KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum

KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Pekerjaan Umum

KATA PENGANTAR Puji serta syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 ini sebagai salah satu tugas telah dapat diselesaikan dengan baik. Dalam rangka mewujudkan citra pemerintah yang bersih dan baik dimata masyarakat, serta dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 sesuai dengan visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang dimiliki baik urusan wajib ataupun urusan pilihan yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun kekurangan pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, dengan adanya laporan ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PU– Kab. Aceh Jaya

i

Kami menyadari LKIP ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga perlu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan LKIP ini ditahun-tahun berikutnya. Akhirnya kami juga berharap laporan ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan bagi peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya pada masa yang akan datang.

Calang,

Februari 2017

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya (Selaku Penanggung Jawab LKIP Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016)

MARZUKI, SH Pembina Utama Muda/ NIP. 19600113 198103 1 004

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PU– Kab. Aceh Jaya

ii

DAFTAR ISI Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ...........................................................................................

i

DAFTAR ISI........................................................................................................

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................................

v

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................

1

1.1. Latar Belakang.............................................................................

1

1.2. Maksud dan Tujuan....................................................................

2

1.3. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ......................................................................

2

1.3.1. Kedudukan .......................................................................

2

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................

3

1.3.3. Struktur Organisasi..........................................................

3

1.4. Isu Strategis ...............................................................................

7

1.5. Sistematika Penyajian .................................................................

10

PERENCANAAN KINERJA.... ...............................................................

13

2.1. Instrumen untuk mendukung pengelolaan kinerja ................

13

2.2. Rencana Strategis……..…..........................................................

13

2.2.1. Visi……..… ......................................................................

14

2.2.2. Misi……..… .....................................................................

14

2.3. Tujuan dan Sasaran.............................................. ......................

15

2.3.1. Tujuan……..… ................................................................

15

2.3.2. Sasaran……..… ...............................................................

15

2.4. Arah Kebijakan dan Program Prioritas tahun 2016................

17

2.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016..........................

18

2.6. Perjanjian Kinerja ....................... ...............................................

21

2.7. Program Untuk Pencapaian Sasaran............................. ............

22

2.8. Indikator Kinerja Utama.............................................................

23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................

26

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja…………………………….....

26

3.2. Capaian Kinerja Tahun 2016 ....................................................

28

BAB II

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PU – Kab. Aceh Jaya

iii

3.2.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016.......................................................................

29

3.2.2. Perbandingan antara kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015, 2014 dan 2013.......

36

3.2.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target RPJM yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ..................

39

3.2.4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusinya ...........................................................................

43

3.2.5. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) ........................................................

73

3.2.6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya anggaran..................................................................

80

3.3. Realisasi Anggaran……………………………………. ..........

84

BAB IV PENUTUP ............................................................................................

85

LAMPIRAN-LAMPIRAN


iv

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)


IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 dan didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Jaya Tahun 2012-2017. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya melalui indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016 adalah 21 (dua puluh satu) sasaran strategis dan 29 indikator kinerja sasaran, dari capaian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja sasaran atau 93,10% dikategorikan sangat baik, 1 (satu) indikator kinerja sasaran atau 3,45% dikategorikan cukup berhasil dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran atau 3,45% dikategorikan tidak berhasil. Dengan demikian masih terdapat indikator kinerja sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan atau berkategori tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya, dapat diilustrasikan dalam table dibawah ini : N o.

S as aran S t rat e g i s

Ind i k at or K i ne rja

1

2

1

Terwujudnya Kualitas pelayanan yang prima, cepat, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan. Meningkatnya Pelayanan Aparatur terhadap Masyarakat

2

3

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan

4

Terwujudnya sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel.

5

Terbangunnya Jalan dan Jembatan Kabupaten yang handal dan berkualitas

3

S at uan

5

6

7

2016 T arg e t 6

Re al i s as i

K at e g ori N i l ai c apai an 8

9

%

5,00

7,00

8,00

10,00

10,00

100,00

Sangat baik

%

5,00

4,00

5,00

10,00

10,00

100,00

Berhasil

%

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

100,00

Sangat baik

%

90,00

90,00

95,00

96,00

96,00

100,00

Sangat baik

Jumlah dokumen data base pelayanan publik yang tersedia

Dok.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

Sangat baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

%

67,87

80,80

75,30

94,04

84,65

90,01

Sangat baik

Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik

%

34,34

48,50

55,11

60,00

67,31

112,18

Sangat baik

Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Persentase peningkatan pelayanan bidang KePU-an Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Persentase tingkat akuntabilitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4

Re al i s as i Re al i s as i Re al i s as i 2013 2014 2015

7

Panjang Jalan dilalui Roda 4 (empat)

km

337

402

447

467,59

503

107,54

Sangat baik

Panjang Jalan Kabupaten dalan Kondisi Baik (> 40Km / Jam)

km

113,71

124,77

137,49

135,42

158,82

117,28

Sangat baik


v

No. 1

Sas aran St rat e g i s


6

7

Re al i s as i

6

7

Ni l ai K at e g ori capai an 8

9

%

3,00

3,00

4,00

5,00

5,00

100,00

Sangat baik

7

Meningkatnya jumlah rumah/ tempat tinggal yang layak huni

Persentase jumlah rumah layak huni

%

75,73

76,93

78,13

79,33

78,26

98,66

Sangat baik

8

Meningkatnya pembangunan saluran drainase/ goronggorong.

Jumlah Panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

meter

129.577

133.430

134.400

135.611

135.280

99,76

Sangat baik

9

Meningkatnya Pembangunan turap/talud/bronjong

Persentase Jumlah Panjang turap/ talud dalam kondisi baik

%

56,93

57,95

59,80

60,00

60,00

100,00

Sangat baik

10

Meningkatnya pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

%

0,07

0,08

0,92

0,05

0,05

100,00

sangat baik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

%

98,87

98,95

99,85

99,90

99,90

100,00

sangat baik

Persentase peningkatan Pemerataan Pelayanan Energi Bagi Masyarakat

%

2,50

2,60

2,80

3,00

3,00

100,00

sangat baik

12 Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perumahan/ permukiman bagi masyarakat

Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik

%

51,80

56,33

57,47

67,50

67,50

100,00

Sangat baik

Persentase rumah tinggal bersanitasi

%

67,65

68,85

70,05

71,25

71,25

100,00

Sangat baik

13

Persentase jumlah sarana dan prasarana Kebinamargaan dalam kondisi baik

%

89,47

89,47

94,74

98,00

95,00

96,94

Sangat baik

Jumlah alat berat dan peralatan laboratorium kebinamargaan yang terpelihara

Unit

17,00

17,00

18,00

20,00

19,00

95,00

Sangat baik

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Jumlah penerimaan PAD dari alat berat dan peralatan laboratorium

juta (Rp.)

950,00

951,61

617,30

1.300,00

602,90

46,38

Tidak berhasil

15

Meningkatnya pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya secara efektif dan optimal

Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

%

31,00

32,76

37,80

80,00

53,57

66,96

Cukup berhasil

16

Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (SR)

Unit

3.515,00

4.053,00

4.404,00

5.026,00

5.522,00

109,87

Sangat baik

17

Meningkatnya persentase rumah tangga terakses air minum

Persentase rumah tangga berakses air minum

%

13,84

15,96

17,35

19,80

21,75

109,87

Sangat baik

18

Terlaksananya kegiatan pengelolaan rawa dan sungai dalam rangka pengendalian banjir

Jumlah rawa dan sungai yang dinormalisasikan

Paket

19,0

13,0

9,0

6,0

6,0

100,00

Sangat baik

Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan secara terpadu dan berkelanjutan

5

T arg e t

Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penambangan

Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Energi Bagi Masyarakat

4

2016

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penambangan

14

3


6

11

2

Sat uan


vi

No.

Sasaran Strateg i s

Indi k ator K i nerja

1

2

19

Terbangunnya pusat - pusat pengendalian banjir di wilayah jalan penghubung dan wilayah aliran sungai

Jumlah panjang meter tanggul/ turap yang dibangun di wilayah jalan penghubung dan wilayah aliran sungai rawan longsor dan banjir

20

Terwujudnya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah sarana/ fasilitas publik yang terbangun

21

3

Satuan

Tersedianya Tanah Untuk Bangunan Gedung dan PSD Lingkungan

Rata-rata capai an k i nerja

4

Real i sasi Real i sasi Real i sasi 2013 2014 2015 6

7

Targ et 6

Real i sasi

Ni l ai K ateg ori capai an 8

9

2.000,0

1.374,0

3.698,3

1.500,0

1.500,0

100,00

Sangat baik

50,00

58,00

29,00

8,00

8,00

100,00

Sangat baik

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

0,40

0,40

0,40

0,43

0,43

100,00

Sangat baik

Jumlah Pengadaan Paket Tanah Untuk Bangunan Gedung dan PSD Lingkungan

0,00

0,00

1,00

2,00

2,00

100,00

Sangat baik

Unit

5

2016

7

98,29


vii

BAB I. PENDAHULUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)


P E ND A H UL UA N 1.1. Latar Belakang enilaian kinerja organisasi publik atau Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang sangat krusial dalam proses demokratisasi di era reformasi ini. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja (terlampir) sebagai Acuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hambatan lain terjadi karena konsep akuntabilitas dan kinerja itu sendiri adalah merupakan konsep yang besar dan multi dimensi. Sebagian pakar berpendapat bahwa akuntabilitas adalah merupakan bagian dari indikator kinerja. Akan tetapi sebagian pakar yang lain justru menyatakan bahwa akuntabilitas adalah bukan merupakan indikator kinerja, akan tetapi konsep lain yang sejajar dengan kinerja. Dalam peraturan diatas, pendekatan akuntabilitas dan kinerja lebih kepada pendekatan yang pertama (akuntabilitas adalah merupakan salah satu indikator kinerja). Konsep kinerja publik muncul untuk menciptakan good governance dalam mengelola urusan-urusan publik. Sehingga dalam menciptakan kinerja publik perlu adanya management strategy yang artinya bahwa visi dan misi tidak akan berarti tanpa adanya aktualisasi kinerja dalam organisasi pemerintahan beserta indikatornya dalam kerangka menciptakan good governance. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintah kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategi pemerintah kabupaten dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras, serasi, dan seimbang. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategi tersebut. Sistem

pengukuran kinerja

dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang telah berhasil dicapai pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan,


1

capaian kinerja yang berhasil diperoleh tersebut

dikomunikasikan kepada

stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). 1.2. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 ini adalah : 1. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan yang prima oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah; 2. Sebagai instrumen untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program

dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi realisasi program/ kegiatan; 3. Digunakan sebagai bahan dasar untuk pelaksanaan perencanaan program

dan kegiatan pada tahun berikutnya; 4. Demi terciptanya administrasi yang baik, akurat dan terukur; 5. Sebagai bahan pertangggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada publik. 6. Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya selama Tahun 2016. Capaian kinerja (performance

results)

2016

tersebut

diperbandingkan

dengan

Rencana

Kinerja

(performance plan) 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. 7. Analisis

atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance

gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. 1.3. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1.3.1. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


2

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi  Tugas Pokok Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang perencanaan umum dan pengawasan serta melaksanakan sebagian kegiatan sesuai bidang tugasnya yang mencakup seluruh bidang kewenangan wajib dan kewenangan tambahan sebagai bidang kewenangan daerah serta mengevaluasi pelaksanaannya.  Fungsi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pembangunan di Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Tata Ruang; b. Pelaksanaan pembinaan di Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Tata Ruang; c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Tata Ruang; d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya yang berhubungan dengan Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Tata Ruang; e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau Sekda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.3.3. Struktur Organisasi Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan Qanun No. 07 Tahun 2016 sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris, membawahi :


3

a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Perlengkapan 3. Bidang Sumber Daya Air, membawahi : a. Seksi Pengembangan Irigasi dan Waduk b. Seksi Pemanfaatan Sungai, Rawa dan Pantai c. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air 4. Bidang Bina Marga, membawahi : a. Seksi Pembangunan Jalan dan Drainase b. Seksi Pembangunan Jembatan c. Seksi Pemeliharaan Bina Marga 5. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, membawahi : a. Seksi Pengembangan Kawasan, Perumahan dan Permukiman b. Seksi Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Air Bersih 6. Bidang Penyusunan Program, membawahi : a. Seksi Penyusunan Program, Data dan Informasi b. Seksi Perencanaan c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan 7. Bidang Tata Ruang, membawahi : a. Seksi Perencanaan Ruang b. Seksi Pemanfaatan Ruang c. Seksi Pengendalian Ruang


4

Bagan Struktur Organisasi :

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN

KEPALA BIDANG TATA RUANG

KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KEPALA BIDANG PROGRAM DAN PELAPORAN

KEPALA BIDANG BINA MARGA

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

KEPALA SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM, DATA DAN INFORMASI

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN DRAINASE

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN IRIGASI DAN WADUK

KEPALA SEKSI PERENCANAAN

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JEMBATAN

KEPALA SEKSI PEMANFAATAN SUNGAI, RAWA DAN PANTAI

KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN BINA MARGA

KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR

KEPALA SEKSI PERENCANAAN RUANG

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KEPALA SEKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

KEPALA SEKSI PEMANFAATAN RUANG

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN RUANG

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN AIR BERSIH

UPTD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi, terdapat 55 orang Pegawai Negeri Sipil dan 18 orang tenaga kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya. Tingkat pendidikan dan pangkat/golongan ruang Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


5

Tabel 1.1. Latar Belakang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil No

Tingkat Pendidikan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah Pegawai

Strata Dua (S-2) Strata Satu (S-1) Diploma (D-III) SLTA SLTP SD

3 33 6 12 1 Jumlah

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

55 Orang

Grafik 1.1 Tingkat Pendidikan PNS dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 35 30 25 20 15 10 5 0

33

12

3

6 1

S-2

S-1

D-III

SLTA

SLTP

Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang paling banyak adalah Strata 1 (S-1). Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan No 1. 2. 3. 4.

Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk.I (IV/b) Pembina (IV/a) Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c)

Jumlah Pegawai 1 2 10 4

Orang Orang Orang Orang


6

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur Tk. I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pengatur Muda (II/a) Jumlah

10 10 2 4 7 5

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

55 Orang

Tabel 1.3 Jumlah Jabatan Struktural menurut Eselon Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 No

Eselon

Jumlah

1.

II b

1

2.

III a

1

3.

III b

5

4.

IV a

18

5.

IV b

Jumlah

25

1.4. Isu Strategis 1.4.1. Analisa SWOT a. Kekuatan (Strong) - Telah dikeluarkannya Keputusan Bupati Aceh Jaya Tahun 2015 tentang Penetapan Revisi Status Ruas – Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten - Adannya D.I (Daerah Irigasi), Sungai, Rawa dan Pantai dalam kabupaten Aceh Jaya; - Adanya Qanun SOTK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Adanya Peralatan dan Laboratorium ke-PU-an; - Adanya rencana irigasi yang terintegrasi. - Terdapatnya kawasan – kawasan pertumbuhan permukiman di kawasan Aceh Jaya; - Telah terbangunnya prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman;


7

- Tersedianya

bantuan

pembangunan

rumah

bagi

masyarakat

berpenghasilan rendah dan dhuafa sesuai dengan regulasi yang ditetapkan; - Adanya

BLUD-SPAM

yang

menopang

kebutuhan

air

minum

masyarakat; b. Kelemahan (Weakness) - Kurangnya SDM yang terampil tentang teknis Pekerjaan Umum; - Masih banyaknya bangunan jalan dan jembatan yang telah terbangun belum dilengkapi dengan bangunan pendukung; - Masih kurang lengkapnya peralatan kerja dan laboratorium ke-PU-an; - Terbatasnya dana untuk pemeliharaan peralatan dan pembangunan infrastruktur ke-PU-an; - Belum optimalnya pembangunan irigasi yang terintegrasi. - Masih minimnya PSU dikawasan permukiman; - Belum adanya regulasi pendirian bangunan gedung; - Belum semua masyarakat berpenghasilan rendah dan dhuafa mendapat bantuan rumah; - Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan jaringan drainase masih kurang; - Belum optimal pelayanan BLUD-SPAM ke masyarakat. - Belum adanya Rencana Umum Energi Daerah (RUED); - Belum optimalnya pengembangan sumber energi alternatif; - Masih lemahnya pengawasan terhadap aktivitas penambangan illegal; - Kapasitas sumber daya manusia belum memadai; c. Peluang (Opportunity) - Kebutuhan infrastruktur ke-PU-an untuk mendukung pengembangan sektor pembangunan lainnya; - Adanya undang-undang Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; - Adanya undang-undang Pemerintah No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai;


8

- Tersedianya data dan informasi pendukung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG); - Adanya dukungan pembangunan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat; - Adanya

norma,

standar,

pedoman

teknis

dan

manual

dalam

melaksanakan tugas ke-PU-an - Adanya kebijakan pemerintah tentang penyediaan/ peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan; - Adanya dukungan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat tentang pengadaan perumahan; - Adanya perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat, teratur, bersih dan berwawasan lingkungan; - Adanya Undang – Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Permen PU No. 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara d. Ancaman (Threat) - Semakin tingginya investasi pembangunan infrastruktur ke-PU-an; - Curah hujan yang tinggi; - Adanya daerah – daerah sesar (pergerakan tanah aktif); - Masih tingginya resiko daya rusak air di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS); - Masih luasnya lahan pertanian yang belum terairi dengan sistem pengairan teknis; - Secara geografis potensi rawan bencana; - Adanya kondisi lingkungan perumahan dan permukiman yang masih kumuh; - Harga bahan bangunan yang tidak stabil; - Terdapat backlog yang cukup besar antara kebutuhan dan penyediaan rumah yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat; 1.4.2. Isu Strategis Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat a. Isu Strategis Pekerjaan Umum - Peningkatan, pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan; - Peningkatan kualitas pembangunan jalan dan jembatan;


9

- Peningkatan aksesibilitas daerah (terutama daerah pedalaman); - Peningkatan sistem pengairan teknis untuk lahan pertanian; - Semakin meningkatnya potensi bencana pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan abrasi pantai; - Peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan; - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; - Peningkatan Pengawasan Jasa Konstruksi; - Peningkatan sumber daya manusia bidang ke-PU-an; - Peningkatan ketersediaan infrastruktur di wilayah strategis dan cepat tumbuh serta potensial. b. Isu Strategis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman - Peningkatan akses rumah layak huni terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan dhuafa; - Peningkatan akses air bersih dan air baku bagi masyarakat; - Peningkatan fasilitas sanitasi lingkungan yang sesuai standar kesehatan; - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah; - Peningkatan ketersediaan PSU perumahan dan permukiman; - Penanganan sistem drainase perkotaan masih bersifat parsial, sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas.. c. Isu Strategis Penataan Ruang - Penyusunan dan perencanaan ruang secara terpadu; - Pemanfaatan ruang sesuai Qanun daerah dan perundang - undangan; - Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang; - Penyusunan regulasi tentang Tata Ruang;. 1.5. Sistematika Penyajian Sistematika panyajian LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya ini dapat diuraikan sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan


10

Rakyat Kabupaten Aceh Jaya. Bab I juga berisi inovasi SKPK, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, isu strategis serta sistematika penyajian. Bab II :

Perencanaan Kinerja Memuat Rencana Strategis, Strategi, Kebijakan, Program, Tema dan Program Prioritas, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016. Bab ini juga berisi Pencapaian IKU 2016

Bab III :

Akuntabilitas Kinerja Berisi penjelasan singkat tentang Capaian kinerja Tahun 2016, juga Evaluasi dan Analisis Capaian kinerja 2016 yang diuraikan per sasaran dan IKU. Selain itu, bab ini juga berisikan Capaian Kinerja Lainnya dan Kinerja Keuangan SKPK

Bab IV :

Penutup Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja, dan pemanfaatannya

untuk

umpan

balik

dalam

perencanaan

pembangunan daerah. Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut : IKTISAR EKSEKUTIF BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Jaya 1.3.1. Kedudukan 1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi 1.3.3. Inovasi SKPK 1.3.4. Struktur Organisasi 1.4. Isu Strategis 1.5. Sistematika Penyajian BAB II : PERENCANAAN KINERJA


11

2.1. Instrukmen untuk mendukung pengelolaan kinerja 2.2. Rencana Kinerja 1. Visi 2. Misi 2.3. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan 2. Sasaran 3. Arah Kebijakan dan Program Tahun 2016 2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 2.5. Indikator Kinerja Utama BAB III

: AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2016 3.3. Akuntabilitas Keuangan 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016 2. Perbandingan antara kinerja serta capaian kinerja Tahun 2016, tahun 2015, tahun 2014 dan tahun 2013 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target RPJM yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusinya 5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya anggaran

BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN – LAMPIRAN


12

PERENCANAAN KINERJA 2.1. Instrumen untuk Mendukung Pengelolaan Kinerja emantapan manajemen pembangun berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Beberapa pengelolaan kinerja sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Aceh Jaya telah menerapkan sistem komputerisasi dengan mengunakan aplikasi Simda-Keuangan. Kemudian dalam pengelolaan pengadaan barang/ jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sudah memiliki LPSE. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Jaya merupakan Unit penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dapat di akses di www.lpse.acehjayakab.go.id Database Infrastruktur Kabupaten Aceh Jaya merupakan pengembangan dari pendataan,

pemantauan,

pengendalian

dan

pelaporan

perkembangan

infrastruktur di Kabupaten Aceh Jaya secara online yang dapat di akses di www.infrastruktur.kip-acehjayakab.go.id

dimana setiap SKPK mendapat ID

untuk dapat masuk dan menyampaikan perkembangan kemajuan infrastruktur yang di tanggani, dan data yang masuk akan di olah oleh sistim DATABASE INFRASTRUKTUR dan akan menampilkan Realisasi SKPK yang akhirnya akan menjadi Realisasi atau Kemajuan Kabupaten di Tahun Anggaran berjalan. 2.2. Rencana Strategis encana Strategis 2013-2017 (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagaimana kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagai penanggungjawab kegiatan dihadapan DPRK sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis.


13

2.2.1. Visi

”Tersedianya

Infrastruktur

Pekerjaan

Umum,

Permukiman

dan

Pertambangan yang Andal, Tangguh dan Modern untuk Mendukung Kabupaten Aceh Jaya yang Maju dan Sejahtera” 2.2.2. Misi Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, dijabarkan dalam Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sebagai acuan pelaksanaan aktivitas dan interaksi dalam program-program yang ditetapkan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah pesisir, terpencil serta terisolir; 2. Meningkatkan pembangunan pedesaan, penyehatan lingkungan dan penyediaan air bersih; 3. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, permukiman dan pertambangan berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan; 4. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air serta mengurangi resiko daya rusak air; 5. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan dan jembatan yang andal, terpadu dan berkelanjutan; 6. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif

melalui

pembinaan

dan

fasilitasi

pengembangan

infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan; 7. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang; 8. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU, permukiman dan pertambangan;


14

9. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance; 10. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi geologi, pertambangan dan energi; 11. Meningkatnya pengelolaan dan pengusahaan pertambangan umum secara profesional. 2.3. Tujuan dan Sasaran 2.3.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya adalah : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dan permukiman,pertambangan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim). 2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dan pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan daya saing daerah. 3. Meningkatkan

kualitas

lingkungan

permukiman

dan

cakupan

pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar kecamatan 5. Optimalisasi

peran

(koordinasi,

sistem

informasi,

data,

SDM,

kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. 2.3.2. Sasaran Sasaran kinerja merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan


15

Rakyat Kabupaten Aceh Jaya serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja kegiatan. Adapun Sasaran sebagai bentuk penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan di atas, adalah sebagai berikut yaitu : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan admnistrasi kantor. 2. Meningkatnya pelayanan aparatur terhadap Masyarakat. 3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan 4. Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel. 5. Terbangunnya Jalan dan Jembatan Kabupaten yang handal dan berkualitas. 6. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penambangan 7. Meningkatnya jumlah rumah/ tempat tinggal yang layak huni 8. Meningkatnya pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong. 9. Meningkatnya

pembinaan

dan

pengembangan

bidang

ketenagalistrikan 10. Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Energi Bagi Masyarakat. 11. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perumahan/ permukiman bagi masyarakat. 12. Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan secara terpadu dan berkelanjutan. 13. Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah. 14. Meningkatnya pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya secara efektif dan optimal. 15. Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. 16. Meningkatnya persentase rumah tangga terakses air minum 17. Terlaksananya kegiatan pengelolaan rawa dan sungai dalam rangka pengendalian banjir 18. Terbangunnya pusat - pusat pengendalian banjir di wilayah jalan penghubung dan wilayah aliran sungai. 19. Terwujudnya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 20. Tersedianya Tanah Untuk Bangunan Gedung dan PSD Lingkungan.


16

Didalam mencapai tujuan, rencana strategis memuat misi, visi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan baik dalam bentuk kegiatan rutin mupun kegiatan pembangunan. Perencanaan Strategis juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan strategis merupakan suatu custumer-driven stratejic planning karena didalamnya termuat proses penyusunan yang senantiasa memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai stakeholder utama. Sehingga dalam penyusunan rencana strategis sangat diperlukan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, global, terutama dilihat pada perumusan visi, misi, tujuan dan kegiatan organisasi. Manfaat yang diperoleh bagi SKPK yang melakukan penyusunan renstra yang baik adalah : 1. Dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi. 2. Dapat menuntun diagnosa SKPK terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif, dan membangun strateginya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. 3. Memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa yang akan datang. 4. Menjamin efektivitas penggunanaan sumber daya yang ada. 2.4. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Tahun 2016 Arah kebijakan Tahun 2016 merupakan lanjutan dari tahun ketiga pelaksanaan RPJMK Aceh Jaya. Pelaksanaan pembangunan insfrastruktur dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi termasuk daerah tertinggal terus dilaksanakan secara konprehensif. Penguatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan pengurangan resiko kebencanaan dalam rangka perbaikan Sumber daya alam, energi dan mineral serta pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mengurangi resiko bencana. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan kredibel serta


17

penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik melalui pengembangan Informasi dan Teknologi serta pengembangan Pusat data dan informasi (PUSDATIN) dalam perencanaan terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Selain terus melakukan upaya penanganan diatas, pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMK Aceh Jaya 2012-2017 diarahkan juga pada pengembangan serta pemerataan energi bagi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memilki fokus dan sesuai dengan pengaturan dan pelaksanaannya. 2.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Perencanaan dan Penetapan Kinerja ditetapkan pada awal Tahun 2016. Perencanaan dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 memuat target kinerja Tahun 2016 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016

INDIK ATOR K INERJA

SASARAN 1 Te rb ang unnya Je mb atan yang rus ak ri ng an di ti ng k atk an k e Je mb atan Prace tak

Te rb ang unnya Jal an yang rus ak ri ng an me njadi jal an hotmi x Te rb ang unnya Jal an yang rus ak b e rat me njadi jal an s i rtu

2 Propors i Panjang Je mb atan dal am K ondi s i Bai k a. Panjang Jembatan yang rusak ringan di tingkatkan ke Jembatan Pracetak Propors i Panjang Jal an dal am K ondi s i Bai k

SATUAN

TARG ET

3 %

4 60,00

Meter

291,00

M e te r

94,04

a.

Panjang Jalan yang rusak ringan menjadi jalan hotmix

Meter

22.450,00

b.

Panjang Jalan yang rusak berat (Tanah) menjadi jalan sirtu

Meter

35.882,00


18

INDIK ATOR K INERJA

SASARAN 1 c. Te rb ang unnya Tal ud Jal an yang rus ak ri ng an di ti ng k atk an k e Pas ang an a. Batu Te rb ang unnya rumah l ayak huni di K ab upate n Ace h Jaya

Propors i Panjang Tal ud K ondi s i Bai k Panjang Talud Jalan yang rusak ringan di tingkatkan ke Pasangan Batu

Ras i o Rumah Layak Huni

a.

Te rb ang unnya pras arana das ar l i ng k ung an dal am K ab upate n Ace h Jaya

2 Panjang Jalan Dilalui Roda 4

Proporsi KK miskin terhadap jumlah KK sebesar

Panjang / Juml ah Pras arana Das ar Li ng k ung an dal am K ab upate n Ace h Jaya a.

Panjang Jalan Lingkungan yang terbangun b. Panjang Saluran Lingkungan yang terbangun Te rb ang unnya fas i l i tas Propors i Admi ni s tras i Pe ng e l ol a pe nye di aan/ pe ng ol ahan/ Ai r Be rs i h dan Ai r Bak u jari ng an ai r b e rs i h dan Pe rs e ntas e Rumah Ti ng g al ai r b ak u yang me me nuhi Be rs ani tas i s tandar k e s e hatan dan Panjang Jaringan Pipa b i s a me l ayani k e b utuhan a. mas yarak at l uas b. Jumlah Sumur Bor

Te rb ang unnya fas i l i tas s ani tas i l i ng k ung an

TARG ET

3 Km

4 467,59

%

70,00

Meter

6.000,00

unit/KK

0,76

%

76,48

%

90,00

Meter

8.526,00

Meter

900,00

%

100,00

%

71,25

Meter

32.996,00

Unit

2.062,00

c.

Jumlah WTP

Unit

3,00

d.

Jumlah Intake

Unit

3,00

%

85,00

Pe rs e ntas e Juml ah fas i l i tas s ani tas i l i ng k ung an yang di b ang un. a.

Jumlah MCK

Unit

1.601,00

b.

Jumlah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jumlah Bak Sampah

Paket

4,00

Unit

60,00

c. Te rb ang unnya Iri g as i Te k ni s dal am K ab upate n Ace h Jaya

SATUAN

Ras i o Jari ng an Iri g as i


9,57

19

INDIK ATOR K INERJA

SASARAN 1 Te rb ang unnya Iri g asi a. Se mi Te k ni s dal am K ab upate n Ace h Jaya Te rb ang unnya Iri g asi b. Iri g asi Se de rhana/ Iri g asi De sa dal am K ab upate n c.

SATUAN

TARG ET

2 Luas Areal Jaringan Irigasi Teknis di Kabupaten Aceh Jaya

3 Hektar

4 1.642,98

Luas Areal Jaringan Irigasi Semi Teknis di Kabupaten Aceh Jaya

Hektar

1.784,31

Luas Areal Jaringan Irigasi Sederhana/Irigasi Desa di Kabupaten Aceh Jaya

Hektar

821,86

%

55,00

Panjang Tanggul Pengaman Sungai dan Tanggul Pengaman Banjir dalam Wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun Panjang Tanggul Pengaman Pantai dalam Wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang akan dibangun

Meter

780,00

Meter

800,00

Panjang Jetty dalam Wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang akan dibangun

Meter

250,00

Unit

7,00

Te rb ang unnya Tang g ul Pe rse ntase dae rah rawan b anji r Pe ng aman Sung ai dan Tang g ul Pe ng aman Banji r dal am wi l ayah K ab upate n Ace h Jaya Te rb ang unnya Tang g ul Pe ng aman Pantai dal am wi l ayah K ab upate n Ace h

a.

Te rb ang unnya Je tty dal am b. wi l ayah K ab upate n Ace h Jaya c.

PAD Be rtamb ah

Juml ah Al at Be rat yang dapat te rpe l i hara de ng an b ai k a.

Jumlah PAD yang akan Tercapai

M e ni ng k atnya pe mb i naan Pe rse ntase te rl ayani jari ng an dan pe ng e mb ang an l i stri k b ag i masyarak at b i dang k e te nag al i stri k an a. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik b.

Jumlah rumah tangga pengguna listrik

c.

Jumlah tempat usaha/ industri yang dialiri listrik

Rupiah

1.900.000.000

%

99,90

Unit

99,90

KK

25.365,00

Unit

262,00


20

2.6. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntanbilitas

kinerja

Instansi

Pemerintah,

berisikan

pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antar atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) sebagaimana lampiran dibawah ini : Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1) (2) (3) 1 Terwujudnya Kualitas pelayanan Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran yang prima, cepat, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan. 2 Meningkatnya Pelayanan Persentase peningkatan pelayanan bidang Ke-PU-an Aparatur terhadap Masyarakat 3

Meningkatnya Kapasitas Sumber Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daya Aparatur Pemerintahan Pemerintahan

4


5

(4) 10,00 %

10,00 % 2,00 %

Persentase tingkat akuntabilitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

96,00 %


Terbangunnya Jalan dan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Jembatan Kabupaten yang handal Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik dan berkualitas Panjang Jalan dilalui Roda 4 (empat) Panjang Jalan Kabupaten dalan Kondisi Baik (> 40Km / Jam)

1,00 Dok. 94,04 % 60,00 % 467,59 km 135,42 km

6



7



8



135.611,0 meter

9



60,00 %

10 Meningkatnya pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

5,00 % 79,33 %


0,05 %



99,90 %

21

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1) (2) 11 Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Energi Bagi Masyarakat

(3) Persentase peningkatan Pemerataan Pelayanan Energi Bagi Masyarakat

(4) 3,00 %

12 Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perumahan/ permukiman bagi masyarakat 13 Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan secara terpadu dan berkelanjutan


67,50 %


71,25 %


98,00 %


20,00 Unit

14 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah


15 Meningkatnya pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya secara efektif dan optimal


16 Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku


1.300,00

80,00 %

5.026,00 Unit

17 Meningkatnya persentase rumah Persentase rumah tangga berakses air minum tangga terakses air minum 18 Terlaksananya kegiatan pengelolaan rawa dan sungai dalam rangka pengendalian banjir 19 Terbangunnya pusat - pusat pengendalian banjir di wilayah jalan penghubung dan wilayah aliran sungai 20 Terwujudnya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 21 Tersedianya Tanah Untuk Bangunan Gedung dan PSD Lingkungan

19,80 %


Jumlah panjang tanggul/ turap yang dibangun di wilayah jalan penghubung dan wilayah aliran sungai rawan longsor dan banjir

juta (Rp.)

6,00 Paket

1.500,00 meter


8,00 Unit


0,43

Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung dan PSD Lingkungan

2,00 Paket

2.7. Program untuk Pencapaian Sasaran Berdasarkan visi, Misi, tujuan sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya. Adapun program-program yang mendukung masing-masing Tahun 2016 sebagai berikut:


22

Tabel 2.3 Jumlah Program Pendukung Capaian Sasaran Diduk ung Jumlah Prog ram

No.

Sasaran Strate g is

1

Terwujudnya Kualitas pelayanan yang prima, cepat, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan.

1,00

2

Meningkatnya Pelayanan Aparatur terhadap Masyarakat

1,00

3


1,00

4

Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akuntabel.

1,00

5


1,00

6


1,00

7


1,00

8

Meningkatnya pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.

1,00

9


1,00

10


1,00

11


1,00

12

Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perumahan/ permukiman bagi masyarakat

1,00

13


1,00

14


1,00

15


1,00

16


1,00

17


1,00

18


1,00

19


1,00

20


1,00

21


1,00

2.8. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Indikator Kinerja Utama dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan criteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut :


23

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) No.

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

1

2

3

4

5

1

2

3

Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai Rasio Jaringan Irigasi (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan (%) air baku untuk air minum, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/ peningkatan/ rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/ embung/ bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (m') Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (m')

Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km) Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) (%) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) (Km) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (m')

4

Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman dan pertambangan melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah

Akses air minum (%)

9,6 %

Meter

15.900,0

Meter

1.500,0

%

78,71

Km

467,6

Km

135,4

Km

155,99

Meter

5.105,0

%

Rumah tangga pengguna air bersih (SR)

Unit

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (m')

Meter

Rumah tangga ber-Sanitasi (%) Lingkungan pemukiman kumuh (Ha.) Rumah layak huni (%)

71,2 135,0

%

79,3 0,433

%

71,2 79,30

Rasio permukiman layak huni (Unit/KK)


132.211,0

%

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (%) Lingkungan Pemukiman (m2)

19,80 5.026,0

Hektar

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%) Persentase rumah tinggal bersanitasi

80,0

0,79 M2

24

9.600.000,0

No. 1

5

Sasaran


2

Meningkatnya pemerataan pelayanan energi masyarakat serta meningkatnya pembinaan pengembangan bidang ketenagalistrikan

3

Satuan 4

Target 5

bagi Rumah tangga pengguna listrik (KK) dan Rasio ketersediaan daya listrik

Unit


%

99,90

Akses penerangan

%

99,90


25.365,0 3,89

25

AKUNTABILITAS KINERJA engukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. Suatu SKPK dapat dikatakan berhasil jika indikatorindikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian tujuan dan sasaran SKPK. Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui data internal dan eksternal. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja. Pengukuran kinerja mencakup tingkat capaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan mengunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) dan formulir Pengukuran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode evaluasi kinerja dan metode perbandingan capaian sasaran. Metode evaluasi kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir PK dan RKT, perbandingan dilakukan dengan melihat perbandingan antara

rencana dan realisasi untuk masing-masing

indikator kinerja kegiatan. Metode ini terutama akan bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang terjadi dalam organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya. 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja


26

Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumusan sebagai berikut : 1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus : Capaian indikator kinerja =

Realisasi Rencana

x 100%

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus :

Capaian indikator kinerja =

Rencana - (Realisasi-Rencana) Rencana

x 100%

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu : Skala Ordinal

Predikat/Kategori Sangat Baik Berhasil Cukup Berhasil Tidak Berhasil

> 85 70 > x < 85 55 > x < 70 < 55 Untuk

capaian

masing-masing

indikator

kinerja

sasaran

disimpulkan

berdasarkan “Metode Rata-rata Data Kelompok” Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nialai mean (ratarata)skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut :

Capaian Sasaran =

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Jumlah indikator kinerja sasaran


x 100%

27

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Sangat Berhasil

: 92,5

Berhasil

: 77,5

Cukup Berhasil

: 62,5

Tidak Berhasil

: 27,5

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi (performance

result) yang dicapai organisasi, selanjutnya akan dilihat performance gap yang ada serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun demikian, sangat disadari

bahwa kedua metode tersebut

membutuhkan

perumusan indikator kinerja yang relevan dan langsung, objektivitas dan tidak bias, spesifik, cukup, kuantitatif, terinci, praktis dan dapat diyakini. Kondisi inilah yang sepenuhnya belum dapat disajikan dalam LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 ini. Sampai saat ini keberhasilan programprogram banyak diukur dengan menggunakan indikator output dan outcome. 3.2. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya telah mampu merealisir secara maksimal seluruh target-target dari sasaran indikator kinerja 2016 yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2016. Dalam melaksanakan (merealisasikan) RKT 2016 yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya telah berhasil memenuhi sebahagian besar program dan kegiatan yang ada pada Tahun 2016. Nilai capaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara realiasasi dengan target sasaran kinerja yang direncanakan dikali dengan 100%. Sesuai dengan data kinerja tahunan sebagaimana terlihat pada tabel, maka sebaran nilai capaian kinerja sasaran yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :


28

3.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kenerja Tahun 2016 Adapun capaian kinerja Tahun 2016 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini : Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 NO. 1

2

SASARAN ST RAT EG IS Terwujudnya Kualitas pelayanan yang prima, cepat, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan. Meningkatnya Pelayanan Aparatur terhadap Masyarakat

3


4


5


INDIK AT OR K INERJ A Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Persentase peningkatan pelayanan bidang KePU-an Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Persentase tingkat akuntabilitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2016 SAT UAN T ARG ET

% CAPAIAN REALISASI

%

10,00

10,00

100,00

%

10,00

10,00

100,00

%

2,00

2,00

100,00

%

96,00

96,00

100,00

1,00

1,00

100,00


Dok.


%

94,04

84,65

90,01


%

60,00

67,31

112,18


km

467,59

503

107,54


km

135,42

158,82

117,28

6



%

5,00

5,00

100,00

7



%

79,33

78,26

98,66


29

N O.

S A S A RA N S T RA T EG IS

IN DIK A T OR K IN ERJ A

2016 SATUAN T A RG ET

8



meter

9



10


% CA PA IA N REA LIS A S I

135.611

135.280

99,76

%

60,00

60,00

100,00


%

0,05

0,05

100,00


%

99,90

99,90

100,00


%

3,00

3,00

100,00



%

67,50

67,50

100,00


%

71,25

71,25

100,00

13


%

98,00

95,00

96,94

Unit

20,00

19,00

95,00

1.300,00

602,90

46,38

80,00

53,57

66,96

5.026,00

5.522,00

109,87

19,80

21,75

109,87

11



Jumlah alat berat dan peralatan laboratorium kebinamargaan yang terpelihara Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah


juta (Rp.)

15



%

16



17



14

Unit

%


30

N O.

S AS ARAN S T RAT EG IS

IN DIK AT OR K IN ERJ A

2016 S AT U AN T ARG ET

% REALIS AS I CAPAIAN

18



Paket

6,0

6,0

100,00

19



meter

1.500,0

1.500,0

100,00

20



Unit

8,00

8,00

100,00


Unit

0,433

0,433

100,00


Paket

2,00

2,00

100,00

21


Rat a-rat a c apai an k i ne rja


97,6

31

Grafik 3.1. Persentase Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 % Indikator Kinerja

120,0 100,0 80,0

100,0 100,0 100,0

112,2

100,0 100,0 90,0

117,3 107,5 100,0

98,7

99,8

100,0 100,0 100,0 100,0

100,0

100,0

96,9

109,9 95,0

100,0

60,0 40,0

67,0

20,0

46,4

0,0


32

109,9 100,0

100,0

100,0

100,0

Apabila dilihat dari capaian kinerja rata-rata, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya memperoleh Nilai Sangat Baik. Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan capaian indikator kinerja yang menggambarkan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dalam memberi nilai tambah bagi Kabupaten Aceh Jaya. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja dari 21 (dua puluh satu) sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2016. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap indikator yang menyimpang jauh dari targetnya. Pada Tahun 2016 dari dua puluh satu sasaran dan dua puluh sembilan indikator kinerja hanya 25 (dua puluh lima) indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dengan capaian target sebesar 90,01%100%. Selebihnya 4 (empat) indikator tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan uraian : Indikator “Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik” ditargetkan sebesar 94,04% namun hanya terealisasi sebesar 84,65% atau dengan nilai capaian sebesar 90,01%. Hal ini disebabkan karena kondisi curah hujan yang cukup tinggi di kabupaten Aceh Jaya khususnya pada bulan Oktober s.d. Desember 2016 sehingga terjadinya banjir yang menyebabkan beberapa paket pekerjaan belum selesai dikerjakan. Selain itu keterbatasan anggaran dan keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Pekerjaan yang belum selesai realisasinya pada tahun 2016, maka akan menjadi paket luncuran di tahun 2017. - Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas, maka pada tahun berikutnya diharapkan proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal. - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan anggaran tambahan dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.


33

Indikator “Persentase jumlah rumah layak huni” ditargetkan sebesar 79,33% namun hanya dapat terealisasi sebesar 78,26% atau dengan nilai capaian sebesar 98,66%. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni. Sehingga jumlah pembangunan rumah layak huni pada tahun 2016 hanya dapat terbangun sejumlah 34 unit, dengan sumber anggaran dari dana Otsus 2016 dan APBK Aceh Jaya.. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan anggaran tambahan dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. - Selain itu untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas, maka pada tahun berikutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat

akan

berusaha

mendapatkan

solusi

untuk

mendukung keberhasilan Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni. Indikator “Jumlah Panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat” ditargetkan sebesar 135.611 m namun hanya dapat terealisasi sebesar 135.280 m atau dengan nilai capaian sebesar 99,75 %. Indikator ini dapat dikatakan berhasil karena gap antara target dan capaiannya hanya 0,25%. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian antara rencana awal dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan dilapangan. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Pada tahap penyusunan perencanaan SKPK dimasa yang akan datang maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan dengan penuh ketelitian dan dengan data yang akurat. Indikator “Persentase jumlah sarana dan prasarana Kebinamargaan dalam kondisi baik” ditargetkan sebesar 98% namun hanya dapat terealisasi sebesar 95% atau dengan nilai capaian sebesar 96,94%. Hal ini disebabkan karena

keterbatasan

anggaran

yang

tersedia

untuk

Kegiatan

Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan dan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat alat berat. Sehingga jumlah sarana dan


34

prasarana Kebinamargaan dalam kondisi baik pada tahun 2016 hanya mencapai 96,94%, dengan sumber anggaran dari APBK Aceh Jaya. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan berusaha memasukkan kegiatan – kegiatan tersebut diatas kedalam dokumen perncanaan SKPK dengan menambah jumlah anggaran sesuai dengan kebutuhan. Indikator “Jumlah alat berat dan peralatan laboratorium kebinamargaan yang terpelihara” ditargetkan sebanyak 20 unit namun hanya dapat terealisasi sebanyak 19 unit atau dengan nilai capaian sebesar 95%. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia untuk Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan dan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat alat berat. Sehingga jumlah alat berat dan peralatan laboratorium yang terpelihara pada tahun 2016 hanya mencapai 19 unit, dengan sumber anggaran dari APBK Aceh Jaya. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan berusaha memasukkan kegiatan – kegiatan tersebut diatas kedalam dokumen perncanaan SKPK dengan menambah jumlah anggaran sesuai dengan kebutuhan. Indikator “Jumlah penerimaan PAD dari

alat berat dan peralatan

laboratorium” ditargetkan sebesar Rp. 1.300.000.000,- namun hanya terealisasi sebesar Rp. 602.895.000,- atau dengan nilai capaian sebesar 46,38%. Hal ini disebabkan karena kondisi produktivitas sebagian peralatan sudah menurun sehingga memerlukan perawatan yang maksimal. Disamping itu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini adalah karena sebagian dari rekanan telah memiliki peralatan sendiri yang berarti semakin menurunnya tingkat permintaan sewa peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :


35

- Meningkatkan kegiatan pemeliharaan alat berat dan peralatan laboratorium secara maksimal untuk meningkakan produktivitas kerja alat. Indikator “Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik” ditargetkan sebesar 80% namun hanya dapat terealisasi sebesar 53,57% atau dengan nilai capaian hanya sebesar 66,96%. Hal ini disebabkan karena kondisi curah hujan yang cukup tinggi di kabupaten Aceh Jaya khususnya

pada

bulan

Oktober

s.d.

Desember

2016

sehingga

menyebabkan banjir di lokasi pekerjaan dan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Pekerjaan yang belum selesai realisasinya pada tahun 2016, maka akan menjadi paket luncuran di tahun 2017. - Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas, maka pada tahun berikutnya diharapkan proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal. 3.2.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2016 dengan tahun 2015, 2014 dan 2013 Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini. Tabel 3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja N o.


1

2

1

Terwujudnya Kualitas pelayanan yang prima, cepat, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan. Meningkatnya Pelayanan Aparatur terhadap Masyarakat

2

3

Ind i k at or K i ne rja 3


Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Persentase peningkatan pelayanan bidang KePU-an Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan

S at uan 4

Re al i s as i Re al i s as i Re al i s as i 2013 2014 2015 5

6

7

2016 T arg e t 6

Re al i s as i 7

K at e g ori N i l ai c apai an 8

9

%

5,00

7,00

8,00

10,00

10,00

100,00

Sangat baik

%

5,00

4,00

5,00

10,00

10,00

100,00

Berhasil

%

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

100,00

Sangat baik


36

No. 1

4

5

Sas aran Strate g i s 2



Ind i k ator K i ne rja

Satuan


2016 T arg e t

Re al i s as i

Ni l ai K ate g ori capai an

3

4

5

6

7

6

7

8

9


%

90,00

90,00

95,00

96,00

96,00

100,00

Sangat baik


Dok.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

Sangat baik


%

67,87

80,80

75,30

94,04

84,65

90,01

Sangat baik


%

34,34

48,50

55,11

60,00

67,31

112,18

Sangat baik


km

337

402

447

467,59

503

107,54

Sangat baik


km

113,71

124,77

137,49

135,42

158,82

117,28

Sangat baik

6



%

3,00

3,00

4,00

5,00

5,00

100,00

Sangat baik

7



%

75,73

76,93

78,13

79,33

78,26

98,66

Sangat baik

8



meter

129.577

133.430

134.400

135.611

135.280

99,76

Sangat baik

9



%

56,93

57,95

59,80

60,00

60,00

100,00

Sangat baik

10



%

0,07

0,08

0,92

0,05

0,05

100,00

sangat baik


%

98,87

98,95

99,85

99,90

99,90

100,00

sangat baik


%

2,50

2,60

2,80

3,00

3,00

100,00

sangat baik



%

51,80

56,33

57,47

67,50

67,50

100,00

Sangat baik


%

67,65

68,85

70,05

71,25

71,25

100,00

Berhasil

13


%

89,47

89,47

94,74

98,00

95,00

96,94

Sangat baik

Unit

17,00

17,00

18,00

20,00

19,00

95,00

Sangat baik

11





37

N o. 1




6

K at e g ori N i l ai c apai an

4

juta (Rp.)

950,00

951,61

617,30

1.300,00

602,90

46,38

Tidak berhasil

15



%

31,00

32,76

37,80

80,00

53,57

66,96

Cukup berhasil

16



3.515,00

4.053,00

4.404,00

5.026,00

5.522,00

109,87

Sangat baik

17



%

13,84

15,96

17,35

19,80

21,75

109,87

Sangat baik

18



Paket

19,0

13,0

9,0

6,0

6,0

100,00

Sangat baik

19



meter

2.000,0

1.374,0

3.698,3

1.500,0

1.500,0

100,00

Sangat baik

20



Unit

50,00

58,00

29,00

8,00

8,00

100,00

Sangat baik


Unit

0,427

0,430

0,433

0,433

0,433

100,00

Sangat baik


Paket

0,00

0,00

1,00

2,00

2,00

100,00

Sangat baik


7

Re al i s as i

3

21

6

T arg e t


Unit

5

2016


14

2

S at uan

7

8


98,3

Dari kedua puluh satu sasaran dan dua puluh sembilan indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2016 telah dapat terlihat perbandingan dengan capaian indikator kinerja pada tahun – tahu sebelumnya (2015, 2014, 2013). Hampir semua indikatornya mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, namun ada beberapa indikator yang tingkat capaiannya tidak beraturan atau naik turun. Indikator – indikator tersebut yaitu : - Indikator persentase peningkatan pelayanan bidang Ke-PU-an; pada tahun 2014 mengalami penurunan capaiannya sebesar 1%. - Indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik; pada tahun 2015 mengalami penurunan nilai capaiannya, hal ini


38

9

disebabkan adanya perubahan status ruas jalan kabupaten sesuai Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Tahun 2015. Sehingga angka pembanding untuk capaian indikator ini berubah dari 497,2 km menjadi 594,04 km. - Indikator persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; pada tahun 2016 mengalami penurunan nilai capaiannya. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan kewenangan dalam urusan ketenagalistrikan, mulai tahun 2017 urusan pertambangan, energi dan sumber daya mineral tidak lagi menjadi bagian dari Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sehingga pada tahun 2016 anggaran untuk urusan pertambangan, energi dan sumber daya mineral sudah berkurang. - Indikator jumlah rawa dan sungai yang dinormalisasikan; indikator ini terus mengalami penurunan tingkat capaiannya, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang ada. - Indikator jumlah panjang tanggul/ turap yang dibangun di wilayah jalan penghubung dan wilayah aliran sungai rawan longsor dan banjir; indikator ini mengalami perubahan capaiannya setiap tahun yang disebabkan besarnya dana yang dianggarkan setiap tahun. - Indikator jumlah sarana/ fasilitas publik yang terbangun; indikator ini mengalami perubahan capaiannya setiap tahun yang disebabkan besarnya dana yang dianggarkan setiap tahun. 3.2.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target RPJM yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2016

No.



Sat uan

T arg e t T e rcapai Ak hi r Ni l ai / T i d ak T arg e t Re al i s as i Capai an RPJ M T e rcapai ( 2016) ( %) 10,00 10,00 100,00 100,00 Tercapai

1


Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran

%

2

Meningkatnya Pelayanan Aparatur terhadap Masyarakat Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan

Persentase peningkatan pelayanan bidang Ke-PUan Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan

%

10,00

10,00

100,00

100,00

Tercapai

%

2,00

2,00

100,00

95,00

Tercapai

3


39

2016

N o. 4

5

Sas aran St rat e g i s Terwujudnya sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel.


T arg e t T e rcapai Ak hi r N i l ai / T i d ak Re al i s as i Capai an RPJ M T e rcapai ( 2016) ( %) 96,00 100,00 98,00 Tercapai


Sat uan


%

96,00


Dok.

1,00

1,00


%

94,04


%


T arg e t

100,00

5,00

Tercapai

84,65

90,01

99,07

Tidak Tercapai

60,00

67,31

112,18

70,00

Tercapai

km

467,59

502,83

107,54


km

135,42

158,82

117,28

492,59

Tercapai

100,00

95,00

Tercapai

492,6

Tercapai

6



%

5,00

5,00

7



%

79,33

78,26

98,66

80,5

Tidak Tercapai

8



meter

135.611

135.280

99,76

658.255

Tidak Tercapai

9



%

60,00

60,00

100,00

70,00

Tercapai



%

0,05

0,05

100,00

95,00

Tercapai


%

99,90

99,90

100,00

99,98

Tercapai

10

11



%

3,00

3,00

100,00

100,00

Tercapai

12

Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perumahan/ permukiman bagi masyarakat


%

67,50

67,50

100,00

70,00

Tercapai


%

71,25

71,25

100,00

72,45

Tercapai


%

98,00

95,00

96,94

96,00

Tidak Tercapai

13



40

2016

N o.


T arg e t T e rc apai Ak hi r N i l ai / T i d ak RPJ M Re al i s as i Capai an T e rc apai ( 2016) ( %) 19,00 95,00 20,00 Tidak Tercapai


S at uan


Unit

20,00

juta (Rp.)

1.300

602,90

46,38

1.900,0

Tidak Tercapai

66,96

90,00

Tidak Tercapai

T arg e t

14



15

Meningkatnya pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya secara efektif dan optimal Meningkatnya Penyediaan


%

80,00

53,57


Unit

5026,00

5522,00

109,87

5.656,0

Tercapai

16

dan Pengelolaan Air Baku 17



%

19,80

21,75

109,87

22,28

Tercapai

18



Paket

6,00

6,00

100,00

60,0

Tercapai

19


meter

1500,00

1500,00

100,00

8.583,0

Tercapai

20


Jumlah panjang tanggul/ turap yang dibangun di wilayah jalan penghubung dan wilayah aliran sungai rawan longsor dan banjir Jumlah sarana/ fasilitas publik yang terbangun

Unit

8,00

8,00

100,00

165,00

Tercapai


0%

0,433

0,433

100,00

0,43

Tercapai


Paket

2,00

2,00

100,00

6,00

Tercapai

21



98,29

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 21 (dua puluh satu) sasaran strategis dan 29 indikator kinerja sasaran, dari capaian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja sasaran atau 93,10% dikategorikan sangat baik, 1 (satu) indikator kinerja sasaran atau 3,45% dikategorikan cukup berhasil dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran atau 3,45% dikategorikan tidak berhasil. Dengan demikian masih terdapat indikator kinerja


41

sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan atau berkategori tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beserta simpulan ratarata sesuai dengan “Metode rata-rata data kelompok” maka hasil penyimpulan sasaran untuk capaian masing-masing sasaran disajikan sebagai berikut : Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2016

No.


Capai an K i ne rja ( %)

Sk al a Pe ng uk uran Ord i nal Sang at b e rhas i l

Be rhas i l

Cuk up Be rhas i l

T i d ak Be rhas i l

> 85

70 – 85

55 – 70

< 55

1


100,00

√

2

Meningkatnya Pelayanan Aparatur terhadap Masyarakat

100,00

√

3


100,00

√

4


100,00

√

5


106,75

√

6


100,00

√

7


98,66

√

8

Meningkatnya pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.

99,76

√

9


100,00

√

10


100,00

√


100,00

√


100,00

√

13 Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan secara terpadu dan berkelanjutan

95,97

√

14 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

46,38

11


√

42

No.

Capai an K i ne rja ( %)


15 Meningkatnya pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya secara efektif dan optimal

Sk al a Pe ng uk uran Ord i nal Sang at b e rhas i l

Be rhas i l

Cuk up Be rhas i l

T i d ak Be rhas i l

> 85

70 – 85

55 – 70

< 55

66,96

√

16 Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

109,87

√

17 Meningkatnya persentase rumah tangga terakses air minum

109,87

√

18 Terlaksananya kegiatan pengelolaan rawa dan sungai dalam rangka pengendalian banjir

100,00

√

19 Terbangunnya pusat - pusat pengendalian banjir di wilayah jalan penghubung dan wilayah aliran sungai

100,00

√

20 Terwujudnya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

100,00

√

21 Tersedianya Tanah Untuk Bangunan Gedung dan PSD Lingkungan

100,00

√

3.2.4. Analisis Penyebab keberhasilan dan Kegagalan serta Solusinya. a. Sasaran 1 : Terwujudnya Kualitas pelayanan yang prima, cepat, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan. 2016 Ind i k at or K i ne rja Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran

Re al i s as i Re al i s as i Re al i s as i Sat uan 2013 2014 2015 %

5,00

7,00

8,00

T arg e t 10,00

Re al i s as i

N i l ai capai an

10,00

100,00

K at e g ori Sangat berhasil

T arg e t Ak hi r RPJ M ( 2017) 100,0

Sasaran 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 1 (satu) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran yang dapat direalisasikan adalah sebesar 10% hasil ini sesuai dengan target yang direncanakan sebelumnya yaitu sebesar 10% atau dengan nilai capaian sebesar 100,00%. Keberhasilan capaian indikator ini sangat


43

dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, baik sumber daya manusia maupun dukungan sumber daya keuangannya. b. Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Aparatur terhadap Masyarakat. 2016 Re al i s as i Re al i s as i Re al i s as i Sat uan 2013 2014 2015

Ind i k at or K i ne rja Persentase peningkatan pelayanan bidang KePU-an

%

5,00

4,00

T arg e t

5,00

Re al i s as i

N i l ai capai an

10,00

100,00

10,00


T arg e t Ak hi r RPJ M ( 2017) 100,0

Sasaran 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 2 (dua) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Persentase peningkatan pelayanan bidang Ke-PU-an yang dicapai adalah sebesar 10%, hasil ini sesuai dengan target yang direncanakan sebelumnya yaitu sebesar 10% atau dengan nilai capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 terlihat bahwa realisasi untuk indikator ini mengalami kanaikan sebesar 5,00%. Adapun jenis – jenis kebutuhan yang digunakan untuk menunjang pelayanan bidang ke-PU-an pada sasaran 2 (dua) ini antara lain pengadaan meubeleur,

peralatan

kantor,

pemeliharaan

kenderaan

dinas,

pemeliharaan bangunan gedung kantor dan operasional kantor lainnya. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja aparatur. c. Sasaran

3

:

Meningkatnya

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

Pemerintahan. 2016 Ind i k at or K i ne rja Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan

Re al i s as i Re al i s as i Re al i s as i Sat uan 2013 2014 2015 %

1,00

1,00

2,00

T arg e t 2,00

Re al i s as i

N i l ai capai an

2,00

100,00

K at e g ori

T arg e t Ak hi r RPJ M ( 2017)

Sangat berhasil


95,0

44

Sasaran 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 3 (tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Pada tahun 2016 pelaksanaan pelatihan atau pendidikan formal telah terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah direncanakan yaitu dengan realisasi sebesar 2,00% atau dengan nilai capaian 100,00%. Pada pelaksanaan pelatihan atau pendidikan formal yang telah dilaksanakan jumlah pegawai yang dikirim adalah sebanyak 4 orang. Dengan terlaksananya pelatihan tersebut diharapkan akan membantu meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. d. Sasaran 4 : Terwujudnya sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel. T arg e t A k hi r RPJ M ( 2017)

2016 Ind i k at or K i ne rja

S at uan


T arg e t

Re al i s as i

N i l ai c apai an

K at e g ori


%

90,00

90,00

95,00

96,00

96,00

100,00

Sangat berhasil

98,0


Dok.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

Sangat berhasil

5,0

Sasaran 4 (empat) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 4 (empat) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Pada Tahun 2016 pelaksanaan penyusunan data base telah terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah direncanakan yaitu dengan realisasi sebesar 96,00% atau dengan nilai capaian 100,00%. Dengan tersedianya data base diharapkan akan membantu dan mempermudah dalam setiap proses perencanaan dan proses pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. - Adapun jumlah data base yang tersusun adalah sebanyak 1 (satu) dokumen, dan jika dibandingkan dengan target capaian sampai akhir periode RPJM maka sasaran 4 (empat) ini akan dapat tercapai


45

e. Sasaran 5 : Terbangunnya Jalan dan Jembatan Kabupaten yang handal dan berkualitas. 2016 Re al i s as i Re al i s as i Re al i s as i S at uan 2013 2014 2015


T arg e t

Re al i s as i

N i l ai c apai an

K at e g ori

T arg e t A k hi r RPJ M ( 2017)


%

67,87

80,80

75,30

94,04

84,65

90,01

Sangat berhasil

99,1


%

34,34

48,50

55,11

60,00

67,31

112,18

Sangat berhasil

70,0


km

337

402

447

467,59

503

107,54

Sangat berhasil

492,6


km

113,71

124,77

137,49

135,42

158,82

117,28

Sangat berhasil

492,6

Sasaran 5 (lima) terdiri dari 4 (empat) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai rata-rata sebesar 106,75% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 5 (lima) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Salah satu infrastruktur yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah infrastruktur bidang transportasi yang termasuk didalamnya pembangunan jalan maupun jembatan. Untuk itu pada Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah berhasil melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 55.460 meter (95,1%) dari total target yang direncanakan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 58.316 meter atau dengan nilai capaian 90,01% masuk katagori keberhasilan sangat berhasil. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja ini antara lain kondisi curah hujan yang cukup tinggi di kabupaten Aceh Jaya khususnya pada bulan Oktober s.d. Desember 2016 sehingga menyebabkan beberapa paket pekerjaan tidak bisa selesai sampai batas akhir tahun anggaran. Disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Jika melihat angka yang ditargetkan sampai akhir RPJM (tahun 2017) yaitu 492.590 meter sedangkan hasil yang telah dicapai sampai tahun 2016 adalah 502.830 meter maka indikator ini sudah mencapai target. Data ini mengacu pada Surat


46

Keputusan Bupati Aceh Jaya Tahun 2012 tentang nama dan ruas jalan kabupaten. Namun jika analisis dan perbandingan data dilakukan berdasarkan SK Bupati tahun 2015 tentang perubahan nama dan ruas jalan kabupaten maka capaian indikator ini belum tercapai. Untuk target tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Pekerjaan yang belum selesai realisasinya pada Tahun 2016, maka akan dijadikan paket pekerjaan luncuran di tahun 2017. b. Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas,

maka

pada

tahun

berikutnya

diharapkan

proses

pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal. - Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik Kelancaran arus transportasi sangat berperan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah untuk itu pembangunan dan peningkatan jembatan mutlak diperlukan jika ingin memajukan kemajuan ekonomi suatu daerah. Pada Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melaksanakan pembangunan jembatan dengan nilai capaian 112, 18% masuk katagori sangat berhasil dan jembatan yang terbangun yaitu sepanjang 735,1 meter. Sehingga pada tahun 2016 proporsi jembatan dalam kondisi baik menjadi 67,31% melebihi target yang direncanakan yaitu 60%. Namun demikian ada beberapa hal yang menjadi kendala sehingga pencapaian target kinerja ini antara lain kondisi curah hujan yang cukup tinggi dan keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa. Mengingat angka yang ditargetkan sampai akhir RPJM (tahun 2017) belum tercapai yaitu sebesar 70%. Maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai sisa target indikator sampai akhir masa RPJM yaitu 2,69% lagi. b. Untuk menghindari agar tidak terjadinya kegagalan, maka pada tahun berikutnya diharapkan proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal.


47

c. Mengupayakan sumber-sumber dana lain baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya - Panjang Jalan dilalui Roda 4 (empat) Salah satu infrastruktur yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah infrastruktur bidang transportasi yang termasuk didalamnya pembangunan jalan maupun jembatan. Pada tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah berhasil melaksanakan pembangunan jalan sehingga panjang jalan yang dilalui roda 4 (empat) bertambah menjadi 502,83 km dari total target yang direncanakan yaitu sebesar 467,59 km atau dengan nilai capaian 107,53% masuk katagori sangat berhasil. Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja ini antara lain kondisi curah hujan sehingga menyebabkan beberapa paket pekerjaan tidak bisa selesai sesuai jadwal kontrak. Disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga mempengaruhi kinerja indikator ini. Jika melihat angka yang ditargetkan sampai akhir RPJM (tahun 2017) yaitu 492.590 meter sedangkan hasil yang telah dicapai sampai tahun 2016 adalah 502.830 meter maka indikator ini sudah mencapai target. Data ini mengacu pada Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Tahun 2012 tentang nama dan ruas jalan kabupaten. Namun jika analisis dan perbandingan data dilakukan berdasarkan SK Bupati tahun 2015 tentang perubahan nama dan ruas jalan kabupaten maka capaian indikator ini belum tercapai. Untuk target tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas,

maka

pada

tahun

berikutnya

diharapkan

proses

pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal. - Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40Km / Jam). Untuk meningkatkan kualitas transportasi, pada Tahun 2016 telah dilaksanakan pembangunan jalan dengan total panjang yaitu 55,46 km dengan rincian 34,13 km perkerasan dan 21,33 km jalan hotmix


48

sehingga panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40Km / Jam) bertambah menjadi 58,82 km atau dengan nilai capaian 117,28% masuk dalam katagori Sangat behasil. Walaupun dalam pelaksanaan indikator ini tidak ada kendala yang berarti, namun mengingat tingkat capaian yang ditargetkan pada akhir RPJM (2017) belum tercapai sepenuhnya maka ada beberapa upaya yang akan dilakukan : a. Mengupayakan sumber-sumber dana lain baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya agar pencapaian target indikator ini dapat terwujud. Grafik 3.2 Peningkatan Capaian Indikator Sasaran 5 600 500

503 447 402

400

337

Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik (%)

300 200 100

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

113,7

68

124,8

81

34

49

0

2013

2014

137,5 75

55

2015

158,8 85

67

Panjang Jalan dilalui Roda 4 (km) Panjang Jalan Kabupaten dalan Kondisi Baik (> 40Km / Jam) (km)

2016

Pembangunan jalan hotmix


49

Peningkatan jalan

Pembangunan jalan tanggul (rabat beton)

Pembangunan jembatan


50

f. Sasaran 6 : Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penambangan. 2016 Ind i k at or K i ne rja Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penambangan

Re al i s as i Re al i s as i Re al i s as i S at uan 2013 2014 2015 %

3,00

3,00

T arg e t

4,00

5,00

Re al i s as i

N i l ai c apai an

5,00

100,00

K at e g ori


Sangat berhasil

95,0

Sasaran 6 (enam) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 5 (lima) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penambangan dalam Tahun 2016 ditargetkan 5,00% dan dapat derealisasikan sebesar 5,00% atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dilihat pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2013, 2014 dan 2015 maka terlihat bahwa capaian indikator ini terus mengalami peningkatan. Capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah tenaga teknis bidang pertambangan, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang izin usaha pertambangan dan usaha pertambangan illegal. Adapun beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator ini yaitu masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum memahami tentang izin usaha, penambangan illegal dan dampak negatif dari penambangan illegal. Upaya Pemecahan masalah ini antara lain memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman tentang izin usaha, penambangan illegal dan dampak negatif dari penambangan illegal.


51

Grafik 3.3 Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan penambangan (%) 5 4 3 2 1 0

3

2013

3

2014

4

2015

5

2016

g. Sasaran 7 : Meningkatnya jumlah rumah/ tempat tinggal yang layak huni. 2016 Ind i k at or K i ne rja Persentase jumlah rumah layak huni

S at uan %

Re al i s as i Re al i s as i Re al i s as i 2013 2014 2015 75,73

76,93

78,13

T arg e t 79,33

Re al i s as i

N i l ai c apai an

78,26

98,66

K at e g ori


Sangat berhasil

80,5

Sasaran 7 (tujuh) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 98,66% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 7 (tujuh) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja Persentase jumlah rumah layak huni pada tahun 2016 ditargetkan 79,33% dan hanya dapat direalisasikan sebesar 78,26% atau dengan capaian 98,66% masuk dalam katagori Sangat berhasil. Pada tahun 2016 jumlah rumah layak huni yang terbangun adalah sebanyak 34 unit dengan sumber dana APBK dan Otsus. Jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya maka capaian indikator ini terus mengalami peningkatan. Dan jika kita melihat target capaian sampai akhir RPJM (2017) maka pada tahun 2017 capaian indikator ini minimal harus mencapai 2,24%. Untuk mencapai target indikator ini perlu dilakukan usaha antara lain mengupayakan sumber-sumber dana lain baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya agar pencapaian target indikator ini dapat terwujud.


52

Grafik 3.4 Persentase jumlah rumah layak huni 78,5 78 77,5 77 76,5 76 75,5 75 74,5 74

78,128

78,264

Tahun 2015

Tahun 2016

76,928 75,728

Tahun 2013

Tahun 2014

Berdasarkan kecamatan, jumlah pembangunan rumah duafa tahun 2015 maka kecamatan Krueng Sabee adalah Kecamatan yang paling banyak mendapatkan pembangunan rumah duafa dan yang paling sedikit adalah kecamatan Sampoiniet. Pada tahun 2014 dari jumlah total pembanguan rumah, maka Kecamatan Krueng Sabee juga menjadi kecamatan yang paling banyak mendapatkan pembangunan rumah dan yang paling sedikit kecamatan Indra Jaya. Dan pada tahun 2013 yang paling banyak adalah kecamatan Panga sedangkan kecamatan yang lain mendapatkan jumlah yang sama, seperti terlihat pada tabel dibawah ini : J uml ah Pe mb ang unan Rumah N o. N ama K e c amat an

T ahun 2013

T ahun 2014

T ahun 2015

Ket.

T ahun 2016

1

Pasie Raya

1,00

10,00

5,00

4,00

2

Teunom

1,00

10,00

5,00

3,00

3

Panga

12,00

10,00

5,00

5,00

4

Krueng Sabee

1,00

11,00

11,00

5,00

5

Setia Bakti

1,00

10,00

5,00

3,00

6

Darul Hikmah

1,00

10,00

5,00

4,00

7

Sampoiniet

1,00

10,00

4,00

3,00

8

Indra Jaya

1,00

9,00

5,00

4,00

9

Jaya

1,00

10,00

5,00

3,00

Termasuk Rehab


53

Grafik 3.5 Grafik Jumlah Pembangunan Rumah Berdasarkan Kecamatan 12 10 8 6

Tahun 2013

4

Tahun 2014

2

Tahun 2015

0

Tahun 2016

Pembangunan rumah layak huni h. Sasaran 8 : Meningkatnya pembangunan saluran drainase/ goronggorong. 2016 Ind i k at or K i ne rja Jumlah Panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

Re al i s as i Re al i s as i Re al i s as i S at uan 2013 2014 2015 meter

129.577

133.430

134.400

T arg e t 135.611

Re al i s as i

N i l ai c apai an

135.280

99,76


T arg e t A k hi r RPJ M ( 2017) 658.255,0

Sasaran 8 (delapan) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 99,76% dengan kategori


54

Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 8 (delapan) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja Jumlah Panjang drainase

dalam kondisi baik/

pembuangan aliran air tidak tersumbat dalam tahun 2016 ditargetkan sebesar 135.611 meter dan dapat direalisasikan sepanjang 135.280 meter atau dengan capaian 99,76%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, 2014 dan tahun 2015 maka capaian indikator ini terus mengalami peningkatan. Peningkatan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung Program pembangunan saluran drainase/gorong gorong bagi masyarakat. Mengingat target capaian pada akhir periode RPJM (2017) begitu besar yaitu 658.255 meter maka sangat mustahil indikator ini akan memenuhi target capaiannya. Upaya Pemecahan masalah ini antara lain mengupayakan sumbersumber dana lain baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya agar pencapaian target indikator ini dapat terwujud ditahun berikutnya. Grafik 3.6 Grafik Jumlah Panjang drainase dalam kondisi baik 140.000 135.000 130.000

133.430

134.400

135.280

129.577

125.000 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Pembangunan saluran drainase


55

i. Sasaran 9 : Meningkatnya Pembangunan turap/talud/bronjong. 2016 Ind i k at or K i ne rja Persentase Jumlah Panjang turap/ talud dalam kondisi baik

S at uan %


57,95

59,80

T arg e t

Re al i s as i

N i l ai c apai an

60,00

100,00

60,00

K at e g ori


Sangat berhasil

70,0

Sasaran 9 (sembilan) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 9 (sembilan) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja Persentase jumlah panjang turap/ talud dalam kondisi baik dalam tahun 2016 ditargetkan 60% dan dapat direalisasikan sebanyak 60% atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, 2014 dan 2015 maka capaian indikator ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang cukup memadai dari tahun ke tahun. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber-sumber dana tambahan baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya untuk meningkatkan capaian target indikatornya. Grafik 3.7 Persentase Jumlah Panjang turap/ talud dalam kondisi baik 60 59 58

60

60

Tahun 2015

Tahun 2016

58 57

57 56 55 Tahun 2013

Tahun 2014


56

j. Sasaran 10 : Meningkatnya pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. 2016 Ind i k at or K i ne rja

S at uan


T arg e t

Re al i s as i

N i l ai c apai an

K at e g ori



%

0,07

0,08

0,92

0,05

0,05

100,00

Sangat berhasil

95,0


%

98,87

98,95

99,85

99,90

99,90

100,00

Sangat berhasil

100,0

Sasaran 10 (sepuluh) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai rata – rata sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 10 (sepuluh) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator

kinerja

pengembangan

Persentase

bidang

peningkatan

ketenagalistrikan

pembinaan

pada

tahun

dan 2016

ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 0,05% dan dapat direalisasikan sebesar 0,05% atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, 2014 dan 2015 maka capaian indikator ini mengalami penurunan. Penurunan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang kurang memadai pada tahun 2016. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, Namun pada tahun 2017

Program

pembinaan

dan

pengembangan

bidang

ketenagalistrikan tidak lagi menjadi bagian dari Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. - Indikator kinerja Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 99,9% dan dapat direalisasikan sebesar 99,9% atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, 2014 dan 2015 maka capaian indikator ini terus mengalami peningkatan. Peningkatan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang cukup pada tahun 2016. Jumlah rumah tangga


57

pengguna listrik pada tahun 2016 berjumlah 25.365 unit atau mengalami peningkatan sejumlah 12 unit. Sedangkan target capaian sampai akhir RPJM (2017) adalah 25.385 unit, jadi untuk memenuhi target tersebut pada tahun 2017 harus memenuhi capaian minimal yaitu 20 unit. Namun pada tahun 2017 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan tidak lagi menjadi bagian dari Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Grafik 3.8 Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan (%) 0,92

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0

Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 0,07

0,08

Tahun 2013

Tahun 2014

0,05

Tahun 2015

Tahun 2016

Grafik 3.9 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)

100,0 99,8 99,6 99,4 99,2 99,0 98,8 98,6 98,4 98,2

99,9

98,9

Tahun 2013

99,9

98,9

Tahun 2014


Tahun 2015

Tahun 2016


58

k. Sasaran 11 : Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Energi Bagi Masyarakat. 2016 Ind i k at or K i ne rja

S at uan



%

2,50

2,60

T arg e t

2,80

3,00

Re al i s as i

N i l ai c ap ai an

3,00

100,00


T arg e t A k hi r RPJ M ( 2017) 100,0

Sasaran 11 (sebelas) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 11 (sebelas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja Persentase peningkatan pemerataan pelayanan energi bagi masyarakat dalam Tahun 2016 ditargetkan 3% dan dapat direalisasikan sebanyak 3% atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, 2014 dan 2015 maka terlihat capaian indikator ini terus mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2017 Program Pemerataan Pelayanan Energi Bagi Masyarakat tidak lagi menjadi bagian dari Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. . Grafik 3.10 Persentase peningkatan Pemerataan Pelayanan Energi 3,0 3 2,9

2,8

2,8 2,7 2,6

2,6 Persentase peningkatan Pemerataan Pelayanan Energi

2,5

2,5 2,4 2,3 2,2 Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


59

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik

l. Sasaran 12 : Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perumahan/ permukiman bagi masyarakat. 2016 Ind i k at or K i ne rja

Sat uan


T arg e t

Re al i s as i

N i l ai capai an

K at e g ori



%

51,80

56,33

57,47

67,50

67,50

100,00

Sangat berhasil

70,0


%

67,65

68,85

70,05

71,25

71,25

100,00

Sangat berhasil

72,4

Sasaran 12 (dua belas) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 12 (dus belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik dalam Tahun 2016 ditargetkan sebesar 67,50% dan dapat direalisasikan sebesar 67,50% atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Pada tahun 2016 total panjang jalan lingkungan yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah 8.526 meter sehingga sampai dengan


60

tahun 2016 total jalan lingkungan dalam kondisi baik menjadi 57.375 meter. Jika dilihat target yang ingin dicapai sampai akhir RPJM (2017) yaitu sebesar 70% berarti pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus mampu membangun jalan lingkungan sepanjang 2.125 meter atau 2,25%. - Indikator kinerja Persentase rumah tinggal bersanitasi dalam tahun 2016 ditargetkan sebesar 71,25% dan dapat direalisasikan sebesar 71,25% atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Pada tahun 2016 jumlah pembangunan rumah bersanitasi yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah 34 unit, pembangunan septic tank 5 unit dan pembangunan toilet sebanyak 3 unit sehingga sampai dengan tahun 2016 total rumah tinggal bersanitasi menjadi 17.812 unit. Jika dilihat target yang ingin dicapai sampai akhir RPJM (2017) yaitu sebesar 72,4% berarti pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus mampu meningkatkan jumlah rumah bersatitasi sebesar 1,15%. Grafik 3.11 Pembangunan sarana dan prasarana perumahan/ permukiman Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik

57,5

56,3

Tahun 2013

Tahun 2014

71,25

70,048

68,848

67,648 51,8


Tahun 2015

67,5

Tahun 2016

m.Sasaran 13 : Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan secara terpadu dan berkelanjutan. 2016 Ind i k at or K i ne rja Persentase jumlah sarana dan prasarana Kebinamargaan dalam kondisi baik Jumlah alat berat dan peralatan laboratorium kebinamargaan yang terpelihara

Re al i s as i Re al i s as i Re al i s as i Sat uan 2013 2014 2015

T arg e t

Re al i s as i

N i l ai capai an

K at e g ori


%

89,47

89,47

94,74

98,00

95,00

96,94

Sangat berhasil

96,0

Unit

17,00

17,00

18,00

20,00

19,00

95,00

Sangat berhasil

20,0


61

Sasaran 13 (tiga belas) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 95,97% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 13 (tiga belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator

kinerja

Persentase

jumlah

sarana

dan

prasarana

Kebinamargaan dalam kondisi baik dalam Tahun 2016 ditargetkan sebesar 98% dan dapat direalisasikan sebesar 95% atau dengan capaian 96,94%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya maka terlihat bahwa capaian indikator ini terus mengalami peningkatan. Dalam pelaksanaan program untuk mendukung capaian indikator ini memang tidak ada kendala yang berarti namun untuk masa yang akan datang diperlukan dukungan anggaran yang lebih maksimal. - Indikator kinerja Jumlah alat berat dan peralatan laboratorium kebinamargaan yang terpelihara

pada tahun 2016 ditargetkan

sebanyak 20 unit dan hanya dapat direalisasikan sebanyak 19 unit atau dengan capaian 95%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya maka terlihat bahwa capaian indikator ini terus mengalami peningkatan. Dalam pelaksanaan program untuk mendukung capaian indikator ini memang tidak ada kendala yang berarti namun untuk masa yang akan datang diperlukan dukungan anggaran yang lebih maksimal. Grafik 3.12 Persentase jumlah sarana dan prasarana Kebinamargaan dalam kondisi baik 94,7

96,0

95,00

94,0 92,0

89,47

89,47

90,0 88,0 86,0

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Persentase jumlah sarana dan prasarana Kebinamargaan dalam kondisi baik


62

Grafik 3.13 Jumlah alat berat dan peralatan laboratorium kebinamargaan yang terpelihara 20,0

19,00

19,0 18,0

17,00

17,0

18,0

17,00

16,0 Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


n. Sasaran 14 : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 2016 Ind i k at or K i ne rja Jumlah penerimaan PAD dari alat berat dan peralatan laboratorium

S at uan juta (Rp.)


951,61

617,30

T arg e t 1.300,00

Re al i s as i

N i l ai c apai an

602,90

46,38

K at e g ori Tidak berhasil


Sasaran 14 (empat belas) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 46,38% dengan kategori Tidak berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 14 (empat belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja Jumlah penerimaan PAD dari

alat berat dan

peralatan laboratorium pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 602.895.000,- atau dengan capaian 46,38%, masuk dalam katagori Tidak berhasil. Penerimaan daerah dari alat berat jika dibandingkan dengan tahun 2013, 2014 dan 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena kondisi produktivitas sebagian peralatan sudah menurun sehingga memerlukan perawatan yang maksimal. Disamping itu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini adalah karena sebagian dari rekanan telah memiliki peralatan sendiri yang berarti semakin menurunnya tingkat permintaan sewa peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum. Usulan pemecahan

masalah

dan

hambatan

tersebut

adalah


perlu

63

penambahan armada alat berat baru karena armada yang ada saat ini banyak yang sudah kurang produktif (rusak) karena usianya yang sudah lama. Grafik 3.14 Penerimaan PAD dari alat berat dan peralatan laboratorium 1.000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0

951,61

950,00

617,30

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

602,90

Tahun 2016

o. Sasaran 15 : Meningkatnya pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya secara efektif dan optimal. 2016 Ind i k at or K i ne rja Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik


31,00

32,76

37,80

T arg e t 80,00

Re al i s as i

N i l ai c apai an

53,57

66,96

K at e g ori Cukup berhasil


Sasaran 15 (lima belas) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai capaian sebesar 66,96% dengan kategori Cukup berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 15 (lima belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 80% dan hanya dapat direalisasikan sebesar 53,57% atau dengan capaian 66,96%, masuk dalam katagori Cukup berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka indikator ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang cukup memadai pada tahun 2016.


64

Namun jika kita melihat target akhir RPJM (2017) nilai capaiannya cukup tinggi yaitu 90%, untuk itu diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang lebih besar agar target akhir RPJM dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan antara lain kondisi cuaca dan iklim yang tidak menentu terutama pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016 yang menyebabkan pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu, selain itu masih diperlukan tambahan dukungan anggaran dimasa yang akan datang. Pada tahun 2016 luas irigasi yang ditangani adalah 1.664,11 Ha. Untuk mengatasi kendala tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Pekerjaan yang belum selesai realisasinya pada tahun 2015, maka akan menjadi paket luncuran di tahun 2016. b. Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas, maka pada tahun berikutnya proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal. c. Akan diupayakan sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN untuk meningkatkan capaian target ditahun berikutnya. Grafik 3.15 Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)

60,0 40,0

31,0

53,6 32,8

37,8

20,0 0,0

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


65

Pembangunan bendung irigasi

Pembangunan saluran pembawa p. Sasaran 16 : Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. 2016 Ind i k at or K i ne rja Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (SR)

Re al i s as i Re al i s as i Re al i s as i S at uan 2013 2014 2015 Unit

3.515,0

4.053,0

4.404,00

T arg e t

Re al i s as i

5.026,00

5.522,00

N i l ai c apai an 109,87



Sasaran 16 (enam belas) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai rata-rata capaian sebesar 109,87% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 16 (enam belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :


66

- Indikator kinerja Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (SR) pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 5.026 unit dan yang dapat direalisasikan sebesar 5.522 unit atau dengan capaian 109,87%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, 2014 dan 2015 maka indikator ini terus mengalami peningkatan. Peningkatan capaian indikator ini dipengaruhi oleh dukungan anggaran pada tahun 2016. Untuk mencapai target akhir RPJM (2017)

maka pada tahun 2017 jumlah rumah tangga

pengguna air bersih harus bertambah sebanyak 134 unit, untuk itu diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang lebih besar agar target akhir RPJM dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya tidak ada

hambatan

yang

berarti,

namun

untuk

meningkatkan

keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN untuk meningkatkan capaian target ditahun berikutnya. Grafik 3.16 Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (unit) 6.000,0 4.000,0 2.000,0 0,0

3.515,0

4.053,0

Tahun 2013

Tahun 2014

5.522,0

4.404,0

Tahun 2015

Tahun 2016

q. Sasaran 17 : Persentase rumah tangga berakses air minum. 2016 Ind i k at or K i ne rja Persentase rumah tangga berakses air minum


13,84

15,96

17,35

T arg e t 19,80

Re al i s as i 21,75




Sasaran 17 (tujuh belas) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai capaian sebesar 109,87% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian


67

indikator pada sasaran Sasaran 17 (tujuh belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator Kinerja Persentase rumah tangga berakses air minum pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 19,80% dan dapat direalisasikan sebesar 21,75% atau dengan capaian 109,87%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, 2014 dan 2015 maka indikator ini mengalami peningkatan yang signifikan dengan jumlah rumah yang tersambung air bersih sebanyak 1.118 unit. Peningkatan capaian indikator ini dipengaruhi oleh meningkatnya dukungan anggaran pada tahun 2016. Untuk mencapai target akhir RPJM (2017) yang nilai capaiannya yaitu sebesar 22,3%, maka diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang lebih besar agar target akhir RPJM dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN ditahun berikutnya. Grafik 3.17 Persentase rumah tangga berakses air minum (%)

21,75

25,00 20,00 15,00

13,84

15,96

17,35

10,00 5,00 0,00 Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016



68

r. Sasaran 18 : Terlaksananya kegiatan pengelolaan rawa dan sungai dalam rangka pengendalian banjir. 2016 Ind i k at or K i ne rja Jumlah rawa dan sungai yang dinormalisasikan

S at uan Paket


13,0

T arg e t

9,0

Re al i s as i

6,0

6,0




Sasaran 18 (delapan belas) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai capaian sebesar 100% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 18 (delapan belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator Kinerja Jumlah rawa dan sungai yang dinormalisasikan pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 6 paket dan dapat direalisasikan sebanyak 6 paket atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, 2014 dan 2015 maka indikator ini mengalami penurunan jumlah paket yang ditangani namun total jumlah panjangnya hampir sama yaitu 6.600 meter. Penurunan capaian indikator ini dipengaruhi oleh dukungan anggaran pada tahun 2016 yang relatif kecil. Untuk mencapai target akhir RPJM (2017) yang, maka diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang lebih besar agar target akhir RPJM dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN ditahun berikutnya. Grafik 3.18 Jumlah rawa dan sungai yang dinormalisasikan (paket) 20,00 15,00 10,00

19,00 13,00

9,00

6,00

5,00 0,00 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016


69

Kegiatan normalisasi rawa s. Sasaran 19 : Terbangunnya pusat - pusat pengendalian banjir di wilayah jalan penghubung dan wilayah aliran sungai. 2016 Ind i k at or K i ne rja Jumlah panjang tanggul/ turap yang dibangun di wilayah jalan penghubung dan wilayah aliran sungai rawan longsor dan banjir

Re al i s as i Re al i s as i Re al i s as i S at uan 2013 2014 2015 meter

2.000,0

1.374,0

3.698,3

T arg e t 1.500,0

Re al i s as i

N i l ai c apai an

1.500,0

100,00



Sasaran 19 (sembilan belas) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 50,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 19 (sembilan belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja Jumlah panjang tanggul/ turap yang dibangun di wilayah jalan penghubung dan wilayah aliran sungai rawan longsor dan banjir pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 1.500 meter dan dapat direalisasikan sebesar 1.500 meter atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Curah hujan yang cukup tinggi dan sering terjadi banjir adalah menjadi salah satu kendala yang menyebabkan target kinerja tidak tercapai dengan sempurna. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013, 2014 dan 2015 capaian indikator ini mengalami naik - turun yang cukup signifikan, namun mengingat target capaian akhir RPJM


70

(2017) begitu besar yaitu 8.583 meter. Maka diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang memadai untuk mencapai target kinerja ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mencari sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN untuk meningkatkan capaian target ditahun berikutnya. Grafik 3.19 Pembangunan tanggul diwilayah aliran sungai rawan longsor dan banjir 3.698

4.000 3.000

2.000

2.000

1.500

1.374

1.000 0

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Jumlah panjang tanggul/ turap di wilayah aliran sungai rawan longsor dan banjir (meter)

Pembangunan tanggul t. Sasaran 20 : Terwujudnya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 2016 Ind i k at or K i ne rja

Re al i s as i Re al i s as i Re al i s as i S at uan 2013 2014 2015

T arg e t

Re al i s as i

N i l ai c apai an

K at e g ori



Unit

50,00

58,00

29,00

8,00

8,00

100,00

Sangat berhasil

165,0


Unit

0,427

0,430

0,433

0,433

0,433

100,00

Sangat berhasil

0,433


71

Sasaran 20 (dua puluh) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai rata-rata capaian sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 20 (dua puluh) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator Kinerja Jumlah sarana/ fasilitas publik yang terbangun pada tahun 2015 ditargetkan sejumlah 8 unit dan dapat direalisasikan sebesar 8 unit atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, 2014 dan 2015 maka indikator ini mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan capaian indikator ini dipengaruhi oleh berkurangnya dukungan anggaran pada tahun 2016 untuk mendukung kegiatan ini. Untuk mencapai target akhir RPJM (2017) yang nilai capaiannya yaitu 165 unit, maka diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang lebih besar agar target akhir RPJM dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN ditahun berikutnya. - Indikator Kinerja Rasio tempat ibadah per satuan penduduk pada tahun 2015 ditargetkan sejumlah 0,433 dan dapat direalisasikan sejumlah 0,433 atau sebesar 100,00% masuk dalam katagori Sangat berhasil. Dalam pelaksanaan pembangunan sarana/ fasilitas public, didalamnya juga termasuk pembangunan tempat ibadah sehingga capaian indikator ini sangat berkaitan. Namun capaian indikator ini sudah menyamai target kinerja pada akhir RPJM (2017). Grafik 3.20 Peningkatan pembangunan sarana/ fasilitas publik

60,00 40,00 20,00

50,00

58,00 29,00 8,00

0,00 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016


72

u. Sasaran 21 : Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung dan PSD Lingkungan. 2016 Ind i k at or K i ne rja Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung dan PSD Lingkungan

Re al i s as i Re al i s as i Re al i s as i S at uan 2013 2014 2015 Paket

0,00

0,00

T arg e t

1,00

Re al i s as i

2,00

2,00




Sasaran 21 (dua puluh satu) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 21 (dua puluh satu) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : -

Indikator kinerja Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung dan PSD Lingkungan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 2 paket dan dapat direalisasikan sebesar 2 paket atau dengan capaian 100,00%,

masuk

dalam

katagori

Sangat

berhasil.

Dalam

pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN ditahun berikutnya. Grafik 3.21 Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Kegiatan Infrastruktur 2,00 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

1,00 0,00

0,00

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

3.2.5. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tidak semua target IKU yang telah direncakan dalam RPJM, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja dapat tercapai dengan sempurna, hal ini sangat dipengaruhi oeh berbagai faktor sesuai bidang kerja masing – masing


73

indikator. Capaian IKU Tahun 2016 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini No.

Sasaran


1 Meningkatnya ketersediaan air baku yang Rasio Jaringan Irigasi memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik (%) untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/ peningkatan/ rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/ embung/ bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa 2 Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (m') Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan Kab/kota (m')

3 Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km) Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) (Km) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (m')

4 Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman dan pertambangan melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah

Akses air minum (%)

Satuan

Realisasi 9,01

80,0

53,6

Meter

15.900,0

15.990,0

Meter

1.500,0

1.500,0

%

78,7

84,6

Km

467,6

502,8

Km

135,4

158,8

Km

156,0

150,2

5.105,0

4.655,0

19,8

21,7

Meter

% Unit

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (m')

Meter

Lingkungan pemukiman kumuh (Ha.)

Target 9,57

%

Rumah tangga pengguna air bersih (SR)

Rumah tangga ber-Sanitasi (%)

Tahun 2016

5.026,0

5.522,0

132.211,0

135.280,0

%

71,25

71,25

Hektar

135,0

133,8

Rumah layak huni (%)

%

79,3

78,3


%

0,433

0,433


%

71,25

71,25

79,3

79,3

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio permukiman layak huni (Unit/KK) Lingkungan Pemukiman (m2)

5 Meningkatnya pemerataan pelayanan energi Rumah tangga pengguna listrik (KK) bagi masyarakat serta meningkatnya pembinaan Rasio ketersediaan daya listrik dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Akses penerangan

0,79

0,84

M2

9.600.000

9.599.500

Unit

25.365,0

25.365,0

3,89

3,89

%

99,90

99,90

%

99,90

99,90


74

a. Rasio Jaringan Irigasi TAHUN Indikator

2012

2

Rasio Jaringan Irigasi

2013

2014

2015

2016

2017

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3,88

7,97

5,30

8,17

6,73

8,29

8,15

9,50

9,57

9,01

Rasio Jaringan Irigasi

10,99

diperoleh dengan membandingkan panjang

saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian. Berdasarkan pengukuran kinerja Indikator Rasio Jaringan Irigasi untuk Tahun 2016 adalah sebesar 9,01 hasil ini tidak sesuai dengan target yang direncanakan sebelumnya yaitu 9,57. Namun jika dibandingkan antara target dengan hasil maka nilai capaian yang diperoleh adalah sebesar 94,19% masuk katagori Sangat berhasil. Pada tahun 2016 panjang saluran irigasi dalam kondisi baik adalah 74.170 meter sedangkan luas lahan budidaya pertanian adalah sebesar 9.638,11 Hektar, peningkatan panjang saluran irigasi dan rasio jaringan irigasi sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada grafik dibawah ini Grafik 3.22 Peningkatan saluran irigasi 63.450,0

80.000 60.000 40.000 20.000 0

65.051,0

66.206,0

78.606,0

74.170,0

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Grafik 3.23 Peningkatan rasio jaringan irigasi 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

9,50 8,29

8,17

7,97

8,15

9,57

9,01

6,73 5,3

Target

3,88

Realisasi

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


75

b. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik TAHUN Indikator

2012

2

Luas Jaringan Irigasi (Ha)

2013

2014

2015

2016

2017

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

624,0

600,0 1.230,0

700,0 2.489,0 1.635,0 4.012,0 3.987,0 8.439,2 5.651,1 9.494,1

Luas Daerah Irigasi di Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan Kepmen PU Tahun 2015 No. 14/PRT/M/2015 adalah 10.549 Ha wewenang kabupaten dan 13.859 Ha wewenang propinsi. Sementara luas area baku (luas area tanam) adalah 6.002 Ha wewenang kabupaten dan 1.350 Ha wewenang propinsi.

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik diperoleh dari luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan luas irigasi kabupaten dikali seratus persen. Berdasarkan hasil pengukuran capaian Indikator

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2016 adalah sebesar 5.651,1 Ha sedangkan target yang direncanakan adalah sebesar 8.439,2 Ha, dengan tingkat keberhasilan capaian 66,96% dan masuk katagori Cukup berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 maka dapat dilihat bahwa capaian indikator ini terus mengalami peningkatan. Peningkatan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang cukup memadai pada tahun 2016. Hambatan dan Kendala utama dalam rangka pembangunan irigasi ini adalah masih seputar dukungan anggaran yang tersedia dan permasalahan tanah dalam rangka pembuatan saluran pembawa yang seringkali terganjal karena harus melewati tanah-tanah masyarakat, disamping itu juga masih sangat luasnya areal persawahan yang perlu diperbaiki sehingga masih banyaknya kebutuhan pembangunan bendungan dan saluran baru guna memenuhi kebutuhan air irigasi diseluruh Kabupaten Aceh Jaya. Untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN. Serta mulai tahun 2014 dan 2015 pembangunan jaringan irigasi juga sudah mulai diarahkan pada sistem irigasi


76

pompanisasi dengan pola sistem perpipaan karena biayanya murah dan akan dapat menjangkau areal yang luas dengan sistem perpipaan ini. Grafik 3.24 Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Target irigasi dalam kondisi baik (Ha) Realisasi irigasi dalam kondisi baik (Ha)

c. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik TAHUN Indikator Kinerja 2

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)

2012

2013

2014

2015

TARGET REALISASI

TARGET REALISASI

TARGET REALISASI

TARGET REALISASI

3

4

382,59 232,39

5

6

402,59 293,09

7

8

424,59 357,35

9

2016 10

447,59 403,00

2017

TARGET REALISASI TARGET REALISASI 11

12

13

467,59 502,83 492,59

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 468 Tahun 2015 tentang Penetapan revisi kedua status ruas-ruas jalan sebagai jalan kabupaten maka total panjang ruas jalan kabupaten adalah 594,04 Km.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik diperoleh dari panjang jalan kondisi baik dibagi dengan panjang jalan seluruhnya dikali seratus persen. Indikator kinerja panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2016 dengan target 467,59 Km (78,71%) dan telah dapat direalisasi sebesar 502,83 Km (107,54%) dengan tingkat capaiannya 90,04% atau Sangat berhasil. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat bahwa proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dari tahun 2012 s.d 2016 terus mengalami peningkatan sehingga target akhir RPJM (2017) sudah terpenuhi. Namun jika targetnya disesuaikan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 468 Tahun 2015, maka hanya menyisakan 85,70 Km panjang jalan


77

14

yang belum ditangani dari target keseluruhan sampai akhir RPJM yaitu sepanjang 588,53 Km. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 9,34%. Grafik 3.25 Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 -

382,59 232,39

Tahun 2012

402,59 293,09

424,59 357,35

447,57 403,00

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target jaringan jalan kondisi baik (Km)

502,83 467,59

Tahun 2016

Realisasi jaringan jalan kondisi baik (Km)

d. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) TAHUN Indikator Kinerja 2


2012

2013

2014

2015

TARGET REALISASI

TARGET REALISASI

TARGET REALISASI

TARGET REALISASI

3

117,42

4

5

71,32 132,74

6

7

8

9

2016

2017

TARGET REALISASI TARGET REALISASI

10

11

12

13

96,64 127,96 107,70 133,74 120,42 152,49 158,82 172,49

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam), yang masuk dalam katgori ini adalah jumlah panjang jalan kabupaten yang dibangun dalam bentuk hotmix. Indikator kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) Tahun 2016 dengan target 152,49 Km dan dapat direalisasi sebesar 158,82 Km atau dengan capaiannya 104,15% masuk katagori Sangat berhasil. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat bahwa panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) dari tahun 2012 s.d 2016 terus mengalami peningkatan, sehingga hanya menyisakan 13,67 Km dari target keseluruhan sepanjang 172,49 Km sampai dengan tahun 2017. Adapun ruas jalan yang termasuk dalam katagori indikator ini adalah semua ruas jalan kabupaten yang berkonstruksi asphalt/ hotmix.


78

14

Grafik 3.21 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 -

117,42

132,74

127,96 107,70

96,64

133,73 120,42

158,82 152,49

71,42

Target (Km) Realisasi (Km)

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

e. Rasio ketersediaan daya listrik TAHUN Indikator 2

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3,90

3,90

3,89

3,89

3,89

Rasio ketersediaan daya listrik

Data masih digabung dg PLN Meulaboh

Rasio ketersediaan daya listrik diperoleh dari jumlah daya listrik terpasang dibagi dengan jumlah kebutuhan. Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Rasio ketersediaan daya listrik untuk Tahun 2016 adalah sebesar 3,9 hasil ini sesuai dengan target yang direncanakan sebelumnya yaitu 3,9 maka nilai capaian yang diperoleh adalah sebesar 100% masuk katagori Sangat berhasil. Namun indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014 karena pada tahun tersebut pengelolaan data listrik Kabupaten Aceh Jaya masih tergabung dalam data PLN Meulaboh. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2015 maka indikator ini tidak mengalami perubahan. Jumlah rumah tangga pengguna listrik dalam Kabupaten Aceh Jaya sampai dengan Tahun 2016 adalah 25.365 unit atau 99,90% dengan kebutuhan daya listrik sebesar 18,88 MW sedangkan jumlah daya listrik yang tersedia adalah sebesar 73,50 MW. Berdasarkan angka tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan daya listrik masih dapat terpenuhi dengan baik.


79

Grafik 3.22 Jumlah rumah tangga pengguna listrik 25.400 25.350 25.300 25.250 25.200 25.150 25.100 25.050 25.000 24.950 24.900

Target RT pengguna listrik (unit) Realisasi RT pengguna listrik (unit)

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

3.2.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Gambaran analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam tabel 3.6 dibawah ini


80

Tabel 3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya No.

Be lanja

Nama Bidang / Prog ram

Ang g aran

Re alisasi

%

Analisis

98,87

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2016 dikarenakan ada sisa realisasi dari program pelayanan administrasi perkantoran yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

Bidang Se k re tariat 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp

4.902.120.000

Rp

4.846.761.263

Bidang Prog ram dan Pe laporan 2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp

60.000.000

Rp

60.000.000

100,00

Realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2016

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp

28.000.000

Rp

28.000.000

100,00


Bidang Cipta Karya 4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp

358.750.000

Rp

356.644.050

99,41

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2016 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

5

Program Pengembangan Perumahan

Rp

2.825.000.000

Rp

2.722.324.328

96,37

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2016 dikarenakan ada sisa realisasi dariProgram Pengembangan Perumahan yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

6

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Rp

1.044.169.600

Rp

1.033.574.000

98,99

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2016 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA


81

No.

Be lanja

Nama Bidang / Prog ram

%

Analisis

Rp 14.734.432.000

99,52

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2016 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

Ang g aran

Re alisasi

7

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman

Rp

14.806.021.524

8

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Rp

3.129.394.840

Rp

3.151.719.887

100,71


9

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Rp

6.792.559.576

Rp

6.744.814.000

99,30

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

10

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Rp

2.213.688.000

Rp

1.582.720.166

71,50

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2016 dikarenakan ada sisa realisasi dari beberapa kegiatan serta ada 1 paket pekerjaan yang belum selesai dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.455.000.000,-

11

Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Rp

2.402.876.000

Rp

1.352.759.400

56,30

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2016 dikarenakan ada sisa realisasi dari beberapa kegiatan serta ada 1 paket pekerjaan yang yang belum dibayar 100% yaitu Pengadaan Tanah Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan Padang Payung (Pendopo Wakil Bupati) Gp. Padang Datar Kec. Krueng Sabee.

Bidang Bina Marg a 12

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Rp 166.399.562.854

Rp 132.815.001.633

79,82

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2016 dikarenakan ada sisa realisasi dari beberapa kegiatan serta adanya paket - paket pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan karena faktor kondisi alam dan akan diluncurkan pada tahun anggaran 2017.

13

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Rp

Rp

99,60

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2016 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

324.750.000

323.438.000


82

No. 14

Be lanja

Nama Bidang / Prog ram Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

%

Analisis

221.630.691

99,88

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2016 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

Rp 33.852.208.780

83,43

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2016 dikarenakan ada sisa realisasi dari beberapa kegiatan serta adanya paket - paket pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan karena faktor kondisi alam dan akan diluncurkan pada tahun anggaran 2017.

97,66

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2016 dikarenakan ada sisa realisasi dari beberapa kegiatan yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

100,00


92,04

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2016 dikarenakan ada sisa realisasi dari beberapa kegiatan yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

100,00


Ang g aran Rp

221.888.000

Re alisasi Rp

Bidang Sumbe r D aya Air 15

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Rp

40.575.443.388

16

Program Pengendalian Banjir

Rp

8.902.822.757

Rp

8.694.278.257

Bidang Pe rtambang an, ESD M 17

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Rp

13.500.000

Rp

13.500.000

18

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Rp

9.240.000.000

Rp

8.504.527.008

19

Program Pemerataan Pelayanan Energi Bagi Masyarakat

Rp

9.686.000

Rp

9.686.000


83

3.3. Realisasi Anggaran Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Perkembangan dan realisasi APBK serta persentase daya serap anggaran setiap tahun tidak sama, berdasarkan data pengelolaan anggaran dari tahun 2008 sampai dengan tahun anggaran 2016 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya pada setiap tahun anggarannya mengelola anggaran kegiatan dan operasional SKPK sebagai berikut : Tabel 3.7 Realisasi Pengelolaan Anggaran No.

Tahun Anggaran

Pagu Anggaran Yang Dikelola (Rp)

Realisasi Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran (Rp) (%)

1.

2008

107.461.489.674,00

77.478.164.275,00

72,10

2.

2009

93.843.295.984,00

81.905.532.829,00

87,28

3.

2010

111.472.663.057,00

104.624.550.512,00

93.86

4.

2011

100.062.953.956,00

89.020.804.625,00

88,96

5.

2012

90.492.437.005,00

71.886.221.095,00

79,44

6.

2013

100.024.356.279,00

91.022.164.214,00

91,00

7.

2014

128.658.800.337,00 121.928.087.195,00

94,76

8

2015

227.873.596.604,00 184.525.976.411,00

81,68

7

2016

270.487.751.507,00 225.871.545.639,81

83,51

Ket.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Tahun 2016 kemampuan daya serap APBK sebesar Rp. 227.873.596.604,00 dan terealisasi Rp. 225.871.545.639,81 atau mencapai 83,51%. Rincian realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran Laporan Realisasi Anggaran (LRA)


84

PENUTUP aporan Kinerja Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2016 dapat disimpukan bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran –sasaran strategis, sebanyak 21 (dua puluh satu) sasaran dan 29 (dua puluh sembilan) Indikator kinerja sasaran, telah tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 ini adalah tahun keempat pelaksanaan Qanun /Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Aceh Jaya Tahun 20122017. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya melalui indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah 21 (dua puluh satu) sasaran strategis dan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja sasaran, dari capaian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 93,10% dikategorikan sangat baik, 1 (satu) indikator kinerja sasaran atau 3,45% dikategorikan cukup berhasil dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran atau 3,45% dikategorikan tidak berhasil. Dengan demikian masih terdapat indikator kinerja sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan berkategori tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efesien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan dari penerapan kebijakan yang demokratis ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012- 2017 pada tahun 2016 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan, jika terdapat indikator kinerja sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PU – Kab. Aceh Jaya

85

semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaannya milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Calang, 02 Februari 2016 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya

Ir. NURMAN DS, MM Pembina Utama Madya/ NIP. 19621106 199003 1 003


86

LAMPIRAN LAMPIRAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)


KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum

Recommend Documents