LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015 KATA PENGANTAR. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud

LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2015

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

dan

pembangunan

secara

baik

dan

benar

(Good

Governance). Laporan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor : 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas

Kinerja

Perindustrian,

serta

Instansi Peraturan

Pemerintah Menteri

di

lingkungan

Perindustrian

RI

Kementerian

nomor

:

75/M-

IND/PER/9/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Laporan

ini

diharapkan

dapat

bermanfaat

selain

sebagai

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Biro Keuangan selama tahun 2015, Laporan ini juga kiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan dan umpan balik bagi Biro Keuangan guna meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

MENUJU TATA KELOLA KEUANGAN YANG BAIK DAN BENAR

i


2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak dan atas sumbang sarannya disampaikan terima kasih.

Jakarta,

Januari 2016

Kepala Biro Keuangan

ttd

Fauzi Saberan


ii


2015

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...........................................................................................

i

DAFTAR ISI .......................................................................................................

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................................

iv

BAB I.

PENDAHULUAN ................................................................................

1

A. Tugas dan Fungsi Biro Keuangan ............................................

1

B. Peran Strategis Biro Keuangan ................................................

1

C. Struktur Organisasi .....................................................................

2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................

10

A. Rencana Strategis Biro Keuangan tahun 2015-2019 ..............

10

B. Rencana Kinerja tahun 2015 ....................................................

15

C. Rencana Anggaran Biro Keuangan ........................................

16

D. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 .................................

21

AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................

23

A. Analisis Capaian Kinerja Biro Keuangan tahun 2015...............

23

B. Akuntabilitas Keuangan ...........................................................

34

PENUTUP .........................................................................................

40

A. Kesimpulan .................................................................................

40

B. Kendala dalam pencapaian target kinerja ............................

41

C. Rekomendasi untuk perbaikan kinerja ...................................

42

BAB II.

BAB III.

BAB IV.

LAMPIRAN 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2015 2. Capaian Kinerja Biro Keuangan per Triwulan


iii


2015

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan pelaporan

keuangan

dan

Barang

Milik

Negara

Kementerian.

Dalam

mengemban tugas tersebut Biro Keuangan menetapkan visi sesuai Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Tata Keuangan yang baik dan benar” dengan misi mewujudkan sistem tata kelola keuangan yang akuntabel dan berbasis IT dan meningkatkan kompetensi aparat pengelola keuangan. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015 serta kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum Biro Keuangan telah melaksanakan tugas, fungsi, visi dan misi yang diembannya dengan mewujudkan tujuan dan sasaran tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari capaian sasaran kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan Biro Keuangan dan realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp 122.325.904.000,- (97,86%).

Dengan disusunnya LAKIP Biro Keuangan tahun 2015 ini, diharapkan dapat disajikan langkah dan upaya Biro Keuangan dalam mencapai sasaran kinerja tahun 2015, yang merupakan periode pertama pelaksanaan Renstra Biro Keuangan tahun 2015-2019.


iv


2015

Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta menjadi masukan dan umpan balik bagi peningkatan kinerja Biro Keuangan dalam menunjang

peningkatan

kinerja

Sekretariat

Jenderal

dan

Kementerian

Perindustrian dalam membangun sektor industri di Indonesia.

Jakarta,

Januari 2016

Kepala Biro Keuangan

ttd

Fauzi Saberan


v


2015

PENDAHULUAN

BAB I A. Tugas dan Fungsi Organisasi Berdasarkan IND/PER/10/2010

Peraturan tentang

Menteri

Organisasi

Perindustrian dan

Tata

Nomor

Kerja

105/M-

Kementerian

Perindustrian, tugas Biro Keuangan adalah melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan pelaporan keuangan dan barang milik negara Kementerian. Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Biro

Keuangan

menyelenggarakan 6 fungsi, yaitu : 1. Penyiapan pedoman teknis pengelolaan anggaran dan barang milik negara; 2. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran; 3. Pengelolaan perbendaharaan dan penyelesaian kerugian negara; 4. Pelaksanaan akuntansi dan administrasi pengelolaan barang milik negara; 5. Penyediaan data dan informasi keuangan serta koordinasi dan pelaksanaan verifikasi penganggaran Kementerian; dan 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro.

B.

Peran Strategis Biro Keuangan Berdasarkan tugas dan fungsinya, secara umum Biro Keuangan tidak berhubungan langsung dengan dunia industri. Biro Keuangan secara struktural berada dalam lingkungan Sekretariat Jenderal sebagai unit kerja


1


2015

pendukung Kementerian Perindustrian yang memiliki peran strategis melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan keuangan

dan

barang

milik

Negara

di

lingkungan

Kementerian

Perindustrian, sehingga diharapkan unit/satker dapat melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban dengan baik serta tersusunnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Dengan melaksanakan tugas dan fungsinya, diharapkan Kementerian Perindustrian dapat menjadi instansi yang memiliki tata kelola keuangan yang baik dan benar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

C. Struktur Organisasi Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk mencapai sasaran yang direncanakan, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian

Perindustrian,

penyelenggaraan

kegiatan

Biro

Keuangan dilaksanakan oleh 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu : 1. Bagian Pelaksanaan Anggaran Bagian

Pelaksanaan

Anggaran mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan pedoman teknis, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan

anggaran.

Dalam

melaksanakan

tugas,

Bagian

Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Kementerian;


2


2015

b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan penatausahaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian; dan c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi anggaran

penerimaan

negara

bukan

pajak

di

lingkungan

Kementerian. Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Subbagian Pemantauan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Kementerian; b. Subbagian Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan penatausahaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian; c. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi anggaran penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian.

2. Bagian Perbendaharaan Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman

teknis,

perbendaharaan,

pembinaan,

pertanggungjawaban

koordinasi, anggaran,

pengelolaan penyelesaian

kerugian negara, dan pengelolaan penggajian. Dalam melaksanakan tugas Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:


3


a. penyiapan

bahan

perbendaharaan pelaksanaan

pembinaan,

dan

anggaran

koordinasi

penetapan (DIPA)

pengelolaan

pengelola

dan

2015

daftar

penyelesaian

isian

tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP dan TGR); b. penyiapan

bahan

pembinaan,

koordinasi,

penatausahaan

pertanggungjawaban anggaran dan pengelolaan kas satuan kerja Sekretariat Jenderal; dan c. pengelolaan gaji satuan kerja Sekretariat Jenderal. Bagian Perbendaharaan terdiri dari : a. Subbagian

Penatausahaan

Perbendaharaan,

Perbendaharaan, dan Tuntutan Ganti Rugi melakukan

penyiapan

bahan

Tuntutan

mempunyai tugas

pembinaan,

koordinasi

penatausahaan perbendaharaan dan penetapan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) serta penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP dan TGR); b. Subbagian

Penatausahaan

mempunyai

tugas

Pertanggungjawaban

melakukan

penyiapan

bahan

Anggaran pembinaan,

koordinasi, penatausahaan pertanggungjawaban anggaran dan pengelolaan kas satuan kerja Sekretariat Jenderal; c. Subbagian

Pengelolaan

Gaji

mempunyai

tugas

melakukan

pengelolaan gaji satuan kerja Sekretariat Jenderal.

3. Bagian Akuntansi dan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara Bagian Akuntansi dan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan

pedoman


teknis,

4


2015

pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi keuangan dan barang milik negara serta administrasi pengelolaan barang milik negara Kementerian. Dalam melaksanakan tugas Bagian Akuntansi dan Pengelolaan Administrasi BMN menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan

bahan

pembinaan,

koordinasi,

dan

pelaksanaan

koordinasi,

dan

pelaksanaan

akuntansi keuangan Kementerian; b. Penyiapan

bahan

pembinaan,

akuntansi barang milik negara Kementerian; dan c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, administrasi pengelolaan barang milik negara Kementerian. Bagian Akuntansi dan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara terdiri dari : a. Subbagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan

pembinaan,

koordinasi

dan

pelaksanaan

akuntansi keuangan Kementerian. b. Subbagian melakukan

Akuntansi

Barang

penyiapan

Milik Negara mempunyai tugas

bahan

pembinaan,

koordinasi

dan

pelaksanaan akuntansi barang milik negara Kementerian. c. Subbagian mempunyai koordinasi

Pengelolaan tugas

Administrasi

melakukan

administrasi

Barang

penyiapan

pengelolaan

Milik

bahan

barang

Negara

pembinaan,

milik

negara

Kementerian


5


2015

4. Bagian Analisis Keuangan dan Verifikasi Penganggaran Bagian Analisis Keuangan dan Verifikasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman teknis, pembinaan, analisis keuangan, dan verifikasi serta urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro. Dalam melaksanakan tugas Analisis Keuangan dan Verifikasi Penganggaran menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi, serta pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data, penyediaan informasi keuangan Kementerian dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan; b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan verifikasi penganggaran dan pelaporan; dan c. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Biro. Bagian Analisis Keuangan dan Verifikasi Penganggaran terdiri dari : a. Subbagian

Analisis

Keuangan

mempunyai

penyiapan

bahan

pembinaan,

koordinasi

tugas serta

melakukan pelaksanaan

pengumpulan, pengolahan, analisis data, penyediaan informasi keuangan Kementerian dan sistem pengelolaan keuangan. b. Subbagian Verifikasi Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan verifikasi penganggaran dan pelaporan. c. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Biro.


6


Dalam

menjalankan

tugasnya,

masing-masing

2015

Bagian

saling

berkoordinasi dan bekerjasama untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan.

Struktur

Organisasi

Biro

Keuangan

Kementerian

Perindustrian dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar I.1 - Struktur Organisasi Biro Keuangan

Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Keuangan didukung oleh pegawai dengan jumlah yang memadai dan memiliki kompetensi yang baik. Keadaan Sumber Daya Manusia pada Biro Keuangan adalah sebagai berikut : 1. Jumlah pegawai Biro Keuangan sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dengan catatan 1 (satu) orang dipekerjakan di Instansi lain ditambah

Pegawai

Pemerintah

dengan

Perjanjian

Kerja

sebanyak 3 orang;


7

(P3K)


2015

2. Jumlah Pegawai menurut jenjang usia : Tabel I.1 - Jumlah Pegawai Biro Keuangan Berdasarkan Usia

Kategori

Jumlah

<25

3

26-30

6

31-35

8

36-40

3

41-45

1

46-50

7

51-55

10

>56

4

Total

42

Gambar I.2 - Persentase Pegawai Biro Keuangan Berdasarkan Usia


8


2015

3. Jumlah Pegawai menurut jenjang pendidikan : Tabel I.2 - Jumlah Pegawai Biro Keuangan Berdasarkan Pendidikan Kategori

Jumlah

S2

8

S1

15

D3

6

SLTA

13

SLTP

0

SD

0

Total

42

Gambar I.3 - Persentase Pegawai Biro Keuangan Berdasarkan Usia


9


2015

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II

A. Rencana Strategis Biro Keuangan tahun 2015-2019 Perencanaan Strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu rencana strategis harus memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas

dan fungsi.

Rencana Strategis

Biro

Keuangan dapat dilihat dalam Peta Strategi sebagai berikut :

DIAGRAM PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO KEUANGAN VISI DAN MISI BIRO KEUANGAN

Memenuhi Harapan Stakeholders

STRATEGIC OUTCOMES

STRATEGIC OBJECTIVE

Proses Pelaksanaan Tugas Pokok Biro Keuangan

STRATEGIC DRIVER

TUGAS : Melaksanakan Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian dan Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian FUNGSI: a.penyiapan pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan anggaran kementerian; b. penyiapan pembinaan,dan koordinasi perbendaharaan kementerian; c. penyiapan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan akuntansi sekretariat jenderal dan kementerian; d. penyiapan pembinaan dan koordinasi penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum dan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR).; e. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaporan administrasi pengelolaan barang milik negara kementerian; dan f. pelaksanaan program dan urusan tata usaha biro

Tersedianya Laporan Keuangan Dan BMN yang Berkualitas

Terwujudnya sistem tatakelola keuangan dan BMN yang berbasis IT

PENYIAPAN KEBIJAKAN

Pengelolaan SDM Aparat Bidang Keuangan

TUPOKSI BIRO KEUANGAN

VISI : TERWUJUDNYA TATA KELOLA KEUANGAN YANG BAIK DAN BENAR MISI : 1. Mewujukan sistem tata kelola keuangan yang akuntabel dan berbasis IT; 2. Meningkatkan kompetensi aparat pengelola keuangan;

Terwujudnya SDM pengelola keuangan dan BMN yang kompeten

KOORDINASI DAN FASILITASI Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran

Menyiapkan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Menyiapkan Kebijakan Sistem Informasi Keuangan

Mendiseminasikan Peraturan Bidang Keuangan

Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Perbendaharaan

Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan BMN

Melakukan Memfasilitasi Koordinasi dan Pengembangan SDM Fasilitasi Penysunan Bidang Keuangan Laporan Keuangan

PEMBINAAN IKU / KPI 1. Terwujudnya laporan keuangan dengan predikat capaian standar tertinggi

Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangundangan Bidang Keuangan

2. Tersedianya kebijakan internal mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran

SDM

ORGANISASI

INFORMASI

Mengembangkan SDM Yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

Mengembangkan Ketatalaksanaan, Sarana dan Prasarana yang Modern

Mengembangkan Sistem Informasi Keuangan yang Terintegrasi dan Handal


10


2015

Dari Peta Strategis di atas, Biro Keuangan sebagai Unit Kerja di lingkungan

Sekretariat

Jenderal

Kementerian

Perindustrian

telah

menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta strategi sebagai berikut: 1.

Visi Biro Keuangan Agar semua kegiatan mengarah ke satu titik yang akan dicapai dalam jangka panjang, maka Biro Keuangan telah menetapkan visinya sebagai berikut: ”Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan BMN yang baik dan benar” Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Dan BMN Yang Baik Dan Benar adalah mewujudkan tata kelola Keuangan dan BMN yang benar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dipertanggungjawabkan, transparan, efektif, efisien, ekonomis dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2.

Misi Biro Keuangan Untuk mencapai visi tersebut Biro Keuangan telah menetapkan misinya yang akan dicapai pada tahun 2015 sebagai berikut : a. Mewujudkan sistem

tata kelola keuangan dan BMN yang

akuntabel, transparan dan berbasis IT; b. Mewujudkan

aparat

pengelola

keuangan

dan

BMN

yang

profesional. 3.

Tujuan Berdasarkan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2015 adalah : 

Tersedianya laporan keuangan dan BMN yang berkualitas.


11


2015



Terwujudnya SDM pengelola keuangan dan BMN yang kompeten.



Terwujudnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang berbasis IT.

4.

Sasaran Tujuan I : Tersedianya laporan keuangan dan BMN yang berkualitas. Sasaran Strategis I : Mewujudkan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran dan tepat waktu Indikator Kinerja dari sasaran ini adalah terwujudnya realisasi anggaran yang efektif dan efisien Sasaran Strategis II : Mewujudkan Laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Indikator Kinerja dari sasaran ini adalah terwujudnya laporan keuangan dengan predikat Capaian Standar Tertinggi Sasaran Strategis III : Menyediakan pedoman di bidang pengelolaan keuangan dan BMN Indikator Kinerja dari sasaran ini adalah tersedianya kebijakan pengelolaan keuangan dan BMN Sasaran Strategis IV : Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Indikator

Kinerja

dari

sasaran

ini

adalah

terbangunnya

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian


12


2015

Tujuan II : Terwujudnya SDM pengelola keuangan dan BMN yang kompeten. Sasaran Strategis : Meningkatnya kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN Indikator Kinerja dari sasaran ini adalah tersedianya SDM Pengelola Keuangan dan BMN yang Kompeten

Tujuan III : Terwujudnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang berbasis IT. Sasaran Strategis I : Terwujudnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang berbasis IT Indikator Kinerja dari sasaran ini adalah terselenggaranya kegiatan layanan operasional perkantoran Sasaran Strategis II : Terlaksananya

kegiatan

pengadaan

barang/jasa

di

Lingkungan

Kementerian Perindustrian Indikator Kinerja dari sasaran ini adalah tersedianya laporan kegiatan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kementerian Perindustrian Sasaran Strategis III : Terlaksananya

kegiatan

Pembinaan/penyelenggaraan

Kerjasama

Internasional Indikator Kinerja dari sasaran ini adalah tersedianya laporan kegiatan Pembinaan/penyelenggaraan Kerjasama Internasional KDEI Taipei


13


2015

Sasaran Strategis IV : Terlaksananya kegiatan Operasional Otorita Asahan Indikator Kinerja dari sasaran ini adalah tersedianya laporan kegiatan Operasional Otorita Asahan Dari seluruh Indikator Kinerja Sasaran, yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Keuangan Tahun 2015 adalah : 1. Terwujudnya laporan keuangan dengan predikat Capaian Standar Tertinggi 2. Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan dan BMN 5.

Strategi Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang dilakukan Biro Keuangan adalah sebagai berikut: a. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai dengan SAP di lingkungan Kemenperin. b. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan dan BMN. c.

Pengelolaan Perbendaharaan.

d. Monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran di lingkungan Kemenperin. e.

Peningkatan kompetensi SDM pengelolaan keuangan.

f.

Pelaksanaan Manajemen kinerja Biro.

g. Pembinaan pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Kemenperin. h.

Penyelenggaraan layanan perkantoran.

i.

Pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional perkantoran.

j.

Penatausahaan dan pengelolaan administrasi perkantoran.


14


B.

2015

Rencana Kinerja Tahun 2015 Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Biro Keuangan, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai Biro Keuangan tahun 2015 yang terdiri dari : 1. Mewujudkan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran dan tepat waktu; 2. Mewujudkan Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 3. Meningkatnya kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN; 4. Menyediakan

kebijakan

internal

mengenai

Pelaksanaan

dan

Pertanggungjawaban Anggaran; 5. Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf; 6. Mengembangkan ketatalaksanaan, sarana dan prasarana yang modern; 7. Terlaksananya

kegiatan

pengadaan

barang/jasa

di

Lingkungan

Kementerian Perindustrian; 8. Terlaksananya

kegiatan

Pembinaan/penyelenggaraan

Kerjasama

Internasional; 9. Terlaksananya kegiatan Fasilitas Operasional Otorita Asahan.

Sasaran

pada

poin

7-9

merupakan

sasaran

Unit

Layanan

Pengadaan (ULP), KDEI Taipei, serta Otorita Asahan yang memiliki anggaran tergabung dengan DIPA Biro Keuangan.


15


2015

C. Rencana Anggaran Biro Keuangan Sesuai dengan DIPA tahun 2015, program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal adalah “Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian”. Masing-masing Unit Kerja Eselon II mempunyai 1 (satu) kegiatan. Adapun kegiatan Biro Keuangan adalah “Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang

Profesional”

dengan

alokasi

anggaran

awal

sebesar

Rp. 125.045.409.000,-. Namun, tidak semua anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Biro Kegiatan. Ada beberapa unit kerja yang memiliki anggaran tergabung dengan Biro Keuangan, antara lain Layanan Pengadaan (ULP), KDEI Taipei, dan Otorita Asahan. Anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan Biro Keuangan, Unit Layanan Pengadaan (ULP), KDEI Taipei, dan Otorita asahan memiliki rincian sebagai berikut: Tabel 2.1 – Alokasi Anggaran Biro Keuangan Tahun Anggaran 2015 No 1

Unit Biro Keuangan  Biro Keuangan Murni  Belanja Pegawai Biro-Biro

Pagu Anggaran (Rp. 000,-) 112.737.609 11.526.265 101.211.344

2

ULP

2.980.200

3

KDEI

1.027.600

4

Otorita Asahan

8.300.000

 Kegiatan Otorita Asahan

3.443.933

 Belanja Pegawai Otorita Asahan

4.856.067

Total

125.045.409

Sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai penghematan perjalanan dinas serta pelarangan rapat di hotel, Biro Keuangan kemudian


16


mengalami

pemotongan

pagu

anggaran

perjalanan

2015

dinas

senilai

Rp. 2.418.808.000,- atau sebesar sebesar 33,79% dari total pagu perjalanan dinas. Rincian pemotongan perjalanan dinas tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.2 – Pemotongan Pagu Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2015

Kode

Program/Kegiatan

Pagu Perjadin Awal (DN Dan LN) (Rp. 000,-)

(1)

(2)

(3)

1

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

1827

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional Biro Keuangan

Penghematan (Rp. 000,-)

Pagu Perjadin Setelah Penghematan (Rp. 000,-)

(4)

(5) = (3) - (4)

5.682.224

1.769.982

3.912.242

ULP

740.994

231.812

509.182

KDEI

464.070

144.418

319.652

Otorita Asahan

875.954

272.596

603.358

7.763.242

2.418.808

5.344.434

Total

Selain pemotongan anggaran, Biro Keuangan juga mendapat tambahan anggaran untuk kegiatan/inisiatif baru yang diajukan pada tahun anggaran berjalan maupun kegiatan yang masih kekurangan anggaran. Penambahan

anggaran

senilai

Rp.

2.369.337.000,-

digunakan

untuk

membiayai 3 kegiatan baru Biro Keuangan, kegiatan ULP dan kegiatan KDEI Taipei dengan rincian :


17


2015

Tabel 2.2 – Penambahan Anggaran Biro Keuangan Tahun Anggaran 2015 No

Pagu Anggaran (Rp. 000,-)

Unit

1

Biro Keuangan

703.844

2

ULP

3

KDEI

550.000

Total

2.369.337

1.115.493

Alokasi APBN-P 2015 untuk Biro Keuangan, ULP, KDEI Taipei, dan Otorita Asahan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.3 Perubahan Alokasi Anggaran Biro Keuangan Tahun 2015 No

Unit

1

Biro Keuangan  Biro Keuangan Murni  Belanja Pegawai

Pagu Awal (Rp. 000,-)

Pagu Akhir (Rp. 000,-)

Perubahan (Rp. 000,-)

112.737.609

112.974.167

236.558

11.526.265

10.460.127

(1.066.138)

101.211.344

102.514.040

1.302.696

2

ULP

2.980.200

3.863.881

883.681

3

KDEI

1.027.600

1.433.182

405.582

4

Otorita Asahan

8.300.000

8.027.404

(1.575.292)

 Kegiatan Otorita Asahan

3.443.933

3.171.337

(272.596)

 Belanja Pegawai Otorita Asahan

4.856.067

4.856.067

(1.302.696)

125.045.409

124.995.938

(49.471)

Total

Anggaran tersebut di atas digunakan untuk membiayai komponen dan sub komponen kegiatan dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.4 - Rincian Alokasi Anggaran Biro Keuangan Tahun 2015 KODE 1

1827

OUTPUT / RINCIAN AKUN

PAGU AWAL (Rp. 000,-)

PAGU AKHIR (Rp. 000,-)


125.045.409

124.995.938

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

125.045.409

124.995.938


18


KODE 1827.001

OUTPUT / RINCIAN AKUN Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan BMN Di Lingkungan Kementerian Perindustrian


2015


7.443.695

6.890.345

11

Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan

557.537

606.935

12

Pembinaan Pengelolaan Administrasi Pnbp Dan BLU

354.309

128.821

13

Peningkatan Konsolidasi Pengelolaan Keuangan

834.584

831.584

14

Pembinaan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan

291.247

349.038

15

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Satker Perwakilan Luar Negeri

516.664

136.911

16

Tata Kelola Pertanggungjawaban Anggaran

373.182

334.682

17

Koordinasi Pengelolaan Anggaran Di Lingkungan Kemenperin

296.720

258.220

18

Penatausahaan Penyelesaian Kerugian Negara

240.189

218.989

19

Penatausahaan Belanja Pegawai Dan Tunjangan Kinerja

213.490

199.390

20

Penyusunan Laporan Keuangan SAK Dan SIMAK-BMN Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

812.306

942.120

21

Pembinaan, Monitoring Dan Penilaian Laporan Keuangan Dan BMN Dalam Rangka Pelaksanaan SAI

235.956

309.632

22

Penataan Tertib Administrasi Dan Pengelolaan Barang Milik Negara

462.649

328.211

23

Pembangunan Dan Implementasi Aktivitas Reformasi Birokrasi Kemenperin

747.097

647.697

24

Analisa Keuangan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Kemenperin

304.501

141.150

25

Peningkatan Tata Laksana Prosedur Kerja Dan Implementasi Budaya 5 K

280.125

97.750

26

Penyusunan Program, Akuntabilitas Dan Pelaporan Biro Keuangan

362.220

268.350

27

Pembinaan Dan Pengelolaan Berkelanjutan Aktivitas SPIP Di Lingkungan Kemenperin

388.190

418.625


19


KODE


28

Verifikasi Penganggaran Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

29


2015


172.729

180.140

Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi E-PNBP

-

200.000

30

Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi E-BMN

-

92.100

31

Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi e-monitoring

-

200.000

2.091.730

1.548.742

1827.003

Peningkatan Kompetensi Sdm Pengelolaan Keuangan

11

Peningkatan Kemampuan Pengelola DIPA Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

678.231

678.321

12

Peningkatan Kualitas Pengelola Keuangan Dan BMN Kementerian Perindustrian

340.450

147.650

13

Peningkatan Kemampuan SDM Biro Keuangan

1.073.049

722.771

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dan Bmn

385.648

415.848

11

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan

242.968

299.868

12

Penyusunan Pedoman Sistem Akuntansi Dan BMN

142.680

115.980

1827.004

1827.006

Layanan Pengadaan Barang/jasa (ULP)

2.980.200

3.863.881

11

Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Tahun 2015

2.405.828

3.528.307

12

Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Teknis ULP Tahun 2016

357.588

118.790

13

Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang/jasa

216.784

216.784

Pembinaan/penyelenggaraan Kerjasama Internasional

1.027.600

1.433.182

Pembinaan / Penyelenggaraan Kerjasama Internasional Dengan KDEI Taipei

1.027.600

1.433.182

Fasilitas Operasional Otorita Asahan

3.443.933

3.171.337

11

Penyelenggaraan Operasional Otorita Asahan

1.555.686

1.439.015

12

Pemeliharaan Inventaris Kantor Otorita Asahan

1.226.858

1.226.858

1827.008 11

1827.009


20


KODE 13

OUTPUT / RINCIAN AKUN Kegiatan-kegiatan Otorita Asahan Masa Transisi


2015


661.389

505.464

Layanan Perkantoran

107.672.603

107.672.603

1

Pembayaran Gaji Dan Tunjangan

106.067.411

106.067.411

1


106.067.411

106.067.411

A


101.211.344

101.211.344

B

Belanja Gaji Dan Tunjangan Pegawai Otorita Asahan

4.856.067

4.856.067

2

Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

1.605.192

1.605.192

2

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

1.209.692

1.209.692

A

Penyelenggaraan Operasional Seharihari Perkantoran

739.800

739.768

B

Pemeliharaan Operasional Peralatan Perkantoran

63.160

63.160

C

Pemeliharaan Kendaraan Operasional

255.210

255.210

D

Penatausahaan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

151.522

151.554

11

Pengadaan Dan Pemeliharaan Ruang Kerja

395.500

395.500

1827.994

D. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun dan didukung oleh anggaran yang tersedia di dalam DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2015 Nomor 019-01.1.247101/2015 tanggal 14 Nopember 2014, maka ditetapkan pengesahan Formulir Perjanjian Kinerja tahun 2015 yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Biro Keuangan sebagai berikut :


21


2015

Tabel 2.5 – Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 1

Mewujudkan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran dan tepat waktu

Tingkat realisasi anggaran Kementerian Perindustrian

90 persen

2

Mewujudkan Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (*)

Tingkat kualitas laporan keuangan

3

Meningkatnya kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN

Tersedianya SDM pengelola keuangan yang kompeten

320 Orang

4

Menyediakan kebijakan internal mengenai Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran (*)

Tersedianya kebijakan internal mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran

3 Pedoman

Capaian Standar Tertinggi dari Kementerian Keuangan

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L) 1

Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

1 Dokumen

2

Mengembangkan ketatalaksanaan, sarana dan prasarana yang modern

Terlaksananya pelayanan perkantoran untuk mendukung kegiatan Biro Keuangan

12 Bulan Layanan

3

Terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Tersedianya laporan kegiatan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kementerian Perindustrian

3 Laporan

4

Terlaksananya kegiatan Pembinaan/penyelenggar aan Kerjasama Internasional

Tersedianya laporan kegiatan Pembinaan/penyelenggar aan Kerjasama Internasional KDEI Taipei

1 Laporan

5

Terlaksananya kegiatan Fasilitas Operasional Otorita Asahan

Tersedianya laporan kegiatan Fasilitas Operasional Otorita Asahan

3 Laporan

Ket : * Indikator Kinerja Utama


22


BAB III

2015

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2015 1.

Capaian Kinerja Tahun 2015 Sesuai tugas dan fungsi Biro Keuangan untuk mewujudkan tata

kelola keuangan Kementerian Perindustrian yang baik dan benar, maka dilakukan

pembinaan,

koordinasi,

pengendalian,

dan

pelaporan

keuangan dan barang milik negara Kementerian kepada Satker maupun SDM pengelola keuangan dan BMN. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis Biro Keuangan

antara lain workshop,

bimbingan teknis, sosialisasi, penyusunan buku pedoman dan lain sebagainya. Adapun sasaran strategis yang dicapai oleh Biro Keuangan dijelaskan sebagai berikut : Tujuan I : Tersedianya laporan keuangan dan BMN yang berkualitas. 

Sasaran I

: Mewujudkan Laporan keuangan yang sesuai Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP) Indikator Kinerja Sasaran ini adalah terwujudnya laporan keuangan

dengan

predikat

Capaian

mencapai

sasaran

tersebut,

Biro

Standar

Keuangan

Tertinggi. telah

Untuk

melakukan

pembinaan dan monitoring Laporan Keuangan dan BMN serta Penataan Tertib Administrasi Dan Pengelolaan Barang Milik Negara secara terus menerus. Biro Keuangan juga melakukan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan dan BMN baik tingkat Eselon I Sekretariat Jenderal, maupun tingkat Kementerian.


23


Seperti

diketahui,

pada

tahun

2010-2014,

Biro

2015

Keuangan

bertanggungjawab atas capaian kualitas Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Namun, berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, indikator kinerja Biro Keuangan adalah kualitas Laporan Keuangan dengan capaian Standar Tertinggi yang diberikan oleh Kementerian keuangan.

Untuk

tahun

2015,

Biro

Keuangan

telah menerima

penghargaan Capaian Standar Tertinggi untuk Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.1 – Perbandingan Realisasi Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Renstra 2010-2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

terwujudnya laporan keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK



Renstra 2015-2019 Realisasi WTP (2010-2014)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Mewujudkan Laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

terwujudnya laporan keuangan dengan predikat Capaian Standar Tertinggi dari Kementerian Keuangan

Realisasi Capaian Standar Tertinggi (2015)

Sasaran II : Menyediakan pedoman di bidang pengelolaan keuangan dan BMN Indikator kinerja sasaran ini adalah tersedianya kebijakan pengelolaan Keuangan dan BMN sebanyak 3 (tiga) pedoman. Biro Keuangan

telah

melampaui

target

realisasi

sasaran


dengan

24


2015

tersusunnya 5 pedoman. Pedoman/kebijakan yang tersusun pada tahun 2015 antara lain : 1. Pedoman Pertanggungjawaban Anggaran. Pedoman Pertanggungjawaban Anggaran disusun berdasarkan BAS dan SBM. Pedoman ini memberikan penjelasan mengenai pembiayaan terhadap suatu akun, tarif, serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yang dibutuhkan. 2. Pedoman

Administrasi

Pengelolaan

Barang

Milik

Negara

Kementerian Perindustrian. Buku ini berisi seputar pengelolaan administrasi BMN, antara lain penggunaan,

pemanfaatan,

pemindahtanganan,

penghapusan

BMN

yang

kelengkapan,

serta

pelimpahan

Kementerian

Keuangan

meliputi

selaku

tata

cara,

kewenangan pengelola

dan

dokumen di

barang

antara dengan

Kementerian Perindustrian selaku pengguna barang. 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 56/MIND/PER/2011 tentang Sistem Akuntansi Kementerian Perindustrian. 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pendelegasian

Kewenangan

Menteri

Perindustrian

Selaku

Pengguna Barang Kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam Rangka Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perindustrian. 5. Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 109 Tahun 2015 tentang Tata Kelola DIPA tahun 2016.


25




2015

Sasaran III: Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Indikator Kinerja dari sasaran ini adalah terbangunnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian sebanyak 1 dokumen. Untuk mencapai sasaran ini, Biro Keuangan telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain : 1. Penyusunan Peta Risiko Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2015. 2. Penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2015 mengenai

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Peraturan tersebut disusun untuk menggantikan Permenperin Nomor 40 Tahun 2011. 3. Pembinaan langsung ke satker daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. 4. Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal mengenai Pedoman Pembentukan Satuan Tugas SPIP Di Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

Sasaran IV: Mewujudkan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran dan tepat waktu Indikator Kinerja dari sasaran ini adalah terwujudnya realisasi anggaran Kementerian Perindustrian yang tepat sasaran dan tepat waktu dengan target sebesar 90%


26


2015

Untuk mencapai sasaran penyerapan anggaran maka Biro Keuangan telah melakukan pembinaan, koordinasi dan pemantauan untuk meningkatkan kualitas penyerapan anggaran. Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien antara lain : 1. Sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Kelola DIPA Tahun Anggaran 2015 2. Sosialisasi peraturan-peraturan mengenai pengelolaan keuangan dari instansi terkait. 3. Pelaksanaan Forum Konsolidasi Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan di Yogyakarta 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilaporkan secara triwulanan 5. Pembangunan aplikasi e-PNBP, dan e-PBJ serta pengembangan emonitoring

untuk

memudahkan

monitoring

dan

pelaporan

pelaksanaan anggaran. 6. Pembinaan terhadap Satker PNBP dan BLU mengenai aplikasi Simponi dan e-PNBP agar setiap satker dapat memahami aplikasi dan memberikan keseragaman dalam pengelolaan keuangan. 7. Melakukan penatausahaan pertanggungjawaban anggaran untuk memastikan bahwa anggaran yang telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Biro Keuangan telah melakukan tugas pembinaan pengelolaan keuangan dengan baik, namun tidak tercapainya target kinerja


27


2015

disebabkan adanya faktor eksternal yang berada di luar kendali Biro Keuangan antara lain adanya beberapa kegiatan pokok Kementerian Perindustrian yang tidak dapat terealisasi seperti pengembangan wilayah industri. Penyerapan anggaran Kementerian Perindustrian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.2 – Penyerapan Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2010 – 2015 REALISASI KEMENTERIAN (%) PERIODE 2010

2011

2012

2013

2014

2015

TRIWULAN I

10.79

8.14

14.15

8.66

8.76

8.84

TRIWULAN II

28.13

21.38

39.83

26.20

24.70

15.74

TRIWULAN III

46.88

38.79

57.63

47.83

48.04

31.35

TRIWULAN IV

79.97

78.78

90.28

75.14

84.14

77.45

Grafik 3.1 – Penyerapan Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2010-2015 100

90,28

90

84,14

79,97

78,78

77,45

75,14

80 70 57,63

60 50

48,04

47,83

46,88 38,79

39,83

40 30 20

31,35

28,13

26,2 21,38

10,79

10

24,7 15,74

14,15 8,66

8,14

8,76

8,84

0 2010

2011 Triwulan I

2012 Triwulan II

2013 Triwulan III

2014

2015

Triwulan IV


28


2015

Tujuan II: Terwujudnya SDM pengelola keuangan dan BMN yang kompeten. 

Sasaran I: Meningkatnya kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN Indikator

sasaran

ini

adalah

tersedianya

SDM

Pengelola

Keuangan dan BMN yang Kompeten sebanyak 320 orang. Untuk meningkatkan kompetensi SDM Pengelola Keuangan dan BMN di lingkungan Kementerian, Biro keuangan telah melakukan bimbingan teknis, Workshop, serta sosialisasi peraturan Keuangan dan BMN. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain : No 1

Kegiatan Peningkatan Pengelola DIPA

Kemampuan

Tempat

Jumlah Peserta

Yogyakarta

50 orang

Padang

60 orang

Makassar

30 orang

Bandung

30 orang

2

Sosialisasi Peraturan di Bidang Keuangan dan BMN

Gedung Kementerian Perindustrian

94 orang

3

Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

Gedung Kementerian Perindustrian

38 orang

4

Peningkatan Kompetensi SDM Biro Keuangan

Belitung

43 orang

Bandung

40 orang

Total

385 orang

Peningkatan SDM Pengelola Keuangan yang telah dilaksanakan Biro Keuangan

memiliki total 385 orang peserta. Capaian tersebut

melebihi target yang sudah ditetapkan.

Tujuan III: Terwujudnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang berbasis IT.


29




2015

Sasaran I : Terwujudnya ketatalaksanaan, sarana dan prasarana yang modern Indikator kinerja sasaran ini adalah terselenggaranya kegiatan layanan operasional perkantoran selama 12 bulan layanan. Layanan perkantoran pada Biro Keuangan telah dilaksanakan sejak Januari 2015 yang meliputi administrasi kepegawaian, penatausahaan surat menyurat Biro, pengadaaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan rumah tangga biro. Untuk mewujudkan ketatalaksanaan, sarana dan prasarana yang modern, kegiatan yang sudah dilakukan antara lain : 1. Perbaikan

ruang

rapat

Biro

Keuangan

yang

meliputi

penambahan kapasitas serta penambahan proyektor yang diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan rapat di dalam kantor. 2. Pengadaan

peralatan

perkantoran

untuk

menggantikan

komputer dan laptop yang sudah rusak dan tidak layak pakai. 3. Pengadaan

buku-buku

barang/jasa,

Bagan

Akun

melengkapi

perpustakaan

seperti

pedoman

Standar, Biro

Hello

Pengadaan

America

Keuangan.

untuk

Diharapkan

pedoman tersebut dapat meningkatkan pemahaman SDM Biro Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. 4. Pemanfaatan scanner untuk sistem dokumentasi surat masuk maupun surat keluar secara komputerisasi.


30




Sasaran

II:

Terlaksananya kegiatan

pengadaan

2015

barang/jasa di

Lingkungan Kementerian Perindustrian Indikator sasaran ini adalah tersedianya 3 (tiga) laporan kegiatan

pengadaan

barang/jasa

di

Lingkungan

Kementerian

Perindustrian. Kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) meliputi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perindustrian, penyusunan program

kerja ULP tahun 2017 serta peningkatan

kemampuan SDM ULP. Sepanjang tahun 2016, ULP telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa dari 9 unit Eselon I di lingkungan Kementerian ULP juga telah menyusun program kerja ULP yang masih tergabung dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Biro Keuangan. Pada bulan September, ULP juga melakukan peningkatan kinerja ULP dengan peserta para Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kompetensi Panitia Pengadaan dalam melaksanakan tugasnya. 

Sasaran III: Terlaksananya kegiatan Pembinaan/penyelenggaraan Kerjasama Internasional Indikator sasaran ini adalah tersedianya 1 (satu) laporan kegiatan Pembinaan/penyelenggaraan Kerjasama Internasional KDEI Taipei. Kegiatan yang dilakukan antara lain Fasilitasi Pertemuan Forum Bisnis Taiwan-indonesia Dalam Rangka Peningkatan Kerjasama Bidang Industri, pendampingan dalam rangka kerjasama industri seperti Green Industry Technology dan Shipbuilding Industry.


31


2015

Sasaran IV: Terlaksananya kegiatan Fasilitas Operasional Otorita



Asahan Indikator sasaran ini adalah tersedianya 3 (tiga) laporan kegiatan Fasilitas Operasional Otorita Asahan. Laporan yang disusun adalah Laporan Kegiatan Operasional Otorita Asahan yang bertempat di Jakarta dan Medan, Laporan Kegiatan Pengamanan Lahan dan Penyelesaian Kewajiban Pt Inalum Yang Masih Belum Tuntas, serta Tindak Lanjut Audit BPKP Dan BPK.

Rekapitulasi capaian kinerja Biro Keuangan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.3 – Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 1



90 persen

77,45 persen

86%

2

Mewujudkan Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (*)

Tingkat kualitas laporan keuangan


Capaian Standar Tertinggi dari Kementeria n Keuangan

100%

3



320 Orang

385 Orang

120%


32


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

4

Menyediakan kebijakan internal mengenai Pelaksanaan dan Pertanggungjaw aban Anggaran (*)

Tersedianya kebijakan internal mengenai pelaksanaan dan pertanggungja waban anggaran

2015

Target

Realisasi

%

3 Pedoman

5 Pedoman

167%

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L) 1

Mengoptimalka n budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf


1 Dokumen

1 Dokumen

100%

2

Mengembangka n ketatalaksanaan , sarana dan prasarana yang modern


12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100%

3



3 Laporan

3 Laporan

100%

4

Terlaksananya kegiatan Pembinaan/pen yelenggaraan Kerjasama Internasional

Tersedianya laporan kegiatan Pembinaan/pe nyelenggaraan Kerjasama Internasional KDEI Taipei

1 Laporan

1 Laporan

100%


33


B.

No.

Sasaran Strategis

5


Indikator Kinerja Tersedianya laporan kegiatan Fasilitas Operasional Otorita Asahan

2015

Target

Realisasi

%

3 Laporan

3 Laporan

100%

Akuntabilitas Keuangan Realisasi Biro Keuangan pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 122.325.904.000,- atau senilai 97,86% dari total pagu sebesar Rp 124.995.938.000,-. Realisasi tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdiri dari Biro Keuangan, Unit Layanan Pengadaan, KDEI Taipei dan Otorita Asahan.

Rincian alokasi dan realisasinya tersaji dalam tabel berikut: Tabel 3.4 - Realisasi Anggaran Biro Keuangan tahun 2015 dalam jutaan REALISASI KODE


TOTAL 1

SISA

PAGU %

TOTAL

%


124.995,938

122.325,904

97,86

2.670,034

2,14

1827

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

124.995,938

122.325,904

97,86

2.670,034

2,14

1827. 001

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Bmn Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

6.890,345

6.484,808

94,11

405,537

5,89

11

Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan

707,853

699,229

98,78

8,624

1,22

12

Pembinaan Pengelolaan Administrasi Pnbp Dan Blu

164,188

160,119

97,52

4,069

2,48


34


REALISASI KODE


2015

SISA

PAGU TOTAL

%

TOTAL

%

13

Peningkatan Konsolidasi Pengelolaan Keuangan

776,742

758,567

97,66

18,175

2,34

14

Pembinaan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan

316,285

302,109

95,52

14,176

4,48

15

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Satker Perwakilan Luar Negeri

136,911

136,340

99,58

0,571

0,42

16

Tata Kelola Pertanggungjawaban Anggaran

337,682

289,810

85,82

47,872

14,18

17

Koordinasi Pengelolaan Anggaran Di Lingkungan Kemenperin

329,483

319,408

96,94

10,075

3,06

18

Penatausahaan Penyelesaian Kerugian Negara

156,470

143,278

91,57

13,192

8,43

19

Penatausahaan Belanja Pegawai Dan Tunjangan Kinerja

187,646

184,609

98,38

3,037

1,62

20

Penyusunan Laporan Keuangan Sak Dan Simak-bmn Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

964,800

951,839

98,66

12,961

1,34

21

Pembinaan, Monitoring Dan Penilaian Laporan Keuangan Dan Bmn Dalam Rangka Pelaksanaan Sai

217,279

211,803

97,48

5,476

2,52

22

Penataan Tertib Administrasi Dan Pengelolaan Barang Milik Negara

413,084

378,990

91,75

34,094

8,25

23

Pembangunan Dan Implementasi Aktivitas Reformasi Birokrasi Kemenperin

711,297

632,684

88,95

78,613

11,05

24


127,550

124,071

97,27

3,479

2,73

25

Peningkatan Tata Laksana Prosedur Kerja Dan Implementasi Budaya 5 K

72,550

68,301

94,14

4,249

5,86


35


REALISASI KODE


2015

SISA

PAGU TOTAL

%

TOTAL

%

26

Penyusunan Program, Akuntabilitas Dan Pelaporan Biro Keuangan

219,600

206,001

93,81

13,599

6,19

27

Pembinaan Dan Pengelolaan Berkelanjutan Aktivitas Spip Di Lingkungan Kemenperin

460,041

406,390

88,34

53,651

11,66

28

Verifikasi Penganggaran Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

162,674

158,192

97,24

4,482

2,76

29

Pengembangan Dan Pemeliharaan Aplikasi Epnbp Dan E-pbj

151,310

146,561

96,86

4,749

3,14

30

Pengembangan Dan Pemeliharaan Aplikasi Ebmn

76,900

74,091

96,35

2,809

3,65

31

Pengembangan Dan Pemeliharaan Aplikasi Emonitoring

200,000

132,416

66,21

67,584

33,79

1827. 003

Peningkatan Kompetensi Sdm Pengelolaan Keuangan

1.548,742

1.429,397

92,29

119,345

7,71

11

Peningkatan Kemampuan Pengelola Dipa Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

573,180

514,004

89,68

59,176

10,32

12

Peningkatan Kualitas Pengelola Keuangan Dan Bmn Kementerian Perindustrian

152,291

145,149

95,31

7,142

4,69

13

Peningkatan Kemampuan Sdm Biro Keuangan

823,271

770,244

93,56

53,027

6,44

1827. 004

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dan Bmn

415,848

398,570

95,85

17,278

4,15

11

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan

299,868

284,844

94,99

15,024

5,01

12

Penyusunan Pedoman Sistem Akuntansi Dan Bmn

115,980

113,726

98,06

2,254

1,94

Layanan Pengadaan Barang/jasa (ulp

3.863,881

3.821,946

98,91

41,935

1,09

11

Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Tahun 2015

3.590,135

3.556,627

99,07

33,508

0,93

12

Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Teknis Ulp Tahun 2016

99,090

91,347

92,19

7,743

7,81

1827. 006


36


REALISASI KODE

OUTPUT / RINCIAN AKUN Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang/jasa

1827. 008

SISA

PAGU TOTAL

13

2015

%

TOTAL

%

174,656

173,972

99,61

0,684

0,39

Pembinaan/penyelengga raan Kerjasama Internasional

1.433,182

966,316

67,42

466,866

32,58

Pembinaan / Penyelenggaraan Kerjasama Internasional Dengan Kdei Taipei

1.433,182

966,316

67,42

466,866

32,58

1827. 009

Fasilitas Operasional Otorita Asahan

3.171,337

2.904,118

91,57

267,219

8,43

11

Penyelenggaraan Operasional Otorita Asahan

1.316,095

1.251,688

95,11

64,407

4,89

12

Pemeliharaan Inventaris Kantor Otorita Asahan

1.226,858

1.050,035

85,59

176,823

14,41

13

Kegiatan-kegiatan Otorita Asahan Masa Transisi

628,384

602,395

95,86

25,989

4,14

1827. 994

Layanan Perkantoran

107.672,603

106.320,749

98,74

1.351,854

1,26

1


106.067,411

104.858,747

98,86

1.208,664

1,14

1


106.067,411

104.858,747

98,86

1.208,664

1,14

A


102.514,040

101.395,398

98,91

1.118,642

1,09

B

Belanja Gaji Dan Tunjangan Pegawai Otorita Asahan

3.553,371

3.463,349

97,47

90,022

2,53

2

Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

1.605,192

1.462,002

91,08

143,190

8,92

2

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

1.209,692

1.066,532

88,17

143,160

11,83

A

Penyelenggaraan Operasional Sehari-hari Perkantoran

739,768

599,581

81,05

140,187

18,95

B

Pemeliharaan Operasional Peralatan Perkantoran

63,160

62,835

99,49

0,325

0,51

C

Pemeliharaan Kendaraan Operasional

255,210

253,563

99,35

1,647

0,65

D

Penatausahaan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

151,554

150,553

99,34

1,001

0,66

11


37


REALISASI KODE


SISA

PAGU TOTAL

11

Pengadaan Dan Pemeliharaan Ruang Kerja

2015

395,500

%

395,470

TOTAL

99,99

%

0,030

0,01

Grafik 3.2 – Realisasi Anggaran Biro Keuangan 2014 dan 2015 120.000.000

120,00

100.000.000 95,84

92,13

99,49

98,91

100,00

91,27 86,10

80.000.000

80,00 67,42

60.000.000

60,00

40.000.000

40,00

20.000.000

20,00

-

1827.001

1827.003

1827.004 Pagu

1827.006 Realisasi

1827.008

1827.009

1827.994

%

Realisasi Anggaran Biro Keuangan tahun 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar 97,86%. Realisasi tersebut lebih besar dibanding tahun 2014 sebesar 96,76%. Pada tahun 2015, Biro Keuangan mengalami pemotongan perjalanan dinas dan penambahan anggaran untuk kegiatan baru. Namun, Biro Keuangan melakukan pelaksanaan kegiatan dengan mengoptimalkan anggaran yang ada. Meningkatnya kinerja keuangan Biro Keuangan juga dipengaruhi dengan meningkatnya kinerja keuangan dari ULP, KDEI Taipei, maupun Otorita Asahan.


38


2015

Perbandingan Realisasi Anggaran Biro Keuangan tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.5 – Perbandingan Realisasi Anggaran Biro Keuangan tahun 2014 dan 2015 dalam ribuan Tahun 2015

Keterangan Pagu Biro Keuangan

Realisasi

Tahun 2014 %

Pagu

Realisasi

%

10.460.127

9.774.777

93,45

10.166.913

9.376.814

92,23

Unit Layanan Pengadaan

3.863.881

3.821.946

98,91

3.071.823

2.807.795

91,40

KDEI Taipei

1.433.182

966.316

67,42

881.610

563.743

63,94

Otorita Asahan

6.724.708

6.367.467

94,69

8.362.736

6.535.760

78,15

102.514.040

101.395.398

98,91

79.275.194

79.177.955

99,88

124.995.938

122.325.904

97,86

101.758.276

98.462.067

96,76

Gaji dan Tunjangan TOTAL


39


BAB IV

2015

PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan

hasil

pengukuran

kinerja

Biro

Keuangan

tahun

anggaran 2015, secara umum dapat disimpulkan: 1. Rencana kegiatan tahunan telah disusun berdasarkan RENSTRA Biro Keuangan tahun 2015-2019 yang sudah disempurnakan sehingga sasaran kinerja tahun 2015 dapat dicapai dengan baik. 2. Secara keseluruhan, nilai capaian kinerja di Biro Keuangan hingga akhir tahun anggaran telah sesuai dengan Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2015. Hal ini tercermin dari terlaksananya kegiatan-kegiatan yang menghasilkan output maupun outcome sesuai target yang diharapkan. 3. Pencapaian sasaran masing-masing Rencana Kinerja adalah :  Tersusunnya Laporan Keuangan tahun 2014 dengan predikat Capaian Standar Tertinggi dari Kementerian Perindustrian.  Tercapainya realisasi anggaran Kementerian Perindustrian sebesar

77,45%  Terlaksananya pelatihan bagi 385 orang SDM pengelola keuangan

 Tersusunnya kebijakan di bidang pengelolaan keuangan sebanyak 5 pedoman/kebijakan  Terlaksananya pelayanan operasional perkantoran Biro Keuangan selama 12 Bulan Layanan  Tersusunnya dokumen Sistem Pengendalian Intern di unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian


40


2015

 Terlaksananya pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kementerian

Perindustrian 

Tersedianya 1 Laporan Kegiatan Kerjasama Ekonomi Industri KDEI Taipei



Tersedianya 3 Laporan Kegiatan Otorita Asahan

4. Anggaran Biro Keuangan yang terserap sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 122.325.904.000,- atau senilai 97,86% dari total pagu anggaran.

B.

Kendala dalam pencapaian target kinerja Beberapa

kendala

yang

dihadapi

Biro

Keuangan

dalam

melaksanakan kegiatan dan pencapaian kinerja antara lain : 1.

Penyusunan rencana kegiatan kurang tepat sehingga sering terjadi revisi DIPA atau POK yang menyebabkan jadual rencana pelaksanaan kegiatan berubah;

2.

Banyaknya

pekerjaan

tambahan

di luar

tupoksi

yang

bersifat

mendesak yang segera diselesaikan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya pengalihan waktu pelaksanaan kegiatan lain. sehingga menunda pelaksanaan kegiatan yang sudah terjadual; 3.

Sering terjadi perubahan peraturan tentang pelaksanaan anggaran yang belum disosialisasikan terlebih dahulu namun sudah harus diimplementasikan;

4.

Adanya kebijakan Pemerintah tentang pelaksanaan anggaran yang mengakibatkan

penanggungjawab

kegiatan

harus

melakukan

penyesuaian atau penundaan pelaksanaan kegiatan.


41


2015

C. Rekomendasi untuk perbaikan kinerja Agar dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang akan dicapai. sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian dari berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan.

Bertitik tolak dari permasalahan/kendala yang telah dikemukakan di atas. maka langkah-langkah yang perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut : 1.

Mengikutsertakan pegawai Biro Keuangan untuk mengikuti Diklat penyusunan rencana kerja kegiatan. diharapkan pemahaman dalam penyusunan

kegiatan

dapat

penanggungjawab kegiatan dapat

ditingkatkan

sehingga

membuat Kerangka Acuan

Kegiatan (KAK), Rencana Anggaran Belanja (RAB), dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) serta Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan; 2.

Mempercepat penjadualan kembali kegiatan-kegiatan yang terkena kebijakan

penghematan

anggaran.

sehingga

tidak

terjadi

penumpukan jadual pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun; 3.

Penanggungjawab kegiatan sebaiknya mengevaluasi jadual kegiatan yang

sudah

direncanakan

secara

periodik

dalam

rangka

memudahkan pelaksanaan kegiatan; 4.

Untuk menyusun suatu kegiatan anggaran yang berbasis kinerja dengan sasaran yang jelas dan terukur harus mengacu kepada SBM dan SBK yang berlaku serta melengkapi dengan data dukung yang diperlukan;


42


5.

2015

Dalam pelaksanaan kegiatan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), aplikasi SAI yang dibuat oleh Kementerian Keuangan sering mengalami penyempurnaan, sehingga perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus untuk mengikuti penyempurnaan aplikasi tersebut;

6.

Meningkatkan

kemampuan

SDM

dalam

menggunakan

sarana

teknologi informasi keuangan sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian pekerjaan; 7.

Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal, agar target kegiatan dan anggaran dapat direalisasikan dengan tepat, efisien dan efektif;

8.

Membina kerjasama yang baik dengan Instansi terkait;

9.

Meningkatkan sarana dan prasarana kerja Biro Keuangan.


43

DRAFT LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2015

LAMPIRAN


i

PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran

: Biro Keuangan : 2015

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentase

1



90 persen

77,45 persen

86%

KEGIATAN/KOMPONEN/ SUB KOMPONEN

ANGGARAN PAGU 707.853

REALISASI 699.229

Persentase 98,78%

164.188

160.119

97,52%

776.742

758.567

97,66%

316.285

302.109

95,52%

136.911

136.340

99,58%

337.682

289.810

85,82%

329.483

319.408

96,94%

156.470

143.278

91,57%

187.646

184.609

98,38%

711.297

632.684

88,95%


127.550

124.071

97,27%

Penyusunan Program, Akuntabilitas Dan Pelaporan Biro Keuangan Verifikasi Penganggaran Di Lingkungan Kementerian Perindustrian Pengembangan Dan Pemeliharaan Aplikasi E-pnbp Dan E-pbj Pengembangan Dan Pemeliharaan Aplikasi Emonitoring

219.600

206.001

93,81%

162.674

158.192

97,24%

151.310

146.561

96,86%

200.000

132.416

66,21%

Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Pnbp Dan Blu Peningkatan Konsolidasi Pengelolaan Keuangan Pembinaan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Satker Perwakilan Luar Negeri Tata Kelola Pertanggungjawaban Anggaran Koordinasi Pengelolaan Anggaran Di Lingkungan Kemenperin Penatausahaan Penyelesaian Kerugian Negara Penatausahaan Belanja Pegawai Dan Tunjangan Kinerja Pembangunan Dan Implementasi Aktivitas Reformasi Birokrasi Kemenperin

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentase

1 2

pelaksanaan anggaran Mewujudkan Laporan Keuangan tepat sasaran tepat waktu yang sesuai Standardan Akuntansi Pemerintah (SAP) (*)

Tingkat Tingkatrealisasi kualitasanggaran laporan Kementerian Perindustrian keuangan

90 persen Capaian Standar Tertinggi dari Kementerian Keuangan

77,45 persen Capaian Standar Tertinggi dari Kementerian Keuangan

86% 100%

3

4


Menyediakan kebijakan internal mengenai Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran (*)


Tersedianya kebijakan internal mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran

320 Orang

3 Pedoman

385 Orang

5 Pedoman

120%

167%

5

Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf


1 Dokumen

1 Dokumen

100%

6

Mengembangkan ketatalaksanaan, sarana dan prasarana yang modern


12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100%

7



3 Laporan

3 Laporan

100%

KEGIATAN/KOMPONEN/ SUB KOMPONEN

ANGGARAN PAGU 964.800

REALISASI 951.839

Persentase 98,66%

217.279

211.803

97,48%

413.084

378.990

91,75%

76.900

74.091

96,35%

Peningkatan Kemampuan Pengelola Dipa Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

573.180

514.004

89,68%

Peningkatan Kualitas Pengelola Keuangan Dan Bmn Kementerian Perindustrian

152.291

145.149

95,31%

Peningkatan Kemampuan Sdm Biro Keuangan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan

823.271

770.244

93,56%

299.868

284.844

94,99%

Penyusunan Pedoman Sistem Akuntansi Dan Bmn Pembinaan Dan Pengelolaan Berkelanjutan Aktivitas Spip Di Lingkungan Kemenperin

115.980

113.726

98,06%

460.041

406.390

88,34%

72.550

68.301

94,14%

106.067.411

104.858.747

98,86%

1.209.692

1.066.531

88,17%

395.500

395.470

99,99%

3.590.135

3.556.627

99,07%

99.090

91.347

92,19%

174.656

173.972

99,61%

Penyusunan Laporan Keuangan Sak Dan Simak-bmn Di Lingkungan Kementerian Pembinaan, Monitoring Dan Penilaian Laporan Keuangan Dan Bmn Dalam Rangka Penataan Tertib Administrasi Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Pengembangan Dan Pemeliharaan Aplikasi E-bmn

Peningkatan Tata Laksana Prosedur Kerja Dan Implementasi Budaya 5 K Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Pengadaan Dan Pemeliharaan Ruang Kerja Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Tahun 2015 Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Teknis Ulp Tahun 2016 Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang/jasa

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentase

1 8

Mewujudkan pelaksanaan anggaran Terlaksananya kegiatan yang tepat sasaran dan tepat waktu Pembinaan/penyelenggaraan Kerjasama Internasional

persen 190Laporan

77,45 persen 1 Laporan

86% 100%

9


Tingkat realisasi anggaran Tersedianya laporan kegiatan Kementerian Perindustrian Pembinaan/penyelenggaraan Kerjasama Internasional KDEI Taipei Tersedianya laporan kegiatan Fasilitas Operasional Otorita Asahan

3 Laporan

3 Laporan

100%

Jumlah Anggaran Program/Kegiatan/Komponen Tahun 2015 : Rp 124.995.938.000,Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Komponen Tahun 2015 : Rp 122.325.904.000,-

KEGIATAN/KOMPONEN/ SUB KOMPONEN Pembinaan / Penyelenggaraan Kerjasama Internasional Dengan Kdei Taipei Penyelenggaraan Operasional Otorita Asahan Pemeliharaan Inventaris Kantor Otorita Asahan Kegiatan-kegiatan Otorita Asahan Masa Transisi

TOTAL

ANGGARAN PAGU 1.433.182

REALISASI Persentase 966.316 67,42%

1.316.095

1.251.688

95,11%

1.226.858

1.050.035

85,59%

628.384

602.395

95,86%

124.995.938

122.325.903

97,86%

CAPAIAN KINERJA BIRO KEUANGAN PER TRIWULAN Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran No.

Sasaran Strategis

1


2

Mewujudkan Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (*) Meningkatnya kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN Menyediakan kebijakan internal mengenai Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran (*)

3

4

1

2

Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Mengembangkan ketatalaksanaan, sarana dan prasarana yang modern

: Biro Keuangan : 2015 Indikator Kinerja

TW I Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) Tingkat realisasi anggaran 90 persen 8,84 persen Kementerian Perindustrian Tingkat kualitas laporan keuangan


Capaian Standar Tertinggi dari Kementerian Keuangan 320 Orang

3


4

Terlaksananya kegiatan Pembinaan/penyelenggaraan Kerjasama Internasional Terlaksananya kegiatan Fasilitas Operasional Otorita Asahan

Tersedianya laporan kegiatan Pembinaan/penyelenggaraan Kerjasama Internasional KDEI Taipei Tersedianya laporan kegiatan Fasilitas Operasional Otorita Asahan

TW II

Realisasi

15,74 persen

Persentase

TW III

TW IV

31,35 persen

77,45 persen

86%


100%

n/a

n/a

154 Orang

295 Orang

325 Orang

385 Orang

120%

1 Pedoman

2 Pedoman

5 Pedoman

167%

-

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

Tersedianya kebijakan internal 3 Pedoman mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L) Terbangunnya Sistem Pengendalian 1 Dokumen Intern di unit kerja Terlaksananya pelayanan perkantoran untuk mendukung kegiatan Biro Keuangan Tersedianya laporan kegiatan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kementerian Perindustrian

5

Target

12 Bulan Layanan

3 Bulan Layanan

6 Bulan Layanan

9 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100%

3 Laporan

-

-

-

3 Laporan

100%

1 Laporan

-

-

-

1 Laporan

100%

3 Laporan

-

-

-

3 Laporan

100%

LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015 KATA PENGANTAR. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud

Recommend Documents