LKIP. Inspektorat Jenderal. Tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kementerian PUPR. Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat

LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Inspektorat Jenderal

Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat

Tahun 2015

Inspektorat Jenderal

Kementerian PUPR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan wujud akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 pada prinsipnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2015 yang terkait dengan Kegiatan Pengawasan meliputi ; 1. Penyusunann kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. 6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri. Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 yang efektif, akuntabel, transparan dan terus mengawal kebijakan-kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara keseluruhan, sehingga programprogram penyediaan infrastruktur yang menjadi target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hasilnya dapat dimanfaatkan dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia untuk mewujudkan sasaran strategis dan indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

INDIKATOR KINERJA

1. Level Internal Audit Capability Model (IACM) 2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu

3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil

TARGET 2015

REALISASI

Level 2

Level 2

70%

74,47%

60%

90.26%

Selain itu Inspektorat Jenderal secara aktif dan berkala melakukan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia dan para auditor untuk lebih meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sehingga dalam melaksanakan tugas – tugasnya dapat memberikan pelayanan prima. Melakukan workshop Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, TOT, WBS, dan LHKASN di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja tahun mendatang maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan langkah-langkah antara lain: - Menyusun rencana pengawasan pembangunan jangka menengah lima tahunan (RPPJM), dan Program kerja pengawasan tahunan (PKPT) - Menambah pegawai untuk memenuhi kebutuhan jumlah auditor guna meningkatkan capaian auditi yang diaudit. - Meningkatkan kompetensi auditor untuk mengaudit di bidang substansi prasarana dan sarana pekerjaan umum serta audit keuangan. - Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. - Menerapkan Risk Based Internal Audit dalam pelaksanaan pemilihan auditi dan pekerjaan yang harus diaudit. - Melaksanakan audit intern sesuai standar audit dan kendali mutu audit. - Menegakkan disiplin pegawai untuk menerapkan peraturan kepegawaian dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta kode etik baik PNS dan auditor dalam pelaksanaan pengawasan intern. - Menerapkan SPIP dan pedoman kendali mutu audit. - Peningkatan Internal Audit Capability Model (IACM) dari level 2 menjadi Level 3.

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

i

ii

Daftar isi

iv

BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang II. Tugas dan Fungsi III. Struktur Organisasi IV. Isu Strategis Organisasi

1 1 1 7 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA I. Uraian Singkat rencana Strategis II. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR III. Metode Pengukuran IV. Target tahun 2015 menurut Rencana Strategis

11 11 13 19 19

BAB III KAPASITAS ORGANISASI I. Sumber Daya Manusia II. Sarana Prasarana III. Daftar Isisan Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

22 22 24 25

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA I. Capaian kinerja organisasi II. Perbandingan Kinerja Organisasi III. Analisis Kinerja Organisasi IV. Hal-Hal Yang Memerlukan Perhatian Untuk Peningkatan Kinerja V. Efisiensi dan Efektivitas

27 27 29 30 33 35

BAB V

PENUTUP

BAB VI LAMPIRAN 1. Sertifikat ISO Inspektorat Wilayah 2. Sertifikat ISO Inspektorat Khusus 3. Sertifikat ISO Inspektorat Bagian Umum Set. Itjen 4. Sertifikat ISO Inspektorat Bagian Evalap Set. Itjen 5. Sertifikat ISO Inspektorat Bagian Rengram Set. Itjen 6. Sertifikat ISO Inspektorat Bagian Hukum, Pub. Dok Set. Itjen

37

38

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah termuat laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB No.53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dipergunakan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. 1.2. Tugas dan Fungsi Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :15/PRT/M/2015 yang dapat menjadi panduan bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada umumnya dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada khususnya, dalam mendesain struktur organisasi. a) Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 1 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2015

Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: - Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; - Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; - Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. b) Tugas dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I sampai dengan V, dan Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. I. Sekretariat Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: - koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pengawasan; - penyelesaian administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal, BPK-RI, BPKP, Kejaksaan Agung dan pengawasan masyarakat, serta melaksanakan penghimpunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P); - pengumpulan, pengolahan, analisis laporan hasil pengawasan dan penyajian laporan hasil pengawasan; - penyusunan rancangan peraturan, norma, petunjuk pemeriksaan, pengujian, penilaian, pengelolaan dokumentasi dan penyebaran informasi peraturan pengawasan serta hubungan masyarakat; - koordinasi pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; - pelaksanaan pembinaan pengawasan bidang perkerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); - koordinasi peningkatan kerjasama pengawasan dengan Inspektorat Provinsi, Kabupaten, Kota dan BPKP dalam pemeriksaan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan - pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat. 2 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2015

II.

Inspektorat I Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi: - Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; - Penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual pemeriksaan, pengujian dan penilaian meliputi provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; - Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja, administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; - Penyusunan laporan hasil pengawasan meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; - Pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan melip uti Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; - Pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; - Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas pengadaan barang dan jasa meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; - Pelaksanaan penelitian awal meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; - Pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; - Pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; danpelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

III.

Inspektorat II Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan 3

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2015

perumahan rakyat berdasarkan peraturan per- Undang-Undangan di Wilayah II yang mencakup Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa. Inspektorat II menyelenggarakan fungsi: - Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual pemeriksaa, pengujian dan penilaian meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Penyusunan laporan hasil pengawasan meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas pengadaanbarang dan jasa meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Pelaksanaan penelitian awal meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara meliputi Provinsi di Pulau Jawa; danpelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II IV.

Inspektorat III Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan per- Undang-Undangan di Wilayah III yang mencakup Provinsi-Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Inspektorat III menyelenggarakan fungsi: - Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; - Penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual pemeriksaan, pengujian dan penilaian meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; - Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi meliput Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; 4


- Penyusunan laporan hasil pengawasan meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; - Pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; - Pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; - Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas pengadaan barang dan jasa meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; - Pelaksanaan penelitian meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi III; - Pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; - Pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; dan - Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III. V.

Inspektorat IV Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan per- Undang-Undangan di Wilayah IV mencakup Provinsi-Provinsi di Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat. Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi : - Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja Pemeriksaan mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat ; - Penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual pemeriksaan, pengujian dan penilaian mencakup ProvinsiBali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; - Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi mencakup ProvinsiBali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; - Penyusunan laporan hasil pengawasan mencakup ProvinsiBali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; 5


- Pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; - Pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; - Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas pengadaan barang dan jasa di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; - Pelaksanaan penelitian awal mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; - Pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat mencakup ProvinsiBali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; - Pelaksanaan pengawasan aset / barang milik negara mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; dan - Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV. VI.

Inspektorat V Inspektorat Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Khusus terhadap penyelenggaraan pembangunan di lingkungan Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan pelaksanaan pengawasan atas kebijakan berdasarkan peraturan Perundangundangan yang mencakup di lingkungan unit kerja pusat. Inspektorat V menyelenggarakan fungsi : - Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan di Inspektorat V; - Pengembangan teknik-teknik pemeriksaan yang mengarah untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya; - Pengembangan prosedur pemeriksaan yang diarahkan untuk mengungkap adanya unsur-unsur TPK perdata dan kejahatan keuangan lainnya; - Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi di Satuan Kerja Pusat; - Penyusunan laporan hasil pengawasan di Inspektorat V; - Pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap setiap pengaduan masyarakat maupun adanya indikasi penyimpangan keuangan negara; 6


- Pemeriksaan khusus/investigatif dan penyelesaian terhadap kebenaran laporan atau pengaduan masyarakat tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Penyiapan dan pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit Eselon I; - Penyiapan dan pelaksanaan reviu Laporan Keuangan; - Penyiapan dan pendataan Pemeriksaan ex officio di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan - Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat V. VII.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut : - Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya; - Masing–masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal; - Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan - Penugasan jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3. Struktur Organisasi Kapasitas struktur, struktur organisasi yang baik dan tepat dapat menjawab tantangan perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Struktur organisasi yang baik menganut prinsip miskin struktur dan kaya fungsi. Sumber daya manusia Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai dengan 31 Juli 2015 sejumlah 310 orang personil. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 15/PRT/M/2015, tanggal 21 April 2015 sebagai berikut :

7 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2015

INSPEKTUR JENDERAL SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL

BAGIAN RENCANA DAN PROGRAM

BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK

BAGIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN

KASUBAG PENY. RENCANA DAN PROGRAM

KASUBAG HUKUM

KASUBAG ANALISA DATA HASIL PENGWSN

KASUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN

KASUBAG KOMUNIKASI PUBLIK

INSPEKTUR I

KASUBAG TU INSPEKTORAT I

KASUBAG PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

INSPEKTUR

BAGIAN UMUM

KASUBAG KEPEG & KEU KASUBAG TU & RT

II

INSPEKTUR III

INSPEKTUR IV

INSPEKTUR

KASUBAG TU INSPEKTORAT II

KASUBAG TU INSPEKTORAT III

KASUBAG TU INSPEKTORAT IV

KASUBAG TU INSPEKTORAT V

V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR 1.4. Isu Strategis Organisasi Secara garis besar, permasalahan yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan kegiatan pengawasan intern, antara lain: a. Masih adanya irregularities di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang disebabkan oleh kurang memadainya profesionalisme dan integritas pegawai, kurangnya sanksi dan penegakan hukum, lemahnya hierarki komando dan pengawasan berjenjang dari Atasan, serta minimnya tindakan preventif KKN dan Gratifikasi. 8 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2015

b. Masih terdapat Laporan Hasil Audit yang tidak segera ditindaklanjuti oleh auditi (Satker) sehingga berpotensi menjadi temuan berulang yangakanberdampak menjadi temuan pihak aparat pengawas eksternal yakni Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan. c. Masih belum sepenuhnya dilaksanakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana infrasruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. d. Masih adanya paradigma dari sebagian pejabat yang memandang aparat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti musuh, bahkan sebagian pihak menganggap bahwa kegiatan pengawasan sebagai wahana untuk mencari-cari kesalahan/menemukan penyimpangan (watch dog) dan belum sepenuhnya memandang sebagai mitra auditi serta tempat berkonsultasi dalam memperbaiki kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. e. Mengingat opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan, maka diperlukan pendampingan penyusunan laporan keuangan. f. Reward yang ada dinilai masih belum memadai untuk APIP, bila dibandingkan dengan pekerjaan yang mengandung risiko tinggi dan menuntut integritas serta profesionalisme. g. Sarana dan prasarana alat uji teknik/uji mutu dinilai masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga dalam pelaksanaan audit kegiatan uji teknik/uji mutu masih terbatas dan belum dilakukan sepenuhnya dan kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas hasil audit. h. Masih lemahnya sistem Pengendalian Internal di masing-masing unit kerja; i. Lemahnya program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan; j. Kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis regulasi-regulasi baru sehingga rekomendasi yang diberikan tidak sesuai dengan regulasi terbaru; k. Keterbatasan waktu dalam melakukan reviu RKAK/L sehingga reviu RKAK/L dilaksanakan secara sampling. l. Kurangnya sumber daya manusia untuk auditor sehingga membuat ruang lingkup audit terbatas; m. Kurangnya konsistensi dalam melaksanakan rencana dan program sehingga banyak rencana dan program yang belum dilaksanakan; n. Tindak lanjut sering mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: - Auditi terlambat memberikan tanggapan terhadap Berita Audit; - Pembuatan Laporan Hasil Audit sangat lambat; - Pengiriman Laporan Hasil Audit lama tiba di auditi; 9


-

Auditi mengalami kesalahpahaman dalam menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Audit; Dokumen tindak lanjut yang dikirimkan auditi tidak melalui prosedur persuratan sehingga terdapat beberapa dokumen tidak lanjut yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya akibatnya auditi harus mengirimkan kembali dan membutuhkan waktu.


BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis Sasaran strategis bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan kinerja yang hendak dituju dan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terprogram dan terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) periode sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana dan Strategi (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan sasaran sebagai berikut : a) Mewujudkan sistem pengendalian intern, manjemen risiko, dan tata kelola yang baik; b) Mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi pengelolaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c) Mendorong ketaatan dan kepatuhan aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap peraturan dan perundangundangan; d) Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; e) Mendukung reformasi birokrasi untuk meningkatan pelayanan publik; f) Serta mencegah dan menindak setiap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang. Arah kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menitikberatkan sebagai berikut : a. Jangka panjang 1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2025 khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal dan umumnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2) Terlaksananya pengawasan intern secara profesional dan berkualitas dengan kompetensi, obyektifitas, independensi, dan integritas yang tinggi; 3) Terwujudnya pengawasan intern menjadi penjamin kualitas (Quality Assurance) dan dapat menjadi agen perubahan (Agent of Change)dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 11

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015

4) Tercapainya pembangunan infrastruktur yang berbasis manajemen kinerja dimana pembangunan dilaksanakan secara hemat, efisien, dan efektif; serta 5) Tercapainya visi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu “Menjadikan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai institusi pengawas intern yang handal, memiliki integritas dan profesional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN pada tahun 2025”. b. Jangka menengah dan tahunan 1) Terwujudnya peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Quality Assurance sehingga dapat menjadi Agent of Change untuk meningkatkan kapasitas manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2) Terwujudnya peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN dan Gratifikasi; 3) Terlaksananya audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu yang efektif, dalam penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4) Terlaksananya reviu laporan keuangan kementerian dengan benar untuk mencapai kualifikasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 5) Terwujudnya sistem pelaksanaan pengawasan aparatur negara yang transparan dan akuntabel; 6) Terlaksananya penerapan prinsip–prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7) Terwujudnya peningkatan integritas dalam pelaksanaan tugas; 8) Meningkatnya pelaksanaan koordinasi antar aparat pengawasan fungsional menuju tatanan pengawasan yang efektif dan efisien serta pemberdayaan pengawasan masyarakat; 9) Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan; 10) Dilaksanakannya kode etik aparatur dan kode etik auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 12 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015

11) Terselenggaranya

asistensi, sosialisasi/diseminasi peraturanperaturan kepada para auditi dan stakeholder dalam rangka penerapan Good Governance dan Good Corporate Governace, serta fungsi konsultansi.

2.2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan bagian dari Penetapan Kinerja Itjen yang telah ditetapkan dalam Tahun 2015 dengan Program dan Sasaran yang tertuang dalam tabel dibawah ini sebagai berikut: Gambar II.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Tabel II.2 Target Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO 1

SASARAN KEGIATAN


INDIKATOR KINERJA PROGRAM/IKU

1. Level

Internal Audit Capability Model (IACM);

2. Prosentase

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu; dan

3. Prosentase Jumlah Unit

Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil.

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2015 *)

Level

3

2

% (Persen)

90%

70%

% (Persen)

80%

60%

13 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015

*) Target 2015 sesuai dengan Penetapan Kinerja Inspektur Jenderal dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2015 Tabel II.2 NO (1) 1

No. IKU 1

(2)

1

Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Teknis dan Administratif Bidang Pengawasan; Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya. SASARAN KEGIATAN (3)

Tersusunnya Rencana, Program dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal

1

2

2 2

Terwujudnya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

2 3

2&3

Terwujudnya Pembinaan Auditor dan Auditi

2&3

4

1 2

Terkelolanya Layanan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian & Ketatalaksanaan

1

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT (4)

SATUAN (5)

Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Laporan

TARGET 2015-2019

TARGET 2015 *)

21

4

(6)

(7)

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Itjen Kemen. PU dan PR

Laporan

10

2

Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kementerian PU dan PR

Laporan

10

3

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak lanjut LHP

Laporan

20

4

Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

Laporan

5

1

Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan

Laporan

10

2

Jumlah Laporan Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/Diseminasi/ Bimtek/ Workshop/Raker/FGD/ Kegiatan Sejenis bidang

Laporan

50

10

Jumlah Laporan Kegiatan penyempurnaan/ Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Bidang Pengawasan

Laporan

15

3

Jumlah Laporan Pengelolaan Adminsitrasi Perkantoran

Laporan

60

12

Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu

Laporan

5

1

Jumlah Laporan Kegiatan Diklat / Pelatihan Auditor Itjen PUPR

Laporan

25

5 14


NO (1)

No. IKU (2)

5

2&3

6

2&3

7

2&3

8

2&3

9

2&3

10

2&3

SASARAN KEGIATAN (3)


SATUAN (5)

TARGET 2015-2019

TARGET 2015 *)

(6)

(7)

Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I

Laporan

700

140

Laporan

420

84

Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III

Laporan

700

140

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV

Laporan

490

98


Laporan

80

16

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus

Laporan

85

17

Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II

Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus

*) Target Indikator Kinerja kegiatan sesuai dengan Penetapan Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan Inspektur Jenderal Tahun Anggaran 2015


TABEL L1 MAT RIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKT ORAT JENDERAL TAHUN 2015-2019 SASARAN / TARGET ANGGARAN (JUTA) SATUAN LOKASI INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROGRAM 03 : PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2019 14

SASARAN PROGRAM

UNIT ORGANISASI: INSPEKTORAT JENDERAL 1

Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (1)

Level Internal Audit Capability Model (IACM)

Prosentase Rekomendasi Hasil (2) Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu (3)

Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil

Level

JAKARTA

Level 2

Level 2

Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

%

JAKARTA

70%

75%

80%

85%

90%

90%

%

JAKARTA

60%

65%

70%

75%

80%

80%

TOTAL 15

105,200

112,564

120,443

128,875

141,738

608,820

64,078

68,563

73,363

78,498

86,325

370,827

4,281

4,581

4,902

5,245

5,746

24,754

3,400

3,639

3,893

4,166

4,582

19,680

KEGIATAN 1 : LAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF BIDANG PENGAWASAN UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL SASARAN KEGIATAN 1 Rencana, Program dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal

(1) Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Laporan

JAKARTA

4

4

8

8

4

4

5

9

41

Laporan

JAKARTA

2

2

2

2

2

10

(3) Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kementerian PU dan PR

Laporan

JAKARTA

2

2

2

2

2

10

7

7

7

4

7

4

7

4

35

(2) Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Itjen Kemen. PU dan PR 2

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

8

8

21

(1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak lanjut LHP

Laporan

JAKARTA

4

4

Laporan

JAKARTA

1

1

1

1

1

5

(3) Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan

Laporan

JAKARTA

2

2

2

2

2

10

(2) Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

20


3

SASARAN / INDIKATOR KINERJA 1

Pembinaan Auditor dan Auditee (1) Jumlah Laporan Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimtek/ Workshop/Raker/ FGD/ Kegiatan Sejenis bidang (2) pengawasan Jumlah Laporan Kegiatan

Penyempurnaan/Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Bidang Pengawasan

4

SATUAN

LOKASI 3

2015 4

2016 5

Laporan Keg.

JAKARTA

10

Laporan Keg.

JAKARTA

2

Layanan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian & Ketatalaksanaan

13

13

TARGET 2017 2018 6 7

2019 8

TOTAL 9

13

13

13

65

10

10

10

10

50

3

3

3

3

3

15

18

18

18

18

18

2015 10

11,573

12,383

90

44,823

47,961

36,338

(1) Jumlah Laporan Pengelolaan Adminsitrasi Perkantoran

Laporan

JAKARTA

12

12

12

12

12

60

Laporan

JAKARTA

1

1

1

1

1

5

3,485

(3) Jumlah Laporan Kegiatan Diklat / Pelatihan Auditor Itjen PUPR

Laporan Keg.

JAKARTA

5

5

5

5

5

25

5,000

(2) Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu

2016 11

ANGGARAN (JUTA) 2017 2018 2019 12 13 14

TOTAL 15

13,250

14,178

15,596

66,980

51,318

54,910

60,401

259,413

KEGIATAN 2 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT I UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT I SASARAN KEGIATAN 1

Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I (1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I

LHP

JAKARTA

140

140

140

140

140

700

140

140

140

140

140

700

9,282

9,932

10,627

11,371

12,508

53,721

9,282

9,932

10,627

11,371

12,508

53,721

KEGIATAN 3 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT II UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT II SASARAN KEGIATAN 1

Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II (1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II

LHP

JAKARTA


84

84

84

84

84

420

84

84

84

84

84

420

7,398

7,916

8,470

9,063

9,969

42,817

7,398

7,916

8,470

9,063

9,969

42,817

17

SASARAN / INDIKATOR KINERJA 1

SATUAN 2

LOKASI 3

2015 4

2016 5

TARGET 2017 2018 6 7

2019 8

TOTAL 9

ANGGARAN (JUTA) 2017 2018 2019 12 13 14

2015 10

2016 11

11,151

11,932

12,767

13,661

15,027

64,537

11,151

11,932

12,767

13,661

15,027

64,537

KEGIATAN 4 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT III

TOTAL 15

UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT III SASARAN KEGIATAN 1

Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III (1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III

LHP

JAKARTA

140

140

140

140

140

700

140

140

140

140

140

700

KEGIATAN 5 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT IV UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT IV SASARAN KEGIATAN 1

Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV (1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV

LHP

JAKARTA

98

98

98

98

98

490

98

98

98

98

98

490

8,829

9,447

10,109

10,816

11,898

51,099

8,829

9,447

10,109

10,816

11,898

51,099

KEGIATAN 6 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT V UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT V SASARAN KEGIATAN 1

Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V

(1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V

2

LHP

JAKARTA

Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus

LHP

JAKARTA

16

16

16

16

16

80

16

16

16

16

16

80

17

17

17

17

17

85

17

17

17

17

17

85

4,461

4,773

5,108

5,465

6,012

25,819

3,807

4,074

4,359

4,664

5,130

22,034

654

700

749

801

881

3,785


2.3. Metode Pengukuran Metode pengukuran berasal dari perhitungan terhadap realisasi sesuai dengan indikator kinerja yang dimaksud kemudian memperbandingkan antara pencapaian realisasi dengan target yang ditetapkan. Sumber data berasal dari SP2D, SIMAK-BMN, SAIBA, laporan kegiatan, database Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut. Untuk indicator “Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu” menggunakan data kuantitas sekunder yang setiap bulan langsung berasal dari Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut tanpa proses pengolahan tertentu. Variabel yang terlibat dalam pengukuran indikator ini adalah jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu (batas maksimal 60 hari kerja terhitung sejak 10 kerja pengiriman Laporan Hasil Audit ke satker – satker/auditi) dan telah tuntas ditindaklanjuti dibandingkan dengan total temuan yang ada pada triwulan terkait. Hasil tersebut akan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Untuk indikator “Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil” menggunakan data kuantitas sekunder yang setiap bulan langsung berasal dari Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut tanpa proses pengolahan tertentu. Variabel yang terlibat dalam pengukuran indikator ini adalah jumlah satuan kerja bersih yang terperiksa pada triwulan terkait dibandingkan dengan jumlah keseluruhan satuan kerja yang terperiksa pada triwulan terkait. Satuan kerja yang bersih kriterianya adalah satuan kerja terperiksa yang dalam Laporan Hasil Audit nya tidak memiliki temuan kebocoran dan atau keborosan keuangan negara. Namun terdapat indikator kinerja yang merupakan hasil penilaian atau asesmen pihak ketiga dalam hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap kinerja Inspektorat Jenderal yaitu Tingkat IACM (Internal Audit Capability Model) Aparat Pengendali Internal Pemerintah.


2.4. Target tahun 2015 menurut Rencana Strategis NO

(1)

1

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/IKU

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2015 *)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Level Internal Audit Capability Model (IACM); 2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu; dan

Level

3

2

% (Persen)

90%

70%

% (Persen)

80%

60%


3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil.

*) Target 2015 sesuai dengan Penetapan Kinerja Inspektur Jenderal dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2015 NO

SASARAN KEGIATAN

(1)

(2)

1

2

3

Tersusunnya Rencana, Program dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal




SATUAN (4)


Laporan

TARGET 2015-2019

TARGET 2015 *)

21

4

(5)

(6)


Laporan

10

2


Laporan

10

3


Laporan

20

4


Laporan

5

1


Laporan

10

2

Jumlah Laporan Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/Diseminasi/ Bimtek/ Workshop/Raker/FGD/ Kegiatan

Laporan

50

10


NO

SASARAN KEGIATAN

(1)

(2)

4

5

6

7

8

9

10

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2015 *)

(3)

(4)


Laporan

15

3


Laporan

60

12


Laporan

5

1

Jumlah Laporan Kegiatan Diklat / Pelatihan Auditor Itjen PUPR

Laporan

25

5


Laporan

700

140

Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II

Laporan

420

84

Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III

Laporan

700

140

Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV


Laporan

490

98

Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V


Laporan

80

16

Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus


Laporan

85

17



Sejenis bidang

(5)

(6)

*) Target Indikator Kinerja kegiatan sesuai dengan Penetapan Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan Inspektur Jenderal Tahun Anggaran 2015


BAB III KAPASITAS ORGANISASI

Kapasitas organisasi mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Kapasitas kelembagaan mencakup sumberdaya, pengetahuan, dan proses yang digunakan organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Ini terdiri atas fisik, infrastruktur, teknologi, sumberdaya keuangan, kepemimpinan strategis, program dan manajemen serta jaringan dan hubungan dengan organisasi lain. Definisi pengembangan kapasitas setidaknya mencakup beberapa hal berikut, yaitu : -

Pengembangan kapasitas merupakan proses yang berlangsung;

Pengembangan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai fungsi dan pencapaian sasaran; Pengembangan kapasitas meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dan menyelesaikan permasalahan; Pengembangan kapasitas termasuk menciptakan kemampuan untuk menguraikan isu saat ini dan mengantisipasi isu relevan dimasa mendatang.

Tata kelola lembaga yang baik ditunjukkan oleh beberapa hal seperti terjadi proses check and balance di tataran internal lembaga, komunikasi internal yang menjunjung keterbukaan dan kesetaraan, orientasi organisasi yang jelas, kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan eksternal maupun internal lembaga dengan tetap berpegang kepada orientasi organisasi dan terjadi pelembagaan pengetahuan yang telah diperoleh guna mendukung kapasitas organisasi. 3.1. Sumber Daya Manusia Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah . Dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan membuat tujuan sebuah organisasi akan tercapai. Hal ini, dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap stakeholders. Oleh karena itu kementerian/lembaga perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengembangkan 22


upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan – bimbingan teknis fungsional kepada pegawai. Namun demikian, sebagian besar kegiatan tesebut masih bersifat parsial-parsial, belum dikaitkan dengan kebutuhan daerah kedepan. Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas karena SDM yang berkualitas prima akan mampu mendorong terbentuknya kinerja organisasi yang optimal. Oleh karena itu, langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan keterampilan SDM telah diambil. Berdasarkan fungsinya, personil Itjen terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu 156 orang tenaga Sekretariat dan 154 orang tenaga Jabatan Fungsional Auditor. a. Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat berdasarkan golongan sebagai berikut: NO. 1.

2. 3. 4. 5. 6. b.

No 1 2 3 4 5 6 7

Tabel III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

UNIT KERJA

Sekretariat Itjen a. Inspektur Jenderal b. Sekretaris Itjen c. Bagian Renc. & Program d. Bagian Evaluasi LHP e. Bagian HKP f. Bagian Umum g. Diperbantukan / Diperkerjakan h. Pegawai Penunjang / Honorer i. Narasumber Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV Inspektorat V JUMLAH

IV 12 1 1 2 3 2 3 2 0 2 7 6 4 6 9 48

III 61 0 0 14 11 10 26 0 0 0 24 23 27 23 23 181

GOLONGAN II I 26 3 0 0 0 0 1 1 3 0 6 0 16 2 0 0 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 78 3

Jumlah 102 1 1 18 17 18 47 2 50 2 31 30 31 30 32 310

Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan jabatan sebagai berikut: Jabatan

Tabel III.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama


Jumlah 1 6 4 13 22 26 63

23

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Auditor Penyelia Auditor Pelaksana Lanjutan Jafung Teknik Jalan & Jembatan Madya Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan Madya Jafung Teknik Tata Bangunan & Perumahan Madya Arsiparis Madya Arsiparis Penyelia Widyaiswara Utama Jabatan Fungsional Umum Tugas Belajar Diperbantukan / Diperkerjakan Narasumber Pegawai Penunjang / Honorer Jumlah

1 3 1 2 1 1 4 1 82 25 2 2 50 310

Tabel III.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir Doktor (S3) S3 2 (Orang) Master (S2) S2 94 (Orang) Sarjana (S1) S1 113 (Orang) Sarjana Muda (D3) D3 5 (Orang) Sekolah Menengah Atas (SLTA) SLTA 37 (Orang) Kejar Paket C PKT C 2 (Orang) Sekolah Menengah Pertama (SLTP) SLTP 3 (Orang) Sekolah Dasar SD 2 (Orang)

3.2. Sarana Prasarana 1. Kepastian hukum dan kejelasan regulasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan visi dan misinya. Pengalokasian sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja, serta pemeliharaan dan pendayagunaan inventaris sangat menunjang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 2. Ketersediaan dokumen proses operasional dalam bentuk prosedur ISO 9001:2008 menjadi pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari, sekaligus menjadi panduan dalam memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pengembangan kapasitas proses operasional (ketatalaksanaan) ini terdiri atas pengembangan kapasitas prosedur kerja, pengembangan kapasitas budaya kerja, Penetapan sasaran kinerja pegawai, dan kapasitas kepemimpinan yang efektif. Dengan tersedianya dokumen prosedur kerja yang harus dilaksanakan akan menciptakan tatanan fungsi organisasi yang ideal dan 24


efisien. Prosedur kerja untuk setiap kegiatan dan jenis pelayanan tidak saja bermanfaat bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas mereka sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi informasi bagi masyarakat akan tahapan-tahapan pelayanan yang harus mereka lalui dalam mendapatkan pelayanan yang baik, dengan catatan bahwa prosedur atau standar pelayanan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat. Inspektorat telah mengembangkan standard operating procedure (SOP) yang menjadi pedoman dalam bentuk prosedur ISO 9001:2008. 3. Hal lain yang dapat meningkatan kapasitas proses operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi adalah kebiasaan-kebiasaan positif dan nilai-nilai yang berkembang dari hasil interaksi antara pegawai, dan interaksi antara pimpinan dengan pegawai, telah mengupayakan beberapa metode untuk memperbaiki budaya kerja yang efektif tersebut. Kapasitas proses operasional juga tergantung pada kepemimpinan. Inspektorat telah menjalankan praktek kepemimpinan efektif, dengan adanya komitmen dan keseriusan dari seluruh pimpinan bagian/sub bagian serta staff di setiap bidang untuk duduk bersama merumuskan masing-masing kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk perencanaan sasaran kinerja pegawai selama satu tahun anggaran yang di reviu setiap enam bulan sekali. 4. Dalam pelaksanaan pengawasan Aparat Pengendali Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki sarana prasarana melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Dalam Rangka Pengawasan Fungsional Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang menjadi dasar hukum dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ketersediaan sumber daya keuangan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Mulai dari tahap penyusunan anggaran yang melibatkan seluruh unit kerja, pengalokasian anggaran yang telah sesuai dengan beban tugas dan fungsi organisasi, serta pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.


Tabel III. 4 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019

ALOKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL PROGRAM 03 : PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNIT ORGANISASI: INSPEKTORAT JENDERAL SASARAN PROGRAM

1 Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KEGIATAN 1 : LAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF BIDANG PENGAWASAN SASARAN KEGIATAN

1 Rencana, Program dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal 2 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 3

Pembinaan Auditor dan Auditee

4 Layanan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian & Ketatalaksanaan

105,200 112,564 120,443 128,875 141,738

608,820

64,078

68,563

73,363

78,498

86,325

370,827

3,400

3,639

3,893

4,166

4,582

19,680

4,281

4,581

4,902

5,245

5,746

11,573

12,383

13,250

14,178

15,596

44,823

47,961

51,318

54,910

60,401

24,754 66,980

259,413

KEGIATAN 2 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT I SASARAN KEGIATAN

1 Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I

9,282

9,932

10,627

11,371

12,508

53,721

9,282

9,932

10,627

11,371

12,508

53,721

KEGIATAN 3 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT II SASARAN KEGIATAN 1

Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II

7,398

7,916

8,470

9,063

9,969

42,817

7,398

7,916

8,470

9,063

9,969

42,817

KEGIATAN 4 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT III SASARAN KEGIATAN 1 Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III

11,151

11,932

12,767

13,661

15,027

64,537

11,151

11,932

12,767

13,661

15,027

64,537

KEGIATAN 5 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT IV SASARAN KEGIATAN 1

Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV

8,829 8,829

9,447 9,447

10,109

10,109

10,816 10,816

11,898 11,898

51,099 51,099

KEGIATAN 6 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT V SASARAN KEGIATAN 1

Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V

2 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus

4,461

4,773

5,108

5,465

6,012

25,819

3,807

4,074

4,359

4,664

5,130

22,034

654

700

749

801

881


3,785

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. Capaian Kinerja Organisasi Sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal mengacu pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 yakni Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal mempunyai tujuan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek/tahunan.Penetapan tujuan sangat penting baik sebagai arah jalannya organisasi maupun untuk mengukur keberhasilan Inspektorat Jenderal dan menjadi kewajiban setiap organisasi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawabannya. Rencana strategis tersebut dituangkan ke dalam rencana pengawasan lima tahunan dan rencana pengawasan tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal.

Kriteria penilaian/ketegori penilaian dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan Permen PAN No. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Penilaian Inspektorat Jenderal dengan tingkat capaian kinerja seperti berikut ini: Tabel IV.1 Tabel Kriteria Penilaian LAKIP


6

7

8

70%

70

72.40

70

-

60%

60

-

60

149.33


1. Level Internal Audit Capability Model (IACM) 2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu; dan 3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil.

Level 2

10

11

12

13

70

82.83

70

93.86

70

83,03

60

150.00

60

61.73

60

90.26

TARGET (%)

9

Level 2

% REALISASI

5

TARGET (%)

4

REALISASI 2015

% REALISASI

3

TRIWULAN IV

TARGET (%)

2

% REALISASI

1

TARGET (%)

TARGET 2015

% REALISASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

SASARAN STRATEGIS

% REALISASI

Tabel IV.2 Tingkat Capaian Kinerja 2015 Inspektorat Jenderal per Triwulan TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN I II III


4.2. Perbandingan Kinerja Organisasi a. Level Internal Audit Capability Model (IACM). Pada tahun anggaran 2015, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan inventarisasi dan self – assesment terhadap IACM level 2 dalam rangka persiapan untuk peningkatan IACM ke level 3. Tim khusus telah dibentuk langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terdiri dari 7 (tujuh) sub tim yaitu pejabat struktural, jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional tertentu yang disesuaikan dengan Key Performance Area Internal Audit Capability Model. Tim khusus ini akan bekerja dalam mempersiapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai target akhir yaitu IACM level 3. b. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu. Pada tahun anggaran 2015, target penuntasan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebesar 70%. Realisasi terhadap target selama tahun 2015 untuk Indikator Kinerja Utama ini rata – rata mencapai 74,47% terhadap target 70%. Jika pencapaian per triwulan diperbandingkan maka secara umum telah mencapai target. Khusus untuk triwulan kedua, evaluasi kinerja untuk triwulan kedua tahun 2015 tidak dapat dilakukan karena pelaksanaan kegiatan program kerja audit tahunan pada tahun anggaran 2015 dilaksanakan pada akhir triwulan kedua terkait padatnya kegiatan Inspektorat Jenderal di triwulan I, yaitu Kegiatan Reviu Revisi RKA K/L terkait re-organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2014, dan Reviu LKIP 2014 Kementerian Pekerjaan Umum. c. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil. Target Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil pada tahun anggaran 2015 sebesar 60% dengan realisasi penurunan yang memiliki tren yang meningkat dari triwulan I sampai dengan triwulan III, dengan rata – rata realisasi sebesar 90.26% terhadap target 60%. Namun pada triwulan IV mengalami penurunan sebesar 61.73% walaupun masih diatas target. Hal ini menjadi tantangan untuk tahun – tahun mendatang bagi tugas pembinaan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membina para auditi sehingga jumlah auditi yang 29


bersih dari penyimpangan materiil semakin meningkat seiring dengan pembinaan yang secara intensif dilakukan. Oleh karena itu program dan kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif terhadap seluruh Satuan Kerja agar para Kepala Satuan Kerja menjadi lebih tertib dan bersih dari penyimpangan. 4.3. Analisis Kinerja Organisasi Langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi kemungkinan permasalahan yang akan terjadi di tahun mendatang sehingga berbagai kendala seperti yang terjadi pada tahun dilaporkan dapat diminimalisir dengan : a. Peningkatan pengawasan intern

1) Meningkatkan secara intensif dan ekstensif pembinaan, dan pendampingan terhadap auditi.

kegiatan

rekonsiliasi,

2) Mengembangkan penerapan audit kinerja sesuai kode etik dan standar audit. 3) Membangun kerja sama audit dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya BPKP dan Inspektorat Provinsi untuk melakukan pengawasan atas tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 4) Mengembangkan tenaga audit yang profesional dengan membangun/ meningkatkan kompetensi, integritas, obyektivitas, indepeden secara berkala dan terus menerus. 5) Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil audit. 6) Melakukan telaah sejawat secara berkala 7) Percepatan penyelesaian tindak lanjut.

b. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan intern, melalui pengembangan sistem informasi yang menyeluruh dan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi untuk keperluan pengawasan dan pemantauan hasil audit.

c.

2) Melengkapi peralatan untuk mendukung pengukuran kualitas dan kuantitas pekerjaan, melalui pengadaan alat uji mutu konstruksi untuk keperluan audit.

Peningkatan sumber daya manusia

1) Menetapkan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala dan terus menerus. 2) Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam jumlah maupun kompetensi PNS dan auditor. 3) Menyusun rencana dan program peningkatan kompetensi auditor.


4) Meningkatkan kompetensi sumber daya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 5) Menyempurnakan pelaksanaannya

kualitas

materi

manusia

auditor

penyelenggaraan

diklat

dalam dan

6) Meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan efektif. d. Peningkatan kualitas pelayanan publik

1) Mengembangkan dan memutakhirkan sistem informasi pengawasan dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan.

2) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja inspektorat. 3) Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan bidang PUPR

4) Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian tindak lanjut.

e. Program penyusunan dan pengenalan peraturan 1) Penyusunan dan pengawasan.

penyempurnaan

peraturan

menteri

di

bidang

2) Sosialisasi/desiminasi peraturan-peraturan di bidang pengawasan di lingkungan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 3) Melayani permintaan pihak lain terkait sosialisasi dan pelatihan pengawasan.


Tabel IV.3 Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Teknis dan Administratif Bidang Pengawasan; Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya. NO 1

No. IKU

1

SASARAN KEGIATAN Tersusunnya Rencana, Program dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal

1

1

2

2 2


2 3

2&3


2&3

4

1 2


1


SATUAN


Laporan

TARGET 2015

REALISASI 2015

4

4


Laporan

2

2


Laporan

3

3


Laporan

4

4


Laporan

1

1


Laporan

2

2

Jumlah Laporan Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/Diseminasi/ Bimtek/ Workshop/Raker/FGD/ Kegiatan Sejenis

Laporan

10

10


Laporan

3

2


Laporan

12

12


Laporan

1

1

Jumlah Laporan Kegiatan Diklat / Pelatihan Auditor Itjen

Laporan

5

7 32


NO

No. IKU

5

2&3

6

2&3

7

2&3

8

2&3

9

2&3

10

2&3

SASARAN KEGIATAN


Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III

Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus


SATUAN

TARGET 2015

REALISASI 2015


Laporan

140

144

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II

Laporan

84

170

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III

Laporan

140

163


Laporan

98

90


Laporan

16

73


Laporan

17

13

PUPR

4.4. Hal-Hal Yang Memerlukan Perhatian Untuk Peningkatan Kinerja a.

b. c. d.

Mengefektifkan pengawasan melalui pendampingan penerapan Peraturan Pemerintah RI No. 60/ Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Menteri No. 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen dan No. 604/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pemilihan Penyediaan Jasa Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian PUPR. Meningkatkan apresiasi dan evaluasi atas pemahaman good governance dan good corporate governance kepada para pejabat dan penyedia jasa di lingkungan Kementerian PUPR.

Meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional lainnya (BPKP dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk menghindari pemeriksaan yang berulang-ulang dalam satu obrik.

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, BPKP maupun BPK-RI dengan memberikan sanksi 33


e. f.

g.

h.

i. j. k. l.

sesuai surat edaran Menteri PU No. 01/SE/M/2005 dengan melakukan koordinasi yang intens dan teratur.

Pemanfaatan tenaga fungsional dan kerjasama dengan Litbang dalam rangka pemeriksaan keteknikan/pengujian mutu konstruksi.

Mendukung peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan implementasi 6 (enam) Key Performance Area IACM untuk peningkatan ke level 3 seiring dengan hal tersebut kualitas dan kinerja audit juga akan mengalami peningkatan.

Membangun Whistleblowing System (WBS), untuk mencegah dan melakukan deteksi dini dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperlukan peran serta pegawai secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (whistleblower) melalui whistle blowing system.

Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi sebagai upaya pengendalian gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Keberadaan UPG akan memudahkan kementerian guna melaporkan adanya gratifikasi kepada komisi anti korupsi. Berdasarkan laporan sampai dengan Desember 2015 tidak terdapat pengaduan terkait dengan gratifikasi, terbukti dengan tidak terisinya drop box pelaporan gratifikasi. Hal ini memerlukan sosialisasi lebih lanjut agar pegawai lebih memahami dan peduli akan pentingnya pencegahan korupsi. Pembentukan zona Integritas dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Dalam melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal melakukan penguatan pengawasan

Inspektorat Jenderal selaku APIP telah melaksanakan sosialisasi dan monitoring kepatuhan penyampaian LHKASN; berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN; melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN; melakukan klarifikasi kepada wajib lapor; melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan menyampaikan laporan. Inspektorat Jenderal telah melakukan monitoring dan pendampingan pengisian LHKASN ke lingkungan Inspektorat Jenderal, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Lampung, Cirebon, dan Bali. Memfasilitasi FGD Tata Cara Pengisian dan Penyampaian LHKASN. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 jumlah ASN yang sudah membuat LHKASN berjumlah 13.742 pegawai. Dan akan terus diupayakan agar seluruh pegawai mengisi LHKASN.


4.5. Efisiensi dan Efektivitas a. Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara aktif dan berkala melakukan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia dan para auditor untuk lebih meningkatkan kompetenesi dan profesionalisme sehingga dalam melaksanakan tugas – tugasnya dapat memberikan pelayanan prima. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan peserta diklat sebesar 130 orang dari yang telah direncanakan dengan penyerapan anggaran yang lebih rendah/murah. Hal ini menunjukkan komitmen dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusianya secara efektif dan efisien. Tabel IV. 4 Rekapitulasi Pengembangan Diklat dan Kegiatan Lainnya Uraian Kegiatan Bimbingan Teknis Inspektorat Provinsi Diklat Pimpinan dan Prajabatan Diklat Teknis terdiri dari : Diklat Pengembangan Karakter Kegiatan Diklat Pengembangan Karakter Diklat Sertifikasi QIA Tingkat Dasar I dan II Diklat Fungsional Bimbingan Teknis Audit Pengadaan Barang/jasa Bimbingan Teknis RBIA Bimbingan Teknis Internal Control for Executive Bimbingan Teknis IAPC Bimbingan Teknis Pengawasan Bidang PUPR tahun 2015 Diklat Sertifikasi QIA Tingkat Dasar I dan II Bimbingan Teknis Fraud Auditing TOTAL SELISIH

Peserta (Orang) Rencana Realisasi 300 318 24 24 312 22 34 152 152

996

*data per tanggal 13 Januari 2016

116

312 22 34 152 27 46 20 32 54 34 37 1,112

Biaya (dalam ribuan Rupiah) Rencana Realisasi 7,714,992 7,550,023.5 183,014.7 99,343 3,546,422

3,490,085.1

3,068,180

2,951,424.45

15,247,054

10,970,763.2

29,350,562 25,061,639.25 (4,288,922.75)

b. Evaluasi dan Analisis Anggaran Akuntabilitas keuangan Inspektorat Jenderal merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan anggaran pengawasan. Penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2015 sebesar Rp 84.444.006.911,00 atau 80,27%, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut: - Keterbatasan jumlah SDM Auditor (Auditor sedang melaksanakan tugas belajar, cuti tahunan). 35 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2015

- Prioritas pelaksanaan kegiatan karena keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pelaksanaannya sehingga terdapat beberapa kegiatan yang harus dikurangi atau ditunda pelaksanaannya - Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena bersamaan dengan permintaan kegiatan pengawasan, pendampingan, pembinaan, Litwal, dan Riksus; - Perubahan nomenklatur dan pembatasan ruang lingkup yang disebabkan kegiatan di auditi juga menjadi terlambat Tahun 2015 Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengelola DIPA untuk melaksanakan program/kegiatan dengan rencana dan realisasi sebagai berikut: Tabel IV.5 Penyerapan Tahun 2015 No 1

Laporan Kegiatan dan Pembinaan

2 4

3 5 6 7 8 9 10 11 12

Pagu (Ribuan)

Program/Kegiatan/Output/Paket/Sub Paket

Realisasi (Ribuan)

Progress (%) Keu

Fisik

8.625.735

6.494.132

64.18

Diklat, Sosialisasi, Diseminasi, Bimtek

22.044.670

17.511.616

71.16

79.35

Layanan Perkantoran

32.599.207

29.864.856

90.68

90.84

343.942

299.884

87,19

100

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU

50.019

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

1.061.947

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak, Keteknikan) Di Inspektorat I Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak, Keteknikan) Di Inspektorat II Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak, Keteknikan) Di Inspektorat III Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak, Keteknikan) Di Inspektorat IV Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak, Keteknikan) Di Inspektorat V Laporan Pelaksaan Pemeriksaan Khusus

*data per tanggal 13 Januari 2016

Jumlah

21.000

935.888

9.159.400

7.079.833

6.755.400

71.67

41.98

41.98

88.13

100

77.30

77.30

5.762.010

85.29

85.29

10.008.400

8.763.070

87.56

87.26

7.839.400

6.239.615

79.59

79.59

4.164.400

1.236.881

33.28

28.47

102.916.520

84.445.767

264.000

236.983

89.77

80,27

89.77

79,74


BAB V PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pengawasan pada TA 2015, sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditandai dengan : 1. Level Internal Audit Capability Model (IACM), level 2; 2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu, 83.03%; 3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil, 90.26%. Belum maksimalnya penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebabkan terbatasnya SDM Auditor jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan jumlah auditi yang semakin besar seiring dengan reorganisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Permasalahan tersebut akan diminalisir melalui program pengembangan SDM melalui kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Pembina APIP. Selain itu diperlukan adanya analisa jabatan yang lebih komprehensif disertai pemetaan pegawai yang proporsional. Harapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun mendatang adalah sebagai institusi pengawasan intern yang handal, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN pada tahun 2025.


LAMPIRAN


LKIP. Inspektorat Jenderal. Tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kementerian PUPR. Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat

Recommend Documents