

0,00%

80,00%

100,00%

0,00%

0,00%

2

kali

31.365.100

32,50%

15,30%

22,50%

39,22%

22,50%

33,29%

22,50%

12,20%

Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara

24

unit

189.940.000

32,50%

23,95%

22,50%

23,95%

22,50%

25,01%

22,50%

27,08%

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara

20

kali

7.500.000

32,50%

0,00%

22,50%

50,00%

22,50%

0,00%

22,50%

50,00%

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

2

unit

20.000.000 100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00

%

45.000.000

10,00%

22,50%

32,50%

22,50%

22,50%

22,50%

35,00%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparat yang memiliki sertifikat kompetensi

32,50%

Penanggung Jawab

11

32,50%

612

%

II

571.403.650

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Jumlah Perjalanan ke luar Daerah yang dilaksanakan Daerah

2.

Target Kinerja dan Anggaran per Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2016

Kasubag. Administrasi Umum dan Kepegawaian



Meningkatkan Meningkatnya pelayanan Kinerja efektifitas dan SDM Aparatur efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan

4.

5.

Ketepatan waktu dalam penyampaian LAKIP/Perjanjian Kinerja

Meningkatkan Meningkatnya 1. Jumlah produk dokumen perencanaan yang Kuantitas dan pengelolaan website terpublikasi Kualitas Sarana dan Bappeda 2. Jumlah Laporan evaluasi yang terpublikasi prasarana kantor

3. Jumlah Pengunjung Website Bappeda

6.



7.

Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan Penganggaran daerah


1. Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

2. Ketepatan waktu dalam Penyelesaian RKPD

35

% Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah Pegawai yang mendapatkan bantuan diklat

5

orang

25.000.000

32,50%

20,00%

22,50%

40,00%

22,50%

20,00%

22,50%

20,00%

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek

4

orang

20.000.000

32,50%

0,00%

22,50%

25,00%

22,50%

25,00%

22,50%

50,00%

%

29.000.000

34,25%

20%

27,25%

0,00%

27,25%

57,83%

11,25%

22,17%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan Kasubag. Perencanaan dan Keuanga

Tepat Waktu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

100,00

Jumlah Dokumen LaKIP 2015, Perjanjian Kinerja 2016 dan Rencana Aksi 2016

3

dok

5.000.000 100,00%

Penyusunan Anggaran SKPD

Jumlah Dokumen Anggaran Bappeda (RKA,RKPA, DPA, DPPA)

4

dok

6.000.000

0,00%

0,00%

30,00%

0,00%

35,00%

89,17%

35,00%

10,83%

Penyusunan Renja SKPD

Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kota Parepare Tahun 2017 dan Renja Perubahan 2016

2

dok

6.000.000

20,00%

0,00%

40,00%

0,00%

40,00%

100,00%

0,00%

0,00%

Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Renja

1

dok

6.000.000

36,25%

0,00%

21,25%

0,00%

21,25%

0,00%

21,25%

100,00%

Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan

Penyusunan Revisi Renstra

Jumlah Laporan Renstra

1

dok

6.000.000

15,00%

0,00%

45,00%

0,00%

40,00%

100,00%

0,00%

0,00%

Kasubag. Perencanaan dan Keuanga

%

45.000.000

26,25%

2,45%

24,58%

42,45%

24,58%

17,68%

24,58%

37,43%

5

Dok Program Pengembangan Data / Informasi

Jumlah elemen data bahan perencanaan pembangunan yang tersedia

2

Dok Pengelolaan Website Bappeda

Jumah Data dan Informasi yang dipublikaikan

12 data/do k

20.000.000

32,50%

4,50%

22,50%

41,05%

22,50%

22,15%

22,50%

32,30%

Kasubid. Perencanaan Ekonomi

3.300 Orang Pengolahan,up dating dan analisis data pengendalian pemanfaatan ruang

Jumlah dokumen data /informasi pengendalian pemanfaatan ruang

1

dok

25.000.000

20,00%

0,40%

26,67%

43,85%

26,67%

13,20%

26,67%

42,55%

Kasubid. Prasarana dan Penataan Ruang

5,00

dok

25.000.000

0,00%

0,00%

30,00%

14,20%

15,00%

68,18%

55,00%

17,62%

25.000.000

0,00%

0,00%

30,00%

14,20%

15,00%

68,18%

55,00%

17,62%

106.000.000 100,00%

95,89%

0,00%

4,11%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

106.000.000 100,00%

95,89%

0,00%

4,11%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Kasubag. Perencanaan dan Keuangan


35

%

Ada

Program Kerjasama Pembangunan

Jumlah dokumen inovasi daerah

Penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah

Jumlah Kategori inovasi daerah yang diperlombakan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana

Persentase aparat yang memahami proses perencanaan Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Indikator Kinerja

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase aparat yang memahami proses perencanaan

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi antara faskel / FDM dengan Bappeda

Tepat Waktu Penyusunan rancangan RPJMD Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

3. Tersedianya Dokumen Revisi RPJMD yang ditetapkan dengan Perda

Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tepat Waktu Penyusunan rancangan RKPD

Jumlah dokumen RPJMD kota parepare

32,98

2 kategori

100,00

%

44 orang

100,00

%

1.203.334.050

36,25%

20,78%

32,21%

45,46%

19,96%

18,80%

11,58%

14,95%

8

kali

114.440.000

40,00%

14,37%

20,00%

33,60%

20,00%

27,53%

20,00%

24,50%

40

eks

109.200.000

30,00%

7,88%

60,00%

53,99%

10,00%

38,13%

0,00%

0,00%

Jumlah Pelaksanaan musrenbang RPJMD kota parepare tahun 2013-2018

3

kali

36.775.000

40,00%

8,70%

60,00%

91,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Jumlah Dokumen RKPD Kota Parepare

3

dok

110.603.050

60,00%

29,14%

40,00%

68,60%

0,00%

2,26%

0,00%

0,00%

Kasubid. Penerapan Teknologi

Kabid. Perencanaan Wilayah Kasubag. Perencanaan dan Keuangan

Tersedianya Dokumen Revisi RPJMD yang ditetapkan dengan Perda

Tepat Waktu

4. Ketepatan waktu dalam Penyusunan KUA/PPAS

Meningkatnya Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 8.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah

9.

5. Tersedianya dokumen inovasi daerah

Ada

1. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (aspek perencanaan)

100 %

2. Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD (aspek perencanaan)

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah Koordinasi Penyusunan LAKIP / TAPKIN SKPD


28

kali

175.000.000

80,00%

82,51%

20,00%

17,49%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3

kali

20.000.000

80,00%

21,20%

20,00%

78,80%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Perencana daerah

4

dok

75.000.000

40,00%

24,43%

20,00%

25,77%

20,00%

25,77%

20,00%

24,04%

Kasubid. Pengembangan Program dan Statistik

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Jumlah KUA/PPAS Perubahan Tahun 2015 dan KUA/PPAS Tahun 2016

4

dok

180.000.000

0,00%

0,03%

52,50%

12,88%

47,50%

68,20%

0,00%

18,89%

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Jumlah Dokumen LAKIP dan TAPKIN

2

dok

50.000.000 100,00%

89,14%

0,00%

10,86%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%


20

dok

50.000.000

40,00%

25,96%

20,00%

25,79%

20,00%

24,56%

20,00%

23,69%


3. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (aspek penganggaran)

77

% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi

4. Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD (aspek penganggaran)

77

% Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda no.1 Th 2010

Jumlah Peraturan Walikota yang tersusun

3 perwa

20.000.000

0,00%

0,00%

30,00%

44,13%

60,00%

25,50%

10,00%

30,37%

Kabid. Perencanaan Sosial Budaya

% Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Renstra

4

kali

20.000.000

35,00%

5,53%

45,00%

57,53%

20,00%

36,95%

0,00%

0,00%

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Renja

4

kali

25.232.000

50,00%

5,83%

10,00%

94,17%

40,00%

0,00%

0,00%

0,00%


Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan dan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi

4

kali

15.000.000

10,00%

2,50%

40,00%

49,17%

10,00%

4,10%

40,00%

44,23%

kali

20.100.000

20,00%

8,62%

26,67%

39,65%

26,67%

35,45%

26,67%

16,28%

5. Penjabaran Program/ kegiatan Renstra Bappeda ke dalam Renja Bappeda 1. Ketersediaan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

100

2. Pencapaian penilaian LAKIP Kota Parepare

Nilai CC

1

Dok Koordinasi Penyusunan Renja SKPD


Meningkatnya peran 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam masyarakat dalam mengikuti kegiatan perencanaan penyelenggaraan 2. Tingkat partisipasi perempuan dalam perencanaan mengikuti kegiatan perencanaan pembangunan

85 %

Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Frekuensinya Pelaksanaan Koordinasi Penguatan Inovasi Daerah Kota Parepare

4

45 %

Penyusunan Ranperda RPJMD

Jumlah Ranperda RPJMD

1 dok

50.500.000

20,00%

15,90%

70,00%

59,35%

10,00%

20,78%

0,00%

3,96%

Kabid. Perencanaan Wilayah

Meningkatnya 1. Persentase Usulan Masyarakat yang usulan masyarakat terakomodir dalam APBD yang terakomodir dalam APBD

1,75 %

Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan

Jumlah Laporan Evaluasi RPJMD dan RKPD

2

dok

30.134.000

40,00%

21,24%

20,00%

30,02%

20,00%

25,42%

20,00%

23,32%


Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok

Frekuensi Pelaksanaanya Koordinasi / Asistensi bagi hasil pajak rokok.

4

kali

46.350.000

40,00%

37,14%

20,00%

37,42%

20,00%

12,72%

20,00%

12,72%


Publikasi Produk-Produk Perencanaan

Jumlah produk-produk perencanaan yang dipublikasikan

10

kali

30.000.000

0,00%

0,33%

40,00%

50,33%

30,00%

0,33%

30,00%

49,00%

Kasubag. Admin Umum

Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen SIPD

1

Dok

25.000.000

0,00%

15,18%

30,00%

28,38%

45,00%

28,38%

25,00%

28,06%


%

147.100.000

12,50%

12,15%

24,58%

25,27%

34,58%

14,63%

28,33%

47,95%

25.000.000

20,00%

25,60%

26,67%

27,80%

26,67%

30,07%

26,67%

16,53%

Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan Penganggaran daerah


1. Buku Informasi Pembangunan Daerah

10. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan Penganggaran daerah


1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Ekonomi

Ada

1

Dok Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase rekomendasi perencanaan bidang ekonomi yang terimplementasikan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Jumlah Laporan Perencana Bidang Ekonomi Ekonomi

100,00

1 laporan

Kasubid. Per. Ekonomi

kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan Penganggaran daerah

kualitas penyelesaian dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1 laporan

25.000.000

20,00%

20,90%

26,67%

31,10%

26,67%

25,79%

26,67%

22,21%

Kasubid. Penanaman Modal

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Jumlah Dokumen Kajian Ekonomi Masyarakat

1

dok

52.500.000

10,00%

2,09%

25,00%

2,09%

45,00%

2,09%

20,00%

93,74%

Kasubid. Penanaman Modal

Penyusunan Perkembangan Ekonomi Daerah

Jumlah Buku Perkembangan Ekonomi Daerah

50

eks

44.600.000

0,00%

0,00%

20,00%

40,10%

40,00%

0,58%

40,00%

59,32%

Kasubid. Per. Ekonomi

100,00

%

118.113.900

18,75%

10,19%

23,75%

34,37%

28,75%

24,05%

28,75%

31,38%

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Jumlah Laporan Koordinasi Perencana Sosial Budaya Sosial Budaya

1

lap

35.000.000

35,00%

3,92%

21,67%

34,06%

21,67%

39,32%

21,67%

22,69%

Kasubid. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kota Sehat

1

lap

25.000.000

20,00%

23,91%

26,67%

27,12%

26,67%

27,82%

26,67%

21,15%

Pengarusutamaan Gender

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

1

lap

23.113.900

20,00%

12,94%

26,67%

33,75%

26,67%

25,35%

26,67%

27,97%

40

eks

35.000.000

0,00%

0,00%

20,00%

42,57%

40,00%

3,71%

40,00%

53,71%

100,00

%

180.000.000

25,00%

18,63%

25,00%

30,14%

25,00%

29,76%

25,00%

21,47%

100.000.000

35,00%

16,78%

21,67%

33,89%

21,67%

31,14%

21,67%

18,21%

50.000.000

20,00%

5,32%

26,67%

29,16%

26,67%

45,65%

26,67%

19,88%

11. Mengembangkan Data/Informasi dan Statistik pembangunan daerah




1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Sosial Budaya


1. Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat

Ada

Penyusunan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Jumlah Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat


1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Ada

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

13.

Mengembangkan Data/ Informasi dan Statistik pembangunan daerah


Buku Kondisi Ekonomi Daerah

Ada

Dok Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1

Persentase rekomendasi perencanaan bidang sosial budaya yang terimplementasikan

Persentase rekomendasi Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang terimplementasikan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan Jumlah laporan dan dokumen pembangunan sanitasi perkotaan

Koordinasi dan Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau

Jumlah Laporan Koordinasi dan Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau

Koordinasi Kawasan Konservasi SDA

Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan

Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah rekomendasi perencanaan bidang tata ruang yang terimplementasikan

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare


1. Buku Data Pokok Kota Parepare

Ada

1

lap

4

kali

30.000.000

20,00%

33,79%

26,67%

27,38%

26,67%

12,50%

26,67%

26,34%

100,00

%

475.000.000

22,50%

5,13%

38,75%

33,97%

33,75%

40,53%

5,00%

20,37%

Jumlah Dokumen materi teknis RTRW dan Draft Ranperda

2

dok

300.000.000

35,00%

1,30%

30,00%

7,23%

25,00%

37,81%

10,00%

53,65%

Penyusunan Perda RTRW Kota Parepare

Jumlah Perda Revisi RTRW

1

Dok

100.000.000

20,00%

10,37%

40,00%

36,15%

30,00%

38,86%

10,00%

14,62%

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Jumlah dokumen KLHS Tahun 2016 - 2026

1

Dok

50.000.000

20,00%

3,29%

40,00%

48,72%

40,00%

38,63%

0,00%

9,37%

Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Pembangunan RTHKP

Jumlah dokumen lahan eksisting dan rencana RTHKP yang teridentifikasi

1

dok

25.000.000

15,00%

5,58%

45,00%

43,76%

40,00%

46,80%

0,00%

3,86%

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang

100,00

%

150.000.000

40,00%

14,39%

20,00%

38,03%

20,00%

24,51%

20,00%

23,07%

4

rek

150.000.000

40,00%

14,39%

20,00%

38,03%

20,00%

24,51%

20,00%

23,07%

100,00

%

95.000.000

0,00%

0,00%

20,00%

1,51%

40,00%

1,31%

40,00%

97,18%

yang terimplementasikan


1 dok/ lap

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Jumlah Rekomendasi Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Parepare

Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

Persentase jenis data dan informasi kinerja pembangunan yang tersedia

Kabid. Perencanaan Wilayah




2. Buku Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Parepare

Ada

Penyusunan dan Pengumpulan Data Pokok Daerah

Jumlah dokumen data pokok daerah

Penyusunan dan Pengumpulan Data Jumlah dokumen data pertumbuhan ekonomi sektoral Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Parepare kota parepare

100

eks

50.000.000

0,00%

0,00%

20,00%

0,80%

40,00%

0,40%

40,00%

98,80%

40

eks

45.000.000

0,00%

0,00%

20,00%

2,22%

40,00%

2,22%

40,00%

95,56%

-


PENILAIAN RENCANA AKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2016

Target Kinerja dan Anggaran per Triwulan: No

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (output)

1

3

4

Kinerja

A 1

2

3

4

5

6

7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran


Jumlah Surat Keluar

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Jumlah Tagihan Rekening yang terbayar

Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Opersaional

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (21 Jenis Jasa Keuangan)

Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan tiap bulannya

Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki

Jumlah Komponen / Bahan - bahan listrik yang diadakan

I

II

III

IV

Kinerja

Kinerja

Kinerja

Kinerja

Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2016

Anggaran (Rp)

Uraian

5 100,00 612

258

2

24

Uraian

Bobot 9

Uraian

Bobot 10

Uraian

Bobot 11

% surat keluar

49 tag rek

19

Bobot 8

Target Kinerja Tahunan

STNK

jasa

org

unit

77 kompo nen

6.074.000

32,50% Tahap Persiapan

10,00%

Tahap Pelaksanaan Tw I

22,50% 32,50%

96.900.000 Tahap Persiapan

10,00%


22,50%

6.975.000

22,50% Tahap Pelaksanaan Tw II

10,00%


22,50%

169.100.000

Tahap Pelaksanaan Tw II

10,00%


22,50%

29.626.350


10,00%


22,50%

Tahap Persiapan

10,00%


22,50%

15.150.000


10,00%


22,50%

22,50%


22,50%


22,50%

Tahap Pelaksanaan Tw III


22,50%

Tahap Pelaksanaan Tw IV

22,50%


22,50%


22,50%


22,50%


22,50%


22,50%

22,50%

22,50% Tahap Pelaksanaan Tw III

22,50%

22,50% Tahap Pelaksanaan Tw IV

100,00%

22,50%

22,50%

22,50%

100,00%

22,50% 22,50%


100,00%

22,50% 22,50%

22,50%


22,50%

100,00%

22,50% 22,50%

22,50%

22,50%


22,50%


22,50%

22,50%

32,50%

2.176.300


22,50%


22,50%

22,50%

22,50%

22,50%

22,50%



22,50%


22,50%

22,50%

22,50%

100,00%

100,00%

100,00%

8

Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan

9

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

10

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah

Jumlah Bahan Bacaan / Surat Kabar dan Majalah.

216

Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantro

7

Jumlah Perjalanan ke luar Daerah yang dilaksanakan

116

eks

jenis

kali

23.680.000


10,00%


22,50%

Tahap Persiapan

10,00%


22,50%

13.672.000

12

B

Penyediaan Operasional Adminsitrasi Kesekretariatan / Perkantoran

Penunjang Kegiatan Rapat Kesekretariatan

Jumlah Bahan Operasional Perkantoran

Jumlah Rapat Kesekretariatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan prasarana aparatur Aparatur 1

2

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan mebeleur

27

Jumlah Peralatan Kantor

Kursi Rapat

36

100,00 5

20

jenis

kali

125.000.000

unit

60.000.000

unit

4

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Jumlah Frekuensi pemeliharaan gedung

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara

2

24

kali

unit

10,00% 22,50%

Tahap Persiapan

10,00%


22,50%

22,50%

Tahap Persiapan

10,00%


22,50%


22,50%


22,50%

22,50%


22,50%

22,50%


22,50%

20,00%

22,50%


22,50%

22,50%

22,50%



22,50%


100,00%

100,00%


100,00%

22,50%

100,00%

37,50%

- 0,00%

Tahap Persiapan

5,00%

Penyerahan RPP

5,00%

Pelaksanaan Pelelangan (Paket I)

5,00%

-

Penginputan RUP

5,00%


5,00%

Penyerahan BAHP (Paket II)

2,50%

-

Penyusunan RPP

10,00%

Penyerahan BAHP (Paket I)

2,50%

Penerbitan SPPBJ ((Paket II)

2,50%

-

Penerbitan SPPBJ (Paket I)

2,50%

Penandatangan SPK (Paket II)

2,50%

-

Penandatangan SPK ((Paket I)

2,50%

Pelaksanaan Pengadaan Barang (Paket II)

15,00%

-

Pelaksanaan Pengadaan Barang (Paket I)

15,00% Penyerahan dan Pemeriksaan Barang (Paket II)

10,00%

-

Penyerahan dan Pemeriksaan Barang (Paket I)

10,00% 80,00%

- 0,00%

100,00%

22,50%

100,00%

10.000.000

42,50%

22,50%

100,00%

22,50%


100,00%

22,50%

22,50%



22,50%


22,50%

22,50%

22,50%

32,50%


3


32,50%

33.750.000

318.805.100

22,50%

32,50%

49.300.000

%


32,50%

Tahap Persiapan Tahap Pelaksanaan Tw I 11

22,50%

-

0,00%

5,00%

Penyerahan RPP

5,00%

Penginputan RUP

5,00%


10,00%

Penyusunan RPP

10,00%


5,00%


5,00%


5,00%

Pelaksanaan Pengadaan Barang (Paket I) Penyerahan dan Pemeriksaan

30,00%

31.365.100


10,00%


22,50%

189.940.000



10,00%

22,50%

22,50%

22,50%



20,00%

22,50% Barang (Paket I)

22,50%



22,50%

22,50% 22,50%


22,50%

100,00%

Tahap Pelaksanaan Tw I 5

6

Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

20

kali

2

unit

22,50%

7.500.000


10,00%


22,50%

20.000.000

1

2

D 1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparat yang memiliki sertifikat kompetensi

100,00

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah Pegawai yang mendapatkan bantuan diklat

5

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek

Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah Dokumen LaKIP 2015, Perjanjian Kinerja 2016 dan Rencana Aksi 2016

4

100,00 3

%

45.000.000

orang

25.000.000

orang

29.000.000

dok

5.000.000

22,50%


22,50%


100,00%

22,50%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

22,50%

22,50%

22,50%

100,00%

5,00%

Penginputan RUP

5,00%

Penyusunan RPP

10,00%

Penyerahan RPP

5,00%


10,00%


5,00%


5,00%


5,00%

Pelaksanaan Pengadaan Barang (Paket I)

30,00%

Penyerahan dan Pemeriksaan Barang (Paket I)

20,00%


10,00%


22,50%

20.000.000

%



C

22,50%


22,50%


10,00%


22,50%

10,00%

Pengumpulan/Penyiapan Bahan/ Data / Informasi

5,00%

Rapat Koordinasi / FGD

10,00%

22,50%


100,00% Tahapan Persiapan Penyusunan Rencana Kerja


22,50%

-



22,50%

22,50% 22,50%


100,00%

22,50%

0,00%

- 0,00%

100,00%

30,00%

35,00%

35,00%

100,00%

10,00% Penyusunan Rancangan Awal


15,00%

0,00%

-

5,00%

30,00% Penyusunan Rancangan Awal 30,00% Penyusunan Rancangan Akhir Finalisasi Dokumen 2

Penyusunan Anggaran SKPD

Jumlah Dokumen Anggaran Bappeda (RKA,RKPA, DPA, DPPA)

4

dok

6.000.000

10,00% -

0,00% Tahapan Persiapan

Penyusunan Rencana Kerja

5,00%

15,00% Penyusunan Rancangan Akhir

3

Penyusunan Renja SKPD

Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kota Parepare Tahun 2017 dan Renja Perubahan 2016

2

dok

6.000.000


5,00%


10,00%

20,00%

Tahapan Persiapan

10,00%


5,00%


5,00%

5,00%

Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Renja

1

dok

6.000.000


100,00%

21,25%

100,00%

5,00%

Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan Rancangan Akhir

36,25%

- 0,00%

15,00%

15,00% Finalisasi Dokumen


40,00%


4


40,00%




5,00%

Finalisasi Dokumen

21,25%

5,00% 21,25%

Tahapan Persiapan

10,00%


1,25%


1,25%


1,25%


5,00%


2,50%


2,50%


2,50%


1,25%


2,50%


Penyusunan Rancangan Awal 7,50%

Penyusunan Rancangan Akhir 7,50% Penyusunan Rancangan Awal

7,50% 7,50% Penyusunan Rancangan Akhir


7,50% Penyusunan Rancangan Awal 7,50% Penyusunan Rancangan Akhir




5

Penyusunan Revisi Renstra

Jumlah Laporan Henja

1

dok

Finalisasi Dokumen

2,50% 45,00%

40,00%

Tahapan Persiapan

10,00%


5,00%

30,00%


5,00%



6.000.000

15,00%

- 0,00%

100,00%

22,50%

100,00%

Penyusunan Rancangan Akhir 10,00%

30,00% Penyusunan Rancangan Awal E 1

2

F

Program Pengembangan Data / Informasi

Jumlah elemen data bahan perencanaan pembangunan yang tersedia

32,98

Pengelolaan Website Bappeda

Jumah Data dan Informasi yang dipublikaikan

12

Pengolahan,up dating dan analisis data pengendalian pemanfaatan ruang

Program Kerjasama Pembangunan

Jumlah dokumen data /informasi pengendalian pemanfaatan ruang

Jumlah dokumen inovasi daerah

1

5,00

%

45.000.000

data/do k

20.000.000

dok

dok


10,00%


22,50%

25.000.000

25.000.000


20,00%

22,50%


26,67%

Tahapan Persiapan

10,00%

Pelaksanaan Koordinasi


10,00%

Laporan Pelaksanaan

22,50%


26,67%

22,50%

26,67%

20,00% Pelaksanaan Koordinasi


20,00%

6,67% Laporan Pelaksanaan

6,67% Laporan Pelaksanaan

6,67%

100,00%

1

Penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah

Jumlah Kategori inovasi daerah yang diperlombakan

2

kategor i

25.000.000

-

0,00%


10,00% Penetapan Tim Penilai / Dewan Juri / Tim Ahli 20,00% Penyebarluasan informasi perlombaan / Pengumuman

Penyusunan Rencana Kerja / Panduan Perlombaan

G 1

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana

Persentase aparat yang memahami proses perencanaan

Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Renja SKPD

100,00 44

%

106.000.000

orang

106.000.000

100,00% Tahapan Persiapan Penetapan Narasumber / Instruktur / Tenaga ahli

15,00%

-

0,00%

-

55,00%

10%

Pelaksanaan Perlombaan

40%

5%

Pengumuman Pemenang Perlombaan

5%

Laporan Pelaksanaan kegiatan

10%

100,00%

0,00%

- 0,00%

100,00%

20,00%

20,00%

100,00%

20% 10% 10%

Penyiapan Bahan/Materi, tempat pelaksanaan dan Peserta Pelaksanaan Pelatihan / Lokakarya / Seminar / Bintek

50% 10%

Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase aparat yang memahami proses

H

100,00

%

1.203.334.050

perencanaan

1

2

3

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Penyusunan rancangan RPJMD

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi antara faskel / FDM dengan Bappeda

Jumlah dokumen RPJMD kota parepare

Jumlah Pelaksanaan musrenbang RPJMD kota parepare tahun 2013-2018

8

40

3

kali

eks

kali

114.440.000

40,00%

Tahapan Persiapan

10,00%




15,00%


10,00%

Laporan Hasil Pelaksanaan

5,00%

5,00%

5,00%


15,00%

Penyusunan rancangan RKPD

Jumlah Dokumen RKPD Kota Parepare

3

dok



5,00%

Tahapan Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Pengumpulan/Penyiapan Bahan/ Data / Informasi Rapat Koordinasi / FGD

30,00% 10% Penyusunan Rancangan Awal 5% Penyusunan Rancangan Akhir 5% 10%

60,00% 30,00% Finalisasi Dokumen 30,00%

40,00%

60,00%

109.200.000

36.775.000 Tahapan Persiapan

10%



10%


Pelaksanaan Koordinasi 4

20,00%

40,00%

Tahapan Persiapan

10%

30,00%


5%

Penyusunan Rancangan Akhir Pengumpulan/Penyiapan Bahan/ Data / Informasi

5%


10%


30%

Finalisasi Dokumen

10,00% 10,00%

- 0,00%

100,00%

-

0,00%

- 0,00%

100,00%

-

0,00%

- 0,00%

100,00%

40% 20,00%

20% 60,00%

110.603.050


10,00%

5

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang

28

kali

175.000.000

80,00% 10%

Tahapan Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah Koordinasi Penyusunan LAKIP / TAPKIN SKPD

3

kali

80,00% 10%

Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencana

4

dok

9

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Jumlah KUA/PPAS Perubahan Tahun 2015 dan KUA/PPAS Tahun 2016

Jumlah Dokumen LAKIP dan TAPKIN

4

2

dok

dok

100,00%

20,00%

-

0,00%

- 0,00%

100,00%


20,00%

20,00%

100,00%

20%

60%

75.000.000

40,00%

20,00%

Tahapan Persiapan Penyusunan Rencana Kerja

10%


15%


15%


15%

10%


5%


5%


5%


15%

Laporan Hasil Pelaksanaan 8

- 0,00%

10%

Pelaksanaan Koordinasi Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

0,00%

60%

20.000.000 Tahapan Persiapan Penyusunan Rencana Kerja

7

-

20%

10%


20,00% Laporan Hasil Pelaksanaan

180.000.000

-

50.000.000

5% 0,00%

52,50%

47,50%

Tahapan Persiapan

10,00% Pengumpulan/Penyiapan Bahan/ Data / Informasi

2,50%


5,00%


5,00%


2,50%


15,00%


5,00%


15,00%




15,00%


10,00%


5,00%


10,00%

-

0,00%

- 0,00%

100,00%

0,00%

- 0,00%

100,00%

20,00%

20,00%

100,00%

10,00% -

5,00%

30,00% Penyusunan Rancangan Awal 30,00% Penyusunan Rancangan Akhir Finalisasi Dokumen 10

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi

20

dok

10,00%

50.000.000

40,00%

Tahapan Persiapan

10%


15%


15%


15%


10%


5%


5%


5%


15%


Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda no.1 Th 2010

Jumlah Peraturan Walikota yang tersusun

3

perwa

20.000.000

20,00%

-

5% 0,00%

30,00%

60,00%

10,00% 10,00%

Tahapan Persiapan




5,00%

30,00%


5,00%


100,00%

Rapat Koordinasi / FGD 12

Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Renstra

4

kali

20.000.000


10%


10%


Koordinasi Penyusunan Renja SKPD

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Renja

4

kali

Tahapan Persiapan

10%


10%


Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

4

kali


15% 50,00%

25.232.000


Tahapan Persiapan

10%

Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Frekuensinya Pelaksanaan Koordinasi Penguatan Inovasi Daerah Kota Parepare

4

kali


17

Penyusunan Ranperda RPJMD

Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan

Jumlah Ranperda RPJMD

Jumlah Laporan Evaluasi RPJMD dan RKPD

1

dok

2

dok

Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Frekuensi Pelaksanaanya Koordinasi / Asistensi bagi Pajak Rokok hasil pajak rokok.

4

kali

20

I 1

Publikasi Produk-Produk Perencanaan

Jumlah produk-produk perencanaan yang dipublikasikan

Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Jumlah Dokumen SIPD Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase rekomendasi perencanaan bidang ekonomi yang terimplementasikan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah Laporan Perencana Bidang Ekonomi

10

1

100,00

kali

Dok

%

1 laporan

100,00%

10,00%

40,00%

100,00%


10,00% Pelaksanaan Koordinasi 10,00% Laporan Hasil Pelaksanaan



20,00%

70,00%

10,00%

Tahapan Persiapan

10,00%



10,00%


5,00%


30,00%


5,00%


30,00%

20,00%

40,00%


30,00% 10,00%


30.134.000

20,00%

20,00%

- 0,00%

100,00%

20,00%

100,00%

10,00%




15,00%


10,00%


5,00%

5,00%

5,00%


15,00%



100,00%

6,67%

Tahapan Persiapan

5,00%

46.350.000

25.000.000

- 0,00%

26,67%

50.500.000

30.000.000

30% 10,00%

26,67%

40,00%

20,00%

20,00%

20,00%

Tahapan Persiapan

10,00%




15,00%


10,00%


5,00%

5,00%

5,00%


15,00%


40,00%

20,00%

20.100.000


10,00%


100,00%

20%


10%

- 0,00%

30% 26,67%

Tahapan Persiapan

16


40,00%


45%

20,00%


30% 10,00%

15.000.000

10,00%



100,00%

5,00% -

-

0,00%

40,00%

30,00%

30,00%

Tahapan Persiapan

10,00% Tahapan Pelaksanaan

30,00% Tahapan Pelaksanaan

30,00%

Tahapan Pelaksanaan

30,00% 45,00%

25,00%

0,00%




15,00%


5,00%


10,00%


5,00%


10,00%

26,67%

26,67%


100,00%

100,00%

147.100.000 25.000.000

20,00%

26,67%

100,00%

2

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Jumlah Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1 laporan

Tahapan Persiapan

10,00%





10,00%


6,67%

6,67%

25.000.000


3

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Jumlah Dokumen Kajian Ekonomi Masyarakat

1

dok

52.500.000

10,00%


10,00% Laporan Hasil Pelaksanaan - 10,00%


J 1

Penyusunan Perkembangan Ekonomi Daerah Jumlah Buku Perkembangan Ekonomi Daerah

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Persentase rekomendasi perencanaan bidang sosial budaya yang terimplementasikan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Jumlah Laporan Koordinasi Perencana Sosial Budaya

50

100,00 1

eks

26,67%



20,00%

6,67% Laporan Hasil Pelaksanaan 25,00%


6,67% 20,00%

10,00% Penyerahan BAHP

5,00%

Penyerahan Laporan Pendahuluan

10,00%

5,00%

Penyerahan Laporan Akhir

10,00%

5,00%

Penyusunan KAK

Penginputan RUP

5,00%

Penyerahan RPP

5,00%

Pelaksanaan Pelelangan

10,00% Penandatanagan SPK

%

118.113.900

lap

35.000.000

-

Penerbitan SPPBJ

3

4

K

Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat

Pengarusutamaan Gender

Penyusunan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1

Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kota Sehat

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

Jumlah Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat

Persentase rekomendasi Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang terimplementasikan Jumlah laporan dan dokumen pembangunan sanitasi

1

lap

1

lap

40

eks

100,00 1

perkotaan

dok/ lap

100.000.000

Koordinasi dan Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau

Jumlah Laporan Koordinasi dan Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau

1

lap

50.000.000

10,00% Rapat Koordinasi / FGD


10,00%


5,00%


30,00%


5,00%

10,00% Pelaksanaan Koordinasi 10,00% Laporan Hasil Pelaksanaan 15,00% 20,00%



15,00% 6,67%

26,67%

26,67%

26,67%

Tahapan Persiapan




20,00%





6,67% 26,67%

Tahapan Persiapan




20,00%





6,67% 40,00%

Tahap Persiapan



10,00%


5,00%


30,00%


5,00%

-

0,00%

Tahapan Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Koordinasi 2

Tahap Persiapan

21,67%

35.000.000

180.000.000

40,00%

21,67%

23.113.900

%

40,00%

21,67%

25.000.000


100,00%

30,00%

20,00%


100,00%

5,00%

35,00% Tahapan Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Koordinasi

2

0,00%

6,67%

26,67%

Tahap Persiapan

44.600.000

20,00%

26,67%

Pelaksanaan Jasa Konsultansi 4


0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

35,00%

21,67%

21,67%

21,67%

10,00% Pelaksanaan Koordinasi 10,00% Laporan Hasil Pelaksanaan 15,00% 20,00%



15,00% 6,67%

26,67%

26,67%

26,67%

100,00%

100,00%

3

Koordinasi Kawasan Konservasi SDA

Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan

4

kali

Tahapan Persiapan




20,00%



6,67%


6,67%

20,00%

26,67%

26,67%

26,67%




20,00%


6,67%


6,67%

35,00%

30,00%

25,00%

10,00%

30.000.000 Tahapan Persiapan Penyusunan Rencana Kerja

L

Program Perencanaan Tata Ruang 1

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare

Jumlah rekomendasi perencanaan bidang tata ruang yang terimplementasikan Jumlah Dokumen materi teknis RTRW dan Draft Ranperda

100,00 2

%

475.000.000

dok

300.000.000



Tahapan Persiapan

5% Penyerahan Berita Acara Hasil Pelelangan 5%(BAHP) Pelaksanaan Jasa Konsultansi Penginputan Rencana Umum Pengadaan 5% (RUP) Penerbitan Surat Penunjukan 5% Penyerahan Laporan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Pendahuluan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)

2

3

4

M 1

N 1

Penyusunan Perda RTRW Kota Parepare

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Pembangunan RTHKP

Jumlah Perda Revisi RTRW

Jumlah dokumen KLHS Tahun 2016 - 2026

Jumlah dokumen lahan eksisting dan rencana RTHKP yang teridentifikasi

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang terimplementasikan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah Rekomendasi Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Parepare

1

1

1

100,00 4

Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

Persentase jenis data dan informasi kinerja pembangunan yang tersedia

100,00

Penyusunan dan Pengumpulan Data Pokok Daerah

Jumlah dokumen data pokok daerah

100

Dok

Dok

dok

10%

Penaandatangan Kontrak / SPK/ SPMK 5%

Penyerahan RPP ke ULP

5%

Pelaksanaan Jasa Konsultansi

Pelaksanaan Pelelangan

10% 20,00%

100.000.000

40,00%

10%


10%

Penyusunan Rencana Kerja Pengumpulan/Penyiapan Bahan/ Data / Informasi

5% 5%


30%

20,00%


40,00%

30%

10%


10%


30%

Penyusunan Rencana Kerja Pengumpulan/Penyiapan Bahan/ Data / Informasi

5% 5%


30%

Finalisasi Dokumen

10%

15,00%

10,00%


40,00%

Tahapan Persiapan

25.000.000

Penyerahan Laporan Akhir

45,00%

40,00%

Tahap Persiapan

10,00%


5,00%


5,00%




30,00%


- 0,00%

100,00%

- 0,00%

100,00%

10,00% 30,00%

%

150.000.000

40,00%

20,00%

20,00%

20,00%

150.000.000

40,00%

20,00%

20,00%

20,00%

95.000.000

eks

50.000.000

Tahapan Persiapan

10,00%


15,00%


15,00%


15,00%

Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Koordinasi

10,00% 15,00%


5,00%


5,00%


5,00%


5,00%

-

0,00%

20,00%

40,00%

40,00%

Tahap Persiapan



10,00%


5,00%


30,00%


5,00%


100,00%

10%

rek

%

100,00%

15%

Tahapan Persiapan

50.000.000

15% 10%

100,00%

100,00%

100,00%

2

Penyusunan dan Pengumpulan Data Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Parepare

Jumlah dokumen data pertumbuhan ekonomi sektoral kota parepare

40

eks

45.000.000

2.937.353.050 3.508.756.700 (571.403.650)

-

0,00%

20,00%

40,00%

40,00%

Tahap Persiapan



10,00%


5,00% 5,00%


30,00%



100,00%

PEDOMAN PENETAPAN TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULANAN RENCANA AKSI SKPD TAHUN 2016 Rincian Pekerjaan

NO

1. Kegiatan Rutin yang bersifat Administratif dan Operasional Kantor a. Tahapan Persiapan (Ketersediaan DPA, SK Kepanitian, Surat Tugas, dll) b. Tahapan Pelaksanaan - Triwulan I - Triwulan II - Triwulan III - Triwulan IV

BOBOT

JUMLAH

10% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 100%

2. Kegiatan Yang Bersifat Koordinatif a. Tahapan Persiapan (Ketersediaan DPA, SK Kepanitian, Surat Tugas, dll) b. Penyusunan Rencana Kerja c. Pelaksanaan Koordinasi (Rapat Koordinasi, Pemantauan, evaluasi, dll) d. Laporan Hasil Pelaksanaan

10% 10% 60% 20% 100%

3. Penyusunan Dokumen / Laporan a. Tahapan Persiapan (Ketersediaan DPA, SK Kepanitian, Surat Tugas, SK Tenaga Ahli, dll) b. c. d. e. f. g.

Penyusunan Rencana Kerja Pengumpulan/Penyiapan Bahan/ Data / Informasi Rapat Koordinasi / FGD Penyusunan Rancangan Awal Penyusunan Rancangan Akhir Finalisasi Dokumen

10% 5% 5% 10% 30% 30% 10% 100%

4. Kegiatan Pelatihan / Lokakarya / Seminar / Bintek a. Tahapan Persiapan (Ketersediaan DPA, SK Kepanitian, Surat Tugas, Penyusunan Kerangka Acuan Kerja - ToR, dll) b. Penetapan Narasumber / Instruktur / Tenaga ahli c. Penyiapan Bahan/Materi, tempat pelaksanaan dan Peserta d. Pelaksanaan Pelatihan / Lokakarya / Seminar / Bintek e. Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan

20% 10% 10% 50% 10% 100%

5. Kegiatan yang Bersifat Perlombaan a. Tahapan Persiapan (Ketersediaan DPA, SK Kepanitian, Surat Tugas, dll) b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja/ panduan perlombaan c. Penetapan Tim Penilai / Dewan Juri / Tim Ahli d. Penyebarluasan informasi perlombaan / Pengumuman e. Pelaksanaan Perlombaan f. Pengumuman Pemenang Perlombaan g. Laporan Pelaksanaan kegiatan

10% 20% 10% 5% 40% 5% 10% 100%

6. Pengadaan Barang a. Tahapan Persiapan (Ketersediaan DPA, SK PPK, SK ULP/SK PPBJ, dll)

5% 5%

b. Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri dari c. Kerangka Acuan Kerja, HPS, Spesifikasi Teknis, gambar/brosur, dll d. Penyerahan RPP ke ULP atau ke PPBJ e. Pelaksanaan Pelelangan f. Penyerahan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) g. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ)

10% 5% 10% 5% 5%

h. Penaandatangan Kontrak / SPK/ SPMK i. Pelaksanaan Pengadaan Barang j. Penyerahan dan Pemeriksaan Barang

5% 30% 20% 100%

7. Pengadaan Jasa Konstruksi a. Tahapan Persiapan (Ketersediaan DPA, SK PPK, SK ULP/SK PPBJ, SK, dll) b. c. d. e. f. g. h. i.

Penginputan Umum Pengadaan (RUP)(RPP) yang terdiri dari Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Kerangka Acuan Kerja, HPS, Spesifikasi Teknis, gambar/brosur, dll Penyerahan RPP ke ULP atau ke PPBJ Pelaksanaan Pelelangan Penyerahan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Penaandatangan Kontrak / SPK/ SPMK Pelaksanaan Konstruksi

5% 5% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 35%

100%

NO

Rincian Pekerjaan j. Penyerahan Barang Tahap Pertama (PHO) k Penyerahan Barang Tahap Kedua (FHO)

BOBOT

JUMLAH

10% 5% 100%

8. Pengadaan Jasa Konsultansi (Melalui ULP) a. Tahapan Persiapan (Ketersediaan DPA, SK PPK, SK ULP/SK PPBJ dll) b. Penyusunan Penginputan Rencana Pelaksanaan Umum Pengadaan (RUP)(RPP) yang terdiri dari Pengadaan c. Kerangka Acuan Kerja, HPS, Spesifikasi Teknis, gambar/brosur, dll d. Penyerahan RPP ke ULP e. Pelaksanaan Pelelangan f. Penyerahan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) g. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) h. Penaandatangan Kontrak / SPK/ SPMK i. Pelaksanaan Jasa Konsultansi j. Penyerahan Laporan Pendahuluan k Penyerahan Laporan Akhir

5% 5% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 30% 10% 10% 100%

8. Pengadaan Jasa Lainnya (Melalui ULP) a. Tahapan Persiapan (Ketersediaan DPA, SK PPK, SK ULP/PPBJ dll) b. Penyusunan Penginputan Rencana Pelaksanaan Umum Pengadaan (RUP)(RPP) yang terdiri dari Pengadaan c. Kerangka Acuan Kerja, HPS, Spesifikasi Teknis, gambar/brosur, dll d. Penyerahan RPP ke ULP atau ke PPBJ e. Pelaksanaan Pelelangan f. Penyerahan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) g. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) h. Penaandatangan Kontrak / SPK/ SPMK i. Pelaksanaan Jasa Lainnya j. Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap Pertama k Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap Kedua

5% 5% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 30% 10% 10% 100%

n

20

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 KATA PENGANTAR

Recommend Documents