LAPORAN KINERJA BKIPM KATA PENGANTAR

LAPORAN KINERJA BKIPM KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (LKj BKIPM) tahun 2015 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban BKIPM dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya. Landasan penyusunan LKj BKIPM tahun 2015 adalah Rencana Strategis BKIPM (Renstra BKIPM) Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja BKIPM Tahun 2015. Pengelolaan manajemen kinerja di BKIPM dilaksanakan dari tingkat organisasi sampai dengan individu, dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSc). Secara umum, dalam tahun 2015 sebagian besar target sasaran strategis dan target kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BKIPM di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2016 Plt. Kepala BKIPM,

Narmoko Prasmadji

i

LAPORAN KINERJA BKIPM RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja selama tahun 2015, BKIPM telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk perjanjian kinerja antara Kepala BKIPM dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 13 sasaran strategis dan 33 indikator kinerja. Pencapaian sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Sasaran strategis terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan dengan indikator pertumbuhan PDB perikanan, dapat tercapai dengan baik. Realisasi indikator tersebut adalah sebesar 8,37% dari target 7%.

2.

Sasaran strategis terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP dengan indikator persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat tercapai dengan baik. Realisasi indikator tersebut adalah sebesar 83,2% dari target 70%.

3.

Sasaran strategis terwujudnya efektiftas pencegahan penyebaran HPIK dengan indikator persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, dapat tercapai dengan baik. Realisasi indikator tersebut adalah sebesar 64% dari target 80%.

4.

Sasaran strategis terwujudnya kapasitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan sektor KP dengan indikator jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra dan Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor, dapat tercapai dengan baik. Realisasi indikator tersebut adalah sebagai berikut: a. jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra, realisasi tertinggi 2 kasus dari target <10; ii

LAPORAN KINERJA BKIPM b. Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor, realisasi 574 unit dari target 550; c. Nilai ekspor hasil perikanan, realisasi sebesar USD3,95 miliar dari target USD 5,86 miliar. 5.

Sasaran strategis terwujudnya efektifitas pengendalian keamanan hayati untuk meningkatkan pengelolaan SDKP yang pastisipatif, bertanggung jawab, berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan dengan indikator jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan besifat invasif melaui kajian analisis resiko, dapat tercapai dengan baik. Realisasi indikator tersebut adalah sebesar 11 jenis dari target 10.

6.

Sasaran strategis tersedianya kebijakan pembangunan karantina ikan dan pengendalian mutu yang efektif dengan indikator indeks efektivitas kebijakan bidang perkarantinaan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan dapat tercapai dengan baik. Realisasi indikator tersebut adalah sebesar 8,1 dari target 6.

7.

Sasaran strategis terselenggaranya sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar dapat tercapai dengan baik. Sasaran strategis tersebut dicapai dengan indikator sebagai berikut: a. Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan terealiasi sebesar 1.451 dari target 1.161; b. Sertifikat kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan terealiasi sebesar 110.649 sertifikat dari target 113.500; c. Sertifikat kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan terealiasi sebesar 155.886 sertifkat dari target 137.000; d. Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya terealiasi sebesar 30 lokasi dari target 30; e. Lokasi Perairan Laut yang dipetakan dari cemaran Marine Biotoxin dan Logam Berat terealiasi sebesar 5 lokasi dari target 5;

iii

LAPORAN KINERJA BKIPM f. Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) terealiasi sebesar 104 unit dari target 75; g. Unit Pengolahan Ikan yang terigestrasi di negara mitra terealiasi sebesar 140 unit dari target 125; h. Instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan terealiasi sebesar 222 instalasi dari target 220; i. Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability terealiasi sebesar 65 UPI dari target 40; j. Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang lulus uji kompetensi terealiasi sebesar 86 orang dari target 180; k. Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 terealiasi sebesar 12 UPT dari target 12; l. Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen inspeksi ISO 17020 hanya terealiasi sebesar 2 UPT dari target 10; m. Laboratorium yang konsisten dalam penerapan ISO 17025 terealiasi sebesar 15 laboratorium dari target 15; n. Unit Kerja lingkup otoritas kompeten yang konsisten dalam penerapan Sistem Pengendalian Mutu terealiasi sebesar 20 unit kerja dari target 20. 8.

Sasaran strategis terwujudnya harmonisasi sistem penjaminan mutu yang implementatif dapat tercapai dengan baik. Sasaran strategis tersebut dicapai dengan indikator sebagai berikut: a. Negara mitra yang harmonis dengan sistem, perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terealiasi sebesar 38 negara dari target 36; b. Penanganan kasus ekspor hasil perikanan yang diselesaikan terealiasi sebesar 90,91% dari target 90%.

iv

LAPORAN KINERJA BKIPM 9.

Sasaran strategis terselenggaranya pencegahan jenis dan agen hayati yang dilindungi, dilarang serta bersifat invasif dapat tercapai dengan baik. Sasaran strategis tersebut dicapai dengan indikator sebagai berikut: a. Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI terealiasi sebesar 100% negara dari target 77%; b. Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina terealiasi sebesar 231 kabupaten/kota dari target 184; c. Tingkat

keberhasilan

pemberantasan

dan

penanggulangan

pelanggaran karantina ikan terealiasi sebesar 91,55% dari target 90%; d. Lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif terealiasi sebesar 51 lokasi dari target 46. 10. Sasaran strategis terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berkepribadian dengan indikator indeks kompetensi dan integritas BKIPM dapat tercapai dengan baik. Realisasi indikator tersebut adalah sebesar 92,03 dari target 65. 11. Sasaran strategis tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses dengan indikator persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dapat tercapai dengan baik. Realisasi indikator tersebut adalah sebesar 83% dari target 40%. 12. Sasaran strategis terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan beroriantasi pada layanan prima dengan indikator nilai kinerja reformasi birokrasi BKIPM dapat tercapai dengan baik. Realisasi indikator tersebut adalah nilai A dari target BB. 13. Sasaran strategis terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel dapat tercapai dengan baik. Sasaran strategis tersebut dicapai dengan indikator sebagai berikut: a. Nilai kinerja anggaran BKIPM terealisasi sebesar 86,88% dari target 80-90%;

v

LAPORAN KINERJA BKIPM b. Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target kinerja BKIPM pada tahun 2015 telah berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan. Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi BKIPM dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja BKIPM pada periode berikutnya.

vi

LAPORAN KINERJA BKIPM DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................i RINGKASAN EKSEKUTIF............................................................................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................................................................................vii DAFTAR TABEL ............................................................................................................................................. viii DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................................................x DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................................................................... xi BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................... 1 1.1

Gambaran Umum Organisasi ........................................................................................... 1

1.2

Arah Kebijakan Dan Strategi BKIPM ............................................................................ 3

1.3

Isu Strategis .............................................................................................................................. 5

1.4

Sistematika dan Penyajian ................................................................................................ 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA............................................................................................................... 7 2.1

Visi dan Misi ............................................................................................................................. 7

2.2

Tujuan.......................................................................................................................................... 7

2.3

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja......................................................................... 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................................12 3.1

Capaian Kinerja ................................................................................................................... 12

3.2

Analisis Dan Evaluasi ....................................................................................................... 15

3.3

Realisasi Anggaran ............................................................................................................ 58

3.4

Capaian Lainnya ................................................................................................................. 61

BAB IV PENUTUP............................................................................................................................................64

vii

LAPORAN KINERJA BKIPM DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BKIPM Tahun 2015 ................................ 9 Tabel 3.1 Capaian Kinerja BKIPM Tahun 2015 ............................................................................... 12 Tabel 3.2 Perbandingan Capaian IK1 pada 2012-2015 dan Target 2019.......................... 16 Tabel 3.3 Perbandingan Capaian IK2 pada 2015 dan Target 2019 ...................................... 18 Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IK3 pada 2015 dan Target 2019 ...................................... 19 Tabel 3.5 Rekapitulasi Kasus Penolakan pada 2012 - 2015 ..................................................... 21 Tabel 3.6 Perbandingan Capaian IK5 Pada 2012 – 2015 dan Target 2019....................... 21 Tabel 3.7 Perbandingan Capaian IK6 Pada 2012-2015 dan Target 2019.......................... 22 Tabel 3.8 Perbandingan Capaian IK7 Pada 2015 dan Target 2019 ...................................... 25 Tabel 3.9 Perbandingan Capaian IK8 Pada 2015 dan Target 2019 ...................................... 26 Tabel 3.10 Perbandingan Capaian IK9 pada 2012 – 2015 dan Target Tahun 2019 ..... 27 Tabel 3.11 Perbandingan Capaian IK10 pada 2013-2015 dan Target 2019 .................... 29 Tabel 3.12 Perbandingan Capaian IK11 pada 2013-2015 dan Target 2019 .................... 29 Tabel 3.13 Perbandingan Capaian IK12 pada 2013 – 2015 dan Target 2019 ................. 31 Tabel 3.14 Perbandingan Capaian IK13 pada 2015 dan Target 2019 ................................. 32 Tabel 3.15 Perbandingan Capaian IK14 pada 2013 – 2015 dan Target 2019 ................. 33 Tabel 3.16 Jumlah UPI yang Teregistrasi di Negara Mitra pada 2012 - 2015.................. 34 Tabel 3.17 Pebandingan Capaian IK16 pada 2015 dan Target 2019 ................................... 35 Tabel 3.18 Perbandingan Capaian IK17 pada 2013 – 2015 dan Target 2019 ................. 36 Tabel 3.19 Perbandingan Capaian IK18 pada 2015 dan Target 2019 ................................. 37 Tabel 3.20 Perbandingan Capaian IK19 pada 2012-2015 dan Target 2019 .................... 38 Tabel 3.21 Perbandingan Capaian IK20 pada 2015 dan Target 2019 ................................. 40 Tabel 3.22 Perbandingan Capaian IK21 pada 2012-2015 dan Target 2019 .................... 41 Tabel 3.23 Perbandingan Capaian IK22 pada 2015 dan Target 2019 ................................. 42 Tabel 3.24 Perbandingan Capaian IK23 pada 2013-2015 dan Target 2019 .................... 43 Tabel 3.25 Perbandingan Capaian IK24 pada 2013 – 2015 dan Target 2019 ................. 45 Tabel 3.26 Perbandingan Capaian IK25 pada 2015 dan Target 2019 ................................ 46 Tabel 3.27 Perbandingan Capaian IK26 pada2015 dan Target 2019 .................................. 47 Tabel 3.28 Perbandingan Capaian IK27 pada 2013 – 2015 dan Target 2019 ................. 48

viii

LAPORAN KINERJA BKIPM Tabel 3.29 Perbandingan Capaian IK28 pada 2015 dan Target 2019 ................................. 50 Tabel 3.30 Perbandingan Capaian IK29 pada 2015 dan Target 2019 ................................. 52 Tabel 3.31 Perbandingan Capaian IK30 pada 2015 dan Target 2019 ................................. 53 Tabel 3.32 Perbandingan Capaian IK31 pada 2013 – 2015 dan Target 2019 ................. 55 Tabel 3.33 Perbandingan Capaian IK32 pada 2015 dan Target 2019 ................................. 57 Tabel 3.34 Perbandingan Capaian IK33 pada 2015 dan Target 2019 ................................. 58 Tabel 3.35 Penyerapan Anggaran per Kegiatan T.A 2015......................................................... 58 Tabel 3.36 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja T.A 2015 ................................................ 59 Tabel 3.37 Persentase Penyerapan Anggaran Triwulanan ....................................................... 59 Tabel 3.38 Rincian dwelling time 10 unit kerja BKIPM di pelabuhan utama impor ..... 63

ix

LAPORAN KINERJA BKIPM DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKIPM ..........................................................................2 Gambar 2.1 Peta Strategi BKIPM tahun 2015 ..................................................................9 Gambar 3.1 Hasil Perikanan Yang Dominan Dilalulintaskan Secara Domestik ............30 Gambar 3.2 Grafik Penyerapan Anggaran BKIPM .........................................................59

x

LAPORAN KINERJA BKIPM DAFTAR LAMPIRAN 1.

Perjanjian Kinerja BKIPM Tahun 2015

2.

Matrik Jenis HPIK Yang Menyebar Dari Zona Tidak Bebas Ke Zona Bebas

3.

Perbandingan Penerbitan HC per Negara Tujuan Ekspor Tahun 2014-2015

4.

Pencapaian kegiatan monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya Tahun 2015

5.

Daftar UPI yang telah menerapkan sistem traceability tahun 2015

6.

Daftar HPIK eksotik yang belum ditemukan di seluruh wilayah Indonesia

7.

Form evaluasi/pengukuran efisiensi kegiatan

xi

LAPORAN KINERJA BKIPM BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian

Kelautan

dan

Perikanan.

BKIPM

mempunyai

tugas

menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala BKIPM dibantu oleh 3 (tiga) Pusat, yaitu: 1) Pusat Karantina Ikan; 2) Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 3) Pusat Standardisasi, Kepatuhan, dan Kerjasama; dan Sekretariat BKIPM, serta 47 Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM) yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu: 2 (dua) Balai Besar KIPM, 7 (tujuh) Balai KIPM Kelas I, 5 (lima) BKIPM Kelas II, 18 (delapan belas) Stasiun KIPM Kelas I, 14 (empat belas) Stasiun KIPM Kelas II, dan Balai Uji Standar KIPM (BUSKIPM) sebagai UPT KIPM dibidang pelayanan uji standar/laboratorium reference, serta kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan, Pranata Komputer, Pranata Humas, Arsiparis, Statistisi dan jabatan fungsional umum lainnya, dengan jumlah SDM aparatur yang mendukung BKIPM saat ini berjumlah 1.734 orang pegawai, dengan komposisi pegawai 10% di Pusat dan 90% di UPT KIPM. Struktur organisasi BKIPM dapat dilihat dalam Gambar 1.1.

LAPORAN KINERJA BKIPM Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKIPM

Penyelenggaraan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan

kebijakan

teknis,

pelaksanaan

tindakan

karantina

ikan,

pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, pemantauan/monitoring (surveillance), hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi secara sadar patuh dalam perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

BKIPM

dituntut

untuk

melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Akuntabilitas tersebut diwujudkan

LAPORAN KINERJA BKIPM dalam bentuk penyusunan laporan kinerja (LKj). LKj disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban BKIPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2015 dalam rangka melaksanakan misi BKIPM dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja BKPM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKj juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 1.2 Arah Kebijakan Dan Strategi BKIPM Arah

kebijakan

dan

strategi

BKIPM

diimplementasikan

dalam

keterkaitannya dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta

diselaraskan

dengan

perkembangan

lingkungan

yang

dinamis.

Sehubungan dengan hal tersebut maka BKIPM menetapkan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1.

Pengelolaan sumber daya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan. Pengelolaan

sumberdaya

harus

dilakukan

dengan

berwawasan

lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina karantina serta jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya melalui strategi:

LAPORAN KINERJA BKIPM a.

Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah RI, dan pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dalam wilayah RI;

b.

Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area.

2.

Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanansebagai upaya untuk pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan melalui strategi a.

Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantna, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui: •

Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan;

•

Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyarata negara tujuan;

•

Sertifikasi

kesehatan

ikan

domestik

yang

memenuhi

persyaratan daerah tujuan; •

Sertifiaksi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI);

•

Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra;

•

Penrepan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI);

•

Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025).

b.

Harmonisasi sistem penjaminan Mutu yang Implementatif •

Harmonis sistem , perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya;

•

Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan


Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi: a.

Pengelelolaan

sumber

daya

manusia

berbasis

kompetensi

(Competency Based Human Resource Management); b.

Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;

c.

Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;

d.

Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

1.3 Isu Strategis Isu strategis pembangunan perkarantinaan, keamanan hayati ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan dilihat dari prioritas pembangunan kelautan dan perikanan, sebagai berikut: 1.

Pengawasan terintegrasi di wilayah perbatasan;

2.

Kelestarian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Dan Ketahanan Pangan;

3.

Daya Saing Dan Nilai Tambah Hasil Perikanan Selain itu, tantangan yang harus dihadapi BKIPM dalam implementasi UU

Nomor 23 Tahun 2014 adalah kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengujian mutu hasil perikanan terkait pemindahan penerbitan HC ekspor dari propinsi (LPPMHP) ke UPT KIPM. Oleh karena itu, perlu dilakukan akselerasi dalam penyelesaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari UU tersebut.

1.4 Sistematika dan Penyajian Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2015 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA BKIPM a.

Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

b.

Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

c.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

d.

Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

e.

Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan hal-hal lainnya.

LAPORAN KINERJA BKIPM BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Aspek yang berkaitan dengan visi KKP sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BKIPM adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, BKIPM menetapkan visi pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2015-2019, yaitu: “Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman Dan Terpercaya”. Misi yang diemban oleh BKIPM untuk mewujudkan visi tersebut adalah: 1.

Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.

2.

Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.

3.

Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

2.2 Tujuan Tujuan pembangunan BKIPM merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional dengan sasaran:


meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar area kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area;

2.

meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area;

3.

menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra;

4.

meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta;

5.

meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan besifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.

2.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 25/Permen-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019, maka KKP melakukan perubahan/revisi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama agar selaras dengan Renstra

LAPORAN KINERJA BKIPM KKP tersebut. Berdasarkan hal tersebut, BKIPM juga menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKIPM Nomor

85/KEP-BKIPM/2015

yang

ditindaklanjuti

dengan

melakukan

perubahan Perjanjian Kinerja di lingkungan BKIPM pada bulan September 2015. Pada Perjanjian Kinerja ini dilakukan perubahan nomenklatur Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1 dan Tabel 2.1 di bawah ini. Gambar 2.1 Peta Strategi BKIPM tahun 2015

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BKIPM Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA (IK)

TARGET

STAKEHOLDER PERSPECTIVE Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan

1

Pertumbuhan PDB Perikanan

7%

KET

LAPORAN KINERJA BKIPM SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA (IK)

TARGET

KET

CUSTOMER PERSPECTIVE Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP

2

Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

70%

IK Baru

Terwujudnya efektiftas pencegahan penyebaran HPIK

3

80%

IK Baru

Terwujudnya kapasitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan sektor KP

4

Persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra

5

Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor

550

6

5,86

IK Baru

Terwujudnya efektifitas pengendalian keamanan hayati untuk meningkatkan pengelolaan SDKP yang pastisipatif, bertanggung jawab, berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan

7

Nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar) Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan besifat invasif melaui kajian analisis resiko

10

IK Baru

8

Indeks efektivitas kebijakan bidang perkarantinaan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan

6

IK Baru

9

Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan Sertifikat kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan

< 10

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Tersedianya kebijakan pembangunan karantina ikan dan pengendalian mutu yang efektif Terselenggaranya sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar

10 11

12 13

14

Sertifikat kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya Lokasi Perairan Laut yang dipetakan dari cemaran Marine Biotoxin dan Logam Berat Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)

1,161

113.500

IK Baru

137.000

IK Baru

30 5

75

15

Unit Pengolahan Ikan yang terigestrasi di negara mitra

125

16

Instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang lulus uji kompetensi

220

17 18

IK Baru

40 180

IK Baru


INDIKATOR KINERJA (IK) 19

20

21 22

Terwujudnya harmonisasi sistem penjaminan mutu yang implementatif

23

24 Terselenggaranya pencegahan jenis dan agen hayati yang dilindungi, dilarang serta bersifat invasif

Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen inspeksi ISO 17020 Laboratorium yang konsisten dalam penerapan ISO 17025 Unit Kerja lingkup otoritas kompeten yang konsisten dalam penerapan Sistem Pengendalian Mutu Negara mitra yang harmonis dengan sistem, perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan Penanganan kasus ekspor hasil perikanan yang diselesaikan

25

Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk kedalam wilayah RI 26 Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina 27 Tingkat keberhasilan pemberantasan dan penanggulangan pelanggaran karantina ikan 28 Lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

TARGET

KET

12

10

IK Baru

15 20

IK Baru

36

IK Baru

90% 77%

IK Baru

184

IK Baru

90%

46

IK Baru

Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berkepribadian Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses

29

Indeks kompetensi dan integritas BKIPM

65

IK Baru

30

Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

40%

IK Baru

Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan beroriantasi pada layanan prima Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel

31

Nilai kinerja reformasi birokrasi BKIPM

32

Nilai kinerja anggaran BKIPM

33

Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM

BB

80-90% 100%

IK Baru

LAPORAN KINERJA BKIPM BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1

Capaian Kinerja Langkah berikutnya dalam pencapaian kinerja adalah tahap pengukuran

pencapaian indikator dan analisis hasil capaian indikator. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Berikut ini disampaikan ringkasan capaian indikator kinerja BKIPM tahun 2015, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 di bawah ini. Tabel 3.1 Capaian Kinerja BKIPM Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS STAKEHOLDER PERSPECTIVE Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan CUSTOMER PERSPECTIVE Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP

INDIKATOR KINERJA 1


2

Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor Nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar)

Terwujudnya efektiftas pencegahan penyebaran HPIK

3

Terwujudnya kapasitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan sektor KP

4

5

6

TARGET

REALISASI

%

7

8,37

119,57

70%

83,2%

118,86

80%

64%

80

<10

<10

100

550

574

104,36

5,86

3,95

67,41

LAPORAN KINERJA BKIPM SASARAN STRATEGIS Terwujudnya efektifitas pengendalian keamanan hayati untuk meningkatkan pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab, berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan

7

INDIKATOR KINERJA Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian analisis risiko

TARGET 10

REALISASI 11

% 110

6

8,1

135

1.161

1.451

124,98

113.500

110.649

97,49

137.000

155.886

113,78

30

30

100

5

5

100

75

104

138,67

125

140

112

220

222

100,91

40

65

160

180

86

47,77

12

12

100

10

2

10

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Tersedianya kebijakan pembangunan karantina ikan dan pengendalian mutu yang efektif Terselenggaranya sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17

18

19

20

Indeks efektivitas kebijakan bidang perkarantinaan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan Sertifikat kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan Sertifikat kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya Lokasi Perairan Laut yang dipetakan dari cemaran Marine Biotoxin dan Logam Berat Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) Unit Pengolahan Ikan yang teregistrasi di negara mitra Instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang lulus uji kompetensi Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen inspeksi ISO 17020


INDIKATOR KINERJA 21 Laboratorium yang konsisten dalam penerapan ISO 17025 22 Unit Kerja lingkup otoritas kompeten yang konsisten dalam penerapan Sistem Pengendalian Mutu Terwujudnya harmonisasi 23 Negara mitra yang harmonis sistem penjaminan mutu dengan sistem, yang implementatif perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan 24 Penanganan kasus ekspor hasil perikanan yang diselesaikan Terselenggaranya 25 Persentase penyakit ikan pencegahan jenis dan agen eksotik yang dicegah masuk hayati yang dilindungi, ke dalam wilayah RI dilarang serta bersifat 26 Lokasi yang dipetakan dari invasif penyebaran penyakit ikan karantina 27 Tingkat keberhasilan pemberantasan dan penanggulangan pelanggaran karantina ikan 28 Lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berkepribadian Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses

29


30

Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan beroriantasi pada layanan prima Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel

31

Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Nilai kinerja reformasi birokrasi BKIPM

32 33

Nilai kinerja anggaran BKIPM Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM

TARGET 15

REALISASI 15

% 100

20

20

100

36

38

105,55

90%

90,91%

101,01

77%

100%

129,87

184

231

125,54

90%

91,5%

101,67

46

51

110,87

65

92,03

141,58

40%

83,3%

207

BB

A

112

80-90%

86,88%

102,21

100%

100%

100

LAPORAN KINERJA BKIPM 3.2

Analisis Dan Evaluasi

Stakeholder Perspective Capaian kinerja BKIPM pada Stakeholder Perspective berasal dari satu sasaran strategis, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Sasaran Strategsi 1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan adalah pertumbuhan PDB perikanan. IK1


Keberhasilan capaian sasaran strategis terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan salah satunya diukur melalui pendapatan domestik bruto (PDB) perikanan. PDB perikanan diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa perikanan yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu (per tahun). Angka persentase pertumbuhan PDB Perikanan diperoleh dengan membandingkan nilai PDB Perikanan (berdasarkan harga konstan) tahun berjalan dibandingkan dengan nilai PDB Perikanan tahun sebelumnya. Target pertumbuhan PDB perikanan pada tahun 2015 sebesar 7%. Pencapaian pertumbuhan PDB Perikanan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada triwulan III 2015 mencapai 8,37% atau mencapai 119,57%. Angka ini berada di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum, yaitu 4,73% dan lebih tinggi dari triwulan II 2015 yang sebelumnya sebesar 7,17%. Faktor pendukung pertumbuhan ini adalah peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya. Produksi perikanan tangkap hingga triwulan

LAPORAN KINERJA BKIPM III 2015 ini mencapai angka sebesar 4,72 juta ton atau naik sebesar 5,05% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Sementara, untuk produksi perikanan budidaya mencapai produksi sebesar 10,07 juta ton atau meningkat sebesar 3,98%. Berdasarkan data KKP, komoditas perikanan tangkap yang mengalami peningkatan adalah tongkol (tongkol krai, cangkalang dan lisong) sebesar 10,57% dan tuna (madidihang, tuna sirip biru dan tuna mata besar) sebesar 15,47%. Sementara, komoditas perikanan budidaya yang juga mengalami peningkatan produksi adalah rumput lalu, ikan tawes dan nilem. Rumput laut mengalami peningkatan produksi sebesar 10,83%, tawes meningkat sebesar 24,82% dan nilem meningkat produksi sebesar 7,19% dibandingkan triwulan II 2014. Tabel 3.2 Perbandingan Capaian IK1 pada 2012-2015 dan Target 2019 Tahun Indikator Kinerja

Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

2012

2013

2014

2015*

Target 2019

6,49

6,86

6,97

8,37

12

% Thd Target 2019 69,75

Ket. * : Data realisasi s.d triwulan III 2015

Customer Perspective Capaian kinerja BKIPM pada Customer Perspective berasal dari empat sasaran strategis, yaitu 1) terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) terwujudnya efektiftas pencegahan penyebaran HPIK; 3) terwujudnya kapasitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan sektor kelautan dan perikanan; 4) Terwujudnya efektifitas pengendalian keamanan hayati untuk meningkatkan pengelolaan SDKP yang pastisipatif, bertanggung jawab, berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan.

LAPORAN KINERJA BKIPM Sasaran Strategis 2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan diperoleh dari pencapaian indikator persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut ini.

IK2

Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kepatuhan adalah ketaatan pelaku usaha/pengguna jasa baik perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan proses pengelolaan ikan dan produk perikanan dan/atau melakukan kegiatan lalu lintas ikan yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Kegiatan

pemasukan

dan

pengeluaran

lalu

lintas

ikan

(impor/ekspor/antar area) wajib dilengkapi sertifikat kesehatan ikan; melalui tempat-tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan, serta dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina. Pada sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, kewajiban yang harus ditaati adalah memiliki kelayakan pengolahan ikan, penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kesesuaian, serta disertifikasi baik unit pengolahannya maupun produknya. Indikator persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diukur dari 5 variabel, yaitu persentase kepatuhan importir terhadap pemenuhan persyaratan impor (bobot 20%), persentase kepatuhan eksportir yang diatur oleh peraturan tertentu (Permen KP, Permen LHK) terhadap pemenuhan persyaratan ekspor (bobot 20%), persentase kepatuhan eksportir

LAPORAN KINERJA BKIPM terhadap pemenuhan persyaratan sertifikasi HACCP (bobot 20%), persentase kepatuhan unit pengolahan ikan (UPI) skala besar yang memenuhi sistem traceability (bobot 20%), dan persentase keberhasilan pengawasan di exit/entry point wilayah perbatasan (bobot 20%), dengan rumus perhitungan sebagai berikut: IK2= (x1 ×W1)+ (x2×W2)+(x3×W3)+(x4×W4)+(x5×W5) Pada tahun 2015, kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan perikanan

terhadap

peraturan

perundang-undangan

karantina

ikan,

pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebesar 83,2% atau mencapai 118,86% dari target 70%. Tabel 3.3 Perbandingan Capaian IK2 pada 2015 dan Target 2019 Indikator Kinerja

Capaian 2015

Target 2019

% thd Target 2019

Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

83,2%

87%

95,63

Sasaran Strategis 3. Terwujudnya Efektiftas Pencegahan Penyebaran HPIK Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya efektiftas pencegahan penyebaran HPIK adalah persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, dengan capaian kinerja sebagai berikut.

IK3

Persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona

Berdasarkan Kepmen KP Nomor 26/2013 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya, terdapat 25 jenis HPIK sudah ada di Indonesia dan 26 HPIK yang belum ada di Indonesia. Indikator persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina

yang

dicegah

penyebarannya

antar

zona

diukur

dengan

LAPORAN KINERJA BKIPM membandingkan jumlah jenis HPIK yang sudah ada dan jumlah jenis HPIK yang menyebar dari zona tidak bebas ke zona bebas, dengan rumus perhitungan sebagai berikut: 3=

(

−

)

100%

Ket.: A: Jenis HPIK yang sudah ada di Indonesia B: Jenis HPIK yang menyebar dari zona tidak bebas ke zona bebas

Capaian indikator ini diperoleh dari hasil kegiatan pemantauan penyakit ikan karantina tahun 2015 yang dilakukan di 231 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dari 25 jenis HPIK yang sudah ada di Indonesia, terdapat 9 jenis HPIK yang menyebar dari zona tidak bebas ke zona bebas, yaitu white spot disease (WSSV), RSBIVD, VNN, KHV, Carp erytrodermatitis (Aeromonas salmonicida), Edwarsiella tarda, ESC (Edwarsiella ictaluri), Streptococcosis (Streptococcus iniae) dan Infectious myonecrosis. Sedangkan 16 jenis HPIK lainnya berhasil dicegah penyebarannya dari zona tidak bebas ke zona bebas (Lampiran 2). Sehingga capaian indikator persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona hanya 64% dari target 80% atau mencapai 80%. Penyebab tidak tercapainya indikator ini antara lain karena masih kurangnya sarana pengujian HPIK di beberapa UPT dan belum meratanya kompetensi SDM fungsional yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemenuhan sarana pengujian dan peningkatan kompetensi SDM. Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IK3 pada 2015 dan Target 2019 Indikator Kinerja

Capaian 2015

Target 2019

% thd Target 2019

Persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona

64%

96%

66,67

LAPORAN KINERJA BKIPM Sasaran Strategis 4. Terwujudnya kapasitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan sektor kelautan dan perikanan Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini terdiri dari jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra, Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor, dan nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar), dengan capaian kinerja sebagai berikut.

IK4

Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra

Kontribusi BKIPM dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan menekan jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra agar tidak melampaui jumlah sepuluh (<10) per negara mitra. Indikator ini dihitung berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima otoritas kompeten dari negara mitra yang jumlah kasus penolakannya tertinggi. Tingkat capaian 100% diperoleh selama jumlah kasus penolakan tertinggi per negara mitra lebih rendah dari jumlah target penolakan yang ditetapkan (<10). Data kinerja kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra pada tahun 2015 tertinggi terjadi di negara Itali, Perancis, Inggris dan Rusia, yaitu dua kasus, dan satu kasus terjadi di negara Belgia, Korea Selatan dan Kanada. Penyebab utama terjadinya kasus penolakan hasil perikanan adalah kandungan merkuri dan cemaran bakteri. Untuk negara mitra lainnya seperti China, Vietnam dan Norwegia tidak ada kasus penolakan ekspor atau nihil. Sebagai perbandingan kasus penolakan yang terjadi di Uni Eropa sesuai data RASFF tahun 2015, Indonesia dengan total tujuh kasus berada di posisi 19 masih di bawah negara-negara pesaing seperti: China (12 kasus) di posisi 8; Thailand (10 kasus) di posisi 12; India (18 kasus) di posisi 5; Vietnam (41

LAPORAN KINERJA BKIPM kasus) di posisi 2, sedangkan posisi 1 diduduki oleh Spanyol dengan jumlah kasus 84. Tabel 3.5 Rekapitulasi Kasus Penolakan pada 2012 - 2015 No

Negara mitra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2012 0 0 0 1 2 9 3 1 1 0 0 0 0

China Kanada Vietnam Rusia Korea Selatan Italia Spanyol Prancis Inggris Belgia Jerman Slovenia Norwegia

Kasus Penolakan 2013 2014 0 0 5 4 0 0 4 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 3 0 1 0 0

2015 0 1 0 2 1 2 0 2 2 1 0 0 0

Ket.: Untuk 21 negara anggota EU dan 4 negara anggota EEU lainnya tidak ada kasus penolakan ekspor (Sumber: Pusat Sertifikasi Mutu, 2015)

IK5

Jumlah unit pengolahan ikan yang memenuhi persyaratan ekspor

Realisasi indikator ini diukur dengan menghitung jumlah UPI yang mendapatkan sertifikat HACCP dari otoritas kompeten, sebagai salah satu persyaratan ekspor ke negara mitra. Realisasi jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor telah diinspeksi sebanyak 574 UPI atau mencapai 104% dari target 550 UPI. Tabel 3.6 Perbandingan Capaian IK5 Pada 2012 – 2015 dan Target 2019 Capaian Indikator Kinerja Jumlah unit pengolahan ikan yang memenuhi persyaratan ekspor

2012

2013

2014

2015

Target 2019

523

525

592

574

650

% Thd Target 2019 88,31

LAPORAN KINERJA BKIPM Penurunan jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor jika dibandingkan dengan tahun 2014 dikarenakan penurunan volume ekspor terutama ke negara China, Philipina, dan Thailand akibat berhentinya suplai ekspor dari beberapa perusahaan yang terindikasi mendapatkan bahan baku dari tangkapan ilegal. Pada tahun 2014 beberapa perusahaan tersebut berkontribusi terhadap volume ekspor produk hasil perikanan sebesar 145.328.497 Kg. Pada tahun 2015 kinerja ekspor perusahaan tersebut menurun secara signifikan sebesar 96,69%. Berhentinya aktivitas ekspor beberapa perusahan tersebut di atas dikarenakan wajib mematuhi regulasi baru terkait moratorium perijinan, penggunaan kapal eks asing dan awak asing, pelarangan penggunaan alat tangkap trawl, transhipment dan anti perbudakan.

IK6

Nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar)

Pada tahun 2015, nilai ekspor hasil perikanan ditargetkan sebesar USD5,86 miliar. Secara kumulatif nilai ekspor hasil perikanan Indonesia periode Januari - Desember 2015 mencapai USD3,95 miliar, atau tercapai 67,41%. Komoditas utama ekspor hasil perikanan tahun 2015 adalah udang (41%), tuna tongkol cakalang (15%), kepiting/rajungan (8%), rumput laut (5%), dan cumi-cumi/gurita/sotong (5%). Tabel 3.7 Perbandingan Capaian IK6 Pada 2012-2015 dan Target 2019 Indikator Kinerja Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)

2012

Capaian 2013 2014

3,85

4,18

4,64

2015*

Target 2019

3,95

-14,87

Keterangan: *) Angka sementara

Angka pencapaian ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2014, yakni USD4,64 miliar. Sebaliknya, ekspor hasil perikanan

LAPORAN KINERJA BKIPM dalam periode lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,52% per tahun. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan ekspor tersebut antara lain: a.

Penurunan total nilai impor hasil perikanan di beberapa negara tujuan utama. Berdasarkan data UN Comtrade 2015 periode Januari-Oktober 2015 terdapat penurunan impor perikanan di negara USA menurun 7,5% dibanding 2014 dari USD18,3 miliar menjadi USD16,9 miliar, Jepang menurun 10% dibanding 2014 dari USD12,9 miliar menjadi USD11,6 miliar, UE (28 Negara) menurun 13,4% dibanding 2014 dari USD35,8 miliar menjadi USD31,0 miliar.

b.

Distribusi bahan baku dari nelayan (produsen) ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) belum berjalan dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan beberapa UPI kekurangan bahan baku sehingga tidak bisa optimal ekspornya.

c.

Selain hal tersebut, berdasarkan data BPS, beberapa komoditas mengalami penurunan harga diantaranya adalah harga ekspor udang menurun 22% dibanding 2014 (walaupun volume naik 0,7% atau setara USD436 Juta), harga ekspor rumput laut menurun 27% dibanding 2014 (walaupun volume naik 3% atau setara dengan USD72 Juta) dan harga ekspor kepiting menurun 10% (setara dengan USD33 juta) dibanding 2014.

Sasaran Strategis 5. Terwujudnya efektifitas pengendalian keamanan hayati untuk meningkatkan pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab, berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini adalah jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian analisis risiko, dengan capaian kinerja sebagai berikut.

LAPORAN KINERJA BKIPM IK7

Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian analisis resiko

Analisis risiko merupakan rangkaian kegiatan untuk mengevaluasi peluang dan konsekuensi biologis dan ekonomis dari pemasukan suatu komoditi ikan dari suatu negara atau antar area di wilayah Negara Republik Indonesia. Analisis risiko terdiri dari empat komponen utama: (1) identifikasi bahaya, (2) penilaian risiko, (3) manajemen risiko, dan (4) komunikasi risiko. Karakteristik analisis risiko adalah berbasis ilmiah, konsisten, transparan dan fleksibel. Indikator jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian analisis resiko diukur dengan menghitung jumlah kajian analisis risiko yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BKIPM. Pada tahun 2015, telah dihasilkan 11 dokumen kajian analisis risiko dari target 10 atau mencapai 110. Kajian analisis risiko tersebut terdiri dari Analisis Risiko Pemasukan Tiram Pasifik (Crassostreagigas) sebagai Spesies Asing Invasif; Analisis Risiko Pemasukan Tiram Pipih Eropa (Ostreaedulis) sebagai Spesies Asing Invasif; Analisis Risiko Pemasukan Vandellia sp Sebagai Spesies Asing Invasif; Analisis Risiko Pemasukan Ikan Gabus (Channa sp) sebagai Spesies Asing Invasif; Analisis Risiko Pemasukan Arapaima gigas sebagai Spesies Asing Invasif; Analisis Risiko Pemasukan Piranha (Serrasalmus sp) sebagai Jenis Ikan Berbahaya; Analisis Risiko Pemasukan Esoxlucius sebagai Jenis Ikan Berbahaya; Analisis Risiko Pemasukan Belut Listrik (Electrophorus electricus) sebagai Spesies Asing Invasif; Analisis Risiko Early Mortality Syndrome (EMS) pada udang; Kajian Risiko Larangan Terbatas Pengeluaran Dan Pemasukan Lobster (Panulirus spp); dan Kajian Risiko Larangan Terbatas Pengeluaran Dan Pemasukan Kepiting (Scylla spp).

LAPORAN KINERJA BKIPM Tabel 3.8 Perbandingan Capaian IK7 Pada 2015 dan Target 2019 Indikator Kinerja Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan besifat invasif melalui kajian analisis resiko

Capaian 2015

Target 2019

% thd Target 2019

11

80

13,75

Internal Process Perspective Capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Internal Process Perspective berasal dari empat sasaran strategis, yaitu 1) tersedianya kebijakan pembangunan karantina ikan dan pengendalian mutu yang efektif; 2) terselenggaranya sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar; 3) terwujudnya harmonisasi sistem penjaminan mutu yang implementatif; dan 4) Terselenggaranya pencegahan jenis dan agen hayati yang dilindungi, dilarang serta bersifat invasif. Sasaran Strategis 6. Tersedianya kebijakan pembangunan karantina ikan dan pengendalian mutu yang efektif Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini adalah indeks efektivitas kebijakan bidang perkarantinaan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan capaian kinerja sebagai berikut.

IK8

Indeks efektivitas kebijakan bidang perkarantinaan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan

Efektivitas kebijakan pemerintah adalah keputusan yang diambil oleh KKP melalui penerbitkan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri dapat dilaksanakan dan mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh KKP dapat diterima oleh stakeholders kelautan perikanan, serta mampu

LAPORAN KINERJA BKIPM menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Indikator indeks efektifitas kebijakan pemerintah merupakan indikator di Level 0 yang diturunkan ke seluruh level I dengan metode lingkup dipersempit. Indikator indeks efektivitas kebijakan bidang perkarantinaan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun 2015 diukur melalui penilaian indeks kepuasan masyarakat. Realisasi indikator ini pada 2015, mengacu pada angka realisasi KKP, yaitu 8,1. Tabel 3.9 Perbandingan Capaian IK8 Pada 2015 dan Target 2019 Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan bidang perkarantinaan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan

Capaian 2015

Target 2019

% thd Target 2019

8,1

8

101,25

Sasaran Strategis 7. Terselenggaranya sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terselenggaranya sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar diperoleh dari pencapaian tiga belas indikator kinerja berikut ini.

IK9

Sertifikat penerapan sistem jaminan HACCP) di Unit Pengolahan Ikan

mutu

(sertifikat

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan.

LAPORAN KINERJA BKIPM Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing). Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011. Indikator sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan. Pada tahun 2015 telah diterbitkan sejumlah 1.451 sertifikat dari target sebanyak 1.161 sertifikat atau mencapai 124,98%. Capaian ini melampaui target dikarenakan: 1.

Bertambahnya UPI, khususnya produk hidup untuk dikonsumsi yang sebelumnya belum menerapkan sistem HACCP.

2.

Peningkatan jumlah UPI skala kecil yang menerapkan sistem HACCP untuk kegiatan ekspor produk hasil perikanan.

3.

Penambahan ruang lingkup produk dari UPI yang sudah ada dalam rangka diversifikasi produk hasil perikanan yang dapat di ekspor. Tabel 3.10 Perbandingan Capaian IK9 pada 2012 – 2015 dan Target Tahun 2019 Capaian Indikator Kinerja

Jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor (Sumber: Pusat Sertifikasi Mutu, 2015)

2012

2013

2014

2015

Target 2019

1.145

1.219

1.556

1.451

1.395

% thd Target 2019

104,01


Sertifikat kesehatan ikan persyaratan negara tujuan

ekspor

yang

memenuhi

Produk hasil perikanan yang akan diekspor harus memenuhi persyaratan memiliki sertifikat kesehatan (Health Certificate/HC). Kelengkapan HC dimaksudkan sebagai pemenuhan amanat UU Nomor 31 Tahun 2004 jo UU Nomor 45 Tahun 2009 dan persyaratan pasar Internasional. Sertifikasi kesehatan produk hasil perikanan ekspor dilakukan melalui In Process Inspection terhadap UPI yang teregistrasi dan memiliki sertifikat HACCP. Sedangkan sertifikasi kesehatan karantina ikan harus memenuhi standar penerbitan sesuai SOP Nomor 01/2015 dan SOP Nomor 03/2015 dan mengacu pada sesuai dengan PP nomor 15/2002. Indikator sertifikat kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan diukur dengan menghitung realisasi jumlah HC karantina ikan dan HC hasil perikanan yang terbit. Target indikator sebesar 113.000 sertifikat terdiri dari HC karantina sebesar 31.500 dan HC mutu sebesar 82.000. Realisasi jumlah HC karantina yang diterbitkan adalah 44.181 sertifikat, sedangkan realisasi jumlah HC mutu yang diterbitkan sebanyak 66.468 sertifikat sehingga total sertifikat yang diterbitkan sebanyak 110.649 atau hanya mencapai 98%. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan tersebut disebabkan terjadi penurunan penerbitan HC mutu akibat adanya penurunan volume ekspor produk hasil perikanan pada tahun 2015, yaitu sebesar 9,63% jika dibandingkan volume ekspor pada tahun 2014 yang mencapai 818.380.971 Kg (data selengkapnya pada Lampiran 3). Penyebab lain tidak tercapainya target sertifikasi produk hasil perikanan ekspor adalah menurunnya ekspor hasil komoditas lobster, kepiting, dan rajungan dalam bentuk atau olahan karena adanya pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan bertelur sesuai dengan Permen KP Nomor 01 Tahun 2015.

LAPORAN KINERJA BKIPM Tabel 3.11 Perbandingan Capaian IK10 pada 2013-2015 dan Target 2019 Capaian

Indikator Kinerja 2013 Sertifikat kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan

2014

118.833

2015

Target 2019

% thd Target 2019

120.551 110.649 122.000

90,69

(Sumber: Puskari dan Pusat SM, 2015)

IK11

Sertifikat kesehatan ikan persyaratan daerah tujuan

domestik

yang

memenuhi

Sertifikasi kesehatan ikan domestik dilakukan melalui tindakan karantina ikan dalam rangka mencegah tersebarnya HPIK antar area di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Sertifikasi bertujuan untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa media pembawa/ikan yang dilalulintaskan tidak tertular HPIK yang dipersyaratkan daerah tujuan sesuai dengan standar. Indikator

sertifikat

kesehatan

ikan

domestik

yang

memenuhi

persyaratan daerah tujuan diukur melalui verifikasi (on site dan on desk) terhadap jumlah sertifikat kesehatan ikan domestik keluar (KI-D2) yang diterbitkan oleh UPT BKIPM dan memenuhi standar. Pada tahun 2015 hasil verifikasi dari total 183.696 sertifikat, diperoleh 155.886 sertifikat yang memenuhi standar dari target 137.000 sertifikat, atau mencapai 113,8%. Tercapainya indikator tersebut dikarenakan telah tersusunnya standar, bimbingan teknis, dan pembinaan penerapan SOP. Tabel 3.12 Perbandingan Capaian IK11 pada 2013-2015 dan Target 2019 Capaian Indikator Kinerja Sertifikat kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan (Sumber: Puskari 2015)

2013

2014

2015

Target 2019

224.904

134.378

155.886

144.000

% thd Target 2019 108,25

LAPORAN KINERJA BKIPM Hasil perikanan hidup yang dominan dilalulintaskan secara domestik adalah benih udang vannamei (64%), benih udang windu (15%), benih bandeng (16%), patin (3%) dan benih lele (0,38%). Sedangkan hasil perikanan non hidup yang dominan dilalulintaskan adalah rumput laut (19%), pakan ikan/udang (8%), tongkol (7%), ikan beku campur (5%), dan cakalang (4%). Data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini. Gambar 3.1 Hasil Perikanan Yang Dominan Dilalulintaskan Secara Domestik

IK12

Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya

Pemantauan ikan dilakukan terhadap kesegaran ikan, residu kimia dan bahan berbahaya pada ikan segar, baik yang yang beredar di sekitar pelabuhan perikanan dan bahan baku yang digunakan industri perikanan skala besar di sekitar pelabuhan perikanan. Pengujian dilakukan berdasarkan potensi dan jenis ikan yang ada di lokasi pemantauan, karena dengan jenis ikan dapat diketahui bahaya yang akan mempengaruhi mutu ikan. Pemantauan tidak dilakukan terhadap semua parameter uji tetapi dilakukan dengan pengujian selektif. Indikator lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya diukur dengan menghitung realisasi jumlah lokasi yang dimonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya.

LAPORAN KINERJA BKIPM Realisasi jumlah lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya tahun 2015 sebanyak 30 lokasi dari target 30 lokasi atau mencapai 100%. Lokasi yang dipantau tersebut terdiri dari pelabuhan perikanan, lingkungan perairan, dan miniplant, yaitu Tj. Balai Asahan, Padang, Lampung, Pelabuhan Ratu, Cirebon, Nizam Zachman, Muara Angke, Pati, Pekalongan, Tegal, Banyuwangi, Prigi, Probolinggo, Lamongan, Denpasar, Mataram, Bima, Kupang, Bitung, Gorontalo, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Sorong, Karangantu, Bau-Bau, Tahuna, Pangkalpinang dan Cilacap (Lampiran 4). Berdasarkan hasil monitoring di 30 lokasi dapat disimpulkan bahwa ikan yang didaratkan dan didistribusikan masih aman untuk dikonsumsi. Tabel 3.13 Perbandingan Capaian IK12 pada 2013 – 2015 dan Target 2019 Capaian Indikator Kinerja Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya

2013

2014

2015

Target 2019

25

21

30

32

% thd Target 2019 93,75

(Sumber: Pusat Sertifikasi Mutu, 2015)

IK13

Lokasi perairan laut yang dipetakan dari cemaran marine biotoxin dan logam berat

Indikator lokasi perairan laut yang dipetakan dari cemaran marine biotoxin dan logam berat diukur dengan menghitung realisasi jumlah lokasi perairan (teluk, selat, wilayah pesisir) laut yang dipetakan dari cemaran Marine Biotoxin dan Logam Berat. Realisasi lokasi perairan laut yang dipetakan dari cemaran marine biotoxin dan logam berat tercapai 5 lokasi dari target 5 lokasi atau 100% dari target. Berdasarkan target awal pemetaan perairan laut dari cemaran marine biotoxin dan logam berat terhadap 3 lokasi, yaitu Tanjung Balai Asahan, Lampung dan DKI Jakarta. Karena ada penambahan anggaran APBNP dan

LAPORAN KINERJA BKIPM merupakan sentra produksi kekerangan dan ikan karang maka dilaksanakan penambahan lokasi pemetaan di 2 lokasi, yaitu Surabaya, dan Ambon. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap 5 lokasi tidak terjadi cemaran marine biotoxin. Hal ini di tunjukkan dari hasil uji biotoxin pada ikan dan identifikasi plankton pada perairan. Sedangkan untuk logam berat pada 5 perairan, hanya perairan sekitar Surabaya yang tercemar, hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian logam berat Cadmium pada kerang yang melebihi ambang batas. Tabel 3.14 Perbandingan Capaian IK13 pada 2015 dan Target 2019 Indikator Kinerja Lokasi Perairan Laut yang dipetakan dari cemaran Marine Biotoxin dan Logam Berat

Capaian 2015

Target 2019

% thd Target 2019

5

10

50%


IK14

Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)

Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) adalah metode yang berisikan standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan. Penerapan CKIB bertujuan untuk mendorong UUPI melaksanakan manajemen kesehatan ikan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip biosekuriti pada produksi budidaya ikan sehingga dapat memenuhi jaminan kesehatan ikan. Indikator Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) diukur dengan menghitung realisasi jumlah UUPI (kelas A, kelas B, dan kelas C) yang telah disertifikasi CKIB. Pada tahun 2015, realisasi UUPI yang telah disertifikasi CKIB sebanyak 104 unit dari target 75 unit atau mencapai 138,67%. UUPI tersebut terdiri dari kelas A berjumlah

LAPORAN KINERJA BKIPM 2, kelas B berjumlah 81, dan kelas C berjumlah 21. Pencapaian indikator ini didiperoleh dari kegiatan inspeksi penerapan CKIB pada UUPI yang dilakukan oleh Pusat dan UPT serta sosialisasi penerapan CKIB. Jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJM tahun 2019 sebesar 500 UUPI, realisasi ini baru mencapai 20,8%. Tabel 3.15 Perbandingan Capaian IK14 pada 2013 – 2015 dan Target 2019 Capaian Indikator Kinerja Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB

2013

2014

2015

Target 2019

5

12

104

500

% thd target 2019 20,8

(Sumber: Puskari, 2015)

IK15

Unit Pengolahan Ikan yang teregistrasi di negara mitra

Dalam rangka penyerasian/harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan antara Indonesia dengan negara-negara tujuan ekspor, maka masing-masing negara yang akan melakukan ekspor harus meregistrasi/mendaftarkan UPI yang telah bersertifikat HACCP. Registrasi UPI ini bertujuan supaya UPI yang melakukan ekspor diakui oleh Otoritas Kompeten negara mitra, mempermudah penelusuran dan penyelesaian apabila UPI terkena kasus, dan mempermudah melakukan evaluasi terhadap UPI. Indikator Unit Pengolahan Ikan yang teregistrasi di negara mitra diukur dengan menghitung jumlah UPI bersertifikat HACCP yang mendapatkan nomor registrasi dari Kepala BKIPM dan mendapat persetujuan (approval number) dari negara mitra. Pada tahun 2015, 140 UPI telah teregistrasi dan memperoleh approval number dari target 125 unit atau mencapai 112%, dengan rincian per negara mitra disajikan pada Tabel 3.16.

LAPORAN KINERJA BKIPM Tabel 3.16 Jumlah UPI yang Teregistrasi di Negara Mitra pada 2012 - 2015 Jumlah UPI

Negara

2012

2013

2014

2015

Uni Eropa

10

12

13

10

Korea Selatan

13

28

17

39

China

111

38

32

35

Kanada

29

15

14

10

Vietnam

35

26

37

36

Norwegia Eurasian Economic Union (Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgystan)

0

0

0

10

29

0

15

0

227

119

128

140

Total


Keberhasilan pencapaian ini adalah karena Otoritas Kompeten secara terus menerus melakukan sosialisasi ketentuan persyaratan negara mitra dan evaluasi pemanfaatan nomer registrasi. Selain itu UPI telah memahami persyaratan negara mitra dan secara bertahap telah mampu memenuhi (harmonis) persyaratan negara mitra. Capaian dapat gagal apabila terjadi perubahan

persyaratan

dari

negara

mitra

yang

tidak

diikuti

atau

disosialisasikan oleh Otoritas Kompeten dan atau UPI tidak mengindahkan persyaratan tersebut. Kegiatan pendukung tahun 2015 dalam pencapaian target indikator ini adalah inspeksi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, verifikasi tindak lanjut inspeksi, kerjasama dalam rangka penyerasian persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan ekspor impor, sosialisasi ketentuan/persyaratan negara mitra, serta evaluasi dan penanganan kasus penolakan hasil perikanan.


Instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan

Instalasi Karantina Ikan adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina guna mencegah masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya HPI dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Instalasi Karantina Ikan milik Perorangan atau Badan Hukum (Pihak Ketiga) adalah instalasi karantina yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum dan telah ditetapkan dalam bentuk sertifikat instalasi karantina ikan, yang pengelolaannya di bawah pengawasan UPT KIPM. Indikator instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan diukur dengan menghitung jumlah instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang telah ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Ikan (IKI) melalui keputusan Kepala BKIPM. Pada tahun 2015, telah ditetapkan 222 unit IKI dari target 220 unit atau mencapai 100,91%. Instalasi Karantina Ikan (IKI) tersebut terdiri dari 54 IKI media pembawa-hidup, 129 IKI media pembawamati, 39 IKI media pembawa-benda lain. Tabel 3.17 Pebandingan Capaian IK16 pada 2015 dan Target 2019 Capaian 2013

2014

2015

Target 2019

5

12

222

260

Indikator Kinerja Instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan

IK17

% thd Target 2019 85,38

Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability

Penerapan sistem manajemen mutu yang efektif dan konsisten dari hulu sampai hilir perlu didukung oleh sistem kemampuan telusur atau traceability. Tujuan traceability adalah untuk mengendalikan produk perikanan apabila

LAPORAN KINERJA BKIPM terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan mudah ditelusuri. Sistem traceability merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data. Sistem traceability ditujukan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan mudah ditelusuri. Traceability merupakan salah satu persyaratan utama untuk UPI melakukan ekspor ke Uni Eropa. Indikator pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Pada tahun 2015, dari hasil verifikasi sebanyak 65 unit UPI telah menerapkan sistem traceability dari target 40 unit atau mencapai 162,5%. Daftar nama UPI yang telah menerapkan sistem traceability dapat dilihat pada Lampiran 5. Tabel 3.18 Perbandingan Capaian IK17 pada 2013 – 2015 dan Target 2019 Capaian Indikator Kinerja

Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability

2013

2014

2015

Target 2019

2

4

65

32

% thd Target 2019 203

(Sumber: Pusat Standardisasi, Kepatuhan dan Kerjasama, 2015)

IK18

Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang lulus uji kompetensi

Sampai dengan tahun 2015, BKIPM telah memiliki 881 tenaga fungsional PHPI dan 11 pengawas mutu. Uji kompetensi pejabat fungsional yang diselenggarakan oleh BKIPM pada dasarnya adalah untuk mendapatkan

LAPORAN KINERJA BKIPM informasi awal tentang gambaran kompetensi sumber daya manuasia BKIPM dalam menghadapi MEA. Indikator tenaga fungsional PHPI dan Wastu yang lulus uji kompetensi diukur dengan menghitung jumlah fungsional yang mengikuti uji kompetensi dan lulus dengan standar minimal penilaian 55. Uji kompetensi dilaksanakan terhadap 183 fungsional, yang terdiri dari 159 pejabat fungsional PHPI dan 24 pejabat fungsional Pengawas Mutu. Dari hasil uji kompetensi tersebut diperoleh 75 orang PHPI memenuhi standar (47%) serta 11 Wastu memenuhi standar (45%). Sedangkan sisanya sebanyak 97 orang (53%) belum memenuhi standar. Rendahnya tingkat pemenuhan terhadap kompetensi tersebut menjadi tantangan bagi BKIPM dan unit terkait lainnya untuk bersama melakukan peningkatan kompetensi tersebut menjadi tantangan bagi BKIPM dan unit terkait lainnya untuk secara bersama melakukan peningkatan kompetensi secara lebih serius melalui pembinaan pegawai/pejabat fungsional, kurikulum dan diklat pejabat fungsional., BKIPM telah memiliki Uji komptensi dilakukan untuk mengetahui Tabel 3.19 Perbandingan Capaian IK18 pada 2015 dan Target 2019 Indikator Kinerja

Capaian 2015

Target 2019

% thd Target 2019

Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang lulus uji kompetensi

86

240

35,83


IK19

Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001

ISO 9001 merupakan salah satu standar di bidang sistem manajemen mutu yang harus dimiliki oleh UPT BKIPM untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penjaminan mutu jasa yang dihasilkannya. Peningkatan

LAPORAN KINERJA BKIPM kualitas pelayanan tersebut merupakan upaya menyatukan harapan para pengguna jasa dengan kemampuan dan kebutuhan pengembangan kapasitas individu dan UPT BKIPM. Indikator Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 diukur dengan menghitung jumlah UPT konsisten dalam penerapan sistem manajemen mutu melalui akreditasi ISO 9001 melalui audit internal dan verifikasi. Pada tahun 2015, telah dilakukan audit internal dan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 terhadap 12 UPT BKIPM dari target 12 UPT atau mencapai 100%. UPT tersebut adalah Balai KIPM Kelas 2 Banjarmasin, Stasiun KIPM Kelas 1 Bengkulu, Stasiun KIPM Kelas 1 Ternate, Stasiun KIPM Kelas 1 Pangkal Pinang, Stasiun KIPM Kelas 2 Mamuju, Stasiun KIPM Kelas 1 Bandung, Stasiun KIPM Kelas 2 Luwuk Banggai, Stasiun KIPM Kelas 2 Tanjung Balai Asahan, Stasiun KIPM Kelas 2 Bima, Stasiun KIPM Kelas 2 Tahuna, dan Stasiun KIPM Kelas 2 Bau-Bau. Selain itu, juga dilakukan sertifikasi di Direktorat kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan. Untuk UPT KIPM yang telah disertifikasi sebelumnya juga dilakukan surveilans di Balai Besar KIPM Jakarta I, Balai KIPM Kelas 2 Palembang, Balai KIPM Kelas 2 Mataram, Balai KIPM Kelas 2 Semarang, Stasiun KIPM Kelas 1 Kendari, dan Stasiun KIPM Kelas 1 Palangkaraya. Samapai dengan tahun 2015, seluruh UPT KIPM yang berjumlah 47 telah terakreditasi ISO 9001:2008. Tabel 3.20 Perbandingan Capaian IK19 pada 2012-2015 dan Target 2019 Capaian 2012

2013

2014

2015

Target 2019

7

10

9

12

15

Indikator Kinerja Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001




Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen inspeksi ISO 17020

ISO 17020 merupakan standar internasional yang terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan atau memberikan jasa inspeksi sehingga memberikan jaminan akan mutu hasil pekerjaan yang dilakukan. Pengakuan terhadap pemenuhan persyaratan tersebut di Indonesia dilakukan melalui akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Status akreditasi bagi lembaga inspeksi sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan profesionalitas lembaga inspeksi dan meningkatkan kepercayaan negara importir terhadap Indonesia. Indikator unit pelaksana teknis yang menerapkan sistem manajemen inspeksi ISO 17020 diukur dengan menghitung jumlah UPT KIPM yang telah terakreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17020:2012 dari KAN. Pada tahun 2015, BKIPM menargetkan 10 UPT yang menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi, yaitu Balai Besar KIPM Makassar, Balai KIPM Kelas I Medan I, Balai KIPM Kelas I Jakarta II, Balai KIPM Kelas I Surabaya I, Balai KIPM Kelas I Surabaya II, Balai KIPM Kelas I Denpasar, Balai KIPM Kelas I Balikpapan, Balai KIPM Kelas II Semarang, Stasiun KIPM Kelas I Lampung, dan Stasiun KIPM Kelas II Cirebon. Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2015 adalah 2 UPT yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012 atau hanya mencapai 20% dari target. Tidak tercapai target dikarenakan sertifkasi SNI ISO/IEC 17020:2012 dilakukan oleh KAN-BSN. BKIPM telah menyiapkan 10 UPT untuk siap dilakukan assesment oleh KAN, namun keterbatasan waktu dan tenaga KAN sampai dengan Desember 2015 baru 2 yang dapat akreditasi, yaitu Balai KIPM Kelas 1 Surabaya I dan Balai KIPM Kelas 1 Surabaya II. Tindak lanjut yang dilakukan adalah tetap melanjutkan proses akreditasi pada tahun 2016, yaitu Balai Besar KIPM Makasar, Balai KIPM Kelas 1 Denpasar, Balai KIPM Kelas 1 Balikpapan, Stasiun KIPM Kelas 1 Lampung, dan Stasiun KIPM Kelas 2 Cirebon (dalam proses audit kecukupan), serta Balai KIPM Kelas 1 Jakarta II, Balai KIPM Kelas 2 Semarang, Stasiun KIPM Kelas 2

LAPORAN KINERJA BKIPM Tarakan, dan Balai KIPM Kelas 1 Medan I (masih harus melakukan perbaikan dokumen). Tabel 3.21 Perbandingan Capaian IK20 pada 2015 dan Target 2019 Indikator Kinerja

Capaian 2015

Target 2019

% thd Target 2019

Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen inspeksi ISO 17020

2

14

14,29


IK21

Laboratorium yang konsisten dalam penerapan ISO 17025

Berdasarkan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 8/KEP-BKIPM/2015 tentang Standar Kompetensi Laboratorium Pengujian Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada UPT BKIPM, setiap UPT wajib menambah ruang lingkup akreditasi pengujian HPIK sesuai dengan sebaran HPIK dan meningkatkan kemampuan pengujian di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan komoditas perikanan yang berada di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, perlu dilakukan verifikasi dan evaluasi

terhadap

konsistensi

penerapan

sistem

manajemen

mutu

laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2008 di UPT BKIPM. Indikator laboratorium yang konsisten dalam penerapan ISO 17025 diikur dengan menghitung jumlah UPT KIPM yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008 dan diverifikasi penerapan sistem manajemen mutu. Adapun ruang lingkup yang diverifikasi meliputi kondisi status dan ruang lingkup akreditasi, konsistensi penerapan sistem manajemen mutu serta rencana pengembangan ruang lingkup pengujian di bidang perkarantinaan dan mutu keamanan hasil perikanan. Pada tahun 2015, telah dilakukan verifikasi pada 15 UPT yang telah konsisten dalam menerapkan SNI ISO/IEC 17025:2008, yaitu Stasiun KIPM kelas I Gorontalo, Stasiun KIPM kelas II Sorong, Stasiun KIPM kelas I Medan II,

LAPORAN KINERJA BKIPM Stasiun KIPM kelas I Kupang, Stasiun KIPM kelas II Bandung, Stasiun KIPM kelas I Pangkalpinang, Stasiun KIPM kelas II Bengkulu, Stasiun KIPM kelas II Tahuna, Stasiun KIPM kelas II Mamuju, Stasiun KIPM kelas II Bima, Balai KIPM Kelas I Jakarta II, Balai KIPM Kelas I Balikpapan, Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai, Balai KIPM Kelas II Manado, dan Stasiun KIPM kelas I Ternate. Tabel 3.22 Perbandingan Capaian IK21 pada 2012-2015 dan Target 2019 Capaian 2012

2013

2014

2015

Target 2019

7

10

10

15

22

Indikator Kinerja

Laboratorium yang konsisten dalam penerapan ISO 17025

% thd Target 2019 68,18


IK22

Unit Kerja lingkup otoritas kompeten yang konsisten dalam penerapan sistem pengendalian mutu

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selaku Otoritas Kompeten perlu melakukan verifikasi terhadap perkembangan pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan pemantauan terhadap penerapan official control yang telah dilaksanakan pada bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Penerapan sistem pengendalian dititik beratkan pada monitoring residu yang dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan propinsi, laboratorium pengujian mutu hasil perikanan serta tempat pendaratan ikan. Indikator unit kerja lingkup otoritas kompeten yang konsisten dalam penerapan sistem pengendalian mutu diukur dengan menghitung jumlah unit kerja yang konsisten menerapkan sistem pengendalian mutu melalui verifikasi terhadap penerapan pengendalian (official control) mutu dan keamanan hasil perikanan. Pada tahun 2015, terdapat 20 unit kerja yang konsisten menerapkan sistem pengendalian mutu berdasarkan hasil verifikasi penerapan

LAPORAN KINERJA BKIPM pengendalian (official control), yaitu PPS Bungus, PPN Karangantu, PPN Sibolga, LPPMHP Banjarbaru, LPPMHP Merauke, Diskanla Jawa Barat, Diskanla NTB, Diskanla Lampung, Diskanla Sumatera Utara, Diskanla Jawa Timur, Diskanla Sulawesi Selatan, Diskanla Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, LPPMHP Lampung, LPPMHP Surabaya, BBPBAP Jepara, PPN Pemangkat, PPN Sungai Liat, PPN Prigi, dan PPN Pengambengan. Tabel 3.23 Perbandingan Capaian IK22 pada 2015 dan Target 2019 Indikator Kinerja Unit Kerja lingkup otoritas kompeten yang konsisten dalam penerapan Sistem Pengendalian Mutu

Capaian 2015

Target 2019

% thd Target 2019

20

29

68,96


Sasaran Strategis 8. Terwujudnya harmonisasi sistem penjaminan mutu yang implementatif Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terwujudnya harmonisasi sistem penjaminan mutu yang implementatif diperoleh dari pencapaian indikator negara mitra yang harmonis dengan sistem, perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan penanganan kasus ekspor hasil perikanan yang diselesaikan berikut ini.

IK23

Negara mitra yang harmonis dengan sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

Negara mitra yang harmonis adalah negara yang melakukan perdagangan ekspor/impor hasil perikanan dan telah memiliki kesepakatan atau pengakuan (MoU/MRA) dengan Indonesia. Harmonisasi sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan mengurangi hambatan teknis lalu lintas ekspor/impor hasil perikanan antara Indonesia dan negara mitra dagang.

LAPORAN KINERJA BKIPM Indikator di atas diukur dengan menghitung jumlah negara/lembaga yang memberikan pengakuan atau kesepakatan (MoU/MRA) terkait penerapan sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Realisasi capaian indikator negara mitra yang harmonis dengan sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun 2015 adalah 38 negara dari target 36 negara atau mencapai 105,55%. Capaian ini terdiri atas 28 negara anggota Uni Eropa, Korea Selatan, China, Kanada, Vietnam, Norwegia, dan 5 negara anggota Eurasian Economic Union. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, terdapat penambahan dua negara mitra baru yang harmonis sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun 2015, yaitu Kirgystan dan Armenia. Negara-negara ini merupakan negara anggota EEU (Eurasian Economic Union) yang tergabung dalam sistem Rosselkhoznadzor bersama Rusia. Tabel 3.24 Perbandingan Capaian IK23 pada 2013-2015 dan Target 2019 Capaian 2013

2014

2015

Target 2019

34

36

38

40

Indikator Kinerja Negara mitra yang harmonis dengan sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan


(Sumber: Pusat Sertifikasi Mutu dan Puskari, 2015)

Pada tahun 2015, BKIPM telah melakukan harmonisasi sistem perkarantinaan ikan dengan tiga negara, yaitu Myanmar, Malaysia, dan Singapura.

Harmonisasi

sistem

ini

meliputi

harmonisasi

penerapan

persyaratan dan prosedur ekspor/impor, metode deteksi penyakit, sertifikasi kesehatan ikan sesuai ASEAN Standard, monitoring dan survailens, analisis risiko impor, serta pertukaran informasi antar contact point.


Penanganan kasus ekspor hasil perikanan yang diselesaikan

Penanganan kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra merupakan upaya penyelesaian teknis sebagai tindak lanjut terhadap adanya notifikasi kasus penolakan ekspor hasil perikanan dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi investigasi kasus penolakan sampai dengan terbitnya rekomendasi. Investigasi dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan klarifikasi, menyiapkan rencana dan proses pelaksanaan investigasi kasus, mengkomunikasikan dan menyampaikan temuan ketidaksesuaian serta permintaan tindakan perbaikan kepada UPI dan negara mitra, memverifikasi dan koreksi tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian, menginformasikan hasil penyelesaian kasus kepada UPI dan instansi terkait, atau penerbitan rekomendasi tentang pencabutan pembekuan ekspor approval number terhadap UPI yang melanggar. Mekanisme penyelesaian penanganan jumlah kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra yang dilakukan yaitu: adanya informasi dari negara mitra dalam bentuk notifikasi; evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi dari UPI; evaluasi perbaikan hasil investigasi dari UPI oleh BKIPM; pembukaan sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend); pengiriman informasi ke negara mitra. Realisasi indikator penanganan kasus ekspor hasil perikanan yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah 90,91% atau mencapai 101,01% dari target 90%. Dari total 11 kasus penolakan yang terjadi di seluruh negara mitra pada tahun 2015, ada satu kasus penolakan yang tidak dapat diselesaikan, yaitu di negara Italia. Hal ini disebabkan oleh notifikasi dari Otoritas Kompeten Italia diterima pada tanggal 28 Desember 2015, sedangkan investigasi akan dilaksanakan pada Januari 2016. Penyelesaian kasus ini akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2016.

LAPORAN KINERJA BKIPM Seluruh kasus penolakan ekspor hasil perikanan Indonesia yang telah diselesaikan disampaikan notifikasi ke otoritas kompeten negara yang bersangkutan. Tabel 3.25 Perbandingan Capaian IK24 pada 2013 – 2015 dan Target 2019 Capaian Indikator Kinerja Penanganan kasus ekspor hasil perikanan yang diselesaikan

2013

2014

2015

Target 2019

100

93,33

90,91

95

% thd Target 2019

95,69


Sasaran Strategis 9. Terwujudnya harmonisasi sistem penjaminan mutu yang implementatif Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terwujudnya harmonisasi sistem penjaminan mutu yang implementatif diperoleh dari pencapaian indikator persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI, lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina, tingkat keberhasilan pemberantasan dan penanggulangan pelanggaran karantina ikan, lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif berikut ini.

IK25

Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI

Berdasarkan Kepmen KP Nomor 26/2013 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya, terhadap 25 jenis HPIK telah ada di Indonesia dan 26 HPIK yang belum ditemukan di Indonesia. Penyakit ikan eksotik adalah hama penyakit ikan karantina (HPIK) yang belum ditemukan di wilayah Indonesia (data selengkapnya di Lampiran 6).

LAPORAN KINERJA BKIPM Indikator persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI diukur dengan membandingkan jumlah jenis HPIK eksotik yang ditemukan berdasarkan hasil intersepsi media pembawa impor dan pemantauan HPIK terhadap jenis HPIK eksotik berdasarkan Kepmen 26/2013, dengan rumus sebagai berikut: 25 = 1 −

100%

Ket.: A: Jenis HPIK eksotik yang ditemukan berdasarkan hasil intersepsi pada MP impor dan pemantauan HPIK B: Jenis HPIK eksotik berdasarkan Kepmen 26/2013

Realisasi capaian indikator tersebut pada tahun 2015 sebesar 100% dari target 77%, atau mencapai 129,87%. Hal ini berdasarkan dari hasil pemantauan dan pemeriksaan karantina untuk pemasukan (impor) media pembawa yang dilakukan di 12 UPT KIPM, tidak ditemukan jenis HPIK baru. Tabel 3.26 Perbandingan Capaian IK25 pada 2015 dan Target 2019 Indikator Kinerja

Capaian 2015

Target 2019

% thd Target 2019

Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI

100

96

104,17

(Sumber: Puskari, 2015)

IK26

Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina

Pemetaan/pemantauan penyakit ikan karantina adalah suatu serangkaian pemeriksaan yang sistematik terhadap suatu populasi ikan, untuk mendeteksi adanya hama dan penyakit ikan karantina, dan memerlukan adanya pengujian terhadap sampel yang berasal dari populasi tertentu. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui sebaran penyakit ikan karantina pada ikan yang dibudidayakan di dalam maupun di luar kawasan minapolitan/perikanan budidaya di wilayah kabupaten/kota.

LAPORAN KINERJA BKIPM Indikator lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina diukur dengan cara menghitung jumlah kabupaten/kota yang dipetakan pada tahun berjalan di seluruh UPT BKIPM. Pada tahun 2015 telah dilakukan pemetaan daerah sebar HPIK di 231 kabupaten/kota dari target 184 kabupaten/kota atau mencapai 125,54%. Tabel 3.27 Perbandingan Capaian IK26 pada2015 dan Target 2019 Indikator Kinerja Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina

Capaian 2015

Target 2019

% thd Target 2019

231

460

50,22

(Sumber: Puskari, BKIPM, 2015)

IK27

Tingkat keberhasilan pemberantasan dan penanggulangan pelanggaran karantina ikan

Kasus pelanggaran perkarantinaan ikan adalah suatu peristiwa/kejadian pada pemasukan/pengeluaran media pembawa/hasil perikanan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan perkarantinaan ikan dan peraturan perundangan lainnya yang dalam pelaksanaannya melibatkan karantina ikan. Kasus pelanggaran perkarantinaan ikan dinyatakan selesai apabila telah dilakukan: a.

Wasmatcapulbaket dilanjutkan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; atau

b.

Wasmatcapulbaket dilanjutkan dengan Serahkara (dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Perkara), jika kasus memenuhi unsur pidana diluar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; atau

c.

Wasmatcapulbaket dilanjutkan dengan tindakan karantina Pemusnahan atau penolakan (dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan atau Surat Penolakan disertai dengan bukti pemuatan MP/HP yang ditolak), jika

LAPORAN KINERJA BKIPM kasus tidak memenuhi unsur pidana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; atau d.

Wasmatcapulbaket dilanjutkan dengan tindakan lainnya (pelepasliaran atau diserahkan ke konservasi/litbang dibuktikan dengan berita acara), jika kasus tidak memenuhi unsur pidana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 dan mengalami kesulitan untuk serahkara pada pelanggaran peraturan perundangan yang bernuansa pelestarian sumberdaya ikan. Indikator tingkat keberhasilan pemberantasan dan penanggulangan

pelanggaran karantina ikan diukur dengan membandingkan jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan dengan total jumlah kasus yang terjadi. Pada tahun 2015, jumlah keseluruhan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan sebanyak 576 kasus, dan yang telah diselesaikan berjumlah 527 sehingga realisasi indikator tersebut 91,5% dari target 90% atau mencapai 101,67%. Dari jumlah kasus yang telah diselesaikan tersebut, yang ditindaklanjuti dengan projustitia sebanyak 16 perkara dengan rincian 3 perkara dalam status P21, 2 perkara dalam status P19, 3 perkara dalam proses penyidikan (SPDP) dan 5 perkara dilakukan serah perkara ke Ditjen PSDKP. Tabel 3.28 Perbandingan Capaian IK27 pada 2013 – 2015 dan Target 2019 Capaian Indikator Kinerja Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang diselesaikan

2013

2014

2015

Target 2019

95,12

100

91,50

95

% thd Target 2019

96,37

(Sumber: Pusat Karantina Ikan, 2015)

Dalam rangka mengawal kebijakan Permen KP No. 01/2015 tentang Larangan Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Bertelur, BKIPM telah menggagalkan upaya pengiriman kepiting, rajungan, lobster beku sebesar 12.300 kg serta melepasliarkan ke alam kepiting sebanyak 73.845 ekor (senilai Rp12,9 miliar) dan lobster sebanyak 418.049 ekor (senilai Rp14,9 miliar).

LAPORAN KINERJA BKIPM Selain itu, juga telah dilepasliarkan kura-kura moncong babi ke habitatnya sebanyak 6.510 ekor. Kemudian dilakukan penolakan ekspor untuk produk perikanan, yaitu sirip hiu koboi sebesar 2.336 kg atau senilai 5,12 miliar dan sirip hiu 2.237 kg karena tidak sesuai dengan Permen KP No. 59/2014; salted jellyfish sebanyak 452 ton; arwana super red 185 ekor karena tidak dilengkapi HC; mutiara grade E sebesar 114 kg (senilai Rp45 miliar); serta penolakan importasi ikan teri yang berasal dari Malaysia 3.306 kg karena tidak dilengkapi dengan HC.

IK28

Lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif

Spesies asing invasif merupakan salah satu penyebab menurunnya keanekaragaman hayati global selain perusakan habitat secara langsung. Pemasukan, penyebaran dan penggunaan berbagai spesies asing yang bersifat invasif secara sengaja maupun tidak disengaja telah menyebabkan kerugian ekologi dan ekonomi yang cukup besar, serta dapat berdampak dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan dan ikan. Pemetaan sebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif (JADDI) adalah proses inventarisasi agen hayati pada suatu wilayah perairan umum Indonesia untuk mengetahui sebaran jenis yang tergolong dilindungi, dilarang dan invasif. Indikator lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif diukur dengan jumlah lokasi perairan umum Indonesia (danau/waduk/rawa/sungai/anak sungai) di wilayah kerja UPT BKIPM yang dipantau dan dipetakan melalui hasil survei jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif. Capaian indikator ini pada tahun 2015 adalah sebesar 51 lokasi dari target 46 lokasi atau mencapai 110,9%. Hasil pemetaan sebaran JADDI di 51 lokasi perairan umum di Indonesia telah ditemukan 76 spesies endemik, 328 spesies asli, dan 33 spesies invasif.

LAPORAN KINERJA BKIPM Tabel 3.29 Perbandingan Capaian IK28 pada 2015 dan Target 2019 Indikator Kinerja Lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif

Capaian 2015

Target 2019

% thd Target 2019

51

86

53,49

(Sumber: Pusat Karantina Ikan, 2015)

Learning And Growth Perspective Capaian kinerja BKIPM pada Learning and Growth Perspective berasal dari empat sasaran strategis berikut terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten,

profesional

dan

berkepribadian,

tersedianya

manajemen

pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses, terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan beroriantasi pada layanan prima, terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel. Sasaran Strategis 10. Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berkepribadian Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terwujudnya harmonisasi sistem penjaminan mutu yang implementatif diperoleh dari pencapaian indikator Indeks kompetensi dan integritas BKIPM berikut ini.

IK29


SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (attitude), keahlian (skill), dan pengetahuan (knowledge) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Penempatan pejabat dalam jabatan

sesuai

dengan

kompetensinya

dilaksanakan

melalui

sistem

penempatan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang merupakan jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan

LAPORAN KINERJA BKIPM tugas suatu jabatan. Sementara itu indeks kompetensi dan integritas merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Pengembangan SDM BKIPM, menekankan manusia sebagai pelaku yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pembangunan BKIPM. Formulasi menghitung capaian indikator Indeks kompetensi dan integritas BKIPM adalah: = (25

) + (25

) + (25

) + (25

)

Ket. A: Persentase nilai Pejabat yang mengikuti assesmen B: Persentase capaian output pegawai pada SKP C: Persentase tingkat kehadiran pegawai D: Persentase LHKPN/LHKASN

Pada tahun 2015, target indeks kesenjangan kompetensi dan integritas BKIPM sebesar 65%. Realisasi indikator ini adalah sebesar 92,03%, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa penempatan Pejabat di lingkungan BKIPM sudah tepat dan sesuai dengan kompetensi dan integritasnya. Faktor yang mendukung pencapaian IKU diatas

antara adalah terselenggaranya

pelaksanaan assessment pejabat BKIPM oleh Biro Kepegawaian KKP dengan nilai 96,82%, nilai output SKP pegawai BKIPM yang mencapai 93,6%, tingkat kehadiran yang mencapai 98%, dan capaian LHKPN yang mencapai 79,7%.

LAPORAN KINERJA BKIPM Tabel 3.30 Perbandingan Capaian IK29 pada 2015 dan Target 2019 Indikator Kinerja Indeks kompetensi dan integritas BKIPM

Capaian 2015

Target 2019

% thd Target 2019

92,03

85

108,27

(Sumber: Bagian Kepegawaian BKIPM, 2015)

Sasaran Strategis 11. Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses diperoleh dari pencapaian indikator persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar berikut ini.

IK30

Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Manajemen pengetahuan (knowledge management) ialah suatu rangkaian kegiatan

yang

mengidentifikasi,

digunakan

oleh

menciptakan,

organisasi menjelaskan,

atau dan

perusahaan

untuk

mendistribusikan

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi. Kegiatan ini biasanya terkait dengan objektif organisasi dan ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi. Konsep manajemen pengetahuan ini meliputi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi (TI) dalam tujuannya untuk mencapai organisasi perusahaan yang semakin baik sehingga mampu memenangkan persaingan bisnis. Perkembangan teknologi informasi memang memainkan peranan yang penting dalam konsep manajemen pengetahuan. Hampir semua aktivitas kehidupan manusia akan diwarnai oleh penguasaan teknologi

LAPORAN KINERJA BKIPM informasi, sehingga jika berbicara mengenai manajemen pengetahuan tidak lepas dari pengelolaan. Indikator persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar merupakan cascading adopsi langsung dari Level 0 KKP. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah satuan kerja Eselon II lingkup BKIPM yang telah menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar melalui aplikasi KIFI. Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2015 sebesar 83,33% dari target 40%, di mana dari 6 satker eselon II lingkup BKIPM, yang telah menerapkan ada 5 satker, yaitu Sekretariat BKIPM, Puskari, Pusat SM, Pusat SKK, Balai Besar KIPM Jakarta I. Sedangkan yang belum menerapkan adalah Balai Besar KIPM Makassar. Tabel 3.31 Perbandingan Capaian IK30 pada 2015 dan Target 2019 Indikator Kinerja Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Capaian 2015

Target 2019

% thd Target 2019

83,33%

100%

100

(Sumber: Sekretariat BKIPM, 2015)

Sasaran Strategis 12. Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan beroriantasi pada layanan prima Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan beroriantasi pada layanan prima diperoleh dari pencapaian indikator nilai kinerja reformasi birokrasi BKIPM berikut ini.

IK31

Nilai kinerja reformasi birokrasi BKIPM

Reformasi birokrasi merupakan syarat untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi

yang

dilaksanakan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

LAPORAN KINERJA BKIPM dilakukan

melalui

program-program

yang

meliputi:

(1)

Manajemen

Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan Sistem SDM Aparatur; (6) Penguatan Pengawasan Intern; (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan (9) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. BKIPM sebagai salah satu unit kerja eselon I dilingkungan KKP, memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, BKIPM telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: a)

Pembentuk Tim RB BKIPM dengan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 10/KEP-BKIPM/2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi BKIPM;

b)

Penyusunan Rencana Aksi dengan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 47/KEP-BKIPM/2015 tentang Rencana Aksi (Road Map) Reformasi Birokrasi BKIPM Tahun 2015);

c)

Pembentukan Tim Manajemen Perubahan dengan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 49/KEP-BKIPM/2015 tentang Tim Manajemen Perubahan BKIPM. Penilaian Kinerja Reformasi Birokrasi BKIPM dilakukan melalui Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) maupun penilaian dari instansi luar oleh Kementerian PAN dan RB terhadap pelaksanaan sembilan program mikro Reformasi Birokrasi. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi BKIPM tahun 2015 adalah 84,29. Capaian ini telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 80 atau setara dengan pencapaian 105,36%. Sedangkan dalam periode tahun 2012-2015, nilai penerapan reformasi birokrasi BKIPM rata-rata meningkat 9,06% setiap tahunnya.

LAPORAN KINERJA BKIPM Tabel 3.32 Perbandingan Capaian IK31 pada 2013 – 2015 dan Target 2019 Indikator Kinerja Nilai kinerja reformasi birokrasi BKIPM

Capaian 2013 2014 2015 80

84,76

84,29

Target 2019

% thd Target 2019

>90

93,65


Apabila dibandingkan dengan nilai penerapan reformasi birokrasi tahun 2014, maka pada tahun 2015 capaian mengalami penurunan sebesar 0,47 hal ini yang

dikarenakan adanya beberapa hambatan – hambatan dalam

perlaksanaan sebagai berikut: 1.

Perhatian unit kerja terhadap kegiatan reformasi birokrasi yang belum maksimal;

2.

Belum maksimalnya pemahaman dalam mengidentifikasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi di unit pelaksana teknis lingkup BKIPM;

3.

Belum adanya dukungan alokasi anggaran terhadap review standar pelayanan yang melibatkan stakeholder. Guna meningkatkan capaian pada tahun berikutnya, maka beberapa hal

yang perlu disempurnakan adalah: -

Internalisasi terhadap seluruh kegiatan reformasi birokrasi di lingkup BKIPM;

-

Meningkatkan perhatian agar setiap unit kerja lebih serius dan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi;

-

Meningkatkan pemahaman reformasi birokrasi secara komprehensif.

Sasaran Strategis 13. Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel diperoleh dari pencapaian

LAPORAN KINERJA BKIPM indikator nilai kinerja anggaran BKIPM dan persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM berikut ini. IK32


Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai Kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut: NK = (I x WI) + (CH x WCH) dengan I = (P x WP) + (K x WK) + (PK x WPK) + (NE x WE) Keterangan: NK : Nilai kinerja I : Nilai aspek implementasi P : Penyerapan anggaran K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi PK : Pencapaian keluaran NE : Nilai efisiensi CH : Capaian hasil WI : Bobot aspek implementasi WCH : Bobot capaian hasil WP : Bobot penyerapan anggaran WK : Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi WPK : Bobot pencapaian keluaran WE : Bobot efisiensi

Target indikator nilai kinerja anggaran BKIPM pada tahun 2015 adalah Baik (80-90%), sebagaimana mengacu pada target nilai kinerja anggaran KKP. Capaian indikator ini tahun 2015 adalah sebesar 86,88.

LAPORAN KINERJA BKIPM Tabel 3.33 Perbandingan Capaian IK32 pada 2015 dan Target 2019 Indikator Kinerja


Capaian 2015

Target 2019

% thd Target 2019

86,88%

90%

96,53


IK 33

Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tahunan BKIPM merupakan laporan entitas pelaporan yang mencakup aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas akuntansi di BKIPM. Tingkat kepatuhan Satker lingkup BKIPM dalam menggunakan SAP sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN pada tahun 2015 terealisasi 100% dari target sebesar 100%. Pengukuran pencapaian IKU ini dicapai setelah Laporan Keuangan dan Laporan BMN BKIPM tahun 2015 tersusun dan audited. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai nilai 100% ketaatan terhadap SAP adalah melalui (i) tindak lanjut atas temuan BPK-RI atau temuan khusus untuk paragraf penjelasan, (ii) peningkatan kepatuhan UAPPA/B wilayah mengirim laporan wilayah secara tepat waktu, (iii) peningkatan kepatuhan satker mengirim laporan bulan secara tepat waktu secara online, (v) mengkoordinasikan reviu Itjen atas Laporan Keuangan BKIPM, dan (vi) mengkoordinasikan hasil pemeriksaan BPK-RI yang dipantau.

LAPORAN KINERJA BKIPM Tabel 3.34 Perbandingan Capaian IK33 pada 2015 dan Target 2019 Capaian 2014

2015

Target 2019

100%

100%

100%

Indikator Kinerja Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM



3.3 Realisasi Anggaran Alokasi anggaran BKIPM pada tahun anggaran (T.A) 2015 sesuai dengan dokumen DIPA revisi terakhir sebesar Rp499.088.378.000. Anggaran ini terdiri dari

rupiah

murni

sebesar

Rp488.285.517.000

dan

PNPB

sebesar

Rp10.802.861.000. Realisasi penyerapan anggaran BKIPM pada tahun 2015 adalah sebesar 97,14% atau mencapai 101,96% dari target 95%. Realisasi penyerapan anggaran BKIPM T.A 2015 untuk setiap kegiatan disajikan pada Tabel 3.35. Tabel 3.35 Penyerapan Anggaran per Kegiatan T.A 2015 Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

499.088.378.000

484.790.834.438

97,14

Pengembangan dan pembinaan perkarantinaan ikan

159.766.671.000

155.251.298.722

97,17

Pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

36.276.854.000

33.794.580.291

93,16

Pengembangan sistem manajemen karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

29.495.098.000

26.905.146.406

91,22

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKIPM

273.549.755.000

268.839.809.019

98,28

Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kegiatan

LAPORAN KINERJA BKIPM Sedangkan pagu dan realisasi penyerapan anggaran BKIPM T.A 2014 per jenis belanja dan penyerapan anggaran triwulanan, dapat disajikan pada Tabel 3.36 dan Tabel 3.37 di bawah ini. Tabel 3.36 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja T.A 2015 Jenis Belanja

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Belanja Pegawai

162.764.589.000

161.104.482.737

98,98

Belanja Barang

219.399.826.000

209.065.186.858

95,29

Belanja Modal

116.923.963.000

114.621.164.843

98,03

499.088.378.000

484.790.834.438

97,14

Total

Tabel 3.37 Persentase Penyerapan Anggaran Triwulanan Penyerapan s.d Triwulan (%) Jenis Belanja TW1

TW2

TW3

TW4

Belanja Pegawai

20,88

45,60

74,10

96,61

Belanja Barang

14,60

38,75

62,97

97,17

Belanja Modal

10,71

27,03

44,92

95,79

Gambar 3.2 Grafik Penyerapan Anggaran BKIPM 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 TW1 BELANJA PEGAWAI

TW2

TW3

BELANJA BARANG

TW4 BELANJA MODAL

EVALUSASI EFISIENSI Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu

kegiatan untuk

LAPORAN KINERJA BKIPM menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi terhadap standar efisiensi. Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut. =

% %

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus: =

% %

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut. Jika IE ≥ SE, maka kegiatan dianggap efisien Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi

(TE),

yang

menggambarkan

seberapa

besar

efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut. =

−

Pada tahun 2015, dari total 65 output pada 4 kegiatan yang ada di BKIPM, terdapat tujuh output yang tidak efisien, yaitu output perangkat

LAPORAN KINERJA BKIPM pengolah data dan komunikasi dengan TE = -0,010; Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan TE = -0,020; Gedung/Bangunan dengan TE = -0,021; output sarana dan prasarana KIPM (Puskari) dengan TE = -0,010; output laporan pencegahan penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah RI dengan TE = 0,005; output dokumen RSNI metode pengujian dengan TE = 0; dan output perangkat pengolah data dan komunikasi dengan TE = -0,002. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin efisien kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam LKj ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam LKj ini, perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input, yang hanya berupa

dana.

Ke

depan,

pengukuran

efisiensi

kegiatan

perlu

juga

mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Form evaluasi/pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 7.

3.4 Capaian Lainnya SDM Fungsional Organisasi BKIPM terdiri atas 1 Sekretariat dan 4 Pusat teknis serta membawahi 47 satuan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di wilayah Negara Republik Indonesia. Sumberdaya manusia BKIPM pada tahun 2015 adalah 1.666 orang, yang terdiri atas 225 pejabat struktural, 962 pejabat fungsional tertentu dan 479 pejabat fungsional tertentu. Tersedianya sumberdaya manusia yang kompeten berintegritas merupakan salah satu kunci

keberhasilan

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

suatu

organisasi.

Keberhasilan ini mesti didukung oleh diimensi kompetensi sumber daya manusia

meliputi aspek pembentukan

sikap (attitude),

pengetahuan

(knowledge) dan keahlian (skill). Sesuai dengan kebutuhan organisasi,

LAPORAN KINERJA BKIPM pembinaan SDM BKIPM dilakukan secara berkelanjutan melalui program peningkatan kompetensi pegawai yang meliputi bimbingan teknis, magang dan pelatihan teknis dan tugas belajar. Capaian atau prestasi SDM yang mampu diraih oleh BKIPM pada tahun 2015 adalah penghargaan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada dua pegawai BKIPM sebagai Teladan Nasional I dan Teladan Nasional II atas prakarsa dan prestasi yang luar biasa sebagai pejabat fungsional PHPI. Salah satu karya inovatif yang dihasilkan fungsional teladan tersebut adalah pengembangan dan aplikasi Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Ampification (RTL-MIA) untuk peneguhan diagnosa Infectious Myo Necrosis Virus (IMNV) pada Udang Vannamei Pelayanan Publik “Dwelling Time” Menurut World Bank (2011), Dwelling Time adalah waktu yang dihitung mulai dari suatu peti kemas (container) dibongkar dan diangkat (unloading) dari kapal sampai peti kemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama. Lamanya dwelling time di pelabuhan ditentukan oleh tiga factor, yakni pre-clearance, clearance dan post-clearance. Pre-clearance adalah proses peletakan peti kemas di tempat penimbunan sementara (TPS) di pelabuhan dan penyiapan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Sedangkan clearance adalah proses pemeriksaan fisik peti kemas (khusus jalur merah), lalu verifikasi dokumen-dokumen oleh Bea dan Cukai (dan instansi teknis lainnya) dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Sementara post-clearance adalah saat peti kemas diangkut ke luar kawasan pelabuhan melalui main gate pelabuhan dan pihak pemilik peti kemas selesai melakukan pembayaran ke operator pelabuhan. Dwelling Time yang menjadi tanggungjawab BKIPM adalah waktu proses sejak diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Dokumen dari hasil validasi PPK yang telah memenuhi seluruh persyaratan teknis yang dilanjutkan dengan proses

pemeriksaan/verifikasi

hingga

dengan

diterbitkannya

Surat

LAPORAN KINERJA BKIPM Persetujuan Pengeluaran dari Tempat Pemasukan atau Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan/IKI. Capaian dwelling time BKIPM tahun 2015 adalah hasil rata-rata capaian dwelling time periode Januari – Desember 2015 di 10 pelabuhan utama pemasukan (impor) yang telah menggunakan aplikasi PPK online BKIPM. Capaian hasil dwelling time tahun 2015 adalah sebesar 3,3 jam (198 menit) dari target target 250 menit. Adapun rincian capaian dwelling time BKIPM di 10 pelabuhan utama pemasukkan (impor) selama tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.38 berikut ini.

Tabel 3.38 Rincian dwelling time 10 unit kerja BKIPM di pelabuhan utama impor No 1 2 3 4 5

Unit Kerja Balai Besar KIPM Jakarta I Balai Besar KIPM Jakarta II Balai Besar KIPM Medan Balai KIPM Surabaya I Balai KIPM Surabaya II

6 7 8 9 10

Balai KIPM Denpasar Balai KIPM Semarang Stasiun KIPM Lampung Stasiun KIPM Medan II Wilker Cikarang Dry Port

Capaian 2105 3 jam 19 menit 45 detik 2 jam 33 menit 57 detik 2 hari 13 jam 22 menit 52 detik 2 hari 1 jam 28 menit 53 detik 48 menit 57 detik 18 jam 8 menit 18 detik 12 jam 15 menit 18 detik 7 jam 45 menit 40 detik 4 jam 43 menit 33 detik 6 menit 10 detik

.

Capaian dwelling time BKIPM ini telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian dwelling time nasional sebesar 3,6 hari dari target yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar 4,7 hari. Target selanjutnya sesuai arahan Presiden, dwelling time BKIPM diharapkan dapat mencapai 2-3 hari pada semester awal Tahun 2016.

LAPORAN KINERJA BKIPM BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Berdasarkan penilaian kinerja yang ada dalam aplikasi kinerjaku.com secara total Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) BKIPM sebesar 111,65%. Hal ini didukung pencapaian 33 Indikator Kinerja BKIPM, dimana terdapat 28 IKU yang mencapai target 100% atau lebih. Namun demikian, terdapat 5 Indikator Kinerja yang tidak mencapai target antara lain: 1.

Persentase

jumlah

jenis

penyakit

ikan

karantina

yang

dicegah

penyebarannya antar zona; 2.

Nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar);

3.

Sertifikat kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan;

4.

Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang lulus uji kompetensi; dan

5.

Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen inspeksi ISO 17020.

4.2 Saran Permasalahan utama yang menyebabkan tidak tercapai Indikator Kinerja tersebut dan upaya perbaikan pada tahun 2016 telah dijelaskan pada Bab 3. Secara umum, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, antara lain: 1.

Perlu adanya akselerasi upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja BKIPM, sehingga dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan;


Melakukan koordinasi dengan Unit dan Satuan Kerja terkait untuk secara periodik melakukan rekonsiliasi data dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, utamanya yang berkaitan secara langsung dengan pencapaian IKU BKIPM;

3.

Indikator Kinerja seharusnya disesuaikan dengan tupoksi utama masing– masing unit kerja sehingga pengukuran kinerja dapat dengan mudah dilakukan dan tidak terjadi ketergantungan data yang tinggi pada unit kerja lain yang dapat memperlambat proses pengukuran kinerja;

4.

Melakukan reviu SS dan IKU sebagaimana tertuang dalam Renstra BKIPM Tahun 2015-2019, dan usulan perubahan terhadap target beberapa indikator kinerja dalam RKP 2017;

5.

Perlu dilakukan pembenahan aplikasi kinerjaku agar data indikator yang diinput baik target maupun capaian dapat diproses sebagaimana manual IKU yang telah disusun dan tampilan dashboard aplikasi sesuai dengan data tersebut.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BKIPM Tahun 2015

Lampiran 2. Matrik Jenis HPIK Yang Menyebar Dari Zona Tidak Bebas Ke Zona Bebas No.

HPIK

SEBARAN HPIK BERDASARKAN KEPMEN KP NO 26/2013

SEBARAN HPIK BERDASARKAN HASIL PEMANTAUAN 2015

1

Herpesvirus ictaluri (CCVD)

Gorontalo

Nihil

2

Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis (IHHN)

Jawa, Bali, Sumatera Utara, Lombok, Lampung, Sulawesi Tengah

Nihil

3 4

MBVD Yellowhead disease (YHD)

Nihil Nihil

5 6

TSV WSSV

Jawa,Bali, Sumatera, Sulawesi Jawa, Sumatera Utara, NAD, Kalbar, Sulsel Jawa, Bali, NTB, Sumatera Utara Kecuali Jambi, Maluku, Papua, Papua Barat

7

RSBIVD

8

VNN

9

KHV

Jakarta I (Bekasi) Aceh (Bireun, Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Barat Daya), Medan II (Langkat, Medan), Pekanbaru (Bengkalis), Jambi (Tanjung Jabung Timur), Pangkal Pinang (Bangka Induk), Lampung (Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang bawang), Merak (Pandeglang, Serang), Jakarta I (Bekasi, Tangerang), Balikpapan (Balikpapan, Kutai Kerta Negara), Banjarmasin (Kota Baru), Cirebon (Pangandaran, Indramayu, Subang), Semarang (Pekalongan, Kendal), Surabaya I (Situbondo, Probolinggo, Pasuruan), Surabaya II (Gresik, Lamongan, Tuban), Tarakan (Tarakan, Bulungan), Gorontalo (Gorontalo Utara), Luwuk Banggai (Morowali), Mamuju (Polman, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, Majene), M akassar (Bone, Jeneponto, Sinjai, Takalar, Maros, Pinrang, Pangkep), Kendari (Bombana Kolaka, Konawe Sumatera Utara, Lampung, DKI Jak, Aceh (Bireun), Batam (Batam), Tanjung Pinang (Bintan, Natuna), Bali Pangkal Pinang (Bangka Selatan), Denpasar (Buleleng), Balikpapan (Bontang), Lampung (Pesawaran), Surabaya I (Situbondo), Gorontalo (Pahuwato) Bali, Lampung, Jawa, Bima, Sumut, Ambon (Ambon, Maluku Tenggara), Manado (Bitung), Batam, Gorontalo Sorong (Kota Sorong), Ternate (Halmahera Selatan), Denpasar (Buleleng), Surabaya I (Banyuwangi), Aceh (Bireuen, Aceh Timur), Batam (Kota Batam), Tanjung Pinang (Bintan, Natuna), Pangkal Pinang (Bangka Tengah), Lampung (Pesawaran), Jakarta II (Kep. Seribu) Medan II (Deli Serdang), Padang

Jawa, Bali, Sumatera, Lombok, Bima, Kalimantan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan

(Agam), Bengkulu ( Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan), Jambi (Batanghari), Palembang (Musi Rawas), Jakarta I (Bogor), Denpasar (Gianyar), Bandung (Bandung, Sukabumi), cirebon (Sumedang, Kuningan), Kupang (Sumba Timur), Mataram (Lombok Timur), Palangkaraya (Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Barito Selatan), Surabaya I (Probolinggo, Kediri, Blitar, Batu, M adiun), Jayapura (Nabire, Kota Jayapura, Kepulauan Yapen), Manado (Minahasa, Minahasa Utara, Tomohon, M inahasa Tenggara, Kota M obagu), Makassar (Luwu

ZONA YANG TIDAK DAPAT DICEGAH DARI PENYEBARAN HPIK

JENIS HPIK YANG MENYEBAR DARI ZONA TIDAK BEBAS KE ZONA BEBAS

Jambi (Tanjung Jabung Timur)

WSSV

Aceh (Bireun), Batam (Batam), Tanjung Pinang (Bintan, Natuna), Pangkal Pinang (Bangka Selatan), Balikpapan (Bontang), Surabaya I (Situbondo), Gorontalo (Pahuwato)

RSBIVD

Ambon (Ambon, Maluku Tenggara), Manado (Bitung), Sorong (Kota Sorong), Ternate (Halmahera Selatan), Aceh (Bireuen, Aceh Timur), Tanjung Pinang (Bintan, Natuna), Jakarta II (Kep. Seribu), Pangkal Pinang (Bangka Tengah), Jakarta II (Kep. Seribu)

VNN

Kupang (Sumba Timur), Palangkaraya (Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Barito Selatan), Jayapura (Nabire, Kota Jayapura, Kepulauan Yapen)

KHV

No.

HPIK

SEBARAN HPIK BERDASARKAN KEPMEN KP NO 26/2013

SEBARAN HPIK BERDASARKAN HASIL PEMANTAUAN 2015

Bengkulu (Bengkulu Tengah), Pekanbaru (Bengkalis), Pangkal Pinang (Pangkal Pinang, Bangka Induk), Lampung (Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang), Merak (Pandeglang, Serang), Jakarta I (Tangerang), Bima (Bima, Dompu), Cirebon (Pangandaran, Indramayu, Subang), Palangkaraya (Kota Waringin Timur), Semarang (Kendal), Surabaya I (Situbondo, Sidoarjo, Pasuruan, Banyuwangi), Luwuk Banggai (Banggai), Mamuju (Mamuju, Mamuju Tengah, Jawa Tengah, Aceh, Kalbar, Kaltim, Jakarta II (Jakarta Pusat), Semarang (Pekalongan, Kendal, Jambi Jepara), Bengkulu (Bengkulu Tengah)

10

IMNV

Jawa Timur, Lampung, Kalsel, Bali, NTB

11

Aeromonas salmonicida

12

Jawa, Sumatera, Bali

13

Mycobacterium marinum, Mycobacterium chelonei, Mycobacterium fortuitum Edwarsiella tarda

14

Edwardsiella ictaluri

DIY

15 16 17

Streptococcus agalactiae Pasteurella piscicida Yersinia ruckeri

18 19

Pseudomonas anguilliseptica Streptococcus iniae

Jawa Barat, Jawa Tengah Jawa, Sumatera Utara Jawa, Sumatera Barat, Riau, Kalsel, NAD DIY, Nabire, NAD, Kalbar, Sumel Jawa, Sumatera, Jayapura

20

Myxobolus koi

21 22 23 24 25

Henneguya exillis Perkinsus marinus Perkinsus olseni Paragonimus pulmonalis Epizootic Ulcerative Syndrome (EUS)

DIY, Kalbar, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jambi, Bangka Belitung, Kalteng, Sulteng,DKI Jakarta, Sumbar.

Jawa, Bali, Sumbar, Sumut, Sulsel, Riau, Kalteng, Kalbar Jawa, Riau Jawa Barat Jawa Barat Jawa, Sumatera Jawa Barat, Merauke.

ZONA YANG TIDAK DAPAT DICEGAH DARI PENYEBARAN HPIK Merak (Pandeglang, Serang), Jakarta I (Tangerang), Bima (Bima, Dompu), Cirebon (Pangandaran, Indramayu, Subang), Palangkaraya (Kota Waringin Timur), Semarang (Kendal), Luwuk Banggai (Banggai), Mamuju (Mamuju, Mamuju Tengah, Majene), Balikpapan (Kutai Kerta Negara)

Jakarta II (Jakarta Pusat), Bengkulu (Bengkulu Tengah)

JENIS HPIK YANG MENYEBAR DARI ZONA TIDAK BEBAS KE ZONA BEBAS IMNV

Aeromonas salmonicida

Nihil Nihil Jogjakarta (Sleman, Cilacap) Medan II (Tebing Tinggi, Deli Serdang), Tanjung Balai Asahan (Asahan), Pekanbaru (Kuantan Singgigi, Pelalawan), Pangkal Pinang (Pangkal Pinang), Palembang (Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI), Jakarta I (Bogor), Denpasar (Badung), Balikpapan (Balikpapan), Bandung (Bandung Barat), Palangkaraya (Barito Selatan), Semarang (Pekalongan, Kendal, Demak, Pati, Banjarnegara, Jepara, Rembang), Surabaya I (Kediri), Surabaya II (Tuban, Bangkalan, Jombang, Mojokerto), Jogjakarta (Sleman), Jambi (Muaro Jambi) Pekanbaru (Kuantan Singgigi), Jambi (Muaro Jambi, Kota Jambi, Batanghari)

Medan II (Tebing Tinggi, Deli Serdang), Tanjung Balai Asahan (Asahan), Pekanbaru (Kuantan Singgigi, Pelalawan), Palembang (Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI), Denpasar (Badung), Balikpapan (Balikpapan), Surabaya I (Kediri), Surabaya II (Tuban, Bangkalan, Jombang, Mojokerto), Jogjakarta (Sleman)

Pekanbaru (Kuantan Singgigi), Jambi (Muaro Jambi, Kota Jambi, Batanghari)

Edwarsiella tarda

Edwardsiella ictaluri

Nihil Nihil Nihil Nihil Denpasar (Bangli), Jambi (Muaro Denpasar (Bangli) Jambi)

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

Streptococcus iniae

Lampiran 3. Perbandingan Penerbitan HC per Negara Tujuan Ekspor Tahun 2014-2015 2014 NO

NEGARA

VOLUME (kg)

NILAI ($ US)

2015 JUMLAH HC VOLUME (kg)

NILAI ($ US)

TREND JUMLAH HC

VOLUME (%)

NILAI (%)

JUMLAH HC (%)

A. Negara Mitra 1

Uni Eropa (28 Negara)

84.190.380,67

503.460.965,18

6.788

57.402.995,81

281.816.727,56

3.883

-31,82%

-44,02%

-42,80%

2

Korea

5.986.796,75

33.011.803,96

1.015

7.032.921,19

43.665.880,65

978

17,47%

32,27%

-3,65%

3

China

201.054.009,92

721.750.451,00

12.491

133.848.051,51

716.369.984,87

11.862

-33,43%

-0,75%

-5,04%

4

Custom Union

990.015,90

9.991.491,20

3.899.220,39

24.266.341,30

181

293,85%

142,87%

94,62%

5

Kanada

3.089.480,97

24.324.432,23

262

3.718.146,27

30.481.638,14

288

20,35%

25,31%

9,92%

6

Vietnam

13.212.513,63

68.888.454,07

706

13.312.168,45

53.248.089,02

532

0,75%

-22,70%

-24,65%

3

-41,42%

-48,09%

200,00%

17.727

-28,95%

-15,54%

-16,99%

7

Norwegia SubTotal Negara Mitra

93

18.200,00

163.800,00

308.541.398

1.361.591.398

21.356

1

78.913.080,38

681.624.264,99

13.316

147.460.375,33 1.740.167.461,60

10.913

10.661,05

85.036,76

219.224.165

1.149.933.698

86.144.211,80

675.262.805,85

11.402

9,16%

-0,93%

-14,37%

185.958.251,03 1.634.119.573,29

12.136

26,11%

-6,09%

11,21%

B. Negara Non Mitra 1

Jepang

2

Amerika

3

Malaysia

22.102.421,40

62.899.872,41

3.065

4

Filliphina

1.280.763,01

7.752.609,01

123

5

Thailand

157.689.154,00

130.800.994,48

6

Papua New Guinea

2.237.112,00

3.479.127,58

7

Negara Lain

100.156.668,02

34.165.683,61

58.838.105,45

3.282

54,58%

-6,46%

7,08%

863.373,71

5.163.770,52

143

-32,59%

-33,39%

16,26%

1.599

44.951.758,85

89.340.601,29

1.401

-71,49%

-31,70%

-12,38%

30

2.647.107,67

3.941.961,79

24

18,33%

13,30%

-20,00%

472.276.986,42

18.643

165.588.149,27

669.965.892,76

20.353

65,33%

41,86%

9,17%

SubTotal Negara Non Mitra

509.839.574,13 3.099.001.316,48

47.689

520.318.535,95 3.136.632.710,96

48.741

2,06%

1,21%

2,21%

TOTAL

818.380.971,97 4.460.592.714,12

69.045

739.542.700,61 4.286.566.409,26

66.468

-9,63%

-3,90%

-3,73%

Lampiran 4. Pencapaian kegiatan monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya Tahun 2015

No

Target Lokasi

No

Capaian Lokasi

1

PPS Bitung

1

PPS Bitung

2

PPS Nizam Zachman

2

PPS Cilacap

3

PPS Bungus

3

PPS Nizam Zachman

4

PPS Kendari

4

PPS Bungus

5

PPN Prigi

5

PPS Kendari

6

PPN Brondong

6

PPN Prigi

7

PPN Pekalongan

7

PPN Brondong

8

PPN Tegal

8

PPN Pekalongan

9

PPN Palabuhanratu

9

PPN Tegal

10

PPN Ambon

10

PPN Palabuhanratu

11

PPN Kejawanan

11

PPN Ambon

12

PPP Pati

12

PPN Karangantu

13

PPP Banyuwangi

13

PPN Kejawanan

14

PPI Muara Angke

14

PPN Sungailiat

15

Lingkungan Perairan Makassar

15

PPP Pati

16

Lingkungan Perairan Denpasar

16

PPP Banyuwangi

17

Lingkungan Perairan Lampung

17

PPP Tanjung Balai Asahan

18

Lingkungan Perairan Probolinggo

18

PPI Muara Angke

19

Lingkungan Perairan Sorong

19

Lingkungan Perairan Makassar

20

Miniplant/suplier di Kupang

20

Lingkungan Perairan Denpasar

21

Miniplant/suplier di Gorontalo

21

Lingkungan Perairan Lampung

22

Miniplant/suplier di Bau-Bau

22

Lingkungan Perairan Probolinggo

23

Miniplant/suplier di Ternate

23

Lingkungan Perairan Sorong

24

Miniplant/suplier di Bima

24

Miniplant/suplier di Kupang

25

Miniplant/suplier di Mataram

25

Miniplant/suplier di Gorontalo

26

Miniplant/suplier di Bau-Bau

27

Miniplant/suplier di Ternate

28

Miniplant/suplier di Bima

29

Miniplant/suplier di Tahuna

30

Miniplant/suplier di Mataram

Lampiran 5. Daftar UPI yang telah menerapkan sistem traceability tahun 2015

No 1.

Propinsi DKI Jakarta

Nama UPI PT. Sinar Sejahtera Sentosa, PT. Gabungan Era Mandiri, PT. Sari Ayucipta Samudra, PT. Red Ribbon Indonesia, PT. Lucky Samudra Pratama, PT. Indomaguro Tunas Unggul, PT. Makmur Jaya Sejahtera, PT. Lola Mina

2.

Jawa Barat

PT. Pahala Bahari Nusantara, PT. Suri Tani Pemuka, PT. Karya Persada Khatulistiwa, PT. Pan Putra Samudra, PT. Oriens Prima Lestari, PT. Kemilau Bintang Timur

3.

Jawa Tengah

PT. Aquafarm Nusantara, PT. Indosigma Surya Cipta, PT. Cassanatama Naturindo, PT. Holi Mina Jaya, PT. Sumber Mina Bahari, PT. Misaja Mitra, PT. Muria Bahari Indonesia

4.

Jawa Timur

5.

Lampung

6. 7.

Sumatera Selatan Bali

8.

Sumatera Utara

9.

Kalimantan Utara

10.

Sulawesi Selatan

11.

Sulawesi Utara

PT. Winaros Kawula Bahari, PT. Alter Trade Indonesia, PT. Surya Alam Tunggal, PT. Alam Jaya, PT. Sukses Lautan Indonesia, PT. Southern Marine Products, PT. Grahamakmur Ciptapratama, PT. Satu Tiga Enam Delapan, PT. Banyuwangi Cannery Indonesia, PT. Surya Adikumala Abadi, PT. Iroha Sidat Indonesia, PT. Panca Mitra Multi Perdana PT. Indokom Samudra Persada, PT. Bumi Menara Internusa Plant Lampung, PT. Siger Jaya Sentosa, PT. Keong Nusantara Abadi PT. Laura Indo, PT. Lestari Magris, PT. Agung Jayasari Sakti PT. Hatindo Makmur, PT. Intimas Surya, PT. Balinusa Windumas, PT. Bali Mina Utama PT. Aquafarm Nusantara, PT. Medan Tropical Canning & Frozen Industries, PT. Red Ribbon Indonesia, PT. Toba Surimi Industries, PT. Seafood Sumatera Perkasa PT. Sumber Kalimantan Abadi, PT. Tri Mitra Makmur, PT. Mustika Minanusa Aurora PT. Wahyu Pradana Binamulia, PT. Multi Sari Makassar, PT. Multi Monodon Indonesia, PT. Bogatama Marinusa, PT. Nuansa Cipta Magello, PT. Chen Woo Fishery, PT. Mitra Kartika Sejati, PT. Ocean Champ Seafood, CV. Inti Makmur PT. Chen Woo Fishery, PT. Sari Tuna Makmur, PT. Nutrindo Fresfood International, PT. Delta Pasific Indotuna, PT. Samudra Mandiri Sentosa

Lampiran 6. Daftar HPIK eksotik yang belum ditemukan di seluruh wilayah Indonesia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Spring viraemia of carp (SVC); Infectious pancreatic necrosis (IPN); Infectious haematopoeitic necrosis (IHN); Baculovirus penaei disease; White tail disease (WTD); Penaeus vanname nodavirus (PvNV); Monodon Slow Growth Syndrome (MSGS) atau Laem Singh Virus (LSNV) retinopathy; Bacterial Kidney Disease (BKD) Corynebacterial kidney disease Dee disease; Nocardiosis, Gill tuberculosis; Gaffkemia; Early Mortality Syndrome (EMS)/Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS); Whirling Disease; Pleistophorosis; Heterosphorosis; Bonamiasis yang disebabkan oleh Bonamia exitiosa; Bonamiosos, Bonamiosis yang disebabkan oleh Bonamia ostreae; Haplopsporidiosis Seaside Organism (SSO) Disease/high salinity disease; Haplposporidiosis Multinucleate Sphere X (MSX) disease; Marteiliosis yang disebabkan oleh Marteilia refringens; Marteiliosis yang disebabkan oleh Marteilia sidneyii; Microcytosis (Denman Island disease atau microcell disease) yang disebabkan oleh Microcytos mackini; Microcytosis yang disebabkan oleh Microcytos roughley; Sand paper disesae / Swinging disease / Ichthyoponosis; Branchiomycosis yang disebabkan oleh Branchiomyces sanguinis; Branchiomycosis yang disebabkan oleh Branchiomyces demigrans; Aphanomycosis / Crayfish Plaque.

Lampiran 7. Form evaluasi/pengukuran efisiensi kegiatan Output

% Rencana % Rencana % Capaian % Capaian Capaian Output Capaian Input Output Input

IE

SE

TE

STATUS

EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN TIDAK EFISIEN TIDAK EFISIEN TIDAK EFISIEN

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM 3987.002 Dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis BKIPM 3987.003 Sarana dan prasarana KIPM 3987.006 Dokumen Perencanaan. kerjasama. evaluasi dan pelaporan 3987.007 Dokumen Pengembangan SDM dan Produk Hukum Ketatalaksanaan 3987.008 Dokumen Sistim Pelayanan Informasi dan Kehumasan 3987.009 Dokumen Administrasi Keuangan. ketatausahaan dan Kerumahtanggaan 3987.994 Layanan Perkantoran 3987.995 Kendaraan Bermotor 3987.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 98,00 100,00 98,00 98,00 98,00 100,00 100,00 98,00

100,00 100,00 101,09 104,68 102,55 106,01 100,00 100,00 100,00

100,00 98,13 98,38 97,12 95,87 97,93 98,15 95,55 98,94

1,02 1,02 1,03 1,08 1,07 1,08 1,02 1,05 1,01

1,00 1,00 1,00 1,02 1,02 1,02 1,00 1,00 1,02

0,020 0,019 0,028 0,056 0,048 0,061 0,019 0,047 -0,010

3987.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

100,00

98,00

99,64

99,68

1,00

1,02

-0,020

3987.998 Gedung/Bangunan

100,00

98,00

99,50

99,56

1,00

1,02

-0,021

Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan 3988.002 Dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis Karantina Ikan 3988.003 Sarana dan prasarana KIPM

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 96,00

100,00 100,00 100,00

97,14 96,24 96,99

1,04 1,03

1,00 1,04

0,039 -0,010

3988.011 Laporan pencegahan penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah RI (PUSKARI)

100,00

100,00

95,00

95,49

0,99

1,00

-0,005

3988.012 Dokumen kebijakan publik bidang perkarantinaan ikan 3988.013 Draft peraturan perundangan undangan bidang perkarantinaan ikan 3988.014 Laporan Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik 3988.015 Dokumen harmonisasi penerapan sistem perkarantinaan ikan 3988.016 Jumlah sertifikasi kesehatan ikan ekspor 3988.017 Dokumen pemetaan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina 3988.018 Jumlah sertifikasi kesehatan ikan domestik 3988.019 Instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang ditetapkan 3988.020 Jumlah dokumen penanganan pelanggaran perkarantinaan ikan 3988.021 Sarana dan prasarana pengembangan karantina ikan 3988.022 Laporan sertifikasi kesehatan Ikan Ekspor 3988.023 Laporan sertifikasi kesehatan Ikan Domestik 3988.024 Laporan pengelolaan Instalasi Karantina Ikan 3988.025 Dokumen pemetaan jenis agen hayati yang dilindungi. dilarang dan bersifat invasif 3988.994 Layanan Perkantoran 3988.995 Kendaraan Bermotor 3988.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3988.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3988.998 Gedung/Bangunan Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 3989.002 Dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis Sertifikasi Mutu Dan Hasil Perikanan 3989.004 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang harmonis dengan Negara Mitra 3989.006 Jumlah sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan 3989.007 Laporan monitoring kesegaran ikan. residu dan bahan berbahaya 3989.008 Dokumen Pemetaan perairan laut dari cemaran marine biotoxin dan logam berat 3989.009 Dokumen kebijakan publik bidang mutu dan keamanan hasil perikanan 3989.010 draft peraturan perundang undangan bidang mutu dan keamanan hasil perikanan 3989.011 Laporan inspeksi dan verifikasi UPI yang memenuhi persyaratan ekspor 3989.012 Dokumen harmonisasi sistem . mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra 3989.013 Jumlah sertifikat kesehatan produk perikanan 3989.014 Dokumen penanganan kasus penahanan dan penolakan ekspor produk perikanan 3989.016 Laporan kegiatan peningkatan sistem sertifikasi HACCP 3989.017 Laporan sistem sertifikasi mutu produk perikanan 3989.018 Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang terintegrasi negara mitra 3989.994 Layanan Perkantoran 3989.995 Kendaraan Bermotor 3989.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3989.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 3990.002 Dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis Manajemen Mutu 3990.008 Laporan Peningkatan Kompetensi Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) 3990.009 Unit Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability 3990.010 Laporan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 3990.011 dokumen sistem manajemen lembaga inspeksi ISO 17020 3990.012 Laporan penerapan ISO 17025 pada laboratorium 3990.013 Dokumen penerapan Sistem Pengendalian Mutu Hasil Perikanan 3990.014 Dokumen RSNI metode pengujian

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 120,00 114,58 100,00 100,00 100,00 172,31 100,00 100,91 132,28 100,00 100,00

95,57 98,42 95,42 96,96 98,05 97,19 98,20 99,49 89,49 98,96 86,35 84,88 94,36 96,76

1,05 1,02 1,05 1,24 1,17 1,03 1,02 1,01 1,93 1,01 1,17 1,56 1,06 1,03

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,046 0,016 0,048 0,238 0,169 0,029 0,018 0,005 0,925 0,010 0,169 0,559 0,060 0,033

EFISIEN TIDAK EFISIEN TIDAK EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

98,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

95,97 99,22 99,63 99,53 98,32 93,47 97,76

1,04 1,01 1,00 1,00 1,02

1,02 1,00 1,00 1,00 1,00

0,021 0,008 0,004 0,005 0,017

EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN

1,02

1,00

0,023

EFISIEN

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 103,99

78,69 95,19

1,27 1,09

1,00 1,00

0,271 0,092

EFISIEN EFISIEN

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

94,38 98,12

1,06 1,02

1,00 1,00

0,060 0,019

EFISIEN EFISIEN

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

95,88 91,75

1,04 1,09

1,00 1,00

0,043 0,090

EFISIEN EFISIEN

100,00 100,00

100,00 100,00

103,47 100,00

91,68 85,58

1,13 1,17

1,00 1,00

0,129 0,168

EFISIEN EFISIEN

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

94,45 95,71

1,06 1,04

1,00 1,00

0,059 0,045

EFISIEN EFISIEN

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

101,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

90,80 94,03 90,67 98,41 99,75 96,10 99,96 91,09

1,12 1,06 1,10 1,02 1,00 1,04 1,00 1,10

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,123 0,064 0,103 0,016 0,003 0,041 0,000 0,098

EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN

100,00 100,00

98,00 98,00

100,00 100,00

82,35 85,19

1,21 1,17

1,02 1,02

0,190 0,150

EFISIEN EFISIEN

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

86,29 89,53 86,26 91,55 90,76 100,00

1,16 1,12 1,16 1,09 1,10 1,00

1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,00

0,136 0,095 0,136 0,071 0,080 0,000

3990.015 Jumlah pengujian sampel rujukan 3990.016 Dokumen hasil uji profisiensi 3990.994 Layanan Perkantoran 3990.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 98,00 98,00

100,00 100,00 100,00 100,00

99,63 98,15 94,75 98,19

1,00 1,02 1,06 1,02

1,00 1,00 1,02 1,02

0,004 0,019 0,034 -0,002

3990.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3990.998 Gedung/Bangunan

100,00 100,00

98,00 98,00

100,00 100,00

39,85 94,73

2,51 1,06

1,02 1,02

1,459 0,035

EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN TIDAK EFISIEN EFISIEN EFISIEN EFISIEN TIDAK EFISIEN EFISIEN EFISIEN

LAPORAN KINERJA BKIPM KATA PENGANTAR

Recommend Documents