SEKRETARIAT BKIPM
i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2013
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) tahun 2013 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai dari Anggaran Negara agar menyampaikan
laporan
dimaksud.
Laporan
akuntabilitas
kinerja
ini
merupakan wujud pertanggungjawaban dan sarana akuntabilitas Sekretariat BKIPM. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran dan indikator keberhasilannya dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi BKIPM. Laporan akuntabilitas ini memuat hasil dan capaian
kontrak kinerja
pada tahun anggaran 2013. Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam pertimbangan dan keberlanjutan kebijakan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKIPM. Selain itu juga, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.
Jakarta,
Maret 2014
Sekretaris Badan,
Agus Priyono
SEKRETARIAT BKIPM
i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2013
RINGKASAN EKSEKUTIF
Secara umum, Sekretriat BKIPM telah berhasil melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun 2013. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, pada berbagai perspektif balanced scorecard. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja Sekretariat BKIPM tahun 2013 pada setiap perspektif sebagai berikut: 1. Perspektif customer Sasaran Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan profesional, diperoleh melalui indikator Indeks kesenjangan kompetensi Eselon II dan III di BKIPM yang mencapai 60% dari target 60%. Untuk sasaran Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM, dicapai melalui indikator Service Level Agreement (SLA) di BKIPM sebesar 97,25% dari target 70%; indikator Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi di BKIPM (skala likert 1-5) sebesar 4 dari target 4. Sasaran Terwujudnya good governance & clean government di BKIPM, diperoleh dari pencapaian indikator Tingkat ketaatan terhadap SAP BKIPM mencapai sebesar 100% dari target 100%; indikator Tingkat kepatuhan terhadap SPI BKIPM mencapai sebesar 100% dari target 100%; indikator Kecukupan pengungkapan BAS dalam Laporan Keuangan BKIPM yang mencapai cukup dari target cukup; indikator Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM mencapai sebesar 100% dari target 100%; indikator Nilai perencanaan kinerja BKIPM mencapai sebesar 29,98 dari target 27; indikator Nilai pengukuran kinerja BKIPM mencapai sebesar 18,50 dari target 15,5; indikator Nilai pelaporan kinerja BKIPM mencapai sebesar 12,18 dari target 11,5; indikator Nilai pencapaian kinerja BKIPM mencapai sebesar 16,16 dari target 15,5; indikator Nilai inisiatif anti korupsi BKIPM mencapai sebesar 8,84 dari target 7,5; indikator Nilai
SEKRETARIAT BKIPM
ii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2013
penerapan reformasi dan birokrasi BKIPM mencapai sebesar 80 dari target 75. Sedangkan untuk indikator Nilai evaluasi program BKIPM pada tahun 2013 belum dilakukan pengukuran. Sasaran Terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal, diperoleh dari pencapaian indikator persentase penyerapan DIPA BKIPM sebesar 97,78% dari target 95%. Sasaran Terwujudnya kerja sama yang implementatif dicapai dari indikator jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan sebesar 8 dari target 4 kerjasama. 2. Perspektif internal process Sasaran Terintegrasinya sistem
informasi BKIPM, diperoleh dari
pencapaian indikator persentase teknologi informasi & komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada sebesar 35,71% dari target 25%. Dari 14 TIK yang ada di lingkup BKIPM, baru 5 TIK yang terintegrasikan. Untuk sasaran Terselenggaranya reformasi birokrasi reformasi
birokrasi
sesuai roadmap
BKIPM, diperoleh dari pencapaian indikator
persentase rencana aksi reformasi birokrasi yang telah terpenuhi sebesar 90% dari target 100%. Sasaran Terlaksananya kerja sama antar lembaga yang disepakati, diperoleh dari pencapaian indikator jumlah kerjasama antar lembaga yang disepakati sebesar 3 dari target 2. Sasaran
Terselenggaranya
pengelolaan
anggaran
yang
optimal,
diperoleh dari pencapaian indikator persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar sebesar 100% dari target 100%; Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai jadwal sebesar 100% dari target 100%; Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (bulanan, triwulanan, semester, tahunan) sebesar 100% dari target 100%. 3. Perspektif learning and growth Sasaran Tersedianya SDM lingkup Sekretariat BKIPM yang kompeten dan profesional, diperoleh dari pencapaian indikator Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di Sekretariat BKIPM sebesar 60% dari
SEKRETARIAT BKIPM
iii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2013
target 60%. Pengukuran indikator ini baru dilakukan hanya untuk lingkup Eselon I BKIPM, sehingga nilainya merupakan nilai capaian BKIPM. Untuk sasaran Tersedianya informasi lingkup Sekretariat BKIPM yang valid, handal dan mudah diakses, diperoleh dari pencapaian indikator Service Level Agreement di Sekretariat BKIPM sebesar 97,25% dan indikator persepsi user terhadap kemudahan akses di Sekretariat BKIPM (skala likert 1-5) dengan capaian 4. Sasaran Terwujudnya good governance & clean government Sekretariat
BKIPM,
diperoleh
dari
pencapaian
indikator
lingkup jumlah
rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Ekternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Sekretariat BKIPM sebesar 100% dari target 100%; indikator tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM yang mendapat predikat A (dengan total nilai 76,82); Indeks kepuasan masyarakat di Sekretariat BKIPM sebesar 8 dari target 7; Nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM sebesar 8,84 dari target 7,5; dan Nilai Penerapan Rerformasi Birokrasi Sekretariat BKIPM sebesar 80 dari target 75. Sasaran terkelolanya anggaran Sekretariat BKIPM secara optimal, diperoleh dari pencapaian indikator persentase penyerapan anggaran Sekretariat BKIPM sebesar 97,40% dari target 95%. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM sesuai dengan sasaran dan target yang ditetapkan tidak terlepas dari sinergitas dan kerjasama seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat BKIPM serta dukungan semua pihak. Namun demikian, di samping keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut, masih terdapat beberapa kendala/hambatan yang terjadi selama tahun 2013, seperti: 1.
Belum sepenuhnya indikator kinerja (IK) selaras dengan manual indikator, termasuk metode cascading, sehingga pengukuran capaian IK menjadi kurang akurat;
2.
Penyampaian
laporan
perkembangan
pelaksanaan
kegiatan
dan
anggaran dari satuan kerja, khususnya beberapa Unit Pelaksana Teknis
SEKRETARIAT BKIPM
iv
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2013
dan Dekonsentrasi tidak tepat waktu (bulanan, triwulan, semester, tahunan) sehingga menyulitkan dalam melakukan rekapitulasi data; 3.
Adanya perubahan anggaran akibat kebijakan pengurangan subsidi BBM dan pembayaran tunjangan kinerja yang memerlukan proses revisi DIPA sehingga menyebabkan beberapa pelaksanaan kegiatan terhambat. Hal ini mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi lamban pada semester pertama dan meningkat secara tajam di akhir semester kedua;
4.
Pemberian reward and punishment kepada setiap satuan kerja dalam pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran belum diterapkan secara optimal Hambatan/kendala tersebut di atas telah diantisipasi melalui monitoring
dan evaluasi setiap triwulan dalam pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Di samping itu juga dilakukan koordinasi secara intensif dengan satker UPT dan Daerah dalam rangka percepatan penyerapan anggaran. Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai langkah antisipatif dalam pelaksanaan kegiatan mendatang, antara lain: 1.
Penyempurnaan
manual
indicator
Sekretariat
BKIPM,
khususnya
terhadap indikator yang belum dapat menggambarkan mekanisme penghitungan dan pengukuran capaian indikator dari Level 2 sampai level di bawahnya; 2.
Menginstruksikan setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta tertib dalam menyampaikan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
3.
Berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal KKP dan Kementerian Keuangan terkait dengan proses revisi DIPA; dan
4.
Memberikan reward and punishment untuk setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM dan kepada pegawai, dalam rangka pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran.
SEKRETARIAT BKIPM
v
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2013
Pelaksanaan kegiatan monitoring dan analisis secara komprehensif terhadap capaian sasaran dan indikator kinerja Sekretariat BKIPM tahun 2013, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya untuk mendukung tercapainya visi dan misi BKIPM.
SEKRETARIAT BKIPM
vi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2013
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................. ii DAFTAR ISI ................................................................................................ vii DAFTAR TABEL ......................................................................................... viii DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN............................................................... x I.
PENDAHULUAN ................................................................................... I-1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................................ I-1 Sistematika dan Penyajian ................................................................... I-4
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................... II-1 Rencana Strategis ............................................................................... II-1 Penetapan Kinerja 2013 ...................................................................... II-6 III. AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................. III-1 Capaian Indikator Kinerja .................................................................. III-1 Analisis Dan Evaluasi Kinerja ............................................................ III-3 Akuntabilitas Keuangan ................................................................... III-26 IV. P E N U T U P .................................................................................... IV-1
SEKRETARIAT BKIPM
vii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2013
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Perubahan Sasaran Sekretariat BKIPM 2013 - 2014 dengan BSC .................................................................................................. II-2 Tabel 2.2. Target Kinerja Tahun 2013-2014 (sebelum BSC) .......................... II-3 Tabel 2.3. Target Kinerja Tahun 2013-2014 (dengan BSC) ........................... II-4 Tabel 2.4. Sasaran dan indikator kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013 .... II-7 Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013......................... III-1 Tabel 3.2. Capaian IK 1.1 pada 2013 dan Target 2014 ............................... III-3 Tabel 3.3. Capaian IK 2.1 pada 2013 dan Target 2014 ............................... III-4 Tabel 3.4. Capaian IK 2.2 pada 2013 dan Target 2014 ............................... III-5 Tabel 3.5. Capaian IK 3.1 pada 2013 dan Target 2014 ............................... III-5 Tabel 3.6 Capaian IK 3.2 pada 2013 dan Target 2014 ................................ III-6 Tabel 3.7. Capaian IK 3.3 pada 2013 dan Target 2014 ............................... III-6 Tabel 3.8. Capaian IK 3.4 pada 2013 dan Target 2014 ............................... III-7 Tabel 3.9. Capaian IK 3.5 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 .................... III-8 Tabel 3.10. Capaian IK 3.6 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 .................. III-8 Tabel 3.11. Capaian IK 3.7 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 .................. III-9 Tabel 3.12 Capaian IK 3.9 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 ................. III-10 Tabel 3.13. Capaian IK 3.10 pada 2012-2013 dan Target 2014 ................ III-10 Tabel 3.14. Capaian IK 3.11 pada 2012-2013 dan Target 2014 ................ III-11 Tabel 3.15. Capaian IK 4.1 pada 2011-2013 dan Target 2014 .................. III-12 Tabel 3.16. Capaian IK 5.1 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-13 Tabel 3.17. Capaian IK 6.1 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-14 Tabel 3.18. Capaian IK 7.1 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-16 Tabel 3.19. Capaian IK 8.1 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-18
SEKRETARIAT BKIPM
viii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2013
Tabel 3.20. Capaian IK 9.1 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-18 Tabel 3.21. Capaian IK 9.2 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-19 Tabel 3.22. Capaian IK 9.3 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-19 Tabel 3.23. Capaian IK 10.1 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-20 Tabel 3.24. Capaian IK 11.1 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-20 Tabel 3.25. Capaian IK 11.2 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-21 Tabel 3.26. Capaian IK 12.1 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-22 Tabel 3.27. Capaian IK 12.2 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-23 Tabel 3.28. Capaian IK 12.3 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-24 Tabel 3.29. Capaian IK 12.4 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-25 Tabel 3.30. Capaian IK 12.5 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-25 Tabel 3.31. Capaian IK 13.1 pada 2011-2013 dan Target 2014 ................ III-26 Tabel 3.32. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja T.A 2013 ................. III-27 Tabel 3.33. Persentase Penyerapan Anggaran Triwulanan ........................ III-27
SEKRETARIAT BKIPM
ix
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2013
DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN
1.
Gambar 1. Peta Strategsi Sekretariat BKIPM ...........................................II-7
2.
Struktur Organisasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan .................................................................... L-1
3.
Penetapan Kinerja Tahun 2013 ............................................................... L-2
SEKRETARIAT BKIPM
x
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SEKRETARIAT BKIPM
2013
xi
2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
I.
PENDAHULUAN
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sesuai
Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
PER.15/MEN/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Sekretariat BKIPM merupakan salah satu unit kerja eselon II di lingkungan BKIPM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKIPM. Sekretariat program
dan
BKIPM
mempunyai
tugas
anggaran,
kerjasama,
serta
melaksanakan pembinaan
dan
penyerasian pemberian
dukungan administratif kepada semua unsur di lingkungan BKIPM. Fungsi yang diemban Sekretariat BKIPM, yaitu: 1.
Pelaksanaan penyerasian dan penyusunan rencana, program, anggaran, monitoring, dan evaluasi serta penyusunan kerja sama dibidang karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
2.
Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengelolaan, pengembangan dan tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional;
3.
Pelaksanaan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, penyempurnaan
organisasi
dan
ketatalaksanaan,
pengelolaan
dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum; 4.
Pelaksanaan perbendaharaan, administrasi keuangan, dan barang kekayaan milik Negara, serta pelaksanaan urusan persuratan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan; dan
5.
Pengelolaan sarana dan prasana teknologi infomasi, pengembangan sistem informasi, publikasi, perpustakaan, kehumasan, pengelolaan data dan pelaporan serta layanan pengaduan. Sekretariat Badan terdiri atas:
a.
Bagian Program dan Kerja Sama;
SEKRETARIAT BKIPM
I-1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM b.
Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi;
c.
Bagian Keuangan dan Umum; dan
d.
Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat.
2013
Bagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi
dan
penyusunan
rencana,
program,
anggaran,
monitoring, evaluasi program, dan kerjasama di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: -
penyiapan perumusan dan penyerasian rencana, program, dan anggaran di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
-
penyiapan
bahan
kerja
sama
di
bidang
perkarantinaan
ikan,
pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan -
penyiapan
kegiatan
perkarantinaan
monitoring
ikan,
dan
pengendalian
evaluasi mutu,
program
dan
di
bidang
keamanan
hasil
mempunyai
tugas
perikanan. Bagian Program dan Kerja Sama terdiri atas: a.
Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
b.
Subbagian Kerja Sama;
c.
Subbagian Monitoring dan Evaluasi. Bagian
Kepegawaian,
Hukum,
dan
Organisasi
melaksanakan perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai, tata usaha kepegawaian
dan
jabatan
fungsional,
serta
penyusunan
rancangan
perundang-undangan, penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: -
penyiapan perencanaan, pengembangan, dan mutasi pegawai;
-
pelaksanaan pembinaan dan disiplin pegawai;
-
pengelolaan kenaikan pangkat dan pensiun pegawai;
-
pengelolaan ketatausahaan kepegawaian dan jabatan fungsional; dan
-
penyiapan penyusunan rancangan perundang-undangan dan penataan
SEKRETARIAT BKIPM
I-2
2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
organisasi di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri atas: a.
Subbagian Kepegawaian;
b.
Subbagian Jabatan Fungsional; dan
c.
Subbagian Hukum dan Organisasi. Bagian
Keuangan
dan
Umum
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengelolaan perbendaharaan, administrasi keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha. Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Bagian
Keuangan
dan
Umum
menyelenggarakan fungsi: -
pelaksanaan urusan keuangan;
-
pelaksanaan
administrasi
barang
kekayaan
milik
negara
dan
pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan -
pengelolaan urusan persuratan dan administrasi BKIPM. Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:
a.
Subbagian Keuangan;
b.
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
c.
Subbagian Tata Usaha dan Persuratan. Bagian
Informasi
dan
Hubungan
Masyarakat
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan, pengelolaan sarana dan prasarana teknologi
informasi,
pengembangan
sistem
informasi,
publikasi,
perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan pelaporan, serta layanan pengaduan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: -
penyiapan sarana dan prasarana teknologi informasi;
-
penyiapan pelaksanaan pengembangan sistem informasi ;
-
penyiapan pelaksanaan publikasi dan perpustakaan;
-
penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan pelaporan;
-
penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
SEKRETARIAT BKIPM
I-3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM -
2013
penyiapan pelaksanaan layanan pengaduan. Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:
a.
Subbagian Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi;
b.
Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
c.
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Layanan Pengaduan.
Sistematika dan Penyajian Sistematika dan isi laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut: 1.
Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang pencapaian sasaran dan indikator kinerja selama tahun 2013.
2.
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tugas, fungsi, struktur Sekretariat BKIPM dan sistematika pelaporan.
3.
Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan Rencana Strategis 2011 - 2014 dan Penetapan Kinerja Sekretariat BKIPM tahun 2013.
4.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja
berdasarkan
penetapan
kinerja
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran untuk tahun 2013. 5.
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja dan menguraikan keberhasilan dan kekurangan kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dan kegiatan anggaran tahun 2013, disamping menyampaikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
6.
Lampiran-lampiran. Memuat data pendukung dalam bentuk tabel-tabel yang menjelaskan antara lain Bagan Sekretariat BKIPM dan Penetapan Kinerja Sekretariat BKIPM.
SEKRETARIAT BKIPM
I-4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Rencana Strategis Sekretariat BKIPM sebagai salah satu bagian integral BKIPM mengacu kepada Rencana Strategis BKIPM Tahun 2011-2014, sehingga visi dan misi Sekretariat BKIPM mengacu kepada visi dan misi BKIPM, yaitu: Visi Visi pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2011-2014 adalah:
“Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya”
Misi Sejalan dengan upaya pencapaian visi tersebut, maka misi yang diemban adalah:
“Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Mampu Menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya”
Sasaran Sasaran
Sekretariat
BKIPM
dalam
mendukung
terwujudnya
pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, yaitu “meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis
lainnya di
lingkungan BKIPM”.
Sejalan dengan adanya
penerapan Balanced Scorecard (BSC) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada triwulan IV Tahun 2013, maka terjadi perubahan sasaran Sekretariat BKIPM yang semula satu sasaran menjadi tiga belas
SEKRETARIAT BKIPM
II-1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
sasaran, dan ditindaklanjuti dengan revisi Penetapan Kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013. Tabel 2.1 Perubahan Sasaran Sekretariat BKIPM 2013 - 2014 dengan BSC
No
Semula Sasaran
Menjadi No Sasaran CUSTOMER PERSPECTIVE 1 2 3
Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan profesional Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM Terwujudnya good governance & clean government di BKIPM
4
Terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal
5
Terwujudnya kerja sama yang implementatif
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
1
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan BKIPM
6
Terintegrasinya sistem informasi BKIPM
7
Terselenggaranya RB sesuai roadmap RB BKIPM
Terlaksananya kerja sama antar lembaga yang disepakati Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang 9 optimal LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE Tersedianya SDM lingkup Sekretariat BKIPM yang 10 kompeten dan profesional Tersedianya informasi lingkup Sekretariat BKIPM 11 yang valid, handal dan mudah diakses Terwujudnya good governance & clean government 12 lingkup Sekretariat BKIPM Terkelolanya anggaran Sekretariat BKIPM secara 13 optimal 8
Target Jangka Menengah Berdasarkan Rencana Strategis BKIPM Tahun 2011-2014, target jangka menengah sampai dengan tahun 2014 untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan dalam 1 sasaran strategis dan 6 Indikator Kinerja, di mana indikator kinerja UPT KIPM masih menginduk kepada indikator kinerja Sekretariat BKIPM, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2 di bawah ini.
SEKRETARIAT BKIPM
II-2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
Tabel 2.2 Target Kinerja Tahun 2013-2014 (Sebelum BSC) Sasaran
Indikator Kinerja
1
2
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan BKIPM
3
4
5
6
Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi ekspor, impor dan antar area di wilayah kerjanya Jumlah metoda uji laboratorium yang divalidasi Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat Jumlah pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan dan fasilitasi produk hukum ketatalaksanaan Jumlah sistem pelayanan informasi dan kehumasan di lingkungan BKIPM Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan BKIPM
Target 2013 2014
96%
98%
46 Metoda
48 Metoda
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
Selanjutnya, sejak triwulan IV tahun 2013, digunakan target dengan pendekatan BSC di mana indicator unit pelksana teknis telah dipisahkan dari indikator Sekretariat BKIPM.
Target indikator tahun 2013-2014 sebagai
berikut:
SEKRETARIAT BKIPM
II-3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
Tabel 2.3 Target Kinerja Tahun 2013-2014 (dengan BSC) Sasaran
Indikator Kinerja
Target 2013 2014
Customer perspective Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan profesional Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM
1
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di BKIPM
60%
50%
2
Service Level Agreement (SLA) di BKIPM
70%
75%
3
Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi di BKIPM (skala likert 1-5)
4
4,25
4
Tingkat ketaatan terhadap SAP BKIPM
100%
100%
5
Tingkat kepatuhan terhadap SPI BKIPM
100%
100%
cukup
cukup
100%
100%
6
7 Terwujudnya good governance & clean government di BKIPM
Terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal Terwujudnya kerja sama yang implementatif
Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK BKIPM Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM
8
Nilai perencanaan kinerja BKIPM
27
27,5
9
Nilai pengukuran kinerja BKIPM
15,5
15,5
10
Nilai pelaporan kinerja BKIPM
11,5
12
11
Nilai evaluasi program BKIPM
4
4,5
12
Nilai pencapaian kinerja BKIPM
15,5
16
13
Nilai inisiatif anti korupsi BKIPM
7,5
7,75
14
Nilai penerapan reformasi dan birokrasi BKIPM
75 (setara level 4)
80 (setara level 4)
15
Persentase penyerapan DIPA BKIPM
> 95%
> 95%
16
Jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan
4
5
25%
40%
Internal process perspective Terintegrasinya sistem informasi BKIPM
17
Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada
SEKRETARIAT BKIPM
II-4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
Sasaran Terselenggaranya reformasi birokrasi sesuai roadmap reformasi birokrasi BKIPM Terlaksananya kerja sama antar lembaga yang disepakati
Indikator Kinerja
18
Persentase rencana aksi reformasi birokrasi yang telah terpenuhi
19
Jumlah kerjasama antar lembaga yang disepakati
20 Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal
21
22
Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sesuai jadwal Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)
2013
Target 2013 2014
100%
100%
2
2
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Learning & growth perspective Tersedianya SDM lingkup Sekretariat BKIPM yang kompeten dan profesional Tersedianya informasi lingkup Sekretariat BKIPM yang valid, handal dan mudah diakses
23
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di Sekretariat BKIPM
60%
50%
24
Service Level Agreement (SLA) di Sekretariat BKIPM
70%
75%
25
Persepsi user terhadap kemudahan akses di Sekretariat BKIPM (skala likert 1-5)
4
4,25
Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Sekretariat BKIPM Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM Indeks kepuasan masyarakat di Sekretariat BKIPM Nilai Inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM
100%
100%
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
7
7,5
7,5
7,75
30
Nilai Penerapan RB Sekretariat BKIPM
75 (setara level 4)
80 (setara level 4)
31
Persentase penyerapan anggaran Sekretariat BKIPM
> 95%
> 95%
26 Terwujudnya good governance & clean government lingkup Sekretariat BKIPM
Terkelolanya anggaran Sekretariat BKIPM secara optimal
27 28 29
SEKRETARIAT BKIPM
II-5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
Penetapan Kinerja 2013 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program/kegiatan dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masingmasing indikator. Penetapan kinerja Sekretariat BKIPM Tahun Anggaran 2013 disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecards (BSC) sehingga kinerja Sekretariat KIPM diukur atas dasar penilaian indikator kinerja (sebagai cerminan pencapaian output) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran- sasaran (sebagai cerminan pencapaian outcome) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Sekretaris BKIPM dengan Kepala BKIPM tahun 2013. Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Sekretariat BKIPM Tahun 2013 adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini:
SEKRETARIAT BKIPM
II-6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
Gambar 2.1 Peta Strategsi Sekretariat BKIPM
Dalam Peta Strategi Sekretariat BKIPM Tahun 2013 telah ditetapkan 13 sasaran dan 31 indikator kinerja. Sasaran, indikator kinerja dan targetnya sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 2.4 Sasaran dan indikator kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013 Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Target 2013
Customer perspective Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan profesional
1
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di BKIPM
SEKRETARIAT BKIPM
60%
II-7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
Sasaran Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM
Indikator Kinerja Utama Service Level Agreement (SLA) di BKIPM
3
Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi di BKIPM (skala likert 1-5)
4
Tingkat ketaatan terhadap SAP BKIPM
100%
5
Tingkat kepatuhan terhadap SPI BKIPM
100%
7
Terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal Terwujudnya kerja sama yang implementatif
Target 2013
2
6
Terwujudnya good governance & clean government di BKIPM
2013
Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK BKIPM Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM
70% 4
cukup
100%
8
Nilai perencanaan kinerja BKIPM
27
9
Nilai pengukuran kinerja BKIPM
15,5
10
Nilai pelaporan kinerja BKIPM
11,5
11
Nilai evaluasi program BKIPM
4
12
Nilai pencapaian kinerja BKIPM
15,5
13
Nilai inisiatif anti korupsi BKIPM
7,5
14
Nilai penerapan reformasi dan birokrasi BKIPM
15
Persentase penyerapan DIPA BKIPM
16
Jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan
75 (setara level 4) > 95%
4
Internal process perspective Terintegrasinya sistem informasi BKIPM Terselenggaranya reformasi birokrasi sesuai roadmap reformasi birokrasi BKIPM Terlaksananya kerja sama antar lembaga yang disepakati
17
Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada
25%
18
Persentase rencana aksi reformasi birokrasi yang telah terpenuhi
100%
19
Jumlah kerjasama antar lembaga yang disepakati
SEKRETARIAT BKIPM
2
II-8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
Sasaran
Indikator Kinerja Utama 20
Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal
21
22
Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai jadwal Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)
2013 Target 2013 100% 100%
100%
Learning & growth perspective Tersedianya SDM lingkup Sekretariat BKIPM yang kompeten dan profesional Tersedianya informasi lingkup Sekretariat BKIPM yang valid, handal dan mudah diakses
23
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di Sekretariat BKIPM
60%
24
Service Level Agreement (SLA) di Sekretariat BKIPM
70%
25
Persepsi user terhadap kemudahan akses di Sekretariat BKIPM (skala likert 1-5) Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Sekretariat BKIPM Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM Indeks kepuasan masyarakat di Sekretariat BKIPM Nilai Inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM
Nilai AKIP A
30
Nilai Penerapan RB Sekretariat BKIPM
75 (setara level 4)
31
Persentase penyerapan anggaran Sekretariat BKIPM
26 Terwujudnya good governance & clean government lingkup Sekretariat BKIPM
27 28 29
Terkelolanya anggaran Sekretariat BKIPM secara optimal
4
100%
7 7,5
> 95%
Tantangan yang dihadapi dengan adanya perubahan ini adalah: a.
terjadi ketidakkonsistenan dalam pengukuran kinerja pada Triwulan I-III dengan Triwulan IV 2013, yang mana pada Triwulan I-III tidak berbasis BSC sedangkan Triwulan IV sudah menggunakan BSC; dan
b.
ada beberapa indikator yang hasil pengukuran tidak dapat diperoleh pada tahun berjalan, khususnya pengukuran yang dilakukan oleh pihak/instansi luar;
SEKRETARIAT BKIPM
II-9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM c.
2013
pengukuran capaian kinerja beberapa indikator pada perspektif customer dan internal
process
belum sepenuhnya dapat terukur. Hal
ini
disebabkan instrumen pengukurannya belum disepakati dan berlaku umum di tingkat KKP. d.
Pengukuran untuk beberapa indikator yang dicascading dengan metode lingkup dipersempit (pada perspektif learning and growth) belum bias dilakukan, sehingga angka capaian yang digunakan masih merupakan angka capaian Eselon I.
SEKRETARIAT BKIPM
II-10
2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
III. AKUNTABILITAS KINERJA Capaian Indikator Kinerja Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat BKIPM tahun 2013 sesuai dengan konsep BSC dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Sekretariat BKIPM Tahun 2013 dengan targetnya. Secara umum target indikator kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dapat tercapai dengan baik walaupun masih terdapat beberapa IKU yang pencapaiannya berada sedikit di bawah target yang ditetapkan. Secara rinci data pencapaian target indikator kinerja Tahun 2013 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013 Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Capaian
%
Customer perspective 1
Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan profesional
2
Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM
3
Terwujudnya good governance & clean government di BKIPM
1.1
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di BKIPM
60%
60%
100
2.1
Service Level Agreement (SLA) di BKIPM
70%
97,25%
120*
2.2
Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi di BKIPM (skala likert 1-5)
4
4
100
3.1
Tingkat ketaatan terhadap SAP BKIPM
100%
98,70%
98,70
3.2
Tingkat kepatuhan terhadap SPI BKIPM
100%
91,36%
91,36
3.3
Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK BKIPM
cukup
cukup
100
3.4
Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM
100%
100%
100
3.5
Nilai perencanaan kinerja BKIPM
27
29,98
111,04
3.6
Nilai pengukuran kinerja BKIPM
15,5
18,50
119,35
3.7
Nilai pelaporan kinerja BKIPM
11,5
12,18
105,91
3.8
Nilai evaluasi program BKIPM
4
-
-
3.9
Nilai pencapaian kinerja BKIPM
15,5
16,16
104,26
3.10
Nilai inisiatif anti korupsi BKIPM
7,5
8,84
117,87
SEKRETARIAT BKIPM
III-1
2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
Sasaran
Indikator Kinerja 3.11
Nilai penerapan reformasi dan birokrasi BKIPM
4
Terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal
4.1
Persentase penyerapan DIPA BKIPM
5
Terwujudnya kerja sama yang implementatif
5.1
Jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan
Target
Capaian
%
75
80
106,67
> 95%
97,78%
102,93
4
8
120*
25%
35,71%
120*
Internal process perspective 6
7
8
Terintegrasinya sistem informasi BKIPM Terselenggaranya RB sesuai roadmap RB BKIPM Terlaksananya kerja sama antar lembaga yang disepakati
6.1
Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada
7.1
Persentase rencana aksi RB yang telah terpenuhi
100%
90%
90
8.1
Jumlah kerjasama antar lembaga yang disepakati
2
3
120*
100%
100%
100
100%
100%
100
Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)
100%
100%
100
10.1
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di Sekretariat BKIPM
60%
60%
100
11.1
Service Level Agreement (SLA) di Sekretariat BKIPM
70%
97,25%
120*
11.2
Persepsi user terhadap kemudahan akses di Sekretariat BKIPM (skala likert 1-5)
4
4
100
100%
100%
100
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
100
7
8
114,28
7,5
8,84
117,87
75
80
106,67
9.1 9
Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal
9.2 9.3
Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan B/J sesuai jadwal
Learning & growth perspective
10
11
Tersedianya SDM lingkup Sekretariat BKIPM yang kompeten dan profesional Tersedianya informasi lingkup Sekretariat BKIPM yang valid, handal dan mudah diakses
12.1
12
Terwujudnya good governance & clean government lingkup Sekretariat BKIPM
12.2 12.3 12.4 12.5
Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Sekretariat BKIPM Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM Indeks kepuasan masyarakat di Sekretariat BKIPM Nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM Nilai Penerapan RB Sekretariat BKIPM
SEKRETARIAT BKIPM
III-2
2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
Sasaran
13
Indikator Kinerja
Terkelolanya anggaran Sekretariat BKIPM secara optimal
13.1
Persentase penyerapan anggaran Sekretariat BKIPM
Target
Capaian
%
> 95%
97,40%
102,53
Analisis Dan Evaluasi Kinerja Sararan 1: Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan professional IK 1.1
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di BKIPM
Indeks Kesenjangan Kompetensi merupakan nilai yang menggambarkan seberapa
besar
perbandingan
antara
kompetensi
yang
telah
dimiliki
pemegang jabatan yang ada dalam seluruh unit kerja BKIPM dengan seluruh kompetensi yang telah ditetapkan sebagai standar yang dibutuhkan bagi pemegang jabatan. Di dalam sasaran strategis ini, penilaian kompetensi jabatan baru dilakukan untuk pejabat eselon II dan eselon III. Target IKU ini pada tahun 2013 adalah 60% dengan capaian sebesar 60%. Meskipun
pencapaian
target
untuk
IKU
ini
terpenuhi
namun
permasalahan utama yang ditemui dalam pencapaiannya adalah jumlah pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh kompetensi yang harus dipenuhi oleh pejabat eselon II dan III untuk lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki alokasi yang sangat terbatas. Tabel 3.2 Capaian IK 1.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja
Capaian 2013
Target 2014
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di BKIPM
60%
50%
Ket.: pengukuran dilakukan pada beberapa pejabat eselon II dan III
SEKRETARIAT BKIPM
III-3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
Sararan 2: Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM IK 2.1
Service Level Agreement di BKIPM
Service
Level
Agreement
dalam
hal
ini
merupakan
bagian
dari
kesepakatan layanan secara keseluruhan antara dua pihak, yaitu penyedia layanan dan klien untuk peningkatan pelayanan. Service Level Agreement BKIPM yang disepakati adalah layanan akses website BKIPM dan aplikasi berbasis web dengan target pada tahun 2013 adalah 70%. Capaian indikator ini pada tahun 2013 adalah sebesar 97,25% (downtime 10 hari per tahun). Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun terakhir pada RPJM II dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini. Tabel 3.3 Capaian IK 2.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja
Capaian 2013
Target 2014
97,25%
75%
Service Level Agreement di BKIPM
IK 2.2
Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)
Persepsi user dalam hal ini merupakan pengalaman user tentang kemudahan akses layanan informasi yang diberikan oleh BKIPM. Persepsi user berkaitan dengan kemudahan dalam mengakses layanan informasi. Metode yang digunakan adalah survei kepada pengguna layanan (user) melalui penyebaran kuisioner. Target indikator ini pada tahun 2013 adalah 4 dalam skala likert (1-5) dengan capaian sebesar 4 atau mencapai 100%. Meskipun pencapaian target terpenuhi, namun berdasarkan survei terdapat saran dan masukan dari user, yaitu perlu adanya notifikasi terkait layanan BKIPM (aplikasi kuota impor) kepada pengguna jasa melalui email dan SMS. Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun terakhir pada RPJM II dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.
SEKRETARIAT BKIPM
III-4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
Tabel 3.4 Capaian IK 2.2 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja
Capaian 2013
Target 2014
4
4,25
Persepsi user terhadap kemudahan akses di BKIPM (skala likert 1-5)
Sararan 3: Terwujudnya good governance dan clean government di BKIPM IK 3.1
Tingkat ketaatan terhadap SAP BKIPM
Tingkat ketaatan satuan kerja dalam menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara (BMN), mulai dari laporan realisasi anggaran, neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), diwajibkan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Tingkat ketaatan terhadap SAP Tahun 2013 mencapai 98,70% dari target sebesar 100%. Capaian tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan opini BPK yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan BKIPM Tahun 2013 adalah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tabel 3.5 Capaian IK 3.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja
Capaian 2013
Target 2014
98,70%
100%
Tingkat ketaatan terhadap SAP BKIPM
IK 3.2
Tingkat kepatuhan terhadap SPI BKIPM
Tingkat kepatuhan terhadap SPI merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam rangka menuju WTP. Tingkat kepatuhan terhadap SPI Tahun
SEKRETARIAT BKIPM
III-5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
2013 mencapai 91,36% dari target sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini didukung
dengan
dilaksanakannya
verifikasi
terhadap
dokumen
pertanggungjawaban atas beban APBN pada unit kerja lingkup BKIPM. Tabel 3.6 Capaian IK 3.2 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja
Capaian 2013
Target 2014
91,36%
100%
Tingkat kepatuhan terhadap SPI BKIPM
IK 3.3
Kecukupan pengungkapan BAS dalam Laporan Keuangan BKIPM
Salah satu komponen dalam penilaian laporan keuangan adalah CaLK. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut merupakan penjelasan atas kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan anggaran, terutama terkait
dengan
Bagan
Akun
Standar
(BAS)
yang
dilakukan
melalui
pengumpulan data dan informasi dari seluruh satker lingkup BKIPM. Kecukupan pengungkapan BAS dalam Laporan Keuangan BKIPM Tahun 2013 mencapai 100% dari target sebesar 100%. Tabel 3.7 Capaian IK 3.3 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja
Capaian 2013
Target 2014
Cukup
Cukup
Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK BKIPM
IK 3.4
Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan ekternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi
Untuk mewujudkan clean government dan good governance diperlukan peran serta aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah. Peran aparat pengawas (auditor) tersebut adalah untuk memastikan seluruh kegiatan BKIPM
telah
berjalan
sesuai
peraturan
perundang-undangan.
Bagian
keuangan dan umum sebagai bidang utama masalah pengelolaan keuangan
SEKRETARIAT BKIPM
III-6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
dan barang milik negara selalu memberi informasi dan dukungan agar pemeriksaan auditor tersebut berjalan dengan baik, salah satunya ialah dengan melakukan pendampingan dan selalu menindaklanjuti temuan maupun rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal KKP. Sepanjang tahun 2012 dan 2013 satker BKIPM telah menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal KKP atau mencapai 100% dari target 80%. Tidak ada permasalahan yang ditemukan dalam rangka memenuhi hasil rekomendasi tersebut, karena bagian keuangan dan umum melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan yang dilakukan antara lain: 1.
Penyusunan dan penyelesaian hasil - hasil pemeriksaan auditor;
2.
Pendampingan penyelesaian LHA (Pusat, UPT dan Dekon) lingkup BKIPM dengan BPK;
3.
Perjalanan pendampingan BPK/entry meeting BPK;
4.
Pendampingan pelaksanaan pengelola dan penatausahaan BMN (Pusat, UPT dan Dekon) lingkup BKIPM dengan BPK. Tabel 3.8 Capaian IK 3.4 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja
Capaian 2013
Target 2014
Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Ekternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM
100%
100%
IK 3.5
Nilai perencanaan kinerja BKIPM
Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2013 mencapai 27,86 dari target sebesar 27, yang menggambarkan nilai proses perencanaan kinerja. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja tersebut antara lain (1) Penggunaan Balanced Scorecard (BSC) untuk alat pengelolaan dan strategi kinerja kementerian, (2) Penyusunan perencanaan anggaran untuk program dan kegiatan sebagai acuannya menggunakan IKU dan target/sasaran di dalam Renstra yang dijabarkan di RKA-KL; dan (3) Target kinerja dalam
SEKRETARIAT BKIPM
III-7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
Penetapan Kinerja diuraikan secara triwulanan dan dilakukan pengukuran secara berkala. Tabel 3.9 Capaian IK 3.5 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Nilai perencanaan kinerja BKIPM
IK 3.6
2011
Capaian 2012
2013
Target 2014
32,33
31,47
29,98
27,50
Nilai pengukuran kinerja BKIPM
Nilai pengukuran kinerja Tahun 2013 mencapai 18,50 dari target sebesar 15,5, yang menggambarkan nilai proses pengukuran kinerja. Capaian tersebut didukung dengan beberapa upaya antara lain: (1) Penetapan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja melalui Keputusan Kepala BKIPM Nomor 466 tahun 2013; (2) Penetapan kontrak kinerja individu dengan memadukan antara kontrak kinerja pegawai dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP++), kemudian dilakukan penilaiannnya menggunakan SiPkindu berbasis IT dan internet;
dan
(3)
Penggunaan
teknologi
informasi
dalam
melakukan
pengukuran kinerja dengan membangun sistem aplikasi SiMeta/BSC untuk mengukur kinerja organisasi dan sistem aplikasi SiPkindu untuk mengukur kinerja individu/pegawai. Tabel 3.10 Capaian IK 3.6 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Nilai pengukuran kinerja BKIPM
IK 3.7
2011
Capaian 2012
2013
Target 2014
18,00
15,38
18,50
15,50
Nilai pelaporan kinerja BKIPM
Nilai Pelaporan Kinerja Tahun 2013 mencapai 12,18 dari target sebesar 11,5, yang menggambarkan nilai pada proses pelaporan kinerja. Pencapaian nilai tersebut didukung dengan upaya perbaikan substansi LAKIP yang antara
SEKRETARIAT BKIPM
III-8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
lain: (1) berisi evaluasi, analisis, dan pembandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dan jangka menengah dan (2) berisi rekomendasi yang digunakan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja. Tabel 3.11 Capaian IK 3.7 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Nilai pelaporan kinerja BKIPM
IK 3.8
2011
Capaian 2012
2013
Target 2014
10,67
11,64
12,18
12
Nilai evaluasi program BKIPM
Pada tahun 2013, penilaian evaluasi program hanya dilakukan pada Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Sedangkan untuk setiap unit eselon I penilaian evaluasi program baru akan dilakukan pada tahun 2014. Sehingga untuk BKIPM belum dilakukan pengukuran dan penilain. Namun demikian, BKIPM tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja dan program/kegiatan adalah evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan perbaikan penerapan manajemen kinerja (fungsi feedback).
IK 3.9
Nilai pencapaian kinerja BKIPM
Nilai pencapaian kinerja Tahun 2013 mencapai 16,16 dari target sebesar 15,5. Nilai pencapaian kinerja tersebut telah memenuhi target. Sehingga secara keseluruhan nilai AKIP BKIPM mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan capaian kinerja mencapai 76,82, yang artinya masuk di dalam kategori penilaian A.
SEKRETARIAT BKIPM
III-9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
Tabel 3.12 Capaian IK 3.9 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Nilai pencapaian kinerja BKIPM
IK 3.10
2011
Capaian 2012
2013
Target 2014
16,91
16,16
16,00
4,41
Nilai inisiatif anti korupsi BKIPM
Nilai inisiatif anti korupsi merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar inisiatif mandiri dari BKIPM dalam upaya pencegahan korupsi yang dinilai
dari sejumlah
indikator
seperti
tersedianya;
a)
kode
etik;
b)
peningkatan transparansi dalam manajemen SDM, pengadaan barang/jasa, penyelenggaraan negara; c) peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi inti utama; d) pelaksanaan saran perbaikan KPK/BPK/APIP dan e) kegiatan promosi anti korupsi. Target nilai inisiatif anti korupsi BKIPM pada tahun 2013 adalah 7,5 dengan nilai capaian 8,84 atau mencapai 117,87%. Perbandingan capaian tahun 2012 – 2013 dan target tahun terakhir pada RPJM II dapat dilihat pada Tabel 3.13 di bawah ini. Tabel 3.13 Capaian IK 3.10 pada 2012-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Nilai inisiatif anti korupsi BKIPM
IK 3.11
Capaian 2012
2013
Target 2014
7,95
8,84
7,75
Nilai penerapan reformasi dan birokrasi BKIPM
Nilai penerapan reformasi dan birokrasi merupakan nilai yang diperoleh dari proses penilaian baik secara mandiri oleh internal KKP melalui Penilaian Mandiri Pelakanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) maupun penilaian dari instansi luar seperti Kementerian PAN dan RB terhadap pelaksanaan sembilan program mikro reformasi birokrasi. Target indikator Nilai Penerapan
SEKRETARIAT BKIPM
III-10
2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
RB BKIPM pada tahun 2013 adalah 75 dengan nilai capaian 80 atau mencapai 106,67%. Nilai capaian ini merupakan nilai untuk pelaksanaan tahun 2012, karena untuk PMPRB tahun 2013 nilainya baru akan dikeluarkan pada tahun 2014. Meskipun pencapaian target untuk indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan namun masih ditemui sejumlah permasalahan seperti dokumentasi kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikannya masih sering tidak didukung dengan bukti fisik yang menjadi bahan untuk prosedur penilaiannya. Perbandingan capaian tahun 2012 - 2013 dan target 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.14 di bawah ini. Tabel 3.14 Capaian IK 3.11 pada 2012-2013 dan Target 2014 Capaian 2012 2013
Uraian Indikator Kinerja Nilai penerapan reformasi birokrasi BKIPM
70
80
Target 2014 80
Sasaran 4: Terkelolanya Anggaran BKIPM Secara Optimal IK 4.1
Persentase penyerapan DIPA BKIPM
Alokasi anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi BKIPM Tahun 2013 sebesar Rp303.698.139.000 yang dilaksanakan oleh 77 Satker lingkup BKIPM (4 satker pusat, 47 satker UPT, dan 26 satker dekonsentrasi). Sampai dengan
akhir
Tahun
Anggaran
2013,
telah
terealisasi
sebesar
Rp296.956.268.852 atau mencapai 97,78%. Sedangkan kalau dirinci berdasarkan kegiatan, terdapat satu kegiatan yang realisasinya di bawah 95%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: a.
Adanya anggaran perjalanan dinas dalam negeri yang tidak terealisasi karena sudah tercapainya kegiatan inspeksi dan sertifikasi pada UPI sehingga di kembalikan;
SEKRETARIAT BKIPM
III-11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM b.
2013
Adanya banyaknya kegiatan pertemuan dan apresiasi sehingga sebagian kegiatan pertemuan tidak dapat direalisasikan;
c.
efisiensi terhadap belanja barang dan belanja modal. Tabel 3.15 Capaian IK 4.1 pada 2011-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Persentase penyerapan DIPA BKIPM
2011
Capaian 2012
2013
Target 2014
99,70%
101,42%
97,78%
100%
Sasaran 5: Terwujudnya kerja sama yang implementatif IK 5.1
Jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan
Sasaran terwujudnya kerjasama yang implementatif dengan indikator jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan diukur melalui implementasi tindak lanjut pelaksanaan dari kesepakatan kerjasama yang telah disepakati. Pada tahun 2013, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menargetkan empat kerjasama yang implementatif. BKIPM telah menindaklanjuti beberapa kesepakatan kerjasama melalui delapan implementasi kerjasama internasional dan kerjasama antar lembaga. Implementasi kerjasama internasional (bilateral) adalah merupakan tindak lanjut dari kesepakatan arrangement/cooperation agreement (MRA) dengan beberapa negara mitra. Implementasi tindaklanjut dari kerjasama MRA dapat berupa pendaftaran/registrasi unit pengolahan ikan (UPI) yang melakukan ekspor ke negara mitra, harmonisasi dan penanganan kasus ekspor/impor melalui komunikasi antar Otoritas Kompeten serta crossinspection penerapan sistim jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi kerjasama antar lembaga merupakan tindaklanjut dari perjanjian kerja sama (PKS) antara BKIPM dengan beberapa mitra kerja. Implementasi perjanjian kerjasama dapat berupa dukungan pelaksanaan tusi operasional, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana, publikasi ilmiah bersama, pengembangan jejaring kerjasama pemantauan penyakit ikan dan mutu keamanan hasil perikanan, dan pertukaran narasumber.
SEKRETARIAT BKIPM
III-12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
Capaian kerjasama yang telah diimplementasikan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: No
Mitra Kerjasama
Bentuk Kerjasama
A. Internasional 1.
Canada
Arrangement on Mutual Recognition
2.
China
3.
Uni Eropa
4.
Vietnam
5.
Korea
Arragement On The Cooperation
6.
Rusia
Arrangement
Cooperative Agreement Recognition (EU Commission Decision) Implementing Arrangement
B. Antarlembaga 7.
BP Batam
Perjanjian Kerja Sama
8.
Universitas Diponegoro
Perjanjian Kerja Sama
Adapun
perkembangan
capaian
kerjasama
yang
telah
diimplementasikan tahun 2013 dan target 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.16 Capaian IK 5.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan
Capaian 2013
Target 2014
8
5
Selain hal tersebut, pada tahun 2013 BKIPM telah menginisiasi kerjasama dalam rangka peningkatan status sanitasi dan hygiene terutama pada rantai perikanan skala kecil melalui kegiatan kemitraan lintas sektor (Public Private Partnership) yang melibatkan Pemerintah Daerah (LPPMHP, Dinas KP Prov. Maluku); unit pengolahan ikan (UPI); mini plant; IMACSUSAID Indonesia; ANOVA F&L (CSR); serta Valcapfish Center-BPSDMKP. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai intervensi strategis pada hulu rantai produksi dalam upaya preventif mengurangi dampak kontaminasi pathogen pada Tuna Loin dan membuat set persyaratan minimum untuk fasilitasi dan praktek penanganan tuna pada rantai skala kecil.
SEKRETARIAT BKIPM
III-13
2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM Sararan 6: Terintegrasinya sistem informasi BKIPM
IKU 6.1
Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada
Sampai dengan tahun 2013 terdapat 14 teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan seluruh unit kerja di lingkungan BKIPM. Dari 14 informasi dan komunikasi yang ada tersebut, baru 5 yang terintegrasi. Persentase
Teknologi
Informasi
&
Komunikasi
(TIK)
yang
terintegrasi
dibanding total TIK yang ada Tahun 2013 mencapai 35,71% dari target sebesar 25%. Dalam kaitan ini, Sekretariat BKIPM terus melakukan upaya untuk
mengintegrasikan
seluruh
TIK
yang
ada
melalui
penyusunan
masterplan dan penyiapan peraturan Kepala BKIPM. Tabel 3.17 Capaian IK 6.1 pada 2013 dan Target 2014 Capaian 2013
Target 2014
35,71%
40%
birokrasi
sesuai
Uraian Indikator Kinerja Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada
Sararan 7: Terselenggaranya reformasi birokrasi BKIPM
IKU 7.1
reformasi
roadmap
Persentase rencana aksi reformasi birokrasi yang telah terpenuhi
Pada tahun 2013, terdapat beberapa kegiatan yang telah dikerjakan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Persentase program dan kegiatan RB yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai roadmap RB Tahun 2013 mencapai 90% dari target sebesar 100%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut, antara lain:
SEKRETARIAT BKIPM
III-14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM (1).
2013
Program Manajemen Perubahan, melalui pembentukan Tim Manajemen Perubahan lingkup BKIPM, perubahan rencana strategi BKIPM tahun 2011-2014, penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, penetapan
Pengorganisasian
Presensi
Elektronik
lingkup
BKIPM,
pembuatan Surat Edaran terkait jam Kerja lingkup BKIPM, penetapan Tim Strategis Manajemen Office (SMO) lingkup BKIPM, penetapan pemangku, nama jabatan, dan kelas jabatan lingkup BKIPM, sosialisasi inisiasi antikorupsi lingkup BKIPM; (2).
sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi, pengesahan Keputusan Menteri Nomor 7/KEPSJ/2013 tentang Tim RB Setjen KKP, pengesahan Peraturan Menteri Nomor 30/PERMEN-KP/2013 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan KKP, sosialisasi mengenai presensi finger print dan sosialisasi inisiasi antikorupsi lingkup Setjen;
(3).
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, melalui rekapitulasi Peraturan Perundang-Undangan lingkup BKIPM, pembuatan Keputusan Kepala BKIPM sejumlah 46 buah, percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan melalui program legislasi BKIPM, di mana pada tahun 2013 telah terbit 3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang inisiasinya dari BKIPM;
(4).
Program Penataan dan Penguatan Organisasi, melalui program dan kegiatan penataan dan penguatan organisasi dengan pelaksanaan audit organisasi, pelaksanaan audit organisasi di lingkup BKIPM, perubahan yang perlu dilakukan pada nomenklatur dan fungsi jabatan pada level Eselon 3 dan Eselon 4 pada Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Pusat Manajemen Mutu;
(5). Program
Penataan
Tata
Laksana,
melalui
penyempurnaan
dan
pembuatan SOP lingkup BKIPM sejumlah 38 SOP, dengan jumlah yang telah diimplementasikan sebanyak 10 SOP di 22 UPT KIPM;
SEKRETARIAT BKIPM
III-15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM (6).
Program
Penataan
Sistem
Manajemen
SDM
2013
Aparatur,
melalui
penyempurnaan job grading, jumlah SDM, nama jabatan, dan peta jabatan sesuai dengan data terakhir dalam rangka akurasi data sesuai permintaan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, pelaksanaan asesmen terhadap pejabat eselon II pada bulan April 2013, penandatangan pelaksanaan
kontrak
bimtek
kinerja
implementasi
pegawai PP
untuk
Nomor
46
tahun
2013,
Tahun
2011,
pelaksanaan pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai sesuai tugas dan fungsi organisasi; (7).
Program Penguatan Pengawasan Intern, melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup BKIPM, nilai SPIP lingkup BKIPM dengan nilai 91,36, penilaian BPK atas laporan keuangan BKIPM;
(8).
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, melalui evaluasi LAKIP, penyusunan BSC mulai dari Level Eselon I, II, III dan IV lingkup BKIPM, penyusunan IKU lingkup BKIPM, penilaian LAKIP BKIPM dengan nilai A;
(9).
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, melalui peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional, penyusunan Instrumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat,
Masyarakat, partisipasi
pelaksanaan dalam
Survey
peringatan
Hari
Indeks
Kepuasan
Pelayanan
Publik
Internasional Tahun 2013 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan, persiapan Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Pelayanan Publik; (10). Program Monitoring dan Evaluasi, melalui monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi, inventarisasi rencana aksi reformasi birokrasi, monitoring Semester I dan II, inventarisasi realisasi rencana aksi reformasi birokrasi Lingkup BKIPM. Tabel 3.18 Capaian IK 7.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Persentase rencana aksi reformasi birokrasi yang telah terpenuhi
SEKRETARIAT BKIPM
Capaian 2013
Target 2014
90%
100%
III-16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
Sararan 8: Terlaksananya kerja sama antar lembaga yang disepakati
IKU 8.1
Jumlah kerjasama antar lembaga yang disepakati
Sasaran terwujudnya kerjasama antar lembaga yang disepakati dengan indikator jumlah dokumen kerjasama antar lembaga yang disepakati yang diukur melalui dokumen kerja sama yang telah sepakati dengan mitra kerja dalam bentuk dokumen Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani. Perjanjian Kerja Sama (PKS) berisi persetujuan oleh para pihak untuk melakukan kerja sama yang memuat hal-hal yang bersifat spesifik, teknis, dan/atau implementatif. PKS ini merupakan tindak lanjut dari MoU atau Kesepakatan Bersama (KB) yang telah disepakati pada tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2013, BKIPM telah memproses prakarsa kerjasama lingkup unit kerja BKIPM menjadi dokumen kerja sama antar lembaga yang disepakati. Dari target 2 dokumen perjanjian kerja sama, telah dihasilkan 3 dokumen perjanjian kerja sama yang disepakati, sebagai berikut: Mitra Kerjasama
Bentuk Kerjasama
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Delapan (8) Eselon I lintas Kementerian/Lembaga Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada
Penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama
Semarang, 27 Agustus 2013
Nota Kesepahaman
Jakarta, 18 Desember 2013
Perjanjian Kerja Sama
Yogyakarta, 19 Desember 2013
Adapun perkembangan capaian jumlah dokumen kerjasama antar lembaga yang disepakati pada tahun 2013 dan target 2014 adalah sebagai berikut:
SEKRETARIAT BKIPM
III-17
2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM Tabel 3.19 Capaian IK 8.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Jumlah kerjasama antar lembaga yang disepakati
Capaian 2013
Target 2014
3
2
Sararan 9: Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal
IKU 9.1
Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar
Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar Tahun 2013 mencapai 100% dari target sebesar 100%. Capaian ini merupakan hasil reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap penerapan biaya, kewajaran alokasi anggaran, dan penerapan Bagan Akun Standar, seperti kesesuaian penerapan biaya utama dan biaya pendukung, kesesuaian jenis dan besaran biaya yang terdapat dalam standar Biaya Masukan, kewajaran dan kepatutan penggunaan jenis dan besaran biaya yang tidak terdapat dalam Standar Biaya Masukan, kewajaran alokasi anggaran yang diusuikan dengan memperhatikan komponen/tahapan yang digunakan serta volume yang akan dicapai, dan penggunaan akun sesuai Bagan Akun Standar. Tabel 3.20 Capaian IK 9.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar
IKU 9.2
Persentase ketepatan waktu barang/jasa sesuai jadwal
Capaian 2013
Target 2014
100%
100%
pelaksanaan
pengadaan
Indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan targetnya pada Tahun
2013.
Persentase
ketepatan
waktu
SEKRETARIAT BKIPM
pelaksanaan
pengadaan
III-18
2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
barang/jasa sesuai jadwal mencapai 100% dari target sebesar 100%. Hai ini menunjukkan bahwa pelaksanaaan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP). Tabel 3.21 Capaian IK 9.2 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai jadwal
IKU 9.3
Capaian 2013
Target 2014
100%
100%
Persentase ketepatan waktu penyampaian triwulanan, semester, tahunan)
LK
(bulanan,
Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan) Tahun 2013 mencapai 100% dari target sebesar 100%. Semua jenjang pelaporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tepat waktu dan tidak terdapat surat teguran dari Kementerian Keuangan. Tabel 3.22 Capaian IK 9.3 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)
Capaian 2013
Target 2014
100%
100%
Sararan 10: Tersedianya SDM lingkup Sekretariat BKIPM yang kompeten dan profesional
IKU 10.1
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di Sekretariat BKIPM
Indeks Kesenjangan Kompetensi merupakan nilai yang menggambarkan seberapa
besar
perbandingan
antara
kompetensi
yang
telah
dimiliki
pemegang jabatan yang ada dalam seluruh unit kerja BKIPM dengan seluruh kompetensi yang telah ditetapkan sebagai standar yang dibutuhkan bagi pemegang jabatan. Target IKU ini pada tahun 2013 adalah 60% dengan capaian sebesar 60%.
SEKRETARIAT BKIPM
III-19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
Penilaian kompetensi jabatan di lingkungan BKIPM baru dilakukan untuk pejabat eselon II dan eselon III. Sehingga capaian indikator ini masih menggunakan angka capaian BKIPM. Ke depan, perlu dilakukan assessment jabatan untuk eselon II, III, dan IV di lingkungan BKIPM. Selain itu, untuk mendukung pencapaian indikator ini diperlukan jumlah pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi seluruh kompetensi oleh pejabat eselon II, III, dan IV. Tabel 3.23 Capaian IK 10.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja
Capaian 2013
Target 2014
60%
50%
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di Sekretariat BKIPM
Sararan 11: Tersedianya informasi lingkup Sekretariat BKIPM yang valid, handal dan mudah diakses IK 11.1
Service Level Agreement di Sekretariat BKIPM
Service
Level
Agreement
dalam
hal
ini
merupakan
bagian
dari
kesepakatan layanan secara keseluruhan antara dua pihak, yaitu penyedia layanan dan klien untuk peningkatan pelayanan. Service Level Agreement Sekretariat BKIPM yang disepakati adalah bentuk dukungan Sekretariat BKIPM untuk layanan akses website BKIPM dan aplikasi berbasis web dengan target pada tahun 2013 adalah 70%. Capaian indikator ini pada tahun 2013 adalah sebesar 97,25% (downtime 10 hari per tahun). Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.24 di bawah ini. Tabel 3.24 Capaian IK 11.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja
Capaian 2013
Target 2014
97,25%
75%
Service Level Agreement di Sekretariat BKIPM
SEKRETARIAT BKIPM
III-20
2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
IK 11.2
Persepsi user terhadap kemudahan akses di Sekretariat BKIPM (skala likert 1-5)
Persepsi user dalam hal ini merupakan pengalaman user tentang kemudahan akses layanan informasi yang diberikan oleh Sekretariat BKIPM. Persepsi user berkaitan dengan kemudahan dalam mengakses layanan informasi. Metode yang digunakan adalah survei kepada pengguna layanan (user) melalui penyebaran kuisioner. Target IKU ini pada tahun 2013 adalah 4 (dalam skala likert 1-5) dengan capaian rata-rata sebesar 4 atau mencapai 100%. Meskipun pencapaian target untuk IKU ini terpenuhi, namun berdasarkan survei terdapat saran dan masukan dari user, yaitu perlu adanya notifikasi terkait layanan BKIPM (aplikasi kuota impor) kepada pengguna jasa melalui email dan SMS. Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.25 di bawah ini. Tabel 3.25 Capaian IK 11.2 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Persepsi user terhadap kemudahan akses di Sekretariat BKIPM (skala likert 1-5)
Capaian 2013
Target 2014
4
4,25
Sararan 12: Terwujudnya good governance & clean government lingkup Sekretariat BKIPM
IK 12.1
Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Sekretariat BKIPM
Untuk mewujudkan clean government dan good governance diperlukan peran serta aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah. Peran aparat pengawas (auditor) tersebut adalah untuk memastikan seluruh kegiatan BKIPM
telah
berjalan
sesuai
peraturan
perundang-undangan.
Bagian
keuangan dan umum sebagai bidang utama masalah pengelolaan keuangan dan barang milik negara selalu memberi informasi dan dukungan agar pemeriksaan auditor tersebut berjalan dengan baik, salah satunya ialah
SEKRETARIAT BKIPM
III-21
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
dengan melakukan pendampingan dan selalu menindaklanjuti temuan maupun rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal KKP. Sepanjang tahun 2012 dan 2013 satker BKIPM telah menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal KKP atau mencapai 100% dari target 100%. Tidak ada permasalahan yang ditemukan dalam rangka memenuhi hasil rekomendasi tersebut, karena bagian keuangan dan umum melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan yang dilakukan antara lain: 1.
Penyusunan dan Penyelesaian Hasil - Hasil Pemeriksaan Auditor;
2.
Pendampingan Penyelesaian LHA (PUSAT, UPT & DEKON) Lingkup BKIPM Dengan BPK;
3.
Perjalanan Pendampingan BPK/ Entry Meeting BPK;
4.
Pendampingan Pelaksanaan Pengelola & Penatausahaan BMN (PUSAT, UPT & DEKON) Lingkup BKIPM Dengan BPK. Tabel 3.26 Capaian IK 12.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Sekretariat BKIPM
IK 12.2
Capaian 2013
Target 2014
100%
100%
Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM
Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan BKIPM, Sekretariat BKIPM telah melakukan berbagai upaya perbaikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP). a)
Perbaikan pada proses Perencanaan Kinerja, meliputi:
penggunaan Balanced Scorecard (BSC) untuk alat pengelolaan dan strategi kinerja kementerian;
dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk program dan kegiatan sebagai acuannya menggunakan IKU dan target/sasaran di dalam Renstra yang dijabarkan di RKA-KL;
SEKRETARIAT BKIPM
III-22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
Target
kinerja
dalam
Penetapan
Kinerja
2013
diuraikan
secara
triwulanan dan dilakukan pengukuran secara berkala;
Target kinerja diuraikan dalam rencana aksi triwulanan dan dilakukan pengukuran secara berkala.
b)
Dalam pengukuran kinerja telah dilakukan:
Penetapan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja melalui Keputusan Kepala BKIPM Nomor 466 tahun 2013;
Penetapan Kontrak Kinerja Individu dengan memadukan antara kontrak kinerja pegawai dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP++), kemudian dilakukan penilaiannnya menggunakan sistem penilaian kinerja individu (Sipkindu) berbasis TIK;
Penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran kinerja melalui sistem aplikasi siMeta/BSC untuk mengukur kinerja organisasi dan system aplikasi siPKINDU) untuk mengukur kinerja individu/pegawai.
c)
Pelaporan kinerja (LAKIP) Sekretariat BKIPM Tahun 2013 akan berfungsi sebagai umpan balik (feedback)
perbaikan SAKIP 2014, untuk dalam
laporan kinerja akan memuat pesan-pesan perbaikan kinerja yaitu:
berisi evaluasi, analisis, dan pembandingan dengan realisasi tahun sebelumnya;
berisi rekomendasi yang digunakan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja.
d)
Pencapaian kinerja dilakukan secara berkala dan hasilnya akan digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan perbaikan penerapan manajemen kinerja. Perbandingan capaian Tahun 2013 dan target tahun 2014 dapat dilihat
pada Tabel 3.27 di bawah ini. Tabel 3.27 Capaian IK 12.2 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM
SEKRETARIAT BKIPM
Capaian 2013
Target 2014
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
III-23
2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
IK 12.3
Indeks kepuasan masyarakat di Sekretariat BKIPM
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari
aparatur
penyelenggara
pelayanan
publik
dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Data indeks kepuasan pelanggan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya. Pada tahun 2013 berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pelanggan yang telah dilakukan di UPT KIPM diperoleh hasil rata-rata 80,23 % atau dengan indeks 8, yaitu bernilai baik. Tabel 3.28 Capaian IK 12.3 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat di Sekretariat BKIPM
IK 12.4
Capaian 2013
Target 2014
8
7,5
Nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM
Nilai inisiatif anti korupsi merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar inisiatif mandiri dari BKIPM dalam upaya pencegahan korupsi yang dinilai
dari sejumlah
indikator
seperti
tersedianya;
a)
kode
etik;
b)
peningkatan transparansi dalam manajemen SDM, pengadaan barang/jasa, penyelenggaraan negara; c) peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi inti utama; d) pelaksanaan saran perbaikan KPK/BPK/APIP dan e) kegiatan promosi anti korupsi. Target nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM tahun 2013 mengacu kepada target BKIPM, yaitu 7,5 dengan nilai
SEKRETARIAT BKIPM
III-24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
capaian 8,84 atau mencapai 117,87%. Nilai ini masih merupakan nilai hasil pengukuran untuk Eselon I, belum diukur untuk tingkat Eselon II ke bawah. Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.29 di bawah ini. Tabel 3.29 Capaian IK 12.4 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja
Capaian 2013
Target 2014
8,84
7,75
Nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM
IK 12.5
Nilai penerapan reformasi dan birokrasi Sekretariat BKIPM
Nilai penerapan reformasi dan birokrasi merupakan nilai yang diperoleh dari proses penilaian baik secara mandiri oleh internal KKP melalui Penilaian Mandiri Pelakanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) maupun penilaian dari instansi luar seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan sembilan program mikro reformasi birokrasi. Dalam BSC, Indikator ini diturunkan ke unit eselon di bawah dengan metode lingkup dipersempit, meskipun pengukuran untuk penerapan reformasi birokrasi baru dilakukan untuk Eselon I. Target indikator Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Sekretariat BKIPM pada tahun 2013 adalah 75 dengan nilai capaian 80 atau mencapai 106,67%. Nilai capaian ini merupakan nilai Eselon I BKIPM. Perbandingan capaian tahun 2013 dan target 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.30 di bawah ini. Tabel 3.30 Capaian IK 12.5 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Nilai penerapan reformasi birokrasi Sekretariat BKIPM
SEKRETARIAT BKIPM
Capaian 2013
Target 2014
80
80
III-25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
Sararan 10: Terkelolanya anggaran Sekretariat BKIPM secara optimal
IKU 31
Persentase penyerapan anggaran Sekretariat BKIPM
Indikator
persentase
dimaksudkan
untuk
dilaksanakan
sehingga
penyerapan
mengukur dapat
anggaran
sejauh
mana
dilakukan
Sekretariat
perencanaan
perbaikan
BKIPM anggaran
dalam
proses
perencanaan. Capaian indikator dihitung dengan membandingkan antara jumlah
realisasi
penyerapan
anggaran
dengan
pagu
anggaran
yang
direncanakan. Pagu anggaran Sekretariat BKIPM Revisi tahun 2013 sebesar Rp23.842.421.000 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp23.223.070.354 sehingga capaiannya sebesar 97,40% dari target yang ditetapkan pada tahun 2013 sebesar 95%. Tabel 3.31 Capaian IK 13.1 pada 2011-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran Sekretariat BKIPM
2011
Capaian 2012
2013
Target 2014
91,04%*
99,54%*
97,40%*
95%
Akuntabilitas Keuangan Pencapaian indikator persentase penyerapan anggaran Sekretariat BKIPM hanya dihitung untuk pagu Sekretariat BKIPM saja. Sedangkan untuk kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BKIPM
mempunyai
pagu
total
(setelah
revisi)
sebesar
Rp254.705.336.000 dan realisasi Rp250.074.581.612 atau sebesar 98,18%. Anggaran kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM terdiri dari anggaran Sekretariat BKIPM, UPT KIPM dan satker dekonsentrasi. Berikut disajikan penyerapan anggaran kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM Tahun 2013 untuk setiap jenis belanja.
SEKRETARIAT BKIPM
III-26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
Tabel 3.32 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja T.A 2013 Jenis Belanja
Pagu RKAKL-DIPA
Realisasi-DIPA
%
Belanja Pegawai
76.107.899.000
74.768.520.659
98,24
Belanja Barang
137.264.917.000
134.467.349.075
97,96
Belanja Modal
41.332.520.000
40.838.711.878
98,81
254.705.336.000
250.074.581.612
98,18
Total
Tabel 3.33 Persentase Penyerapan Anggaran Triwulanan Jenis Belanja
Persentase penyerapan s.d Triwulan (%) TW1
TW2
TW3
TW4
Belanja Pegawai
20,93
45,76
74,18
98,24
Belanja Barang
16,77
41,33
65,75
97,96
Belanja Modal
10,45
26,92
44,76
98,81
SEKRETARIAT BKIPM
III-27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
IV. P E N U T U P
Berdasarkan
hasil
evaluasi
yang
dilakukan
atas
capaian
dan
akuntabilitas kinerja tahun 2013, seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Sekretariat BKIPM telah berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh Bagian di Sekretariat BKIPM guna mencapai tujuan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan. Keberhasilan
di
atas
merupakan
hasil
dari
penyelesaian
kendala/hambatan yang terjadi selama tahun 2013, seperti: 1.
Belum sepenuhnya indikator kinerja (IK) selaras dengan manual indikator, termasuk metode cascading, sehingga pengukuran capaian IK menjadi kurang akurat;
2.
Penyampaian
laporan
perkembangan
pelaksanaan
kegiatan
dan
anggaran dari satuan kerja, khususnya beberapa Unit Pelaksana Teknis dan Dekonsentrasi tidak tepat waktu (bulanan, triwulan, semester, tahunan) sehingga menyulitkan dalam melakukan rekapitulasi data; 3.
Adanya perubahan anggaran akibat kebijakan pengurangan subsidi BBM dan pembayaran tunjangan kinerja yang memerlukan proses revisi DIPA sehingga menyebabkan beberapa pelaksanaan kegiatan terhambat. Hal ini mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi lamban pada semester pertama dan meningkat secara tajam di akhir semester kedua; dan
4.
Pemberian reward and punishment kepada setiap satuan kerja dalam pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran belum diterapkan secara optimal Hambatan/kendala tersebut di atas telah diantisipasi melalui monitoring
dan evaluasi setiap triwulan dalam pelaporan perkembangan pelaksanaan
SEKRETARIAT BKIPM
IV-1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM
2013
program dan kegiatan BKIPM. Di samping itu juga dilakukan koordinasi secara intensif dengan satker UPT dan Daerah dalam rangka percepatan penyerapan anggaran. Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai langkah antisipatif dalam pelaksanaan kegiatan mendatang, antara lain: 1.
Penyempurnaan
manual
indikator
Sekretariat
BKIPM,
khususnya
terhadap indikator yang belum dapat menggambarkan mekanisme penghitungan dan pengukuran capaian indikator dari Level 2 sampai level di bawahnya; 2.
Menginstruksikan setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta tertib dalam menyampaikan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
3.
Berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal KKP dan Kementerian Keuangan terkait dengan proses revisi DIPA; dan
4.
Memberikan reward and punishment untuk setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM dan kepada pegawai, dalam rangka pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran. Pencapaian
terhadap
seluruh
sasaran
kinerja
pada
Kegiatan
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM selama tahun 2013 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi
acuan untuk
merumuskan kebijakan dan
perencanaan di masa yang akan datang. Akhirnya dengan disusunnya LAKIP Sekretariat BKIPM Tahun Anggaran 2013 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan lebih lanjut pada periode berikutnya.
SEKRETARIAT BKIPM
IV-2
LAMPIRAN Bagan Organisasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
L-1
Penetapan Kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013
L-2
L-3
L-4